BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG fileA. LATAR BELAKANG Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ... prinsip Good Governance. ... Dengan Penerapan Good Government

LAKIP EKBANG 2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi

pengembangan Otonomi Pemerintah Daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi

masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk

merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalian dan mengevaluasi kebijakan-

kebijakan daerah. Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan

serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya Pendayagunaan Aparatur Negara dengan

tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan

fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-

prinsip Good Governance. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat

utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-

citanya. Dengan Penerapan Good Government (Pemerintahan yang baik) yakni

transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas publik. Good Government dapat terwujud

jika ketiga pilar pendukung pembangunan yaitu pemerintah (Government), swasta

(private) dan masyarakat (Civil Society) dapat bersinergi dengan baik guna mewujudkan

tujuan Pembangunan Daerah. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan

system pertangungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna. Perlunya sistem

pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam

rangka tata tertib menuju instrument akuntabilitas daerah. Keinginan pemerintah daerah

yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi

harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu

menyediakan pelayanan yang optimal .

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas Perbantuan. Adanya pergeseran

LAKIP EKBANG 2015

2

Paradigma Pola Pembangunan Nasional dari system Sentralisasi kearah Desentralisasi

seyogyanya pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam

system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketentuan peraturan mengenai

Pemerintahan Daerah telah membawa inplikasi besar terhadap kehidupan berbangsa dan

bernegara terutama menyangkut wewenang dan kewajiban daerah dalam melaksanakan

pembangunan. Hak Otonomi memberi kebebasan kepada daerah untuk membangun,

tetapi disisi lain otonomi juga mengharapkan daerah mampu membiayai

pembangunannya sendiri dengan kemampuan sendiri dalam mengusahakan pembiayaan

pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan

Pusat dan sumber resmi lainnya.

Penyusunan perencanaan tahunan daerah, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No.

20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dituangkan kedalam

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pembangunan Daerah Bali. Kebijakan Umum

Anggaran tersebut memuat kondisi serta permasalahan daerah, sasaran pembangunan, dan

strategi pembangunan yang mencakup kebijakan, dan prioritas pembangunan.

Kebijakan Umum Anggaran Pembangunan Daerah Bali disusun berdasarkan

rumusan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Daerah

yang melibatkan pihak-pihak terkait, masukan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok

pikiran serta penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA). Biro Perekonomian dan

Pembangunan adalah unsur staf berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra pada

Sekretariat Daerah Provinsi Bali berupaya untuk dapat mewujudkan hal tersebut dengan

mengedepankan hal-hal yang terkandung dalam good governance itu sendiri yang

meliputi penciptaan transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat

kebijakan-kebijakan perekonomian daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah

sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Akuntabilitas yaitu pengambil

keputusan berprilaku sesuai dengan mandat yang diterima dan value for money yaitu

LAKIP EKBANG 2015

3

ekonomis, efisiensi dan efektif, dengan melaksanakan hal tersebut diharapkan

pembangunan yang dilaksanakan sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah

alokasi dana serta pencegahan penyalahgunaan dana.

Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini

mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan

Perencanaan Taktis Strategi, juga untuk menunjukan sejauh mana keberhasilan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA). Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan Laporan Pelaksanaan Rencana

Strategik berupa dokumentasi hasil Penetapan Kinerja Tahunan dan Target dan Capaian

Target Tahunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian

dan Pembangunan Setda Provinsi Bali disusun berdasarkan landasan Operasional sebagai

berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.

5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah,

Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741.

LAKIP EKBANG 2015

4

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

pelaksanaan tugas dan kewenangan serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai

wakil pemerintah di wilayah provinsi.

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Negara

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah.

15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok

Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

16. Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

17. Indikator Kinerja Utama Biro Ekbang Setda Provinsi Bali.

18. Penetapan Kinerja Tahun 2015.

19. Rencana Kerja Tahun 2015

B. RUANG LINGKUP

B.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Tugas Pokok Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011

tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah sebagai

berikut :

a. Menyusun rencana kerja Biro Perekonomian dan Pembangunan berdasarkan

kegiatan rutin maupun pembangunan sebagai bahan pelaksanaan tugas ;

b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan

dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas ;

LAKIP EKBANG 2015

5

c. Melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasif kepada perangkat

daerah yang terkait dengan bidang tugasnya ;

d. Menyusun dan menganalisa data industri pariwisata, pemberdayaan lembaga

perekonomian, penyusunan produksi daerah dan evaluasi program serta

pengendalian pembangunan daerah dan administrasi pembangunan daerah ;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang

perekonomian dan pembangunan dengan Instansi terkait ;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Sekretaris Daerah

melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Perekonomian dan

Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi ;

b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pelayanan administrasi

kepada seluruh perangkat Pemerintah Provinsi ;

c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana

Pemerintah Provinsi ;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

B.2 Struktur Organisasi

Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian

Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan unsur staf Pemerintah

Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

Daerah Provinsi Bali melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra dan

memiliki peranan yang strategis dalam bidang perekonomian dan pembangunan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro Perekonomian dan

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali terdiri dari 1 Kepala Biro (Eselon

II B), 5 Kepala Bagian (Eselon IIIA), 15 Kepala Sub Bagian (Eselon IV A) dan

beberapa staf (Non Eselon).

LAKIP EKBANG 2015

6

Susunan Organisasi Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi Bali.

Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan

I. Kepala Bagian Industri dan Pariwisata dan Perhubungan

1. Sub Bagian Industri dan Perdagangan

2. Sub Bagian Pariwisata

3. Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi

II. Kepala Bagian Pemberdayaan Lembaga Perekonomian

4. Sub Bagian Lembaga Perkreditan Desa dan Penanaman Modal

5. Sub Bagian Lembaga Usaha Ekonomi

6. Sub Bagian Tata Usaha Biro

III. Kepala Bagian Produksi Daerah

7. Sub Bagian Pertanian dan Perkebunan, dan Peternakan

8. Sub Bagian Pertambangan dan Energi

9. Sub Bagian Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

IV. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan

10. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Prasarana Wilayah

11. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Sektoral dan Swadaya

Masyarakat

12. Sub Bagian Pengendalian Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

I.5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah

13. Sub Bagian Administrasi

14. Sub Bagian Monitoring.

15. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

LAKIP EKBANG 2015

7

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dinamika pelayanan akan kebutuhan yang terjadi dewasa ini telah menyadarkan

akan pentingnya pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan dari dimensi administrasi publik. Perkembangan tersebut

diwarnai dengan perubahan paradigma dimana peran dan fungsi pemerintah beralih

menjadi fasilitator pelaksanaan pembangunan. Demikian pula halnya tuntutan kinerja

birokrasi yang semakin transparan. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada

pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin

kehidupan berdemokrasi. Penyerahan kewenangan tersebut lebih didasarkan pada

tuntutan akuntabilitas publik yakni tanggung jawab pemerintah kepada msayarakat yang

wajib dilayani sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur

tentang Pelayanan Publik. Implementasi dan komitmen yang riil dari akuntabilitas publik

tersebut dilihat dari kinerja pemerintahan. Kondisi tersebut secara tidak langsung

mewajibkan pemerintah sebagai suatu organisasi melakukan penyesuaian berbasiskan

kebutuhan.

Penilaian kinerja tersebut merupakan kunci penting untuk melihat suatu

keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan satu organisasi menuju

penyempurnaan dan kemajuan, sehingga penilaian tersebut merupakan proses

pembelajaran yang sangat efektif dalam suatu organisasi.

Dokumen Perencanaan strategik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun oleh Biro

Perekonomian dan Pembangunan yang berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah

Provinsi Bali mengacu pada Visi, Misi dan Strategi untuk dapat menyelaraskan dengan

potensi, peluang, kendala yang dihadapi. Oleh karena itu perencanaan strategis

merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang cukup vital dalam mewujudkan

visi dan misi serta strategis Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali.

LAKIP EKBANG 2015

8

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka

ditetapkan penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk

mewujudkan kinerja. Dengan kata lain penetapan kinerja merupakan janji kinerja yang

akan diwujudkan oleh pimpinan instansi pemerintah kepada atasan langsungnya dalam

hal ini Gubernur selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelolanya. Janji kinerja tersebut dapat dijadikan dasar evaluasi dan penilaian

terhadap pejabat yang bersangkutan apakah mereka mampu atau tidak.

A. VISI DAN MISI

A.1 Visi

Sesuai dengan kondisi, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah

Provinsi Bali serta mengantisipasi perubahan yang sangat cepat, maka untuk

mewujudkan masyarakat Bali yang sejahtera lahir bathin, maka dirumuskan Visi Biro

Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah :

TERWUJUDNYA BALI YANG MANDARA MELALUI PEMBERDAYAAN

EKONOMI KERAKYATAN DAN PEMBANGUNAN YANG

BERKELANJUTAN.

A.2 Misi

Berdasarkan Visi tersebut dan untuk merealisasikan serta memperjelas

tanggung jawab dalam mencapai tujuan organisasi , maka Biro Perekonomian dan

Pembangunan menetapkan Misi sebagai berikut :

1). Misi 1 : Mewujudkan Bali sebagai satu kesatuan yang utuh dan seimbang

dalam upaya pemerataan pembangunan dalam pelaksanaan

pembangunan berkelanjutan.

2). Misi 2 : Memberdayakan ekonomi kerakyatan yang handal, dengan

mengembangkan kemitraan usaha mikro kecil menengah dan

koperasi dalam bidang pertanian dalam arti luas’ serta industri

kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta memberdayakan dan

melestarikan lembaga-lembaga tradisional Bali.

LAKIP EKBANG 2015

9

3). Misi 3 : Mengembangkan system adminsitrasi Pemerintah yang Baik

berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance serta meningkatkan

profesionalisme aparatur dalam melaksanakan pembangunan yang

efektif, efisien, transparan dengan melibatkan masyarakat.

Untuk melengkapi visi misi yang menjadi tujuan dan tanggungjawab Biro

Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, terlampir kami

sampaikan Penetapan Kinerja untuk tahun 2015 dan Dokumen Indikator Kinerja

Utama.

B. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Untuk dapat merumuskan dan memantapkan strategi pembangunan secara

baik, perlu ada pengenalan, pengukuran dan pendalaman yang kritis dan objektif

terhadap faktor-faktor yang berpengaruh baik faktor internal berupa faktor kekuatan

dan kelemahan begitu juga faktor eksternal berupa peluang dan tantangan.

Faktor internal berupa kekuatan sebagai pendukung keberhasilan diantaranya:

(1) Adanya Visi dan Misi Biro Perekonomian dan Pembangunan;

(2) Adanya dukungan dan komitmen pimpinan;

(3) Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai;

(4) Tingginya motivasi kerja aparatur; dan

(5) Adanya acuan yang jelas dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan faktor penghambat berupa ;

(1) Pemahaman pegawai tentang visi dan misi Biro masih kurang;

(2) Kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai;

(3) Belum adanya standar yang jelas untuk mengukur efektivitas kerja;

(4) Belum mantapnya pelaksanaan budaya kerja.

(5) Penguasaan Teknologi Informasi (TI) dan Inovasi masih rendah.

Faktor eksternal berupa peluang diantaranya:

(1) Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

(2) Adanya dukungan dari lembaga non-formal yang telah mapan; dan

(3) Tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap pemerintah.

LAKIP EKBANG 2015

10

Sedangkan faktor tantangan berupa;

(1) Belum meratanya tingkat pendidikan di kalangan generasi muda;

(2) Tingkat Tingkat Kemiskinan; dan

(3) Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.

Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk mengatasi

kelemahan dan tantangan yang ada, Biro Perekonomian dan Pembangunan

mengasumsikan sebagai berikut:

a. Adanya komitmen pimpinan, didukung oleh SDM Aparatur yang memadai dengan

motivasi kerja yang tinggi serta adanya acuan yang jelas dalam pelaksanaan tugas

(peraturan perundang-undangan), maka pembangunan bidang ekonomi,

pariwisata, produksi daerah dan administrasi pemerintahan sebagai mana yang

tertuang dalam visi dan misi Biro Perekonomian dan Pembangunan akan dapat

diwujudkan.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada daerah dan didukung oleh motivasi kerja yang tinggi dapat

dijadikan landasan meningkatkan kualitas aparatur, peningkatan budaya kerja,

penguasaan IT, menumbuhkan kreativitas dan inovasi.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan Tujuan didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan

yang ditetapkan setelah penetapan Visi, Misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada

perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan yang merupakan penjabaran dari

Visi Misi yang ditetapkan oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan. Penetapan

sasaran merupakan illustrasi hal-hal yang ingin dicapai dengan karakteristik yang

bersifat spesifik, terukur dan dapat dicapai, seperti dalam tabel sebagai berikut :

LAKIP EKBANG 2015

11

Tujuan Sasaran

1. Terwujudnya

kebijakan di bidang

Perekonomian dan

Pembangunan di

Daerah

2. Meningkatnya LPD

yang Sehat

3. Terwujudnya

UMKM-K Mandiri

4. Meningkatnya

Kualitas

Administrasi

Pelaporan SKPD

1.1. Memfasilitasi, Mengkoordinasikan dan

Menganalisa draft kebijakan

2.1. Mewujudkan LPD yang berjalan dengan baik

sesuai dengan peraturan yang berlaku

3.1. Meningkatnya Kelembagaan UMKM-K

Pemula

3.2. Meningkatnya Produk Industri Kreatif

4.1. Meningkatnya kualitas laporan Fisik dan

Keuangan SKPD

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan

tersebut maka setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama

(IKU). Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal dari instansi

pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan

dalam penyelenggarakan manajemen kinerja. Di samping itu untuk memperoleh

ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

yang selanjutnya dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian dan Pembangunan disusun,

mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya terutama dalam

mewujudkan tujuan dan sasaran strategis. Adapun Indikator Kinerja Utama Biro

Perekonomian dan Pembangunan, sebagai berikut:

LAKIP EKBANG 2015

12

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Memfasilitasi, Mengkoordinasikan dan Menganalisa draft kebijakan

Jumlah draft kebijakan di bidang stabilitas harga kebutuhan pokok, pemberdayaan perekonomian, Industri dan perdagangan, Pariwisata, Perhubungan dan Telekomunikasi, produksi Daerah, teknis Administrasi Pembangunan, Prasarana Wilayah, Pembangunan Sektoral, dan pengendalian kerjasama pembangunan antar daerah

Jumlah laporan perkembangan Lembaga Usaha Perekonomian di Daerah dan monev, di bidang Industri dan Perdagangan, Pariwisata, Perhubungan dan telekomunikasi, produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Pertambangan dan Energi, teknis Administrasi Pembangunan, Pengendalian Pembangunan Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan

Mewujudkan LPD yang berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Jumlah LPD yang dibina

Meningkatnya Kelembagaan UMKM-K Pemula

Jumlah laporan Monev UMKM-K yang disusun

Meningkatnya Produk Industri Kreatif

Jumlah laporan monev di bidang Industri dan Perdagangan, dan pariwisata

Meningkatnya kualitas laporan Fisik dan Keuangan SKPD

Persentase SKPD yang menyampaikan laporan Fisik dan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku dan disampaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran untuk menentukan keberhasilan dan

kegagalan organisasi dalam menjalankan program dan kegiatannya. Berdasarkan

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015, seluruh indikator kinerja yang

ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target.

E. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan

kebijakan dan Program-program yang dijabarkan dalam kegiatan dengan rincian

sebagai berikut :

LAKIP EKBANG 2015

13

E.1. Strategi

Agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi maka

perlu ditetapkan langkah-langkah atau strategi untuk mewujudkannya. Adapun

strategi yang ditetapkan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan

pembangunan bidang ekonomi, pariwisata, produksi daerah dan administrasi

pembangunan.

2. Mengoptimalkan peran fungsi lembaga-lembaga adat di setiap desa.

3. Meningkatkan disiplin, dan pengetahuan aparatur terutama dalam

penguasaan IT.

4. Melaksanakan setiap program pembangunan secara efektif dan efisien serta

melakukan pengawasan secara berjenjang mulai perencanaan sampai

pelaporan.

E.2. Kebijakan.

Beberapa kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam merealisasikan

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM untuk meningkatkan kinerja

dalam mewujudkan pembangunan perekonomian yang tangguh.

b. Meningkatnya tertib administrasi aparatur pemerintah.

c. Mendorong ekonomi kerakyatan yang tangguh dengan meningkatkan peran

UKM dan Koperasi dan peningkatan pola kemitraan antara Pemerintah

dengan Pelaku Usaha dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan yang

mempunyai nilai tambah, daya saing, mandiri serta lembaga tradisional yang

mantap dan stabil.

d. Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan,

pariwisata kerakyatan yang dapat memberikan efek ganda, meningkatkan

kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, serta perbaikan infrastruktur

penunjang pariwisata, peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan

kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah

LAKIP EKBANG 2015

14

e. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukim

serta meningkatkan koordinasi dan Monitoring dalam rangka penyiapan

bahan kebijakan

f. Meningkatkan koordinasi aparat, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan

pekerjaan jasa konstruksi sehingga terciptanya aparatur pelaksana jasa

konstruksi

g. Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian untuk

memperkokoh ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani

h. Meningkatkan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Budidaya Pertanian

i. Meningkatkan koordinasi dan pemantauan pendistribusian LPG tabung 3 kg.

E.3. Program.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan,

yang merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan

sasaran serta kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga program disusun secara

nyata, sistematis dan terpadu, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Pengembangan Jasa Konstruksi.

c. Gerakan Interpreneurship (Kewirausahaan) dan Daya Saing Pengusaha

Kecil, Menengah dan Koperasi.

d. Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Pertambangan.

e. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

f. Pengembangan agribisnis

g. Pengembangan Aksesibilitas Kepariwisataan, Industri, Perdagangan dan

Perhubungan Telekomunikasi serta MP3EI

h. Pengendalian Pembangunan

i. Pengembangan dan Penelitian IPTEK

j. Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan.

LAKIP EKBANG 2015

15

E.4 Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran lebih operasional dari program yang telah

ditetapkan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah

ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyediaan alat tulis kantor

2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3. Penyediaan barang bacaan dan peraturan perudang-undangan

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

6. Pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan dinas

7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

8. Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan di bidang

pembangunan

9. Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan di bidang prasarana

wilayah

10. Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan kemitraan

pembangunan daerah

11. Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran

12. Meningkatkan Kemitraan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi

13. Pembinaan, Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan lembaga

perekonomian serta

Pengendalian Inflasi Daerah

14. Penyusunan Roadmap UMKM

15. Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyiapan bahan kebijakan di bidang

perhubungan telekomunikasi dan MP3EI.

16. Pembinaan dan pengembangan bahan kebijakan di bidang pertanian,

kehutanan, kelautan dan perikanan.

17. Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif

18. Peningkatan Daya saing IKM Kreatif

19. Koordinasi BBM bersubsidi dan pemantauan LPG Tabung 3 Kg.

20. Peningkatan kualitas pelaksanaan administrasi pembangunan daerah Provinsi

Bali

LAKIP EKBANG 2015

16

21. Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Bidang

Jasa Konstruksi

22. Pemeliharaan Aplikasi Monitoring Pembangunan Daerah.

23. Koordinasi dan Fasilitasi Sumber Daya Manusia Pertanian

E.5. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Biro

Perekonomian dan Pembangunan 2013-2018 dalam setiap tahunnya. Adapun Rencana

Kinerja Tahunan adalah berupa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015. Rencana Kinerja

Tahunan akan menginformasikan tentang (1) indikator kinerja kegiatan berupa

masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) beserta target capaiannya (2)

indikator kinerja sasaran dan target capaian; (3) Sasaran; (4) Program dan (5)

Kegiatan.

Rencana Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2015, di

samping mengacu pada Renstra Biro, juga diarahkan untuk mendukung Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran serta Prioritas Pembangunan Daerah Bali.

E.6. Penetapan Kinerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja merupakan

tekad atau janji maupun kesanggupan dari penerima mandat kepada pemberi mandat

untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja

tahunan. Penetapan kinerja tersebut akan menggambarkan capaian kinerja yang akan

diwujudkan oleh instansi pemerintah dalam satu tahun dengan mempertimbangkan

sumber daya dan dana yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2015, di

samping mengacu pada program prioritas dan juga sejalan dengan indikator Kinerja

Utama yang telah ditetapkan. Adapun Penetapan Kinerja yang ditetapkan adalah

sebagai berikut:

LAKIP EKBANG 2015

17

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Memfasilitasi, Mengkoordinasikan dan Menganalisa draft kebijakan

Jumlah draft kebijakan di bidang stabilitas harga kebutuhan pokok, pemberdayaan perekonomian, Industri dan perdagangan, Pariwisata, Perhubungan dan Telekomunikasi, produksi Daerah, teknis Administrasi Pembangunan, Prasarana Wilayah, Pembangunan Sektoral, dan pengendalian kerjasama pembangunan antar daerah

Draft Kebijakan

28

Jumlah laporan perkembangan Lembaga Usaha Perekonomian di Daerah dan monev, di bidang Industri dan Perdagangan, Pariwisata, Perhubungan dan telekomunikasi, produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Pertambangan dan Energi, teknis Administrasi Pembangunan, Pengendalian Pembangunan Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan

jumlah laporan

36

Mewujudkan LPD yang berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Jumlah LPD yang dibina LPD 145

Meningkatnya Kelembagaan UMKM-K Pemula

Jumlah laporan Monev UMKM-K yang disusun jumlah laporan

1

Meningkatnya Produk Industri Kreatif


jumlah laporan

2

Meningkatnya kualitas laporan Fisik dan Keuangan SKPD

Persentase SKPD yang menyampaikan laporan Fisik dan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku dan disampaikan Tepat Waktu

% 45

LAKIP EKBANG 2015

18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Selaku media pertanggungjawaban unit kerja instansi pemerintah terhadap

tingkat capaian pelaksanaan kinerja yang dijabarkan melalui kegiatan, program,

kebijakan dalam mewujudkan Sasaran , Tujuan, Visi, Misi organisasi maka menjadi

kewajiban Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali untuk menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015. Penyusunan

LAKIP Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali merupakan wujud

pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator, mekanisme kegiatan-kegiatan

pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk

mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan

Fungsi serta dalam mewujudkan Visi dan Misi Biro Perekonomian dan Pembangunan

Setda Provinsi Bali.

Adapun proses Pengukuran Kinerja dilakukan setelah penetapan indikator

kinerja kegiatan dan penetapan rencana tingkat capaian (target) kegiatan pada formulir

Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tahap Pengukuran Kinerja ini dimulai dari dengan

menghitung nilai capaian atau realisasi kinerja dan persentase pencapaian rencana

tingkat capaian dari masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk

membantu pelaksanaan pengukuran kinerja digunakan formulir Rencana Kinerja

Tahunan (RKT). Untuk pengukuran kinerja kegiatan ditampilkan pada formulir Target

dan Capaian Target yang terdiri dari uraian program, uraian kegiatan, indikator kinerja

kegiatan, satuan target, realisasi dan capaian kegiatan. Dalam pengukuran kinerja

kegiatan diidentifikasi tiga jenis indikator kinerja yaitu Input (masukan), Output

(keluaran) dan Outcome (hasil). Dalam menghitung prosentase pencapaian rencana

tingkat capaian (target) suatu kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Realisasi

Presentase Pencapaian = x 100 % capaian

Rencana kegiatan Rencana

LAKIP EKBANG 2015

19

B. EVALUASI KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP ) merupakan wujud nyata

Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan kepada

pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Biro

Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali Tahun 2015 ini didasarkan

kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana

Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan

tahun anggaran 2015.

Evaluasi Kinerja ini dilakukan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2015 dengan

cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek input,

output, outcome. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran

strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan

dibandingkan dengan realisasinya. Pengukuran terhadap kinerja kegiatan dituangkan

kedalam formulir Target dan Capaian Target Kinerja Tahunan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dituangkan kedalam formulir target dan

capaian target kegiatan tahun 2015, maka diperoleh hasil sebagaimana tercantum

dalam tabel sebagai berikut :

No Skala Nilai Jumlah

kegiatan

Keterangan

1

2

3

4

85 s/d 100

70 s/d 85

55 s/d 70

< 55

16

10

-

-

Sangat berhasil

Berhasil

Cukup Berhasil

Tidak Berhasil

Jumlah Kegiatan 26

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh kegiatan yang

dilaksanakan sebanyak 26 kegiatan, dengan memperoleh nilai capaian yang berada

dalam skala nilai 85 s/d 100 sejumlah 16 kegiatan dengan katagori sangat berhasil dan

10 kegiatan dengan capaian yang berada dalam skala nilai 70 s/d 85 dengan katagori

LAKIP EKBANG 2015

20

berhasil. Demikian pula pelaksanaan kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan

secara efektif dan efesien, hal ini dapat dicermati dari besarnya anggaran yang dikelola

sebanyak Rp. 4.235.987.110,-, realisasi fisik telah mencapai 100 % dengan realisasi

keuangan Rp. 3.560.331.180,- (84.,05%) dengan sisa anggaran Rp. 675.655.930,- dan

telah disetor ke Kas daerah, tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas dari kegiatan

tersebut. Dari pengukuran pencapaian sasaran Biro Perekonomian dan Pembangunan

Setda Provinsi Bali secara umum diperoleh pencapaian sasaran dengan katagori sangat

berhasil.

C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi

pemerintahan dalam mewujudkan pertanggungjawaban yang terukur dan legitimate.

Dalam asas akuntabilitas menentukan bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhir

dari suatu kegiatan penyelenggaraan pembangunan harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

dalam suatu negara. Instrumen tersebut juga mewajibkan Biro Perekonomian dan

pembangunan Setda Provinsi Bali sebagai salah satu unsur penyelenggara

pemerintahan mempertanggungjawabkannya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Provinsi Bali pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Tahun

Anggaran 2015. Dokumen tersebut tidak hanya berisi pertanggungjawaban tingkat

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan

pengelolaan sumber daya yang dicerminkan dari perolehan masing masing indikator –

indikator kinerja , tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan

kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan

kegagalan tersebut secara lebih luas dan komprehensif.

Dari sembilan program kerja dengan sembilan belas kegiatan yang dikelola

Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali pada tahun anggran 2015,

beberapa program kegiatan prioritas yang dapat diinformasikan disinergikan dengan

hasil Penetapan Kinerja Tahunan dan hasil Capaian Target Kinerja Tahunan dapat

diuraikan antara lain sebagai berikut :

LAKIP EKBANG 2015

21

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA KEBIJAKAN DIBIDANG PEREKONOMIAN

DAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan di bidang

stabilitas harga kebutuhan pokok, pemberdayaan perekonomian, Industri dan

perdagangan, Pariwisata, Perhubungan dan Telekomunikasi, produksi Daerah, teknis

Administrasi Pembangunan, Prasarana Wilayah, Pembangunan Sektoral, dan

pengendalian kerjasama pembangunan antar daerah dipandang perlu untuk membuatkan

payung hukum berupa draft peraturan.

Melalui Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengamanahkan bahwa prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur

semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-

undang dan sesuai dengan perkembangan terakhir telah diatur kembali melalui Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk

memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat

yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Berkembangnya pembangunan

di wilayah Bali dengan begitu pesatnya yang berakibat terjadinya tekanan-tekanan

terhadap lingkungan fisik, oleh karena itu upaya-upaya untuk mencegah, mengatasi

dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial

budaya diupayakan secara terus menerus. Salah satu upaya yang ditempuh melalui

kegiatan mengendalikan pemanfaatan ruang, baik itu pengendalian tata ruang itu

sendiri, perumahan permukiman dan kerjasama pembangunan daerah, agar senantiasa

mampu mewujudkan satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis dalam

mengantisipasi tuntutan pembangunan sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana yang

berintikan unsur-unsur keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan,

manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya.

Berpedoman pada sasaran yang ditetapkan adalah meningkatan pemanfaatan

ruang untuk pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang serta kebijakan

mengkoordinasikan, mengkaji usulan pembangunan fisik/prasarana baik dari

pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat, ditinjau dari segi pembiayaan

ataupun usulan perencanaan program/kegiatan agar sesuai dengan daya dukung dan

LAKIP EKBANG 2015

22

daya tampung dengan program pengendalian pembangunan dengan kegiatan

Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan di bidang pembangunan.

Sasaran Indikator Anggaran tahun 2015 Target 2014 Target Reali

sasi % Anggaran Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terwujudnya

Kebijakan

Dibidang

Perekonomian

Dan

Pembangunan

Di Daerah

Jumlah draft kebijakan di

bidang stabilitas harga

kebutuhan pokok

- - - - -


bidang pemberdayaan

perekonomian

- - - - -


bidang Industri dan

perdagangan

- - - - -


bidang Pariwisata - - - - -


bidang Perhubungan dan

telekomunikasi

- - - - -


bidang produksi Pertanian - - - - -


bidang produksi

Perkebunan

- - - - -


bidang produksi

Peternakan

- - - - -


bidang produksi Kelautan

dan Perikanan

- - - - -


bidang produksi

Kehutanan

- - - - -


bidang produksi

Pertambangan dan Energi

- - - - -


bidang teknis Administrasi

Pembangunan

- - - - -


bidang Prasarana Wilayah - - - - -


bidang Pembangunan

Sektoral

- - - - -


bidang Pengendalian

Kerjasama Pembangunan

antar daerah

- - - - -

LAKIP EKBANG 2015

23



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terwujudnya

Kebijakan

Dibidang

Perekonomian

Dan

Pembangunan

Di Daerah

Jumlah draft kebijakan di bidang pengendalian pembangunan

1 draft 1 dratf 100 324.400.000 283.065.830 87.26%

1 draft

SASARAN 2 : MENINGKATNYA LPD YANG SEHAT

Dalam kondisi saat ini dimana perekonomian dan politik semakin stabil,

lembaga keuangan tradisional ini nampaknya mempunyai peran yang sangat penting,

sehingga langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat menjadikan sebagai salah satu

potensi yang kiranya masih memiliki peluang untuk lebih dioptimalkan, untuk

membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil. Di Dalam mewujudkan

sasaran tercapainya pembinaan dan pengembangan lembaga perkreditan desa

kebijakan yang diambil adalah mengembangkan ekonomi kerkayatan yang tangguh

melalui penguatan lembaga tradisional dengan meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia dan kewirausahaan sehingga memiliki nilai tambah daya saing kemandirian

yang mantap dan stabil.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Meningkatnya LPD yang Sehat

Persentase LPD yang sehat

145 LPD 145 LPD 100 379.250.000 282.782.000 74,56%

145 LPD

SASARAN 3 : TERWUJUDNYA UMKM-K MANDIRI

Didalam mewujudkan ekonomi kerakyatan, ditinjau dari aspek usaha untuk

mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi maka

permasalahannya adalah terbatasnya bahan baku industri kecil kerajinan, sulitnya

permodalan, terbatasnya kemampuan manajemen pemasaran. Sektor pariwisata ini

sebagai salah satu potensi yang kiranya masih memiliki peluang untuk lebih

dioptimalkan dalam kondisi saat ini dimana perekonomian dan politik semakin stabil,

sektor ini mempunyai peran yang sangat penting. Dibutuhkan langkah-langkah yang

konkrit untuk dapat menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dan sebagai salah

satu sumber devisa negara dari non migas dalam rangka mendukung peningkatan

LAKIP EKBANG 2015

24

kesejahteraan masyarakat yang daerahnya terdapat obyek-obyek wisata, yang secara

tidak langsung bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pariwisata

sebagai salah satu sektor andalan dalam pembangunan Bali, dimana pembangunan

Pariwisata diharapkan terjadi peningkatan penerima Devisa, Pendapatan Daerah dan

Masyarakat, penciptaan lapangan kerja, mendorong ekonomi rakyat, dengan tetap

mengacu pada pelestarian budaya serta keindahan alam yang tersedia. Selain itu

diharapkan dapat meningkatkan kegiatan dan kehidupan perekonomian masyarakat

secara nyata.

Dalam mewujudkan sasaran meningkatnya kemitraan usaha kecil, menengah dan

koperasi dengan pengusaha besar, BUMD dan BUMN kebijakan yang diambil adalah

mengembangkan iklim usaha yang kondusif dengan program pengembangan

aksesibilitas kepariwisataan dan industri



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terwujudnya UMKM-K Mandiri

Jumlah laporan Monev UMKM-K yang disusun

1 Laporan 1 Laporan 100 230.000.000 203.213.650 88.35%

1 Laporan


1 Laporan 1 Laporan 100 910.000.000 793.858.300 87,24%

1 Laporan

SASARAN 4 : MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI LAPORAN

SKPD

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas administrasi

Pemerintah dan Pembangunan yang efektif, efesien dan transparan serta meningkatkan

profesionalisme aparatur Pemerintah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik

(Good Governance) maka perlu adanya dukungan dari seluruh stake holders

khususnya aparatur pemerintah yang menangani administrasi pemerintah dan

pembangunan melalui peningkatan pelayanan administrasi yang profesional.

Permasalahan terhadap administrasi Pemerintahan dan Pembangunan yaitu adanya

kecenderungan dari unsur pelaku kegiatan yang berorientasi pada penyelesaian fisik

saja sedangkan penyelesaian administrasi dianggap tidak terlalu penting dan sering

LAKIP EKBANG 2015

25

diabaikan. Kegiatan Pembangunan baru dapat dikatakan selesai apabila telah

memenuhi kriteria-kriteria antara lain :

- Secara fisik selesai keseluruhan dan sesuai dengan rencana.

- Secara admnistrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Dapat dimanfaatkan secara optimal dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan.

Sasaran untuk meningkatkan pelayanan administrasi aparatur pemerintah,

pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah,

mengumpulkan dan mengolah data administrasi pembangunan daerah dengan

mengembangkan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kegiatan yang

dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran dengan mengadakan Koordinasi pembinaan,

monitoring, evaluasi terhadap semua kegiatan pembangunan yang dibiayai dari

APBD Provinsi Bali dan APBN.

Pencapaian sasaran tersebut cukup baik, adapun kendala-kendala yang masih

dihadapi seperti kurang mengertinya aparatur pemerintah yang menangani kegiatan

tentang administrasi pemerintah dan pembangunan sehingga kualitas dan kuantitas

pelayanan publik belum optimal.

Usaha-usaha yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain

adalah :

- Evaluasi dan monitoring kegiatan pembangunan ditingkatkan

- Meneliti dan menganalisa laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan fisik dan

keuangan.

- Peningkatan kualitas dan kuantitas administrasi pembangunan daerah.

- Pencapaian target kinerja tahun 2015 tersebut di atas didukung dengan kegiatan dan

dana

Pembangunan dalam era reformasi menuntut adanya perubahan dalam

manajemen pembangunan secara keseluruhan. Adanya perubahan paradigma menuntut

Pemerintah Daerah untuk lebih mengutamakan prinsip-prinsip penyelenggaraan

otonomi daerah yang memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan dan

potensi daerah. Pembangunan di wilayah Provinsi Bali senantiasa terus berbenah diri

dalam mengupayakan dan mengembangkan beberapa sektor ekonomi (lapangan

usaha), sesuai dengan pola dasar pembangunan daerah Bali yaitu pembangunan

LAKIP EKBANG 2015

26

berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan dijiwai Agama Hindu. Dengan

demikian, pembangunan ekonomi tidak akan melupakan kehidupan beragama serta

tetap berpedoman pada nilai-nilai normatif kebudayaan berkelanjutan yang ekologi

lingkungan dan alamnya tetap terkelola dengan baik dengan pmengadopsi

perkembangan teknologi yang ada.

Untuk mengetahui perkembangan kemajuan dan keberhasilan pembangunan

secara cepat tepat dan akurat, sudah semestinya perlu di monitor dengan sistem yang

dapat memberikan hasil kepada pemegang kebijakan sehingga dapat memutuskan

langkah-langkah antisipasi dengan cepat tepat dan berhasil guna.

Dalam rangka mengembangkan sistem administrasi Pemerintah dan

Pembangunan yang efektif, efesien dan transparan serta meningkatkan profesionalisme

aparatur Pemerintah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik maka perlu adanya

dukungan dari aparatur pemerintah yang menangani administrasi pemerintah dan

pembangunan melalui peningkatan pelayanan administrasi yang profesional dan

koordinasi sistem pengaturannya.

Permasalahan terhadap administrasi Pemerintahan dan Pembangunan yaitu

adanya kecenderungan dari unsur pelaku kegiatan yang berorientasi pada penyelesaian

fisik saja sedangkan penyelesaian administrasi dianggap tidak terlalu penting dan

sering diabaikan. Demikian pula terhadap peningkatan kualitas administrasi kegiatan

jasa konstruksi belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada dan tidak optimal

karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi. Kegiatan

Pembangunan baru dapat dikatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria-kriteria

antara lain :

1. Secara fisik selesai keseluruhan dan sesuai dengan rencana.

2. Secara admnistrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Dapat dimanfaatkan secara optimal dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan.

Sasaran untuk meningkatkan pelayanan administrasi aparatur pemerintah, serta

peningkatan pengaturan jasa konstruksi dengan mengembangkan program peningkatan

kapasitas aparatur pemerintah dan optimalisasi dukungan teknologi informasi.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran dengan mengadakan

Koordinasi pembinaan, pengaturan serta pemberdayaan terhadap semua kegiatan

LAKIP EKBANG 2015

27

pembangunan dan SDM jasa konstruksi yang dibiayai dari APBD Provinsi Bali.

Pencapaian sasaran tersebut cukup baik, adapun kendala-kendala yang masih

dihadapi seperti kurang mengertinya aparatur pemerintah tentang administrasi

pemerintah yang menangani kegiatan yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi,

sehingga kualitas dan kuantitas pelayanan publik belum optimal.

Usaha-usaha yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain

adalah :

1. Koordinasi Pengaturan Jasa konstruksi

2. Pemberdayaan SDM di bidang Jasa Konstruksi



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Meningkatnya kualitas Administrasi Laporan SKPD

Persentase peningkatan SKPD yang melaporkan fisik dan keuangan yang sesuai aturan

45% 45% 100 539.325.050 477.909.200 88.61%

45%

D. ASPEK KEUANGAN

Sesuai hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan pada Biro Perekonomian dan

Pembangunan Setda Provinsi Bali berdasarkan perencanaan strategis Biro Perekonomian

dan Pembangunan tahun 2013 – 2018 serta diselaraskan untuk mendukung misi dan

sasaran dengan anggaran yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 dapat

disampaikan sebagai berikut :

- Biaya/Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 4.235.987.110,- Dengan

presentase realisasi keuangan mencapai 84.05 % per Desember 2015 dengan nilai

sebesar Rp. 3.560.331.180,-

Sedangkan Biaya/Belanja Tak Langsung pada tahun 2015 dialokasikan anggaran

sebesar Rp. 7.589.057.542,-

- Total Anggaran yang dikelola Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi

Bali pada tahun anggaran 2015 adalah Rp. 11.825.044.652,-

LAKIP EKBANG 2015

28

N0 Uraian Kegiatan Anggaran Realisasi %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15.

16.

17.

18.

19.

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang bacaan dan peraturan

perudang-undangan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

dan dalam daerah

Pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan dinas

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan

kebijakan di bidang pembangunan


kebijakan di bidang prasarana wilayah


kebijakan kemitraan pembangunan daerah

Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran

Meningkatkan Kemitraan Usaha Kecil,

Menengah dan Koperasi

Pembinaan, Peningkatan dan pengembangan

pemberdayaan lembaga perekonomian serta

Pengendalian Inflasi Daerah

Penyusunan Roadmap UMKM

Koordinasi, monitoring dan evaluasi

penyiapan bahan kebijakan di bidang

perhubungan telekomunikasi dan MP3EI.

Pembinaan dan pengembangan bahan

kebijakan di bidang pertanian, kehutanan,

kelautan dan perikanan.

Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif

Peningkatan Daya saing IKM Kreatif

Koordinasi BBM bersubsidi dan pemantauan

LPG Tabung 3 Kg.

34.934.800,-

21.000.000,-

17.940.000,-

107.092.060,-

174.250.000,-

561.617.200,-

20.400.000,-

99.400.000,-

100.000.000,-

125.000.000,-

114.728.000,-

230.000.000,-

379.250.000,-

140.390.000,-

140.000.000,-

410.000.000,-

335.000.000,-

435.000.000,-

115.000.000,-

32.453.750,-

17.683.700,-

12.590.000,-

101.057.500,-

146.909.000,-

452.424.300,-

20.400.000,-

91.546.130,-

83.262.900,-

108.256.800,-

93.117.850,-

203.213.650,-

282.782.000,-

129.136.500,-

125.523.500,-

321.908.300,-

271.509.300,-

396.825.500,-

98.575.500,-

92.90

84,21

70,18

94,37

84,31

80,56

100

92,10

83,26

86,61

81,16

88,35

74,56

91,98

89,66

79,00

81.05

91,22

86,00

LAKIP EKBANG 2015

29

E. PERMASALAHAN

Secara makro dalam merealisasikan program kegiatan dengan sasaran yang akan

dicapai pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali sesuai visi dan

misi yang telah ditetapkan dapat dirinci beberapa kendala antara lain :

a. Kualitas kemampuan sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan

pembangunan dan kepemerintahan yang baik (Good Governance) belum

optimal.

b. Masih rendahnya motivasi untuk meningkatkan profesionalisme kerja.

b. Sarana dan prasarana pendukung kerja perlu ditingkatkan

F. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dari beberapa kendala tersebut, upaya-upaya dan kebijakan yang telah ditempuh

oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

a Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan

yang bersifat teknis maupun penjenjangan.

b. Mengadakan sarana dan prasarena pendukung

c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait sesuai dengan bidang

tugasnya.

N0 Uraian Kegiatan Anggaran Realisasi %

20.

21.

22.

23.

Peningkatan kualitas pelaksanaan

administrasi pembangunan daerah

Provinsi Bali

Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia dalam Bidang

Jasa Konstruksi

Pemeliharaan Aplikasi Monitoring

Pembangunan Daerah.

Koordinasi dan Fasilitasi Sumber Daya

Manusia Pertanian

200.000.000,-

93.280.000,-

131.317.050,-

250.388.000,-

187.301.000,-

70.814.250,-

126.676.100,-

186.363.650,-

93.65

75.92

96,47

74,00

LAKIP EKBANG 2015

30

BAB IV

PENUTUP

Menyadari adanya berbagai kendala dan kekurangan yang dijumpai dalam proses

penyusunan dokumen ini, sebagai media pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi

serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang tertuang pada APBD

Provinsi Bali dan dijabarkan pada DPA Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun

2015 sesuai dengan Rencana Strategis Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018, maka

disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perekonomian

dan Pembangunan Setda Provinsi Bali tahun 2015 .

Adapun pengukuran sasaran sesuai dengan yang dituangkan dalam Renstra maka

kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif termasuk

katagori baik yang telah disesuaikan dengan DPA tahun 2015. Pencapaian kinerja ini

didorong oleh adanya kerja sama yang baik dari seluruh jajaran aparatur di lingkungan

Biro Perekonomian dan Pembangunan serta adanya kesungguhan dan tanggung jawab

dalam melaksanakan tugas dan adanya dukungan pimpinan.

Selaku pengambil keputusan untuk melakukan evaluasi atau peninjauan kembali

sasaran, kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan perlu adanya Identifikasi

hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan tahun 2015

merupakan bahan masukan sebagai umpan balik atau feedback yang perlu disikapi lebih

lanjut.

Sehubungan hal tersebut beberapa hal penting yang dapat dijadikan feedback dalam

rangka penyempurnaan kedepan adalah :

a. Optimalisasi sumber daya manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan

organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

masing-masing.

b. Sosialisasi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

terdiri dari lima komponen mendasar yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran atau kinerja organisasi

secara berjenjang yang menjadi komitmen dari tingkat pimpinan sampai pada seluruh

staf dari instansi yang bersangkutan.

LAKIP EKBANG 2015

31

c. Meningkatkan budaya kerja yang kondusif dalam upaya peningkatan kinerja

dilingkup bagian untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya guna mewujudkan

tujuan dan sasaran yang berorientasi pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam

Renstra.

d. Indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran perlu senantiasa disempurnakan

melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi secara

berkesinambungan sehingga dapat mengindikasikan dan menyajikan sejauh mana

kegagalan ataupun keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan di lingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan.

e. Tersusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah ini, diharapkan dapat

memberikan gambaran kinerja secara jujur obyektif transparan dan akurat kepada

pihak-pihak terkait dalam rangka terselenggaranya good governance yang notabene

merupakan prasyarat bagi setiap tataran pemerintahan mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapai cita-cita bangsa, secara terukur dan legitimate, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih bertanggungjawab serta bebas KKN.

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG fileA. LATAR BELAKANG Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ... prinsip Good Governance. ... Dengan Penerapan Good Government