Reformasi Birokrasi Sebagai Bentuk Pengembangan Organisasi Pada Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Dalam Upaya Otonomi Daerah

REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI BENTUK

PENGEMBANGAN ORGANISASI PADA PEMERINTAH KOTA

MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DALAM UPAYA OTONOMI DAERAH

Diajukan untuk memenuhi tugas laporan penelitian pada mata kuliah

Pengembangan Organisasi

Disusun oleh:

Arif Beldwin Jansen S (G1A02088)

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN

JATINANGOR

2006

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

atas rakhmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan

analisis berupa makalah pada mata kuliah Pengembangan Organisasi yang berjudul

”REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI BENTUK PENGEMBANGAN

ORGANISASI PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA

UTARA DALAM UPAYA OTONOMI DAERAH”

Tugas makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah

Pengembangan Organisasi. Semoga dengan dibuatnya makalah ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan kualitas kuliah

Pengembangan Organisasi, dan pemahaman tentang bagaimana pengembangan

organisasi publik berupa Pemerintah Kota Medan dalam peningkatan kinerjanya

melayani publik pada masyarakat kota Medan. Tidak berlebihan kiranya bila

makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Demikian harapan-harapan penulis bahwa laporan ini dapat memperkaya

wawasan berpikir mahasiswa. Selain itu kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari

sempurna karenanya saya menunggu saran dan kritik membangun untuk

menyempurnakannya di masa yang akan datang.

Bandung, 27 Juli 2006

Arif Beldwin J. Sihombing (G1A02088)

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………. i

DAFTAR ISI ………………………………………………………….... ii

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………….. 1

I.1 Latar belakang masalah ………………………………….. . 1

I.2 Otonomi Daerah Dalam Perspektif Politik………………... 1

I.3 Konsep Desentralisasi ……...……………………………... 2

I.4 Pemerintah Sebagai Organisasi Publik ………………….... 3

I.5 Kota Medan Sebagai Daerah Otonom…………………….. 7

I.6 Identifikasi Masalah………………………………………. 9

BAB II ISI…………………………………………………………….. . 10

II.1 Deskripsi Kota dan Masyarakat Kota Medan…………….. 10

II.2 Struktur Organisasi Serta Visi dan Misi Pemerintah Kota

Medan Masa Otonomi Daerah ………………………….... 18

II.3 Tugas Pokok dan Fungsi (Tata Kerja) Lembaga Teknis Daerah

dan Unit Kerja Pemerintah Kota Medan…………………… 23

BAB III PEMBAHASAN……………………………………………….. 48

III.1 Transformasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Terhadap

Pembangunan Kota Medan……………………………….. 48

III.2 Potensi Daerah Kota Medan………………………………. 51

III.3 Indikator Makro Pembangunan Kota ……………..………. 56

III.4 Program Pemerintah Kota Medan ……………….………... 59

III.5 Analisa Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Restrukturisasi

Pemerintah Daerah Kota Medan…………………………… 61

BAB IV PENUTUP……………………………………………………..... 63

IV.1 Kesimpulan ……………………………………………….... 63

IV.2 Saran ……………………………………………………….. 63

BAB V DAFTAR PUSTAKA……………………………………………..... 65

ii

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

sesuai dengan perundang-undangan.

Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar

kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah

otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon

tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena

kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah

otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Keberhasilan

pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah

(PAD), sumber daya manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk

mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom. Terpusatnya SDM

berkualitas di kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan

pelaksanaan otonomi daerah, karena kegiatan pembangunan akan bergeser dari

pusat ke daerah. Menguatnya isu Putra Daerahisme dalam pengisian jabatan akan

menghambat pelaksanaan otonomi daerah, disamping itu juga akan merusak rasa

persatuan dan kesatuan yang telah kita bangun bersama sejak jauh hari sebelum

Indonesia merdeka.

Oleh karena itu, bagaimana pemerintah daerah mampu membangun

kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat mendesain standard Pelayanan

Publik yang mudah, murah dan cepat. Untuk menciptakan kelembagaan pemerintah

daerah otonom yang mumpuni perlu diisi oleh SDM yang kemampuannya tidak

diragukan, sehingga merit system perlu dipraktikkan dalam pembinaan SDM di

daerah.

I.2. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Politik

Paradigma baru otonomi daerah, bila dicermati secara saksama satu `pesan`

mendasar yang disampaikan adalah pentingnya memahami eksistensi kebijaksanaan

otonomi daerah sebagai bagian dari agenda demokratisasi kehidupan bangsa.

Dengan kata lain, mencoba kita untuk mengingatkan bahwa keberadaan

2

kebijaksanaan otonomi daerah harus tidak diartikulasi sebagai a final destination

(tujuan akhir). Tetapi lebih sebagai mechanism (mekanisme) dalam menciptakan

demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tataran teoritis, preposisi yang dikemukakan sebenarnya, bukan

merupakan sesuatu yang `baru`. Karena hal tersebut telah menjadi argumen utama

dari political decentralisation perspective (perspektif desentralisasi politik). Mawhood,

1987, misalnya secara tegas mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi

kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, the devolution of power from

central to local government.

Oleh karenanya dapat dimengerti, bila Mawhood kemudian merumuskan

tujuan utama dari kebijaksanaan desentralisasi sebagai upaya untuk mewujudkan

political equality, local accountability, dan local responsiveness. Di antara prasyarat yang

harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintah daerah harus

memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (legal territorial of power); memiliki

pendapatan daerah sendiri (local own income); memiliki badan perwakilan (local

representative body) yang mampu mengontrol eksekutif daerah; dan adanya kepala

daerah yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah melalui pemilu.

Dengan rumusan definisi dan tujuan desentralissai seperti dikemukakan di

atas, para pendukung political decentralisasi perspektif percaya bahwa keberadaan

kebijaksanaan desentralisasi akan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang

demokratis, atau apa yang disebut oleh Vincent Ostrom sebagai the features of a system

of governance that would be appropriate to circumstance where people govern rather than

presuming that government govern(1991:6). Argumen dasarnya adalah, dengan konsep

tersebut diasumsikan society akan memiliki akses yang lebih besar dalam mengontrol

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sementara, pada sisi lain, pemerintah

daerah sendiri, akan lebih responsif terhadap berbagai tuntutan yang datang dari

komunitasnya.

I.3. Konsep Desentralisasi

Bagi Indonesia, konsep desentralisasi politik di atas relatif sesuatu yang baru,

dan pada konteks inilah bila ditelusuri latar belakang sejarah perkembangannya,

akan diketahui bahwa semenjak dari awal, konsep desentraliasi di Indonesia tidak

pernah merujuk pada perspektif desentralisasi politik. Tetapi lebih pada perspektif

desentralisasi administrasi, administrative decentralisation perspective (John Legge,

1963; dan Maryanov, 1965).

Kendati pada tingkat pernyataan, sering dikemukakan bahwa kebijaksanaan

desentralisasi di Indonesia bertujuan untuk mempercepat proses demokratisasi di

3

tingkat lokal. Namun pada tingkat kenyataan, wewenang yang diserahkan kepada

daerah sangat dibatasi dan kontrol pemerintah pusat atas daerah juga terlihat sangat

ketat. (Maryanov 1965) telah melabeli fenomena ini sebagai Ideological vs Technical

Orientation. Sementara, (Devay 1989) lebih memilih istilah ambivalesi antara

keinginan desentralissai dan sentralisasi, untuk menjelaskan fenomena tersebut.

Administrative decentralisation , mendefinisikan desentralisasi sebagai

penyerahan wewenang (bukan kekuasaan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah, the transfer of authority from central to local government (Diana, Conyer, 1984).

Sedangkan tujuan utama dari kebijaksanaan desentralisasi itu sendiri lebih

dititikberatkan pada upaya menciptakan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dengan dasar pemahaman seperti ini, kiranya dapat dimengerti bila aplikasi

kebijaksanaan desentralisasi di Indonesia selama ini telah terpisah dari agenda

demokratisasi, karena tekanan utamanya lebih pada upaya menciptakan efesiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

I.4. Pemerintah Sebagai Organisasi Publik

Organisasi publik memang berbeda dengan organisasi bisnis karena

organisasi publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Organisasi publik tidak sepenuhnya otonomi tetapi dikuasai faktor-faktor

eksternal.

2. Organisasi publik secara resmi diadakan untuk pelayanan masyarakat.

3. Organisasi publik tidak dimaksudkan untuk berkembang menjadi besar

sehingga merugikan organisasi publik lain

4. Kesehatan organisasi publik diukur melalui :

a) Kontribusinya terhadap tujuan politik.

b) Kemampuan mencapai hasil maksimum dengan sumber daya yang

tersedia.

5. Kualitas pelayanan masyarakat yang buruk akan memberi pengaruh politik

yang negatif / merugikan. (Azhar Kasim, 1993 : 20)

Meskipun organisasi publik memiliki cirri-ciri yang berbeda dengan

organisasi bisnis akan tetapi paradigma beru Administrasi Publik yang dipelopori

oleh Ted Gabler dan David Osborne dengan karyanya "REINVENTING

GOVERNMENT" telah memberikan inspirasi bahwa administrasi publik harus

dapat beroperasi layaknya organisasi bisnis, efisien, efektif dan menempatkan

masyarakat sebagai stake holder yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya.

4

Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan

otonomi daerah antara lain pelayanan publik, formasi jabatan, pengawasan keuangan

daerah dan pengawasan independen.

A. Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah akan

mempengaruhi minat para investor dalam menanamkan modalnya di suatu

daerah. Excelent Service harus menjadi acuan dalam mendesain struktur

organisasi di pemerintah daerah. Dunia usaha menginginkan pelayanan yang

cepat, tepat, mudah dan murah serta tarif yang jelas dan pasti. Pemerintah

perlu menyusun standar pelayanan bagi setiap institusi (Dinas) di daerah

yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya dinas

yang mengeluarkan perizinan bagi pelaku bisnis. Perizinan berbagai sector

usaha harus didesain sedemikian rupa agar pengusaha tidak membutuhkan

waktu terlalu lama untuk mengurus izin usaha, sehingga tidak

mengorbankan waktu dan biaya besar hanya untuk mengurus perizinan.

Deregulasi dan Debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan oleh

Pemda, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan publik

senantiasa memuaskan masyarakat.

Ada hasil penelitian tentang kualitas pelayanan yang perlu dijadikan

pedoman oleh aparat pemda dalam melayani masyarakat di daerah Studi

International menyatakan bahwa tiga 3-6 dari 10 pelanggan akan bicara

secara terbuka kepada umum mengenai perlakuan buruk yang mereka

terima. Pada akhirnya 6 dari 10 pelanggan akan mengkonsumsi barang atau

jasa alternatif (Pantius D, Soeling, 1997,11). Hasil studi The Tehnical

Assistens Research Program Institute menunjukkan:

95 % dari pelanggan yang dikecewakan tidak pernah mengeluh kepada

perusahaan.

Rata-rata pelanggan yang komplain akan memberitahukan kepada 9 atau

10, orang lain mengenai pelayanan buruk yang mereka terima.

70 % pelanggan yang komplain akan berbisnis kembali dengan

perusahaan kalau keluhannya ditangani dengan cepat. (Pantius D.

Soeling, 1997 : 11).

Dengan demikian pelayanan memegang peranan yang sangat penting

dalam menjaga loyalitas konsumen, demikian pula halnya pelayanan yang

diberikan oleh pemda kepada para pelaku bisnis. Bila merasa tidak mendapat

5

pelayanan yang memuaskan maka mereka akan dengan segera mencari

daerah lain yang lebih kompetitif untuk memindahkan usahanya.

Penilaian Kualitas Pelayanan menurut Konsumen menurut Zeitmeml

Para suraman Berry yang dikutip oleh Amy YS. Rahayu penilaian kualitas

pelayanan oleh konsumen adalah sebagai berikut : Indikator kualitas

pelayanan menurut konsumen ada 5 dimensi berikut (Amy Y.S. Rahayu,

1997:11):

i. Tangibles: kualitas pelayanan berupa sarana fisik kantor, komputerisasi Administrasi, Ruang Tunggu, tempat informasi dan sebagainya.

ii. Realibility: kemampuan dan keandalan dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya.

iii. Responsivness: kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen.

iv. Assurance: kemampuan dan keramahan dan sopan santun dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.

v. Emphaty: sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan payanan kepada konsumen.

B. Pengisian Formasi Jabatan

Formasi jabatan di pemerintah daerah Tk. I maupun Tk. II ada yang

bertambah akan tetapi ada juga yang berkurang, karena harus disesuaikan

dengan kemampuan daerah untuk membiayai perangkat daerah (dinas) sesuai

dengan besarnya pendapatan asli daerah yang dimiliki.

Pengisian formasi jabatan baik untuk jabatan politik maupun untuk

jabatan karir di Instansi daerah sering diwarnai dengan menguatnya isu

putra daerah. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menyatakan

otonomi daerah sering menimbulkan berbagai gejolak biasanya terkait

dengan proses pemilihan kepala daerah dan pertanggung jawaban kepala

daerah. (Republika, 10 Januari 2001).

Demokrasi menuntut adanya sikap dewasa dan rasional serta sanggup

untuk menerima adanya perbedaan pendapat termasuk kekalahan dari calon

atau partai yang didukungnya. Sepanjang proses pemilihan Kepala Daerah

telah dilakukan secara demokratis dengan mengikuti aturan main yang telah

ditetapkan maka semua pihak harus siap menerima apapun hasilnya. Dalam

demokrasi ada idiom yang menyatakan bahwa tidak mungkin suatu pilihan

memuaskan semua orang.

Sepanjang pemilihan itu telah memuaskan dan diterima oleh sebagian

besar masyarakat maka hasilnya harus diterima dan disahkan sebagai

keputusan yang legal. Teror, ancam-mengancam secara fisik dan psikis

merupakan manifestasi dari sikap yang belum dewasa dalam berdemokrasi,

http://www.kimpraswil.go.id/itjen/buletin/images/3031otoda.jpg

6

sehingga hal ini harus dihindarkan dalam praktek-praktek politik di era

reformasi saat ini.

Untuk pengisian formasi jabatan karir pemda hendaknya

mengedepankan profesionalisme sehingga tidak terjebak pada fanatisme

sempit berupa kesukuan, sebab bila hal ini yang ditonjolkan oleh pemda

maka selain merugikan pemda sendiri, juga akan mengusik rasa persatuan

dan kesatuan bangsa yang telah sejak lama dibangun dan diperjuangkan

bahkan jauh sebelum kemerdekaan RI.

Strategi pengisian formasi jabatan yang paling valid, adil dan layak di

daerah adalah dengan mengadakan Fit and Proper Test secara obyektif

kepada setiap calon, tanpa melihat dari mana suku dan daerahnya yang

penting masih warga negara Indonesia. Hal ini akan mampu menekan isi

kesukuan yang sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan di era

GLOBALISASI karena keaslian dan kesukuan tidak akan menunjang

keberhasilan pelaksanaan tugas.

Selaiknya dengan profesionalisme akan dapat memberikan kinerja

yang unggul karena pendekatan yang bersifat primordial adalah masa lalu

yang harus segera ditinggalkan. Pembinaan pegawai di pemerintah daerah

harus sudah menerapkan merit system agar kinerja pemda dapat menjadi clean

government di tingkat lokal sebagai sumbangan untuk menciptakan clean

government secara Nasional.

C. Pengawasan Keuangan di Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah telah mengakibatkan terjadinya

pergeseran peran dari Departemen yang berada di Pusat ke Dinas-dinas di

daerah. Demikian juga pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang

dahulu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan Pemimpin Proyek yang

diangkat dan ditunjuk oleh Menteri., kini telah diserahkan kewenangan

untuk mengangkat dan menunjuk Pimpro kepada pemerintah daerah.

Diserahkannya kewenangan pelaksanaan proyek ke daerah berarti

diserahkan pula kewenangan pengelolaan keuangan negara yang cukup besar

kepada daerah. Sementara tugas pelaksanaan kegiatan dari Departemen

secara berangsur-angsur akan menciut dan tinggal pembinaan dengan

pembuatan standar-standar baku.

Meningkatnya jumlah anggaran yang dikelola di daerah perlu

dibarengi dengan peningkatan kemampuan pengawasan keuangan di daerah .

Sebab membengkaknya anggaran di pemda bila tidak diikuti dengan

pengawasan keuangan yang memadai tidak tertutup kemungkinan akan

7

menyuburkan praktek KKN di daerah. Untuk meningkatkan kualitas dan

kemampuan pengawasan keuangan di daerah diperlukan pendistribusian

aparat pengawasan (Itjen dan BPKP) ke daerah tingkat I maupun TK II.

Pengawasan keuangan di daerah tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada

DPRD sebab DPRD bersifat politis dan tidak semua anggota DPRD

memiliki staf ahli yang mampu dan menguasai seluk beluk pelaksanaan

keuangan daerah.

D. Lembaga Pengawasan Independen

Untuk mengawasi kinerja DPRD yang kini berfungsi sebagai

independen yang bertugas memantau kinerja DPRD. Kewenangan yang

cukup besar yang dimiliki oleh DPRD ini dapat saja disalahgunakan untuk

kepentingan para anggota DPRD sendiri, sementara kepentingan rakyat

tetap saja terabaikan. Tugas dari lembaga ini adalah untuk menekan praktek-

praktek politik yang kolusif yang dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah.

Pada saat penyusunan RAPBD dan penyampaian Laporan

Pertangungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, adalah saat yang kritis

dan perlu mendapat perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat agar

tidak terjadi persekongkolan politik yang merugikan kepentingan

masyarakat.

I.5. Kota Medan Sebagai Daerah Otonom

Secara konstitusional Negara Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan

daerah yang lebih kecil (Kota/Kabupaten). Masing-masing daerah pada dasarnya

memiliki sifat otonom dan administratif. Adanya daerah, menjadikan adanya

pemerintahan daerah. Pertimbangan situasional, historis, politis, psikologis dan

teknis pemerintahan merupakan latar belakang pemikiran strategis perlunya

pemerintahan daerah di Indonesia.

Suasana kejiwaan dan kebatinan inilah yang pada dasarnya menjadi

semangat penyusunan dan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU

Nomor 25 Tahun 1999, yang saat ini berlaku sebagai dasar-dasar penyelenggaraan

pemerintahan di daerah, dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,

pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Adanya pemerintahan daerah berkonsekuensi adanya Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Medan adalah Walikota Medan beserta perangkat daerah

8

otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kota Medan. Secara garis besar struktur

organisasi Pemerintah Kota Medan, dapat digambarkan sebagai berikut :

Fungsi Pemerintah Kota Medan pada dasarnya dapat dibagi ke dalam 5 (lima)

sifat, yaitu :

1) Pemberian Pelayanan,

2) Fungsi Pengaturan (Penetapan Perda),

3) Fungsi Pembangunan,

4) Fungsi Perwakilan (dalam berinteraksi dengan pemerintah

Propinsi/Pusat),

5) Fungsi Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Kota.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi

daerah, Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan 2 (dua) bidang urusan, yaitu :

1) Urusan pemerintahan teknis yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh

dinas-dinas daerah, (Dinas Kesehatan. Pekerjaaan Umum, dll) dan

2) Urusan pemerintahan umum, yang terdiri dari:

Kewenangan mengatur yang diselenggarakan bersama-sama

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan

sebagai Badan Legislatif Kota.

Kewenangan yang tidak bersifat mengatur (segala sesuatu yang

dicakup dalam kekuasaan melaksanakan kesejahteraan umum), yang

diselenggarakan oleh walikota sebagai pimpinan tertinggi dalam

Badan Eksekutif Kota.

Berdasarkan fungsi dan kewenangan tersebut, Walikota Medan membawahi

(pimpinan eksekutif tertinggi) seluruh instansi pelaksana Eksekutif Kota.

I.6. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut, maka dapat

teridentifikasikan wacana berupa:

9

1. Upaya apakah yang ditempuh Pemerintah Daerah Kota Medan dalam

meningkatkan kinerjanya sebagai organisasi publik dalam upaya otonomi

daerah?

2. Bagaimanakah pengejawantahan restrukturisasi organisasi Pemerintah

Daerah Kota Medan dalam pengembangan organisasi?

BAB II

ISI

II.1. Deskripsi Kota dan Masyarakat Kota Medan

10

A. Sejarah Kota Medan

Pada awal perkembangannya merupakan sebuah kampung kecil

bernama "Medan Putri". Perkembangan Kampung "Medan Putri" tidak

terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan sungai

Deli dan sungai Babura, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang. Kedua

sungai tersebut pada zaman dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan

yang cukup ramai, sehingga dengan demikian Kampung "Medan Putri" yang

merupakan cikal bakal Kota Medan, cepat berkembang menjadi pelabuhan

transit yang sangat penting.

Semakin lama semakin banyak orang berdatangan ke kampung ini

dan isteri Guru Patimpus yang mendirikan kampung Medan melahirkan

anaknya yang pertama seorang laki-laki dan dinamai si Kolok. Mata

pencarian orang di Kampung Medan yang mereka namai dengan si Sepuluh

dua Kuta adalah bertani menanam lada.Tidak lama kemudian lahirlah anak

kedua Guru Patimpus dan anak inipun laki-laki dinamai si Kecik.

Pada zamannya Guru Patimpus merupakan tergolong orang yang

berfikiran maju. Hal ini terbukti dengan menyuruh anaknya berguru

(menuntut ilmu) membaca Alqur’an kepada Datuk Kota Bangun dan

kemudian memperdalam tentang agama Islam ke Aceh.

Keterangan yang menguatkan bahwa adanya Kampung Medan ini

adalah keterangan H. Muhammad Said yang mengutip melalui buku Deli In

Woord en Beeld ditulis oleh N.Ten Cate. Keterangan tersebut mengatakan

bahwa dahulu kala Kampung Medan ini merupakan Benteng dan sisanya

masih ada terdiri dari dinding dua lapis berbentuk bundaran yang terdapat

dipertemuan antara dua sungai yakni Sungai Deli dan sungai Babura. Rumah

Administrateur terletak diseberang sungai dari kampung Medan. Kalau kita

lihat bahwa letak dari Kampung Medan ini adalah di Wisma Benteng

sekarang dan rumah Administrateur tersebut adalah kantor PTP IX

Tembakau Deli yang sekarang ini.

Sekitar tahun 1612 setelah dua dasa warsa berdiri Kampung Medan,

Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Aceh mengirim Panglimanya

bernama Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintan untuk

menjadi pemimpin yang mewakili kerajaan Aceh di Tanah Deli.

Gocah Pahlawan membuka negeri baru di Sungai Lalang, Percut.

Selaku Wali dan Wakil Sultan Aceh serta dengan memanfaatkan kebesaran

imperium Aceh, Gocah Pahlawan berhasil memperluas wilayah

kekuasaannya, sehingga meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan

Medan Deli sekarang. Dia juga mendirikan kampung-kampung Gunung

11

Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Kota Jawa, Kota Rengas

Percut dan Sigara-gara.

Dengan tampilnya Gocah pahlawan mulailah berkembang Kerajaan

Deli dan tahun 1632 Gocah Pahlawan kawin dengan putri Datuk Sunggal.

Setelah terjadi perkawinan ini raja-raja di Kampung Medan menyerah pada

Gocah Pahlawan.

Gocah Pahlawan wafat pada tahun 1653 dan digantikan oleh

puteranya Tuangku Panglima Perunggit, yang kemudian memproklamirkan

kemerdekaan Kesultanan Deli dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669,

dengan ibukotanya di Labuhan, kira-kira 20 km dari Medan.

Jhon Anderson seorang Inggris melakukan kunjungan ke Kampung

Medan tahun 1823 dan mencatat dalam bukunya Mission to the East Coast

of Sumatera bahwa penduduk Kampung Medan pada waktu itu masih

berjumlah 200 orang tapi dia hanya melihat penduduk yang berdiam

dipertemuan antara dua sungai tersebut. Anderson menyebutkan dalam

bukunya “Mission to the East Coast of Sumatera“ (terbitan Edinburg 1826)

bahwa sepanjang sungai Deli hingga ke dinding tembok mesjid Kampung

Medan di bangun dengan batu-batu granit berbentuk bujur sangkar. Batu-

batu ini diambil dari sebuah Candi Hindu Kuno di Jawa.

Pesatnya perkembangan Kampung "Medan Putri", juga tidak terlepas

dari perkebunan tembakau yang sangat terkenal dengan tembakau Delinya,

yang merupakan tembakau terbaik untuk pembungkus cerutu. Pada tahun

1863, Sultan Deli memberikan kepada Nienhuys Van der Falk dan Elliot dari

Firma Van Keeuwen en Mainz & Co, tanah seluas 4.000 bahu (1 bahu = 0,74

ha) secara erfpacht 20 tahun di Tanjung Sepassi, dekat Labuhan. Contoh

tembakau deli. Maret 1864, contoh hasil panen dikirim ke Rotterdam di

Belanda, untuk diuji kualitasnya. Ternyata daun tembakau tersebut sangat

baik dan berkualitas tinggi untuk pembungkus cerutu.

Kemudian di tahun 1866, Jannsen, P.W. Clemen, Cremer dan

Nienhuys mendirikan de Deli Maatscapij di Labuhan. Kemudian melakukan

ekspansi perkebunan baru di daerah Martubung, Sunggal (1869), Sungai

Beras dan Klumpang (1875), sehingga jumlahnya mencapai 22 perusahaan

perkebunan pada tahun 1874. Mengingat kegiatan perdagangan tembakau

yang sudah sangat luas dan berkembang, Nienhuys memindahkan kantor

perusahaannya dari Labuhan ke Kampung "Medan Putri". Dengan demikian

"Kampung Medan Putri" menjadi semakin ramai dan selanjutnya

berkembang dengan nama yang lebih dikenal sebagai "Kota Medan".

12

B. Demografi dan Komposisi Penduduk

Garis-garis Besar Haluan Negara menyatakan bahwa jumlah

penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dasar yang efektif

bagi pembangunan nasional. Namun dengan pertumbuhan yang pesat sulit

untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan

merata. Hal ini berarti bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang

tinggi tidak akan mudah untuk dicapai.

Program kependudukan di kota Medan seperti halnya di daerah

Indonesia lainnya meliputi: pengendalian kelahiran, penurunan tingkat

kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran

penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai

modal pembangunan yang terus ditingkatkan.

Komponen kependudukan umumnya menggambarkan berbagai

dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik secara sosial maupun

kultural. Menurunnya tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian

(mortalitas), meningkatnya arus perpindahan antar daerah (migrasi) dan

proses urbanisasi, termasuk arus ulang alik, akan mempengaruhi kebijakan

kependudukan yang diterapkan.

JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

DI KOTA MEDAN TAHUN 2001 – 2005

T a h u n

Jumlah Pendudu

k

Laju Pertumbuhan Penduduk

Luas Wilayah (KM²)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM²)

[1] [2] [3] [4] [5] 2001 1.926.052 1,17 265,10 7.267 2002 1.963.086 1,94 265,10 7.408 2003 1.993.060 1,51 265,10 7.520 2004 2.006.014 0,63 265,10 7.567 2005 2.036.018 1,50 265,10 7.681

Sumber BPS Kota Medan

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa selama tahun 2001

s/d tahun 2005 jumlah penduduk Kota Medan cenderung mengalami

peningkatan yaitu dari 1,92 juta jiwa pada tahun 2001 menjadi 2,03 juta jiwa

pada tahun 2005. Demikian juga kepadatan penduduk Kota Medan,

meningkat dari 7.267 jiwa/Km 2 pada tahun 2001 menjadi 7.681 jiwa/Km 2

tahun 2005. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh

meningkatnya derajat kehidupan sosial masyarakat khususnya di bidang

pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

13

Faktor lain yang juga secara berarti mempengaruhi peningkatan laju

pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya arus urbanisasi dan

commuters serta kaum pencari kerja ke Kota Medan. Berdasarkan penelitian

yang pernah dilakukan, faktor utama yang menyebabkan komutasi ke Kota

Medan adalah adanya pandangan bahwa : (1) bekerja di kota lebih bergengsi

(2) di kota lebih gampang mencari pekerjaan, (3) Tidak ada lagi yang dapat

diolah (dikerjakan) di daerah asalnya, dan (4) upaya mencari nafkah yang

lebih baik.

Walaupun selama periode tahun 2001 s/d tahun 2005, pertumbuhan

penduduk Kota Medan cenderung meningkat, tetapi pertambahannya relatif

sedikit yaitu rata-rata 1,35% per tahun. Pertambahan penduduk yang relatif

kecil, tidak terlepas dari upaya dan kebijakan pengendalian kelahiran, melalui

program Keluarga Berencana (KB) sehingga cenderung menjadikan angka

kelahiran menurun.

Ciri lain kependudukan Kota Medan adalah besarnya arus commuters

di Kota Medan. Jumlah penduduk Kota Medan pada siang hari diperkirakan

mencapai 2,5 juta jiwa, sedang pada malam hari diperkirakan 2.036.180 jiwa.

Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan

umum yang harus disediakan secara keseluruhan.

Bila arus commuters cenderung mendorong terjadinya peningkatan

jumlah penduduk, maka peningkatan derajat pendidikan masyarakat secara

umum menyebabkan angka pertumbuhan penduduk selama periode 2001 -

2005 berada pada persentase yang relatif kecil. Peningkatan derajat

pendidikan masyarakat secara langsung meningkatkan rata-rata pendidikan

“calon orang tua” yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui

tingkat pendidikan yang semakin memadai, apresiasi, dan pandangan

masyarakat terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga juga

semakin meningkat. Pandangan bahwa jumlah anggota keluarga yang tidak

terlalu besar akan memudahkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan

keluarga, karena beban ekonomi yang harus dipikul menjadi lebih ringan,

telah mendorong Pasangan Usia Subur (PUS) cenderung mengikuti konsep

untuk menjadi Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

Sebahagian PUS baru, bahkan memilih untuk menunda kelahiran dengan

berbagai alasan ekonomi (bekerja) ataupun alasan sosial dan physikologis

lainnya.

Kebijakan pembangunan kota selama periode tahun 2001 s/d tahun

2005 juga dipengaruhi komposisi penduduk Kota Medan, baik sebagai obyek

14

maupun subjek pembangunan. Keterkaitan komposisi penduduk dengan

upaya-upaya pembangunan kota yang dilaksanakan, didasarkan kepada

kebutuhan pelayanan yang harus disediakan kepada masing-masing

kelompok penduduk, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bahkan

pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.

PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK KOTA MEDAN MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2001 – 2005

T A H U N

Kelompok Umur 2001 2002 2003 *) 2004 *) 2005 **)

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

0 - 19 41,00 40,74 40,48 38,00 41,00

20 - 39 37,79 35,40 35,40 37,31 37,80

40 - 59 16,25 17,89 17,89 17,89 16,25

60 + 4,95 5,97 5,97 6,80 4,95

Jumlah 100 100 100 100 100

Sumber BPS Kota Medan Keterangan :*)Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui komposisi kelompok umur anak (0 –

19 tahun) pada tahun 2005 diperkirakan sebanyak 41,00%, proporsi penduduk usia

20 – 39 tahun sebesar 37,80%, untuk kelompok dewasa sebesar 16,25%, dan

penduduk lansia sebesar 4,95%.

Proporsi anak-anak dalam kelompok penduduk Kota Medan cenderung

mengalami peningkatan, yaitu 41,00% dari total jumlah penduduk. Besarnya

proporsi dan jumlah penduduk anak-anak ini berimplikasi meningkatnya kebutuhan

prasarana dan sarana pendidikan yang harus disediakan, baik kualitas maupun

kuantitasnya.

Di samping memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan remaja, maka

kebijakan yang ditempuh selama periode 2001 - 2005 juga diarahkan untuk dapat

meningkatkan status gizi anak, pengendalian tingkat kenakalan anak dan remaja,

dan lain-lain. Upaya ini diharapkan dapat terus mempersiapkan masa depan anak

dan remaja, dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin tinggi.

Ciri penting lainnya dari penduduk Kota Medan adalah kemajemukan agama,

adat istiadat, seni budaya dan suku yang sangat heterogen. Oleh karenanya, salah

satu ciri utama masyarakat Kota Medan adalah “terbuka”. Pluralisme kependudukan

ini juga yang menjadikan sebahagian mereka yang berkunjung ke Kota Medan

15

mendapat kesan Miniatur Indonesia di Kota Medan, ditambah dengan “Melting

Potnya Kebudayaan Bangsa”.

B. Informasi Umum

Dapat dipastikan fungsi dan peranan strategis suatu daerah akan

banyak dipengaruhi geografis daerah, baik peran politisnya maupun

ekonomisnya. Untuk itulah kedudukan Kota Medan dilihat secara fisiografi,

iklim maupun keberadaan sungai-sungainya.

1. Geografis

Dengan luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,65% dari luas

keseluruhan Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk 2.036.018

jiwa (data BPS 2005), Kota Medan berada pada letak 3º 30' - 3º 43' lintang

utara dan 98º 35' - 98º 44' bujur timur. Untuk itu topografinya Kota Medan

cenderung miring ke Utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di

atas permukaan laut.

Disamping itu secara administratif Kota Medan berbatasan dengan:

Kabupaten Deli Serdang di sebelah Barat, Timur dan Selatan

Selat Malaka di sebelah Utara

Secara Relatif Deli Serdang memiliki daya dukung Sumber Daya

Alam yang relatif besar. Karenanya Kota Medan perlu mengembangkan

kerja sama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling

memperkuat dengan daerah sekitarnya. Disamping itu adanya Selat Malaka

tentunya menjadikan Kota Medan memiliki potensi perikanan dan kelautan

yang dapat dikembangkan lebih baik.

Kota Medan berkembang pesat terutama di pusat kota sebagai Pusat

Perdagangan, Pelayanan, Perbankan dan Perkantoran Kota Medan secara

fisik mengalami perkembangan secara cepat ke arah Barat, Selatan dan

Timur. Meliputi area sekitar 3.375 Ha. Kebijakan Tata Ruang yang

ditetapkan dalam kebijakan jangka panjang adalah merupakan arahan dalam

garis besar Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara. Dari

luas wilayah Kota Medan dapat dipersentasekan sebagai berikut:

Pemukiman 36,3 %

Perkebunan 3,1 %

Lahan Jasa 1,9 %

Sawah 6,1 %

Perusahaan 4,2 %

Kebun Campuran 45,4 %

Industri 1,5 %

Hutan Rawa 1,8 %

16

Secara administratif Kota Medan di sebelah Barat, Timur dan Selatan

berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, disebelah Utara berbatasan

langsung dengan Selat Malaka, yang diketahui merupakan salah satu lintas

laut paling sibuk (padat) di dunia. Secara relatif Kabupaten Deli Serdang

merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA),

khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karenanya secara

geografisnya Kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber

alam seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara,

Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain.

Kondisi ini menjadikan Kota Medan secara ekonomi mampu

mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling

menguntungkan dan saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.

Disamping itu sebagai daerah yang berada pada pinggiran jalur pelayaran

Selat Malaka, maka Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai pintu

gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik

maupun luar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Kota Medan ini telah

mendorong perkembangan kota dalam 2 (dua) kutub pertumbuhan secara

fisik, yaitu daerah terbangun Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.

2. Iklim

Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut

Stasiun Polonia pada tahun 2004 berkisar antara 22,7º C - 24,1º C dan suhu

maksimum berkisar antara 31,0º C - 33,7º C serta menurut Stasiun Sampali

suhu minimumnya berkisar antara 23,3º C - 24,4º C dan suhu maksimum

berkisar antara 30,9º C - 33,6º C.

Berdasarkan pengukuran stasiun klimatologi Polonia, curah hujan di

Kota Medan tahun 2004 menurut Stasiun Polonia mencapai rata-rata 2.507

mm dengan hari hujan sebanyak 228 hari serta menurut Stasiun Sampali

mencapai rata-rata 2.055 mm dengan hari hujan sebanyak 189 hari.

Selanjutnya mengenai kelembaban udara di wilayah Kota Medan

rata-rata berkisar antara 78 - 80%. Dan kecepatan angin rata-rata sebesar

0,40 m/sec sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 104,5

mm. Hari hujan di Kota Medan pada tahun 2004 rata-rata per bulan 19 hari

dengan rata-rata curah hujan menurut Stasiun Sampali per bulannya 171,2

mm dan pada Stasiun Polonia per bulannya 208,9 mm.

3. Sungai-Sungai

17

Secara geografis Kota Medan juga merupakan jalur sungai. Paling

tidak ada 8 (delapan) sungai yang melintasinya, yaitu :

Sungai Belawan

Sungai Badra

Sungai Sikambing

Sungai Pulih

Sungai Babura

Sungai Deli

Sungai Sulang-Saling /

Sei Kera

Kemanfaatan terbeser dari sungai-sungai ini adalah sebagai saluran

pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial untuk

dijadikan objek wisata sungai.

4. Sarana Transportasi

Sarana Transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam

kegiatan ekonomi. Itulah sebabnya secara terus-menerus dilakukan

perbaikan dan pengembangan berbagai sarana transportasi.

Saat ini Kota Medan memiliki sarana transportasi yang lengkap;

darat, laut dan udara. Tahun 1999 Kota Medan memiliki 2.622,85 Km

panjang jalan. Telah dibangun pula jalan Tol Belmera yang menghubungkan

Belawan dan Medan serta Tanjung Morawa, sementara Tol Berikutnya yang

akan menghubungkan Medan-Binjai sudah dalam perencanaan.

Fasilitas Transportasi Kerata Api memperoleh perhatian dengan

direhabilitasinya berbagai sarana seperti penggantian Bantalan Beton,

penggantian Jembatan, Pintu Perlintasan dll.

Pelabuhan laut belawan hanya berjarak sekitar 26 km dari pusat kota,

sehingga arus lalu lintas penumpang dan barang relatif cepat.

Bandar Udara Polonia yang saat ini tepat di tengah kota, direncanakan untuk

dipindahkan ke Bandara yang akan dibangun di Kwala Namu Kabupaten Deli

Serdang, sekitar 30 km sebelah tenggara kota Medan. Sebagai Bandara

Internasional, Banadara Polonia memiliki jadwal penerbangan tetap keluar

negeri seperti Malaysia, Taiwan, Singapora dan kota-kota besar lainnya.

II.2. Struktur Organisasi Serta Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan Masa

Otonomi Daerah

Adanya pemerintahan daerah berkonsekuensi, Pemerintah Daerah Kota

Medan adalah Walikota Medan beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai

18

Badan Eksekutif Kota Medan. Secara garis besar struktur organisasi Pemerintah

Kota Medan, dapat digambarkan sebagai berikut :

Lembaga Teknis Daerah Badan; Pengawas Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kepegawaian Daerah Keluarga Berencana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum dr.

Pirngadi Kantor; Arsip Daerah Perpustakaan Umum Polisi Pamong Praja Penanaman Modal Daerah Sosial

Unit Kerja Dinas Daerah; Pekerjaan Umum Kesehatan Pendidikan Pertanian Perhubungan Perindustrian dan Perdagangan Tenaga Kerja Perikanan dan Kelautan Kebudayaan dan Pariwisata Kependudukan Pencegah Pemadam Kebakaran Tata Kota dan Tata Bangunan Kebersihan Pertamanan Pendapatan Perumahan dan Permukiman Pertanahan Koperasi Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data

Elektronik Pemuda dan Olahraga Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan

Sumber Daya Mineral

19

Kecamatan di Pemerintah Kota Medan

1) Medan Tuntungan 2) Medan Johor 3) Medan Amplas 4) Medan Denai 5) Medan Area 6) Medan Kota 7) Medan Maimun 8) Medan Polonia 9) Medan Baru 10) Medan Selayang

11) Medan Sunggal 12) Medan Helvetia 13) Medan Petisah 14) Medan Barat 15) Medan Timur 16) Medan Perjuangan 17) Medan Tembung 18) Medan Deli 19) Medan Labuhan 20) Medan Marelan 21) Medan Belawan

Landasan Hukum Nasional dan Daerah Dalam Penyusunan Program

Organisasi Pemerintah Kota Medan

I. Tap MPR.RI/XI.MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;

II. Tap MPR.RI/IV.MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004;

III. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

IV. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; V. Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat

dan Daerah;

VI. Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004;

VII. Peraturan Pemerintah No.104 tentang Dana Perimbangan;

VIII. Peraturan Pemerintah 105 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

IX. Peraturan Pemerintah No.107 tentang Pinjaman Daerah;

X. Peraturan Pemerintah No.108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban

Kepala Daerah;

XI. Peraturan Daerah Kota Medan No 2 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis dan Unit Kerja Daerah Kota Medan;

XII. Peraturan Daerah Kota Medan No 15 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan

Daerah Kota Medan 2001-2005;

XIII. Peraturan Daerah Kota Medan No 4 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Medan 2001-2005.

A. Visi Pemerintah Kota Medan

20

MEDAN KOTA METROPOLITAN YANG MODERN, MADANI DAN RELIGIUS

MODERN

KOTA MODERN YANG AKAN DIWUJUDKAN ADALAH KOTA JASA, PERDAGANGAN, KEUANGAN, DAN

PENDIDIKAN YANG SIAP BERSAING SECARA REGIONAL DAN GLOBAL DENGAN SISTEM LALU LINTAS

KEUANGAN YANG EFISIEN SERTA KOMPETITIF DENGAN DUKUNGAN INFRA-STRUKTUR SOSIAL

EKONOMI YANG LENGKAP, PONDASI PER-EKONOMIAN YANG KUAT, STABILITAS KEAMANAN, SOSIAL-

POLITIK YANG KONDUSIF DAN TATA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL SERTA PEMBANGUNAN

YANG BERFOKUS PADA PENINGKATAN KESE-JAHTERAAN MASYARAKAT, KUALITAS SUMBER DAYA

MANUSIA (SDM), ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK), SERTA IMAN DAN TAQWA (IMTAQ).

MADANI

KOTA MADANI YANG AKAN DIWUJUDKAN ADALAH KOTA YANG BERADAB DAN AGAMIS SEBAGAIMANA

TERCERMIN DALAM CARA BERFIKIR, SIKAP DAN PERILAKU YANG BERBUDAYA, MANDIRI, MENGHARGAI

ILMU PENGETAHUAN, KEMAJEMUKAN, ADIL, TERBUKA, SERTA DEMOKRATIS.

RELIGIUS

KOTA RELIGIUS YANG AKAN DIWUJUDKAN ADALAH KOTA DENGAN MASYARAKAT YANG DINAMIS,

MENJUNJUNG TINGGI NILAI, AJARAN AGAMA SEHINGGA MENJADIKAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN

ETIKA DAN MORAL. DI SAMPING ITU MAKNA POKOK DARI VISI RELIGIUS ADALAH TERWUJUDNYA SIKAP

TOLERANSI DAN KERUKUNAN HIDUP BER-AGAMA, ANTAR UMAT BERAGAMA DAN ANTAR ETNIK SERTA

ANTARA UMAT BERAGAMA, ETNIK DENGAN PEMERINTAH YANG TERCERMIN DALAM KEHIDUPAN

SEHARI-HARI.

TEKAD & JANJI WALIKOTA MEDAN & WAKIL WALIKOTA MEDAN

1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kota Medan 2. Membuka Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Kota Medan 3. Membangun Seluruh Kawasan Pinggiran Kota Medan 4. Membebaskan Biaya Kesehatan Di Semua Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Meningkatkan Dan Menambah Bea Siswa Terarah Dimulai Dari Sekolah Dasar (SD)

Sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 6. Membantu Modal Kerja Usaha Kecil, Menengah Dan Koperasi 7. Membantu Memasarkan Barang – Barang Hasil Usaha Kecil 8. Mengembangkan Dan Memajukan Pasar – Pasar Tradisional Di Seluruh Penjuru

Kota Medan Sebagai Sektor Ekonomi Rakyat 9. Melindungi Dan Membina Pedagang Kaki Lima 10. Memberikan Kemudahan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Segala Bidang 11. Mengikut Sertakan Ulama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Praktisi,

Swasta Dan Elemen Masyarakat Lainnya Dalam Proses Dan Pelaksanaan Pembangunan Kota

12. Memelihara Dan Meningkatkan Hubungan Umat Beragama, Kerukunan Antar Umat Beragama Dan Kerukunan Antar Suku / Etnis

13. Memelihara Dan Meningkatkan Rasa Aman, Nyaman Dan Harmonis Bagi Seluruh Rakyat Kota Medan

14. Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Kota Medan 15. Meningkatkan Kesejahteraan Guru 16. Meningkatkan Syi’ar Keagamaan Sebagai Landasan Etika Dan Moral 17. Memelihara Dan Menjaga Bangunan Bersejarah Di Kota Medan 18. Mengadakan Dan Menambah Sarana Serta Tempat Olah Raga Untuk Masyarakat

Kota Medan 19. Membina Dan Membantu Atlet – Atlet Semua Cabang Olahraga Di Kota Medan

Yang Berpotensi Dan Berprestasi 20. Membantu Kesejahteraan Petugas Penjaga Fasilitas Umum Dan Tempat –

Tempat Ibadah

B. Misi Pemerintah Kota Medan (Tugas Pokok dan Fungsi Umum

Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Medan)

1. MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH PINGGIRAN, DENGAN

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENGEMBANGAN USAHA KECIL,

21

MENENGAH DAN KOPERASI UNTUK KEMAJUAN DAN KEMAKMURAN YANG BERKEADILAN

BAGI SELURUH MASYARAKAT KOTA.

PROGRAM KERJA

MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI PINGGIRAN KOTA BERDASARKAN POTENSI MASING-MASING WILAYAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN.

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK MENDORONG KESEIMBANGAN PERTUMBUHAN ANTAR WILAYAH DAN MEMPERSEMPIT KESENJANGAN ANTARA KAWASAN INTI KOTA DAN PINGGIRAN MELALUIPENDEKATAN WILAYAH PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI SERTA MANAJEMEN PERKOTAAN PARTISIPATIF.

MENDORONG BERKEMBANGNYA SENTRA-SENTRA EKONOMI DAN INDUSTRI PADAT KARYA DI WILAYAH PINGGIRAN UNTUK MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA BARU, NILAI TAMBAH, DAN DISTRIBUSI PEMBANGUNAN KOTA YANG BERKEADILAN.

MENINGKATKAN EFEKTIFITAS, EFISIENSI, NILAI TAMBAH DAN MODERNISASI KEGIATAN EKONOMI SEHINGGA MAMPU BERSAING DI PASAR REGIONAL DAN GLOBAL UNTUK MEMPERKUAT BASIS EKONOMI DAERAH.

MENIGKATKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF SEHINGGA DAPAT MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PENIGKATAN INVESTASI SERTA PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH.

MEMPERKUAT EKONOMI MASYARAKAT, MELALUI KEMUDAHAN MEMPEROLEH BANTUAN PINJAMAN PERMODALAN DENGAN BIAYA MURAH, MEMPERLUAS PEMASARAN HASIL PRODUKSI, PENIGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA(SDM), PEYEDIAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAGI USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI(UMMK).

MEMPERKUAT PONDASI EKONOMI MAKRO DAERAH MELALUI PENYEDERHANAAN DAN PEMBERIAN BERBAGAI FASILITAS SERTA KEMUDAHAN BERINVESTASI DI BERBAGAI SEKTOR EKONOMI, KHUSUSNYA BAGI USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK).

MENDORONG TERCIPTANYA LAPANGAN KERJA YANG LUAS DI SEKTOR FORMAL SERTA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL.

MEMBENTUK DAN MENGEFEKTIFKAN BADAN KONSULTASI DAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KOTA YANG MELIBATKAN PARTISIPAS MASYARAKAT SECARA LUAS: ULAMA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI, PAKAR, PRAKTISI, PROFESIONAL, PENGUSAHA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN PELAKU PEMBANGUNAN KOTA LAINYA.

MENGEMBANGKAN KAPASITAS PEMERINTAH KOTA KHUSUSNYA DI BIDANG KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDUKUNG KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA.

MERANGSANG PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KEGIATAN EKOBNOMI, PENDAPATAN PERKAPITA, DAYA BELI MASYARAKAT UNTUK MENIGKATKAN PENDAPATAN DAN MEWUJUDKAN PEMERATAAN YANG LEBIH BAIK GUNA MENCIPTAKAN KEADILAN EKONOMI.

MENGEMBANGKAN PUSAT JASA, PERDAGANGAN DAN KEUANGAN UNTUK MENDUKUNG DAN MEMPERKUAT STRUKTUR PEREKONOMIAN KOTA.

MEMPERKUAT STRUKTUR INDUSTRI PENGOLAHAN YANG POTENSIAL DAN STRATEGIS, KETERKAITAN ANTAR INDUSTRI DAN ANTAR WILAYAH YANG TERINTEGRASI GUNA MEMBANGUN DAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL.

MENIGKATKAN PTROGRAM KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN EKONOMI DI PUSAT PERTUMBUHAN DAN WILAYAH PINGGIRAN KOTA.

MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN MODEL PARTISIPASI, KETERBUKAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KOTA SEBAGAI IMPLEMENTASI TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

MENGEMBANGKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA MENGATASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

2. MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI BIROKRASI YANG LEBIH

EFISIEN, EFEKTIF, KREATIF, INOVATIF DAN RESPONSIF.

PROGRAM KERJA

MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR MELALUI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SERTA BERBAGAI PROGRAM CAPACITY BUILDING YANG RELEVAN.

MENINGKATKAN POLA PEMBINAAN KARIER BERDASARKAN MERIT SYSTEM, KOMPETISI DAN PRESTASI KERJA.

MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI ABDI NEGARA (PELAYAN MASYARAKAT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KITA UNTUK PELAYANAN YANG BAIK (PRIMA).

MEMBANGUN BUDAYA BIROKRASI YANG LEBIH KREATIF, INOVATIF, MELAYANI DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN EFEKTIFITAS MANAJEMEN PEMEHRINTAHAN KOTA.

MENGEMBANGKAN MANAJEMEN TATA PEMERINTAH KOTA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)YANG BERORIENTASI KEPADA TUJUAN SEHINGGA MAMPU MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG SEDERHANA, CEPAT, MERATA, TERUKUR DAM REPONSIF.

MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KITA YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (E-GOVERNMENT).

MENYEDERHANAKAN DAN MELAKSANAKAN SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERPUSAT.

MENINGKATKAN KOORNIDNASI DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN LINTAS ANTAR WILAYAH

22

3. PENATAAN KOTA YANG RAMAH LINGKUNGAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN SOSIAL

EKONOMI, MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, SERTA BUDAYA

DAERAH.

PROGRAM KERJA

MENDORONG TERSUSUNNYA RENCANA UMUM TATA RUANG (RUTR) MEMBIDANG METROPOLITAN AREA (MMA) SERTA MERUB AH TATA RUANG KOTA MEDAN MENJADI TERINTEGRASI DAN MAMPU MENGIKUTI KEMAJUAN DAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOTA PADA MASA YANG AKAN DATANG.

MEYUSUN RUTR BARU KOTA MEDAN YANG TERINTEGRASI DENGAN RUTR MEMBIDANG. MENDORONG PENYEDIAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KOTA SEPERTI PEMBANGUNAN

MONO RAIL, PEMINDAHAN BANDARA POLONIA KE KUALA NAMU DAN PEREMAJAAN ANGKUTAN UMUM YANG LAYAK SERTA MANUSIAWI BAGI WARGA KOTA.

MENDORONG PEMBANGUNAN JALAN TOL (HIGHWAY), JALAN LAYANG (FLY OVER), JALAN LINGKAR LUAR (OUTHER RING ROAD) KOTA SERTA INFRASTRUKTUR PENDUKUNG LAINNYA SECARA BERTAHAP DAN BERKELANJUTAN.

MENGEMNANGKAN SISTEM DAN MANAJEMEN LALU LINTAS SERTA JARINGAN JALAN UNTUK MENINGKATKAN EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS KEGIATAN KOTA.

MENDORONG PENGEMBANGAN PELABUHAN LAUT BALAWAN MENJADI PELABUHAN LAUT INTERNASIONAL UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PERDANGAN REGIONAL DAN INTERNASIONAL (EKSPOR DAN IMPOR) SERTA PERDAGANGAN ANTAR PROPINSI (INTERINSULAR).

MEMBANGUN, MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN MANAJEMEN JARINGAN DRAINASE UNTUK MENANGGULAGI POTENSI BANJIR PERMANEN DAN TEMPORER.

MEMBANGUN CIRI (LANDMARK) YANG SESUAI DENGAN BUDAYA, HISTORIS DAN KARAKTERISTIK KOTA SEBAGAI CITRA DAN LAMBANG KOTA SERTA UNTUK MERANGSANG PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DAN KEGIATAN EKONOMI LAINNYA.

MENINGKATKAN PEMELIHARAAN, REHABILITASI DAN REVITASI KAWASAN BERSEJARAH (HERITAGE TRUST) SEHINGGA TERINTEGRASI DENGAN TATA KOTA MODERN.

MENINGKATKAN PENATAAN KAWASAN DAN PEMUKIMAN KUMUH SERTA MENGEMBANGKAN SISTEM PENANGANAN LIMBAH DAN JARINGAN SANITASI KOTA TERPADU.

MENGEMBANGKAN FASILITAS UMUM DAN SOSIAL UNTUK MENCIPTAKAN KOTA YANG ASRI, INDAH DAN NYAMAN MELALUHI PEMELIHARAAN TAMAN-TAMAN, LAMPU JALAN, HUTAN KOTA SERTA RUANG TERBUKA HIJAU YANG AKAN BERFUNGSI SEBAGAI TEMPAT REKREASI DAN PARU-PARU KOTA.

MENDORONG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT JAJANAN DAN REKREASI DENGAN FASILITAS MODERN.

MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIDASARKAN PADA PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SELURUH BIDANG PEMBANGUNAN KOTA.

MENGEMBANGKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN MELALUHI SISTEM PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG YANG MURAH DAN TERJANGKAU (MARKET FRIENDLY). KHUSUSNYA BAGI KELOMPOK MASYARAKAT MENEGAH KE BAWAH SEBAGAI IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH UNTUK RAKYAT (GERAKAN SEJUTA RUMAH).

MENINGKATKAN PERLUASAN DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL BAIK UMUM MAUPUN KEJURUAN UNTUK MENJAMIN ADANYA KESEMPATAN BAGI MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH DAN PINGGIRAN.

MENINGKATKAN JANGKUAN, MUTU DAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUSNYA DI TINGKAT DASAR MENEGAH, BAGI MASYARAKAT MENEGAH KE BAWAH DAN PINGGIRAN.

MENIGKATKAN TARAF PENDIDIKAN MASYARAKAT MELALUI KESINAMBUNGAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN, DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DASAR, MENEGAH DAN TINGGI.

MENDORONG KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT KHUSUSNYA DI TINGKAT MENEGAH KE BAWAH DAN PINGGIRAN MELALUHI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN, TERMASUK PENGAWASAN DAN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN.

MENATA SISTEM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DENGAN PRINSIP ADIL, EFESIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL TERMASUK PENINGKATAN ANGGARAN PENDIDIKAN SECARA BERTAHAP DAN BERKELANJUTAN UNTUK MENYEDIAKAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG SEMAKIN BERKUALITAS.

MENYEMPURNAKAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DENGA MENINGKATKAN PENGELOLAHAN PENDIDIKAN PADA SEMUA LEMBAGA PENDIDIKAN KHUSUSNYA PADA USIA DINI SAMPAI MENEGAH ATAU BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SERTA RELEVANSI PEMBELAJARAN DAN LINGKUNGAN DENGA MENGEFEKTIFKAN PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH.

MENINGKATKAN PERLUASAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM RANGKA MEMBINA, MENUMBUHKAN DAN MENGEMBANGKAN SELURUH POTENSI ANAK USIA DINI SECARA OPTIMAL.

MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG BERMUTU UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAAN PENDIDIKAN KEPADA WARGA MASYARAKAT YANG TIDAK TERPENUHI KEBUTUHAN PENDIDIKANNYA MELALUHI JALUR FORMAL.

MENGEMBANGKAN BUDAYA BACA, BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH DALAM MASYARAKAT GUNA MEMBANGUN MASYARAKAT BERPENGATAHUAN, BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI, DAN BERBUDI LUHUR.

MENINGKATKAN JUMLAH, PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUHI RUMAH SAKIT UMUM, PESKESMAS DAN JARINGANNYA SEPERTI PUSKESMAS KELILING.

MENINGKATKAN JANGKAUAN, MUTU DAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN KHUSUSNYA BAGI MASYARAKAT MENEGAH KE BAWAH.

MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN MASYARAKAT AGAR MAMPU MENUMBUHKAN PERILAKU HIDUP SEHAT.

MENINGKATKAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP SEHAT MELALUHI PENGEMBANGAN SISTEM KESEHATAN KEWILAYAHAN UNTUK MENGGERAKKAN PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR BERWAWASAN KESEHATAN.

MENURURNKAN ANGKA KESAKITAN, KEMATIAN DAN KECACATAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR SEPERTI MALARIA, DEMAM BERDARAH, POLIO, DIARE, HIV/AIDS MELALUHI IMMUNISASI, PENANGGULANGAN WABAH, DAN PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PENCEGAHAN SERT PEMBERANTASAN PENYAKIT.

23

MENIGKATKAN KESADARAN GIZI KELUARGA MELALUI SOSIALISASI GIZI, PENANGGULANGAN GIZI LEBIH, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SADAR GIZI TERUTAM PADA IBU HAMIL, BAYI, DAN ANAK BALITA.

MENINGKATKAN KETERSEDIAN, PEMERATAAN, MUTU, KETERJANGKUAN OBAT DAN PEMBEKALAN KESEHATAN BAGI SELURUH MASYARAKAT, KHUSUSNYA MASYARAKAT MENEGAH KEBAWAH.

MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SISTEM KESEHATAN DAERAH, DAN INDONESIA SEHAT 2010.

4. MENINGKATKAN SUASANA RELIGIUS YANG HARMONIS DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

SERTA BERMASYARAKAT

PROGRAM KERJA

MENINGKATKAN FUNGSI DAN PERANAN FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA, DAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA UNTUK MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, HUMANIS DAN HARMONIS.

MENINGKATKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS AGAMA DAN ETNIS SEBAGAI WUJUD PEMUPUKAN SEMAGAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, ANTAR UMAT BERAGAMA DAN ETNIS, SERTA ANTARA UMAT BERAGAMA DENGAN PEMEHRINTAHAN.

MENDORONG KEGIATAN PERAYAAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN (RITUAL) SEHINGGA MENJADI CIRI KHAS MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG RELIGIUS SEKALIGUS YANG DAPAT DI DORONG MENJADI POTENSI PARAWISATA DAN KEGIATAN EKONOMI LAINNYA.

MENINGKATKAN PERAN ULAMA DAN AGAMAWAN DALAM PEMBANGUNAN KOTA DENGAN MELIBATKANNYA DALAM PERNCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YANG RELIGIUS DAN MODERN.

MENDORONG PENINGKATAN PENGALAMAN AGAMA DI KALANGAN UMAT BERAGAMA, SEHINGGA KEBERAGAMAAN MENJADI FAKTOR PENDORONG YANG SIGNIFIKASI BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN KOHESI SOSIAL.

MENINGKATKAN INTERKASI SOSIAL DI ANTARA ORGANISASI KEMASYARAKAT PEMUDA YANG POSITIF DAN KONSTRUKTIF SEHINGGA MENJADI BAGIAN PENTING DALAM PARTISIPASI PEMBANGUNAN KOTA.

MENDORONG PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARAN DAN PRASARANA PERIBADATAN UMAT BERGAMA DENGAN BASIS PARTISIPASI MASYARAKAT.

MENDORONG PEMBERDAYAAN DAN OPTIMALISASI WADAH KEGIATAN PEMUKA AGAMA, ORGANISASI MASYARAKAT DAN KEPEMUDAAN YANG BERSINERGI DENGAN PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH KOTA.

MENDORONG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN KEPEMUDAAN, SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA SEBAGAI UPAYA PEMBIANAAN GENERASI MUDA, PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA DAN KELESTARIAN SENI BUDAYA.

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN PERNAN PEREMPUAN, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (TRAFFICKING) DI BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN, PENURURUN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ANAK SERTA PENGUATAN KELEMBANGAAN DAN JARINGAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

II.3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tata Kerja) Lembaga Teknis Daerah dan

Unit Kerja Pemerintah Kota Medan

A. Lembaga Teknis Daerah

1. Badan Pengawas

1. Nama Unit Kerja : Badan Pengawas Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Kantor Walikota Medan Lantai III Jl.Kapten Maulana

Lubis No. 2 Medan Telp. 4512412, 45111690 Psw. 254

3. Tugas Pokok : Melaksanakan pengawasan umum terhadap

penyelenggaraan Kota, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Medan dan perangkat lainnya berdasarkan kebijaksanaan Walikota Medan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Fungsi : i. Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Kota Medan meliputi bidang pemerintahan, bidang keuangan, bidang aparatur, bidang kesejahteraan sosial.

ii. Melakukan pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Kota.

24

iii. Melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan atas pengaduan terhadap penyimpangan.

iv. Melakukan pelayanan teknis administrasi dan fungsional.

v. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

5. Visi : "Mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab melalui aparat pengawasan yang profesional"

6. Misi : i. Menumbuh kembangkan budaya malu untuk melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

ii. Memantapkan internal control di dalam instansi Pemerintah Daerah

iii. Mendorong adanya transparansi, akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

1. Nama Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan

2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan

Kantor Walikota Medan Lantai III Telp. 4512412, 4511690 Psw. 268

3. Tugas Pokok : i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan selanjutnya disingkat BAPPEDA merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

4. Fungsi : i. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;

ii. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola pembangunan lima tahun;

iii. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersama-sama tim penyusun anggaran Pemerintah Kota Medan dan berkoordinasi dengan unit organisasi terkait;

iv. Mengikuti perkembangan dan mempersiapkan rencana pembangunan untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;

v. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;

vi. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

3. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)

Tidak ada data (N/A)

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat

1. Nama Unit Kerja : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan

25

2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan

Kantor Walikota Medan Lantai Dasar (Base) Telp. 4512412, 4511690 Psw

3. Tugas Pokok : Merumuskan dan menyusun bahan kebijakan

pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan sarana dan prasarana pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat.

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat.

ii. Melaksanakan program peningkatan ketahanan masyarakat, sosial budaya dan usaha perekonomian masyarakat.

iii. Membimbing dan memotivasi masyarakat dalam bidang peningkatan ketahanan masyarakat, sosial budaya dan usaha perekonomian masyarakat.

iv. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai bidang tugas.

v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

5. Visi : "Terwujudnya kemandirian masyarakat yang berwawasan lingkungan".

6. Misi : i. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

ii. Peningkatan pemanfaatan potensi Kelurahan dan pemenuhan kebutuhan dasar/aspirasi masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang mandiri.

iii. Peningkatan kwalitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan, orientasi serta ketrampilan masyarakat.

iv. Penguatan kelembagaan Kelurahan dan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

v. Peningkatan kegiatan usaha produktif dalam rangka menunjang kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

vi. Peningkatan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

vii. Peningkatan pendayagunaan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

iii. Peningkatan penataan tata ruang Kelurahan menuju tata lingkungan yang sehat.

ix. Pemberdayaan Kelurahan dalam rangka mengefektifkan Data Dasar Profil Kelurahan untuk dijadikan sebagai pusat informasi (Bank Data).

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Tidak ada data (N/A)

6. Badan Kepegawaian Daerah

1. Nama Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Kantor Walikota Medan Lantai I Jl.Kapten Maulana Lubis

No. 2 Medan Telp. 4512412, 4511690 Psw. 233

3. Tugas Pokok : i. Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan dipimpin

oleh seorang kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil.

26

4. Fungsi : i. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.

ii. Mengkoordinasikan dan merumuskan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dibidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.

iii. Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah dibidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.

iv. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan serta melaksanakan analisa kelembagaan.

v. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan serta melaksanakan kegiatan bidang ketatalaksanaan.

vi. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta melaksanakan kegiatan analisa formasi jabatan yang meliputi analisis jabatan, tata kerja, metode kerja, prosedur kerja dan beban kerja.

vii. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan PAN, pembinaan perpustakaan dan mengelola perpustakaan khusus.

viii. Menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.

ix. Merencanakan pengembangan kepegawaian daerah. x. Menyiapkan kebijakan teknis pengembangan

kepegawaian daerah. xi. Menyiapkan dan melaksanakan pengangkatan,

kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

xii. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

xiii. Menyiapkan dan menetapkan pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

xiv. Menyiapkan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

xv. Menyelanggarakan administrasi Pegawai Sipil Negeri Daerah.

xvi. Mengelola sistem informasi kepegawaian daerah. xvii. Menyiapkan informasi kepegawaian daerah kepada

Badan Kepegawaian Negara. xviii. Merumuskan dan menyusun perencanaan

kebutuhan pendidikan dan latihan pegaawai. xix. Melaksanakan pendidikan dan latihan pegawai

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

xx. Melaksanakan seluruh kewenangan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

xxi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

7. Badan Keluarga Berencana

1. Nama Unit Kerja : Badan Keluarga Berencana Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor :

27

3. Tugas Pokok : i. Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Melaksanakan sebagaian urusan rumah tangga daerah dalam bidang keluarga berencana serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana.

ii. Merumuskan kebijakan bidang ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia.

iii. Melaksanakan pendataan dan pemetaan keluarga untuk data basis keluarga berencana dan tahapan keluarga berencana.

iv. Mengembangkan dan membina keberadaan dan peran serta institusi masyarakat dalam mendukung pembangunan keluarga sejahtera.

v. Melaksanakan bimbingan dan motivasi kepada masyarakat dalam bidang keluarga berencana.

vi. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga.

vii. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.

viii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

8. Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum dr. Pirngadi

1. Nama Unit Kerja : Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dr. Pirngadi Kota Medan

2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Prof. H. M.Yamin, SH 3. Tugas Pokok : i. Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan dipimpin

oleh seorang kepala selanjutnya disebut dengan direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. 2. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

4. Fungsi : i. Menyelenggarakan pelayanan medis. ii. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan

non medis. iii. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan

keperawatan. iv. Menyelenggarakan pelayanan rujukan. v. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

vi. Menyelanggarakan penelitian dan pengembangan. vii. Mengelola administrasi dan keuangan.

viii. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.

ix. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

9. Kantor Arsip Daerah

1. Nama Unit Kerja : Kantor Arsip Daerah Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Pinang Baris No. 114-E Medan

Telp. 8472321

28

3. Tugas Pokok : i. Kantor Arsip Daerah Kota Medan adalah unsur penunjang Pemerintah Kota Medan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Kantor Arsip Daerah Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang kearsipan dan melaksanakan tugas pembantuan di bidang pengelolaan dan pelayanan kearsipan.

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sesuai lingkup kearsipan daerah;

ii. Menyelenggarakan pembinaan dan penataan inventarisasi arsip;

iii. Menyelenggarakan pengolahan dan pengelolaan arsip;

iv. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;

v. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.

5. Visi : "Terwujudnya penataan kearsipan diseluruh jajaran Pemerintah Kota Medan yang fleksibel dan dinamis sehingga pengendalian arsip baik fisik maupn informasi dapat dilakukan secara optimal".

6. Misi i. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar Dinas dan antar Instansi dalam hal penataan kearsipan dan mendukung Pelaksanaan Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru dan Kabinet Reformasi Pembangunan secara efektif.

ii. Meningkatkan profesionalisme Arsiparis melalui bimbingan dan pelatihan tenaga kearsipan.

iii. Mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi dan fisik arsip untuk kepentingan layanan temu balik (retrieval).

iv. Meningkatkan pemahaman aspek teknis kearsipan khususnya menyangkut pendataan, penataan, penilaian, dan penyusunan arsip.

v. Meningkatkan pemahaman tentang prosedur penyerahan Arsip Inaktif ke Arsip Nasional Republik Indonesia secara efektif, efisien.

7. Bagan Organisasi :

10. Kantor Perpustakaan Umum

1. Nama Unit Kerja : Kantor Perpustakaan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. St. Iskandar Muda No. 270 Medan

Telp. 4527921

29

3. Tugas Pokok : i. Kantor Perpustakaan umum Kota Medan adalah

unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Kantor Perpustakaan Umum Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Perpustakaan.

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perpustakaan;

ii. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan perpustakaan serta karya rekam ;

iii. Melaksanakan penyusunan bibliografi abstrak dan literatur skunder serta penyelenggaraan pelayanaan kepustakaan ;



5. Visi :

6. Misi :

7. Bagan Organisasi : 11. Kantor Polisi Pamong Praja

1. Nama Unit Kerja : Kantor Polisi Pamong Praja Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Pinang Baris No. 114-A Medan

Telp. 8453192 3. Tugas Pokok : i. Kantor Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah

unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Kantor Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan termasuk penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

30

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban;

ii. Melaksanakan usaha-usaha pencegahan terhadap pelanggaraan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (bersifat preventif) ;

iii. Mengadakan kegiatan dan tindakan operasional guna penegakan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

iv. Melaksanakan proses peradilan sesuai dengan prosedur ;


vi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

5. Visi : "Mencegah pelanggaran Perda dan Ketentuan yang berlaku (Preventif) serta bila dipandang perlu mengadakan tindakan Operasional (Refressif)"

6. Misi : Mengutamakan pembinaan, pengarahan dan himbauan kepada setiap lapisan masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran.

12. Kantor Penanaman Modal Daerah

1. Nama Unit Kerja : Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Raden Saleh No. Medan

Telp. 3. Tugas Pokok : i. Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan

selanjutnya disebut KPMD yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang penanaman modal daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;

ii. Menyusun rencana dibidang penanaman modal serta mengidentifikasi sumber-sumber potensi daerah untuk kepentingan perencanaan penanaman modal daerah, pemberian pelayanan konsultasi investasi yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan perizinan, kemudahan infrastruktur dan kerjasama investasi;

iii. Merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan investasi;



5. Visi :

6. Misi :

7. Bagan Organisasi : 13. Kantor Sosial

1. Nama Unit Kerja : Kantor Sosial Kota Medan

31

2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Raden Saleh No. Medan Telp.

3. Tugas Pokok : i. Kantor Sosial Kota Medan adalah sebagai unsur

penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Kantor Sosial Kota Medan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah bidang sosial.

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang sosial;

ii. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang sosial; iii. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada

sesuai dengan bidang tugasnya; iv. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Daerah.

5. Visi :

6. Misi :

7. Bagan Organisasi :

B. Unit Kerja / Dinas Daerah

1. Pekerjaan Umum

1. Nama Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Pinang Baris No. 114 Medan

Telp. (061) 8451766 3. Tugas Pokok : i. Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana

Pemerintah Kota Medan dalam bidang pekerjaan umum yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pekerjaan umum yang meliputi jalan, jembatan dan pengairan / saluran termasuk perawatan, pengawasan dan pengamanan bangunan fisik untuk menunjang tercapainya usaha kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;

ii. Menyusun program pelaksanaan pembangunan fisik meliputi jalan, jembatan dan pengairan / saluran;

iii. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan fisik jalan-jalan, jembatan dan pengairan / saluran serta

32

sarana-sarana milik pemerintah; iv. Melaksanakan pengawasan pembuatan jalan,

jembatan dan saluran air yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;

v. Memberikan izin dalam membantu, mengawasi pelaksanaan pemasangan atau pembongkaran / penggalian saluran bawah tanah dan izin pembuatan jalan, jembatan dan saluran pembuangan air;

vi. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

2. Kesehatan

1. Nama Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Rotan - Petisah Medan Telp. 4520331 3. Tugas Pokok : i. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah

Kota Medan dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya usaha kesejahteraan masyarakat di bidang Kesehatan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

ii. merencanakan dan melaksanakan kegiatan, pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit;

iii. melaksanakan pelayanan umum bidang kesehatan; iv. melaksanakan pemberian perizinan bidang kesehatan; v. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai

dengan bidang tugasnya; vi. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Daerah.

5. Visi : "Kesehatan Mantap 2010 (Mandiri, Tanggap dan Profesional)"

6. Misi : i. Mendorong kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

ii. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.

iii. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar hidup produktif secara optimal.

iv. Mendukung pembangunan Kota Medan yang berwawasan kesehatan.

v. Menggalang potensi dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

vi. Menyediakan sistem informasi kesehatan yang baik.

3. Pendidikan

1. Nama Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Ibus Raya No. 129 B Petisah Medan

Telp. 4523275

33

3. Tugas Pokok : i. Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendidikan;

ii. Melaksanakan pemberian perizinan di bidang pendidikan;

iii. Menyelenggarakan pengawasan pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA;



4. Pertanian

1. Nama Unit Kerja : Dinas Pertanian Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Budi Pembangunan No. 4 P. Brayan Medan

Telp. (061) 6614224 3. Tugas Pokok : i. Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah

Kota Medan dalam bidang pertanian dan peternakan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertanian dan peternakan serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan;

ii. melaksanakan pemberian bimbingan, pembinaan, penyuluhan di bidang pertanian dan peternakan;

iii. membina unit pelaksana teknis dinas di bidang pertanian dan peternakan;

iv. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;

v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

5. Visi : "Menciptakan pertanian di Kota Medan berbasis agribisnis dan berwawasan lingkungan"

6. Misi : i. Mengupayakan ketersediaan pangan hasil pertanian yang terjangkau layak dan aman.

ii. Menumbuhkembangkan agribisnis. iii. Mengembangkan teknologi pertanian berwawasan

lingkungan. iv. Menumbuhkembangkan kesempatan-kesempatan

kerja dan peluang berusaha di bidang pertanian. v. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di

bidang usaha pertanian. vi. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

vii. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian.

5. Perhubungan

1. Nama Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Medan

34

2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Kol. Laut Yos Sudarso No. 13 Medan Telp. 6618313

3. Tugas Pokok : i. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana

Pemerintah Kota Medan dalam bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

ii. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perhubungan;

ii. mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rencana dan program bidang perhubungan;

iii. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat, laut dan udara serta pos dan telekomunikasi;


v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

5. Visi : "Untuk menciptakan sistem gerakan / aktifitas perhubungan yang handal dan berkemampuan tinggi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya serta mampu berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan Kota Medan".

6. Misi : i. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan sebagai pilar pembentuk citra dalam pengelolaan perhubungan di Kota Medan.

ii. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pemerintah, masyarakat dan swasta) sebagai pilar pelaku utama pembentuk kesuksesan penyelenggaraan perhubungan di Kota Medan.

iii. Peningkatan kualitas sistem gerakan/aktifitas perhubungan sebagai pilar pembentuk daya tarik, daya kesan, daya saing, daya fikir dan daya layan yang handal yang menjadikan Kota Medan aman, tertib dan lancar.

6. Perindustrian dan Perdagangan

1. Nama Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Mangkubumi No. 4 Medan Telp. 545584 3. Tugas Pokok : i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur

pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

35

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;

ii. Melaksanakan pemberian bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan;

iii. Menyelenggarakan perlindungan konsumen; iv. Menetapkan tera dan tera isi ulang alat UTTP

(ukuran, takaran, timbangan dan perdagangan); v. Menyelenggarakan pemberian perizinan bidang

perindustrian dan perdagangan; vi. Menyelenggarakan kerja sama dibidang industri

dan perdagangan; vii. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai

dengan bidang tugasnya; viii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Daerah.

7. Tenaga Kerja

1. Nama Unit Kerja : Dinas Tenaga Kerja Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 14 Medan

Telp. 4514424 3. Tugas Pokok : i. Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana

Pemerintah Kota Medan dalam bidang ketenagakerjaan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang ketenagakerjaan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan;

ii. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan dibidang hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja;

iii. menyelenggarakan dan mengawasi bidang keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan dan lingkungan kerja;

iv. memberikan rekomendasi tenaga kerja asing bagi keperluan imigrasi dan pemberian perizinan dibidang ketenagakerjaan;

v. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.

vi. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

5. Visi : "Memperluas kesempatan kerja sektoral dan regional dengan memperhatikan pendapatan yang layak, mengembangkan ketenaga kerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, menjamin kesejahteraan, perlindungan kebebasan berserikat, upaya perluasan kesempatan kerja selain dilaksanakan melalui pertumbuhan ekonomi juga dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi perlindungan dan mencegah timbulnya eksploitasi"

6. Misi : i. Pembangunan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja.

ii. Pembinaan kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja.

iii. Pembinaan penempatan tenaga kerja untuk perluasan kesempatan kerja sektoral, regional di dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak.

iv. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan,

36

pengawasan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

v. Pengembangan kualitas sumber daya dan pembinaan pegawai.

8. Perikanan dan Kelautan

1. Nama Unit Kerja : Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Raden Saleh No. 7 Medan Telp. 4518380 3. Tugas Pokok : i. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur

pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang perikanan dan kelautan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perikanan dan kelautan serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perikanan dan kelautan;

ii. melaksanakan pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang perikanan dan eksplorasi laut;

iii. menetapkan kebijaksanaan dan pengelolaan plasma nuftah spesifik serta suaka perikanan di wilayah laut sesuai dengan batas kewenangan kota;

iv. memberikan izin dan pengawasan usaha perikanan dan eksplorasi laut dan pemanfaatan pesisir pantai;

v. memberi izin dan mengawasi pemasangan rumpon di wilayah perairan sesuai batas kewenangan kota ;

vi. membina unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dibidang perikanan dan kelautan;

vii. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;

viii. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

5. Visi : "Perikanan dan Kelautan sebagai sektor terdepan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai menuju Kota Medan sebagai pusat kegiatan Ekonomi Perikanan yang maju tertib dan ramah lingkungan"

6. Misi : i. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM), masyarakat nelayan/petani ikan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan secara berdaya guna dan berhasil guna.

ii. Meningkatkan produksi dan produktifitas hasil perikanan secara kualitas dan kuantitas dalam rangka peningkatan ekspor hasil perikanan.

iii. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya hayati perairan untuk kegiatan budidaya dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya hayati perikanan.

iv. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya hayati kelautan untuk kegiatan tangkap dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya hayati perikanan.

v. Menumbuh kembangkan iklim yang kondusif untuk terwujudnya pelayanan prima bagi pengembangan usaha perikanan.

vi. Mengefektifkan peraturan-peraturan daerah dalam rangka menggali seluruh potensi sumber perikanan dan kelautan.

9. Kebudayaan dan Pariwisata

37

1. Nama Unit Kerja : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Prof. H . M. Yamin, S .H No. 40 Medan

Telp. (061) 4525248 3. Tugas Pokok : i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur

pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang budaya dan pariwisata yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya

4. Fungsi : i. merumuskan dan melaksankan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan kepariwisataan;

ii. menyelenggarakan pemberian perizinan dibidang kebudayaan dan kepariwisataan;

iii. melaksanakan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;


v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

5. Visi : "Memberikan Pelayanan Prima di sektor Kebudayaan dan Kepariwisataan yang beretika dan profesional dalam meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Medan Bestari guna menuju sebagai daerah tujuan wisata".

6. Misi : i. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar dinas dan antar instansi terkait, pihak usaha Pariwisata, Pers, Masyarakat dalam mendukung operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan guna meningkatkan kualitas budaya dan sadar wisata di segenap lapisan masyarakat.

ii. Menyediakan sarana promosi yang up to date, baik berupa brosur, booklet, leaflet, work shop kerajinan sebagai konsumsi informasi masyarakat dan wisatawan.

iii. Memberikan pelayanan prima, baik kepada satuan organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan maupun kepada masyarakat.

iv. Meningkatkan aktifitas SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan guna memberikan pelayanan prima, baik kepada satuan organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan maupun kepada masyarakat.

v. Mengikuti dan menyelenggarakan event pariwisata yang bertaraf Nasional dan Internasional.

10. Kependudukan

1. Nama Unit Kerja : Dinas Kependudukan Kota Medan

38

2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Iskandar Muda No. 270 Medan

Telp. (061) 544412 3. Tugas Pokok : i. Dinas Kependudukan adalah unsur pelaksana

Pemerintah Kota Medan dalam bidang kependudukan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kependudukan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan penduduk;

ii. menyelenggarakan pelayanan umum dibidang kependudukan;

iii. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;

iv. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

5. Visi : "Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan akta-akta catatan sipil".

6. Misi : Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) serta penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang cepat, tepat dan mudah.

11. Pencegah Pemadam Kebakaran

1. Nama Unit Kerja : Dinas Pencegah/Pemadam Kebakaran Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Candi Borobudur No. 2 Medan

Telp. (061) 4557067 3. Tugas Pokok : i. Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran adalah unsur

pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pencegah pemadam kebakaran yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pencegah pemadam kebakaran dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pencegah pemadam kebakaran;

ii. Melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap bahaya kebakaran atau bencana alam;

iii. Melaksanakan kegiatan operasional penanggulangan/pemadaman kebakaran atau bencana alam;

iv. Menyelenggarakan pengawasan atau pengendalian terhadap pengolahan, penyimpanan, peredaran, kegiatan bongkar muat, pengangkutan barang dan bahan (material) yang mudah terbakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

v. Mengkoordinir kegiatan unit pemadam kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta, perusahaan, perhotelan, perbankan, tempat-tempat vital/non vital, pusat perbelanjaan pasar dan lain-lain;

vi. Melaksanakan kegiatan retribusi racun api;

39

vii. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada semua bangunan, gedung pertunjukan / pameran, tempat usaha, tempat hiburan dan tempat keramaian yang ramai dikunjungi orang yang rawan terhadap bahaya kebakaran;

viii. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;


5. Visi : "Meningkatkan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan Pemberdayaan Kelurahan dan Kecamatan".

6. Misi : Agar masyarakat di Kecamatan / Kelurahan menyadari dan memahami betapa pentingnya peran serta untuk membantu Dinas Pencegah/Pemadam Kebakaran Kota Medan dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

12. Tata Kota dan Tata Bangunan

1. Nama Unit Kerja : Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Karya Jasa No. 17 Pangk. Mashur Medan

Telp. (061) 7864147 3. Tugas Pokok : i. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan adalah unsur

pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang penataan kota yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang tata kota dan tata bangunan, antara lain menyusun, mengembangkan dan mengendalikan rencana tata ruang kota, pengurusan perizinan dan pembinaan terhadap pembangunan fisik kota yang sehat dan terarah sesuai dengan rencana tata ruang kota dan pola kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang tata kota dan tata bangunan;

ii. Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka perumusan, pengembangan dan penerapan rencana tata ruang kota dan kebijakasanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan;

iii. Mengevaluasi dan merevisi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma penataan kota dan bangunan yang berlaku;

iv. Menghimpun data dan informasi, mengadakan pengukuran dan pemetaan dalam rangka penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penatan ruang kota dan penataan bangunan;

v. Merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, penyuluhan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

vi. Melaksanakan pola dan pengembangan rencana tata ruang kota dan dan kebijaksanaan panataan ruang dan penataan bangunan yang telah ditetapkan;

vii. Memberikan pelayanan terhadap permohonan Keterangan Rencana Peruntukan (KRP), Keterangan Situasi Bangunan (KSB) dan Izin

40

Mendirikan Bangunan (IMB) serta memungut retribusi atas pemberian KRP, KSB dan IMB tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

viii. Mengadakan pengawasan dan penindakan penertiban terhadap pelestarian dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan serta teknis konstruksi yang telah ditetapkan, bekerjasama dengan instansi terkait;

ix. Merumuskan kebijaksanaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan konservasi bangunan;

x. Mengarahkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan kota;

xi. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;

xii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

5. Visi : "Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan akta-akta catatan sipil".

6. Misi : Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) serta penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang cepat, tepat dan mudah.

13. Kebersihan

1. Nama Unit Kerja : Dinas Kebersihan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Pinang Baris No. 114 Medan

Telp. (061) 8452022 3. Tugas Pokok : i. Dinas Kebersihan adalah unsur pelaksana Pemerintah

Kota Medan dalam bidang pengelolaan kebersihan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kebersihan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan kebersihan dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan kebersihan;

ii. Melakukan pengelolaan limbah / sampah sesuai dengan perkembangan yang ada agar tidak terjadi pencemaran;

iii. Menyelenggarakan penelitian dan menyusun program pengembangan sistem pengelolaan kebersihan secara efisien dan efektif;

iv. Memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap instansi pemerintah, swasta serta masyarakat dalam usaha meningkatkan bersih, tertib, rapi dan indah;


vi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

5. Visi : "Menciptakan Medan Kota Metropolitan yang Bersih, Sehat, Tertib, Aman, Rapi dan Indah (BESTARI) dengan masyarakat yang maju, mandiri dan berwawasan lingkungan".

41

6. Misi : i. Meningkatkan SDM aparatur Dinas Kebersihan dan masyarakat tentang kebersihan.

ii. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam upaya mewujudkan pelayanan yang prima.

iii. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. iv. Meningkatkan pendapatan retribusi kebersihan.

14. Pertamanan

1. Nama Unit Kerja : Dinas Pertamanan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Pinang Baris No. 114 B Medan

Telp. (061) 8453026 3. Tugas Pokok : i. Dinas Pertamanan adalah unsur pelaksana

Pemerintah Kota Medan dalam bidang pertamanan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertamanan dan keindahan kota serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pertamanan dan keindahan kota;

ii. Memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap instansi pemerintah, swasta serta masyarakat bidang pertamanan dalam rangka usaha meningkatkan kebersihan, ketertiban, kerapian dan keindahan;

iii. Menyediakan tanah perkuburan umum, menyelenggarakan pengangkutan jenazah, melayani penguburan serta serta merawat kuburan-kuburan umum milik pemerintah daerah;

iv. Menyelenggarakan pembangunan, perawatan taman-taman kota, pohon-pohon pelindung, tempat-tempat rekreasi umum, lampu-lampu penerangan jalan / taman, jalur hijau, lapangan olah raga berikut bangunannya;

v. Mengelola izin reklame, mengatur letak, bentuk dan penempatan reklame untuk sarana dan dekorasi kota ditinjau dari teknis kebersihan, ketertiban, kerapian dan keindahan;

vi. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;

vii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

15. Pendapatan

1. Nama Unit Kerja : Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Raden Saleh No. 2 Medan

Telp. 4517556 3. Tugas Pokok : i. Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana Pemerintah

Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. merumuskan dan melaksankan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;

ii. melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan

42

penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;

iii. melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi;

iv. melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB;

v. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;

vi. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

5. Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kota Medan Taat Pajak dan Retribusi"

6. Misi : i. Meningkatkan pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Medan.

ii. Memberdayakan SDM Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan diluar Dinas aktif meningkatkan kebersihan Kota Medan.

iii. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat/Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.

iv. Mengintensifkan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

v. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja pengelola PAD lainnya.

vi. Mencari terobosan dalam menggali sumber-sumber PAD yang baru di luar PAD yang sudah ada.

16. Perumahan dan Permukiman

1. Nama Unit Kerja : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Karya Jasa No. 17 Pangk. Mashur Medan Telp. (061)

7863883 3. Tugas Pokok : i. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah unsur

pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang bangunan dan perumahan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, antara lain menyangkut bina lingkungan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelola bangunan pemerintah dan rumah dinas, bina teknik dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

43

4. Fungsi : 1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perumahan dan permukiman; 2. Menyiapkan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman; 3. pembinaan dan pengaturan perumahan dan permukiman; 4. Mengendalikan pembangunan perumahan dan permukiman; 5. Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka penyiapan kebijaksanaan strategis pembangunan perumahan dan permukiman serta pembangunan gedung-gedung pemerintah; 6. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan dan strategis pembangunan perumahan dan permukiman serta pembangunan gedung-gedung pemerintah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 7. Melaksanakan pemberian bimbingan, penyuluhan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangn yang berlaku; 8. Merencanakan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan prasarana dasar, sarana lingkungan dan bangunan pemerintah / rumah dinas; 9. Merumuskan pola dan kebijaksanaan pengembangan pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman; 10. Merumuskan dan menggalangkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman; 11. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya; 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

17. Pertanahan

1. Nama Unit Kerja : Dinas Pertanahan Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Karya Jasa No. 17 Pangk. Mashur Medan Telp. (061)

7862919 3. Tugas Pokok : i. Dinas Pertanahan adalah unsur pelaksana

Pemerintah Kota Medan dalam bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertanahan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pertanahan;

ii. Menyelenggarakan pelayanan umum dan memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pertanahan;

iii. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pertanahan;

iv. Melaksanakan pemberian izin dan pelayanan pemberian hak tata guna tanah, pendaftaran, pengesahan atas tanah dan landerform berdasarkan peraturan perundang-undangan;

v. Melaksanakan penyelesaian permasalahan sangketa pertanahan;

vi. Melakukan pengendalian pengawasan dan pembinaan terhadap mitra kerja serta meningkatkan peran serta masyarakat dibidang pertanahan;

vii. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;

viii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

18. Koperasi

44

1. Nama Unit Kerja : Dinas Koperasi Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Jend. Gatot Subroto Km 7,7 Medan Telp. (061) 8451648 3. Tugas Pokok : i. Dinas Koperasi adalah unsur pelaksana Pemerintah

Kota Medan dalam bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perkoperasian pengusaha kecil dan menengah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perkoperasian, usaha kecil dan menengah;

ii. Menyelenggarakan pelayanan di bidang perkoperasian dan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi penggabungan serta pembubaran koperasi;

iii. Melaksanakan program pengembangan jaringan sistim informasi koperasi dan usaha kecil dan menengah;

iv. Mengkoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;

v. Mengendalikan atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi dan mengendalikan atas pelaksanaan sistem distribusi bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;

vi. Melaksanakan bimbingan pedoman akuntasni koperasi, usaha kecil dan menengah;

vii. Melaksanakan program teknis terhadap pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

viii. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;


19. Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik

1. Nama Unit Kerja : Dinas Informasi Komunikasi Dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan

2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Sidorukun No. 35 Medan

Telp. 6610114 3. Tugas Pokok : i. Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan

Data Elektronik Kota Medan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang informasi dan komunikasi yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang informasi komunikasi dan pengolahan data elektronik serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang informasi komunikasi dan pengolahan data elektronik;

ii. Melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;

45

iii. Melaksanakan pemantauan, registrasi, fasilitasi, apresiasi terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat di bidang pelayanan informasi dan komunikasi;

iv. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemberian izin sesuai dengan bidang tugasnya;

v. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video komersil;

vi. Melaksanakan kegiatan pelayanan pembinaan dan pengawasan media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

vii. Menyelenggarakan perjanjian daan persetujuan atas nama daerah di bidang informasi dan komunikasi;

viii. Menyelenggarakan kerjasama pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi;

ix. Menyelenggarakan pelayanan sistem informasi dan komunikasi pemerintaah dan masyarakat;

x. Menyelenggarakan peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi;

xi. Memberikan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi;

xii. Mengendalikan dan memberdayakan sistem informasi dan komunikasi;

xiii. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;

xiv. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

5. Visi : "Informasi Komunikasi dan Data yang aktual, akurat mendukung Kota Medan yang moderen, madani dan religius".

6. Misi : i. Menyediakan pelayanan informasi komunikasi dan data elektronik yang aktual dan akurat

ii. Menyediakan infrastruktur sarana informasi komunikasi dan data elektronik yang tangguh dan handal

iii. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan bidang teknologi informasi dan komunikasi..

iv. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui sarana komunikasi sosial, media informasi komunikasi dan media massa.

20. Pemuda dan Olahraga

1. Nama Unit Kerja : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan 2. Alamat/Telp. Kantor : Jl. Ibus Raya No 129-B Medan 3. Tugas Pokok : i. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana

Pemerintah Kota Medan dalam bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pemuda dan olahraga serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

46

4. Fungsi : i. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;

ii. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pemasalan, pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan;

iii. Melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga daerah, nasional dan internasional;

iv. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktifitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;

v. Merumuskan kebijakan perencanaan, pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;

vi. Penghubung antara pemerintah dan gerakan pemuda;

vii. Menyelenggarakan perjanjian atau persetujuan internasional bidang pemudan dan olahraga atas nama daerah;

viii. Menyelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan latihan;

ix. Mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan;

x. Menyelenggarakan dan mengawasi kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga;

xi. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;

xii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

21. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Nama Unit Kerja : Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan

2. Alamat/Telp. Kantor : 3. Tugas Pokok : i. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan

Sumber Daya Mineral adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

ii. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Fungsi : i. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;

ii. Melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang pengendalian dampak lingkungan;

iii. Melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang energi;

iv. Melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang sumber daya mineral;

v. Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan dan pengembangan teknologi bersih lingkungan;

vi. Mengadakan analisis mengenai dampak lingkungan; vii. Memelihara dan meningkatkan kualitas sumber

daya alam dan lingkungan; viii. Menyelenggarakan pelayanan di bidang sumber

daya mineral dan energi; ix. Meneyelenggarakan pengelolaan Air Bawah Tanah; x. Menyelenggarakan inventarisasi energi dan sumber

daya mineral; xi. Melaksanakan kegiatan survey dasar geologi dan

47

penanggulangan Bencana Alam Geologi; xii. Melaksanakan kegiatan pengelolaan perizinan di

bidang sumber daya mineral dan energi; xiii. Melaksanakan kegiatan di bidang minyak dan gas

bumi (migas) sesuai kewenangan; xiv. Melaksanakan kegiatan di bidang listrik dan

pemanfaatan energi sesuai dengan kewenangan; xv. Melaksanakan pengawasan, pemantauan, audit,

pentaatan atau dan penegakan hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral sesuai kewenangan;

xvi. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;

xvii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III

PEMBAHASAN

III.1. Transformasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Terhadap

Pembangunan Kota Medan

48

Pada masa lalu, peranan Pemerintah dalam pembangunan kota sangat

dominan. Fungsi pelayanan Pemerintah Pusat tidak terbatas hanya pada aspek-

aspek yang tidak dapat ditangani sendiri oleh Pemerintah Kota, tetapi hampir

mencakup semua dimensi pembangunan kota secara keseluruhan. Demikian juga

proses pembangunan yang diselenggarakan, keseluruhan aspek yang berkaitan

dengan perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya, khususnya untuk

lingkup pekerjaan yang besar ditangani oleh Pemerintah Pusat. Kesimpulannya,

negara dikelola secara top down dengan konsentrasi dan sentralisasi kekuasaan

dengan menempatkan birokrasi pusat secara terpusat dan unipolar mengatur

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Daerah hanya ruang hampa,

tanpa adanya demokrasi dan pengawasan politik yang efektif, seluruhnya dianggap

seragam, uniform, pembangunan berjalan secara sentralistik.

Dengan berpandangan baik dan optimistik bahwa substansi dari UU Nomor

22 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 akan dijalankan secara konsekuen dan konsisten,

maka dapat dipastikan telah terjadi transformasi kebijakan pembangunan dalam

pembangunan kota yang sebelumnya sangat sentralisme ke arah desentralisme.

Adanya otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan fundamental dalam

pembangunan kota. Pemerintah kota tidak lagi sekedar operator pembangunan kota,

tetapi juga inisiator, motovator, planner, controller, supervisor, sekaligus sebagai fund

raising untuk mendorong percepatan pembangunan kota. Secara kelembagaan, tugas

penyelenggaraan pembangunan kota ada di tangan Pemerintah Kota, DPRD dan

segenap komponen masyarakat kota, karenanya harus memiliki bargaining position

dan power yang tinggi sehingga menciptakan keseimbangan dan saling mengawasi.

Logikanya, Pemko Medan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat

akan semakin otonom dan independent untuk menentukan kebijakan pembangunan

kota yang mendukung kebutuhan dan kepentingan masyarakat kota.

Sebagai pedoman bagi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam

pembangunan kota, maka pilihan kebijakan yang ditetapkan, dirumuskan dengan

mempertimbangkan berbagai sasaran dan tujuan pembangunan kota. Dengan

demikian kebijakan publik yang dirumuskan selalu memperhatikan berbagai isu

politik yang muncul. Hal ini dilakukan sekaligus memberikan akses masyarakat

terhadap pilihan kebijakan publik yang ditetapkan selain peran serta DPRD Kota

Medan.

Berdasarkan sasaran dan tujuan pembangunan kota yang ingin diwujudkan

berbagai kebijakan publik yang ditetapkan adalah:

1. Kebijakan di Bid. Pemberdayaan Kelurahan dan Masyarakat

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

kelurahan/masyarakat berkembang.

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki kelurahan/masyarakat.

Memberikan perhatian khusus kepada upaya peningkatan ekonomi

masyarakat di masing-masing kelurahan.

49

2. Kebijakan di Bidang Pelayanan Umum

Penyerahan urusan (kewenangan) lebih banyak dari Pemerintah Kota

kepada Kecamatan dan Kelurahan di bidang pelayanan umum.

Penetapan retribusi pelayanan umum berdasarkan jenis pelayanan

yang diberikan, kebutuhan pengembangan infrastruktur pelayanan

dan kemampuan masyarakat yang dilayani.

Membuka kontrol publik terhadap pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi jasa pelayanan yang diberikan instansi Pemerintah Kota.

Penghapusan hambatan-hambatan perdagangan dan berinvestasi

yang berada daalam kewenangan Pemerintah Kota.

Pengembangan profesionalisme pelayanan yang berkaitan dengan

ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan.

3. Kebijakan di Bidang Manajemen Pemerintah Kota

Pengembangan manajemen sumber daya kepegawaian.

Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan.

Pengembangan organisasi Pemerintah Kota yang selaras dengan

pelaksanaan otonomi daerah.

Peningkatan koordinasi pengawasan dan evaluasi kinerja instansi

Pemerintah Kota.

Memberikan kesempatan luas kepada masyarakat dan dunia usaha

untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Kota.

4. Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah

Membangun komitmen dan kepentingan bersama usaha-usaha

peningkatan kemampuan keuangan daerah antara pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha.

Melakukan restrukturisasi anggaran daerah sehingga tepat sasaran,

waktu, berdayaguna, menciptakan nilai tambah dan dapat dikontrol

publik.

Meninjau ulang berbagai Peraturan Daerah yang berdampak kepada

keuangan daerah yang tidak kondusif.

Pengembangan potensi penerimaan daerah guna mendukung

kemandirian pembiayaan pembangunan kota.

Sosialisasi, penyuluhan perpajakan dan retribusi daerah.

5. Kebijakan di Bidang Pembangunan Sosial Kemasyarakatan

Peningkatan kesimbangan antara pembangunan mental spiritual

dengan pembangunan fisik.

50

Membangun interaksi sosial yang harmonis.

Mengutamakan tindakan pencegahan munculnya gangguan

ketertiban dalam kehidupan sosial.

Membangun partisipasi luas masyarakat dalam pembangunan sosial

masyarakat.

6. Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan

Melaksanakan tindakan perdagangan sebagi bentuk intervensi pasar

guna mengendalikan haarga kebutuhan dasar masyarakat.

Menjamin kelancaran distribusi kebuituhan dasar masyarakat.

Melaksanakan pengendalian harga kebutuhan dasar masyarakat.

7. Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah

Menghapus hambatan-hambatan perdagangan dan intervensi baik

tarif maupun yang bersifat non tarif, yang berada dalam kewenangan

Pemerintah Kota.

Pengembangan kerja sama perdagangan dan investasi dengan daerah

hinterland baik dalam skala regional/internasional.

Pengembangan kawasan-kawasan investasi, industri dan

perdagangan.

8. Kebijakan di Bidang Pengembangan Investasi Daerah

Peningkatan efisiensi berusaha.

Pengembangan usaha kecil menengah.

Pengembangan sumber daya aparatur yang memiliki sifat wira usaha.

Peengembangan pusat-pusat pemasaran produk terpadu.

Pengembang sistem informasi investasi yang akurat dan terpadu

(computerized).

9. Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan

Mendorong terciptanya kesempatan kerja baru sehingga dapat

mengimbangi laju pertumbuhan angakatan kerja yang ada.

Memfasilitasi penetapan tingkat upah yang layak untuk memenuhi

kebutuhan dasar pekerja.

Mendorong peningkatan produktivitas pekerja sehingga dapat

menghasilkan produk yang kompetitif.

III.2. Potensi Daerah Kota Medan

Sebagai aktivitas yang diorientasikan untuk memperoleh keuntungan secara

ekonomis, kegiatan bisnis merupakan bidang yang sangat luas dan terkait dengan

51

bidang-bidang lainnya. Perubahan kondisi atau kebijakan dalam bidang lain akan

selalu mempengaruhi kondisi bisnis yang ada. Kegiatan bisnis, terlebih yang

berskala besar, akan sangat dipengaruhi lingkungan nasional, budaya, hukum,

politik, teknologi, hankam, dan lain-lain khususnya lingkungan makro ekonomi.

Kondisi saling ketergantungan tersebut merupakan alasan kuat bagi

Pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat,

untuk selalu berusaha menciptakan iklim atau lingkungan yang kondusif bagi

kegiatan bisnis di kota ini, baik bagi bisnis lokal, domestik, maupun asing.

Kenyataan menunjukkan bahwa faktor yang menciptakan lingkungan bisnis yang

kondusif sangat kompleks, saling ketergantungan, pengaruh mempengaruhi antar

berbagai faktor sehingga sangat multi dimensi. Untuk itulah Pemko Medan secara

intens dan terus menerus selalu melakukan dialog, berinteraksi dengan seluruh

kalangan dan lapisan masyarakat untuk membangun dan menciptakan lingkungan

bisnis yang kondusif bagi semua pelaku bisnis tanpa diskriminatif.

A. Kemitraan Antara Pemerintah Kota, Swasta, dan Masyarakat

Dalam pembangunan Kota Medan paling tidak ada lima pelaku yang

paling menonjol; Pemerintah, Swasta (dunia usaha), Masyarakat, Profesional,

dan Intelektual. Demikian juga dalam kegiatan ekonomi, selain dikenal

sektor publik yang diperankan oleh Pemerintah juga tidak kalah pentingnya

sektor Swasta dan Masyarakat. Bahkan dilihat dari kontribusi masing-

masing sektor, sektor Swasta memberikan sumbangan jauh lebih besar,

bahkan mencapai 80% dari total investasi yang ada. Dengan demikian sektor

Pemerintah hanya memberikan sumbangan 20%. Oleh karena itu salah satu

kebijakan penting yang ditempuh Pemko Medan adalah memberikan

kesempatan seluas-luasnya bagi sektor Swasta dan Masyarakat untuk

terlibat tidak saja dalam aktivitas-aktivitas yang diorientasikan mencari laba,

tetapi juga kegiatan pembangunan kota secara keseluruhan.

Untuk mendorong partisipasi luas Swasta dan Mmasyarakat dalam

pembangunan kota maka salah satu cara (taktik) yang ditempuh adalah

membangun kemitraan antara Pemko, Swasta dan Masyarakat dengan

dukungan kaum profesional dan Intelektual.

Berbagai kemitraan dan kerjasama tersebut terus dibangun dan

dikembangkan dengan dasar saling memperkuat, saling membutuhkan dan

saling menguntungkan satu sama lain. Adalah komitmen Pemko Medan

untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi sektor Swasta dan

Masyarakat untuk terlibat dalam proyek pembangunan kota (sektor publik),

dengan berbagai bentuk perjanjian yang mungkin dilaksanakan seperti

sistem kontrak sewa dan lain-lain. Dengan demikian tanggung jawab

pembangunan kota, dipandang merupakan tanggung jawab bersama dari

seluruh lapisan masyarakat.

52

B. Peran Institusional Bisnis (Kadin)

Sebagai wilayah ekonomi yang sangat mengandalkan sektor kegiatan

ekonomi sekunder dan tertier maka peran Kamar dagang dan Industri

(Kadin) Cabang Medan dirasakan demikian penting dan strategis. Karenanya

adalah wajar jika hampir seluruh pelaku bisnis yang ada di Medan,

khususnya yang bergerak di bidang perdagangan (lokal/luar negeri) dan

produksi (barang/jasa) merupakan anggota aktif asosiasi bisnis tersebut.

Sebagai wadah bagi para pelaku bisnis, Kadin telah memberikan

berbagai sumbangan besar untuk menumbuh kembangkan kegiatan bisnis

yang ada. Berbagai peran yang dijalankan Kadin Cabang Medan, antara lain

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kaum industrian dan usahawan

seperti: peluang pasar,komodditif unggulan, kondisi persaingan pasar, calon

mitra usaha, lokasi bisnis, dan lain-lain.

Di samping itu asosiasi ini juga sangat berperan dalam

pengembangan jiwa wirausaha baik bagi calon pengusaha maupun yang

sudah meniti karir sebagai pengusaha melalui berbagai diklat pengembangan

SDM yang dilakukan. Bahkan pegembangan SDM merupakan salah satu

aspek penting yang terus menerus dijalankan dengan berbagai metode yang

mempergunakan alat bantu satelit sebagai sarana diklat. Sebagai wadah yang

menghimpun seluruh kepentingan industriawan dan usahawan, Kadin

Cabang Medan juga aktif memberikan rekomendasi kepadda Pemerintah

Kota sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan oleh Pemko Medan,

khususnya yang terkait dengan berbagai insentif berusaha untuk dapat

menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya dan memilih lokasi

berivestasi di Kota Medan.

C. Kebijakan Terhadap Investasi Asing

Berbagai terobosan dilakukan Pemerintah Kota untuk dapat menarik

minat investor asing, mulai dari penyempurnaan pelayanan perizinan

investasi sampai kepada pemberian insentif baik yang bersifat langsung

maupaun tidak langsung. Berbagai langkah debirokasi daan deregulasi terus

dilanjutkan untuk menciptakan efisiensi berusaha dasn berivestasi termasuk

konsistensi aturan dan kepastian hukum untuk meminimalisir ketidakpastian

berusaha bagi investasi asing.

Dalam operasionalisasinya, berbagai langkah yang sedang, telah dan

akan dilakukan Pemko Medan adalah:

Membentuk institusi Kantor Penanaman Modal Daerah Kota

Medan sebagai institusi yang menyelenggarakan kewenangan

53

perizinan investasi baik yang bersifat PMDN, maupun sebahagian

PMA, yang sebelumnya ada pada pemerintah pusat/propinsi,

dalam layanan sistem satu atap, (one stop service).

Membentuk Medan Bisnis Forum (MBF) sebagai wadah

kemitraan antara Pemko, Masyarakat dan Dunia Usaha (swasta)

yang berfungsi sebagai forum komunikasi, fasilitator, mediator,

kegiatan bisnis dan investasi usaha swasta dan asing.

Mempersiapkan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Satu Atap,

sebagai bentuk pengintegrasian pelayanan perizinan bagi

insvestor dalam negeri dan asing sehingga diharapkan dapat lebih

sederhana, cepat, mudah, murah, terbuka, baku, efisien dan

ekonomis (terjangkau).

Mengusahakan insentif dan kemudahan melalui Pemerintah Pusat

dengan pemberian:

o Keringanan bea masuk, impor barang-barang modal (mesin,

bahan baku, dan lain-lain) sesuai dengann SK Mentri

Keuangan No. 135/KM 05/2000.

o Pembebasan Ppn atas impor dan atau penyerahan barang kena

pajak tertentu yang bersifat strategis, sesuai dengan SK

menteri keuangan RI No.155/KMK 03/2001.

o Memberikan visa izin tinggal sementara dan atau izin tinggal

terbatas bagi perusahaan yang ingin memperkerjakan tenaga

kerja asing, melalui Ditjen Imigrasi/ kantor Imigrasi

setempat.

o Menggalang kerjasama perdagangan dan investasi dalam

waadah-wadah regional seperti IMT-GT, Sisterr City dan

lain-lain.

o Peningkatan pelayanan padaa pintu-pintu masuk khususnya

bandara dan pelabuhan, sehingga menciptakan budaya yang

maju.

o Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan kepolisian

dan TNI untuk memberikan rasa aman dan tenteram bagi

seluruh pelaku bisnis baik domestik maupun asing yang ada di

Kota Medan.

Berbagai langkah yang telah, sedang dan akan dilanjutkan tersebut

diharapkan juga menghapus perbedaaan perlakuan antara invetor asing dan

lokal, sehingga investor asing dapat memiliki akses yang sama termasuk dari

lembaga perbankan domestik/lokal (menyamakan perlakuan terhadap

investor). Di samping itu diharapkan regulasi lebih berpihak kepada pasar

serta transparan dengan mengusahakan mengurangi jumlah larangan yang

terdapat pada negative investment list.

54

Tabel Penggolongan Jenis dan Tarif Paling Tinggi dari Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah Kota/Kab Tarif Paling Tinggi

Pajak hotel dan restauran 10 %

Pajak hiburan 35 %

Pajak reklame 25 %

Pajak penerangan jalan 10 %

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air

permukaan, (P2ABTAP)

20 %

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian

golongan C, (P3BG2C)

20 %

D. Dukungan Lembaga Keuangan

Sebagai salah satu kegiatan ekonomi, keberadaan lembaga keuangan,

khususnya perbankan di Kota Medan dirasakan sangat strategis khususnya

untuk mendukung ketersediaan modal, baik yang bersifat modal investasi,

modal kerja, maupun konsumsi. Rusaknya sistem perbankan sebagai akibat

krisis ekonomi ternyata tidak sampai menurunkan tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga perbankan. Salah satu indikasinya adalah terus

meningkatnya simpanan dana masyarakat pada perbankan, baik yang

berbentuk giro, tabungan, deposito, maupun dana pihak ketiga.

Saat ini paling tidak ada 40 bank yang beroperasi di Kota Medan, baik

jenis bank umum devisa, bukan devisa, termasuk bank perkreditan rakyat

(BPR). Walaupun fungsi intermidiasi perbankan sejak krisis ekonomi belum

pulih sepenuhnya, namun data hingga posisi bulan Maret 2001 menunjukkan

meningkatnya penggunaan fasilitas kredit perbankan secara nominal maupun

pertumbuhan kreditnya oleh para pengusaha (debitur). Total kredit yang

tersalur di Kota Medan per 31 Maret 2001 telah mencapai Rp 8,1 trilyun

(Sumatera Utara Rp 9,5 trilyun). Kredit yang paling banyak digunakan

adalah kredit modal kerja, diikuti kredit investasi dan konsumsi. Dengan

adanya investasi dan dorongan kredit perbankan tersebut kontribusi PDRB

Medan terhadap Propinsi Sumatera utara mencapai rata-rata 21%.

Sedangkann dilihat dari segi pertumbuhan ekonominya menunjukkan

tingkat elastisitas yang tinggi terhadap pertumbuhan propinsinya, artinya

jika pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara positif, maka pertumbuhan

ekonomi Kota Medan menunjukkan angka positif yang lebih besar dari

pertumbuhan ekonomi propinsinya. Ini menunjukkan Kota Medan masih

merupakan mesin pembangunan bagi daerah kota dan kabupaten lainnya di

Sumatera Utara. Namun demikian untuk memacu pertumbuhan ekonomi ke

55

tingkat minimal sama dengan masa sebelum krisis (6 s/d 7%), Kota Medan

masih membutuhkan dana investasi paling tidak mencapai 12 trilyun rupiah,

untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Disamping kesiapan perbankan di Kota Medan untuk berpatisipasi

dalam pembiayaan investasi, dan modal kerja, Lembaga keuangan (BI

Cabang Medan) juga concern terhadap informasi bisnis. Oleh karenanya BI

juga menyediakan Sistem Informasi Baseline (SIB) dan Sistem Informasi

Agrobisnis berorientasi ekspor (SIABE). Adanya SIB tersebut atelah

memberikan informasi bagi wirausahawan dalam berbagai bentuk identifikasi

peluang usaha yang ada, sedang adanya SIABE juga telah memberikan

informasi lengkap tentang produk-produk agro industri yang telah diekspor

ke berbagai negara tujuan, termasuk asal komoditi, teknologi pengolahan,

daftar eksportir, pasar ekspor dan standar mutu produk.

Bantuan teknis BI juga meliputi bantuan teknis pengembangan Usaha

Kecil dan Mikro (PUKM) dengan sasaran sektor perbankan dalam bentuk

penelitian dan pelatihan. Untuk pemberian informasi yang mencakup

perkembangan asset, dana, kredit, kliring, jumlah perbankan, inflasi, kurs

perdagangan internasional, investasi dan lain-lain, BI juga menerbitkan

secara rutin (bulanan, triwulan, semesteran) Buku Statistik Ekonomi dan

Keuangan Daerah, sehingga memberikan gambaran perkembangan ekonomi

regional. Dengan demikian lembaga keuangan yang ada, kenyataannya telah

memberikan peranan penting bagi mendorong iklim investasi di Kota

Medan.

III.3. Indikator Makro Pembangunan Kota

Indikator kinerja makro yang digunakan untuk mengukur capaian

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kota selama tahun 2005 di bagi

dalam dua bidang yaitu:

1) Indikator Kinerja Makro untuk bidang ekonomi.

2) Indikator Kinerja Makro untuk bidang kesejahteraan rakyat.

Salah satu indikator kinerja makro untuk bidang ekonomi yang sering

digunakan secara luas adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB

Kota Medan merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan

(nilai barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya) oleh berbagai

unit produksi di wilayah Kota Medan, dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit

produksi tersebut dikelompokkan ke dalam sembilan lapangan usaha yaitu:

i. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan;

ii. Pertambangan dan penggalian;

iii. Industri pengolahan;

iv. Listrik, gas dan air bersih;

56

v. Konstruksi;

vi. Perdagangan, hotel dan restoran;

vii. Transportasi dan komunikasi;

viii. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;

ix. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga kini (current price) maupun

berdasarkan harga konstan (constant price). PDRB Kota Medan yang dihitung

menurut harga kini (current price) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-

masing sektor dalam struktur perekonomian kota, berdasarkan harga yang berlaku

dalam tahun yang bersangkutan, yang di dalamnya tercakup unsur tingkat inflasi

makro. Oleh karena itu, tinggi rendahnya persentase pertumbuhan ekonomi yang

dihitung, akan dipengaruhi tinggi rendahnya tingkat inflasi dalam periode yang

bersangkutan. Dengan demikian, harus diakui PDRB-harga kini belum secara riil

menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kota Medan.

Untuk menjelaskan pertumbuhan PDRB secara riil, digunakan PDRB harga

konstan. PDRB harga konstan menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kota Medan

tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas

barang dan jasa yang diproduksi, karena menggunakan harga yang konstan, yakni

harga dasar tahun tertentu yang dipilih, (1993).

Indikator kinerja lain yang terkait dengan besaran Produk Domestik

Regional Bruto adalah PDRB per kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi,

struktur ekonomi, inflasi, ekspor dan impor serta investasi. PDRB per kapita

dihitung dengan cara membagi jumlah PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan

tahun. Angka PDRB per kapita memperlihatkan rata-rata pendapatan yang diterima

oleh masing-masing penduduk, yang dapat menggambarkan tingkat kemakmuran

penduduk Kota Medan. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan

persentase kenaikan atau penurunan PDRB-harga konstan suatu tahun,

dibandingkan harga tahun sebelumnya. Selaras dengan indikator kinerja PDRB,

kedua indikator kinerja makro ini juga menggambarkan keberhasilan atau kinerja

pembangunan kota, dalam mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran

masyarakat Kota Medan.

Berbeda dengan indikator kinerja makro bidang ekonomi, maka indikator

kinerja makro untuk bidang kesejahteraan rakyat mencakup indikator kinerja

pembangunan Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, ditinjau dari

aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan distribusi

pendapatan. Beberapa konsep indikator kinerja makro bidang kesejahteraan rakyat

disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Bidang

Nama Indikator Keterangan Indikator

Kependudukan Pertumbuhan

Penduduk

Menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk dibandingkan

dengan tahun lalu (sebelumnya). Perhitungannya biasanya

57

dilakukan berdasarkan angka rata-rata selama periode tertentu.

Tingkat Kelahiran Menunjukkan tingkat bayi lahir hidup pada setiap 1.000

kelahiran.

Tingkat

Partisipasi KB

Proporsi peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur yang

ada di suatu daerah.

Tingkat Kematian

Bayi

Menunjukkan banyak kematian bayi berumur di bawah satu

tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian

Ibu

Menunjukkan tingkat kematian ibu melahirkan pada setiap

100.000 kelahiran hidup.

Kesehatan

Angka Harapan

Hidup

Menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup yang dapat dicapai

penduduk.

Angka Partisipasi

Pendidikan

Tingkat partisipasi sekolah pada kelompok usia tertentu yang

masih bersekolah.

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

Menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah

dengan penduduk usia sekolah kali 100%.

Angka Partisipasi

Sekolah

Menunjukkan jumlah penduduk usia tertentu/usia sekolah yang

masih bersekolah.

Angka Partisipasi

Murni (APM)

Angka yang menunjukkan jumlah siswa usia sekolah di suatu

sekolah dengan 100 penduduk usia sekolah.

Pendidikan

Angka Melek

Huruf

Menunjukkan besarnya persentase penduduk usia 10 Tahun ke

atas yang dapat membaca dan menulis.

Rasio Gini Menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan secara global. Ketenagakerjaa

n Tingkat

Kemiskinan

Jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan.

Dan lain-lain

Ekonomi adalah aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi. Oleh karenanya,

ekonomi sangat terkait dengan kemampuan setiap orang atau siapapun memenuhi

kebutuhan hidup dan kesejahteraannya, baik kemampuan untuk berproduksi atau

mengkonsumsi berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan. Mengingat keterkaitan

yang begitu tinggi antara kemajuan, dan kemakmuran, bahkan kesejahteraan

dengan aspek ekonomi, maka aspek ekonomi secara umum dijadikan salah satu

ukuran penting untuk menilai tingkat kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat.

Pemanfaatan aspek ekonomi sebagai bagian dari ukuran kinerja dalam

pembangunan juga menjadi semakin penting sebab secara teknis operasional, konsep

ekonomi menyediakan berbagai alat ukur kuantitatif yang relevan, untuk

mengevaluasi proses pembangunan secara ekonomi. Oleh karena itu, untuk melihat

keluaran, hasil dan manfaat serta dampak pembangunan yang telah dilaksanakan,

sekaligus untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya, sangat lazim

digunakan indikator makro perekonomian. Berdasarkan hal tersebut, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Medan, khususnya di bidang ekonomi

selama tahun 2005 dan periode 2001 – 2005 secara makro akan mengungkapkan

hasil-hasil pembangunan kota yang telah dicapai melalui penyajian beberapa variabel

58

ekonomi seperti : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita,

pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, ekspor dan import serta lain-lain.

Sebagai ukuran makro yang sangat luas dimanfaatkan dalam analisis

ekonomi pembangunan, adanya evaluasi dengan menggunakan indikator ekonomi

ini sekaligus sangat membantu untuk mengamati apakah kebijakan-kebijakan

pembangunan kota dalam bidang ekonomi yang selama ini diterapkan telah sesuai

atau belum, efektif atau tidak, dengan rencana-rencana ekonomi yang telah

ditetapkan, sehingga menggambarkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran

masyarakat sebagaimana yang diharapkan.

Selama periode 2001 – 2005, perkembangan perekonomian Kota Medan

ditandai oleh peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku dari 17,14 trilyun rupiah

pada tahun 2001 menjadi 34,30 trilyun rupiah pada tahun 2005, atau mengalami

peningkatan rata-rata 20,02%/tahun. TABEL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MEDAN

ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2001 - 2005 (Milyar Rupiah)

Sumber BPS Kota Medan; Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara Sektor /Lapangan Usaha 2001 2002 2003*) 2004*) 2005**)

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. PERTANIAN 721,78 810,01 888,27 998,21 1.311,57

2. PENGGALIAN 3,41 4,09 6,35 7,63 10,17

3. INDUSTRI 3.635,10 3.957,94 4.265,97 4.858,05 6.165,84

4. LISTRIK,GAS DAN AIR 571,82 674,55 884,20 1.034,91 940,34

5. BANGUNAN 898,58 1.014,14 1.132,44 1.382,19 1.802,68

6. PERDAGANGAN 6.059,15 6.788,65 7.841,08 9.343,86 12.083,43

7. PENGANGKUTAN 2.433,41 2.916,26 3.419,28 3.968,00 5.773,00

8. KEUANGAN 1.560,23 1.830,30 2.163,20 2.508,01 3.266,09

9. JASA-JASA 1.262,19 1.664,60 1.941,24 2.278,54 2.950,33

10.PDRB 17.145,66 19.660,54 22.542,02 26.379,40 34.303,45

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa penataan kembali

perekonomian kota agar menjadi lebih baik setelah semenjak pertengahan tahun

1997 sempat mengalami penurunan yang tajam akibat terjadinya resesi ekonomi

secara nasional, dapat dikatakan cukup berhasil. Hal tersebut ditandai oleh

pertumbuhan positif di berbagai sektor/subsektor lapangan usaha ekonomi yang

berjalan.

Lapangan usaha yang memberikan konstribusi cukup besar terhadap

pembentukan PDRB Kota Medan selama periode 2001 – 2005 adalah sektor

perdagangan, sektor industri, sektor angkutan, sektor keuangan, dan sektor jasa-

jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Medan digerakkan sektor-

sektor tersier dan sekunder secara dominan. TABEL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MEDAN

ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2001 - 2005 (Milyar Rupiah)

Sektor /Lapangan Usaha 2 001 2002 2003*) 2004*) 2005**)

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. PERTANIAN 335,09 358,16 374,25 381,66 379,85

2. PENGGALIAN 0,64 0,70 0,71 0,78 0,78

3. INDUSTRI 829,04 833,17 867,18 913,21 944,26

4. LISTRIK,GAS DAN AIR 273,75 292,00 315,31 335,85 329,40

59

5. BANGUNAN 260,54 271,10 286,42 323,53 375,96

6. PERDAGANGAN 1.590,05 1.651,99 1.711,60 1.808,35 1.952,90

7. PENGANGKUTAN 1.062,19 1.126,50 1.208,06 1.276,05 1.373,52

8. KEUANGAN 763,27 818,57 862,10 895,56 937,40

9. JASA-JASA 434,87 447,04 466,78 490,05 503,62

PDRB 5.549,45 5.799,22 6.092,41 6.425,04 6.797,69

Sumber BPS Kota Medan; Keterangan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Sejalan dengan perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku, maka PDRB

atas dasar harga konstan 1993, selama periode 2001 – 2005 juga mengidentifikasi

peningkatan cukup berarti, yang menggambarkan tumbuhnya sektor dan sub sektor

produksi serta perdagangan barang dan jasa secara riil. Peningkatan tersebut rata-

rata sebesar 5,21%/tahun atau dari Rp 5,5 trilyun tahun 2001, menjadi Rp 6,8

trilyun tahun 2005.

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, juga diketahui bahwa peningkatan

PDRB secara riil terjadi hampir di seluruh lapangan usaha sektoral. Sesuai dengan

karakteristik perekonomian Kota Medan, nilai riil PDRB Kota Medan menurut

harga konstan 1993 ini, pembentukannya disumbangkan oleh sektor tersier rata-rata

sebesar 68,02%, sektor sekunder 27,98%, dan sektor primer 4,00%.

III.4. Program Pemerintah Kota Medan

Untuk mendorong kinerja industri dan perdagangan yang lebih baik, Kota

Medan membutuhkan akses untuk memasuki pasar regional/internasional yang

lebih luas. Oleh karena itu, berbagai kerjasama regional/internasional terus

dikembangkan, khususnya dengan berbagai kota di Asia. Adanya kerjasama ini

diharapkan mampu memperkuat hubungan ekonomi dan bisnis serta meningkatkan

perdagangan dan investasi antar kota, disamping diharapkan dapat mendorong

kerjasama di berbagai bidang lainnya seperti sosial dan kebudayaan.

A. Asosiasi Kota Bersaudara

Adanya antusiasme dan kepentingan yang sama di antara beberapa

kota di asia, telah mendorong terbentuknya Asosiasi Kota Bersaudara

antara Kota Medan dengan Kota Penang Malaysia (1984), dengan Kota

Ichikawa Jepang (1989) dan Kota Kwangju Korea Selatan (1997). Forum

ini telah menjadi ajang saling tukar menukar informasi dan konsultasi untuk

membicarakan berbagai masalah ekonomi dan perkotaan di antara masing-

masing kota.

Berbagai kerangka kerjasama antar kota bersaudara, kenyataannya

terus berkembang dalam bidang-bidang yang semakin luas, baik sosial

maupun pendidikan. Di bidang sosial, Kota Ichikawa misalnya,

60

memanfaatkan forum ini untuk membantu pengadaan alat bantu dengar

untuk melengkapi fasilitas kesehatan warga Kota Medan. Di bidang

pengembangan SDM, Kota Ichikawa juga memberikan bantuan pelatihan

bagi aparatur Pemko Medan dalam bentuk magang, termasuk mengadakan

program pertukaran pelajar diantara kedua kota.

Hal yang sama juga berlangsung antara Kota Medan dengan Kota

Bersaudara lainnya, baik Kwangju maupun Kota Penang. Di bidang ekonomi

perdagangan, forum ini telah mengorganisir terselenggaranya Sister City

Trade Fair yang bertaraf internasional, sehingga mampu mendorong

pertemuan-pertemuan bisnis diantara pengusaha masing-masing kota.

(dibangunnya Tugu Sister City, sebagai simbol Kota Kembar Medan, Medan-

Ichikawa, Medan-Gwangju, Medan-Penang)Hal ini kenyataannya mampu

mendorong peningkatan perdagangan dan investasi di masing-masing kota

di samping memberikan kepastian dan perluasan atas pasar produk yang

dihasilkan. Efektivitas forum ini juga telah memunculkan minat kota-kota

lainnya di Asia seperti Chenay (Madras) India, Chendy China untuk

menjajaki kemungkinan kerjasama hubungan kota bersaudara dengan kota

Medan.

B. Kesiapan Kota Medan Mengikuti Perdagangan Bebas

Walaupun kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan belum

begitu menggembirakan, namun kinerja ekonomi Kota Medan selama 2

tahun terakhir relatif lebihbaik. Pertumbuhan ekonomi 3,40% Tahun 1999,

dan 4,89% Tahun 2000, menunjukkan Kota Medan akan lebih siap untuk

masuk dalam era AFTA (Asean Free Trade Area). Bahwa ekonomi Kota

Medan tergolong semi industrialized local, juga akan memberikan optimisme,

Kota Medan mampu bersaing di pasar bebas.

Kebijakan perdagangan yang sering dianggap masih restriktif

diusahakan terus dibenahi dengan mengedepankan efisiensi dibandingkan

proteksi, fasilitas, ataupun perlindungan pemerintah, sehingga lebih

menyerahkan kepada mekanisme pasar. Deregulasi dan debirokratisasi terus

dipercepat dengan orientasi kebijakan yang semakin transparan. Bagi Kota

Medan nuansa perdagangan bebas lebih diletakkan sebagai harapan untuk

mendapatkan pasar yang lebih luas maupun investasi asing yang lebih

banyak.

Optimisme ini juga didukung oleh usaha kecil dan menengah (UKM)

yang sudah terbiasa dengan persaingan bebas dan berkembang dengan

kekuatan sendiri. Bahkan usaha industri kecil menengah ini tidak saja dapat

menguasai pasra lokal, melainkan juga telah mampu bersaing di pasra dunia.

Hal ini telah ditunjukkan oleh industri kerajinan sandal, sepatu, yang

61

menggambarkan UKM cukup potensial dan mempunyai masa depan yang

lebih prospektif.

Kesiapan Kota Medan memasuki perdagangan bebas juga

ditunjukkan oleh ekspor yang terus cenderung meningkat dari waktu ke

waktu. Selama kurun waktu 1995-2000, volume ekspor komoditi nonmigas

meningkat rata-rata 6,61% per tahun. Adanya persaingan yang semakin

berat pada masa yang akan datang, telah memaksa pelaku ekonomi yang ada

terus mencari bentuk-bentuk pola produksi yang semakin efisien, alokasi

sumber daya dilakukan dengan jauh lebih baik untuk menghasilkan barang

dan jasa yang berdaya saing.

III.5. Analisa Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Restrukturisasi

Pemerintah Daerah Kota Medan

Keputusan politik pemerintah pusat menetapkan kebijakan desentralisasi

melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan direvisi

kembali menjadi Undang – Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,

berimplikasi bukan saja bagi kota Medan serta daerah-daerah yang lain, akan tetapi

juga bagi pemerintahan pusat sendiri.

Besaran perubahan yang dikehendaki dapat disimak dari pergesaran

sejumlah model dan paradigma pemerintah daerah yang terjadi, model efisiensi

struktural yang menekankankan efisiensi dan keseragaman ditinggalkan dan mulai

menekankan nilai demokrasi dan kemajemukan dalam penyelenggaraan otonomi

daerah.

Seiring dari pergeseran model tersebut, terjadi pula pergeseran dari

pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi. Kemudian dilakukan

pula pemangkasan dan pelangsingan struktur organisasi dalam rangka menggeser

model organisasi hirarkis ke model organisasi yang horizontal. Hubungan antara

kabupaten atau kota dan propinsi tidak lagi ‘ dependent ‘( bergantung ) dan

‘subordinate ‘( ada atasan dan bawahan ) tetapi ‘ independent’ ( tidak bergantung )

dan’ coordinate’( ada koordinasi atau sederajat ). Penyerahaan pemerintah kepada

daerah otonom yang semula dianut ‘ ultra – vires doctrine’( bersifat teoritis dan

sangat tidak praktis ) dengan memerinci kompetensi daerah otonom diganti

dengan’general competence’( kewenangan yang bersifat umum ) yang merinci

kompetensi pemerintah dan propinsi, pengawasan pemerintah terhadap daerah

otonom yang cenderung kohersif bergeser ke persuasif dengan tujuan supaya

prakarsa daerah otonom lebih tersalurkan.

62

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, telah membawa implikasi baik

secara filosofis maupun administratif tidak hanya dari sentralistis menjadi

desentarlisasi akan tetapi berkembangnya peran masyarakat cenderung demokratif

partisipatif. Secara umum perubahan dengan perencanaan strategis pada kota Medan

oleh pemerintah kota dalam pembangunan kota tersebut membawa implikasi bahwa:

Persoalan diselesaikan ditingkat lokal.

Semua daerah harus berkembang dengan prakarsa daerah masing-

masing.

Merubah pandangan kesatuan, yang semula harus sama menjadi

pengakuan adanya keanekaragaman sebagai potensi bangsa.

Adanya pergeseran dominasi eksekutif menjadi keseimbangan dengan

legislatif.

63

Perlunya partisipasi masyarakat yang dinamis dalam pengelolaan

pemerintah dengan pembangunan kota.

Secara administratif, otonomi daerah juga dimaknai adanya pergeseran

kewenangan dari yang semula didominasi pusat kepada daerah, dan dari daerah ke

masyarakat.

Sebelum Otonomi Sesudah Otonomi

Pembangunan Daerah Daerah Membangun

Sentralisasi Desentralisasi Dari Atas ke Bawah Simultan Keseragaman Keberagaman Petunjuk Prakarsa Instruksi Pilihan Ketergantungan Kemandirian Hierarkhi Keterkaitan Kesenjangan Keserasian

IV.2. Saran

Pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan pelaksanaan tugas umum

Pemerintahan dan tugas Pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien serta dapat

menjadi sarana perekat integrasi bangsa. UU No. 22 1999 jauh lebih desentralistik

dibandingkan dengan UU No. 5 1974 namun karena pelaksanaan nya berbarengan

dengan pelaksanaan Reformasi yang mengakibatkan efuria-efuria di kalangan

masyarakat maka pelaksanaan otonomi daerah dapat juga diwarnai efuria baik dari

Kepala daerah maupun dari para anggota DPRD.

Untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintahan daerah benar-benar mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Medan, maka segenap lapisan

masyarakat baik mahasiswa, LSM, Pers maupun para pengamat harus secara terus

menerus memantau kinerja Pemda dengan mitranya DPRD agar tidak

disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri, transparansi, demokratisasi dan

akuntabilitas harus menjadi kunci penyelenggaraan pemerintahan yang baik Good

Government dan Clean Government.

Bila semua daerah otonom dapat menyelenggarakan pemerintahan secara

bersih dan demokratis, maka pemerintah kita secara nasional pada suatu saat nanti

entah kapan mungkin juga akan dapat menjadi birokrasi yang bersih dan

professional sehingga mampu menjadi negara besar yang diakui dunia.

64

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

http:\\www.pemprovsu.go.id

http:\\www.pemkomedan.go.id

UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 1974

Gibson, Ivancevich, and Donnelly..Organisasi; Perilaku, Struktur, dan Proses, Edisi

VIII.Binarupa Aksara. Jakarta. 2002

Amy Y.S. Rahayu, 1977, Fenomena Sektor Publik dan Era Service Quality, dalam

Bisnis dan Birokrasi No. 1/Vol. III/April/1997.

Pantius D Soeling 1997, Pem berdayaan SDM untuk peningkatan pelayanan, dalam

Bisnis Birokrasi No. 2/Vol III/Agustus/1997.

Azhar Kasim 1993, Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi, Lembaga Penerbit

FEUI bekerjasama dengan Pusat antar universitas Ilmu-ilmu Sosial UI.

Harian Umum Republika edisi 22 November 2000, 10 Januari 2001, 9 Maret 2001

dan 20 Maret 2001.

Martani Huseini, 1994 Penyusunan Strategi Pelayanan Prima dalam suatu

perspektif Reengineering, dalam Bisnis dan Birokrasi. No. 3/Vol

IV/September 1994.

65

Penghargaan Abdi Satyabakti dalam manajemen pembangunan, Info Pan 1995 No.

13/IV / Oktober/1995 Oleh: Drs. Soenarto, MSi. Buletin Pengawasan No.

30 & 31 Th. 2001

Documents

Reformasi Birokrasi Sebagai Bentuk Pengembangan Organisasi Pada Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Dalam Upaya Otonomi Daerah