Rancangan

APBD TA.2020

Dasar Hukum

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020

Nota Kesepakatan Nomor : 910/Perj.638-BPKAD/2019 dan

Nomor : 178/417-DPRD/2019 tanggal 23 Juli 2019

tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020

Nota Kesepakatan Nomor : 910/Perj.639-BPKAD/2019 dan

Nomor : 178/418-DPRD/2019 tanggal 23 Juli 2019

Evaluasi Pendapatan

0

500.000.000.000

1.000.000.000.000

1.500.000.000.000

2.000.000.000.000

2.500.000.000.000

3.000.000.000.000

2015 2016 2017 2018 2019*)

2015 2016 2017 2018 2019*)

Target Pendapatan Daerah 2.211.644.380.758 2.481.918.017.339 2.444.880.177.995 2.511.747.359.526 2.704.379.550.286

Realisasi Pendapatan Daerah 2.237.546.349.625 2.496.433.196.983 2.421.101.201.524 2.504.175.407.672 1.203.063.805.396

*) Realisasi hingga Semester I 2019

44,49%

Evaluasi Belanja

-

500.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00

1.500.000.000.000,00

2.000.000.000.000,00

2.500.000.000.000,00

3.000.000.000.000,00

2015 2016 2017 2018 2019*)

Rencana Belanja 2.291.568.497.897,15 2.690.701.476.624,53 2.660.315.953.394,22 2.707.075.580.543,81 2.733.516.726.368,90

Realisasi Belanja 2.087.803.080.871,00 2.434.575.832.323,87 2.481.358.755.905,69 2.446.805.614.644,83 969.764.047.048,26

*) Realisasi hingga Semester I 2019

35,48%

Portfolio

Presentation

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE

REKENINGURAIAN

PERDA

APBD 2019

RAPERDA

APBD 2020

BERTAMBAH /

BERKURANG

4. PENDAPATAN 2.649.379.550.285,90 2.255.651.212.420,00 (393.728.337.865,90)

4.1. Pendapatan Asli Daerah 313.606.834.101,00 347.858.198.870,00 34.251.364.769,00

4.1.1. Pajak Daerah 76.900.425.000,00 86.283.454.750,00 9.383.029.750,00

4.1.2. Retribusi Daerah 19.296.397.101,00 20.647.145.120,00 1.350.748.019,00

4.1.3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan3.457.800.000,00 4.816.327.000,00 1.358.527.000,00

4.1.4. Lain-lain PAD yang Sah 213.952.212.000,00 236.111.272.000,00 22.159.060.000,00

4.2. Dana Perimbangan 1.740.795.552.000,00 1.243.693.326.050,00 (497.102.225.950,00)

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 67.081.301.000,00 71.761.229.050,00 4.679.928.050,00

4.2.2. Dana Alokasi Umum 1.127.187.626.000,00 1.171.932.097.000,00 44.744.471.000,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus 546.526.625.000,00 - (546.526.625.000,00)

4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 594.977.164.184,90 664.099.687.500,00 69.122.523.315,10

4.3.1. Pendapatan Hibah 191.878.820.000,00 248.379.810.000,00 56.500.990.000,00

4.3.3. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 107.406.640.184,90 126.096.981.000,00 18.690.340.815,10

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 295.691.704.000,00 289.622.896.500,00 6.068.807.500,00

4.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi - - -

KODE

REKENINGURAIAN

PERDA

APBD 2019

RAPERDA

APBD 2020

BERTAMBAH /

BERKURANG

5. BELANJA 2.678.516.726.368,90 2,234,251,212,420.00 (444.265.513.948,90)

5.1. Belanja Tidak Langsung 1.535.887.265.435,90 1,285,079,295,320.00 (250.807.970.115,90)

5.1.1. Belanja Pegawai 1.057.448.352.541,80 806,560,811,690.00 (250.887.540.851,80)

5.1.4. Belanja Hibah 50.118.787.000,00 27,493,103,000.00 (22.625.684.000,00)

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 6.221.790.000,00 20,119,800,000.00 13.898.010.000,00

5.1.6.Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan

Desa9.619.682.210,10 10,693,060,100.00 1.073.377.889,90

5.1.7.Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintahan Desa dan Partai Politik407.462.803.684,00 415,192,229,600.00 7.729.425.916,00

5.1.8. Belanja Tidak Terduga 5.015.850.000,00 5,020,290,930.00 4.440.930,00

5.2. Belanja Langsung 1.142.629.460.933,00 949,171,917,100.00 (193.457.543.833,00)

5.2.1. Belanja Pegawai 32.521.662.262,00 35.728.661.600,00 3.206.999.338,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 751.442.676.786,00 718.229.136.822,00 (33.213.539.964,00)

5.2.3. Belanja Modal 358.665.121.885,00 195.214.118.678,00 (163.451.003.207,00)

JUMLAH BELANJA 2.678.516.726.368,90 2,234,251,212,420.00 (444.265.513.948,90)

SURPLUS/(DEFISIT) (29.137.176.083,00) 21,400,000,000.00 50.537.176.083,00

KODE

REKENINGURAIAN

PERDA

APBD 2019

RAPERDA

APBD 2020

BERTAMBAH /

BERKURANG

6. PEMBIAYAAN

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 47.137.176.083,00 - (47.137.176.083,00)

6.1.1 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 47.137.176.083,00 - (47.137.176.083,00)

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 47.137.176.083,00 - (47.137.176.083,00)

6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 18.000.000.000,00 21,400,000,000.00 3.400.000.000,00

6.2.x Pembentukan Dana Cadangan - - -

6.2.1Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah

Daerah18.000.000.000,00 21,400,000,000.00 3.400.000.000,00

6.2.2.JUMLAH PENGELUARAN

PEMBIAYAAN18.000.000.000,00 21,400,000,000.00 3.400.000.000,00

PEMBIAYAAN NETO 29.137.176.083,00 (21,400,000,000.00) (50.537.176.083,00)

6.3Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan (SiLPA)- - -

Simple Portfolio

Presentation

Designed

BELANJA TIDAK LANGSUNG

• 57,52 %

BELANJA LANGSUNG

• 42,48 %

BELANJA PEGAWAI

• 36,10 %

BELANJA PUBLIK

• 63,90 %

TantanganTahun 2020

Perubahan Regulasi

Rincian Alokasi

Transfer Keuangan

ke Daerah dan

Dana Desa Tahun

2020

Surat Menkeu No :

S-702/MK.07/2019Perubahan

kabijakan besaran

iuran dan proporsi

BPJS Kesehatan

Perpres 75 / 2019

Alokasi gaji dan

tunjangan bagi

318 CPNS 2019

Rekruitmen

CPNS 2019

Defisit 156 Miliar Rupiah Lebih

1. DAU turun 27 Miliar lebih

2. DBH turun 21 Miliar lebih

3. Kekurangan Iuran PBI BPJS (91.800 jiwa)

25 Miliar lebih

4. Kekurangan Iuran PPU BPJS

(9.675 pegawai) 29 Miliar lebih

5. Gaji-tunjangan 318 CPNS (2019) 9 Miliar

lebih

6. Gaji-tunjangan 373 CPNS (2018) menjadi

PNS 27 Miliar lebih

7. Gaji-tunjangan 100 P3K (2019) 4 Miliar

lebih

8. Pemenuhan Dana Keluarahan 5 Miliar

lebih

9. Pemenuhan Tunjangan Reses DPRD

3 Miliar lebih

10.Pengadaan Obat 5 Miliar

11.Rekruitmen Satpol PP (2019) 1 Miliar

Implikasi

Penganggaran

Upaya TAPD

Penyesuaian terhadap Raperda APBD Provinsi TA.2020

semula 126 Miliar lebih menjadi 135 Miliar lebih

Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi

Penyesuaian terhadap kegiatan rutin, khususnya menghilangkan

belanja kendaraan dinas/operasional dan peralatan-perlengkapan

kantor ( 8 miliar lebih )

Efisiensi kegiatan rutin Perangkat Daerah

( 11 Miliar lebih )

Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas & Cetak-Penggandaan

Iuran PBI APBD semula untuk 91.800 jiwa x 12 bln x Rp. 23.000,-

Menjadi 81.145 jiwa x 10 bulan x Rp. 42.000,- ( 12 Miliar lebih)

Penyesuaian iuran PBI APBD dengan Perpres 75/2019

Dalam rangka pencapaian IKU dan SAKIP, dilakukan efisiensi

terhadap kegiatan yang kurang mendukung ( 52 Miliar lebih )

Penyesuaian kegiatan Perangkat Daerah93 Miliar lebih

DEFISIT 63 MILIAR LEBIH

Terima Kasih