RAN CAN GAN JADWAL RAPAT-RAPAT KOMISI III DPR RI

DALAM RANG KA PEMBICARAAN TING KAT I Rl:J;tfENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA, RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO, RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG, DAN RUU TENT ANG PEMBENTUKAN

2.

3.

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Kamis, 1-09-2005 s/d

Selasa, 06-09-2005 Kamis, 08-09-2005

09.00-12.00

19.30-23.30

Jum'at.09-09-2005

Senin. 12-09-2005 09.00-12.00

14.00-16.00

''f;.\J(i'> "i'~S:~R::A ::-~ ... ::~ ·; -··.·.: <·;.' ..

;)'::/J;/_.·,·:.> .. :.;':/;; .,·':'~

Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Agama a. 4 RUU Pembentukan PT Agama - Membahas mekanisme dan

penetapan jadwal pembahasan - Tanggapan Pemerintah terhadap 4

RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama

- Jawaban Komisi - Pembentukan Panja b. RUU tentang Bantuan Timbal Balik

dalam Masa/ah Pidana Membahas mekanisme dan

penetapan jadwal pembahasan - Pemandangan Umum Fraksi-fraksi

terhadap RUU tentang Bantuan Timba/ Balik dalam Masa/ah Pidana

- Jawaban Pemerintah

Pemerintah men usun DIM

Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM - Pembahasan RUU tentang' Bantuan

Timbal Batik da/am Masalah Pidana - Pembentukan Panja

Rapat Panja RUU

RUU Pembentukan iA ama

- Pembahasan RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Agama 4 RUU Pembentukan PT Agama - Laporan Panja - Pembahasan 4 RUU hasil Panja - Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi dan

Pengambilan Keputusan atas 4 RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama (Bangka Belitung, Gorontalo, Banten, Maluku Utara)

- Sambutan Pemerintah

'/kETERANGAN

HARi KOMIS!

HARi KOMIS!

Konsinyering

Konsinyering

HARi KOMIS!

KOMISl/BALEG/PANSUS

Jadwal/Acara bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan waktu yang tersedia.

KOMISI Ill DPR RI

--.,alllii'lilillllilMllllllillliilllllililli----------------------------....... l'Jilt'.>.';''· -

" ·i

RANCANGAN MEKANISME PEMBAHASAN

RUU TENT ANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG, RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN, RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA

GORONTALO, DAN RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

UMUM

1. Mekanisme pembahasan ini berfungsi sebagai pedoman umum dalam pembahasan materi muatan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.

2. Pembahasan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dilaksanakan secara langsung terhadap materi muatan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang yang secara umum dan prinsip, serta masalah­masalah yang telah diinventarisir dalam Daftar lnventarisasi Masalah (DIM) oleh Pemerintah.

3. Selama pembahasan dalam Rapat Kerja dan PANJA dapat ditempuh upaya musyawarah melalui forum Lobby.

,JL RAPAT KERJA KOMISI Ill.

1. Rapat Kerja membahas seluruh materi muatan RUU secara umum. 2. Setiap usul perubahan substansial dibahas paling banyak dalam 2 kali putaran

dengan catatan :

a. Substansi disetujui dan rumusan juga disetujui langsung disahkan b. Substansi disetujui, rumusan belum disetujui, perumusannya diserahkan

kepada Tim Perumus (TIMUS) c. Substansi yang belum disetujui, diupayakan penyelesaian melalui forum

Lobby dan apabila belum selesai dapat ditempuh : 1. Pending/Tunda, untuk dibahas kembali dalam Rapat Kerja 2. Dibahas/diserahkan kepada Rapat Panitia Kerja (PANJA)

3. Materi muatan yang diusulkan bersifat perubahan redaksional langsung disetujui dan diputuskan untuk diserahkan kepada TIMUS.

·· .. PANITIA KERJA (PANJA)

PANJA dibentuk oleh Rapat Kerja dan bertanggung jawab kepada Rapat Kerja Tugas PANJA adalah melakukan pembahasan secara mendalam terhadap materi muatan RUU yang belum disetujui oleh Rapat Kerja. Tata Cara pembahasan usul perubahan disesuaikan dengan tata cara pembahasan dalam Rapat Kerja. Rapat-rapat PANJA dipimpin oleh Pimpinan Komisi.

UU\4 RUU PTA\Mekanisme.doc 1

TIM PERUMUS (TIMUS).

1. TIMUS dibentuk oleh PANJA dan bertanggung jawab kepada PANJA. 2. Tugas TIMUS merumuskan materi muatan yang dilimpahkan oleh Rapat Kerja

dan atau PANJA. 3. Tata cara pembahasan usul perubahan disesuaikan dengan tata cara

pembahasan di Rapat Kerja/PANJA.

PIMPINAN RAPAT

Pimpinan Rapat pada dasarnya bersifat kolektif, dan disepakati sebagai berikut : 1.. Rapat Kerja dengan Pemerintah dipimpin oleh Ketua Komisi/Wakil Ketua Komisi. 2. Rapat PANJA/TIMUS dipimpin,,oleh Wakil Ketua Komisi yang ditugaskan menjadi . Ketua PANJA/TIMUS.

Rapat-rapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diatur oleh Peraturan tata Tertib DPR-RI, sebagai berikut:

Rapat Kerja/PANJA/TIMUS 1) Senin, Rabu dan Kamis:

2) Jum'at

Catatan:

09.00 - 12.00 WIS 12.00 - 13.00 WIS (lstirahat) 13.00 - 16.00 WIS 19.30 - 23.30 WIB (Bila diperlukan)

09.00 - 11.00 WIS 11.00 - 13.30 WIS (lstirahat) 13.30 - 16.00 WIS 19.30 - 23.30 WIB (bila diperlukan)

a; Waktu Rapat-rapat pembahasan RUU disesuaikan dengan waktu Rapat Komisi/Paripurna/Fraksi-fraksi dan sesuai dengan kesepakatan rapat pada waktu itu.

b. Apabila waktu rapat dilaksanakan pada bukan hari kerja, waktu rapat disesuaikan dengan hasil kesepakatan.

·n. LAIN-LAIN 1. Anggota yang tidak hadir, dianggap menyetujui keputusan yang diambil di

dalam Rapat Kerja/PANJA dan TIMUS. 2. Rapat Kerja, PANJA dan TIMUS dibantu oleh ahli bahasa Indonesia dan ahli

perancang perundang-undangan (diatur dan disiapkan oleh Pemerintah). 3. Jumlah yang mewakili Pemerintah yang hadir dalam Rapat PANJA dan TIMUS

diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pada akhir setiap rapat-rapat tidak dinyatakan ditutup, tetapi dinyatakan diskors

. dan dilanjutkan pada hari yang disepakati.

Jakarta, Agustus 2005

KOMISI Ill DPR RI

2

JADWAL RAPAT-RAPAT KOMISI III DPR RI : . DALAMRANGKAPEMBICARAANTINGKATI 'Uu TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU lJTARA, RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA :i:,GORONTALO, RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI .. 'AGAMA BANGKA BELITUNG, DAN RUU TENT ANG PEMBENTUKAN

. . . . PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

·• R.abu. 31-08-2005 09.00-12.00

Kamis, 1-09-2005 std

. sel~sa,06-09-2005 Kamis. 08-09-2005 ;, . 09.00-12.00

Senin. 12-09-2005 . 09.00-12.00

•. ' 14.00-16.00

,,•',.

Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Agama a. 4 RUU Pembentukan PT Agama - Membahas mekanisme dan

penetapan jadwal pembahasan - · Tanggapan Pemerintah terhadap 4

RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama

- Jawaban Komisi - Pembentukan Panja b. RUU tentang Bantuan Timbal Balik

dalam Masa/ah Pidana Membahas mekanisme dan

penetapan jadwaf pembahasan - Pemandangan Umum Fraksi-fraksi

terhadap RUU tentang Bantuan Timbal Batik dal am Masai ah Pidana

- Jawaban Pemerintah

Pemerintah men usun DIM

Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM

Pembahasan RUU tentang Bantuan Timbal Batik dalam Masa/ah Pidana

- Pembentukan Panja

RUU Pembentukan iA ama

Rapat Panja RUU ~.

- Pembahasan RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Agama 4 RUU Pembentukan PT Agama

Laporan Panja Pembahasan 4 RUU hasil Panja

- Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas 4 RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama (Bangka Belitung, Gorontalo, Banten, Maluku Utara)

- Sambutan Pemerintah

HARi KOMIS!

HARi KOMIS!

Konsinyering

Konsinyering

HARi KOMIS!

KOMISl/BALEG/PANSUS

'n: . Jadwal/Acara bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan waktu yang tersedia.

KOMISI Ill DPR RI

. . . MEKANISME PEMBAHASAN ,.:/!RtJUTENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA '/BeLITUNG, RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA ,/· .· BANTEN, RUU TENT ANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA .. GORONTALO, DAN RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI

AGAMA MALUKU UTARA

Mekanisme pembahasan ini berfungsi sebagai pedoman umum dalam pembahasan materi muatan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. . Pembahasan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dilaksanakan secara langsung terhadap materi muatan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang yang secara umum dan prinsip, serta masalah­masalah yang telah diinventarisir dalam Daftar lnventarisasi Masalah (DIM) oleh

· Pemerintah. Selama pembahasan dalam Rapat Kerja dan PAN~A dapat ditempuh upaya musyawarah melalui forum Lobby.

Rapat Kerja membahas seluruh materi muatan RUU secara umum. Setiap usul perubahan substansial dibahas paling banyak dalam 2 kali putaran

· .·· dengan catatan :

a. Substansi disetujui dan rumusan juga disetujui langsung disahkan b. Substansi disetujui, rumusan belum disetujui, perumusannya diserahkan

kepada Tim Perumus (TIMUS) c. Substansi yang belum disetujui, diupayakan penyelesaian melalui forum

Lobby dan apabila belum selesai dapat ditempuh : 1. Pendingrrunda, untuk dibahas kembali dalam Rapat Kerja 2. Dibahas/diserahkan kepada Rapat Panitia Kerja (PANJA)

"' ..•. Materi muatan yang diusulkan bersifat perubahan redaksional langsung disetujui

·· dan diputuskan untuk diserahkan kepada TIMUS.

PANITIA KERJA (PANJA)

· 1. PANJA dibentuk oleh Rapat Kerja dan bertanggung jawab kepada Rapat Kerja ·.· 2. Tugas PANJA adalah melakukan pembahasan secara mendalam terhadap

.· rtlateri muatan RUU yang belum disetujui oleh Rapat Kerja. Tata Cara pembahasan usul perubahan disesuaikan dengan tata cara

.· · .. pembahasan dalam Rapat Kerja. Rapat-rapat PANJA dipimpin oleh Pimpinan Komisi.

RUU PTA\Mekanisme.doc 1

.. ·.'X~ (;~·,:·:.".. ... • •

IM'PERUMUS (TIMUS). ,,. ,' ·,··

.~~~<~: ·~, \~ ./ :.· ~;.'J{;JIMUS dibentuk oleh PANJA dan ~ertanggung jawa.~ kepada PANJA. .

;, _;;.jugas TIMUS merumuskan maten muatan yang d1hmpahkan oleh Rapat KerJa h4Acian atau PANJA. · i 'Tata cara pembahasan usul perubahan qisesuaikan dengan tata cara :"pe~bahasan di Rapat Kerja/PANJA.

. 'PIMPINAN RAPAT

·Pimplnan Rapat pada dasarnya bersifat kolektif, dan disepakati sebagai berikut: '1. Rapat Kerja dengan Pemerintah dipimpin oleh Ketua Komisi/Wakil Ketua Komisi. i2; :,Rapat PANJA/TIMUS dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi yang ditugaskan menjadi / ... Ketua PANJA/TIMUS.

dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diatur oleh Peraturan tata DPR-RI, sebagai berikut:

··Rapat KerjaiPANJA/TI MUS . 1). Senin, Rabu dan Kamis :

2) Jum'at

Catatan:

09.00 - 12.00 WIB 12.00 - 13.00 WIS (lstirahat) 13.00 - 16.00WIB 19.30 - 23.30 WIS (Bila diperlukan)

09.00 - 11.00 WIS 11.00 - 13.30 WIS (lstirahat) 13.30 -16.00 WIS 19.30 - 23.30 WIB (bila diperlukan)

a. Waktu Rapat-rapat pembahasan RUU disesuaikan dengan waktu Rapat · Komisi/Paripurna/Fraksi-fraksi dan sesuai dengan kesepakatan rapat pada waktu

itu. b. Apabila waktu rapat dilaksanakan pada bukan hari kerja, waktu rapat .'. disesuaikan dengan hasil kesepakatan.

LAIN-LAIN 1 .. Anggota yang tidak hadir, dianggap nzienyetujui keputusan yang diambil di

dalam Rapat Kerja/PANJA dan TIMUS. Rapat Kerja, PANJA dan TIMUS dibantu oleh ahli bahasa Indonesia dan ahli perancang perundang-undangan (diatur dan disiapkan oleh Pemerintah). Jumlah yang mewakili Pemerintah yang hadir dalam Rapat PANJA dan TIMUS

. diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan .

. Pada akhir setiap rapat-rapat tidak dinyatakan ditutup, tetapi dinyatakan diskors :dan dilanjutkan pada hari yang disepakati.

Jakarta, 31 Agustus 2005

KOMISI Ill DPR RI

2

JADWAL RAPAT-RAPAT KOMISI III DPR RI DALAM RANG KA PEMBICARAAN TING KAT I

UlJ TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Kamis. 01-09-2005 s/d

Selasa ,06-09-2005 17.00 WIB

Selasa,06-09-2005 09.00

Rapat Kerja dengan Meqteri Hukum dan HAM dan Menteri Agama a. 4 RUU Pembentukan PT Agama - Membahas mekanisme dan

penetapan jadwa/ pembahasan - T anggapan Pemerintah terhadap 4

RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama

- Jawaban Komisi - Pembentukan Panja b. RUU tentang Bantuan Timbal Balik

dalam Masalah Pidana Membahas mekanisme dan

penetapan jadwal pembahasan - Pemandangan Umum Fraksi-fraksi

terhadap RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

- Jawaban Pemerintah

F~aksi-fraksi menyusun DIM .

Fraksi-fraksi menyerahkan DIM Sekretariat Komisi Ill

Rapat Paripurna

ke

14.00 RDPU dengan Prof.Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM; Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH, LLM; Prof. Dr. lndrianto Senoadji, SH, MH; dan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH

Ra bu ,07-09-2005 09.00

Kamis 08-09-2005 09.00-12.00

Kamis, 15-09-2005 09.00-12.00

- Masukan terhadap RUU tentang Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Rapat Paripuma Sekretariat menyusun DIM Persandingan Fraksi-fraksi

Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM - Pembahasan RUU tentang Bantuan

Timbal Balik dalam Masalah Pidana - Pembentukan Panja

Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM - Pembicaraan mengenai RAPBN 2006

Pembicaraan masa/ah-masa/ah aktua/ terkait dengan tugas dan wewenang Menteri Hukum dan HAM.

Rapat Panja - Pembahasan RUU tentang Bantuan

Timbal Balik dalam Masalah Pidana

~ .. ~\A-N-,G-A-N~ --f<,··\ ,:;. ·' . °"'.

HARi KOMIS!

Hari Komisi

Rapat Paripurna

Rapat Paripurna

HARi KOMIS!

KOMISl/BALEG/PANSUS

HARi KOMIS!

Konsinyering

1

... gabu,21-09-2005 . ' .. 09.00 - 12.00

19.30 - 23.30

•, ·,'•'

Rapat Panja - Pembahasan RUU tentang Bantuan

Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalain Masalah Pidana

Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

RDP dengan KPK - Pembicaraan mengenai RAPBN 2006 - Pembicaraan masalah-masa/ah aktual

terkait tugas dan wewenang PPA TK

Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM - Laporan Panja

Pembahasan RUU hasil Panja Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana · Sambutan Pemerintah

Konsinyering

Konsinyering

Konsinyering

Hari Komisi

kondisi

KOMIS! Ill DPR RI

.,_,. ·•

2

MEKANISME PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG -UNDANG

TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

1. Mekanisme pembahasan ini berfungsi sebagai pedoman umum dalam p~mbahas~n materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan T1mbal Bahk Dalam Masalah Pidana. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dilaksanakan secara langsung terhadap materi muatan Rancangan Undang-Undang yang secara umum dan prinsip, serta masalah-masalah yang telah diinventarisir dalam Daftar lnventarisasi Masalah (DIM) Komisi Ill DPR-RI.

2. Selama pembahasan dalam Rapat Kerja dan PANJA dapat ditempuh upaya musyawarah melalui forum Lobby.

ti. RAPAT KERJA KOMIS! Ill.

1. Rapat Kerja membahas seluruh materi muatan RUU secara umum. · 2. Setiap usul perubahan substansial dibahas paling banyak dalam 2 kali putaran

dengan catatan :

a. Substansi disetujui dan rumusan juga disetujui langsung disahkan b. Substansi disetujui, rumusan belum disetujui, perumusannya diserahkan

kepada Tim Perumus (TIMUS) c. Substansi yang belum disetujui, diupayakan penyelesaian melalui forum

Lobby dan apabila belum selesai dapat ditempuh : 1. PendingfTunda, untuk dibahas kembali dalam Rapat Kerja 2. Dibahas/diserahkan kepada Rapat Panitia Kerja (PANJA)

3; Materi muatan yang diusulkan bersifat perubahan redaksional langsung disetujui dan diputuskan untuk diserahkan kepada TIMUS.

1. PANJA dibentuk oleh Rapat Kerja dan bertanggung jawab kepada Rapat Kerja ·.• 2. Tugas PANJA adalah melakukan pembahasan . secara mendalam terhadap

materi muatan RUU yang belum disetujui oleh Rapat Kerja. ~. Tata Cara pembahasan usu! perubahan disesuaikan dengan tata cara · : pembahasan dalam Rapat Kerja. 4/ Rapat-rapat PANJA dipimpin oleh Pimpinan Komisi.

".TIM PERUMUS (TIMUS).

1 TIMUS dibentuk oleh PANJA dan bertanggung jawab kepada PANJA. \£ Tugas TIMUS merumuskan materi muatan yang dilimpahkan oleh Rapat Kerja

,;'.(:> dan atau PANJA. ·-·;3, Tata cara pembahasan usul perubahan disesuaikan dengan tata cara

'.[·> pembahasan di Rapat Kerja/PANJA. ,'.;:~,;-.

:~ '·' f, 0

,jmpinan Rapat pada dasarnya bersifat kolektif, dan disepak~t~ seb8:gai berikut : . . '; Rapat Kerja dengan Pemerintah dipimpin oleh Ketua ~~m1s1/W~k1I Ketua Kom.1s1 .. .<:Hapat PANJA!flMUS dipimpin oleh Wakil Ketua Kom1s1 yang d1tugaskan men1ad1

:.Ketua PANJA!flMUS. 1

: Rapat-rapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diatur oleh Peraturan tata · Tertib DPR-RI, sebagai berikut :

'\'··. ~ ..

Rapat Kerja/PANJAfflMUS 1) Senin, Rabu dan Kamis:

2) Jum'at

09.00 - 12.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB (lstirahat) 13.00 - 16.00 WIB 19.30 - 23.30 WIB (Bila diperlukan)

09.00 - 11.00 WIB 11.00 - 13.30 WIB (lstirahat) 13.30 - 16.00 WIB

,patatan: 19.30 - 23.30 WIB (bila diperlukan)

~· Waktu Rapat-rapat pembahasan RUU disesuaikan dengan waktu Rapat Komisi/Paripurna/Fraksi-fraksi dan sesuai dengan kesepakatan rapat pada waktu itu .

. Apabila waktu rapat dilaksanakan pada bukan hari kerja, waktu rapat · · · disesuaikan dengan has ii kesepakatan.

·IN-LAIN . Anggota yang tidak hadir, dianggap menyetujui keputusan yang diambil di

dalam Rapat Kerja/PANJA dan TIMUS. Rapat Kerja, PANJA dan TIMUS dibantu oleh ahli bahasa Indonesia dan ahli

.. perancang perundang-undangan (diatur dan disiapkan oleh Pemerintah) . . Jumlah yang mewakili Pemerintah yang hadir dalam Rapat PANJA dan TIMUS .diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah dan disesuaikan dengan :kebutuhan. :Pada akhir setiap rapat-rapat tidak dinyatakan ditutup, tetapi dinyatakan diskors ·.Qan dilanjutkan pad a hari yang disepakati.

Balik\Mekanisme !.doc

·­·• Jakarta, 31 Agustus 2005

KOMISI Ill DPR RI

2