Embed Size (px)
Citation preview
PANDUAN RAPAT BERKALA BAP PAUD DAN PNF
________________________________
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016
KATA PENGANTAR
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF) merupakan salah satu jalur pendidikan nasional dan karena itu diperlakukan setara dengan jalur pendidikan lainnya. PAUD dan PNF, sebagai bagian dari lingkup pembelajaran sepanjang hayat (long life learning) di Indonesia telah menunjukan perannya di dalam pengembangan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Program dan Satuan PAUD dan PNF diakreditasi sebagai bagian dari upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan oleh pemerintah. Pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF ini ditugaskan kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) dengan ketentuan tatalaksana akreditasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang BAN PAUD dan PNF.
Sejak akreditasi PAUD dan PNF dimulai pada tahun 2008, jumlah program dan satuan PAUD dan PNF yang sudah dinilai akreditasinya dibandingkan dengan jumlah Satuan PAUD dan PNF yang ada dan bertumbuh dengan pesat baru meliputi 5,3 % dari total populasi PAUD dan PNF di Indonesia. Tantangan ini akan lebih besar lagi saat program dan satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) menjadi ruang lingkup akreditasi BAN PAUD dan PNF. Dalam rangka meningkatkan layanan akreditasi yang semakin efektif dan efisien, semua pihak perlu memanfaatkan semua potensi partisipasi yang ada, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Keberadaan Badan Akreditasi Provinsi (BAP) PAUD dan PNF yang dibentuk oleh Gubernur awal tahun 2016 telah mewujudkan harapan untuk terwujudnya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam layanan akreditasi. Dengan tugas dan fungsi BAP PAUD dan PNF sesuai Panduan Pembentukan dan Tata kelola BAP PAUD dan PNF yang diterbitkan BAN PAUD dan PNF, upaya meningkatkan jangkauan layanan akreditasi PAUD dan PNF akan semakin luas dan menjangkau populasi PAUD dan PNF secara nasional.
Panduan Rapat Berkala di BAP PAUD dan PNF ini merupakan pedoman bagi BAP PAUD dalam melaksanakan Rapat Berkala yang merupakan forum pengambilan keputusan dalam kebijakan operasional akreditasi di tingkat provinsi.
Semoga dengan Panduan Rapat Berkala ini dapat dihasilkan Rapat Berkala Anggota BAP PAUD dan PNF yang berkualitas dan berkontribusi dalam memajukan Akreditasi PAUD dan PNF di seluruh provinsi di Indonesia.
Jakarta, 2 November 2016 Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
TIM PENYUSUN
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN
II. TUJUAN
III. TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA BAP PAUD DAN PNF
IV. PELAKSANAAN DAN OUTPUT RAPAT BERKALA
V. WAKTU, TEMPAT DAN JADWAL KEGIATAN
VI. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN: STRUKTUR ORGANISASI BAN DAN BAP PAUD DAN PNF
FORMAT NOTULEN RAPAT BERKALA
FORMAT KEPUTUSAN RAPAT BERKALA
TIM PENYUSUN
PIC dari Komisi Perencanaan dan Pengembangan
Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd.
Ir. Mochammad Ilyas HS
Anggota Tim:
Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.
Perdana Afif Luthfy, ST., MT.
Dr. Yasmine Yuliantina Yessy Gusman, SH., MBA.
Betty Kastiawati Sabana, M.Pd.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Ari Fadiati, M.Si.
Prof. Dewa Komang Tantra, M.Sc., Ph.D.
Dr. Nurlaila Nuzulul Qur’any Mei Tientje, M.Pd.
Dr. Djauzi Moedzakir, MA.
Dr. Suwandi, M.Psi.
A. PENDAHULUAN
1. Rasional
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi dilakukan oleh
pemerintah dan lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk
melakukan akreditasi. Lembaga pelaksana akreditasi pendidikan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan non formal yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh BAN
PAUD dan PNF berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang BAN PAUD dan PNF, serta Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang
pengangkatan anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF periode 2012-2017.
Sejak tahun 2008 Sampai dengan Desember 2015, secara bertahap telah diakreditasi
10.632 program dan satuan PAUD dan PNF dari 34 provinsi. Pelaksanaan akreditasi ini
melibatkan 800 Asesor BAN PAUD dan PNF di seluruh Indonesia.
Pencapaian di atas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:
TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Penilaian Akreditasi yang dilakukan
565 560 1215 800 900 900 920 4757
Permohonan Akreditasi 83 1.303 1452 5.950 1653 2900 1274 4757
Data di atas menggambarkan bahwa alokasi sasaran akreditasi setiap tahunnya pada
periode 2008 sampai tahun 2014 sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah
populasi program dan satuan PAUD dan PNF yang tersebar di seluruh Indonesia.
Namun pada periode 2015 dengan peningkatan kuota layanan akreditasi, maka
seluruh permohonan akreditasi yang masuk pada tahun 2015 dapat dilayani pada
tahun berjalan. Hal ini tidak lepas dari dukungan peningkatan sasaran akreditasi yang
dialokasikan Balitbang Kemdikbud dan keberadaan Kelompok Kerja Akreditasi PNF
Provinsi yang hingga tahun 2015 memegang peranan penting dalam membantu BAN
PAUD dan PNF untuk pencapaian target sasaran akreditasi.
Sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada tanggal 6
Maret 2015, bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan
evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan
anak usia dini dan pendidikan non formal dengan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan.
Selanjutnya pada Pasal 87 Ayat 1-5 dinyatakan bahwa:
(1.c.) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1)
dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF terhadap program dan/atau satuan
PAUD dan pendidikan jalur nonformal.
(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN
PAUD dan PNF dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh
gubernur.
(2a) Pemerintah provinsi mengalokasikan dana untuk pelaksanaan akreditasi oleh
badan akreditasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(3) BAN PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1.c.) berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BAN PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan atas PP RI No.13 Tahun 2015 pada Bagian (I) Umum dinyatakan, bahwa:
Perubahan terkait dengan akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF perlu
memperhatikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Badan Akreditasi
Nasional perlu melibatkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan akreditasi
untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 52 Tahun 2015, BAN PAUD dan PNF memiliki tugas dan fungsi
sebagaimana tertuang pada Pasal 15 yaitu:
(1) BAN PAUD dan PNF mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional,
melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi pendidikan anak
usia dini dan pendidikan nonformal.
(2) BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai fungsi untuk:
a. merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi program dan satuan PAUD
dan PNF;
b. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi program dan satuan PAUD dan
PNF untuk diusulkan kepada Menteri;
c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi program
dan satuan PAUD dan PNF;
d. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi program dan satuan
PAUD dan PNF;
e. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
f. mengumumkan hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF secara
nasional;
g. melaporkan hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF kepada
Menteri; dan
h. melaksanakan ketatausahaan BAN PAUD dan PNF.
(3) Dalam menjalankan tugasnya BAN PAUD dan PNF dapat mengangkat dan
memberhentikan tim ahli, tim asesor, dan panitia ad-hoc sesuai dengan
kebutuhan.
Berdasarkan Pedoman Pembentukan dan Tata Kelola BAP PAUD dan PNF, hingga
September 2016 di 33 Provinsi telah terbentuk Badan Akreditasi Provinsi PAUD dan
PNF dengan Surat Keputusan Gubernur. Kepemimpinan BAP PAUD dan PNF dilakukan
secara kolektif dan kolegial oleh 11-13 Anggota BAP PAUD dan PNF. Kolektif dan
Kolegial artinya setiap Anggota BAP PAUD dan PNF memiliki kedudukan yang sama,
mengambil keputusan dan bertanggung jawab secara bersama.
Agar Rapat Berkala BAP PAUD dan PNF dilakukan secara efektif dan efisien
berdasarkan prinsip kolektif kolegial, maka diperlukan Panduan Rapat Berkala BAP
PAUD dan PNF.
2. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
3) Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF;
4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
174/P/2012 tentang pengangkatan Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF.
II. TUJUAN
Tujuan dari Panduan Rapat Berkala adalah agar dapat menjadi pedoman dalam
pelaksanaan Rapat Berkala di BAP PAUD dan PNF
Sedangkan tujuan Rapat Berkala adalah untuk mengambil keputusan di lingkup BAP
PAUD dan PNF secara kolektif kolegial oleh Anggota BAP PAUD dan PNF.
III. TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA BAP PAUD DAN PNF DALAM RAPAT BERKALA
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya para Anggota BAP PAUD dan PNF bertemu
dalam Rapat Berkala BAP PAUD dan PNF sebagai forum pengambilan keputusan
tertinggi di BAP PAUD dan PNF yang menjadi perwujudan kolektif kolegial tersebut.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke-13 Anggota BAP PAUD dan PNF membagi
tugas dan bidang kerja sebagai:
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Komisi Pelaksanaan Akreditasi
4. Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor
5. Komisi Perencanaan dan Pengembangan - Sistem Informasi Manajemen
Akreditasi - Sistem Manajemen Mutu
Dalam bertugas Anggota BAP PAUD dan PNF membagi tanggung jawab operasional
berupa:
KETUA:
Bertugas menjadi penanggung jawab (person in charge) untuk:
1. Representasi BAP PAUD dan PNF dalam hubungan kerja pihak eksternal terutama
dalam hubungan kerja horizontal dan vertical: Gubernur, Sekretaris Daerah,
Kadisdikprov, Kakanwil Kemenag, Sesdisdikprov, Seskanwil Kemenag, Kepala BP-
PAUD Dikmas, Kabid PNFI, Kabid Pendidikan Madrasah,dan instansi lainnya.
2. Pengembangan jejaring Kerjasama
3. Monitoring & Evaluasi
SEKRETARIS:
Bertugas menjadi penanggung jawab (person in charge) untuk:
1. Representasi BAN PAUD dan PNF dalam hubungan kerja pihak eksternal terutama
dalam hubungan kerja horizontal dan vertical ke bawah: PPK & BPP, instansi
terkait
2. Melakukan Koordinasi dan Pembinaan terhadap Pokja Akreditasi PAUD dan PNF
Kabupaten/Kotadan Forum/Asosiasi/IK Asesor Provinsi
3. Pembinaan Staf Sekretariat BAP PAUD dan PNF
4. Rapat Berkala, SK & Berita Acara Penetapan Hasil Rapat Pleno
5. Distribusi tugas Anggota BAP PAUD dan PNF
KOMISI PELAKSANAAN AKREDITASI:
Bertugas menjadi penanggung jawab (person in charge) untuk:
1. Pemeriksaan Berkas Awal
2. Desk Assessment
3. Visitasi Akreditasi
4. Validasi dan Verifikasi Akreditasi
5. Rekomendasi Hasil Akreditasi ke BAN PAUD dan PNF
6. Melakukan kerjasama dengan KPKA dalam kaitan dengan rekomendasi penugasan
Asesor pada kegiatan akreditasi
7. Pelaporan Program Komisi Pelaksanaan Akreditasi
KOMISI PENINGKATAN KOMPETENSI ASESOR:
Bertugas menjadi penanggung jawab (person in charge) untuk:
1. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Asesor
2. Rekomendasi Penugasan Asesor
3. Penilaian Kinerja Asesor
4. Koordinasi dengan KPA dalam pelaksanaan akreditasi
5. Melaporkan pelanggaran yang dilakukan asesor dan melaporkannya pada KPKA
BAN PAUD dan PNF
6. Pelaporan Program KPKA
KOMISI PERENCANAAN & PENGEMBANGAN – SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
AKREDITASI – KOMISI SISTEM MANAJEMEN MUTU:
Bertugas menjadi penanggung jawab (person in charge) untuk:
1. Kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, meliputi:
a. Rakor Daerah dengan Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten/Kota
b. Pelaporan Program Komisi Renbang
2. Kegiatan Bidang Sistem Informasi dan Manajemen (SIMA) meliputi:
a. Sosialisasi, Lokakarya & Bimbingan Teknis Akreditasi BAN-PNF
b. Pengolahan Data & Informasi Hasil Akreditasi di provinsi
c. Analisis Hasil Akreditasi di provinsi
d. Pelaporan Program Komisi SIMA
3. Kegiatan Bidang Sistem Manajemen Mutu (SMM) meliputi:
a. Supervisi akreditasi (monitoring dan evaluasi) ke Pokja Akreditasi PAUD dan
PNF Kabupaten/Kota
b. Distribusi dan Rekapitulasi Angket Kepuasan Pelanggan di Provinsi
c. Penanganan keluhan (complain handling) tingkat pertama
d. Penanganan Banding Akreditasi tingkat pertama
e. Pelaporan Program Komisi SMM
Dalam Rapat Berkala, seluruh Kebijakan operasional diputuskan serta diperbaharui dan
dievaluasi dari waktu ke waktu melalui mekanisme yang sama.
IV. PELAKSANAAN DAN OUTPUT RAPAT BERKALA
Pelaksanaan rapat berkala meliputi tiga tahapan yaitu:
a. Persiapan
1. Mempelajari panduan Rapat Berkala
2. Sekretaris BAP PAUD dan PNF menetapkan jadwal dan topik bahasan Rapat
Berkala
3. Sekretaris BAP PAUD dan PNF menerbitkan undangan Rapat Berkala dan
Sekretariat Bagian Tata Usaha mengirimkannya ke Anggota BAP PAUD dan PNF
4. Anggota BAP PAUD dan PNF memeriksa bahan-bahan yang akan menjadi bahan
diskusi dalam Rapat Berkala
5. Anggota BAP PAUD dan PNF menyiapkan bahan pemikiran dan argumentasi yang
akan disampaikan dalam Rapat Berkala secara tertulis dan disampaikan pada
Sekretaris BAP PAUD dan PNF untuk diarsip dalam Laporan Rapat Berkala
b. Pelaksanaan
1. Rapat Berkala dilakukan dan dibuka setelah anggota yang hadir memenuhi
kuorum (50%+1) . Rapat Berkala dibuka oleh Ketua atau Sekretaris BAP PAUD
dan PNF dengan Ketukan Palu 3 kali.
2. Diskusi (brainstorming), dipimpin PIC sesuai Komisi yang bertugas
3. Mencatat setiap buah pemikiran argumentatif dari setiap Anggota BAP PAUD
dan PNF dan Staf Sekretariat Bagian Tata Usaha mencatatnya dalam Notulen
Rapat Berkala. Notulen ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris BAP PAUD
dan PNF setelah diperiksa kebenaran dan kesesuaian isi dengan pembahasan.
4. Merumuskan keputusan yang diambil dalam Rapat Berkala ke dalam format
Berita Acara Keputusan Rapat Berkala. Berita Acara ditandatangani oleh Ketua
dan Sekretaris BAP PAUD dan PNF setelah diperiksa kebenaran dan kesesuaian
isi dengan pembahasan.
5. Saat rehat sejenak (break), Pimpinan Rapat Berkala mengumumkan rehat
dengan mengetukkan palu 1 kali.
6. Saat rehat sholat dan makan siang, Pimpinan Rapat Berkala mengumumkan
rehat dengan mengetukkan palu 2 kali.
7. Rapat ditutup oleh Ketua atau Sekretaris BAP PAUD dan PNF dengan Ketukan
Palu 3 kali.
8. Dalam Rapat Berkala Anggota BAP PAUD dan PNF wajib menggunakan pakaian
yang rapi dan sopan yang mencerminkan norma dan marwah Rapat Berkala
(tidak menggunakan T-Shirt, Sandal, Celana Jeans)
9. Dalam Rapat Berkala Anggota BAP PAUD dan PNF wajib mengedepankan
diskusi yang bermartabat, tata cara yang etis dan penghormatan antara satu
anggota dengan anggota lainnya sesuai Kode Etik BAN PAUD dan PNF.
10. PPK dan BPP BAP PAUD dan PNF sebagai mitra kerja BAP PAUD dan PNF dapat
hadir di Rapat Berkala dalam rangka koordinasi dan persiapan kegiatan yang
akan berjalan.
c. Pelaporan
1. Setiap selesai Rapat Berkala Sekretaris BAP PAUD dan PNF dibantu Staf
Sekretariat BAP PAUD dan PNF bertanggung jawab atas Laporan Rapat Berkala
berupa Notulen Rapat, Berita Acara Keputusan Rapat, Foto Dokumentasi Rapat,
Lampiran buah pemikiran argumentasi setiap Anggota BAP PAUD dan PNF.
2. Sekretaris BAP PAUD dan PNF beserta Sekretariat BAP PAUD dan PNF
memastikan seluruh hasil keputusan dalam Rapat Berkala ditindaklanjuti oleh
PIC dan Komisi yang bertugas.
Output dari Rapat Berkala Anggota BAP PAUD dan PNF antara lain:
1. Kebijakan operasional akreditasi PAUD dan PNF di provinsi
2. Pelaksanaan tahapan dalam mekanisme akreditasi PAUD dan PNF
3. Persiapan Rakor Daerah Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten/Kota
4. Persiapan Desk Assessment
5. Persiapan Visitasi Akreditasi
6. Persiapan Validasi dan Verifikasi Akreditasi
7. Pengajuan Rekomendasi atas Hasil Akreditasi
8. Rekomendasi Penugasan Asesor dalam tugas Desk Assessment dan Visitasi
9. Rekapitulasi Penilaian Kinerja Asesor
10. Persiapan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Asesor secara mandiri
11. Laporan pelanggaran yang dilakukan asesor ke BAN PAUD dan PNF
12. Persiapan Sosialisasi, Lokakarya dan Bimbingan Teknis Akreditasi di provinsi
13. Pengolahan Data dan Informasi Hasil Akreditasi
14. Laporan Analisis Hasil Akreditasi Tahunan
15. Pelaksanaan Supervisi Akreditasi
16. Pengukuran atas Kepuasan Pelanggan di Provinsi
17. Penanganan Keluhan di tingkat provinsi
18. Penanganan Banding tahap pertama
19. Pemenuhan atas permintaan kerjasama atau undangan dari instansi lain
Seluruh hasil kerja dan karya dalam rapat berkala ini dikerjakan secara individu dan
berkelompok dan ditetapkan dalam Rapat Berkala BAP PAUD dan PNF secara kolektif
kolegial. Seluruh hasil kerja dan karya dalam Rapat Berkala BAP PAUD dan PNF dibantu
oleh Sekretariat BAP PAUD dan PNF sesuai bidang tugasnya dan Narasumber Praktisi yang
dapat diundang dalam Rapat Berkala. Seluruh produk hasil Rapat Berkala diterapkan dalam
proses akreditasi di Provinsinya dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan
BAN PAUD dan PNF.
Seluruh hasil kerja di atas terdokumentasi secara baik dan terbuka untuk diakses
masyarakat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas atas seluruh kebijakan publik
BAP PAUD dan PNF terkait akreditasi di provinsi.
V. WAKTU, TEMPAT DAN JADWAL KEGIATAN
Kegiatan Rapat Berkala dilakukan pada:
1) Hari Senin s.d. Selasa atau Selasa s.d Rabu. Jadwal tersebut agar pararel dengan
kegiatan Rapat Pleno Anggota BAN PAUD dan PNF, sehingga secara simultan dapat
dilakukan konsultasi dan komunikasi intensif dengan Anggota BAN PAUD dan PNF
yang sedang bersidang Rapat Pleno.
2) Rapat Berkala wajib diselenggarakan pada hari dan jam kerja (tidak diperkenankan
Rapat Berkala pada hari Minggu dan Hari Libur lainnya)
3) Rapat Berkala diselenggarakan 2 (dua) kali dalam satu bulan . Setiap kali rapat
Berkala diselenggarakan selama 2 (dua) hari dengan jadwal jam 09.00 – 16.00 dan
istirahat makan siang selama 1 jam. Rapat Berkala dalam satu hari dibagi dalam 2
shift, yaitu jam 09.00-12.00 dan 13.00-16.00.
Apabila terdapat situasi dan kondisi tertentu yang sifatnya mendesak untuk
dilakukan rapat berkala, maka rapat berkala dalam satu bulan dapat dilakukan
lebih dari 2 (dua) kali, sehingga rapat berkala berikutnya tinggal satu kali dan
secara keseluruhan jumlah rapat berkala tidak melebihi 24 kali.
Peserta yang tidak hadir penuh waktu akan dilakukan penyesuaian penerimaan
honor Rapat Berkala oleh PPK dan BPP BAP PAUD dan PNF.
4) Rapat Berkala dilaksanakan di Kantor Sekretariat BAP PAUD dan PNF. Jika belum
memiliki Sekretariat maka Rapat Berkala dilaksanakan di tempat lainnya dengan
tetap menjaga norma dan marwah dari Rapat Berkala.
D. PENUTUP
Dengan panduan ini diharapkan pelaksanaan Rapat Berkala BAP PAUD dan PNF dapat
berlangsung dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan Rapat Berkala.
Dengan Rapat Berkala BAP PAUD dan PNF yang berkualitas akan bermanfaat bagi
upaya memajukan akreditasi PAUD dan PNF di seluruh provinsi di Indonesia.
LAMPIRAN– LAMPIRAN
BADAN AKREDITASI PROVINSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PROVINSI ................................................................... Sekretariat: Dinas Pendidikan Provinsi ..................................................... Jl. ........................................................................................... Telepon : ..............................., Fax: .................................... Email: .....................................
NOTULEN RAPAT BERKALA BAP PAUD DAN PNF Hari/Tanggal : ................................................................... Tempat : ................................................................... Waktu : ................................................................... Agenda Rapat :
1. ……………………………………………. 2. …………………………………………….
HadirAnggota BAP PAUD dan PNF:
Anggota BAP PAUD dan PNF yang tidak hadir : ………………………………………........................ Pimpinan Rapat Berkala : ………………………………………........................
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
4. …………………………………………………………...
5. ……………………………………………………………
6. ……………………………………………………………
7. ……………………………………………………………
8. ……………………………………………………………
9. ……………………………………………………………
10. ……………………………………………………………
11. …………………………………………………………...
12. ……………………………………………………………
13. ……………………………………………………………
14. ……………………………………………………………
15.
BAP PAUD DAN PNF PROVINSI ................................
(Hari)………., (Tanggal)………….. (Sesi ….)
No Topik Bahasan Keputusan/Kesimpulan Pelaksana Kebijakan Jadwal Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
Rapat Berkala selanjutnya akan diadakan kembali tanggal …………………………, dengan Agenda Rapat:
1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
3. Dll
........................, ..…………………….
Notulis,
……………………………………..
Mengetahui, BAP PAUD DAN PNF
Provinsi ................................................................... Ketua, Sekretaris, ………………………………… …………………………………
BADAN AKREDITASI PROVINSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PROVINSI ................................................................... Sekretariat: Dinas Pendidikan Provinsi ..................................................... Jl. ........................................................................................... Telepon : ..............................., Fax: .................................... Email: .....................................
KEPUTUSAN RAPAT BERKALA BAP PAUD DAN PNF
Hari/Tanggal : ................................................................... Tempat : ................................................................... Waktu : ................................................................... Agenda Rapat :
1. ……………………………………………. 2. …………………………………………….
HadirAnggota BAP PAUD dan PNF:
Anggota BAP PAUD dan PNF yang tidak hadir : ………………………………………........................ Pimpinan Rapat Berkala : ………………………………………........................
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
4. …………………………………………………………...
5. ……………………………………………………………
6. ……………………………………………………………
7. ……………………………………………………………
8. ……………………………………………………………
9. ……………………………………………………………
10. ……………………………………………………………
11. …………………………………………………………...
12. ……………………………………………………………
13. ……………………………………………………………
14. ……………………………………………………………
15.
BAP PAUD DAN PNF PROVINSI ................................
KEPUTUSAN – KEPUTUSAN RAPAT BERKALA
BAP PAUD DAN PNF PROVINSI ........................................................
1. .........................................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................................................................
............................, ....................................................... Ketua, Sekretaris, ………………………………… …………………………………
