PT JASA MARGA (PERSERO) TBK.cms.jasamarga.com/id/hubunganinvestor/Prospektus...RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI

PR

OS

PE

KT

US

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

: 29 Agustus 2016 Distribusi Sertifikat Bukti HMETD : 1 Desember 2016

Tanggal Pernyataan Pendaftaran HMETD menjadi Efektif : 18 November 2016 Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia : 2 Desember 2016

Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD

: 30 November 2016 Periode Perdagangan HMETD : 2 – 8 Desember 2016

Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right) Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan

HMETD : 2 – 8 Desember 2016

Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 25 November 2016 Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

: 6 – 13 Desember 2016

Pasar Tunai : 30 November 2016 Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Tambahan Saham

: 13 Desember 2016

Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (ExRight)

: Tanggal Penjatahan Pemesanan Tambahan Saham : 14 Desember 2016

Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 28 November 2016 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Tambahan Saham

: 16 Desember 2016

Pasar Tunai : 1 Desember 2016 Tanggal Pembeli Siaga Melaksanakan Kewajibannya 21 Desember 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT JASA MARGA (PERSERO) TBK. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT JASA MARGA (PERSERO) TBK. Kegiatan Usaha Utama:

Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol, serta mengembangkan dan mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol dan usaha lain yang terkait

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550 Telp.: (021) 841-3630, 841-3526 Fax.: (021) 841-3540

E-mail: [email protected] Situs: www.jasamarga.com

Kantor Cabang 9 (sembilan) kantor cabang yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya dan Medan

PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Perseroan telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) untuk menerbitkan sebanyak 457.871.200 (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus) saham baru (Seri B) atau maksimum sebesar 2,40% (dua koma empat nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham (“Saham HMETD”). Setiap pemegang 500.000 (lima ratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 30 November 2016 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh sebanyak 33.667 (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru (Seri B) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.900,- (tiga ribu sembilan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp1.785.697.680.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Seluruh Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Jika Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD I ini, sebanyak-banyaknya sebesar 137.361.360 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh) saham, dengan jumlah dana yang disiapkan sebesar Rp535.709.304.000,- (lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus empat ribu Rupiah). Sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini.

PMHMETD I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN YANG TELAH DIADAKAN PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2016 DAN DIPEROLEHNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI BURSA MULAI TANGGAL 2 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 8 DESEMBER 2016. PENCATATAN SAHAM BARU (SERI B) HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 2 DESEMBER 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 8 DESEMBER 2016 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM MINORITAS TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM HMETD YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 6,31%.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO INVESTASI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM BARU (SERI B) HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PEMBELI SIAGA

PT Bahana Securities (Terafiliasi)

PT Danareksa Sekuritas

(Terafiliasi)

PT Mandiri Sekuritas

(Terafiliasi)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016

mailto:[email protected]


http://www.jasamarga.com/

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus disebut “Perseroan”) telah menyampaikan

Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD kepada

OJK di Jakarta melalui Surat No. AA.KU03.1387 pada tanggal 19 September 2016, sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015

tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu (“POJK No. 32/2015“) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015

tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 33/2015“) yang merupakan pelaksanaan

dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (“UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PMHMETD I ini

bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik,

norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan

atau pernyataan mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa

sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini tidak mempunyai hubungan

afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan

dalam UUPM.

Jika Saham HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang

HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang

melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau

Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah

dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham

HMETD, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham beserta addendumnya, seluruh sisa

Saham HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. Sisa Saham HMETD yang wajib dibeli oleh

Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang

Saham Utama dalam PMHMETD I ini. Saham hasil PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat

dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki Surat Bukti Hak Memesan

Efek Terlebih Dahulu (“SBHMETD”) dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut

menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke

rekening Perseroan.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN

SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG

BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK

DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA

ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN

ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN

MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI

NEGARA TERSEBUT.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN

YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN

INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI

WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR WILAYAH INDONESIA

BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI

NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH

PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN, SEHINGGA

TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

i

DAFTAR ISI ..............................................................................................................................................i

DEFINISI DAN SINGKATAN .................................................................................................................. iii

RINGKASAN .......................................................................................................................................... xi

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN

HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ............................................................................1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

DALAM RANGKA PMHMETD I...................................................................................................10

III. PERNYATAAN UTANG ............................................................................................................... 11

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK............................................................................................12

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG..........................................................................................24

3. KOMITMEN ..........................................................................................................................25

4. KONTINJENSI .....................................................................................................................37

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING....................................................................................44

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN ...........................................................44

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN .... 46

3. LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN...........................................................................47

4. RASIO KEUANGAN .............................................................................................................48

V. PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA

KINERJA USAHA ........................................................................................................................49

1. UMUM ..................................................................................................................................49

2. KONDISI PEREKONOMIAN ................................................................................................49

3. PERSAINGAN USAHA ........................................................................................................52

4. KEBIJAKAN PEMERINTAH .................................................................................................53

5. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL......................................................................................53

6. ESTIMASI PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI ...........................................................57

7. KONDISI KEUANGAN .........................................................................................................61

8. LIKUIDITAS ..........................................................................................................................82

9. SOLVABILITAS.....................................................................................................................82

10. IMBAL HASIL .......................................................................................................................82

11. BELANJA MODAL (CAPITAL EXPENDITURE) ...................................................................83

12. ANALISIS PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN DENGAN INDUSTRI SEJENIS ............83

13. MANAJEMEN RISIKO .........................................................................................................83

VI. FAKTOR RISIKO .........................................................................................................................86

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ...................90

4

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN, KEGIATAN USAHA,

SERTA KECENDERUNGAN DAN PROYEK USAHA .................................................................91

1. UMUM ..................................................................................................................................91

2. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN......................................................................................92

3. SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .............................................................95

4. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN ...............................................................................95

5. PPJT YANG DIMILIKI PERSEROAN ...................................................................................96

6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN...............................................................................101

7. KEGIATAN USAHA ............................................................................................................ 110

8. PROSPEK USAHA............................................................................................................. 117

9. STRATEGI USAHA ............................................................................................................ 119

10. PERSAINGAN USAHA ......................................................................................................120

11. KEUNGGULAN KOMPETITIF ...........................................................................................122

12. OPERASI DAN MANAJEMEN JALAN BEBAS HAMBATAN .............................................122

13. PROSES TENDER PEROLEHAN RUAS JALAN TOL ......................................................128

14. SUMBER DAYA MANUSIA.................................................................................................129

15. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.........................................................................133

16. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN ....................................................134

17. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN

ENTITAS ANAK..................................................................................................................135

18. KETERANGAN PENYERTAAN SAHAM ATAS ENTITAS ANAK .......................................136

19. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ......194

20. PERATURAN MENGENAI LINGKUNGAN ........................................................................209

21. PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA SELAMA SEJAK TAHUN 2011................. 211

22. PROPERTI .........................................................................................................................217

23. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI ...217

24. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA ...........................................................................238

25. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI

PERSEROAN DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN/ENTITAS ANAK ....245

IX. EKUITAS KONSOLIDASIAN .....................................................................................................255

X. KEBIJAKAN DIVIDEN ...............................................................................................................256

XI. PERPAJAKAN ...........................................................................................................................257

XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA ...........................................................................259

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ......................................................264

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM ..........................................................................................267

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK

TERLEBIH DAHULU .................................................................................................................273

XVI. INFORMASI TAMBAHAN..........................................................................................................274

DEFINISI DAN SINGKATAN

3

Afiliasi : Berarti:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris

dari pihak tersebut;

hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau

lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;

hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan

tersebut;

hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik

langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Agen Pembayaran : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan

di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan

kewajibannya, yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan,

dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga

Anak Perusahaan atau

Entitas Anak

Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada)

kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas

nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut

dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana

diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan

ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan

Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di

Indonesia.

Anggota Bursa : Berarti

Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan

keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI

dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai

dengan peraturan BEI.

BAE : Berarti Biro Administrasi Efek dalam hal ini PT Datindo Entrycom.

Bank Kustodian : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau

Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan

usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Pasar Modal.

Bapepam dan LK : Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat

Jenderal Lembaga Keuangan sesuai dengan atau para pengganti

dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Desember

2005 No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Pasar Modal dan Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti

dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012

fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.

4

BEI atau Bursa Efek

Indonesia

: Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka

4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia,

berkedudukan di Jakarta Selatan atau penerus, pengganti dan penerima

hak dan kewajibannya.

BUMN : Berarti Badan Usaha Milik Negara.

DPS : Berarti Daftar Pemegang Saham yang memuat keterangan tentang

kepemilikan saham dalam Perseroan.

EBITDA : Berarti laba usaha ditambah beban depresiasi dan amortisasi ditambah

beban provisi dikurangi marjin konstruksi.

Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga

komersial, saham, obligasi termasuk Obligasi ini, tanda bukti utang, Unit

Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan

setiap Derivatif Efek.

Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai

dengan ketentuan Peraturan No. IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan

Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009,

yaitu:

1) Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak

tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu

telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan

yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka

Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran

Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan

terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau

yang diminta OJK dipenuhi; atau

2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi

perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan;

dengan ketentuan waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir

yang diperiksa Akuntan yang dimuat dalam prospektus dan tanggal

efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

Entitas Anak : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik

secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh

persen) atau lebih dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor

dalam perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan

dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum

di Indonesia.

Harga Pelaksanaan : Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD I untuk setiap

pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi saham baru (Seri B) yaitu sebesar

Rp3.900,- (tiga ribu sembilan ratus Rupiah) per saham.

Hari Bank : Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia

menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu

hari Senin sampai dengan Jum’at, kecuali hari libur nasional atau hari

yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius

tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang

sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang

karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

5

Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional

yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

HMETD : Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang

melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham

yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat

dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada

Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.

IAPI : Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta

Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang

berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan

hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang

Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM,

yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Marjin EBITDA : Berarti EBITDA/ Pendapatan Usaha (diluar Pendapatan Konstruksi).

Masyarakat : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga

Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia

maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di

Indonesia maupun bertempat tinggal berkedudukan di luar negeri.

Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia(dahulu

bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum

dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

Otoritas Jasa Keuangan

atau OJK

: Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan

pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang nomor: 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) tanggal

22-11-2011 (dua puluh dua November tahun dua ribu sebelas) tentang

Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31-

12-2012 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua belas), fungsi,

tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa

keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan

Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55

UU Nomor: 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan

kewajibannya.

Pembeli Siaga : Berarti Pembeli Sisa Saham, dengan syarat-syarat yang tercantum

dalam Perjanjian, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT

Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, yang masing-masing

akan membeli Sisa Saham dengan porsi sebagai berikut PT Bahana

Securities sebanyak-banyaknya sebesar 45.787.120 (empat puluh lima

juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh) saham,

PT Danareksa Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar 45.787.120

(empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua

puluh) saham dan PT Mandiri Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar

45.787.120 (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu

seratus dua puluh) saham.

Pemegang Saham Utama : Berarti Negara Republik Indonesia.

6

Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di

KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak

lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-undang

Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

Pemerintah : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum untuk

Penambahan Modal

dengan Memberikan Hak

Memesan Efek Terlebih

Dahulu I atau PMHMETD I

: Berarti penawaran atas 457.871.200 (empat ratus lima puluh tujuh

juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus) saham baru (Seri B)

dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham. Saham

dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala

hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh

lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke

bawah (round down).

Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari

satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Peraturan KSEI : Berarti peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni

2012 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh

OJK sesuai dengan surat Keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/

BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas rancangan

Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-

perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau

perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK

No. Kep-412/BL/2009 tanggal 29-11-2009 (dua puluh sembilan November

tahun dua ribu sembilan) tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan

Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 : Berarti Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK

No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28-11-2011 (dua puluh delapan November

tahun dua ribu sebelas) tentang Transaksi Material dan Perubahan

Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK

No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei tahun dua

ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang

Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan

Publik.

Periode Perdagangan : Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD

dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta

melaksanakan HMETD yang dimilikinya.

Perjanjian Pembelian Sisa

Saham

: Berarti Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Untuk

Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu I Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesia

Highway Corporatama) Tbk. disingkat PT Jasa Marga (Persero) Tbk

No. 29 tanggal 14 November 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Ir.

Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara

Perseroan dan PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT

Mandiri Sekuritas.

Pernyataan Efektif : Berarti telah diterimanya surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar

Modal OJK oleh Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak

memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan

lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah

disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I.

7

Pernyataan Pendaftaran : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 Angka 19 Undang-undang Pasar Modal juncto Peraturan No. IX.C.1

lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27-10-2000 (dua puluh

tujuh Oktober tahun dua ribu) No. Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman

Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka

Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.I Lampiran

Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh

Desember tahun dua ribu sebelas) Nomor: Kep 690/BL/2011 tentang

Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, dan dengan

memperhatikan Peraturan No. IX.A.15, berikut dokumen-dokumennya

yang diajukan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum

melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-

perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk

memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan : Berarti PT Jasa Marga (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang

berkedudukan di Jakarta Timur.

Perusahaan Afiliasi Negara : Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi

Republik Indonesia karena:

(i) kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik

langsung maupun tidak langsung; atau

(ii) dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah

Republik Indonesia;

tidak termasuk Entitas Anak Perseroan.

Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi

Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana

dimaksud dalam UUPM.

POJK No. 32/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014

Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.


tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan

Publik.


tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 /POJK.04/2015

Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No. 32/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang

Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK No. 33/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan isi

Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka

Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.


tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.


tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

PPJT : Perjanjian Pengelolaan Jalan Tol

8

Prospektus : Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1

angka 26 UUPM.

Prospektus Ringkas : Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh

Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 surat kabar

harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web

BEI dan situs web Perseroan.

PSAK : Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di

Indonesia.

PMHMETD I : Berarti penawaran atas 457.871.200 (empat ratus lima puluh tujuh juta

delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus) dengan nilai nominal

Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 500.000

(lima ratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 29 November

2016 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh 33.667 (tiga puluh tiga ribu

enam ratus enam puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD

memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1

(satu) Saham Baru (Seri B) dengan Harga Pelaksanaan Rp3.900,- (tiga

ribu sembilan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh

pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana

milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang

Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang

ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank

Kustodian.

RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para

pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta

peraturan-peraturan pelaksanaannya.

RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

SABH : Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia.

Saham Baru : Berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan

dalam PMHMETD I dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah).

Saham HMETD : Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan

saham baru (Seri B) yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam

PMHMETD I yaitu sebanyak 457.871.200 (empat ratus lima puluh tujuh

juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus) Saham.

Saham Lama : Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan

disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

SBHMETD : Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,

yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan

kepada pemegang saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih

dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan

Sertifikat Bukti HMETD.

Tanggal Surat Efektif : Berarti tanggal dimana OJK memberikan surat pernyataan efektifnya

atas Pernyataan Pendaftaran PMHMETD I.

9

TERP : Berarti Theoritical Ex-Right Price atau Harga Pasar Teoritis.

USD : Berarti Dolar Amerika Serikat.

UU : Berarti Undang-Undang.

UUPM atau Undang-

Undang Pasar Modal

: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

No. 64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 3608.

UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007

tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia

No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756.

UUWDP : Berarti Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7 tahun 1982,

Tambahan No. 3214.

10

SINGKATAN ENTITAS ANAK

CSJ : Berarti PT Cinere Serpong Jaya, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki rencana

pengusahaan Jalan Tol Ruas Cinere-Serpong.

JBS : Berarti PT Jasamarga Balikpapan Samarinda, merupakan Entitas Anak Perseroan yang

memiliki rencana pengusahaan Jalan Tol Ruas Balikpapan-Samarinda.

JBT : Berarti PT Jasamarga Bali Tol, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki

pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa.

JKT Berarti PT Jasamarga Kualanamu Tol, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki

rencana pengusahaan Jalan Tol Ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

JLJ : Berarti PT Jalantol Lingkarluar Jakarta, merupakan Entitas Anak Perseroan yang bergerak di

bidang usaha operator Jalan Tol JORR.

JLO : Berarti PT Jasa Layanan Operasi, merupakan Entitas Anak Perseroan yang bergerak di

bidang layanan operasi jalan tol.

JLP : Berarti PT Jasa Layanan Pemeliharaan, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki

usaha di bidang jasa konstruksi, pemeliharaan jalan tol dan persewaan kendaraan tol.

JMB : Berarti PT Jasamarga Manado Bitung, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki

rencana pengusahaan Jalan Tol Ruas Manado-Bitung.

JMP : Berarti PT Jasamarga Properti, merupakan Entitas Anak Perseroan yang bergerak

di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa terkait properti.

JPM : Berarti PT Jasamarga Pandaan Malang, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki

rencana pengusahaan Jalan Tol Pandaan-Malang.

JPT : Berarti PT Jasamarga Pandaan Tol, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki

pengusahaan Jalan Tol Ruas Gempol-Pandaan.

JSB : Berarti PT Jasamarga Semarang Batang, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki

rencana pengusahaan Jalan Tol Ruas Batang-Semarang.

JSM : Berarti PT Jasamarga Surabaya Mojokerto, merupakan Entitas Anak Perseroan yang

memiliki pengusahaan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto.

MKC : Berarti PT Marga Kunciran Cengkareng, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki

rencana pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng.

MLJ : Berarti PT Marga Lingkar Jakarta, merupakan Entitas Anak Perseroan yang rencana memiliki

pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara.

MSJ : Berarti PT Marga Sarana Jabar, merupakan Entitas Anak Perseroan yang bergerak di bidang

jasa pengusahaan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road.

MTN : Berarti PT Marga Trans Nusantara, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki

rencana pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Serpong.

NKJ : Berarti PT Ngawi Kertosono Jaya, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki rencana

pengusahaan Jalan Tol Ruas Ngawi-Kertosono.

SNJ : Berarti PT Solo Ngawi Jaya, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki rencana

pengusahaan Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi.

TJP : Berarti PT Transmarga Jatim Pasuruan, merupakan Entitas Anak Perseroan yang memiliki

rencana pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pasuruan.

TMJ : Berarti PT Trans Marga Jateng, merupakan Entitas Anak Perseroan yang bergerak di bidang

jasa pengusahaan Jalan Tol Semarang-Solo.

11

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama

dengan keterangan yang lebih terperinci. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan

yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini

bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah

dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

A. TINJAUAN UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum

yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Jasa Marga (Indonesia

Highway Corporation) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 Maret 1978,

yang kemudian diubah berdasarkan Akta No.187 tanggal 19 Mei 1981 dan nama Perseroan diubah

menjadi PT Jasa Marga (Persero). Dengan pengalaman selama 38 tahun, Perseroan tetap menjadi

pemimpin pasar industri jalan tol Indonesia. Jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan jalan tol

pertama yang dibangun Perseroan pada tahun 1978 dan menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan

industrijalan tol Tanah Air. Hingga saat ini, Perseroan telah mengoperasikan 593 km jalan tol atau 61%

dari total panjang tol di Tanah Air.

Perseroan telah melalui berbagai peristiwa penting dan perubahan dalam perjalanannya. Pada

awal berdirinya, Perseroan berperan tidak hanya sebagai operator tetapi juga memikul tanggung

jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987 Perseroan menjadi satu-satunya

penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai Pemerintah dengan dana

berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi. Namun dengan diterbitkannya Peraturan

Pemerintah No. 15 Tahun 2005 yang mengatur tentang jalan tol, peran otoritas dikembalikan Perseroan

kepada Pemerintah. Dengan demikian, Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah

perusahaan pengembang dan operator jalan tol yang akan mendapatkan izin penyelenggaraan tol dari

Pemerintah.

Untuk mendukung ekspansi dan pengembangannya, Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan tercatat

di Bursa Efek Indonesia sejak Pemerintah melepas 30% sahamnya kepada masyarakat pada tanggal

12 November 2007. Proses Initial Public Offering (IPO) ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah

nomor No. 52 tahun 2007 tanggal 4 September 2007 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham

Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan PT. Jasa Marga

Sejalan dengan Privatisasi Perseroan, telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar yang disahkan oleh

Departemen Hukum dan HAM RI, sehingga mulai tanggal 12 September 2007, Perseroan berganti

nama menjadi PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia

pada tanggal 12 November 2007.

Akta Perubahan Anggaran dasar terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham

No. 61 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.,

Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Adinistrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“SABH”) berdasarkan Surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan surat No. AHU-

AH.01.03-0019825 tanggal 27 Maret 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.

AHU-0036530.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 (“Akta No. 61/2015”).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Akta No. 61/2015 tidak didaftarkan dalam Daftar Perusahaan

sesuai UUWDP. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan tidak pernah memperoleh gugatan,

tuntutan ataupun teguran, baik lisan maupun tertulis dari pihak manapun terkait tidak didaftarkannya

Akta No. 61/2015 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai UUWDP.

12

Jenis Penawaran : HMETD

Nilai Nominal : Rp500,- (li

Harga Pelaksanaan : Rp3.900,-

Rasio Konversi : 500.000 (

sebanyak

tujuh) HM

Dilusi Kepemilikan : 6,31% (en

Periode Perdagangan HMETD : 2-8 Dese

Periode Pelaksanaan HMETD : 2-8 Dese

Tanggal Pencatatan Efek di Bursa : 2 Desemb

Pencatatan : BEI

Jumlah Saham

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 61

tanggal 26 Maret 2015, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang

kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya,

khususnya pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan

menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas.

B. PENAWARAN UMUM TERBATAS

ma ratus Rupiah)

(tiga ribu sembilan ratus Rupiah)

lima ratus ribu) Saham Lama berhak memperoleh

33.667 (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh

ETD

am koma tiga satu persen)

mber2016

mber 2016

er 2016

Berdasarkan laporan dari BAE PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan pemegang

saham Perseroan sesuai dengan DPS per tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham

Modal Dasar

Nilai Nominal Rp500,- per Saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

- Seri A Dwiwarna

- Seri B 1

19.039.999.999 500

9.519.999.999.500

Jumlah Modal Dasar 19.040.000.000 9.520.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

- Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)

1. Pemerintah Republik Indonesia 1 500 0,00

- Saham Biasa (Seri B)

2. Pemerintah Republik Indonesia 4.759.999.999 2.379.999.999.500 70,00

3. Dewan Komisaris dan Direksi - Ir. Hasanudin, M.Eng.Sc. 8.500 4.250.000 0,00

- Ir. Muh. Najib Fauzan, MSc. 110.200 55.100.000 0,00

- Ir. Subakti Syukur 154.000 77.000.000 0,00

4. Masyarakat 2.039.727.301 1.019.863.650.500 29,99

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.800.000.000 3.400.000.000.000 100,0000

Saham dalam Portepel 12.240.000.000 6.120.000.000.000

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam

PMHMETD I ini, maka susunan modal saham Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah

sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham

Sebelum PMHMETD I Setelah PMHMETD I


Jumlah Nilai

Nominal (Rp) (%) Jumlah Saham

Jumlah Nilai

Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 19.040.000.000 9.520.000.000.000 19.040.000.000 9.520.000.000.000

Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh

Saham Preferen (Seri A

Dwiwarna)

1. Pemerintah Republik

Indonesia

1 500 0,00 1 500 0,00

13

Jumlah Saham

Jumlah Saham

Nama Pemegang Saham



Saham Biasa (Seri B)


Jumlah Nilai


Jumlah Nilai

Nominal (Rp) (%)

Indonesia 4.759.999.999 2.379.999.999.500 70,00 5.080.509.839 2.540.254.919.500 70,00

3. Publik 2.040.000.000 1.020.000.000.000 30,00 2.177.361.360 1.088.680.680.000 30,00

Jumlah Modal Ditempatkan

dan Disetor Penuh

6.800.000.000 3.400.000.000.000

100,00

7.257.871.200

3.628.935.600.000

100,00

Saham dalam Portepel 12.240.000.000 6.120.000.000.000 11.782.128.800 5.891.064.400.000

Apabila seluruh saham HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini tidak dilaksanakan

oleh seluruh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Negara Republik Indonesia

melaksanakan haknya dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru (Seri

B) yang belum dilaksanakan, maka susunan modal saham Perseroan setelah PMHMETD I secara

proforma adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham



Jumlah Nilai


Jumlah Nilai

Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 19.040.000.000 9.520.000.000.000 19.040.000.000 9.520.000.000.000


Disetor Penuh


Dwiwarna)

1. Pemerintah Republik 1 500 0,00 1 500 0,00 Indonesia



Indonesia

3. Publik

4. Pembeli Siaga

4.759.999.999 2.379.999.999.500 70,00 5.080.509.839 2.540.254.919.500 70,00

2.040.000.000 1.020.000.000.000 30,00 2.040.000.000 1.020.000.000.000 28,10

- - - 137.361.360 68.680.680.000 1,90

Jumlah Modal Ditempatka

dan Disetor Penuh

n

6.800.000.000 3.400.000.000.000

100,00

7.257.871.200

3.628.935.600.000

100,00


Pemegang Saham Utama Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya

sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur Undang-Undang No. 14

Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 juncto Undang-

Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pelaksanaannya ditetapkan melalui

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2016.

Dalam hal para pemegang saham publik tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham HMETD

yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya, maka para pemegang saham

publik akan mengalami penurunan kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar

6,31%.

Keterangan selengkapnya mengenai PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

14

C. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

DALAM RANGKA PMHMETD I

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I ini (setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa

dan beban-beban emisi lainnya), akan digunakan untuk mendanai pembangunan Jalan Tol tersebut

khususnya 3 Ruas Jalan Tol baru yang akan dibangun yaitu:

- Sekitar 50% untuk ruas Semarang – Batang sepanjang 75 km;

- Sekitar 30% untuk ruas Pandaan – Malang sepanjang 37,6 km; dan

- Sekitar 20% untuk ruas Jakarta – Cikampek II sepanjang 64 km.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD I dapat dilihat pada

Bab II Prospektus ini.

D. STRATEGI USAHA

Perseroan bertujuan untuk menjadi salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Dimana untuk

mencapai tujuan tersebut, Perseroan secara khusus memiliki beberapa strategi utama antara lain:

a. Strategi Utama

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut, Perusahaan menetapkan 3 strategi utama

sebagai berikut:

1. Pengembangan Bisnis Jalan Tol

2. Pengoperasian Jalan Tol

3. Pengembangan Bisnis Lain

b. Strategi Pendukung

a. Pengendalian Keuangan

b. Peningkatan Organisasi dan SDM

c. Teknologi Informasi dan Rekayasa Teknik

d. Kepatuhan dan Manajemen Risiko

e. Kemitraan dan Bina Lingkungan

Keterangan lebih lanjut mengenai strategi usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

E. PROSPEK USAHA

Saat ini Perseroan mengoperasikan ±593 km tol atau menguasai 61% jalan tol di Indonesia dari total

972 km jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Saat ini Perseroan sedang membangun 14 ruas tol baru,

antara lain:

§ BORR (Bogor Outer Ring Road)

§ Semarang – Solo

§ Gempol – Pasuruan

§ Cengkareng – Kunciran

§ Kunciran – Serpong

§ Surabaya – Mojokerto

§ Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi

§ Solo – Ngawi

§ Ngawi – Kertosono

§ Cinere – Serpong

§ Semarang – Batang

§ Pandaan – Malang

§ Balikpapan – Samarinda

§ Manado – Bitung

15

Dari 14 ruas tol tersebut, beberapa diantaranya dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi, dan

tiga diantaranya telah beroperasi sebagian yang terdiri dari ruas tol Semarang-Solo (telah beroperasi

23,1 Km dari total 72,6 Km), ruas Bogor Outer Ring Road (telah beroperasi 5,8 Km dari total 11 Km),

ruas tol Surabaya-Mojokerto (telah beroperasi 20,77 Km dari total 36,3 Km). Pengoperasian ruas-ruas

tol tersebut akan mendorong pertumbuhan pendapatan Perseroan di tahun-tahun mendatang.

Setelah 14 ruas tol tersebut selesai, Perseroan akan terus melakukan ekspansi dalam penambahan

jalan tol baru melalui tender, menambah penyertaan saham serta mengakuisisi ruas-ruas baru yang

potensial. yang pemegang konsesinya memiliki hambatan untuk membangun jalan tol tersebut, terutama

jalan tol yang terletak di kota-kota besar yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan sedapat mungkin

terhubung dengan jalan tol eksisting Perseroan/Entitas Anak. Dalam usaha pengembangan ruas-ruas

tol baru tersebut, perseroan mempunyai kebijakan sebagai berikut: 1. Perseroan harus menjadi pemegang saham mayoritas di Perusahaan Patungan (Joint Venture)

jalan tol baru;

2. Ruas tol baru tersebut harus memiliki tingkat kelayakan finansial yang baik; dan

3. Ruas tol baru tersebut sedapat mungkin merupakan kelanjutan dari ruas jalan tol yang dikelola oleh

Perseroan atau Entitas Anak.

Perseroan mendapatkan dukungan dari Pemerintah melalui regulasi dimana Pemerintah terlebih dahulu

akan melakukan pendanaan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol. Setelah beberap ruas

atau seksi jalan tol selesai dibangun, investor jalan tol berkewajiban untuk membayar kembali dana

yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Di samping pemerintah juga menjamin biaya tanah maksimum

dengan menyediakan dukungan biaya terhadap risiko kenaikan harga tanah. Undang-Undang No. 2

tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 juga menambah kondusif iklim investasi di

industri jalan. Ketentuan mengenai pengadaan tanah yang diatur dalam Perpres tersebut menyatakan

bahwa pengadaan tanah dilaksanakan oleh Pemerintah sebelum investor ditetapkan Pemerintah.

Secara makro ada beberapa faktor yang membuat prospek industri jalan tol Perseroan semakin menarik,

antara lain:

1. Volume lalu lintas pada ruas tol yang dikelola Perseroan diperkirakan akan tetap tumbuh secara

positif, sehingga memberikan jaminan pertumbuhan pendapatan berkesinambungan;

2. Masa konsesi yang masih panjang dengan mayoritas akan berakhir pada tahun 2044 untuk 13 ruas

yang sedang dioperasikan Perseroan;

3. Jalan tol baru yang terkoneksi dengan jalan tol yang sudah ada, sehingga memberi jaminan volume

lalu lintas yang telah terbentuk;

4. Adanya potensi penambahan konsesi penguasan jalan tol melalui rencana untuk mengambil alih

ruas-ruas jalan tol investor lain yang terhenti proses investasinya (akuisisi);

5. Posisi Perseroan sebagai pemimpin dalam industri jalan tol lndonesia;

6. Perkembangan penduduk yang pesat;

7. Perkembangan industri properti;

8. Pertumbuhan penjualan kendaraan roda empat yang merupakan pasar terbesar dari pengguna

jalan tol.

Keterangan lebih lanjut mengenai prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

F. FAKTOR RISIKO

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang merupakan perusahaan konstruksi, Perseroan tidak terlepas

dari risiko-risiko baik secara internal maupun eksternal.

Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Investasi

2. Risiko Penyesuaian Tarif

3. Risiko Perubahan Peraturan

4. Risiko Bencana Alam atau Akibat Perbuatan Manusia

5. Risiko Volume Lalu Lintas Tidak Sesuai Perkiraan Awal

6. Risiko Perubahan Suku Bunga

7. Risiko Terputusnya Konstruksi Jalan Tol

8. Risiko Kehilangan Pendapatan Akibat Perselisihan dengan Pihak Lain

16

Risiko Terkait Kepemilikan Saham

Di samping risiko yang dihadapi oleh Perseroan, kegiatan usaha dan industri Perseroan, kepemilikan

saham mengandung risiko-risiko di bawah ini:

1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham.

2. Harga Saham Perseroan dapat berfluktuasi.

3. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham

tersebut

4. Keterbatasan secara regulasi bagi pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran umum

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

G. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Keterangan

Periode 6 (enam) bulan yang

berakhir pada 30 Juni

2016 2015

(dalam Ribuan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada 31 Desember

(Tidak Diaudit) 2015 2014*

PENDAPATAN 6.711.456.768 4.115.122.236 9.848.242.050 9.173.817.307

BEBAN PENDAPATAN

(4.416.676.168) (2.245.043.935) (5.720.422.089) (5.483.825.405)

LABA BRUTO

LABA USAHA

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

LABA PERIODE BERJALAN

PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF

PERIODE BERJALAN

2.294.780.600 1.870.078.301 4.127.819.961 3.689.991.902

1.959.081.308 1.608.674.531 3.477.665.145 3.072.723.524

1.209.182.090 929.655.924 2.068.304.233 1.850.661.310

874.315.900 571.742.027 1.319.200.546 1.237.014.172

(76.547.018) 19.671.020 (16.822.501) (56.798.985)

797.768.882

591.413.047

1.302.378.045

1.180.215.187

Total penghasilan komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk 849.284.536 662.653.844 1.449.326.765 1.365.670.215

Kepentingan nonpengendali (51.515.654) (71.240.797) (146.948.720) (185.455.028)

TOTAL 797.768.882 591.413.047 1.302.378.045 1.180.215.187

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan Kepada



TOTAL 874.315.900 571.742.027 1.319.200.546 1.237.014.172

LABA PER SAHAM (RUPIAH PENUH) 136,1 94,55 215,64 209,08

Catatan: *) Disajikan kembali

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan

Per 30 Juni 2016


Per 31 Desember

2015 2014*

Aset Lancar 5.051.788.653 3.729.046.503 3.545.784.137

Aset Tidak Lancar 35.160.514.596 32.995.935.984 28.314.178.506

TOTAL ASET 40.212.303.249 36.724.982.487 31.859.962.643

Liabilitas Jangka Pendek

11.088.631.898

7.743.786.951

4.301.009.557

Liabilitas Jangka Panjang 15.722.652.821 16.612.531.070 16.538.223.765

TOTAL LIABILITAS 26.811.284.719 24.356.318.021 20.839.233.322

TOTAL EKUITAS

13.401.018.530

12.368.664.466

11.020.729.321 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 40.212.303.249 36.724.982.487 31.859.962.643


17

RASIO KEUANGAN

Keterangan Per 30 Juni

2016

Per 31 Desember

2015 2014*

Rasio Keuangan (%) Marjin Laba Bersih 21,96% 19,22% 19,67%

Marjin Operasi 46,49% 45,57% 42,51%

Marjin EBITDA 61,08% 59,79% 59,61%

EBITDA terhadap Beban Bunga 345,53% 324,71% 354,53%

Tingkat Pengembalian atas Ekuitas (ROE) 6,91% 11,86% 12,90%

Tingkat Pengembalian atas Aset (ROA) 2,30% 3,99% 4,46%

Rasio Lancar 45,56% 48,16% 82,44%

Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas 200,07% 196,92% 189,09%

Rasio Liabilitas Terhadap Aset 66,67% 66,32% 65,41%

Rasio Pertumbuhan (%) Pendapatan 63,09% 7,35% -10,69%

Laba Usaha 21,78% 13,18% 36,01%

Laba Bersih 43,96% 3,14% 42,69%

Total Aset 9,50% 15,27% 13,52%

Total Liabilitas 10,08% 16,88% 16,58%

Total Ekuitas 8,35% 12,23% 8,16%


Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau

Kewajiban Lainnya

Rasio Keuangan Perseroan pada

tanggal 30 Juni 2016


tanggal 31 Desember 2015

Debt to Equity ratio tidak melebihi 5,0x 1) 2,00x 1,97x

Interest Coverage Ratio tidak kurang dari 1,25x 2) 3,45x 3,25x

1) Perhitungan Debt to Equity ratio yaitu Total Liabilitas dibagi Total Ekuitas

2) Perhtiungan Coverage ratio yaitu EBITDA dibagi dengan beban bunga Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus

ini.

H. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh

Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan

Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan

pembagian dividen yang akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2011

sampai dengan 2015, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

Tahun

Dividen (Rp miliar)

Rasio Terhadap Bersih Perser

(%)

Laba dividen / oan lembar

(Rp)

Tanggal Pembayaran

Nomor Berita Acara Keputusan RUPS

2015 293,28 20 43,13 29 April 2016 BA RUPS Nomor 38 tanggal 18 Maret 2015


2013 534,53 40 78,61 23 April 2014 BA RUPS Nomor 74 tanggal 29 April 2013

2012 640,83 40 94,24 18 Juni 2013 BA RUPS Nomor 16 tanggal 09 Mei 2012

2011 535,78 40 78,88 21 Juni 2012 BA RUPS Nomor 44 tanggal 14 Juni 2011

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

18

I. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham

dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD I Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian

Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan No. 52

tanggal 16 September 2016, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.,

Notaris di Jakarta Selatan

Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PMHMETD I dapat dilihat pada

Bab XIII Prospektus ini.

J. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mendapatkan persetujuan RUPSLB untuk menerbitkan sebanyak 457.871.200 (empat

ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus) saham baru (Seri B) atau

maksimum sebesar 2,40% (dua koma empat nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh

setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang

500.000 (lima ratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal

30 November 2016 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh sebanyak 33.667 (tiga puluh tiga ribu enam

ratus enam puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya

untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru (Seri B) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.900,-

(tiga ribu sembilan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan

pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru (Seri B) yang ditawarkan dalam PMHMETD

I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan

dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan

yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar

Rp1.785.697.680.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh

tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Perseroan memiliki hak untuk melakukan perubahan pada ketentuan-ketentuan HMETD ini dengan

mempertimbangkan perubahan atas keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap sesuai. Ketentuan-

ketentuan penerbitan HMETD dalam PMHMETD I, termasuk Harga Pelaksanaan dan jumlah final dari

saham yang akan ditawarkan akan diumumkan pada waktunya.

Keterangan Tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan

Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa

perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar

Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa

atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang

harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Yang Berhak Menerima SBHMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya

tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 30 November 2016 pukul 16.00 WIB.

2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada

tanggal 30 November 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai

dengan akhir periode perdagangan HMETD

b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir

periode perdagangan HMETD, atau

c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan

HMETD

19

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan,

yaitu mulai tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan

perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut

diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

(KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya

anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer

investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia,

sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara

pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD

menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif

di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang

HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham

HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan

Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan

tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening

efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham

di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang

dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk

mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan

SBHMETD mulai tanggal tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan

diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD

yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung

nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai

HMETD yang sesungguhnya.

20

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai

HMETD:

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum

perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a

- Harga Pelaksanaan PMHMETD I = Rp b

- Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I = A

- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD I = B

- Harga teoritis Saham HMETD = (Rp a x A) + (Rp b x B)

(A + B)

= Rp c

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah: = Rp a - Rp c

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli

Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum

melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku

dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan.

Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan

oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk

pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya

akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD

atau calon pemegang HMETD.

1

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Perseroan telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) untuk

menerbitkan sebanyak 457.871.200 (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus) saham baru (Seri B) atau maksimum sebesar 2,40% (dua koma empat nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham (“Saham

HMETD”). Setiap pemegang 500.000 (lima ratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 30 November 2016 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh sebanyak 33.667 (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak

kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru (Seri B) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.900,- (tiga ribu sembilan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru (Seri B) yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara

penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp1.785.697.680.000,- (satu triliun

tujuh ratus delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Seluruh Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Jika Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir

Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. PT Bahana Securities,

PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD I ini, sebanyak-banyaknya sebesar 137.361.360 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh) saham, dengan jumlah dana yang disiapkan sebesar Rp535.709.304.000,- (lima ratus tiga puluh

lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus empat ribu Rupiah). Sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini.

PT JASA MARGA (PERSERO) TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol, serta mengembangkan dan mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol dan usaha lain yang terkait

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550

Telp.: (021) 841-3630, 841-3526 Fax.: (021) 841-3540 E-mail: [email protected]

Situs: www.jasamarga.com




2

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO INVESTASI. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD I INI, PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI

SETIAP HMETD DALAM BENTUK PECAHAN AKAN DIBULATKAN KE BAWAH (ROUND DOWN), SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 32/2015, DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN EFEK TERSEBUT WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Maret 1978, dengan nama, “PT Jasa

Marga (Indonesia Highway Corporation)”, yang kemudian diubah berdasarkan Akta No.187 tanggal 19

Mei 1981 dan nama Perseroan diubah menjadi “PT Jasa Marga (Persero)”, keduanya dibuat dihadapan

Kartini Muljadi, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri

Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No.Y.A.5/130/1 tertanggal 22 Pebruari 1982 dan

didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No.766 dan

No.767 tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal

10 September 1982, Tambahan No.1138 (untuk selanjutnya akta No.1 tanggal 1 Maret 1978 dan akta

No.187 tanggal 19 Mei 1981 tersebut disebut “Akta Pendirian”). Pendirian Perseroan tersebut sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No.9 tahun 1969 tentang Penetapan PP Pengganti

UU No.1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi UU, PP No.12 tahun 1969 tentang

Perusahaan Jasa Marga (Persero) dan PP No.4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik

Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Jasa Marga (Persero) Di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan

dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol serta Surat Keputusan Menkeu RI No.90/KMK.06/1978 tanggal 27

Pebruari 1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Jasa Marga (Persero) Di Bidang Jalan Tol.

Privatisasi Perseroan melalui Initial Public Offering (IPO) ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah







Perseroan telah menyesuaikan Anggaran Dasar sesuai dengan UU No. 40/2007 sebagaimana termaktub

dalam Akta No. 28 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.,

Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan dengan Surat Keputusan No. AHU-

54231.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan

Nomor AHU-0074564.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008, serta telah didaftarkan dalam

Daftar Perusahaan di Kantor Perusahaan Kotamadya Jakarta Timur No. 1845/RUB 0-04/XI/08 tanggal

13 November 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 12

Desember 2008, Tambahan Berita Negara Indonesia No. 27404 (“Akta No. 28/2008”), telah mengalami

beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham

No. 61 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.,

Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Adinistrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“SABH”) berdasarkan Surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan surat No. AHU-

AH.01.03-0019825 tanggal 27 Maret 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.

AHU-0036530.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 (“Akta No. 61/2015”).

3

Jumlah Saham

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 61/2015,

maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan

program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya

pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan

prinsip-prinsip perusahaan terbatas.

Berdasarkan laporan dari BAE PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan pemegang

saham Perseroan sesuai dengan DPS per tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham

Modal Dasar



- Seri A Dwiwarna

- Seri B 1

19.039.999.999 500

9.519.999.999.500










4. Masyarakat 2.039.727.301 1.019.863.650.500 29,99



Apabila seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam

PMHMETD I ini, maka susunan modal saham Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah

sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham



Jumlah Nilai


Jumlah Nilai

Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 19.040.000.000 9.520.000.000.000 19.040.000.000 9.520.000.000.000


Disetor Penuh


Dwiwarna)


Indonesia

1 500 0,00 1 500 0,00



Indonesia 4.759.999.999 2.379.999.999.500 70,00 5.080.509.839 2.540.254.919.500 70,00

3. Publik 2.040.000.000 1.020.000.000.000 30,00 2.177.361.360 1.088.680.680.000 30,00


dan Disetor Penuh

6.800.000.000 3.400.000.000.000

100,00

7.257.871.200

3.628.935.600.000

100,00


4

Jumlah Saham

Apabila seluruh saham HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini tidak dilaksanakan

oleh seluruh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Negara Republik Indonesia

melaksanakan haknya dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru (Seri

B) yang belum dilaksanakan, maka susunan modal saham Perseroan setelah PMHMETD I secara

proforma adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham



Jumlah Nilai


Jumlah Nilai

Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 19.040.000.000 9.520.000.000.000 19.040.000.000 9.520.000.000.000


Disetor Penuh


Dwiwarna)


Indonesia

1 500 0,00 1 500 0,00



Indonesia 4.759.999.999 2.379.999.999.500 70,00 5.080.509.839 2.540.254.919.500 70,00

3. Publik 2.040.000.000 1.020.000.000.000 30,00 2.040.000.000 1.020.000.000.000 28,10

4. Pembeli Siaga - - - 137.361.360 68.680.680.000 1,90


dan Disetor Penuh 6.800.000.000 3.400.000.000.000 100,00 7.257.871.200 3.628.935.600.000 100,00


Pemegang Saham Utama Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya

sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur Undang-Undang No. 14

Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 juncto Undang-

Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pelaksanaannya ditetapkan melalui

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2016.

Dalam hal para pemegang saham publik tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham HMETD

yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya, maka para pemegang saham

publik akan mengalami penurunan kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 6,31%

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PMHMETD I

ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan 8 Desember

2016 baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan dan telah

memperoleh persetujuan sebagai berikut:

1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk menerbitkan

sebanyak 457.871.200 (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua

ratus) lembar saham baru (Seri B) dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah), yang akan

dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Memberikan Kuasa dan Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan

yang diperlukan sehubungan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang

mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan

Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang meliputi :

a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

b. Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu.

c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan

persetujuan Dewan Komisaris.

5

d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan

Efek Terlebih Dahulu.

e. Menentukan kepastian penggunaan dana;

f. Menentukan kepastian jadwal Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu.

g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penambahan Modal

dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-

perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.

3. Memberikan Kuasa dan Wewenang kepada Direksi untuk meningktkan Modal Ditempatkan dan

Modal Disetor dan melakukan perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang

Modal terkait pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, PMHMETD I ini menjadi efektif setelah disetujui oleh RUPSLB

Perseroan yang telah diadakan pada tanggal 29 Agustus dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK.

Berdasarkan data dari Bursa Efek, berikut merupakan harga perdagangan tertinggi, harga terendah

dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir, sejak bulan November 2015

hingga Oktober 2016.

Tabel Historis Kinerja Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Tahun Bulan Harga Tertinggi Harga Terendah Total Volume

2015 November 5.200 4.500 153.976.900

Desember 5.250 4.575 120.052.700

2016 Januari 6.075 4.995 152.224.700

Februari 6.250 5.200 199.869.000

Maret 5.700 5.200 148.691.800

April 5.575 5.250 73.182.700

Mei 5.525 5.200 55.820.800

Juni 5.575 4.990 96.437.600

Juli 5.650 5.125 106.616.300

Agustus 5.675 4.810 236.364.600

September 4.910 4.550 235.690.000

Oktober 4.750 4.500 141.600.000

1. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan

didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa

atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal

pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 30 November 2016. Prospektus dan

petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh

pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan

akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham

yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 2 Desember 2016

dengan membawa:

a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi

anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib

menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.

b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik

untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib

diperlihatkan).

6

2. Kriteria Penerima dan Pemegang HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 30 November

2016 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PMHMETD I ini dengan

ketentuan bahwa setiap pemegang 500.000 (lima ratus ribu) saham lama berhak atas 33.667 (tiga

puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk

membeli 1 (satu) Saham HMETD dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham dengan

Harga Pelaksanaan Rp3.900,00,- (tiga ribu sembilan ratus Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru (Seri B) adalah:

a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang

memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau

b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan

periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/

atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan

peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para

pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan

haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya

disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal

8 Desember 2016.

3. Perdagangan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8

Desember 2016.

a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya

wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk

sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan

atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem Central Depository – Book Entry Settlement

System (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan

instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan

permohonan tersebut.

ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di

dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan

Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan

HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan

dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan

ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan

haknya oleh KSEI. Saham HMETD hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE

Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI

dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan.

b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-

nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan

menyerahkan dokumen sebagai berikut:

i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.

ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan

7

dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

iii. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran

dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).

iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri

dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.

v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham HMETD hasil pelaksanaan dalam bentuk

elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa

atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:

• Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian

untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek

atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama

pemberi kuasa.

• Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani

dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam

bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan

saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi

bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar

dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja

(Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham

yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan

pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah

terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan

yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

Keterangan selengkapnya mengenai tata cara pemesanan saham PMHMETD I dapat dilihat pada Bab

XIII Prospektus ini.

4. Keterangan Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perseroan telah mendapatkan persetujuan RUPSLB untuk menerbitkan sebanyak 457.871.200 (empat

ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus) saham baru (Seri B) atau

maksimum sebesar 2,40% (dua koma empat nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh

setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang

500.000 (lima ratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 30

November 2016 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh sebanyak 33.667 (tiga puluh tiga ribu enam ratus

enam puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya

untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru (Seri B) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.900,-

(tiga ribu sembilan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan

pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru (Seri B) yang ditawarkan dalam PMHMETD

I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan

dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan

yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar

Rp1.785.697.680.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh

tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Perseroan memiliki hak untuk melakukan perubahan pada ketentuan-ketentuan HMETD ini dengan

mempertimbangkan perubahan atas keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap sesuai. Ketentuan-

ketentuan penerbitan HMETD dalam PMHMETD I, termasuk Harga Pelaksanaan dan jumlah final dari

saham yang akan ditawarkan akan diumumkan pada waktunya.

8

Keterangan Tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan

Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa

perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar

Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa

atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang

harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1) Yang Berhak Menerima SBHMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya

tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 30 November 2016 pukul 16.00 WIB.

2) Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada

tanggal 30 November 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai

dengan akhir periode perdagangan HMETD

b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir

periode perdagangan HMETD, atau

c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan

HMETD

3) Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan,

yaitu mulai tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan

perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut

diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

(KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya

anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer

investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia,

sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara

pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD

menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4) Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif

di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang

HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham

HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan

Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

9

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan

tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek

atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di

KSEI.

5) Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang

dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk

mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan

SBHMETD mulai tanggal tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan

diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6) Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD

yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung

nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai

HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai

HMETD:

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum

perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a

- Harga Pelaksanaan PMHMETD I = Rp b

- Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I = A

- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD I = B

- Harga teoritis Saham HMETD = (Rp a x A) + (Rp b x B)

(A + B)

= Rp c

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah: = Rp a - Rp c

7) Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli

Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum

melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku

dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan.

Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan

oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8) Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk

pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya

akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9) Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD

atau calon pemegang HMETD.

10

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI

HASIL PENAWARAN UMUM DALAM RANGKA PMHMETD I

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I ini (setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa

dan beban-beban emisi lainnya), akan digunakan untuk mendanai pembangunan Jalan Tol tersebut

khususnya 3 Ruas Jalan Tol baru yang akan dibangun yaitu:

- Sekitar 50% untuk ruas Semarang – Batang sepanjang 75 km.

- Sekitar 30% untuk ruas Pandaan – Malang sepanjang 37,6 km.

- Sekitar 20% untuk ruas Jakarta – Cikampek II sepanjang 64 km.

Sesuai dengan POJK No.30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran

Umum, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I termasuk Pajak

diperkirakan berjumlah sekitar 1,00 % dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD I. Perkiraan biaya

tersebut dialokasikan sebagai berikut:

§ Biaya jasa penasehat keuangan sekitar 0,63%;

§ Biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,03%;

§ Biaya notaris sekitar 0,01%;

§ Biaya lain-lain (antara lain biaya pencatatan saham di BEI, biaya pernyataan pendaftaran ke OJK,

biaya audit penjatahan

§ dan verifikasi biaya, biaya pemasaran, dan biaya percetakan) sekitar 0,33%.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai

dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi

penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan

dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK

sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana pengunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD

I ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai

penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang

Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan akan melakukan transaksi menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD

I, dan transaksi tersebut merupakan transaksi material atau transaksi dengan pihak terafiliasi atau

transaksi dengan benturan kepentingan, maka Perseroan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha

Utama, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:

Kep-614/Bl/2011 serta Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.I tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan

Kepentingan Transaksi Tertentu, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan

Lembaga Keuangan Nomor: Kep-412/Bl/2009.

Adapun laporan penggunaan dana hasil aksi korporasi sebelumnya yang dilakukan Perseroan yaitu

Emisi Obligasi Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T senilai Rp 1 triliun, telah dilaporkan kepada

OJK sesuai dengan surat Nomor BF.KU09.02.199 tanggal 09 Januari 2015. Dana hasil Emisi Obligasi

tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 telah digunakan

seluruhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana telah diungkapkan dalam

Prospektus Penawaran Umum Obligasi tersebut. Dana dari Penawaran Umum Obligasi tersebut

seluruhnya dialokasikan untuk refinancing hutang.

11


Keterangan 30 Juni 2016

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha

82.012.682

Utang kontraktor 1.459.622.804

Utang pajak 314.777.648

Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya 219.237.540

Beban akrual 1.296.493.511

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 126.108.989

Utang lembaga keuangan bukan bank

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

Utang bank

750.000.000

2.497.305.316

Utang obligasi 2.900.000.000

Liabilitas pembebasan tanah 1.124.018.714

Utang sewa pembiayaan 21.889.999

Provisi pelapisan jalan tol 297.164.695

TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 11.088.631.898

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pendapatan diterima di muka

146.890.866

Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo

486.203.441

Utang bank

8.899.610.827


Liabilitas kerjasama operasi 820.300



Provisi pelapisan jalan tol 239.913.709

Liabilitas jangka panjang lainnya 295.927.200

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 1.023.655.605

TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG 15.722.652.821

TOTAL LIABILITAS 26.811.284.719

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni

2016, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,

Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan

standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya

tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp26.811.284.719

ribu, terdiri atas Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp11.088.631.898 ribu dan Liabilitas Jangka Panjang

sebesar Rp 15.722.652.821 ribu. Perincian kewajiban konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni

2016 disajikan di bawah ini.

dalam satu tahun

12

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

a. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp82.012.682 ribu yang merupakan

utang kepada pemasok untuk pengadaan barang cetakan, alat tulis kantor, karcis tol, obat-obatan dan

pakaian dinas serta utang usaha atas jasa pemeliharaan dan pembersihan jalan tol.

b. Utang kontraktor

Utang kontraktor Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.459.622.804 ribu yang

merupakan utang kepada kontraktor, konsultan dan rekanan sehubungan dengan pembangunan jalan,

pelapisan ulang, pengadaan fasilitas tol dan bangunan lain.

Rincian utang kontraktor adalah sebagai berikut:



Pihak Berelasi 1.298.327.391

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 512.058.022

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 426.454.235

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 137.552.955

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 148.795.878

PT Nindya Karya (Persero) 43.957.619

Wika – Adhi – Hutama JO 18.282.640

PT Hutama Karya (Persero) 3.271.300

PT Yodya Karya (Persero) 2.402.896

PT Virama Karya (Persero) 4.170.942

Lain-lain dibawah Rp2 miliar 1.380.903

Pihak Ketiga 161.295.413

PT Kadi International 12.011.855

PT Delameta Bilano 11.122.383

PT Eskapindo Matra 10.241.472

PT Multi Phi Beta 9.958.779

PT Buana Archicon 7.051.646

PT Aremix Planindo 6.688.861

PT Perkasa Adiguna Sembada 6.027.891

PT Module Intracs Yasatama 5.826.591

PT Widya Sapta Colas 5.743.764

PT Marga Maju Mapan 5.479.683

PT Perentjana Djaja 5.139.812

PT Cipta Marga Mandiri 4.716.003

PT Annisa Bintang Blitar 4.009.587

KSO Cipta Strada, Adhy Duta Prima Hasfan Dian 2.987.628

PT Pancatunggal Karsasejati 2.815.667

PT Roadmixindo Raya 2.877.169

PT Amber Hasya 2.756.099

PT Tata Guna Patria 2.640.309

PT Sarana Dwi Makmur 2.319.324

KSO Dressa Badja 2.052.380

Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1Miliar) 48.828.510

Total 1.459.622.804

13

c. Utang pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp314.777.648 ribu dengan rincian

sebagai berikut:



Perseroan

Pajak Penghasilan

Pasal 4 (2) 766.695

Pasal 21 2.924.839

Pasal 22 3.426.526

Pasal 23 716.668

Pasal 25 42.675.901

Pasal 29 96.938.383

Pajak Pertambahan Nilai 19.513.645

Pajak Bumi dan Bangunan 117.429.362

284.392.019

Entitas Anak

Pajak Penghasilan:

Pasal 4 (2) 13.127.918

Pasal 21 2.375.163

Pasal 22 1.696

Pasal 23 581.968

Pasal 25 1.183.640

Pasal 26 15.988

Pasal 29 4.781.335

Pajak Bumi dan Bangunan 2.937.016

Pajak Pertambahan Nilai 5.217.119

Kewajiban Pajak Lainnya 163.786

30.385.629

Total 314.777.648

d. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya

Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp219.237.540

ribu dimana Rp2.388.715 ribu adalah sumbangan area Pramuka Cibubur dan TMII.

e. Beban akrual

Beban akrual pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.296.493.511 ribu dengan rincian sebagai

berikut:



Beban Kontraktor 893.683.533

Beban Umum dan Administrasi 204.297.248

Beban Bunga

Utang Pembebasan Tanah (BLU) 89.163.597

Utang Obligasi 75.034.007

Utang Bank Sindikasi 14.375.630

Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank 2.005.208

Utang Dana Talangan 687.412

Utang Bank

PT Bank Central Asia Tbk 3.560.000

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.883.680

Beban Kerjasama Operasi 792.321

Lain-lain 11.010.875

Total 1.296.493.511

14

f. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 126.108.989

ribu. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek menngakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek (jika ada)

ketika jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu dua

belas bulan setelah jasa tersebut diberikan.

g. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar

Rp6.840.378.724 ribu.



Utang bank 2.497.305.316




Provisi pelapisan jalan 297.164.695

Total 6.840.378.724

h. Utang Bank



Utang Bank Jangka Pendek Pihak Berelasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 2.005.194.125

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 87.748.362

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 74.325.059

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 553.493

2.167.821.039

Pihak Ketiga PT Bank Central Asia Tbk 301.061.348

PT Bank DKI 13.995.500

PT Bank Jawa Timur 7.751.500

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 3.912.469

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 2.232.787

PT Bank Pembangunan Daerah Bali 530.673

329.484.277

Total 2.497.305.316

Pihak Berelasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 3.187.808.256

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 2.206.798.369

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 1.914.193.613

PT Sarana Multi Infrastruktur 89.726.822

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 73.536.612

7.472.063.672

Pihak Ketiga PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 318.905.031

PT Bank DKI 239.782.735

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara 239.126.098

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 154.876.908

PT Bank Central Asia Tbk 141.009.803

PT Bank Bukopin 116.893.685

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 95.037.479

PT Bank Pembangunan Daerah Bali 70.504.902

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 68.384.767

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 15.016.297

1.459.537.705

Biaya belom diamortisasi (31.990.550)

Total 8.899.610.827

15

Pinjaman pada PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 37 tanggal 25 Oktober 2005 dibuat dihadapan Notaris

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perseroan mendapatkan fasilitas kredit investasi

dengan tujuan untuk pembiayaan proyek jalan tol JORR II (Seksi E1, E3) sebesar Rp350.000.000 ribu.

Akta ini diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Investasi No. 53 tanggal 28 April 2006 untuk

fasilitas kredit investasi sebesar Rp310.000.000 ribu dan Akta Perjanjian Kredit No. 54 tanggal 28 April

2006 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan atas Perjanjian Kredit No.06 tanggal 2

Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki S.H. Notaris di Jakarta.

Perseroan memperoleh fasilitas time loan revolving sebesar Rp40.000.000 ribu untuk jangka waktu 1

tahun dan mendapat tambahan jumlah pokok fasilitas kredit sebesar Rp596.000.000 ribu. Sehingga

jumlah fasilitas yang diterima Perseroan menjadi sebesar Rp636.000.000 ribu.

Tingkat suku bunga pinjaman sama dengan suku bunga deposito rupiah untuk jangka waktu 3 (tiga)

bulan yang berlaku di BCA untuk nilai nominal deposito lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000

ribu yang dipublikasikan secara umum ditambah 3,9% per tahun. Berdasarkan Akta Addendum No. 6

tanggal 2 Oktober 2015 oleh Notaris Karin Christiana Basoeki, S.H., jangka waktu kredit diperpanjang

tanggal dari 13 Agustus 2015 menjadi jatuh tempo pada tanggal 13 Agustus 2016. Perseroan tidak

memberikan jaminan terhadap pinjaman ini. Utang bank diberikan secara Negative Pledge, sehingga

debitur tidak menyerahkan jaminan/ agunan yang sifatnya preferen dan/atau separatis baik kepada

bank maupun kepada kreditur lainnya. Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan masih memiliki saldo

hutang pada fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp300.000.000 ribu.

Pada tanggal 11 Agustus 2016, Perseroan telah memperpanjang jangka waktu pinjaman

Pinjaman pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 9 Agustus 2010, yang telah mengalami perubahan

terakhir dengan Akta Addendum No.38 tanggal 13 Juni 2016 dari Notaris lr. Nanette Cahyanie Handari

Adi Warsito, S.H., Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.000 ribu untuk

jangka waktu 1 tahun. Tingkat bunga pinjaman mengacu pada suku bunga deposito 3 (tiga) bulan

Bank ditambah 2,4% (dua koma empat persen). Batas waktu jatuh tempo fasilitas kredit modal kerja

tersebut diperpanjang menjadi tanggal 8 Agustus 2016 Perseroan wajib membayar provisi kepada

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 0,25% per tahun dihitung secara proporsional. Perseroan tidak

memberikan jaminan terhadap pinjaman ini. Utang bank diberikan secara Negative Pledge, sehingga

debitur tidak menyerahkan jaminan/ agunan yang sifatnya preferen dan/atau separatis baik kepada

bank maupun kepada kreditur lainnya.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan masih memiliki saldo hutang fasilitas pinjaman kepada PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp750.000.000 ribu.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus No. 40 tanggal 13 Juni 2016, dari Notaris

lr. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar

Rp1.400.000.000 ribu untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian atau

maksimum 1 (satu) bulan setelah dana penerbitan obligasi diterima, mana yang terjadi lebih dahulu.

Tingkat bunga pinjaman sebesar 8,90% per tahun. Perseroan wajib membayar provisi kepada

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 0,25% per tahun dihitung secara proporsional. Perseroan tidak

memberikan jaminan terhadap pinjaman ini. Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan masih memiliki

saldo hutang pada fasilitas pinjaman ini sebesar Rp1.000.000.000 ribu.

Pinjaman pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 11 Januari 2013 dibuat dihadapan Notaris Imran

Ilyas S. Guchita, S.H., JLP, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit investasi dengan tujuan pembelian

mesin AMP Almix Model ALB 1500 (120 TPH) beserta mesin-mesin sarana pendukung lainnya serta

fasilitas bank garansi dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp21.000.000 dan Rp5.000.000

16

yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2018 atau masa kredit selama 60 bulan, sementara

fasilitas bank garansi akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan. Atas pinjaman ini, JLP dikenakan suku bunga sebesar 10% per tahun.

JLP memperoleh fasilitas pinjaman sebagai berikut:

• Kredit modal kerja konstruksi Plafond sebesar Rp25.000.000 dengan maksimum CO tetap. • Fasilitas Penangguhan Jaminan Import sebesar Rp5.000.000

Fasiltas bank garansi sebesar Rp15.000.000

Atas fasilitas pinjaman ini JLP dikenakan suku bunga sebesar 11,50% per tahun yang dibayarkan efektif

setiap bulan dengan jaminan sebagai berikut: • Mesin AMP dan mesin pendukung yang telah terikat secara fidusia sebesar Rp20.159.549

• Tagihan yang akan timbul atas proyek yang dibiayai BRI sebesar Rp60.000.000 • Sebidang tanah hak guna bangunan No. 404/Cipayung berukuran 801m2 yang terletak di Daerah

Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayung sebesar

Rp3.519.000.

Pada tanggal 30 Juni 2016, JLP masih memiliki saldo hutang fasilitas pinjaman kepada PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp13.349.890.

Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank

a. PT Marga Sarana Jabar (MSJ)

Pada tanggal 18 November 2009, MSJ mengadakan perjanjian kredit sindikasi antara MSJ dengan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 64 tanggal 18 November 2009 oleh Notaris Fatimah, S.H.

Fasilitas kredit yang diterima MSJ adalah maksimum sebesar Rp1.053.447.000 ribu yang terdiri dari

Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp960.939.000 ribu dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (Interest During Construction) sebesar Rp92.508.000 ribu yang jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2022.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga dengan menghitung average time deposit ditambah margin 6 % per tahun. Saldo pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp532.407.499 ribu, dengan jaminan hak

pengusahaan jalan tol dan seluruh tagihan serta pendapatan dari pengusahaan jalan tol, termasuk pendapatan tol dan tagihan atas pendapatan usaha lain selama masa konsesi yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.535.742.000 ribu. Pada tanggal 22 Juli 2016, MSJ telah melunasi

perjanjian kredit sindikasi.

b. PT Jasamarga Surabaya-Mojokerto (JSM)

Pada tanggal 24 Januari 2007, JSM telah mengadakan perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Bukopin Tbk

berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 33 yang kemudian terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan II atas Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi No. 01 tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat dihadapan notaris Rina Utami Djauhari, S.H.

Maksimum fasilitas kredit yang diterima JSM adalah sebesar Rp2.652.845.000 ribu yang terdiri dari Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp2.304.104.000 ribu dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (Interest During Construction) sebesar Rp348.741.000 ribu dengan jangka waktu kredit sejak tanggal efektif

perjanjian sampai dengan tanggal 23 Desember 2026. Atas pinjaman ini Perseroan dikenakan suku bunga secara Weighted Average yang akan diperhitungkan oleh Agen Fasilitas yaitu PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan ketentuan Suku Bunga yang disepakati dan diberlakukan kepada

para Kreditur.

Jaminan pinjaman adalah, antara lain, tagihan atas pendapatan tol dan pendapatan usaha lain yang

akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.789.789.000 ribu. Saldo fasilitas kredit

pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.833.823.278 ribu.

17

c. PT Trans Marga Jateng (TMJ)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 11 Desember 2009, TMJ mengadakan perjanjian kredit

sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dan PT Sarana Multi

Infrastruktur (Persero) yang kemudian terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan II dan Pernyataan

Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi No. 4 tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Ny. Ati Mulyati,

S.H., M.Kn.

Maksimum fasilitas kredit yang diterima TMJ adalah sebesar Rp5.112.935.972 ribu yang terdiri dari

fasilitas kredit Investasi Senior Tranche I sebesar Rp1.726.556.301 ribu, fasilitas kredit Investasi

Senior Tranche IA sebesar Rp350.703.940 ribu, fasilitas kredit Investasi Senior Tranche II sebesar

Rp1.765.009.000 ribu , dan fasilitas kredit Investasi Junior Tranche III sebesar Rp635.000.000 ribu

serta fasilitas kredit investasi senior bunga masa konstruksi (Interest during construction) Tranche I

sebesar Rp 225.824.731 ribu dan Tranche II sebesar Rp409.842.000 ribu. Jangka waktu fasilitas kredit

termasuk masa tenggang adalah sebagai berikut:

• Fasilitas kredit Investasi Senior – Tranche I akan berakhir pada tanggal 6 Maret 2022

• Fasilitas kredit Investasi Senior – Tranche IA dan Tranche II berlaku sampai dengan tanggal 31

Desember 2026.

• Fasilitas kredit Investasi Junior – Tranche III berlaku untuk 15 tahun sejak tanggal penandatanganan

perjanjian kredit.

Pinjaman kredit investasi senior - Tranche I, IA, dan II dikenakan tingkat suku bunga Average time deposit

untuk jangka waktu 3 bulan dari bank-bank sindikasi dimuat di media massa ditambah margin sebesar

5% per tahun untuk masa konstruksi dan 4,75% per tahun untuk masa pengoperasian, sedangkan

untuk pinjaman kredit investasi junior - Tranche III dikenakan margin sebesar 7% per tahun.

Jaminan pinjaman adalah antara lain, tagihan atas pendapatan tol dan pendapatan usaha lain yang

akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp7.304.510.000 ribu. Saldo fasilitas kredit


d. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 13 tanggal 13 Oktober 2011 dibuat di hadapan Fathiah

Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Addendum I (Pertama)

Perjanjian Kredit No. 56 tanggal 25 Maret 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta

dan Akta Perubahan II atas Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi

No. 01 tanggal 3 Desember 2015 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta, MLJ

menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank DKI

untuk pembiayaan proyek pembagunan jalan tol Lingkarluar Jakarta Seksi W2 Utara.

Maksimum kredit yang tersedia adalah sebesar Rp1.554.000.000 ribu yang terdiri dari Fasilitas

Kredit Investasi sebesar Rp1.386.000.000 ribu dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (Interest During

Construction) sebesar Rp168.000.000 ribu. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 15 tahun sejak

ditandatanganinya akta perjanjian kredit.

Tingkat suku bunga untuk 1 tahun pertama adalah 10%, untuk selanjutnya menggunakan tingkat suku

bunga Average Time Deposit untuk jangka waktu 3 bulan dari bank-bank sindikasi yang dimuat di media

massa ditambah margin 4% dengan jaminan berupa tagihan atas pendapatan tol dan pendapatan

usaha lainnya yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.149.000.000 ribu.

Saldo fasilitas kredit pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.300.897.105 ribu.

18

e. PT Jasamarga Bali Tol

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tanggal 22 Juni 2012, JBT telah memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) Sindikasi Pembiayaan Proyek Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa dari PT

Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang kemudian terakhir kali diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian

Kredit No.32 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Ny. Fathiah Helmi, S.H.

Maksimum fasilitas kredit sebesar Rp1.739.300.000 ribu yang terdiri dari kredit investasi sebesar

Rp1.622.000.000 ribu dan fasilitas bunga masa konstruksi sebesar Rp117.300.000 ribu. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 15 tahun sejak ditandatanganinya akta. Tingkat suku bunga untuk 1 tahun pertama adalah 10%, untuk selanjutnya menggunakan tingkat suku bunga Simple Interest Rate ditambah marjin

sebesar 5% dengan jaminan berupa hak konsesi, pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.484.780.000 ribu. Saldo fasilitas kredit


Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 15 tanggal 7 Juni 2016, dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., JBT memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebesar Rp45.000.000

ribu dengan jangka waktu 1 tahun jatuh tempo atau sampai dengan tanggal 7 Juni 2017. Tingkat bunga pinjaman sebesar 10,5% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2016, JBT masih memiliki saldo hutang pada

fasilitas pinjaman ini sebesar Rp5.100.000 ribu.

f. PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 38 tanggal 12 Juni 2012, JPT menandatangani perjanjian

kredit sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Gempol–Pandaan yang terakhir kali diubah dengan Akta Addendum II

Perjanjian Kredit Sindikasi No. 35 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dihadapan Ny. Nanette C.H. Adi Warsito, S.H., kemudian pada tanggal 14 September 2015 JPT telah mengadakan perjanjian kredit

sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk pembiayaan tambahan biaya proyek

pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan (Tranche IA).

Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp817.000.000 ribu termasuk Fasilitas IDC sebesar

Rp84.000.000 ribu. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 15 tahun sejak ditandatanganinya akta. Tingkat suku bunga untuk 1 tahun pertama adalah 10,50%, untuk selanjutnya menggunakan tingkat suku bunga

Simple Interest Rate ditambah margin 5,25%, sedangkan maksimal fasilitas kredit sindikasi Tranche IA adalah sebesar Rp126.290.000 ribu termasuk IDC sebesar Rp7.000.000 ribu.

Tingkat suku bunga yang dikenakan sebesar Average Time Deposit 3 bulanan para kreditur yang

dipublikasikan dalam harian Bisnis Indonesia ditambah margin sebesar 5% per tahun. Jaminan berupa tagihan atas pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.489.999.000 ribu. Saldo fasilitas kredit pada tanggal 30 Juni 2016 adalah

sebesar Rp841.664.560 ribu.

g. PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 5 tanggal 1 Juni 2012, TJP menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Gempol-Pasuruan.

Maksimum fasilitas kredit yang diberikan adalah sebesar Rp1.937.600.000 ribu yang terdiri dari Fasilitas


Construction) sebesar Rp136.500.000 ribu dengan jangka waktu kredit sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 30 Juni 2027. Tingkat suku bunga menggunakan rata-rata deposito

berjangka untuk jangka waktu 3 bulan dari bank-bank sindikasi ditambah margin 5,25% selama masa

konstruksi dan 5,00% sejak tanggal pengoperasian.

19

Jaminan pinjaman berupa hak konsesi pengusahaan jalan tol, pendapatan tol dan pendapatan

usaha lainnya selama masa konsesi. Saldo fasilitas kredit pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar

Rp490.146.285 ribu.

h. PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 33 tanggal 14 Juli 2015, JKT menandatangani

perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

Maksimum fasilitas kredit yang disediakan sebesar Rp2.850.000.000 ribu yang terdiri dari Fasilitas


Construction) sebesar Rp211.605.000 ribu dengan jangka waktu kredit maksimum 15 tahun terhitung

sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 14 Juli 2030. Tingkat suku bunga

menggunakan Average Time Deposit untuk jangka waktu 3 bulan dari bank-bank sindikasi ditambah

margin 3,25% selama masa konstruksi dan 3,00% sejak tanggal pengoperasian. Jaminan pinjaman

berupa hak konsesi, pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya selama masa konsesi. Saldo

fasilitas kredit pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp460.665.588 ribu.

i. PT Solo Ngawi Jaya (SNJ)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 7 tanggal 14 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ati

Mulyati, S.H.M.Kn., SNJ menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pembiayaan

proyek pembangunan jalan tol Solo-Mantingan-Ngawi.

Maksimum fasilitas kredit yang diberikan adalah sebesar Rp4.370.220.000 ribu, yang terdiri dari Fasilitas

Kredit Investasi Pokok Tranche I maksimum sebesar Rp3.196.990.000 ribu, Fasilitas Kredit Investasi

Pokok Tranche II maksimum sebesar Rp642.137.000 ribu dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi

(Interest During Construction) Tranche I sebesar maksimum Rp383.248.000 ribu, Fasilitas Bunga Masa

Konstruksi (Interest During Construction) Tranche II sebesar maksimum Rp147.845.000 ribu

Jangka waktu kredit sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 14 April 2031.

Tingkat suku bunga menggunakan Average Time Deposit untuk jangka waktu 3 bulan ditambah margin

4,75% selama masa konstruksi dan 4,50% sejak tanggal pengoperasian. Jaminan pinjaman berupa hak

konsesi pengusahaan jalan tol, pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya selama masa konsesi.

Saldo fasilitas kredit pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp458.234.090 ribu.

j. PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 14 tanggal 14 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ati

Mulyati, S.H.M.Kn., NKJ menanda-tangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pembiayaan

proyek investasi pembangunan ruas jalan tol Ngawi-Kertosono.

Maksimum fasilitas kredit yang diberikan adalah sebesar Rp3.369.158.000 ribu, yang terdiri dari

Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp2.682.363 ribu (Tranche I sebesar Rp2.396.549.000 ribu dan

Tranche II sebesar Rp285.814.000 ribu) dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (Interest During

Construction) sebesar Rp686.795.000 ribu (Tranche I sebesar Rp553.558.000 ribu dan Tranche II

sebesar Rp133.237.000 ribu).

20

Jangka waktu kredit sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 14 April 2031.

Tingkat suku bunga menggunakan Average Time Deposit untuk jangka waktu 3 bulan ditambah margin

4,75% selama masa konstruksi dan 4,50% sejak tanggal pengoperasian. Jaminan pinjaman berupa hak

konsesi pengusahaan jalan tol, rekening konstruksi, seluruh tagihan dari pendapatan tol dan pendapatan

usaha lainnya selama masa konsesi. Saldo fasilitas kredit pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar

Rp247.472.369 ribu.

Semua perjanjian pinjaman di atas mencakup pembatasan-pembatasan tertentu, antara lain, menjadi

penjamin pinjaman atau menjaminkan aset kepada pihak lain. Kelompok Usaha juga diminta untuk

memelihara rasio keuangan Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) maksimal 5:1 dan Interest Coverage

Ratio (ICR) minimal 1,25:1. Pada tanggal 30 Juni 2016, Kelompok Usaha telah memenuhi semua

pembatasan dan memelihara rasio keuangan.

Selama tahun 2016 dan 2015, jumlah pokok hutang bank yang telah dibayarkan oleh Kelompok Usaha

masing-masing sebesar Rp644.344.039 ribu dan Rp453.866.145 ribu.

i. Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pinjaman pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Berdasarkan akta notaris No. 44 tanggal 19 Juni 2015 dari Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.,

tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari SMI sebesar

Rp750.000.000 ribu yang jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2016. Tingkat bunga pinjaman sebesar

8,75% dari jumlah fasilitas pembiayaan yang ditarik dan/atau digunakan dan belum dibayar kembali

oleh Perseroan per tahun. Pada tanggal 16 Juni 2016, Perusahaan telah memperpanjang jangka waktu

fasilitas pembiayaan menjadi tanggal 18 Juni 2017.Pada tanggal 30 Juni 2016, saldo hutang fasilitas

kredit ini adalah sebesar Rp750.000.000 ribu.

Berdasarkan akta No. 42 tanggal 30 Oktober 2015, NKJ, entitas anak, memperoleh pinjaman dari

SMI dengan pagu pinjaman sebesar Rp230.000.000 ribu untuk yang digunakan sebagai modal kerja.

Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,85% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2016, NKJ sudah tidak

memiliki saldo hutang pada fasilitas pinjaman tersebut.

Berdasarkan akta No. 40 tanggal 30 Oktober 2015, SNJ, entitas anak, memperoleh pinjaman dari

SMI dengan pagu pinjaman sebesar Rp470.000.000 ribu untuk yang digunakan sebagai modal kerja.

Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,85% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2016, SNJ sudah tidak

memiliki saldo hutang pada fasilitas pinjaman tersebut.

Pinjaman ini diberikan tanpa jaminan.

j. Utang Obligasi

Jumlah pembayaran kembali untuk utang obligasi menurut tahun jatuh tempo pada tanggal 30 Juni

2016 adalah sebagai berikut:



Obligasi Jasa Marga: XIII Seri R 1.500.000.000

XII Seri Q 1.000.000.000

XIV Seri JM – 10 1.000.000.000

Seri S C 1.000.000.000

Seri T 1.000.000.000

Seri S B 400.000.000

JORR II 181.777.192

Total 6.081.777.192

Biaya Penerbitan yang Belum Diamortisasi (8.252.932)

Total Utang Obligasi 6.073.524.260

Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun (2.900.000.000)

Utang obligasi Bagian Jangka Panjang 3.173.524.260

21

Jumlah pembayaran kembali untuk utang obligasi menurut tahun jatuh tempo pada tanggal 30 Juni

2016 adalah sebagai berikut:

Tahun Jatuh

Tempo Total

2016 1.400.000.000

2017 1.500.000.000

2018 1.077.377.192

2019 1.000.000.000

2020 1.000.000.000

2021 104.400.000

Total 6.081.777.192

Persyaratan rasio keuangan Perseroan untuk semua perjanjian obligasi adalah Rasio Utang terhadap

Ekuitas maksimal 5:1 dan Interest Coverage Ratio minimal 1,25:1.

a) Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 No.

26 tanggal 4 Mei 2007, sebagaimana terakhir dirubah oleh Akta Addendum IV No. 81 tanggal 27

Desember 2010 yang seluruhnya dibuat oleh Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., dengan

nilai nominal obligasi sebesar Rp1.500.000.000 ribu dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25%

per tahun.

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap

triwulan. Jangka waktu obligasi yaitu 10 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2017.

Bertindak selaku wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk peringkat obligasi adalah idA+ dari PT

Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Berdasarkan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Jasa Marga XIII Seri R, tujuan

penerbitan obligasi tersebut adalah untuk melunasi sebagian pinjaman (refinancing) Bank BCA,

Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Jabar dan utang bantuan pemerintah dengan proporsi masing-

masing sekitar 48%, 25%, 10%, 14% dan 3%.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki saldo hutang obligasi tersebut sebesar

Rp1.500.000.000 ribu.

b) Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006

Berdasarkan Akta No. 66 tanggal 18 Mei 2006, Akta Addendum I No. 74 tanggal 19 Juni 2006, Akta

Addendum II No. 89 tanggal 26 Juni 2006 dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Jasa Marga

XII Seri Q Tahun 2006 dari Notaris Imas Fatimah, S.H., dan terakhir kembali diubah oleh Akta

Addendum VI No. 80 tanggal 27 Desember 2010 dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi

Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Nilai nominal obligasi sebesar Rp1.000.000.000 ribu, tingkat bunga tetap sebesar 13,5% per tahun.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan

setiap triwulan. Jangka waktu penyelesaian obligasi yaitu 10 tahun dan jatuh tempo pada tanggal

6 Juli 2016. Bertindak selaku wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk. Peringkat obligasi tersebut

adalah idA+ dari Pefindo.

Berdasarkan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Jasa Marga XII Seri Q, tujuan

penerbitan obligasi tersebut adalah untuk melunasi sebagian pinjaman (refinancing) Bank BCA,

Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank Jabar dengan proporsi masing-masing sebesar 15%, 28%, 53%

dan 4%.


Rp1.000.000.000 ribu.

22

c) Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Tahun 2010

Pada bulan Oktober 2010, Perusahan memperoleh pernyataan dari Badan Pengawas Pasar Modal

(BAPEPAM) untuk efektivitas menerbitkan Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 tahun 2010. Nilai

nominal obligasi adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (rupiah penuh) dengan tingkat bunga tetap

9,35% per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga

obligasi dibayarkan setiap triwulan.

Jangka waktu penyelesaian obligasi yaitu 10 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal

12 Oktober 2020. Bertindak selaku wali amanat PT Bank Mega Tbk Berdasarkan surat No.1044/

PEF-DirN11/2010 tanggal 29 Juli 2010, peringkat obligasi dari Pefindo adalah idAA+ (double A:

Stable Outlook).

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjamin Efek Obligasi tanggal 4 Agustus 2010 juncto Addendum

1 Akta Perjanjian Penjamin Emisi Efek Obligasi No. 45 tanggal 26 Agustus 2010 tujuan penerbitan

obligasi adalah untuk pelunasan Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002, percepatan pelunasan

Kredit Investasi Bank BCA, pengembangan investasi pada bidang usaha non-tol (bidang properti,

bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta bidang engineering), dan pembiayaan modal

kerja Perusahaan dengan proporsi masing-masing sebesar 43%, 27%, 25% dan 5%.


Rp1.000.000.000 ribu.

d) Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005

Berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005 No. 2 tanggal

5 Januari 2006, Perseroan menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp261.000.000

yang terbagi dalam 3 Tranche, sebagai berikut:

• Tranche A sebesar Rp78.300.000 untuk jangka waktu 10 tahun dan dikenakan bunga sebesar

11,5% per tahun untuk 5 tahun pertama, dan sebesar 15,25% per tahun untuk 5 tahun

setelahnya;

• Tranche B sebesar Rp78.300.000 untuk jangka waktu 12 tahun dan dikenakan bunga sebesar

12,5% per tahun untuk 5 tahun pertama, dan sebesar 15,25% per tahun untuk tahun ke enam

dan selanjutnya; dan

• Tranche C sebesar Rp104.400.000 untuk jangka waktu 15 tahun dan dikenakan bunga sebesar

13,5% per tahun untuk 5 tahun pertama, dan sebesar 15,5% per tahun untuk tahun ke enam

dan selanjutnya.

Pada tanggal 24 November 2008, Perusahaan telah membeli kembali sebagian dari JORR II ini

sejumlah Rp1.845.625 ribu yang meliputi sertifikat yang dimiliki Bank IFI dan menurut ketetapan

surat Direktur Keuangan Perusahaan No.BA.KU2.1746 tanggal 28 November 2008 atas pengalihan

tersebut dianggap sebagai pelunasan dipercepat.

Rincian jumlah sertifikat yang dimiliki oleh para kreditur pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai

berikut:

Keterangan Tranche B* Tranche C Total

PT Bank Pan Indonesia (Panin) Tbk 67.414.389 89.885.851 157.300.240

PT Bank Bukopin Tbk 4.454.792 5.939.723 10.394.515

PT Bank Pembangunan Daerah DKI 3.319.367 4.425.822 7.745.189

PT Interartha Multi Finance 431.549 575.398 1.006.947

PT Bank Harapan Santosa (dalam likuidasi/ in liquidation ) 265.905 354.540 620.445

PT Bank Guna Internasional (dalam likuidasi/ in liquidation ) 202.882 270.509 473.391

PT Bank Windu Kentjana International Tbk 201.204 268.273 469.477

PT Bank Mega Tbk 189.200 252.267 441.467

PT Syariah Mega Indonesia 189.200 252.267 441.467

PT Bank Ekonomi Raharja Tbk 143.329 191.105 334.434

23

Keterangan Tranche B* Tranche C Total

PT Bank Swadesi Tbk 129.464 172.619 302.083

PT Bank Permata Tbk 128.670 171.560 300.230

PT Bank Bisnis lnternasional 107.887 143.850 251.737

PT Bank Antardaerah 86.310 115.080 201.390

PT Bank Kesawan Tbk 69.254 92.339 161.593

PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 43.790 58.386 102.176

PT Bank IFI - 1.230.411 1.230.411

Total 77.377.192 104.400.000 181.777.192

Catatan: persentase jumlah utang obligasi Tranche B adalah 50%.

Pada tanggal 5 Januari 2016, Perusahaan telah membayar lunas Tranche A sebesar Rp77.377.192

ribu.

e) Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S

Pada bulan September 2013, Perseroan memperoleh pernyataan dari Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) untuk efektivitas menerbitkan Obligasi berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S

dengan nilai nominal sebesar Rp2.100.000.000 ribu yang terdiri dari Obligasi Seri A dengan tingkat

bunga tetap sebesar 8,40% per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dengan nilai

nominal Rp700.000.000 ribu, Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% per tahun

berjangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai nominal Rp400.000.000 ribu, Obligasi Seri C dengan

tingkat bunga tetap sebesar 8,90% per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan nilai nominal

Rp1.000.000.000 ribu.

Berdasarkan Prospektus Final Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S

tujuan penerbitan obligasi adalah sekitar 84,36% digunakan untuk Pelunasan Obligasi Perseroan

XI Seri P Tahun 2003, pelunasan Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 Tanpa Bunga (zero coupon), dan

pelunasan Obligasi Jasa Marga JORR I, kemudian 7,48% digunakan untuk kegiatan pengembangan

usaha Perusahaan melalui penyertaan modal di Entitas Anak Perusahaan (JSM, MLJ, JPT) dan

8,16% digunakan untuk modal kerja Perusahaan, yaitu peningkatan kapasitas jalan. Bertindak

selaku wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk. Berdasarkan hasil pemeringkat atas surat utang

jangka panjang sesuai dengan surat dari Pefindo No. 1150/PEF-Dir/IV/2013 tanggal 26 Juni 2013,

hasil pemeringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2013 Perseroan adalah idAA (double A).

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki saldo hutang obligasi Seri B sebesar Rp400.000.000

ribu dan obligasi Seri C sebesar Rp1.000.000.000 ribu.

f) Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T

Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 seri T diterbitkan tanggal 19 September

2014. Nilai nominal Obligasi adalah sebesar Rp1.000.000.000 ribu dengan tingkat bunga tetap

9,85% dan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Informasi Tambahan (INTAM) Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun

2014 Seri T tujuan penerbitan obligasi adalah sekitar 70% digunakan untuk pelunasan Obligasi

Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-A, dan sisanya sekitar 30% digunakan

untuk pembayaran sebagian pinjaman kredit modal kerja Perseroan. Bertindak selaku wali amanat

adalah PT Bank Mega Tbk.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dalam surat No. 884/PEF-Dir/

VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 dari Pefindo, hasil pemeringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun

2013 Perseroan adalah idAA (double A).


Rp1.000.000.000 ribu.

24

k. Liabilitas Pembebasan Tanah

Akun ini merupakan liabilitas Kelompok Usaha atas dana talangan pembelian tanah, untuk pembangunan

ruas Jalan, dengan menggunakan dana talangan Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol.

Penggunaan dana talangan tersebut oleh JSM adalah untuk pembangunan ruas jalan tol Surabaya -

Mojokerto, untuk TMJ adalah untuk ruas Tol Semarang - Solo, untuk TJP adalah untuk ruas tol Gempol-

Pasuruan, untuk MTN adalah ruas Tol Kunciran-Serpong, dan untuk MLJ adalah ruas Tol Ulujami-

Kebon Jeruk (JORR W2 Utara), serta untuk MKC adalah ruas tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran.

Selain itu, kewajiban pembebasan tanah merupakan kewajiban pembebasan tanah untuk pelunasan

utang ganti rugi Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo ke Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol

(BLU-BPJT).

l. Utang Sewa Pembiayaan

Perseroan mengadakan kerjasama dengan PT Module Intracs Yasatama, PT New Module Int Efkom AG

untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Tol pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek, Jalan

Tol Cipularang dan Jalan Tol Padaleunyi dengan sistem pendanaan dari pihak kontraktor. Selanjutnya

Pihak Kontraktor menyewakan peralatan tol kepada Perseroan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun

terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Pengoperasian.

Tingkat bunga utang sewa pembiayaan adalah 13%.

Saldo utang sewa pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:


Utang Sewa Pembiayaan 48.405.219

Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun (21.889.999)

Bagian Jangka Panjang 26.515.220

m. Provisi Pelapisan Jalan Tol

Saldo Provisi pelapisan jalan tol pada 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp297.164.695 ribu.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

a. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp146.890.866 ribu.

b. Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp486.203.441 ribu.

c. Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo

Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2016

adalah sebesar Rp13.769.975.709 ribu.

d. Liabilitas kerjasama operasi

Liabilitas kerjasama operasi pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp820.300 ribu.

e. Liabilitas pembebasan tanah

Liabilitas pembebasan tanah pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.429.591.393 ribu.

f. Utang sewa pembiayaan

Utang sewa pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp26.515.220 ribu.

g. Provisi pelapisan jalan tol

Provisi pelapisan jalan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 239.913.709 ribu.

25

h. Liabilitas jangka panjang lainnya

Liabilitas jangka panjang lainnya pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 295.927.200 ribu.

i. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.023.655.605

ribu dengan rincian sebagai berikut.



Perseroan

Program Kesehatan Pensiunan 523.215.751

Program Pensiun 228.782.639

Program Purna Karya 145.145.162

Program Pasca Kerja Lainnya 83.684.431

Entitas Anak

Program Pensiun dan Imbalan

Pasca Kerja Lainnya

980.827. 983

PT Jalantol Lingkarluar Jakarta 27.925.095

PT Jasamarga Surabaya Mojokerto 5.504.886

PT Jasa Layanan Operasi 5.888.954

PT Jasa Layanan Pemeliharaan 655.906

PT Marga Lingkar Jakarta 1.448.738

PT Jasamarga Bali Tol 705.673

PT Marga Sarana Jabar 122.633

PT Trans Marga Jateng 300.593

PT Jasamarga Pandaan Tol 275.144

Sub Total 42.827.622

Total 1.023.655.605

3. KOMITMEN

a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)

(i) Perseroan telah memperoleh penetapan hak pengusahaan jalan tol (Hak Konsesi) yang

diterbitkan oleh Pemerintah meliputi 13 (tiga belas) ruas jalan tol berdasarkan Keputusan

Menteri Pekerjaan Umum No. 242/KPTS/M/2006. tanggal 8 Juni 2006 yang kemudian

ditindaklanjuti dengan penandatanganan PPJT pada tanggal 7 Juli 2006 untuk masing-masing

ruas jalan tol, dengan masa konsesi selama 40 (empat puluh) tahun, yang berlaku efektif sejak

tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2045, dengan rincian sebagai

berikut::

1. Ruas Jakarta-Bogor-Ciawi, berdasarkan PPJT No. 246/PPJT/VII/Mn/2006;

2. Ruas Jakarta-Tangerang, berdasarkan PPJT No. 247/PPJT/VII/Mn/2006;

3. Ruas Surabaya-Gempol, berdasarkan PPJT No. 248/PPJT/VII/Mn/2006;

4. Ruas Jakarta-Cikampek, berdasarkan PPJT No. 249/PPJT/VII/Mn/2006;

5. Ruas Padalarang-Cileunyi, berdasarkan PPJT No. 250/PPJT/VII/Mn/2006;

6. Ruas Prof. Dr. Ir. Soedijatmo, berdasarkan PPJT No. 251/PPJT/VII/Mn/2006;

7. Ruas Cawang-Tomang-Pluit, berdasarkan PPJT No. 252/PPJT/VII/Mn/2006;

8. Ruas Belawan-Medan-Tanjung Morawa, PPJT No. 253/PPJT/VII/Mn/2006;

9. Ruas Semarang Seksi A, B, C, berdasarkan PPJT No. 254/PPJT/VII/Mn/2006;

10. Ruas Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami, berdasarkan PPJT No. 255/PPJT/VII/

Mn/2006;

11. Ruas Palimanan-Kanci, berdasarkan PPJT No. 256/PPJT/VII/Mn/2006;

12. Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Ruas E1, E2, E3, W2, berdasarkan PPJT No.257/

PPJT/VII/Mn/2006; dan

13. Ruas Cikampek-Padalarang, berdasarkan PPJT No. 258/PPJT/VII/Mn/2006.

26

Sehubungan dengan perolehan Hak Konsesi dimaksud, Perseroan diwajibkan membentuk

jaminan pemeliharaan dengan nilai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari realisasi

pendapatan tol dan pendapatan usaha lain yang diterima pada atau sebelum tahun terakhir

masa konsesi dimana besarannya berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang

tersedia dan telah diaudit. Jaminan pemeliharaan tersebut diserahkan kepada Pemerintah

melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa konsesi

berakhir dan jaminan pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan

setelah berakhirnya masa konsesi.

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol:

1. Ruas Bogor Outer Ring Road

Perseroan dan PT Jasa Sarana telah menandatangani Akta Kerjasama Pendanaan dan

Investasi Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar No. 10 tanggal 3 Oktober 2006

dari Notaris Agus Madjid, S.H., dan Perjanjian Usaha Patungan No. 9 tanggal 11 Mei

2007, dari Notaris Iwan Ridwan, S.H., untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol yang

meliputi pendanaan. perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan

pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya yang terkait. Perjanjian Usaha Patungan

tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan akhir masa

konsesi sesuai PPJT.

2. Ruas Gempol-Pasuruan

Perseroan dan PT Jatim Marga Utama telah menandatangani Akta Kerjasama Pendanaan

dan Investasi Pengusahaan Jalan Tol Gempol - Pasuruan No. 11 tanggal 3 Oktober 2006,

dari Notaris Agus Madjid, S.H., dan Akta Perjanjian Usaha Patungan No. 28 tanggal 8

Mei 2007 dari Notaris Retno Suharti, S.H., untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol

yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian

dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya yang terkait. Perjanjian Usaha

Patungan tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan

akhir masa konsesi sesuai PPJT.

3. Ruas Semarang-Solo

Perseroan dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah telah menandatangani Akta

Perjanjian Usaha Patungan No. 35 tanggal 8 Juni 2007 dari Notaris Prof. Dr. Liliana

Tedjosaputro, S.H., M.H., untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol yang meliputi

pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan

pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya yang terkait. Perjanjian Usaha Patungan

tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan akhir masa

konsesi sesuai PPJT.

4. Ruas Cengkareng-Kunciran

Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Konsorsium No. 03/CMS/PKK-XII/05

berdasarkan Akta No. 53 tanggal 21 Mei 2007 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito,

SH. Notaris Konsorsium tersebut terdiri dari (i) Perseroan; (ii) CMS Works International

Limited. Malaysia; (iii) PT Wijaya Karya (Persero); (iv) PT Nindya Karya (Persero); dan

(v) PT Istaka Karya (Persero) untuk membangun ruas tol Cengkareng - Kunciran. Porsi

Perseroan dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 20% (dua puluh

persen).

Berdasarkan Addendum Perjanjian Konsorsium No. 03/CMS/PKK-XII/05 dengan Akta No.

52 tanggal 21 Mei 2007 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito. S.H., porsi Perseroan

dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar

55%. Berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 14 Mei 2008 dari Notaris Suzy Anggraini

Muharam, S.H., telah didirikan PT Marga Kunciran Cengkareng sehubungan dengan

proyek Jalan Tol Kunciran - Cengkareng.

27

Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 13 Desember 2010, Akta No. 23 tanggal 13 Desember

2010, Akta No. 32 tanggal 15 Desember 2010 dan Akta No. 37 tanggal 16 Desember

2010 yang seluruhnya dari Notaris Dra. Ayu Tiara Siregar, S.H., perihal Jual Beli Saham

antara Perseroan dengan PT Istaka Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT

Wijaya Karya (Persero) Tbk dan CMS Works International Limited (CMS WIL) dan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Marga Kunciran Cengkareng

No. 40 tanggal 17 Desember 2010, Proporsi Perseroan dalam penyertaan saham atas PT

Marga Kunciran Cengkareng berubah menjadi 76,2%.

5. Ruas Kunciran-Serpong

Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Konsorsium No. 60 tanggal 22 Mei

2007, dari Notaris Benny Kristianto, S.H., Konsorsium tersebut terdiri dari (i) Perseroan;

(ii) PT Astratel Nusantara; (iii) PT Leighton Contractors Indonesia; dan (iv) PT Transutama

Arya Sejahtera untuk membangun ruas tol Kunciran - Serpong. Porsi Perseroan dalam

penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 10%.

Berdasarkan Perjanjian Para Pendiri Konsorsium dengan Akta No. 24 tanggal 22 Mei 2007

dari Notaris Benny Kristianto, S.H., antara lain menyebutkan bahwa porsi kepemilikan

Perseroan dalam konsorsium tersebut meningkat menjadi 60%, dimana para pihak setuju

untuk merealisasikan porsi kepemilikan final sesegera mungkin sesuai dengan ketentuan

yang ada. Para pihak mengindikasikan bahwa realisasi tersebut akan diusahakan untuk

diberlakukan segera setelah konsorsium dinyatakan sebagai pemenang proyek dan

sebelum pembentukan Perseroan.

Pada tanggal 14 Mei 2008, telah berdiri perusahaan konsorsium PT Marga Trans Nusantara

berdasarkan Akta No. 18 yang dibuat dihadapan Suzy Anggraini Muharam, S.H., Notaris

di Jakarta, sehubungan dengan proyek Jalan Tol Kunciran-Serpong.

6. Ruas JORR Seksi W2 Utara

Pada tanggal 2 April 2007, Perseroan bersama-sama dengan PT Jakarta Propertindo telah

menandatangani Perjanjian Pendahuluan tentang Rencana Kerjasama Pengusahaan

Jalan Tol JORR W2 Utara. Pada tanggal 24 Agustus 2009, berdiri Perusahaan konsorsium

PT Marga Lingkar Jakarta berdasarkan Akta No. 26 dari Notaris Edi Priyono, S.H., dan

telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-98-HT.03.02-Th 2002.

Porsi Perseroan dalam penyertaan saham dalam konsorsium tersebut sebesar 65%.

7. Ruas Solo Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi

Perseroan sebagai salah satu peserta konsorsium telah menandatangani Akta Perjanjian

Konsorsium pada tanggal 5 Desember 2012. Akta telah disahkan berdasarkan Surat

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-36748.40.10.2014 tanggal

27 November 2014 dengan kemitraan terdiri dari (i) Perseroan; (ii) PT Waskita Karya

(Persero) Tbk; (iii) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk; dan (iv) PT Hutama Karya

(Persero); untuk membangun ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Porsi Perseroan

dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 55%.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tanggal 25 November 2014 dari Notaris Ni Nyoman

Rai Sumawati. S.H., telah didirikan PT Jasamarga Kualanamu Tol sehubungan dengan

proyek Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

JMKT telah menandatangani PPJT untuk ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

8. Ruas Solo-Ngawi-Kertosono

Perseroan bersama-sama dengan PT Waskita Toll Road memiliki SNJ selaku badan

usaha pemegang hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Solo–Ngawi dan NKJ selaku badan

usaha pemegang hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Ngawi–Kertosono.

28

Pengambilalihan dilakukan melalui Perjanjian Penjualan dan Pembelian saham Bersyarat

sesuai Akta No. 71 tanggal 31 Maret 2015 dan Amandemen Perjanjian Penjualan dan

Pembelian Saham Bersyarat sesuai Akta No. 54 tanggal 29 Mei 2015 serta ditindaklanjuti

dengan Akta Jual Beli No. 33 tanggal 15 Mei 2015.

Dengan adanya pengambilalihan tersebut, maka Perseroan memiliki penyertaan saham

pada SNJ sebesar 59,99% dan pada NKJ sebesar 59,99%.

9. Ruas Cinere-Serpong

Perseroan bersama-sama dengan PT Waskita Tol Road dan PT Jakarta Propertindo telah

melakukan pengambilalihan saham CSJ selaku badan usaha pemegang hak pengusahaan

Jalan Tol Ruas Cinere-Serpong.

Pengambilalihan dilakukan melalui Perjanjian Penjualan dan Pembelian saham Bersyarat

sesuai Akta No. 33, tanggal 15 Mei 2015, serta ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli No.

79 tanggal 29 Juni 2015.

Dengan adanya pengambilalihan tersebut, maka Perseroan memiliki penyertaan saham

dalam CSJ sebesar 55%.

10. Ruas Gempol-Pandaan

Perseroan bersama dengan PT Margabumi Matraya, PT Tirtobumi Adyatunggal dan

PT Adhika Prakarsatama mengadakan Perjanjian Usaha Patungan No. 141 tanggal

25 September 1996 untuk menyelenggarakan Jalan Tol Gempol - Pandaan dengan

mendirikan PT Margabumi Adhikaraya berdasarkan Akta No. 142 tanggal 25 September

1996.

PT Margabumi Adhikaraya berubah nama menjadi PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)

melalui Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 04 tanggal 20 Juni 2013.

Perseroan melakukan pembelian saham PT Margabumi Matraya melalui Akta Jual Beli

No. 30 tanggal 17 Juni 2015 sebesar 10,52%. Sehingga dengan adanya pembelian saham

tersebut, maka Perseroan memiliki penyertaan saham di JPT sebesar 87%.

Pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang

Saham JPT tanggal 26 November 2015 telah terjadi kesepakatan untuk peningkatan

modal dasar JPT sehingga dengan penyetoran yang dilakukan oleh Perseroan maka porsi

saham Perseroan pada JPT menjadi sebesar 90,71%.

11. Ruas Nusa Dua-Tanjung Benoa

PT Jasamarga Bali Tol (JBT) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.

2 tanggal 22 Agustus 2011, yang dibuat dihadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri,

S.H., Notaris di Depok dalam rangka pengusahaan ruas tol Nusa Dua-Tanjung Benoa. Akta

pendirian JBT telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan

Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011.

JBT mulai beroperasi secara komersial tanggal 1 Oktober 2013. Pada tanggal 30 Juni

2016, kepemilikan saham Perseroan di JBT adalah sebesar 55%.

12. Ruas Surabaya-Mojokerto

PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (dahulu PT Marga Nujyasmo Agung) didirikan

berdasarkan akta notaris No. 121 tanggal 19 Agustus 1994 dari Sutjipto, S.H., dalam

rangka pengusahaan ruas tol Surabaya – Mojokerto. Akta pendirian disahkan oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C2-3473 Tahun 1995 tanggal

22 Maret 1995.

29

Anggaran Dasar perseroan telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir adalah

tentang perubahan nama menjadi PT Jasamarga Surabaya Mojokerto yang telah disahkan

melalui Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0011880.AH.01.02 Tahun

2016 tanggal 23 Juni 2016.

Perseroan memiliki 1.256.937.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000 (Rupiah penuh)

per saham atau setara dengan Rp. 1.256.937.000, yang merupakan 55% kepemilikan.

Ruas yang sudah beroperasi diantaranya : Waru – Sepanjang (Seksi 1) dan Krian –

Mojokerto (Seksi 4).

13. Ruas Semarang-Batang


Konsorsium pada tanggal 23 Desember 2015 dengan kemitraan terdiri dari (i) Perseroan;

(ii) PT Waskita Toll Road untuk membangun ruas tol Semarang - Batang. Porsi Perseroan

dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 60%.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 128 tanggal 21 April 2016 dari Notaris H. Rizul Sudarmadi.

S.H., M.Kn., telah didirikan PT Jasamarga Semarang Batang sehubungan dengan proyek

Jalan Tol Semarang - Batang.

Pada tanggal 27 April 2016, JSB telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

untuk ruas Semarang – Batang.

14. Ruas Manado-Bitung


Konsorsium pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan kemitraan terdiri dari (i) Perseroan;

(ii) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; (iii) PT PP (Persero) Tbk untuk membangun ruas tol

Manado - Bitung.

Porsi Perseroan dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 65%.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 6 Juni 2016 dari Notaris Ni Nyoman Rai

Sumawati. S.H., M.Kn telah didirikan PT Jasamarga Manado Bitung sehubungan dengan proyek Jalan Tol Manado - Bitung.

Pada tanggal 9 Juni 2016, JMB telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

untuk ruas Manado – Bitung.

15. Ruas Balikpapan-Samarinda


Konsorsium pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan kemitraan terdiri dari (i) Perseroan; (ii)

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; (iii) PT PP (Persero) Tbk; (iv) PT Bangun Tjipta Sarana

untuk membangun ruas tol Balikpapan - Samarinda. Porsi Perseroan dalam penyertaan

saham di konsorsium tersebut sebesar 55%.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 05 tanggal 6 Juni 2016 dari Notaris Ni Nyoman Rai

Sumawati. S.H., M.Kn, telah didirikan PT Jasamarga Balikpapan Samarinda sehubungan

dengan proyek Jalan Tol Balikpapan - Samarinda.

Pada tanggal 9 Juni 2016, JBS telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

untuk ruas Balikpapan – Samarinda.

30

16. Ruas Pandaan-Malang


Konsorsium pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan kemitraan terdiri dari (i) Perseroan; (ii)

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk; (iii) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

untuk membangun ruas tol Pandaan - Malang. Porsi Perseroan dalam penyertaan saham

di konsorsium tersebut sebesar 60%.

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 6 Juni 2016 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati. S.H.,

M.Kn., telah didirikan JPM untuk pembangunan proyek Jalan Tol Pandaan - Malang.

JPM telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Pandaan – Malang

No. 04 tanggal 9 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di

Jakarta.

b. Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 7 Maret 2007, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk. dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp2.881.802.800.000 (Rupiah penuh) terdiri dari:

(I) Perjanjian Kredit Investasi No. KP.COD/PK.KI/006/2007 sebesar Rp1.879.184.000.000 (Rupiah

penuh) untuk pembiayaan Proyek Pembangunan Jalan Tol ruas Semarang-Solo dengan jangka

waktu fasilitas kredit selama 15 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan dengan floating rate

tingkat bunga pinjaman 14% per tahun, (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. KP.COD/PK.K1/007/2007

sebesar Rp450.682.000.000 (Rupiah penuh) untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol

ruas Bogor Outer Ring Road dengan jangka waktu fasilitas kredit selama 15 tahun. Pembayaran

bunga dilakukan setiap bulan dengan floating rate tingkat bunga pinjaman 14% per tahun dan

(iii) Perjanjian Kredit Investasi No. KP.COD/PK.KI/008/2007 sebesar Rp551.936.800.000 (Rupiah

penuh) untuk pembiayaan Proyek Pembangunan Jalan Tol ruas Gempol-Pasuruan dengan jangka

waktu fasilitas kredit selama 13 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan dengan floating

rate tingkat bunga pinjaman 14% per tahun.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 7 Maret 2007, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp2.521.577.450.000 (Rupiah penuh)

terdiri dari: (i) Perjanjian Kredit Investasi No.13/PK/KPI/2007 sebesar Rp394.346.750.000 (Rupiah

penuh) untuk pembiayaan Proyek Pembangunan Jalan Tol ruas Bogor Outer Ring Road. Jangka

waktu fasilitas kredit selama 15 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan dengan floating

rate tingkat bunga pinjaman 14% per tahun, (ii) Perjanjian Kredit Investasi No.14/PK/KPI/2007

sebesar Rp482.944.700.000 (Rupiah penuh) untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol ruas

Gempol-Pasuruan. Jangka waktu fasilitas kredit selama 15 tahun. Pembayaran bunga dilakukan

setiap bulan dengan floating rate tingkat bunga pinjaman 14% per tahun dan (iii) Perjanjian Kredit

Investasi No.15/PK/KPI/2007 sebesar Rp1.644.286.000.000 (Rupiah penuh) untuk pembiayaan

Proyek Pembangunan Jalan Tol ruas Semarang-Solo. Jangka waktu fasilitas kredit selama 15

tahun, Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan dengan floating rate tingkat bunga pinjaman

14% per tahun.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 7 Maret 2007, Perseroan menandatangani Perjanjian untuk Memberikan Fasilitas

Kredit Investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan jumlah seluruhnya sebesar

Rp1.537.089.043.000 (Rupiah penuh) yang akan berlaku efektif setelah Perjanjian Kredit Investasi

atas fasilitas pinjaman tersebut ditandatangani terdiri dari: (i) Perjanjian untuk Memberikan Fasilitas

Kredit Investasi No.12/2007 sebesar Rp184.750.000.000 (Rupiah penuh) untuk pembiayaan Proyek

Pembangunan Jalan Tol ruas Bogor Outer Ring Road, (ii) Perjanjian untuk Memberikan Fasilitas

Kredit Investasi No.13/2007 sebesar Rp326.500.000.000 (Rupiah penuh) untuk pembiayaan Proyek

Pembangunan Jalan Tol ruas Gempol-Pasuruan dan (iii) Perjanjian untuk Memberikan Fasilitas

Kredit Investasi No.14/2007 sebesar Rp1.025.839.043.000 (Rupiah penuh) untuk pembiayaan

Proyek Pembangunan Jalan Tol ruas Semarang-Solo.

31

c. Perjanjian Penggunaan Dana Bergulir Pembelian Tanah untuk Jalan Tol dengan BLU-BPJT

Perseroan telah memiliki perjanjian dengan BLU-BPJT, mengenai penggunaan dana bergulir untuk

penggantian pembelian tanah senilai total Rp3.994.933.341 ribu dalam rangka pengusahaan ruas

jalan tol yang dioperasikan oleh PT Marga Kunciran Cengkareng senilai Rp1.219.460.000 ribu, PT

Marga Trans Nusantara senilai 973.636.000 ribu, PT Marga Lingkar Jakarta senilai Rp610.170.000

ribu, PT Trans Marga Jateng senilai Rp558.800.000 ribu, PT Marga Nujyasomo Agung senilai

Rp376.867.341 ribu dan PT Transmarga Jatim Pasuruan Rp256.000.000 ribu.

Tata cara penggunaan dana bergulir pada Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-

BPJT) untuk pengadaan tanah jalan tol diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (“Menteri

PU”) No.04/PRT/M/2007, tanggal 26 Februari 2007. BLU-BPJT akan melaksanakan pembayaran

terlebih dahulu (dana talangan), untuk pembelian tanah untuk pembangunan ruas jalan tol yang

merupakan kewajiban dari Perseroan kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam PPJT. Dalam

hal 1 (satu) Seksi selesai dibebaskan, Badan Usaha harus mentransfer seluruh biaya ganti rugi

tanah termasuk bunga ke Rekening BLU-BPJT dan BLU-BPJT membuat Berita Acara Serah Terima

Tanah kepada entitas.

Dalam hal Perjanjian Pengusahaan Ruas Jalan Tol untuk ruas jalan tol dialihkan kepada Entitas

Anak dari Perseroan, maka hak dan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Penggunaan Dana

BLU ini akan dialihkan kepada Entitas Anak.

Menunjuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2008 tentang tata cara penggunaaan

dana bergulir pada Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol untuk pengadaan tanah jalan

tol, mengatur penghapusan surety bond (jaminan) dalam perjanjian Penggunaan Dana Bergulir

BLU, maka sebagai pengganti jaminan atas pengembalian dana bergulir ini akan diberlakukan

cross default PPJT apabila badan usaha gagal membayar dana bergulir BLU.

d. Perjanjian Dana Talangan Tanah untuk Anak Perusahaan

Sesuai dengan amandemen PPJT pada bulan Mei 2016, untuk kepentingan percepatan

penyelesaian pembebasan lahan, Perseroan telah memberikan pinjaman dana talangan untuk

Anak Perseroan TMJ, SNJ, NKJ, JSM, JMKT, TJP, MTN, MKC, CJS, JSB.

e. Kerjasama Pengoperasian Jalan Tol dengan PT Jalan tol Lingkarluar Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa No.111/SK/2003, tanggal 21 Nopember 2003, Perseroan telah memberi

kuasa kepada PT Jalantol Lingkarluar Jakarta Entitas Anak JLJ untuk melakukan pengoperasian,

pengamanan dan pemeliharaan Aset proyek JORR termasuk penyerahan pelaksanaan pekerjaan

penyelenggaraan usaha lain. Surat Kuasa tersebut terakhir diubah dengan Surat Perubahan

II tanggal 29 Desember 2006, jangka waktu kuasa selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 29

Desember 2006.

Berdasarkan akta perjanjian No: 068/KONTRAKDIR/ 2010 tanggal 30 Desember 2010, Perseroan

telah menyerahkan pelaksanaan pengoperasian, pengamanan dan pemeliharaan Jalan Tol Ruas

JORR dan Ruas Ulujami-Pondok Aren selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 1

Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Pada tanggal 29 Desember 2011 akta perjanjian

tersebut telah diubah dengan Addendum I, Addendum II, Addendum III, Addendum IV, Addendum V

dan Addendum VI atas Perjanjian pengoperasian, Pengamanan dan Pemeliharaan Jalan Tol Ruas

JORR Seksi W2, S, El dan E2+E3 serta Ruas Ulujami-Pondok Aren.

Berdasarkan Addendum VI kedua belah pihak menyepakati tentang penambahan waktu perjanjian

selama 3 (tiga) tahun dan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal

31 Desember 2016. Selanjutnya, pada Adendum VII, Adendum VIII, dan Adendum IX, kedua belah

pihak menyepakati tentang perubahan biaya pengoperasian, pengamanan dan pemeliharaan atas

ruas tersebut untuk tahun 2014 dan 2015.

32

f. Kerjasama Pengoperasian Jalan Tol dengan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP)

Perseroan mengadakan kerjasama dengan CMNP dalam bentuk pengoperasian jalan tol secara

terpadu yang dimuat dalam Akta No.42, tanggal 4 Juni 1993 juncto Akta No.386, tanggal 31

Desember 1994. Dalam Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum No.272-A/KPTS/2996 dan

Menteri Keuangan No.434/KMK.016/2996, tanggal 20 Juni 1996 tentang Pengoperasian Terpadu

Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta (Tomang-Cawang Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan

Tiga Pluit-Grogol Tomang) serta Penetapan Angka Perbandingan Pembagian Pendapatan Tol

dinyatakan bahwa jalan tol lingkar dalam kota dijadikan sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan

tol dalam kota Jakarta yang pengoperasiannya dilakukan secara terpadu dengan bagi pendapatan

tol masing-masing sebesar 25% untuk Perseroan dan sebesar 75% untuk CMNP.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkimpraswil No.JL.01.04-Mn/582, tanggal 7 November 2002,

ditetapkan persentase bagi hasil jalan tol dalam kota Jakarta antara CMNP dan Perseroan sebagai

berikut:

Keterangan Persentase Bagi Hasil

CMNP Perseroan

Mulai Awal Konsesi s/d 9 Mei 2002 75% 25%

Mulai 10 Mei 2002 s/d 31 Desember 2002 65% 35%

Mulai 1 Januari 2003 s/d Akhir Masa Konsensi (Tahun 2025) 55% 45%

g. Kerjasama Pengoperasian Jalan Tol dengan PT Bintaro Serpong Damai (BSD)

Perseroan telah mengadakan kerjasama kontrak manajemen dengan BSD sebagai operator jalan

tol berdasarkan perjanjian kerjasama pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol Pondok Aren-

Serpong No.004/SPK-DIR/1998, tanggal 19 Mei 1998, yaitu dimulai sejak tanggal pengoperasian

sampai dengan berkahirnya masa penyelenggaraan jalan tol Pondok Aren-Serpong atau pada saat

diakhirinya perjanjian ini mana yang lebih awal. Berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Nasional

Indonesia No.217/1/ARB-BANI/2006 tanggal 31 Agustus 2006, lingkup pengoperasian Perseroan

sebagai berikut:

(i) Pengoperasian gerbang tol Pondok Ranji (Pondok Aren Timur).

(ii) Pelayanan latu lintas dan keamanan pengguna jalan tol, serta pengamanan Aset, dengan

catatan yang dilakukan oleh Perseroan adalah yang menyangkut patroli seperti kendaraan

rusak, kecelakaan sesuai lingkup pekerjaan patroli. Mengenai standar jumlah sesuai dengan

Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol yang dikeluarkan Menteri Pekerjaan Umum.

h. Perjanjian Kerjasama Operasi

Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama operasi dengan sejumlah investor dalam rangka

pembangunan, pembiayaan dan penyelengaraan jalan tol. Secara umum pokok yang diatur dalam

perjanjian kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan sebagai berikut:

(i) Investor membangun dan mendanai pembangunan jalan tol sesuai dengan desain, spesifikasi

dan persyaratan yang telah ditetapkan.

(ii) Investor menyerahkan jalan tol tersebut yang telah selesai dibangun kepada Perseroan untuk

dikelola dan dioperasikan.

(iii) Perseroan menanggung seluruh beban dan risiko yang timbul sehubungan dengan pengelolaan

dan pengoperasian jalan tol.

(iv) Pembayaran kepada investor selama masa kerja operasi dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

a. Bagi hasil pendapatan tol; atau

b. Bagi hasil pendapatan tol dengan jaminan pembayaran minimum; atau

c. Pembayaran secara angsuran dalam jumlah tetap (angsuran pasti), selama masa

kerjasama operasi.

33

Rincian proyek kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan pada 30 Juni 2016 sebagai

berikut:

Investor Proyek Kerjasama Operasi Bagian Pendapatan Tol Masa Kerjasama Operasi

Bagi Hasil Pendapatan Tol

Pelebaran Ruas Jalan

PT Bangun Tjipta Sarana Cikampek Cibitung 69% 20 Tahun, sejak 1989

Cawang Cibitung 41% 22 Tahun, sejak 1994

PT Adhika Prakarsatama Jakarta-Tangerang 27% 17 Tahun 9 Bulan, sejak 1984

Simpang Susun

PT Surya Cipta Swadaya Karawang Timur II 4-14% 17 Tahun, sejak 1998

Perjanjian kerjasama operasi yang telah mengalami perubahan dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Operasi dengan PT Bangun Tjipta Sarana

BTS dan Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama pelebaran jalan tol Jakarta-Cikampek

sebagai berikut:

a. Kerjasama Ruas Cibitung-Cikampek

Kerjasama ini berdasarkan akta notaris No. 109 tanggal 16 Oktober 1992 beserta

perubahannya, berlaku untuk jangka waktu 26 tahun sejak Surat Perintah Mulai Kerja

tanggal 10 Juli 1989.

b. Kerjasama Ruas Cawang-Cibitung

Perseroan dan BTS telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pelebaran

Jalan Tol Jakarta-Cikampek ruas Cawang-Cibitung sesuai Akta No. 171 tanggal 17 Maret

1993, yang kemudian diubah dengan Akta No. 139 tanggal 15 Februari 1997 dan Akta No.

236 tanggal 23 September 2004.

2. Perjanjian Kerjasama Operasi dengan PT Surya Cipta Swadaya Tbk

SCS melakukan pembangunan Modifikasi Simpang Susun Karawang Timur Jalan Tol Jakarta-

Cikampek. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang tertuang dalam Akta Notaris No. 50

tanggal 13 Juli 1998 oleh Notaris Agus Madjid. S.H., dengan Addendum I No.171 tanggal 20

September 1998 dan Addendum ke II No. 1 Tanggal 1 Maret 1998, bagi Hasil dilakukan apabila

SCS telah menyelesaikan proyek tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Ayat (3), dan Pasal 2 ayat (7) Perjanjian, Perseroan

berkewajiban untuk membayar bagi hasil kepada SCS atas pembangunan modifikasi Simpang

Susun Karawang Timur Jalan Tol Jakarta - Cikampek selama 16 tahun 4 bulan terhitung sejak

Simpang Susun dioperasikan dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2015.

Perjanjanjian Kerjasama ini telah berakhir yang ditandai dengan ditandatanganinya Berita

Acara Pembayaran Bagi Hasil Terakhir dan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil

dalam Rangka Pembangunan Modifikasi Simpang Susun Karawang Timur Jalan Tol Jakarta-

Cikampek pada tanggal 28 April 2015.

i. Restrukturisasi Utang JORR

Estimasi nilai liabilitas yang diambil alih sesuai dengan Surat Keputusan Komite Kebijakan Sektor

Keuangan (KKSK) No.KEP-02/K.KKSK/02/2001, tanggal 5 Februari 2001 sebesar Rp1.070.521.000

ribu dengan rincian sebagai berikut:

Ruas Jalan Tol dan Investor Estimasi Kewajiban

(ribu Rupiah)

Surat Ketetapan Dasar Estimasi

Pondok Pinang-Cikunir (Seksi S dan El)-MNB 721.149.000 No. IJK/5/0257 tanggal 12 Januari 2001

Cikunir-Tanjung Priok (Seksi E2, E3, N)-CBMP 243.415.000 No. SFN/031/2000 tanggal 11 Januari 2000

Kebon Jeruk-Pondok Pinang (Seksi W2)-CMSP 105.957.000 No. 2000.1128/DIRCO-DPI tanggal

1 Nopember 2000

Total 1.070.521.000

34

Berdasarkan Akta No.42 dan 43 tanggal 19 Nopember 2003, dari Notaris Imas Fatimah, S.H.,

dicapai kesepakatan antara Perseroan, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA sebelumnya

disebut BPPN) dan para kreditur JORR berkenaan dengan penyelesaian utang yang terkait dengan

proyek JORR sebagai berikut:

1. Utang kepada PPA dan para kreditur JORR lainnya senilai Rp1.070.521.000.000 (Rupiah

penuh) tidak dikonversi menjadi ekuitas di JLJ melainkan akan diselesaikan oleh Perseroan;

2. Utang yang berhubungan dengan JORR Seksi non S sebesar Rp548.521.000.000 (Rupiah

penuh) diselesaikan dengan pembayaran tunai sebesar Rp274.260.500 ribu dan sisanya

dengan penerbitan obligasi JORR I Tahun 2003 sebesar Rp274.260.500 ribu kepada PPA dan

para kreditur JORR; dan

3. Sisa utang JORR sebesar Rp522.000.000 ribu yang berhubungan dengan Seksi S akan

diselesaikan Perseroan setelah terdapat pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah

Agung.

Memperhatikan Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pid/2001, tanggal 11 Oktober 2001, Surat

Perintah Pelaksanaan Putusan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No.154/01.10/FU.1/10/2003

tanggal 14 Oktober 2003 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perampasan Barang Bukti, tanggal

7 April 2004, Menteri Pekerjaan Umum dalam Surat Keputusan No.276/KPTS/M/2005, tanggal 9

Juni 2005 tentang Perubahan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi

Pondok Pinang-Jagorawi (JORR S) kepada Perseroan, telah diputuskan antara lain:

1. Mengubah wewenang penyelenggaraan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-

Jagorawi (JORR S) kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk melunasi kredit dari Kreditur

Sindikasi; dan

2. Dana sebesar Rp50.431.648 ribu dalam Escrow Account yang tidak ada kaitan dan relevansi

yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tegas dan jelas terhadap JORR S untuk sementara

tidak diperhitungkan dalam pembayaran utang sampai adanya klarifikasi berdasarkan penelitian

lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

3. Setelah seluruh kredit dari Kreditur Sindikasi untuk pembangunan JORR S dilunasi, Pemerintah

akan menentukan kemudian pengelolaan JORR S sesuai dengan keputusan Mahkamah

Agung RI.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 276/KPTS/M/2005 dan Perjanjian

Penyelesaian Utang (PPH) JORR S tanggal 29 Desember 2005, Perseroan mencatat aset tetap

hak pengusahaan jalan tol dan kewajiban karena pemberian hak pengusahaan jalan tol masing-

masing sebesar Rp522.000.000.000 (Rupiah penuh). Perseroan telah melunasi kewajiban Utang

JORR Seksi S sebesar Rp522.000.000.000 (Rupiah penuh) dengan pembayaran tunai sebesar

Rp261.000.000.000 (Rupiah penuh) pada tanggal 3 Januari 2006 dan sisanya diselesaikan melalui

penerbitan obligasi JORR II Tahun 2005 pada tanggal 5 Januari 2006.

Di dalam surat dari Badan Pengelolaan Jalan Tol (BPJT) No. 845/BPJT/KE/PW.10.01/2009 tanggal

15 Oktober 2009 dan No. 993/BPJT/KU.09.03/2009 tanggal 15 Desember 2009 disebutkan bahwa

wewenang penyelenggaraan jalan tol JORR Seksi S diberikan kepada Perseroan sampai dengan

tercapainya pelunasan Utang dari Kreditur Sindikasi. Sehingga, perlu dilakukan penunjukan pihak

independen untuk melakukan analisa/kajian terhadap pendapatan tol, beban serta arus kas JORR

Seksi S dalam kaitannya dengan proyeksi pelunasan utang tersebut.

Perseroan telah mengirimkan surat kepada BPJT pada bulan September 2011, mengenai hasil

analisa/kajian pihak independen tersebut. Perseroan pada tanggal 23 Januari 2013 mendapatkan

surat dari Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum (PU) perihal pemisahaan pendapatan tol JORR S

dari pendapatan JORR, dan Perseroan telah melakukannya.

35

Pada tanggal 20 Maret 2013 Perseroan telah menerima Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor (Kepmen) 80.1/KPTS/M/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Pengoperasian Sementara

Jalan Tol Lingkarluar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR “S”), yang berisi antara lain:

1. Menugaskan Perseroan untuk melaksanakan pengoperasian sementara dan pemeliharaan

Jalan Tol JORR “S” sampai dengan ditetapkan Badan Usaha Jalan Tol sebagai operator tetap.

2. Tugas Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol JORR “S” meliputi sebagai berikut:

a. Pengoperasian dan pemeliharaan rutin Jalan Tol JORR “S” termasuk penanganan darurat.

b. Pemeliharaan berkala dan rehabilitasi/ rekonstruksi kerusakan akibat bencana alam,

setelah mendapat persetujuan Menteri cq. Kepala BPJT.

3. Pendapatan dan Pengoperasian Jalan Tol JORR “S” setelah dikurangi biaya sebagaimana

dimaksud diktum kedua, dipisahkan dan dimasukkan kedalam rekening khusus.

4. Melaporkan secara periodik setiap bulan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan Jalan

Tol JORR “S” termasuk status rekening khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum cq. Kepala

Badan Pengatur Jalan Tol.

5. Konsesi Jalan Tol JORR “S” akan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum secara proporsional

berdasarkan hasil audit dari auditor yang ditunjuk bersama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT

Hutama Karya (Persero) dan PT Marga Nurindo Bhakti.

6. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 276/

KPTS/M/2005 tentang Perubahan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol Lingkarluar Jakarta

Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR “S”) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 26 Juni 2013, melalui surat No. JL.01.03-Mn/417 Menteri Pekerjaan Umum

memerintahkan agar PT Hutama Karya (Persero), PT Marga Nurindo Bhakti dan Perseroan

membuat kesepakatan bersama untuk menunjuk auditor independen dalam rangka mengaudit

JORR Seksi S selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal diterimanya surat dimaksud. Apabila

sampai dengan waktu yang ditetapkan PT Hutama Karya, PT Marga Nurindo Bhakti dan Perseroan

tidak menyerahkan kesepakatan bersama terkait penunjukan auditor independen dimaksud maka

Pemerintah akan menunjuk auditor untuk mengaudit Pengusahaan Tol JORR Seksi S.

Mengingat tidak tercapainya kesepakatan dalam waktu 14 hari tersebut, maka Pemerintah

menunjuk BPK sebagai auditor untuk melakukan audit terhadap JORR Seksi S.

Pada tanggal 5 September 2014, Perseroan menerima Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

No. 515/KPTS/M/2014 dimana antara lain berisi:

1. Hak Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR “S”)

diberikan kepada: (i) PT Marga Nurindo Bhakti untuk melunasi kewajiban sisa hutang kepada

sindikasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; dan (ii) Perseroan untuk pengembalian

biaya investasi terkait Jalan Tol JORR “S” dengan masa konsesi sampai tahun 2029.

2. Sisa hutang PT Marga Nurindo Bhakti kepada sindikasi PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai dengan yang ditetapkan oleh

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, sedangkan pengembalian

biaya investasi Perseroan sesuai dengan hasil audit BPK.

3. PT Marga Nurindo Bhakti dan Perseroan berkewajiban untuk:

a. Melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan rutin dan berkala serta rehabilitasi/

rekonstruksi kerusakan Jalan Tol JORR S akibat Bencana Alam.

b. Memenuhi aturan Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol sebagaimana diatur dalam

peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 390/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan

Minimum Jalan Tol, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Melaporkan secara periodik setiap triwulan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan

Jalan Tol JORR S termasuk tetapi tidak terbatas mengenai pendapatan tol kepada Menteri

PU cq. Kepala BPJT.

4. PT Marga Nurindo Bhakti wajib membayar hutangnya kepada negara cq. Kementerian

Keuangan RI qq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA

dan melaporkan status pelunasan hutang secara periodik setiap triwulan kepada Menteri PU

cq. Kepala BPJT.

5. PT Marga Nurindo Bhakti dan Perseroan berhak mendapatkan jasa pengoperasian dan

keuntungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama masa pengoperasian

sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA.

36

6. Dalam hal pelunasan sisa hutang PT Marga Nurindo Bhakti dan pengembalian biaya investasi

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA telah terpenuhi sebelum masa

konsesi berakhir sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, maka pengusahaan Jalan

Tol JORR S wajib diserahkan kepada Negara/Pemerintah cq PT Hutama Karya (Persero).

7. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol JORR “S” akan ditandatangani oleh Badan Pengatur Jalan

Tol berdasarkan kesepakatan antara PT Marga Nurindo Bhakti dan Perseroan, dengan masa

konsesi yang berlaku sejak pelunasan hutang PT Marga Nurindo Bhakti yang ditanggung PPA

oleh Perseroan, sedangkan hal-hal terkait tindakan korporasi dari pihak lain wajib diselesaikan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 80.1/

KPTS/M/2013 tentang Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok

Pinang - Jagorawi (JORR S) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

JORR “S”.

Perseroan telah menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 515/KPTS/M/2014

dengan mengirimkan surat No. AA.HK.1092 tanggal 16 Oktober 2014. dimana antara lain berisi:

• Perseroan telah menghitung kembali tambahan investasi di JORR S dan fee jasa pengoperasian.

Atas perhitungan tersebut, Perseroan menyatakan lunas pada bulan April 2013.

• Dengan penyelesaian Penetapan Pengembalian tambahan investasi dan fee jasa

pengoperasian, Perseroan tidak menjadi pihak dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

(PPJT) JORR S.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Menteri Pekerjaan Umum Repubilk Indonesia melalui surat No. JL

03.04-Mn/546 menyampaikan sebagai berikut:

1. Kementerian PU memahami bahwa seluruh nilai investasi tambahan dari Perseroan dan fee

jasa pengoperasian jalan Tol JORR S sudah terlunasi pada bulan April 2013, dan juga usulan

mengenai Perseroan tidak menjadi pihak dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

2. Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka penetapan PPJT JORR S kiranya Perseroan segera

membahas lebih lanjut dengan Badan Pengatur Jalan Tol untuk: i) penetapan pengembalian

investasi, dan ii) fee jasa pengoperasian jalan Tol JORR S.

Atas hal tersebut, mengingat investasi di JORR S telah lunas sejak bulan April 2013 dan selain itu

sejak tanggal 25 Februari 2013, Perseroan tidak lagi mengakui pendapatan tol dari aset tersebut,

maka Perseroan mengubah kebijakan akuntansi atas aset pengusahaan jalan tol JORR S dan

menghapusbukukan aset JORR S dari laporan keuangan Perseroan mulai bulan Mei 2013.

Pada tanggal 16 Maret 2016, Perseroan telah menyerahkan kembali penugasan pelaksanaan

pengoperasian sementara dan pemeliharaan Jalan Tol JORR S (sebagaimana yang diamanatkan

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 80.1/KPTS/M/2013 tanggal 25 Februari 2013)

kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Berita Acara Kesepakatan

Penyerahan Kembali Penugasan Pelaksanaan Pengoperasian Sementara dan Pemeliharaan Jalan

Tol JORR Seksi S (Pondok Pinang-Jagorawi) Nomor 01/BA/M/2016 dan Nomor 12/BA-DIR/2016.

Adapun lingkup penyerahan dari Berita Acara tersebut meliputi penyerahan seluruh aset jalan tol

JORR Seksi S dan hasil pengoperasian jalan tol JORR Seksi S sejak shift 1 tanggal 25 Februari

2013 sampai dengan shift 3 tanggal 15 Maret 2016, yang terdapat dalam escrow account Bank

tersendiri sebesar Rp1.112.606.719.

j. Perjanjian Pengoperasian Jalan Tol Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2009 tanggal 4 Juni 2009

tentang Penugasan Kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol untuk menandatangani Perjanjian

Pengusahaan Jalan Tol, maka Perseroan telah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja No.

446/BPJT/SPMK/KE/2009 dengan Badan Pengatur Jalan Tol atas nama Menteri Pekerjaan Umum.

37

Sesuai surat Menteri Pekerjaan Umum No. KU.03.01-Mn/339 tanggal 18 Juni 2012, perihal

Penetapan Pemenang Pelelangan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Suramadu,

Perseroan ditetapkan untuk melaksanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Jembatan

Suramadu dengan jadwal pelaksanaan selama 6 tahun (2012-2017).

Pada tanggal 11 Juli 2014, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan

Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Suramadu, Perseroan (BP-BPWS) No. 72/KONTRAK-

DIR/2014 mengenai pengusahaan Jalan Tol Jembatan Suramadu yang merupakan bagian dari

pengusahaan Jalan Tol Jembatan Suramadu.

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Jembatan Suramadu telah ditandatangani antara

Perseroan dengan BPJT dalam akta notaris Rina Utami Djauhari, S.H. No. 15 tanggal 20 Agustus

2014.

4. KONTINJENSI

a. Kewajiban Karena Pengakhiran Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan

Pada tahun 1994, Perseroan melakukan kerjasama operasi dengan PT Citra Ganesha Marga

Nusantara (CGMN) untuk pembangunan Jalan Tol Cikampek - Padalarang, sebagaimana tertuang

dalam Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) No. 297 tanggal 21 Desember 1994. Namun

demikian, pada 18 Juli 2001, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil) dengan

Surat Keputusan No.417 mencabut keputusan pemberian izin Kerjasama Penyelenggaraan Jalan

Tol antara Perseroan dengan CGMN. Pada tanggal 25 Juli 2001, Perseroan mengakhiri PKP

dengan CGMN.

Perjanjian Kuasa Penyelengaraan (“PKP”) No. 297 tanggal 21 Desember 1994 menyebutkan

bahwa bila terjadi pengakhiran masa penyelenggaraan jalan tol lebih awal sebelum masa konsesi

berakhir, maka Perseroan berkewajiban untuk mengambil-alih seluruh utang dan harus memenuhi

hak Penanam Modal (CGMN). Dalam pasal 14.1 PKP disebutkan bahwa Perseroan harus

membayar sejumlah uang atas nilai buku jalan tol setelah dikurangi nilai kewajiban yang harus

diambil alih Perseroan.

Perseroan telah melakukan estimasi nilai aset akibat pengakhiran PKP dengan CGMN sebesar

Rp202.454.407 yang merupakan nilai buku yang telah diaudit atas aset dalam penyelesaian pada

tanggal 31 Desember 1999. Perseroan masih terus mengupayakan penyelesaian penetapan

secara definitif atas jumlah liabilitas.

Perseroan telah membentuk tim untuk mengkaji penyelesaian permasalahan akibat pengakhiran

PKP Jalan Tol Cikampek - Padalarang antara Perseroan dan CGMN.

Pada tanggal 23 Juni 2014 melalui surat No. AA.HK05.0.645, Perseroan telah memberikan

tanggapan atas surat dari Kementerian BUMN No. S-268/MBU/D2/2014 tanggal 10 Juni 2014

mengenai rencana pengajuan gugatan oleh Trafalgar House Construction (Jersey) Limited (THCJ)

yang bertindak sebagai pemegang saham mayoritas CGMN melalui Arbitrase Internasional kepada

Pemerintah.

b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol

Surabaya-Gempol Seksi Porong-Gempol.

Sebagai dampak dari bencana luapan Lumpur PT Lapindo Brantas yang mengakibatkan kerusakan

pada sebagian Jalan Tol Surabaya-Gempol, Perseroan telah mengirimkan beberapa surat

permintaan ganti rugi dan somasi pada tahun 2006 atas kehilangan pendapatan tol dan pengeluaran

berbagai biaya kepada PT Lapindo Brantas. Klaim kerusakan jalan tol tersebut akan meningkat

menjadi klaim biaya relokasi ruas jalan tol Porong-Gempol, yang akan diselesaikan sesuai dengan

ketentuan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Surabaya-Gempol dan kebijakan Pemerintah

dalam penyelesaian dampak semburan Lumpur di Sidoarjo, sesuai dengan Keputusan Menteri

38

Pekerjaan Umum No.394/KPTS/M/2006, tanggal 30 November 2006 tentang Penutupan sebagian

Jalan Tol Surabaya-Gempol.

Berdasarkan Keputusan Presiden No.13 Tahun 2006, tanggal 3 September 2006 mengenai Tim

Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, semua biaya yang timbul sebagai akibat

relokasi pembangunan jalan tol dimaksud selain biaya rehabilitasi kerusakan sarana menjadi

tanggung jawab PT Lapindo Brantas. Selain itu, Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.394/

KPTS/M/2006, tanggal 30 Nopember 2006, mengenai Penutupan sebagian Jalan Tol Surabaya -

Gempol Seksi Porong Gempol, menyatakan antara lain sebagai berikut:

1. Menutup dan tidak mengoperasikan kembali sebagian jalan tol Surabaya-Gempol Seksi

Porong -Gempol; dan

2. Segala hal yang timbul pada pengusahaan jalan tol Surabaya-Gempol sebagai akibat

dari penutupan seksi Porong Gempol akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Surabaya-Gempol dan kebijakan pemerintah dalam

penyelesaian dampak semburan lumpur di Sidoarjo.

Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum No.JL. 0103-Mn/131, tanggal 30 Maret 2007, dalam

rangka relokasi jalan tol seksi Porong Gempol, kebutuhan tanah untuk relokasi infrastruktur akan

disediakan oleh Pemerintah dan pelaksana konstruksi.

Berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.S-196/MBU/2007, tanggal 4 April

2007 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan, sehubungan dengan kerugian atas

hilangnya sebagian aset jalan tol Porong-Gempol, maka sejalan dengan Undang-undang Jalan

No.38 Tahun 2004 dan Undang-undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003, klaim atas kerugian

dimaksud seyogyanya dilakukan oleh Pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum kepada

PT Lapindo Brantas.

Pada tanggal 17 Juli 2007, melalui Surat Perseroan No. AA.TN.02.1153, Perseroan mengajukan

tuntutan ganti rugi akibat genangan lumpur pada ruas Porong -Gempol kepada PT Lapindo Brantas.

Klaim atas kerugian kehilangan pendapatan tol dan biaya tambahan lainnya akibat genangan

lumpur pada ruas Porong Gempol sampai dengan bulan Mei 2007 adalah sebesar Rp24.724.788

ribu dan klaim atas kerusakan jalan tol sebesar Rp16.334.396 ribu.

Dalam Surat Perseroan No.AA.KU.02.1268, tanggal 7 Agustus 2007 kepada Menteri Pekerjaan

Umum, Perseroan menyampaikan antara lain mengenai kesediaan Perseroan untuk membiayai

pembangunan relokasi jalan tol Porong-Gempol dengan memperhitungkan pengembalian investasi

dari tarif baru (termasuk pengembalian akibat tidak berfungsinya ruas jalan tol Porong-Gempol).

Surat Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo/ Menteri Pekerjaan Umum

No.20/DP-BPLS/2007, tanggal 24 September 2007 kepada Menteri Negara BUMN, menyebutkan

antara lain mengenai usulan pelaksanaan konstruksi jalan tol Porong-Gempol dapat dilakukan oleh

Perseroan.

Pada tanggal 14 Januari 2008, melalui Surat Perseroan No.AA.TN.02.50 kepada Menteri Negara

BUMN, Perseroan menyampaikan antara lain mengenai jumlah klaim total kerugian sampai

dengan bulan Mei 2007 sebesar Rp24.724.788.651 (Rupiah penuh), dan permohonan bantuan

agar Pemerintah memfasilitasi melalui Biro Hukum dan Humas Kementerian BUMN dalam

menyelesaikan permasalahan dengan PT Lapindo Brantas dengan musyawarah mufakat, dan

apabila musyawarah mufakat tersebut tidak dapat ditempuh dapat mempertimbangkan untuk

melakukan upaya hukum di Pengadilan.

Pada tanggal 13 Mei 2009, melalui Surat Perseroan No.AA.TN.02.730 kepada Direktur Utama PT

Lapindo Brantas, Perseroan kembali mengajukan tuntutan ganti rugi akibat penutupan Ruas Jalan

Tol Porong-Gempol. Adapun klaim atas kehilangan pendapatan tol dan kehilangan keuntungan

atas bunga sampai dengan periode Maret 2009, beserta biaya-biaya lainnya, termasuk biaya

pembongkaran Jembatan Tol Porong adalah sebesar Rp71.976.187 ribu.

39

Pada tanggal 17 September 2009, melalui surat Perseroan No.AA.TN.02.1286 kepada Direktur

Utama PT Lapindo Brantas, Perseroan kembali mengajukan tambahan kenaikan besaran rugi atas

kehilangan pendapatan tol sebesar Rp76.942.149 ribu, dan kehilangan keuntungan atas bunga

sampai dengan periode Juni 2009 yakni sebesar Rp4.965.962 ribu.

Pada tanggal 9 Februari 2010, Perseroan mengirimkan surat No.AA.PR.02.94 tentang Relokasi

Jalan Tol Ruas Porong-Gempol kepada BPJT yang ditembuskan kepada Menteri Negara BUMN.

Surat tersebut dibuat dengan dasar bahwa pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum) mempunyai

rencana untuk melakukan relokasi terhadap jalan tol Ruas Porong-Gempol yang terendam luapan

lumpur Sidoarjo.

Sejak bulan Mei 2011, Perseroan telah melakukan aktivitas pembangunan relokasi jalan tol ruas

Porong – Gempol dan sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah mengeluarkan dana


c. Gugatan Ganti Rugi dari Pemilik Tanah untuk Jalan Tol

Perseroan masih menghadapi perkara litigasi/ gugatan dari beberapa orang yang mengklaim

sebagai pemilik tanah yang tanahnya digunakan untuk pembangunan Ruas Jalan Tol Surabaya,

Jalan Tol JORR E1, Jalan Tol Sediyatmo, Jalan Tol JORR W2, Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami,

Jalan Tol Belmera (Gerbang Tol Mabar dan Kantor Cabang Belmera). Penanganan perkara litigasi

tersebut masih dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan kasasi di

Mahkamah Agung.

d. Tagihan dari PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) Terkait Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan

Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cawang-Cibitung

Perseroan dan BTS telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pelebaran Jalan Tol

Jakarta-Cikampek ruas Cawang-Cibitung. Perjanjian ini dinyatakan di dalam akta notaris No. 171

tanggal 17 Maret 1993 yang kemudian diubah dengan Akte No. 139 tanggal 15 Februari 1997 dan

Akta No. 236 tanggal 23 September 2004 (selanjutnya disebut Perjanjian Bagi Hasil).

BTS berkewajiban membangun atau melebarkan 2 lajur Jalan Tol tambahan dari arah Cawang

ke arah Cibitung dan sebaliknya beserta sarana penunjangnya dan atas hal tersebut BTS akan

mendapatkan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.

Sampai ada kesepakatan rekonsiliasi data, Perseroan menunda pembayaran atas bagi hasil

pendapatan tol kepada BTS dan telah mencatat utang bagi hasil tersebut dalam Catatan 8 laporan

keuangan konsolidasian interim tentang beban akrual sebesar Rp66.098.674 ribu dan telah

dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 10 September 2014.

Pada tanggal 13 Oktober 2014, sesuai dengan surat No. 04/BTS/X/2014, BTS mengajukan

kompensasi atas keterlambatan pembayaran bagi hasil dimaksud.

Di dalam Perjanjian Kerjasama Bagi hasil Pelebaran Jalan Tol Jakarta-Cikampek ruas Cawang-

Cibitung tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur terkait denda atau bunga akibat keterlambatan

pembayaran bagi hasil pendapatan tol kepada BTS. Untuk itu atas tagihan kompensasi tersebut

Perseroan meminta pendapat dan rekomendasi kepada Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) melalui surat No. AA.KS01.02.1137 tanggal 23 Oktober 2014.

Hasil Audit BPKP Nomor LHR-12/0501/3/2015 tanggal 20 Februari 2015, menyatakan bahwa

Perseroan tidak punya dasar untuk membayar denda atau bunga keterlambatan.

Pada tanggal 22 Juni 2016, BTS mengajukan permohonan arbitrase terhadap Perseroan ke Badan

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

40

e. Gugatan terkait Perjanjian Kerjasama Bagi hasil Jalan Jakarta-Cikampek Ruas Cikampek-

Cibitung dari BTS

Saat ini Perseroan sedang berperkara dengan BTS terkait Akta No.109 tanggal 16 Oktober 1992

beserta perubahannya. Perkara tersebut telah diputus ditingkat Mahkamah Agung pada tanggal

24 Juli 2012 dengan bunyi “Menolak permohonan kasasi dari para pemohon: 1. Perseroan,

2. PT Bangun Tjipta Sarana”. Salinan resmi pemberitahuan isi putusan diterima oleh Perseroan

pada tanggal 24 April 2013.

Atas putusan tersebut, pada tanggal 9 Oktober 2013, Perseroan mengajukan permohonan

Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan akta No: 20/SRT.PDT.

PK/2013/ PN.JKT.PSTJo. Nomor: 200/PDT.G/2009/PN.JKT.PST Permohonan PK Perseroan telah

ditanggapi BTS dengan kontra memori PK yang telah dikirimkan ke Mahkamah Agung melalui

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Desember 2013.

Terhadap permohonan PK tersebut, Pada tanggal 10 Februari 2016, Perseroan menerima

pemberitahuan isi putusan PK Nomor 59 PK/PDT/2014 tanggal 3 September 2015 yang isinya

menolak permohonan PK Perseroan. Akibat dari terbitnya Putusan PK Nomor 59 PK/PDT/2014

tanggal 3 September 2015 adalah :

1. Posisi Perseroan dan BTS kembali ke keadaan semula, mengingat baik gugatan Perseroan

meupun gugatan rekonpensi BTS sama sama ditolak seluruhnya;

2. Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta – Cikampek Ruas Cikampek-Cibitung Akta

Nomor 109 tanggal 16 Oktober 1929 dianggap berlaku yaitu sejak 1989 dan berakhir pada

9 Juli 2015 pukul 24.00 WIB.

f. Gugatan Perpanjangan Bagi Hasil Pendapatan Tol untuk Pelebaran Kebon Jeruk-Tangerang

dari PT Tirtobumi Prakarsatama

Berdasarkan amandemen kerjasama bagi hasil pembangunan pelebaran jalan tol Jakarta-Merak

No. 8 tanggal 28 Februari 2003, Perseroan dan PT Adhika Prakarsatama telah menyepakati

pengurangan masa kerjasama bagi hasil yang semula 18 tahun menjadi 17 tahun 9 bulan dan

berakhir pada 29 Februari 2012.

Pada tanggal 4 Januari 2011 dan 2 Pebruari 2011 PT Tirtobumi Prakarsatama (dahulu bernama

PT Adhika Prakarsatama) menyampaikan permohonan kepada Perseroan untuk melakukan

pengkajian perpanjangan masa kerjasama bagi hasil dan meminta Perseroan meneruskan hal

tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum. Alasan permohonan perpanjangan adalah karena PT

Tirtobumi Prakarsatama berpendapat tidak ada kenaikan tarif tol dari tahun 1993 sampai dengan

2005. Masa perpanjangan kerjasama bagi hasil yang diajukan sekitar 24 tahun 2 bulan. Perseroan

telah menjawab permohonan tersebut dengan surat No. EC.HK.02.082 pada tanggal 9 Pebruari

2011 yang intinya menyatakan bahwa Perseroan sedang mengkaji permohonan dimaksud.

Pada tanggal 7 Juni 2011 PT Tirtobumi Prakarsatama mengajukan gugatan di BANI (Badan

Arbitrase Nasional Indonesia) dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama untuk seluruhnya.

2. Menyatakan PT Jasa Marga tidak berhak dan/ atau berwenang untuk melakukan kajian dan/

atau mengambil pertimbangan apapun terkait permohonan perpanjangan masa kerjasama

bagi hasil yang diajukan oleh PT Tirtobumi Prakarsatama melalui PT Jasa Marga kepada pihak

yang berwenang.

3. Kelalaian PT Jasa Marga untuk meneruskan permohonan perpanjangan masa kerjasama

bagi hasil kepada pihak yang berwenang dapat menimbulkan kerugian bagi PT Tirtobumi

Prakarsatama.

4. Memerintahkan PT Jasa Marga untuk dengan segera meneruskan permohonan PT Tirtobumi

Prakarsatama tersebut di atas kepada pihak yang berwenang.

5. Menghukum PT Jasa Marga untuk mengganti segala kerugian yang mungkin timbul sebagai

akibat kelalaian tersebut di atas serta membayar seluruh biaya proses arbitrase ini, termasuk

mengganti biaya-biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh PT Tirtobumi Prakarsatama.

41

BANI menerbitkan keputusan No. 406/VI/ARB-BANI/2011 pada tanggal 5 Januari 2012 dengan

uraian sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama untuk sebagian.

2. Mewajibkan PT Jasa Marga untuk menyampaikan dan mendiskusikan kajian mengenai perpanjangan kerjasama bagi hasil kepada PT Tirtobumi Prakarsatama dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal Putusan.

3. Mewajibkan Perseroan dalam Jangka waktu 40 hari sejak Putusan diterbitkan, untuk meneruskan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama disertai hasil Kajian Perseroan kepada Menteri Pekerjaan Umum.

4. Menolak permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama untuk selebihnya.

5. Menyatakan Putusan ini merupakan Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Para Pihak.

6. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan Putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BANI mendaftarkan keputusan No. 406/VI/ARB-BANI/2011 tanggal 5 Januari 2012 pada tanggal 30

Januari 2012 Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan disampaikan kepada Para Pihak oleh BANI melalui surat No. 12.209/II/BANI/ED tanggal 7 Februari 2012 dengan tambahan amar Putusan menjadi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama untuk sebagian.

2. Mewajibkan PT Jasa Marga untuk menyampaikan dan mendiskusikan kajian mengenai perpanjangan kerjasama bagi hasil kepada PT Tirtobumi Prakarsatama dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal Putusan diucapkan.

3. Mewajibkan Perseroan dalam Jangka waktu 40 hari sejak Putusan diucapkan, untuk meneruskan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama disertai hasil Kajian Perseroan kepada

Menteri Pekerjaan Umum 4. Menolak Permohonan PT Tirtobumi untuk selebihnya.

5. Menyatakan Putusan ini merupakan Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Para Pihak.

6. Mewajibkan Jasa Marga untuk mengembalikan setengah biaya administrasi sebesar Rp255.000.000 (Rupiah penuh) kepada PT Tirtobumi Prakarsatama.

7. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan Putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada tanggal 27 Februari 2012, Perseroan telah melaksanakan keputusan BANI tersebut dengan

mengirimkan hasil kajian dan permohonan perpanjangan kerjasama bagi hasil kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Pada tanggal 15 Maret 2012, Perseroan telah membayarkan setengah dari biaya perkara yang menjadi kewajibannya sebesar Rp255.000.000 (Rupiah penuh) kepada PT Tirtobumi Prakarsatama.

Terdapat perbedaan persepsi terhadap Putusan BANI: PT Tirtobumi Prakarsatama berpendapat

bahwa hasil Putusan tersebut seharusnya dipenuhi setelah Putusan diterbitkan, sedangkan Perseroan meyakini bahwa berdasarkan Hukum Arbitrase Pasal 59, seharusnya Putusan BANI dilaksanakan setelah Putusan didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan perbedaan persepsi di atas, PT Tirtobumi Prakarsatama menuntut Perseroan di

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan Perseroan tidak melaksanakan putusan BANI. Perkara ini telah diputuskan berdasarkan Putusan No. 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM pada tanggal

10 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Perseroan harus mengganti rugi kepada PT Tirtobumi Prakarsatama sebesar Rp1.247.576.000.000, atau setara dengan perpanjangan waktu bagi hasil

tol selama 24 tahun 2 bulan.

Atas putusan ini Perseroan telah mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Putusan banding telah dibacakan pada tanggal 15 Juli 2013 dengan inti putusan mengabulkan

permohonan banding Perseroan dan Menteri Pekerjaan Umum dan membatalkan Putusan No. 64/

PDT.G/2012/PN.JKT.TIM pada tanggal 10 Desember 2012.

42

Atas Putusan Banding tersebut, PT Tirtobumi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada

tanggal 24 Februari 2014 dan telah diputus tanggal 22 Desember 2014.

Pada tanggal 5 Februari 2016, Perseroan menerima Rilis Pemberitahuan dari MA atas Permohonan

Kasasi PT Tirtobumi Nomor 1946 K/PDT/2014.Jo.No.64/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, dengan Isi

Putusan yaitu mengabulkan Gugatan PT Tirtobumi untuk sebagian dan Perseroan wajib membayar

ganti rugi PT Tirtobumi sebesar Rp1.247.576.000.000 (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh

miliar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atau setara dengan tambahan waktu Kerjasama Bagi

Hasil selama 24 (dua puluh empat) tahun 2 (dua) bulan;

Atas Putusan Kasasi Nomor 1946 K/Pdt/2014 tersebut, pada tanggal 12 Mei 2016, Perseroan telah

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui PN Tangerang.

Sampai dengan tanggal 11 November 2016, hasil Peninjauan Kembali belum dapat ditentukan.

g. Penggantian Lahan

1. Berkaitan dengan penggunaan tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik PT Angkasa

Pura I (AP I) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) yang digunakan untuk

pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa, JBT memiliki kewajiban untuk

memberikan penggantian lahan untuk AP I dan Pelindo III dengan nilai sebagai berikut:

No. Dimiliki Area NJOP Harga Penilaian

1 Angkasa Pura I 3.404 m2 3.581.003.000 29.291.420.000

2 Pelindo III (darat)

Pelindo III (perairan)

522 m2

41.490 m2

1.227.744.000

-

2.589.120.000

-

Total 4.808.747.000 31.880.540.000

Sampai dengan tanggal 11 November 2016 keputusan uang ganti rugi terhadap tanah HPL

milik AP I dan Pelindo III masih dalam proses menunggu arahan dari Direktorat Jenderal Bina

Marga, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. JBT memiliki kewajiban untuk membangun gedung kantor sesuai ketentuan di PPJT.

Pembangunan gedung kantor tersebut akan dilakukan di area lahan yang dimiliki oleh Pelindo

III. JBT sudah mendapat persetujuan dari Pelindo III untuk menggunakan lahan perairan

pelabuhan seluas +/- 5000 m2 sesuai Surat No Pj.06/349/P.III tanggal 31 Desember 2014

untuk pembangunan gedung kantor JBT. Sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016, Perseroan

masih mengurus ijin-ijin yang berlaku untuk pembangunan gedung kantor.

h. Permasalahan Potensi Klaim Kontraktor

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (“Waskita”) adalah kontraktor untuk paket 2 dan 4 jalan tol ruas

Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa. Pada tanggal 5 November 2015, kantor hukum Nengah Sujana

& Rekan dalam hal ini bertindak sebagai perwakilan Waskita telah mengirimkan surat kepada JBT

terkait klaim atas penambahan pekerjaan untuk paket 2 dan 4 dengan total nilai klaim sebesar

Rp54.342.889 ribu (tidak termasuk PPN dan bunga). JBT dan Waskita telah menunjuk Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai mediator atas kondisi ini. BPKP telah

berkonsultasi kepada Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan LPJKN telah

menunjuk Bapak Sarwono Hadjomujadi sebagai tenaga ahli FIDIC.

Pada tanggal 14 Desember 2015, JBT telah menerima surat pemanggilan dari Pengadilan Negeri

Denpasar. Berdasarkan berita acara menyatakan bahwa JBT telah diminta untuk membayar klaim

dengan nilai sebesar Rp54.342.889 ribu, bunga sebesar Rp9.633.177 ribu dan klaim tidak material

sebesar Rp30.000.000 ribu dan Waskita meminta untuk menggabungkan paket 2 dan 4 dari ruas

jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa.

43

Pada tanggal 20 Juni 2016, JBT telah menerima Putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar No 903/

Pdt.G/2015/PN.DPS yang menyatakan bahwa JBT harus membayar klaim kepada Waskita sebesar

Rp64.576.068 ribu(belum termasuk PPN) dan bunga keterlambatan sebesar 2% setiap bulannya.

Pada tanggal 28 Juni 2016, JBT telah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar.

Sampai dengan tanggal 11 November 2016, JBT masih dalam proses pengadilan dengan Waskita

di Pengadilan Tinggi Denpasar.

i. Pengembalian Investasi Pemerintah

JKT, entitas anak, wajib mengembalikan investasi Pemerintah sebesar Rp203.792.000 yang

dilakukan atas pembangunan ruas tol seksi I dan II, investasi tersebut akan dikembalikan sesuai

berita acara yang terlampir di PPJT. Sampai dengan tanggal 11 November 2016, JKT belum

mengakui besaran jumlah terhutang karena belum adanya nilai estimasi yang valid atas progres

dan belum ada serah terima atas aset tersebut.

j. Gugatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tangerang (YLKI T)

Pada tanggal 2 Mei 2016, YLKI T menggugat Perseroan, JLJ, MLJ, PT Bank Mandiri Tbk, BPJT dan

turut menggugat Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan

Kementerian Perhubungan mengenai penggunaan Gerbang Toll Otomatis (GTO) dan kartu E-Toll

pada ruas tol Jakarta-Bogor-Ciawi, ruas tol Jakarta-Cikampek, ruas tol dalam kota Cawang-Pluit,

ruas tol Pluit-Bandara (Prof. Dr. Ir. Soedijatmo), ruas tol Jakarta-Tangerang, ruas tol S (Pondok

Pinang-Taman Mini), ruas tol E1 (Taman Mini-Cikunir), ruas tol E2 (Cikunir-Cakung), ruas tol E3

(Cakung-Cilincing), dan ruas tol W2 (Kembangan-Pondok Pinang) karena dianggap merugikan

konsumen pengguna jalan tol pada ruas tol tersebut dengan nilai gugatan sebesar Rp2.117.850.000

ribu. Pada tanggal 28 September 2016, Pengadilan Tinggi Tangerang mengeluarkan Putusan Sela

yang menolak gugatan YLKI-T.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PER TANGGAL 30 JUNI 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DI

DALAM PROSPEKTUS DAN PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG

TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM

DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN

DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN

PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-

IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL

PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG

TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA

SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI

MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH

DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM

PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG

DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS

DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN

TANGGAL LAPORAN AKUNTAN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SAMPAI DENGAN

TANGGAL EFEKTIFNYA PERYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG

SAHAM PUBLIK.

44

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan

konsolidasian auditan Perseroan pada (i) tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk

periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, disusun dan disajikan sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan

keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk periode-periode tersebut telah diaudit

berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor

Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan

publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang laporan auditnya telah

ditandatangani oleh akuntan publik Tjoa Tjek Nien, CPA pada tanggal 26 Agustus 2016 yang telah

diterbitkan kembali pada tanggal 7 Oktober 2016, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan yang

laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Ikhtisar data laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada (ii) 31Desember 2014, dan untuk

tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan

konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk tahun-tahun tersebut telah diaudit berdasarkan standar

audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto,

Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ), akuntan publik independen, yang laporan auditnya telah

ditandatangani oleh akuntan publik Saptoto Agustomo, CPA pada tanggal 28 Januari 2015 dengan

pendapat wajar tanpa pengecualian.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan Per 30 Juni

2016


Per 31 Desember

2015 2014*

ASET

ASET LANCAR

Kas dan setara kas

4.046,532.960

3.323.221.103

3.290.783.678

Investasi jangka pendek 7.738.683 6.955.133 7.143.512

Piutang lain-lain 811.427.994 164.374.388 48.089.417

Persediaan 11.847.446 20.153.707 21.959.567

Biaya dibayar dimuka 34.082.874 69.922.865 55.174.260

Pajak dibayar dimuka 140.158.696 144.419.307 122.633.703

TOTAL ASET LANCAR 5.051.788.653 3.729.046.503 3.545.784.137

ASET TIDAK LANCAR Piutang lain-lain 148.922.279 132.813.579 99.281.519

Dana dibatasi penggunaannya 825.706.529 1.486.630.839 816.903.789

Aset pajak tangguhan 22.267.427 12.431.574 2.839.975

Investasi pada entitas asosiasi - neto 160.151.180 166.001.306 171.345.274

Aset tetap - neto 922.623.790 913.842.793 701.684.883

Properti investasi 83.963.473 84.335.110 -

Aset tak berwujud - neto Hak pengusahaan jalan tol 28.170.751.083 24.864.720.272 23.941.404.497

Lainnya 3.203.325.262 3.957.069.367 2.169.943.359

Goodwill 41.848.567 41.848.567 41.848.567

Aset keuangan lainnya 337.297.444 329.107.444 244.607.444

Aset tidak lancar lainnya 1.243.657.562 1.007.135.133 124.319.199

TOTAL ASET TIDAK LANCAR 35.160.514.596 32.995.935.984 28.314.178.506

TOTAL ASET 40.212.303.249 36.724.982.487 31.859.962.643


45

Keterangan 30 Juni

2016


31 Desember

2015 2014*

LIABILITAS DAN EKUITAS


Utang usaha 82,012.682 137.465.749 182.096.348

Utang kontraktor 1.459.622.804 1.661.724.335 998.080.943

Utang pajak 314.777.648 163.865.088 263.524.321

Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya 219.237.540 47.430.707 73.167.095

Beban akrual 1.296.493.511 356.947.861 320.441.733

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 126.108.989 132.089.594 84.437.680

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo

dalam satu tahun

Utang bank 2.497.305.316 1.121.696.392 653.660.986

Utang lembaga keuangan bukan bank 750.000.000 1.347.897.302 -

Utang obligasi 2.900.000.000 1.477.377.192 -

Liabilitas pembebasan tanah 1.124.018.714 1.119.336.038 1.500.719.209

Utang sewa pembiayaan 21.889.999 14.246.400 15.484.840

Provisi pelapisan jalan tol 297.164.695 163.710.293 209.396.402

TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 11.088.631.898 7.743.786.951 4.301.009.557


Pendapatan diterima dimuka 146.890.866 122.481.772 74.577.125

Liabilitas pajak tangguhan 486.203.441 556.877.839 390.457.191

Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi

bagian yang jatuh tempo dalam satu

tahun

Utang bank 8.899.610.827 7.303.051.412 6.484.840.290

Utang obligasi 3.173.524.260 4.671.253.480 6.144.430.063

Liabilitas kerjasama operasi 820.300 820.300 22.206.213




Liabilitas jangka panjang lainnya 295.927.200 1.281.190.306 819.424.909

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 1.023.655.605 955.640.670 1.045.330.573

TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG 15.722.652.821 16.612.531.070 16.538.223.765

TOTAL LIABILITAS 26.811.284.719 24.356.318.021 20.839.233.322

EKUITAS

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas

Induk

Modal saham – nilai nominal Rp500

(rupiah penuh) per saham

Modal dasar – 19.040.000.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh

- 1 saham seri A Dwiwarna dan

6.799.999.999 saham seri B 3.400.000.000 3.400.000.000 3.400.000.000

Tambahan modal disetor – neto 2.453.890.100 2.453.890.100 2.453.890.100

Saldo laba 5.527.563.691 4.895.330.345 3.920.148.320

Penghasilan komprehensif lain:

Keuntungan yang belum direalisasi dari

efek tersedia untuk dijual

Kerugian actuarial liabilitas imbalan

kerja jangka panjang

Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada

3.209.032 2.425.483 2.613.862

(410.471.210) (333.140.643) (316.506.521)

Pemilik Entitas Induk 10.974.191.613 10.418.505.285 9.460.145.761

Kepentingan Nonpengendali 2.426.826.917 1.950.159.181 1.560.583.560

TOTAL EKUITAS 13.401.018.530 12.368.664.466 11.020.729.321

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 40.212.303.249 36.724.982.487 31.859.962.643


46

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Keterangan



2016 2015


Tahun yang berakhir pada 31 Desember

PENDAPATAN


Pendapatan tol dan usaha lainnya 4.214.206.289 3.639.352.831 7.630.678.119 7.227.786.012

Pendapatan konstruksi 2.497.250.479 475.769.405 2.217.563.931 1.946.031.295

Total 6.711.456.768 4.115.122.236 9.848.242.050 9.173.817.307

BEBAN PENDAPATAN

Beban tol dan usaha lainnya (1.935.555.463) (1.774.271.640) (3.518.021.450) (3.562.757.971)

Beban konstruksi

Total

(2.481.120.705) (470.772.295) (2.202.400.639) (1.921.067.434)

(4.416.676.168) (2.245.043.935) (5.720.422.089) (5.483.825.405)

LABA BRUTO 2.294.780.600 1.870.078.301 4.127.819.961 3.689.991.902

Penghasilan lain-lain 34.397.721 68.442.772 90.042.786 126.290.856

(Penghasilan) keuangan 115.655.157 112.665.173 210.791.793 191.583.765

Beban pajak atas penghasilan keuangan (23.131.031) (21.811.436) (27,925,767) (30,017,014)

Beban umum and administrasi (443.372.314) (403.543.224) (893.258.848) (884.842.796)

Beban lain-lain (19.248.825) (17.157.055) (29.804.780) (20.283.190)

LABA USAHA 1.959.081.308 1.608.674.531 3.477.665.145 3.072.723.524

Biaya keuangan - neto (744.944.677) (675.937.938) (1.405.042.942) (1.215.320.255)

Bagian atas rugi neto entitas asosiasi (4.954.541) (3.080.669) (4.317.970) (6.741.959)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 1.209.182.090 929.655.924 2.068.304.233 1.850.661.310

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Kini (394.005.208) (296.460.683) (585.399.690) (533.602.367)

Tangguhan 59.139.018 (61.453.214) (163.703.997) (80.044.771)

TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN (334.866.190) (357.913.897) (749.103.687) (613.647.138)

LABA PERIODE BERJALAN 874.315.900 571.742.027 1.319.200.546 1.237.014.172

PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke

laba rugi periode berikutnya

Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang

(77.330.567)

19.773.646

(16.634.122)

(57.314.587)

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual 783.549 (102.626) (188.379) 515.602

PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN

(76.547.018)

19.671.020

(16.822.501)

(56.798.985)

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 797.768.882 591.413.047 1.302.378.045 1.180.215.187

Total penghasilan komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 849.284.536 662.653.844 1.449.326.765 1.365.670.215


TOTAL 797.768.882 591.413.047 1.302.378.045 1.180.215.187

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada



TOTAL 874.315.900 571.742.027 1.319.200.546 1.237.014.172

LABA PER SAHAM (RUPIAH PENUH) 136,1 94,55 215,64 209,08


47

3. LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Keterangan



2016 2015


Tahun yang berakhir pada

31 Desember

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI


Penerimaan kas dari pendapatan tol 3.851.848.425 3.410.197.461 7.121.024.701 6.646.392.546

Penerimaan kas dari pendapatan lainnya 219.903.692 219.000.336 419.856.168 581.393.466

Pembayaran kepada pemasok (1.462.391.514) (905.376.197) (1.649.711.061) 1.954.389.874)

Pembayaran kepada karyawan (913.322.975) (819.264.433) (1.585.759.184) (1.288.704.552)

Pembayaran beban kerjasama operasi (118.881.942) (173.306.693) (294.224.080) (313.039.817)

Pembayaran biaya pelapisan ulang (38.125.633) (35.700.415) (289.329.811) (348.405.365)

Kas neto diperoleh dari operasi 1.539.030.053 1.695.550.059 3.721.856.733 3.323.246.404

Penerimaan bunga 95.870.800 90.699.369 178.822.453 255.622.494

Pembayaran bunga (743.558.774) (586.785.312) (1.172.057.381) (1.117.383.678)

Pembayaran pajak penghasilan (419.758.070) (443.496.616) (1.015.078.776) (702.099.525)

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 471.584.009 755.967.500 1.713.543.029 1.759.385.695

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penambahan hak pengusahaan jalan tol dan aset tak

berwujud lainnya (1.779.020.300) (702.853.640) (3.366.145.268) (3.327.023.000)

Penambahan investasi jangka panjang - neto (7.736.669) (406.090.065) (472.046.200) -

Penambahan aset tetap dan properti investasi (105.385.183) (111.630.152) (174.763.419) (232.164.307)

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1.892.142.152) (1.220.573.857) (4.012.954.887) (3.559.187.307)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerimaan liabiliitas jangka panjang:

Utang bank 3.639.159.873 263.990.859 1.936.892.064 1.225.125.080

Utang lembaga keuangan bukan bank - 500.000.000 1.349.281.896 -

Penerbitan utang obligasi - - - 997.124.948

Penerimaan dari tambahan penerbitan saham di

entitas anak oleh pihak nonpengendali 528.681.542 335.686.541 536.756.661 185.248.474

Penempatan dana dibatasi penggunaannya - neto (322.093.904) (30.516.154) 47.199.454 (374.312.610)

Pembayaran dividen (293.276.317) (491.199.561) (491.199.561) (537.102.256)

Pembayaran liabilitas jangka panjang

Utang bank (644.344.039) (453.866.145) (821.884.270) (495.195.199)

Utang obligasi (77.377.192) - - (700.000.000)

Utang lembaga keuangan bukan bank (597.897.302) - - -

Pembayaran liabilitas pembebasan tanah (88.982.661) (189.836.139) (225.196.961) 1.275.635.518

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 2.143.870.000 (65.740.599) 2.331.849.283 1.576.523.955

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN

SETARA KAS 723.311.857 (530.346.956) 32.437.425 (223.277.657)

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 3.323.221.103 3.290.783.678 3.290.783.678 3.514.061.335

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 4.046.532.960 2.760.436.722 3.323.221.103 3.290.783.678


48

4. RASIO KEUANGAN

Keterangan Per 30 Juni Per 31 Desemb er

2014* 2016 2015

Rasio Keuangan (%)

Marjin Laba Bersih

21,96%

19,22%

19,67%

Marjin Operasi 46,49% 45,57% 42,51%

Marjin EBITDA 61,08% 59,79% 59,61%

EBITDA terhadap Beban Bunga 345,53% 324,71% 354,53%

Tingkat Pengembalian atas Ekuitas (ROE) 6,91% 11,86% 12,90%

Tingkat Pengembalian atas Aset (ROA) 2,30% 3,99% 4,46%

Rasio Lancar 45,56% 48,16% 82,44%

Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas 200,07% 196,92% 189,09%

Rasio Liabilitas Terhadap Aset

Rasio Pertumbuhan (%)

Pendapatan

66,67%

63,09%

66,32%

7,35%

65,41%

-10,69%

Laba Usaha 21,78% 13,18% 36,01%

Laba Bersih 43,96% 3,14% 42,69%

Total Aset 9,50% 15,27% 13,52%

Total Liabilitas 10,08% 16,88% 16,58%

Total Ekuitas 8,35% 12,23% 8,16%


Rasio Keuangan Perjanjian Kredit Atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau

Kewajiban Lainnya


tanggal 30 Juni 2016


tanggal 31 Desember 2015

Debt to Equity ratio tidak melebihi 5,0x 1) 2,00x 1,97x

Interest Coverage Ratio tidak kurang dari 1,25x 2) 3,45x 3,25x

1) Perhitungan Debt to Equity ratio yaitu Total Liabilitas dibagi Total Ekuitas

2) Perhtiungan Coverage ratio yaitu EBITDA dibagi dengan beban bunga Perseroan

PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO TOTAL LIABILITAS/ JUMLAH EKUITAS YANG

DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN

DALAM PROSPEKTUS INI.

49

V. PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS

KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen berikut ini disusun berdasarkan informasi yang tercantum

dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan, yang

dicantumkan dalam Prospektus ini. Investor harus membaca Analisis dan Pembahasan oleh

Manajemen berikut ini bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, beserta

catatan atas laporan keuangan tersebut. Pembahasan ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan

yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan peristiwa-peristiwa dan

kinerja keuangan di masa mendatang. Hasil aktual Perseroan dapat berbeda secara material dari hasil

yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut sebagai akibat dari faktor-faktor seperti

yang diuraikan dalam Usaha dan bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian

Perseroan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. UMUM

Didirikan pada tanggal 1 Maret 1978, Perseroan adalah perintis penyelenggaraan jalan tol di Indonesia.

Dengan pengalaman selama 38 tahun, Perseroan tetap menjadi pemimpin pasar industri jalan tol

Indonesia. Jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan jalan tol pertama yang dibangun

Perseroan pada tahun 1978 dan menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol Tanah

Air. Hingga saat ini, Perseroan telah mengoperasikan ±593 km jalan tol atau 61% dari total panjang tol

di Tanah Air.

Perseroan telah melalui berbagai peristiwa penting dan perubahan dalam perjalanannya. Pada

awal berdirinya, Perseroan berperan tidak hanya sebagai operator tetapi juga memikul tanggung

jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987 Perseroan menjadi satu-satunya

penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai Pemerintah dengan dana

berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi. Namun dengan diterbitkannya Peraturan

Pemerintah No. 15 Tahun 2005 yang mengatur tentang jalan tol, peran otoritas dikembalikan Perseroan

kepada Pemerintah. Dengan demikian, Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah

perusahaan pengembang dan operator jalan tol yang akan mendapatkan izin penyelenggaraan tol dari

Pemerintah.

Untuk mendukung ekspansi dan pengembangannya, Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan

tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak Pemerintah melepas 30% sahamnya kepada masyarakat pada

tanggal 12 November 2007.

Sebagai perusahan terbuka, Perseroan terus meningkatkan kinerjanya dan memilki komitmen untuk

memuaskan seluruh pemangku kepentingannya, yaitu antara lain pemegang saham, Pemerintah,

pengguna jalan tol dan masyarakat umum. Untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan,

Perseroan memiliki komitmen untuk menerapkan praktik tata kelola yang baik (good corporate

governance) dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan dan peraturan serta best

practice.

2. KONDISI PEREKONOMIAN

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan di

tengah penurunan harga komoditas dunia seperti minyak dan mineral setelah mengalami penurunan

yang signifikan sejak tahun 2014. Implementasi dari keputusan rakyat Inggris Raya untuk keluar dari

Eropa (Brexit) juga manjadi tantangan bagi perekonomian global dimana hal tersebut meningkatkan

risiko ketidakpastian bagi dunia usaha di seluruh dunia terkait dengan adanya negosiasi ulang seluruh

kontrak antar negara maupun antar korporasi diseluruh dunia yang sedang melakukan kerjasama dengan

Inggris dimana hal tersebut berpotensi terhadap terjadinya biaya tambahan yang akan membebani

perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini diperkirakan akan berada pada

kisaran 2,4% – 3,1% dimana pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat diperkirakan hanya mencapai

50

1,9% - 2,2%, permintaan domestik negara konsumen terbesar di dunia tersebut relatif stagnan yang

tercermin dari rendahnya angka inflasi Amerika Serikat yang hanya berada dikisaran 0,8% hingga akhir

bulan Juli 2016. Menguatnya nilai tukar USD terhadap mata uang global dalam beberapa tahun terakhir

telah menyebabkan barang dan jasa Amerika Serikat cenderung semakin kehilangan daya saingnya

dibandingkan dengan produk global lainnya yang berasal dari Tiongkok dan Eropa, hal ini berpotensi

untuk menahan laju pertumbuhan ekonomi AS untuk menjadi lebih baik lagi seiring dengan semakin

selektifnya konsumen untuk melakukan pilihan konsumsi yang tercermin dari relatif stabilnya harga

agregat di dalam negeri.

Sementara itu, Jepang juga masih mengalami kesulitan yang sama untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonominya di tengah penguatan nilai tukar JPY terhadap USD dalam beberapa kuartal terakhir yang

menahan laju ekspor global negara tersebut. Di tengah melemahnya permintaan global terhadap

barang dan jasa dari Jepang, Pemerintah Jepang menerapakan berbagai upaya untuk meningkatkan

konsumsi domestik dengan mengeluarkan berbagai stimulus fiskal yang didukung oleh stimulus moneter

oleh Bank Of Japan. Namun penerapan upaya ini masih belum efektif untuk mendorong mendorong

konsumsi agregat yang tercermin dari rendahnya angka inflasi Jepang yaitu negatif 0,4% pada akhir

bulan Juli 2016 atau jauh dibawah target Bank Sentral Jepang untuk mencapai level 2%. Pertumbuhan

ekonomi Jepang pada tahun ini diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 0,3%% - 0,5% seiring dengan

turunnya harga-harga secara agregat akibat selektifnya masyarakat Jepang dalam hal membelanjakan

pendapatannya.

Pertumbuhan ekonomi Zona Euro pada tahun ini diperkirakan akan mencapai kisaran 1,5% - 1,6%,

perkiraan pertumbuhan tersebut relatif baik ditengah masih berlanjutnya krisis utang dibeberapa negara

anggota Euro tersebut seperti di Portugal, Spanyol dan Yunani. Kebijakan penghematan anggaran dan

juga stimulus moneter yang diterapkan di Zona Euro telah berhasil menjaga momentum pertumbuhan

ekonomi wilayah tersebut, namun demikian, rendahnya angka inflasi yang hanya sekitar 0.2% dan

tingginya tingkat pengangguran yang mencapai lebih dari 10% masih menjadi kendala utama dalam

pemulihan ekonomi di zona mata uang tunggal tersebut.

Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan masih menjadi lokomotif pertumbuhan

ekonomi global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi negara tersebut hingga akhir tahun nanti diperkirakan

akan mencapai kisaran 6,5—6,7%. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Tiongkok diperkirakan masih

mampu untuk menjaga momentumbuhan ekonomi negara tersebut dengan melakukan perubahan

orientasi pertumbuhan ekonomi dari orientasi ekspor menuju peningkatan konsumsi domestik dan

peningkatan investasi infrastruktur dalam negeri maupun investasi global yang dapat meningkatkan

daya saing produk Tiongkok dan sekaligus membuka pasar baru dan sekaligus mendapatkan sumber

pemasukan lainnya dari luar negeri melalui jalur investasi, baik dalam bentuk investasi di pasar keuangan

maupun investasi langsung diluar negeri.

Kebijakan Bank Sentral negara-negara maju saat ini masih cenderung longgar dimana ECB dan BOJ

masih mempertahankan tingkat suku bunga yang sangat rendah dikisaran 0% dan bahkan tingkat suku

bunga negatif untuk mendorong konsumsi nasional dimasing-masing negara. Untuk mendorong tingkat

konsumsi nasional tersebut ECB dan BOJ bahkan secara konsisten juga melakukan pembelian obligasi

pemerintah dan korporasi dimasing-masing dengan tujuan untuk menggairahkan perekonomian

domestik. Hal yang berbeda dilakukan oleh bank sentral AS dimana The Fed yang telah menginisisasikan

normalisasi kebijakan moneternya sejak tahun 2014 terus berupaya untuk menaikkan tingkat suku bunga

acuannya (FFR) seiring dengan membaiknya data-data ekonomi nasional AS dalam beberapa tahun

terakhir. Namun demikian, The Fed terlihat masih belum cukup yakin terhadap data perekonomian yang

ada, terutama data mengenai soliditas tenaga kerja, sehingga the Fed masih belum memutuskan untuk

seberapa jauh bank sentral AS tersebut akan menaikkan FFR nya yang saat ini berada dilevel 0.25—

0.5% yang tercermin dari keputusan FOMC meeting untuk cenderung bertahan dengan kebijakan yang

ada sambil menunggu data-data perekonomian domestik yang lebih meyakinkan bagi AS. Normalisasi

kebijakan moneter oeh The Fed hingga saat ini berhasil dinetralisir oleh kebijakan moneter negara maju

lainnya, ECB, BOJ, BOE dan BOK, yang cenderung longgar dan ekspansif dimana hal tersebut telah

membantu perekonomian internasinal dan pasar keuangan diseluruh dunia seiring dengan semakin

ketatnya likuiditas USD dipasar global.

51

Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tercatat sebesar 4,91% (yoy) atau lebih baik

dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,73% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi tersebut terus membaik dan berlanjut pada pada kuartal kedua yang tercatat

melebihi ekspektasi para analis dan berada dilevel 5,18% (yoy). Kebijakan Pemerintah yang semakin

kredibel dan disiplin dalam mengelola fiskal yang disertai dengan kebijkan moneter bias-ketat yang

cenderung longgar oleh Bank Indonesia (BI) terus menjadi perhatian para pelaku industri yang

sebelumnya merasa skeptis terhadap pertubuhan ekonomi nasional. Indikator makroekonomi nasional

sejak awal tahun tercatat terus membaik dan diperkirakan akan semakin membaik hingga akhir tahun

nanti.

Inflasi sejak awal tahun hingga akhir bulan Agustus tercatat hanya sebesar 1,74% (ytd) dan hingga akhir

tahun diperkirakan akan berada dalam target moderat dikisaran 3-5% dengan kecenderungan untuk

menuju level bawah atau menembus level tersebut dan berada dikisaran 2-3%. Relatif rendahnya angka

inflasi pada tahun ini disebabkan membaiknya sisi suplai agregat dimana kemampuan pemerintah dalam

menjaga sisi suplai, terutama bahan kebutuhan pokok masyarakat, yang terus membaik. Koordinasi

antar-instansi pemerintahan dan lembaga nasional terlihat semakin membaik dalam merealisasikan

kebijakan Pemerintah sehingga terjadi peningkatan sisi suplai yang dapat mengimbangi peningkatan

sisi permintaan agregat. Kebijakan pemerintah terkait denga harga barang dan jasa yang diatur oleh

pemerintah seperti harga listrik, bahan bakar minyak, dan lainnya cenderung mengalami penurunan

sehingga menjadi katalis positif bagi penurunan harga-harga secara keseluruhan sebagai bagian

dari komponen pembentuk inflasi nasional. Sementara itu, kebijakan bias-ketat yang diterapkan oleh

BI, dengan tingkat suku bunga relatif ketat dan cenderung turun, terbukti efektif dalam menjaga sisi

permintaan agregat dimana masyarakat semakin terdorong untuk melakukan belanja secara selektif

ditengah tekanan nilai tukar pada tahun lalu yang menyebabkan naiknya harga-harga barang impor.

Kecenderungan turunnya konsumsi barang impor oleh masyarakat juga membantu penurunan tingkat

inflasi dalam setahun terakhir dan sekaligus meningkatkan konsumsi produk lokal sebagai substitusi

produk impor.

Nilai tukar IDR sejak setahun terakhir tercatat terus mengalami penguatan. Hingga akhir Agustus

IDR tercatat berada dilevel IDR 13.288 per USD atau menguat relatif signifikan dibandingkan dengan

bulan yang sama pada tahun sebelumnya dimana Rupiah tercatat berada dilevel IDR 14.095 per

USD. Penguatan nilai tukar Rupiah tersebut terjadi akibat surplus transaksi eksternal dimana transaksi

perdagangan cenderung mengalami surplus dalam beberapa tahun terakhir dan transaksi investasi

yang masuk ke Indonesia, baik dalam bentuk investasi di pasar keuangan maupun investasi langsung,

semakin membaik dikarenakan kepercayaan investor semakin tinggi terhadap iklim investasi di dalam

negeri. Penarikan utang luar negeri produktif yang dilakukan oleh BI dan Pemerintah juga menjadi salah

satu catatan penting terhadap keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar Rupiah sejak

awal tahun.

Neraca Pembayaran Indonesia pada kuartal kedua tercatat mengalami surplus pembayaran sebesar

USD 2,16 miliar dimana transaksi finansial baik dalam bentuk investasi langsung maupun dalam bentuk

invetasi portofolio masih menjadi pendorong utama surplus neraca pembayaran. Investasi portofolio

pada 2Q16 tercatat sebesar USD 8,38 miliar atau meningkat sekitar 50% dibandingkan periode yang

sama pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai sekitar USD 5,57 miliar. Sementara itu, untuk

investasi langsung pada 2Q16 tercatat mencapai sebear USD 3 miliar atau meningkat sekitar 11%

dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar USD 2.68 miliar. Hal tersebut menunjukkan

secara factual tentang semakin membaiknya tingkat kepercayaan investor untuk melakukan investasi

di Indonesia seiring dengan membaiknya iklim investasi dalam negeri.

Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) hingga saat ini telah terbukti dapat sinergi dan mendukung

upaya pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sejak awal tahun BI

telah menurunkan tingkat suku bunga acuan BI rate secara bertahap dan sedikit agresif dari posisi 7,5%

menjadi 6,5% dalam jangka waktu enam bulan, kebijakan tersebut juga diikuti dengan pelonggaran

peraturan pemberian kredit dengan tujuan untuk mendorong konsumsi masyarakat yang diharapkan

akan mampu menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan BI

tersebut dilakukan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dimana BI juga mengeluarkan regulasi

ekspor dan juga penerapan beberapa pengaturan transaksi valas seperti penerapan hedging dan swap

52

atas utang korporasi yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari setahun. Kombinasi kebijakan

moneter BI tersebut disatu sisi dapat meningkatkan konsumsi agregat nasional dan disisi lain juga

terbukti efektif dalam mengurangi konsumsi impor sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri

dan perekonomian dalam negeri ditengah masih lambatnya pemulihan ekonomi global.

3. PERSAINGAN USAHA

Untuk dapat meningkatkan daya saing nasional serta pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan,

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang

salah satunya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas nasional baik melalui darat, laut dan udara.

Untuk meningkatkan konektivitas di darat. Pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 km jalan

tol baru. Ditetapkannya target tersebut memberikan optimisme dan keyakinan kepada Perseroan

untuk lebih meningkatkan kinerja untuk mendukung program-program Pemerintah, khususnya dalam

pembangunan jalan tol serta meningkatkan nilai Perseroan dalam jangka panjang.

Industri jalan tol merupakan industri yang kompetitif dan kompetisi di antara penyedia layanan jalan

tol menjadi semakin intensif pada tahun-tahun belakangan ini. Persaingan pada industri jalan tol

semakin ketat dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan jalan

tol. Walaupun demikian, Perseroan meyakini masih ada peluang-peluang lain di pasar dan untuk itu

Perseroan berencana untuk terus mengembangkan secara selektif ruas-ruas di seluruh Indonesia.

Sampai saat ini Perseroan tetap mampu mempertahankan posisi sebagai pemimpin di industri jalan

tol dengan menguasai 61% pangsa pasar jalan tol beroperasi dan 80% pangsa pasar volume lalu

lintas transaksi di Indonesia. Dalam upaya mendorong Perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang,

Perseroan menerapkan strategi baik untuk pengembangan usaha jalan tol maupun usaha lain.

Pengembangan usaha jalan tol merupakan fokus utama bisnis Perseroan. Sebagai perusahaan

pengembang dan operator jalan tol yang berpengalaman, sampai saat ini Perseroan memiiki market

share yang besar dibanding perusahaan sejenis. Sampai dengan 30 Juni 2016, Perseroan merupakan

salah satu pengelola jalan tol di Indonesia, dengan jumlah konsesi sepanjang 1.224 km, dimana

sepanjang 593 km telah beroperasi dan sepanjang 629,70 km dalam tahap pembebasan lahan dan

konstruksi yang akan dioperasikan bertahap hingga 2020.

Untuk mendapatkan hak pengusahaan untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol baru, Perseroan

juga bersaing dengan perusahaan lokal dan luar negeri. Selain persaingan dalam mendapatkan hak

pengusahaan, jalan tol memiliki persaingan usaha dengan moda transportasi lain, seperti transportasi

udara dan kereta api. Namun demikian, sejauh ini moda transportasi kendaraan roda empat di Indonesia

masih mendominasi dalam kegiatan transportasi penumpang dan transportasi domestik angkutan

barang.

Keberadaan jalan negara/non tol pada wilayah Jabodetabek, Bandung dan Surabaya dianggap bukan

menjadi kompetitor keberadaan jalan tol yang saat ini dikuasi oleh Perseroan, dikarenakan jalan tol

Perseroan pada umumnya adalah jalur alternatif dan jalan negara/non tol sebagai jalan utama yang

memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas lalu lintas, jarak dan kualitas jalan. Namun demikian untuk

daerah diluar 3 wilayah tersebut diatas, tingkat kemauan untuk membayar tol (willingness to pay) masih

rendah dan kebutuhan kecepatan perjalanan masyarakat masih rendah.

Di masa mendatang, Perseroan berkeyakinan bahwa pesaing utama untuk proyek-proyek jalan tol

baru adalah perusahaan operator infrastruktur internasional yang bekerja sama dengan perusahaan

Indonesia. Sebagian dari operator tersebut memiliki kekuatan finansial atau sumber daya lainnya

yang lebih besar dari Perseroan, skala ekonomi yang lebih besar, diversifikasi usaha, pengalaman

internasional dan akses terhadap material ataupun bahan baku yang dibutuhkan untuk mengerjakan

konstruksi jalan dengan biaya yang lebih rendah. Kompetitor tersebut juga mungkin memiliki infrastruktur

dan peralatan terbaru serta lebih efisien untuk konstruksi jalan tol. Untuk mendapatkan hak pengusahaan

baru, Perseroan juga menghadapi persaingan usaha dari perusahaan jalan tol lainnya.

53

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, persaingan yang berkenaan dengan industri jalan tol terutama sehubungan

dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembagunan untuk Kepentingan Umum

b. Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

c. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Dalam Penyediaan Infrastruktur

4. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan

operasional Perseroan adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi dapat mempengaruhi laba

Perseroan karena dapat meningkatkan potensi kenaikan beban bunga yang muncul dari pinjaman

bank dan obligasi sebagai pendanaan Perseroan.

b. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban

pajak yang dapat mengurangi laba bersih Perseroan.

c. Kebijakan infrastuktur yang muncul sebagai realisasi dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) dapat mendorong pertumbuhan infrastruktur nasional, terutama

potensi percepatan pembangunan jalan tol sebagai bisnis utama Perseroan.

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk

dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan terkait dana bergulir dan dana talangan untuk pembebasan lahan akan mempengaruhi

posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

b. Kebijakan penyesuaian tarif akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan jalan tol Perseroan.

c. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.

d. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR)/upah umum

minimum provinsi (UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pekerja/

pegawai Perseroan.

5. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Berikut adalah hasil kegiatan operasional yang dilakukan Perseroan.

A. Panjang Jalan Tol yang Beroperasi

Saat ini, Perseroan adalah pemegang konsesi untuk 30 ruas jalan tol yang 19 ruas di antaranya dengan

panjang ±593 km telah beroperasi. Total panjang tol yang telah dan akan dioperasikan oleh Perseroan

adalah 1.224 km dengan rincian sebagai berikut.

NO

RUAS JALAN TOL CABANG/ANAK

PERUSAHAAN

PANJANG KONSESI

JALAN TOL (KM)

KETERANGAN

1 Jakarta-Bogor-Ciawi Jagorawi 59,00 Beroperasi Penuh

2 Jakarta-Tangerang Jakarta-Tangerang 33,00 Beroperasi Penuh

3 Ulujami-Pondok Aren JLJ 5,55 Beroperasi Penuh

4 Jakarta Inner Ring Road (JIRR) Cawang-Tomang-Cengkareng 23,55 Beroperasi Penuh

5 Prof. Dr. Ir. Soedijatmo Cawang-Tomang-Cengkareng 14,30 Beroperasi Penuh

6 Jakarta Outer Ring Road (JORR) JLJ 28,27 Beroperasi Penuh

7 JORR W2 Utara MLJ 7,70 Beroperasi Penuh

8 Cengkareng-Kunciran MKC 14,19 Beroperasi Penuh

9 Kunciran-Serpong MTN 11,19 Belum Beroperasi

10 Cinere-Serpong CSJ 10,14 Belum Beroperasi

11 Jakarta-Cikampek Jakarta-Cikampek 83,00 Beroperasi Penuh

12 Cikampek-Padalarang Purbaleunyi 58,50 Beroperasi Penuh

13 Padalarang-Cileunyi Purbaleunyi 64,40 Beroperasi Penuh

14 Palimanan-Kanci Palikanci 26,30 Beroperasi Penuh

54

NO RUAS JALAN TOL CABANG/ANAK

PERUSAHAAN

PANJANG KONSESI

JALAN TOL (KM) KETERANGAN

15 Bogor Outer Ring Road (BORR) MSJ 11,00 Beroperasi Sebagian

16 Belawan-Medan-Tanjung Morawa Belmera 42,70 Beroperasi Penuh

17 Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi JKT 61,70 Belum Beroperasi

18 Semarang Seksi A,B,C Semarang 24,75 Beroperasi Penuh

19 Semarang-Solo TMJ 72,64 Beroperasi Sebagian

20 Solo-Ngawi SNJ 90,10 Belum Beroperasi

21 Ngawi-Kertosono NKJ 87,02 Belum Beroperasi

22 Semarang-Batang JSB 75,00 Belum Beroperasi

23 Surabaya-Gempol Surabaya-Gempol 49,00 Beroperasi Penuh

24 Gempol-Pasuruan TJP 34,15 Belum Beroperasi

25 Surabaya-Mojokerto JSM 36,27 Beroperasi Sebagian

26 Gempol-Pandaan JPT 13,61 Belum Beroperasi

27 Pandaan-Malang JPM 37,62 Belum Beroperasi

28 Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa JBT 10,00 Beroperasi Penuh

29 Balikpapan-Samarinda JBS 99,35 Belum Beroperasi

30 Manado-Bitung JMB 39,90 Belum Beroperasi

Total panjang tol yang telah dan akan dioperasikan oleh Perseroan 1.224

B. Pendapatan Usaha dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Konsolidasian Perseroan

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bisnis jalan tol. Di samping itu, Perseroan juga memiliki

bisnis pengembangan usaha lainnya (non tol) untuk meningkatkan nilai tambah. Pendapatan tol adalah

pendapatan yang dihasilkan dari pengoperasian jalan tol dan menjadi pendapatan yang diakui pada

saat penjualan atas karcis tol. Pendapatan BBM SPBU yang diperoleh dari pengoperasian SPBU

disepanjang jalan tol milik Perseroan. Pendapatan sewa lahan merupakan pendapatan yang diperoleh

dari pengembangan rest area di ruas-ruas jalan tol. Pendapatan iklan adalah pendapatan dari hasil

pemasangan iklan di jalan tol. Perseroan juga memperoleh pendapatan atas jasa pengoperasian jalan

tol pihak lain.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah pendapatan usaha Perseroan berdasarkan sumber

pendapatan dan persentasenya terhadap total pendapatan usaha untuk masing-masing periode

sebagai berikut:

Keterangan

Pendapatan Tol dan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir

pada tanggal 30 Juni

2016 % 2015

(Tidak Diaudit)

(dalam ribuan Rupiah dan persentase)

Tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember

% 2015 % 2014 %

Usaha Lainnya 4.214.206.289 62,79 3.639.352.831 88,44 7.630.678.119 77,48 7.227.786.012 78,79

Pendapatan Konstruksi 2.497.250.479 37,21 475.769.405 11,56 2.217.563.931 22,52 1.946.031.295 21,21

Total Pendapatan

Usaha 6.711.456.768 100,00 4.115.122.236 100,00 9.848.242.050 100,00 9.173.817.307 100,00


55

Berikut ini adalah rincian pendapatan tol dan usaha lainnya serta kontribusinya terhadap total pendapatan

tol dan usaha lainnya.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir


2016 % 2015

(Tidak Diaudit)


Tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember % 2015 % 2014* %

Perseroan:

Jakarta Cikampek

596.601.156

14,16%

556.336.450

15,29%

1.137.849.976

14,91%

1.023.430.461

14,16%

Cikampek – Padalarang 484.189.932 11,49% 381.194.700 10.47% 867.261.082 11,37% 835.992.083 11,57%

JORR Seksi Non S 496.003.629 11,77% 391.348.862 10.75% 836.850.642 10,97% 848.929.473 11,75%

Cawang – Tomang – Pluit 454.567.945 10,79% 423.889.488 11.65% 791.412.780 10,37% 754.275.560 10,44%

Jakarta – Bogor – Ciawi 343.183.477 8,14% 300.287.281 8,25% 620.188.543 8,13% 607.461.070 8,40%

Jakarta – Tangerang 287.575.646 6,82% 246.573.877 6,78% 507.524.728 6,65% 467.116.715 6,46%

Prof. Dr. Ir. Soedijatmo 234.898.288 5,57% 230.325.491 6,33% 455.583.922 5,97% 458.046.022 6,34%

Surabaya – Gempol 200.028.276 4,75% 155.249.164 4,27% 335.771.274 4,40% 309.024.660 4,28%

Padalarang- Cileunyi 177.265.163 4,21% 158.622.557 4,36% 330.259.396 4,33% 339.934.058 4,70%

JORR S 12.973.883 0,31% 83.191.029 2,29% 213.586.791 2,80% 210.821.056 2,92%

Palimanan – Kanci 80.092.797 1,90% 56.222.388 1,54% 132.986.335 1,74% 112.435.751 1,56%

Pondok Aren – Bintaro

Viaduct – Ulujami

77.042.225

1,83%

57.810.175

1,59%

113.271.614

1,48%

122.698.516

1,70%

Semarang Seksi A, B, C 65.627.825 1,56% 54.129.109 1,49% 113.188.337 1,48% 106.496.438 1,47%

Belawan – Medan – Tanjung

Morawa

51.818.652

1,23%

44.321.424

1,22%

90.168.513

1,18%

91.347.977

1,26%

3.561.868.894 84,52% 3.139.501.995 86,27% 6.545.903.933 85,78% 6.288.009.840 87,00%

Entitas Anak: Ulujami – Kebon Jeruk 90.672.816 2,15% 100.418.056 2,76% 188.033.908 2,46% 59.035.018 0,82%

Semarang – Solo 70.702.760 1,68% 60.647.914 1,67% 129.479.169 1,70% 107.250.609 1,48%

Nusa Dua – Benoa 66.462.091 1,58% 56.622.683 1,56% 122.710.789 1,61% 106.140.831 1,47%

Bogor Outer Ring Road 46.208.126 1,10% 41.870.204 1,15% 86.912.540 1,14% 67.171.369 0,93%

Gempol – Pandaan 27.755.626 0,66% 1.444.128 0.04% 27.842.220 0,36% - 0,00%

Surabaya – Mojokerto 15.232.040 0,36% 9.692.481 0,27% 20.142.143 0,26% 18.784.879 0,26%

317.033.459 7,52% 270.695.466 7,44% 575.120.769 7,54% 358.382.706 4,96%

Sub total pendapatan tol 3.878.902.353 92,04% 3.410.197.461 93,70% 7.121.024.702 93,32% 6.646.392.546 91,96%

Pendapatan usaha lainnya

Pendapatan BBM SPBU 91.300.389 2,17% 94.971.545 2,61% 204.561.536 2,68% 178.707.288 2,47%

Sewa lahan 64.326.344 1,53% 54.558.553 1,50% 123.538.172 1,62% 104.360.355 1,44%

Jasa pengoperasian jalan

tol pihak lain

98.925.663

2,35%

23.477.866

0,65%

13.661.864

0,18%

100.599.915

1,39%

Pendapatan iklan 2.795.745 0,07% 3.299.193 0,09% 6.061.001 0,08% 6.313.541 0,09%

Lain-lain 77.955.795 1,85% 52.848.213 1,45% 161.830.844 2,12% 191.412.367 2,65%

335.303.936 7,96% 229.155.370 6,30% 509.653.417 6,68% 581.393.466 8,04%

Total 4.214.206.289 100,00% 3.639.352.831 100,00% 7.630.678.119 100,00% 7.227.786.012 100,00%

*) Disajikan kembali

C. Profitabilitas Segmen Operasi

Berikut adalah ringkasan laporan laba rugi dan nilai aset dan liabilitas berdasarkan segmen usaha yang

terdiri dari beberapa cabang.

30 Juni 2016 *)

(dalam jutaan Rupiah)

Pendapatan

Pusat Jagorawi Jakarta-

Cikampek

Purbaleunyi Jakarta-

Tangerang

Camareng Lainnya Eliminasi Konsolidasian

Pendapatan tol dan usaha lainnya 609.241 349.685 605.762 668.782 293.579 707.655 1.183.922 (204.420) 4.214.206

Pendapatan konstruksi 2.455 - - - - - 2.494.795 - 2.497.250

Total Pendapatan 611.696 349.685 605.762 668.782 293.579 707.655 3.678.717 (204.420) 6.711.456

56

30 Juni 2016 *)


Beban Pendapatan

Beban tol dan usaha

Pusat Jagorawi Jakarta-

Cikampek

Purbaleunyi Jakarta-

Tangerang

Camareng Lainnya Eliminasi Konsolidasian

lainnya (379.216) (140.506) (323.744) (180.978) (112.683) (172.824) (759.495) 133.891 (1.935.555)

Beban konstruksi (2.410) - - - - - (2.478.711) - (2.481.121)

Laba bruto 230.070 209.179 282.018 487.804 180.896 534.831 440.511 (70.529) 2.294.780

Penghasilan lain-lain 58.901 4.909 1.527 466 533 1.654 6.297 (39.889) 34.398

Penghasilan keuangan 80.498 79 118 44 86 93 34.737 - 115.655

Beban pajak atas

penghasilan

keuangan 16.265) - - - - - (6.866) - (23.131)

Beban umum dan

administrasi (294.244) (15.151) (11.848) (11.437) (12.944) (16.242) (152.035) 70.529 (443.372)

Beban lain-lain (129.300) (115) (3) (870) (866) (120) (5.811) 117.836 (19.249)

Laba Usaha (70.340) 198.901 271.812 476.007 167.705 520.216 316.833 77.947 1.959.081

Laba Rugi

Biaya keuangan-neto (384.786) - - - - - (360.159) - (744.945)

Bagian atas rugi neto (4.955) - - - - - - - (4.955)

Laba (rugi) sebelum

pajak penghasilan

(460.081)

198.901

271.812

476.007

167.705

520.216

(43.326)

77.947

1.209.181

Beban Pajak Penghasilan (369.261) - - (1) - (7) 34.403 - (334.866)

Laba Periode Berjalan (829.342) 198.901 271.812 476.006 167.705 520.209 (8.923) 77.947 874.315

Aset segmen

dilaporkan

12.764.294 1.103.352

1.311.237

3.292.262

855.885

1.593.899 25.459.299

(6.167.925)

40.212.303

Liabilitas segmen

dilaporkan

11.206.791

105.013

153.500

152.709

94.883

238.449 15.737.612

(877.672)

26.811.285

*) Tidak diaudit

Sedangkan marjin segmen tol dan usaha lainnya pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 31

Desember 2014 masing-masing adalah sebesar 54,07%, 53,90% dan 50,71%.

30 Juni 2016 31 Desember 2015 31 Desember 2014

Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya 4.214.206.289 7.630.678.119 7.227.786.012

Beban Tol dan Usaha Lainnya (1.935.555.463) (3.518.021.450) (3.562.757.971)

Laba bruto pendapatan tol dan usaha lainnya 2.278.650.826 4.112.656.669 3.665.028.041

Marjin tol 54,07% 53,90% 50,71%

D. Volume Lalu Lintas dan Jalan Tol dalam Pembangunan

Berikut adalah perkembangan volume lalu lintas khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang

menjadi lokasi-lokasi pengoperasian jalan tol oleh Perseroan.

(dalam juta kendaraan)

No Ruas Cabang/Anak

Prshn

2011

∆

2012

∆

2013

∆

2014

∆

2015 30 Juni

2016

102,29 1 Jagorawi Jagorawi 169,99 11,72% 189,92 5,10% 199,61 0,86% 201,32 1,41% 204,16

2 Jakarta-Cikampek Jakarta-Cikampek 176,35 10,50% 194,87 3,77% 202,21 1,94% 206,13 4,30% 215,00 110,87

3 Jakarta-Tangerang Jakarta-Tangerang 97,88 10,21% 107,88 4,76% 113,02 6,02% 119,83 6,34% 127,43 64,51

4 Prof. Dr. Ir. Cawang-Tomang-

Soedijatmo Cengkareng

66,54

8,36%

72,11

3,76%

74,82

2,15%

76,43

-0,36%

76,15

38,78

5 Jakarta Inner Ring Cawang-Tomang-

Road Cengkareng 196,63

4,46%

205,4

1,40%

208,27

-0,91%

206,38

1,03%

208,51

106,10

6 Padalarang-

Cileunyi Purbaleunyi

52,84

4,05%

54,98

5,55% 58,03

3,46% 60,04

0,08% 60,00

29,80

7 Cikampek-

Padalarang Purbaleunyi

5,94

-10,16%

5,34

10,11% 5,88

7.31% 6,31

1,00% 6,25

3,21

8 Surabaya-Gempol Surabaya-Gempol 67,68 11,58% 75,51 8,18% 81,69 1,45% 82,87 8,07% 89,56 47,92

9 Semarang Semarang 37,72 20,02% 45,27 7,93% 48,86 -1,51% 48,12 4,75% 50,41 24,79

10 Belmera Belmera 19,49 11,25% 21,68 10,93% 24,05 5,56% 25,39 -2,32% 24,80 12,58

11 Palikanci Palikanci 16,59 16,44% 19,32 4,50% 20,19 -1,27% 19,93 15,60% 23,04 11,94

12 JORR JLJ 131,08 6,75% 139,93 4,85% 146,72 3,35% 151,63 5,11% 159,38 80,19

57

13

14

15

Ulujami-Pondok

Aren

JLJ

41,31

7,30%

44,33

5,82% 46,91

-3,79% 45,13

-3,09% 43,73

22,50

BORR MSJ 9,08 23,72% 11,24 11,39% 12,52 9,25% 13,68 12,11% 15,34 7,98

Surabaya- 30,63% 7,04% 8,03% Mojokerto JSM 2,12 306,27% 8,62 11,26 12,05 13,02 7,34

7 Semarang-Solo TMJ 0,52 852,40% 4,96 32,66% 6,58 136,47% 15,56 20,48% 18,75 9,51

Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa JBT - - - - 3,29 335,54% 14,31 15,56% 16,54 8,15

18 JORR W2 Utara MLJ - - - - - - 14,49 70,58% 24,71 12,97

19 Gempol-Pandaan JPT - - - - - - - - 2,80 2,71

TOTAL 1.091,78 10,04% 1.201,37 5,21% 1.263,91 4,41% 1.319,60 4,54% 1.379,57 704,15

Sumber: Perseroan, 2016

No Ruas

Cabang/Anak

Prshn 2011 ∆ 2012 ∆ 2013 ∆ 2014 ∆ 2015

30 Juni

2016

17

Saat ini Perseroan sedang membangun 14 ruas tol sebagai berikut:

No.

Konsesi/Ruas

Konsesi Berakhir Panjang

(km)

Mitra Kepemilikan

Perseroan

1 BORR 2054 11,00 BUMD 65,00%

2 Semarang-Solo 2055 72,64 BUMD 73,91%

3 Gempol-Pasuruan 45 tahun sejak tanggal efektif 34,15 BUMD 98,09%

4 Cengkareng-Kunciran 35 tahun sejak tanggal efektif 14,19 BUMN & Swasta 76,20%

5 Kunciran-Serpong 35 tahun sejak tanggal efektif 11,19 Swasta 60,00%

6 Surabaya-Mojokerto 2049 7,70 BUMD 65,00%

7 Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 40 tahun sejak tanggal efektif 61,70 BUMN 55,00%

8 Solo-Ngawi 35 tahun sejak tanggal efektif 90,10 Swasta 59,99%

9 Ngawi-Kertosono 35 tahun sejak tanggal efektif 87,02 Swasta 59,99%

10 Cinere-Serpong 35 tahun sejak tanggal efektif 10,14 Swasta 55,00%

11 Semarang-Batang 45 tahun sejak tanggal efektif 75,00 Swasta 60,00%

12 Pandaan-Malang 35 tahun sejak tanggal efektif 37,62 BUMN 60,00%

13 Balikpapan-Samarinda 40 tahun sejak tanggal efektif 99,35 BUMN 55,00%

14 Manado-Bitung 40 tahun sejak tanggal efektif 39,00 BUMN 65,00%

6. ESTIMASI PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mensyaratkan manajemen untuk

membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas

pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan laporan keuangan konsolidasian. Namun,

ketidakpastian atas asumsi dan estimasi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian

material atas nilai tercatat aset dan liabilitas pada masa mendatang.

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha, manajemen telah membuat

pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh

paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

• Pengelompokan aset keuangan dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan pengelompokan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan

dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 55 terpenuhi.

Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi

Kelompok Usaha seperti yang diungkapkan pada laporan keuangan Perseroan Catatan 2o.

• Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari

penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa)

tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau

aset tak berwujud.

58

BPJT memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Kelompok Usaha termasuk

kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan tol. Pada

akhir masa konsesi jasa, Kelompok Usaha harus menyerahkan jalan tol kepada BPJT tanpa

biaya, dalam keadaan beroperasional dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah

yang diperlukan, pekerjaan, fasilitas jalan dan peralatan tol yang secara langsung berkaitan dan

berhubungan dengan pengoperasian fasilitas jalan tol.

Kelompok Usaha berpendapat bahwa PPJT memenuhi kriteria sebagai model aset tak berwujud, di

mana aset konsesi diakui sebagai aset tak berwujud sesuai dengan PSAK 19, “Aset Tak berwujud”.

Kelompok Usaha diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan

pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi

yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

konsolidasian. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, Kelompok

Usaha mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi sebesar Rp2.497.250.479 ribu.

Kelompok Usaha mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset

konsesi sesuai dengan PSAK 34. Kelompok Usaha mengukur pendapatan konstruksi atas

aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima dan menambahkan

marjin, berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu, pada saat

penentuan tarif awal jalan tol sebelum jalan tol dioperasikan.

• Pengakuan pendapatan penjualan properti

Ketika kontrak untuk penjualan properti atas penyelesaian konstruksi dinilai berdasarkan kontrak

konstruksi, pendapatan diakui dengan metode persentase penyelesaian, sesuai dengan tahapan

konstruksi (Catatan 2q). Persentase penyelesaian dibuat berdasarkan tahapan penyelesaian

proyek atau kontrak, ditentukan berdasarkan pembagian biaya-biaya kontrak yang dikeluarkan

sampai dengan saat ini terhadap estimasi biaya proyek atau kontrak.

• Pengklasifikasian properti

JMP menentukan apakah sebuah properti yang diperoleh diklasifikasikan sebagai properti investasi

atau persediaan properti:

- Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan (terutama kantor dan properti ritel) yang

tidak bertujuan untuk digunakan oleh atau dalam kegiatan operasi Kelompok Usaha, tidak juga

untuk dijual dalam kegiatan bisnis, tetapi digunakan untuk memperoleh pendapatan sewa dan

peningkatan nilai.

- Persediaan properti terdiri dari properti yang bertujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis.

Secara khusus, berkaitan dengan properti hunian yang dikembangkan oleh Kelompok Usaha

dan digunakan untuk dijual sebelum atau pada saat penyelesaian konstruksi.

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan

yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas

untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan dalam paragraf berikut. Kelompok Usaha mendasarkan

asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar

atau situasi diluar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait

pada saat terjadinya.

• Instrumen keuangan

Kelompok Usaha mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan

penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar

ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, nilai perubahan nilai wajar dapat

berbeda bila Kelompok Usaha menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai

wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi

Kelompok Usaha.

59

• Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan

taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset

tetap antara 3 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam

industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan

perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan

karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

• Amortisasi hak pengusahaan jalan tol

Berdasarkan penelahaan manajemen Kelompok Usaha, mulai tanggal 1 Januari 2015, Kelompok

Usaha memutuskan untuk mengganti metode amortisasi hak pengusahaan jalan tol - jalan dan

jembatan dari metode garis lurus selama masa konsesi menjadi metode “Pola konsumsi jalan tol

yang diakibatkan oleh lalu lintas” selama masa konsesi. Perubahan metode amortisasi ini diterapkan

secara prospektif. Nilai tercatat neto atas hak pengusahaan jalan tol Kelompok Usaha pada tanggal

30 Juni 2016 sebesar Rp28.170.751.083 ribu.

• Estimasi volume lalu lintas

Dalam menentukan amortisasi hak pengusahaan jalan tol, manajemen memproyeksikan volume

lalu lintas setelah tahun berjalan selama sisa periode perjanjian konsesi. Volume lalu lintas

diproyeksikan berdasarkan jumlah kendaraan dan disesuaikan dengan perbandingan terhadap

volume lalu lintas aktual. Namun seiring berjalannya waktu, volume lalu lintas aktual dapat berbeda

dengan estimasi tersebut, bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi

tarif tol dan volume lalu lintas.

Manajemen melakukan penilaian secara periodik terhadap total proyeksi volume lalu lintas.

Kelompok Usaha akan menunjuk suatu konsultan lalu lintas profesional independen untuk

melakukan studi lalu lintas profesional independen dan membuat penyesuaian yang tepat apabila

terdapat perbedaan yang material antara proyeksi volume lalu lintas dan volume lalu lintas aktual.

• Pengendalian atas entitas anak

Direksi Perseroan menilai apakah Kelompok Usaha memiliki pengendalian atas Entitas Anak

berdasarkan kemampuan Kelompok Usaha untuk mengarahkan kegiatan yang relevan dari Entitas

Anak secara sepihak. Dalam membuat pertimbangannya, direksi menganggap ukuran absolut

kepemilikan Kelompok Usaha pada Entitas Anak dan ukuran relatif dan penyebaran kepemilikan

saham yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya. Setelah penilaian, direksi menyimpulkan

bahwa Kelompok Usaha memiliki hak suara yang cukup dominan untuk mengarahkan kegiatan

yang relevan dari Entitas Anak dan karenanya Kelompok Usaha memiliki pengendalian atas Entitas

Anak.

• Provisi pelapisan jalan tol

Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan

penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen

terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini pada tanggal pelaporan.

• Aset konsesi dalam pengerjaan

Umur konsesi atas hak konsesi jalan tol mulai berlaku efektif sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) oleh BPJT, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum kegiatan konstruksi

dimulai atau biaya pra konstruksi jalan tol, termasuk biaya pembebasan lahan atau tanah

ditangguhkan sehingga belum dihitung margin konstruksinya.

• Imbalan kerja

Penentuan kewajiban Kelompok Usaha untuk menyediakan imbalan kerja bergantung pada

pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung nilai-nilai tersebut.

Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat

pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

60

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan oleh Kelompok Usaha langsung diakui

dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa

asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan

signifikan atas asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material

atas estimasi liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas estimasi

liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp1.023.655.605 ribu.

• Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan.

Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti

sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan

badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Rincian

atas sifat dan nilai tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada laporan keuangan Perseroan

catatan 19.

• Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang

besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga semua bagian dari

aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam

menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan

tingkat penghasilan kena pajak masa yang akan datang serta strategi perencanaan pajak masa

depan.

c. Perubahan Kebijakan Akuntansi Penting

Terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang material dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir:

1. Imbalan Kerja

Terdapat perubahan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) atas Imbalan Kerja yang efektif tanggal 1 Januari

2015 dan penerapannya secara retrospektif. Sebelum tahun 2015, imbalan kerja dihitung dengan

menggunakan metode “Pendekatan Koridor” dan sejak tahun 2015 dihitung dengan pembebanan

langsung ke akun “Penghasilan Komprehensif Lain”. PSAK ini menetapkan antara lain, (i) menghapuskan

“corridor approach” yang digunakan dalam PSAK sebelumnya dan (ii) perubahan signifikan dalam

pengakuan, penyajian dan pengungkapan imbalan pasca-kerja yang antara lain sebagai berikut:

§ Keuntungan dan kerugian aktuaria saat ini diharuskan untuk diakui dalam pendapatan\ komprehensif

lain (OCI) dan dikeluarkan secara permanen dari laba atau rugi.

§ Keuntungan yang diharapkan atas plan assets tidak lagi diakui dalam laba atau rugi. Keuntungan

yang diharapkan digantikan dengan mengakui pendapatan bunga (atau beban) atas program

manfaat pasti bersih (atau liabilitas) dalam laba atau rugi, yang dihitung menggunakan tingkat

diskonto untuk mengukur kewajiban pensiun.

§ Biaya jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan tidak bisa lagi ditangguhkan dan diakui periode

mendatang. Semua biaya jasa lalu akan diakui lebih awal ketika amandemen/kurtailmen terjadi

atau ketika Kelompok Usaha mengakui biaya restrukturisasi atau biaya pemutusan terkait.

Perubahan tersebut dibuat supaya aset atau liabilitas pensiun bersih diakui dalam posisi laporan

keuangan konsolidasian untuk menggambarkan nilai penuh dari defisit atau surplus program

2. Amortisasi Hak Pengelolaan Jalan Tol

Terjadi perubahan kebijakan akuntansi atas metode amortisasi hak pengusahaan jalan tol – jalan dan

jembatan dari metode garis lurus selama masa konsesi menjadi metode “Pola konsumsi jalan tol yang

diakibatkan oleh lalu lintas” selama masa konsesi. Perubahan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015

dan diterapkan secara prospektif.

Perseroan meyakini bahwa pembebanan amortisasi berdasarkan pola konsumsi jalan tol yang

diakibatkan oleh lalu lintas lebih tepat diterapkan di industri jalan tol, dimana terdapat beberapa ruas

jalan tol yang belum sepenuhnya memiliki stabilitas pendapatan.

61

Berikut adalah rincian dampak kuantitatif atas perubahan tersebut.

Laporan posisi keuangan interim tanggal 30 Juni 2015

Aset

Dilaporkan

sebelumnya

Penyesuaian atas

penyajian kembali

Setelah penyajian

kembali

Hak pengusahaan jalan tol - neto 24.140.713.354 234.453.005 24.375.166.359

Liabilitas dan ekuitas

Liabilitas imbalan kerja 909.815.299 52.675.565 962.490.864

Utang pajak 258.679.844 (148.318) 258.531.526

Liabilitas pajak tangguhan 639.249.603 (183.889.053) 455.360.550

Saldo laba awal tahun 3.990.653.813 (561.705.054) 3.428.948.759

Keuntungan (kerugian) aktuaria atas program imbalan kerja (553.543.688) 258.031.636 (295.512.052)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang

berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

Beban tol dan usaha lainnya 2.138.580.182 (364.308.542) 1.774.271.640

Beban umum dan administrasi 592.491.059 (188.947.836) 403.543.223

Beban pajak penghasilan 263.977.130 93.936.767 357.913.897

Keuntungan (kerugian) aktuaria atas program imbalan kerja (120.778.796) 140.552.442 19.773.646

Laba periode berjalan 589.789.008 (18.046.981) 571.742.027

7. KONDISI KEUANGAN

A. Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan 30 Juni

2016

(dalam ribuan Rupiah)

31 Desember

2015 2014*

Aset Lancar 5.051.788.653 3.729.046.503 3.545.784.137


Total Aset 40.212.303.249 36.724.982.487 31.859.962.643

Liabilitas Jangka Pendek 11.088.631.898 7.743.786.951 4.301.009.557


Total Liabilitas 26.811.284.719 24.356.318.021 20.839.233.322

Kepentingan Non Pengendali 2.426.826.917 1.950.159.181 1.560.583.560

Total Ekuitas 13.401.018.530 12.368.664.466 11.020.729.321

Total Liabilitas Dan Ekuitas 40.212.303.249 36.724.982.487 31.859.962.643

*) disajikan kembali

Berikut merupakan grafik pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan.

62

a. Aset

Perbandingan tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Aset Perseroan tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp40.212.303.249 ribu yang terdiri dari aset

lancar sebesar Rp5.051.788.653 ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp35.160.514.596 ribu. Aset

Perseroan meningkat sebesar Rp3.487.320.762 ribu atau 9,50% dibandingkan aset Perseroan pada

tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp36.724.982.487 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan karena

meningkatnya aset tak berwujud neto Perseroan seiring dengan pembangunan pada ruas-ruas jalan tol

baru yang dibangun oleh Perseroan.

Perbandingan tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp36.724.982.487 ribu yang

terdiri dari aset lancar sebesar Rp3.729.046.503 ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp32.995.935.984

ribu. Aset Perseroan meningkat sebesar Rp4.865.019.844 ribu atau 15,27% menjadi Rp36.724.982.487

ribu jika dibandingkan aset Perseroan pada 31 Desember 2014 sebesar Rp31.859.962.643 ribu.

Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset tak berwujud-neto Perseroan seiring

dengan meningkatnya proses pembebasan lahan dan pembangunan konstruksi yang dilakukan oleh

Perseroan. Pada tahun 2015, Perseroan telah mengoperasikan ruas Gempol-Pandaan sepanjang

13,61 km melalui Entitas Anak PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT).

i. Aset Lancar

Keterangan 30 Juni

2016


31 Desember

2015 2014*

Kas dan setara kas 4.046.532.960 3.323.221.103 3.290.783.678

Investasi jangka pendek 7.738.683 6.955.133 7.143.512

Piutang lain-lain lancar 811.427.994 164.374.388 48.089.417

Persediaan 11.847.446 20.153.707 21.959.567

Biaya dibayar di muka 34.082.874 69.922.865 55.174.260

Pajak dibayar di muka 140.158.696 144.419.307 122.633.703

Total Aset Lancar 5.051.788.653 3.729.046.503 3.545.784.137



Aset lancar Perseroan terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang lain-lain

lancar, persediaan, biaya dibayar di muka dan pajak dibayar dimuka. Aset lancar Perseroan tanggal

30 Juni 2016 adalah sebesar Rp5.051.788.653 ribu, meningkat sebesar Rp1.322.742.150 ribu atau

35,47%% dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar

Rp3.729.046.503 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningaktnya nilai kas dan setara

kas sebesar Rp723.311.857 ribu atau 21,77% dari Rp3.323.221.103 ribu menjadi Rp4.046.532.960

ribu. Peningkatan kas dan setara kas terjadi terutama karena Perseroan menerima kas dari pendapatan

tol serta diperolehnya utang bank yang berasal dari pihak berelasi. Perolehan kas dari utang bank ini

akan digunakan untuk pelunasan obligasi seri Q yang jatuh tempo pada 6 Juli 2016.

Piutang lain-lain lancar meningkat sebesar Rp647.053.606 ribu atau 393,65% menjadi Rp811.427.994

ribu pada 30 Juni 2016 dibandingkan dengan nilai piutang lain-lain lancar pada tanggal 31 Desember

2015 sebesar Rp164.374.388 ribu. Sebagian besar peningkatan ini terjadi karena adanya piutang

kepada Pemerintah atas realisasi dana talangan untuk pembebasan lahan di Entitas Anak.

Persediaan Perseroan menurun Rp8.306.261 ribu atau 41,21% dari sebesar Rp20.153.707 ribu menjadi

Rp11.847.446 ribu pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini disebabkan karena properti yang dimiliki

oleh JMP, Entitas Anak, sebagian besar telah terjual.

63

Biaya dibayar dimuka Perseroan menurun sebesar Rp35.839.991 ribu atau sebesar 51,26% dari

sebesar Rp69.922.865 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp34.082.874 ribu pada tanggal 30 Juni 2016. Turunnya biaya dibayar di muka Perseroan ini disebabkan karena menurunnya

uang muka internal yang nantinya digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, pembelian bahan bakar dan spare part, dan lain sebagainya.


Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.729.046.503 ribu, meningkat sebesar Rp183.262.366 ribu atau 5,17% dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada

tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp3.545.784.137 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya jumlah piutang lain-lain dan meningkatnya kas dan setara kas. Piutang lain-lain

meningkat sebesar Rp116.284.971 ribu atau 241,81% dibandingkan nilai piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp48.089.417 antara lain disebabkan oleh Perseroan membiayai terlebih dahulu pembebasan tanah (land capping) yang menjadi tanggungan Pemerintah melalui Kementerian

Pekerjaan Umum, seperti pada PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) (sekarang JSM) sebesar Rp9,78 miliar dalam rangka pengusahaan jalan tol Surabaya-Mojokerto.

Kas dan setara kas Perseroan juga meningkat sebesar Rp32.437.425 ribu atau sebesar 0,99% menjadi

Rp3.323.221.103 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp3.290.783.678 ribu. Kas dan setara kas Perseroan

meningkat disebabkan karena Perseroan menerima pendanaan dari bank dan lembaga keuangan bukan bank untuk pembangunan jalan tol yang akan digunakan pada awal tahun 2016.

Nilai investasi jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp188.379 ribu atau 2,64%

dari Rp7.143.512 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp6.955.133 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan nilai pasar reksa dana.

Nilai persediaan Perseroan turun sebesar Rp1.805.860 ribu dari Rp21.959.567 ribu pada tanggal

31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp20.153.707 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan karena telah terjualnya sebagian rumah tinggal yang dimiliki oleh JMP, Entitas Anak.

Biaya dibayar di muka Perseroan juga meningkat sebesar Rp14.748.605 ribu atau 26,73% dari

Rp55.174.260 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp69.922.865 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Meningkatnya biaya dibayar di muka Perseroan ini disebabkan karena Perseroan menerima uang muka internal dimana nantinya digunakan untuk aktivitas internal Perseroan.

Pajak dibayar dimuka Perseroan juga meningkat sebesar Rp21.785.604 ribu atau sekitar 17,76% dari sebesar Rp122.633.703 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp144.419.307 ribu pada

tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya Pajak Pertambahan Nilai seiring dengan kegiatan konstruksi pembangunan jalan tol di Entitas Anak.

ii. Aset Tidak Lancar

Keterangan 30 Juni

2016

(dalam ribuan Rupiah

31 Desember

2015 2014*

Piutang Lain-lain 148,922.279 132.813.579 99.281.519

Dana dibatasi penggunaannya 825.706.529 1.486.630.839 816.903.789

Aset pajak tangguhan 22.267.427 12.431.574 2.839.975

Investasi pada Entitas Asosiasi-neto 160.151.180 166.001.306 171.345.274

Aset tetap-neto 922.623.790 913.842.793 701.684.883

Properti investasi 83.963.473 84.335.110 -

Aset tak berwujud-neto Hak pengusahaan jalan tol 28.170.751.083 24.864.720.272 23.941.404.497

Lainnya 3.203.325.262 3.957.069.367 2.169.943.359

Goodwill 41.848.567 41.848.567 41.848.567

Aset keuangan lainnya 337.297.444 329.107.444 244.607.444

Aset tidak lancar lainnya 1.243.657.562 1.007.135.133 124.319.199

Total Aset Tidak Lancar 35.160.514.596 32.995.935.984 28.314.178.506


64


Aset tidak lancar Perseroan terdiri dari piutang lain-lain, dana dibatasi penggunaannya, aset pajak

tangguhan, investasi pada Entitas Asosiasi, aset tetap-neto, properti investasi, Aset tak berwujud-neto,

goodwill, aset keuangan lainnya dan aset lain-lain. Nilai aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30

Juni 2016 adalah sebesar Rp35.160.514.596 ribu, meningkat sebesar Rp2.164.578.612 ribu atau

6,56% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar

Rp32.995.935.984 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset tak berwujud

Perseroan seiring dengan kegiatan konstruksi ruas-ruas tol baru Perseroan di Entitas Anak.

Piutang lain-lain tidak lancar Perseroan meningkat sebesar Rp16.108.700 ribu atau setara 12,13% dari

Rp132.813.579 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp148.922.279 ribu pada 30 Juni 2016.

Hal ini meningkat karena Perseroan mendapatkan kontrak pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol

jembatan Suramadu selama 6 tahun, berlaku mulai tahun 2012-2017, sesuai surat Menteri Pekerjaan

Umum No. KU.03.01-Mn/339 tanggal 18 Juni 2012.

Dana dibatasi penggunaannya Perseroan turun sebesar Rp660.924.310 ribu dari sebesar

Rp1.486.630.839 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp825.706.529 ribu pada

tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini disebabkan karena pendapatan dari pengoperasian JORR Seksi

S yang sebelumnya dicatatkan dalam rekening khusus Perseroan telah diserahkan kepada Pemerintah

sesuai Berita Acara Kesepakatan Penyerahan Kembali Penugasan Pelaksanaan Pengoperasian

Sementara dan Pemeliharaan Jalan Tol JORR Seksi S (Pondok Pinang-Jagorawi) Nomor 01/BA/M/2016

dan Nomor 12/BA-DIR/2016 tanggal 16 Maret 2016 senilai Rp1.112.606.718.513.

Aset pajak tangguhan Perseroan meningkat sebesar Rp9.835.853 ribu atau sebesar 79,12% dari

sebesar Rp12.431.574 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp22.267.427 ribu pada tanggal

30 Juni 2016. Hal ini disebabkan akibat perbedaan temporer antara jumlah yang tercatat di laporan

keuangan atas kenaikan provisi pelapisan ulang jalan tol yang tidak diakui oleh fiskal.

Aset tetap neto meningkat sebesar Rp8.780.997 ribu atau meningkat 0,96% dari sebesar Rp913.842.793

ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp922.623.790 ribu pada tanggal 30 Juni 2016. Hal ini

terutama disebabkan karena peningkatan penambahan aset tetap di Induk Perseroan dan Entitas Anak.

Aset tak berwujud neto dalam bentuk Hak Pengusahaan Jalan Tol meningkat sebesar Rp 3.306.030.811

ribu dari sebesar Rp 24.864.720.272 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 28.170.751.083

ribu pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini terjadi seiring dengan kegiatan konstruksi ruas-ruas tol

baru Perseroan di Entitas Anak.

Aset tak berwujud neto lainnya menurun hingga Rp753.744.105 ribu atau 19,05% dari sebesar

Rp3.957.069.367 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp3.203.325.262 ribu pada

tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini disebabkan karena adanya kegiatan konstruksi pada ruas-ruas tol

baru.

Aset keuangan lainnya meningkat sebesar Rp8.190.000 ribu atau 2,49% dari Rp329.107.444 ribu

pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp337.297.444 ribu pada tanggal 30 Juni 2016.

Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan melakukan penyertaan saham pada PT Pilar Sinergi

BUMN Indonesia (“PSBI”) yang merupakan sebuah konsorsium dalam rangka pengoperasian kereta

cepat Jakarta-Bandung serta penyertaan pada PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) yang

merupakan pemegang hak konsesi ruas tol Bekasi Timur-Cawang-Kampung Melayu.

Aset tidak lancar lainnya meningkat sebesar Rp236.522.429 ribu dari sebesar Rp1.007.135.133 ribu

pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp1.243.657.562 ribu pada tanggal 30 Juni 2016. Kenaikan

ini terutama disebabkan akibat meningkatnya uang muka kontraktor dalam rangka pembangunan ruas-

ruas tol baru.

65


Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp32.995.935.984 ribu,

meningkat sebesar Rp4.681.757.478 ribu atau 16,54% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan

pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp28.314.178.506 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan

karena meningkatnya aset tak berwujud neto Perseroan sebesar Rp2.710.441.783 ribu atau sebesar

10,38% jika dibandingkan dengan nilai aset tak berwujud Perseroan pada tahun sebelumnya sebesar

Rp26.111.347.856 ribu. Peningkatan aset tak berwujud neto disebabkan oleh kegiatan konstruksi dan

pembebasan lahan pada ruas-ruas tol baru.

Piutang lain-lain tidak lancar Perseroan meningkat sebesar Rp33.532.060 ribu atau 33,77% dari

Rp99.281.519 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp132.813.579 ribu pada tanggal

31 Desember 2015. Hal ini meningkat karena Perseroan mendapatkan kontrak pengoperasian dan

pemeliharaan jalan tol jembatan Suramadu selama 6 tahun, berlaku mulai tahun 2012-2017, sesuai

surat Menteri Pekerjaan Umum No. KU.03.01-Mn/339 tanggal 18 Juni 2012.

Dana dibatasi penggunaannya mengalami kenaikan sebesar Rp669.727.050 ribu atau sekitar 81,98%

dari Rp816.903.789 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp1.486.630.839 ribu pada tanggal

31 Desember 2015. Kenaikan tersebut disebabkan adanya pembentukan rekening khusus atas

pendapatan dari pengoperasian JORR Seksi S sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

No. 80.1/ KPTS/M/ 2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkar

Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR S).

Aset tetap neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp212.157.910 ribu atau 30,24% dari

Rp701.684.883 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp913.842.793 ribu pada tanggal 31

Desember 2015. Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan melakukan penambahan aset tetap

pemilikan langsung berupa gedung kantor dan bangunan lain serta peralatan operasi dan kantor.

Properti investasi Perseroan meningkat Rp84.335.110 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 karena

Perseroan melakukan investasi pada bangunan yang terletak di TB Simatupang dan Hayam Wuruk,

Jakarta dan Perseroan menyewakan properti investasi ini.

Aset tak berwujud neto dalam bentuk Hak Pengusahaan Jalan Tol meningkat sebesar Rp 923.315.775

ribu dari sebesar Rp 23.941.404.497 ribu pada 31 Desember 2014 menjadi Rp 24.864.720.272 ribu

pada 31 Desember 2015. Peningkatan ini terjadi seiring dengan kegiatan konstruksi ruas-ruas tol baru

Perseroan di Entitas Anak.

Aset keuangan lainnya meningkat sebesar Rp84.500.000 ribu atau 34,55% dari Rp244.607.444 ribu

pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp329.107.444 ribu pada tanggal 31 Desember 2015.

Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan melakukan penyertaan saham pada PT Pilar Sinergi

BUMN Indonesia senilai Rp90.000.000 ribu atau setara dengan 12% kepemilikan PT Pilar Sinergi BUMN

Indonesia (“PSBI”) pada tanggal 31 Desember 2015 serta menjual seluruh kepemilikan saham atas PT

Margabumi Matraraya senilai Rp5.500.000 ribu pada Juni 2015. PSBI merupakan sebuah konsorsium

dalam rangka pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung.

Aset tidak lancar lainnya juga meningkat sebesar Rp882.815.934 ribu atau 710,12% dari sebesar

Rp124.319.199 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp1.007.135.133 ribu pada tanggal 31

Desember 2015 yang terutama disebabkan karena Perseroan menerima uang muka dari kontraktor

atas pembangunan ruas-ruas tol baru.

66

b. Liabilitas


Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp26.811.284.719 ribu yang terdiri

dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp11.088.631.898 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar

Rp15.722.652.821 ribu. Liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp2.454.966.698 ribu atau 10,08%

dibandingkan liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp24.356.318.021 ribu.

Kenaikan ini terutama disebabkan karena Perseroan memperoleh tambahan pinjaman dari pihak

berelasi yang digunakan untuk pembangunan ruas tol-tol baru.


Jumlah liabilitas Perseroan pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp3.517.084.699 ribu atau 16,88%

menjadi Rp24.356.318.021 ribu jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp20.839.233.322

ribu. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar

Rp3.442.777.394 ribu atau sekitar 80,05% karena Perseroan mengajukan utang ke lembaga keuangan

bukan bank senilai Rp1.347.897.302 ribu yang akan digunakan untuk pembangunan ruas tol-tol baru.

i. Liabilitas Jangka Pendek

Keterangan 30 Juni

2016


31 Desember

2015 2014*

LIABILITAS DAN EKUITAS


Utang usaha 82.012.682 137.465.749 182.096.348

Utang kontraktor 1.459.622.804 1.661.724.335 998.080.943

Utang pajak 314.777.648 163.865.088 263.524.321

Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya 219.237.540 47.430.707 73.167.095

Beban akrual 1.296.493.511 356.947.861 320.441.733

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 126.108.989 132.089.594 84.437.680

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

Utang bank 2.497.305.316 1.121.696.392 653.660.986

Utang lembaga keuangan bukan bank 750.000.000 1.347.897.302 -

Utang obligasi 2.900.000.000 1.477.377.192 -



Provisi pelapisan jalan 297.164.695 163.710.293 209.396.402

TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 11.088.631.898 7.743.786.951 4.301.009.557



Liabilitas jangka pendek Perseroan terdiri dari utang usaha, utang kontraktor, utang pajak, liabilitas

keuangan jangka pendek lainnya, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek serta liabilitas

yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni

2016 adalah sebesar Rp11.088.631.898 ribu, meningkat sebesar Rp3.344.844.947 ribu atau 43,19%

dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar

Rp7.743.786.951 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya utang obligasi dan

utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun masing-masing sebesar Rp2.900.000.000

ribu dan Rp2.497.305.316 ribu.

Utang usaha turun sebesar Rp55.453.067 ribu atau 40,34% dari sebesar Rp137.465.749 ribu pada

tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp82.012.682 ribu pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini

disebabkan karena menurunnya utang kepada pemasok terkait pengadaan barang dan jasa baik dari

pihak ketiga maupun pihak berelasi.

67

Utang kontraktor turun sebesar Rp202.101.531 ribu atau 12,16% dari sebesar Rp1.661.724.335 ribu

pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp1.459.622.804 ribu pada 30 Juni 2016. Penurunan ini

disebabkan karena Perseroan telah membayar sebagian utangnya kepada PT Waskita Karya (Persero)

Tbk dan melunasi utang kepada PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Aremix 3M, PT Wanita

Mandiri Perkasa, PT Barito Permai dan PT Helga Prima sehubungan dengan pembangunan jalan,

pelapisan ulang, pengadaan fasilitas tol dan bangunan lain.

Utang pajak meningkat sebesar Rp150.912.560 ribu atau sebesar 92,10% dari sebesar Rp163.865.088

ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp314.777.648 ribu pada tanggal 30 Juni 2016.

Peningkatan ini terjadi karena pengakuan beban Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp117.429.362 ribu

pada periode berjalan.

Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya meningkat sebesar Rp171.806.833 ribu atau 362,23% dari

sebesar Rp47.430.707 ribu menjadi Rp219.237.540 ribu pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini

berasal dari utang dana talangan entitas anak kepada pemegang saham minoritas.

Beban akrual Perseroan meningkat sebesar Rp939.545.650 ribu atau 263,22% pada tanggal

31 Desember 2015 dari sebesar Rp356.947.861 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi

Rp1.296.493.511 ribu pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya

beban kontraktor untuk pembangunan ruas-ruas tol baru.

Utang bank yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun meningkat sebesar Rp1.375.608.924 ribu

atau 122,64% dari Rp1.121.696.392 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp2.497.305.316

ribu pada tanggal 30 Juni 2016. Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan memperoleh utang

bank dari pihak berelasi sehingga nilai yang harus dilunasi dalam jangka waktu setahun mencapai

Rp2.167.821.039 ribu.

Utang lembaga keuangan bukan bank menurun sebesar Rp597.897.302 ribu atau 44,36% dari

Rp1.347.897.302 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp750.000.000 ribu pada tanggal 30

Juni 2016. Penurunan ini disebabkan Perseroan melalui Entitas Anaknya sudah melunasi pinjaman

modal kerja kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.

Utang obligasi yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun meningkat sebesar Rp1.422.622.808 ribu

atau sebesar 96,29% dari sebesar Rp1.477.377.192 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi

Rp2.900.000.000 ribu pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini terjadi karena Perseroan memiliki

kewajiban untuk membayar utang obligasi seri Q, S-B dan R dengan total senilai Rp2.900.000.000 ribu.

Provisi pelapisan jalan Perseroan meningkat sebesar Rp133.454.402 ribu atau 81,52% dari sebesar

Rp163.710.293 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp297.164.695 ribu pada tanggal 30 Juni

2016. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas pelapisan jalan tol di masa mendatang.


Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp7.743.786.951

ribu, meningkat sebesar Rp3.442.777.394 ribu atau 80,05% dibandingkan dengan liabilitas jangka

pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp4.301.009.557 ribu. Peningkatan ini

disebabkan karena adanya utang obligasi dan utang lembaga keuangan bukan bank yang akan jatuh

tempo dalam satu tahun terutama masing-masing sebesar Rp1.477.377.192 ribu dan Rp1.347.897.302

ribu.

Utang usaha turun sebesar Rp44.630.599 ribu atau 24,51% dari Rp182.096.348 ribu pada tanggal 31

Desember 2014 menjadi Rp137.465.749 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan karena

sebagian utang usaha telah dilunasi Perseroan.

Utang kontraktor meningkat Rp663.643.392 ribu atau 66,49% dari Rp998.080.943 ribu pada tanggal

31 Desember 2014 menjadi Rp1.661.724.335 ribu pada 31 Desember 2015 yang disebabkan karena

meningkatnya aktivitas konstruksi jalan tol sehubungan dengan pembangunan ruas-ruas tol baru.

68

Utang pajak menurun sebesar Rp99.659.233 ribu atau 37,82% dari Rp 263.524.321 ribu pada tanggal

31 Desember 2014 menjadi Rp163.865.088 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini

disebabkan terutama karena Perseroan telah membayar Pajak Penghasilan pasal 29 tahun 2014 yang

terutang.

Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya turun sebesar Rp25.736.388 ribu atau 35,17% dari

Rp73.167.095 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp47.430.707 ribu pada tanggal 31

Desember 2015. Penurunan ini disebabkan karena karena sebagian liabilitas keuangan lainnya telah

dilunasi Perseroan.

Beban akrual Perseroan meningkat sebesar Rp36.506.128 ribu atau 11,39% dari Rp320.441.733

ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp356.947.861 ribu pada tanggal 31 Desember 2015.

Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya beban bunga utang bank sindikasi, beban bunga utang

obligasi serta beban bunga utang lembaga keuangan bukan bank serta beban nilai tambah liabilitas

pembebasan tanah

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek meningkat sebesar Rp47.651.914 ribu atau 56,43% dari Rp

84.437.680 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp132.089.594 ribu pada tanggal 31

Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan karena pengakuan beban jasa produksi untuk kinerja

tahun 2015.

Utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun naik sebesar Rp468.035.406 ribu atau

71,6% dari sebesar Rp653.660.986 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp1.121.696.392 ribu

pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015, Perseroan memperoleh

pinjaman modal kerja dari pihak berelasi.

Utang obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun meningkat sebesar Rp1.477.377.192

ribu. Hal ini disebabkan oleh adanya obligasi JORR II Tahun 2005 Tranche A sebesar Rp77,3 miliar

yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 Januari 2016.

Liabilitas pembebasan tanah yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun turun sebesar

Rp381.383.171 ribu atau 25,41% dari sebesar Rp1.500.719.209 ribu pada tanggal 31 Desember 2014

menjadi sebesar Rp1.119.336.038 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan

karena pelunasan utang Badan Layanan Usaha (“BLU”) pada ruas-ruas yang telah beroperasi.

ii. Liabilitas Jangka Panjang

Keterangan 30 Juni

2016

31 Desember

2015 2014*


Pendapatan diterima dimuka

146.890.866

122.481.772

74.577.125

Liabilitas pajak tangguhan 486.203.441 556.877.839 390.457.191

Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi

bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Utang bank 8.899.610.827 7.303.051.412 6.484.840.290

Utang obligasi 3.173.524.260 4.671.253.480 6.144.430.063

Liabilitas kerjasama operasi 820.300 820.300 22.206.213




Liabilitas jangka panjang lainnya 295.927.200 1.281.190.306 819.424.909

Liabilitas imbalan kerjajangka panjang 1.023.655.605 955.640.670 1.045.330.573

TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG 15.722.652.821 16.612.531.070 16.538.223.765


69


Liabilitas jangka panjang Perseroan terdiri dari pendapatan diterima dimuka, liabilitas pajak tangguhan,

utang bank, utang obligasi, liabilitas kerjasama operasi, liabilitas pembebasan tanah, utang sewa

pembiayaan, provisi pelapisan jalan, liabilitas jangka panjang lainnya dan liabilitas imbalan kerja jangka

panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar 15.722.652.821

ribu, turun sebesar Rp889.878.249 ribu atau 5,36% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang

Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp16.612.531.070 ribu. Penurunan ini terutama

disebabkan karena utang obligasi Perseroan menurun sebesar Rp1.497.729.220 ribu atau 32,06% dari

sebesar Rp4.671.253.480 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp3.173.524.260 ribu pada

tanggal 30 Juni 2016. Penurunan utang obligasi terutama ini disebabkan oleh reklasifikasi obligasi Seri

R senilai Rp1.500.000.000 ribu yang jatuh tempo pada tahun 2017 menjadi utang jangka pendek.

Pendapatan diterima di muka Perseroan meningkat Rp24.409.094 ribu atau 19,93% dari Rp122.481.772

ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp146.890.866 ribu pada tanggal 30 Juni 2016.

Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan sewa iklan, lahan, tempat peristirahatan

dan lahan lainnya yang digunakan atas pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol (Rumijatol).

Utang bank Perseroan meningkat sebesar Rp1.596.559.415 ribu atau 21,86% dari sebesar

Rp7.303.051.412 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp8.899.610.827 ribu pada

tanggal 30 Juni 2016. Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan memperoleh pinjaman kredit investasi

untuk pembangunan ruas-ruas tol baru.

Liabilitas pembebasan tanah turun sebesar Rp93.665.337 ribu atau 6,15% dari sebesar Rp1.523.256.730

ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp1.429.591.393 ribu pada tanggal 30 Juni

2016. Penurunan ini disebabkan karena adanya pelunasan pada ruas-ruas tol yang sudah sepenuhnya

beroperasi.

Utang sewa pembiayaan naik sebesar Rp4.624.303 ribu atau 21,12% dari sebesar Rp21.890.917 ribu

pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp26.515.220 ribu pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan

ini disebabkan karena meningkatnya Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Tol pada

Jalan Tol Jakarta - Cikampek, Jalan Tol Cipularang dan Jalan Tol Padaleunyi.

Provisi pelapisan jalan meningkat sebesar Rp63.846.065 ribu atau 36,26% dari sebesar Rp176.067.644

ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp239.913.709 ribu pada tanggal 30 Juni 2016.

Peningkatan utang provisi pelapisan jalan terjadi karena meningkatnya aktivitas pelapisan jalan tol.

Liabilitas jangka panjang lainnya turun sebesar Rp985.263.106 ribu atau 76,90% dari sebesar

Rp1.281.190.306 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp295.927.200 ribu pada

tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini disebabkan karena pendapatan dari pengoperasian JORR Seksi

S yang sebelumnya dicatatkan dalam rekening khusus Perseroan telah diserahkan kepada Pemerintah

sesuai Berita Acara Kesepakatan Penyerahan Kembali Penugasan Pelaksanaan Pengoperasian

Sementara dan Pemeliharaan Jalan Tol JORR Seksi S (Pondok Pinang-Jagorawi) Nomor 01/BA/M/2016

dan Nomor 12/BA-DIR/2016 tanggal 16 Maret 2016.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang meningkat sebesar Rp68.014.935 ribu dari sebesar

Rp955.640.670 ribu pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp1.023.655.605 ribu pada

tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya liabilitas program kesehatan

pensiunan dan program purna karya Perseroan.


Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah

sebesar Rp16.612.531.070 ribu, meningkat sebesar Rp74.307.305 ribu atau 0,45% dibandingkan dengan

liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp16.538.223.765 ribu.

Kenaikan ini terutama disebabkan karena peningkatan pinjaman kepada pihak ketiga guna mendukung

kegiatan konstruksi ruas-ruas tol baru yang sedang dilaksanakan Perseroan melalui Entitas Anak.

Selain itu, terdapat liabilitas yang merupakan dana talangan pembelian tanah untuk pembangunan

ruas tol baru.

70

Pendapatan diterima di muka Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp47.904.647 ribu atau

sebesar 64,24% dari sebesar Rp 74.577.125 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar

Rp122.481.772 ribu pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya

pendapatan sewa iklan, lahan, tempat peristirahatan dan lahan lainnya yang digunakan atas pemanfaatan

Ruang Milik Jalan Tol (Rumijatol).

Utang bank meningkat sebesar Rp818.211.122 ribu atau 12,62% dari sebesar Rp6.484.840.290 ribu

pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp7.303.051.412 ribu pada tanggal 31 Desember 2015.

Peningkatan ini terjadi terutama karena Perseroan memperoleh utang bank terutama dari pihak berelasi.

Hal ini sejalan dengan adanya aktivitas konstruksi jalan tol baru.

Utang obligasi Perseroan menurun sebesar Rp1.473.176.583 ribu atau 23,98% dari sebesar

Rp 6.144.430.063 ribu pada 31 Desember 2014 menjadi Rp 4.671.253.480 ribu pada tanggal

31 Desember 2015. Penurunan utang obligasi ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi obligasi Seri Q

senilai Rp1.000.000.000 ribu yang jatuh tempo pada tahun 2016 menjadi utang jangka pendek.

Liabilitas kerja sama operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp21.385.913 ribu dari sebesar

Rp22.206.213 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp820.300 ribu pada tanggal

31 Desember 2015. Hal ini terjadi karena pada April 2015 Perseroan telah menandatangani berita

acara pembayaran bagi hasil terakhir dan pengakhiran perjanjian kerjasama bagi hasil dalam rangka

pembangunan modifikasi simpang susun Karawang Timur Jalan Tol Jakarta – Cikampek dengan

PT Surya Cipta Swadaya.

Provisi pelapisan jalan jangka panjang meningkat sebesar Rp22.813.378 ribu atau 14,89% dari sebesar

Rp153.254.266 ribu pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp176.067.444 ribu pada tanggal

31 Desember 2015. Hal ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas pelapisan jalan tol.

c. Ekuitas


Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp13.401.018.530 ribu, meningkat

sebesar Rp1.032.354.064 ribu atau 8,35% dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada tanggal

31 Desember 2015 sebesar Rp12.368.664.466 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena

meningkatnya saldo laba Perseroan sebesar Rp632.233.346 ribu dari sebesar Rp4.895.330.345 ribu

pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp5.527.563.691 ribu pada tanggal 30 Juni 2016.


Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp12.368.664.466 ribu, meningkat sebesar Rp1.347.935.145 ribu atau 12,23% dibandingkan dengan

ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp11.020.729.321 ribu. Peningkatan ini

terutama disebabkan karena meningkatnya saldo laba Perseroan sebesar Rp975.182.025 ribu dari

sebesar Rp 3.920.148.320 ribu pada 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp 4.895.330.345 ribu pada

31 Desember 2015.

B. Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan


berakhir pada tanggal 30 Juni

2016 2015



tanggal 31 Desember


Pendapatan 6.711.456.768 4.115.122.236 9.848.242.050 9.173.817.307

Laba Usaha 1.959.081.308 1.608.674.531 3.477.665.145 3.072.723.524

Biaya keuangan – neto (744.944.677) (675.937.938) (1.405.042.942) (1.215.320.255)

Bagian atas rugi neto entitas asosiasi (4.954.541) (3.080.669) (4.317.970) (6.741.959)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan 1.209.182.090 929.655.924 2.068.304.233 1.850.661.310

71

Keterangan


2016 2015




Total Beban Pajak Penghasilan (334.866.190) (357.913.897) (749.103.687) (613.647.138)

Laba Tahun Berjalan 874.315.900 571.742.027 1.319.200.546 1.237.014.172

Beban komprehensif lain tahun berjalan (76.547.018) 19.671.020 (16.822.501) (56.798.985)

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 797.768.882 591.413.047 1.302.378.045 1.180.215.187

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang

dapat diatribusikan kepada

Pemilik Entitas Induk 849.284.536 662.653.844 1.449.326.765 1.365.670.215

Kepentingan Non Pengendali (51.515.654) (71.240.796) (146.948.720) (185.455.028)

Total laba tahun berjalan yang dapat

diatribusikan Kepada:

Pemilik Entitas Induk 925.509.663 642.914.315 1.466.381.586 1.421.729.172

Kepentingan Non Pengendali (51.193.763) (71.172.288) (147.181.040) (184.715.000)


Berikut adalah grafik pertumbuhan pendapatan dan laba berjalan Perseroan

a. Pendapatan Usaha

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan tol dan usaha lainnya serta pendapatan

konstruksi. Hingga saat ini, Perseroan telah mengoperasikan ruas-ruas tol di Indonesia dengan

total panjang 593 km di mana ruas tol Jakarta-Cikampek menjadi yang terpanjangserta memberikan

kontribusi terbesar bagi pendapatan usaha Perseroan.

Perbandingan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dengan

periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

Pendapatan Perseroan terdiri dari pendapatan tol dan usaha lainnya serta pendapatan konstruksi.

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni

2016 adalah sebesar Rp6.711.456.768 ribu. meningkat sebesar Rp2.596.334.532 ribu atau 63,09%

dibandingkan dengan pendapatan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30

Juni 2015 sebesar Rp4.115.122.236 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya

pendapatan konstruksi hingga 424,89% atau sebesar Rp2.021.481.074 ribu. Di samping itu, pendapatan

tol dan usaha lainnya juga meningkat sebesar Rp574.853.458 ribu atau 15,80% dari sebesar

Rp3.639.352.831 ribu menjadi sebesar Rp4.214.206.289 ribu.

72

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp9.848.242.050 ribu, meningkat sebesar Rp674.424.743 ribu atau 7,35% dibandingkan dengan

pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp9.173.817.307 ribu. Peningkatan ini

terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan tol dan usaha lainnya sebesar Rp402.892.107

ribu atau 5,57% dari sebesar Rp7.227.786.012 ribu menjadi sebesar Rp7.630.678.119 ribu. Selain

itu, pendapatan konstruksi Perseroan juga meningkat sebesar Rp271.532.636 ribu atau 13,95% dari

sebesar Rp1.946.031.295 ribu menjadi sebesar Rp2.217.563.931 ribu.

i. Pendapatan tol dan usaha lainnya

Perbandingan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dengan periode 6

(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

Pendapatan tol dan usaha lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal

30 Juni 2016 adalah sebesar Rp4.214.206.289 ribu, meningkat sebesar Rp574.853.458 ribu atau

15,79% dibandingkan dengan pendapatan tol dan usaha lainnya Perseroan pada periode 6 (enam) bulan

yang berakhir pada 30 Juni 2015 sebesar Rp3.639.352.831 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan

karena meningkatnya pendapatan dari ruas tol JORR Seksi Non S dan Cikampek-Padalarang.

Pendapatan dari ruas tol JORR Seksi Non S meningkat sebesar Rp104.654.767 ribu atau 26,74%

dari sebesar Rp391.348.862 ribu menjadi Rp496.003.629 ribu. Sedangkan pendapatan dari ruas tol

Cikampek Padalarang meningkat sebesar Rp102.995.232 ribu atau 27,02% menjadi Rp484.189.932

ribu. Di samping itu, secara keseluruhan peningkatan ini terjadi karena meningkatnya volume lalu lintas

transaksi dan penyesuaian tarif tol pada jalan tol milik Perseroan.

Perseroan juga mencatatkan peningkatan pada pendapatan usaha lainnya sebesar Rp106.148.567

ribu atau sekitar 46,32% dari sebesar Rp229.155.370 ribu menjadi Rp335.303.937 ribu. Peningkatan ini

terutama disebabkan oleh meningkatnya jasa pengoperasian jalan tol pihak lain sebesar Rp75.447.797

ribu atau 321,36% dari sebesar Rp23.477.866 ribu menjadi Rp98.925.663 ribu.



Pendapatan tol dan usaha lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

adalah sebesar Rp7.630.678.119 ribu, meningkat sebesar Rp402.892.107 ribu atau 5,57% dibandingkan

dengan pendapatan tol dan usaha lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar

Rp7.227.786.012 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan tol dari

ruas tol Ulujami – Kebon Jeruk dan ruas tol Jakarta – Cikampek. Pendapatan tol dari ruas tol Ulujami

– Kebon Jeruk yang dioperasikan oleh Entitas Anak Perseroan PT Marga Lingkar Jakarta meningkat

sebesar Rp128.998.890 ribu atau 218,51% dari Rp59.035.018 ribu menjadi sebesar Rp188.033.908

ribu. Sedangkan pendapatan tol dan usaha lainnya dari ruas Jakarta – Cikampek yang dioperasikan

Perseroan meningkat sebesar Rp114.419.515 ribu atau 11,18% dari sebesar Rp1.023.430.461 ribu

menjadi Rp1.137.849.976 ribu. Peningkatan ini terjadi karena volume lalu lintas transaksi meningkat

sebesar 4,54% dari tahun 2014 sebesar 1.319,60 juta transaksi kendaraan menjadi 1.379,57 juta

transaksi kendaraan. Di samping itu, peningkatan ini juga disebabkan karena adanya penyesuaian

tarif tol pada jalan tol milik Perseroan. Ketentuan penyesuaian tarif telah ditetapkan dalam Undang

Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan Pasal 48 dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005

Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa operator jalan tol dapat menyesuaikan tarif setiap

dua tahun sekali berdasarkan laju inflasi. Pada tahun 2015, beberapa Entitas Anak juga telah mulai

berkontribusi terhadap pencapaian volume lalu lintas Perseroan, seperti Jalan Tol Bogor Ring Road

seksi Sentul-Kedung Halang dan Kedung Halang-Kedung Badak, Jalan Tol Surabaya- Mojokerto seksi

Waru-Sepanjang, Jalan Tol Semarang-Solo Seksi Semarang-Ungaran dan Ungaran-Bawen, Jalan Tol

Bali- Mandara, Jalan Tol JORR W2 Utara seksi Kebon Jeruk-Cileduk dan Cileduk-Ulujami, serta yang

terbaru diresmikan beroperasi pada 12 Juni 2015, yaitu Jalan Tol Gempol-Pandaan.

73

Keterangan

2016

2015 (Tidak Diaudit)

2015 2014*

Beban Tol dan Usaha Lainnya

Gaji dan tunjangan 608.838.030 570.073.927 1.033.369.685 934.375.417

Penyusutan dan amortisasi 379.848.637 383.581.364 677.119.204 794.046.895

Provisi pelapisan ulang, pembersihan jalan dan pertamanan 226.486.985 163.362.737 361.644.648 417.660.225

HPP Jasa layanan pemeliharaan BBM SPBU dan properti 156.338.549 143.547.932 354.282.610 385.718.659

Beban kerja sama operasi 118.881.942 173.306.693 294.224.080 313.039.817

Beban pajak 160.949.655 97.967.401 290.575.012 279.907.911

Perbaikan dan pemeliharaan aset 80.240.239 71.882.445 152.032.207 146.626.203

Bahan bakar. listrik dan air 47.767.196 48.167.378 99.669.571 96.494.846

Sewa kendaraan dan peralatan tol 31.456.147 27.316.668 56.599.848 46.406.233

Administrasi dan perlengkapan tol 26.609.634 22.792.871 43.153.523 40.147.917

Pelayanan pemakai jalan tol 25.784.239 25.472.241 42.530.324 37.146.089

Jasa penjemputan hasil tol 17.215.288 16.859.544 36.969.714 36.395.737

Lain-lain (masing-masing dibawah 3 miliar) 34.936.606 29.940.439 75.851.024 34.792.022

Total beban tol dan usaha lainnya 1.935.555.463 1.774.271.640 3.518.021.450 3.562.757.971

Perseroan mencatatkan penurunan dari pendapatan usaha lainnya sebesar Rp71.740.049 ribu atau

12,34% dari Rp581.393.466 ribu selama tahun 2014 menjadi sebesar Rp509.653.417 ribu selama tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan karena pendapatan jasa pengoperasian jalan tol pihak lain

oleh Perseroan mengalami penurunan hingga 86,42% dari sebesar Rp100.599.915 ribu selama tahun 2014menjadi sebesar Rp13.661.864 ribu selama tahun 2015.

ii. Pendapatan konstruksi



Pendapatan konstruksi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp2.497.250.479 ribu, meningkat sebesar Rp2.021.481.074 ribu atau 424,89% dibandingkan dengan pendapatan konstruksi Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir

pada 30 Juni 2015 sebesar Rp475.769.405 ribu. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya aktivitas konstruksi pada ruas-ruas tol baru.



Pendapatan konstruksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.217.563.931 ribu, meningkat sebesar Rp271.532.636 ribu atau 13,95% dibandingkan dengan pendapatan konstruksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

sebesar Rp1.946.031.295 ribu. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya aktivitas konstruksi pada ruas-ruas tol baru.

b. Beban Pendapatan




tanggal 31 Desember




Beban pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni

2016 adalah sebesar Rp4.416.676.168 ribu, meningkat sebesar Rp2.171.632.233 ribu atau 96,73%

dibandingkan dengan beban pendapatan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada

30 Juni 2015 sebesar Rp2.245.043.935 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya

beban konstruksi dengan signifikan sebesar Rp2.010.348.410 ribu setara 427,03%.

74



Beban pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah

sebesar Rp5.720.422.089 ribu, terdiri dari beban tol dan usaha lainnya sebesar Rp3.518.021.450 ribu

dan beban konstruksi sebesar Rp2.202.400.639 ribu. Beban pendapatan Perseroan meningkat sebesar

Rp236.596.684 ribu atau 4,31% dibandingkan dengan beban pendapatan Perseroan pada tanggal

31 Desember 2014 sebesar Rp5.483.825.405 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena

meningkatnya beban konstruksi sebesar Rp281.333.205 ribu setara 14,64%.

i. Beban tol dan usaha lainnya



Beban tol dan usaha lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal

30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.935.555.463 ribu, meningkat sebesar Rp161.283.823 ribu atau

9,09% dibandingkan dengan beban tol dan usaha lainnya Perseroan pada periode 6 (enam) bulan

yang berakhir pada 30 Juni 2015 sebesar Rp1.774.271.640 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan

oleh peningkatan provisi pelapisan ulang sebesar Rp 82.100.418 ribu atau 56,86% dari Rp144.386.567

menjadi Rp 226.486.985 ribu. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya aktivitas Perseroan dalam

pelapisan ulang selama tahun 2016.

Beban gaji dan tunjangan Perseroan meningkat sebesar Rp38.764.103 ribu atau 6,80% dari sebesar

Rp570.073.927 ribu menjadi Rp608.838.030 ribu. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan

upah berkala serta adanya penyesuaian upah sesuai dengan UMR.

Beban HPP jasa layanan pemeliharaan BBM SPBU dan properti Perseroan meningkat sebesar

Rp12.790.617 ribu atau 8,91% dari sebesar Rp143.547.932 ribu menjadi sebesar Rp156.338.549 ribu.

Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya penjualan usaha lain.

Beban kerja sama operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp54.424.751 ribu atau 31,40%

dari sebesar Rp173.306.693 ribu menjadi Rp118.881.942 ribu. Penurunan ini terjadi karena pada April

2015 Perseroan telah menandatangani berita acara pembayaran bagi hasil terakhir dan pengakhiran

perjanjian kerjasama bagi hasil dalam rangka pembangunan modifikasi simpang susun Karawang Timur

Jalan Tol Jakarta – Cikampek dengan PT Surya Cipta Swadaya sehingga tidak ada pembagian hasil

pendapatan tol kepada PT Surya Cipta Swadaya.

Beban lain-lain meningkat sebesar Rp4.996.167 ribu atau 16,69% dari sebesar Rp29.940.439 ribu

menjadi sebesar Rp 34.936.606 ribu. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan di

lapangan seiring dengan meningkatnya volume lalu lintas.



Beban tol dan usaha lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

adalah sebesar Rp3.518.021.450 ribu, turun sebesar Rp44.736.521 ribu atau 1,26% dibandingkan

dengan beban tol dan usaha lainnya selama tahun 2014 sebesar Rp3.562.757.971 ribu. Penurunan

ini terutama disebabkan karena turunnya beban penyusutan dan amortisasi Perseroan sebesar

Rp116.927.691 ribu atau 14,73% dari Rp794.046.895 ribu selama 2014 menjadi Rp677.119.204 ribu

pada tahun 2015. Beban penyusutan dan amortisasi Perseroan turun karena perubahan metode

perhitungan dari sebelumnya menggunakan straight line method menjadi unit of usage method yang

berdasarkan volume lalu lintas.

75

Beban gaji dan tunjangan Perseroan meningkat sebesar Rp98.994.268 ribu atau 10,59% dari

sebesar Rp934.375.417 ribu selama tahun 2014 menjadi sebesar Rp1.033.369.685 ribu selama

tahun 2015. Peningkatan beban gaji dan tunjangan disebabkan karena kenaikan upah berkala serta

adanya penyesuaian upah sesuai dengan UMR dan bertambahnya ruas tol yang beroperasi sehingga

meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia.

Provisi pelapisan ulang, pembersihan jalan dan pertamanan menurun sebesar Rp56.015.577 ribu atau

13,41% dari sebesar Rp417.660.225 ribu selama tahun 2014 menjadi sebesar Rp361.644.648 ribu

selama tahun 2015. Penurunan ini terjadi karena turunnya aktivitas Perseroan dalam pelapisaan ulang,

pembersihan jalan dan pertamanan selama tahun 2015.

Beban HPP jasa layanan pemeliharaan BBM SPBU dan properti turun sebesar Rp31.436.049 ribu atau

8,15% menjadi Rp354.282.610 ribu selama tahun 2015 dari Rp385.718.659 ribu selama tahun 2014.

Hal ini disebabkan akibat penurunan penjualan dari jasa layanan pemeliharaan.

Beban kerja sama operasi Perseroan turun sebesar Rp18.815.737 ribu atau 6,01% dari Rp313.039.817

ribu selama tahun 2014 menjadi Rp294.224.080 ribu selama tahun 2015. Beban kerja sama operasi

adalah selisih antara jumlah pendapatan tol untuk investor dengan pembayaran liabilitas kerja sama

operasi tanpa kuasa penyelenggaraan, termasuk bagian bunga atas kewajiban kerjasama operasi

dalam bentuk bagi pendapatan tol dengan jumlah minimum dan angsuran pasti. Beban ini merupakan

beban kerja sama operasi dengan PT BangunTjipta Sarana yang perjanjiannya berakhir pada 10 Juli

2015 dan PT Surya Cipta Swadaya yang perjanjiannya berakhir pada 28 April 2015.

Beban pajak meningkat sebesar Rp10.667.101 ribu atau 3,81% dari Rp279.907.911 ribu selama tahun

2014 menjadi sebesar Rp290.575.012 ribu pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena kenaikan tarif

Pajak Bumi dan Bangunan.

Beban lain-lain meningkat sebesar Rp41.059.002 ribu atau 118,01% dari sebesar Rp34.792.022 ribu

selama tahun 2014 menjadi Rp75.851.024 ribu selama tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh

meningkatnya kebutuhan operasional baik pemeliharaan, pelayanan dan aktivitas pengumpulan tol.

ii. Beban konstruksi



Beban konstruksi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

adalah sebesar Rp2.481.120.705 ribu, meningkat sebesar Rp2.010.348.410 atau 427,03% dibandingkan

dengan beban konstruksi Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015

sebesar Rp470.772.295 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aktivitas

pembangunan ruas-ruas tol baru.



Beban konstruksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah

sebesar Rp2.202.400.639 ribu, meningkat sebesar Rp281.333.205 ribu atau 14,64% dibandingkan

dengan beban konstruksi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

sebesar Rp1.921.067.434 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aktivitas


76

c. Beban dan Pendapatan Lainnya

i. Penghasilan dan beban lain-lain

Keterangan



2016 2015

Tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember


Penghasilan bunga deposito 107,741,443 109.155.957 163.066.766 258.560.991

Penghasilan jasa giro 7.913.714 3.509.216 11.174.481 6.937.089

(21.548.289) (21.109.593) - -

(1.582.742) (701.843) - -

Keuntungan penjualan aset tetap 123.969 531.793 1.346.027 342.264

Lainnya 34.273.752 67.910.979 97.321.538 22.017.264

Total 126.921.847 159.296.509 272.908.812 287.857.608




Penghasilan lain-lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

adalah sebesar Rp126.921.847 ribu, menurun sebesar Rp32.374.662 ribu atau 20,32% dibandingkan

dengan penghasilan lain-lain Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015

sebesar Rp159.296.509 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan karena menurunnya penghasilan

lainnya.

Beban lain-lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

adalah sebesar Rp19.248.825 ribu, meningkat sebesar Rp2.091.770 ribu atau 12,19% dibandingkan

dengan beban lain-lain Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015

sebesar Rp17.157.055 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban pajak

giro seiring dengan meningkatnya penghasilan jasa giro.



Penghasilan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah

sebesar Rp272.908.812 ribu, turun sebesar Rp14.948.796 ribu atau 5,19% dibandingkan dengan

penghasilan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar

Rp287.857.608 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penghasilan bunga deposito Perseroan

turun hingga Rp95.494.225 ribu atau 36,93% akibat dana yang ada sebagian besar dipindahkan ke jasa

giro untuk digunakan sebagai pembayaran kontraktor.

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp29.804.780 ribu, meningkat sebesar Rp9.521.590 ribu atau 46,94% dibandingkan dengan beban

lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp20.283.190

ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban administrasi bank, provisi

pinjaman, dan lainnya.

77

ii. Beban umum dan administrasi

Keterangan



2016 2015


tanggal 31 Desember


Gaji dan tunjangan 288,080.362 249.628.821 524.702.786 540.135.225

Penyusutan dan amortisasi 24.711.255 28.145.573 61.076.657 49.160.510

Perbaikan dan pemeliharaan aset tetap 18.820.899 15.614.103 58.265.713 39.873.725

Administrasi kantor dan sumbangan 21.008.164 23.922.586 55.262.752 79.805.273

Pajak. iuran dan retribusi 6.302.099 10.246.037 52.364.416 32.212.751

Jasa profesional 11.438.876 7.782.242 27.105.288 21.785.431

Bahan bakar. listrik dan air 9.610.296 10.775.878 24.100.509 25.261.023

Sewa 13.539.864 11.223.953 23.954.453 35.474.113

Transportasi dan perjalanan dinas 9.428.375 8.420.160 18.705.240 23.013.763

Publikasi 4.383.001 5.317.608 11.744.195 16.934.103

Provisi dan administrasi fasilitas pembiayaan - - 3.671.611 3.121.376

Lain-lain (masing-masing dibawah Rp3 miliar) 36.049.123 32.466.263 32.305.228 18.065.503

Total 443.372.314 403.543.224 893.258.848 884.842.796




Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal

30 Juni 2016 adalah sebesar Rp443.372.314 ribu, meningkat sebesar Rp39.829.090 ribu atau

9,87% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 6 (enam) bulan

yang berakhir pada 30 Juni 2015 sebesar Rp403.543.224. Peningkatan ini terutama disebabkan

karena meningkatnya beban gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp38.451.541 ribu dari sebesar

Rp249.628.821 ribu menjadi sebesar Rp288.080.362 ribu. Peningkatan beban gaji dan tunjangan

disebabkan karena adanya kenaikan tarif upah berkala serta bertambahnya Entitas Anak khususnya di

bidang jalan tol.

Beban penyusutan dan amortisasi Perseroan menurun sebesar Rp3.434.318 ribu atau 12,20% dari

sebesar Rp28.145.573 ribu menjadi Rp24.711.255 ribu. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan

menunda penggantian aset-aset baru.

Beban perbaikan dan pemeliharaan aset tetap meningkat sebesar Rp3.206.796 ribu atau 20,54% dari

Rp15.614.103 ribu menjadi Rp18.820.899 ribu. Peningkatan ini dilakukan untuk meningkatkan masa

manfaat aset tetap Perseroan .

Beban administratif kantor dan sumbangan meningkat sebesar Rp2.914.422 ribu atau 12,18%

dari Rp23.922.586 ribu menjadi sebesar Rp21.008.164 ribu. Peningkatan ini disebabkan karena

bertambahnya Entitas Anak khususnya jalan tol.

Pajak, iuran dan retribusi turun sebesar Rp3.943.938 ribu atau 38,49% dari Rp10.246.037 ribu menjadi

sebesar Rp6.302.099 ribu. Penurunan ini disebabkan karena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan

khususnya untuk gedung serta bertambahnya Entitas Anak.

Jasa profesional meningkat sebesar Rp3.656.634 ribu atau 46,99% dari sebesar Rp7.782.242 ribu

menjadi Rp11.438.876 ribu. Hal ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas Perseroan dalam

melakukan kajian-kajian bisnis.

Beban sewa Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.315.911 ribu atau 20,63% dari sebesar

Rp11.223.953 ribu menjadi Rp13.539.864 ribu. Peningkatan ini disebabkan karena karena bertambahnya

Entitas Anak khususnya jalan tol.

78



Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp893.258.848 ribu, meningkat sebesar Rp8.416.052 ribu atau 0,95% dibandingkan dengan

beban umum dan administrasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp884.842.796 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya biaya pajak, iuran dan retribusi sebesar Rp20.151.665 ribu atau 62,56% dari sebesar Rp32.212.751 ribu selama tahun 2014 menjadi

Rp52.364.416 ribu selama tahun 2015 akibat adanya kenaikan dari beban pajak bumi dan bangunan (PBB).

Beban gaji dan tunjangan karyawan Perseroan menurun sebesar Rp15.432.439 ribu atau 2,86% dari

sebesar Rp540.135.225 ribu selama tahun 2014 menjadi Rp524.702.786 ribu selama tahun 2015. Hal ini disebabkan karena menurunya jumlah karyawan tetap Perseroan dari 4.692 karyawan pada tahun 2014 menjadi sebesar 4.561 karyawan pada tahun 2015.

Beban penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar Rp11.916.147 ribu dari sebesar Rp49.160.510

ribu selama tahun 2014 atau 24,24% menjadi Rp61.076.657 ribu selama tahun 2015. Peningkatan ini seiring dengan penambahan gedung, peralatan kantor dan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh

Perseroan.

Beban perbaikan dan pemeliharaan aset tetap Perseroan meningkat sebesar Rp18.391.988 ribu atau 46,13% dari Rp39.873.725 ribu selama tahun 2014 menjadi Rp58.265.713 ribu selama tahun 2015. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kegiatan perbaikan dan pemeliharaan aset tetap Perseroan

seperti aset dalam pelaksanaan, peralatan operasi dan kantor, gedung kantor dan bangunan lain serta kendaraan.

Beban administrasi kantor dan sumbangan turun sebesar Rp24.542.521 ribu atau 30,75% dari

Rp79.805.273 ribu menjadi Rp55.262.752 ribu. Penurunan ini disebabkan karena adanya efisiensi- efisiensi yang dilakukan Perseroan seperti rapat-rapat dan penyediaan alat tulis kantor.

Beban sewa turun sebesar Rp11.519.660 ribu atau 32,47% dari 35.474.113 ribu selama tahun 2014 menjadi Rp23.954.453 ribu selama tahun 2015. Penurunan ini disebabkan karena efisiensi biaya sewa

yang dilakukan Perseroan.

Beban transportasi dan perjalanan dinas Perseroan turun sebesar Rp4.308.523 ribu atau18,72% dari Rp23.013.763 ribu selama tahun 2014 menjadi Rp18.705.240 ribu selama tahun 2015. Penurunan ini

disebabkan oleh efisiensi aktivitas pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi.

Beban publikasi turun sebesar Rp5.189.908 ribu atau 30,65% dari Rp16.934.103 ribu selama tahun 2014 menjadi Rp11.744.195 ribu selama tahun 2015. Hal ini dikarenakan Perseroan mengurangi kegiatan publikasinya.

Beban lain-lain meningkat Rp14.239.725 ribu atau 78,82% dari sebesar Rp18.065.503 ribu selama tahun

2014 menjadi Rp32.305.228 ribu selama tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan karena penambahan

Entitas Anak.

iii. Biaya keuangan – neto

Keterangan



2016 2015


tanggal 31 Desember


Utang bank 378.648.281 352.416.037 724.064.776 590.686.471

Utang obligasi 319.172.504 322.751.068 646.771.152 624.633.784

Utang lembaga keuangan bukan bank 34.958.333 770.833 34.207.014 -

12.165.559 - - -

Total 744.944.677 675.937.938 1.405.042.942 1.215.320.255


79



Biaya keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

adalah sebesar Rp744.944.677 ribu, meningkat sebesar Rp69.006.739 ribu atau 10,21% dibandingkan

dengan biaya keuangan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015

sebesar Rp675.937.938 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban bunga

atas utang lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp34.187.500 ribu atau 4.435,14% dari sebesar

Rp770.833 menjadi Rp34.958.333 ribu untuk pembangunan ruas-ruas tol baru.



Biaya keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp1.405.042.942 ribu, meningkat sebesar Rp189.722.687 ribu atau 15,61% dibandingkan dengan

biaya keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar

Rp1.215.320.255 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban bunga sebesar

Rp133.378.305 ribu atau 22,58% atas utang bank Perseroan dari Rp590.686.471 ribu menjadi sebesar

Rp724.064.776 ribu. Selain itu, beban bunga dari utang lembaga keuangan bukan bank juga meningkat

sebesar Rp34.207.014 ribu. Beban bunga atas obligasi juga meningkat sebesar Rp22.137.368 ribu

atau 3,54% dari Rp624.633.784 ribu menjadi Rp646.771.152 ribu. Peningkatan utang digunakan untuk


iv. Beban Pajak Penghasilan

Keterangan



2016 2015


tanggal 31 Desember

Beban pajak kini


Perseroan 381.489.955 292.113.932 (569.596.292) (527.121.294)

Entitas Anak 12.515.253 4.346.752 (15.803.398) (6.481.073)

Total pajak penghasilan 394.005.208 296.460.683 (585.399.690) (533.602.367)

Beban pajak tangguhan

Perseroan

(12.220.049)

39.725.964

(106.927.454)

(39.594.463)

Entitas Anak (46.918.969) 21.727.250 (56.776.543) (40.450.308)

Total beban pajak tangguhan (59.139.018) 61.453.214 (163.703.997) (80.044.771)

Total beban pajak penghasilan 334.866.190 357.913.897 (749.103.687) (613.647.138)




Beban pajak penghasilan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni

2016 adalah sebesar Rp334.866.190 ribu, menurun sebesar Rp23.047.707 ribu atau 6,44% dibandingkan

dengan beban pajak penghasilan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni

2015 sebesar Rp357,913,897 ribu. Beban pajak penghasilan konsolidasian Perseroan untuk periode

6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 terdiri dari beban pajak kini sebesar Rp394.005.208

ribu dikurangi beban pajak tangguhan sebesar Rp59.139.018 ribu. Sedangkan untuk periode 6 (enam)

bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, beban pajak kini adalah sebesar Rp296.460.683 ribu dan

beban pajak tangguhan sebesar Rp61.453.214 ribu.

80



Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp749.103.687 ribu, meningkat sebesar Rp135.456.549 ribu atau 22,07% dibandingkan dengan beban

pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp613.647.138 ribu. Beban

pajak penghasilan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 terdiri

dari beban pajak kini sebesar Rp585.399.690 ribu dan beban pajak tangguhan sebesar Rp163.703.997

ribu. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, beban pajak kini adalah sebesar

Rp533.602.367 ribu dan beban pajak tangguhan sebesar Rp80.044.771 ribu.

d. Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan



Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada

tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp797.768.882 ribu, meningkat sebesar Rp206.355.835 ribu atau

34,89% dibandingkan dengan beban penghasilan komprehensif Perseroan untuk periode 6 (enam)

bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp591.413.047 ribu. Hal ini disebabkan karena

meningkatnya laba tahun berjalan Perseroan sebagai akibat dari meningkatanya pendapatan Peseroan.

Marjin penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan per 30 Juni 2016 adalah sebesar 11,89%,

menurun dari marjin penghasilan tahun berjalan per 30 Juni 2015 sebesar 14,37%.



Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember

2015 adalah sebesar Rp1.302.378.045 ribu, meningkat sebesar Rp122.162.858 ribu atau 10,35%

dibandingkan dengan penghasilan komprehensif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar

Rp1.180.215.187 ribu. Hal ini disebabkan karena meningkatnya laba tahun berjalan Perseroan sebagai

akibat dari meningkatanya pendapatan Peseroan. Marjin penghasilan komprehensif tahun berjalan

Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebesar 13,22%, meningkat dari marjin penghasilan tahun

berjalan per 31 Desember 2014 sebesar 12,87%.

e. Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk



Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemillik entitas induk Perseroan untuk periode 6

(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp925.509.663 ribu, meningkat

sebesar Rp282.595.348 ribu atau 43,96% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk periode 6

(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp642.914.315 ribu. Marjin laba bersih

tahun berjalan Perseroan per 30 Juni 2016 adalah sebesar 13,79%, menurun dari marjin laba bersih

per 30 Juni 2015 sebesar 15,62%.



Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemillik entitas induk Perseroan untuk tahun

berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.466.381.586 ribu, meningkat sebesar

Rp44.652.414 ribu atau 3,14% dibandingkan dengan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada

pemillik entitas induk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 sebesar Rp1.421.729.172

ribu. Marjin laba bersih Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebesar 14,89%, menurun dari marjin

laba bersih per 31 Desember 2014 sebesar 15,50%.

81

C. Arus Kas Konsolidasian

Keterangan Untuk periode 6 (enam) bulan yang


(dalam ribuan

Rupiah)

Untuk Tahun Yang Berakhir

PadaTanggal 31 Desember

2016 2015 2015 2014*

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 471.584.009 755.967.500 1.713.543.029 1.759.385.695

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1.892.142.152) (1.220.573.857) (4.012.954.887) (3.559.187.307)

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 2.143.870.000 (65.740.599) 2.331.849.283 1.576.523.955

Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas 723.311.857 (530.346.956) 32.437.425 (223.277.657)

Kas setara kas awal tahun 3.323.221.103 3.290.783.678 3.290.783.678 3.514.061.335

Kas dan setara kas akhir tahun 4.046.532.960 2.760.436.722 3.323.221.103 3.290.783.678


Perbandingan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dengan periode

6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir

pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp471.584.009 ribu, menurun 37,62% atau sebesar

Rp284.383.491 dari posisi 30 Juni 2015. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembayaran

kepada pemasok dan pembayaran bunga pinjaman.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 6 bulan yang

berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.892.142.152 ribu, menurun 55% atau sebesar

Rp671.568.295 dari posisi 30 Juni 2015. Penurunan tersebut disebabkan oleh penambahan hak

pengusahaan jalan tol seiring dengan progress konstruksi jalan tol di Enitas Anak

Arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 6 bulan yang

berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp2.143.870.000 ribu, meningkat 3.361% atau

sebesar Rp2.209.610.599 dari posisi 30 Juni 2015. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penambahan

utang bank di tahun 2016 sebesar Rp3.375.169.014.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional Perseroan pada tahun 2015 adalah sebesar

Rp1.713.543.029 ribu, turun 2,60% atau sebesar Rp45.842.666 ribu dari posisi tahun 2014. Hal ini

disebabkan karena meningkatnya kas dari pendapatan tol sebesar Rp474.632.155 ribu atau 7,14%

dari Rp6.646.392.546 ribu pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp7.121.024.701 ribu pada tahun

2015. Di samping itu, pembayaran kepada pemasok turun sebesar Rp304.678.813 ribu dari sebesar

Rp1.954.389.874 ribu pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp1.649.711.061 ribu pada tahun 2015.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2015 adalah sebesar

Rp4.012.954.887 ribu, meningkat 12,75% atau sebesar Rp453.767.580 ribu dari posisi tahun 2014.

Hal ini disebabkan karena Perseroan melakukan penambahan investasi jangka panjang sebesar

Rp472.046.200 ribu. Selain itu Perseroan juga melakukan penambahan hak pengusahaan jalan tol


Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2015 adalah sebesar

Rp2.331.849.283 ribu, meningkat 47,91% atau sebesar Rp755.325.328 ribu dari posisi tahun 2014

sebesar Rp1.576.523.955 ribu. Hal ini disebabkan karena Perseroan memperoleh kas yang berasal

dari bank dan pinjaman lembaga keuangan bukan bank masing-masing sebesar Rp1.936.892.064 ribu

dan Rp1.349.281.896 ribu.

82

8. LIKUIDITAS

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya,

yang dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu: (i) rasio lancar (ii) rasio kas. Rasio lancar Perseroan,

yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah aktiva lancar dengan jumlah liabilitas lancar untuk

tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing

adalah 45,56%, 48,16% dan 82,44%. Rasio kas Perseroan, yang dihitung dengan cara membandingkan

jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas lancar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah 36,49%, 42,91% dan 76,51%.

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah berasal dari eksternal yaitu pinjaman perbankan atau

obligasi. Perseroan berupaya untuk mendanai 70% dari belanja modal yang diperlukan untuk proyek

jalan tol baru melalui pendanaan utang yang diperoleh anak perusahaan (dengan garansi/jaminan dari

para pemegang saham, jika diperlukan), dan mendanai 30% sisanya dengan kontribusi modal (equity

contribution) dari para pemegang saham anak perusahaan tersebut. Perseroan memperkirakan bahwa

pinjaman perbankan atau obligasi akan tetap menjadi sumber utama likuiditas Perseroan.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan.

Di luar perjanjian kredit, tidak ada permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian, dan/atau ketidakpastian

yang akan mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas

Perseroan.

Sumber likuiditas dan modal Perseroan mencukupi kebutuhan modal kerja untuk melakukan aktivitas

bisnis sehari-hari. Perseroan melakukan kontrol secara rutin atas kegiatan operasi dan menjaga

covenant yang telah diperjanjikan kepada kreditur untuk memelihara dan menjaga sumber likuiditas

dan modal Perseroan.

9. SOLVABILITAS

Tingkat solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya dengan

menggunakan seluruh aset yang dimiliki dan modal sendiri, yang diukur dengan perbandingan seluruh

liabilitas dengan ekuitas atau dengan seluruh aktiva.

Tingkat Solvabilitas Perseroan dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-

masing adalah 200,07%, 196,92% dan 189,09%

Tingkat Solvabilitas Perseroan dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aktiva

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-

masing adalah 66,67%, 66,32% dan 65,41%

Angka-angka di atas menunjukkan rata-rata solvabilitas yang stabil sehingga risiko Solvabilitas

Perseroan menjadi relatif kecil karena seluruh aset Perseroan memiliki kualitas dan likuiditas yang baik.

10. IMBAL HASIL

Imbal Hasil Ekuitas atau Return On Equity (ROE) adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan

laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan

ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014

masing-masing adalah sebesar 6,91%, 11,86% dan 12,90%.

Imbal Hasil Investasi atau Return On Asset (ROA) adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan

laba bersih dari aktiva yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah

aktiva. Imbal Hasil Investasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014

masing-masing adalah sebesar 2.30%, 3.99% dan 4,46%.

83

11. BELANJA MODAL (CAPITAL EXPENDITURE)

Pada tahun 2016, belanja modal diperkirakan mencapai Rp 13,89 triliun atau meningkat 234,07%

dibandingkan belanja modal pada tahun 2015. Belanja modal ini sebagian besar digunakan untuk

kegiatan pembangunan proyek baru. Realisasi belanja modal pada tahun 2015 mencapai Rp 4,16

triliun, menurun dibanding dengan Rp 4,78 triliun pada tahun 2014.

Kebijakan Perseroan untuk belanja modal antara lain sebagai berikut:

- Untuk belanja modal yang sifatnya rutin, maka dibiayai melalui sumber dana internal Perseroan,

yaitu dari pendapatan operasi.

- Untuk belanja modal yang sifatnya non rutin dan berskala besar, diupayakan menggunakan sumber

dana internal. Dan apabila dana dari sumber internal tidak mencukupi, maka dibiayai melalui dana

eksternal yaitu utang perbankan atau utang Obligasi.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan pengikatan untuk pembelian barang

modal. Perseroan juga memiliki kebijakan untuk tidak melakukan pembelian belanja modal dalam

bentuk valuta asing, sehingga tidak diperlukan adanya transaksi lindung nilai.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi

dan isu lingkungan hidup. Pembangunan jalan tol yang dilakukan Perseroan telah memenuhi ketentuan-

ketentuan terkait isu lingkungan hidup dengan didapatkannya izin lingkungan atas setiap proyek jalan

tol.

12. ANALISIS PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN DENGAN INDUSTRI SEJENIS

Pendapatan Usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 sebesar

Rp6.711.456.768 ribu, dibandingkan dengan PT Citra Marga Nusaphala Tbk (“CMNP”) Rp1.414.639.444

ribu. Sementara itu, Laba Bersih Perseroan tercatat Rp874.315.900 ribu dibandingkan dengan CMNP

sebesar Rp271.581.067 ribu. Besarnya Pendapatan Perseroan ditopang dari pendapatan tol dan usaha

lainnya sedangkan pendapatan CMNP ditopang oleh pendapatan jasa konstruksi.

13. MANAJEMEN RISIKO

Dengan visi dan misi untuk menjadi pemimpin dalam industri jalan tol, Perseroan mengadopsi teknologi

dan sistem manajemen modern untuk senantiasa meningkatkan daya saing Perseroan. Salah satu

unsur penting dalam manajemen modern adalah pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko membantu

pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap

pencapaian tujuan strategis Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan

kinerja Perseroan. Mengingat bisnis jalan tol merupakan investasi besar dengan pengembalian jangka

panjang dan memiliki ketidakpastian tinggi selama masa pembangunan serta pengoperasiannya,

maka penerapan manajemen risiko menjadi semakin penting bagi gerak langkah Perseroan dalam

menjalankan usahanya.

Pengelolaan manajemen risiko dilakukan dengan pendekatan yang sistimatis, terstruktur dan

terintegrasi untuk mengantisipasi suatu ketidakpastian atau kerugian yang mungkin terjadi dalam

pengelolaan Perseroan yang meliputi 3 (tiga) bidang utama yaitu bidang pengembangan usaha jalan

tol, pengoperasian jalan tol dan pengembangan usaha lain serta 5 (lima) bidang pendukung yaitu

bidang keuangan, bidang SDM, bidang Regulasi, Hukum dan Lingkungan, bidang Teknologi Informasi

serta bidang citra dan reputasi Perseroan.

84

Sejak tahun 2007, Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen Risiko yang berbasis pada standar

AS/NZS 4360:1999 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 139/KPTS/2007 tentang

Manual Pengelolaan Risiko. Selanjutnya, dengan terbitnya ISO 31000:2009 pada tanggal 31 Oktober

2009, Perseroan melakukan tinjauan manajemen untuk mengubah pedoman penerapan manajemen

risiko dengan standar baru yang berorientasi pada Enterprise Risk Management (ERM) dengan

menerbitkan Keputusan Direksi Perseroan No. 129.2/KPTS/2010 tentang Kebijakan Manajemen Risiko

dan Manual Manajemen Risiko di Lingkungan Perseroan.

Direksi menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai acuan dalam mencapai Sasaran Jangka

Panjang Perseroan dan Manual Manajemen Risiko sebagai wujud komitmen untuk penerapan

manajemen risiko di seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi, dalam rangka menunjang kepastian

pencapaian Sasaran Jangka Panjang Perseroan, serta memberikan kerangka penerapan manajemen

risiko secara sistematis dan terukur sesuai persyaratan internasional.

Kebijakan Manajemen Risiko dan Manual Manajemen Risiko di lingkungan Perseroan menggunakan

ISO 31000:2009 sebagai acuan dan tertuang dalam Keputusan Direksi Perseroan No. 129.2/KPTS/2010

tentang Kebijakan Manajemen Risiko dan Manual Manajemen Risiko di Lingkungan Perseroan.

Selain ISO 31000:2009, pengelolaan risiko di Perseroan juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik

(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara yang direvisi dengan Peraturan Menteri

Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan

yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka menerapkan kebijakan Risiko, Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan

Fairness.

2. Risiko harus dipahami sebagai semua peristiwa yang mungkin dapat terjadi dalam proses bisnis

Perseroan dalam pencapaian sasaran bisnisnya.

3. Semua risiko Perseroan harus dikelola secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya

Perseroan sehingga tetap berada dalam batas Toleransi Risiko Perseroan.

4. Direksi, seluruh Karyawan dan Mitra Usaha Perseroan memiliki peran dalam pengelolaan risiko

sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.

5. Menyempurnakan sistem pengelolaan risiko secara terus menerus sesuai kondisi terkini dan

mendorong seluruh Karyawan untuk selalu mengembangkan dan memelihara budaya sadar risiko

dalam rangka menjaga nilai Perseroan dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Tujuan dari penerapan manajemen risiko di Perseroan adalah:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap adanya dampak dari aktifitas dan tindakan bisnis maupun

pengaruh faktor eksternal yang mengandung risiko.

2. Menurunkan potensi frekuensi kejadian-kejadian berbahaya yang mungkin terjadi.

3. Meminimalkan potensi kerugian sebagai dampak yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian tersebut.

Dalam melaksanakan aktivitas usaha sehari-hari, Perseroan dihadapkan pada berbagai risiko terkait

kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diuraikan pada Bab Risiko Usaha. Perseroan menelaah dan

menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko seperti di bawah ini:

1. Risiko Investasi

Perseroan memitigasi risiko adanya keterlambatan dan klaim atas pembebasan lahan atau pengadaan

tanah dengan berkoordinasi dan mendorong instansi terkait untuk mempercepat pelaksanaan

pembebasan lahan dan pembangunan jalan tol serta menyediakan dana talangan atas keterbatasan

dana pemerintah. Selain itu, pembengkakan biaya konstruksi dapat dikompensasikan dengan

penyesuaian dari tarif yang disetujui di awal pengoperasian jalan tol.

85

2. Risiko Penyesuaian Tarif (Keterlambatan dan Kenaikan Besaran Tarif Tidak Sesuai Undang-

Undang)

Perseroan memitigasi risiko adanya keterlambatan dan kenaikan besaran tarif yang tidak sesuai dengan

undang-undang dengan cara mempertahankan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM).


Perseroan memitigasi risiko perubahan peraturan oleh Pemerintah pembayaran ganti rugi atas potensi

pendapatan yang hilang oleh Pemerintah.


Risiko bencana alam dapat dimitigasi dengan perencanaan konstruksi yang disesuaikan dengan kondisi

alam atau lingkungan dari ruas tersebut.


Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan mempunyai kebijakan untuk membangun jalan tol baru yang

terkoneksi dengan jalan tol yang sudah beroperasi sehingga dapat saling mendukung terjaminnya

pencapaian target volume lalu lintas, baik untuk ruas yang telah beroperasi maupun ruas tol yang baru.


Risiko bunga atas arus kas adalah risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan

berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur risiko terhadap suku bunga Perseroan dinilai

rendah apabila ditinjau dari sisi neraca, namun Perseroan terus memonitor hal ini untuk meminimalkan

dampak negatif terhadap Perseroan. Pinjaman yang dikeluarkan pada tingkat suku bunga variabel

mengekspose Perseroan terhadap arus kas dari risiko tingkat suku bunga.


Upaya yang dilakukan Perseroan bila konstruksi jalan tol tidak memungkinkan untuk diteruskan

atau terputus akan berdampak bertambahnya biaya dan tertundanya pendapatan Perseroan adalah

membuat alternatif rute jalan tol sebagai pengganti, meminta jaminan Pemerintah serta bekerjasama

dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung perubahan rute.


Tindakan preventif yang dilakukan Perseroan adalah berupaya untuk mendapat dukungan dari

Kementerian BUMN.

86

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham mengandung risiko tinggi. Calon pemegang HMETD disarankan

mempertimbangkan seluruh informasi dalam Prospektus ini, termasuk risiko-risiko yang diuraikan di

bawah ini, secara seksama sebelum membuat keputusan investasi. Apabila salah satu dari risiko-risiko

tersebut di bawah ini terjadi, maka kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasi

Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material, harga pasar Saham HMETD dapat

mengalami penurunan, dan calon pemegang HMETD mungkin mengalami kerugian atas sebagian atau

seluruh investasi. Perseroan telah mengungkapkan risiko-risiko yang dipandang material, dan faktor-

faktor risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot dampak risiko tersebut terhadap kondisi

keuangan dan kinerja Perseroan secara keseluruhan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja

Perseroan.

Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing risiko usaha material yang dihadapi oleh Perseroan

yang telah disusun berdasarkan bobot dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan,

dimulai dari risiko utama Perseroan.

RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Investasi

Dalam melakukan kegiatan investasi, Perseroan menghadapi risiko pembebasan lahan atau pengadaan

tanah (keterlambatan dan klaim) serta risiko membengkaknya biaya konstruksi. Salah satu kunci

sukses pembangunan jalan tol adalah tersedianya lahan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 02

tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012, Pemerintah bertanggung jawab atas dana

dan proses pengadaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol. Untuk tender jalan

tol yang baru, semua risiko yang terkait dengan pembebasan lahan atau pengadaan lahan berpindah

ke Pemerintah. Karena pendanaan dan pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan

dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah. Risiko yang dihadapi dalam masa pembebasan lahan ini

adalah kurangnya dana Pemerintah yang diperlukan untuk mengakuisisi lahan tersebut.

Risiko utama lain dari bisnis jalan tol adalah membengkaknya biaya konstruksi. Risiko ini dapat

disebabkan oleh proses pembebasan lahan yang berlarut-larut sehingga skenario biaya konstruksi pun

berubah. Selain itu, adanya kesalahan desain pembangunan jalan tol juga dapat berisiko meningkatkan

biaya konstruksi. Biaya proyek yang membengkak akan berpengaruh pada kelayakan ekonomis dari

proyek jalan tol dan dapat mempengaruhi tingkat keuntungan, arus kas, kegiatan usaha, prospek,

kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

2. Risiko Penyesuaian Tarif (Keterlambatan dan Kenaikan Besaran Tarif Tidak Sesuai Undang-

Undang)

Berdasarkan Undang-Undang No.38 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2005,

Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyesuaian tarif tol untuk setiap jalan tol yang dioperasikan

Perseroan setiap dua tahun sekali berdasarkan angka inflasi yang dikeluarkan oleh Biro Pusat

Statistik. Namun demikian, ada risiko penyesuaian tarif tertunda atau besarannya tidak sesuai dengan

yang diharapkan. Tertundanya penyesuaian tarif bisa disebabkan oleh belum terpenuhinya Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dan penolakan masyarakat. Tertundanya penyesuaian tarif akan membawa

dampak negatif terhadap tingkat keuntungan, arus kas, kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek

usaha Perseroan.

87


Usaha jalan tol merupakan usaha yang diatur oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Oleh

karena itu, potensi risiko lain yang dihadapi Perseroan adalah terjadinya perubahan Undang-undang

dan Peraturan Pemerintah, terkait tanah dan tarif yang dapat berpengaruh pada kegiatan usaha dan

prospek usaha Perseroan. Perubahan peraturan yang terkait desentralisasi pihak yang berwenang

terhadap pekerjaan pengembangan jalan tol kepada Pemerintah Daerah dapat menimbulkan biaya

tambahan, yang pada akhirnya menambah beban usaha, prospek dan kondisi keuangan Perseroan.


Perseroan tidak memiliki asuransi khusus untuk properti atau asuransi pendapatan untuk kerusakan

pada masing-masing jalan tol yang dimilikinya. Jika jalan tol Perseroan rusak, baik sebagian atau

seluruhnya untuk periode yang cukup lama, dapat berpengaruh pada volume arus kendaraan dan pada

akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha, pendapatan, prospek dan kinerja keuangan Perseroan.


Volume lalu lintas berpengaruh langsung pada pendapatan Perseroan. Volume lalu lintas yang ramai

akan berdampak positif pada pendapatan Perseroan. Namun, Perseroan juga menghadapi risiko

volume kendaraan tidak sesuai dengan prediksi, terutama pada jalan tol yang baru beroperasi. Hal

ini dapat terjadi karena proyeksi yang terlalu optimis dan kebijakan-kebijakan yang tidak terpadu.

Penurunan volume kendaraan juga dapat terjadi pada jalan tol yang sudah beroperasi akibat kenaikan

BBM, melambatnya pertumbuhan ekonomi, perubahan tata ruang, pembangunan jaringan jalan baru

tersedianya alternatif transportasi lain seperti kereta api, kenyamanan dan waktu tempuh jalan non-tol.


Sebagian besar pendanaan proyek-proyek yang dikembangkan Perseroan berasal dari pinjaman

bank atau penerbitan obligasi. Dengan demikian, beban bunga dapat berbeda dan berubah bila terjadi

perubahan suku bunga bank atau bunga kupon obligasi. Kenaikan tingkat suku bunga dapat berdampak

negatif terhadap beban pembayaran suku bunga pinjaman, kondisi keuangan dan kegiatan usaha

Perseroan.


Jalan tol baik yang dalam proses konstruksi maupun yang telah beroperasi dapat terputus karena

beberapa hal, antara lain berada pada zona yang tidak aman, tanah rendah, atau area potensi

longsor. Bila konstruksi jalan tol tidak memungkinkan untuk diteruskan atau terputus, maka hal ini akan

berdampak bertambahnya biaya konstruksi dan tertundanya pendapatan Perseroan. Sedangkan untuk

jalan tol yang telah beroperasi akan berdampak pada berkurangnya pendapatan Perseroan.


Dalam mengembangkan jalan tol, Perseroan dapat menjalin partner dengan pihak lain. Karena itu tidak

tertutup kemungkinan terjadinya perselisihan (dispute) dengan pihak lain yang berujung pada proses

pengadilan. Bila keputusan pengadilan tidak berpihak pada Perseroan, hal itu akan berakibat pada

risiko hilangnya pengusahaan jalan tol, yang pada akhirnya berakibat pada berkurangnya pendapatan

Perseroan.

Selain risiko usaha yang dapat terjadi dengan partner usaha, tidak menutup juga adanya gugatan

dari pihak lainnya mengingat usaha yang dijalankan Perseroan digunakan oleh seluruh masyarakat,

sehingga selalu terdapat potensi gugatan dari masyarakat yang tidak puas dengan pelaksanaan

usaha oleh Perseroan tersebut. Hal ini dapat berujung pada proses pengadilan dan risiko hilangnya

pengusahaan jalan tol sebagaimana telah disebutkan di atas.

88

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang berdampak material terhadap kinerja

Perseroan telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko

terhadap kegiatan usaha utama dan keuangan Perseroan dalam Prospektus.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM

1. Risiko Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham

Kondisi bursa saham Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham pasar saham Indonesia

memiliki sifat kurang likuid dan dapat lebih volatile dibandingkan dengan pasar saham di negara-negara

yang lebih maju. BEI, tempat dimana saham Perseroan tercatat, telah mengalami fluktuasi substansial

di masa lalu pada harga saham-saham yang tercatat. BEI telah menghadapi berbagai masalah yang,

apabila terus berlangsung atau muncul kembali, dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas saham-

saham emiten Indonesia, termasuk saham Perseroan. Masalah-masalah yang pernah terjadi antara

lain adalah penutupan perdagangan, kebangkrutan dan mogoknya pialang saham, dan keterlambatan

penyelesaian (settlement). Selain itu, BEI juga dari waktu ke waktu menerapkan larangan perdagangan

saham-saham tertentu dan batasan pergerakan harga. Peraturan dan pemantauan BEI dan kegiatan

para investor, pialang serta partisipan pasar lainnya tidaklah sama dengan di negara lain. Perseroan

tidak dapat menjamin bahwa pemegang saham Perseroan dapat menjual saham yang dimiliki pada

harga atau saat yang diinginkan.

2. Risiko Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi

Harga pasar Saham HMETD dapat berfluktuasi secara signifikan, tergantung pada beberapa faktor,

diantaranya:

• Pandangan tentang prospek usaha dan operasi Perseroan;

• Perbedaan antara kinerja keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan

dengan perkiraan para investor dan analis;

• Pengumuman Perseroan mengenai akuisisi, aliansi strategis atau usaha patungan yang signifikan;

• Perubahan rekomendasi atau persepsi analis mengenai Perseroan atau Indonesia yang

mempengaruhi sektor-sektor usaha dimana Perseroan beroperasi;

• Perubahan kondisi ekonomi atau pasar secara umum di Indonesia;

• Perubahan harga saham perusahaan asing (khususnya di Asia) dan harga saham perusahaan-

perusahaan di negara berkembang;

• Perubahan komposisi manajemen kunci;

• Kemungkinan keterlibatan Perseroan dalam kasus litigasi yang material; dan/atau

• Fluktuasi pasar saham.

Harga saham Perseroan berdenominasi dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang

asing lain akan mempengaruhi jumlah dividen (apabila ada), nilai investasi, nilai buku dari aset dan

liabilitas dalam mata uang asing, serta penghasilan dan beban dan juga aliran dana tunai dalam laporan

keuangan Perseroan.

3. Risiko Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar

dari saham tersebut

Penjualan di masa mendatang atas sejumlah saham Perseroan di pasar publik, atau adanya persepsi

atas kemungkinan terjadinya penjualan saham tersebut, dapat menurunkan harga pasar serta

kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran atas penambahan modal atau

penawaran umum atas equity-linked securities.

89

4. Risiko keterbatasan secara regulasi bagi pemegang saham untuk berpartisipasi dalam

penawaran umum

Kepatuhan terhadap undang-undang pasar modal atau peraturan lain pada sebagian yurisdiksi dapat

menghalangi investor tertentu untuk berpartisipasi dalam penerbitan HMETD di masa yang akan

datang dan oleh karena itu menimbulkan dilusi saham yang dimilikinya. Perseroan tidak berkewajiban

untuk mencatatkan sahamnya pada yurisdiksi manapun agar investor asing dapat berpartisipasi dalam

penawaran HMETD yang akan dilakukannya di masa yang akan datang.

Kewajiban pemegang saham mayoritas, dewan komisaris dan direksi terhadap pemegang saham

minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas jika dibandingkan dengan kewajiban

tersebut berdasarkan hukum beberapa negara lain. Akibatnya, pemegang saham minoritas berdasarkan

undang-undang di Indonesia yang berlaku saat ini mungkin tidak dapat melindungi kepentingannya

sebagaimana yang berlaku di beberapa negara lain.

Prinsip-prinsip hukum korporasi terkait, antara lain, keabsahan tindakan korporasi, fiduciary duties dari

manajemen Perseroan, direksi, dewan komisaris dan pemegang saham pengendali, diatur dalam UUPT,

peraturan OJK dan anggaran dasar Perseroan dapat berbeda dengan prinsip hukum yang berlaku bagi

suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di negara lain. Tidak dapat dipastikan bahwa hak

pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia akan tetap sama dengan hak pemegang

saham minoritas berdasarkan hukum di yurisdiksi lain.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH RISIKO YANG DIHADAPI TELAH

DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING

RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK.

90

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN

AUDITOR INDEPENDEN

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak

material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang

terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen Wajar tanpa Modifikasian tertanggal 7 Oktober

2016 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &Surja (anggota dari Ernst

& Young Global Limited) untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada

tanggal dan untuk periode enam bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tersebut hingga tanggal

efektifnya Pernyataan Pendaftaraan selain dari perihal berikut:

• Pinjaman pada PT Bank ICBC Indonesia

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penarikan pinjaman

pada fasilitas ini sebesar Rp750.000.000.000.

• Pinjaman pada PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 105/CB/JKT/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang sudah legalisasi

oleh Notaris Karin Christiana Basoeki, SH., Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar

Rp1.000.000.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penarikan pinjaman

pada fasilitas ini sebesar Rp350.000.000.000

• Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. KU.03.01-

Mn/1037 Tanggal 3 November 2016, Perusahaan yang berkonsorsium bersama PT Ranggi Sugiron

Perkasa telah ditetapkan sebagai Pemenang pada Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Jakarta-

Cikampek II Elevated.

91

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN

ANAK PERUSAHAAN, KEGIATAN USAHA,SERTA

KECENDERUNGAN DAN PROYEK USAHA

1. UMUM

Didirikan tanggal 1 Maret 1978, Perseroan adalah perintis penyelenggaraan jalan tol di Indonesia.

Dengan pengalaman selama 38 tahun, Perseroan tetap menjadi pemimpin pasar di industri jalan tol

di Tanah Air. Jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan jalan tol pertama Perseroan dan

merupakan tonggak sejarah bagi pengembangan industri jalan tol di Tanah Air. Hingga saat ini Perseroan

telah mengoperasikan ±593 km jalan tol atau 61% dari total panjang jalan tol di Tanah Air.

Pada era tahun 1980-an, berbagai jalan tol lain dibangun Perseroan bersama Pemerintah. Kemudian

pada dasawarsa 1990-an, Perseroan lebih diperankan sebagai Lembaga Otoritas untuk memfasilitasi

investor-investor swasta yang ternyata sebagian besar gagal mewujudkan proyeknya. Sesuai peraturan

yang berlaku saat itu, Perseroan mengambil alih dan meneruskan proyek-proyek jalan tol tersebut,

seperti JORR dan Cipularang. Pada tahun 2005 Perseroan memperoleh konsesi JORR W2 Utara yang

berlokasi di Kebon Jeruk-Ulujami. Pada tahun 2006 Perseroan berhasil memenangkan tiga konsesi

ruas jalan tol baru, yaitu: Bogor Outer Ring Road, Semarang-Solo, Gempol-Pasuruan. Sementara

Perseroan memperoleh konsesi untuk dua ruas JORR 2 yaitu Kunciran-Cengkareng pada tahun 2008

dan Serpong-Kunciran pada tahun 2009. Pada tahun 2009 Perseroan juga mengakuisisi MNA yang

memiliki konsesi untuk ruas Surabaya-Mojokerto. Selanjutnya untuk 2011, Perseroan mengakuisisi

MBAR yang memiliki konsesi untuk ruas Gempol-Pandaan dan Perseroan memperoleh konsesi untuk

ruas Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa. Pada tahun 2014 Perseroan memperoleh konsesi untuk ruas tol

Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, pada tahun 2015 kembali memperoleh konsesi untuk tiga ruas tol

baru yaitu Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, dan Cinere-Serpong, dan terakhir, sampai dengan Semester

I 2016, Perseroan memperoleh 4 hak konsesi jalan tol baru yaitu Semarang-Batang, Pandaan-Malang,

Balikpapan-Samarinda dan Manado-Bitung. Secara keseluruhan, sejak tahun 2005 terdapat total 17

proyek ruas tol baru yang dikembangkan oleh Perseroan.

Hingga akhir Agustus 2016, tiga ruas tol baru telah beroperasi secara penuh, yaitu ruas JORR W2

Utara (7,7 Km), ruas Gempol-Pandaan (13,6 Km), dan ruas Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (10 Km).

Sementara itu tiga ruas tol baru lainnya beroperasi sebagian karena beberapa seksi masih dalam tahap

pembebasan lahan dan konstruksi, yaitu ruas tol Semarang-Solo (telah beroperasi 23,1 Km dari total

72,6 Km), ruas Bogor Outer Ring Road (telah beroperasi 5,8 Km dari total 11 Km), ruas tol Surabaya-

Mojokerto (telah beroperasi 2,3 Km dari total 36,3 Km). Terakhir, 11 dari 17 proyek ruas tol baru masih

belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi, yaitu ruas Gempol-

Pasuruan (34,1 Km), JORR 2 Cengkareng-Kunciran (14,1 Km), JORR 2 Kunciran-Serpong (11,1 Km),

ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (61,7 Km), Solo-Ngawi (90,1 Km), Ngawi-Kertosono (87 Km),

Cinere-Serpong (10,2 Km), Batang-Semarang (75 Km), Pandaan-Malang (37,6 Km), Balikpapan-

Samarinda (99,3 Km) dan Manado-Bitung (39,9 Km). Seluruh proyek baru tersebut merupakan ruas-

ruas potensial dan berprospek bagi Perseroan.

Perseroan telah melalui berbagai peristiwa dan perubahan penting dalam perjalanan usahanya. Pada

awal berdirinya, Perseroan berperan tidak hanya sebagai operator tetapi juga memikul tanggung jawab

sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Tahun 2004, peran otorisator dikembalikan kepada Pemerintah

dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan. Peran otorisator dilaksanakan

oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sebagai konsekuensinya, Perseroan menjalankan fungsi

sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol dengan berorientasi pada

kaidah-kaidah korporasi.

Perubahan ini mendorong Perseroan untuk lebih fokus dalam mengembangkan bisnis jalan tol, mulai

dari perencanaan, pembangunan hingga pengoperasian jalan tol. Perseroan pun semakin mendapatkan

kepercayaan terutama investor karena Perseroan dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan nilai

Perseroan.

92

Perubahan peran ini juga menjadi basis transformasi Perseroan untuk mencapai visinya yakni menjadi

perusahaan pengembang dan operator jalan tol terkemuka di Indonesia. Sebagai upaya untuk

meningkatkan kinerja, Perseroan mencatatkan 30% sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang kini

menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 12 November 2007. Dengan demikian statusnya pun

berubah dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki Negara menjadi

perusahaan BUMN terbuka yang 30% sahamnya dimiliki publik. Dengan harga perdana sebesar

Rp1.700 per lembar saham, Perseroan memperoleh dana ekuitas sebesar Rp3,4 triliun. Dana tersebut

dipakai untuk pengembangan lima ruas jalan tol, yaitu Bogor Ring Road, Semarang-Solo, Gempol-

Pasuruan, Serpong-Kunciran, Kunciran-Cengkareng. Di tahun 2009, Perseroan melakukan RUPSLB

mengenai perubahan rencana penggunaan dana IPO untuk akuisisi MNA yang memiliki konsesi jalan

tol ruas Surabaya-Mojokerto dan menambah pernyertaan saham di JLB yang memiliki konsesi jalan tol

ruas JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan).

Sehubungan dengan rencana Perseroan dalam mengembangkan kegiatan usahanya dalam bidang

non-tol, Perseroan telah mengakuisisi SMU pada akhir tahun 2010 yang beroperasi dalam bidang jasa

konstruksi, perdagangan dan persewaan kendaraan untuk kemudian berubah nama menjadi JLP dengan

fokus kegiatan pada jasa konstruksi, pemeliharaan jalan tol, dan persewaan kendaraan tol. Selain

itu, pada awal tahun 2013, Perseroan juga mendirikan JMP yang bergerak dibidang pembangunan,

perdagangan dan jasa terkait properti. Pada tahun 2015, Perseroan mendirikan JLO yang bergerak

dalam bidang usaha layanan pengoperasian jalan tol. Hal ini sejalan dengan strategi pengembangan

Perseroan dalam rangka mengoptimalkan aset yang berada di koridor jalan tol yang dioperasikan

dengan melakukan pengembangan bisnis yang memanfaatkan kompetensi Perseroan.

Berdasarkan jenis usaha yang dilakukan maka pendapatan usaha Perseroan berasal dari transaksi

kendaraan yang melewati jalan tol (pendapatan tol) dan pendapatan usaha lain yang terdiri dari sewa

lahan, pendapatan iklan, tempat peristirahatan dan jasa pengoperasian jalan tol pihak lain serta jasa

pemeliharaan.

Memperhatikan pengalaman Perseroan selama 38 tahun dan peluang bisnis dibidang pengembangan

dan pengoperasian jalan tol, maka pada tanggal 1 Maret 2013, Perseroan melakukan upaya transformasi

untuk menangkap peluang bisnis dengan mencanangkan visi menjadi perusahaan pengembang dan

operator jalan tol terkemuka di Indonesia. Dengan visi yang baru, Perseroan akan terus meningkatkan

hak pengusahaan jalan tol melalui akuisisi, tender dan inisiasi. Dari sisi pengoperasian, Perseroan juga

terus melakukan peningkatan dan pelayanan serta upaya-upaya efisiensi. Selain itu, Perseroan juga

berupaya meningkatkan pendapatan usaha melalui pengembangan usaha lain yang terkait dengan

bisnis jalan tol.

2. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Maret 1978, dengan nama, “PT Jasa

Marga (Indonesia Highway Corporation)”, yang kemudian diubah berdasarkan Akta No.187 tanggal 19

Mei 1981 dan nama Perseroan diubah menjadi “PT Jasa Marga (Persero)”, keduanya dibuat dihadapan

Kartini Muljadi, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri

Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No.Y.A.5/130/1 tertanggal 22 Pebruari 1982 dan

didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No.766 dan

No.767 tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal

10 September 1982, Tambahan No.1138 (untuk selanjutnya akta No.1 tanggal 1 Maret 1978 dan akta

No.187 tanggal 19 Mei 1981 tersebut disebut “Akta Pendirian”). Pendirian Perseroan tersebut sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No.9 tahun 1969 tentang Penetapan PP Pengganti

UU No.1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi UU, PP No.12 tahun 1969 tentang

Perusahaan Jasa Marga (Persero) dan PP No.4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik

Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Jasa Marga (Persero) Di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan

dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol serta Surat Keputusan Menkeu RI No.90/KMK.06/1978 tanggal 27

Pebruari 1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Jasa Marga (Persero) Di Bidang Jalan Tol.

93

Privatisasi Perseroan melalui Initial Public Offering (IPO) ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah







Perseroan telah menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan UU No. 40/2007 sebagaimana termaktub

dalam Akta No. 28 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito,

S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan

No. AHU-54231.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar

Perseroan Nomor AHU-0074564.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 serta telah didaftarkan

dalam Daftar Perusahaan di Kantor Perusahaan Kotamadya Jakarta Timur No. 1845/RUB 0-04/XI/08

tanggal 13 November 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100

tanggal 12 Desember 2008, Tambahan Berita Negara Indonesia No. 27404 (“Akta No. 28/2008”).

Sejak Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga II Tahun 2014 Seri T sampai dengan

tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan berdasarkan

Akta No. 61/2015, di mana telah disetujui perubahan pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal

15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28,

dan Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 61

tanggal 26 Maret 2015, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang

kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya,

khususnya pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan

menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah

sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan

program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya

pembangunan dibidang Pengusahaan Jalan Tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan

prinsip-prinsip Perseroan terbatas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan dapat melaksanakan

kegiatan usaha utama sebagai berikut:

(i) Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau

pemeliharaan jalan tol.

(ii) Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan

Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha

lainnya.

3. Selain kegiatan usaha utama Perseroan tersebut ayat 2 pasal ini, Perseroan dapat menjalankan

kegiatan usaha penunjang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

(i) Bidang pengembangan properti di wilayah yang berdekatan dengan koridor jalan tol.

(ii) Bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda-moda/sarana

transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan

komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol.

(iii) Bidang jasa dan perdagangan untuk layanan konstruksi, pemeliharaan dan pengoperasian

jalan tol.

Hingga bulan Juni 2016, Perseroan telah memiliki 13 (tiga belas) konsesi (pengusahaan jalan tol) jalan

tol yang dikelola oleh 9 (sembilan) kantor cabang Perseroan serta 17 (tujuh belas) konsesi jalan tol

yang dikelola oleh 17 (tujuh belas) Entitas Anak. Secara keseluruhan ruas tol terkonsolidasi Perseroan

adalah sebanyak 30 (tiga puluh) konsesi jalan tol dengan total panjang 1224 Km dimana sepanjang 593

Km sudah beroperasi dan sisanya sepanjang 629,70 km dalam tahap pengembangan yang ditargetkan

akan beroperasi penuh pada tahun 2020.

94

Perseroan telah melakukan penawaran umum Obligasi kepada masyarakat sebanyak 28 (dua puluh

delapan) kali dan Obligasi yang saat ini belum jatuh tempo adalah sebesar Rp 4,08 triliun.

Pada tahun 2007 Perseroan telah melakukan penawaran umum perdana sebanyak 2.040.000.000 (dua

miliar empat puluh juta) saham biasa atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus rupiah)

setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp1.700. (seribu tujuh ratus rupiah). Pernyataan

pendaftaran Perseroan dalam rangka penawaran umum perdana tersebut telah memperoleh efektif

pada tanggal 1 Nopember 2007 sesuai dengan Surat Bapepam dan LK No.5526/BL/2007 tanggal

1 Nopember 2007 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sehubungan dengan kerjasama

pengusahaan jalan tol yang didasarkan pada Keputusan Menteri PU dan PPJT.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut tabel penyertaan saham Perseroan pada 21 (dua puluh

satu) Entitas Anak yang memiliki nilai ekonomis bagi Perseroan, sebagai berikut:

Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Persentase

Kepemilikan

Entitas Anak (Badan Usaha Jalan Tol)

Tahun

Penyertaan

Status

Operasional

1. PT Marga Sarana Jabar (MSJ) Pengusahaan jalan tol Bogor

Outer Ring Road

55,00% 2007 Beroperasi

2. PT Trans Marga Jateng (TMJ) Pengusahaan jalan tol

Semarang-Solo


3. PT Marga Kunciran Cengkareng

(MKC)

Rencana Pengusahaan jalan tol

Kunciran-Cengkareng

76,20% 2008 Belum Beroperasi

4. PT Marga Trans Nusantara (MTN) Rencana Pengusahaan jalan tol

Kunciran Serpong


5. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) Pengusahaan jalan tol Lingkar

Luar Jakarta Seksi W2 Utara


6. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto

(JSM)

Pengusahaan jalan tol

Surabaya-Mojokerto


7. PT Transmarga Jatim Pasuruan

(TJP)


Gempol-Pasuruan


8. PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) Pengusahaan jalan tol ruas

Gempol-Pandaan


9. PT Jasamarga Bali Tol (JBT) Pengusahaan jalan tol ruas

Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa


10. PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT) Rencana Pengusahaan Jalan

Tol Ruas Medan-Kualanamu-

Tebing Tinggi


11. PT Solo Ngawi Jaya (SNJ) Rencana Pengusahaan Jalan

Tol Ruas Solo-Ngawi


12. PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ) Rencana Pengusahaan Jalan

Tol Ruas Ngawi-Kertosono


13. PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) Rencana Pengusahaan Jalan

Tol Ruas Cinere-Serpong


14. PT Jasamarga Semarang Batang

(JSB)


ruas Batang-Semarang


15. PT Jasamarga Balikpapan

Samarinda (JBS)


ruas Balikpapan-Samarinda


16. PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) Rencana Pengusahaan jalan tol

ruas Manado-Bitung


17. PT Jasamarga Pandaan Malang

(JPM)


ruas Pandaan-Malang


Entitas Anak (Badan Usaha Non Jalan Tol)

18. PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) Operator jalan tol JORR 99,90% 2000 Beroperasi

19. PT Jasa Layanan Pemeliharaan

(JLP)

Jasa Konstruksi, Pemeliharaan

Jalan Tol, Persewaan

Kendaraan Tol


20. PT Jasamarga Properti (JMP) Pembangunan, Perdagangan

dan Jasa terkait Properti


21. PT Jasa Layanan Operasi (JLO) Layanan operasi jalan tol 99,90% 2015 Beroperasi

95

3. SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak tahun 1978 sampai dengan Penawaran Umum

Saham Perdana telah disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham yang diterbitkan

di Jakarta pada tanggal 5 November 2007. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak

Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan hingga Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa

Marga II Tahun 2014 Seri T telah dimuat dalam prospektus penerbitan surat utang yang bersangkutan.

Sejak Penawan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga II Tahun 2014 Seri T hingga

tanggal Prospektus ini diterbitkan terdapat perubahan susunan pemegang saham Perseroan. Adapun

Susunan Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2016 berdasarkan Daftar Pemegang

Saham yang diberikan oleh PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham

Modal Dasar



- Seri A Dwiwarna

- Seri B 1

19.039.999.999 500

9.519.999.999.500










4. Masyarakat 2.039.727.301 1.019.863.650.500 29,99



4. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, Perseroan telah memperoleh perizinan yang wajib

dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan yaitu:

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 389/KPTS/1999 tertanggal 4

November 1999 tentang Penetapan Status Kelola Atas Tanah Departemen Pekerjaan Umum

kepada PT Jasa Marga (Persero) Tahap Ke Satu.

2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 242/KPTS/M/2006 tanggal 8 Juni

2006 tentang Penetapan Pemberian Konsesi Terhadap Ruas Jalan Yang Diusahakan Oleh PT

Jasa Marga. Dalam Keputusan Menteri tersebut Perseroan diberikan konsesi Pengusahaan Jalan

Tol untuk ruas-ruas jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi, Jakarta-Tangerang, Surabaya-Gempol, Jakarta-

Cikampek, Padalarang-Cileunyi, Prof. Dr. Ir. Sedijatmo, Cawang-Tomang-Pluit, Belawan-Medan-

Tanjung Morawa, Semarang Seksi A, B, C, Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami, Palimanan-

Kanci, Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi E1, E2, E3 dan W2, serta Cikampek-Padalarang, dengan

masa Konsesi untuk seluruh ruas-ruas tersebut diatas ditetapkan selama 40 (empat puluh) tahun

terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005.

3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 365/KPTS/M/2007 tertanggal 28

Agustus 2007 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi E 1 Utara

4 (Ruas Jatiasih-Cikunir) dan Ram Kalimalang sebagai bagian dari Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta

(JORR), Penambahan Gerbang Tol Cikunir pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Penetapan

Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol pada Jalan Lingkar Luar Jakarta

(JORR).

4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 370/KPTS/M/2007 tertanggal 31

Agustus 2007 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Pada Ruas Jalan Tol Yang

Sudah Beroperasi Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Ruas Jalan Tol.

96

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 513/KPTS/M/2009 tanggal 31 Agustus

2009 tentang Penetapan Perubahan Sistem Pengumpulan Tol Dan Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol

Prof. Dr. Ir. Soedijatmo.

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 247/KPTS/M/2011 tertanggal 26 Agustus 2011 tentang

Penetapan Pengoperasian, Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Tarif Tol Pada Gerbang Tol

Waru Dari Arah Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1A (Waru-Sepanjang) Menuju Sidoarjo/Porong

Dan Dupak Pada Jalan Tol Surabaya-Gempol.

7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 24/KPTS/M/2012 tertanggal 3 Februari 2012 tentang

Penetapan Jalan Tol, Pengoperasian, Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Dan Tarif Tol Pada

Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi I (Simpang Susun Cimanggis – Simpang Susun Raya Bogor) dan

Seksi Jakarta I C – Simpang Susun Cimanggis Pada Jalan Tol Jakarta – Bogor – Ciawi.

8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI tanggal 3 Januari 2011 Nomor: 01 /KPTS/M/2011 Tentang

Penetapan Simpang Susun Cemara Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung

Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol Pada

Gerbang Tol H. Anif.

9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI tanggal 6 Januari 2011 Nomor: 02 /KPTS/M/2011 Tentang

Penetapan Perubahan Sistem Pengumpulan Tol Pada Seksi Jakarta I C-Cimanggis dan Tarif Tol

Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi.

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI tanggal 23 Februari 2011 Nomor: 49 /KPTS/M/2011

Tentang Penetapan Perubahan Sistem Pengumpulan Tol Pada Seksi Jakarta I C-Cikarang Barat

dan Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

11. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. KU.03.01-Mn/339 tanggal 18 Juni 2012

Perihal: Penetapan Pemenang Lelang Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Jembatan

Surabaya-Madura (Suramadu).

12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 171/KPTS/M/2014 tertanggal 28 Maret 2014 tentang

Penetapan Simpan Susun Cibatu Sebagai Bagian dari Jalan Tol Jakarta – Cikampek.

13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 507/KPTS/M/2015 tertanggal 28

Oktober 2015 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Beberapa Ruas Jalan Tol;


Oktober 2016 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada ruas Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo;


Oktober 2016 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek; dan

16. Surat No JL.03.04-P/62 perihal Ijin Pengoperasian Gerbang Tol Bekasi Barat 3 pada Jalan Tol

Jakarta-Cikampek dari Kepala BJPT kepada Dirut Jasa Marga.

Dalam hal jangka waktu perizinan berakhir, Perseroan akan melakukan perpanjangan atas izin-izin

tersebut

5. PPJT YANG DIMILIKI PERSEROAN

a. Hak Pengusahaan Jalan Tol yang Telah Beroperasi

Masing-masing dari ke-13 (tiga belas) PPJT untuk jalan tol yang telah dioperasikan Perseroan sebelum

2004 (jalan tol yang dioperasikan oleh cabang dan JLJ), seluruhnya ditandatangani pada tanggal 7 Juli

2006 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2005 dan masa hak pengusahaannya akan berakhir tanggal

31 Desember 2044.

Seluruh jalan tol yang saat ini hak pengusahaannya dimiliki oleh Perseroan dan telah beroperasi,

dikelola dan dioperasikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PPJT yang

dibuat antara Perseroan dengan Pemerintah. Menurut PPJT, jalan tol tetap menjadi milik Pemerintah

oleh karenanya setelah berakhirnya masa hak pengusahaan atau berakhirnya PPJT, Perseroan harus

mengembalikan dan menyerahkan kembali jalan tol kepada BPJT. Selama masa hak pengusahaan,

Perseroan memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan

Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol. Perseroan juga berhak baik atas seluruh pendapatan

tol maupun pendapatan non-tol dari kegiatan lainnya seperti penyewaan ruang iklan atau billboard.

Perseroan juga bertanggung jawab atas seluruh biaya dan kewajiban yang timbul yang terkait dengan

pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta diwajibkan untuk mengoperasikan dan memelihara

jalan tol sesuai dengan PPJT dan peraturan serta ketentuan Pemerintah yang berlaku.

97

Walaupun menurut PPJT Perseroan dilarang mengalihkan atau memindahkan hak, tanggung jawab

dan kewajibannya berdasarkan PPJT kepada pihak lain (kecuali kepada anak perusahaan yang

beroperasi yang secara khusus didirikan untuk mengambil alih hak pengusahaan jalan tol tertentu) tanpa

memperoleh persetujuan terlebih dahulu kepada Pemerintah, namun Perseroan dapat memindahkan

atau mengalihkan hak atas pendapatan tol berdasarkan PPJT kepada penerima jaminan untuk

pembayaran, pembayaran kembali, atau pembayaran dimuka, pinjaman yang diberikan oleh pemberi

pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman.

Dalam hal Perseroan gagal mengoperasikan dan memelihara jalan tol sesuai dengan PPJT serta

peraturan dan ketentuan lain, Pemerintah berhak untuk menghentikan PPJT tersebut apabila setelah

berakhirnya masa 90 hari atau jangka waktu lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diberikan

bagi Perseroan untuk memperbaiki cidera janji dimaksud, Perseroan gagal memperbaiki cidera janji

dimaksud. Setelah dihentikan, Pemerintah bersama-sama dengan Perseroan akan melakukan inspeksi

untuk menentukan apakah terjadi kerusakan atas jalan tol dan biaya perbaikan atas kerusakan yang

ditemukan tersebut akan dibebankan kepada Perseroan. Jika Perseroan gagal memperbaiki kerusakan

tersebut, Pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan perbaikan tersebut dengan biaya

yang tetap menjadi tanggungan Perseroan. Dalam waktu 90 hari setelah berakhinya PPJT, Perseroan

diharuskan untuk menyerahkan seluruh peralatan, bahan dan perlengkapan jalan tol kepada Pemerintah.

Dalam hal terjadi pengakhiran PPJT akibat Perseroan lalai untuk memenuhi kewajibannya, Pemerintah

akan memberikan kompensasi kepada Perseroan sebesar biaya investasi dikurangi dengan depresiasi

dan amortisasi serta kontribusi Perseroan (equity contribution) terhadap proyek tersebut, yang ditetapkan

melalui hasil penilaian yang dilakukan auditor independen.

Perseroan juga berhak untuk mengakhiri PPJT dalam hal terjadi Pemerintah lalai untuk memenuhi

kewajibannya yang berdampak merugikan terhadap hak dan kewenangan Perseroan dalam pengusahaan

jalan tol. Dalam hal tersebut, Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada Perseroan untuk biaya

konstruksi dan biaya pemeliharaan (termasuk biaya pendanaan), termasuk kontribusi Perseroan (equity

contribution) terhadap proyek tersebut dikurangi depresiasi dan amortisasi serta dividen yang diterima

oleh pemegang saham, yang ditetapkan melalui hasil penilaian yang dilakukan auditor independen.

Baik Pemerintah maupun Perseroan berhak untuk mengakhiri PPJT dalam hal terjadinya force majeure

yang berlangsung terus menerus dalam periode lebih dari 6 bulan. Dalam hal ini Pemerintah akan

diharuskan untuk memberikan kompensasi lepada Perseroan sejumlah maksimum 50% dari biaya

investasi dikurangi depresiasi dan amortisasi serta kontribusi ekuitas Perseroan pada proyek tersebut,

yang ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh auditor independen.

Enam bulan sebelum berakhirnya masa hak pengusahaan jalan tol, Perseroan diwajibkan untuk

menyerahkan jaminan berupa garansi bank sejumlah 10% dari realisasi pendapatan Perseroan selama

masa hak pengusahaan berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir sebelum berakhirnya masa

hak pengusahaan, kepada Pemerintah untuk memperbaiki kerusakan atas jalan tol selama 12 bulan

kedepan setelah berakhirnya masa hak pengusahaan.

b. Restrukturisasi JORR dan Hak Pengoperasian Sementara JORR Seksi S

PembangunanJORRdimulaipadatahun1992denganPerjanjianKuasaPenyelenggaraanantaraPerseroan

(dulunya sebagai regulator) dengan beberapa perusahaan jalan tol: PT Marga Nurindo Bhakti (MNB),

PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP) dan PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP).

Konstruksi proyek JORR termasuk konstruksi JORR Seksi S oleh MNB yang belum diselesaikan saat

proyek ini masuk ke pengadilan pada bulan Juni 1997 terkait perkara korupsi yang dilakukan salah

satu direktur MNB dan salah satu direktur PT Hutama Karya (Persero) yang merupakan anggota

konsorsium dalam pembangunan JORR Seksi S. Pada saat yang sama, beberapa bank di Indonesia

yang telah memberikan pinjaman sindikasi kepada MNB (dimana PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk bertindak sebagai facility agent) dialihkan pada BPPN akibat krisis keuangan di Asia. Sebagai

konsekuensinya, BPPN menjadi kreditur utama MNB.

98

Pada tahun 2001, Perseroan telah mengambil alih penyelesaian kewajiban pinjaman sindikasi kepada

kreditur sebagai konsekuensi dari pengakhiran perjanjian kuasa penyelenggaraan dengan MNB, CBMP

dan CMSP sebagai investor pada pembangunan proyek JORR. Proyek JORR kemudian direstrukturisasi

oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan No.KEP-02/K.

KKSK/02/2001 dan No.KEP-01/K.KKSK/01/2002 melalui BPPN serta penerusnya PPA.

Sesuai dengan surat keputusan tersebut, pada tahun 2003, tercapai kesepakatan antara Perseroan

dengan BPPN dan para kreditur lain dari MNB, CBMP dan CMSP, atau para kreditur JORR:

1. utang senilai Rp1.070,5 miliar yang terkait dengan keseluruhan proyek JORR akan diselesaikan

oleh Perseoan;

2. utang yang terkait dengan JORR seksi non S diatas dengan jumlah sekitar Rp548,5 miliar

diselesaikan melalui (i) pembayaran tunai oleh Perseroan sebesar sekitar Rp274,2 miliar pada bulan

Nopember 2003 dan (ii) sisanya sebesar sekitar Rp274,2 miliar diselesaikan melalui penerbitan

Obligasi Jasa Marga JORR Seri I Tahun 2003 pada bulan Nopember 2003; dan

3. sisa utang JORR di atas yang terkait dengan Seksi S senilai Rp522,0 miliar diselesaikan Perseroan

setelah terdapat pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung atas perkara pidana

korupsi No.720 K/Pid/2001 seperti dijelaskan di bawah ini.

Perseroan telah menyelesaikan utang JORR sebesar Rp1.070,5 miliar melalui pembayaran tunai dan

penerbitan obligasi JORR I tahun 2003 dan JORR II tahun 2005.

Perseroan tidak menjadi pihak pada perkara pidana korupsi diatas. Namun pada bulan Juni 1999,

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara tersebut, memutuskan bahwa jalan tol JORR S dirampas

oleh Negara dengan ketentuan setelah fasilitas kredit dari BNI dilunasi dari penghasilan operasional

jalan tol oleh MNB, selanjutnya hak pengelolaan/konsesi diserahkan kepada Negara cq PT Hutama

Karya (Persero). Putusan Pengadilan Negeri yang terkait dengan perampasan jalan tol JORR S tersebut

setelah diperbaiki dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada bulan Januari 2000 dan

Putusan Mahkamah Agung pada bulan Oktober 2001. Putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan

hukum tetap.

Pada bulan April tahun 2004, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melaksanakan eksekusi Putusan

Mahkamah Agung tersebut dengan menyerahkan hak konsesi jalan tol JORR Seksi S kepada Menteri

Pemukiman dan Prasarana Wilayah atas nama Negara RI.

Sebagai kelanjutan dari keputusan Mahkamah Agung di atas, disetujui:

1. pada bulan Juni 2005, Departemen Pekerjaan Umum memberikan wewenang penyelenggaraan

JORR Seksi S kepada Perseroan untuk melunasi kewajiban utang sejumlah Rp522,0 miliar

(termasuk utang fasilitas BNI) kepada PPA (dahulu BPPN) dan para kreditur JORR Seksi S lain.

2. pada bulan Desember 2005, PPA (dahulu BPPN) dan kreditur JORR Seksi S lain melepaskan

Perseroan dari kewajiban membayar Rp176,9 miliar, yang merupakan pendapatan tol di rekening

escrow para kreditur JORR Seksi S sejumlah Rp271,9 miliar, setelah dikurangi biaya operasi

sejumlah Rp19,1 miliar dan utang pajak sejumlah Rp75,8 miliar.

Perseroan telah menyelesaikan utang pemegang konsesi lama dari JORR seksi S berdasarkan

perjanjian restrukturisasi dengan PPA dan kreditur JORR Seksi S lainya sebesar Rp522,0 miliar dengan

pembayaran tunai sebesar Rp261,0 miliar pada 3 Januari 2006 dan melalui penerbitan Obligasi Jasa

Marga JORR II Tahun 2005 sejumlah Rp261,0 miliar pada 5 Januari 2006.

Pada bulan Juni 2005, bersamaan dengan ditanggungnya kewajiban dari pemegang konsesi JORR

Seksi S sebelumnya kepada Kreditur Sindikasi oleh Perseroan, Menteri Pekerjaan Umum mengeluarkan

keputusan yang memberikan Perseroan wewenang penyelenggaraan JORR Seksi S, Perseroan untuk

melunasi kredit dari Kreditur Sindikasi dan penyelenggaraan jalan tol tersebut berakhir sampai dengan

seluruh kredit dari Kreditur Sindikasi dilunasi. Setelah seluruh Kreditur Sindikasi untuk pembangunan

JORR Seksi S dilunasi, pemerintah akan menentukan kemudian pengelolaan JORR S sesuai dengan

Putusan Mahkamah Agung RI. Mengingat jangka waktu Obligasi Jasa Marga JORR II yang diterbitkan

oleh Perseroan untuk kepentingan Kreditur Sindikasi dalam rangka penyelesaian utang JORR S adalah

99

15 tahun atau hingga 2021. Pada bulan Juni 2006, Perseroan membuat risalah rapat dengan BPJT

yang menyatakan bahwa PPJT untuk JORR Seksi S akan dibuat secara tersendiri dengan masa

penyelenggaraan selama 15 tahun terhitung sejak 1 Januari 2006 atau sampai dengan seluruh kredit

dari kreditur sindikasi JORR S lunas.

Pada tanggal 6 Februari 2013, Kementerian PU menyerahkan kembali pelaksanaan (Eksekusi) kepada

Jaksa Eksekutor Kejaksaan Agung RI, yang menurut Kejaksaan belum terlaksana sesuai Putusan MA

RI No. 720 K/Pid/2001 melalui Berita Acara Penyerahan Kembali Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan MA

RI No. 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2011, untuk selanjutnya oleh Jaksa Eksekutor, Hak Konsesi

JORR “S” diserahkan kepada PT Marga Nurindo Bhakti dan PT Hutama Karya (Persero) melalui Berita

Acara Pelaksanaan Putusan MA RI No. 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2011. Selanjutnya jalan

tol lingkar luar Jakarta seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR “S”) dioperasikan dan dipelihara secara

sementara oleh Perseroan sampai dengan ditetapkan Badan Usaha Jalan Tol sebagai operator tetap

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 80.1/KPTS/M/2013 tentang

Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR “S”)

tanggal 25 Februari 2013. Pada pokoknya, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.80.1/KPTS/M/2013

tersebut memutuskan hal hal sebagai berikut:

1. Menugaskan PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk melaksanakan pengoperasian sementara dan

pemeliharaan Jalan Tol JORR “S” sampai dengan ditetapkan Badan Usaha Jalan Tol sebagai

operator tetap.

2. Tugas Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol JORR “S” meliputi sebagai berikut:

a. Pengoperasian dan pemeliharaan rutin Jalan Tol JORR “S” termasuk penanganan darurat;

b. Pemeliharaan berkala dan Rehabitilasi/Rekonstruksi kerusakan akibat Bencana Alam, setelah

mendapat persetujuan Menteri cq. Kepala BPJT;

3. Pendapatan dari pengoperasian Jalan Tol JORR “S,” setelah dikurangi biaya sebagaimana

dimaksud diktum kedua, dipisahkan dan dimasukkan kedalam rekening khusus.

4. Melaporkan secara periodik setiap bulan pelaksanaan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan Tol

JORR “S” termasuk status rekening khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum cq. Kepala Badan

Pengatur Jalan Tol.

5. Konsesi Jalan Tol JORR “S” akan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum secara proporsional

berdasarkan hasil audit dari auditor yang ditunjuk dan disepakati bersama oleh PT Jasa Marga

(Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Marga Nurindo Bhakti.

6. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 276/

KPTS/M/2005 tentang Perubahan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta

Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR “S”) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan Berupa Hak Konsesi Jalan Tol Lingkar Luar

Jakarta Seksi Pondok Pinang – Jagorawi (JORR “S”)) Nomor 02/BA/M/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan

Berita Acara Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, telah diserahkan Hak Konsesi Jalan Tol JORR S

kepada PT Hutama Karya (Persero).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 106/KPTS/M/2016

tentang Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang – Jagorawi (JORR “S”) oleh

PT Hutama Karya (Persero), Hak Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang

– Jagorawi (JORR “S”) oleh PT Hutama Karya (Persero) dengan masa konsesi selama 19 (Sembilan

belas) tahun 3 (tiga) bulan sejak Keputusan tersebut ditetapkan.

c. Hak Pengusahaan Jalan Tol Baru

Pada tanggal 6 Mei 2010, telah dilakukan spin-off atau pemisahan PPJT ruas JORR W2 Utara dari

Perseroan kepada anak perusahaan PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ). Hal ini dilakukan dengan

pertimbangan atas sharing risk dan percepatan pembebasan tanah.

100

Secara keseluruhan, dari tahun 2005 hingga sekarang Perseroan melalui entitas anak telah memperoleh

hak pengusahaan atas 17 ruas tol baru. Dari 17 ruas tol baru tersebut, 3 diantaranya telah beroperasi

secara penuh yaitu ruas JORR W2 Utara (7,7 Km), ruas Gempol-Pandaan (13,6 Km), dan ruas Nusa

Dua-Ngurah Rai-Benoa (10 Km). Sementara itu tiga ruas tol baru lainnya beroperasi sebagian karena

beberapa seksi masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi, yaitu ruas tol Semarang-Solo

(telah beroperasi 23,1 Km dari total 72,6 Km), ruas Bogor Outer Ring Road (telah beroperasi 5,8 Km

dari total 11 Km), ruas tol Surabaya-Mojokerto (telah beroperasi 2,3 Km dari total 36,3 Km). Terakhir, 11

dari 17 proyek ruas tol baru masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi, yaitu ruas Gempol-

Pasuruan (34,1 Km), JORR 2 Cengkareng-Kunciran (14,1 Km), JORR 2 Kunciran-Serpong (11,1 Km),

ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (61,7 Km), Solo-Ngawi (90,1 Km), Ngawi-Kertosono (87 Km),

Cinere-Serpong (10,2 Km), Batang-Semarang (75 Km), Pandaan-Malang (37,6 Km), Balikpapan-

Samarinda (99,3 Km) dan Manado-Bitung (39,9 Km).

d. Kebijakan Pengadaan Tanah

Pada bulan Juni 2007, Perseroan membuat kesepakatan dengan Badan Layanan Umum (”BLU”)

BPJT, dimana BLU menyetujui untuk memberikan dana talangan atas biaya pengadaan lahan

masing-masing hingga Rp127 miliar, Rp100 miliar dan Rp80 miliar untuk proyek jalan tol Semarang-

Solo, Gempol-Pasuruan dan Bogor Ring Road. Saat diselesaikannya pengadaan lahan tersebut dan

tersedianya suatu lahan yang cukup untuk konstruksi suatu bagian (segmen) ruas jalan tol, Perseroan

diwajibkan untuk melakukan penggantian (reimbursement) kepada BLU untuk seluruh dana yang telah

dipergunakan untuk pengadaan lahan suatu bagian (segmen) ruas jalan tol, serta pembayaran bunga

atas pendanaan yang digunakan berdasarkan tingkat bunga Lembaga Penjaminan Simpanan ditambah

dengan 1% per tahun, yang dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan

penyelesaian pembebasan tanah. Setelah menerima penggantian (reimbursement) dari Perseroan,

BLU akan menyerahkan lahan yang telah dibebaskan tersebut dalam waktu 7 hari kerja. Ketentuan

dalam perjanjian ini berlaku 24 bulan sejak Juni 2007, atau Juni 2009. Perjanjian dana bergulir BLU

untuk ruas Bogor Ring Road dan Semarang-Solo telah dialihkan kepada MSJ dan TMJ, sedangkan

untuk ruas Gempol-Pasuruan sedang dalam proses pengalihan kepada TMJP.

Pada tanggal 16 Desember 2011, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang

Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang Undang No. 02

tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ini telah pula

ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 14 Januari 2012 sehingga telah berlaku efektif.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 59 Undang Undang No. 2 tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada tanggal 07 Agustus 2012 telah

disahkan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden (Perpres) yang terdiri dari 126 pasal ini

mengatur tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari tahapan perencanaan, tahapan

persiapan, tahapan pelaksanaan, sampai dengan penyerahan hasil.

Perpres tersebut mengatur hal-hal pokok berupa antara lain sebagai berikut:

1. Setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diharuskan

menyusun kelengkapan dokumen yang diperlukan, untuk selanjutnya dibentuk Tim Persiapan oleh

Gubernur untuk antara lain melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melakukan

pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan melaksanakan konsultasi publik rencana

pembangunan.

2. Pengadaan tanah diselenggarakan oleh BPN.

3. Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengadaan tanah meliputi antara lain inventarisasi dan

identifikasi data fisik tanah serta data pihak yang berhak; penetapan besarnya nilai ganti kerugian

berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik; pelaksanaan musyawarah; pemberian

ganti kerugian; pelepasan hak obyek pengadaan tanah; serta penyerahan hasil pengadaan tanah

kepada instansi yang memerlukan tanah.

4. Pengaturan pemberian ganti kerugian yang dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti,

permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.

Sumber pendanaan pengadaan tanah berasal dari APBN dan/atau APBD.

101

Komisaris Utama / Komisaris Independen : Refly Harun

Komisaris : Boediarso Te

Komisaris : Agus Suharyo

Komisaris : Taufik Widjoy

Komisaris : Muhammad S

Komisaris Independen : Sigit Widyawa

Direktur Utama : Desi Arryani

Direktur Keuangan/Independen : Anggiasari

Direktur Operasi I : Muh Najib Fa

Direktur Operasi II : Subakti Syuku

Direktur Pengembangan : Hasanudin

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum : Christantio Pri

6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Menurut UU di Indonesia, Komisaris dan Direksi adalah terpisah dan jabatan ini tidak boleh dirangkap

oleh masing-masing anggota Komisaris dan Direksi tersebut.

Direksi dan Komisaris Perseroan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Bapepam

No.IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 29 tanggal 7 September 2016 dibuat di

hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat

di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia

dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0078946

tanggal 8 September 2016, serta dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0105634.AH.01.11.Tahun

2016 tanggal 8 September 2016 (“Akta No. 29/2016”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 64 tanggal 27 April 2016 dibuat di hadapan Ashoya Ratam,

S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0044532 tanggal 28 April 2016, yang

serta dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053682.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 April 2016

(“Akta No. 64/2016”), yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris

guh Widodo

no

ono

apta Murti

n

Sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris

adalah terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya (mereka) dan berakhir pada penutupan

RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya masing-masing.

Direksi

uzan

r

hambodo

Sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing anggota Direksi adalah

terhitung sejak tanggal RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah

tanggal pengangkatannya masing-masing.

102

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris

Refly Harun

Komisaris Utama / Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 26 Januari 1970 (umur 46 tahun).

Menjabat sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen sejak tanggal 18

Maret 2015 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015.

Saat ini juga menjadi Konsultan Hukum Tata Negara pada Refly Harun & Partners

(sebelumnya Harpa Law Firm) (sejak 2009), Pengajar (tidak tetap) pada Program

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (sejak 2014), serta

Pendiri dan Ketua Rumah Konstitusi (sejak 2016). Sebelumnya pernah menjabat

sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Hukum (Desember

2014-Maret 2015), Direktur Eksekutif Constitutional and Electoral Reform Centre

(2013-2014), Staf Ahli Kelompok DPD di MPR (2009-2014), Peneliti Senior

Centre for Electoral Reform (2008-2013), dan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi

(2003-2007).

Beliau meraih gelar S1-Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah

Mada (1995), gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(2002), dan gelar LL.M. (Master Hukum) dari University of Notre Dame, Amerika

Serikat (2007).

Boediarso Teguh Widodo

Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 23 Agustus 1958 (umur 58 tahun).

Menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 11 Maret 2014 berdasarkan Keputusan

RUPS Tahunan tanggal 11 Maret 2014.

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

(2005-sekarang) dan anggota Dewan Komisaris RSUP Sanglah (2011- sekarang).

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk

Petrokimia (2012-April 2014), Direktur Jenderal Pembendaharaan (September-

November 2013), Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara (2012-

2013), Direktur Penyusunan APBN pada DJA (2005-2012), Anggota Dewan

Komisaris PT Bank Bukopin (2005-2009), Anggota Dewan Komisaris PT Biro

Klasifikasi Indonesia (2004-2009), Kepala Pusat Analisa Pendapatan Negara

dan Pembiayaan Anggaran pada BAF merangkap Direktur Penyusunan APBN

pada DJAPK (2001-2005), Sekretaris Dewan Pengawas Perum Pegadaian

(2000-2004) dan Kepala Pusat Analisa Belanja Negara pada BAF (2000-2001).

Beliau meraih gelar S1-Sarjana dalam bidang Ekonomi Umum pada tahun

1982 dari Universitas Dipenogoro Semarang, gelar S2–Magister dalam bidang

Keuangan Publik (Perencanaan dan Kebijakan Publik) pada tahun 2005 dari

Universitas Indonesia, dan memperoleh gelar S3-Doktor dalam bidang Ekonomi

Publik pada tahun 2012 dari Universitas Indonesia.

103

Agus Suharyono

Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada pada tanggal 15 Agustus 1965 (umur 51

tahun). Menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 30 Maret 2016 berdasarkan

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Maret 2016.

Saat ini menjabat Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan

Pariwisata II, Kementerian BUMN (2015-Sekarang). Sebelumnya menjabat

sebagai Asisten Deputi Bidang Usaha Perdagangan, Logistik, dan Kawasan

Industri, Kementerian BUMN (2014-2015), Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero) (2014-2016), Direktur Keuangan PT Hotel Indonesia Natour (Persero)

(2000-2003).

Beliau meraih gelar S1-Sarjana dalam bidang teknik pada tahun 1987 dari

Universitas Brawijaya dan meraih gelar S2-Master of Agricultural Economic

pada tahun 1994 dari University of Maine, Amerika Serikat.

Taufik Widjoyono

Komisaris




Saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR (sejak 2015). Sebelumnya pernah

menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum/ PU (2014-

2015), Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PU (2013-

2014) dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat

Jenderal Kementerian PU (2011-2013).

Beliau meraih gelar S1-Sarjana dalam bidang Teknik Sipil pada tahun 1981 dari

Institut Teknologi Bandung dan gelar S2 pada bidang Highway Engineering pada

tahun 1993 dari University of Strathclyde, Glasgow, Skotlandia.

Muhammad Sapta Murti

Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 28 Maret 1958 (umur 58 tahun).



Saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan,

Kementerian Sekretariat Negara (2007-Sekarang), dan sebelumnya pernah

menjabat sebagai Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (2008-

2016).

Beliau meraih gelar S1-Sarjana dalam bidang Hukum pada tahun 1983 dari

Universitas Trisakti, Program Magister pada tahun 1994 di Reading University,

Inggris, dan Magister Kenotariatan pada tahun 2003 dari Universitas Indonesia.

104

Sigit Widyawan

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 14 Juli 1965 (umur 51 tahun).

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 18 Maret 2015

berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur PT Roda Pembangunan Jaya,

Yogyakarta (2003-2015), Direktur Keuangan Roda Jati Group (2002-2013),

Kepala Bagian Perpajakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (1994-1997) dan

Kepala Bagian Keuangan PT Wijaya Karya Beton (1997-2001).

Beliau meraih gelar S1-Sarjana Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret tahun

1988 dan gelar S2-Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia tahun 2001.

Direksi

Desi Arryani

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 29 Desember 1962 (umur 54 tahun).

Menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 29

Agustus 2016.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi I PT Waskita Karya (Persero)

Tbk. (2013-2016) dan Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (2011-

2012).

Beliau meraih gelar S1-Sarjana Teknik pada tahun 1987 dari Teknik Sipil

Universitas Indonesia dan gelar S2-Magister Manajemen pada tahun 2008 dari

Prasetiya Mulya. Anggiasari

Direktur Keuangan/Direktur Independen


Menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak 2016 berdasarkan Keputusan RUPS

Tahunan tanggal 30 Maret 2016.

Saat ini menjabat juga sebagai Komisaris Utama PT. Krakatau Bandar Samudra

(2015-Sekarang). Sebelumnya pernah Menjabat sebagai Direktur Keuangan

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tahun 2015-2016, Komisaris Utama PT AIRIN

tahun 2014-2015, dan Direktur Keuangan PT Dok&Perkapalan Kodja Bahari

Tahun 2012-2015.

Beliau meraih gelar S1-Sarjana pada tahun 1994 dari Universitas Gadjah Mada

dan meraih gelar S2-Magister Manajemen pada tahun 2014 dari Universitas

Indonesia.

105

Muh Najib Fauzan

Direktur Operasi I

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 02 Juni 1960 (umur 56 tahun).

Bergabung dengan Jasa Marga pada tahun 1990. Menjabat sebagai Direktur

Operasi I berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 29 Agustus 2016.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum tahun 2012-2016.

Kepala Biro Perencanaan Perusahaan (2006-2012), Ketua Tim IPO Jasa Marga

(2007). Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Jasamarga Surabaya

Mojokerto (2009-sekarang).


Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar S2-Magister dalam bidang Teknik

Jalan Raya pada tahun 1989 dari Institut Teknologi Bandung.

Subakti Syukur

Direktur Operasi II

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 07 Juli 1962 (umur 54 tahun).

Bergabung dengan Jasa Marga pada tahun 1986. Menjabat sebagai Direktur

Operasi II berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 29 Agustus 2016.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Marga Lingkar Jakarta (2014-

2016) dan General Manager Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng (2013-2014).


Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar S2-Magister Manajemen pada tahun

2010 dari Unkris Jakarta.

Hasanudin

Direktur Pengembangan

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 26 September 1963 (umur 53

tahun). Bergabung dengan Jasa Marga tahun 1988. Menjabat sebagai Direktur

Pengembangan berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 29 Agustus 2016.

Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Trans Lingkar Kita Jaya

(sejak 2015). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris PT Trans Marga

Jateng (2012-2015), Kepala Divisi Pemeliharaan (2006-2012), Komisaris PT

Marga Mandala Sakti (2008-2010), dan Pemimpin Proyek Pembangunan Jalan

Tol Cipularang (2004-2005).

Beliau meraih gelar pendidikan S1-Sarjana Teknik dalam bidang Transportasi

pada tahun 1987 dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya dan

meraih gelar S2-Master Engineering bidang Transportasi pada tahun 1989 dari

University of New South Wales, Sydney, Australia.

106

Christiantio Prihambodo

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 04 Mei 1963 (umur 53 tahun).

Bergabung dengan Jasa Marga tahun 1988. Menjabat sebagai Direktur Sumber

Daya Manusia dan Umum berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 29

Agustus 2016.

Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Transmarga Jatim Pasuruan

(sejak 2015). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Operasi (2015-

2016), VP Highway and Traffic Engineering (2015), GM Surabaya-Gempol (2014-

2015) dan GM Purbaleunyi (2012-2014).

Beliau meraih gelar pendidikan S1-Sarjana Teknik dalam bidang Sipil pada tahun

2002 dari Universitas Indonesia.

Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat

RUPS tahunan dan dibayarkan bulanan. Bentuk tunjangan dan fasilitas, serta komponen lain yang

telah termasuk didalam komponen penghasilan tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara

BUMN RI No.PER-02/MBU/2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris

dan Dewan Pengawas BUMN dan sebagaimana ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Dewan

Komisaris maupun Direksi. Jumlah remunerasi yang diterima Dewan Komisaris untuk tahun-tahun yang

berakhir pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, dan 2014 masing-masing sebesar Rp10.089.690.000,

Rp9.768.501.000 dan Rp9.518.926.000. Sedangkan Jumlah remunerasi yang diterima Dewan Direksi

untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, dan 2014 masing-masing

sebesar Rp21.690.660.000, Rp18.678.659.000 dan Rp21.105.824.000.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Penunjukkan

Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 092/AA.P-6a/2015

tanggal 29 Juni 2015, yakni terhitung sejak 1 Juli 2015 telah ditunjuk Mohammad Sofyan sebagai

Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi. Tugas utama

Sekretaris Perusahaan adalah membantu Direksi melalui beberapa aktivitas seperti:

1. Mengelola informasi yang berkaitan dengan lingkungan bisnis dan menjalin hubungan baik antara

Perseroan dengan para pihak lembaga penunjang industri pasar modal dan regulator pasar

modal;

2. Memastikan Perseroan menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta

memenuhi peraturan perundangan yang berlaku;

3. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;

4. Menyelenggarakan kegiatan komunikasi antara Direksi/manajemen dengan stakeholder dalam

rangka membangun citra perusahaan;

5. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan pengurus Perseroan serta memfasilitasi hubungan

Perseroan/pimpinan dengan para stakeholders.

107

Ketua merangkap anggota : Sigit Widyawan

Anggota : Teguh Indra Prast

Anggota : Triono Junoasmo

Komite Audit

Perseroan telah memiliki Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Susunan Keanggotaan Komite Audit Perseroan saat ini diangkat berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP 036/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Susunan anggota Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap sebagai anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite. Susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

iyo

no

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Keanggotan Komite Audit

Sigit Widyawan

Ketua merangkap Anggota

Menjadi Ketua Komite Audit Jasa Marga sejak April 2015. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris

Independen Jasa Marga. Riwayat Singkat beliau terdapat di dalam Riwayat Singkat Dewan Komisaris.

Teguh Indra Prastiyo Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 16 September 1965 (umur 50 tahun) dan bergabung dengan Komite Audit Jasa Marga sejak tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Negeri Sebelas Maret.

Saat ini menjabat sebagai Managing Partner di Tax Accounting & Management Consultants Prastiyo & Co (2007-sekarang). Mulai berkarir di AJB Bumi Putera 1912 pada tahun 1991-1992. Beberapa riwayat pekerjaan sebelumnya adalah anggota Komite Audit di PT Reasuransi Nasional Indonesia (2014-2016), Partner di Tax Accounting & Management Consultants ABW & Co (2000-2007), Auditor Eksternal di KAP S. Darmawan & Co sebagai Manajer (1996-2000) dan Auditor Eksternal di KAP Prasetio Utomo (Arthur Andersen SGV Utomo) sebagai Auditor Senior (1992-1996).

Triono Junoasmono

Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Juni 1971 (umur 45 tahun) dan bergabung dengan Komite Audit Jasa Marga sejak tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Trisakti pada tahun 1994, gelar Magister Teknik Sipil dalam Bidang Manajemen Konstruksi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1998 dan gelar Doktor Teknik Sipil dalam bidang Highway Planning, Management and Financing dari University of Birmingham, Inggris.

Saat ini menjabat sebagai Kepala Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebelumnya pernah memegang beberapa jabatan di Ditjen Bina Marga yaitu menjadi Kepala Bidang Pelaksanaan II, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV, (2011-2015), Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Flyover Merak dan Balaraja, Satker Pembangunan Provinsi Banten (2007- 2009), Kepala Seksi Pengembangan Sistem, Subdit Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja,

Direktorat Bina Program (2006-2008), dan Tim Khusus Percepatan Pembangunan Jalan Tol, Direktoran

Jalan Bebas Hambatan dan Kota (2005-2006).

108

Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau

Perusahaan Publik. Pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko (KNRR) Perseroan

ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-063/IV/2015 tanggal 20 April

2015. Sedangkan pengangkatan anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko ditetapkan melalui

Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.KEP-065/IV/2015 tanggal 24 April 2015. Pemberhentian

anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir

masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena

tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Susunan anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite,

1 (satu) orang Wakil Ketua Komite dan 2 (dua) orang anggota Komite. Susunan keanggotaan Komite

Nominasi, Remunerasi dan Risiko Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Ketua : Refly Harun Wakil

Ketua : Agus Suharyono Anggota:

Abram Elsajaya Barus

Anggota : Vera Diyanty

Keanggotan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko

Refly Harun

Ketua

Menjadi Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Jasa Marga sejak Desember 2015. Saat ini

juga menjabat sebagai Komisaris Utama/Independen Jasa Marga. Riwayat Singkat beliau terdapat di

dalam Riwayat Singkat Dewan Komisaris.

Agus Suharyono

Wakil Ketua

Menjadi Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Jasa Marga sejak Maret 2016. Saat

ini juga menjabat sebagai Komisaris Jasa Marga. Riwayat Singkat beliau terdapat di dalam Riwayat

Singkat Dewan Komisaris.

Abram Elsajaya Barus

Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juli 1966 (umur 50 tahun) dan bergabung

dengan Komite Audit Jasa Marga sejak tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut

Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan gelar Magister Transportasi dari University of New South

Wales pada tahun 2000.

Saat ini menjabat sebagai Kepala Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah Direktorat Jalan Bebas

Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat. Sebelumnya pernah memegang beberapa jabatan di Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat yaitu menjadi Kepala Bidang Teknik, Sekretariat Badan Pengatur Jalan

Tol (2014-2015), Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

(2008-2014), Kepala Bidang Teknis, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (2005-2008) dan Kepada

Sub Bidang Pemberdayaan, Bidang Pembinaan, Pusat Pengembangan Investasi BAPEKIN (2001-

2005).

109

Vera Diyanty

Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1974 (umur 42 tahun) dan bergabung

dengan Komite Audit Jasa Marga sejak tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas

Indonesia ppadaTeknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997, gelar Magister Manajemen

dari Universitas Indonesia pada tahun 2000 dan gelar Doktor dalam bidang Akuntansi dari Unversitas

Indonesia pada tahun 2012.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Indonesia sejak tahun 2014 serta dosen akuntansi di tempat yang sama sejak tahun 2000. Selain itu,

menjabat sebagai Komite Audit di PT PLN Tarakan dari tahun 2010 sampai sekarang. Sebelumnya

pernah menjadi Konsultan Senior di Pusat Pengembangan Akuntansi FEUI (2007-2009), Pjs Direktur

Keuangan dan Akuntansi di PT Balai Pustaka (Persero) (2006-2007), Audit Internal Senior FEUI (2005-

2006), Chief Accounting Officer di KAP AAJM (2003-2005), Konsultan Senior di Lembaga Manajemen

FEUI (2001-2003), dan Auditor di KAP Arthur Andersen (1996-2000) dengan posisi terakhir sebagai

Auditor Senior.

UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah memiliki unit audit internal dan piagam audit internal sebagaimana diatur dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman

Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“POJK 56/2015”) sebagaimana Struktur Organisasi Internal

Audit terakhir dinyatakan dalam Keputusan Direksi Perseroan No. 111/KPTS/2016 tanggal 30 Juni 2016.

Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. 092/AA.P-6a/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Mutasi

dan Penempatan Karyawan, antara lain menyatakan bahwa Drs. Haris Prayudi ditugaskan sebagai

Head of Internal Audit terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015.

Adapun, Piagam audit internal Perseroan adalah berdasarkan ketetapan Direksi Perseroan pada

tanggal 1 Maret 2013 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Piagam Audit

Internal tersebut, tanggung jawab Satuan Pengawas Internal adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Program kerja Audit Tahunan (PKAT).

2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perseroan dan Sistem

Manajemen Resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akutansi,

operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada

semua tingkat manajemen.

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan

Dewan Komisaris cq Komite Audit, selaras dengan Piagam Komite Audit (Audit Committee

Charter) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah

disarankan.

6. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

7. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

8. Melakukan Manajemen Audit Internal di Anak Perusahaan sebagai penugasan khusus dari Direktur

Utama, dalam rangka melakukan bimbingan (guidance), pengawasan (supervision), pembelajaran

(learning) dan konsultasi (consulting) dalam mempersiapkan dan melaksanakan Audit Internal

di Anak Perusahaan.

110

7. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan adalah mengembangkan dan mengoperasikan jalan tol milik Perseroan.

Hingga saat ini, melalui 9 (sembilan) Cabang dan 17 (tujuh belas) Anak Perusahaan di bidang usaha

jalan tol, Perseroan merupakan pemegang konsesi untuk 30 ruas jalan tol, dimana 19 ruas tol yang

memilki panjang ±593 km telah beroperasi. 19 ruas tol ini merupakan representasi atas total marketshare

Jasa Marga sebesar 61% dari total panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia.

Berikut adalah peta pengoperasian jalan tol di diseluruh Indonesia yang dioperasikan oleh Perseroan:

Sumber: Perseroan, Q2 2016

Keterangan Jalan Tol yang Telah Beroperasi:

(1) Panjang Jalan Tol Jakarta dan sekitarnya 260 Km (43,8%)

(2) Panjang Jalan Tol di luar Jakarta 333 Km (56,2%)

Secara garis besar perkembangan kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Ruas Jalan Tol yang Dikelola Perseroan

Dari total 30 konsesi ruas jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan, 16 ruas telah beroperasi secara penuh

dan 3 ruas baru beroperasi sebagian. Sementara itu 11 ruas lainnya masih dalam tahap pembebasan

lahan dan konstruksi.

Panjang Jalan Tol yang telah dan akan dioperasikan oleh Perseroan


PERUSAHAAN

PANJANG

KONSESI

JALAN TOL

(KM)

PANJANG

JALAN TOL

BEROPERASI

(KM)

KETERANGAN

1 Jakarta-Bogor-Ciawi Jagorawi 59,00 59,00 Beroperasi Penuh

2 Jakarta-Tangerang Jakarta-Tangerang 33,00 33,00 Beroperasi Penuh

3 Ulujami-Pondok Aren JLJ 5,55 5,55 Beroperasi Penuh

4 Jakarta Inner Ring Road

(JIRR)

Cawang-Tomang-

Cengkareng

23,55 23,55 Beroperasi Penuh

5 Prof. Dr. Ir. Soedijatmo Cawang-Tomang-

Cengkareng

14,30 14,30 Beroperasi Penuh

6 Jakarta Outer Ring Road

(JORR)

JLJ 28,27 28,27 Beroperasi Penuh

7 JORR W2 Utara MLJ 7,70 7,70 Beroperasi Penuh

8 Cengkareng-Kunciran MKC 14,19 - Belum Beroperasi

9 Kunciran-Serpong MTN 11,19 - Belum Beroperasi

111

169,99 11,72% 189,92

176,35 10,50% 194,87

7

13

15


PERUSAHAAN

PANJANG

KONSESI

JALAN TOL

(KM)

PANJANG

JALAN TOL

BEROPERASI

(KM)

KETERANGAN

10 Cinere-Serpong CSJ 10,24 - Belum Beroperasi

11 Jakarta-Cikampek Jakarta-Cikampek 83,00 83,00 Beroperasi Penuh

12 Cikampek-Padalarang Purbaleunyi 58,50 58,50 Beroperasi Penuh

13 Padalarang-Cileunyi Purbaleunyi 64,40 64,40 Beroperasi Penuh

14 Palimanan-Kanci Palikanci 26,30 26,30 Beroperasi Penuh

15 Bogor Outer Ring Road

(BORR)

MSJ 11,00 5,80 Beroperasi Sebagian

16 Belawan-Medan-Tanjung

Morawa

Belmera 42,70 42,70 Beroperasi Penuh

17 Medan-Kualanamu-Tebing

Tinggi

JKT 61,70 - Belum Beroperasi

18 Semarang Seksi A,B,C Semarang 24,75 24,75 Beroperasi Penuh

19 Semarang-Solo TMJ 72,64 23,10 Beroperasi Sebagian

20 Solo-Ngawi SNJ 90,10 - Belum Beroperasi

21 Ngawi-Kertosono NKJ 87,02 - Belum Beroperasi

22 Semarang-Batang JSB 75,00 - Belum Beroperasi

23 Surabaya-Gempol Surabaya-Gempol 49,00 49,00 Beroperasi Penuh

24 Gempol-Pasuruan TJP 34,15 - Belum Beroperasi

25 Surabaya-Mojokerto JSM 36,27 20,77 Beroperasi Sebagian

26 Gempol-Pandaan JPT 13,61 13,61 Beroperasi Penuh

27 Pandaan-Malang JPM 37,62 - Belum Beroperasi

28 Nusa Dua-Ngurah Rai-

Benoa

JBT 10,00 10,00 Beroperasi Penuh

29 Balikpapan-Samarinda JBS 99,35 - Belum Beroperasi

30 Manado-Bitung JMB 39,90 - Belum Beroperasi

Total panjang tol yang telah dan akan dioperasikan

oleh Perseroan

1.224 593,30

2. Perkembangan Volume Lalu Lintas

Sebagian besar jalan tol yang dimiliki Perseroan telah menjadi jalur utama transportasi strategis bagi

pengguna jalan, khususnya di wilayah ibukota Jakarta dan sekitarnya. Berikut adalah tabel volume lalu

lintas transaksi per tahun.

No Ruas Cabang/Anak


30 Juni

Prshn 2011 ∆ 2012 ∆ 2013 ∆ 2014 ∆ 2015 2016

1 Jagorawi Jagorawi

2 Jakarta-Cikampek Jakarta-Cikampek

3 Jakarta-

5,10% 199,61 0,86% 201,32 1,41% 204,16 102,29

3,77% 202,21 1,94% 206,13 4,30% 215,00 110,87

Tangerang Jakarta-Tangerang 97,88 10,21% 107,88 4,76% 113,02 6,02% 119,83 6,34% 127,43 64,51

4 Prof. Dr. Ir. Soedijatmo

5 Jakarta Inner Ring Road

6 Padalarang-

Cawang-Tomang-

Cengkareng 66,54 8,36% 72,11

3,76% 74,82

2,15% 76,43

-0,36% 76,15 38,78

Cawang-Tomang-

Cengkareng 196,63 4,46% 205,4

1,40% 208,27

-0,91% 206,38

1,03% 208,51 106,10

Cileunyi Purbaleunyi 52,84 4,05% 54,98 5,55% 58,03 3,46% 60,04 0,08% 60,00 29,80

Cikampek-

Padalarang Purbaleunyi 5,94 -10,16% 5,34 10,11% 5,88 7.31% 6,31 1,00% 6,25 3,21

8 Surabaya-Gempol Surabaya-Gempol 67,68 11,58% 75,51 8,18% 81,69 1,45% 82,87 8,07% 89,56 47,92

9 Semarang Semarang 37,72 20,02% 45,27 7,93% 48,86 -1,51% 48,12 4,75% 50,41 24,79

10 Belmera Belmera 19,49 11,25% 21,68 10,93% 24,05 5,56% 25,39 -2,32% 24,80 12,58

11 Palikanci Palikanci 16,59 16,44% 19,32 4,50% 20,19 -1,27% 19,93 15,60% 23,04 11,94

12 JORR JLJ 131,08 6,75% 139,93 4,85% 146,72 3,35% 151,63 5,11% 159,38 80,19

Ulujami-Pondok

Aren JLJ 41,31 7,30% 44,33 5,82% 46,91 -3,79% 45,13 -3,09% 43,73 22,50

14 BORR MSJ 9,08 23,72% 11,24 11,39% 12,52 9,25% 13,68 12,11% 15,34 7,98

Surabaya-

Mojokerto JSM 2,12 306,27% 8,62 30,63% 11,26 7,04% 12,05 8,03% 13,02 7,34

16 Semarang-Solo TMJ 0,52 852,40% 4,96 32,66% 6,58 136,47% 15,56 20,48% 18,75 9,51

112

No Ruas Cabang/Anak


30 Juni

17

Nusa Dua-Ngurah

Prshn 2011 ∆ 2012 ∆ 2013 ∆ 2014 ∆ 2015 2016

Rai-Benoa JBT - - - - 3,29 335,54% 14,31 15,56% 16,54 8,15

18 JORR W2 Utara MLJ - - - - - - 14,49 70,58% 24,71 12,97

19 Gempol-Pandaan JPT - - - - - - - - 2,80 2,71

TOTAL 1.091,78 10,04% 1.201,37 5,21% 1.263,91 4,41% 1.319,60 4,54% 1.379,57 704,15

Sumber: Perseroan, 2016

Posisi ruas jalan tol yang strategis dimana keberadaannya menjadikan trafik roda empat beralih dari

ruas-ruas jalan nasional ataupun jalan arteri menyebabkan pertumbuhan trafik ruas tol Perseroan

cenderung stabil setiap tahunnya. Ruas jalan tol yang baru selesai dibangun dan baru dioperasikan

memberikan pertumbuhan trafik yang cukup signifikan pada beberapa tahun awal. Hal ini dapat dilihat

pada ruas tol Surabaya – Mojokerto dan Semarang – Solo pada tahun 2011-2013, ruas Nusa Dua-

Ngurah Rai-Benoa pada 2013-2014, serta ruas JORR W2 Utara pada 2014-2015.

Perlambatan pada pertumbuhan perekonomian nasional tidak berdampak besar pada kondisi trafik

di ruas tol milik Perseroan. Hal ini secara sekilas dapat dilihat pada pertumbuhan trafik di 2015,

dimana perlambatan pada pertumbuhan perekonomian nasional pada tahun tersebut tidak berimbas

negatif terhadap pertumbuhan trafik, justru sebaliknya, rata-rata trafik yang melalui ruas tol Perseroan

cenderung meningkat.

3. Perkembangan Tarif Tol

Penentuan tarif jalan tol di Indonesia diatur oleh Pemerintah. Pada masa lalu, penerapan kebijakan

Pemerintah dalam menentukan tarif jalan tol dilakukan secara tidak konsisten. Sebagai suatu industri

yang diatur oleh Pemerintah, industri jalan tol di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan

politis. Pada tahun 2005, Pemerintah mengumumkan rencana untuk menerapkan prosedur penetapan

tarif yang disederhanakan terkait dengan jasa pelayanan infrastruktur, sebagai bagian dari kebijakan

untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur. Badan pengatur

akan dibentuk, yang akan bertanggung jawab untuk memonitor tarif dan memastikan bahwa tarif

yang ditetapkan adalah wajar dilihat dari sudut kebutuhan masyarakat dan kebutuhan investor dalam

pengembangan infrastruktur.

Dengan berlakunya UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan-peraturan BPJT, penentuan tarif perdana dan penyesuaian tarif

jalan tol dinegosiasikan antara pemegang konsesi dengan BPJT, dan berdasarkan rekomendasi BPJT,

disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum. Besarnya tarif jalan tol dihitung berdasarkan kemampuan

pengguna tol untuk membayar, penghematan biaya operasi pengguna jalan, risiko pemegang konsesi,

tingkat keuntungan dan kelayakan investasi, yang didefinisakan sebagai estimasi biaya investasi

terhadap proyeksi pendapatan selama periode konsesi. Pada masa lalu, negosiasi penetapan tarif jalan

tol dilakukan setelah selesainya konstruksi jalan tol, sedangkan saat ini dilakukan bersamaan dengan

proses persetujuan konstruksi jalan tol dan disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum. Penyesuaian

tarif jalan tol dapat dilakukan setiap dua tahun oleh BPJT berdasarkan tarif yang berlaku, dengan

persetujuan Menteri Pekerjaan Umum, dengan memperhitungkan faktor inflasi dengan menggunakan

formula standar yang telah ditentukan: tarif tol baru = tarif sebelumnya x (1 + tingkat inflasi). Dengan

diterapkannya mekanisme ini, diharapkan pengaruh pertimbangan politis dalam penetapan tarif jalan

tol dapat dihindari, sehingga memungkinkan pemegang konsesi jalan tol dapat menerima penyesuaian

tarif jalan tol secara berkala. Berikut merupakan penyesuaian tarif tol dari tahun 2011 hingga prospektus

ini diterbitkan:

113

I II III IV V

9.000 11.000 14.500 18.000 21.500

a. Penyesuaian tarif tol tahun 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 227/

KPTS/M/2011 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Beberapa Ruas Jalan Tol, antara lain:

i. Jalan Tol Padalarang-Cileunyi

ii. Jalan Tol Surabaya-Gempol

iii. Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa

iv. Jalan Tol Semarang

v. Jalan Tol Dalam Kota Jakarta

vi. Jalan Tol Jakarta-Serpong Ruas Serpong-Pondok Aren dan Pondok Aren-Ulujami

vii. Jalan Tol Palimanan-Kanci

viii. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR)

ix. Jalan Tol Jakarta-Tangerang

x. Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi

xi. Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang

b. Penyesuaian tarif tol tahun 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 212/

KPTS/M/2012 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo.

c. Penyesuaian tarif tol tahun 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 311/

KPTS/M/2012 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

d. Penyesuaian tarif tol tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 394/


i. Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi

ii. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR)

iii. Jalan Tol Jakarta-Serpong Ruas Serpong-Pondok Aren dan Pondok Aren-Ulujami

iv. Jalan Tol Jakarta-Tangerang

v. Jalan Tol Tangerang-Merak

vi. Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang

vii. Jalan Tol Padalarang-Cileunyi

viii. Jalan Tol Palimanan-Kanci

ix. Jalan Tol Semarang

x. Jalan Tol Surabaya-Gempol

xi. Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa

xii. Jalan Tol Ujung Pandang

e. Penyeusaian tarif tol tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 490/

KPTS/M/2013 tentang Penyesuaian Tarif Tol Ruas Dalam Kota Jakarta.

f. Penyesuaian tarif tol tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 522/


g. Penyesuaian tarif tol tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 539/

KPTS/M/2014 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

h. Penyesuaian tarif tol tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 507/

KPTS/M/2015 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Dalam Kota.

Berikut merupakan tarif tol hasil penyesuaian untuk ruas tersebut yang berlaku hingga saat ini:

Ruas Jalan Tol Besarnya Tarif Tol (Rp)

Jalan Tol Dalam Kota

114

I II III IV V

Jakarta-Bogor-Ciawi

-Ramp Taman Mini/Dukuh

2.500

2.500

2.500

2.500

3.000

-Jakarta IC-Cimanggis (Sistem Transaksi Terbuka) 3.500 4.000 5.000 6.000 7.500

-Cimanggis Ciawi (Sistem Transaksi Tertutup) 5.000 6.000 9.500 11.500 13.500

Lingkar Luar Jakarta (JORR)

9.500

11.500

13.500

17.000

20.500

Serpong-Pondok Aren

6.000

11.000

13.000

16.500

19.500

Pondok Aren-Ulujami

3.000

5.500

6.500

8.500

10.000

Jakarta-Tangerang

-Ramp Meruya/Meruya Utara/Kebon Jeruk

2.500

2.500

2.500

3.000

3.500

-Tomang IC-Tangerang Barat 5.500 6.500 9.000 11.000 13.000

Cipularang

37.500

56.000

75.000

93.500

112.000

Padaleunyi

9.000

14.500

16.500

21.000

25.000

Palikanci

5.500

6.500

10.000

12.500

15.000

Semarang (Jatingaleh-Krapyak)

2.500

2.500

3.500

4.500

5.000

Semarang (Jatingaleh-Srondol) 2.500 2.500 3.500 4.500 5.000

Semarang (Jatingaleh-Kaligawe) 2.500 3.500 4.500 5.500 7.000

Semarang (Jatingaleh-Gayamsari) 2.500 3.500 4.500 5.500 7.000

Semarang (Gayamsari-Kaligawe) 2.500 3.500 4.500 5.500 7.000

Surabaya-Gempol

Sistem Transaksi Terbuka (Dupak-Waru)

3.500

4.500

5.500

7.000

8.000

Sistem Transaksi Tertutup 4.500 5.500 9.000 11.000 13.000

Belmera

7.000

12.000

13.000

16.500

19.500

Besarnya Tarif Tol (Rp)

I II III IV V VI

Bali Mandara (Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa) 11.000 16.500 22.000 27.500 33.000 4.500

i. Penyesuaian tarif tol tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 507/


i. Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi

ii. Jalan Tol Palimanan-Kanci

iii. Jalan Tol Semarang

iv. Jalan Tol Surabaya-Gempol

v. Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa

vi. Jalan Tol Jakarta-Tangerang

vii. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR)

viii. Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang

ix. Jalan Tol Padalarang-Cileunyi

x. Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit

xi. Jalan Tol Jakarta-Serpong Ruas Serpong-Pondok Aren dan Pondok Aren-Ulujami

xii. Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa

Berikut merupakan tarif tol terjauh hasil penyesuaian untuk ruas tersebut yang berlaku hingga saat

ini:


Ruas Jalan Tol

115

No

Ruas

Cabang/Anak

Prshn

2011

∆

2012

∆

2013

∆

2014

∆

2015

30 J

20

1 Jagorawi Jagorawi 428,8 18,5% 508,1 7,9% 548,2 10,8% 607,5 2,1% 620,2 343

2 Jakarta-Cikampek Jakarta-Cikampek 806,8 11,1% 896,2 8,9% 976,6 4,8% 1.023,4 11,2% 1.137,8 596

3 Jakarta- 7,5% 14,5% 8,7% Tangerang Jakarta-Tangerang

323,7 17,3% 379,6 408,0 467,1 507,5

287

4 Prof. Dr. Ir. Cawang-Tomang- Soedijatmo Cengkareng

360,8 7,7% 388,8 8,8% 423,2 8,2% 458,0 -0,5% 455,6 234

5 Jakarta Inner Cawang-Tomang- Ring Road Cengkareng

585,7 15,2% 674,8 1,8% 686,8 9,8% 754,3 4,9% 791,4 454

6 Padalarang- 2,5% 23,0% -2,9% Cileunyi Purbaleunyi

219,4 22,8% 269,5 276,3 339,9 330,3

177

7 Cikampek- 13,1% 12,8% 3,7% Padalarang Purbaleunyi

588,5 11,4% 655,4 741,1 835,9 867,3

484

8 Surabaya- 12,3% 14,2% 8,7% Gempol Surabaya-Gempol

206,2 16,8% 240,8 270,5 309,0 335,8

200

9 Semarang Semarang 79,8 21,9% 97,2 7,8% 104,8 1,6% 106,5 6,3% 113,2 65,

I II III IV V

Sistem Transaksi Terbuka 4.500 6.500 9.000 11.000 13.000

Sistem Transaksi Tertutup 10.500 17.000 21.000 26.000 31.000

Ramp 1.500 1.500 1.500 2.000 2.500

4.

Perkembangan Pendapatan Tol

(dalam Rp Miliar)

j. Penyesuaian tarif tol tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 191/

KPTS/M/2016 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Semarang-Solo Seksi I (Semarang-

Ungaran) dan Seksi II (Ungaran-Bawen).

Berikut merupakan penyesuaian tarif tol yang berlaku saat ini:


I II III IV V

Semarang-Ungaran 7.000 10.500 14.000 17.500 21.000

Ungaran-Bawen 7.500 11.500 15.000 19.000 22.500

k. Penyesuaian tarif tol tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 322/

KPTS/M/2016 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Seksi I dan

Seksi IIA.



I II III IV V

Bogor Outer Ring Road Seksi I dan Seksi IIA 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000

l. Penyesuaian tarif tol tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 783/




I II III IV V

Prof. Dr. Ir. Soedijatmo 7.000 8.500 10.000 12.500 15.000

m. Penyesuaian tarif tol tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 799/

KPTS/M/2016 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Berikut merupakan penyesuaian tarif tol terjauh yang berlaku saat ini:


uni

16

,2

,6

,6

,8

,5

,2

,1

,0

6

116

No

Ruas

Cabang/Anak

Prshn

2011

∆

2012

∆

2013

∆

2014

∆

2015

30 Juni

2016

10 Belmera Belmera 62,2 17,6% 73,2 11,4% 81,6 11,9% 91,3 -1,3% 90,2 51,8

11 Palikanci Palikanci 82,5 21,9% 100,5 6,9% 107,5 4,6% 112,4 18,3% 133,0 80,0

12 JORR JLJ 959,7 14,6% 1.100,2 -13,9% 946,4 12,0% 1.059,7 -0,9% 1.050,4 508,9

13 Ulujami-Pondok 14,1% -7,0% -7,7%

Aren JLJ 103,9 11,2% 115,6

131,9 122,7 113,3 77,0

14 BORR MSJ 29,1 41,3% 41,1 10,9% 45,6 47,4% 67,2 29,4% 86,9 46,2

15 Surabaya- Mojokerto JSM

3,3 309,7% 13,4 30,9% 6,8% 7,2%

17,6 18,8 20,1 15,2

32,9% 36,5 194,0% 107,3 20,7% 129,5 70,7

- 23,7 347,7% 106,1 15,6% 122,7 66,4

- - - 59,0 218,5% 188,0 90,6

- - - - - 27,8 27,7

4,4% 5.825,9 10,5% 6.646,4 7,1% 7.121,0 3.878,9

7 Semarang-Solo TMJ 2,9 859,7% 27,5

17 Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa JBT

- - -

18 JORR W2 Utara MLJ - - -

19 Gempol-Pandaan JPT - - -

TOTAL 4.843,3 15,2% 5.581,8


Pendapatan dari hasil pengoperasian jalan tol Perseroan diakui pada saat penjualan karcis tol.

Pendapatan tol dari hasil kerjasama pengoperasian jalan tol dengan investor dengan kuasa

penyelenggaraan diakui pada saat penjualan karcis tol setelah dikurangi bagian investor tersebut.

Dari tabel, terlihat pertumbuhan hampir disemua ruas tol Perseroan. Kontribusi terbesar pendapatan

tol berasal dari ruas jalan tol Jakarta-Cikampek yang mencapai Rp1,137 triliun atau 15,98% dari total

Pendapatan Tol secara keseluruhan, sedangkan ruas-ruas yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya

masih penyumbang terbesar pendapatan yang diperoleh Perseroan. Tahun 2015 total pendapatan tol

yang berasal dari ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta (Jakarta Inner Ring Road) mencapai Rp791 miliar

dengan kontribusi sebesar 11,11% dari total keseluruhan pendapatan tol.

5. Perkembangan Pendapatan Non Tol

(dalam Rp Miliar)

No Keterangan 2011 ∆ 2012 ∆ 2013 ∆ 2014 ∆ 2015 30 Juni

2016

1 Sewa Lahan 58,40 28,8% 75,23 19,7% 90,06 15,9% 104,36 18,4% 123,54 64,32

2 Pendapatan Iklan 14,26 -59,5% 5,78 16,3% 6,72 -6,1% 6,31 -4,0% 6,06 2,79

3

Jasa

Pengoperasioan

10,87 101,7%

21,93

47,7%

32,41

210,4%

100,60

-86,4%

13,66

98,92

Jalan Tol Pihak Lain 4

Pendapatan BBM

SPBU - - - - 153,07 16,8% 178,71 14,5% 204,56 91,30

5 Lainnya 62,78 -35,4% 40,53 457,5% 225,94 -15,3% 191,41 -15,5% 161,83 77,95

Total 146,31 -1,9% 143,47 254,2% 508,20 14,4% 581,39 -12,3% 509,65 335,30


Segmen Usaha Pengembangan Usaha Non Tol merupakan segmen usaha yang berasal dari

pemanfaatan aset Perseroan baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam rangka meningkatkan

nilai tambah, Perseroan melakukan pengembangan usaha non tol yang terkait dengan pengembangan

dan pengoperasian jalan tol melalui optimalisasi aset pada koridor jalan tol dan pengembangan bisnis

dengan memanfaatkan kompetensi Perseroan. Hal ini dilakukan dengan mengkapitalisasi lahan yang

ada menjadi area komersil, seperti properti, rest area dan SPBU, atau jaringan fiber optic. Kerja sama

usaha non tol ini dilakukan baik secara mandiri atau dikerjasamakan dengan mitra strategis.

Pada tahun 2015, Pendapatan Non Tol didominasi oleh Pendapatan BBM SPBU yang diperoleh dari

pengoperasian SPBU disepanjang jalan tol milik Perseroan. Di samping itu pengembangan rest area

di ruas-ruas jalan tol juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan dalam bentuk Pendapatan

Sewa Lahan. Jumlah Pendapatan Non Tol ini diproyeksikan akan terus bertambah seiring dengan terus

bertambahnya panjang jalan tol yang dikelola Perseroan.

117

8. PROSPEK USAHA

Perseroan adalah perusahaan tol berpengalaman, dan saat ini menjadi salah satu perusahaan jalan

tol yang mengoperasikan ±593 km tol dengan pangsa pasar sebesar 61% dari total jalan tol yang

beroperasi di Indonesia. Total panjang jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia mencapai 972 km.

Saat ini Perseroan sedang membangun 14 ruas tol, sebagai berikut:

No.

Konsesi/Ruas

Konsesi Berakhir

Panjang

(km)

Dalam tahap

konstruksi

(km)

Mitra

Kepemilikan

Perseroan

1 Bogor Outer Ring Road 2054 11,00 5,20 BUMD 55,00%

2 Semarang-Solo 2055 72,64 49,54 BUMD 73,91%

3 Gempol-Pasuruan 45 tahun sejak tanggal efektif 34,15 34,15 BUMD 98,09%

4 Cengkareng-Kunciran 35 tahun sejak tanggal efektif 14,19 14,19 BUMN & Swasta 76,20%

5 Kunciran-Serpong 35 tahun sejak tanggal efektif 11,19 11,19 Swasta 60,00%

6 Surabaya-Mojokerto 2049 36,27 15,50 BUMD 65,00%

7 Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi

40 tahun sejak tanggal efektif 61,70 61,70 BUMN 55,00%

8 Solo-Ngawi 35 tahun sejak tanggal efektif 90,10 90,10 Swasta 59,99%

9 Ngawi-Kertosono 35 tahun sejak tanggal efektif 87,02 87,02 Swasta 59,99%

10 Cinere-Serpong 35 tahun sejak tanggal efektif 10,24 10,24 Swasta 55,00%

11 Semarang-Batang 45 tahun sejak tanggal efektif 75,00 75,00 Swasta 60,00%

12 Pandaan-Malang 35 tahun sejak tanggal efektif 37,62 37,62 BUMN 60,00%

13 Balikpapan-Samarinda 40 tahun sejak tanggal efektif 99,35 99,35 BUMN 55,00%

14 Manado-Bitung 40 tahun sejak tanggal efektif 39,90 39,90 BUMN 65,00%


TOTAL 679,37 630,70

Dari 14 ruas tol tersebut, beberapa diantaranya dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi, dan tiga

diantaranya telah beroperasi sebagian yang terdiri dari ruas Bogor Outer Ring Road (telah beroperasi

5,8 Km dari total 11 Km), ruas tol Semarang-Solo (telah beroperasi 23,10 Km dari total 72,64 Km), ruas

tol Surabaya-Mojokerto (telah beroperasi 20,77 Km dari total 36,27 Km). Pengoperasian ruas-ruas tol

tersebut akan mendorong pertumbuhan pendapatan Perseroan di tahun-tahun mendatang.

Perseroan menargetkan ruas jalan tol baru nomor 1-10 dapat beroperasi penuh pada tahun 2018,

meskipun target tersebut sangat dipengaruhi pembebasan lahan oleh Pemerintah

Setelah 14 ruas tol yang baru tersebut selesai, maka Perseroan akan menambah jalan tol baru melalui

tender, menambah penyertaan saham serta mengakuisisi ruas-ruas baru yang potensial, yang pemegang

konsesinya memiliki hambatan untuk membangun jalan tol tersebut, terutama jalan tol yang terletak di

kota-kota besar yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan sedapat mungkin terhubung dengan jalan tol

eksisting Perseroan/Entitas Anak. Perseroan juga mengusulkan adanya pembangunan ruas tol baru

untuk dibangun (unsolicited).

Kebijakan pokok Perseroan dalam pengembangan ruas-ruas tol baru, yaitu:

1. Perseroan harus menjadi pemegang saham mayoritas di Perusahaan Patungan (Joint Venture)

jalan tol baru;

2. Ruas tol baru tersebut harus memiliki tingkat kelayakan finansial yang baik; dan

3. Ruas tol baru tersebut sedapat mungkin merupakan kelanjutan dari ruas jalan tol yang dikelola oleh

Perseroan atau Entitas Anak.

Jalan tol sebagai salah satu infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas pembangunan infrastruktur

yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini. Pembangunan jalan tol terbukti memberikan multiplier effect

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

118

Dengan kondisi seperti ini, maka prospek industri jalan tol ke depan akan tetap cerah, apalagi Pemerintah

telah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas. Perseroan,

sebagai salah satu pengembang dan operator jalan tol terbesar di tanah air, berada pada posisi yang

strategis untuk mendukung program Pemerintah tersebut.

Saat ini konsep tol dalam penyediaan infrastruktur jalan masih sangat dibutuhkan mengingat kondisi

anggaran Pemerintah yang terbatas dalam penyediaan dan pengoperasian infrastruktrur jalan. Partisipasi

BUMN dan swasta dalam pembangunan jalan tol di masa yang akan datang masih sangat dibutuhkan

karena alokasi pembangunan infrastruktur tidak lagi bertumpu pada alokasi anggaran Pemerintah.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan tol diperlukan dukungan regulasi yang kondusif

dari Pemerintah, terutama yang terkait dengan pembebasan lahan. Perbaikan regulasi mengenai

pengadaan lahan yang telah dilakukan Pemerintah saat ini adalah kebijakan untuk menyediakan dana

bergulir dimana Pemerintah terlebih dahulu mendanai pembebasan lahan. Setelah lahan untuk satu

seksi jalan tol selesai dibebaskan, investor jalan tol berkewajiban untuk membayar kembali dana tersebut

ke Pemerintah. Selanjutnya Pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk pembebasan lahan

pada seksi berikutnya atau untuk jalan tol lainnya.

Pemerintah juga menjamin biaya tanah maksimum dengan menyediakan dukungan biaya terhadap

risiko kenaikan harga tanah. Land capping adalah kebijakan Pemerintah menanggung kelebihan biaya

pembebasan lahan apabila melebihi biaya yang disepakati dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.

Kelebihan dihitung dengan dua cara, yakni jika lebih besar 110% dari biaya pengadaan tanah yang

diperjanjikan atau 2%, dari biaya investasi, diambil angka terbesar.

Kebijakan tersebut diatas sangat membantu investor jalan tol dalam pengendalian cash flow maupun

kepastian biaya pengadaan tanah sehingga dapat memitigasi risiko yang timbul dalam pembiayaan

pengadaan lahan. Kebijakan ini sudah terbukti berhasil diterapkan dengan baik pada beberapa ruas

baru yang dikembangkan oleh Perseroan antara lain Bogor Ring Road, Semarang-Solo dan Gempol-

Pasuruan.

Undang-Undang No. 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 juga menambah kondusif

iklim investasi di industri ini. Ketentuan mengenai pengadaan tanah yang diatur dalam Perpres tersebut

menyatakan bahwa pengadaan tanah dilaksanakan oleh Pemerintah sebelum investor ditetapkan

Pemerintah. Saat ini Pemerintah juga sedang menyiapkan Undang-Undang baru mengenai pembebasan

lahan bagi kepentingan umum, yang diharapkan dapat mempercepat proses pembebasan tanah oleh

Pemerintah. Dengan demikian risiko pembebasan tanah kedepan menjadi hilang karena investor baru

masuk setelah lahan tersedia.

Prospek Usaha Perseroan secara Makro

Indonesia dengan populasi sekitar 250 juta orang pada tahun 2015 memiliki laju pertumbuhan penduduk

tahunan rata-rata 1,49% dari tahun 2000 s.d. 2010, dan jumlah penduduk diperkirakan tumbuh menjadi

300 juta orang pada tahun 2030. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk perkotaan

mencapai 50% pada tahun 2010 dan diperkirakan mencapai 67% pada tahun 2035. Hal ini berimplikasi

pada pola konsumsi dan kebutuhan infrastruktur yang layak untuk mendukung meningkatnya penduduk

perkotaan. Tingkat kepemilikan mobil di Indonesia masih rendah di angka 69 mobil per 1.000 orang

pada tahun 2011 dan sekitar 77 mobil per 1.000 orang tahun 2015, relatif rendah jika dibandingkan

dengan Amerika Serikat yang mencapai 800 mobil per 1.000 orang. Hal ini menunjukkan potensi

pertumbuhan yang besar karena Indonesia diproyeksikan melampaui Jerman untuk menjadi negara

dengan perekenomian ketujuh terbesar di dunia pada tahun 2030, menurut perkiraan McKinsey &

Company.

Selama tahun 2015, perekonomian Indonesia masih mengalami pertumbuhan. Hal ini terlihat dari

indikator-indikator ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 4,73%. Di lain

pihak inflasi mencapai 3,35% (data BPS), dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika melemah

pada kisaran Rp 13.795 (data Bloomberg). Namun indikator terakhir tersebut, tidak terlalu signifikan

berpengaruh bagi bisnis Perseroan mengingat Perseroan tidak mempunyai transaksi bisnis dengan

119

menggunakan mata uang asing. Pertumbuhan ekonomi yang masih tumbuh tersebut tercermin dari

kebutuhan penguatan konektivitas nasional. Salah satu upaya untuk memperkuat konektivitas nasional

tersebut, dibutuhkan penambahan jaringan jalan tol yang merupakan salah satu program RJPMN 2015-

2019, dimana salah satu targetnya adalah menambah panjang jalan tol beroperasi sepanjang 1.000 km.

Pada tahun 2015 panjang jalan tol nasional tumbuh sebesar 18,3%, dari posisi ±802 km pada tahun

2014 menjadi ±9.409 km.

Perseroan sampai dengan saat ini telah mengoperasikan 593 km jalan tol, atau 61% dari keseluruhan

total panjang jalan tol beroperasi di Indonesia ±972 km. Sampai dengan tahun 2020, Perseroan

berencana akan menambah ± 700 km jalan tol baru sehingga total jalan tol yang dioperasikan pada

tahun 2020 akan menjadi ±1.300 km. Di sisi lain, jumlah kendaraan yang melewati jalan tol pun, sekitar

80% (1,4 Miliar) melewati jalan tol yang dioperasikan oleh Perseroan. Dengan kondisi-kondisi tersebut

di atas, menjadikan Perseroan sebagai pemimpin dalam industri jalan tol di Indonesia baik dari sisi

panjang jalan tol beroperasi maupun volume lalu lintas transaksi yang melalui jalan tol.

Disamping panjang jalan tol yang terus bertambah, ada beberapa faktor lain yang membuat prospek

industri jalan tol yang dikembangkan Perseroan semakin menarik. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Volume lalu lintas pada ruas tol yang dikelola Perseroan diperkirakan akan tetap tumbuh secara

positif, sehingga memberikan jaminan pertumbuhan pendapatan berkesinambungan;

2. Masa konsesi yang masih panjang dengan mayoritas akan berakhir pada tahun 2044 untuk 13 ruas

yang sedang dioperasikan Perseroan;

3. Jalan tol baru yang terkoneksi dengan jalan tol yang sudah ada, sehingga memberi jaminan volume

lalu lintas yang telah terbentuk;

4. Adanya potensi penambahan konsesi penguasan jalan tol melalui rencana untuk mengambil alih

ruas-ruas jalan tol investor lain yang terhenti proses investasinya (akuisisi);

5. Posisi Perseroan sebagai pemimpin dalam industri jalan tol lndonesia;

6. Perkembangan penduduk yang pesat;

7. Perkembangan industri properti;

8. Pertumbuhan penjualan kendaraan roda empat yang merupakan pasar terbesar dari pengguna

jalan tol.

9. STRATEGI USAHA

Perseroan bertujuan untuk menjadi salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Dimana untuk

mencapai tujuan tersebut, Perseroan secara khusus memiliki beberapa strategi utama antara lain:

a. Strategi Utama

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut, Perusahaan menetapkan 3 strategi utama

sebagai berikut:

1. Pengembangan Bisnis Jalan Tol

Menambah panjang Jalan Tol untuk meningkatkan Nilai Perusahaan dan untuk tetap

mempertahankan Pangsa Pasar paling sedikit 50% Panjang Jalan Tol.

2. Pengoperasian Jalan Tol

Mengoperasikan jalan tol yang modern dengan melakukan modernisasi peralatan transaksi

dan informasi lalu lintas yang terintegrasi serta menerapkan metode pemeliharaan berbasis IT

untuk meningkatkan kinerja layanan konstruksi.

3. Pengembangan Bisnis Lain

Mengembangkan usaha lain dengan memanfaatkan Sumber Daya Perusahaan untuk

memperkuat strategi pengembangan dan pengoperasian Jalan Tol serta untuk meningkatkan

Pendapatan Usaha.

120

b. Strategi Pendukung

1. Pengendalian Keuangan

Pengendalian Keuangan untuk meningkatkan Nilai Perusahaan, mendukung pertumbuhan

Perusahaan dan mempertahankan Financial Sustainability.

2. Organisasi dan SDM

• Peningkatan produktivitas karyawan melalui:

√ Penataan organisasi dan pengendalian formasi jabatan yang didasarkan pada Man

Power Planning.

√ Penerapan sistem manajemen dan pengelolaan human capital berbasis ICT.

• Rekrutmen kebutuhan kader pemimpin mengacu pada Man Power Planning dengan

sumber eksternal dan internal serta Professional Hire sesuai kebutuhan pengembangan

bisnis.

• Pengembangan Human Capital Development Plan (HCDP) yang terintegrasi untuk

penyiapan kader pemimpin perusahaan masa depan.

• Transformasi JMDC dari Learning Center menjadi Toll Road Institute terkemuka dengan

pendekatan Corporate University.

3. Teknologi Informasi dan Rekayasa Teknik

Rekayasa teknik dan implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan

produktivitas.

4. Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan

kepercayaan dan nilai perusahaan.

5. Kemitraan dan Bina Lingkungan

Memaksimalkan dana Program Kemitraan agar efektivitas penggunaan dana tercapai

dan memaksimalkan angsuran kolektibilitas angsuran mengalami peningkatan serta

mendayagunakan semaksimal mungkin program PKBL Perusahaan secara terencana,

sistematis dan berkesinambungan untuk dapat meningkatkan citra Perusahaan dan

menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya di sekitar Jalan Tol.

10. PERSAINGAN USAHA

Untuk mendapatkan hak pengusahaan untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol baru, Perseroan

juga bersaing dengan perusahaan lokal dan luar negeri.

Selain persaingan dalam mendapatkan hak pengusahaan, jalan tol memiliki persaingan usaha dengan

moda transportasi lain, seperti transportasi udara dan kereta api. Namun demikian, sejauh ini moda

transportasi kendaraan roda empat di Indonesia masih mendominasi dalam kegiatan transportasi

penumpang dan transportasi domestik angkutan barang.

Keberadaan jalan negara/non tol pada wilayah Jabodetabek, Bandung dan Surabaya dianggap bukan

menjadi kompetitor keberadaan jalan tol yang saat ini dikuasi oleh Perseroan, dikarenakan jalan tol

Perseroan pada umumnya adalah jalur alternatif dan jalan negara/non tol sebagai jalan utama yang

memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas lalu lintas, jarak dan kualitas jalan. Namun demikian untuk

daerah diluar 3 wilayah tersebut diatas, tingkat kemauan untuk membayar tol (willingness to pay) masih

rendah dan kebutuhan kecepatan perjalanan masyarakat masih rendah.

Di sektor industri jalan tol sendiri pada saat ini Perseroan masih berada di posisi terdepan, dimana

sebagai pemimpin pasar Perseroan memiliki pangsa pasar sebesar 61% dari total panjang jalan tol di

Tanah Air.

121

Panjang Jalan Tol yang telah dimiliki oleh Perseroan

NO RUAS JALAN TOL CABANG/ANAK PERUSAHAAN PANJANG (KM) PANGSA PASAR

1 Jakarta-Bogor-Ciawi Jagorawi 59,00 6,07%

2 Jakarta-Tangerang Jakarta-Tangerang 33,00 3,40%

3 Ulujami-Pondok Aren JLJ 5,55 0,57%

4 Jakarta Inner Ring Road (JIRR) Cawang-Tomang-Cengkareng 23,55 2,42%

5 Prof. Dr. Ir. Soedijatmo Cawang-Tomang-Cengkareng 14,30 1,47%

6 Jakarta Outer Ring Road (JORR) JLJ 28,27 2,91%

7 JORR W2 Utara MLJ 7,70 0,79%

8 Jakarta-Cikampek Jakarta-Cikampek 83,00 8,54%

9 Cikampek-Padalarang Purbaleunyi 58,50 6,02%

10 Padalarang-Cileunyi Purbaleunyi 64,40 6,63%

11 Palimanan-Kanci Palikanci 26,30 2,71%

12 Bogor Outer Ring Road (BORR) MSJ 5,80 0,60%

13 Belawan-Medan-Tanjung Morawa Belmera 42,70 4,39%

14 Semarang Seksi A,B,C Semarang 24,75 2,55%

15 Semarang-Solo TMJ 23,10 2,38%

16 Surabaya-Gempol Surabaya-Gempol 49,00 5,04%

17 Surabaya-Mojokerto JSM 20,77 2,14%

18 Gempol-Pandaan JPT 13,61 1,40%

19 Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa JBT 10,00 1,03%

Total panjang tol yang telah dioperasikan oleh Perseroan 593,30 61,05%

Panjang Jalan Tol yang dimiliki oleh Perusahaan Lain

NO RUAS JALAN TOL PERUSAHAAN PENGELOLA PANJANG (KM) PANGSA PASAR

1 Tangerang-Merak PT Marga Mandala Sakti 73,00 7,51%

2 Jakarta Harbor Road PT Citra Marga Nusaphala 11,50 1,18%

3 Ir.Wiyoto Wiyono PT Citra Marga Nusaphala 15,50 1,59%

4 Ujung Pandang Tahap I PT Bosowa Marga Nusantara 6,05 0,62%

5 Serpong-Pondok Aren PT Bintaro Serpong Damai Tol 7,25 0,75%

6 SS Waru - Juanda PT Citra MargatamaSurabaya 12,80 1,32%

7 JORR W1 PT Jalan Lingkar Barat 9,85 1,01%

8 Cikopo-Palimanan PT Lintas Marga Sedaya 116,75 12,01%

9 Kanci-Pejagan PT MNC 35,00 3,60%

10 Pejagan-Pemalang PT Pejagan Pemalang Toll Road 20,20 2,08%

11 Jembatan Tol Suramadu Pemerintah (Kementerian PU) 5,40 0,56%

12 Makassar Seksi 4 PT Jalan Tol Seksi Empat 11,60 1,19%

13 Surabaya-Gresik PT Marga Bumi Mataraya 20,70 2,13%

14 Kertosono-Mojokerto PT Marga Harjaya Infrastruktur 14,41 1,48%

15 Cinere-Jagorawi PT Translingkar Kita Jaya 3,70 0,38%

16 JORR Seksi S PT Hutama Karya 14,83 1,53%

Total panjang tol yang dioperasikan oleh Perusahaan lain 378,54 38,95%

Total panjang keseluruhan jalan tol yang telah beroperasi 971,84 100,00%

Di masa mendatang, Perseroan berkeyakinan bahwa pesaing utama untuk proyek-proyek jalan tol

baru adalah perusahaan operator infrastruktur internasional yang bekerja sama dengan perusahaan

Indonesia. Sebagian dari operator tersebut memiliki kekuatan finansial atau sumber daya lainnya

yang lebih besar dari Perseroan, skala ekonomi yang lebih besar, diversifikasi usaha, pengalaman

internasional dan akses terhadap material ataupun bahan baku yang dibutuhkan untuk mengerjakan

konstruksi jalan dengan biaya yang lebih rendah. Kompetitor tersebut juga mungkin memiliki infrastruktur

dan peralatan terbaru serta lebih efisien untuk konstruksi jalan tol. Untuk mendapatkan hak pengusahaan

baru, Perseroan juga menghadapi persaingan usaha dari perusahaan jalan tol lainnya.

122

11. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Kemampuan Perseroan untuk memberikan pelayanan yang unggul, jasa pelayanan yang lengkap,

serta prospek usaha yang berkesinambungan berkaitan langsung dengan keunggulan-keunggulan

kompetitifnya yang antara lain adalah sebagai berikut:

a. Mitra yang menarik dalam investasi Jalan Tol di Indonesia

Dengan pengalaman selama 35 tahun, Jasa Marga adalah pengembang dan operator Jalan Tol

yang pertama di Indonesia dan memiliki keunggulan sebagai “first mover” dibandingkan dengan

para pesaingnya. Hal ini menjadikan Perusahaan memiliki daya tarik bagi Perusahaan lainnya untuk

bermitra dalam pengembangan Jalan Tol di Indonesia. Mitra Perusahaan dalam pengembangan

Jalan Tol melalui Anak Perusahaan sangat bervariasi dari Pihak BUMD dan Swasta baik dalam

maupun luar negeri.

b. Menguasai Jalan Tol yang menguntungkan dan konsesi yang panjang

Perusahaan memiliki ruas-ruas Jalan Tol yang menguntungkan dengan konsesi yang panjang, yang

mayoritas berada pada jaringan Jalan Tol dalam dan di sekitar Jabodetabek yang memiliki tingkat

volume lalu lintas yang tinggi. Perusahaan menguasai ruas-ruas tersebut dengan masa konsesi

hingga Tahun 2044, dan merupakan sumber mayoritas pendapatan Perusahaan. Penguasaan ruas-

ruas memberikan kekuatan fundamental keuangan Perusahaan yang kuat sehingga memungkinkan

Perusahaan melakukan ekspansi pembangunan Jalan Tol baru.

c. Kondisi keuangan yang cukup kuat

Kondisi Keuangan Perusahaan sampai dengan saat ini dirasakan cukup kuat, hal ini tercermin

dari proyeksi rasio hutang terhadap modal (DER) hingga 2022 maksimal 4,42 kali di tahun 2018,

pada saat seluruh Jalan Tol baru yang dibangun Perusahaan beroperasi. Sementara itu, Interest

Coverage Ratio (ICR) hingga Tahun 2022 minimum sebesar 1,29 di tahun 2016. Posisi tersebut

masih tidak melanggar batas yang dipersyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan (covenant),

yaitu sebesar 5 kali untuk DER dan 1,25 untuk ICR. Dengan kondisi ini, maka Perusahaan masih

memiliki ruang yang cukup besar untuk investasi dalam Jalan Tol maupun usaha lain. Kekuatan

keuangan ini tercermin dalam rating yang dimiliki Perusahaan walaupun Perusahaan tengah

melakukan kegiatan ekspansi, namun masih dapat mempertahankan rating pemeringkatan Hutang

idAA Negative Outlook.

d. Manajemen berpengalaman dengan komitmen pada Tata Kelola Perusahaan

Dengan adanya perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Tbk, mengharuskan

Perusahaan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatannya, dibuktikan

dengan komitmen Manajemen untuk menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya Perusahaan.

Hal ini tercermin dalam Nilai Assessment GCG dan Nilai Assestment KPKU yang terus meningkat.

e. Jaringan Jalan Tol yang panjang dan terdiversifikasi

Perusahaan menguasai hak pengusahaan Jalan Tol yang panjang dan terdiversifikasi hampir di

seluruh Pulau Jawa. Selain itu, Perusahaan juga masih mengembangkan bisnis usaha selain Jalan

Tol yang meliputi: membangun dan mengoperasikan sejumlah tempat istirahat, menyewakan ruang

iklan, membangun kabel fiber optik, jasa Pengoperasian Jalan Tol dan mengembangkan properti.

12. OPERASI DAN MANAJEMEN JALAN BEBAS HAMBATAN

Sejalan dengan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan pengembang dan operator jalan tol terkemuka

di Indonesia, Perseroan melakukan langkah-Iangkah strategis agar dapat mempertahankan eksistensi

posisinya di industri jalan tol yang saat ini telah semakin berkembang dengan adanya operator-operator

lain sebagai pesaing baru.

123

Langkah-Iangkah strategis ini tentunya harus didukung dengan peningkatan pelayanan yang tercermin

dari kepuasan pelanggan (pengguna jalan tol) dan masyarakat. Terkait peningkatan pelayanan,

Perseroan terus berupaya untuk mempertahankan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengelola pusat

layanan terpadu atau lebih dikenal dengan Jasa Marga Traffic Information Center (JMTIC), dan program

peningkatan layanan kepada konsumen melalui penyediaan kamera CCTV, penempatan Variable

Message Sign (VMS) pada lokasi-Iokasi strategis dan penerapan sistem transaksi elektronik melalui

penggunaan e-Toll Card.

Disamping itu, secara internal, Perseroan juga mengimplementasi Enterprise Resources Planning

(ERP) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Semua ini merupakan bagian dari

upaya modernisasi pelayanan Perseroan.

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol

Sebagai upaya untuk mempertahankan kualitas jalan sehingga tetap nyaman dipakai pengguna jalan,

Perseroan secara terus-menerus mempertahankan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)

Jalan Tol. SPM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.392/PRT/M/2005

tanggal 31 Agustus 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol adalah ukuran yang harus

dicapai oleh Badan Usaha Jalan Tol dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

pengguna jalan tol.

Standar pelayanan minimal untuk jalan tol dinilai sangat penting karena sebagai jalan bebas hambatan,

kendaraan bermotor yang melewati jalan tol disarankan untuk mematuhi standar kecepatan minimum

yang telah ditentukan.

Perseroan telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol. Pemenuhan standar ini

diperlukan sebagai syarat kenaikan tarif jalan tol yang mulai diberlakukan tanggal 28 September 2009.

Namun, bagi Perseroan menjaga kerataan jalan dan aspek penting lainnya dalam keamanan dan

kenyamanan di jalan tol merupakan komitmen dan bentuk tanggung jawab Perusahaan yang wajib

dilaksanakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen pengguna jalan.

SPM meliputi substansi pelayanan sebagai berikut:

1) Kondisi jalan

Perseroan bekewajiban untuk selalu memelihara kondisi perkerasan jalan tol. Salah satu upaya dalam

rangka perencanaan dan aktivitas pemeliharaan perkerasan jalan tol adalah dengan melaksanakan

survey kekesatan dan ketidakrataan. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sekali data ini selalu diperbarui

guna mendapatkan gambaran terkini kondisi perkerasan jalan tol.

Indikator substansi pelayanan kondisi jalan tol terdiri dari:

• Kekesatan : tolok ukur > 0,33 μm

• Ketidakrataan : tolok ukur IRI ≤ 4 m/km dan;

• Tidak ada lubang : tolok ukur tidak ada lubang 100% (zero pothole)

Untuk memperoleh data-data tersebut, Perseroan melakukan survey kekesatan permukaan dengan

alat Mu-meter, survey ketidakrataan permukaan dengan alat NAASRA Roughness-meter dan survey

kondisi visual yang dilakukan oleh Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian Pekerjaan Umum

(PU).

2) Kecepatan tempuh rata-rata

Indikator dari substansi pelayanan kecepatan tempuh rata-rata adalah kecepatan tempuh rata-rata

dengan tolok ukur:

• JalanTol Dalam Kota: ≥ 1,6 kali kecepatan tempuh rata-rata Jalan Non Tol;

• Jalan Tol Luar Kota : ≥ 1,8 kali kecepatan tempuh rata-rata Jalan Non ToI;

124

Perseroan melakukan pengukuran untuk mendapatkan hasil kecepatan tempuh rata-rata dengan

melakukan survey kecepatan tempuh. Metode yang digunakan adalah dengan Test-Car Runs/Test

Vehicle Method dengan menggunakan teknik average car, dimana surveyor/pengemudi dapat memilih

kecepatan kendaraan yang sesuai, yang dapat mewakili kecepatan kendaraan untuk setiap titik/lokasi

dan waktu (traffic stream’s speed).

Rute non-tol dipilih berdasarkan atas pertimbangan (1) mempunyai panjang rute yang relatif sama

dengan rute jalan tol; (2) merupakan rute alternatif terdekat dengan rute jalan tol; (3) merupakan rute

yang paling umum dilalui jika tidak melewati jalan tol.

Waktu pelaksanaan survey dilakukan,pada jam-jam padat dan jam-jam kosong sehingga diharapkan

dapat mengakomodasi kebutuhan waktu yang digunakan untuk melewati rute-rute tersebut.

Sama halnya dengan pemilihan waktu, survey dilakukan pada hari-hari sibuk dan hari-hari tidak sibuk

(kosong). Umumnya hari libur yaitu Sabtu dan Minggu digunakan untuk mewakili hari-hari tidak sibuk.

Survey waktu tempuh dilakukan 2 (dua) kali setahun dengan populasi pencapaian 100%.

3) Aksesibilitas

Indikator dari substansi pelayanan aksesibilitas adalah:

• Kecepatan Transaksi Rata-rata

Tolok ukur kecepatan transaksi dibagi berdasarkan lingkup sebagai berikut:

a. Gerbang tol sistem terbuka:

- ≤ 8 detik setiap kendaraan;

b. Gerbang tol sistem tertutup:

- Gardu masuk: ≤ 7 detik setiap kendaraan;

- Gardu keluar: ≤11 detik setiap kendaraan

• Jumlah Gardu Tol

Tolok ukur jumlah gardu (kapasitas gardu) dibagi berdasarkan lingkup sebagai berikut:

a. Kapasitas sistem terbuka:

- ≥ 450 kendaraan per jam per gardu;

b. Kapasitas sistem tertutup:

- Gardu masuk: ≥ 500 kendaraan per jam per gardu;

- Gardu keluar: ≥ 300 kendaraan per jam per gardu

Pengukuran kecepatan transaksi rata-rata dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan populasi

pencapaian:

- 100% petugas pengumpul jalan tol pada shift operasi di masing-masing gerbang tol, untuk gerbang

tol dengan jumlah gardu tol ≤ 5 gardu toI;

- 80% petugas pengumpul tol pada shift operasi di masing-masing gerbang tol, untuk gerbang tal

dengan jumlah gardu tol > 5 gardu tol.

Pengukuran kapasitas gardu rata-rata dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, berdasarkan data hasil

pengukuran kecepatan transaksi.

4) Mobilitas

Indikator dari substansi pelayanan mobilitas adalah kecepatan penanganan hambatan lalu lintas yang

mencakupi:

1. Wilayah pengamatan observasi patroli dengan tolok ukur 30 menit per siklus (satu siklus adalah

satu kali putaran pengamatan yang dilakukan oleh petugas patroli/kendaraan patroli untuk ke posisi

semula);

2. Response time dengan tolok ukur ≤30 menit (waktu yang dihitung mulai dari informasi diterima

oleh petugas komunikasi (sentral komunikasi) sampai dengan petugas patroli tiba di lokasil/tempat

kejadian);

125

3. Penanganan akibat kendaraan mogok dengan tolok ukur: melakukan penderekan ke pintu gerbang

tol terdekat/bengkel terdekat dengan menggunakan derek resmi (gratis); 4. Patroli kendaraan Derek dengan tolok ukur: 30 menit per siklus pengamatan.

Pengukuran dilakukan setiap bulan berdasarkan data-data laporan dari petugas komunikasi, dengan

populasi pencapaian: 1. 80% kendaraan patroli, untuk jumlah kendaraan patroli > 5 kendaraan;

2. 100% kendaraan patroli, untuk jumlah kendaraan patroli ≤ 5 kendaraan.

5) Keselamatan

Indikator dari substansi pelayanan keselamatan terdiri dari:

1. Sarana Pengaturan Lalu Lintas, terdiri dari:

a. Perambuan, dengan tolok ukur: jumlah 100%;

b. Marka jalan, dengan tolok ukur: jumlah 100% dan reflektivitas ≥ 80%; c. Guide post/reflector, dengan tolok ukur: jumlah 100% dan reflektivitas ≥ 80%

d. Patok KM setiap 1 kilometer, dengan tolok ukur: jumlah 100%

2. Penerangan Jalan Umum (PJU) wilayah perkotaan, dengan tolok ukur: lampu menyala 100%;

3. Pagar ruang milikjalan, dengan tolok ukur: keberadaan 100%;

4. Penanganan kecelakaan yang terdiri dari:

a. Korban kecelakaan, dengan tolok ukur: dievaluasi gratis ke rumah sakit rujukan; b. Kendaraan kecelakaan, dengan tolok ukur: melakukan penderekan gratis sampai ke pool

derek (masih di dalam jalan tol)

5. Pengamanan dan penegakan hukum, dengan tolok ukur: keberadaan Polisi Patroli Jalan Raya

(PJR) yang siap panggil 24 jam.

6) Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan

Indikator dari substansi pertolonga n/penyela matan pelayanan adalah:

1. Ambulans, dengan tolok ukur: 1 unit per 25 km atau minimum 1 unit (dilengkapi standar P3K dan

Paramedis);

2. Kendaraan Derek, dengan cakupan ruas jalan tal sebagai berikut:

a. LHR > 100.000 kendaraan/hari: 1 unit per 5 km atau minimum 1 unit;

b. LHR ≤100.000 kendaraan/hari: 1 unit per 10 km atau minimum 1 unit;

3. Polisi Patroli Jalan Raya (PJRl, dengan cakupan ruas jalan tal sebagai berikut:

a. LHR> 100.000 kendaraan/hari: 1 unit per 15 km atau minimum 1 unit;

b. LHR ≤ 100.000 kendaraan/hari: 1 unit per 20 km atau minimum 1 unit.

4. Patroli Jalan Tol (Operator): 1 unit per 15 km atau minimum 2 unit; 5. Kendaraan Rescue: 1 unit per ruas jalan tal (dilengkapi dengan peralatan penyelamatan);

6. Sistem informasi: setiap gerbang masuk.

Pengawasan dan evaluasi SPM dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Menindaklanjuti

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut, BPJT mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur

Jalan Tol No.03/KPTS/BPJT/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Pedoman Pemantauan dan Penilaian

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, yang mengatur tentang pedoman pengukuran

pemenuhan SPM, bentuk laporan pemenuhan SPM dan penyampaian laporan oleh Badan Usaha Jalan

Tol dilakukan 2 (dua) kali setahun dan harus disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan

Februari dan Agustus. Sebagai bentuk tindak lanjut dari Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol

No.03/KPTS/BPJT/2006 tersebut, Perseroan membuat ketetapan yakni Surat Edaran Direksi No.17/

SE-DIR/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang Pedoman Pengukuran Pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal Jalan Tol.

Beberapa hal penting untuk dibenahi, dalam pandangan pengguna tol, adalah kemacetan/lalu lintas

padat dan jalan banyak yang rusak/bergelombang/tidak rata.

Survei tersebut digunakan Perseroan sebagai masukan untuk meningkatkan pelayanan. Peningkatan

kualitas layanan yang telah dilakukan, diantaranya pelebaran jalur, penambahan GTO (Gardu Tol

Otomatis) dan pemberlakukan e-Toll Pass bagi pengguna jalan tol.

126

b. Program Peningkatan Layanan Kepada Konsumen Electronic Payment

Salah satu langkah maju yang diambil untuk menunjang Perseroan tahun 2009 adalah memasyarakatkan

penggunaan electronic toll card atau e-TollCard yang dapat dipakai untuk membayar tol. Grand

launching produk e-Toll Card dilakukan tanggal 30 Januari 2009, setelah dilakukan soft launching

15 Desember 2008. Kartu elektronik tersebut diluncurkan atas hasil kerja sama antara Perseroan dan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan menggunakan kartu tol, waktu yang dibutuhkan untuk

melakukan transaksi menjadi lebih cepat, yaitu dari 7 detik secara manual menjadi 3 detik.

Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya kartu tol ini. Bagi pengguna jalan tol, di samping waktu

menjadi lebih cepat dalam bertransaksi, mereka merasa lebih nyaman karena tidak harus repot mencari

uang recehan untuk membayar tol. Dengan lebih cepatnya waktu membayar tol, otomatis antrian ketika

membayar tol juga berkurang.

Untuk mendapatkan e-Toll Card juga tidak lagi sulit. Pengguna jalan tol dapat membelinya di beberapa

point of sale, seperti di sejumlah pasar swalayan Indomart, ATM Bank Mandiri dan Kantor Cabang

Bank Mandiri dengan nilai nominal hingga mencapai Rp1 juta. Mereka juga dapat melakukan isi ulang

(top up) di beberapa tempat yang telah ditentukan atau transaksi online Bank Mandiri.Tidak ada batas

kadaluarsa dan batas minimal nilai nominal kartu.

Tujuan lain dari pengembangan electronic payment bagi Perusahaan adalah mengurangi penyediaan

uang kembalian, menambah pilihan metode transaksi, mengurangi pengelolaan uang tunai,

meningkatkan citra perusahaan serta mendapat tambahan pendapatan lain-lain.

Ketika pertama kali diluncurkan bulan Januari, e-Toll Card hanya dapat dipakai untuk membayar tol

untuk ruas tol dalam kota Jakarta, tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo, serta tol Cikupa-Merak. Penggunaan

e-Toll Card pun terus diperluas. Bahkan Bank Mandiri telah menyanggupi untuk melayani berapapun

kebutuhan e-Toll Card termasuk untuk tol yang baru beroperasi.

Pada tahap awal kartu ini hanya digunakan untuk pembayaran tol (single purpose) namun saat ini telah

dikembangkan menjadi alat untuk membayar di SPBU, parkir di rest area, dan lain-lain (multi purpose).

Hingga akhir Juni 2016, tingkat penggunaan e-Toll Card pada ruas-ruas yang telah mengimplementasikan

e-Toll Card adalah sekitar 22% dari total transaksi Perseroan.

Perseroan akan terus melakukan sosialisasi atas e-Toll Card. Rencananya, kartu ini dapat dipergunakan

diseluruh jalan tol Perseroan, sehingga bagi pemilik e-Toll Card dapat menggunakan kartu tersebut untuk

bertransaksi di semua ruas tol Perseroan dan juga operator lainnya yang tergabung dalam kerjasama

penerapan e-Toll Card ini.

Komitmen Perseroan untuk terus melakukan upaya-upaya modernisasi juga tercermin dari peluncuran

dedicated lane e-Toll Pass pada tanggal 1 Oktober 2012. Sebagai pengembangan dan generasi

selanjutnya dari teknologi e-Toll Card, pengguna jalan tol dengan e-Toll Pass tidak perlu lagi berhenti

ketika bertransaksi di gardu tol. Hal ini dimungkinkan dengan memasang e-Toll Card pada alat bernama

On Board Unit (OBU) yang diletakkan pada bagian kaca depan kendaraan, sehingga pada saat OBU

menerima sinyal dari alat yang berada pada Gardu Tol Otomatis, saldo e-Toll Card berkurang secara

otomatis dan barrier terbuka.

c. Closed Circuit Television

Perseroan telah mengaplikasikan kamera pemantau atau CCTV di sejumlah tempat, khusus di tempat-

tempat titik rawan macet agar masyarakat dapat mengantisipasi kemana jalur yang bisa dilalui.

Kehadiran CCTV dapat memberikan informasi secara real time kepada pengguna kendaraan mengenai

kondisi jalan tol, sehingga pengendara dapat mencari alternatif lain.

Bagi pengendara yang ingin mengetahui kondisi jalan, dapat menghubungi pusat informasi (information

center) Perseroan untuk mengetahui lokasi-Iokasi yang tengah dilanda kemacetan.

127

Tujuan lain dari penempatan CCTV ini adalah untuk mempercepat Informasi kondisi lalu lintas di jalan

tol secara real time; mempercepat penanganan gangguan lalu lintas, sehingga dapat mengurangi

panjang kemacetan; mengurangi frekuensi observasi patroli menambah Pelayanan Informasi kondisi

ruas jalan; serta meningkatkan citra Perusahaan. Sistem CCTV yang dipasang di ruas jalan tol yang

dikelola, diintegrasikan seluruhnya dengan yang sudah terpasang di ruas jalan tol yang lain, dengan

menggunakan IP camera (internet protocol camera) dan wireless LAN (local area network). Di samping

itu, seluruh jaringan CCTV yang sudah terpasang diintegrasikan sehingga saling terkoneksi.

d. Pusat Layanan Informasi Kondisi Lalu Lintas Jalan Tol

Langkah-Iangkah strategis lain yang dilakukan Perseroan untuk peningkatan kepuasan pelanggan dan

masyarakat adalah dengan cara mendirikan pusat layanan terpadu atau lebih dikenal dengan Jasa

Marga Traffic Information Center (JMTIC) dengan menghubungi 14080. Dengan pendirian JMTIC,

diharapkan terjadinya peningkatan kepuasan pelanggan melalui pelayanan terpadu yang mudah

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus menciptakan peningkatan image Perseroan

serta mempermudah Perseroan untuk mendeteksi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat

berkaitan dengan operasional jalan tol. Fungsi utama JMTIC adalah sebagai berikut:

• Menyediakan pusat layanan informasi kondisi lalu lintas dan pengaduan yang dapat diakses

dengan mudah.

• Memudahkan pelanggan menyampaikan berbagai keluhan dan informasi lainnya yang perlu

mendapat tanggapan yang cepat dari Perseroan untuk memuaskan pelanggan.

• Memudahkan pelanggan menyampaikan kebutuhan, keinginan dan saran atas jasa yang diberikan

oleh Perseroan sebagai masukan dalam pengembangan di masa mendatang.

Dengan berdirinya JMTIC ini, diharapkan akan tercapai keinginan untuk menjadi Perseroan yang unggul

dan terpercaya melalui terciptanya kepuasan pelanggan atas jasa dan produk Perseroan. Secara

bertahap JMTIC diharapkan dapat melayani seluruh stakeholders, antara lain masyarakat, pelanggan,

mitra usaha, dan keperluan internal (pekerja, unit-unit operasi, dan lain-lain). Jenis layanan juga dapat

dikembangkan lebih lanjut secara bertahap meliputi layanan informasi, dan layanan-Iayanan lain yang

menggunakan multimedia, sehingga bisa menjadi sarana layanan yang terpadu dan komprehensif

dengan dukungan teknologi informasi dan telekomunikasi. Saat ini informasi lalu Iintas dapat diakses

melalui http://www.jasamargalive.com dan http://m.jasamargalive.com untuk telepon seluler.

Selain itu, untuk meningkatkan Informasi Lalu Lintas yang dapat diterima secara real time, Perseroan

mengaktifkan twitter sebagai media komunikasi kepada pengguna jalan tol. Twitter merupakan sebuah

situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc., yang menawarkan jaringan sosial berupa

mikroblog sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut

tweet. Saat ini akun yang digunakan untuk mengetahui kondisi info lalu lintas terkini milik PT Jasa

Marga (Persero) Tbk adalah @PTJASAMARGA.

e. Keselamatan Berkendaraan

Perseroan secara terus-menerus melakukan kampanye tertib lalu lintas salah satunya untuk menghindari

kecelakaan. Data Perseroan menunjukkan kecelakaan yang paling banyak terjadi di jalan tol adalah di jalan tol Jakarta-Cikampek dan kedua di jalan tol Jagorawi. Dari jumlah kecelakaan yang terjadi,

faktor pengemudi masih menjadi penyebab utama kecelakaan yang terjadi di jalan tol. Faktor kedua yang menjadi penyebabkan kecelakaan adalah pecah ban. Diharapkan ke depan kecelakaan dapat

diminimalisasi dengan gencarnya publikasi dan sosialisasi keselamatan dalam berkendaraan yang dilakukan oleh Perseroan maupun instansi lain.

http://www.jasamargalive.com/

128

13. PROSES TENDER PEROLEHAN RUAS JALAN TOL

Dengan berlakunya UU No.38/2004 juncto PP No.15/2005, serta Permen PU No. 13/PRT/M/2010

tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol yang disempurnakan melalui Permen PU No. 21/PRT/M/2012, Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya proses penawaran (lelang) akan menjadi

kunci sukses berjalannya pembangunan konstruksi dan beroperasinya hak pengusahaan baru untuk jalan tol. Karena prasyarat dan ketentuan untuk menentukan pemberian hak pengusahaan seperti

struktur tarif, adalah bersifat tetap saat dokumen penawaran diterima oleh Pemerintah dan operator yang mendapatkan hak pengusahaan memiliki kemampuan yang terbatas dalam melakukan perubahan pada prasyarat dan kondisi selama masa pembangunan konstruksi atau fase pengoperasian konsesi jalan tol. Oleh sebab itu, forecast terhadap pendapatan dan beban menjadi sangat penting dalam tahap seleksi

dan penawaran (lelang) sehingga Perseroan dapat secara tepat mengidentifikasi dan mengenali risiko

potensial yang mungkin timbul. Perseroan memiliki keahlian dalam mempersiapkan studi kelayakan yang akan digunakan dan dengan dibantu konsultan traffic untuk mengevaluasi volume lalu lintas dari

konsesi jalan tol akan dapat membantu Perseroan dalam memperkirakan risiko yang berhubungan

dengan volume lalu lintas sepanjang proses seleksi dan penawaran. Perseroan juga mempersiapkan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses penawaran, meliputi persiapan analisis dan studi

kelayakan, perhitungan volume lalu lintas yang dituangkan dalam dokumen penawaran.

Selain itu, Perseroan dapat diminta oleh Pemerintah untuk membangun tambahan jalan tol yang secara ekonomis kurang layak namun dilakukan untuk alasan sosial dan politis. Jika diminta seperti

itu, Perseroan berencana untuk meminta kompensasi atau subsidi Pemerintah yang akan mencapai tingkat pengembalian investasi yang wajar bagi Perseroan untuk pembangunan dan pengoperasian jalan tol tersebut. Apabila Perseroan diminta oleh Pemerintah untuk melakukan proyek seperti itu, maka

Perseroan berencana untuk melakukan studi dan analisis kelayakan, termasuk kajian atas volume lalu lintas, dengan tujuan menetapkan tingkat kompensasi atau subsidi yang akan dibayarkan kepada

Perseroan oleh Pemerintah dalam kaitannya dengan proyek tersebut, yang memperhitungkan tingkat pengembalian investasi yang wajar. Pada saat ini Perseroan tidak memiliki pengalaman melakukan proyek subsidi Pemerintah dan tidak ada kepastian bahwa kompensasi atau subsidi tersebut akan

dibayarkan oleh Pemerintah secara tepat waktu, atau tidak dibayar sama sekali, atau tidak sesuai dengan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan.

Sesuai ketentuan dalam dokumen lelang, akan didirikan anak perusahaan yang mayoritas sahamnya

dimiliki Perseroan untuk membangun dan mengoperasikan pengusahaan jalan tol tersebut. Pada langkah ini Perseroan dapat menawarkan kepada Swasta, BUMN dan/atau Pemerintah Daerah setempat untuk menjadi bagian dalam proyek jalan tol baik sebagai pengembang, investor atau pemegang saham

minoritas dalam pendirian anak perusahaan. Perseroan berkeyakinan bahwa partisipasi Pemerintah Daerah pada kegiatan operasional hak pengusahaan jalan tol akan sangat membantu Perseroan,

khususnya dalam tahap pembebasan lahan untuk proyek jalan tol.

Anak perusahaan yang dimaksud di atas adalah merupakan Perseroan yang berbadan hukum dengan

hak dan kewajiban menjalankan perjanjian pengusahaan. Pada prakteknya Perseroan yang akan melakukan manajemen proyek atas nama anak perusahaan dan juga akan mengoperasikan jalan

tol. Setiap manajemen anak perusahaan akan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap

proses konstruksi, termasuk pertemuan dengan kontraktor ataupun pihak ketiga lainnya. Dalam skema

pembiayaan proyek jalan tol, Perseroan/anak perusahan mendapatkan kredit melalui peminjaman

dana dari bank, Pemerintah. Pada saat suatu proyek telah dioperasikan, Perseroan/anak perusahaan biasanya melakukan pembiayaan kembali atas kredit-kredit tersebut melalui penerbitan obligasi melalui

pasar modal.

Perseroan selalu berupaya untuk memperoleh pendanaan bagi proyek-proyek jalan tol dengan syarat

dan ketentuan yang menarik, diantaranya dengan melakukan skema pembiayaan terpisah untuk masing-

masing proyek. Sebagai contoh, Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit untuk pembangunan

proyek jalan tol Bogor Ring Road, Semarang-Solo dan Gempol Pasuruan, yang selanjutnya kredit

ini dialihkan kepada anak perusahaan yang akan melakukan pembangunan, pengembangan dan

pengoperasian jalan tol tersebut tergantung kepada pemenuhan kondisi-kondisi tertentu dari perjanjian-

perjanjian kredit tersebut.

129

Perseroan berencana untuk mengembangkan setiap proyek jalan tol baru melalui anak perusahaan

yang khusus ditujukan untuk masing-masing proyek. Perseroan berupaya untuk mendanai 70% dari

belanja modal yang diperlukan untuk proyek jalan tol baru melalui pendanaan utang yang diperoleh anak

perusahaan (dengan garansi/jaminan dari para pemegang saham, jika diperlukan), dan mendanai 30%

sisanya dengan kontribusi modal (equity contribution) dari para pemegang saham anak perusahaan

tersebut. Dengan demikian direncanakan kontribusi modal Perseroan atas capital expenditure yang

dibutuhkan pada setiap proyek jalan tol baru hanya terbatas pada kepemilikan saham.

Desain dan tahapan konstruksi dapat dilaksanakan setelah atau bersamaan dengan saat pembiayaan

didapatkan. Perseroan berhubungan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam

melakukan pembebasan lahan, selain juga bekerjasama dengan perusahaan teknik engineering dan

kontraktor untuk menyelesaikan proses rancang bangun, desain dan rencana pembangunan konstruksi

jalan tol yang diusulkan kepada dan disetujui oleh Menteri PU. Selama tahap ini, Perseroan dapat

mengendalikan dan memonitor seluruh proses pembangunan proyek jalan tol dengan tujuan untuk

mengendalikan biaya dan keterlambatan.

Perseroan memulai pembangunan konstruksi jalan tol setelah memperoleh lahan dari Pemerintah yang

sesuai untuk pembangunan konstruksi ruas jalan tol. Di bawah Hukum dan Peraturan yang berlaku di

Indonesia, khususnya pada UU No.38/2004 juncto PP No.15/2005, Pemerintah bertanggung jawab untuk

proses pembebasan lahan yang diperlukan dalam pembangunan konstruksi proyek jalan tol yang telah

disetujui. Akses terhadap lahan akan diserahkan oleh Pemerintah kepada Perseroan saat pengadaan

lahan telah memadai untuk memulai konstruksi ruas jalan tol. Perseroan diwajibkan untuk membayar

biaya pengadaan lahan (termasuk biaya pendanaan) yang ditalangi Pemerintah, dan Perseroan memulai

konstruksi jalan tol hanya jika proses pengadaan lahan telah selesai dilakukan untuk masing-masing

seksi jalan tol pada sebuah proyek ruas jalan tol. Perseroan bekerja sama dengan Pemerintah dan

pemerintah daerah terkait untuk meminimalkan penundaan konstruksi yang ditimbulkan oleh kesulitan

dalam proses pengadaan lahan, termasuk akibat ketidakinginan pemilik lahan untuk menjual tanahnya,

atau menjualnya dengan harga wajar serta klaim-klaim hukum yang dilakukan oleh para pemilik lahan.

14. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 30 Juni 2016 Perseroan dan Entitas Anak memiliki 9.171 karyawan. Berikut adalah

gambaran profil dan komposisi Komposisi Karyawan Perseroan:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jabatan 30 Juni 31 Desember

2016 2015 2014 2013

Manajemen Puncak 86 89 87 93

Manajemen Madya 197 189 186 186

Manajemen Dasar 345 304 321 339

Pelaksana 8.543 8.587 7.814 8.454

Total 9.171 9.169 8.408 9.072

Komposisi Direksi dan Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan


2016 2015 2014 2013

S3 1 1 1 1

S2 117 109 96 115

S1 1.817 1.623 782 741

Akademi / Diploma 282 423 124 75

SMA 6.867 6.952 7.291 8.006

SMP 51 21 66 54

SD 36 40 48 80

Total 9.171 9.169 8.408 9.072

130

Komposisi Direksi dan Karyawan Menurut Usia


2016 2015 2014 2013

≤ 25 tahun 2.434 2.600 1.288 2.325

26-30 1.166 1.021 1.247 818

31-35 463 405 564 534

36-40 881 915 1.081 1.314

41-45 1.385 1.363 1.395 1.506

46-50 1.526 1.502 1.628 1.552

>51 tahun 1.316 1.363 1.205 1.023

Total 9.171 9.169 8.408 9.072

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status 30 Juni 31 Desember

2016 2015 2014 2013

Tetap 8.233 8.078 5.552 5.399

Tidak Tetap 938 1.091 2.856 3.673

Total 9.171 9.169 8.408 9.072

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, Perseroan meletakkan beberapa prinsip dasar

yang senantiasa menjadi pedoman bagi setiap pimpinan di semua jajaran unit organisasi

Perseroan dalam melaksanakan supervisi terhadap masing-masing karyawan yang berada

dibawah tanggung jawabnya, sehingga setiap karyawan akan dapat dengan mudah menerima

nilai-nilai perusahaan sebagai nilai pribadi masing-masing.

Agar tercipta kualitas karyawan yang diinginkan, Perseroan selalu berusaha menciptakan suasana

kerja yang baik yang dapat mendorong karyawan untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya

melalui kompetisi yang sehat dengan tetap menggalang rasa kebersamaan, persaudaraan maupun

kekeluargaan. Selain itu juga Perseroan selalu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap

karyawan untuk berkembang seluas-luasnya sesuai kemampuan, minat, dan potensi yang dimiliki,

melalui program-program pendidikan (internal maupun eksternal) dan pelatihan yang diadakan secara

berkesinambungan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Tenaga Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai tenaga kerja asing, semua tenaga

kerja Perseroan adalah berkebangsaan Indonesia.

Kesejahteraan karyawan

Aspek kesejahteraan karyawan menjadi perhatian Jasa Marga agar karyawan dapat merasa aman dan

nyaman dalam bekerja, sehingga hal tersebut memotivasi tiap individu untuk terus meningkatkan prestasi

dan produktivitas kerja. Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan

bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukan bagi

seluruh karyawan organik Perseroan dengan beberapa pengecualian seperti fasilitas rumah dan mobil

dinas yang hanya diberikan kepada karyawan-karyawan tertentu, dan jaminan asuransi kecelakaan

risiko tinggi yang hanya diberikan kepada petugas-petugas operasional. Fasilitas dan program tersebut

antara lain meliputi sebagai berikut:

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);

2. Fasilitas kesehatan;

3. Program pensiun;

4. Tunjangan pajak;

5. Tunjangan Hari Raya Keagamaan;

6. Ongkos Cuti Tahunan;

131

7. Jaminan Asuransi Kecelakaan Risiko Tinggi (bagi Petugas Operasional);

8. Santunan kematian;

9. Seragam dinas dan Ongkos Jahit;

10. Fasilitas pinjaman karyawan (untuk perumahan, kendaraan, pendidikan anak, dan multiguna);

11. Fasilitas rumah dan mobil dinas serta pulsa telepon genggam bagi karyawan tertentu;

12. Fasilitas pelatihan dan pengembangan;

13. Pencegahan polusi kerja (Petugas Pengumpul Tol);

14. Jasa produksi sesuai dengan kinerja pegawai;

15. Fasilitas olah raga, kesenian, keagamaan dan rekreasi;

16. UKB (Uji Kesehatan Berkala) bagi seluruh Karyawan;

17. Tunjangan Purna Karya.

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas tersebut sudah memenuhi Upah Minimum Regional

yang berlaku dan memiliki Kesepakatan Bersama antara karyawan dengan Perseroan.

Program Pensiun

Program pensiun yang dimiliki oleh Perseroan diatur oleh Keputusan Direksi No.127/KPTS/2015

tanggal 30 Juni 2015 mengenai regulasi dan pensiun Perseroan. Program pensiun yang diterapkan

oleh Perseroan untuk Karyawan yang bekerja sebelum 1 Juli 2012 adalah Program Manfaat Pasti,

sesuai Keputusan Direksi No. 117/KPTS/2013 tanggal 28 Agustus 2013

Tujuan dari didirikannya program pensiun Perseroan adalah untuk memberikan penghasilan yang

berkesinambungan kepada karyawan setelah mereka pensiun. Usia normal bagi karyawan untuk

pensiun adalah 56 tahun, dengan pengecualian usia pensiun dipercepat yaitu pada usia 46 tahun.

Perseroan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk semua pegawai tetap yang dikelola

oleh Dana Pensiun Perseroan (DPJM) dimana manfaat pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan

penghasilan dasar pensiun dan masa kerja pegawai. Jumlah iuran karyawan untuk program pensiun

adalah 3,00% (tiga persen) dari gaji pokok dan sisa pendanaan sebesar 14,6% (empat belas koma

enam persen) menjadi beban Perseroan.

Dalam rangka memberikan kesinambungan penghasilan kepada karyawan yang memasuki pensiun,

Perseroan mengikutsertakan karyawan dalam Pogram Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi karyawan

yang bekerja sebelum tanggal 21 Juli 2014 yang dikelola oleh Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM).

Sementara bagi karyawan yang bekerja setelah tanggal 1 Juli 2014 dan setelahnya diikutsertakan pada

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Program Purna Karya

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.43/KPTS/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Pemberian

Tunjangan Purna Karya Kepada Karyawan, Perseroan akan memberikan Tunjangan Purna Karya

berupa pembayaran sekaligus sebanyak 24 kali penghasilan Dasar Asuransi (PHDA) kepada karyawan

yang berhenti bekerja karena pensiun, meninggal, atau cacat dan diangkat sebagai Direksi Perushaan.

Sedangkan karyawan yang berhenti di luar ketentuan tersebut, akan mendapatkan manfaat sesuai

perhitungan manfaat purna karya.

Program Kesehatan Pensiunan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.228/KPTS/2006, tanggal 26 Desember 2006 juncto

Surat Keputusan Direksi No. 141/KPTS/2012 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan dan

Keluarga, Perseroan memberikan fasilitas kesehatan kepada para pensiunan dan keluarga, meliputi :

1. Perawatan dan pengobatan rawat jalan.

2. Perawatan dan pengobatan rawat inap.

Dengan maksud dan tujuan membantu meringankan beban pensiunan dan menjaga pola hidup sehat.

Pemberian bantuan fasilitas kesehatan dibatasi dengan jumlah anak sebanyak-banyaknya 3 orang dan

telah terdaftar di Perseroan.

132

Perseroan menghitung liabilitas imbalan kerja lainnya dengan metode projected unit credit, sesuai

dengan PSAK 24 (Revisi 2004). Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Biaya jasa lalu sebagai dampak perubahan asumsi aktuaria bagi karyawan aktif diakui dalam laporan laba rugi

selama sisa masa kerja rata-rata karyawan tersebut.

Imbalan kerja atas pemutusan hubungan kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perseroan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap karyawan untuk mengembangkan kemampuan dan potensial mereka melalui program pelatihan yang dilaksanakan secara teratur (secara internal maupun eksternal), baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Jasa Marga menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan elemen penting yang akan menunjang produktivitas kinerja Perseroan. Persaingan dunia bisnis yang semakin ketat menuntut manusia untuk

selalu berkembang menjadi lebih baik. Untuk menjawab tantangan jaman yang semakin global saat ini, Jasa Marga berkomitmen untuk terus melakukan program pembinaan karyawan secara intensif guna mencetak insan Jasa Marga yang handal dan kompeten dalam dunia bisnis khususnya industri

jalan tol. Komitmen ini ditunjukkan dengan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan serta program pengembangan Sumber Daya Manusia.

Percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia termasuk jalan tol, memberi peluang dan tantangan

bagi pengelolaan Sumber Daya Manusia Perseroan.

Kondisi tersebut menuntut adanya kesiapan Perseroan dalam hal penyediaan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang kompeten serta mempunyai daya saing tinggi.

Melalui pengelolaan SDM yang terintegrasi dan berkesinambungan, diharapkan dapat tercipta sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam jumlah yang memadai berdasarkan keahlian, sehingga mampu mewujudkan komitmen Perseroan dalam melakukan yang terbaik bagi peserta atau pelanggan

serta mendukung keberhasilan Perseroan dalam mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan.

Struktur Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM Perseroan dijalankan oleh Divisi Human Capital Services (DHCS), Divisi Human Capital Strategy And Policy (DHCSP) dan Unit Jasa Marga Development Center (JMDC). Tanggung

jawab utama dari masing-masing Divisi/Unit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Divisi Human Capital Strategy And Policy

Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan organisasi serta pengembangan sumber daya manusia, penyusunan dan pemeliharaan sistem pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembelajaran, serta

analisa risiko terhadap dampak pengembangan organisasi dan sistem pengelolaan sumber daya manusia, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan kemampuan keuangan Perseroan, serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance, agar organisasi Perseroan dapat berkembang dengan

baik serta pendayagunaan Karyawan dapat berjalan secara maksimal.

2. Divisi Human Capital Services

Menyelenggarakan kegiatan perekrutan, seleksi, penempatan dan hubungan industrial, pembayaran kompensasi dan kesejahteraan Karyawan, pelayanan dan pembayaran hak-hak Karyawan berhenti

termasuk Pensiunan, pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan, pengendalian jumlah karyawan, penyusunan program kerja dan anggaran belanja Karyawan, pengelolaan data karyawan, penegakkan

hukum dan disiplin karyawan, penyelesaian kasus-kasus Karyawan termasuk melalui pihak ketiga (Serikat Karyawan, Lembaga Ketenagakerjaan, dan Lembaga Peradilan), administrasi pemeriksaan

terhadap Karyawan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, monitoring kinerja Dana Pensiun, serta analisa risiko terhadap pengelolaan sumber daya manusia, dengan memperhatikan sistem dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar terpenuhinya hak dan kewajiban baik Karyawan

maupun Perseroan serta terjalinnya hubungan industrial yang harmonis.

133

3. Unit JMDC

Mengelola pusat pembelajaran sebagai unit penyelenggara pelatihan dan pembelajaran serta jasa

manajemen lainnya terkait dengan pengembangan SDM terutama untuk lingkungan Perseroan termasuk

Entitas Anak maupun perusahaan lain, mengembangkan pusat pembelajaran, agar mempunyai daya

saing melalui kualitas jasa bertaraf nasional/ internasional, mengidentifikasi peluang dan kelayakan

program, menyusun bisnis plan dan mengendalikan risiko, mengelola sumber daya dan keuangan serta

aset lainnya, dalam rangka mendukung bisnis dan pertumbuhan Perseroan berkelanjutan, dengan

memperhatikan praktek terbaik (best practice) dalam industri sejenis, kebijakan, etika dan tata kelola

serta ketentuan yang berlaku.

Serikat Karyawan

Pada bulan Juli 1999, karyawan Perseroan membentuk serikat pekerja yang dikenal dengan nama

Serikat Karyawan Jasa Marga atau SKJM. SKJM yang merupakan serikat pekerja di Tingkat Nasional,

dan telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja (Pusat) dengan Nomor pendaftaran No.62/GSP.

DPP-SKJM/DFT/BW/VIII/1999.

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan para karyawan untuk jangka

waktu dua tahunan. Seluruh karyawan Perseroan merupakan anggota SKJM. Hingga saat ini hubungan

antara Perseroan dan SKJM berjalan baik dan Perseroan belum pernah mengalami pemogokan kerja,

demonstrasi atau gangguan-gangguan dari pekerja lain yang dapat menghentikan operasi. Namun,

tidak ada jaminan bahwa hubungan baik ini akan terus berjalan dikemudian hari.

15. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) TBbk Nomor 156/KPTS/2016 tentang

Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 111/KPTS/2016 Tetang Struktur Organisasi PT Jasa Marga

(Persero) Tbk. berikut adalah Struktur Organisasi Perseroan per tanggal 29 September 2016:

134

16. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Diagram kepemilikan perseroan dengan entitas anak dan pemegang saham

135

17. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak*:

Nama Perseroan MSJ TMJ MKC MTN MLJ JSM TJP JPT JBT JKT SNJ

Refly Harun Komisaris Utama/ Komisaris

Independen

- - - - - - - - - - -

Boediarso Teguh

Widodo

Komisaris - - - - - - - - - - -

Agus Suharyono Komisaris - - - - - - - - - - -

Taufik Widjoyono Komisaris - - - - - - - - - - -

Muhammad Sapta

Murti

Komisaris - - - - - - - - - - -

Sigit Widyawan Komisaris Independen - - - - - - - - - - -

Desi Arryani Direktur Utama - - - - - - - - - - -

Anggiasari Direktur Keuangan/

Independen

- - - - - - - - - - -

Muh Najib Fauzan Direktur Operasi I - - - - - K - - - - -

Subakti Syukur Direktur Operasi II - - - - - - - - - - -

Hasanudin Direktur Pengembangan - - - - - - - - - - -

Christantio

Prihambodo

Direktur Sumber Daya

Manusia dan Umum

- - - - - - KU - - - -

Nama Perseroan NKJ CSJ JSB JBS JMB JPM JLJ JLP JMP JLO

Refly Harun Komisaris Utama/ Komisaris

Independen

- - - - - - - - - -

Boediarso Teguh

Widodo

Komisaris - - - - - - - - - -

Agus Suharyono Komisaris - - - - - - - - - -

Taufik Widjoyono Komisaris - - - - - - - - - -

Muhammad Sapta

Murti

Komisaris - - - - - - - - - -

Sigit Widyawan Komisaris Independen - - - - - - - - - -

Desi Arryani Direktur Utama - - - - - - - - - -

Anggiasari Direktur Keuangan/

Independen

- - - - K - - - - -

Muh Najib Fauzan Direktur Operasi I - - - - - - - KU - -

Subakti Syukur Direktur Operasi II - - - - - - - - - -

Hasanudin Direktur Pengembangan - - - - - KU - - - -

Christantio

Prihambodo

Direktur Sumber Daya

Manusia dan Umum

- - - - - - - - - -

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris

*Keterangan mengenai singkatan dari nama Entitas Anak dapat dilihat di Daftar Istilah.

136

18. KETERANGAN PENYERTAAN SAHAM ATAS ENTITAS ANAK

Perseroan memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sehubungan dengan kerjasama

pengusahaan jalan tol yang didasarkan pada Keputusan Menteri PU dan PPJT.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut tabel penyertaan saham Perseroan pada 21 (dua puluh

satu) Entitas Anak yang memiliki nilai ekonomis bagi Perseroan, sebagai berikut:

Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Persentase

Kepemilikan

Entitas Anak (Jalan Tol)

Tahun

Penyertaan

Status Operasional

1. PT Marga Sarana Jabar (MSJ) Pengusahaan jalan tol Bogor

Outer Ring Road


2. PT Trans Marga Jateng (TMJ) Pengusahaan jalan tol

Semarang-Solo


3. PT Marga Kunciran Cengkareng

(MKC)


Kunciran-Cengkareng


4. PT Marga Trans Nusantara

(MTN)


Kunciran Serpong


5. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) Pengusahaan jalan tol Lingkar

Luar Jakarta Seksi W2 Utara


6. PT Jasamarga Surabaya

Mojokerto (JSM)

Pengusahaan jalan tol Surabaya-

Mojokerto


7. PT Transmarga Jatim Pasuruan

(TJP)


Gempol-Pasuruan


8. PT Jasamarga Pandaan Tol

(JPT)

Pengusahaan jalan tol ruas

Gempol-Pandaan


9. PT Jasamarga Bali Tol (JBT) Pengusahaan jalan tol ruas Nusa

Dua-Ngurah Rai-Benoa


10. PT Jasamarga Kualanamu Tol

(JKT)

REncana Pengusahaan Jalan Tol

Ruas Medan-Kualanamu-

Tebing Tinggi


11. PT Solo Ngawi Jaya (SNJ) Rencana Pengusahaan Jalan Tol

Ruas Solo-Ngawi


12. PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ) Rencana Pengusahaan Jalan Tol

Ruas Ngawi-Kertosono


13. PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) Rencana Pengusahaan Jalan Tol

Ruas Cinere-Serpong


14. PT Jasamarga Semarang

Batang (JSB)


ruas Batang-Semarang


15. PT Jasamarga Balikpapan

Samarinda (JBS)


ruas Balikpapan-Samarinda


16. PT Jasamarga Manado Bitung

(JMB)


ruas Manado-Bitung


17. PT Jasamarga Pandaan Malang

(JPM)


ruas Pandaan-Malang


18.

PT Jalantol Lingkarluar Jakarta

(JLJ)

Entitas Anak (Non Jalan To

Operator jalan tol JORR

l)

99,90%

2000

Beroperasi

19.

PT Jasa Layanan Pemeliharaan

(JLP)

Jasa Konstruksi, Pemeliharaan Jalan Tol,

Persewaan Kendaraan Tol

99,68%

2010

Beroperasi

20.

PT Jasamarga Properti (JMP)

Pembangunan, Perdagangan

dan Jasa terkait Properti

99,80%

2013

Beroperasi

21. PT Jasa Layanan Operasi (JLO) Layanan operasi jalan tol 99,90% 2015 Beroperasi

137

Keterangan mengenai penyertaan Perseroan pada Entitas Anak:

a. PT Marga Sarana Jabar (“MSJ”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

Perseroan mendirikan PT Marga Sarana Jabar (MSJ), berkedudukan di Bogor-Jawa Barat, berdasarkan

Akta No. 10 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Iwan Ridwan, S.H., Notaris Kabupaten Bogor,

berkedudukan di Ciawi. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.W8-01909 HT.01.01.TH.2007 tanggal 6 Juli 2007dan

telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No. TDP 100417401758 di

Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Bogor No. 96/BH/10-04/IX/2007 tanggal 24 Juli 2007 di Kantor

Pendaftaran Perusahaan Kota Bogor, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

No. 82 tanggal 12 Oktober 2007, Tambahan No. 10370 (Untuk selanjutnya disebut sebagai “Akta

Pendirian MSJ”).

MSJ telah menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan UU No. 40/2007 sebagaimana termaktub

dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT

Marga Sarana Jabar No. 1 tanggal 4 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Iwan Ridwan, S.H., Notaris

di Kabupaten Bogor,yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.

AHU-85245.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Nopember 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan

dengan Nomor AHU-0108629.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Nopember 2008.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya, MSJ berusaha dalam bidang Pengusahaan Jalan Tol Bogor

Ring Road.

MSJ memperoleh Hak Pengusahaan Jalan Tol ruas Bogor Ring Road dengan masa konsesi 45 tahun

terhitung sejak 29 Mei 2006 berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Bogor Ring Road

No. 194/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang kemudian dialihkan kepada MSJ berdasarkan

Akta Perjanjian Pengalihan Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana tertuang dalam Akta No. 3 tanggal 2

April 2008, serta diubah berturut-turut dengan: (i) Akta Amandemen I No. 5 tanggal 2 April 2008, dan

(ii) Akta Amandemen II No. 2 tanggal 3 Desember 2008,yang kemudian diubah secara keseluruhan

dan menyatakan kembali seluruh ketentuannya di dalam Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas

Bogor Ring Road No. 4 tanggal 08 Agustus 2011, yang keseluruhannya dibuat dihadapan Rina Utami

Jauhari, S.H., Notaris di Jakarta, antara MSJ dengan Pemerintah RI.

MSJ memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: JL.01.03-Mn/174F tanggal 16 Mei

2006 perihal Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road.

- Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: JL.01.03-Mn/169A tanggal 30 April

2007 perihal Persetujuan Pengalihan Pengusahaan Jalan Tol Bogor Ring Road.

- Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 258/KPTS/M/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang

Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Bogor Ring Road Segmen Sentul Selatan – Kedung Badak.

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 322/KPTS/M/2016 tertanggal 30

Mei 2016 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I dan IIA (Sentul

Selatan – Kedung Badak).

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.03517/10-20/PB/PO/XII/2012 tanggal 14

Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Bogor.

- Surat Wakil Gubernur Jawa Barat No. 660/521-BPLHD tanggal 22 Februari 2007 mengenai

persetujuan penilaian studi AMDAL dan RKL/RPL Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road di

Kabupaten/Kota Bogor.

138

Komisaris Utama : Anggi Tjetje

Komisaris : Sarwono Oet

Komisaris : Dyah Sosotya

Direktur Utama : Hendro Atmodjo

Direktur Keuangan : Muhdor Nurohma

Direktur : Tita Paulina Purba

MSJ beralamat di: PT Marga Sarana Jabar

Plaza Tol Sentul Barat, Jalan

Tol Lingkar Luar Bogor Bogor

16710

PO BOX 2012

Tel.: 62 251 837 1310, 833 3375

Fax.: 62 251 834 6232

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang

Saham (Secara Sirkuler) Perseroan Terbatas PT Marga Sarana Jabar No. 1 tanggal 21 Juli 2016,

dibuat dihadapan Zulhendrif, SH., Notaris di Bogor, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat

di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor:

AHU-AH.01.03-0066828 tanggal 26 Juli 2016 serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan dengan No.

AHU-0087219.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan

Direksi MSJ adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

omo

Hudjwalawurjan Wahyu Sari

Direksi

n

sari

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta MSJ No. 3/2015 tersebut, struktur permodalan MSJ adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp10.000 per saham

Pemegang Saham Jumlah Saham

(lembar)

Jumlah Nilai Nominal %

(Rp)

A. Modal Dasar 47.500.000 475.000.000.000

B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Perseroan 20.582.650 205.826.500.000 55

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk 11.226.900 112.269.000.000 30

PT Jasa Sarana 5.613.450 56.134.500.000 15

C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 37.423.000 374.230.000.000 100,00

D. Saham dalam Portepel 10.077.000 100.770.000.000 -

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting MSJ pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil

dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja

(anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian serta ikhtisar

data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2014 diambil dari Laporan Keuangan yang telah

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ) dengan pendapat

Wajar Tanpa Modifikasian.

139

Keterangan

Untuk periode 6 (enam) bula

berakhir pada tanggal 30 J

n yang Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

uni 31 Desember

2016 2015


Pendapatan 46.456.080.344 47.167.208.935 93.017.062.031 132.278.963.882

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak (3.793.191.437) (22.700.236.754) (15.544.083.463) (22.700.236.755)

Laba/(Rugi) Komprehensif

Tahun Berjalan (7.600.127.644)

(26.430.733.871) (23.193.726.382) (26.430.733.871)

Posisi Keuangan

Per 30 Juni Per 31 Desember

2016 2015 2014*

Aset Lancar 10.987.814.383 28.799.851.550 22.384.001.597


Jumlah Aset 850.244.442.094 868.633.892.807 866.334.432.687



Jumlah Liabilitas 575.438.693.125 586.228.016.194 590.734.829.694

Jumlah Ekuitas 274.805.748.969 282.405.876.613 275.599.602.993

Jumlah Liabilitas & Ekuitas 850.244.442.094 868.633.892.807 866.334.432.687



Aset lancar menurun sebesar Rp17.812.037.167 atau setara 61,85% dari sebesar Rp 28.799.851.550

menjadi sebesar Rp 10.987.814.383 karena kas yang tersedia digunakan untuk membayar utang

kepada kontraktor.

Liabilitas jangka pendek MSJ turun sebesar Rp16.298.553.555 atau setara 52,57% dari sebesar

Rp31.000.884.043 menjadi sebesar Rp14.702.330.488 terutama disebabkan karena telah dibayarnya

utang kontraktor serta utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun.


Liabilitas jangka pendek MSJ menurun hingga Rp25.884.997.614 atau 45,50% dari sebesar

Rp56.885.581.657 menjadi sebesar Rp 31.000.884.043. Penurunan ini disebabkan oleh pelunasan

sebagian utang kontraktor dan utang retensi pihak berelasi seiring dengan selesainya pembangunan

ruas tol BORR seksi 2A.

Laporan Laba Rugi

*)disajikan kembali

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tahun

yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

Rugi sebelum pajak menurun sebesar Rp7.156.153.291 atau setara 31,52% dari sebesar

Rp22.700.236.754 menjadi sebesar Rp3.793.191.437 seiring dengan pertumbuhan pendapatan tol

akibat meningkatnya volume kendaraan yang lebih besar dari beban tol.

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan periode yang


Rugi sebelum pajak MSJ turun sebesar Rp7.156.153.291 atau sebesar 31,52% dari Rp22.700.236.754

menjadi Rp15.544.083.463 karena peningkatan pendapatan tol akibat meningkatnya volume kendaraan

serta penerapan metode amortisasi unit of usage berdasarkan volume lalu lintas.

140

b. PT Trans Marga Jateng (“TMJ”)


Perseroan mendirikan PT Trans Marga Jateng (TMJ), berkedudukan di Semarang-Jawa Tengah,

berdasarkan Akta No. 27 tanggal 7 Juli 2007 dan ketentuan anggaran dasar yang tercantum dalam akta pendirian diubah seluruhnya sebagaimana termaktub dalam Akta No. 84 tanggal 21 September

2007, keduanya berturut-turut dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., MM., Notaris di Semarang. Akta pendirian TMJ telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. C-03976 HT.01.01-TH.2007 tanggal 22 Nopember 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Januari

2008 Nomor: 8, Tambahan Nomor: 914.

Anggaran Dasar TMJ telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana terakhir diubah berdasarkan

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 01 tanggal

3 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Endang Sri Handayani Soekarno, S.H., Sp.N., Notaris di Semarang dimana akta tersebut telah dicatat dan diterima di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0988064, tanggal 15 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3593158.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 15 Desember 2015 (selanjutnya disebut “Akta TMJ No. 1/2015”).

Sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya, TMJ berusaha dalam bidang Pengusahaan Jalan Tol Semarang- Solo.

TMJ memperoleh Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo dengan masa konsesi 45 tahun

terhitung sejak 15 Desember 2006 berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Semarang- Solo No.10 tanggal 30 Maret 2012, dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari SH, Notaris di Jakarta, yang

kemudian diubah dengan: (i) Akta Amandemen I Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Semarang-Solo No. 23 tanggal 24 Desember 2013, (ii) Akta Amandemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 12 tertanggal 18 Juni 2015 dan (iii) Akta Amandemen III Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan

Tol Semarang – Solo No. 17 tertanggal 20 April 2016, yang seluruhnya dibuat dihadapan Rina Utami Jauhari, S.H., Notaris di Jakarta, antara TMJ dengan Pemerintah RI.

TMJ memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: JL.01.08-Mn/2005 tanggal 10 Februari 2005 perihal Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo, Gempol-Pasuruan dan Bogor Ring Road.

- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:665.1/15/2005 tanggal 5 Oktober 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo.

- Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: JL.01.03-Mn/170A tanggal 30 April 2007 perihal Persetujuan Pengalihan Pengusahaan Jalan Tol Semarang-Solo.

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.005/11.01/PB/XI/2007 tanggal 30 Novemer 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah Kota Semarang.

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 191/KPTS/M/2014 tanggal 8 April 2016 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Semarang-Solo Seksi I (Semarang-Ungaran) dan Seksi II

(Ungaran-Bawen). - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 176/KPTS/M/2014 tanggal 3 April 2014 tentang Penetapan

Pengoperasian Jalan Tol Semarang – Solo Segmen Semarang – Bawen.

TMJ beralamat di: PT Trans Marga Jateng

Jln. Murbei No. 1 Sumur Boto Banyumanik

Semarang Jawa Tengah

Tel.: 62 24 747 5735

Fax.: 62 24 747 5735

141

Komisaris Utama : Irawan Santoso

Komisaris : Reynaldi Herman

Komisaris : Sunaryo


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 01 tanggal 1 Juli 2016 yang dibuat

dihadapan Endang Sri Handayani Soekarno, S.H., Sp.N., Notaris di Semarang, yang telah memperoleh

surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham berdasarkan surat

Menkumham No. AHU-AH.01.03-0063970 tanggal 12 Juli 2016 dan dicatatkan pada Daftar Perseroan

No. AHU-0082960.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 12 Juli 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan

Direksi TMJ adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

sjah

Direksi

Direktur Utama : Djadjat Sudradjat

Direktur Administrasi & Keuangan : Halim Wahjana

Direktur Teknik & Operasi : Ali Zainal Abidin


Berdasarkan Akta TMJ No. 1/2015 tersebut, struktur permodalan TMJ adalah sebagai berikut:



(lembar) Jumlah Nilai Nominal

(Rp) %

A. Modal Dasar 239.135.000 2.391.350.000.000 B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Perseroan

175.449.260

1.754.492.600.000

73,91

PT Astratel Nusantara 59.345.030 593.450.300.000 25

PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah 2.585.830 25.858.300.000 1,09

C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 237.380.120 2.373.801.200.000 100,00



Ikhtisar data keuangan penting TMJ pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil






Posisi Keuangan


2016 2015 2014*

Aset Lancar 114.320.829.602 70.287.540.212 118.066.642.988

Aset Tidak Lancar 4.325.213.868.765 3.968.206.126.359 3.611.193.194.851

Jumlah Aset 4.439.534.698.367 4.038.493.666.571 3.279.259.837.839


Liabilitas Jangka Panjang 2.246.161.909.865 1.981.767.790.169 2.190.371.680.216

Jumlah Liabilitas 2.778.788.562.544 2.384.722.672.139 2.437.222.191.242

Jumlah Ekuitas 1.660.746.135.823 1.653.770.994.432 1.292.037.646.597

Jumlah Liabilitas & Ekuitas 4.439.534.698.367 4.038.493.666.571 3.729.259.837.839

*)disajikan kembali

142

Perbandingan tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan tanggal 31 Desember 2015

Aset lancar meningkat sebesar Rp 44.033.289.390 atau sebesar 62,65% dari sebesar Rp70.287.540.212

pada 31 Desember 2015 menjadi Rp 114.320.829.602 pada 30 Juni 2016 terutama disebabkan

meningkatnya piutang lain-lain akibat munculnya piutang dana talangan tanah kepada Pemerintah.

Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp129.671.770.709 atau sebesar 32,18% dari

Rp402.954.881.970 menjadi sebesar Rp532.626.652.679 disebabkan karena meningkatnya aktivitas

konstruksi untuk pembagunan ruas tol Bawen-Salatiga.


Aset lancar menurun sebesar Rp47.904.680.776 atau 40,47% dari sebesar Rp 118.066.642.988 pada

tahun 2014 menjadi Rp 70.287.540.212 pada tahun 205. Penurunan ini disebabkan karena telah

dilunasinya sebagian pinjaman perbankan.

Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp113.762.947.291 atau 39,34% dari sebesar

Rp 246.850.511.026 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 402.954.881.970 pada tahun 2015.

Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya utang kepada kontraktor, konsultan

pembangun jalan, pengadaan fasilitas tol dan bangunan lain terutama dari PT Pembangunan

Perumahan (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Nindya Karya (Persero) seiring dengan

pembangunan ruas tol Bawen-Salatiga.

Laporan Laba Rugi

Keterangan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang


2016 2015

Untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember


Pendapatan 502.955.387.941 91.293.284.431 431.789.807.255 228.253.078.155

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak (58.284.290.205) 75.155.249.233 (146.280.083.579) (212.237.880.847)

Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan 6.975.141.391 91.449.325.521 (180.152.381.868) (226.221.504.012)

*)disajikan kembali

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode


Pendapatan meningkat sebesar Rp411.662.103 atau sebesar 450,92% dari sebesar Rp 91.293.284.431

menjadi sebesar Rp 502.955.387.941 terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan

konstruksi akibat meningkatnya aktivitas konstruksi untuk pembagunan ruas tol Bawen-Salatiga.

TMJ mencatatkan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 6.975.141.391 yang meningkat sebesar

Rp98.424.466.912 setara 107,63% dari sebelumnya mencatatkan rugi komprehensif tahun berjalan

sebesar Rp91.449.325.521. Hal ini terutama disebabkan akibat adanya manfaat pajak tangguhan

sebesar Rp65.309.693.638 sesuai dengan perhitungan pajak tangguhan TMJ.



Pendapatan meningkat sebesar Rp203.536.729.100 atau 89,17% dari Rp 228.253.078.155 pada tahun

2014 menjadi sebesar Rp 431.789.807.255 pada tahun 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan

karena meningkatnya pendapatan konstruksi seiring dengan pembangunan ruas tol Bawen-Salatiga.

Rugi sebelum pajak menurun sebesar Rp 65.957.797.268 atau sebesar 31,08% dari sebesar Rp

212.237.880.847 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp146.280.083.579 pada tahun 2015 terutama

disebabkan karena penerapan metode amortisasi unit of usage berdasarkan volume lalu lintas.

143

c. PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC)


Perseroan mendirikan MKC, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran

Dasar PT Marga Kunciran Cengkareng No. 07 tanggal 14 Mei 2008 bertalian dengan Akta No. 06

tanggal 23 Desember 2008, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Suzy Anggraini Muharam S.H.,

Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia dengan keputusannya No. AHU-04634.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009,

telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-04634.AH.01.01 Tahun 2009, serta telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Mei 2009 No. 35, Tambahan No. 11805/2009 (untuk

selanjutnya disebut “Akta Pendirian MKC”).

Anggaran Dasar MKC telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana terakhir diubah berdasarkan

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Marga

Kunciran Cengkareng No. 01 tanggal 18 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Efemia Surjawati Salim,

SH, M.Hum Notaris di Kota Tangerang, telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor

MKC sebesar Rp 25.480.000.000 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dan

perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar. Akta perubahan anggaran dasar tersebut pemberitahuannya

telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahaan Anggaran Dasar No.

AHU.AH.01.03-0070050 tanggal 9 Agustus 2016, serta dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-

0092187.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 9 Agustus 2016.

Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, MKC berusaha dalam bidang Pengusahaan Jalan Tol Kunciran-

Cengkareng.

MKC memperoleh Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran dengan masa

konsesi 35 tahun terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh BPJT berdasarkan

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol JORR II Ruas Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran No. 01 tanggal

2 Maret 2009, yang diubah seluruhnya dan dinyatakan kembali dalam Akta Perjanjian Pengusahaan

Jalan Tol Ruas Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran No. 6 tanggal 7 Juli 2011, yang keduanya dibuat

dihadapan Rina Utami Jauhari, S.H., Notaris di Jakarta antara MKC dengan Pemerintah RI.

MKC memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : JLJ 01.03-Mn/561 tanggal 11 Oktober

2007 Perihal : Penetapan Konsorsium Cahaya Mata Sarawak – Jasa Marga- Wijaya Karya –

Nindya Karya - Istaka Karya sebagai Pemenang Lelang Pengusahaan Jalan Tol Batch II, Jalan Tol

Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran.

- Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: JL.01.03-Mn/271 tanggal 6 Juni 2011

perihal Penerusan Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran.

- Surat Persetujuan Penanaman Modal No. 1307/I/PMA/2008 tanggal 11 Agustus 2008 dikeluarkan

oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perihal pemberian izin untuk memulai

usaha MKC dengan rencana waktu penyelesain proyek 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal

dikeluarkan dan rencana seluas 151.800 M2.

- Surat Kepala BKPM No. 2228/A.8/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal Perubahan Rencana

Proyek.

- Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 419/1/IP-PB/PMA/2014 tanggal 24 April

2014, yang dikelaurkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal perihal perubahan komposisi

pemegang saham MKC.

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 655 Tahun 2008 tanggal 9 September 2008 perihal

Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Tol.

144

MKC Beralamat di: PT Marga Kunciran Cengkareng

Ruko Business Park Tangerang City No. A 19

Jln. Jend. Sudirman No. 1 Cikokol

Tangerang 15117

Tel.: 62 21 5578 2453

Fax.: 62 21 5578 2456



Saham No. 05 tanggal 17 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Efemia Surjawati Salim, SH, MHum,

Notaris di Kota Tangerang,yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan

Perubahaan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0060906 tanggal 25 Juni 2016, serta didaftarkan

dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078699.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 25 Juni 2016 (“Akta MKC

No. 5/2016”), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MKC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dedi Krisnariawan Sunoto

Komisaris : Mohamad bin Husin

Direksi

Direktur Utama : Albert Mangiring Parluhut Silaen

Direktur Keuangan : Zaidi bin Ibrahim


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Marga Kunciran

Cengkareng No. 01 tanggal 18 Juli 2016, yang dibuat dihadapan Efemia Surjawati Salim, SH, MHum,

Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, struktur permodalan

MKC adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp9.100 (USD 1) per saham


(lembar)


(Rp)

A. Modal Dasar 44.500.000 404.950.000.000


Perseroan 22.476.977 204.540.490.700 76,20

CMS Works International Limited 6.194.370 56.368.767.000 21,00

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 619.379 5.636.348.900 2,10

PT Nindya Karya (Persero) 83.054 755.791.400 0,28

PT Istaka Karya (Persero) 123.220 1.121.302.000 0,42




Ikhtisar data keuangan penting MKC pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil






145

Posisi Keuangan


2016 2015 2014

Aset Lancar 114.307.350.742 8.786.298.091 32.699.943.416

Aset Tidak Lancar 1.014.483.285.301 979.510.721.444 908.250.766.676

Jumlah Aset 1.128.790.636.043 988.297.019.535 940.950.710.092




Jumlah Ekuitas 256.716.829.502 216.681.374.737 169.248.330.700

Jumlah Liabilitas & Ekuitas 1.128.790.636.043 988.297.019.535 940.950.710.092


Aset lancar MKC meningkat sebesar Rp105.521.052.651 atau sebesar 1.200,97% dari sebesar Rp

8.786.298.091 menjadi sebesar Rp114.307.350.742 disebabkan karena adanya peningkatan saldo kas

dan setara kas akibat adanya dana talangan tanah dari pemegang saham mayoritas.

Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp99.515.109.476 atau setara 1.417,12% dari sebesar Rp

7.022.340.736 menjadi sebesar Rp 106.537.450.212 terutama disebabkan karena munculnnya utang

dana talangan tanah yang diperoleh dari pemegang saham.


Aset lancar MKC menurun sebesar Rp23.913.645.325 atau 73,13% dari sebesar Rp32.699.943.416

pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 8.786.298.091 pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan

karena adanya penggunaan kas untuk perolehan tanah pra konstruksi ruas tol Kunciran-Cengkareng.

Laporan Laba Rugi

Keterangan


berakhir pada tanggal 30


Juni 31 Desember

2016 2015

(Tidak Diaudit) 2015 2014

Pendapatan - - - -

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak (1.401.176.835) (470.863.164) (2.296.283.363) (1.639.393.721)


Tahun Berjalan (1.401.176.835) (470.863.164) (2.296.283.363) ( 1.639.393.721)



Rugi sebelum pajak dan rugi komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar Rp930.313.671 atau

setara 197,58% dari sebesar Rp470.863.164 menjadi sebesar Rp1.401.176.835 karena menurunnya

pendapatan keuangan akibat menurunnya suku bunga deposito.



Rugi sebelum pajak dan rugi komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar Rp656.889.642 atau

sebesar 40,07% dari sebesar Rp1.639.393.721 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp2.296.283.363

pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena Entitas Anak belum mencatatkan pendapatan atas usaha

dan menurunnya pendapatan keuangan seiring dengan penurunan saldo akhir kas.

146

d. PT Marga Trans Nusantara (MTN)


Perseroan mendirikan PT Marga Trans Nusantara (MTN), berkedudukan di Tangerang Selatan,

berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Marga Trans Nusantara No. 08 tanggal 14 Mei

2008 yang dibuat dihadapan Suzy Anggraini Muharam, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No.

AHU-37791.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008, telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-

0054638.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 Juli serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 3 Februari 2009 Nomor: 10 Tambahan Nomor: 3177 (untuk selanjutnya disebut “Akta

Pendirian MTN”).

Anggaran Dasar MTN telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana terakhir diubah berdasarkan

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Marga Trans Nusantara No. 09 tanggal 15

Juni 2016 yang dibuat dihadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui

pengeluaran 14.600 (empat belas ribu enam ratus) saham dalam simpanan MTN dengan nilai nominal

Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar atau keseluruhannya sebesar Rp. 14.600.000.000,-

(empat belas miliar enam ratus juta Rupiah) dan menyetujui perubahan modal ditempatkan dan disetor

dalam MTN menjadi Rp. 223.400.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah)

sehingga dengan dilakukannya penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut mengubah Pasal

4 ayat 2 anggaran dasar MTN. Perubahan anggaran dasar tersebut telahditerima dan dicatat di dalam

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MTN No. AHU-

AH.01.03-0057788 tanggal 16 Juni 2016, dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074103.

AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 16 Juni 2016 (“Akta MTN No. 09/2016”).

Sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya, MTN berusaha dalam bidang Pengusahaan Jalan Tol Kunciran-

Serpong.

MTN memperoleh Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Kunciran-Serpong dengan masa konsesi 35 tahun

terhitung sejak SPMK berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road

II (JORR II) Ruas Kunciran-Serpong No. 71 tanggal 22 September 2008, yang dibuat dihadapan Mala

Mukti, S.H., LLM, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah secara keseluruhan dan dinyatakan kembali

dengan Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Serpong No. 07 tanggal 7 Juni 2011, yang

dibuat dihadapan Rina Utami Jauhari, S.H., Notaris di Jakarta, serta diubah kembali dengan Akta Akta

Amandemen I Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Kunciran – Serpong No. 27 tanggal

21 April 2016 yang dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, SH., Notaris di Jakarta antara MTN dengan

Pemerintah RI.

MTN memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: JL.01.03-Mn/560 tanggal 11 Oktober

2007 tentang Penetapan konsorsium Astratel-Leighton-Jasa Marga-Transutama sebagai

pemenang lelang Pengusahaan Jalan Tol Batch 2 dalam Tol Kuncirang-Serpong.

- Surat Izin Tempat Usaha No. 503.3/219-SRP/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang dikeluarkan

oleh Walikota Tangerang Selatan.

- Izin Usaha Perdagangan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Tangerang Selatan No. 503/000059-BP2T/30-08/PB/X/2013 yang diterbitkan tanggal 11 Oktober

2013..

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 655 Tahun 2008 tanggal 9 September 2008

Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Tol.

- Surat Keterangan Domisili Usaha No.503/460-Kel.Lkg/2015 tanggal 30 September 2015 yang

dikeluarkan oleh Lurah Lengkong Gudang, dan dinyatakan diketahui oleh Camat Serpong tanggal

30 September 2015 No.503/1180-Kec.Srp/2015 Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

147

Presiden Komisaris : Irawan Santoso

Wakil Presiden Komisaris : Subagyo

Komisaris : Wiwiek Dianawati

Presiden Direktur : Agus Achmadi

Direktur : Rachmat Soulis

MTN beralamat di: PT Marga Trans Nusantara

Ruko Bidex Blok H. No. 7

Jln. Pahlawan Seribu, BSD City

Tangerang

Tel.: 62 21 5315 4680

Fax.: 62 21 5315 4681


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Marga Trans Nusantara No.

42 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta,

yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan


Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-00544577 tanggal 6 Juni 2016, dan

telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068910.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 6 Juni 2016,

susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MTN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Santoso

Direksi

a


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Marga Trans Nusantara No.

25 tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahyani Widodo, S.H., M.H., M.Kn.,

Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan

No. AHU-06988.40.20.2014 tanggal 26 Agustus 2014 serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan

No.AHU-0083628.40.80.2014 Tanggal 26 Agustus 2014 (“Akta MTN No. 25/2014 juncto Akta MTN No.

09/2016 tersebut, struktur permodalan MTN adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham


(lembar)


(Rp)

A. Modal Dasar 480.000 480.000.000.000


Perseroan 134.040 134.040.000.000 60,00

PT Astratel Nusantara 67.020 67.020.000.000 30,00

PT Transutama Arya Sejahtera 22.340 22.340.000.000 10,00

C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 223.400 223.400.000.000 100,00

D. Saham dalam Portepel 256.600 256.600.000.000 -


Ikhtisar data keuangan penting MTN pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil






148

Posisi Keuangan

Per 30 Juni Per 31 Desember 2016 2015 2014

Aset Lancar 106.807.803.258 8.419.531.223 7.502.011.944


Jumlah Aset 977.262.711.408 849.328.626.048 788.351.071.794


Liabilitas Jangka Panjang - - -


Jumlah Ekuitas 225.445.038.959 197.862.454.436 137.536.441.577



Aset lancar meningkat sebesar Rp98.388.272.035 atau setara 1.168,57% dari sebesar Rp 8.419.531.223 menjadi sebesar Rp106.807.803.258 disebabkan karena meningkatnya piutang lain-lain akibat munculnnya piutang dana talangan tanah kepada Pemerintah.

Perbandingan tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 Ekuitas MTN meningkat sebesar Rp 60.326.012.859 atau 43,86% dari sebesar Rp137.536.441.577 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp197.862.454.436 pada tahun 2015. Peningkatan ekuitas ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham di mana Pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp61.400.000.000 sehingga totalnya menjadi Rp195.200.000.000.

Laporan Laba Rugi



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember

2016 2015 2014

Pendapatan - - - -

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak (617.415.477) (10.503.176) (1.073.987.141) (507.358.609)


Tahun Berjalan (617.415.477) (10.503.176) (1.073.987.141) (507.358.609)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

Rugi sebelum pajak dan rugi komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar Rp606.912.301 atau sebesar 5.778,37% dari sebesar Rp10.503.176 menjadi sebesar Rp617.415.477. Hal ini disebabkan karena Perseroan belum mencatatkan pendapatan atas usaha, meningkatnya beban usaha serta menurunnya pendapatan lain-lain MTN.

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Rugi sebelum pajak dan rugi komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar Rp566.628.532 atau sebesar 111,68% dari sebesar Rp507.358.609 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp1.073.987.141 pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena Perseroan belum mencatatkan pendapatan atas usaha, meningkatnya beban usaha serta menurunnya pendapatan lain-lain MTN.

e. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)


Perseroan mendirikan MLJ, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta No. 26 tanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, dimana akta pendirian

tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. AHU-45700. AH.01.01Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, telah dicatat dalam Daftar Perseroan No.AHU-0061511.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 serta diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 24 Agustus 2010 No. 66, Tambahan No. 14210/2010 (untuk selanjutnya disebut “Akta Pendirian”).

149

Komisaris Utama : Abdul Hadi Hs.

Komisaris : Frans Satyaki Su

Komisaris : Taruli M. Hutape

Direktur Utama : Subakti Syukur*

Direktur Keuangan dan Umum : Sonhadji Surahm

Anggaran Dasar MLJ telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana terakhir diubah berdasarkan

Akta No. 07 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Tatyana Indrati Hasjim, S.H., Notaris

di Jakarta , sehubungan dengan perubahan kedudukan MLJ . Perubahan anggaran dasar tersebut

telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

dengan Surat Keputusan No. AHU-0003772.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016 dan

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0026420 tanggal 25

Februari 2016.

Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, MLJ berusaha dalam bidang Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar

Jakarta Seksi W2 Utara.

MLJ memperoleh Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara dengan masa

konsesi 40 tahun terhitung sejak 1 Januari 2005 berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas

Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara No. 07 tanggal 6 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Rina

Utami Jauhari, S.H., Notaris di Jakarta, antara MKC dengan Pemerintah RI.

MLJ memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: JL.01.03-Mn/650 tanggal 30 November

2009 perihal Pemisahan (Spin Off) Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Ruas Jalan Tol

Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara (Ulujami-Kebon Jeruk) dari JORR.

MLJ beralamat di: PT Marga Lingkar Jakarta

Plaza Pondok Indah 3 Blok B No. 7

Jln. T. B. Simatupang

Jakarta Selatan

Tel.: 62 21 75900256/75900257

Fax.: 62 21 7660547


Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham MLJ No. 03 tanggal 4 Mei

2016 dibuat di hadapan Tatyana Indrati Hasjim, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah memperoleh

surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0049066 tanggal

17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jo. Akta Berita Acara Rapat Tahunan Para

pemegang Saham MLJ No. 02 tanggal 4 Mei 2016 dibuat di hadapan Tatyana Indrati Hasjim, S.H.,

Notaris di Jakarta jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang

Saham MLJ No. 07 tanggal 23 Februari 2016 dibuat di hadapan Tatyana Indrati Hasjim, S.H., Notaris

di Jakarta yang telah memperoleh surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.

AHU-AH.01.03-0026420 tanggal 25 Februari 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

MLJ adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

nito

a

Direksi

an

*Berdasarkan RUPSLB Perseroan tanggal 29 Agustus 2016, yang bersangkutan telah ditunjuk menjadi Direktur Operasi II

Perseroan

150

2016 2015

(Tidak Diaudit)

2015

2014

90.672.815.874 100.418.056.038 189.554.103.643 375.544.564.233

(44.406.210.649) (36.473.215.012) (79.602.563.130) (111.716.086.890)

(40.159.453.207) (25.592.291.368) (61.520.418.640) (120.317.675.585)


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham

PT Marga Lingkar Jakarta No. 3 tanggal 7 Agustus 2014, yang dibuat dihadapan Tatyana Indrati Hasjim,

SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi

Badan Hukum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-

05025.40.21.2014 tanggal 12 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No.

AHU-0080584.40.80.2014 tanggal 12 Agustus 2014, struktur permodalan MLJ adalah sebagai berikut:



(lembar)


(Rp)

A. Modal Dasar 644.700.000 644.700.000.000


Perseroan 372.922.550 372.922.550.000 65,00

PT Jakarta Marga Jaya 200.804.450 200.804.450.000 35,00




Ikhtisar data keuangan penting MLJ pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil






Posisi Keuangan


2016 2015 2014

Aset Lancar 24.476.359.603 83.101.803.382 90.665.492.307


Jumlah Aset 1.938.479.475.235 2.002.472.449.262 2.026.722.104.976




Jumlah Ekuitas 371.475.614.487 411.635.067.694 473.155.486.334



Aset lancar MLJ menurun sebesar Rp58.625.443.779 atau setara 70,55% dari sebesar

Rp83.101.803.382 menjadi sebesar Rp24.476.359.603. Penurunan ini terutama disebabkan karena

MLJ melunasi sebagian besar utang retensi serta mulai melakukan pelunasan utang bank secara

bertahap.

Laporan Laba Rugi

Keterangan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir



tanggal 31 Desember

Pendapatan

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak


Tahun Berjalan

151



Rugi komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar Rp14.567.161.839 atau setara 56,92% dari

sebesar Rp25.592.291.368 menjadi sebesar Rp40.159.453.207. Peningkatan kerugian ini terutama

disebabkan karena menurunnya pendapatan tol akibat penyesuaian profit sharing serta menurunnya

penghasilan keuangan dan manfaat pajak penghasilan tangguhan.



Pendapatan MLJ menurun sebesar Rp185.990.460.590 atau 49,53% dari sebesar Rp 375.544.564.233

pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 189.554.103.643 pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan

karena kegiatan konstruksi yang telah selesai pada tahun 2014 dan telah beroperasinya ruas tol JORR

W2 Utara secara penuh pada tahun 2015.

f. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (“JSM”)


JSM, didirikan dengan nama PT Marga Nujyasumo Agung, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan

berdasarkan Akta No.121 tanggal 19 Agustus 1994 dibuat dihadapan Achmad Abid, S.H., pengganti

dari Notaris Sutjipto, S.H., di Jakarta juncto Akta No.143 tanggal 24 Pebruari 1995 dibuat dihadapan

Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-3473.HT.01.01-Th.95 tanggal 16 Maret 1995 dan telah

didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut dibawah

No. 430/A PT/HKM/1995/PN.JAK.SEL dan No. 605/A Not/HKM/1995/PN.JAK.SEL tanggal 22 Maret

1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 21 April 1995,

Tambahan 3477/1995.

JSM telah menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan UUPT sebagaimana termaktub dalam Akta

Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 478 tanggal 16 Agustus 2008 yang dibuat

dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.J., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh

persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-63977.AH.01.02.Tahun 2008

tanggal 16 September 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086597.AH.01.09.

Tahun 2008 tanggal 16 September 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 30 Desember 2008 No. 105, Tambahan No. 29827/2008.

JSM yang semula bernama PT Marga Nuyasumo Agung berubah nama menjadi PT Jasamarga

Surabaya Mojokerto berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 69

tangal 31 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Hajjah Eva Fitri Sagitarina, S.H., Notaris di Surabaya, yang

telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0011880.

AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan No. AHU-AH.01.03-0060073 tanggal 23 Juni 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar

Perseroan No. AHU-0077497.AH.01.11.Tahun 2016 tertanggal 23 Juni 2016.

Anggaran Dasar JSM telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana terakhir diubah berdasarkan

Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tangal 23 Juli 2016, yang

dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari SH, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 4

Anggaran Dasar JSM. Pemberitahuan atas Pengubahan Anggaran Dasar JSM tersebut telah diterima

dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0067745 tanggal

29 Juli 2016 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088577.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29

juli 2016.

Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, JSM berusaha dalam bidang Pengusahaan Jalan Tol Surabaya-

Mojokerto.

152

JSM memperoleh Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Surabaya-Mojokerto dengan masa konsesi 42

tahun terhitung sejak penerbitan SPMK Tahun 2007 berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

Ruas Surabaya-Mojokerto No. 131/PPJT/IV/Mn/2006 tanggal 6 April 2006, serta diubah dengan: (i)

Amandemen I No. 764A/KU.68.10-SJ/2006 tanggal 10 Nopember 2006 yang dibuat dibawah tangan,

(ii) Akta Amandemen II No. 13 tanggal 22 April 2009, (iii) Akta Amandemen III No. 10 tanggal 6 Mei

2010, keduanya dibuat dihadapan Rina Utamai Jauhari, S.H., Notaris di Jakarta, antara JSM dengan

Pemerintah RI.

JSM memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 103/KPTS/1995 tanggal 31 Maret

1995 tentang Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto kepada

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga dalam bentuk usaha patungan JSM.

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 247/KPTS/2011 tanggal 26

Agustus 2011 tentang Penetapan Pengoperasian, Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Tarif

Tol Pada Gerbang Tol Waru Dari Arah Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1 A (Waru-Sepanjang)

menuju Sidoarjo/Porong Dan Dupa Pada Jalan Tol Surabaya-Gempol.

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 248/KPTS/2011 tanggal 26

Agustus 2011 tentang Penetapan Jalan Tol, Pengoperasian, Golongan Jenis Kendaraan Bermotor

dan Tarif Tol Pada Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1 A (Waru-Sepanjang).

- Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 633/I/PMDN/1994 tanggal 3 Oktober 1994

yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM.

- Surat Persetujuan No. 110/III/PMDN/2006 tanggal 20 September 2006 tentang Persetujuan

Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek, yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM.

- Surat Gubernur Jawa Timur No. 560/9324/031/2006 tanggal 31 Juli 2006 perihal Persetujuan

Review Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan Jalan Tol Surabaya-

Mojokerto.

JSM beralamat di: PT Jasamarga Surabaya Mojokerto

Jln. Pagesangan Baru No. 9

Surabaya

Tel.: 62 31 829 7696/32

Fax.: 62 31 827 5419

Kantor Jakarta

Tel.: 62 21 798 0394/7640

Fax.: 62 21 799 4694, 798 0464


Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 6 Desember

2011 juncto AktaPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 11 Pebruari 2013, keduanya dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari

SH, Notaris di Jakarta junctoAkta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 28 Juni 2013 yang

dibuat Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Notaris di Surabaya, junctoAkta Pernyataan Keputusan Para

Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas No 11 tanggal 14

Juli 2014 yang dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan

kepada Kementerian Hukum dan Ham dengan No. AHU-18895.40.22.2014, tanggal 10 Juli 2014 serta

telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070628.40.80.2014, Tanggal 10 Juli 2014 juncto Akta

Pernyataan Keputusan Rapat JSM No. 23 tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Hj. Eva Fitri

Sagitarina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM

dengan No. AHU-AH.01.03-0049876 tanggal 19 Mei 2016 serta telah didaftar dalam Daftar Perseroan

No. AHU-0061783.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 Mei 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan

Direksi JSM adalah sebagai berikut:

153

Komisaris Utama : Agung Yunanto

Komisaris : Amien Moeladi

Komisaris : Muh Najib Fauza

Direktur Utama : Budi Pramono

Direktur Keuangan : Syafaruddin A.R

Direktur Teknik dan Operasional : Ari Wibowo

Direktur Administrasi & Umum : Kamil Rusnanda

Dewan Komisaris

n

Direksi

.

r


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tangal 23

Juli 2016, yang dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari SH, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan

perubahan Pasal 4 Anggaran DasarJSM. Pemberitahuan atas Pengubahan Anggaran Dasar JSM

tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi

Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-

AH.01.03-0067745 tanggal 29 Juli 2016 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088577.

AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juli 2016, struktur permodalan JSM adalah sebagai berikut:



(lembar)


(Rp)

A. Modal Dasar 1.256.937.000 1.256.937.000.000


Perseroan 665.500.000 665.500.000.000 55,18

PT Moeladi 298.500.000 298.500.000.000 24,75

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 242.000.000 242.000.000.000 20,07

C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.206.000.000 1.206.000.000.000 100,00

D. Saham dalam Portepel 50.937.000 50.937.000.000


Ikhtisar data keuangan penting JSM pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil






Posisi Keuangan


2016 2015 2014*

Aset Lancar 201.662.094.844 143.670.762.208 100.746.278.681


Jumlah Aset 3.277.475.513.088 2.997.764.514.363 2.287.873.630.771




Jumlah Ekuitas 902.748.217.690 919.832.966.447 821.267.397.150



154


Aset lancar JSM mengalami peningkatan sebesar Rp57.991.332.636 atau setara 40,36% dari sebesar

Rp 143.670.762.208 menjadi sebesar Rp201.662.094.844. Peningkatan ini disebabkan karena

meningkatnya uang muka yang dibayarkan kepada kontraktor pihak berelasi meningkat dari sebesar

Rp25.164.595.489 menjadi sebesar Rp90.044.257.083 seiring dengan meningkatnya pembagunan

ruas tol Surabaya-Mojokerto.

Liabilitas jangka pendek JSM juga meningkat sebesar Rp181.056.195.512 atau setara 225,90% dari

sebesar Rp 80.149.099.265 menjadi sebesar Rp261.205.294.777. Peningkatan liabilitas jangka pendek

ini disebabkan karena adanya liabilitas pembebasan tanah yang akan jatuh tempo dalam satu tahun

senilai Rp94.608.390.000.


Seiring dengan meningkatnya hak pengusahaan jalan tol yang diperoleh JSM terkait penyelesaian

konstruksi, aset tidak lancar JSM meningkat sebesar Rp 716.902.922.700 atau setara 33,54% dari

Rp2.187.127.352.090 menjadi Rp2.854.093.752.155. Hal ini menyebabkan saldo total aset JSM

meningkat sebesar Rp709.890.883.592 setara 31,03% dari sebesar Rp 2.287.873.630.771 menjadi

sebesar Rp2.997.764.514.363.

Liabilitas jangka pendek JSM mengalami penurunan sebesar Rp38.514.633.311 atau setara 32,46%

dari sebesar Rp116.465.049.930 menjadi sebesar Rp 80.149.099.265 yang disebabkan karena JSM

telah melunasi liabilitas pembebasan tanah yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Liabilitas jangka

panjang JSM meningkat sebesar Rp649.839.947.606 setara 48,21% dari sebesar Rp 1.350.141.183.691

menjadi sebesar Rp1.997.782.448.651. Meningkatnya liabilitas jangka panjang ini terutama disebabkan

karena JSM memperoleh tambahan utang bank seiring dengan meningkatnya hak pengusahaan

jalan tol yang diperoleh JSM. Dengan meningkatnya liabilitas jangka panjang ini, maka total liabilitas

JSM turut mengalami peningkatan dari sebesar Rp611.325.314.295 atau setara 41,68% dari sebesar

Rp1.466.606.233.621 menjadi sebesar Rp 2.077.931.547.916.

Laporan Laba Rugi

Keterangan




Juni 31 Desember

2016 2015


Pendapatan 210.237.423.233 249.886.502.539 738.916.190.743 520.334.870.174



Tahun Berjalan (43.084.748.757) (24.662.733.438) (41.434.430.703) (46.740.408.486)

*)disajikan kembali



Rugi sebelum pajak JSM meningkat sebesar Rp15.069.701.847 atau setara 67,39% dari sebesar Rp

22.360.877.883 menjadi sebesar Rp37.430.579.729. Peningkatan ini terutama disebabkan karena

meningkatnya beban keuangan atas utang bank sebagai pendanaan aktivitas pembangunan ruas tol

Surabaya-Mojokerto.



Pendapatan usaha JSM juga meningkat hingga Rp 218.581.320.569 setara 42,01% dari sebesar Rp

520.334.870.174 menjadi sebesar Rp 738.916.190.743 yang disebabkan karena meningkatnya

pendapatan konstruksi akibat meningaktnya aktivitas konstruksi pada ruas tol Surabaya-Mojokerto.

155

g. PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)


Perseroan mendirikan PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP), berkedudukan di Kabupaten Pasuruan-

Propinsi Jawa Timur, didirikan berdasarkan Akta No. 57 tanggal 28 Juni 2010 yang dibuat dihadapan

Retno Suharti, S.H., Notaris di Kraton-Pasuruan. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Keputusannya No. AHU-35558.AH.01.01.Tahun

2010 tanggal 15 Juli 2010 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053478.AH.01.09 Tahun

2010 tanggal 15 Juli 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63

tanggal 9 Agustus 2011, Tambahan No. 23344/2011.

Anggaran Dasar TJP telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana terakhir diubah berdasarkan

Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 2 tanggal 15 Juni 2016,

yang dibuat dihadapan Dra.EC. Inggriati Djojoseputro SH, Notaris di Kota Surabaya, sehubungan

dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah

memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-

AH.01.03-0058039Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No.

AHU-0074451.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 (untuk selanjutnya disebut “Akta TJP No.

2/2016”).

Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, TJP berusaha dalam bidang Pengusahaan Jalan Tol Gempol-

Pasuruan.

TJP memperoleh Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Gempol-Pasuruan dengan masa konsesi 45

tahun terhitung sejak 14 Maret 2013 berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Gempol-

Pasuruan No. 195/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang telah diubah dengan Akta Amandemen

I No. 16 tanggal 25 Agustus 2010, yang kemudian dialihkan kepada TJP berdasarkan Akta Perjanjian

Pengalihan Pengusahaan Jalan Tol Ruas Gempol-Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Akta No.

14 tanggal 25 Agustus 2010, yang kemudian diubah seluruhnya dan dinyatakan kembali dalam Akta

Perjanjian Pengusahaan Jalan TolGempol-Pasuruan No. 5 tanggal 7 Juni 2011, serta diubah berturut-

turut dengan: (i) Akta Amandemen I No. 2 tanggal 8 Maret 2012, (ii) Akta Amandemen II No. 18 tanggal

20 April 2016, dan (iii) Akta Amandemen III No. 5 tanggal 9 Agustus 2016, yang seluruhnya dibuat

dihadapan Rina Utami Jauhari, S.H., Notaris di Jakarta, antara TJP dengan Pemerintah RI.

TJP memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- Surat Menteri Pekerjaan Umum No. JL.01.03-Mn/498 tanggal 24 September 2010 tentang

Persetujuan Pengalihan Pengusahaan Jalan Tol Ruas Gempol – Pasuruan.

- Surat Menteri Pekerjaan Umum No. JL.01.03-Mn/268 tanggal 6 Juni 2011 tentang Penerusan

Pengusahaan Jalan Tol Ruas Gempol – Pasuruan.

- Surat Gubernur Jawa Timur No. 5601051031/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Persetujuan

AMDAL, RKL dan RPL untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Gempol-Pasuruan.

TJP beralamat di: PT Transmarga Jatim Pasuruan Plaza

Tol Pandaan Lantai 3, Pandaan

Pasuruan

Jawa Timur

Tel.: 031 8955707

Fax.: 031 8955707

156


Berdasarkan Akta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang

Saham No. 6 tanggal 15 September 2015, yang dibuat dihadapan Dra. EC. Inggriati Djojoseputro,

S.H., Notaris di Surabaya, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0967427 tanggal

25 September 2015 serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3558548.AH.01.11.

TAHUN 2015 tanggal 25 September 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TJP adalah

sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Christantio Prihambodo

Komisaris : M. Noor Marzuki

Komisaris : Imron

Direksi

Direktur Utama : Agus Purnomo

Direktur Keuangan : Syachriani Atim

Direktur Teknik : Rahardjo


Berdasarkan Akta TJP No. 2/2016, struktur permodalan TJP adalah sebagai berikut:



(lembar)


(Rp)

A. Modal Dasar 83.040.000 830.400.000.000


Perseroan 52.326.732 Rp 523.267.320.000 98,59

PT Jatim Marga Utama 750.000 7.500.000.000 1,41




Ikhtisar data keuangan penting TJP pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil






Posisi Keuangan


2016 2015 2014

Aset Lancar 52.933.607.124 41.243.484.064 37.301.881.844

Aset Tidak Lancar 1.275.269.920.334 1.093.324.055.145 895.600.267.771

Jumlah Aset 1.328.203.527.458 1.134.567.539.209 932.902.149.615




Jumlah Ekuitas 534.619.805.878 395.032.944.410 270.274.353.112

Jumlah Liabilitas & Ekuitas 1.328.203.527.458 1.134.567.539.209 932.902.149.615

157


Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp82.649.539.990 atau setara 33,03% dari sebesar

Rp250.240.649.545 menjadi sebesar Rp332.890.189.535. Hal ini disebabkan karena meningkatnya

pinjaman kepada pihak berelasi yang akan digunakan sebagai dana talangan tanah yang diperoleh dari

pemegang saham. Selain itu, terdapat peningkatan utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu

kurang dari satu tahun.

Ekuitas meningkat sebesar Rp139.586.861.468 atau setara 35,34% dari sebesar Rp 395.032.944.410

menjadi sebesar Rp 534.619.805.878 dikarenakan adanya peningkatan setoran modal ditempatkan

dan disetor penuh yang dilakukan oleh pemegang saham.


Ekuitas meningkat sebesar Rp 124.758.591.298 atau setara 46,16% dari sebesar Rp 270.274.353.112

menjadi sebesar Rp 395.032.944.410. Peningkatan ini disebabkan karena para pemegang saham TJP

menyetujui peningkatan setoran modal ditempatkan dan disetor TJP sebesar Rp125.000.000.000 atau

setara dengan 12.500.000 lembar saham yang dipenuhi oleh Perseroan.

Laporan Laba Rugi

Keterangan




Juni 31 Desember

2016 2015


Pendapatan 160.033.178.339 116.504.723.551 198.546.014.067 314.905.483.797

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 1.419.534.970 (506.785.966) (216.489.521) 1.511.119.537


Tahun Berjalan 1.419.534.970 (533.033.567) (241.408.702) 1.684.988.521



Pendapatan meningkat sebesar Rp43.528.454.788 dari sebesar Rp116.504.723.551 menjadi sebesar

Rp160.033.178.339. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan konstruksi

seiring dengan meningkatnya aktivitas konstruksi. Hal ini menyebabkan laba sebelum pajak meningkat

sebesar Rp1.926.320.936 atau setara 380,11% dari rugi sebesar Rp 506.785.966 menjadi laba sebesar

Rp1.419.534.970. Peningkatan ini juga menyebabkan laba komprehensif tahun berjalan meningkat

sebesar Rp1.952.568.537 atau setara 366,31% dari sebesar Rp533.033.567 menjadi sebesar Rp

1.419.534.970



Pendapatan TJP turun sebesar Rp116.359.469.730 dari sebesar Rp314.905.483.797 menjadi sebesar

Rp198.546.014.067. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya pendapatan konstruksi sesuai

dengan aktivitas konstruksi TJP.

TJP mencatatkan rugi sebelum pajak sebesar Rp216.489.521 dari sebelumnya mencatatkan laba

di tahun 2014 sebesar Rp1.511.119.537. Penurunan ini terjadi sebagai akibat dari penurunan marjin

konstruksi akibat aktivitas konstruksi yang menurun.

158

h. PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)


JPT, berkedudukan di Pasuruan, didirikan dengan nama PT Margabumi Adhikaraya berdasarkan Akta

Pendirian PT Margabumi Adhikaraya No.142 tanggal 25 September 1996 yang dibuat dihadapan

Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor C2-995 HT.01.01.Th.97 tanggal

7 Pebruari 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan

Kodya Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2004 dibawah Nomor : 1331/09/VI/2004, serta telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Agustus 2004 No. 69, Tambahan No. 8361/2004,

(selanjutnya disebut dengan “Akta Pendirian JPT”).

JPT telah menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan UU No. 40/2007 sebagaimana termaktub

dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Margabumi Adhikaraya No. 28 tanggal 16 Oktober

2008 dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH., Notaris di Jakarta, telah disetujui perubahan seluruh

anggaran dasar untuk disesuaikan dengan UU No. 40/2007. Akta perubahan anggaran dasar tersebut

telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-80954.

AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor

AHU-0103882.AH.01.09.TAHUN 2008 tanggal 3 November 2008, serta telah diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia tanggal 28 Agustus 2009 No. 69, Tambahan No. 23199 (selanjutnya disebut

dengan “Akta JPT No. 28/2008”).

JPT telah melakukan perubahan nama dari yang semula PT Margabumi Adhikaraya menjadi

PT Jasamarga Pandaan Tol, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana

termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JPT No. 04 tanggal

20 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Dra. EC. Inggriati Djojoseputro, SH, Notaris di Kota Surabaya.

Pengubahan Anggaran Dasar dimaksud telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar JPT No. AHU-AH.01.10-39474 tanggal

23 September 2013 serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. 0088750.AH.01.09.Tahun 2013

tanggal 23 September 2013 (selanjutnya disebut dengan “Akta JPT No. 04/2013”).

Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, JPT berusaha dalam bidang Penyelenggaraan Jalan Tol Gempol-

Pandaan.

JPT memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- Surat Menteri Pekerjaaan Umum Republik Indonesia No. JL.01.03-Mn/266 tanggal 6 Juni 2011

Perihal : Penerusan Pengusahaan Jalan Tol Ruas Gempol- Pandaan; dan

- Surat Menteri Pekerjaaan Umum Republik Indonesia No. Kl.03.02-Mn/507 tanggal 10 Nopember

1998 Perihal : Penetapan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) beserta RKL dan RPL

Pembangunan Jalan Tol Gempol – Pandaan, Propinsi Jawa Timur.

JPT beralamat di:

PT Jasamarga Pandaan Tol

Plaza Tol Pandaan Jalan Tol

Gempol - Pandaan

Pasuruan, Jawa Timur

Tel.: 0343 5650727-30

Fax.: 0343 5650727

159


Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan JPT No. 03 tanggal 13 Mei

2016 yang dibuat dihadapan Dra. EC. Inggriati Djojoseputro, SH, Notaris di Kota Surabaya dan telah

diterima dan dicatat dalam database Sistem Adminsitrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-

AH.01.03-0053024 tanggal 31 Mei 2016 serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066633.

AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 31 Mei 2016 (selanjutnya disebut dengan “Akta JPT No. 03/2016”),

susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi JPT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muslim

Komisaris : Rudy Hermawan Karsaman

Direksi

Direktur Utama : Setiyono

Direktur Keuangan & SDM : Tri Riyaningsih

Direktur Operasi & Umum : Bahrul Alam


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang

Saham JPT No. 02 tanggal 10 September 2015, yang dibuat dihadapan Dra. EC. Inggriati Djojoseputro,

SH, Notaris di Kota Surabaya, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat

Keputusan No. AHU-0941963-AH.01.02 TAHUN 2015 tanggal 10 September 2015, serta telah

dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-3552140.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 10 September 2015

(selanjutnya disebut dengan “Akta JPT No. 02/2015”) juncto Akta JPT No. 07/2016, struktur permodalan

JPT adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Nilai Nominal Rp1.000 per saham

% Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp)

A. Modal Dasar 442.000.000 442.000.000.000


Perseroan 402.700.000 402.700.000.000 91,17

PT Jalan Tol Kabupaten Pasuruan 39.000.000 39.000.000.000 8,83

C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor

Penuh

441.700.000 441.700.000.000 100,00

D. Saham dalam Portepel 300.000 300.000.000 -


Ikhtisar data keuangan penting JPT pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil






160

Posisi Keuangan


2016 2015 2014

Aset Lancar 40.300.152.634 42.412.243.116 33.017.263.820


Jumlah Aset 1.235.807.941.286 1.243.766.810.871 1.153.799.211.899




Jumlah Ekuitas 342.517.088.922 358.092.198.479 348.210.200.068



Liabilitas jangka pendek menurun sebesar Rp103.929.882.256 dari sebesar Rp183.547.055.280

menjadi sebesar Rp79.617.173.024 disebabkan karena JPT telah melunasi liabilitas pembebasan

tanah dan telah melunasi sebagian utang kepada kontraktor.

Laporan Laba Rugi

Keterangan




31 Desember

2016 2015


Pendapatan 28.836.626.834 71.454.862.767 98.006.549.348 369.037.767.977

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak (30.852.634.693) (9.410.252.442) (52.415.904.389) (639.079.275)


Tahun Berjalan (37.275.109.557) (10.736.516.733) (60.118.001.589) (482.603.586)



Pendapatan JPT menurun sebesar Rp42.618.235.933 atau setara 59,64% dari sebesar

Rp 71.454.862.767 menjadi sebesar Rp 28.836.626.834. Hal ini disebabkan karena menurunnya

pendapatan konstruksi akibat berkuranganya aktivitas konstruksi. Beban keuangan meningkat dari

Rp5.222.235.578 menjadi Rp42.781.673.753 dikarenakan ruas tol Gempol-Pandaan telah beroperasi

secara penuh pada tahun 2016. Dengan adanya peningkatan beban keuangan ini maka rugi sebelum

pajak penghasilan meningkat sebesar Rp21.442.382.251 atau 227,86% dari Rp9.410.252.442 menjadi

sebesar Rp30.852.634.693. Hal ini juga menyebabkan meningkatnya kerugian komprehensif tahun

berjalan.



Pendapatan JPT menurun sebesar Rp271.031.218.629 atau 73,44% dari sebesar Rp369.037.767.977

menjadi sebesar Rp 98.006.549.348. Hal ini disebabkan karena menurunnya pendapatan konstruksi

JPT seiring dengan penyelesaian ruas tol Gempol-Pandaan.

JPT mengalami peningkatan beban keuangan seiring dengan telah mulai beroperasinya ruas tol Gempol-

Pandaan sehingga menyebabkan rugi sebelum pajak JPT meningkat sebesar Rp51.776.825.114

dari sebesar Rp639.079.275 menjadi sebesar Rp 52.415.904.389. Adanya beban keuangan ini juga

menyebabkan JPT mencatatkan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp60.118.001.589 atau

menurun sebesar Rp59.635.398.003 atau 12.357,02% dari sebesar Rp482.603.586.

161

i. PT Jasamarga Bali Tol (JBT)


PT Jasamarga Bali Tol berkedudukan di Denpasar, Bali, didirikan berdasarkan Akta Pendirian

No. 02 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H.,

Notaris di Depok dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Surat Keputusan No.AHU-57740.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 25 Nopember 2011 dan telah

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095744.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 25 Nopember

2011. (selanjutnya disebut sebagai “Akta Pendirian JBT”).

Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir diubah berdasarkan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasamarga Bali Tol No. 01 tanggal 11 Desember 2013 dibuat

dihadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH, Notaris di Depok, mengenai perubahan Pasal 4

ayat 2 Anggaran Dasar JBT sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam


Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar JBT No. AHU-

AH.01.10-54457 tanggal 16 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah

No. AHU-0120354.AH.01.09.2013 tanggal 16 Desember 2013 (untuk selanjutnya disebut “Akta JBT

No. 1/2013”).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang

pengusahaan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik,

pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai

dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JBTmemperoleh Hak Pengusahaan Jalan Tol ruas Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa dengan masa konsesi

45 tahun yang terhitung sejak tanggal 10 September 2012, berdasarkan Akta Perjanjian Pengusahaan

Jalan Tol Ruas Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa No. 10 tanggal 16 Desember 2011 dibuat dihadapan Rina

Utami Jauhari, S.H., Notaris di Jakarta, antara JBT dengan Pemerintah RI.

JBT memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 375/KPTS/M/2013 tanggal 18 September 2013

tentang Penetapan Pengoperasian, Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, dan Tarif Tol Pada Jalan

Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa

- Keputusan Gubernur Bali No. 1545/04-B/HK/2011 tanggal 04 Nopember 2011, tentang Kelayakan

Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai – Benoa

- Keputusan Gubernur Bali No. 1245/04-B/HK/2013 tanggal 16 Mei 2013, tentang Izin Lingkungan

Rencana Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai – Benoa. Keputusan sebagaimana

dimaksud menetapkan Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai

– Benoa.

JBT beralamat di:

PT Jasamarga Bali Tol

Ikat Plaza

Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 505

Pemogan 80221

Denpasar, Bali

Tel.: 0361-725326

Fax.: 0361-725327

162

Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp) A. Modal Dasar 745.434 745.434.000.000

B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan 409.993 409.993.000.000 55,00

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 131.048 131.048.000.000 17,58

PT Angkasa Pura I (Persero) 59.635 59.635.000.000 8

Pemerintah Provinsi Bali 59.707 59.707.000.000 8,01 Pemerintah Kabupaten Badung 59.707 59.707.000.000 8.01

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) 7.454 7.454.000.000 1,00

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 2.982 2.982.000.000 0,40

PT Adhi Karya (Persero) Tbk 7.454 7.454.000.000 1,00

PT Hutama Karya (Persero) 7.454 7.454.000.000 1,00


D. Saham dalam Portepel 0 0 -


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasamarga Bali Tol No. 104 tanggal 28 April 2015 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasamarga Bali Tol No. 11 tanggal 1 Juni 2016, keduanya

dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., MK.n., Notaris di Jakarta, yang berturut-turut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan JBT No. AHU-AH.01.03-0928711 tanggal 30 April 2015 serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499587.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 30 April 2015 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan JBT No. AHU-AH.01.03-0054541 tanggal 6 Juni Desember 2016 serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069027.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi JBT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Abdul Hadi Hs Komisaris : U Saefudin Noer Komisaris : I Gusti Putu Nuriatha Komisaris : Kompyang R. Swandika Komisaris : Robert Daniel Waloni Komisaris : I Wayan Blayu Suarjaya

Direksi

Direktur Utama : Akhmad Tito Karim Direktur Keuangan : Ronny Haryanto Direktur Teknik & Operasional : Ali Sodikin


Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris JBT sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris No. 017/ JBT-DK/2013 tanggal 14 Nopember 2013 juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa JBT No. 10 tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat oleh Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta, yang kemudian dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasamarga Bali Tol No. 01 tanggal 11 Desember 2013 dibuat dihadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH, Notaris di Depok, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar JBT No. AHU-AH.01.10-54457 tanggal 16 Desember 2013 serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120354.AH.01.09.2013 tanggal 16 Desember 2013 juncto Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat No. 33 tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat

dihadapan Leolin Jayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data JBT No. AHU-47138.40.22.2014 tanggal 16 Desember 2014 serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0131719.40.80.2014 tanggal

16 Desember 2014 struktur permodalan dan susunan pemegang sahamJBT adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Nilai Nominal Rp1.000.000per saham

%

163


Ikhtisar data keuangan penting JBT pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil






Posisi Keuangan


2016 2015 2014

Aset Lancar 151.986.599.248 175.344.532.636 262.431.590.746


Jumlah Aset 1.955.703.176.709 1.984.827.709.995 2.074.008.392.235




Jumlah Ekuitas 616.875.271.306 649.760.031.415 741.802.907.397



Aset lancar JBT menurun sebesar Rp87.087.058.110 atau 33,18% dari sebesar Rp 262.431.590.746

menjadi sebesar Rp175.344.532.636. Penurunan ini disebabkan karena adanya pengeluaran kas

untuk pelunasan sebagian bunga pinjaman dan pembayaran sebagian utang kontraktor.

Laporan Laba Rugi

Keterangan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2016 2015


Pendapatan 67.933.348.317 59.329.931.178 128.693.251.681 123.050.359.085


Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan (32.884.760.109) (44.214.476.243) (92.042.875.982) (112.589.345.074)



Rugi sebelum pajak mengalami penurunan sebesar Rp 12.223.460.343 atau setara 34,81% dari sebesar

Rp35.118.897.049 menjadi Rp22.895.436.706. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan

dari ruas tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa seiring dengan meningkatnya tarif pada akhir 2015.

j. PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT)


JKT, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, didirikan berdasarkan

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasamarga Kualanamu Tol No.56 tanggal 25 November 2014

yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini

telah memperoleh pengesahan Menkumham dengan Keputusan No.AHU-36748.40.10.2014 tanggal

164

27 November 2014, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0123865.40.80.2014 tanggal

27 November 2014 (selanjutnya disebut dengan “Akta Pendirian JKT”).

165


Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham JKT No. 36

tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta

telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar JKT No. AHU-AH.01.03-0063384 tanggal 1 Juli 2016, dicatat dalam Daftar Perseroan

di bawah No. AHU-0082072.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016, mengenai peningkatan modal

dasar dan disetor (selanjutnya disebut dengan “Akta JKT No. 30/2016”),

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang

pengusahaan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

JKT memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Negosiasi Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Ruas Medan – Kualanamu –

Tebing Tinggi No. BA.04/BPJT/PANPLPPJT/JTMKTT/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, dimana JKT

mendapatkan hak konsesi atas Jalan Tol Ruas Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi selama 40

(empat puluh) tahun yang terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja; dan

- Surat Perintah Mulai Kerja dari BPJT No. 03/BPJT/SPMK/P/JL.01.03/2016 tanggal 19 Mei 2016

untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi

Seksi III, Seksi IV, Seksi V dan Seksi VI.

JKT beralamat di:

PT Jasamarga Kualanamu Tol

Jalan Tengku Raja Muda No. 10

Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara

Tel.: 061 7955941

Fax.: -


Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 12 Oktober 2015 dengan judul “Pernyataan Keputusan Di Luar

Rapat Umum Pemegang Saham PT Jasamarga Kualanamu Tol” yang dibuat dihadapan Ni Nyoman

Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah dibertahukan kepada Menkumham

sebagaimana ternyata dalam Surat Menkumham tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan No. AHU-AH.01.03-0972522 tanggal 16 Oktober 2015, dan tercatat dalam Daftar Perseroan

No. AHU-3566830.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2015 (“Akta JKT No. 06/2015”), susunan

Dewan Komisaris dan Direksi JKT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eddy Bambang S

Komisaris : Jonni Hutahean

Direksi

Direktur Utama : Agus Suharjanto

Direktur Keuangan : Asmuji

Direktur Teknik dan Operasional : Agus Choliq

166


Berdasarkan Akta JKT No. 30/2016, struktur permodalan JKT adalah sebagai berikut

Pemegang Saham Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham


A. Modal Dasar 320.000 320.000.000.000


Perseroan 170.500 170.500.000.000 55

PT Waskita Karya (Persero) Tbk 46.500 46.500.000.000 15

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 46.500 46.500.000.000 15

PT Waskita Toll Road 46.500 46.500.000.000 15




Ikhtisar data keuangan penting JKT pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil






Posisi Keuangan


2016 2015 2014*

Aset Lancar 306.195.088.342 60.922.313.074 80.290.789.780

Aset Tidak Lancar 707.522.691.046 241.042.950.620 -

Jumlah Aset 1.013.717.779.388 301.965.263.694 80.290.789.780

Liabilitas Jangka Pendek 200.925.139.273 61.987.188.680 15.000.000

Liabilitas Jangka Panjang 501.880.618.233 119.100.752.233 -

Jumlah Liabilitas 702.805.757.506 181.087.940.913 15.000.000

Jumlah Ekuitas 310.912.021.882 120.877.322.781 80.275.789.780


*)periode dari tanggal 25 November 2014 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2014


Aset JKT meningkat sebesar Rp711.752.515.694 atau 235,71% dari sebesar Rp301.965.263.694 menjadi

sebesar Rp 1.013.717.779.388 disebabkan karena meningkatnya aset lancar dan aset tidak lancar

JKT. Aset lancar meningkat sebesar Rp245.272.775.268 atau 402,6% dari sebesar Rp60.922.313.074

menjadi sebesar Rp306.195.088.342. Peningkatan aset lancar disebabkan karena JKT membayar

uang muka kontraktor dan konsultan. Aset tidak lancar meningkat sebesar Rp 466.479.740.426 setara

193,53% dari sebesar Rp 241.042.950.620 menjadi sebesar Rp707.522.691.046. Peningkatan ini

disebabkan akibat adanya peningkatan aktivitas konstruksi ruas jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing

Tinggi.

Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp 138.937.950.593 setara 224,14% dari sebesar

Rp 61.987.188.680 menjadi sebesar Rp200.925.139.273. Peningkatan ini disebabkan karena

meningkatnya utang kepada kontraktor dan utang afiliasi sebagai dana talangan kepada Pemerintah.

pembebasan lahan. Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp 382.779.866.000 setara 321,39%

dari sebesar Rp 119.100.752.233 menjadi sebesar Rp501.880.618.233 seiring dengan meningkatnya

utang bank untuk pendanaan aktivitas konstruksi.

167

Ekuitas mengalami peningkatan hingga Rp190.034.699.101 setara 157,21% dari sebesar

Rp 120.877.322.781 menjadi sebesar Rp310.912.021.882 karena JKT menerima setoran modal dari

pemegang saham.


Aset tidak lancar JKT pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp241.042.950.620 karena JKT memberi uang

muka kontraktor dan konsultan sebesar Rp100.045.778.090, mencatatkan dana dibatasi penggunaannya

sebesar Rp 41.000.000.000, membeli peralatan operasi dan kantor senilai Rp658.218.923 serta

munculnya aset tetap tak berwujud sebesar Rp99.338.953.607 seiring dengan meningkatnya aktivitas

konstruksi. Karena peningkatan pada aset tetap ini, aset JKT meningkat sebesar Rp 221.674.473.914

atau setara 276,09% dari sebesar Rp80.290.789.780 menjadi Rp 301.965.263.694.

Liabilitas JKT meningkat sebesar Rp181.072.940.913 atau setara 1.207.152,94% dari sebesar

Rp15.000.000 menjadi sebesar Rp181.087.940.913. Peningkatan ini terjadi karena JKT mencatatkan

liabiltas jangka panjang sebesar Rp 119.100.752.233 serta adanya kenaikan liabilitas jangka pendek

sebesar Rp61.972.188.680. Kenaikan liabilitas jangka panjang ini disebabkan karena JKT memperoleh

utang bank untuk aktivitas konstruksi masing-masing sebesar Rp116.832.162.837 dan Rp2.268.589396.

Sedangkan liabilitas jangka pendek JKT meningkat terutama karena adanya utang kontraktor.

Laporan Laba Rugi

Keterangan


2016 2015


Pendapatan konstruksi atas


aset tak berwujud 596.312.757.426 - 99.338.953.607 -

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 34.699.101 1.172.089.089 601.533.001 275.789.780

Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan 34.699.101 1.172.089.089 601.533.001 275.789.780

*)periode dari tanggal 25 November 2014 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2014



Pendapatan JKT mengalami peningkatan disebabkan oleh meningkatnya pendapatan konstruksi seiring

dengan meningkatnya aktivitas konstruksi JKT. Laba sebelum pajak penghasilan menurun sebesar

Rp1.137.389.988 atau 97,04% disebabkan karena penurunan penghasilan bunga.



JKT mulai mencatatkan pendapatannya berupa pendapatan konstruksi pada tahun 2015 senilai

Rp99.338.953.607 akibat adanya aktivitas konstruksi. Laba sebelum pajak dan laba komprehensif

tahun berjalan mengalami peningkatan dari sebesar Rp 275.789.780 menjadi sebesar Rp 601.533.001

karena meningkatnya marjin konstruksi akibat peningkatan aktivitas konstruksi.

k. PT Solo Ngawi Jaya (SNJ)


SNJ, berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, didirikan berdasarkan Akta No. 59 tanggal 24 Maret

2009 dengan judul “Perseroan Terbatas PT Solo Ngawi Jaya” yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja

SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan keputusannya

No. AHU-17204.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 30 April 2009 dan didaftar dalam Daftar Perseroan

No. AHU-0021961.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 30 April 2009 (selanjutnya disebut dengan “Akta

Pendirian SNJ”).

168


Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 23 tanggal

25 April 2016 yang dibuat dihadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta dimana akta tersebut,

mengenai peningkatan modal dasar dan disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah dicatat

dan diterima di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0043078, tanggal 25 April

2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051483.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal

25 April 2016 (selanjutnya disebut dengan “Akta SNJ No. 23/2016”).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam konsesi

proyek Jalan Tol Solo - Ngawi, bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan melaksanakan kegiatan investasi

dan jasa penunjang dalam pembangunan Jalan Tol Solo – Ngawi.

SNJ memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- Surat Penetapan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor. KU.03.01-Mn/309 tanggal

19 Mei 2008;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2010 tentang Pedoman Evaluasi Penerusan

Pengusahaan Jalan Tol;

- Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor JL.01.03/Mn-Mn/331 tanggal 27 Juni 2011 Perihal

Penerusan Pengusahaan Jalan Tol Ruas Solo – Mantingan – Ngawi.

SNJ beralamat di:

PT Solo Ngawi Jaya

Jalan Muh. Yamin No. 149

Tipes, Serengan

Surakarta, Jawa Tengah

Tel.: -

Fax.: -


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tanggal 10 Juni 2015 yang

dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh surat

penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham berdasarkan surat No. AHU-

AH.01.03-0947006, tanggal 30 Juni 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3526821.

AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SNJ adalah

sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Waskito Pandu

Komisaris : Didi Triyono

Direksi

Direktur Utama : David Wijayatno

Direktur Teknik : Thorry Hendrarto

Direktur Keuangan & Umum : Okty Dwi Riza

169


Berdasarkan Akta SNJ No. 23/2016, struktur permodalan SNJ adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham


Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal %

(Rp)

A. Modal Dasar 70.067.209 1.541.478.598.000


Perseroan 21.261.626 467.755.772.000 59,9999

PT Waskita Toll Road 14.174.418 311.837.196.000 40

PT Ferino Putra 1 22.000 0,0001

C. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

35.436.045 779.592.990.000 100,00



Ikhtisar data keuangan penting SNJ pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil




diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

Posisi Keuangan


2016 2015 2014

Aset Lancar 112.437.295.214 174.914.896.933 5.143.196.791

Aset Tidak Lancar 2.135.095.088.904 1.491.598.907.471 374.565.176.187

Jumlah Aset 2.247.532.384.118 1.666.513.804.404 379.708.372.978

Liabilitas Jangka Pendek 997.764.147.800 1.002.745.187.623 271.135.814.504


Jumlah Liabilitas 1.465.998.542.714 1.011.366.844.724 285.235.958.190

Jumlah Ekuitas 781.533.841.404 655.146.959.680 94.472.414.788

Jumlah Liabilitas & Ekuitas 2.247.532.384.118 1.666.513.804.404 379.708.372.978


Aset tidak lancar SNJ menurun sebesar Rp643.496.181.433 setara 43,14% dari sebesar

Rp1.491.598.907.471 menjadi Rp2.135.088.904. Hal ini disebabkan karena menurunnya saldo kas

yang digunakan untuk membiayai aktivitas konstruksi. Hal tersebut menyebabkan peningkatan pada

aset tidak lancar SNJ dalam bentuk aset tak berwujud.

Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp459.612.737.813 atau 5.330,91% dari sebesar

Rp8.621.657.101 menjadi sebesar Rp468.234.394.914. Peningkatan ini disebabkan karena

meningkatnya utang bank yang digunakan untuk pendanaan aktivitas konstruksi. Peningkatan liabilitas

jangka panjang ini menyebabkan liabilitas meningkat sebesar Rp454.631.697.990 setara 44,95% dari

sebesar Rp1.011.366.844.724 menjadi sebesar Rp1.465.998.542.714 .


Aset lancar SNJ meningkat sebesar Rp169.771.700.142 atau setara 3.300,90% dari sebesar

Rp5.143.196.791 menjadi sebesar Rp 174.914.896.933. Hal ini disebabkan terutama karena

meningkatnya saldo kas akibat adanya peningkatan modal disetor . Aset tidak lancar SNJ juga

meningkat sebesar Rp1.117.033.731.284 atau setara 298,22% dari sebesar Rp374.565.176.187

menjadi sebesar Rp1.491.598.907.471. Peningkatan aset tidak lancar SNJ terutama disebabkan karena

meningkatnya aset tak berwujud seiring meningkatnya aktivitas konstruksi. Selain itu, peningkatan aset

170

tetap ini juga disebabkan karena SNJ membayar uang muka ke kontraktor dan konsultan. Sebagai

akibat dari peningkatan aset lancar dan aset tidak lancar SNJ, maka total aset SNJ juga meningkat

sebesar Rp1.286.805.431.426 atau setara 338,89% dari sebesar Rp 271.135.814.504 menjadi sebesar

Rp1.666.513.804.804.

Liabilitas jangka pendek SNJ meningkat sebesar Rp731.609.373.119 atau setara 269,83% dari sebesar

Rp 271.135.814.504 menjadi sebesar Rp 1.002.745.187.623. Peningkatan ini terutama disebabkan

karena meningkatnya utang kepada kontraktor serta pinjaman jangka pendek yang diperoleh dari

PT Sarana Multi Infrastruktur senilai Rp 385.054.995.537 pada Oktober 2015. Sedangkan saldo utang

jangka panjang SNJ menurun hingga Rp5.478.486.585 atau setara-38,85% dikarenakan SNJ telah

melunasi utang kepada pemegang saham dan utang kepada pihak berelasi. Sebagai akibat dari kenaikan

liabilitas jangka pendek yang signifikan, saldo liabilitas SNJ turut meningkat sebesar Rp726.130.886.534

atau setara 254,57% dari sebesar Rp 285.235.958.190 menjadi sebesar Rp1.011.366.844.724.

Laporan Laba Rugi

Keterangan


2016 2015



Pendapatan Konstruksi 626.510.938.768 - 648.228.823.011 -

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 4.593.891.724 (2.185.458.474) 890.468.325 (418.164.147)

Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan 4.593.891.724 (2.185.458.474) 890.468.325 (418.164.147)



SNJ mulai mencatatkan pendapatannya berupa pendapatan konstruksi senilai Rp 626.510.938.768

akibat adanya aktivitas konstruksi. Laba sebelum pajak dan laba komprehensif tahun berjalan mengalami

peningkatan dari sebesar rugi sebesar Rp 2.185.458.474 menjadi laba sebesar Rp 4.593.891.724

karena meningkatnya marjin konstruksi akibat peningkatan aktivitas konstruksi.



SNJ mulai mencatatkan pendapatan konstruksi sebesar Rp648.228.823.011 seiring meningkatnya

aktivitas konstruksi. Oleh karena dicatatkannya pendapatan konstruksi, SNJ mencatatkan laba sebelum

pajak dan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 890.468.325 atau meningkat Rp1.308.632.472

setara 313,00% dari rugi sebelum pajak dan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp418.164.147.

l. PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)


NKJ, berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas

No. 60 tanggal 24 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta

Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan

Keputusan Nomor AHU-17226.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 21 April 2009, telah didaftarkan dalam

Daftar Perusahaan Nomor AHU-0021985.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 30 April 2009 (selanjutnya

disebut dengan “Akta Pendirian NKJ”).


Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Ngawi

Kertosono Jaya No. 2 tanggal 19 Juli 2016, yang dibuat dihadapan Julius Purnawan, S.H., M.S., Notaris

di Jakarta Selatan, telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor NKJ sebesar

Rp 83.122.336.000 (delapan puluh tiga miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu

Rupah) dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar NKJ. Pengubahan anggaran dasar

171

tersebut diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar NKJ Nomor AHU-AH.01.03-0071823 tanggal 15 Agustus 2016 dan telah didaftarakan

dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0094828.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 15 Agsutus 2016 (untuk

selanjutnya disebut “Akta NKJ No. 2/2016”).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam konsesi

proyek Jalan Tol Ngawi – Kertosono bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan melaksanakan kegiatan

investasi dan jasa penunjang dalam pembangunan Jalan Tol Ngawi – Kertosono.

NKJ memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- NKJ memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 1123/1/IP-PB/PMA/2015

tanggal 20 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, sehubungan

dengan perubahan jangka waktu penyelesaian proyek yang semula berakhir pada 30 Januari 2015

menjadi 30 Januari 2018.

- NKJ memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 81/1/IP/PMDN/2015 tanggal

8 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sehubungan perubahan

status NKJ menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri.

- NKJ memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 19/35/IP-PB/

PMDN/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu,

sehubungan dengan perubahan data sumber pembiayaan, modal NKJ, penyertaan dalam modal

NKJ.


PMDN/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu,

sehubungan dengan perubahan modal NKJ.


PMDN/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu,

sehubungan dengan perubahan data sumber pembiayaan, modal NKJ, penyertaan dalam modal

NKJ.

- Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Perumaan Rakyat Nomor KU.09.01-Mn/325 tanggal

10 April 2015, perihal perubahan pemegang saham NKJ.

NKJ beralamat di:

PT Ngawi Kertosono Jaya

Jalan Borobudur No. 20

Madiun, Jawa Timur

Tel.: 0351 4772555

Fax.: -


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Ederan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti

Dari Rapat Umum Pemegang Saham PT Ngawi Kertosono Jaya No. 37 tanggal 10 Juni 2015,

dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperolehSurat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan AHU-AH.01.03-0947036 tanggal 30 Juni 2015 dan telah didaftar

dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3526861.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 susunan

Dewan Komisaris dan Direksi NKJ adalah sebagai berikut:

172

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Achiran Pandu Djajanto

Komisaris : Munib Lusianto

Direksi

Direktur Utama : Iwan Moedyarno

Direktur Teknik : Yudhi Dharmawan

Direktur Keuangan & Administrasi : Mei Prabowo


Berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemgang

Saham PT Ngawi Kertosono Jaya No. 22 tanggal 25 April 2016 yang dibuat dihadapan Julias Purnawan,

S.H., M.S., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0009878.AH.01.02.

Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseoan Nomor AHU-0064232.

AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 (“Akta NKJ No. 22/2016”) juncto Akta NKJ No. 2/2016,

struktur permodalan NKJ adalah sebagai berikut:



A. Modal Dasar 48.473.308 1.066.412.776.000


Perseroan 9.537.968 209.835.296.000 59,99

PT Waskita Toll Road 6.358.646 139.890.212.000 40

PT Ferino Putra 1 22.000 0,01


15.896.615 349.725.530.000 100,00



Ikhtisar data keuangan penting NKJ pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil





Posisi Keuangan


2016 2015 2014

Aset Lancar 143.576.239.246 21.618.156.239 2.312.227.884

Aset Tidak Lancar 1.047.354.427.014 522.718.569.431 57.037.266.515

Jumlah Aset 1.190.930.666.260 544.336.725.670 59.349.494.399


Liabilitas Jangka Panjang 246.240.326.422 - 15.627.515.183


Jumlah Ekuitas 350.438.516.736 215.362.551.470 41.362.865.757


173


Aset tidak lancar NKJ meningkat sebesar Rp524.635.857.583 setara 100,37% dari sebesar

Rp522.718.569.431 menjadi sebesar Rp 1.047.354.427.014. Hal ini disebabkan karena meningkatnya aset tak berwujud sebagai akibat perkembangan capital expenditure dalam rangka pembangunan ruas

tol Ngawi-Kertosono.

Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp 246.240.326.422. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya utang bank yang digunakan untuk pendanaan aktivitas konstruksi. Peningkatan liabilitas jangka panjang ini menyebabkan liabilitas meningkat sebesar Rp 511.517.975.324 dari

Rp328.974.174.200 menjadi Rp840.492.149.524.


Aset lancar NKJ mengalami peningkatan sebesar Rp 19.305.928.355 atau setara 834,95% dari sebesar Rp 2.312.227.884 menjadi sebesar Rp 21.618.156.239. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh

meningkatnya kas dari tambahan setoran modal. Aset tidak lancar NKJ juga mengalami peningkatan sebesar Rp465.681.302.916 atau setara 816,45% dari sebesar Rp 57.037.266.515 menjadi sebesar Rp 522.718.569.431. Peningkatan aset tidak lancar NKJ terutama disebabkan karena meningkatnya

pembayaran uang muka ke kontraktor seiring dengan meningkatnya aktivitas konstruksi. Meningkatnya aset lancar dan tidak lancar NKJ menyebabkan saldo aset turut meningkat sebesar Rp 484.987.231.271

atau setara 817,17% dari sebesar Rp 59.349.494.399 menjadi sebesar Rp 544.336.725.670.

Liabilitas jangka pendek NKJ meningkat sebesar Rp326.615.060.741 atau setara 13.844,82% menjadi Rp 328.974.174.200 dari sebesar Rp 2.359.113.459. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya utang kontraktor serta adanya pinjaman jangka pendek yang diperoleh NKJ dari Sarana

Multi Infrastruktur pada Oktober 2015. Di samping itu, pada tahun 2015 NKJ telah melunasi seluruh utang kepada pemegang saham senilai Rp15.627.515.183. Meningkatnya liabilitas jangka pendek NKJ

yang signifikan menyebabkan saldo liabilitas mengalami kenaikan sebesar Rp 310.987.545.558 atau setara 1.728,99% dari sebesar Rp17.986.628.642 menjadi sebesar Rp 328.974.174.200.

Laporan Laba Rugi

Keterangan


2016 2015



Pendapatan Konstruksi 484.770.643.250 - 114.001.385.597 -

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 3.639.429.265 (1.539.573.493) (908.288.857) (21.836.607)

Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

3.639.429.265 (1.539.573.493) (908.288.857) (21.836.607)



NKJ mulai mencatatkan pendapatannya berupa pendapatan konstruksi senilai Rp 484.770.643.250 akibat adanya aktivitas konstruksi. Laba sebelum pajak dan laba komprehensif tahun berjalan

mengalami peningkatan sebesar Rp 5.179.002.758 dari rugi sebesar Rp1.539.573.493 menjadi sebesar Rp3.639.429.265 karena meningkatnya marjin konstruksi akibat peningkatan aktivitas konstruksi.



NKJ mulai mencatatkan pendapatan konstruksi sebesar Rp 114.001.385.597 pada tahun 2015 seiring

dengan meningkatnya aktivitas konstruksi. Rugi sebelum pajak dan rugi komprehensif tahun berjalan

NKJ mengalami kenaikan sebesar Rp886.452.250 atau setara 4.059,48% dari sebesar Rp 21.836.607

menjadi sebesar Rp908.288.857. Hal ini disebabkan karena munculnya beban konstruksi, meningkatnya

beban umum dan administrasi serta adanya selisih kurs sebelum Perseroan mengakuisisi NKJ dari

pemilik sebelumnya.

174

m. PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)


CSJ, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.63 tanggal 10 Juli 2008

yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,yang telah memperoleh

pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-43720.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal

22 Juli 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0062122.AH.01.09.

Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3438 (selanjutnya disebut dengan “Akta Pendirian

CSJ”).


Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham

No. 4 tanggal 5 Oktober 2015, dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta,telah menyetujui

peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor CSJ. Akta perubahan anggaran dasar

tersebut telah (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-

0944253.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan

No. AHU-3568393.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2015, dan (ii) diterima dan dicatat di dalam


Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar CSJ No. AHU-

AH.01.03-0973450 tanggal 20 Oktober 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-

3568393.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (“Akta CSJ No. 4/2015”)

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan CSJ adalah berusaha dalam konsesi proyek

Jalan Tol Serpong – Cinere bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan melaksanakan kegiatan investasi dan

jasa penunjang dalam pembangunan Jalan Tol Serpong – Cinere.

CSJ beralamat di:

PT Cinere Serpong Jaya

Kompleks Bina Marga No. 21

Jalan Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur

Tel.: 021 8445659

Fax.: -


Berdasarkan Akta Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CSJ No.13 tanggal

31 Mei 2016, dibuat di hadapan Lumassia, SH, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris

dan Direksi CSJ adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Adityawarman

Komisaris : Yuly Ariandi Siregar

Komisaris : Abdul Hadi Hs

Direksi

Direktur Utama : Silvester Aryan Widodo

Direktur Teknik : Mokh Sadali

Direktur Keuangan : Sri Dewi Mustikarini

175


Berdasarkan Akta CSJ No. 4/2015, struktur permodalan CSJ adalah sebagai berikut:



A. Modal Dasar 10.011.648 182.211.993.600


Perseroan 1.983.746 36.104.177.200 55,00

PT Waskita Toll Road 1.262.383 22.975.370.600 34,99997

PT Jakarta Propertindo 360.681 6.564.394.200 10,00

PT Waskita Karya (Persero) Tbk 1 18.200 0,00


Penuh

3.606.811 65.643.960.200 100,00



Ikhtisar data keuangan penting CSJ pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil


(anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasianserta ikhtisar



Posisi Keuangan


2016 2015 2014

Aset Lancar 96.085.273.694 35.064.242.527 34.095.338.364


Jumlah Aset 128.376.708.671 64.724.578.195 47.895.341.443


Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah Liabilitas

65.790.201.194

-

65.790.201.194

213.429.247

-

213.429.247

1.404.412.515

-

1.404.412.515

Jumlah Ekuitas 62.586.507.477 64.511.148.948 46.490.928.928



Aset CSJ meningkat sebesar Rp 63.652.130.476 setara 98,34% dari sebesar Rp64.724.578.195 menjadi

sebesar Rp 128.376.708.671. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya aset lancar sebesar

Rp61.021.031.167 setara 174,03% dari sebesar Rp 35.064.242.527 menjadi sebesar Rp96.085.273.694

yang disebabkan karena meningkatnya piutang kepada pemerintah terkait dana talangan tanah kepada

Pemerintah. Aset tidak lancar meningkat sebesar Rp 2.631.099.309 setara 8,87% dari sebesar Rp

29.660.335.668 menjadi sebesar Rp 32.291.434.977 yang disebabkan karena meningkatnya dana

dibatasi penggunaannya terkait pembebasan tanah yang berasal dari pinjaman yang diberikan oleh

pemegang saham.

Liabilitas jangka pendek CSJ mengalami peningkatan sebesar Rp65.576.771.947 setara 30.725,30%

dari sebesar Rp213.429.247 menjadi sebesar Rp65.790.201.194. Peningkatan ini disebabkan karena

munculnya utang dana talangan tanah seiring dengan pembebasan tanah untuk ruas tol Cinere-

Serpong.

176


Aset tidak lancar CSJ mengalami kenaikan sebesar Rp 15.860.332.589 atau setara 114,93%

dari sebesar Rp 13.800.003.079 menjadi Rp 29.660.335.668. Peningkatan ini disebabkan karena

CSJ menempatkan garansi bank dalam bentuk deposito berjangka sebesar Rp15.070.140.300

sebagai jaminan pelaksanaan pengusahaan jalan tol Serpong-Cinere. Kenaikan aset tidak lancar ini

menyebabkan turut meningkatnya saldo aset CSJ sebesar Rp 16.829.236.752 atau setara 35,14% dari

sebesar Rp 47.895.341.443 menjadi sebesar Rp64.724.578.195.

Liabilitas jangka pendek CSJ menurun sebesar Rp1.190.983.268 atau setara 84,80% dari sebesar

Rp 1.404.412.515 menjadi sebesar Rp213.429.247. Hal ini disebabkan karena CSJ tidak lagi memiliki

kewajiban untuk membayar barang dan jasa kepada tim akuisisi tanah. Menurunnya liabilitas jangka

pendek ini mengakibatkan saldo liabilitas CSJ juga menurun hingga Rp1.190.983.268 dari sebesar

Rp 1.404.412.515 menjadi sebesar Rp 213.429.247.

Nilai ekuitas meningkat sebesar Rp 18.020.220.020 atau setara 38,76% dari Rp46.490.928.928 menjadi

Rp 64.511.148.948 yang diakibatkan karena adanya peningkatan modal pada bulan Juli 2015.

Laporan Laba Rugi

Keterangan


2016 2015



Pendapatan - - - -

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak (1.924.161.636) (210.798.402) (2.071.221.615) 256.892.297


Tahun Berjalan (1.924.641.471) (210.798.402) (2.070.741.780) 256.892.297



Rugi sebelum pajak meningkat sebesar Rp1.713.363.234 setara 812,80% dari sebesar Rp210.798.402

menjadi sebesar Rp1.924.161.636. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya beban umum dan

administrasi yang muncul dikarenakan Entitas Anak mulai masuk ke dalam fase pembebasan lahan.

Hal ini berdampak pada rugi komprehensif tahun berjalan yang juga meningkat sebesar 1.713.843.069

setara 813,02% dari sebesar Rp210.798.402 menjadi sebesar Rp1.924.641.471.



CSJ mencatatkan rugi sebelum pajak sebesar Rp2.071.221.615 pada tahun 2015 dari sebelumnya

tercatat sebagai laba sebelum pajak sebesar Rp 256.892.297 dikarenakan adanya peningkatan pada

beban umum dan administrasi. Hal ini berdampak pada laba komprehensif tahun berjalan CSJ yang

sebelumnya tercatat Rp256.892.297 menjadi Rp 2.070.741.780.

n. PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)


JSB, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian

Perseroan Terbatas PT Jasamarga Semarang Batang No.128 tanggal 21 April 2016 yang dibuat

dihadapan Haji Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah memperoleh

pengesahan Menkumham dengan Keputusan No.AHU-0020465.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 21

April 2016, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0050424.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal

21 April 2016 (selanjutnya disebut dengan “Akta Pendirian JSB”).

177

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan JSB adalah sebagai berikut:

1. Berusaha dalam bidang pengusahaan jalan tol Batang-Semarang, yang meliputi pendanaan,

perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta

usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas JSB dapat melaksanakan kegiatan usaha

sebagai berikut:

a. Melakukan pekerjaan Perencanaan;

b. Membangun jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan dan fasilitas jalan tol;

c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, termasuk memungut dan menggunakan uang tol;

d. Menggunakan ruang milik jalan tol untuk usaha lain yang berkaitan dengan pengoperasian

jalan tol, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan/atau persetujuan pihak yang berwenang;

e. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d antara lain Rest Area, Jasa persewaan

mesin, konsultasi manajemen terutama sumberdaya manusia di bidang pengelolaan jalan tol,

persewaan alat transportasi darat (non-operator).

JSB memiliki perizinan penting sebagai berikut:

Berita Acara hasil negosiasi pelelangan pengusahaan Jalan Tol Batang – Semarang No. BA.11/BPJT/

PAN-PLPPJT/JTBTSG/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, dimana JSB mendapatkan hak konsesi atas

Jalan Tol Ruas Batang – Semarang untuk 45 (empat puluh lima) tahun yang terhitung sejak diterbitkannya

Surat Perintah Mulai Kerja.

JSB beralamat di:

PT Jasamarga Semarang Batang

Graha Simatupang Tower II B Lt. 11 B

Jalan T.B. Simatupang Kav. 38

Jati Padang, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12540

Telp.: 021 7829408

Fax.: 021 7829407


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum

Pemegang Saham Perseroan Terbatas “PT JASAMARGA SEMARANG BATANG” No. 01 tanggal

10 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn, yang telah telah

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-

AH.01.03-0089379 tanggal 14 Oktober 2016, dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan dibawah No.

AHU-0121467.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi

JSB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Adi Wibowo

Komisaris : Truly Nawangsasi

Direksi

Direktur Utama : Ir. Saut P. Simatupang

Direktur Teknik : Abdul Rokhim

Direktur Keuangan : Heru Zulkarnaen

178


Berdasarkan Akta JSB No. 27/2016, struktur permodalan JSB adalah sebagai berikut:



A. Modal Dasar 133.625.000 133.625.000.000


Perseroan 80.175.000 80.175.000.000 60

PT Waskita Toll Road (Persero) 53.450.000 53.450.000.000 40


Penuh

133.625.000 133.625.000.000 100,00

D. Saham dalam Portepel - - -


Ikhtisar data keuangan penting JSB pada tanggal 30 Juni 2016 berikut diambil dari Laporan Keuangan

yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst &

Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

Posisi Keuangan


2016 2015 2014

Aset Lancar 314.661.468.354 - -

Aset Tidak Lancar 112.461.200.058 - -

Jumlah Aset 427.122.668.412 - -


Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah Liabilitas

294.150.472.235

-

294.150.472.235

- -

- -

- -

Jumlah Ekuitas 132.972.196.177 - -

Jumlah Liabilitas & Ekuitas 427.122.668.412 - -

Laporan Laba Rugi

Keterangan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal

30 Juni


2016 2015 2015 2014

Pendapatan - - - -

Rugi Sebelum Pajak (672.991.823) - - -

Rugi Komprehensif Tahun

Berjalan (672.991.823) - - -

o. PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS)


JBS, berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, didirikan berdasarkan Akta No. 05 tanggal

6 Juni 2016 dengan judul “Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasamarga Balikpapan Samarinda”

yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, telah memperoleh

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya

No. AHU-0027718.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar

Perseroan No. AHU-0070024.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 8 Juni 2016 (selanjutnya disebut dengan

“Akta Pendirian JBS”).

179

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan JSB adalah usaha di bidang pengusahaan

jalan tol Balikpapan-Samarinda.

180

JBS memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- Surat Penetapan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor KU.03.01-Mn/419 tanggal

23 Mei 2016 perihal Penetapan Pemenang pada Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Balikpapan -

Samarinda

JBS beralamat di:

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda

Gedung Graha Simatupang Wing 2B

Jalan T.B. Simatupang No. 38


Jakarta Selatan

Tel.: -

Fax.: -


Berdasarkan Akta Pendirian JBS, susunan Dewan Komisaris dan Direksi JSB adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agung Budi Waskito

Komisaris : Trihadi Karnanto

Komisaris : Ir. Ayu Widya Kiswari

Direksi

Direktur Utama : Arie Irianto

Direktur Teknik : Bandung Sasmitoharjo

Direktur Keuangan : Rudi Kurniadi


Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan JBS adalah sebagai berikut:



A. Modal Dasar 448.000 448.000.000.000


Perseroan 61.600 61.600.000.000 55

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 16.800 16.800.000.000 15


PT Bangun Tjipta Sarana 16.800 16.800.000.000 15


112.000 112.000.000.000 100,00



Ikhtisar data keuangan penting JBS pada tanggal 30 Juni 2016 berikut diambil dari Laporan Keuangan



181

Posisi Keuangan

Per 30 Juni

2016

Per 31 Desember

2015 2014

Aset Lancar 12.278.709.950 - -


- -

Jumlah Aset 112.004.299.950

Liabilitas Jangka Pendek 35.225.200 - -


Jumlah Liabilitas 35.225.200 - -

Jumlah Ekuitas 112.969.074.750 - -


Laporan Laba Rugi

Keterangan

Untuk periode 6 (enam)

bulan yang berakhir pada

tanggal 30 Juni

Untuk tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember

2016 2015 2015 2014

Penghasilan Keuangan - - - -

Rugi Sebelum Pajak (30.935.250) - - -

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan (30.935.250) - - -

p. PT Jasamarga Manado Bitung (JMB)


Perseroan mendirikan PT Jasamarga Manado Bitung (JMB), berkedudukan di Kota Administrasi

Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Akta No. 07 tanggal 6 Juni

2016 yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Akta

pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-

0027594.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 7 Juni 2016, serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan No.

AHU-0069707.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016 (selanjutnya disebut dengan “Akta Pendirian

JMB”).

Sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya, JMB berusaha dalam bidang pengusahaan jalan tol Manado-

Bitung.

JMB memperoleh Hak Pengusahaan Jalan Tol ruas Bogor Ring Road dengan masa konsesi 40 tahun

terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas

Manado – Bitung No. 2 tanggal 9 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Rina Utami Jauhari, S.H., Notaris

di Jakarta, antara JMB dengan Pemerintah RI.

JMB memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. KU.03.01-Mn/416 tanggal 23 Mei

2016 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Manado-Bitung.

JMB beralamat di: PT Jasamarga Manado Bitung




Jakarta Selatan

Tel.: -

Fax.: -

182

Komisaris Utama : Agus Purbianto

Komisaris Independen : Theodorus Dond

Komisaris : Anggiasari

Direktur Utama : George IMP Manurung

Direktur Teknik : Bambang Saptadi Sukar

Direktur Keuangan : Surya Panyuluh



Saham Perseroan Terbatas PT Jasamarga Manado Bitung No. 01 tanggal 13 September 2016, yang

dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan

dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0080255

tanggal 15 September 2016, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107618.AH.01.11.

TAHUN 2016 tanggal 15 September 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi JMB adalah sebagai

berikut:

Dewan Komisaris

okambey

Direksi

no


Berdasarkan Akta Pendirian JMB, struktur permodalan JMB adalah sebagai berikut:



A. Modal Dasar 63.000 63.000.000.000


Perseroan 40.950 40.950.000.000 65

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 12.600 12.600.000.000 20



D. Saham dalam Portepel - - -


Ikhtisar data keuangan penting JMB pada tanggal 30 Juni 2016 berikut diambil dari Laporan Keuangan



Posisi Keuangan


2016 2015 2014

Aset Lancar 11.799.784.313 - -


Jumlah Aset 63.035.119.624 - -

Liabilitas Jangka Pendek - - -


Jumlah Liabilitas - - -

Jumlah Ekuitas 63.035.119.624 - -


183

Komisaris Utama : Hasanudin

Komisaris : Lukman Hid

Direktur Utama : Mohamad A

Direktur Keuangan : Siti Sarah

Direktur Teknik : Nanang Sis

Laporan Laba Rugi




31 Desember

2016 2015 2015 2014

Pendapatan Keuangan - - - -

Rugi Sebelum Pajak 35.119.624 - - -

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan 35.119.624 - - -

q. PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)


Perseroan mendirikan PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan

berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasamarga Pandaan Malang No. 09 tanggal 6

Juni 2016 yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara,

dimana akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan keputusannya

No. AHU-0027731.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 8 Juni 2016, telah dicatat dalam Daftar Perseroan

No. AHU-0070072.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 8 Juni 2016 (untuk selanjutnya disebut sebagai

“Akta Pendirian JPM”).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan JSM adalah usaha di bidang pengusahaan

jalan tol Pandaan - Malang.

JPM memiliki perizinan penting yaitu Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor

: KU.03.01-Mn/418 tanggal 23 Mei 2016 tentang Penetapan Pemenang pada Pelelengan Pengusahaan

Jalan Tol Pandaan – Malang kepada Konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk – PT Pembangunan

Perumahan (Persero) Tbk – PT Sarana Multi Infrastruktur, dengan masa konsesi 35 tahun sejak Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK).

JPM beralamat di: PT Jasamarga Pandaan Malang




Jakarta Selatan

Tel.: 021-7829434

Fax.: 021-7829434


Berdasarkan Akta Pendirian JPM, susunan Dewan Komisaris dan Direksi JPM adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

ayat

Direksi

gus Setiawan

wanto

184


Berdasarkan Akta Pendirian JPM, struktur permodalan JPM adalah sebagai berikut:



A. Modal Dasar 288.000 288.000.000.000


Perseroan 43.200 43.200.000.000 60,0

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 25.200 25.200.000.000 35,00

PT Sarana Multi Infrasruktur 3.600 3.600.000.000 5,00




Ikhtisar data keuangan penting JPM pada tanggal 30 Juni 2016 berikut diambil dari Laporan Keuangan



Posisi Keuangan

Per 30 Juni

2016

Per 31 Desember

2015 2014

Aset Lancar 12.385.728.866 - -


Jumlah Aset 72.086.278.866 - -

Liabilitas Jangka Pendek 35.225.200 - -


Jumlah Liabilitas 35.225.200 - -

Jumlah Ekuitas 72.051.053.666 - -


Laporan Laba Rugi




31 Desember

2016 2015 2015 2014

Penghasilan Lain-Lain - - - -

Rugi Sebelum Pajak 51.053.666 - - -

Rugi Komprehensif Tahun

Berjalan 51.053.666 - - -

r. PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (“JLJ”)


Perseroan mendirikan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ), berkedudukan di Kotamadya Bekasi,

berdasarkan Akta No.113, tanggal 22 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H.,

Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-

1598.HT.01.01-Th 2001, tanggal 6 Maret dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Timur dengan agenda Pendaftaran

No.269/BH.09-04/IV/2001 tanggal 11 April 2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 2001 Tambahan No.4047.

185

JLJ telah menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan UU No.40/2007 sebagaimana termaktub

dalam Akta No. 04 tanggal 18 Agustus 2008 dibuat dihadapan Ratna Febriyantini, S.H., Mkn, Notaris

di Bekasi, Anggaran Dasar JLJ diubah seluruhnya sehubungan dengan penyesuaian dengan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta tersebut telah memperoleh

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan

No. AHU-22589.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 25 Mei 2009, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah

No. AHU-0028895.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 25 Mei 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia No. 5 tanggal 15 Januari 2010, Tambahan No. 443 (untuk selanjutnya disebut

dengan “Akta No. 04 Tanggal 18 Agustus 2008”).

Sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya, JLJ menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan pengusahaan

jalan tol.

JLJ memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 510/PM/991/BPPT.4 tanggal 4

Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.

JLJ beralamat di: PT Jalantol Lingkarluar Jakarta

Plaza Tol Jati Asih

Bekasi 17423

Tel.: 62 21 822 3232

Fax.: 62 21 820 5151

E-mail: [email protected]


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang

Saham PT Jalantol Lingkarluar Jakarta No. 99 Tanggal 26 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Siti

Nur Isminingsih, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 231/CN/UMUM/

VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat oleh Siti Nur Isminingsih, S.H., Notaris di Kota Bekasi,

yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data JLJ No.

AHU-AH.01.03-0077610 tanggal 5 September 2016, serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan No.

AHU-0103633.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 5 September 2016 (“Akta JLJ No. 99/2016”), susunan

anggota Dewan Komisaris dan Direksi JLJ adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Firmansjah .CES

Komisaris : Siswadi

Direksi

Direktur Utama : Yudhi Krisyunoro

Direktur : Edwin Cahyadi


Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 17 September 2015 yang dibuat dihadapan Atik Nurul Hidayati, S.H.,

Notaris di Kota Bekasi yang telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-

0945247.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 4 November 2015 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan di

bawah No. AHU-3574935.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 4 November 2015, struktur permodalan JLJ

adalah sebagai berikut:


186



A. Modal Dasar 20.000.000 20.000.000.000


Perseroan 6.618.375 6.618.375.000 99,90

INKOPAR JAGA 6.625 6.625.000 0,10


D. Saham dalam Portepel 13.375.000 13.375.000000 -


Ikhtisar data keuangan penting JLJ pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil






Posisi Keuangan


2016 2015 2014*

Aset Lancar 118.218.063.473 136.559.922.036 127.887.361.233


Jumlah Aset 127.098.908.931 141.582.549.740 133.080.609.698




Jumlah Ekuitas 8.676.619.426 45.548.139.568 50.935.082.440


*)disajikan kembali


Aset tidak lancar meningkat sebesar Rp3.858.217.754 atau 76,82% dari sebesar Rp5.022.627.704

menjadi sebesar Rp8.880.845.458. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya aset pajak

tangguhan.

Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp15.983.321.092 setara 133,84% dari sebesar


meningkatnya liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakibatkan perubahan asumsi dasar yang

digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja.

Ekuitas menurun sebesar Rp36.871.520.142 setara 80,95% dari sebesar Rp45.548.139.568

menjadi sebesar Rp8.676.619.426 disebabkan karena JLJ telah mengembalikan modal sebesar

Rp21.000.000.000 kepada pemegang saham sehubungan dengan perubahan modal dasar JLJ.

Laporan Laba Rugi

Keterangan

Untuk periode 6 (enam) bu berakhir pada tanggal 3

lan yang Untuk tahun yang berakhir pada 0 Juni tanggal 31 Desember

2016 2015


Pendapatan 134.545.151.557 203.968.294.865 390.794.378.690 424.727.499.602

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 12.841.081.423 13.954.515.192 33.735.774.818 35.139.567.507

Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan 2.729.085.557 7.291.723.559 15.338.496.642 44.247.695.081

*)disajikan kembali

187



Pendapatan menurun sebesar Rp69.423.143.308 setara 34,04% dari sebesar Rp203.968.294.865

menjadi sebesar Rp 134.545.151.557. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya pendapatan jasa

pengoperasian tol akibat beralihnya kontrak jasa pengoperasian tol di ruas JBT ke JLO, serta berakhirnya

kontrak jasa pengoperasian tol di ruas JSM. Penurunan pendapatan ini menyebabkan JLJ mengalami

penurunan laba komprehensif tahun berjalan mengalami penurunan sebesar Rp4.562.638.002 setara

62,57% dari sebesar Rp7.291.723.559 menjadi sebesar Rp2.729.085.557 disamping meningkatnya

kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang.



Laba komprehensif tahun berjalan JLJ pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp28.909.198.439

atau sebesar 65,33% dari Rp44.247.695.081 pada tahun 2014 menjadi Rp15.338.496.642 pada tahun

2015. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban pajak kini pada tahun 2015 sebesar Rp5.387.940.080

atau 59,56%. Peningkatan beban pajak kini terjadi karena adanya koreksi pajak penghasilan.

s. PT Jasa Layanan Pemeliharaan (JLP)


Perseroan mendirikan PT Jasa Layanan Pemeliharaan (JLP) berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan

dengan nama PT Rezekibahkti Saranasejahtera berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Rezekibhakti

Saranasejahtera No. 41 tanggal 26 Agustus 1988 yang dibuat dihadapan Abdul Latief, Notaris di

Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-1371-HT.01.01.TH’89 tanggal 10 Pebruari 1989

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 55/BH/Leg/1989 tanggal 11

April 1989, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11 Agustus 1989 No.

64, Tambahan No. 1539 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Akta Pendirian JLP”).

JLP telah melakukan perubahan nama dari PT Rezekibhakti Saranasejahtera menjadi PT Sarana

Margabhakti Utama dan menyesuaikan Anggaran Dasar sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun

1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Perseroan terbatas PT Rezekibhakti Saranasejahtera No. 134 tanggal 16 Desember 1997 yang dibuat

dihadapan Drs. Trisasono, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri

Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4761.HT.01.04-TH.98 tanggal 6 Mei

1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendadaftaran Perusahaan Kodya

Jakarta Timur No. 820/BH/IX/1998 tanggal 29 September 1998, serta diumumkan dalam Berita Negera

Republik Indonesia No. 71 tanggal 3 September 1999, Tambahan No.5433 (“Akta JLP No. 134/1997”).

JLP telah menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan UUPT sebagaimana termaktub dalam Akta

Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Sarana Margabhakti Utama No. 14 tanggal 14

April 2008 yang dibuat dihadapan Ny. Sri Amini Miadji, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh

persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-73388.AH.01.02.Tahun 2008

tanggal 14 Oktober 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095849.AH.01.09.

Tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

tanggal 23 Januari 2009 No. 7, Tambahan No. 1911 (“Akta JLP No. 14/2008”).

JLP telah melakukan perubahan nama dari PT Sarana Margabhakti Utama menjadi PT Sarana Marga

Utama sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108 tanggal 10 Pebruari

2011 yang dibuat dihadapan Haji Feby Rubein Hidayat, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh

persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-16274.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 30

Maret 2011 dan didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025992.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 30

Maret 2011 (“Akta JLP No. 108/2011”).

188

JLP telah melakukan perubahan nama dari PT Sarana Marga Utama menjadi JLP sebagaimana

termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sarana Marga Utama No. 09 tanggal 15

Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Windalina, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh

persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-06978.40.20.2014 tanggal

26 Agustus 2014 dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan


Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar JLP No. AHU-05469.40.21.2014 tanggal 26 Agustus 2014

yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084145.40.80.2014 tanggal 26

Agustus 2014. (“Akta JLP No. 09/2014”).

Anggaran dasar JLP telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir diubah berdasarkan Akta

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jasa Layanan Pemeliharaan No. 28 Tanggal 22

Juni 2016 yang dibuat dihadapan Windalina, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui perubahan Pasal

17 anggaran dasar JLP tentang Rencana Kerja Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan, Tahun Buku

dan Laporan Tahunan, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan


Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar JLP No. AHU-AH.01.03-0061132 tanggal 27 Juni 2016

serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079034.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 27 Juni

2016. (“Akta JLP No. 28/2016”).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dibidang

pembangunan dan jasa, usaha manajemen pemeliharaan jalan tol, peningkatan kapasitas jalan told

an pemeliharaan rutin jalan tol dalam rangka memndukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) jalan tol pada ruas-ruas jalan tol yang dioperasikan oleh Perseroan dan kelompok usahanya, dan

menjalankan usaha dalam bidang pengoperasian jalan tol.

JLP memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. Registrasi 0-3172-06-002-1-09-004088

tanggal 25 November 2015 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.







- Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 1-004088-3172-2-

00858 tanggal 1 Desember 2015, dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

DKI Jakarta.

- Surat Keterangan No. 3603/27.1.0/31.75.04.1003/071.562/2016 tentang Domisili Badan Usaha

tanggal 5 April 2016, yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelurahan Dukuh.

- Surat Keterangan No. 4030/5.16.2/31.75.10.1001/1.711.53/2015 tentang Domisili Badan Usaha

Kantor Tunggal tanggal 13 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipayung.

- Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 503/01/DS/III/2016 tanggal 2 Maret 2016, yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wanakerta.

- Izin Tempat Usaha No. 503/19/ITU/2016 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Camat

Telukjambe Barat.

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 38533/24.1.0/31/.75.00.000/1.824.271/2015

tanggal 3 November 2015, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

Jakarta Timur.

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 503/2896/136/PM/III/BPMPT/2016 tanggal

23 Maret 2016, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten

Karawang.

- Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Pemasokan Barang/Jasa Lainnya No. 1-0902-

033-10600858 tanggal 8 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri Jakarta

Timur.

189

- Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Lainnya No. 1-0902-000-1080907 tanggal

8 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dang Industri Jakarta Timur.

- Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 30/3215/IP/PMDN/2016 tanggal 22 Maret 2016,

dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.

- Kartu Tanda Anggota Asosiasi Perusahaan Teknik Mekanikal Elektrikal (APTEK) Provinsi DKI

Jakarta dengan No. Anggota A00533-P/033-IV/05/2016 yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus

Daerah APTEK DKI Jakarta pada 24 Agustus 2016.

- Kartu Tanda Anggota Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN

Indonesia) yang ditandatangani oleh Badan Pengurus Pusat ARDIN Indonesia dan Badan Pengurus

Daerah ARDIN Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada 25 Februari 2016.

- Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dengan No. Anggota 20204-

97026324/3-2-1997 dan No. Registrasi Nasional 160225-005978 yang ditandatangani oleh Dewan

Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Dewan Pengurus Kadin

Indonesia pada 25 Februari 2016.

- Kartu Tanda Anggota Biasa Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI)

dengan No. Registrasi 03.2016.09.3172.002426 yang ditandatangani oleh Badan Pusat GAPENSI,

Badan Pimpinan Daerah GAPENSI Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pimpinan Cabang GAPENSI

Kota Jakarta Timur pada 8 Maret 20016.

JLP beralamat di: PT Jasa Layanan Pemeliharaan

Kompleks Bina Marga No. 2

Cipayung, Jakarta Timur

Tel.: 021 8444640

Fax.: 021 84598768


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jasa Layanan Pemeliharaan

Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) No. 01 tanggal 1 September 2015 yang

dibuat dihadapan Windalina, SH., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan

dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

No.AHU-AH.01.03-0961648 tanggal 3 September 2015 serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan

No.AHU-3549230.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 3 September 2015, susunan Dewan Komisaris dan

Direksi JLP adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muh Najib Fauzan

Komisaris : Arief Witjaksono

Direksi

Direktur Utama : Adi Prasetyanto

Direktur Keuangan dan Umum : Surta Nababan


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jasa Layanan Pemiliharaan

Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) No. 18 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat

dihadapan Windalina, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham

dengan Surat Keputusan No. AHU-0936765.AH.01.02.TAHUN 2015 serta telah dicatat dalam Daftar

Perseroan No. AHU-3514478.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 8 Juni 2015 juncto Akta Pernyataan

Keputusan Para Pemegang Saham PT Jasa Layanan Pemiliharaan Tanpa Rapat Umum Pemegang

Saham (Circular Resolution) No. 01 tanggal 4 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Windalina, SH,

Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan

190


Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar JLP No.AHU-AH.01.03-0000368 tanggal 5 Januari 2016,

serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000653.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 5 Januari

2016, struktur permodalan JLP yaitu sebagai berikut:



A. Modal Dasar 400.000 400.000.000.000


Perseroan 198.747 178.747.000.000 99,68

Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga 633 633.000.000 0,32




Ikhtisar data keuangan penting JLP pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil





Wajar Tanpa Modifikasian..

Posisi Keuangan


2016 2015 2014*

Aset Lancar 88.630.237.808 158.304.714.355 87.532.374.818


Jumlah Aset 139.375.597.002 210.321.622.406 143.672.591.244




Jumlah Ekuitas 78.705.053.883 87.985.984.917 (14.069.835.266)


*)disajikan kembali


Aset lancar menurun sebesar Rp69.674.476.547 dari sebesar Rp158.304.714.355 menjadi sebesar

Rp 88.630.237.808 disebabkan karena menurunnya kas dan setara kas akibat adanya pelunasan

pinjaman dari Perseroan senilai Rp25.000.000.000 yang digunakan oleh modal kerja. Penurunan ini

menyebabkan penurunan pada jumlah aset sebesar Rp 70.946.025.404 setara 33,73%.

Pelunasan utang ini juga menyebabkan nilai liabilitas jangka pendek menurun sebesar Rp61.034.155.367

setara 56,64% dari sebesar Rp107.753.220.363 menjadi sebesar Rp46.719.064.996. Liabilitas JLP

turut menurun sebesar Rp 61.665.094.370 setara 50,41% dari sebesar Rp122.335.637.489 menjadi

sebesar Rp60.670.543.119.


Aset lancar JLP meningkat hingga Rp 71.798.734.208 atau setara 83,00% dari sebesar Rp87.532.374.818

menjadi sebesar Rp158.304.714.355. Hal ini disebabkan terutama karena adanya setoran modal.

Kenaikan aset lancar ini menyebabkan saldo aset JLP turut meningkat sebesar Rp66.653.751.532 atau

setara 46,29% dari sebesar Rp143.672.591.244 menjadi Rp 210.321.622.406. Pada tahun 2015, JLP

juga menerima penambahan modal dasar dan disetor penuh oleh Perseroan sehingga nilai ekuitas JLP

meningkat hingga sebesar Rp 101.830.505.275

191

Laporan Laba Rugi

Keterangan




tanggal 31 Desember

2016 2015 2015 2014

Pendapatan 47.276.081.644 28.593.345.908 134.343.371.298 182.947.761.854


Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan (9.280.931.034) (19.912.713.163) (34.169.494.725) (44.721.493.690)

*)disajikan kembali



Pendapatan meningkat sebesar Rp 18.682.735.736 setara 65,34% dari sebesar Rp 28.593.345.908

menjadi sebesar Rp 47.276.081.644 seiring dengan meningkatnya aktivitas pemeliharaan rambu dan

sipil.

Rugi sebelum pajak menurun sebesar Rp10.729.499.150 setara 53,41% dari sebesar Rp20.090.628.605

menjadi sebesar Rp 9.361.129.455 seiring dengan meningkatnya pendapatan serta menurunnya beban

JLP. Hal ini juga berdampak pada penurunan rugi komprehensif tahun berjalan yang turun sebesar

Rp10.631.782.129 menjadi sebesar Rp9.280.931.034.

t. PT Jasamarga Properti (JMP)


PT Jasamarga Properti didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jasamarga Properti

No. 02 tanggal 15 Januari 2013 dibuat dihadapan Windalina, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah

memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No.

AHU-02309.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 23 Januari 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan

No. AHU-0004004.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 23 Januari 2013 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian

JMP”).

Anggaran dasar JMP telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir diubah berdasarkan

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jasamarga Properti Tanpa Rapat Umum

Pemegang Saham (Circular Resolution) No. 04 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Windalina,

SH, Notaris di Jakarta Selatan, telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor JMP

sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran

Dasar. pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0058040 tanggal 16 Juni 2016 dan telah didaftarkan

dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0074452.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 16 Juni 2016. (untuk

selanjutnya disebut “Akta JMP No. 4/2016”).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan JMP adalah usaha di bidang pembangunan,

perdagangan dan jasa.

JMP memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- Surat Izin Usaha Perdagangan No. 00884-05/PB/1.824.271 tanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (“TDP”), dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur

Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II tanggal 22 Juli 2013 dengan TDP

Nomor: 09.04.1.68.37164

- Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”) Nomor 3233/27.1.0/31.75.04.10003/071.562/

2015 tanggal 9 September 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Dukuh, Kecamatan Kramat Jati,

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta

192

JMP beralamat di: PT Jasamarga Properti

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Jln. Jasa Marga RT 008/002

Kel. Dukuh, Kec. Kramat Jati

Jakarta Timur


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Jasamarga Properti Di Luar

Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) No. 162 tanggal 02 Agustus 2016, yang dibuat

dihadapan Umi Chamidah, SH., M.Kn, Notaris di Bekasi, pemberitahuannya telah diterima dan dicatat

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai

dengan Surat Penerimaan Peberitahuan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0075660 tanggal 30

Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0100739.AH.01.11.Tahun

2016 tanggal 30 Agustus 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi JMP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibnu Purna Muchtar

Komisaris : Reynaldi Hermansjah

Direksi

DirekturUtama : Irwan Artigyo Sumadiyo

Direktur Pengembangan Bisnis dan Teknik : Denny Abdurachman

Direktur Keuangan : Eko Hari Purwanto


Berdasarkan Akta JMP No. 4/2016, struktur permodalan JMP adalah sebagai berikut:



A. Modal Dasar 750.000 750.000.000.000


Perseroan 489.860 489.860.000.000 99,77

Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga 1.140 1.140.000.000 0,23




Ikhtisar data keuangan penting JMP pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil






193

Posisi Keuangan


2016 2015 2014*

Aset Lancar 118.160.363.596 96.590.486.023 77.709.489.586


Jumlah Aset 501.378.213.840 446.140.896.109 110.862.852.183

Liabilitas Jangka Pendek 12.487.338.697 8.116.180.432 702.515.504

Liabilitas Jangka Panjang - - 421.427.500


Jumlah Ekuitas 488.890.875.143 438.024.715.677 109.738.909.179


*)disajikan kembali


Liabilitas jangka pendek JMP meningkat sebesar Rp4.371.158.265 setara 53,86% dari sebesar

Rp8.116.180.432 menjadi sebesar Rp12.487.338.697. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya

utang kepada pihak berelasi yang disebabkan oleh terdapat peralihan tiga proyek Rest Area dari Perseroan sebagai Delivery Order Bahan Bakar Minyak di Rest Area KM 207 A Jalan Tol Palikanci.


Aset tidak lancar JMP meningkat sebesar Rp314.148.062.746 atau setara 887,37% dari sebesar


meningkatnya aset tetap dalam bentuk aset dalam penyelesaian serta munculnya aset properti

investasi dalam bentuk tanah, bangunan dan aset dalam penyelesaian. Kenaikan aset tidak lancar

ini menyebabkan aset JMP meningkat sebesar Rp 335.278.043.926 atau 302,43% dari sebesar Rp 110.862.852.183 menjadi sebesar Rp446.140.896.109.

Liabilitas jangka pendek JMP meningkat sebesar Rp6.992.237.428 atau setara 622,12% dari sebesar

Rp 702.515.504 menjadi sebesar Rp 8.116.180.432. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh

meningkatnya uang muka penjualan yaitu uang muka yang diterima dari pelanggan atas penjualan

bangunan rumah di Jakarta Timur dan Sidoarjo. Selain itu, peningkatan juga disebabkan karena adanya

uang jaminan penyewa sebesar Rp 1.113.532.556 yang merupakan jaminan atas penyewaan ruang

kantor Gedung Graha Simatupang.

Laporan Laba Rugi




tanggal 31 Desember

2016 2015 2014*

Pendapatan 76.768.257.649 2.618.389.536 27.888.480.105 -

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 1.556.938.439 (816.203.764) 1.757.554.504 (2.260.126.349)

Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan 866.159.466 (816.203.764) 1.285.806.498 (2.260.126.349)

*)disajikan kembali



Pendapatan meningkat sebesar Rp 74.149.868.113 setara 2.831,89% dari sebesar Rp2.618.389.536

menjadi sebesar Rp 76.768.257.649 disebabkan oleh meningkatnya penjualan bahan bakar minyak

di SPBU rest area. Peningkatan pendapatan ini menyebabkan JMP mencatatkan laba sebesar

Rp1.556.938.439 dari sebelumnya tercatat rugi Rp816.203.764. Hal ini juga menyebabkan JMP

memperoleh laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp866.159.466 dari sebelumnya membukukan

rugi Rp816.203.764.



JMP mencatatkan pendapatan sebesar Rp 27.888.480.105 dengan kontribusi terbesar berasal dari

penjualan rumah tinggal. Dengan mulai dicatatkannya pendapatan maka JMP memperoleh laba sebelum

194

pajak sebesar Rp 1.757.554.504 dari sebelumnya rugi sebelum pajak sebesar Rp2.260.126.349. Rugi

komprehensif tahun berjalan juga meningkat menjadi Rp 1.285.806.498.

195

Direktur Utama : Septerianto Sanaf

Direktur : Benny Soediarto Di

u. PT Jasa Layanan Operasi (JLO)


JLO, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian JLO No.7 tanggal 21

Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Ny. Rina Utama Djauhari, SH, Notaris di Jakarta, yang telah

memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Keputusan Nomor AHU-2452733.AH.01.01.TAHUN

2015 tanggal 25 Agustus 2015, dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-3545212.AH.01.01.TAHUN 2015

tanggal 25 Agustus 2015 (selanjutnya disebut dengan “Akta Pendirian JLO”).

Anggaran dasar JLO telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para

Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham JLO No. 11 tanggal 23 Desember 2015

yang dibuat dihadapan Ny. Rina Utama Djauhari, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui perubahan Pasal

3 Anggaran Dasar JLO tentang maksud dan tujuan JLO. Pengubahan Anggaran Dasar dimaksud telah

mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0948744.

AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 23 Desember 2015, serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor

AHU-3597574.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 23 Desember 2015, (selanjutnya disebut dengan “Akta

JLO No. 11/2015”).

Berdasarkan Pasal 3 Akta JLO No. 11/2015, maksud dan tujuan JLO adalah usaha di bidang jasa dan

perdagangan.

JLO memiliki perizinan penting sebagai berikut:

- Sehubungan dengan kegiatan utama/bidang usaha JLO yang bergerak dalam bidang jasa dan

perdagangan, maka JLO tidak memiliki perizinan material sebagaimana layaknya Perseroan yang

memiliki perizinan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

JLO beralamat di:

PT Jasa Layanan Operasi

Gedung Kantor Cabang Jagorawi Lantai 4

Plaza Tol TMII, Jakarta Timur

Tel.: -

Fax.: -


Berdasarkan Akta Pendirian JLO, susunan Dewan Komisaris dan Direksi JLO adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sutirya Wirias Sastra

Komisaris : Mohammad Sofyan

Direksi

adi

196


Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan JLO adalah sebagai berikut:



A. Modal Dasar 75.000.000 75.000.000.000


Perseroan 45.954.000 45.954.000.000 99,9

Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga 46.000 46.000.000 0,1




Ikhtisar data keuangan penting JLO pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 berikut diambil


(anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

Posisi Keuangan

Per 30 Juni

2016

Per 31 Desember

2015 2014

Aset Lancar 71.371.492.863 44.423.910.681 -

Aset Tidak Lancar 2.226.456.108 3.477.441.858 -

Jumlah Aset 73.597.948.971 47.901.352.539 -

Liabilitas Jangka Pendek 11.775.361.868 7.688.256.589 -

Liabilitas Jangka Panjang 5.888.954.288 - -

Jumlah Liabilitas 17.664.316.156 7.688.256.589 -

Jumlah Ekuitas 55.933.632.815 40.213.095.950 -

Jumlah Liabilitas & Ekuitas 73.597.948.971 47.901.352.539 -


set lancar JLO mengalami peningkatan sebesar Rp26.947.582.182 setara 60,66% dari sebesar Rp

44.423.910.681 menjadi sebesar Rp 71.371.492.863 disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas

serta piutang usaha oleh Perseroan akibat pendapatan dari jasa pemborongan pekerjaan pengumpulan

tol. Aset tidak lancar menurun sebesar Rp1.250.985.750 setara 35,97% dari Rp 3.477.441.858 menjadi

sebesar Rp2.226.456.108 dikarenakan penurunan aset tidak lancar lainnya akibat dari perhitungan

kembali keuntungan/kerugian aktuaria periode Juni 2016 oleh aktuaris independen. Secara keseluruhan

total aset JLO meningkat sebesar Rp 25.696.596.432 setara 53.64% dari sebesar Rp 47.901.352.539

menjadi sebesar Rp 73.597.948.971.

Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp 4.087.105.279 dari sebesar Rp7.688.256.589 menjadi

sebesar Rp11.775.361.868 disebabkan karena meningkatnya utang pajak penghasilan. Liabilitas

jangka panjang muncul sebesar Rp 5.888.954.288 dalam bentuk liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Kenaikan ini menyebabkan meningkatnya liabilitas sebesar Rp9.976.059.567 setara 129,76% dari

sebesar Rp7.688.256.589 menjadi sebesar Rp17.664.316.156.

Ekuitas meningkat sebesar Rp15.720.536.865 setara 39,09% dari sebesar Rp40.213.095.950

menjadi sebesar Rp 55.933.632.815 disebabkan karena meningkatnya laba tahun berjalan sehingga

meningkatkan saldo laba JLO.

Laporan Laba Rugi

Keterangan




tanggal 31 Desember

2016 2015 2015 2014

Pendapatan 132.475.660.890 - 31.840.410.000 -

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 23.953.784.092 - 3.477.116.177 -

Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan 15.720.536.865 - 5.213.095.950 -

197

19. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya

merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelola Perusahaan

dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan agar

Perusahaan dapat memenangkan persaingan bisnis yang semangkin meningkat. GCG diharapkan

dapat menjadi sarana untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan secara lebih baik.

Penerapan GCG oleh Perseroan dilaksanakan secara konsisten dalam upaya memaksimalkan nilai

perusahaan. Penerapan GCG pada Perusahaan akan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas

serta mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan

kepentingan Stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.

Sasaran yang ingin dicapai Perseroan dalam pelaksanaan GCG adalah:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris,

Direksi, Karyawan, Pengguna Jalan Tol/Pelanggan lainnya, Mitra Usaha, Kreditur/Investor, serta

Masyarakat dan Lingkungan.

2. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan risiko Perseroan secara lebih hati-hati

(prudent), akuntabel, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.

3. Memaksimalkan nilai Perusahaan agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat, baik secara

nasional maupun internasional.

4. Memberdayakan fungsi dan kemandirian masing-masing Organ Perseroan.

5. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efektif dan efisien demi tercapainya Visi

dan Misi Perseroan.

6. Mendorong agar pengelola Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan

dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan.

7. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada Stakeholders.

8. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

9. Memperbaiki budaya kerja perusahaan.

10. Meningkatkan pencitraan Perseroan (image) yang semakin baik.

11. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Jasa Marga memiliki komitmen penuh dan secara konsisten

menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan

bagi Perseroan dalam penerapan GCG, yaitu sebagai berikut:

1. Undang Undang Republik Indonesia, di antaranya adalah:

a. Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

c. Undang Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang

Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Undang Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 25 tahun

2003.

e. Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.

f. Undang Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2004 tentang Jalan.

g. Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

h. Undang Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

i. Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

2. Peraturan Pemerintah, di antaranya adalah:

a. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol.

b. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan dan Pembubaran

Badan Usaha Milik Negara.

198

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, di antaranya adalah:

a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/01/2015 Tentang

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik

Negara.

b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/02/2015 Tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan

Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/02/2015 Tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha

Milik Negara.

d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-13/MBU/10/2015 Tentang

Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian

Badan Usaha Milik Negara.

e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/06/2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/

MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan

Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

f. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-

01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate

Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK – dahulu Bapepam-LK), di antaranya adalah:

a. Peraturan OJK Nomor Nomor 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan

Emiten Atau Perusahaan Publik.

b. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan

dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

c. Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Pedoman Tata

Kelola Perusahaan Terbuka.

d. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Keterbukaan

Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

e. Peraturan OJK Nomor 08/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau

Perusahaan Publik.

f. Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

g. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Direksi dan Dewan

Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

h. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Komite Nominasi dan

Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

i. Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Sekretaris Perusahaan

Emiten Atau Perusahaan Publik.

5. Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka dan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten

atau Perusahaan Publik sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor:

61 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH,

Notaris di Jakarta berikut surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Plt.

Direktur Administrasi Hukum Umum Kementeriaan HAM Nomor: AHU-AH.01.03-0019825 tanggal

27 Maret 2015 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0036530.AH.01.11.TAHUN

2015 tanggal 27 Maret 2015 sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Nomor: 1160/L dari

BNRI tanggal 27 November 2015 Nomor: 95.

199

6. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, di antaranya adalah:

a. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 174/KPTS/2013 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan

(Code of Corporate Governance) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

b. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 175/KPTS/2013 tentang Pedoman Tata Perilaku (Code of

Conduct) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

c. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 186/KPTS/2011 tentang Pedoman Benturan Kepentingan

(Conflict of Interest) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

d. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 183/KPTS/2014 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

e. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 09/KPTS/2013 tentang Pedoman Whistleblowing System

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

f. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 50/KPTS/2013 tentang Visi, Misi dan Tata Nilai PT Jasa

Marga (Persero) Tbk.

g. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 08/KPTS/2016 tentang Penjabaran Tata Nilai PT Jasa

Marga (Persero) Tbk.

h. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 41/KPTS/2015 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga

(Persero) Tbk dan perubahan-perubahannya.

i. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor: 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus

2014 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero)

Tbk.

7. Board Manual PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG secara konsisten, dalam setiap langkah-langkah strategis

perusahaan membawa manfaat bagi Perseroan. Manfaat yang diperoleh antara lain:

a. Mendukung tercapainya Visi dan Misi Perseroan.

b. Membentuk kesadaran Perusahaan dan Insan Jasa Marga dalam menerapkan etika bisnis. c.

Terkontrolnya pengelolaan kegiatan usaha Jasa Marga dan pencapaian kinerja Perusahaan.

d. Meningkatkan Corporate Value dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap

pengelolaan Perseroan.

e. Tersedianya lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif dan peningkatan keterikatan Karyawan

dan pencapaian kinerja Karyawan.

f. Terlaksananya pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan perjanjian/kontrak.

g. Peningkatan kepuasan Mitra Kerja dalam pelaksanaan kerjasama dengan Jasa Marga.

h. Terciptanya persaingan usaha yang sehat dan kompetitif.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ

Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang

yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam

Undang Undang dan/atau Anggaran Dasar.

2. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan

Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar.

3. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum

dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

200

Jasa Marga telah memiliki Struktur Tata Kelola yang lengkap khususnya dalam penerapan prinsip-

prinsip GCG, sebagai berikut:

Organ Perseroan memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Organ Perseroan

menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan

dan ketentuan lainnya atas dasar prinsipbahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam

melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan.

RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang

masing-masing sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas pengurusan perusahaan, Direksi dibantu oleh Corporate Secretary dan

Internal Audit, serta satuan kerja lain yang menjalankan fungsi kepengurusan Perseroan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya

seorang atau lebihadalah anggota Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut bertanggung jawab

kepada Dewan Komisaris. Komite-komiteyang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah

Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.

Roadmap GCG Perseroan

Perseroan menetapkan arah implementasi GCG dalam bentuk Roadmap GCG yang dimulai pada

tahun 2005. Roadmap GCG diarahkan untuk menjadikan GCG sebagai acuan dalam setiap aktivitas

Perseroan. Sasaran akhir Roadmap GCG adalah kepercayaan dari para stakeholder dapat terus dijaga

serta terwujudnya Perseroan sebagai salah satu Good Corporate Citizen.

201

Mekanisme Perseroan untuk Meningkatkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang lebih Baik

Mekanisme Tata Kelola merupakan mekanisme implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang

kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar

governance structure, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme.

Governance mechanism dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara

pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap

keputusan tersebut.

Perseroan menyebut governance mechanism dengan sebutan soft-structure GCG. Soft-structure

merupakan aspek penting dalam implementasi GCG, karena soft-structure GCG akan menjadi living

document bagi segenap jajaran dan tingkatan organisasi di suatu perusahaan.

Mekanisme Tata Kelola yang dimiliki Perseroan antara lain:

1. Board Manual

Merupakan kompilasi dari praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang bersumber dari regulasi

(Undang-Undang/Peraturan), Anggaran Dasar dan best practices yang disepakati bersama dalam

rangka implementasi GCG. Board Manual digunakan oleh Organ-organ Perseroan yang berfungsi

melakukan pengawasan dan pengelolaan Perseroan, yakni Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Code of Corporate Governance (COCG)

Merupakan sekumpulan nilai dan praktik Perseroan yang menjadi suatu pedoman bagi Organ

Perusahaan dan Manajemen dalam mengelola Perseroan yang di dalamnya memuat prinsip-

prinsip GCG yang selaras dengan peraturan perundang-undangan, tujuan, isi dan Misi serta nilai-

nilai Perseroan.

202

3. Code of Conduct (COC)

Merupakan sistem nilai atau norma yang dianut oleh seluruh Insan Jasa Marga dalam melaksanakan

tugasnya yang di dalamnya memuat etika bisnis dan perilaku seluruh Insan Jasa Marga dalam

mencapai tujuan, Visi dan Misi Perseroan antara lain etika hubungan antara Perseroan dengan

Karyawan, Pengguna Jalan Tol,Pemegang Saham, Pemasok, Kreditur/Investor, Pemerintah, Mitra

Usaha, Pesaing, Media Massa, Masyarakat dan Lingkungannya.

4. Pakta Integritas

Merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Perseroan, yang berisi ikrar untuk menerapkan prinsip-prinsipTata Kelola Perusahaan yang Baik

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Pedoman Penanganan Gratifikasi

Merupakan pedoman bagi Insan Jasa Marga untuk memahami, mencegah dan menanggulangi

Gratifikasi di Perseroan.

6. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

Merupakan pedoman bagi Insan Jasa Marga untuk memahami, mencegah dan

menanggulangi Benturan Kepentingan di Perseroan.

7. Pedoman Whistleblowing System

Merupakan pedoman bagi Insan Jasa Marga dalam mencegah dan mendeteksi potensi pelanggaran

di Perseroan.

8. Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter)

Memiliki peran untuk meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi di lingkup Perseroan dan

memastikan kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan main yang

berlaku.

9. Piagam Komite di Bawah Dewan Komisaris

Memiliki peran sebagai panduan bagi Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko

dalam pelaksanaan tugas sebagai organ pendukung Dewan Komisaris. Karakteristik Piagam

Komite ini bersifat fleksibel dan dilakukan sesuai kebutuhan.

10. Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

Panduan pengelolaan Teknolgi Informasi yang standar secara menyeluruh, sesuai lingkup

kebutuhan bisnis Perseroan dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

11. Kebijakan Manajemen Risiko

Komitmen untuk penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi,

dalam rangka menunjang kepastian pencapaian Sasaran Jangka Panjang Perusahaan dan

sebagai kerangka penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terukur sesuai persyaratan

internasional.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan berhasil dilaksanakan apabila disokong oleh budaya

perusahaan yang kuat. Pendekatan internalisasi budaya dilakukan melalui intervensi pada ketiga aspek

yaitu kepemimpinan, sistem dan karyawan. Dengan pendekatan tersebut, budaya Jasa Marga selain

tertulis dalam kebijakan dan prosedur, juga menjadi suatu disiplin (soft skills) yang dipraktikkan oleh

Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Untuk itu, Jasa

Marga membangun Tata Nilai atas dasar empat nilai pokok yang diakui dan dikembangkan bersama,

yaitu JSMR (Jujur – Sigap – Mumpuni – Respek).

203

1. JUJUR

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu JUJUR, adil, transparan dan bebas dari

benturan kepentingan.

2. SIGAP

Perseroan SIGAP melayani pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dengan bertindak

peduli dan proaktif serta tetap mengedepankan kehati-hatian.

3. MUMPUNI

Perseroan MUMPUNI dalam bekerja atas dasar kompetensi, konsisten dan inovatif.

4. RESPEK

Perseroan RESPEK terhadap pemangku kepentingan dalam bersinergi mencapai prestasi.

Penilaian GCG Jasa Marga

Pada tahun 2015, dilakukan self assessment implementasi GCG untuk Direksi dan Dewan Komisaris

dengan proses yang dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang dikembangkan oleh Kementerian

Negara BUMN berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012

tanggal 06 Juni 2012. Dari hasil self assessment tersebut, Dewan Komisaris memperoleh nilai 97,38%

dan Direksi memperoleh nilai 97,16%.

Adapun assessment GCG Dewan Komisaris secara garis besar meliputi aspek-aspek penilaian sebagai

berikut:

a. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.

b. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta

menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

c. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan

oleh Direksi.

d. Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perseroan

sesuai RKAP dan/atau RJPP.

e. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anak

Perusahaan/perusahaan patungan.

f. Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu

dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan

mempertimbangkan kinerja Direksi.

g. Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut

dirinya.

h. Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik

telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

i. Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat

Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

j. Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan

Dewan Komisaris.

k. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

Assessment GCG Direksi secara garis besar meliputi aspek-aspek penilaian sebagai berikut:

1. Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut

secara berkelanjutan.

2. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.

3. Direksi menyusun perencanaan Perseroan.

4. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perseroan.

5. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana

dan kebijakan Perseroan.

6. Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang

berlaku dan Anggaran Dasar.

7. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perseroan dan Stakeholders.

204

8. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen

di bawah Direksi

9. Direksi memastikan Perseroan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan

Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.

10. Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Direksi sesuai dengan

ketentuan Perundang-undangan.

11. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.

12. Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.

13. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai Peraturan Perundang-

undangan.

Kinerja Manajemen diukur berdasarkan Key Performance Indicator berbasis Kriteria Penilaian Kinerja

Unggul (KPKU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada Surat Kementerian Negara

BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal Penyampaian Pedoman Penentuan KPI

dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada BUMN. Kinerja Direksi diukur terhadap 5 (lima) perspektif

dengan total indikator sejumlah 18 (delapan belas) kinerja kunci sebagai berikut:

Ukuran kinerja Direksi tersebut disepakati dan ditandatangani bersama oleh Direksi yang menjadi

bagian dari Kontrak Manajemen antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tahun 2015, kegiatan penilaian Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris sedangkan penilaian

Dewan Komisaris dilaksanakan secara self assessment, dimana anggota Dewan Komisaris dinilai

oleh anggota Dewan Komisaris yang lain. Sementara itu, dalam penyusunan KPI (Key Performance

Indicator) Dewan Komisaris, Perseroan dibantu oleh Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi universitas

Indonesia (LMFE UI).

Kegiatan assessment GCG pada tahun 2015, dilakukan assessment dengan menggunakan parameter

Kementerian BUMN, serta pelaksanaan assessment ASEAN Scorecard oleh the Indonesian Institute

for Corporate Directorship (IICD).

Hasil Assessment GCG Perseroan :

205

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam infrastruktur jalan tol, Perseroan berperan serta dalam

pergerakan kemajuan ekonomi dan budaya di wilayah yang dilewatinya. Oleh karena itu, dalam

rangka mendukung keberlanjutan bisnis Perseroan, yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial,

dan lingkungan, Perseroan terus melaksanakan aktivitas berkelanjutan sebagai tanggung jawab sosial

Perseroan yang memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pada ketiga aspek di

atas. Sebagai wujud nyata, aktivitas tanggung jawab sosial Perseroan didasarkan pada triple bottom

line, yaitu people, planet,dan profit. Sebagai landasan dalam pelaksanaan Tanggung Jawan Sosial dan

Lingkungan (TJSL), Perseroan mengacu kepada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Di samping itu Perseroan juga tunduk kepada peraturan

perundangan lainnya.

Dalam mewujudkan komitmennya, di sepanjang tahun 2015, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan

TJSL yang mencakup program pelestarian lingkungan hidup, program di bidang ketenagakerjaan,

kesehatan & keselamatan kerja, program pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang meliputi

program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana

untuk masyarakat, program bantuan bencana alam dan bantuan masyarakat, dan program yang terkait

dengan tanggung jawab kepada konsumen.

Perseroan menyadari benar hal tersebut sehingga fungsi tanggung jawab sosial (CSR) menjadi program

yang sudah ada dan melekat sejak lama pada saat Perseroan berdiri pada tahun 1978. Keberadaan jalan

tol memang terbukti memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di banyak negara termasuk di

Indonesia di satu sisi, namun disisi lain keberadaan jalan tol banyak merubah pola sosial, budaya, dan

perkembangan suatu wilayah yang dilalui suatu jalan tol. Perubahan tersebut seharusnya diusahakan

menjadi suatu kepentingan yang saling memberi manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat

disekitar wilayah jalan tol bagi kepentingan ekonomi bangsa dan juga bagi Perseroan sebagai operator

jalan tol tersebut. Inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan selama ini diarahkan bagi kepentingan

masyarakat yang berada disekitar wilayah jalan tol dan ini menjadi suatu kebijakan yang menjadi

prioritas dalam menjalankan program-program tanggung jawab sosial Perseroan selama ini.

Sebagai suatu institusi bisnis yang memiliki core business dalam membangun dan mengelola jalan

tol,tak perlu dipungkiri bahwa Perseroan berorientasi pada peningkatan laba dalam setiap aktivitas

bisnisnya. Namun demikian, Perseroan menyadari bahwa keberlanjutan dari keuntungan setiap bisnis

dipengaruhi oleh praktikpraktik ketenagakerjaan dan kerja yang layak kepada karyawan di dalamnya,

aktivitas menjalin komunikasi baik dengan komunitas di sekitarnya, keberlanjutan dari lingkungan dan

faktor-faktor lainnya, sehingga perhatian Perseroan tidak hanya terimplementasi pada faktor keuntungan

semata, melainkan juga terhadap aktivitas pengelolaan lingkungan dan penjagaan hubungan baik

dengan stakeholders di dalamnya.

206

Perseroan mengajak seluruh stakeholders untuk turut serta aktif dalam melaksanakan konsep berfikir

yang mengacu pada Triple Bottom Line, antara lain melalui:

1. Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai manajemen risiko lingkungan

dalam setiap aktivitas operasional.

2. Penyejahteraan karyawan sebagai aset Utama Perseroan.

3. Pemberdayaan komunitas lokal dalam membangun kesejahteraan bersama.

1. TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan menyadari bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan memberikan dampak bagi lingkungan, baik

lingkungan yang berada di area Kantor Pusat maupun area operasional. Upaya untuk meningkatkan

dampak positif dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas bisnis ini terus menjadi fokus perbaikan

utama Perseroan. Untuk memenuhi hal tersebut, Perseroan membangun Sistem Manajemen

Lingkungan sejak akhir tahun 2013 dengan menerbitkan KPTS No 165 Tahun 2013 tentang Pedoman

Sistem Manajemen Lingkungan.

Kebijakan Perseroan

Perseroan akan melakukan pengelolaan dan pengendalian lingkungan secara komprehensif,

berdasarkan Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku, agar dapat memberikan nilai tambah

bagi Perseroan dan masyarakat sekitar, dengan ketentuan, sebagai berikut:

1. Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan, berdasarkan atas skala prioritas.

2. Perseroan mencegah dan bertanggung jawab atas kerusahakan lingkungan yang mungkin terjadi

akibat pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.

3. Fungsi perencanaan dan pengendalian lingkungan di sekitar usaha Perseroan dilaksanakan oleh

Kantor Pusat bersama Kantor Cabang dan Anak Perusahaan.

4. Fungsi pelaksanaan dan pengawasan terhadap lingkungan di sekitar usaha Perseroan dilaksanakan

oleh Kantor Cabang dan Anak Perusahaan.

5. Direksi, seluruh Karyawan dan Mitra Usaha Perseroan memiliki peran dalam pengelolaan

lingkungan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

6. Menyempurnakan sistem manajemen lingkungan secara terus meneru ssesuai kondisi terakhir

dan mendorong seluruh Karyawan untuk selalu mengembangkan dan memelihara budaya sadar

lingkungan, guna meningkatkan Nilai Perseroan dan menjaga kepercayaan Stakeholder.

Kegiatan yang Dilakukan

Sesuai dengan aspek-aspek pengelolaan lingkungan di Perseroan, dilakukan program-program

lingkungan antara lain:

1. Penghijauan. Dilakukan sebagai salah satu upaya Perseroan untuk memperbaiki kualitas udara di

lingkungan jalan tol. Pada tahun 2015, jumlah pohon yang ditanam 57.088 dengan berbagai jenis

pohon di antaranya pohon mahoni, trembesi, akasia dan jenis pohon lainnya.

2. Pengelolaan AMDAL dan RKL/RPL. Kepedulian Perseroan terhadap lingkungan dimulai

semenjak rencana pembangunan jalan tol, dimana Perseroan sudah memperhatikan pengelolaan

lingkungan melalui penerapan AMDAL terhadap proyek jalan tol baru. Dalam rangka menjjaga

kualitas lingkungan seluruh jalan tol yang telah beroperasi, Perseroan melalui Cabang dan Anak

Perusahaan telah melaksanakan program Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana

Pengelolaan Lingkungan (RKL) pada jalan tol beroperasi.

3. Pengelolaan Sampah. Dilakukan dengan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik

serta sampah B3 di Unit Kerja. Peningkatan pengelolaan sampah di gerbang tol juga dilakukan

sebagai bukti kepedulian Perseroan serta untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

4. Efisiensi dan Konservasi Air. Dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan untuk meastikan

penggunaan air sesuai dengan kebutuhan.

5. Upaya Mitigasi Emisi Karbon. Dilakukan dengan penghematan energi listrik. Perseroan berupaya

menerapkan budaya hemat energi dengan memasang himbauan hemat listrik serta penggunaan

lampu hemat energi.

207

Dampak Keuangan dari Kegiatan

Guna mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan lingkungan, Perseroan secara

khusus telah mengalokasikan biaya pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2015, Perseroan telah

mengeluarkan dana untuk pengelolaan lingkungan sebesar Rp53,52 miliar.

2. TANGGUNG JAWAB KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

Konsep karyawan sebagai human capital bagi Perseroan menunjukkan bahwa karyawan merupakan

bagian penting dari pengembangan Perseroan ke depan. Perseroan memberikan perhatian dan

komitmen tinggi dalam hal Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal ini dapat

dilihat dari pemantauan efektivitas secara berkala dan melakukan perubahan-perubahan baik untuk

kebijakan, program maupun pemberian benefit untuk memastikan hal tersebut terjamin peaksanaannya

dengan baik agar karyawan dapat berkontribusi dengan optimal dan menja eksistensi Perseroan.

Ketenagakerjaan

Dengan paradigm baru, yaitu memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal insani (human

capital) maka Perseroan menempatkan SDM sebagai subyek yang harus dikelola dengan baik agar

mampu menjadi modal untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam jangka panjang secara berkelanjutan.

Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia ini diterapkan oleh Perseroan dengan

mengupayakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kepatuhan terhadap perundang undangan ketenagakerjaan.

2. Menjunjung tinggi hak-hak asasi pekerja.

3. Memberikan program peningkatan dan pelatihan kompetensi.

4. Menjunjung tinggi kesetaraan gender dan jenjang karir.

Kebijakan Perseroan

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Perseroan mengacu pada

peraturanperaturan sebagai berikut:

1. Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Undang Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun

3. Undang Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1993 tentang 5. Undang Undang No. 19

tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara


1. Pemberian imbal jasa pekerjaan yang sesuai. Perseroan memahami bahwa kompensasi dan benefit

yang diberikan Perseroan berimbas pada kondusivitas kinerja serta perputaran dari karyawan.

Oleh karena itu, Perseroan mengupayakan imbal jasa terbaik melebihi ketentuan perundang-

undangan (UMR), sesuai kemampuan Perseroan dan tanpa memberatkan jam kerja karyawan.

Nilai persentase imbal jasa terendah yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Rp3.608.000. Nilai

ini lebih besar 180% dibandingkan UMR pada daerah bersangkutan.

2. Perseroan mendukung terbentuknya beberapa perkumpulan dan perserikatan yang dimaksudkan

sebagai wadah aspirasi dan bakat seni maupun olahraga karyawan seperti LKS bipartit, jasmapala

dan baporseni (olah raga dan seni).

3. Keterbukaan dan kesetaraan dalam rekrutmen SDM. Perseroan mengumumkan program rekrutmen

dan seleksi karyawan baru, diantaranya melalui website resmi Perseroan yakni www.jasamarga.

co.id, bekerja sama dengan surat kabar yang beredar secara nasional, portal BUMN, twitter resmi

Perseroan, media online, poster dan career development program berbagai universitas ternama di

Indonesia. Perseroan menjunjung tinggi asas kesetaraan dimana pelamar berasal dari berbagai

suku, wilayah, agama, ras dan gender.

4. Penandatanganan PKB 2014-2016 yang memuat kesepakatan-kesepakan antara Manajemen

dengan Serikat Karyawan Jasa Marga (SJKM) pada tanggal 23 Juli 2014.

208

5. Pengembangan Kompetensi. Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan melalui Jasa

Marga Development Center (JMDC). Sepanjang tahun 2015, JMDC telah memfasilitasi pendidikan

dan pelatihan dengan total pelaksanaan 29.923 hari orang pelatihan menurut kategori operasional

dan non operasional dengan total peserta 13.360 orang.

6. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan kepada karyawan yang memasuki Masa Persiapan

Pensiun (MPP).

7. Pengisian formasi dan pengembangan karir secara selektif dan terbuka tanpa dikisriminasi

dengan memprioritaskan sumber dari dalam Perseroan dengan memperhatikan prestasi kerja,

kemampuan dan kompetensi Karyawarn serta pemberian imbal jasa maupun promosi karyawan

yang berkompeten tanpa membedakan gender maupun SARA.

8. Survey Kepuasan Pekerja secara rutin sehingga Perseroan dapat menerima feedback langsung

dari pekerja.

9. Untuk menjaga tingkat turnover karyawan, Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada

seluruh karyawan dalam mengembangkan karir serta paket remunerasi yang kompetitif dalam

bentuk manfaat dan fasilitas yang diterima oleh karyawan.


Perseroan secara berkesinambungan melakukan praktik ketenagakerjaan layak untuk terus menjaga

karyawan sebagai aset utama. Dalam upaya untuk melaksanakan praktik ketenagakerjaan ini sepanjang

tahun 2015, total biaya yang telah dikeluarkan Perseroan adalah Rp1,55 triliun.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perseroan sadar bahwa karyawan adalah aset perusahaan yang perlu dikelola serta dipenuhi hak dan

kewajibannya, salah satunya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk memenuhi hal tersebut,

Perseroan menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk karyawan dengan

membuat kebijakan, target dan struktur tata kelola K3 serta melakukan review setiap tahunnya.

Kebijakan Perseroan

Dasar pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan

Perseroan mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang Undang No. 01 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

a. Pasal 86, bahwa pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas

keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Pasal 87, bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4. Sertifikasi OHSAS 18001: 2007 dalam praktek Keselamatan Kerja dan Perseroan.

5. Keputusan Direksi No. 129/KPTS/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Kebijakan Mutu dan K3,

Manual Manajemen Mutu dan Pedoman Perbaikan Berkelanjutan di Lingkungan PT Jasa Marga

(Persero) Tbk.

6. Keputusan Direksi No. 162/KPTS/2010 tentang Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (SMK3) serta Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan Proyek

Konstruksi di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

7. Surat Edaran Direksi No. 20/SE-DIR/2010 perihal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN:

a. Pasal 36, Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMN lainnya,

memenuhi peraturan perundang undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan

kerja serta pelestarian lingkungan

209

Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan melindungi karyawan, pelanggan, aset,

mitra kerja dan lingkungan dari potensi bahaya yang mungkin terjadi. Sejak tahun 2011 pengelolaan K3

difokuskan untuk mencapai tingkat zero accident. Program ini diselenggarakan berdasarkan peraturan

ketenagakerjaan dan aturan K3 Dinas Tenaga Kerja setempat serta dievaluasi dan dinilai setiap tahun.


Sampai dengan tahun 2015 berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi terkait SMK3.

Sosialisasi SMK3 dilakukan dalam bentuk parenting visit ke Cabnag dan Anak Perusahaan oleh

Divisi Risk and Quality Management untuk kembali merefresh pengetahuan unit kerja terkait K3

serta meningkatkan kesadaran dalam berbudaya K3. Selain sebagai media sosialisasi, parenting

visit juga dibuat sebagai media bagi Cabang dan Anak Perusahaan untuk menyampaikan kendala

yang dihadapi dalam penerapan sistem yang selanjutnya didiskusikan bersama untuk perbaikan.

2. Cross Audit SMK3 sesuai PP Nomor 50 Tahun 2012..

Untuk mengetahui kesesuaian tingkat penerapan K3 di cabang-cabang dengan PP 50 tahun

2012 maka Perseroan melakukan Cross Audit dengan personil auditor dari cabnag lain yang

sudah mendapatkan pelatihan Auditor SMK3 Kemenakertrans. Hal ini dilakukan untuk menjamin

transparansi dan objektifitas dalam hasil auditnya. Cross audit dilakukan secara berkelanjutan

untuk memastikan peningkatan penerapan SMK3 di Cabang.

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan K3 tahun 2015:

a. Evaluasi pelaksanan kegiatan K3 Cabang-Cabang

b. Evaluasi data laporan P2K3 Cabang

c. Evaluasi HIRAC Cabang

4. Program Kesehatan.

Berupa kegiatan pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), mempertahankan kesehatan

(promotif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

5. Pemenuhan Kompetensi

Pemenuhan kompetensi di bidang K3 dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan SMK3 agar

berjalan dengan baik serta sebagai upaya perusahaan dalam mematuhi peraturan perundangan

yang berlaku. Pada tahun 2015 Perseroan berupaya meningkatkan jumlah Ahli K3 Umum, Ahli K3

Konstruksi dan Auditor SMK3 untuk pemenuhan kompetensi di bidang K3 secara merata di seluruh

unit kerja.

Sertifikasi Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Sebagai upaya dalam menjamin persyaratan K3 dipenuhi oleh Perseroan untuk memastikan K3

berjalan dengan efektif, maka dilakukan sertifikasi OHSAS 18001: 2007 (Occupational Health & Safety

Assessment Series) yang terintegrasi dengan ISO 9001 untuk semua Cabang dimulai dari tahun 2010

dan diperbaharui setiap 3 tahun sekali.

Dampak Keuangan dari Kegiatan Kesehatan

Perseroan secara berkesinambungan melakukan praktik K3 untuk terus menjaga karyawan sebagai

aset utama. Upaya untuk melaksanakan praktik K3 ini, sepanjang tahun 2015, total invetasi yang telah

dikeluarkan Perseroan adalah Rp96,15 miliar.

210

3. PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Sebagai operator jalan told an BUMN, kontribusi Perseroan kepada masyarakat sebagai bagian dari

pemangku kepentingan dilaksanakan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang

dikelola oleh Unit Corporate Secretary mulai tahun 2014 dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

yang dikeloal oleh Unit Community Development Program sejak tahun 1992.

Kebijakan Perseroan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-005/MBU/2007 tertanggal 27 April 2007

tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil; Peraturan Menteri Negara

BUMN No.: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina

Lingkungan BUMN; dan Keputusan Direksi No. 166/KPTS/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang

Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, program CSR menggunakan

alokasi anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan setiap tahunnya

sedangkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menggunakan anggaran perusahaan dari

Penysihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan

Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku

sebelumnya.

Melampaui kepatuhan regulasi tersebut, Jasa Marga menyadari bahwa kemitraan dengan masyarakat

dan bina lingkungan merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan bagi

Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk membangun kesejahteraan bersama.

Kegiatan yang dilakukan

1. Program Kemitraan

Sasaran dari kegiatan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan yaitu usaha

kecil, dalam hal ini perorangan atau badan usaha dan koperasi memiliki kekayaan bersih paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Melalui kegiatan Program Kemitraan yang dikelola oleh Jasa Marga, masyarakat (calon mitra binaan)

yang memenuhui persyaratan dapat memperoleh pinjaman modal usaha secara bergulir untuk usaha

kecil dan menengah serta pembinaan usaha agar dapat menjadi tangguh dan mandiri. Upaya pembinaan

usaha dilakukan dengan:

a. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk lain yang terkait

dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Bina Program Kemitraan.

b. Dana bantuan sebagaimana dimaksid pada huruf a, diambil dari alokasi dana program BL,

maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan

yang disalurkan pada tahun berjalan.

Sepanjang tahun 2015, Program Kemitraan ini telah menyalurkan dana sebesar Rp15,04 miliar yang

diserap oleh 451 mitra binaan yang tersebar di seluruh wilayah Cabang Jasa Marga. Bidang usaha

yang dijalankan mitra binaan bervariasi mulai dari sektor Industri, Jasa, Perdagangan, Perikanan dan

Peternakan.

Kegiatan Jumlah

Dana Tersalur 15.040.000.000

Mitra Binaan 451

211

2. Program Bina Lingkungan

Pengelolaan kegiatan Bina Lingkungan Perseroan difokuskan pada beberapa aspek, antara lain: korban

bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan/

atau sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan

kemiskinan, dan bentuk bantuan lain terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program

Kemitraan.

Kegiatan program Bina Lingkungan yang telah dilakukan oleh Perseroan sepanjang tahun 2015

diantaranya sebagai berikut:

a. Bantuan Korban Bencana Alam

Sebagai salah satu bentuk kepedulian Perseroan terhadap masyarakat sekitar, Perseroan memberikan

bantuan air bersih bagi warga yang mengalami kekeringan di musim kemarau di 8 Kantor Cabang

sekitar wilayah operasional. Selain itu Perserosan juga memberikan bantuan untuk korban bencana

Gunung Sinabung berupa pembuatan sumuur dan MCK.

b. Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan

Perseroan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sekitar dengan melakukan

pelatihan untuk guru TK, PAUD & Da’i, memberikan bantuan berupa media bermain dan belajar tematik

edutainment; bantuan sarana/prasarana belajar, sarana/prasarana ssekolah dan memberikan bantuan

sepeda motor untuk guru-guru teladan tingkat SD dan SMP dengan jumlah 45 (empat puluh lima)

sepeda motor serta renovasi sekolah-sekolah dan Madrasah di seluruh operasional Perusahaan & di

luar operasional Perusahaan.

c. Bantuan Peningkatan Kesehatan

Perseroan melakukan bantuan peningkatan kesehatan secara rutin, diantaranya dalam bentuk

pengobatan gratis diantaranya kepada warga sekitar wilayah Cabang serta pengemudi di beberapa

termijnal, yiatu Terminal Pulogadung, Terminal Kampung Rambutan dan Terminal Bekasi.

d. Bantuan Pengembangan Prasaran dan/atau Sarana Umum

Pengembangan sarana dan prasarana umum yang dilakukan Perusahaan sebagai tanggung jawab

sosial Perusahaan diantaranya:

- Memberikan mobil kebersihan dan pembuatan bak sampah untuk menignkatkan pengelolaan

sampah masyarakat sekitar

- Pembangunan taman, saluran dan sarana air bersih di lingkungan warga sekitar

- Pembangunan jembatan untuk penyeberangan orang

- Pembuatan rambu dan marka jalan

- Pembuatan MCK untuk masyarakat umum

- Bantuan material untuk perkerasan jalan

- Bantuan berupa alat msuik untuk sanggar seni

e. Bantuan Sarana Ibadah

Upaya peningkatan sarana ibadah di wilayah masyarakat sekitar dilakukan dalam bentuk pembangunan

tempat wudhu dan Madrasah, perbaikan sarana ibadah dan bantuan bahan material dalam pembangunan

sarana ibadah.

f. Bantuan Pelestarian Alam

Program pelestarian alam yang dilakukan Perseroan diantaranya: penanaman pohon di berbagai

wilayah operasional Cabang; pemberian bibit pohon dan biopori; program ”Bank Sampah”, dan

sosialisasi larangan membuang sampah sekaligus melakukan pembersihan sampah di jalan tol.

212

g. Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan

Perseroan memberikan pembinaan keterampilan membuat kue kering, membuat aksesoris dari

manik-manik, pemebrian mesin jahit dan pelatihan garmen, pemberian bibit kambing sebagai upaya

menciptakan masyarakat yang mandiri, serta pemberian sembako.

Bantuan Program Bina Lingkungan selain diberikan di wilayah operasional Perusahaan, diberikan pula

di wilayah Sukabumi, Cianjur, Tegal, Boyolali, Lamongan, Lampung, Padang, Aceh, Kepulauan Riau,

Jambi dan Kendari.


Dampak keuangan dari tanggung jawab Perseroan terhadap pengembangan sosial dan masyarakat

yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp2395 miliar. Dana tersebut direalisasikan pada

Program Kemitraan senilai Rp15,04 miliar untuk 451 Mitra Binaan dan senilai Rp8,91 miliar untuk

Program Bina Lingkungan.

4. TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Perseroan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai aspek yang mendasar dan penting. Keamanan,

kenyamanan dan kelancaran di jalan tol bagi pengguna jalan tol adalah komitmen Perseroan untuk

mewujudkan kepuasan pelanggan.


1. Penerapan sistem pelayanan terintegrasi dalam mengakomodasi kebutuhan pelanggan terhadap

produk layanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

16/PRT/M/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal yang harus dicapai

Badan Usaha Jalan Tol dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol.

2. Penyediaan informasi produk layanan yang mendukung keamanan bagi pelanggan. Pusat informasi

yang dimiliki Perseroan, yakni Jasa Marga Traffic Information Center (JMTIC) merupakan media

komunikasi bagi para pemakai jalan tol yang akan mencatat dan menindaklanjuti pertanyaan dan

keluhan pemakai jalan tersebut. Akses JMTIC dapat dijangkau melalui beberapa jalur komunikasi,

yaitu:

a. Call center JMTIC 14080.

b. Twitter @PTJASAMARGA.

c. Website www.jasamarga.com.

d. Website www.jasamargalive.com dan m.jasamargalive.com.

3. Untuk peningkatan pelayanan di bidang transaksi, Perseroan melakukan berbagai upaya diantaranya

peningkatan jumlah Gardu Tol Otomatis (GTO) pada ruas-ruas yang dikelola menjadi sejumlah

399 gardu atau sebesar 40% dari total gardu operasi. Ke depannya, di tahun 2016 Perseroan

menargetkan dapat menambah jumlah GTO menjadi sebesar 50% dari total gardu operasi.


Nilai biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan dan tanggung

jawab kepada konsumen selama tahun 2015 adalah sebesar Rp296 miliar.

20. PERATURAN MENGENAI LINGKUNGAN

Hak pengusahaan Perseroan juga mengikuti hukum dan peraturan mengenai lingkungan, seperti

pembatasan dan ketentuan mengenai polusi suara (bunyi), penggundulan hutan atau jalur hijau

(deforestation) dan pemindahan material yang terdiri dari zat-zat berbahaya.


http://www.jasamargalive.com/

213

24

Dalam pengoperasian hak pengusahaan jalan tol di Indonesia, Perseroan harus mematuhi prosedur

administratif untuk mendapatkan izin lingkungan. Pekerjaan persiapan, konstruksi, operasi, dan

pengembangan jalan harus melalui proses perijinan dengan pihak yang berwenang dalam hal ini

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Perijinan mengatur prasyarat, kondisi, pembatasan dan fungsi

pengawasan untuk industri jalan tol.

AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Atas Lingkungan)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL”) adalah suatu analisa dampak lingkungan yang

berlaku di Indonesia yang diatur dalam UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang lebih jauh diatur oleh PP No.27 tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan. UU No.23

Tahun 1997 tersebut kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan UU No. 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut ketentuan Pasal 22 UU No.

32 Tahun 2009, setiap usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib

memiliki AMDAL.

Proses AMDAL dimulai dengan persetujuan ANDAL (Analisa Dampak Lingkungan) untuk konstruksi

jalan tol dan diikuti dengan persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (“RKL”) dan selanjutnya

Rencana Pemantauan Lingkungan (“RPL”). Proses AMDAL mengharuskan Perseroan untuk memenuhi

persyaratan dan kondisi tertentu guna pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebagaimana

dicantumkan dalam RKL dan RPL, secara khusus pengelolaan atas kebisingan dan polusi udara yang

dalam hal ini oleh Perseroan diantisipasi dengan penggunaan beton peredam suara dibeberapa tempat

dan penanaman pohon sepanjang pinggir jalan.

Tabel di bawah ini menunjukan persetujuan/pengesahan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) dan Analisa

Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dimiliki Perseroan:

No Ruas Jalan Tol Nomor Pengesahan Tanggal Pengesahan Keterangan

1 Belmera (penambahan lajur tol Belmera) KL.03.02-MN/492 9 Desember 1997 AMDAL

2 Palimanan-Cirebon KL.03.02-MN/09 10 Januari 1995 AMDAL

3 Prof. Dr. Ir. Soedijatmo KL.03.02-MN/09 10 Januari 1993 SEL

4 Jakarta-Cikampek KL.03.02-MN/130 17 Maret 1993 SEL

5 Semarang Seksi C KL.03.02-MN/178 28 April 1997 AMDAL

6 Semarang Seksi A + B KL.03.02-MN/220 27 Mei1993 SEL

7 Cawang-Grogol KL.03.02-MN/37 1 Pebruari 1994 SEL

8 Surabaya-Gempol KL.03.02-MN/393 6 September 1993 SEL

9 Grogol-Pluit KL.03.02-MN/404 30 Agustus 1996 AMDAL

10 Ulujami-Pondok Aren KL.03.02-MN/467 1 Nopember 1994 AMDAL

11 Padalarang-Cileunyi KL.03.02-MN/481 10 Desember 1990 SEL

12 Jagorawi KL.03.02-MN/57 7 Maret 1995 SEL

13 Kebun Jeruk-Pondok Pinang KL.03.02-MN/372 21 Agustus 1996 AMDAL

14 Pondok Pinang-Jagorawi-Cikunir KL.03.02-MN/259 19 Juli 1995 AMDAL

15 Cikampek-Cirebon KL.03.02-MN/76 7 Maret 1996 AMDAL

16 Gempol-Mojokerto KL.03.02-MN/10 16 Januari 1997 AMDAL

17 Cikampek-Padalarang KL.03.02-MN/380 31 Agustus 1994 AMDAL

SK Gubernur Ja-Bar No.660.1/3579-BPLHD AMDAL

18 Jalan Tol JORR SK Menteri Lingkungan Hidup No.253/04 AMDAL

19 Bogor Ring Road 660/521-BPLHD 22 Februari 2007 AMDAL

20 Gempol-Pasuruan 560/1051/031/2007 11 Januari 2007 AMDAL

21 Peningkatan Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo 167 tahun 2008 31 Maret 2008 AMDAL

22 W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami) 57/Andal/-1.774.151 22 Desember 2008 AMDAL

23 Semarang-Solo 665.1/15/2005 5 Oktober 2005 AMDAL

Pelebaran Jalan Tol Semarang Seksi A

(Krapyak-Jatingaleh) Kota Semarang 660.1/A 0215 31 Juli 2007 AMDAL

25 Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Keputusan Gubernur No.

1545/04-B/HK/2011

Keputusan Menteri

4 Nopember 2011 ANDAL, RKL,

RPL

26 Solo-Ngawi Lingkungan Hidup No. 653

tahun 2008 4 September 2008

214

No Ruas Jalan Tol Nomor Pengesahan Tanggal Pengesahan Keterangan

Keputusan Menteri

27 Ngawi-Kertosono

28 Cinere-Serpong

29 Medan-Kualanamu- Tebing Tinggi

Lingkungan Hidup No. 653


Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup No. 653


Surat Badan Lingkungan

Hidup Provinsi Sumatera

Utara Nomor : 1401/BLH-

SU/BTL.A/2011 14 September 2011

Surat Gubernur

ANDAL,RKL,

RPL

30 Pandaan-Malang

31 Manado-Bitung

32 Balikpapan-Samarinda

Sumatera Utara Nomor :

660.1/207.I/2007

Surat Badan Lingkungan

Hidup Provinsi

Jawa Timur Nomor :

660/120/207.1/2014

Surat Komisi AMDAL

Provinsi Sulawesi Utara

Nomor : 503/KPPT/IL/30/

II/2014

Surat Gubernur Kalimantan

Timur Nomor : 660.1/409/

TUUA/B.1.3/BPDL

31 Januari 2007 ANDAL,RKL,

RPL

3 Maret 2014 ANDAL,RKL,

RPL

24 Februari 2014

ANDAL,RKL,

RPL

10 Januari 2003

ANDAL,RKL,

RPL

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berkaitan

dengan lingkungan hidup, selain pertanggung jawaban sebagaimana tertera dalam dokumen yang

sudah mendapatkan persetujuan dari badan yang berwenang.

21. PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA SELAMA SEJAK TAHUN 2011

Berikut merupakan penghargaan yang telah diterima perseroan sejak tahun 2011 hingga semester I

tahun 2016:

Tahun Penghargaan Pemberi Penghargaan

2011 Call Center Award 2011 for service excellence, Kategori Public

Service atas Keberhasilan Meraih “GOOD” Service Performance

Majalah Marketing dan Carre (the Customer

Company)

2011 Service Quality Award 2011, Kategori Penyedia Jalan Tol atas

Keberhasilan dalam Memberikan Excellence Total Service Quality

Satisfaction Berdasarkan Customer Perception Survey ISSI 2011

(SQ Golden Award 2011)

Majalah Marketing dan Carre (the Customer

Company)

2011 Corporate Image Award 2011 Indonesia’s Most Admired Companies,

Kategori Infrastruktur Jalan Tol, The Best in Building and Managing

Corporate Image

Bloomberg

Bussinessweek dan Frontier Consulting Group

2011 Penghargaan BUMN Kategori Industri Non-Keuangan yang

berpredikat SANGAT BAGUS atas Kinerja Keuangan 2010 (Rating

113 BUMN Tahun 2011 pada The 2nd Infobank BUMN Awards 2011)

Majalah Infobank

2011 Penghargaan Indonesia Green Awards 2011 Visi Biru Aksi Hijau

Penghargaan Penginspirasi Bumi

Kementerian Kehutanan,

Majalah Bisnis & CSR dan La TOFI School.

2011 Penghargaan Anugerah Business Review 2011 sebagai

The Best CORPORATION for LEARNING ORGANIZATION of the

Year 2011 Peringkat 3

Business Review

2011 Penghargaan Anugerah Business Review 2011 sebagai The Best

GCG of the Year 2011 Peringkat 3

Business Review

215


2011 Indonesian Quality Award 2011 based on Malcolm Baldridge Criteria

kategori penilaian “Good Performance”

IQA Foundation

2011 Penghargaan Anugerah BUMN 2011 Inovasi untuk Kinerja Unggul

sebagai Juara II Inovasi GCG BUMN Terbaik

Majalah BUMN Track

2011 Penghargaan Corporate Governance Award 2011, kategori “The

Best Most Improve” on IICD CG Conference and Award 2011

Indonesian Institute for

Corporate Directorship dan Business Review

2011 Penghargaan Best of the Best Awards 2011 kategori The A list The

Top 40 Top Performing Small & Midsized Companies

Majalah Forbes

2011 Penghargaan Corporate Governance Perception Index (CGPI)

2010 “The Most Trusted Company Award 2011”, kategori Trusted

Company Berdasarkan Corporate Governance Perception Index

2010 dan Trusted Company Berdasarkan Investors and Analysts’

Assessment Survey

IICG (Indonesian Institute for Corporate

Governance) bekerja sama dengan Majalah

SWA pada tahun 2010

2012 Penghargaan Badan SAR Nasional kepada Tim Rescue Jasa Marga

atas partisipasi dalam penanganan korban kecelakan pesawat

Sukhoi SJ 100 di kawasan Gunung Salak, Bogor

Badan SAR Nasional

2012 Predikat sebagai operator jalan tol terbaik di ajang Service Quality

Award 2012

Centre Customer Satisfaction and Loyalty

(CARRECCSL) dan Majalah Service

Excellence (Marketing Group)

2012 Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atas Rekor

Pemasangan Lampu Solar Cell terbanyak

Museum Rekor Dunia Indonesia

2012 Penghargaan dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia

(KEHATI)

Indonesian Biodiversity Foundation

2012 Penghargaan Brand Championship National Customer Service (CS) Championship

2012

2012 Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) Awards 2012 kategori

Korporasi Peduli Lingkungan

Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN)

2012 Infobank BUMN Awards 2012 Kategori BUMN Non Keuangan yang

Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan 2011

Infobank BUMN Awards 2012

2012 Penghargaan The 4th Indonesian Institute Corporate Directorship

(IICD) sebagai Best Corporate Governance kategori Best Equitable

Treatment of Shareholders

The 4th Indonesian Institute Corporate

Directorship (IICD)

2012 Anugerah Peduli Pendidikan Kategori Perusahaan/BUMN Terbaik,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

2012 Anugerah BUMN Juara III untuk GCG BUMN Terbaik BUMN

2012 Good Corporate Governance Award sebagai Indonesia Trusted

Companies Based on Investors and Analyst’s Assessment Survey

dan Indonesia Trusted Companies Based on Corporate Governance

Perception Index (CGPI)

Majalah SWA

2013 Indonesia Quality & Productivity Award predikat Emerging Industry

Leader

Indonesia Quality & Productivity Management

Association (IQPMA)

2013 Penghargaan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia atas

kepedulian Jasa Marga terhadap mantan atlet berprestasi Indonesia

Komite Olahraga Nasional Indonesia

216


2013 Contact Center Service Excellence Award (CCSEA) untuk Jasa

Marga Traffic Information Center (JMTIC) dengan predikat Excellent

dalam Service Performance untuk kategori Public Service

Carre-Canter for Customer Satisfaction &

Loyalty dan Majalah Service Excellence.

2013 Penghargaan dari Kementerian Negara BUMN atas pencapaian

kinerja dan terobosan yang dilakukan Jasa Marga dalam

mempercepat pembangunan Jalan Tol Bali Mandara

Kementerian Negara BUMN

2013 Kementerian Negara BUMN memberikan penghargaan kepada

Jasa Marga atas pencapaian kinerja dan terobosan yang dilakukan

dalam Penggagas Proyek Monorel


2013 Penghargaan dari Kementerian Negara BUMN atas pencapaian

kinerja dan terobosan yang dilakukan Jasa Marga dalam

Pelaksanaan Program BUMN Peduli


2013 Service Quality Gold Award 2013 untuk kategori Toll Road Carre-Center for Customer Satisfaction &

Loyalty (Carre – CCSL) dan Majalah Service

Excelence.

2013 Penghargaan Wealth Added Creator Award, The 1st Rangking of

Indonesia The Best Public Companies Based On Wai dan 19th

Rangking of Indonesia The Best Public Companies Based on Wai

(overall) 2013 Category Transportation

Majalah SWA dan Stern Steward & Co.

2013 Bisnis Indonesia Award 2013 (BIA 2013), Kategori Sektor

Infrastruktur, Transportasi dan Utilitas Terbaik

Harian Bisnis Indonesia

2013 The 9th National Customer Service Championship 2013 kategori

Most Empowered Team Leader, Most Improved Frontliner serta

Case Study of The Year 2013

Carre-Center for Customer Satisfaction &

Loyalty (Carre – CCSL

2013 Sustainable and Responsible Invesment Index (SRI) KEHATI

Appreciation 2013

Yayasan KEHATI

2013 BUMN Marketing Award 2013 penghargaan Bronze kategori tactical

dan penghargaan Silver kategori strategic

BUMN Marketeers Award 2013

2013 MNC Bussiness Award, Kategori The Best Emiten Transportation,

Communication, Electric, Gas Services, Highway Management

Services Industry

MNC Business Award

2013 Indonesia’s Top 50 Company Excellent Achievement Koran Sindo

2013 Anugerah Business Review 2013 sebagai The Best Potential

CEO of The Year 2013 kategori Visionary, Peringkat III The Best

Operation Management of The Year 2013, Peringkat III The Best

GCG Implementation of The Year 2013, Peringkat III The Best

Corporation for Learning Organization of The Year 2013 serta

penghargaan sebagai The

Best Corporate of The Year 2013 Peringkat IV

Anugerah Business Review

2013 Best State-Owned Enterprises 2013 The 5th IICD Corporate Govenance Conference

and Award

2013 The 4th Infobank Award 2013 sebagai BUMN Kategori Industri Non

Keuangan dengan Predikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan

Majalah Infobank

2013 Global Performance Excellent Award World Class Large Service

Organization

Asia Pacific Quality Organization

2103 Indonesia Human Capital Study (IHCS) sebagai Best CEO

Commitment on Human Capital Management dan Best of Human

Capital Initiative (Career Management)

Dunami Human Capital bekerja sama dengan

Majalah Business Review.

217


2013 Anugerah BUMN 2013 Peringkat III BUMN Infrastruktur Berdaya

Saing Terbaik dan Peringkat III GCG Terbaik kategori BUMN Terbuka

Anugerah BUMN

2013 Indonesia Good Corporate Governance Award 2013, Indonesia

Trusted Companies

Indonesia Good Corporate

Governance Award

2014 Contact Center Excellence Service Award (CCSEA) 2014, Predikat

Excellent dalam Service Performance, Kategori: Public Services

Carre CCSL (Center for Customer Satisfaction

and Loyalty) dan Majalah Service Excellence

2014 Corporate Image Award 2014, The Best Building and Managing

Corporate

Image, Kategori: Toll Road Infrastructure

Majalah Tempo

2014 Service Quality Award 2014, Predikat Golden, Kategori: Toll Road Majalah Service Excellence

2014 Indonesia Green Awards 2014

Kategori :

• Mengembangkan dan menggunakan energi baru dan terbarukan

(untuk

penggunaan Light Emiting Diode (LED) untuk penerangan jalan

umum, Green Building dan penggunaan BBM rendah oktan)

• Mempelopori pencegahan polusi (program penghutanan jalan tol

untuk menyerap CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan di jalan tol)

La Tofi School of CSR

2014 BUMN Internal Media Awards 2014 (BIMA), Kategori: Best Cover

dan Content

Majalah BUMN Track

2014 Bisnis Indonesia Award 2014, Kategori: Perusahaan Emiten Terbaik

sector Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi

Harian Bisnis Indonesia

2014 The 1st Rank of SWA 100 Indonesia Best Public Companies 2014,

Kategori: Transportasi

Majalah SWA

2014 Social Business Innovation Award 2014 Best Sustainable Business

Innovation Company in Toll Road Green Development, Kategori:

State Owned Infrastructure Company

Majalah Warta Ekonomi

2014 BUMN Marketing Award 2014 Silver Winner, Kategori:

• Tactical Marketing

• Strategic Marketing

Majalah BUMN Track

2014 BUMN Web Award 2014, Kategori: Best User Engagement Beritasatu.com

2014 Annual Report Award (ARA) 2013, Peringkat I Kategori BUMN Non

Keuangan Listed

OJK, Kemen BUMN, Direktorat Jenderal Pajak,

Komite Nasional Kebijakan Governance,

PT. Bursa Efek Indonesia, Ikatan Akuntan

Indonesia dan Bank Indonesia

2014 Business Excellence Award 2014, Kategori: Toll Road (Cabang

Surabaya-Gempol)

Majalah Marketing

2014 Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Award 2014, Perolehan Emas

Kategori: Adhikara Rekayasa

Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

2014 Most Powerful&Valuable Company Award 2014, Kategori: Toll Road,

Airport, Harbour (Infrastructure)

Warta Ekonomi

2014 Indonesia Human Capital Study (IHCS) Award 2014, Kategori: The

Best

for Human Capital Initiatives

Dunamis

218


2014 HR Excellence Award 2014 Predikat Good, Kategori:

• HR Transformation

• Reward Management

SWAnetwork dan LMFE UI

2014 The Best Non Financial Sector Award The Indonesian Institute for Corporate

Directorship (IICD)

2014 Anugerah Business Review Award 2014, Kategori:

• The Best GCG Implementation of The Year Peringkat 1

• The Best Corporation For Risk Management of The Year Peringkat

2

• The Best Corporate Communication of The Year Peringkat 2

• The Best Corporation for Learning Organization of The Year

Peringkat 2

• The Best Operation Management of The Year Peringkat 5

Business Review

2014 Best of the Best the Top 50 Companies for 2014 Award The 4th Best

of the Best 2014

Majalah Forbes

2014 Sustainable and Responsible Investment Index (SRI) KEHATI

Appreciation 2014

Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

2014 Corporate Governance Perception Index (CGPI) Tahun Penilaian

2013, The Most Trusted Company

The Indonesian Institute For Corporate

Governance

2015 Obsession Awards 2015, kategori Best SOE Company Achievers Majalah Men’s Obsession

2015 Indonesia Human Capital Award (IHCA), Kategori Top 10-Best

Indonesia Human Capital

Majalah BUMN Track

2015 Indonesia Human Capital Award (IHCA), Kategori Best Performance

Management

Majalah BUMN Track

2015 Contact Center Service Excellence Award (CCSEA), Predikat

Excellent, Kategori Public Service



2015 Indikator BUMN Award (IBA) 2015, Kategori: Kinerja Keuangan Majalah BUMN Track dan INDEF (Institute for

Development of Economics and Finance)

2015 Penghargaan atas Dukungan dan Partisipasi pada Konferensi Asia

Afrika ke-60 di Bandung

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia

2015 Services Quality Award 2015, Peringkat: Diamond ke 2 (dua)

Nasional dengan Nilai Indeks 4,0574



2015 Corporate Image Award 2015, “The Best Building and Managing

Corporate Image”, Kategori: Toll Road Infrastructure

Majalah Tempo

2015 Penghargaan atas dukungan pada penyelenggaraan Angkutan

Lebaran Tingkat Nasional Terpadu 2015

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

2015 ASEAN Best Public Companies SWA 100, Best Wealth Creator

2015, The 12th Rank of SWA 100: Indonesia Best Public Companies

(Overall) 2014

Majalah SWA

2015 ASEAN Best Public Companies SWA 100, Best Wealth Creator

2015, The 1st Rank of SWA 100 Indonesia Best Public Companies

2014 Industry Kategori: Transportation

Majalah SWA

2015 US$ 68 Million Brand Value & AA-Indonesia’s Top 100 Most Valuable

Brands 2015

Majalah SWA

2015 Penghargaan Program CSR “Best Education” 2015 Majalah Sindo Weekly

219


2015 Social Business Innovation Award 2014, Kategori: Infrastruktur Majalah Warta Ekonomi

2015 Indonesia GCG Award 2015, (Score A: Excellent) Majalah Economic Review

2015 Corporate of the Year 2015 Majalah Economic Review

2015 The Most Innovative (CEO Jasa Marga) Majalah Economic Review

2015 Peringkat I Industri Jalan Tol Majalah Economic Review

2015 Strategic Marketing, Kategori Bronze BUMN Marketeers Award 2015

2015 Tactical Marketing, Kategori: Bronze BUMN Marketeers Award 2015

2015 Good Governance Excellent Performance 2015 FKSPI (Forum Komunikasi Satuan

Pengawasan Intern)

2015 CSR Nusantara Awards2015, Pendidikan dan Program Pembinaan

Anak Jalanan dan Putus Sekolah


2015 Best of Human Capital Initiative on Career Management 2015 IHCS (Indonesia HumanCapital Study)

2015 Indonesia Infrastructure Week (Pameran Konstruksi Indonesia)

2015, Kategori: TOP Infrastructure on Toll Road, Port, Air Port

Business News Indonesia Magazine

2015 “Successful Construction and Completion of Nusa Dua-Ngurah Rai-

Benoa (Bali Mandara) Toll Road Project”

PII (Persatuan Insinyur Indonesia)

2015 The 7th IICD Corporate Governance Conference and Award, The

Best 11-20 Public Listed Company, Kategori: TOP 50 Publicly Listed

Companies based on ASEAN CG Scorecard

IICD (the Indonesian Institute for Corporate

Directorship)

2015 The 7th IICD Corporate Governance Conference and Award, The

Best Non-Financial Sector

IICD (the Indonesian Institute for Corporate

Directorship)

2015 Forbes Indonesia Best of The Best Awards Majalah Forbes

2015 GCG Award 2015 Indonesia Most Trusted Companies Most Trusted

Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)

IICG (the Indonesian Institute for Corporate

Governance) dan Majalah SWA

2015 GCG Award 2015 Indonesia Most Trusted Companies Trusted

Company Based on Investors and Analysts’ Assessment Survey

IICG (the Indonesian Institute for Corporate

Governance) dan Majalah SWA

2016 Obsession Awards 2016, pada Individual Achivers Category CEO’s

– Sub Category SOC’s (State Owned Companies)

Mens Obsession

2016 The Best Companies 2015 Sri-Kehati Index (Award bagi emiten yang

berkomitmen kepada pelestarian lingkungan dan pembangunan

berkelanjutan)

SWANETWORK & Yayasan KEHATI

2016 Contact Center Service Excellence Award (CCSEA) 2016 kategori

Public Service dengan nilai 89.763 atau predikat Excellent untuk ke

empat kalinya.

Carre CCSL dan Majalah Service Excellence

2016 Indonesia Green Awards 2016 Kategori : MEMPELOPORI

PENCEGAHAN POLUSI Program : Penanaman Pohon dan peran

Serta karyawan dalam Upaya Pencegahan Polusi


2016 Indonesia Green Awards 2016 Kategori : MENGEMBANGKAN

PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU Program : Pengolahan Sampah

Mandiri Berskala Keluarga Berbasis Masyarakat Wirausaha


2016 Anugerah BUMN Award 2016 Kategori BUMN dalam percepatan

Infrastuktur Terbaik

BUMN Track dan Bisnis Indonesia

220


2016 Corporate Image Award 2016 (previosly known as the Indonesia’s

Most Admired Companies - IMAC) for the Toll road Infrastucture

category

Tempo Media Group

2016 Service Quality Award 2016 : Predikat Golden Peringkat 1 (satu)

Nasional untuk Kategori Toll Road dengan nilai indeks 3.8854

Carre CCSL

2016 Indonesia’s Top 100 Most Valuable Brands 2016 Kategori :

Konstruksi Infrastruktur

SWANETWORK

2016 Social Business Innovation Award 2016 untuk kategori Jasa

Tranportasi Bidang CSR

Warta Ekonomi

22. PROPERTI

Sebagian besar dari aktiva yang digunakan oleh Perseroan tidak dimiliki oleh Perseroan. Pada

umumnya, menurut PPJT, kepemilikan atas jalan tol Perseroan dan infrastruktur terkait seperti gerbang

tol dan pos pengawasan tetap menjadi milik Pemerintah selama periode konsesi. Selama periode ini,

Perseroan berhak untuk menggunakan jalan tol dan infrastruktur terkait yang terdiri atas aktiva konsesi

dan berhak atas pendapatan yang diterima atas hal tersebut. Pada saat berakhirnya masa konsesi,

Perseroan diharuskan untuk mengalihkan aktiva konsesi kepada Pemerintah tanpa kompensasi.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, diluar aktiva konsesi yang dimiliki, Perseroan juga memiliki aset

tetap seluas 31.198 meter persegi di berbagai lokasi dengan dasar kepemilikan Hak Guna Bangunan

dan Akta Jual Beli.

23. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, keterangan tentang transaksi-transaksi Perseroan dengan

pihak-pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

Perseroan dan Perusahaan Terkendali dari Perseroan melakukan transaksi penting dengan pihak-pihak

terafiliasi sebagai mana dimaksud dalam UUPM. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

No. Nama Perjanjian Isi Pokok Perjanjian Pihak Terafiliasi

1. Akta Perjanjian Kredit No.

22 tanggal 9 Agustus 2010, yang

dibuat dihadapan Ny.

Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.,

Notaris di Jakarta dan telah diubah

beberapa kali, terakhir diubah

dengan Addendum III Perjanjian

Kredit No. 03 tanggal 2 Agustus

2013 yang dibuat dihadapan Ir.

Nannete Handani Adi Warsito,

S.H., Notaris di Jakarta, Akta

Addendum IV Perjanjian Kredit

No. 75 tanggal 23 Juli 2014, Akta

Addendum V Perjanjian Kredit

No. 12 tanggal 6 Agustus 2015

dan terakhir diubah dengan Akta

Addendum VI Perjanjian Kredit

No. 38 tanggal 13 Juni 2016 yang

dibuat dihadapan Ir. Nanette

Cahyani Handari Adi Warsito, SH,

Notaris di Jakarta.

Bank Mandiri memberikan Fasilitas Kredit Modal

Kerja (Revolving) kepada Perseroan senilai

Rp1.000.000.000.000,-

Batas waktu penarikan fasilitas kredit sejak tanggal

9 Agustus 2016 dan berakhir pada tanggal 8 Agustus

2017.

Bunga sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol

persen) per tahun dengan floating rate dan dibayar setiap

3 bulan .

Pembatasan dalam perjanjian kredit ini antara lain, bahwa

tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, Perseroan

tidak dapat menjaminkan harta kekayaannya, menjadi

penanggung, melakukan penggabungan, konsolidasi

dan akuisisi sesuai syarat yang ditentukan, mengubah

kegiatan pokok bidang usahanya, menerbitkan obligasi

atau instrumen utang yang mempunyai kedudukan

lebih tinggi, mengurangi modal dasar dan modal disetor,

melakukan penjualan atau pengalihan aktiva sesuai

dengan syarat yang ditentukan, melakukan transaksi

dengan pihak afiliasi sesuai dengan syarat yang

ditentukan, memberikan pinjaman, investasi kecuali sesuai

dengan kegiatan usaha.

PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk (Pihak

Terafiliasi)

Terafiliasi karena

kepemilikan saham

negara RI

221


2. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi

No. 21 tanggal 11 Desember

2009, yang dibuat dihadapan Imas

Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta,

sebagaimana diubah dengan Akta

Perubahan I Perjanjian Kredit

Sindikasi No. 28 tanggal 18 April

2012 dibuat dihadapan Notaris

Ny. Poerbaningsih Adi Warsito,

S.H., lebih lanjut diubah kembali

dengan Akta Perubahan II dan

Pernyataan Kembali Pernyataan

Kredit Sindikasi No. 4 tanggal 27

Februari 2016dibuat dihadapan

Ati Mulyati S.H., M.Kn., Notaris di

Jakarta

Para Kreditur memberikan Kredit kepada PT Trans Marga

Jateng (Perusahaan Terkendali dari Perseroan) selaku

Debitur untuk membiayai maksimum 70% dari Nilai Proyek

dengan jumlah maksimum sebesar Rp5.112.935.972.409,-

dengan perincian:

a. Fasilitas Kredit Investasi terdiri dari:

Fasilitas Kredit Senior:

(i) Tranche I (Seksi I (Semarang-Ungaran) dan

Seksi II (Ungaran-Bawen)) sebesar maksimum

Rp1.726.556.300.977,-;

(ii) Tranche IA (Penambahan Pekerjaan Konstruksi Seksi

I (Semarang Ungaran) dan Seksi II (Ungaran-Bawen))

sebsesar maksimum Rp350.703.940.068

(iii) Tranche II (Seksi III (Bawen-Salatiga) Seksi IV

(Salatiga-Boyolali) dan Seksi V (Boyolali-Solo)))

sebesar maksimum Rp1.765.009.000.000,-;

Fasilitas Kredit Junior:

Tranche III (Penambahan pekerjaan Seksi I (Semarang

Ungaran) dan Seksi II (Ungaran Bawen) sebssar

maksimum Rp635.000.000.000)

dengan total limit Fasilitas Kredit Investasi Kolektif sebesar

Rp4.447.269.241.045

PT Bank Negara

Indonesia (Persero)

Tbk (Pihak Terafiliasi),

selaku Agen Fasilitas,

Agen Jaminan dan

Kreditur (“BNI”);

PT Bank Mandiri


Terafiliasi) selaku

Kreditur (“Bank

Mandiri”);

PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero)

Tbk (Pihak Terafiliasi)

selaku Kreditur (“BRI”);

PT Bank

Pembangunan Daerah

Jawa Tengah selaku

Kreditur (“Bank

Jateng”).

b. Fasilitas Kredit Investasi IDC/Interest

DuringConstruction terdiri dari:

(i) Tranche I (Seksi I Semarangg-Ungaran dan

Seksi II Ungaran-Bawen) sebesar maksimum

Rp225.824.731.364,-; dan

(ii) Tranche II (Seksi III (Bawen-Salatiga), Seksi IV

(Salatiga-Boyolali) dan Seksi V (Boyolali-Solo)

sebesar maksimum Rp409.842.000.000,-,

dengan total limit Fasilitas Kredit Investasi IDC sebesar

Rp635.666.731.364,-

Jangka waktu Fasilitas Kredit, termasuk Masa Tenggang

(grace period), sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian

Kredit sampai dengan tanggal 6 Maret 2022.

Jangka Waktu kredit ditetapkan sebagai berikut:

a. Fasilitas Kredit Investasi Senior - Tranche I, termasuk

Masa Tenggang (grace period): berakhir sampai

dengan tanggal 6 Maret 2022;

b. Fasilitas Kredit Investasi Senior - Tranche IA,

termasuk Masa Tenggang (grace period): sejak

tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit sampai

dengan tanggal 31 Desember 2026;

c. Fasilitas Kredit Investasi Senior - Tranche II,

termasuk Masa Tenggang (grace period): sejak

tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit sampai

dengan tanggal 31 Desember 2026;

d. Fasilitas Kredit Investasi Senior - Tranche II,

termasuk Masa Tenggang (grace period): adalah 15

(lima belas) tahun sejak tanggal penandatanganan

Perjanjian Kredit.

Terafiliasi karena

kepemilikan saham

Negara RI.

222


Bunga

Debitur wajib membayar bunga kepada para Kreditur pada

setiap tanggal pembayaran Bunga dengan suku bunga

sebagai berikut :

a. Fasilitas Kredit Investasi Senior - Tranche I, Tranche

IA dan Tranche II:

(i) sebesar Acuan Suku Bunga ditambah margin

5,00% (lima persen) per tahun selama Masa

Konstruksi. Margin Masa Konstruksi hanya berlaku

untuk Fasilitas Kredit Investasi Senior – Tranche

II.

(ii) sebesar Acuan Suku Bunga ditambah margin

4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun

selama Masa Pengoperasian.

b. Fasilitas Kredit Investasi Junior - Tranche III, adalah

sebesar Acuan Suku Bungan ditambah margin 7%

(tujuh persen) per tahun.

Debitur wajib membayar kembali Utang setelah Masa

Tenggang, setiap 3 bulan sesuai dengan jadwal angsuran

kredit.

Jaminan

Debitur memberikan Jaminan sebagai berikut:

Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol berdasarkan

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Semarang-

Solo yang diikat secara notariil berupa akta Perubahan

dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengalihan Hak

Pengelolaan Jalan Tol (Cessei) untuk Keperluan

Penjaminan yang disertai dengan pemberian kuasa yang

tidak dapat ditarik kembali kepada Para Kreditur melalui

Agen Jaminan untuk dapat mengalihkan hak penusahaan

Jalan Tol kepada pihak ketiga dan/atau menunjuk pihak

ketiga sebagai operator jalan Tol, sebagai pelaksanaan

dari ketentuan Perubahan dan Pernyataan Kembali

Perjanjian Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol.

Seluruh Pendapatan Tol (termasuk pendapatan yang

diperoleh dari Usaha-Usaha Lain yang berhubungan

dengan pengusahaan Jalan) selama Masa Konsesi

yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan

sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Proyek atau

sebesar Rp 7.304.510.000.000,- (tujuh triliun tiga

ratus empat miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah)

dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai

ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening Penampungan yang akan dibentuk, termasuk

Rekening Konstruksi (Construction Account), Rekening

Pengumpulan (Collection Account), Rekening Pembayaran

Hutang (Debt Service Account), Rekening Cadangan

Pembayaran Hutang (Debt Service Reserve Account),

Rekening Dana Lebih (Excess Cash Account), dan

Rekening Operasional (Operational Account), semuanya

diikat dengan akta gadai atas rekening secara notarial

yang disertai kuasa yang tidak dapat ditarik kembali

(irrevocable) untuk melakukan pendebetan atas saldo

yangterdapat dalam Rekening Penampungan;

Tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi, bank

garansi dan penggantian dana (kompensasi) dari

Pemerintah yang diikat secara fidusia dengan nilai

penjaminan sebesar 100% dari Nilai Proyek atau sebesar

Rp 7.304.510.000.000,- (tujuh triliun tiga ratus empat

miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) dan didaftarkan di

Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai ketentuan/peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

223


Pembatasan dalam perjanjian ini antara lain, bahwa tanpa

persetujuan terlebih dahulu dari Kreditor, Debitur tidak

diperkenankan untuk :

a. Menggunakan Kredit tidak sesuai dengan tujuan

penggunaannya.

b. Merubah komposisi kepemilikan saham Debitur atau

merubah bentuk, status hukum dan lingkup kegiatan

usaha Debitur.

c. Melakukan Pembagian Deviden.

d. Memperoleh kredit atau fasilitas baru ataupun

pinjaman lain dari lembaga keuangan atau pihak

ketiga lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada

penerbitan obligasi, medium terms notes, convertible

bonds atau tipe produk surat hutang lainnya), kecuali

(i) pinjaman dari Para Pemegang Saham untuk

keperluan Self Financing dan/atau apabila terjadi cash

defieciency dan/atau cost overrun dan/atau menjaga

ekuitas selalu positif dan (ii) pinjaman dalam rangka

pembebasan tanah dari Badan Layanan Umum -

BPJT.

e. Memberikan Kredit kepada pihak manapun termasuk

tetapi tidak terbatas kepada Pemegang Saham

Debitur, kecuali pemberian pinjaman keapda pegawai

Debitur dalam rangka menjalankan kegiatan usaha

sehari-hari Debitur yang wajar.

f. Melakukan perubahan PPJT Ruas Semarang – Solo

2015 dan/atau rencana usaha (business plan),

termasuk namun tidak terbatas pada perubahan

Biaya Proyek dan perubahan hal-hal lain yang dapat

meningkatkan risiko pemberian Kredit oleh Para

Kreditur.

g. Membuat Perjanjian dan Transaksi Tidak Wajar.

h. Menjadi Penjamin hutang atau kewajiban lainnya

terhadap pihak lain.

i. Menjaminkan, Menjaminkan Kembali, Menjual,

Mengalihkan, atau Memindahtangankan Harta

Kekayaan perusahaan Debitur.

j. Melakukan merger, konsolidasi, akuisisi pemisahan

atau penawaran saham perdana (IPO) dan/atau

mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan,

melikuidasi atau mengajukan permohonan pailit atau

permohonan penundaan pembayaran kepada instansi

yang berwenang.

k. Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain,

sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban

yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit.

l. Melakukan pembayaran hutang pokok dan/atau bunga

kepada Para Pemegang Saham Debitur.

224



No.33 tanggal 24 Januari 2007

yang diubah dengan dengan

Akta Perubahan I Perjanjian

Kredit Sindikasi No. 55 tanggal

18 Nopember 2009, yang dibuat

dihadapan Imas Fatimah, S.H.,

Notaris di Jakarta yang seluruh

ketentuannya telah diubah dan

dinyatakan kembali berdasarkan

Perjanjian Perubahan dan

Pernyataan Kembali Perjanjian


23 Oktober 2012 yang dibuat oleh

Rina Utami Djauhari S.H., Notaris

di Jakarta sebagaimana telah

diubah Perubahan I dan Akta

Perubahan II atas Perjanjian

Perubahan dan Pernyataan

Kembali Perjanjian Kredit

Sindikasi No. 01 tanggal 3

Desember 2015 dibuat di hadapan

Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris

di Jakarta.

Para Kreditur memberikan kredit kepada PT Marga

Nujyasumo Agung (Perusahaan Tekendali dari Perseroan)

selaku Debitur dengan jumlah seluruhnya maksimum

sebesar Rp 2.652.845.000.000,- yang terdiri dari:

(i) Maksimum semula: Rp 2.289.230.000.000;

(ii) Tambahan fasilitas: Rp 363.615.000.000;

Jangka Waktu kredit berdasarkan perjanjian kredit

terhitung sejak Tanggal Efektif dan berakhir pada tanggal

23 Desember 2026

Debitur wajib membayar bunga kepada para kreditur

dengan tingkat bunga Reference Rate yaitu WATD 3 bulan

dari Para Kreditur yang dipublikasikan di harian nasional

yang terbit 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal berlakunya

periode suku bunga, plus margin (5,25% selama masa

konstruksi dan 5,00% selama masa operasi).

Jaminan Kredit berupa:

a. Hak Konsesi atas Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

Surabaya-Mojokerto telah diikat secara notarial berupa

Akta Cessie No. 45 tanggal 24 Januari 2007 sebagai

jaminan, termasuk di dalamnya terdapat kuasa yang

tidak dapat ditarik kembali (irrevocable) kepada Para

Kreditur untuk dapat mengalihkan hak pengusahaan

jalan tol kepada pihak ketiga dan/atau menunjuk pihak

ketiga sebagai operator jalan tol.

b. Seluruh pendapatan jalan tol (termasuk pendapatan

yang diperoleh dari usaha-usaha lain yang

berhubungan dengan pengusahaan jalan tol selama

masa konsesi) akan diikat secara fidusia dengan

nilai penjaminan ditingkatkan menjadi sebesar

Rp 3.789.789.000.000 dan didaftarkan di Kantor

Pendaftaran Fidusia sesuai ketentuan/peraturan


c. Rekening Penampungan yang dibentuk termasuk

Rekening Konstruksi (Construction Account),

Rekening Pengumpulan (Collection Account),

Rekening Pembayaran Utang (Debt Service Account),

Rekening Cadangan Pembayaran Utang (Debt

Service Reserve Account), Rekening Dana Lebih

(Excess Cash Account) dan Rekening Operasional

(Operation Account), semuanya telah diikat berupa

Akta Pengalihan No. 05 tanggal 12 November 2012.

d. Tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi, bank

garansi dan penggantian dana dari Pemerintah

akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan

ditingkatkan menjadi sebesar Rp 3.789.789.000.000

dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai

ketentuan/peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

e. Gadai saham dari pemegang saham kecuali

Perseroan dan PT Wijaya Karya (Persero), Tbk., yaitu

menjadi PT Moeladi telah diikat secara notarial berupa

Akta Gadai Saham No. 41 tanggal 24 Januari 2007

dan Akta Perubahan I Gadai Saham No. 56 tanggal

18 November 2009 akan ditingkatkan nilai penjaminan

menjadi sebesar Rp 284.255.000.000.

PT Bank Negara

Indonesia (Persero)


(“BNI”), sebagai:

Agen Fasilitas dan

Kreditur;

PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero)


(“BRI”), sebagai

Agen Jaminan dan

Kreditur;

PT Bank Bukopin Tbk

(“Bukopin”) sebagai

Kreditur,

PT Bank

Pembangunan Daerah

Jawa Timur (“Bank

Jatim”) sebagai

Kreditur,

PT Bank Pembangunan

Daerah Sumatera Utara

(“Bank Sumut”) sebagai

Kreditur.

Terafiliasi karena

kepemilikan saham

Negara RI.

225


Pembatasan dalam perjanjian ini antara lain, bahwa tanpa

persetujuan terlebih dahulu dari Kreditor, Debitur tidak

diperkenankan untuk :

melakukan penjualan pengalihan saham dan/atau

membebankan saham para pemegang saham;go public;

mengubah anggaran dasar;

mengurangi modal disetor;

memperoleh kredit baru lebih dari Rp5 milyar

memberikan kredit dan melakukan investasi diatas Rp500

juta;

membuat transaksi tidak wajar,;

menjadi penjamin, menjaminkan harta kekayaan;

melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi,; dan

melunasi utang kepada pemegang saham, membagikan

dividen.


No. 13 tanggal 13 Oktober

2011, dibuat dihadapan Fathiah

Helmi, S.H., Notaris di Jakarta

sebagaimana telah diubah

berdasarkan Akta Addendum

I (Pertama) Perjanjian Kredit

No. 56 tanggal 25 Maret 2015,

dibuat di hadapan Fathiah

Helmi, S.H., Notaris di Jakarta

dan Akta Perubahan II atas

Perjanjian Perubahan dan

Pernyataan Kembali Perjanjian

Kredit Sindikasi No. 01 tanggal 3

Desember 2015 dibuat di hadapan


di Jakarta

Para Kreditur memberikan kredit kepada PT Marga

Lingkar Jakarta (Perusahaan Tekendali dari Perseroan)

selaku Debitur dengan jumlah seluruhnya maksimal

sebesar Rp1.544.000.000.000,- yang terdiri dari:

a. Kredit Investasi maksimal sebesar

Rp1.386.000.000.000,- atau maksimal 70% dari

Biaya proyek, jumlah mana yang rendah.

b. Kredit Investasi During Construction sampai

dengan maksimal 100% dari bunga KI selama

Masa Konstruksi dan KI IDC dengan perhitungan

Agen Fasilitas atau maksimal sebesar

Rp168.000.000.000,- jumlah mana yang lebih

rendah.

Jangka Waktu :

Jangka waktu kredit maksimum 15 tahun terhitung sejak

tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini, termasuk

Masa Tenggang.

Bunga :

Suku bunga tetap (fixed rate) selama 1 (satu) tahun

sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, dan Debitur

wajib membayar Bunga kepada para kreditur dengan suku

bunga sebesar Acuan Suku Bunga ditambah margin 4%

(empat persen) per tahun.

Jaminan kredit berupa:

Hak Konsesi atas PPJT Penerusan JORR W2 Utara diikat

secara notarial berupa akta Pengalihan Hak Pengelolaan

Jalan Tol (cessie) sebagai jaminan;

Seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari

Pengoperasian Jalan Tol, termasuk Pendapat Tol

dan Pendapatan Usaha Lain selama Masa Konsesi,

diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar

100% (seratus persen) dari Biaya Proyek atau sebesar

Rp2.149.000.000.000,- (dua triliun seratus empat puluh

sembilan miliar Rupiah);

Rekening Penampungan (Escrow Account), yang terdiri

dari Rekening Konstruksi (Contruction Account), Rekening

Pengumpulan (Collection Account), Rekening Pembayaran

Utang (Debt Service Reserve Account), semuanya diikat

dengan akta gadai atas rekening secara notarial;

Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank

garansi (dari Kontraktor) dan penggantian dana

(kompensasi) dari Pemerintah, diikat secara fidusia

dengan nilai penjaminan sebesar 100% (seratus persen)

dari Biaya Proyek atau sebesar Rp2.149.000.000.000,-

(dua triliun seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah);

PT Bank Mandiri


Terafiliasi) sebagai

Kreditur dan PT Bank

DKI sebagai Kreditur.

Terafiliasi karena

kepemilikan saham

Negara RI.

226


Pembatasan dalam perjanjian ini, antara lain bahwa tanpa

ijin tertulis dari Kreditur Debitur tidak diperkenankan :

merubah komposisi kepemilikan saham Debitur, kecuali

perubahan komposisi kepemilikan saham tersebut tidak

mengubah kepemilikan saham Jasa Marga sebagai

Pemegang Saham mayorita Debitur. Jasa Marga harus

tetap menjadi pemegang saham mayoritas Debitur dengan

kepemilikan minimum sebesar 51% saham Debitur, dan

Jasa Marga menempatkan wakilnya sebagai Direksi dan

Dewan Komisaris Debitur;

mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris,

mengubah bentuk, status hukum dan lingkup usaha

perusahaan Debitur;

melakukan investasi atau penyertaan baik kepada

group sendiri maupun perusahaan lainnya diatas

Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).;

mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin

utang atau kewajiban lainnya terhadap pihak lain berkaitan

dengan atau dengan cara apapun menjadi bertanggung

jawab baik langsung maupun bersyarat dengan cara

apapun sehubungan dengan sesuatu utang atau

kewajiban lainnya dari pihak lain, Perusahaan afiliasi dan

anak perusahaan;

Menjaminkan sebagian atau semua harta kekayaan atau

pendapatan perusahaan Debitur, menjual, melepaskan

atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian

dari usahanya; dan

Melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, Mengajukan

moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi

atau mengajukan permohonan pailit atau permohonan

penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang.


No.38 tanggal 12 Juni 2012 yang

dibuat dihadapan Notaris Ny.

Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.

sebagaimana diubah dengan

Akta Adendum I Perjanjian


6 Nopember 2012, dan Akta (ii)

Addendum II Perjanjian Kredit


September 2015 dibuat dihadapan

Notaris Ir. Nanette Cahyanie

Handari Adi Warsito.

Para Kreditur memberikan Kredit kepada PT Margabumi

Adhikaraya (Perusahaan Terkendali dari Perseroan)

selaku Debitur dengan jumlah seluruhnya maksimum

sebesar Rp, 817.000.000.000,00- dengan rincian sebagai

berikut:

(1) Kredit Investasi yang terdiri dari:

a. Tranche I (GempoI-Pandaan) maksimum sebesar

Rp621.600.000.000,00;

b. Tranche II (Pandaan-Karang Jati) maksimum

sebesar

Rp111.400.000,000,00;

Dengan total limit Kredit Investasi maksimum sebesar

Rp733.000.000.000,00 atau maksimum sebesar 70% dari

Biaya Proyek, jumlah mana yang lebih rendah.

(2) Kredit Investasi Interest During Construction yang

terdiri dari:

a. Tranche I (Gempol-Pandaan) maksimum sebesar

Rp77.000.000.000,00;

b. Tranche II (Pandaan-Karang Jati) maksimum

sebesar

Rp7.000.000.000,00;

Dengan total limit Kredit Investasi Interest During

Construction maksimum sebesar Rp84.000.000.000,00

atau maksimum sebesar 70% dari beban Bunga selama

Masa Konstruksi, jumlah mana yang lebih rendah.

Jangka waktu kredit maksimum 15 tahun sejak tanggal

penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu tanggal 12 Juni

2012, termasuk Masa Tenggang.

Masa Tenggang untuk Fasilitas Tranche I adalah 4 tahun

sejak tanggal penarikan pertama atas Fasilitas Tranche I.

Sedangkan untuk Fasilitas Tranche II adalah 1 tahun sejak

tanggal penarikan pertama Fasilitas Tranche II.

PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk, (Pihak


Pengatur (Arranger);

Agen Fasilitas; Agen

Jaminan; Agen

Penampungan, dan

Kreditur;

PT Bank DKI, sebagai

Kreditur; PT Bank

Pembangunan Daerah

Jawa Barat dan

Bantens Tbk, sebagai

Kreditur.

PT Bank

Pembangunan Daerah

Jawa Timur, sebagai

Kreditur

Terafiliasi karena

kepemilikan saham

Negara RI.

227



sebesar 10,50% per tahun, dan setelahnya Debitur wajib

membayar Bunga sebesar Acuan Suku Bunga ditambah

margin 5,25% per tahun.


Hak Konsesi atas PPJT Gempol-Pandaan diikat secara

notariil berupa akta Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol

(cessie) sebagai jaminan;

Seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari

Pengoperasian Jalan Tol, termasuk Pendapatan Tol dan

Pendapatan Usaha Lain selama Masa Konsesi, diikat

secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 100%

(seratus persen) dari Biaya Proyek atau sebesar

Rp1.202.242.000.000;

Rekening-rekening Debitur berupa Rekening Konstruksi

(Construction| Account), Rekening Pengumpulan

(Collection Account), Rekening Cadangan Pembayaran

Utang (Debt Service Reserve Account), Rekening

Pembayaran Utang (Debt Service Account)dan Rekening

Operasional (Operational Account), semuanya diikat

dengan akta gadai atas rekening secara notariil,

Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank

garansi (dari Kontraktor) dan penggantian dana

(kompensasi) dari Pemerintah, diikat secara fidusia

dengan nilai penjaminan sebesar 100% (seratus persen)

dari Biaya Proyek atau sebesar Rpl.202.242.000.000,00

Seluruh saham di Debitur yang dimiliki oleh PT Margabumi

Matraraya dan PT Jalan Tol Kabupaten Pasuruan diikat

dengan akta gadai atas saham secara notariil.

Letter of undertaking dari PT Jalan Tol Kabupaten

Pasuruan

jaminan perusahaan (corporate guarantee) dari PT Jalan

Tol Kabupaten Pasuruan.


ijin tertulis dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan :

merubah komposisi kepemilikan saham Debitur, kecuali

perubahan komposisi kepemilikan saham tersebut tidak

mengubah kepemilikan saham Jasa Marga sebagai

Pemegang Saham mayorita Debitur. Jasa Marga harus

tetap menjadi pemegang saham mayoritas Debitur dengan

kepemilikan minimum sebesar 51% saham Debitur, dan

Jasa Marga menempatkan wakilnya sebagai Direksi dan

Dewan Komisaris Debitur;

mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris,

mengubah bentuk, status hukum dan lingkup usaha

perusahaan Debitur;

melakukan investasi atau penyertaan baik kepada

group sendiri maupun perusahaan lainnya diatas

Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).;

mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin

utang atau kewajiban lainnya terhadap pihak lain berkaitan

dengan atau dengan cara apapun menjadi bertanggung

jawab baik langsung maupun bersyarat dengan cara

apapun sehubungan dengan sesuatu utang atau

kewajiban lainnya dari pihak lain, Perusahaan afiliasi dan

anak perusahaan;

Menjaminkan sebagian atau semua harta kekayaan atau

pendapatan perusahaan Debitur, menjual, melepaskan

atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian

dari usahanya;

Melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, Mengajukan

moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi

atau mengajukan permohonan pailit atau permohonan

penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang.

228



No. 79 tanggal 22 Juni 2012,

sebagaimana diubah dengan

Addendum I Perjanjian Kredit


Desember 2014, keduanya dibuat

dibuat dihadapan Notaris Fathiah

Helmi, S.H.,

Para Kreditur memberikan kredit kepada PT Jasamarga

Bali Tol (Perusahaan Terkendali dari Perseroan) selaku

Debitur dengan jumlah seluruhnya maksimum sebesar

Rp1.739.300.000.000,- yang terdiri dari:

a. Kredit Investasi maksimum sebesar

Rp1.622.000.000.000,- atau maksimal 70% dari Biaya

Proyek, jumlah mana yang lebih rendah.

b. Kredit Investasi During Construction sampai dengan

maksimum sebesar Rp117.300.000.000,- atau

maksimum sebesar 70% dari beban Bunga selama

Masa Konstruksi, jumlah mana yang lebih rendah.

Jangka waktu kredit maksimum 15 tahun terhitung sejak

tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini, termasuk

Masa Tenggang.


sebesar 10% per tahun, dan Debitur wajib membayar

Bunga sebesar Acuan Suku Bunga ditambah margin 5%

per tahun.


1. Hak Konsesi atas PPJT Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa

diikat secara notarial berupa akta Pengalihan Hak

Pengelolaan Jalan Tol (cessie) sebagai jaminan;

2. Seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari

Pengoperasian Jalan Tol, termasuk Pendapat Tol dan

Pendapatan Usaha Lain selama Masa Konsesi, diikat

secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 100%


Rp2.484.780.000.000,-;

3. Rekening Penampungan (Escrow Account), yang

terdiri dari Rekening Konstruksi (Contruction Account),

Rekening Pengumpulan (Collection Account),

Rekening Cadangan Pembayaran Utang (Debt

Service Reserve Account), Rekening Pembayaran

Utang (Debt Service Account) Rekening Operasional

(Operational Account) dan Rekening Ekses (Excess

Account), semuanya diikat dengan akta gadai atas

rekening secara notarial,

4. Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi,

bank garansi (dari Kontraktor) dan penggantian

dana (kompensasi) dari Pemerintah, diikat secara

fidusia dengan nilai penjaminan sebesar 100%


Rp2.484.780.000.000,-

PT Bank Mandiri



Join Mandated Lead

Arranger, Agen

Fasilitas dan Kreditur;

PT Bank Negara

Indonesia (Persero)

Tbk. (Pihak Terafilliasi)

sebagai Join Mandated

Lead Arranger, Agen

Penampungan dan

Kreditur;

PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero)

Tbk. (Pihak Terafiliasi)

sebagai Join Mandated

Lead Arranger ; Agen

Jaminan dan Kreditur

PT Bank Central

Asia Tbk. Sebagai

Join Mandated Lead

Arranger Kreditur;

PT Bank Tabungan

Negara (Persero)

Tbk. (Pihak Terafiliasi)

sebagai Kreditur; PT

Bank Pembangunan

Daerah Bali sebagai

Kreditur.

Terafiliasi karena

kepemilikan saham

Negara RI.


229


ijin tertulis dari Kreditur seluruh kreditur dalam fasilitas

kredit sindikasi JBT tidak diperkenankan: (i) merubah

komposisi kepemilikan saham, kecuali perubahan

komposisi kepemilikan saham Debitur, (ii) mengubah

bentuk, status hukum dan lingkup usaha; (iii) memperoleh

kredit atau fasilitas baru dalam bentuk pinjaman lain dari

lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, kecuali

pinjaman dari Para Pemegang Saham yang menjadi

pinjaman subordinasi, bridging loan yang akan dilunasi

dengan penarikan KI pertama kali dan/atau hutang usaha

atau pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha

sehari-hari Debitur yang wajar; (iv) mengikatkan diri

sebagai penanggung atau penjamin utang atau kewajiban

lainnya terhadap pihak lain berkaitan dengan atau dengan

cara apapun menjadi bertanggung jawab baik langsung

maupun bersyarat dengan cara apapun sehubungan

dengan sesuatu utang atau kewajiban lainnya dari

pihak lain, perusahaan afiliasi dan anak perusahaan; (v)

Menjaminkan, menjaminkan kembali, menjual,

mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaan

atau pendapatan (vi) Melakukan merger, konsolidasi,

akuisisi, pemisahan atau penawaran saham perdana,

mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan,

melikuidasi atau mengajukan permohonan pailit atau

permohonan penundaan pembayaran kepada instansi

yang berwenang, (vii) Melakukan perubahan PPJT

Penerusan Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa dan/atau

rencana usaha (business plan), termasuk namun tidak

terbatas pada perubahan Biaya Proyek dan perubahan

hal-hal lain yang dapat meningkatkan risiko pemberian

Kredit oleh Para Kreditur, dan (viii) Memberikan fasilitas/

pinjaman kepada pihak manapun termasuk tetapi

tidak terbatas kepada Para Pemegang Saham, kecuali

pemberian pinjaman kepada pegawai Debitur dan/atau

pemberian pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan

usaha sehari-hari Debitur.

7. 13 Perjanjian Pengusahaan Jalan

Tol (PPJT) masing-masing untuk:

1. Ruas Jakarta-Bogor-Ciawi No.

246/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal

7 Juli 2006;

2. Ruas Surabaya-Gempol No.


7 Juli 2006;

3. Ruas Jakarta-Cikampek

Nomor 249/PPJT/VII/ Mn/2006

tanggal 7 Juli 2006;

4. Ruas Padalarang-Cileunyi

No. 250/PPJT/VII/ Mn/2006


5. Ruas Palimanan-Kanci No.


7 Juli 2006;

6. Ruas Lingkar Luar Jakarta

(JORR) Nomor 257/ PPJT/

VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli

2006 yang diubah dengan

Akta Amandemen I Perjanjian

Pengusahaan Jalan Tol

Lingkar Luar Jakarta (JORR)

No. 09, tanggal 28 Juli 2009

dibuat dihadapan Rina Utami

Djauhari, S.H., Notaris di

Jakarta;

Pemerintah menunjuk dan memberikan kepada Perseroan

hak konsesi Pengusahaan Jalan Tol untuk:

1. Ruas Jakarta-Bogor-Ciawi

2. Ruas Surabaya-Gempol

3. Ruas Jakarta-Cikampek

4. Ruas Padalarang- Cileunyi

5. Ruas Palimanan-Kanci

6. Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR)

7. Ruas Cikampek Padalarang

8. Belawan-Medan-Tanjung Morawa

9. Tol Semarang Seksi A, B, C

10. Ruas Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami;

11. Ruas Cawang-Tomang-Pluit

12. Ruas Jakarta-Tanggerang

13. Ruas Prof. DR. Ir. Soedijatmo

Masa konsesi untuk 13 Ruas tersebut masing-masing

adalah 40 tahun terhitung sejak 1 Januari 2005.

Khusus untuk Jalan Tol Lingkar Luar Seksi Pondok Pinang-

Jagorawi (JORR “S”), berdasarkan Keputusan Menteri

Pekerjaan Umum tanggal 15 Maret 2016 Nomor 106/

KPTS/M/2016 Tentang Pengusahaan Jalan Tol Lingkar

Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR “S”),

Hak Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi

Pondok Pinang – Jagorawi (JORR “S”) diberikan kepada

PT Hutama Karya (Persero) dengan masa konsesi selama

19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan sejak tanggal

keputusan.

Pemerintah RI


226

7. Ruas Cikampek-Padalarang



8. Ruas Belawan-Medan-Tanjung

Morawa No. 253 / PPJT/VII/

Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006;

9. Tol Semarang Seksi A, B, C

Nomor 254/PPJT/VII/ Mn/2006


10 Ruas Pondok Aren-Bintaro

Viaduct-Ulujami No. 255/

PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7

Juli 2006;

11 Ruas Cawang-Tomang-Pluit



12 Ruas Jakarta-Tanggerang



13 Ruas Prof. DR. Ir. Soedijatmo


tanggal 7 Juli 2006.

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Pengusahaan

Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2

Utara (Ulujami-Kebon Jeruk) No. 5 tanggal 6 Mei 2010,

dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H.,

Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta

(JORR) Seksi W2 Utara telah beralih dari Perseroan

kepada PT Marga Lingkar Jakarta.(Perusahaan

Terkendali dari Perseroan)Lingkup Pengusahaan

Jalan TolPerseroan harus bertanggung jawab untuk

melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi

Pendanaan, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan

Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol

sesuai dengan ketentuan PPJT dan peraturan perundang-


Kepemilikan Jalan Tol:

(a) Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh

karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi

atau pengakhiran PPJT oleh salah satu pihak sesuai

dengan ketentuan PPJT, Perseroan harus

mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol

kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); dan

(b) pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada

Perseroan tidak berarti beralihnya hak milik atas

Jalan Tol kepada Perseroan, melainkan selama

Masa Konsesi, Perseroan hanya memiliki hak

untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan

bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan

Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan

dalam PPJT dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pemeliharaan:

Perseroan harus melaksanakan Pemeliharaan yang

mengacu pada pedoman Pemeliharaan yang ditetapkan

BPJT, sebagai syarat minimum yang harus diikuti oleh

Perseroan. Pedoman Pemeliharaan dapat diubah dari

waktu ke waktu oleh BPJT karena kebutuhan pelayanan,

peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang

berlaku.

Jaminan Pemeliharaan:

Perseroan wajib menyerahkan jaminan Pemeliharaan

Jalan Tol kepada Pemerintah melalui BPJT dalam waktu

6 bulan sebelum Masa Konsesi berakhir dan jaminan

Pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 bulan

setelah berakhirnya Masa Konsesi.

Penghasilan Perseroan:

Penghasilan Perseroan yang berasal dari Pendapatan Tol,

Pendapatan Usaha Lain, Utilitas dan penempatan iklan

selama Masa Konsesi akan menjadi hak sepenuhnya dari

Perseroan.

Pembatasan dalam PPJT ini antara lain bahwa selama

masa konsesi Perseroan tidak boleh menjalankan usaha

lain dalam pengusahaan jalan tol kecuali yang ditentukan

dalam perjanjian, membuat perjanjian yang tidak sesuai

dengan PPJT, dan mengalihkan hak pengusahaan tanpa

persetujuan tertulis dari Pemerintah.

Apabila Perseroan cidera janji terhadap PPJT dan dalam

waktu yang ditentukan Perseroan gagal memperbaiki,

Pemerintah berhak mengakhir PPJT.


228

8. Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol: Pemerintah

menunjuk dan memberikan kepada PT Transmarga

Jatim Pasuruan (Perusahaan Terkendali dari

Perseroan) (Badan Usaha Jalan Tol) hak konsesi

Pengusahaan Jalan Tol Ruas Gempol-Pasuruan dengan

masa konsesi 45 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan

SPMK pertama yaitu SPMK No. 142/BPJT/SPMK/P/

JL.01.03/2013 tanggal 14 Maret 2013.

Lingkup Pengusahaan Jalan Tol:

Badan Usaha Jalan Tol harus bertanggung jawab untuk







a. Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh

karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau

pengakhiran PPJT oleh salah satu pihak sesuai

dengan ketentuan PPJT, Badan Usaha Jalan Tol harus

mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol

kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); dan

b. pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada Badan

Usaha Jalan Tol tidak berarti beralihnya hak milik atas

Jalan Tol kepada Perseroan, melainkan selama Masa

Konsesi, Badan Usaha Jalan Tol hanya memiliki hak

untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi

Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan


dalam PPJT dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pemerintah RI

Pemeliharaan:

Badan Usaha Jalan Tol harus melaksanakan

Pemeliharaan yang mengacu pada pedoman

Pemeliharaan yang ditetapkan BPJT, sebagai syarat

minimum yang harus diikuti oleh Badan Usaha Jalan

Tol. Pedoman Pemeliharaan dapat diubah dari waktu ke

waktu oleh BPJT karena kebutuhan pelayanan, peraturan

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.


Badan Usaha Jalan Tol wajib menyerahkan jaminan

Pemeliharaan Jalan Tol kepada Pemerintah melalui BPJT

dalam waktu 6 bulan sebelum Masa Konsesi berakhir dan

jaminan Pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12

bulan setelah berakhirnya Masa Konsesi

Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol:

Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol yang berasal dari

Pendapatan Tol, Pendapatan Usaha Lain, Utilitas dan

penempatan iklan selama Masa Konsesi akan menjadi

hak sepenuhnya dari Perseroan.


masa konsesi Badan Usaha Jalan Tol tidak boleh

menjalankan usaha lain dalam pengusahaan jalan tol

kecuali yang ditentukan dalam perjanjian, membuat

perjanjian yang tidak sesuai dengan PPJT, dan

mengalihkan hak pengusahaan tanpa persetujuan tertulis

dari Pemerintah.

Apabila Badan Usaha Jalan Tol cidera janji terhadap PPJT

dan dalam waktu yang ditentukan Badan Usaha Jalan Tol

gagal memperbaiki, Pemerintah berhak mengakhiri PPJT.


229

9. Perjanjian Pengusahaan Jalan

Tol Ruas Bogor Ring Road No.

194/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29

Mei 2006 yang telah dialihkan

oleh Perseroan kepada PT Marga

Sarana Jabar berdasarkan Akta

Perjanjian Pengalihan No. 03

tanggal 2 April 2008, dan diubah

berdasarkan Akta Amandemen I

No. 05 tanggal 2 April 2008, yang


Djauhari S.H., Notaris di Jakarta.

Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol:

Pemerintah menunjuk dan memberikan kepada PT Marga

Sarana Jabar (Perusahaan Terkendali dari Perseroan)

(Badan Usaha Jalan Tol) hak konsesi Pengusahaan Jalan

Tol Ruas Bogor Ring Road dengan masa konsesi 45 tahun












dengan ketentuan PPJT, Badan Usaha Jalan Tol

harus mengembalikan dan menyerahkan kembali

Jalan Tol kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT);

dan

b. pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada

Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti beralihnya

hak milik atas Jalan Tol kepada MSJ, melainkan

selama Masa Konsesi, MSJ hanya memiliki hak

untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan

bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan


dalam PPJT dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pemeliharaan:








Pemerintah RI





jaminan Pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan

12 bulan setelah berakhirnya Masa Konsesi. dengan nilai

sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari realisasi

Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lain

sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan tahunan

terakhir yang sudah diaudit sebelum penerbitan Jaminan

Pemeliharaan





hak sepenuhnya dari MSJ.







dari Pemerintah.





230

10. Perjanjian Pengusahaan Jalan

Tol Ruas Semarang–Solo No.

10 tanggal 30 Maret 2012, yang

diubah dengan Akta Amandemen

I Perjanjian Pengusahaan Jalan

Tol Semarang-Solo No. 23 tanggal

24 Desember 2013 dan kemudian

diubah dengan Akta Amandemen

II Perjanjian Pengusahaan Jalan

Tol No. 12 tertanggal 18 Juni 2015

dan kemudian teakhir diubah

dengan Akta Amandemen III

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

Ruas Jalan Tol Semarang – Solo

No. 17 tertanggal 20 April 2016,

semuanya dibuat dihadapan Rina

Utami Djuhari, S.H., Notaris di

Jakarta,

Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol: Pemerintah menunjuk dan memberikan kepada PT Trans Marga Jateng (Perusahaan Terkendali dari Perseroan) (“Badan Usaha Jalan Tol”) hak konsesi Pengusahaan Jalan Tol Ruas Semarang–Solo dengan masa konsesi 45 tahun. Lingkup Pengusahaan Jalan Tol: Badan Usaha Jalan Tol harus bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi Pendanaan, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan PPJT dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kepemilikan Jalan Tol: a. Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh

karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran PPJT oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan PPJT, Badan Usaha Jalan Tol harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); dan

pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti beralihnya hak milik atas Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol, melainkan selama Masa Konsesi, Badan Usaha Jalan Tol hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol wajib menyerahkan rencana program pemeliharaan (”Rencana Program Pemeliharaan”) jalan tol selama masa Pengoperasian yang telah didiskusikan dengan BPJT, selambat- lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterbitkannya penetapan pengoperasian, untuk mendapat persetujuan BPJT. Jaminan Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol wajib menyerahkan jaminan Pemeliharaan Jalan Tol kepada Pemerintah melalui BPJT dalam waktu 6 bulan sebelum Masa Konsesi berakhir dan jaminan Pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 bulan setelah berakhirnya Masa Konsesi dengan nilai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari realisasi Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lain sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang sudah diaudit sebelum penerbitan Jaminan Pemeliharaan.

Pemerintah RI


Penghasilan Badan Usaha jalan Tol yang berasal dari



hak sepenuhnya dari Badan Usaha Jalan Tol.







dari Pemerintah dan melakukan perubahan pemegang

saham dan/atau susunan pemegang saham TMJ, kecuali

atas ketentuan sebagaimana ditentukan dalam PPJT.





231

11. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

Surabaya-Mojokerto No. 2 tanggal

7 Juni 2011, bertalian dengan Akta

Amandemen I Perjanjian

Pengusahaan Jalan Tol Surabaya-

Mojokerto No. 1 tanggal

8 Maret 2012, Akta Amandemen

II Perjanjian Pengusahaan

Jalan Tol Surabaya-Mojokerto

No. 20 tanggal 28 Mei 2013,

Akta Amandemen III Perjanjian

Pengusahaan Jalan Tol Surabaya-

Mojokerto No. 11 tanggal 18

Juni 2015, Akta Amandemen IV

Perjanjian Pengusahaan Jalan

Tol Surabaya-Mojokerto No.

16 tanggal 20 April 2016, yang

semuanya dibuat dihadapan Rina

Utami Djauhari, S.H., Notaris di

Jakarta;

Pemberian Pengusahaan Jalan Tol:


Nujyasumo Agung (Perusahaan Terkendali Perseroan)

(“Badan Usaha Jalan Tol”) hak konsesi Pengusahaan

Jalan Tol Ruas Surabaya-Mojokerto dengan masa konsesi

35 tahun.















dan


Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti beralihnya hak

milik atas Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol,

melainkan selama Masa Konsesi, Badan Usaha

Jalan Tol hanya memiliki hak untuk menguasai

seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan

Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol

sesuai dengan ketentuan dalam PPJT dan peraturan


Pemerintah RI

Pemeliharaan:





Tol Pedoman Pemeliharaan dapat diubah dari waktu ke








bulan setelah berakhirnya Masa Konsesi.












dari Pemerintah.





232

12. Akta Perjanjian Pengusahaan

Jalan Tol Ruas Lingkar Luar

Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara

No. 07 tanggal 6 Mei 2001, dibuat

dihadapan Rina Utami Djauhari,

S.H., Notaris di Jakarta

Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol:


Lingkar Jakarta (Perusahaan Terkendali dari Perseroan)


Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara

(Ulujami Kebon Jeruk) dengan masa konsesi 40 tahun.















dan



milik atas Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol







Pemerintah RI












dari Pemerintah.


dan dalamwaktu yang ditentukan Badan Usaha Jalan Tol


Pemeliharaan:















233


Jalan Tol Jakarta Outer Ring

Road II (JORR II) Ruas

Kunciran-Serpong No.71 tanggal

22 September 2008, dibuat

dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M,

Notaris di Jakarta sebagaimana

diubah secara keseluruhan dan

dinyatakan kembali dengan Akta


Tol Kunciran – Serpong No. 07

tanggal 07 Juni 2011, Perjanjian

tersebut kemudian diubah dengan

Akta Amandemen I Perjanjian

Pengusahaan Jalan Tol Ruas

Jalan Tol Kunciran – Serpong No.

27 tanggal 21 April 2016 keduanya


Djauhari, SH., Notaris di Jakarta

Pemberian Pengusahaan Jalan Tol:


Trans Nusantara (Perusahaan Terkendali Perseroan)


Tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) Ruas Kunciran-

Serpong) dengan masa konsesi 35 tahun terhitung sejak

tanggal penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).















dan


Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti beralihnya

hak milik atas Jalan Tol kepada Badan Usaha

Jalan Tol, melainkan selama Masa Konsesi, MTN

hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah

yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan

melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai

dengan ketentuan dalam PPJT dan peraturan


Pemeliharaan:








Pemerintah RI


















dari Pemerintah.





234


Jalan Tol Jakarta Outer Ring

Road II (JORR II) Ruas

Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran

No.01 tanggal 2 Maret 2009,

sebagaimana dirubah oleh Akta


Tol Cengkareng – Batu – Ceper

– Kunciran No. 06 tanggal 7 Juni

2011 keduanya dibuat dihadapan

RINA UTAMI DJAUHARI, S.H.,

Notaris di Jakarta.

Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol: Pemerintah menunjuk dan memberikan kepada PT Marga Kunciran Cengkareng (Perusahaan Terkendali Perseroan) (Badan Usaha Jalan Tol) hak konsesi Pengusahaan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) Ruas Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran) dengan masa konsesi 35 tahun sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja pertama dari BPJT. Lingkup Pengusahaan Jalan Tol: Badan Usaha Jalan Tol harus bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi Pendanaan, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan PPJT dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kepemilikan Jalan Tol a. Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh

karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran PPJT oleh salah satupihak sesuai dengan ketentuan PPJT, Badan Usaha Jalan Tol harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); dan

b. pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti beralihnya hak milik atas Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol, melainkan selama Masa Konsesi, Badan Usaha Jalan Tol hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol wajib menyerahkan rencana program pemeliharaan (”Rencana Program Pemeliharaan”) jalan tol selama masa Pengoperasian yang telah didiskusikan dengan BPJT, selambat- lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterbitkannya penetapan pengoperasian, untuk mendapat persetujuan BPJT Jaminan Pemeliharaan: Badan Usaha Jalan Tol wajib menyerahkan jaminan Pemeliharaan Jalan Tol kepada Pemerintah melalui BPJT dalam waktu 6 bulan sebelum Masa Konsesi berakhir dan jaminan Pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 bulan setelah berakhirnya Masa Konsesi dengan nilai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari realisasi Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lain sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang sudah diaudit sebelum penerbitan Jaminan Pemeliharaan.

Pemerintah RI

Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol: Penghasilan Badan Usaha Jalan Tol yang berasal dari Pendapatan Tol, Pendapatan Usaha Lain, Utilitas dan penempatan iklan selama Masa Konsesi akan menjadi hak sepenuhnya dari Badan Usaha Jalan Tol.

Pembatasan dalam PPJT ini antara lain bahwa selama masa konsesi Badan Usaha Jalan Tol tidak boleh menjalankan usaha lain dalam pengusahaan jalan tol kecuali yang ditentukan dalam perjanjian, membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan PPJT, dan mengalihkan hak pengusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah.

Apabila Badan Usaha Jalan Tol cidera janji terhadap PPJT dan dalam waktu yang ditentukan Perseroan gagal memperbaiki, Pemerintah berhak mengakhir PPJT.


235


Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah

Rai-Benoa No. 10 tanggal 16

Desember 2011, dibuat dihadapan


di Jakarta

Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol: Pemerintah

menunjuk dan memberikan kepada PT Jasamarga Bali Tol

(Perusahaan Terkendali Perseroan) (Badan Usaha Jalan

Tol) hak konsesi Pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua-

Ngurah Rai-Benoa dengan masa konsesi

45 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai

Kerja.















dan










Pemeliharaan:

JBT wajib menyerahkan rencana program pemeliharaan

(”Rencana Program Pemeliharaan”) jalan tol selama

masa Pengoperasian yang telah didiskusikan dengan

BPJT, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah

diterbitkannya penetapan pengoperasian, untuk mendapat

persetujuan BPJT





jaminan Pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan

12 bulan setelah berakhirnya Masa Konsesi dengan nilai

sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari realisasi

Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lain

sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan tahunan

terakhir yang sudah diaudit sebelum penerbitan Jaminan

Pemeliharaan.












dari Pemerintah.

Pemerintah RI


236

16. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

Gempol –Pandaan No. 04 tanggal

7 Juni 2011, sebagaimana dirubah

dengan akta Amandemen I

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

Gempol – Pandaan No. 20 tanggal

22 April 2015, keduanya dibuat

dihadapan Rina Utami Djauhari,

S.H., Notaris di Jakarta

Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol: Pemerintah

menunjuk dan memberikan kepada PT Margabumi

Adhikaraya (Perusahaan Terkendali Perseroan) (Badan

Usaha Jalan Tol) hak konsesi Pengusahaan Jalan Tol

Gempol-Pandaan dengan masa

konsesi 37 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah

Mulai Kerja.



melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol, yang

meliputiPendanaan, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan











dan










Pemeliharaan:

























dari Pemerintah.

Apabila Badan Usaha Jalan Tol cidera janji terhadap

PPJT dan dalam waktu yang ditentukan Perseroan gagal

memperbaiki, Pemerintah berhak mengakhir PPJT.

Pemerintah RI


237

17. Akta Perjanjian Pinjaman

Transaksi Khusus No. CRO-

KP/083/PTK/2016 No. 40 tanggal

13 Juni 2016 dibuat di hadapan

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi

Warsito, S.H., Notaris di Jakarta

Bank menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah). Tujuan penggunaan adalah untuk pelunasan obligasi Debitur yang telah ada dan akan jatuh tempo. Jangka waktu Fasilitas PTK maksimum 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian, atau maksimum 1 (satu) bulan setelah dana hasil penerbitan obligasi Perseroan telah diterima di rekening Perseroan, mana yang terjadi terlebih dahulu. Bunga sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per annum. Bunga dibayar secara bulanan setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) pada bulan yang bersangkutan Pembatasan: Tanpa persetujuan tertulis dari Bank: (i) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau

memberikan jaminan-jaminan untuk kepentingan pihak lain atas kewajiban-kewajiban pihak lain tersebut.

(ii) Memberikan pinjaman atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham kepada pihak lain dan mengizinkan anak perusahaan memberi pinjaman atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham kepada pihak lain, kecuali: a. penyertaan saham pada perusahaan jalan tol,

atau b. penyertaan saham pada perusahaan di sector

non tol yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi yang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aktiva Debitur berdasarkan laporan keuangan tahun terakhir, atau

c. pemberian pinjaman kepada Anak Perusahaan atau pihak lain yang memberikan sinergi kepada perusahaan, atau

(iii) Melakukan transaksi pihak afiliasi atau mengizinkan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi kecuali jika: a. transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan

yang menguntungkan Debitur dan/atau anak perusahaan atau setidak-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Debitur dan/atau Anak Perusahaan dari pihak ketiga yang bukan terafiliasi dalam transaksi yang lazim.

b. transaksi tersebut wajib dilakukan Debitur dan/ atau Anak Perusahaan sebagai akibat dari pengakhiran perjanjian pengusahaan jalan tol.

(iv) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Debitur. (v) Melakukan pengeluaran obligasi atau instrument

utang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi atau pembayarannya didahulukan dari Perjanjian PTK.

Perseroan dan PT

Bank Mandiri (Persero)

Tbk (“BANK”) (Pihak

Terafiliasi)

Terafiliasi karena

kepemilikan saham

Negara RI

Seluruh transaksi dengan pihak afiliasi di atas sebagai bentuk pelaksanaan yang menunjang kegiatan

usaha Perseroan. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa seluruh transaksi dengan pihak afiliasi

dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan

pihak ketiga. Dengan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi, Perseroan mengharapkan terciptanya

sebuah sinergi antara perusahaan BUMN yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat tidak hanya

kepada Perseroan, namun juga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan perkonomian di

Indonesia.

238

No Nama Perjanjian Isi Pokok Perjanjian Pihak Ketiga

1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Jumlah Fasilitas: PT Bank Mega Obligasi Jasa Marga XII Seri Perseroan menerbitkan Obligasi dengan jumlah pokok Tbk sebagai Q Tahun 2006 Dengan Bunga Rp1.000.000.000.000,- Wali Amanat Tetap No. 66 tanggal 18 Mei 2006, yang diubah dengan: Akta Tujuan penggunaan dana Obligasi adalah untuk refinancing Addendum I No. 74 tanggal 19 pinjaman bank. Juni 2006, dan Akta Addendum II No. 89 tanggal 26 Juni 2006, Jangka waktu 10 tahun sejak tanggal emisi dan tanggal yang dibuat dihadapan Notaris pelunasan pokok Obligasi adalah 6 Juli 2016. Imas Fatimah S.H., dan lebih lanjut Akta Perjanjian Perwaliamanatan Tingkat bunga sebesar 13,5% pertahun yang dibayarkan Obligasi Jasa Marga XII Seri Q setiap 3 bulan. Tahun 2006 diubah kembali dengan Akta Adendum III No. 30 tanggal 4 Pembatasan dalam perjanjian ini antara lain adalah, tanpa Juni 2008, Akta Addendum IV No. persetujuan tertulis dari Wali Amanat Perseroan tidak dapat: 28 tanggal 20 Nopember 2009, a. menjaminkan harta kekayaannya; Akta Addendum V No. 20 tanggal b. menjadi penanggung; 15 Maret 2010, Akta Addendum VI c. melakukan penggabungan, konsolidasi dan akusisi yang No. 80 tanggal 27 Desember 2010 menyebabkan bubarnya emiten, kecuali diperbolehkan yang dibuat dihadapan Notaris Ny. oleh perjanjian dengan mempertimbangkan faktor Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. kebijakan pemerintah, bidang usaha dan batas

maksimum kepemilikan saham pada perusahaan non-tol; d. mengubah kegiatan pokok bidang usahanya; e. menerbitkan obligasi yang mempunyai kedudukan lebih

tinggi; f. mengurangi modal dasar dan modal disetor; g. melakukan penjualan atau pengalihan aktiva sesuai

dengan syarat yang ditentukan; h. melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan

syarat yang ditentukan; dan i. memberikan pinjaman, investasi kepada pihak

lain kecuali diperbolehkan oleh perjanjian dengan mempertimbangkan faktor kebijakan pemerintah, bidang usaha dan batas maksimum kepemilikan saham pada perusahaan non-tol.

2. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Perseroan menerbitkan Obligasi dengan jumlah pokok PT Bank Mega

24. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa seluruh transaksi dengan pihak ketiga dilakukan dengan

tingkat harga dan syarat-syarat normal. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian

dengan pihak ketiga antara lain adalah sebagai berikut:

Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 26 tanggal 4 Mei 2007 yang diubah dengan Akta “Addendum I No. 10 tanggal 6 Juni 2007, Akta Addendum II No. 29 tanggal 4 Juni 2008 Akta Addendum III No. 21 tanggal 15 maret 2010 dan Akta Addendum IV No. 81 tanggal 27 Desember Tahun 2010 yang seluruhnyadibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.

Rp1.500.000.000.000,-. Tujuan penggunaan dana Obligasi adalah untuk refinancing pinjaman bank sebagai berikut: 1. sekitar 48 % untuk melunasi sebagian pinjaman pada

PT Bank Central Asia Tbk; 2. sekitar 25 % untuk melunasi sebagian pinjaman pada

PT Bank Mandiri Tbk (Persero); 3. sekitar 10 % untuk melunasi sebagian pinjaman pada

PT Bank Bukopin Tbk; 4. sekitar 14 % untuk melunasi sebagian pinjaman pada

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. 5. sekitar 3 % untuk melunasi sebagian Utang Bantuan

Pemerintah Indonesia/SLA.

Tbk selaku Wali Amanat

239


Jangka waktu 10 tahun sejak tanggal emisi.

Tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dan akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali.

Pembatasan dalam perjanjian ini antara lain adalah, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Perseroan tidak dapat: a. menjaminkan harta kekayaannya; b. menjadi penanggung; c. melakukan penggabungan, konsolidasi dan akusisi yang

menyebabkan bubarnya emiten, kecuali diperbolehkan oleh perjanjian dengan mempertimbangkan faktor kebijakan pemerintah, bidang usaha dan batas maksimum kepemilikan saham pada perusahaan non-tol;

d. mengubah kegiatan pokok bidang usahanya; e. menerbitkan obligasi yang mempunyai kedudukan lebih



syarat yang ditentukan; dan memberikan pinjaman, investasi kepada pihak lain kecuali diperbolehkan oleh perjanjian dengan mempertimbangkan faktor kebijakan pemerintah, bidang usaha dan batas maksimum kepemilikan saham pada perusahaan non-tol.

3. Akta Perjanjian Perwaliamanatan

Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM- 10 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 08 tanggal 4 Agustus 2010, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I No. 44 tanggal 26 Agustus 2010, Akta “Addendum II No. 21 tanggal 27 September 2010 dan Akta Addendum III No. 82 tanggal 27 Desember 2010 yang seluruhnya dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.,

Perseroan menerbitkan Obligasi dengan jumlah pokok Rp1.000.000.000.000,- Tujuan penggunaan dana Obligasi adalah: 1. Sekitar 43 % untuk pelunasan obligasi Jasa Marga X Seri

O Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap 2. Sekitar 27 % untuk percepatan pelunasan Kredit Investasi

dari PT Bank Central Asia Tbk (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan).

3. Sekitar 25 % untuk pengembangan investasi pada bidang usaha Non Tol, antara lain: -Bidang Properti: Pengembangan Kawasan Koridor Jalan Tol sekitar 15 % Pengembangan Tempat Istirahat dan Pelayanan sekitar

5 % -Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi: Pengembangan Usaha Teknologi Informasi & Komunikasi sekitar 3 % - Bidang Engineering:

Pemeliharaan Jalan Tol dan Konstruksi lainnya sekitar 2 %

4. Sekitar 5 % untuk pembiayaan modal kerja Perseroan, antara lain untuk pembiayaan pelebaran Tomang- Tangerang sekitar 2 % serta perbaikan stabilitas konstruksi jalan tol Cipularang sekitar 3 %.

Jangka waktu 10 tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi tingkat bunga tetap besarnya 9,35% per tahun dan akan akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali,

PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat

240






dengan syarat yang ditentukan h. melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan

syarat yang ditentukan; dan i. memberikan pinjaman, investasi kepada pihak lain kecuali diperbolehkan oleh perjanjian dengan mempertimbangkan faktor kebijakan pemerintah, bidang usaha dan batas maksimum kepemilikan saham pada perusahaan non-tol.


Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S No. 7 tanggal 3 Juli

Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S No 62 tanggal 30 Juli 2013 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S No. 18 tanggal 16 September 2013 yang seluruhnya dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan.

Perseroan bermaksud menerbitkan Obligasi yang terbagi dalam beberapa Seri dan/atau Tahapan, yang seluruhnya berjumlah Rp5.950.000.000.000,- . Obligasi Tahap I Seri S dengan jumlah pokok Rp2.100.000.000.000,-. Adapun Obligasi Tahap I Seri S terbagi dalam beberapa Tahap, yaitu:

a. Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,40% per tahun berjangka waktu 370 hari kalender terhitiung sejak tanggal 27 September 2013;

b. Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,70% per tahun berjangka waktu 3 tahun terhitiung sejak tanggal 27 September 2013; dan

c. Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000,- dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,90% per tahun berjangka waktu 5 tahun kalender terhitiung sejak tanggal 27 September 2013.

Tujuan penggunaan dana Obligasi adalah: 1. Sekitar 84,36% untuk pelunasan:

a. Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 senilai Rp1.000.000.000.000,-;

b. Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 Tanpa Bunga senilai Rp500.000.000.000,-;

c. Obligasi Jasa Marga JORR 1 senilai Rp271.616.920.188,16

2. Sekitar 7,48 % untuk kegiatan pengembangan usaha Perseroan melalui penyertaan modal dengan perincian: a. Sekitar 2,36% untuk penyertaan modal pada

PT Nujyasmo Agung, entitas anak, yang akan digunakan untuk pembebasan lahan dan biaya konstruksi Ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto;

b. Sekitar 2,26% untuk penyertaan modal pada PT Marga Lingkar Jakarta, entitas anak, yang akan digunakan untuk pembebasan lahan dan biaya konstruksi Ruas Jalan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara;

c. Sekitar 2,86% untuk penyertaan modal pada PT Marga Bumi Adhikaraya, yang akan digunakan untuk pembebasan lahan dan biaya konstruksi Ruas Jalan Gempol Pandaan.

3. Sekitar 8,16 % untuk pembiayaan modal kerja Perseroan, dalam bentuk peningkatan kapasitas jalan.


241







syarat yang ditentukan; dan i. memberikan pinjaman, investasi kepada pihak

lain kecuali diperbolehkan oleh perjanjian dengan mempertimbangkan faktor kebijakan pemerintah, bidang usaha dan batas maksimum kepemilikan saham pada perusahaan non-tol.


Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T No. 5 tanggal 1 September Tahun 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan.

Perseroan bermaksud menerbitkan Obligasi yang terbagi dalam beberapa Seri dan/atau Tahapan, yang seluruhnya berjumlah Rp5.950.000.000.000,- . Obligasi Tahap II Seri T dengan jumlah pokok Rp1.000.000.000.000,-. Tujuan penggunaan dana Obligasi adalah: 1. Sekitar 70% untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan I

Obligasi Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-A ; 2. Sekitar 30 % untuk pembayaran sebagian pinjaman Bank:

a. Sekitar 25% untuk pembayaran Kredit Modal Kerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; dan

b. Sekitar 5% untuk pembayaran Kredit Modal Kerja di PT Bank Central Asia Tbk.

Jatuh tempo Obligasi adalah pada hari ulang tahun ke 5 sejak tanggal 19 September 2014. Bunga Obligasi adalah bersifat tetap sebesar 9,85% per tahun Pembatasan dalam perjanjian ini antara lain adalah, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Perseroan tidak dapat: a. menjaminkan harta kekayaannya; b. menjadi penanggung; c. melakukan penggabungan, konsolidasi dan akusisi yang



tinggi; f. mengurangi modal dasar dan modal disetor, melakukan

penjualan atau pengalihan aktiva sesuai dengan syarat yang ditentukan, melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan syarat yang ditentukan; dan

g. memberikan pinjaman, investasi kepada pihak lain kecuali diperbolehkan oleh perjanjian dengan mempertimbangkan faktor kebijakan pemerintah, bidang usaha dan batas maksimum kepemilikan saham pada perusahaan non-tol.


242


6. Akta Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 11 Juli 2003 sebagaimana diubah beberapa kali, antara lain diubah dengan Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 8 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 12 Agustus 2013 dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.,

BCA memberikan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving kepada Perseroan dengan jumlah pokok maksimum Rp150.000.000.000,-

Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk modal kerja.

Jangka waktu penarikan fasilitas kredit adalah sejak tanggal 12 Agustus 2013 dan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2014 Bunga mengacu pada suku bunga deposito Rupiah untuk jangka waktu 3 bulan yang berlaku di BCA (Suku Bunga) ditambah 3,9% per tahun dihitung dari jumlah fasilitas kredit yang ditarik dan belum dibayaroleh Perseroan. Pembatasan dalam perjanjian kredit ini antara lain, bahwa tanpa persetujuan tertulis dari BCA Perseroan tidak dapat menjaminkan harta kekayaannya, menjadi penanggung, melakukan penggabungan, konsolidasi dan akusisi sesuai syarat yang ditentukan, mengubah kegiatan pokok bidang usahanya, menerbitkan obligasi atau instrumen utang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melakukan penjualan atau pengalihan aktiva sesuai dengan syarat yang ditentukan, melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan syarat yang ditentukan, memberikan pinjaman, investasi kecuali sesuai dengan kegiatan usaha.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

7. Akta Perjanjian Kredit No. 54 tanggal

28 April 2006 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, antara lain diubah dengan Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 8 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 12 Agustus 2013 dibuat dihadapan Notaris Ir. NanetteCahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta., dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 06 tanggal 2 Oktober 2015, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta.

BCA memberikan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving kepada Perseroan dengan jumlah pokok maksimum Rp636.000.000.000,- Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk pembiayaan modal kerja. Batas waktu penarikan fasilitas kredit sejak tanggal 12 Agustus 2015 dan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2016. Bunga mengacu pada suku bunga deposito Rupiah untuk jangka waktu 3 bulan yang berlaku di BCA (Suku Bunga) ditambah 3,9% per tahun dihitung dari jumlah fasilitas kredit yang ditarik dan belum dibayaroleh Perseroan. Pembatasan dalam perjanjian kredit ini antara lain, bahwa tanpa persetujuan tertulis dari BCA Perseroan tidak dapat menjaminkan harta kekayaannya, menjadi penanggung, melakukan penggabungan, konsolidasi dan akusisi sesuai syarat yang ditentukan, mengubah kegiatan pokok bidang usahanya, menerbitkan obligasi atau instrumen utang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melakukan penjualan atau pengalihan aktiva sesuai dengan syarat yang ditentukan, melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan syarat yang ditentukan, memberikan pinjaman, investasi kecuali sesuai dengan kegiatan usaha.


243


8. Akta Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 13 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Akta Perubahab Kelima Atas Perjanjian Kredit No. 06 tanggal 12 Agustus 2013, dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,S.H.

BCA memberikan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving kepada Perseroan dengan jumlah maksimum Rp375.000.000.000,- Tujuan penggunaan dana adalah untuk membiayai kebutuhan rutin dan operasional Perseroan. Batas waktu penarikan fasilitas kredit sejak tanggal 12 Aagustus 2013 dan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2014. Bunga mengacu pada suku bunga deposito Rupiah untuk jangka waktu 3 bulan yang berlaku di BCA (Suku Bunga) ditambah 3,9% per tahun dihitung dari jumlah fasilitas kredit yang ditarik dan belum dibayaroleh Perseroan. Pembatasan dalam perjanjian kredit ini antara lain, bahwa tanpa persetujuan tertulis dari BCA Perseroan tidak dapat menjaminkan harta kekayaannya, menjadi penanggung, melakukan penggabungan, konsolidasi dan akuisisi sesuai syarat yang ditentukan, mengubah kegiatan pokok bidang usahanya, menerbitkan obligasi atau instrumen utang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melakukan penjualan atau pengalihan aktiva sesuai dengan syarat yang ditentukan, melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan syarat yang ditentukan, memberikan pinjaman, investasi kecuali sesuai dengan kegiatan usaha.


9. Akta Perjanjian Kredit No. 67

tanggal 31 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Akta Perubahan Keempat Atas Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 12 Agustus 2013 dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.,

BCA memberikan fasilitas kredit Time Loan Revolving kepada Perseroan dengan jumlah maksimum Rp1.000.000.000.000,- Tujuan penggunaan dana adalah untuk pembiayaan modal kerja. Batas waktu penarikan fasilitas kredit sejak tanggal 12 Agustus 2013 dan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2014. Bunga mengacu pada suku bunga deposito Rupiah untuk jangka waktu 3 bulan yang berlaku di BCA (Suku Bunga) ditambah 3,9% per tahun dihitung dari jumlah fasilitas kredit yang ditarik dan belum dibayaroleh Perseroan. Pembatasan dalam perjanjian kredit ini antara lain, bahwa tanpa persetujuan tertulis dari BCA Perseroan tidak dapat menjaminkan harta kekayaannya, menjadi penanggung, melakukan penggabungan, konsolidasi dan akuisisi sesuai syarat yang ditentukan, mengubah kegiatan pokok bidang usahanya, menerbitkan obligasi atau instrumen utang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melakukan penjualan atau pengalihan aktiva sesuai dengan syarat yang ditentukan, melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan syarat yang ditentukan, memberikan pinjaman, investasi kecuali sesuai dengan kegiatan usaha.


244


10. Perjanjian Pengoperasian, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Proyek JORR Seksi W2, S, E1, dan E2 + E3 Serta Ruas Ulujami-Pondok Aren No. 68/ KONTRAK-DIR/2010 tanggal 30 Desember 2010 antara Perseroan dan Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 29 Desember 2011, Addendum II tangggal 14 Agustus 2012, Addendum III tanggal 12 Desember 2012, Addendum IV tanggal 2 Januari 2013, Addendum V tanggal 23 Agustus 2013, Addendum VI tanggal 10 Desember 2013, Addendum VII tanggal 3 Pebruari 2014, Addendum VIII tanggal 1 September 2014, Addendum IX tanggal 28 Januari 2015, dan Addendum X tanggal 17 Desember 2015.

Lingkup Perjanjian adalah meliputi pengoperasian, pengamanan dan pemeliharaan Aset JORR, dengan rincian tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut: a. Pengoperasian Jalan Tol yang meliputi kegiatan

pengumpulan tol dan pelayanan lalu lintas; b. Pemeliharaan Jalan Tol yang meliputi pelaksanaan

kegiatan Pemeliharaan Jalan/jembatan Tol serta bangunan dan sarana pelengkap lainnya; dan

Jangka waktu Perjanjian adalah selama 3 tahun berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan dapat diperpanjang dengan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati kembali oleh Perseroan dan JLJ. Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini.

Jakarta Lingkarluar Jakarta

11. Perjanjian Konsorsium No. 4 tanggal

25 September 2015 dibuat dihadapan Siti Rumondang, S.H., M.Kn., oleh dan antara Perseroan dan PT Wiranusantara Bumi (“WB”) (“Perjanjian Konsorsium WB”):

Maksud dan Tujuan: Para Pihak berkeinginan untuk bersinergi dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing Pihak untuk dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan proyek dan pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (The New Jakarta-Cikampek). Para Pihak telah saling sepakat untuk membentuk suatu Konsorsium Jasa Marga-WB (“Konsorsium WB”). Jangka Waktu: Perjanjian Konsorsium WB berlaku dari ditandatanganinya Perjanjian Konsorsium WB dan berakhir apabila Konsorsium inin tidak ditunjuk sebagai pemrakarsa oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau sampai dengan telah ditandatanganinya perjanjian usaha patungan antara Para Pihak. Pokok Perjanjian, antara lain: I. Para Pihak sepakat bahwa Perseroan merupakan

pemegang saham mayoritas dalam Konsorsium WB sedangkan WB merupakan pemegang saham minoritas;

II. Para Pihak sepakat bahwa bagian atau porsi setiap perusahaan dalam kemitraan Konsorsium WB adalah: a. Jasa Marga sebesar 80% (delapan puluh persen)

bagian; dan b. WB sebesar 20% (dua puluh persen).

III. Para Pihak sepakat menunjuk Perseroan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Konsorsium WB untuk kepentingan dan keuntungan Para Pihak dengan tetap memerhatikan ketentuan dan peraturan perundang- undangan.

IV. Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu kepentingan hak atau kewajibannya tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.

V. Para Pihak dalam, baik secara langsung maupun tdak langsung, tidak boleh mengajukan usulan pemrakarsa Pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II secara terpisah atau bergabung dengan pihak-pihak ketiga di luar Perjanjian ini.

245


12. Perjanjian Konsorsium No. 2 tanggal 1 Februari 2016 dibuat dihadapan Zuraida Balwell S.H., M.Kn., oleh dan antara Perseroan dan PT Ranggi Sugiron Perkasa (“Ranggi”) (“Perjanjian Konsorsium Ranggi”):

Maksud dan Tujuan: Para Pihak berkeinginan untuk bersinergi dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing Pihak untuk dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan proyek dan pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated. Para Pihak telah saling sepakat untuk membentuk suatu Konsorsium Jasa Marga-Ranggi (“Konsorsium Ranggi”). Pokok Perjanjian, antara lain: I. Para Pihak sepakat bahwa Perseroan merupakan

pemegang saham mayoritas dalam Konsorsium Ranggi sedangkan Ranggi merupakan pemegang saham minoritas;

II. Para Pihak sepakat bahwa bagian atau porsi setiap perusahaan dalam kemitraan Konsorsium Ranggi adalah: a. Jasa Marga sebesar 80% (delapan puluh persen)

bagian; dan b. Ranggi sebesar 20% (dua puluh persen).

(i) Para Pihak sepakat menunjuk Perseroan untuk mewakili

dan bertindak untuk dan atas nama Konsorsium Ranggi untuk kepentingan dan keuntungan Para Pihak dengan tetap memerhatikan ketentuan dan peraturan perundang- undangan.

(ii) Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu kepentingan hak atau kewajibannya tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.

(iii) Para Pihak dalam, baik secara langsung maupun tdak langsung, tidak boleh mengajukan usulan pemrakarsa Pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated secara terpisah atau bergabung dengan pihak-pihak ketiga di luar Perjanjian ini.

25. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN

DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN/ENTITAS ANAK

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan/Entitas Anak baik secara langsung maupun tidak

langsung, tidak terlibat atas sengketa hukum/perselisihan lain diluar pengadilan yang mungkin dapat

berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Bahwa selain dari perkara-perkara yang dimaksud di bawah ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam

suatu perkara perdata maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/

atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun

di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk

perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan

masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan yang

dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Berikut disampaikan penjelasan tentang perkara-perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perseroan

dan entitas anak, yaitu sebagai berikut:

a. Perkara No. 704 K/PDT/2007 antara Perseroan melawan Benua Chandra

Perkara No. 52/Pdt.G/2004/PN.LP, antara Perseroan sebagai Tergugat I, Direktorat Jenderal

Bina Marga sebagai Tergugat II, Direktorat Pembinaan Jalan Kota sebagai Tergugat III, Gubernur

Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat IV, Kepala Dinas Bina Marga sebagai Tergugat V,

Kepala Bapeda Propinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat VI, PT Perkebunan Negara IX sebagai

Tergugat VII, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara sebagai

Tergugat VIII, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat IX, Direktur

PT Kawasan Industri (KIM) Medan sebagai Tergugat X, Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai

Tergugat XI, Camat Kecamatan Percu Sei Tuan sebagai Tergugat XII, Kepala Desa Saentis sebagai

Tergugat XIII, Tansri Chandra sebagai Tergugat XIV, Ir Nazarudin sebagai Tergugat XV, dan Liberti

Manurung sebagai Tergugat XVI melawan Benua Chandra sebagai Penggugat.

246

Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan No. 52/Pdt.G/ 2004/PN.LP

tanggal 21 Februari 2005 pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan

menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkara seluas 3.603 M2 diuraikan

dalam Sertifikat Hak Milik No. 151/Desa Saentis, dan menyatakan para Tergugat I s/d XIII telah

melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum Tergugat I dan Tergugat VII untuk

membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 1.207.005.000,- dan sebesar Rp 300.000,-

per hari, terhitung sejak 25 Pebruari 1993 sampai perkara ini diputus berkekuatan hukum tetap.

Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No. 56/PDT/2006/ PT-MDN

tanggal 29 Juni 2006 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut.

Kemudian dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 704 K/PDT/2007 tanggal

26 September 2007 menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.

Pada tanggal 1 Oktober 2009, Perseroan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke

Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut, dan sampai dengan diterbitkan Prospektus ini,

Perseroan belum menerima pemberitahuan putusan perkara Peninjauan Kembali tersebut.

b. Perkara No. 490PK/PDT/2008 antara Perseroan melawan Sri Supartini cs

Perkara No. 202/Pdt.G/2003/PN.TNG. antara Sri Supartini Cs sebagai Para Penggugat melawan

Bupati Tangerang sebagai Tergugat I, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagai

Tergugat II, dan Perseroan sebagai Tergugat III.

Dalam Perkara ini Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusannya No. 202/Pdt.G/2003/ PN.Tng.

tanggal 26 Mei 2004 pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menghukum

Tergugat I, II dan III secara bersama-sama membayar ganti rugi sebesar Rp 9.400.000.000,00

(sembilan miliar empat ratus juta Rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00

(satu miliar Rupiah) kepada Para Penggugat. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Barat

dengan Putusannya No. 425/Pdt/2004/PT.BDG. tanggal 8 November 2004 pada pokoknya telah

menguatkan putusan tersebut. Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Putusannya

No. 1426 K/PDT/2005 tanggal 22 Pebruari 2006 pada pokoknya telah menjatuhkan putusan

dengan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi. Dalam tingkat Peninjauan

Kembali, Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 490PK/PDT/2008 juga telah menolak

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Perseroan. Putusan

No. 490PK/PDT/2008 ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tanggal 27 Maret 2013

Para Penggugat telah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi atas Putusan tersebut.

Terhadap permohonan pelaksanaan eksekusi tersebut, Perseroan sedang mempertimbangkan

untuk mengajukan perlawanan.

c. Perkara No. 705 PK/PDT/2010 antara Perseroan melawan Drs. T Syarfina T. Siti Munajd

Perkara No. 14/Pdt.G/2002/PN-Mdn., antara Perseroan sebagai Pelawan melawan Drs. T Syarfina

T. Siti Munajd sebagai Terlawan I, H.T. Muhammad Daniel sebagai Terlawan II, Ahli Waris Tengku

Ramli dkk sebagai Terlawan III s/d Terlawan X, Ahli Waris Aman Daulath sebagai Terlawan XI s/d

Terlawan XIV, Kandece Boru Pakpahan sebagai Terlawan XV, Efendy Pakpahan sebagai Terlawan

XVI, Lince Boru Pakpapan sebagai Terlawan XVII, Idaria Boru Pakpahan sebagai Terlawan XVIII,

Taripar Pakpahan sebagai Terlawan XIX, Luat Raja Pakpahan sebagai Terlawan XX, Daulat

Pakpahan sebagai Terlawan XXI, Alboin Pakpahan sebagai Terlawan XXII), Camat Kecamatan

Medan Deli sebagai Terlawan XXIII, Kepala Kantor Pertanahan Kotamdaya Medan sebagai

Terlawan XXIV, Notaris Roesli sebagai Terlawan XXV, Hisar Pardede sebagai Turut Terlawan I,

Johnny Pardede sebagai Turut Terlawan II dan Direktur Bina Jalan Kota sebagai Turut Terlawan III.

Atas perkara perlawanan ini, Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan No. 14/Pdt.G/2002/PN-

Mdn tanggal 16 September 2002 pada pokoknya telah menyatakan Pelawan adalah pelawan yang

tidak benar dan menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya. Namun dalam tingkat banding,

Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No. 151/PDT/2003/PT-MDN tanggal 6 Agustus 2003

pada pokoknya telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 September 2002

247

No. 14/Pdt.G/2002/PN-Mdn dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebahagian,

menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar dan menyatakan jual beli (pelepasan hak

dengan ganti rugi) atas tanah terperkara antara Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II selaku

penjual dengan Turut Terlawan III selaku pembeli adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 197 K/PDT/2008 tanggal 31 Juli

2008 pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 151/PDT/2003/PT-MDN

dan menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar dan menolak gugatan perlawanan

Pelawan seluruhnya. Perseroan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah

Agung RI telah mengeluarkan Putusan No. 705 PK/PDT/2010 tanggal 9 Maret 2011 yang

menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali.

Putusan No. 705 PK/PDT/2010 tanggal 9 Maret 2011 sudah berkekuatan hukum tetap, namun

sampai dengan diterbitkannya Prospektus, Perseroan belum menerima penetapan eksekusi atas

putusan tersebut.

d. Perkara No. 499/PDT/2010/PT.DKI antara Perseroan melawan H. Muhammad bin Damin dan

Mohamad Soleh bin Damin

Perkara No. 1510/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, antara H. Muhammad bin Damin dan Mohamad Soleh

bin Damin sebagai Penggugat, Walikota Madya Jakarta Selatan sebagai Tergugat I, Daerah

Propinsi DKI Jakarta cq. Gubernur Propinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat II, Perseroan sebagai

Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional cq. Kanwil Pertanahan Propinsi DKI Jakarta cq.

Kepala kantor Kotamadya Jakarta Selatan sebagai Turut Tergugat II.

Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan No. 1510/

Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Januari 2010 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

diterima. Dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan No. 499/PDT/2010/

PT.DKI tanggal 27 Januari 2011 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

1510/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Januari 2010 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak

dapat diterima. Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Para Penggugat/Para Pembanding/

Para Pemohon Kasasi telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan

menyampaikan Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2011. Perseroan selaku Turut Termohon Kasasi I

telah menyampaikan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 20 Juli 2011 ke Mahkamah Agung RI

melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sampai dengan diterbitkannya Prospektus,

Peseroan belum menerima informasi mengenai Putusan Kasasi.

e. Perkara No. 204/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel antara Perseroan melawan Mat Sani bin Samin dan

Aminah binti Samin (Ahli Waris Kiha binti Kasim)

Perkara No. 204/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel antara Perseroan sebagai Tergugat melawan Mat Sani

bin Samin dan Aminah binti Samin (Ahli Waris Kiha binti Kasim) Para Penggugat.

Dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menghukum

Tergugat untuk mencairkan uang yang di Consignati sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan No. 07/Cons/2003/PN. Jak. Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo. Berita Acara Serah Terima Uang

No. 07/Cons/2003/PN.Jak. Sel tanggal 29 Juli 2003, dan menyerahkan uang ganti rugi kepada

Penggugat sebesar Rp 3.817.288.000,- (tiga miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus delapan

puluh delapan ribu Rupiah), dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh

juta Rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum

tetap. Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan No. 204/

Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat

tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding

pada tanggal 26 Juli 2013 dan sampai dengan diterbitkannya Prospektus, Perseroan belum

menerima Memori Banding dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

248

f. Perkara No. 205/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel antara Perseroan melawan Urip bin Nasar dan Onih

binti Ridi (Ahli Waris Ridi bin Kadir)

Perkara No. 205/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel antara Perseroan sebagai Tergugat melawan Urip bin

Nasar dan Onih binti Ridi (Ahli Waris Ridi bin Kadir) sebagai Penggugat.

Dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

agar menghukum TERGUGAT untuk mencairkan uang yang di Consignati sesuai Penetapan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Cons/2003/PN. Jak. Sel tanggal 24 Juli 2003 Jo. Berita

Acara Serah Terima Uang No. 07/Cons/2003/PN.Jak. Sel tanggal 29 Juli 2003, dan menyerahkan

uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 13.892.624.000,- (tiga belas miliar delapan ratus

Sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah) seketika dan sekaligus tunai

dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) setiap hari lalai

melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.Dalam perkara ini Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan No. 205/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 15

Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Atas putusan

tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 26 Juli 2013 dan sampai

dengan diterbitkannya Prospektus, Perseroan belum menerima Memori Banding dari Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan.

g. Perkara No. 1173 K/Pdt/2012 antara Perseroan melawan Musthafa Rachman

Perkara No. 273/Pdt.G/2009/PN.Jak.Tim antara Musthafa Rachman sebagai Penggugat melawan

Departemen Pekerjaan Umum sebagai Tergugat I, Walikota Jakarta Timur sebagai Tergugat II

dan Perseroan sebagai Tergugat III. Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan

Putusan No. 273/Pdt.G/2009/PN.Jak.Tim tertanggal 26 Mei 2010 pada pokoknya mengabulkan

gugatan Penggugat untuk sebagian dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

untuk membayar harga tanah kepada Penggugat sebesar Rp 10.005.000.000 dan ganti rugi

secara immateril sebesar Rp 3.500.000.00. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta

telah mengeluarkan Putusan No. 32/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2011 yang menguatkan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 273/Pdt.G/2009/PN.Jak.Tim tanggal 26 Mei 2010

yang dimohonkan banding. Atas putusan banding tersebut, Perseroan telah mengajukan upaya

hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI yang terdaftar dalam register perkara No. 1173 K/Pdt/2012,

dan sampai dengan diterbitkannya Prospektus Perseroan belum menerima pemberitahuan putusan

Kasasi.

h. Perkara No. 390/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM antara Perseroan melawan Ny. Rodiah binti

Umar cs

Perkara No. 83/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Tim antara Ny. Rodiah binti Umar Cs (Ahli Waris Umar Bin

Meran) sebagai Para Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 83/Pdt.G/2004/PN. Jak.Tim tanggal 14 September

2004 menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Dalam tingkat banding, Putusan

Pengadilan Tinggi Jakarta No. 131/PDT/2006/PT.DKI tanggal 29 Agustus 2006 yang menguatkan

Putusan No. 83/Pdt.G/2004/PN. Jak.Tim tanggal 14 September 2004. Dalam tingkat kasasi,

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1887 K/PDT/2008 tanggal 4 Maret 2009 yang membatalkan

Putusan No. 131/PDT/2006/PT.DKI tanggal 29 Agustus 2006 dan menghukum Tergugat untuk

membayar ganti rugi atas tanah kepada Para Penggugat sebesar Rp 2.261.961.240. selanjutnya

dalam tingkat peninjauan kembali, Majelis Hakim Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung

RI No. 627/PK/PDT/2011 tanggal 21 Mei 2012 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari

Perseroan.

Atas putusan No. 627/PK/PDT/2011 tanggal 21 Mei 2012, Para Penggugat mengajukan permohonan

eksekusi. Terhadap permohonan eksekusi tersebut, Perseroan mengajukan perlawanan dengan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 390/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 18 Agustus

2014 yang menyatakan perlawanan pelawan (Perseroan) tidak dapat diterima.

249

i. Perkara No. 410/PDT/2013/PT.DKI antara melawan Moch Soleh bin Damin

Perkara No. 303/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel, antara Moch Soleh bin Damin sebagai Penggugat

melawan Perseroan sebagai Tergugat III, Wali Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai Tergugat

I, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat II, Badan Pertanahan Nasional Cq Kanwil

Pertanahan Propinsi DKI Jakarta Cq Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Tergugat IV dan

Departemen/ Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Pajak Cq. Kantor Wilayah DJP

Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama sebagai Tergugat V.

Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan No. 303/

Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 19 Juni 2012 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan

Penggugat untuk sebahagian, menyatakan ahli waris dari almarhum Damin bin Serin berhak atas

ganti rugi terhadap digunakannya tanah milik adat Girik C No. 168 persil 30 SV (yang sekarang

uangnya dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dan memerintahkan kepada Tergugat

I,Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang ganti rugi penggunaan

tanah tersebut sebesar Rp 4.988.298.000 kepada penggugat. Dalam tingkat banding, Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan Putusan No. 410/PDT/2013/PT.DKI tanggal 31 Oktober 2013

yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 303/PDT.G/2011/PN.JKT.

SEL tanggal 26 Juni 2012. Atas putusan banding tersebut, Perseroan telah mengajukan kasasi

ke Mahkamah Agung dengan menyampaikan Memori Kasasi pada tanggal 30 Mei 2014. Namun

sampai dengan diterbitkannya Prospektus, Peseroan belum menerima informasi mengenai Putusan

Kasasi.

j. Perkara No. 031/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel antara Perseroan melawan Ny. Muisah

Perkara No. 1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, antara Ny. Muisah sebagai Penggugat melawan

Perseroan sebagai Tergugat, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Proyek Jalan Tol Jakarta-Serpong

sebagai Turut Tergugat I, H. Saleh Ba’asyir sebagai Turut Tergugat II dan Hj. Maryam sebagai

Penggugat Intervensi.

Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusannya No. 1081/Pdt.G/2006/

PN.Jak.Sel. tanggal 24 April 2007 pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk

sebagian, menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah tanpa alas hak dan

melawan hukum dan menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar

Rp 2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah). Dalam tingkat Banding,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan No. 201/PDT/2008/PT.DKI tanggal 25 Agustus

2008 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.

Sel tanggal 24 April 2007. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 951

K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010 telah menolak kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu

Perseroan.

Putusan No. 951 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan tersebut telah dimohonkan pelaksanaan eksekusi yang terdaftar dalam perkara No. 031/

Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel antara Perseroan sebagai Pelawan melawan Ny. Muisah sebagai Terlawan,

Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Proyek Jalan Tol Jakarta-Serpong sebagai Turut Terlawan I, Ahli

Waris H. Saleh Ba’syir sebagai Turut Terlawan II dan Hj. Maryam sebagai Terlawan Intervensi.

Terhadap perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan

No. 031/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1081/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Mei 2007

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 2001/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2008 Jo.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010 tentang “Menghukum

Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu rusaknya sawah dan hilangnya hak

Penggugat atas obyek sengketa sebesar Rp 2.358.000.000- (dua milyar tiga ratus lima puluh

delapan juta Rupiah), tidak dapat dilaksanakan”. Atas putusan tersebut, Terlawan telah mengajukan

banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan hingga sampai dengan diterbitkannya Prospektus,

Perseroan belum mendapatkan informasi mengenai putusan banding.

250

k. Perkara No. 1946K/PDT/2014 antara Perseroan melawan PT Tirtobumi Prakarsatama

Perkara No. 406NI/ARB-BANl/2011, antara PT. Tirtobumi Prakarsatama sebagai Pemohon melawan

Perseroan sebagai Termohon.

Dalam Perkara ini BANI dalam Putusannya No. 406NI/ARB-BANl/2011 tanggal 5 Januari 2012

pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan

Pemohan untuk selebihnya.

Pada tanggal 29 Februari 2012, Penggugat dahulu Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan

Negeri Jakarta Timur. Berdasarkan gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Timur mengeluarkan Putusan No. 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM tertanggal 10 Desember 2012,

yang putusannya pada pokoknya (i) mengabulkan gugatan penggugat sebagian; (ii) menyatakan

Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat; dan Menghukum

Tergugat untuk membayar ganti kerugian berapa kehilangan Pendapatan Ruas Tol sebesar Rp

1.247.576.000.000 (satu trilyun dua ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh enam juta

Rupiah) atau setara dengan tambahan waktu Kerjasama bagi Hasil selama 24 (dua puluh empat)

tahun 2 (dua) bulan.

Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan Putusan No. 180/

PDT/2013.PTDKI tanggal 15 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

No. 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM tanggal 10 Desember 2012. Atas Putusan banding tersebut, PT.

Tirtobumi Prakarsatama sebagai Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah

Agung pada tanggal 22 Februari 2014. Kemudian Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan

No. 1946K/PDT/2014 tertanggal 22 Desember 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi

Jakarta No. 180/PDT/2013/PT.DKI tangal 15 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Timur No. 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM tanggal 10 Desember 2012.

Putusan Kasasi No. 1946K/PDT/2014 tertanggal 24 Desember 2014 sudah berkekuatan hukum

tetap. Lebih lanjut pada tanggal 12 Mei 2016, Perseroan sebagai Termohon kasasi telah mengajukan

upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Tangerang.

l. Perkara No. 59 PK/PDT/2014 antara Perseroan melawan PT Bangun Tjipta Sarana

Perkara No. 200/PDT.G/2009/PN.JKT.PST, antara Perseroan sebagai Penggugat melawan PT

Bangun Tjipta Sarana sebagai Tergugat.

Perseroan sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan

Negari Jakarta Pusat tertanggal 27 Mei 2009. Dalam gugatan provisi Penggugat pada pokoknya

menggugat agar Pengadilan memberikan hak dan ijin kepada Penggugat untuk menunda pembagian

hasil tol Cikampek-Cibitung, dengan alasan pembagian hasil tol antara Penggugat dengan Tergugat

sejak lima tahun yang lalu (sejak 2003 hingga bulan Agustus 2009) sudah tidak adil, tidak sesuai

dengan perhitungan IRR awal dan tidak sesuai dengan tujuan kerjasama, dan terdapat kelebihan

bayar kepada Tergugat telah mencapai Rp 473.339.000.000, (empat ratus tujuh puluh tiga miliar

tiga ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah) sehingga apabila tidak dilakukan tindakan provisionil,

maka kerugian Penggugat selaku perusahaan BUMN yang menjalankan usaha demi kepentingan

masyarakat umum akan semakin besar. Penggugat juga menuntut ganti rugi akibat hilangnya

keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat, yang timbul akibat kelebihan bayar tersebut

dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 telah mencapai Rp 92.535.000.000,- (sembilan puluh

dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), secara tunai dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)

hari sejak tanggal putusan ini.

251

Berdasarkan gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan

Putusan No. 200/PDT.G/2009/PN.JKT.PST tertanggal 25 Januari 2010 yang menolak gugatan

Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya. Dalam tingkat banding,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengeluarkan Putusan No. 515/PDT/2010/PT.DKI tertanggal

25 Juli 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 200/PDT.G/2009/

PN.JKT.PST tertanggal 25 Januari 2010. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah

mengeluarkan Putusan No. 240 K/Pdt/2012 tertanggal 24 Juli 2012 yang menolak permohonan

Para Kasasi.

Atas Putusan No. 240 K/Pdt/2012 tertanggal 24 Juli 2012, Perseroan selaku Pemohon Peninjauan

Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung melalui

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Oktober 2013. Permohohan PK Perseroan tersebut

telah ditanggapi oleh BTS dengan menyampaikan Kontra Memori PK tertanggal 16 Desember

2013 ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian Mahkamah

Agung mengeluarkan Putusan No. 59 PK/PDT/2014 tertanggal 3 September 2015 yang menolak

permohonan peninjauan kembali dari Perseroan. Sehingga Putusan Kasasi No. 59 PK/PDT/2014

tertanggal 3 September 2015 sudah berkekuatan hukum tetap.

m. Perkara No. 202 PK/Pdt/2015 antara Perseroan melawan Dadang dkk

Perkara No. 504/Pdt.G/2008/PN.JKT.BRT antara Dadang dkk sebagai Para Penggugat melawan

Dirjen Bina Marga sebagai Tergugat I, Perseroan sebagai Tergugat II, PT Istaka Karya sebagai

Tergugat III, dan Lurah Kamal sebagai Tergugat IV.

Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan No. 504/Pdt.G/ 2008/PN.JKT.

BAR tanggal 28 Oktober 2009 pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian

dan menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah hak milik adat seluas ±

27.685 M2 (dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di

Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo (Tol Bandara Soekarno-Hatta) Km 29, serta menghukumTergugat

I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp 270.000.000,- (dua

ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng dengan tunai dan

sekaligus serta untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah tersebut. Dalam tingkat banding,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan No. 229/PDT/2010/PT.DKI tanggal 22 November

2010 telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 504/Pdt.G/2008/PN.JKT.

BAR tanggal 28 Oktober 2009 dan menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat

tidak dapat diterima. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Putusan No.

1086-K/Pdt/2012 tanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya (i) mengabulkan permohonan

kasasi dari Para pemohon Kasasi yaitu Dadang dkk dan membatalkan Putusan No. 229/PDT/2010/

PT.DKI tanggal 22 November 2010. Perseroan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali,

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Putusan No. 202 PK/Pdt/2015 tanggal 19 Agustus 2015

yang pada pokoknya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon

Peninjauan Kembali dan membatalkan Putusan No. 229/PDT/2010/PT.DKI tanggal 22 November

2010.

Putusan No. 202 PK/Pdt/2015 tanggal 19 Agustus 2015 sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun sampai diterbitkannya Prospektus, Perseroan belum menerima informasi mengenai

penetapan eksekusi dari pengadilan.

n. Perkara No. 520/PDT/2015/PT.DKI antara Perseroan melawan Tim Likuidasi PT. Bank Ratu

Perkara No. 36/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, antara Tim Likuidasi PT. Bank Ratu sebagai Penggugat

melawan PT Aji Satria Sena Karya sebagati Tergugat I, Pemerintah Cq Kementerian Pekerjaan

Umum Cq Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai Tergugat II, Pemerintah RI Cq Gubernur Kepala

Daerah TKI Propinsi Jawa Barat Cq Walikota Bekasi Cq Panitia Pengadaan Tanah Kota Bekasi

sebagai Tergugat III dan Perseroan sebagai Tergugat IV.

252

Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan No. 36/Pdt.G/2014/PN.Jkt.

Sel tanggal 21 Oktober 2014 pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan No. 520/PDT/2015/PT.DKI

tanggal 11 Desember 2015 telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/

Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Oktober 2014.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum menerima informasi mengenai

upaya hukum kasasi terhadap Putusan Banding No. 520/PDT/2015/PT.DKI tanggal 11 Desember

2015.

o. Perkara No. 866/VI/ARB-BANI/2016 antara Perseroan melawan PT Bangun Tjipta Sarana

PT Bangun Tjipta Sarana sebagai Pemohon telah mengajukan Permohonan Arbitrase sehubungan

dengan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No. 182/Wecolaw/AE-AI-RPD-RBP/VI/2016 tertanggal

22 Juni 2016 yang dibuat oleh kuasa hukum BTS kepada BANI untuk dapat menyelesaikan

perkara melawan Perseroan sebagai Termohon yang telah terdaftar dengan Perkara No. 866/VI/

ARB-BANI/2016 tertanggal 22 Juni 2016. Pemohon merasa bahwa Termohon telah melakukan

perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pelebaran Jalan

Tol Jakarta - Cikampek Ruas Cawang-Cibitung No. 171 tanggal 17 Maret 1993 telah mengalami

addendum sebanyak 3 (tiga) kali dan Perjanjian Pelaksanaan Pengumpulan Tol dan Perhitungan

Hasil Tol Serta Tata Cara Penghitungan Hasil Tol Atas Pelebaran Jalan Tol Jakarta-Cikampek No.

012/SP/1997 tanggal 30 September 1997. Termohon dengan sengaja tidak membagikan atau

menahan hasil tol yang telah terkumpul dari jalan tol selama ± 12 tahun lamanya.

Sehingga Pemohon dalam tuntutanya menghukum Pemohon untuk membayar ganti rugi sebesar

Rp 145.177.019.714 dan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000.000 setiap hari atas

keterlambatan apabila lalai tidak melaksanakan keputusan hukum ini terhadap permohonan

tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap permohonan arbitrase yang diajukan

pada tanggal 2 September 2016. Namun sampai dengan diterbitkan Prospektus, Perseroan belum

menerima informasi mengenai keputusan BANI.

p. Perkara No. 341/Pdt.G/2016/PN.TNG antara Perseroan melawan Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia Tangerang

Perkara No. 341/Pdt.G/2016/PN.TNG antara YLKI-T sebagai Penggugat melawan Perseroan

sebagai Tergugat I, JLJ sebagai Tergugat II, MLJ sebagai Tergugat III, PT. Bank Mandiri (Tbk)

sebagai Tergugat IV, Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

Cq Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai Tergugat V, Pemerintah Republik Indonesia Cq.

Kementerian BUMN sebagai Turut Tergugat I, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian PU

dan Perumahan Rakyat sebagai Turut Tergugat II, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian

Perhubungan sebagai Turut Tergugat IV.

Dalam gugatan, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan kebohongan publik dengan

menyatakan bahwa kemacetan di jalan tol terjadi hanya karena lamanya waktu transaksi di loket

tol dan Para Tergugat telah melakukan permufakatan jahat dengan cara meyakinkan konsumen

pengguna jalan tol seolah-olah dengan menggunakan e-toll card tidak akan terkena macet macet

dibandingkan dengan yang manual serta telah menikmati keuntungan secara tanggung renteng

dari penjualan produk e-toll card sejak tahun 2009 s/d 2015 sebesar Rp 2.117.850.000.000. Atas

permasalahan tersebut, Penggugat menuntut Para Tergugat untuk mengembalikan uang konsumen

pengguna jalan tol sebesar Rp 2.117.850.000.000. Namun sampai dengan diterbitkannya

Prospektus, proses pengadilan terhadap perkara ini masih berjalan dan belum memperoleh

putusan Pengadilan Negeri Tangerang.

253

q. Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.JKT.TIM antara Perseroan melawan Rusmiasih

Perkara No. 248/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim antara Rusmiasih, S.H. sebagai Penggugat melawan

Perseroan sebagai Tergugat I, Ir. Hartono Wignjopranoto sebagai Tergugat II, dan Kepala Kantor

Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang sebagai Tergugat III.

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Mei 2016

karena dua bidang tanah miliknya terkena pembangungan proyek Gerbang Tol Karang tengah

yang dibangun oleh Tergugat I. Penggugat tidak pernah menjual 2 bidang tanahnya kepada

Tergugat I, namun Tergugat I membeli dua bidang tanah tersebut yang dijual oleh Tergugat II yang

telah memalsukan dokumen-dokumen tanah milik Penggugat dan atas jual beli 2 bidang tanah

tersebut diterbitkan sertifikat tanah oleh Tergugat III. Terhadap permasalahan tersebut, Penggugat

(i) menuntut Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil

sebesar Rp 23.940.000.000, (ii) mentutut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II secara tanggung

renteng membayar ganti rugi immateriill sebesar Rp 1.500.000.000 , (iii) meminta kepada Majelis

Hakim untuk meletakan sita jaminan terhadap Kantor Pusat Perseroan, dan (iv) menghukum

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa

sebesar Rp 1.500.000 apabila lalai melaksanakan putusan perkara.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, proses persidangan masih sedang berjalan sehingga

belum mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

r. Perkara No. 880/VIII/ARB-BANI/2016 antara Perseroan melawan PT Bangun Tjipta Sarana

PT Bangun Tjipta Sarana sebagai Pemohon telah mengajukan Permohonan Arbitrase sehubungan

dengan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No. 235/Weco/AE-AI-RPD-RBP/VIII/2016 tertanggal

16 Agustus 2016 yang dibuat oleh kuasa hukum BTS kepada BANI untuk dapat menyelesaikan

perkara melawan Perseroan sebagai Termohon yang telah terdaftar dengan Perkara No 880/VIII/

RB-BANI/2016 Pemohon merasa bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum

terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pelebaran Jalan Tol Jakarta - Cikampek Ruas

Cawang-Cibitung No. 171 tanggal 17 Maret 1993 yang telah mengalami addendum sebanyak 3

(tiga) kali dan Perjanjian Pelaksanaan Pengumpulan Tol dan Perhitungan Hasil Tol Serta Tata Cara

Penghitungan Hasil Tol Atas Pelebaran Jalan Tol Jakarta- Cikampek No. 012/SP/1997 tanggal 30

September 1997 khususnya terhadap Ruas Halim. Bahwa ternyata Termoho telah lalai dengan tidak

menyetorkan atau membagi uang hasil tol khusus untuk Ruas Halim. Sehingga Pemohon dalam

tuntutanya menghukum Pemohon untuk (i) membayar ganti rugi sebesar Rp 211.958.031.761, (ii)

membayarkan bagi hasil tol pada ruas halim terhitung dari 1 Mei 2016 sampai dengan 15 September

2016, (iii) membayar bunga sebesar 11% pertahun dari pendapatan hasil tol milik Pemohon

yang tidak dibagi Termohon terhitung sejak 15 September 2016 sampai dengan dikeluarkannya

putusan BANI dan (iv) membayar bunga 11% pertahun dari pendapatan hasil tol milik Pemohon

sejak tanggal putusan BANI sampai dengan tanggal dibayar sepenuhnya oleh Termohon. Sampai

dengan diterbitkannya Prospektus ini, proses persidangan masih sedang berjalan sehingga belum

mendapatkan keputusan dari BANI.

s. Perkara No. 903/Pdt.G/2015/PN.Dps. antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk melawan PT

Jasamarga Bali Tol

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar atas dasar wanprestasi

yang dilakukan Tegugat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Jasa Pemborongan

Pembangunan Jalan Tol Nusadua - Ngurah Rai-Beno yang dibuat para pihak, baik itu Pekerjaan

Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4 tertanggal 8 Februari 2012. Sebelumnya, atas permasalahan

tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan Perwakilan Provinsi Balik sebagai Penengah untuk membantu menyelesaikan

permasalahan pekerjaan tambah kurang dan klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Pekerjaan

Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4 yang dituangkan dalam satu Berita Acara Penunjukkan Pihak

Penengah. Namun dalam pelaksanaannya, Penggugat beranggapan bahwa Tergugat kembali

tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Berita Acara Penunjukkan Pihak Penengah yang

254

telah disepakati bersama, sehingga Penggugat memandangnya sebagai suatu bentuk perbuatan

wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam gugatannya, Penggugat meminta ganti rugi (i)

secara materil sebesar Rp 64.576.067.774,00 (enam puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh

enam juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Rupiah) belum termasuk PPN,

ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas

dan (ii) secara immateril sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah).

Berdasarkan gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar mengeluarkan Putusan No. 903/

Pdt.G/2015/PN.Dps. tertanggal 20 Juni 2016 yang mengabulkan gugat Penggugat untuk

sebagian dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar

Rp 64.576.067.774,00 belum termasuk PPN, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas.

Atas Putusan Perkara No. 903/Pdt.G/2015/PN.Dps tertanggal 28 Juni 2016, Tergugat melalui kuasa

hukumnya mengajukan upaya hukum banding berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat

oleh tertanggal 28 Juni 2016. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus, upaya hukum banding

masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Denpasar.

Tidak terdapat somasi yang diajukan oleh pihak ketiga kepada Perseroan dan Entitas Anak.

Seluruh perkara-perkara yang sedang berlangsung diatas tidak memliki dampak yang bersifat

material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak serta rencana PMHMETD I.

255

IX. EKUITAS KONSOLIDASIAN

Tabel berikut menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016, 31

Desember 2015 dan 2014 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit,

dengan pendapat wajar tanpa modifikasian pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015

oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited)

dan pada tanggal 31 Desember 2014 oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

(RSM AAJ).

EKUITAS

Keterangan


30 Juni 31 Desember

2016 2015 2014*

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik

Entitas Induk

Modal saham – nilai nominal Rp500

(rupiah penuh) per saham

Modal dasar – 19.040.000.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh

- 1 saham seri A Dwiwarna dan

6.799.999.999 saham seri B

3.400.000.000 3.400.000.000 3.400.000.000

Tambahan modal disetor – neto 2.453.890.100 2.453.890.100 2.453.890.100

Saldo laba


5.527.563.691 4.895.330.345 3.920.148.320

Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual

3.209.032 2.425.483 2.613.862

Kerugian aktuarial liabilitas imbalan


(410.471.210)

(333.140.643)

(316.506.521)

Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada

Pemilik Entitas Induk

10.974.191.613

10.418.505.285

9.460.145.761

Kepentingan Nonpengendali 2.426.826.917 1.950.159.181 1.560.583.560

TOTAL EKUITAS 13.401.018.530 12.368.664.466 11.020.729.321

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan

tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dengan basis proforma pada

30 Juni 2016 dengan asumsi semua HMETD ditawarkan ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 30

Juni 2016 dengan harga pelaksanaan Rp3.900 (tiga ribu sembilan ratus) per saham.


Posisi ekuitas 30 Juni

2016 dengan nilai

nominal Rp500 (dalam

jumlah penuh) per saham

Total 457.871.200 saham

dengan nilai nominal

Rp500 (dalam jumlah

penuh) dan harga HMETD

Rp3.900 per saham

Proforma Ekuitas 30 Juni

2016 setelah

PMHMETD

Modal dasar

Ditempatkan dan disetor penuh 3.400.000.000 - 3.400.000.000

Tambahan modal disetor 2.453.890.100 1.785.697.680 4.239.587.780

Saldo laba: 5.527.563.691 - 5.527.563.691


Keuntungan yang belum

direalisasi dari 3.209.032 - 3.209.032

efek tersedia untuk dijual

Kerugian aktuarial liabilitas

imbalan (410.471.210) - (410.471.210)


Kepentingan nonpengendali 2.426.826.917 - 2.426.826.917

Total ekuitas 13.401.018.530 1.785.697.680 15.186.716.210

256

Tahun Dividen

(Rp miliar) Rasio terhadap Bersih Persero

Laba dividen / lembar n (%) (Rp)

Tanggal Pembayaran

Nomor Berita Acara Keputusan RUPS



2013 534,53 40 78,61 23 April 2014 BA RUPS Nomor 74 tanggal 29 April 2013

2012 640,83 40 94,24 18 Juni 2013 BA RUPS Nomor 16 tanggal 09 Mei 2012

2011 535,78 40 78,88 21 Juni 2012 BA RUPS Nomor 44 tanggal 14 Juni 2011

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen Perseroan dilakukan

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Sebelum berakhirnya

tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar

Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang

dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim

tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah

berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian,

maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada

Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk

pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham. Pembagian

dividen interim akan memenuhi ketentuan dalam Pasal 72 UUPT.

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk

Saham yang akan ditawarkan dalam rangka HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam

rangka penerbitan HMETD, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak

atas dividen.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh

Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan

Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan

pembagian dividen yang akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Perseroan

melakukan perhitungan pembayaran dividen didasarkan pada Laba Bersih Perseroan yang kemudian

dikalikan terhadap rasio pembayaran dividen yang telah disetujui dalam RUPS.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung, antara lain, pada hasil operasi,

laba ditahan, kebutuhan kas, kondisi keuangan, peluang bisnis, kepatuhan terhadap peraturan dan

perundang-undangan, serta faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2011

sampai dengan 2015, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya setelah :

a

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) DARI PIHAK KETIGA YANG AKAN

MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

257

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian

keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri,

koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada

badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak

Penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan

2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh

lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29

Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada

Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang

diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut

diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas

yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di

Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak

Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1%

(satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak

Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek

melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%

(lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum

Perdana.

3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas

nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu)

bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri

tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka

penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku

umum sesuai pasal 17 Undang-undang No. 36 tahun 2008.

4. Berdasarkan Pasal 23.a.1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang berasal dari saham,

baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan

kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%

(lima belas persen) dari jumlah bruto.

5. Berdasarkan Pasar 17.2.c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada

wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 (2) sebesar 10% dan bersifat final.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku

untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009

tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam

negeri maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam

negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

258

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri selain dari pihak-

pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari wajib pajak luar negeri dikenakan

Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar

dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto

sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23

ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham wajib

pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20%

(dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen)

dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara

yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia,

dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 Tentang Tata Cara

Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih

rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur

Jenderal Pajak tersebut sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak

terutangnya pajak. Form-DGT 2 yang telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara

mitra P3B berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, dokumen sehubungan dengan penjualan

saham terhutang bea meterai. Pada saat ini, bea meterai dikenakan sebesar Rp6.000 untuk transaksi

di atas Rp1.000.000 dan sebesar Rp3.000 untuk transaksi dibawah Rp1.000.000. Bea meterai ini

terhutang pada saat dokumen dipergunakan.

Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip self-assessment. Fiskus dapat menetapkan

atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban

perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMEGANG HMETD DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI

DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG

TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH

MELALUI PMHMETD I INI.

259

XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum

Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Jasa Marga

(Persero) Tbk. No. 29 tanggal 14 November 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie

Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT Bahana Securities, PT Danareksa

Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

Jika Saham Baru (Seri B) tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan

dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti

yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham

Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru (Seri B) yang belum dilaksanakan,

maka seluruh sisa Saham Baru (Seri B) yang tersisa tersebut pada harga penawaran sebesar Rp3.900,-

(tiga ribu sembilan ratus Rupiah) setiap saham akan dibeli oleh PT Bahana Securities sebanyak-

banyaknya sebesar 45.787.120 (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus

dua puluh) saham atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp178.569.768.000 (seratus tujuh puluh delapan

miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Rupiah), PT Danareksa

Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar 45.787.120 (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh

tujuh ribu seratus dua puluh) saham atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp178.569.768.000 (seratus

tujuh puluh delapan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu

Rupiah) dan PT Mandiri Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar 45.787.120 (empat puluh lima juta

tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh) saham atau sebanyak-banyaknya sebesar

Rp178.569.768.000 (seratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh

ratus enam puluh delapan ribu Rupiah). Total sisa Saham Baru (Seri B) yang akan dibeli oleh PT

Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas adalah sebanyak-banyaknya

137.361.360 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh) atau

sebanyak-banyaknya Rp535.709.304.000 (lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga

ratus empat ribu Rupiah).

A. PT BAHANA SECURITIES (“BS”)

Riwayat Singkat

PT Bahana Securities adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan

hukum Negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan akta No.58 tanggal 26 Juli 1989, dibuat

dihadapan Soebagio Ronoatmodjo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disetujui oleh Menteri

Kehakiman RI melalui Surat Keputusan No.C-2-8857.HT.01.01. Th.89 tanggal 19 September 1989 serta

telah diumumkan dalam Berita Negara No. 6 tanggal 21 Januari 1992 Tambahan No. 245. Anggaran

dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir, berdasarkan Akta

Notaris Hadijah, S.H., No. 9 tanggal 8 Oktober 2015. Perubahan terakhir tersebut telah diterima oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-3570385.AH.01.11.Tahun

2015 tanggal 23 Oktober 2015.

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Kegiatan utama BS adalah sebagai perusahaan sekuritas yang dapat melaksanakan kegiatan usaha

sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek (baik untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa

atau komisioner) serta kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

260

Pengurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BS sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 35 tanggal 18

Desember 2015 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0991792 tanggal 29 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eko Yuliantoro Komisaris : Hari Gursida

Direksi

Direktur Utama : Feb Sumandar Direktur : Wiwit Gusnawan Direktur : Andi Irawan Sidharta

Direktur : Natalia Surjadiputra Direktur : Novita Lubis

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 500.000 500.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

1. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan

Usaha Indonesia 248.000 248.000.000.000 99,20%

2. Koperasi Karyawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

(Persero) 2.000 2.000.000.000 0,80%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 250.000 250.000.000.000 100,00%

Saham Dalam Portepel 250.000 250.000.000.000 Ikhtisar Keuangan Penting


Keterangan Juni 2016

(unaudited)

2015 31 Desember

2014

2013

Jumlah Aset 2.604.708 920.401 880.454 672.875

Jumlah Liabilitas 2.178.666 510.712 500.353 330.410

Jumlah Ekuitas 417.042 409.689 380.101 342.465

Pendapatan Usaha 96.918 186.364 220.655 225.535

Laba (Rugi) Usaha 27.154 16.090 37.088 76.510

Laba (Rugi) komprehensif 7.353 18.464 39.105 49.220

B. PT DANAREKSA SEKURITAS (“DS”)

Riwayat Singkat

PT Danareksa Sekuritas didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 1 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan

dengan Undang-undang nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 91 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat dihadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor: AHU-83282.AH.01.02Tahun 2008 tanggal 10 November 2008. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan

yang terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tanggal 13 Maret 2013 dibuat dihadapan Masjuki,

S.H., pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah

diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan

Hak Asasi Manusia dengan Surat No.AHU-AH.01.10-22011 tanggal 04 Juni 2013.

261


Maksud dan tujuan DS adalah berusaha dalam bidang perdagangan surat berharga.

DS dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek;

b. Bertindak sebagai Perantara Perdagangan Efek;

c. Bertindak sebagai Pedagang Efek (underwriter);

d. Bertindak sebagai Penasehat Investasi; dan

e. Melakukan kegiatan-kegiatan investasi pada private equity.


Susunan Dewan Komisaris DS sebagimana dituangkan dalam Akta No. 07 tanggal 10 Desember

2015 dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris

di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi

Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No.

AHU-AH.01.03-0986860 tanggal 10 Desember 2015 dan susunan anggota Direksi DS sebagaimana

dituangkan dalam Akta No. 34 tanggal 15 September 2016 dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal,

S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0080277 tanggal 15 September 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bondan Pristiwandana

Komisaris : Albertus Magnus Irwan Satya Utama

Komisaris : Marciano Hersondrie Herman

Direksi

Direktur Utama : Jenpino Ngabdi

Direktur : Erizal

Direktur : Budi Susanto

Direktur : Saidu Solihin


Keterangan Nilai Nominal Rp1.000 per Saham


Modal Dasar 2.000.000.000 2.000.000.000.000


1. PT Danareksa (Persero) 499.999.000 499.999.000.000 99,999

2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Danareksa (Persero) 1.000 1.000.000 0,001

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 500.000.000 500.000.000.000 100,000

Saham Dalam Portepel 1.500.000.000 1.500.000.000.000

Ikhtisar Keuangan Penting


Keterangan Juni 2016

(unaudited)

2015

31 Desember

2014

2013

Jumlah Aset 2.476.652 3.719.333 1.243.367 1.444.562

Jumlah Liabilitas 1.804.825 2.469.737 524.420 449.288

Jumlah Ekuitas 671.827 1.249.596 714.947 695.274

Pendapatan Usaha 87.486 602.193 299.855 250.756

Laba (Rugi) Usaha 4.138 104.463 82.182 73.729

Laba (Rugi) komprehensif 17.318 504.659 74.097 37.074

262

C. PT MANDIRI SEKURITAS(“MS”)

Riwayat Singkat

PT Mandiri Sekuritas didirikan berdasarkan akta tanggal 09-12-1991 Nomor: 01, yang dibuat dihadapan

Sutjipto, Sarjana Hukum dahulu Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya tanggal 28-12-1991 Nomor: C2-8206.

HT.01.01.TH.91 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-02-1992,

Nomor: 14, Tambahan Nomor: 724/1992.

Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah dengan akta tertanggal 9 Agustus 2016 No. 06, yang dibuat

dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak Sarjana Hukum, tersebut, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya

tertanggal 13-08-2012 Nomor AHU-AH.01.10-29950.


Maksud dan tujuan kegiatan usaha MS adalah berusaha dalam bidang perusahaan efek dengan izin

usaha nomor: No. KEP-12/PM/1992 dan No. KEP-13/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992.


Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MS terakhir berdasarkan Akta No.23 tertanggal 15 Maret 2016

yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak Sarjana Hukum dan Susunan Direksi terakhir berdasarkan

Akta No. 02 tertanggal 5 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak Sarjana

Hukum, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Independen :Darwin Cyril Noerhadi

Komisaris : Alexandra Askandar

Komisaris : Fransisca Nelwan Mok

Komisaris : Suresh Lilaram Narang

Direksi

Direktur Utama : Silvano Rumantir

Direktur : Donny Arsal

Direktur : Laksono Widito Widodo


Berdasarkan Akta No. 141 tanggal 28-12-2012 yang dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H.,

M.Kn, , struktur permodalan dan susunan pemegang saham MS adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp 1.000 per Saham


Modal Dasar 1.000.000.000 1.000.000.000.000


1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 638.499.999 638.499.999.000 99,999

2. Koperasi Karyawan PT. Bank Mandiri Tbk 1 1.000 0,001

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 638.500.000 638.500.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 361.500.000. 361.500.000.000

263

Ikhtisar Keuangan Penting

KETERANGAN

30 Juni* 31 Desember


2016 2015 2014 2013

Jumlah aset 3.575.323 1.712.002 2.380.997 2.416.791

Jumlah viabilitas 2.518.436 698.901 1.364.014 1.466.853

Jumlah ekuitas 1.056.887 1.013.101 1.016.982 949.359

Jumlah pendapatan usaha 319.638 601.184 701.616 613.168

Laba usaha 62.335 52.091 162.415 153.236

Laba bersih 50.926 14.658 93.350 93.107

Laba bersih yang diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 50.919 14.648 93.318 93.083

Kepentingan nonpengendali 7 11 32 24

Laba komprehensif yang diatribusikan

kepada:

Pemilik entitas induk 54.775 17.806 94.951 84.951

Kepentingan nonpengendali 7 11 32 26

*unaudited

D. POKOK-POKOK PERJANJIAN KESANGGUPAN PEMBELIAN SISA SAHAM

Perseroan menawarkan sebesar 457.871.200 (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh

puluh satu ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama Seri B atau sebesar 2,40% (dua koma empat

nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp500,-

(lima ratus Rupiah) setiap saham. Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan

melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 yang direvisi melalui Undang-Undang

Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015.

Jika Saham Baru ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan

kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang

tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan

secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih

terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa akan

diserap oleh Pembeli Siaga sebanyak-banyaknya sebesar 137.361.360 (seratus tiga puluh tujuh juta

tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh) Saham Baru, dengan ketentuan:

• Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I tersebut tidak seluruhnya

diambil bagian oleh para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional

kepada Para Pemegang Saham yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana

tercantum dalam Sertifikat HMETD berdasarkan hak yang telah dilaksanakan;

• Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli bagian sisa Saham Baru

sebagaimana diuraikan di atas tergantung pada dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

dengan porsi masing-masing sebagai berikut:

i. PT Bahana Securities sebanyak-banyaknya sebesar 45.787.120 (empat puluh lima juta tujuh

ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh) saham;

ii. PT Danareksa Sekuritas sebanyak-banyaknya 45.787.120 (empat puluh lima juta tujuh ratus

delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh) saham;

iii. PT Mandiri Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar 45.787.120 (empat puluh lima juta tujuh

ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh) saham.

PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas telah menyatakan kesanggupan

dan memiliki dana yang cukup untuk bertindak sebagai pembeli siaga.

PARA PEMBELI SIAGA MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN

264

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD I ini adalah sebagai

berikut:

Akuntan

Publik

: KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

(Anggota jaringan firma Ernst & Young Global Limited)

Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower II Lantai 7

Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telp : (021) 52895000

Fax : (021) 52894100

www.ey.com/id

No. STTD : No. 61/PM.22/STTD-AP/2016 tanggal 18 Februari 2016 atas

nama Tjoa Tjek Nien

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia Nomor Asosiasi:

No. Reg. IAPI 2007 berlaku sampai dengan 31 Desember

2016 dengan Surat Izin Praktek Akuntan Publik No. AP 1175.

Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Standar

Profesional Akuntan Publik.

Berdasarkan kontrak no. 89/KONTRAK-DIR/2016 tanggal 12 Agustus 2016.

Tugas Pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan

oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan

publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh

keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu

audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-

jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas

prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen,

serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

http://www.ey.com/id

http://www.ey.com/id

265

Konsultan

Hukum

: Hanafiah Ponggawa & Partners

Wisma 46 – Kota BNI, 32nd, 41st FI. (Main Reception)

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1

Jakarta 10220

Telp : (021) 5701837, 5746545

Fax : (021) 5701835, 5746464

www.hplaw.co.id

No. STTD : No. 01/PM.2/STTD-KH/2013 tanggal 21 November 2013 atas

nama Erwin Kurnia Winenda.

Keanggotaan Asosiasi : Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

(HKHPM) No. 201313.

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal

Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar

Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan

Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012

tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/

KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.


Tugas Pokok:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini.

Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan

dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh

Perseroan. Hasil uji tuntas mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas yang

menjadi dasar dari Pendapat Hukum sehubungan dengan PMHMETD I ini sepanjang

menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam

Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Jl. Panglima Polim V / 11

Kebayoran Baru, Jakarta

Telp: (021) 724 4650/739 2801/720 9542

Faks: (021) 726 5090

No. STTD :04/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Februari 1996

Keanggotaan Asosiasi :Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan No. Assosisi 06

Pedoman Kerja :Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

dan Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.


Tugas Pokok:

menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan PMHMETD I, antara lain membuat Berita Acara RUPSLB dalam rangka PMHMETD I, Perjanjian Pembelian Sisa

Saham dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam

PMHMETD I

http://www.hplaw.co.id/

http://www.hplaw.co.id/

266

Biro

Administrasi

Efek (BAE)

: PT Datindo Entrycom

Puri Datindo, Wisma Sudirman

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 34-35

Jakarta 10220

Telp : (021) 5709009, 5708912

Fax : (021) 5709026, 5708914

www.datindo.com

No. STTD :Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1995

Keanggotaan Asosiasi :Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)

Pedoman Kerja :Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana

Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan No. 52 tanggal 16 September 2016, yang dibuat

dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD I ini, sesuai Peraturan Pasar Modal

yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang

berhak atas HMETD, mendistribusikan SBHMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik

ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima

permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran

permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses

penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses

penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk

elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian

Formulir Konfirmasi Penjatahan dan membuat daftar pengembalian uang pemesanan

saham.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD I ini menyatakan

tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada UUPM.

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS

JASA KEUANGAN.

http://www.datindo.com/

http://www.datindo.com/

267

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola

Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas Perseroan, sesuai dengan

Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka PMHMETD I

Perseroan No. 52 tanggal 16 September 2016, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi

Warsito, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 30 November

2016 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PMHMETD I ini dengan

ketentuan bahwa setiap pemegang 500.000 (lima ratus ribu) saham lama berhak atas 33.667 (tiga

puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD dimana setiap 1

(satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham HMETD dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus

Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp3.900,- (tiga ribu sembilan ratus Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang

memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau

b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan

periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/

atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan

peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para

pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan

haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya

disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal

8 Desember 2016.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan

didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa

atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal

pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 30 November 2016. Prospektus dan

petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh

pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan

akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham

yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 2 Desember 2016

dengan membawa:

a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi

anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib

menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.

b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik

untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib

diperlihatkan).

268

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8

Desember 2016.

a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya

wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk

sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan

atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem Central Depository – Book Entry Settlement

System (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan

instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan

permohonan tersebut.

ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di

dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan

Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD

tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam

bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke

masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh

KSEI. Saham HMETD hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya

2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah

diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan.

b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-

nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan

menyerahkan dokumen sebagai berikut:

i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.

ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan

dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

iii. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran


iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri


v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham HMETD hasil pelaksanaan dalam bentuk

elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa

atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:

• Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian

untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek

atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama

pemberi kuasa.

• Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani

dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam

bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan

saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi

bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan

ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin

sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

269

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang

tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima

dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang

namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat

memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan

pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS tambahan dalam

jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil

penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan

melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap

dan benar.

- Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk

mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan dan melakukan

pengelolaan efek atas Saham HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan

kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham

HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.

- Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran


- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank

Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

- Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan

pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD

hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada

BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.

- Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran


- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri


- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank

Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS

Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST

yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam

Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).

- Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan

pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.

- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan

dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada

rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2016 dalam keadaan tersedia

(in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat

mengakibatkan penolakan pemesanan.

270

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 14 Desember 2016

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi

jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham

tambahan akan dipenuhi; b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah

seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan

pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang

saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di Luar Penitipan Kolektif KSEI)

dan Pemesanan Saham HMETD Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam

mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/ transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan (“Bank Perseroan”) sebagai berikut:

Bank Mandiri

Cabang: RS M.H. Thamrin Jakarta No. Rekening: 129.0003333669

Atas Nama: PT Jasa Marga (Persero) TBK. IPO2

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan

cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Bank

Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 13 Desember 2016.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD

akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah

satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di

KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham HMETD, baik sebagian atau secara

keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan

pemesanan Saham HMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan

pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam

bentuk warkat.

271

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:

a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan

Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;

b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;

c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD

karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan

pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak

untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak

tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang

telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama

pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja

setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak

akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham HMETD tambahan

atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian

atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening

bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 16

Desember 2016 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal

14 Desember 2016). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 16 Desember 2016

tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan,

jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga)

setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan

tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut

ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan

saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan

nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI

pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui

KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan

HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang

melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat

selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran

telah efektif (in good funds) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham HMETD tambahan akan tersedia

untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di

KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

272

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00

– 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 13 Desember 2016. Pengambilan

dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau

b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau

pengurus yang masih berlaku;

c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai

Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan

penerima kuasa;

d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika Saham HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang

HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang

melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau

Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah

dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham

HMETD, maka seluruh sisa Saham HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga.

273

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT

BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di

surat kabar.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD

akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian

masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada

DPS PMHMETD I, yaitu tanggal 1 Desember 2016. Prospektus dan FPPS Tambahan tersedia di

BAE Perseroan.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,

Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil

SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 1 Desember 2016

dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan

fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Datindo Entrycom

Puri Datindo, Wisma Sudirman

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 34-35

Jakarta 10220

Telp : (021) 5709009, 5708912

Fax : (021) 5709026, 5708914

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada

tanggal 30 November 2016 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD sampai

dengan tanggal 8 Desember 2016 dan tidak menghubungi PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan,

maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan,

melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

274

XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham

menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para pemegang saham

dipersilahkan menghubungi:

Investor Relations

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Kantor Pusat

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550

Telp.: (021) 841-3630, 841-3526 Fax.: (021) 841-3540

E-mail: [email protected]

Situs: www.jasamarga.com




Documents

PT JASA MARGA (PERSERO) TBK.cms.jasamarga.com/id/hubunganinvestor/Prospektus...RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI