BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR 4S TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJAKABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaanPasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan KeuanganDaerah, bahwa penyusunan anggaranberdasarkan prestasi kerja diIakukanberdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja,analisis standar belanja, standar satuan harga,dan standar pelayanan minimal;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan anal isisstandar beIanja sebagaimana dimaksud pad ahuruf a, perlu dipertimbangkan kewajaran bebankerja dan biaya untuk melaksanakan suatukegiatan yang dilakukan secara bertahapdisesuaikan dengan kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Bupati ten tang AnalisisStandar Belanja (ASB) Kabupaten MusiBanyuasin.

- 1-

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tangPenetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55),Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956(Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) danUndang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956(Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) ten tangPembentukan Daerah Tingkat II termasukKotapraja, Dalam Lingkungan Daerah TingkatI Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tangPerbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

- 2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005ten tang Informasi Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005ten tang Pedoman Penyusunan dan PenerapanStandar Pelayanan Minimal (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006ten tang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013ten tang Tata Cara Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor103);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016ten tang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017ten tang Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6041);

- 3 -

Menetapkan

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerin tah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 ten tang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 ten tang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri DaIam Negeri RepublikIndonesia Nomor 38 Tahun 2018 ten tangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun 2019;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi BanyuasinNomor 22 Tahun 2007 ten tang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDARBELANJA KABUPATENMUSI BANYUASIN

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerin tahan Daerah adalah penyelenggaraanurusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dandewan perwakilan rakyat daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia tahun 1945.

- 4 -

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan otonom.

4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris DaerahKabupaten Musi Banyuasin.

6. Perangkat Daerahadalah PerangkatBanyuasin.

yang selanjutnya disingkat PDDaerah di Kabupaten Musi

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyatdaerah yang berkedudukan sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

8. Anggaran Berbasis Kinerja adalah prosespenyusunan anggaran dengan memperhatikanketerkaitan antara keluaran dan hasil,mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dandampak atas alokasi belanja yang ditetapkanberdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalamsatu tahun anggaran.

9. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASBadalah standar yang digunakan untuk menganalisakewajaran harga atau biaya pada program ataukegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerahdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat APBD adalah rencanakeuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yangditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangselanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SatuanKerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyaitugas melaksanakan pengelolaan APBD dan.bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

- 5 -

12. Priori tas dan Plafon Anggaran Semen taraselanjutnya disingkat PPAS merupakan programprioritas dan patokan batas maksimal anggaranyang diberikan kepada Perangkat Daerah untuksetiap program sebagai acuan dalam penyusunanRKA-SKPD.

13. Program adalah penjabaran kebijakan PerangkatDaerah dalam bentuk upaya yang berisi satu ataulebih kegiatan dengan menggunakan sumber dayayang disediakan untuk mencapai hasil yangterukur sesuai dengan misi PD.

14. Kegiatan adalah bagian dari program yangdilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja padaPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukurpada suatu program danterdiri dari sekumpulantindakan pengerahan sumber daya baik yangberupa personal (Sumber Daya Manusia), barangmodal termasuk perala tan dan teknologi, dana,atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenissumber daya tersebut sebagai masukan untukmenghasilkan keluarandalam bentuk barang/ jasa.

15. Kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/programyang akan atau telah dicapai sehubungan denganpenggunaan anggaran dengan kuan ti tas dankuali tas yang terukur.

16. Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhandana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahunanggaran yang direncanakan, guna memastikankesinambungan kebijakan yang telah disetujuiuntuk setiap program dan kegiatan.

17. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan darisuatuprogram atau keluaran yang diharapkan darisuatu kegiatan.

18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yangdihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untukmendukung pencapaian sasaran dan tujuanprogram dan kebijakan.

19. Hasil (outcome) adalah segala sesuatumencerminkan berfungsinya keluarankegiatan-kegiatan dalam satuprogram.

- 6-

yangdari

20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yangselanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumenperencanaan dan penganggaran yang berisiprogram, kegiatan, dan anggaran SKPD.

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan,belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagaidasar pelaksanaan anggaran oleh penggunaanggaran.

22. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalahdaftar pengelompokan kegiatan yang mempunyaiciri dan jenis yang sarna atau hampir sarna dalamrangka penyusunan rencana belanja.

23. Pengendali biaya (cost driver) merupakan faktor-faktor yang memicu biaya dari suatu kegiatan yangdilaksanakan. Pengendali biaya dapat berbedaan tara satu Analisis Standar Belanja dengan ASBlainnya tergantung pada jenis kegiatan yangdilaksanakan.

24. Pengendali Biaya Turunan (derivative cost driver)merupakan biaya yang berubah bila terjadiperubahan volume terten tupada pengendali biaya(cost driver).

25. Penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokankegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sarnaatau hampir sarna dalam rangka penyusunanrencana belanja.

26. Fixed cost (Biaya Tetap) adalah satuan pengendalibelanja yang merupakan belanja yang nilainyatetap untuk melaksanakan satu kegiatan yangtidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atautarget kinerja suatu kegiatan.

27. Variable cost (Biaya Variabel) adalah satuanpengendali belanja yang merupakan belanja yangbesarnya berubah sesuai dengan perubahan volumedan atau target kinerja suatu kegiatan.

- 7 -

28. Mix Variable cost (Biaya Campuran Variabel) adalahsatuan pengendali belanja yang merupakan belanjayang besarnya berubah sesuai dengan volumepengendali biaya utama dan volume pengendalibiaya turunan.

29. Rumus perhitungan belanja total merupakan rumusyang digunakan dalam perhitungan besarnyabelanja total suatu kegiatan, dan merupakanpenjumlahan antara belanja fIXed cost dan variablecost.

30. Tim Anggaran Pemerintah Oaerah yang selanjutnyadisingkat TAPO adalah tim yang dibentuk dengankeputusan bupati dan dipimpin oleh sekretarisdaerah yang mempunyai tugas menyiapkan sertamelaksanakan kebijakan bupati dalam rangkapenyusunan APBO yang anggotanya terdiri ataspejabat perencana daerah, PPKO, dan pejabatlainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB IITUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian KesatuTujuanPasal2

Tujuan ditetapkannya ASB adalah :

a. memberikan pedoman dalam penyusunan dokumenperencanaan, PPAS dan RKA-SKPOjRKA-PPKO gunaterciptanya keseragaman penyusunan anggaranbelanja serta penentuan anggaran berdasarkan tolakukur kinerja yang jelas;

b. sebagai instrumen untuk penilaian kewajaran atasbeban kerja dan biaya terhadap suatukegiatanjaktivitas PO;

c. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitaspelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendaliananggaran dan terciptanya akuntabilitas dalampenyusunan anggaran.

- 8-

Bagian KeduaRuang Lingkup

Pasal3

Ruang lingkup ASBmeliputi:

a. kewajaran belanja kegiatan;

b. kewajaran alokasi objek belanja kegiatan; dan

c. kewajaran proporsi obyek belanja kegiatan.

BAB IIITATA CARA PENERAPAN

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

(1) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan danbobot kerja yang sepadan dengan kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacupada ASB.

(2) Dalam hal jenis kegiatan yang bersumber dari danaAPBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK)danDana Hibah yang regulasinya diatur secara khusus,mempedomani petunjuk teknis penggunaan danatersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kegiatan yang tidak memiliki pola dan atau bobotkerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimanadimaksud ayat (1), disusun berdasarkan asaskewajaran sesuai dengan beban kerja kegiatan sertaberpedoman pada prinsip ekonomis, efesiensi danefektif untuk menghasilkan tingkat pelayanantertentu dalam satu tahun anggaran.

Pasal5

(1)Struktur ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

meliputi:

a. deskripsi;b. pengendali biaya;c. satuan pengendali biaya tetap;d. satuan pengendali biaya variabel;e. satuan pengendali biaya mix variabel; danf. rumusan perhitungan biaya total;

- 9 -

(2)Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa merupakan penjelasan detail operasionalperuntukan dari ASByang bersangkutan.

(3)Pengendali Biaya (cost driver) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b adalah faktor-faktoryang mempengaruhi besar kecilnya biaya dari suatukegiatan yang dilaksanakan.

(4)Satuan Pengendali Biaya Tetap (fIXed cost)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalahbiaya yang nilainya tetap walaupun target kinerjasuatu kegiatan berubah-ubah. Biaya tetap ini tidakdipengaruhi oleh adanya perubahan volume/ targetkinerja suatu kegiatan.

(5)Satuan Pengendali Biaya Variabel (variable cost)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalahbesarnya perubahan biaya untuk masing-masingkegiatan yang dipengaruhi oleh perubahanvolume/ target kinerja suatu kegiatan.

(6)Satuan Pengendali Biaya Campuran Variabel (mixvariable cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e adalah besarnya perubahan biaya sesuaidengan volume pengendali biaya utama dan volumepengendali biaya turunan.

(7)Rumus Perhitungan Biaya Total sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rumusdalam menghitung besarnya total biaya dari suatukegiatan dan merupakan penjumlahan an tara biayatetap, biaya variabel dan biaya campuran variabe!.

Pasal6

Penerapan ASB sebagaimana dimaksud pada pasal 4ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal7

RKA-SKPD yang belum ada/belum diatur dengan ASBini, sebaran obyek belanja dan besaran total biayakegiatan tetap mengacu pada KUA-PPAS dan StandarSatuan Harga.

-10 -

BAB IVKETENTUAN PENUTUP

Pasal8

Peraturan Bupati In! mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,pengundangan Peraturan Bupatipenempatannya dalam Berita DaerahBanyuasin.

memerin tahkanini dengan

Kabupaten Musi

Ditetapkan di Sekayupada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Diundangkan di Sekayupad a tanggal QD Mei 2019

SEKRETAKABUPATEN

S DAERAHSI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019NOMOR 42>