Upload
lytruc
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN BERITA
ACARA PEMERIKSAAN DI POLRESTA SURAKARTA
(Studi Kasus Pembunuhan Berencana No. Pol.
BP/113/IV/2005/Reskrim)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
INDARWATI DARMASTUTI
NIM : E1107166
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum ( Skripsi )
PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN BERITA
ACARA PEMERIKSAAN DI POLRESTA SURAKARTA
(Studi Kasus Pembunuhan Berencana No. Pol.
BP/113/IV/2005/Reskrim)
Disusun oleh :
INDARWATI DARMASTUTI
NIM : E1107166
Disetujui untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing
BAMBANG SANTOSO, S.H, MHum.
NIP. 196202091989031001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum ( Skripsi )
PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN BERITA
ACARA PEMERIKSAAN DI POLRESTA SURAKARTA (Studi Kasus
Pembunuhan Berencana No. Pol. BP/113/IV/2005/Reskrim)
Disusun oleh :
INDARWATI DARMASTUTI
NIM : E1107166
Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 5 April 2011
TIM PENGUJI
1. Edy Herdyanto, S.H, M.H : ……………………………...
Ketua
2. Kristiyadi, S.H, M.Hum : ……………………………... Sekretaris
3. Bambang Santoso, S.H, M.H : ……………………………... Anggota
MENGETAHUI
Dekan,
Mohammad Jamin, S.H, M.Hum
NIP : 196109301986011001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama : INDARWATI DARMASTUTI
NIM : E1107166
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN BERITA
ACARA PEMERIKSAAN DI POLRESTA SURAKARTA ( Studi Kasus
Pembunuhan Berencana No. Pol : BP/ 113/ IV/ 2005/ Reskrim ) adalah betul-
betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum
(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila
dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan
gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, Maret 2011
Yang membuat pernyataan
INDARWATI DARMASTUTI
NIM. E1107166
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
ABSTRAK
Indarwati Darmastuti, 2011. PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI POLRESTA SURAKARTA ( STUDI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA NO. POL. BP/ 113/ IV/ 2005/ RESKRIM ). Fakultas Hukum UNS.
Penelitian Hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai proses penyidikan dalam upaya penyelesaian berita acara pemeriksaan perkara pembunuhan berencana di Polresta Surakarta.
Penelitian yang dilakukan di Polresta Surakarta ini termasuk penelitian empirik yang bersifat deskriptif yang mengunakan data primer dan data sekunder, dimana Penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dari aparat penyelidik dan penyidik Polresta Surakarta melalui wawancara serta studi dokumen. Kemudian dari semua data yang terkumpul dilakukan analisa interaktif dengan teknik analisis yang bersifat kualitatif. Tujuan Penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses penyidikan dalam penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana pembunuhan berencana serta kendala-kendala yang dihadapi penyidik selama proses penanganan perkara tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana tersebut. .
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penanganan perkara pembunuhan berencana ini adalah sebagai berikut : Pertama penyelidikan, dimulai dari diketahui terjadinya tindak pidana pidana pembunhan berencana yaitu dari laporan dari saksi pertama kemudian dibuatkan Laporan Polisi. Kedua penyidikan, yaitu membuat surat perintah penyidikan, membuat surat perintah tugas, melakukan pemanggilan terhadap saksi, melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, melakukan upaya paksa, menyusun sampul berkas perkara, serta menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan. kata kunci : Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, pembunuhan berencana.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRACT
Indarwati Darmastuti, 2011. THE INVASTIGATION PROCESS IN EFFORT TO NEWS EVENT EXAMINATIONS COMPLETION IN SURAKARTA POLICE DEPARTEMENT (PREMEDITATED MURDER CASE STUDY POL. NUMBER. BP / 113 / IV / 2005 / RESKRIM). FACULTY OF LAW, UNS.
Legal research is to describe and assess the process of investigation in efforts to settle the minutes of proceedings premeditated murder in Surakarta Police.
Research conducted at the Surakarta Police include descriptive empirical research that uses primary data and secondary data, which the authors collect the data obtained directly from the Surakarta Police investigators and investigators apparatus through interviews and document study. Then from all the collected data analyzed by an interactive qualitative analysis techniques. The purpose of this research paper is to investigate the implementation process of the investigation in progress Interrogation crime premeditated murder and the constraints faced by investigators during the process of handling the case of a criminal act was premeditated murder.
Based on the results of research conducted, it is known that the implementation of this murder case handling is as follows: First, investigation starting from the known to the criminal offense of premeditated murder of a report from the first witness then made a police report. Secondly, the investigations is to make the investigation warrant, make an order assignment, to call on witnesses, examine witnesses and suspects, conduct forcible efforts, preparing case files cover, and hand over case files to prosecutors. key words: investigation, news event examinations, premeditated murder.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
MOTTO
Jadikanlah Sholat dan Sabar Sebagai Penolongmu. Dan Sesungguhnya yang Demikian itu
Sungguh Berat, Kecuali Bagi Orang-orang Yang Khusyu’(yaitu) Orang-orang Yang
Meyakini Bahwa mereka Akan Menemui Tuhan-Nya dan Mereka
Akan Kembali KapadaNya.
(QS. Al-Baqoroh: 45)
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(Q.S Alam Nasyrah: 6-8)
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau
bebankan kepada orang-orang sebelum kami
(Al-Baqarah : 286)
”Kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah bila kita berhasil melakukan apa yang menurut
orang lain tidak dapat kita lakukan”
(Walter Beganhot)
“Kamu maju bukan dengan memperbaiki apa yang sudah terjadi melainkan menggapai ke arah
apa yang belum terjadi”
(Kahlil Gibran)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
PERSEMBAHAN
Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih
kepada :
1. Allah SWT Sang Pencipta Alam Semesta atas segala karunia, rahmat, dan nikmat yang
telah diberikan-Nya
2. Kedua orang tuaku tercinta Alm. Bapak Iskandar Rianto dan Ibu Indah Prasetyowati atas
segala doa, bimbingan, nasehat, kehangatan cinta dan kasih sayang yang senantiasa
tercurahkan untukku.
3. Adikku tersayang Pratitis Arum Wicaksono atas semangat, perlindungan dan bantuannya.
4. Seluruh keluarga besarku atas dukungan dan semangatnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat,
berkah, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis
mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul “ PROSES
PENYIDIKAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN BERITA ACARA
PEMERIKSAAN DI POLRESTA SURAKARTA ( Studi Kasus Pembunuhan
Berencana No. Pol. BP/113/IV/2005/Reskrim ) ”
Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-
syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta..
Atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama
melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini,
maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang
kepada :
1. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H, MH., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
3. Bapak Mohammad Adnan, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademik
Penulis.
4. Bapak Bambang Santoso, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang
telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
atas segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis
selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah
banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh
studi di Fakultas Hukum UNS Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
7. Bapak Kombes Pol Drs. Nana Sudjana AS, MM selaku Kapolresta
Surakarta yang telah mengijinkan Penulis untuk melakukan penelitian di
bagian Reskrim Polresta Surakarta.
8. Bapak Kompol Edhei Sulistyo, SH.MH selaku Kasat Reskrim Polresta
Surakarta yang telah mengijinkan Penulis memperoleh data yang
dibutuhkan.
9. Bapak Bripka Agung Purwoko, SH selaku Penyidik Reskrim Polresta
Surakarta yang telah membantu Penulis dalam memperoleh informasi
yang dibutuhkan.
10. Kedua orang tuaku dan adikku ( Pratitis Arum Wicaksono ) yang telah
memberikanku doa, cinta, kasih sayang dan ridho yang menjadi kekuatan
dan bekal dalam menjalankan kehidupan ini.
11. Keluarga Besar penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan
baik moril maupun materiil kepada penulis.
12. Teman-teman Angkatan 2007 Non Reguler, teman-teman kuliah, dan
semua pihak yang membantu dalam penulisan hukum ini.
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari
kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh
karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima
dengan senang hati
Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan Pengetahuan dan
Pengembangan Hukum pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada umumnya.
Dan semoga pihak-pihak yang telah membantu Penulisan Hukum ini, atas amal
baik mereka semoga mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.
Surakarta, Maret 2011
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iii
HALAMAN PERNYATAAN.........................................................................iv
ABSTRAK ............................................................................................................ v
HALAMAN MOTTO .......................................................................................... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... viii
KATA PENGANTAR.......................................................................................... ix
DAFTAR ISI......................................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR........................................................................................xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................... 4
C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 4
D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 4
E. Metode Penelitian ........................................................................... 5
F. Sistematika Penulisan Hukum ....................................................... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori ............................................................................... 11
1. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan dan Penyidikan ......... 11
a. Pengertian Penyelidikan .................................................... 11
b. Pengertian Penyidikan ....................................................... 12
2. Tinjauan Umum tentang Berita Acara Pemeriksaan .............. 17
a. Pengertian Berita Acara Pemeriksaan ............................... 17
b. Jenis-Jenis Berita Acara Pemeriksaan .............................. 17
3. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan Berencana ................. 19
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
B. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Proses Penyidikan sebagai Upaya Penyelesaian Berita
Acara Pemeriksaan ( BAP ) terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana di Polresta Surakarta ............................. 23
1. Struktur Organisasi Reserse Kriminal Polresta
Surakarta ................................................................................... 23
2. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana di PolrestaSurakarta …………………………....25
3. Pembahasan Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana .............................................. 49
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Aparat Penyidik Dalam
Penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana ................................................................. 54
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan.......................................................................................... 57
B. Saran ................................................................................................ 59
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Teknik Analisis Data Kualitatif
Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Gambar 3. Struktur Organisasi Reserse Kriminal Polresta Surakarta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dewasa ini manusia tidak mungkin lepas dari hukum, seringkali
seseorang dengan mudahnya melakukan kejahatan pembunuhan,
menghilangkan nyawa orang lain, apakah itu dalam dunia politik, kegiatan
terorisme, kejahatan perampokan, atau karena hal-hal yang lainnya yang
memicu seseorang melakukan suatu pembunuhan. Contoh yang mendasari
terjadinya kejahatan pembunuhan misalnya untuk memenuhi kebutuhan
pokok yakni memperoleh uang atau harta benda, kemudian berkembang
disertai motif lain seperti merampok, memperkosa dan tujuan politik. Semua
pembunuhan dilakukan untuk mempertahankan hidup atau membela diri,
sekarang kejahatan dilakukan secara sadis tanpa sedikitpun ada perasaan
kemanusiaan (Romli Atmasasmita, 1994: 117).
Media elektronik seperti televisi dan media cetak menunjukkan bahwa
salah satu kegiatan yang tidak pernah sepi adalah pembunuhan. Berbagai
kasus pembunuhan muncul dari daerah-daerah dengan banyak variasi, sejak
dari pemukulan, penusukan, penembakan sampai mutilasi. Salah satu bentuk
dari pembunuhannya adalah pembunuhan yang dilakukan dengan
direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan, artinya dirancang terlebih
dahulu, ada jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan
langkah, cara, serta segala upaya pembunuhan itu dan untuk berfikir dengan
tenang dalam menjalankan aksi sadisnya.
Pembunuhan berencana adalah kejahatan yang tidak manusiawi yang
mendatangkan keresahan dan rasa tidak nyaman masyarakat. Meskipun
demikian cara penegakan hukum atas perbuatan kejahatan pembunuhan itu,
harus tetap berdasarkan hukum yang berlaku dan cara hukum yang rasional,
tidak main hakim sendiri. Karena betapapun kejahatan yang dilakukan
pelaku, namun pelaku tetap manusia yang mempunyai hak untuk
diperlakukan secara manusiawi. Didasarkan atas hukum dasar sebagai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
manusia, dimana semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dengan baik tidak ada
kecualinya. Oleh karena itu diperlukan adanya aparatur penegak hukum yang
memiliki kemampuan profesional, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran
dan keadilan, bersih berwibawa dan bertanggungjawab
Sesuai dengan konsiderans dalam pertimbangan Undang-Undang No.
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) dimana tercantum
antara lain :
“ Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak - hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. (Soesilo, 1988 : 1).
Lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 sebagai bukti telah
diperhatikannya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk hak-
hak tersangka, salah satunya perlindungan di tingkat penyidikan. Pejabat yang
berwenang harus melakukan kewajiban penegakan hukum sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku, mengutamakan terlindunginya hak-hak
manusia dan tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.
Hukum memperlancar dan menjaga ketertiban daripada pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan di lain pihak hukum terus dibina,
tidak terkecuali hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana telah diatur
tata cara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya,
yang merupakan sumber dari rasa aman, tenteram serta penghargaan terhadap
hak asasi manusia yang benar-benar dijamin oleh negara, sehingga pejabat
kepolisian dalam melakukan setiap tindakan upaya paksa sebagai tindakan
untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan berencana harus
didasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam pelaksanaannya sesuai
dengan tata tertib yang telah ditentukan.
Penyelidikan dan penyidikan oleh Polri terhadap tersangka pidana
berarti serangkaian tindakan penyelidik dan penyidik menurut cara yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
diatur undang-undang, untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut
merupakan peristiwa pidana dan juga mencari serta mengumpulkan bukti
untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan juga untuk menemukan
tersangkanya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mempertegas
terjadinya tindak pidana. Titik pangkal pemeriksaan penyidikan adalah
tersangka, dari tersangkalah akan diperoleh keterangan tentang peristiwa
pidana yang disangkakan kepadanya. Sekalipun tersangka yang menjadi titik
tolak pemeriksaan, namun terhadap tersangka harus diperlakukan dia sebagai
subyek sesuai dengan asas akusatoir sehingga tersangka mempunyai hak
untuk menyatakan pendapat, hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk
mendapat perlindungan, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum.
Di dalam menjalani pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun
di persidangan, seorang tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai
dengan prinsip hukum praduga tak bersalah sampai ditetapkan kesalahannya
dengan kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-
undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Oleh
karena itu Pejabat yang berwenang dalam menyusun dan menyelesaikan
Berita Acara suatu perkara ditingkat penyidikan dilakukan upaya untuk
memenuhi persyaratan hukum guna menentukan apakah seseorang yang telah
menjadi tersangka itu pantas disangka telah melakukan kejahatan
pembunuhan berencana berdasar alat bukti yang sah dan cukup menurut
hukum (Yahya Harahap, 1997: 127)
Bertolak dari gambaran keadaan di atas yaitu masih adanya upaya
kepolisian dalam menyelesaikan berita acara yang dilakukan oleh aparat
Polri sebagai pejabat penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana
pembunuhan berencana, maka penulis akan mengkaji mengenai perbuatan
pidana pembunuhan berencana tersebut . Untuk itu penulis memilih judul
penelitian “PROSES PENYIDIKAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI POLRESTA SURAKARTA
(Studi Kasus Pembunuhan Berencana No. Pol.
BP/113/IV/2005/Reskrim).)”
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pertimbangan latar belakang di atas, maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah proses penyidikan dalam upaya penyelesaian berita acara
pemeriksaan (BAP) terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di
Polresta Surakarta ?
2. Hambatan apa saja yang ditemui penyidik Polresta Surakarta dalam proses
penyidikan dalam upaya penyelesaian berita acara pemeriksaan (BAP)
terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Polresta Surakarta ?.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini untuk
mengetahui :
1. Tujuan Obyektif :
a. Mengkaji proses penyidikan sebagai upaya penyelesaian berita acara
pemeriksaan (BAP) terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di
Polresta Surakarta.
b. Mengkaji hambatan yang ditemui penyidik Polresta Surakarta dalam
menyelesaikan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tindak pidana
pembunuhan berencana di Polresta Surakarta.
2. Tujuan Subyektif
a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun
penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan akademik dalam meraih
gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.
b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya
wawasan dan manfaat bagi pembaca dan masyarakat terlebih-lebih
civitas akademika.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang bisa digunakan
secara luas, khususnya dalam bidang hukum acara pidana. Adapun manfaat
yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
1. Manfaat Teoritis.
a. Memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat dalam upaya
penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana,
terutama masalah upaya penyelesaian berita acara pemeriksaan (BAP)
terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Polresta Surakarta.
b. Untuk menambah perbendaharaan ilmu Hukum Acara Pidana,
khususnya dalam mengdeskripsikan hambatan yang ditemui penyidik
Polresta Surakarta dalam menyelesaikan berita acara pemeriksaan
(BAP) terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Polresta
Surakarta.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan
mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis
serta meningkatkan nkemampuan penulis dalam menerapkan ilmu
hukum yang diperoleh selama masa perkuliahan.
b. Hasil penelitian i i diharapkan dapat memberi masukan kepada semua
pihak, khususnya dalam pemahaman terhadap ilmu hukum dan pihak-
pihak terkait dalam masalah yang diteliti.
E. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara pandang seorang ilmuan dalam
mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang
dihadapinya. Metode juga merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa metode seorang
peneliti tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan,
menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk
mengungkapkan kebenaran (Soerjono Soekanto, 1986 : 13).
Mengingat pentingnya metode penelitian dalam menemukan,
merumuskan, dan menganalisa suatu masalah, maka dalam penelitian ini
Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yaitu penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti hukum dalam pelaksanaannya
langsung di lapangan untuk memperoleh data yang faktual dan nyata.
Dalam penelitian ini Penulis mengemukakan mengenai proses penyidikan
dalam upaya penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan di Polresta Surakarta.
2. Sifat Penelitian
Penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif. Penelitian
deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan
data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala
lainnya (Soerjono Soekanto, 1986 : 10).
Penelitian deskriptif, yakni penelitian hukum yang bersifat
pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran ( deskripsi )
lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ( Abdulkadir Muhammad.
2004: 50)
Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data,
menggambarkan data dan menguraikan semua data yang diperoleh dari
lapangan kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.
Dalam penelitian ini Penulis akan memaparkan dan melukiskan
keadaan jalannya proses penyidikan dalam upaya penyelesaian Berita
Acara Pemeriksaan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di
Polresta Surakarta.
3. Pendekatan Penelitian
Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah
pendekatan kasus. Dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan secara
mendalam mengenai proses penyidikan dalam upaya penyelesaian berita
acara pemeriksaan di Polresta Surakarta. Kasus yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah Berita Acara Pemeriksaan tentang pembunuhan
berencana.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
4. Sumber Data
Oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka data yang
digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data
primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam
hal ini adalah dari Polresta Surakarta. Sedangkan data sekunder
merupakan data yang diperoleh dari beberapa dokumen atau studi
kepustakaan.
a. Sumber data primer.
Merupakan sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara
langsung dari suatu penelitian lapangan melalui wawancara tersusun
maupun spontan dengan penyidik Polresta Surakarta yang
menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan.
b. Sumber data sekunder.
Merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen,
arsip-arsip, laporan, perundang-undangan, atau bahkan beberapa
literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di
atas, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi :
a. Wawancara
Teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara
dengan narasumber, dalam hal ini wawancara terhadap responden (
key person ) langsung untuk menanyakan perihal proses penyelesaian
dan penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP) tindak pidana
pembunuhan berencana, fakta-fakta yang ada, pendapat (opinion)
maupun persepsi responden.
Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh Penulis
dengan aparat penyidik Polresta Surakarta.
b. Studi dokumen
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
Penggunaan berbagai macam pustaka atau dokumen yang
relevan yang mendukung perolehan data.
6. Analisis Data
Teknik analisis data merupakan faktor terpenting dalam penelitian
untuk menentukan kualitas hasil penelitian. Data yang diperoleh dari
kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan
suatu masalah hukum yang telah diteliti. Analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dari data yang
diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis
secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.
Menurut H.B Sutopo ada tiga komponen utama yang menjadi dasar
dari tahap analisis data kualitatif. Tiga tahap tersebut adalah :
a. Reduksi Data
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan data
yaitu bentuk analisa yang mempertegas, memeperpendek, membuat
fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan
tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus sampai laporan akhir
penelitian selesai ditulis.
b. Penyajian Data
Alur penting yang kedua ini adalah sekumpulan informasi
tersusun dalam suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif
dalam konfigurasi yang mudah dipakai sehingga memberi
kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan.
c. Penarikan Kesimpulan
Pada awal pengumpulan data, Penulis harus sudah memahami
arti dari berbagai hal yang meliputi segala hal yang ditemui dengan
melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan,
konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya Penulis menarik
kesimpulan (H.B Sutopo, 2002 : 37).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
Gambaran teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut :
Gambar 1. Teknik Analisis Data Kualitatif
F. Sistematika Penulisan Hukum
Sistematika penulisan hukum adalah gambaran singkat secara
menyeluruh dari suatu penulisan hukum yang bertujuan untuk membantu para
pembaca agar dapat dengan mudah memahami dan menelaah uraian-uraian
yang disajikan. Penulisan hukum ini dibagi dalam empat bab yang setiap bab
terbagi dalam sub-sub bagian.
Adapun sistematika penulisan hukum adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah yang mendiskripsikan
mengenai segala sesuatu yang menjadi alasan perlunya
permasalahan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Berisi tentang kajian pustaka atau teori-teori yang berkaitan dengan
pokok permasalahan yang diteliti dan kerangka pemikiran yang
menggambarkan kerangka logika berpikir mengenai timbulnya
permasalahan, pokok permasalahan, serta pemecahannya.
BAB IIII HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengumpulan Data
Penyajian Data Reduksi Data
Penarikan Kesimpulan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
Berisi tentang hasil penelitian yang penting dan relevan berupa
data-data primer maupun sekunder yang diperoleh di lokasi
penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dilakukan
pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan, kerangka teori,
kerangka pemikiran dengan teknik analisis yang telah ditentukan
dalam metode penelitian.
BAB IV PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan yang dirumusakan secara singkat dan
jelas menjawab rumusan masalah yang harus sinkron dengan
pembahasan serta rumusan masalah dan saran sebagai alternative
solusi atas masalah yang ditemukan
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan
a. Penyelidikan
1) Pengertian Penyelidikan
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan
berarti serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Menurut Yahya Harahap
“Penyelidikan sebagai tindakan tahap pertama permulaan
penyidikan yang.merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan
dari fungsi penyidikan” (Yahya Harahap, 2002 : 101).
2) Pejabat Penyelidik
Pihak yang melakukan penyelidikan disebut penyelidik.
Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP, “Penyelidik adalah Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk
melakukan penyelidikan”.
3) Kewajiban dan Wewenang Penyelidik
Kewajiban dan wewenang penyelidik dapat ditinjau dari 2
(dua) segi, yaitu :
a) Kewajiban dan wewenang berdasar hukum, diatur dalam Pasal
5 ayat (1) huruf a KUHAP. Terdiri dari :
(1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang
adanya suatu tindak pidana
(2) Mencari keterangan dan barang bukti.
(3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
(4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.
b) Kewajiban dan wewenang yang bersumber dari perintah
penyidik, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b. Terdiri dari
(1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat,
penggeledahan, dan penyitaan
(2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
(3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
(4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
Atas pelaksanaan tindaan-tindakan yang disebut pada Pasal 5
ayat (1) huruf a dan b KUHAP, maka penyelidik wajib
membuat dan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan
tindakan-tindakan tersebut
b. Penyidikan
1) Pengertian Penyidikan
Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2
KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.
Menurut Yahya Harahap “Penyidikan menitik beratkan
pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak
pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat
menemukan dan menentukan pelaku tindak pidana” (Yahya
Harahap, 2002 : 109).
Menurut Andi Hamzah, bagian-bagian hukum acara
pidana yang menyangkut penyidikan yaitu :
a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik
b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
c) Pemeriksaan di tempat kejadian.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
e) Penahanan sementara.
f) Penggeledahan.
g) Pemeriksaan atau interogasi.
h) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di
tempat).
i) Penyitaan.
j) Penyampingan perkara.
k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan
pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan
(Andi Hamzah, 2001 : 118).
2) Wewenang Penyidik
Pasal 7 KUHAP menyebutkan mengenai wewenang
penyidik, yaitu :
a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang
adanya tindak pidana
b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka.
d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan.
e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.
h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
i) Mengadakan penghentian penyidikan.
j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
3) Pejabat Penyidik
Penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan, yang
terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1
dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1)
KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi
Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil
tertentu yang wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan.
4) Kepangkatan Pejabat Penyidik
Sesuai Pasal 6 ayat (1) KUHAP, sedang dalam ayat (2)
ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal
6 ayat (2) KUHAP dan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan KUHAP dapat disebutkan bahwa syarat
kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia itu
sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi (Ajun Inspektur
Polisi), sedangkan bagi Pegawai Negeri yang diberi wewenang
penyidikan adalah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur
Muda Tingkat I/Gol II b atau yang disamakan dengan itu.
5) Tindakan Penyidikan
Tindakan penyidikan adalah tindakan mencari dan
menemukan semua peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai
tindakan pidana, dimana titik beratnya diletakan pada tindakan
mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang
ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan
menentukan pelakunya.
Pekerjaan penyidikan dimaksudkan sebagai suatu
persiapan kearah pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam taraf
penyidikan diharapkan segala kegiatan untuk memperoleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
jawaban sementara atas pertanyaan apakah telah terjadi suatu
perbuatan pidana, dan jika demikian siapa pelakunya, dimana dan
dalam keadaan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan.
Apabila dalam penyidikan ini didapat hasil yang diharapkan dapat
memberi jawaban atas pertanyaan tersebut diatas maka tindakan
dapat diteruskan dalam wujud penyidikan lanjutan. Penyidikan
yang baik yang hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian
menurut undang-undang, akan sangat membantu pada berhasilnya
pekerjaan penuntutan. Polisi dengan segala kelengkapannya
penyidikan dan pengusutannya diharapkan dapat memperlancar
tugas penyelesaian pengajuan perkara pidana ke pengadilan yang
akan dilakukan oleh kejaksaan.
“Tugas penyidikan dan tugas penuntutan dalam suatu
proses penyelesaian perkara pada hakekatnya juga
menggambarkan bahwa tugas penyidikan adalah tidak lain
daripada tindakan persiapan tugas penuntutan” (Soehardi,
1993: 128).
Penyidikan dapat berupa pemanggilan, pemeriksaan,
penyitaan, maupun penahanan orang, yang kesemuanya erat
hubunganya dengan hak asasi seseorang. Memang tidak dapat
disangkal lagi, bahwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan
tidak dilakukan di muka umum sebagaimana dalam sidang
pengadilan. Sehubungan dengan itu dalam penyidikan ini, perlu
adanya aturan-aturan untuk menjaga agar jangan sampai timbul
ekses-ekses selama pemeriksaan dalam penyidikan.
Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, maka
penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada Penuntut Umum.
Pelimpahan perkara berarti penyerahan tanggungjawab atas
penanganan perkara itu dari penyidik kepada Penuntut Umum.
Pelimpahan itu dilakukan dengan menyerahkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
tersangka/tersangka bersama-sama berkas perkara oleh penyidik
kepada penuntut umum (Darwan Prinst, 1998: 86).
Penyerahan ini dilakukan dua tahap yakni :
1) Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2) Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik
menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti
kepada penuntut umum.
Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum
berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat
(Darwan Prinst, 1998: 86) :
1) Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk
dilengkapi disertai petunjuk.
2) Melengkapi sendiri, berdasarkan Undang-undang No. 5
Tahun 1991.
Penyidikan dimulai setelah penyidik menggunakan
wewenang penyidikan seperti yang tercermin dalam Pasal 7
KUHAP dan dalam tindakan penyidikan itu secara langsung telah
melibatkan hak-hak orang yang disangka melakukan tindak
pidana, baik mengenai kebebasannya, nama baiknya maupun
mengenai harta kekayaannya. Oleh karena itu di satu sisi
tersangka berhak memperoleh hak-haknya selama penyidikan dan
penyidik dapat melakukan tugasnya dengan mempertimbangkan
hak-hak tersangka. Hal ini diperhatikan dalam hubungannya
dengan titik fokus pemeriksaan yakni oknum tersangka, dan dari
tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang
sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi
titik tolak pemeriksaan, namun terhadapnya harus diperlakukan
berdasar asas praduga tak bersalah.
Penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses
tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses
penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.
Dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas itu (yaitu pidana
dilihat sebagai suatu proses), maka “kewenangan penyidikan”
pada hakikatnya merupakan bagian juga dari “kewenangan
pemidanaan”. Tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan
(antara lain : penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,
pemeriksaan/interogasi)
2. Tinjauan Umum tentang Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
a. Pengertian BAP
Sesuai dengan KUHAP pada bab XVI bagian ketiga
tentang acara pemeriksaan biasa, bagian keempat tentang
pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, bagian
kelima acara pemeriksaan singkat, bagian keenam tentang acara
pemeriksaan cepat. Dalam bab tersebut diterangkan mengenai
mekanisme penanganan tindak pidana. Dalam hal ini unsure
terpenting dari proses tersebut adalah dengan adanya suatu
ringkasan keterangan saksi dan atau tersangka yang dikemas dalam
suatu bentuk Tanya jawab dan disusun oleh penyidik / penyidik
pembantu dalam format yang telah baku sesuai dengan juklak /
juknis yang pelaksanaannya diatur oleh Perkap No. 12/ 2009.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah suatu proses
pemeriksaan yang menceritakan alur dari suatu peristiwa atau
kejadian baik itu yang disaksikan oleh orang yang melihat ( saksi )
maupun orang yang melakukan tindak pidana tersebut( tersangka ).
BAP tersebut bisa menceritakan atau menggambarkan suatu
rangkaian peristiwa secara jelas dan urut serta dapat menjelaskan
suatu kejadian.
b. Jenis Berita Acara Pemeriksaan ( BAP )
Sesuai dengan Juklak / Juknis yang diatur oleh Perkap No. 12/
2009. Jenis Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) terbagi dalam :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
1) Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Saksi
BAP Saksi adalah suatu format baku yang telah diatur oleh
Juklak/ Juknis dan memuat tentang keterangan yang
disampaikan oleh seorang saksi kepada pejabat Kepolisian
yang berwenang dan kemudian pada bagian akhir Berita Acara
Pemeriksaan tersebut baik saksi maupun pejabat yang
berwenang memberikan tanda tangannya.
2) Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Saksi Ahli
BAP Saksi Ahli adalah suatu format baku yang telah diatur
oleh Juklak/ Juknis dan memuat tentang Pendapat yang
disampaikan oleh seorang saksi ahli kepada pejabat Kepolisian
yang berwenang dan kemudian pada bagian akhir Berita Acara
Pemeriksaan tersebut baik saksi ahli maupun pejabat yang
berwenang memberikan tanda tangannya.
3) Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Tersangka
BAP Tersangka adalah suatu format baku yang telah diatur
oleh Juklak/ Juknis dan memuat tentang keterangan yang
disampaikan oleh Seorang Tersangka kepada pejabat
Kepolisian yang berwenang dan kemudian pada bagian akhir
Berita Acara Pemeriksaan tersebut baik tersangka maupun
pejabat yang berwenang memberikan tanda tangannya.
4) Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Lanjutan
BAP Lanjutan adalah suatu format baku yang telah diatur oleh
Juklak/ Juknis dan memuat tentang keterangan lanjutan yang
disampaikan oleh Seorang Saksi/ Tersangka kepada pejabat
Kepolisian yang berwenang dan kemudian pada bagian akhir
Berita Acara Pemeriksaan tersebut baik saksi /tersangka
maupun pejabat yang berwenang memberikan tanda tangannya.
5) Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) Konfrontir
BAP Konfrontir adalah suatu format baku yang telah diatur
oleh Juklak/ Juknis dan memuat tentang keterangan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
disampaikan secara bersama – sama oleh dua orang atau lebih
Saksi/ Tersangka kepada pejabat Kepolisian yang berwenang
dan kemudian pada bagian akhir Berita Acara Pemeriksaan
tersebut baik saksi / tersangka maupun pejabat yang berwenang
memberikan tanda tangannya.
3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Pasal 338 KUHP menentukan "Barang siapa dengan sengaja
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan
pidana penjara paling lama lima belas tahun", memperhatikan Pasal
338 KUHP, maka unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu :
a. Unsur subyektif, atau dengan sengaja
b. Unsur obyektif, atau menghilangkan, atau nyawa atau orang lain.
Memperhatikan Pasal 338 KUHP tersebut dengan sengaja jelas
terpenuhi, dimana pelaku tindak pidana pembunuhan melakukan
perbuatan tersebut ada maksud-maksud tertentu, dengan demikian jelas
bahwa tindak pidana pembunuhan itu sendiri dilakukan dengan
sengaja. Unsur menghilangkan juga terpenuhi dimana tindak pidana
pembunuhan sebagai suatu perbuatan pidana dimaksudkan untuk
menghilangkan sesuatu. Unsur nyawa juga terpenuhi, dimana
perbuatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang
dengan maksud menghilangkan sesuatu, sesuatu yang dimaksud adalah
nyawa.
Unsur orang lain juga terpenuhi, dimana nyawa yang
dihilangkan itu tidak lain adalah nyawa orang lain. Bila nyawa yang
dihilangkan itu adalah nyawa diri sendiri, maka perbuatan tersebut
adalah perbuatan bunuh diri.
Mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 338
KUHP telah terpenuhi, maka jelas bahwa tindak pidana pembunuhan
sebagai perbuatan pidana dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana
pembunuhan dengan sengaja. Hal ini tergantung dari awal dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
pelaksanaan perbuatan tindak pidana pembunuhan tersebut. Dalam
arti bila perbuatan tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan
yang sebelumnya diawali dengan perbuatan pidana lainnya, maka
tindak pidana pembunuhan tersebut masuk kategori tindak pidana
pembunuhan dengan pemberatan. Bila diidentifikasi sebagai tindak
pidana pembunuhan dengan pemberatan, maka pelaku carok dapat
dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP.
Selain dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana pembunuhan
dengan pemberatan, tindak pidana pembunuhan dapat juga
diidentifikasi sebagai tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan
terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan terlebih
dahulu bila untuk melakukan tindak pidana pembunuhan itu pelaku
telah menyusun keputusannya secara tenang. Selain itu pelaku juga
telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan
tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku
menyusun rencananya tersebut selalu harus terdapat jangka waktu
tertentu. Bila demikian kenyataannya, maka pelaku tindak pidana
pembunuhan dapat diancam dengan pidana pembunuhan dengan
direncanakan terlebih dahulu, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.
Mengingat dalam pembahasan skripsi ini berawal dari adanya
tindak pidana pembunuhan berencana, maka pembunuhan yang
hendak diuraikan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain
secara umum, yaitu yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang
berbunyi :
“ barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan
rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. “
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
A. Kerangka Pemikiran
Mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat dalam
suatu bagan seperti berikut:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Keterangan :
Proses penanganan suatu perkara pidana bermula dari
terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dalam
Perkara Pembunuhan Berencana No.Pol :
BP/113/IV/2005/Reskrim
Proses Penyelidikan Oleh Polresta
Surakarta
Dapat Dilakukan Penyidikan
Tidak Dapat Dilakukan Penyidikan
Proses Penyidikan Oleh Polresta Surakarta
Penetapan Tersangka/Pelaku
Tindak Pidana
Kejelasan Hukum Atas Kejahatan Pembunuhan
Berencana
Penyelesaian BAP
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
penelitian ini tindak pidana yang diteliti adalah kejahatan pembunuhan
berencana. Sedangkan proses penanganan perkara yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah proses penyelidikan dan penyidikan
terhadap perkara pidana pembunuhan berencana No.Pol : BP/ 113 /IV /
2005 /Reskrim di Polresta Surakarta.
Polisi sebagai penyelidik melakukan tindakan awal berupa
penyelidikan karena adanya dugaan bahwa telah terjadi suatu
kejahatan pembunuhan berencana. Penyelidikan ini dimaksudkan
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang berhubungan
dengan kejahatan pembunuhan berencana yang diduga sebagai tindak
pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana tersebut berguna untuk menentukan sikap
pejabat penyelidik, apakah peristiwa kejahatan pembunuhan berencana
yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak.
Dari proses penyelidikan tersebut kemudian ditemukan adanya
bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan
lanjut berupa penyidikan. Dengan adanya bukti permulaan yang cukup
tersebut kemudian penyidik melakukan serangkaian proses penyidikan
antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka serta
saksi-saksi. Dari hasil pengumpulan bukti - bukti tersebut maka tindak
pidana kejahatan pembunuhan berencana tersebut menjadi jelas serta
dapat menetapkan tersangkanya sebagai pelaku tindak pidana
kejahatan pembunuhan tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Proses Penyidikan sebagai Upaya Penyelesaian Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
di Polresta Surakarta
1. Gambaran Lokasi
a. Struktur organisasi Reserse Kriminal Polresta Surakarta
KAUR BIN OPS
ANGGOTA
KANIT IDENTIFIKASI
ANGGOTA
KAUR MINTU
ANGGOTA
KANIT I / RESUME
KASUB UNIT
ANGGOTA
KANIT II/ EKONOMI
KASUB UNIT
ANGGOTA
KANIT III/ TIPIKOR
KASUB UNIT
ANGGOTA
KANIT IV / TIPITER
KASUB UNIT
ANGGOTA
KANIT V / KORWAS
KANIT VI / PPA
KASUB UNIT
KASUB UNIT
ANGGOTA ANGGOTA
KASAT RESKRIM
WAKASAT RESKRIM
23
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
Pejabat Reserse Kriminal Polresta Surakarta.
Kepala Satuan Reskrim : Kompol Edhei Sulistyo, SH.MH
Wakil Kepala Satuan Reskrim : AKP Sugeng Dwiyanto
Kepala Unit Identifikasi : AKP Sri Hartoyo, SH
Kepala Urusan Pembinaan dan
Operasional : IPDA Petra C. K Tumengkol, SH
Kepala Urusan Administrasi
Tata Usaha : AIPTU Eko Santoso
Kepala Unit Resume : AKP Sutoyo S, S.Sos
Kepala Unit Ekonomi : AKP Suwanto
Kepala Unit Tindak Pidana
Korupsi : AKP Dwi Haryadi, SH.MH
Kepala Unit Tindak Pidana
Tertentu : AKP Budi Rahmadi, SH.MH
Kepala Unit Koordinator dan
Pengawasan : AKP Bambang Kadarisman
Kepala Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak : AKP Sri Rahayu
b. Tugas dan Wewenang
Melakukan kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak
pidana dalam Bujuklak ini dapat digolongkan sebagai berikut :
1). Penyidikan tindak pidana meliputi :
a) Penyelidikan
b) Penindakan
(1) pemanggilan
(2) penangkapan
(3) penahanan
(4) penggeledahan
c) Pemeriksaan
(1) Saksi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
(2) Ahli
(3) Tersangka
d) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
(1) Pembuatan Resume
(2) Penyusunan Berkas Perkara
(3) Penyerahan Berkas Perkara
2). Dukungan Tehnis Penyidikan
3). Administrasi Penyidikan
4). Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan
Dalam hal pengawasan dan pengendalian penyidikan yang
dilakukan oleh Penyidk/ Penyidik Pembantu dilakukan oleh
Kepala Satuan Reserse Kriminal selaku Penanggung jawab fungsi
Reskrim
2. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di
Polresta Surakarta dengan tersangka CANDRA SUTRISNO al
LIEM BUN SAN al BABAHE
a. Diketahuinya terjadinya tindak pidana pembunuhan
Berdasarkan teori, maka ada beberapa cara Penyidik mengetahui
adanya tindak pidana, yaitu berdasarkan :
1). Laporan
Yaitu pemberitahuan yang disampai oleh seorang karena hak
atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat
yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan
terjadinya peristiwa pidana. Laporan diterima dari seseorang
baik tertulis maupun lisan dicatat oleh penyidik / penyidik
pembantu / penyelidik kemudian dituangkan dalam Laporan
Polisi yang ditanda tangani oleh pelapor dan penyidik /
penyidik pembantu / penyelidik.
Setelah selasai penerimaan laporan, kepada pelapor diberikan
Surat Tanda Penerimaan Laporan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
2). Pengaduan
Yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk
menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan
tindak pidana aduan ( delik aduan relative ) yang
merugikannya.
Pengaduan bisa dilakukan baik secara lisan atau tertulis dan
terhadap pengaduan tersebut harus dibuatkan laporan
pengaduan oleh Pejabat Kepolisian yang berwenang. Setelah
selesai dibuatkan Laporan Pengaduan kepada pengadu
diberikan tanda bukti penerimaan pengaduan.
3). Tertangkap tangan
Yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan
tindak pidana, atau dengan sengaja, sesudah, beberapa saat
tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan
oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
apabila sesaat kemudian dan padanya ditemukan benda yang
diduga keras sebagai hasil kejahatan atau dipergunakan untuk
melakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia
adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu
melakukan tindak pidana itu.
Dalam hal tertangkap tangan, setiap petugas Polri tanpa Surat
Perintah dapat melakukan tindakan :
- Penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan melakukan
tindakan lain menurut hokum yang bertanggung jawab.
- Segera melakukan tindakan pertama di TKP dan setelah
menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti
kepada petugas Polri yang berwenang melakukan
penanganan selanjutnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
Petugas Polri yang berwenang apabila menerima penyerahan
tersangka beserta atau tanpa barang bukti baik dan anggota
Polri maupun masyarakat, wajib :
- Membuat Laporan Polisi
- Mendatangi TKP dan melakukan tindakan yang
diperlukan
- Membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang
dilakukan
- Diketahui langsung oleh petugas Polri
Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh
petugas Polri tersebut wajib segera melaporkan tindakan-
tindakan sesuai kewenangan masing-masing, kemudian
membuat Laporan Polisi dan atau Berita Acara tentang
tindakan-tindakan yang dilakukannya, guna penyelesaian
selanjutnya.
Perkara pembunuhan berencana dengan pelaku bernama CANDRA
SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE, Penyidik mengetahui
adanya pembunuhan berencana berdasarkan Laporan Polisi yang
dibuat oleh Paulus Bambang Wijanarko dengan nomor : B/ LP/ 254 /
III / 2005 / SPK III Tanggal 19 Maret 2005. Dimana pada hari Sabtu
tanggal 19 Maret 2005 pukul 13.45 WIB dalam rumah Blewah III
RT.02 RW.07 Karangasem Laweyan Surakarta ditemukan mayat
seorang wanita tua yang membusuk bernama NYO SIOK HOO.
Paulus Bambang Wijanarko selaku ketua RT setempat segera
melaporkan kepada pihak berwajib.
b. Uraian singkat kasus :
Dasar :
Laporan Polisi No Pol : B/LP/254/III/2005/SPK III
Tanggal : 19 Maret 2005
Perkara :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
Diduga telah terjadi tindak pidana dengan sengaja menghilangkan
nyawa seseorang sebelumnya dengan rencana lebih dahulu atau
Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan meninggalnya seseorang
dilakukan tersangka oleh CANDRA al BABAHE dan RIFKI
BAMBANG SULISTYO al NYONYO (Berkas split) terhadap
korban NYO SIOK HOO dengan cara keduanya masuk kerumah
korban kemudian tersangka CANDRA al BABAHE melakukan
pemukulan dengan sepotong besi lalu mencekik lehernya dengan
menggunakan kain sarung bantal dan saudara RIFKI BAMBANG
SULISTYO al NYONYO pemukulan dengan tangan kosong
mengenai leher korban sebanyak 2 (dua) kali hingga meninggal dunia
pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2005, sekitar jam : 01.30 Wib di Jl.
Bleweh III Rt 02/VII Laweyan Surakarta.
c. Identitas tersangka :
Nama : CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN
al BABAHE
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempay/Tgl lahir : Karanganyar, 30 April 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan Terakhir : SMP
Alamat : Kp. Bonorejo RT 1/16 Nusukan Banjarsari
Surakarta
d. Langkah Polresta Surakarta dalam pelaksanaan penyidikan :
1). Membuat surat perintah penyidikan
Berdasar Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 108,
Pasal 109 ayat (1), Pasal 10 ayat (1); Undang – undang Nomor 2
tahun 2002 tentang Kepolisian RI; Laporan Polisi No.Pol : B / LP
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
/ 254 / III / 2005 tanggal 19 Maret 2005. Pentingnya dibuat Surat
perintah penyidikan No.Pol : Sp. Dik / 100 / III / 2005 / Reskrim
adalah untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, membuat
rencana penyidikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
penyidikan tindak pidana.
2). VER ( Visum Et Revertum )
Berdasar Pasal 133 dan Pasal 136 KUHP, Kapolresta
mengirimkan surat permohonan Visum Et Revertum jenazah
No.Pol : Ver/ 254/ III/ 2005/ SPK III kepada Kepala Bagian Ilmu
Kedokteran Kehakiman UNS Surakarta untuk melakukan Visum
Et Revertum jenazah atas nama NYO SIOK HOO dengan maksut
mengetahui sebab kematian.
Dengan Surat nomer 14/ MF/ III/ 2005 mengeluarkan Visum Et
Revertum Jenazah dengan kesimpulan bahwa korban bernama
NYO SIOK HOO meninggal karena patahnya tulang leher.
3). Membuat surat perintah tugas
Dengan mempertimbangkan untuk kepentingan penyelidikan dan
atau penyidikan tindak pidana Pembunuhan Berencana yang
dilakukan oleh CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al
BABAHE, kepolisian melakukan tindakan berupa Penangkapan
tersangka, Penggeledahan, Penyitaan serta Tindakan Kepolisian
yang lain sehubungan dengan adanya tindak pidana ini, maka
perlu dikeluarkannya Surat Perintah ini.
4). Membuat pemberitahuan kepada kejaksaan dimulainya
penyidikan (SPDP)
Menurut ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP setiap penyidik
yang akan memulai penyidikan suatu peristiwa yang merupakan
tindak pidana, penyidik harus memberitahukan kepada penuntut
umum. Hal ini sebagai wujud adanya hubungan dan koordinasi
fungsional antara kepolisian dan kejaksaan. Dalam perkara ini
Penyidik dengan surat No.Pol : B/ 881 / III / 2005 / Reskrim,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
tanggal 24 Maret 2005 memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri
Surakarta bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2005, sekitar
jam 21.00 WIB, telah dimulai Penyidikan Perkara Tindak Pidana
pembunuhan dengan direncanakan dan atau pencurian dengan
kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang, terhadap
laki-laki bernama CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al
BABAHE
5). Melakukan pemanggilan :
(a) Terhadap tersangka.
Dalam kasus Pembunuhan Berencana No.Pol : BP/ 113/ IV
/2005/ Reskrim, tidak dilakukannya pemanggilan terhadap
tersangka karena tersangka langsung dilakukan penangkapan.
(b) Terhadap Saksi
Pemanggilan :
(i) Dengan Surat Panggilan No.Pol : Sp.Gil/ 248/ IV/
2009/ Reskrim, tanggal 8 April 2005 telah dilakukan
pemeriksaan terhadap saksi perempuan bernama
MERAPI YATMI, pada tanggal 11 April 2005
selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
(ii) Dengan Surat Panggilan No.Pol : Sp.Gil/ 270/ IV/
2005/ Reskrim, tanggal 18 April 2005 telah dilakukan
pemeriksaan terhadap saksi laki-laki bernama JIMAN,
pada tanggal 21 April 2005 selanjutnya dibuatkan Berita
Acara Pemeriksaan.
(iii) Dengan Surat Panggilan No.Pol : Sp.Gil/ 271/ IV/
2005/ Reskrim, tanggal 18 April 2005 telah dilakukan
pemeriksaan terhadap saksi laki-laki bernama DODO,
pada tanggal 21 April 2005 selanjutnya dibuatkan Berita
Acara Pemeriksaan.
(iv) Dengan Surat Panggilan No.Pol : Sp.Gil/ 272/ IV/
2005/ Reskrim, tanggal 18 April 2005 telah dilakukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
pemeriksaan terhadap saksi laki-laki bernama BASUKI
RAHMAT, pada tanggal 21 April 2005 selanjutnya
dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan..
(v) Dengan Surat Panggilan No.Pol : Sp.Gil/ 279/ IV/
2005/ Reskrim, tanggal 20 April 2005 telah dilakukan
pemeriksaan terhadap saksi laki-laki bernama HERI
SUSANTO, pada tanggal 23 April 2005 selanjutnya
dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
(vi) Terhadap RIFKI BAMBANG SULISTYO al
NYONYO tidak dilakukan pemanggilan , dikarenakan
saksi RIFKI BAMBANG SULISTO al NYONYO
dilakukan penangkapan dan dipersangkakan melakukan
tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian
dengan kekerasan sebagaimana diatur Pasal 340 KUHP
dalam Berkas Perkara Splitsing.
(vii) Terhadap SINTA DEWI al ITA tidak dilakukan
pemanggilan , dikarenakan saksi SINTA DEWI al ITA
dilakukan penangkapan dan dipersangkakan melakukan
tindak pidana pertolongan jahat ( tadah ) sebagaimana
diatur Pasal 480 KUHP dalam Berkas Splitsing.
(viii) Terhadap EVI RIWAYATI tidak dilakukan
pemanggilan , dikarenakan saksi EVI RIWAYATI
dilakukan penangkapan dan dipersangkakan melakukan
tindak pidana pertolongan jahat ( tadah ) sebagaimana
diatur Pasal 480 KUHP dalam Berkas Splitsing.
(ix) Terhadap AGUS PRIANTO tidak dilakukan
pemanggilan , dikarenakan saksi AGUS PRIANTO
dilakukan penangkapan dan dipersangkakan turut serta
melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan atau
membantu melakukan kejahatan sebagaimana diatur
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
Pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP dalam Berkas
Splitsing.
(x) Terhadap ARI NUR RAHMAN al KIKUK tidak
dilakukan pemanggilan , dikarenakan saksi ARI NUR
RAHMAN al KIKUK dilakukan penangkapan dan
dipersangkakan turut serta melakukan perbuatan yang
dapat dihukum dan atau membantu melakukan kejahatan
sebagaimana diatur Pasal 55 KUHP dan atau pasal 56
KUHP dalam Berkas Splitsing.
(xi) Terhadap ISMANTORO al KIKI tidak dilakukan
pemanggilan , dikarenakan saksi ISMANTORO al KIKI
dilakukan penangkapan dan dipersangkakan melakukan
tindak pidana pertolongan jahat ( tadah ) sebagaimana
diatur Pasal 480 KUHP dalam Berkas Splitsing.
6). Melakukan pemeriksaan
Berdasarkan Surat Panggilan terhadap saksi-saksi serta
Surat Perintah Penangkapan yang dibuat oleh Kapolresta
Surakarta tersebut, maka penyidik kemudian melakukan
pemeriksaan kepada tersangka dan saksi-saksi serta membuat
Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Berita Acara
Pemeriksaan Saksi.
(a) Pemeriksaan terhadap tersangka
Terhadap tersangka CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN
SAN al BABAHE oleh Penyidik telah dilakukan
pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun
dua ribu lima, dimana tersangka memberikan keterangan
sebagai berikut :
- bahwa tersangka saat dimintai keterangan dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup
dimintai keterangan dengan sebenar-benarnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
sehubungan dengan telah meninggalnya NYO SIOK
HOO (neneknya BAMBANG al NYONYO)
- bahwa tersangka CANDRA bersama saksi BAMBANG
al NYONYO melakukan pembunuhan terhadap korban
NYO SIOK HOO pada hari Kamis tanggal 17 Maret
2005 sekitar jam : 01.30 WIB di Jl. Blewah III RT.
02/07 Karangasem Laweyan Surakarta
- Bahwa tersangka CANDRA bersama ARI al KIKUK,
AGUS, WAHYUDI dan saksi BAMBANG al
NYONYO merencanakan melakukan pembunuhan
pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2005 sekitar jam :
16.00 WIB di Sangkrah.
- Bahwa tersangka CANDRA bersama saksi
BAMBANG al NYONYO akan melakukan
pembunuhan terhadap NYO SIOK HOO (neneknya
BAMBANG) dengan menggunakan sarana sepeda
motor Mega Pro No Pol : AD 2239 TF milik tersangka
CANDRA.
- Bahwa tersangka CANDRA bersama saksi
BAMBANG al NYONYO dalam perencanaan yang
bertugas mengetuk pintu dan menyekap korban adalah
saksi BAMBANG al NYONYO dan setelah masuk
saksi dan tersangka melakukan pembunuhan.
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap NYO
SIOK HOO tersangka CANDRA bersama saksi
BAMBANG al NYONYO mengambil uang sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perhiasan
berupa : 2 gelang emas, cincin emas tanpa akik 2 buah,
kalung emas 2 buah, cincin emas biasa 2 buah, tusuk
konde emas 1 buah, sepasang giwang emas atasnya ada
berlian, bandulan kalung emas bertuliskan huruf Cina 1
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
buah, liontin gambar dewi kwan im 1 buah, emas
batangan 3 buah, batu akik 2 buah warna biru dan
warna hijau, 3 cincin emas ulie dan 2 cincin emas
berlian.
- Bahwa saat berbincang-bincang di teras kemudian saksi
BAMBANG al NYONYO meminta buku tabungan dan
NYO SIOK HOO masuk akan membuka pintu
kemudian tersangka memukul dengan sebatang besi ke
leher belakang kemudian korban teriak-teriak dan
BAMBANG al NYONYO, menyekap mulut
(MAKnya) dan tersangka keluar menyimpan besi di
sela-sela kolam di teras kemudian saksi BAMBANG al
NYONYO memukul ke leher korban sebelah kiri
menggunakan tangan kosong sebanyak 2 - 4 kali lalu
saksi mengambil kain sarung bantal diberikan kepada
tersangka agar dijeratkan ke leher korban kemudian
tersangka CANDRA menjerat leher korban setelah
meninggal kain sarung bantal diletakkan di atas muka
korban.
- Bahwa setelah korban meninggal dunia tersangka
CANDRA dan saksi BAMBANG al NYONYO
mencari kunci serta ditemukan di baju (MAKnya
BAMBANG) kemudian tersangka candra mengambil
cincin yang dipakai oleh korban kemudian saksi
masukkan didalam tas kresek warna hitam dicampur
barang lainnya.
- Bahwa saksi BAMBANG al NYONYO dan tersangka
CANDRA di Jogjakarta bersama ITA (pacarnya
BAMBANG) dan EVI (istri tersangka) dan dalam
perjalanan saksi BAMBANG al NYONYO di dalam
taksi bercerita dengan ITA kalau habis melakukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
pembunuhan terhadap neneknya (NYO SIO HOO) dan
keduanya dibelikan sepasang sandal di Malioboro
Yogyakarta.
- Bahwa saksi BAMBANG al NYONYO bersama ARI
al KIKUK datang kerumah tersangka berboncengan
sepeda motor Kaze milik BAMBANG. Mereka bertiga
membongkar hasil kejahatan berupa emas dan saksi
BAMBANG al NYONYO untuk dipindahkan ketempat
lain kemudian diberikan Dos HP Samsung X 350.
Kemudian barang berupa perhiasan emas dititipkan
kepada ISMANTORO al KIKI oleh tersangka
CANDRA dan BAMBANG.
- Bahwa tersangka CANDRA bersama ARI al KIKUK
membelikan HP Nokia warna Biru Type 3530 seharga
Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
dengan uang hasil kejahatan di Caunter kemudian HP
tersebut diberikan kepada saksi BAMBANG.
- Bahwa tersangka membenarkan perhiasan berupa : : 2
gelang emas, cincin emas tanpa akik 2 buah, kalung
emas 2 buah, cincin emas biasa 2 buah, tusuk konde
emas 1 buah, sepasang giwang emas atasnya ada
berlian, bandulan kalung emas bertuliskan huruf Cina 1
buah, liontin gambar dewi Kwan Im 1 buah, emas
batangan 3 buah, batu akik 2 buah warna biru dan
warna hijau, dan 2 cincin emas hasil kejahatan dan
sudah disita pihak berwajib.
- Bahwa Tersangka membenarkan sepotong besi panjang
sekitar 73 cm yang digunakan untuk melakukan
pembunuhan korban dengan cara memukul dibagian
tengkuknya dan kain sarung guling yang digunakan
menjerat leher korban yang telah disita Polisi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
- bahwa benar Nokia 3530 warna biru yang tersangka
beli dengan saksi ARI al KIKUK kemudian diberikan
kepada saksi BAMBANG dan tersangka membenarkan
sepeda motor Mega Pro warna Hitam No.Pol : AD-
2239-TF yang digunakan tersangka CANDRA dan
saksi BAMBANG digunakan untuk melakukan
pembunuhan NYO SIOK HOO.
Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, maka oleh Penyidik
dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka No.Pol : BP/
113/ IV/ 2005/ Reskrim, Tanggal 24 Maret 2005, dimana
tersangka membubuhkan tanda tangan persetujuannya
terhadap materi Berita Acara Pemeriksaan.
(b) Pemeriksaan terhadap saksi
(i) PAULUS BAMBANG WIJANARKO
Pada hari Senin tanggal 21 Bulan Maret tahun dua ribu.
Menerangkan :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2005 sekitar
jam 13.30 WIB di rumah korban Jl. Blewah III RT.02
RW VII Kl. Karangasem Kec. Laweyan Kota
Surakarta dan yang meninggal yaitu NY. NYO SIOK
HOO
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut dari salah satu
keluarga korban yang datang kerumah bernama
NY.SUGIARTO
- Bahwa setelah mendapat laporan, saksi langsung
mengecek kerumah korban dan ternyata benar disana
ada bau busuk yang menyengat dari dalam rumah dan
selanjutnya saya melapor ke Polsekta Laweyan dan
Polresta Surakarta.
(ii) MERAPI YATMI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
Pada hari Senin tanggal 11 bulan April tahun dua ribu
lima.
Menerangkan :
- Bahwa saksi adalah keponakan Korban
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada
hari Sabtu tanggal 10 Maret 2005, sekirat pukul
13.00 WIB setelah mendapat telephone dari
seseorang yang tidak dikenal
- Bahwa setelah menerima kabar tersebut saksi
datang kerumah korban dan melapor ke bapak
PAULUS BAMBANG WIJANARKO
(iii) JIMAN
Pada hari Senin tanggal 21 Maret Dua ribu lima
Menerangkan :
- bahwa sepengetauan saksi yang tinggal ditempat
tinggal tersebut adalah NYO SIOK HOO sendiri
tetapi NYO SIOK HOO pernah bercerita dengan
saksi kalau tinggal dirumah dengan cucunya laki-
laki
- bahwa saksi bertemu terakhir saat berbincang-
bincang diluar tembok pada hari Rabu tanggal 16
Maret 2005, sekitar jam : 08.00 WIB dirumahnya
NYO SIOK HOO
- Bahwa saksi bersama teman-teman mengetahui
kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2005
sekirar jam : 10.00 WIB sedang mengerjakan
bangungan melihat lalat masuk lewat difentilasi
serta mencium bau busuk yang menyengat
kemudian saksi bersama-sama DODO,
WIJI,PARIJO, USUP untuk masuk kerumah serta
melihat didalam ternyata dikamarnya ditemukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
NYO SIOK HOO dalam tergeletak serta agak
sudah membusuk.
(iv) DODO
Pada hari Senin tanggal 21 Maret Dua ribu lima.
Menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal Ny. NYO SIOK HOO sejak
bekerja mengerjakan bangunan di samping kiri /
barat rumahnya Ny. NYO SIOK HOO
- Bahwa saksi mengenal korban karena material
bangunan yang para saksi kerjakan dititipkan
didepan rumah Ny. NYO SIOK HOO dan
kuncinya diserahkan ke korban
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ny. NYO SIOK
HOO tinggal dirumahnya sendirian
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret
2005 saat Kami sedang bekerja mengerjakan
bangunan disamping rumahnya Ny. NYO SIOK
HOO, kami mencium bau tidak sedap / busuk,
kemudian melihat ada lalat keluar masuk lewat
loster, setelah itu Kami menemui Ny. NYO SIOK
HOO tetapi pintu rumah tidak dikunci, lalu Kami
bertiga melihat Ny. NYO SIOK HOO sudah
terkapar kaku dan berbau busuk, dikerumuni lalat.
(v) BASUKI RAHMAD
Pada hari Senin tanggal 21 Maret dua ribu lima.
Menerangkan :
- Bahwa pada sebelum hari Sabtu saat diketahuinya
Ny. NYO SIOK HOO meninggal dunia saksi
mengetahui ada satu orang laki-laki datang
kerumah Ny. NYO SIOK HOO pada hari Rabu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
malam Kami sekitar jam 21.00 WIB dengan naik
sepeda motor.
- Bahwa benar pada malam kamis tanggal 16 Maret
2005, sekitar jam 21.00 WIB lebih, saksi sedang
tiduran didepan bangungn saksi melihat kendaraan
dari arah Timur menuju ke Barat dan dampai
diperempatan kecil melok ke selatan kearah
rumahnya Ny. NYO SIOK HOO, dan mengetahui
hal itu saksi langsung duduk, karena saya waspada
karena dilokasi dekat rumahnya Ny. NYO SIOK
HOO ada bangunan baru dan saya piket yang
mempunyai rumah Ny. NYO SIOK HOO atau
yang jaga piket yang mempunyai rumah Ny. NYO
SIOK HOO atau yang jaga bangunan, dan selang
beberapa saat saksi tertidur tidak mengetahui lagi.
(vi) RIFKI BAMBANG SULISTYO al NYONYO
Pada hari Selasa tanggal 29 Maret Dua ribu lima.
Menerangkan :
Bahwa saksi melakukan pembunuhan dengan
tersangka CANDRA dan sebelumnya direncanakan
dengan saksi BAMBANG al NYONYO, tersangka
CANDRA, AGUS, KENTHER, dan ARI al KIKUK
dan perencanaan pada hari Rabu sekitar jam 15.00
WIB di Pemakaman umun Sangkrah dan yang
mempunyai ide perencanaan tersangka BAMBANG
al NYO NYO.
(vii) SINTA DEWI al ITA
Menerangkan :
- Bahwa saksi mengetahui kalau tersangka BAMBANG
dan CANDRA melakukan pembunuhan terhadap
NYO SIOK HOO pada hari Kamis tanggal 17 Maret
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
2005 sekitar jam 10.00 WIB di Hotel Wijaya
Yogyakarta pada saat saksi bersama EVI ( istrinya
CANDRA ), CANDRA dan BAMBANG al
NYONYO sedang makan kedua tersangka bercerita
kalau habis melakukan pembunuhan neneknya
BAMBANG dengan mengambil uang dan
perhiasannya.
- Bahwa saksi saat diceritakan kalau tersangka
BAMBANG al NYONYO dan CANDRA melakukan
pembunuhan menggunakan linggis dan sarana lainnya
ridak tahu.
(viii) EVI RIWAYATI
Menerangkan :
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari
Kamis tanggal 17 Maret 2005 sekitar jam 10.00
WIB di Hotel wilayah Yogyakarta saat itu
bersama CANDRA, BAMBANG al NYO NYO,
ITA ( pacarnya BAMBANG ) dan juga
menceritakan mengambil perhiasan dan uangnya.
- Bahwa saksi saat di Malioboro Yogyakarta
diberikan sepasang sepatu sandal seharga Rp.
50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan juga saksi
ITA.
(ix) AGUS PRIANTO
Menerangkan :
- Bahwa saksi mengetahui kalau tersangka
BAMBANG al NYO NYO dan CANDRA al
BABAHE melakukan pembunuhan NYO SIOK
HOO. Sehabis melakukan pembunuhan datang
ketempat saksi ( dirumah saksi ) pada hari Kamis
tanggal 17 Maret 2005 sekitar jam 04.00 WIB.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
- Bahwa saksi diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (
dua ratus ribu rupiah ) yang diberikan oleh
tersangka BAMBANG al NYO NYO dari hasil
kejahatannya dan uangnya sudah habis untuk
makan sehari-hari dan masih sisa sebesar Rp.
175.000,- ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah )
dan sekarang uang tersebut sudah disita pihak
berwajib.
(x) ARI NUR RAHMAN al KIKUK
Menerangkan :
- Bahwa saksi mendengar kalu tersangka
BAMBANG al NYO NYO dan CANDRA
melakukan pembunuhan terhadap NYO SIOK
HOO dari saudara AGUS al KENTHUS saat
dibengkel didepanStasiun Sangkrah pada hari
Kamis tanggal 17 Maret 2005, sekitar jam 10.00
WIB
- Bahwa tersangka BAMBANG SULISTYO al
NYO NYO sebelum melakukan pembunuhan
direncanakan terlebih dahulu saat dipemakaman
Umum Sangkrah pada hari Rabu tanggal 16 Maret
2005 sekitar jam 17.00 WIB dan saat itu sarana
belum disiapkan terlebih dahulu
(xi) ISMANTORO al KIKI
Menerangkan :
- Bahwa saksi saat bercerita dengan tersangka
BAMBANG al NYO NYO dan CANDRA
melakukan pembunuhan terhadap NYO SIOK
HOO dengan menggunakan linggis serta sarana
yang digunakan dengan menggunakan sepeda
motor Mega Pro miliknya tersangka CANDRA.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
- Bahwa saksi mempunyai niat untuk menyuruh
tersangka BAMBANG al NYO NYO pergi ke
Jakarta pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2005
sekitar jam 19.00 WB
- Bahwa tersangka BAMBANG al NYO NYO ke
Jakarta untuk menghilangkan jejak supaya tidak
ditangkap Polisi dan kemudian disusul oleh
CANDRA
(xii) HERI SUSANTO
Menerangkan :
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi hanya
mengetahui kalau sepedan motor Honda Mega Pro
warna hitam AD 2239 TF berikut kunci kontak dan
STNK milik tersangka CANDRA telah berada
dirumah saksi yang berada di Jurug RT. 02 RW.02
Jurug Ngringgo Karanganyar
7). Melakukan upaya paksa
Dalam pelaksanaan penyidikan perkara pembunuhan
berencana dengan tersangka CANDRA al LIEM BUN SAN al
BABAHE ini, Penyidik melakukan upaya paksa berupa :
a) Penangkapan
(1) Membuat Surat Perintah Penangkapan
Kapolresta Surakarta selaku penyidik mengeluarkan Surat
Perintah Penangkapan dengan No. Pol : SP.Kap / 92 / III /
2005 / Reskrim pada tanggal 23 Maret 2005, yang
memerintahkan kepada penyidik dan penyidik pembantu
untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka
CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE
karena diduga keras telah melakukan tindak pidana
pembunuhan dengan direncanakan dan atau pencurian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa
orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 jo
Pasal 365 KUHP. Surat perintah ini mulai berlaku dari
tanggal 23 Maret 2005 sampai 24 Maret 2005. Surat
Perintah Penangkapan tersebut diserahkan kepada
tersangka sebanyak 1(satu) lembar dan kepada keluarga
tersangka sebanyak 1 (satu) lembar.
(2) Melakukan penangkapan dan membuat Berita Acara
Penangkapan
Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan No. Pol :
SP.Kap / 92 / III / 2005/ Reskrim maka pada hari Rabu
tanggal 23 Maret 2005 pukul 21.00 wib telah melakukan
penangkapan terhadap tersangka CANDRA al LIEM BUN
SAN al BABAHE dan kemudian membuat Berita Acara
Penangkapan.
Jalannya penangkapan dimulai dari adanya Laporan Polisi,
keterangan saksi dan keterangan tersangka RIFKI
BAMBANG SULISTYO al NYO NYO serta adanya
barang bukti yang ada pada tersangka RIFKI BAMBANG
SULISTYO berupa uang dan perhiasan kemudian
penyidik menerbitkan surat penangkapan atas nama
CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE.
Setalah ada Surat Perintah Penangkapan, petugas yang
ditunjuk mendatangi rumah tersangka CANDRA
SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE yang saat
itu tersangka dijemput dirumah ibunya yang beralamat di
jln Kp. Bonorejo RT. 01 RW. 16 Nusukan Banjarsari
Surakarta. Pada saat dilakukan penangkapan tersangka
CANDRA SUTRISNO melakukan aktivitas sehari – hari
dan tersangka tidak melakukan perlawanan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
b) Penahanan
(1) Membuat Surat Perintah Penahanan
Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan berdasarkan
hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka
diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat
dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan akan
melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti
dan atau mengulangi tindak pidana, maka dikeluarkan Surat
Perintah Penahanan No.Pol : Sp. Han/ 51/ III/ 2005/
Reskrim yang bertujuan untuk melakukan penahanan
terhadap tersangka CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN
SAN al BABAHE yang diduga melakukan Tindak Pidana
pembunuhan yang direncanakan selama 20 ( dua puluh )
hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2005 sampai dengan
tanggal 12 April 2005. Surat Perintah Penahanan tersebut
diserahkan kepada tersangka sebanyak 1(satu) lembar dan
tembusan kepada keluarga tersangka sebanyak 1 (satu)
lembar.
(2) Melakukan Penahanan dan Membuat Berita Acara
Penahanan
Berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : Sp. Han/
51/ III/ 2005/ Reskrim, maka pada hari Kamis, 24 Maret
2005 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka
CANDRA al LIEM BUN SAN al BABAHE dan kemudian
membuat Berita Acara Penahanan.
Setelah tersangka CANDRA SUTRISNO berhasil
ditangkap, selanjutnya tersangka dibawa ke Kantor Reskrim
untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik /
penyidik pembantu. Setelah dilakukan pemeriksaan,
tersangka mengakui perbuatannya, selanjutnya penyidik /
penyidik pembantu melakukan pencarian barang bukti
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
berupa perhiasan emas dan giok menurut pengakuan
tersangka, barang tersebut masih disimpan dirumah
tersangka. Hal tersebut untuk memenuhi Pasal 184 KUHAP
yaitu memenuhi syarat formil dan materiil terhadap
tersangka guna dilakukan penahanan. Setelah Penyidik /
Penyidik Pembantu memenuhi Pasal 184 KUHAP terhadap
tersangka dilakukan penahanan sesuai dengan Surat
Perintah Penahanan No.Pol : Sp. Han/ 51/ III/ 2005/
Reskrim, tanggal 24 Maret 2005 telah di tahan tersangka
CANDRA SUTRINO al LIEM BUN SAN al BABAHE
untuk selama 20 ( dua puluh ) hari dan menempatkan
tersangka di Ruang Tahanan Polresta Surakarta / di Rutan
Surakarta.
c) Penyitaan
(1) Membuat Surat Perintah Penyitaan dan Membuat
permohonan ijin/penetapan penyitaan barang bukti kepada
Ketua PN Surakarta.
Dengan pertimbangan untuk kepentingan Penyidikan
Suatu Tindak Pidana, Penuntutan dan Peradilan, berupa
Penyitaan terhadap benda – benda yang diduga ada
kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi,
Surat Perintah Penyitaan dikeluarkan guna melakukan
Penyitaan terhadap Barang atau Benda dan atau Surat lain
yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana
Pembunuhan dengan direncanakan dan atau pencurian
dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa
orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 jo 365
KUHP, yang diduga dilakukan oleh tersangka CANDRA
SUTRISNO al LIEM BUN SAN al BABAHE.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
(i) Dengan Surat Penyitaan No.Pol : SP. Sita/ 51/ III/
2005/ Reskrim, tanggal 23 Maret 2005 telah
dilakukan Penyitaan berupa :
Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- terdiri dari 1 ( satu )
lembar uang kertas lima puluh ribuan, 1 ( satu )
lembar uang kertas dua puluh ribuan, 1 ( satu ) lembar
uang kertas sepuluh ribuan dan 1 ( satu ) lembar uang
kertas lima ribuan.
Dan telah dimintakan Persetujuan Penyitaan ke
Pengadilan Negeri Surakarta No.Pol : B/ 721/ III/
2005/ Reskrim, tanggal 24 Maret 2005.
(ii) Dengan Surat Penyitaan No.Pol : SP. Sita/ 62/ III/
2005/ Reskrim, tanggal 23 Maret 2005 telah
dilakukan Penyitaan berupa :
1 ( satu ) unit Sepeda Motor Merk Honda GL III /
Mega Pro Warna Hitam Tahun 2004, No Pol. AD
2239 TF No. Sin. KEHLE1098329, No.Ka :
MH1KEHL 174K098977, berikut kunci Kontak dan
STNK an : HERI SUSANTO, Palur Rt. 05 Rw. 03
Nggringo Jaten Karanganyar.
Dan telah dimintakan Persetujuan Penyitaan ke
Pengadilan Negeri Surakarta No.Pol : B/ 748/ III/
2005/ Reskrim, tanggal 26 Maret 2005.
(iii) Dengan Surat Penyitaan No.Pol : SP. Sita/ 65/ III/
2005/ Reskrim, tanggal 24 Maret 2005 telah
dilakukan Penyitaan berupa :
3 ( tiga ) emas batangan ukuran kecil terdiri dari 2 (
dua ) emas batangan utuh dan satu ( satu ) emas
batangan bekas dipotong.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
Dan telah dimintakan Persetujuan Penyitaan ke
Pengadilan Negeri Surakarta No.Pol : B/ 749/ III/
2005/ Reskrim, tanggal 26 Maret 2005.
(2) Membuat Berita Acara Penyitaan
Setelah dilakukannya Penyitaan terhadap benda –
benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan
tindak pidana Pembunuhan dengan direncanakan dan
atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan
hilangnya nyawa orang, yang terjadi kemudian
dibuatkan Berita Acara Penyitaan.
d) Penggeledahan
(1) Membuat Surat Perintah Penggeledahan
Kapolresta Surakarta selaku penyidik dengan mendapat ijin
dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta mengeluarkan
Surat Perintah Penggeledahan dengan No. Pol : SP.Dah / 62
/ III / 2005 / Reskrim pada tanggal 24 Maret 2005, yang
memerintahkan kepada penyidik dan penyidik pembantu
untuk melakukan Penggeledahan Rumah dan atau Tempat
tertutup lainnya atas nama tersangka CANDRA
SUTRISNO sehubungan dengan adannya Perkara Tindak
Pidana Pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan
sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 340 jo Pasal 365
KUHP guna untuk kepentingan Penyidikan. Dalam waktu 2
( dua ) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini petugas
yang ditunjuk segera membuat Berita Acara Penggeledahan.
(2) Cara melakukan penggeledahan
Penyidik dan atau penyidik pembantu yang ditunjuk
melakukan penggeledahan datang ke alamat yang akan
dituju dan mencari Ketua lingkungan atau Ketua RT yang
selanjutnya menjelaskan maksut kedatangan dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah
penggeledahan.
Penyidik dan atau penyidik pembantu kemudian
mendatangi rumah atas nama CANDRA SUTRISNA al
LIEM BUN SAN al BABAHE dengan didampingi Ketua
Lingkungan atau Ketua RT untuk melakukan
penggeledahan rumah dengan tujuan guna menemukan
barang bukti hasil kejahatan.
8). Menyusun sampul berkas perkara.
Sampul berkas perkara dibuat oleh Penyidik dengan No.Pol : BP/
113/ IV/ 2005/ Reskrim.tanggal berisi :
a) Nomor Berkas Perkara
b) Waktu Kejadian Perkara
c) Tanggal dilaporkan
d) Nomor Laporan Polisi
e) Uraikan perkara pidana
f) Pasal yang dilanggar
g) Identitas Tersangka
9). Menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan
Menurut KUHAP penyerahan berkas perkara ada 2 tahap, yaitu :
1) Tahap pertama menyerahkan berkas perkara
Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta sesuai dengan
Surat Kapolresta Surakarta No.Pol : B/ 1222/ IV/ 2005/
Reskrim tanggal 27 April 2005 telah dikirmakan Berkas
Perkara No.Pol : BP/ 113/ IV/ 2005/ Reskrim tanggal 27
April 2005 atas nama tersangka CANDRA SUTRISNO al
LIEM BUN SAN al BABAHE.
2) Tahap kedua menyerahkan tersangka dan barang bukti.
Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
tersangka CANDRA SUTRISNO al LIEM BUN SAN al
BABAHE ini berkas perkara dilimpahkan oleh Penyidik
kepada Kejaksaan Negeri Surakarta sesuai dengan Surat
Kapolresta Surakarta No.Pol : B/ 567/ VII/ 2005/ Reskrim
tanggal 19 Juli 2005 selanjutnya dibuatkan Berita Acara
Serah Terima tersangka dan barang bukti yang ditanda
tangani oleh petugas Kepolisian selaku pihak yang
menyerahkan tersangka dan barang bukti ( Baur Tahti ) dan
Jaksa Penuntut Umum selaku penerima tersangka dan barang
bukti.
Apabila dalam waktu 14 hari Berkas Perkara tidak dikembalikan
oleh Penuntut Umum, maka penyidikan dianggap selesai dan
Jaksa bersangkutan membuat P-21 (BAP sudah lengkap) ke
Penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka dan
barang bukti (tahap II), namun apabila BAP belum lengkap
(belum memenuhi persyarataan untuk dilimpahkan ke
Pengadilan) maka Jaksa yang bersangkutan membuat P-18 dan P-
19 (Pemberitahuan BAP belum lengkap dan Pengembangan BAP
untuk dilengkapi).
3. Pembahasan
Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya penanganan tindak
pidana , pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Kepolisian RI,
khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf f, g, h, dan j. Demikian pula ketentuan
yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, e, g, i, dan k. Kemudian
juga dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e, g, h, I, dan j. dan Pasal 16
ayat (1) huruf a, b, c, e, f, g, h, I, j dan k. Masing masing ketentuan Pasal
- Pasal tersebut antara lain menyatakan : Melakukan koordinasi,
pengawasan dan pembinaan teknis kepolisian khusus, penyidik pegawai
negeri sipil dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa (Pasal 14 ayat (1)
huruf f ), Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang
undangan Iainnya ( Pasal 14 ayat (1) huruf g), Menyelenggarakan
identifikasi kepolisian, kedoteran kepolisian, laboratorium, forensic dan
psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian (Pasal 14 ayat
(1) huruf h), Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara
sebelum ditangani oleh instansi lain dan/ atau pihak yang berwenang
(Pasal 14 ayat (1) huruf j ).
Sehubungan dengan penanganan tindak pidana kejahatan maka
Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya
berwenang menerima laporan dan atau pengaduan (Pasal 15 huruf a ),
Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup administratif
kepolisian (Pasal 15 huruf a ), Melakukan tindakan di tempat kejadian
(Pasal 15 huruf g), mengambil sidik jari dan identitas Iainnya serta
memotret seseorang (Pasal 15 huruf h ), mencari keterangan barang bukti
( Pasal 15 huruf i), Mengeluarkan izin dan/atau keterangan yang
diperlukan (Pasal 15 huruf k), Menerima dan menyimpan barang temuan
untuk sementara waktu.
Selanjutnya diatur pula penanganan tindak pidana kejahatan di
dalam Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan: Memberikan izin dan
mengawasan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat Iainnya
Pasal 15 ayat (2) huruf a), Menerima pemberitahuan tentang kegiatan
politik; (Pasal 15 ayat (2) huruf b ), Memberikan izin dan melakukan
pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam (Pasal 15 ayat
(2) huruf e), Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan
terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan (Pasal 15 ayat (1) huruf
f), Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian
khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis
Kepolisian (Pasal 15 ayat (2) huruf g), Melakukan kerjasama dengan
kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan
internasional (Pasal 15 ayat (2) huruf h ), Melakukan pengawasan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah
Indonesia dengan koordinasi instansi terkait (Pasal 15 ayat (2) huruf i),
Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian
internasional (Pasal 15 ayat (2) huruf j) dan Melaksanakan kewenangan
lain yang termasuk dalam lingkup Kepolisian (Pasal 15 ayat (2) huruf k).
Disamping tugas umum Kepolisian sebagaimana tersebut di atas,
maka Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki kewenangan
dalam penanganan tindak kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16
dari Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002. Untuk itu jelas disebutkan
bahwa di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia
berwenang untuk ; Melakukan penegakan, penahanan, dan
penggeledahan, dan penyitaan (Pasal 16 Ayat (1) huruf a) Melarang
setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara
untuk kepentingan penyidik Pasal 16 Ayat (1) huruf b ), Membawa dan
menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan ( Pasal 16
Ayat (1) huruf c), Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri (Pasal 16 Ayat (1) huruf
d), Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ( Pasal 16 Ayat (1)
huruf e), Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi (Pasal 16 Ayat (1) huruf f), Mendatangkan orang ahli yang
diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ( Pasal 16
Ayat (1) huruf g dan Mengadakan penghentian penyidikan (Pasal 16 Ayat
(1) huruf h), Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal
16 Ayat (1) huruf i) .
Selanjutnya mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat
imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam
keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang
yang disangka melakukan tindak pidana (Pasal 16 Ayat (1) huruf j)
Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri
sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk
diserahkan kepada penuntut umum ( Pasal 16 Ayat (1) huruf k ), dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (
Pasal 16 Ayat (1) huruf I ).
Dalam rangka wewenang tersebut di atas, maka Kepolisian negara
dalam menangani peristiwa hukum balk yang berkaitan dengan
ketertiban umum dan kejahatan, akan melakukan tindakan penyidikan
dan penyelidikan dengan memebuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam Pasal 16 ayat (2) undang Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya
tidak bertentangan dengan kewajiban hukum ; selaras dengan kewajiban
hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut,
masuk akal dan termasuk dalam Iingkungan jabatannya; serta
mempertimbangkan yang Iayak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
menghormati hak Azasi Manusia. Dalam kegiatan penanganan kejahatan,
Kepolisian negara akan melaksanakan sesuai dengan tugas dan
fungsinya sebagaimana tertuang dalam undang undang yang telah
diuraikan di atas.
Kemudian dalam upaya penanganan terjadinya kejahatan ,
apapun bentuknya baik oleh karena adanya pengaduan perorangan
maupun masyarakat atas terjadinya pelanggaran atau telah
terjadinya kejahatan, maka pihak Kepolisian negara akan melakukan
penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan barang bukti
adanya kejahatan tersebut terhadap tersangka. Selanjutnya mencari
informasi data data dalam usaha penyidikan dan penyelidikan. Dalam
rangka penanganan adanya tindak pidana kejahatan maka kepolisian
membuat Laporan Polisi dimana Kepala Kepolisian Sektor
memerintahkan kepada Penyidik Pembantu untuk mengadakan
pengecekan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian membuat
laporan mengenai apa yang terjadi di TKP.
Selanjutnya Kepala Kepolisian Sektor membuat pemberitahuan
kepada Kejaksaan Negeri setempat tentang dimulainya penyidikan
dengan memberitahukan tanggal dimulainya penyidikan dan untuk itu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
Kepala Kepolisian Sektor menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan
Surat Perintah Tugas. Selanjutnya Polisi mengadakan pemeriksaan
terhadap saksi saksi dan tersangka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1
butir 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , maka
yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.
Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang. Apabila
hasil penyidikan telah menemukan tersangkanya, maka terhadap
tersangka perlu dilakukan penangkapan, untuk itu Kepala kepolisian
Sektor menerbitkan Surat Perintah Penahanan dan dibuat Berita Acara
Penahanan .
Setelah itu pemberitahuan penahanan tersangka kepada Kepala
Kejaksaan Negeri setempat. Penahanan yang dilakukan penyidik hanya
dapat diberikan paling lama 20 hari , namun apabila pemeriksaan oleh
penyidik belum selesai, maka Kepala Kepolisian Sektor dapat
mengajukan permintaan perpanjangan penahanan terhadap tersangka
kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Waktu perpanjangan
penahanan tidak lebih dari 40 (empat puluh hari) yang kemudian dibuat
berita acaranya.
Disamping hal tersebut di atas, apabila untuk kepentingan
penyidikan diperlukan penyitaan barang bukti, maka Kepala Kepolisian
Sektor mengirim laporan permohonan dan persetujuan terhadap
penyitaan tersebut dan Kepala Kepolisian Sektor mengeluarkan Surat
Perintah Penyitaan dan dibuat berita acara penyitaan dan apabila
penyitaan barang bukti dibuat pula surat tanda penerimaan dan dibuat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
berita acara penerimaan barang bukti. Kemudian apabila diperlukan
adanya penggeledahan, maka Kepala Kepolisian Sektor mengajukan
permohonman persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan
Negeri setempat dan atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri
mengeluarkan penetapan tentang persetujuan atas tindakan
penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik.
Apabila diperlukan pemeriksaan laboratories kriminalistik maka
dibuatlah berita acara pemeriksaan laboratories krminalistik oleh
pemeriksa semua surat surat tersebut dijadikan satu yang disebut berkas
dari kepolisian ditambah dengan ; daftar saksi, daftar tersangka, daftar
barang bukti. Kemudian resume yang memuat dasar, laporan polisi,
dukuk perkara fakta atas pemanggilan, penangkapan, penahanan dan
penyitaan. Berkas tersebut juga berisi keterangan saksi - saksi,
keterangan tersangka sendiri, barang bukti dan pembahasan yang memuat
adanya unsur - unsur tindak pidana yang dilakukan tersangka, kemudian
menjadi keterangan terdakwa.
Kemudian berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan Negeri
setempat yang selanjutnya untuk dijadikan dasar penuntutan jaksa di
Pengadilan negeri setempat.
B. Hambatan-Hambatan
Hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam menyelesaikan
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tindak pidana pembunuhan
Berencana Polresta Surakarta tersebut antara lain adalah :
1. Sebelum dilakukannya langkah – langkah Penyidikan, penyidik telah
melakukan serangkaian tindakan kepolisian terhadap tempat kejadian
perkara (TKP). Dalam pelaksanaan oleh TKP tersebut, terdapat kendala
dalam hal pengumpulan barang bukti dan saksi-saksi.
2. Setelah proses penyelidikan selesai, didapatkan fakta Hukum bahwa
Tersangka pelaku berjumlah 2 (dua) orang, yaitu tersangka RIFKY
BAMBANG SULISTYO alias NYO NYO dan tersangka CANDRA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
SUTRISNO alias LIEM BUN SAN alias BABAHE, sedangkan tersangka
RIFKY BAMBANG SULISTYO alias NYO NYO dietahui telah
melarikan diri kedaerah Batam.
3. Dikarenakan sebagian besar barang bukti hasil kejahatan telah berpindah
tangan, Penyidik kesulitan dalam menyita barang bukti tersebut.
Atas adanya hambatan – hambatan tersebut diatas, Penyidik telah
mengambil langkah – langkah untuk menyelesaikan Berkas Perkara tersebut
diatas, langkah yang diambil diantaranya : melakukan pencarian saksi-saksi
dari pihak keluarga korban serta melakukan penyelidikan terhadap latar
belakang keluarga korban, dari hasil keterangan saksi dan hasil penyelidikan,
didapatkan fakta bahwa sebelum teradinya perkara yang dialami oleh korban,
korban selama ini tinggal di rumah dengan ditemani oleh salah satu cucu
korban yang bernama RIFKY BAMBANG SULISTYO alias NYO NYO,
sedangkan dari hasil oleh TKP, tidak diketemukan kerusakan pada pintu
maupun tempat lain yang dipergunakan sebagai akses masuk rumah, atas hal
tersebut penyidik menyimpulkan bahwa tersangka merupakan orang terdekat
korban atau setidak tidaknya orang yang telah dikenal oleh korban.
Atas hal tersebut dilakukan pencarian terhadap RIFKY BAMBANG
SULISTYO alias NYO NYO, namun didapatkan keterangan bahwa RIFKY
BAMBANG alias NYO NYO telah melarikan diri ke Batam, selanjutnya
dilakukan penangkapan terhadap tersangka RIFKY BAMBANG alias NYO
NYO di Bandara Adi Soetjipto Jogjakarta saat hendak pulang ke Solo dan
kemudian dibawa ke Polresta Surakarta.
Setelah tersangka didengar keterangannya, didapatkan keterangan
bahwa tersangka RIFKY BAMBANG alias NYONYO melakukan
perbuatannya dengan dibantu oleh tersangka CANDRA SUTRISNO alias
LIEM BUN SAN alias BABAHE, mendasari keterangan tersangka tersebut,
dilakukan penangkapan tersangka CANDRA SUTRISNO alias LIEM BUN
SAN alias BABAHE, atas proses penangkapan tersangka tersebut
dilaksanakan dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
Dari hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka terdapat kesesuaian
tentang modus dan motifasi melakukan kejahatan adalah untuk membunuh
NYO SIOK HOO karena tersangka RIFKI BAMBANG SULISTYO merasa
sakit hati sering dimarahi oleh neneknya dan melakukan pencurian barang
berharga miik korban. Kejahatan tersebut telah direncanakan dengan baik
beberapa hari sebelumnya, sedangkan terhadap barang bukti hasil kejahatan
sebagian besar telah dijual oleh para tersangka, untuk mendapatkan kembali
barang bukti tersebut, penyidik membawa para tersangka untuk menunjukkan
tempat menjual barang hasil kejahatan tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
BAB IV
P E N U T U P
A. Simpulan
Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan
pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya Penulis mengambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Proses Penyidikan dalam upaya penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan
terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan direncanakan dan atau
pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 jo 365 KUHP dapat diuraikan
sebagai berikut :
a. Penyelidikan
1) Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan dengan direncanakan dan
atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya
nyawa orang, diketahui berdasarkan Laporan Polisi yang dibuat
oleh PAULUS BAMBANG WIJANARKO tentang ditemukannya
mayat seorang wanita tua didalam rumah dalam keadaan terlentang
dilantai dengan luka di kepala bagian belakang.
2) Setelah membuat laporan Polisi petugas Polresta Surakarta
melakukan pengecekan di tempat kejadian dan mengetahui bahwa
tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana tersebut benar-
benar terjadi.
b. Penyidikan
1) Membuat surat perintah penyidikan sebelum dimulainya
penyidikan kejahatan pembunuhan berencana.
2) Membuat surat perintah tugas setelah dikeluarkannya surat perintah
penyidikan (Sprindik) guna melaksanakan tindakan kepolisian
yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.
57
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
3) Membuat surat pemanggilan dan melakukan pemanggilan terhadap
saksi-saksi saja sedangkan terhadap tersangka tidak dilakukan
pemanggilan karena tersangka telah menyerahkan diri dan
ditangkap sebelum dilakukan pemanggilan.
4) Melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan
terhadap tersangka dan saksi-saksi berdasarkan surat pemanggilan
saksi serta surat penangkapan tersangka yang kemudian dibuatkan
berita acara pemeriksaan.
5) Melakukan upaya paksa berupa :
a) Penyitaan, berdasarkan surat perintah penyitan yang kemudian
dibuatkan berita acara penyitaan serta surat tanda penerimaan.
b) Penangkapan, berdasarkan surat perintah penangkapan yang
kemudian dibuatkan berita acara penangkapan.
c) Penahanan, berdasarkan surat perintah penahanan yang
kemudian dibuatkan berita acara penahanan.
d) Penggeledahan, berdasar surat perintah penggeledahan yang
kemudian dibuatkan berita acara penggeledahan.
6) Menyusun sampul berkas perkara setelah proses penanganan
perkara selesai.
7) Menyerahkan berkas perkara yang dilimpahkan terlebih dahulu
kepada Kepolisian Resort Kota Surakarta. Kemudian penyidik
Kepolisian Resort Kota Surakarta menyerahkan berkas perkara
tersebut ke Kejaksaan Negeri Surakarta.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan Tindak Pidana
Pembunuhan dengan direncanakan dan atau pencurian dengan kekerasan
yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang ini adalah :
a. Sulitnya pengumpulan barang bukti dan saksi-saksi
b. Sebelum tertangkapnya Tersangka CANDRA SUTRISNO al LIEM
BUN SAN al BABAHE, penyidik kesulitan mencari tersangka utama
yaitu RIFKI BAMBANG SULISTYO yang melarikan diri ke Batam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
c. Penyidik kesulitan dalam menyita barang bukti karena sudah dijual ke
orang yang tidak dikenal.
B. Saran-Saran
Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, Penulis ingin
memberikan saran sebagai berikut :
1. Penyidik Polri lebih tegas dalam menindak pelaku kejahatan khususnya
pembunuhan dengan direncanakan tanpa harus menunggu adanya laporan
atau pengaduan dari masyarakat.
2. Penyidik Polri harus selalu bersikap obyektif dalam menangani setiap
perkara tindak pidana, khususnya mengenai pembunuhan dengan
direncanakan tanpa memandang siapa pelaku tindak pidana, jabatan pelaku
tindak pidana serta instansi dimana pelaku tindak pidana bekerja.
3. Pada waktu melakukan pemeriksaan tersangka, penyidik Polri seharusnya
tidak melakukan penekanan atau pemaksaan terhadap tersangka karena
selain bertentangan dengan KUHAP juga bertentangan dengan hak asasi
manusia.
4. Masyarakat harus meningkatkan peran sertanya dalam memberantas segala
jenis tindak pidana khususnya pembunuhan dengan direncanakan.