UPAYA RESTRUKTURISASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT … · menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “UPAYA DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DITINJAU DARI ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

UPAYA RESTRUKTURISASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT

BERMASALAH DITINJAU DARI ASAS-ASAS HUKUM

PERJANJIAN PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA

(Persero) Tbk. CABANG SURAKARTA

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna

Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

Ruth Febrianti Hutapea

E0007204

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)


BERMASALAH DITINJAU DARI ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN

PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. CABANG

SURAKARTA

Oleh


E0007204

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Juli 2011

Pembimbing

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum

NIP. 196111081987021001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)




SURAKARTA


NIM.E0007204

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25 Juli 2011

DEWAN PENGUJI

1. Ambar Budhisulistyawati, S.H., M.H : ..................................................

NIP. 195911121983032001

Ketua

2. Djuwityastuti, S.H., M.H. : ..................................................

NIP. 195405111980032001

Sekretaris

3. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum : ..................................................

NIP. 196111081987021001

Anggota

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum

NIP. 195702031985032001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Ruth Febrianti Hutapea

NIM : E0007204

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul




SURAKARTA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya

dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam

daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar,

maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan

hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.


yang membuat pernyataan


NIM.E0007204


commit to user

v

ABSTRAK

Ruth Febrianti Hutapea, E.0007204. 2011. UPAYA RESTRUKTURISASI

DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DITINJAU DARI

ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN PADA PT. BANK TABUNGAN

NEGARA (Persero) Tbk. CABANG SURAKARTA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan

Restrukturisasi Kredit yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero)

Tbk. Cabang Surakarta sebagai upaya dalam penyelesaian kredit bermasalah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat

deskriptif, mengkaji mengenai pelaksanaan Restrukturisasi Kredit. Pendekatan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi

penelitian di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta. Jenis

data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik

pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan retrukturisasi kredit

dilakukan berdasarkan pada Peraturan Direksi Bank BTN No. 19/PD/DRPK/1200

tentang Restrukturisasi Kredit dan Penyelesaian Kredit. Pelaksanaan restruturisasi

sendiri dilakukan dengan tahapan berupa permohonan yang diajukan oleh debitur,

analisis data, negosiasi, putusan restrukturisasi, dan kemudian pemgawasan

(monitoring). Pelaksanaan restrukturisasi dilakukan dengan tetap menerapkan

asas-asas umum perjanjian.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan restrukturisasi yang

dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta

adalah keterbukaan antara debitur dengan bank yang belum terjalin, keterbatasan

kemampuan dari petugas pelaksana, dan itikad tidak baik dari debitur.

Penelitian ini kiranya dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu Hukum

Perdata khususnya Hukum Perbankan yang dapat dipakai sebagai acuan dalam

pengembangan pelaksanaan restrukturisasi oleh PT Bank Tabungan Negara

(Persero) Tbk Cabang Surakarta.

Kata kunci : Restrukturisasi Kredit, Perjanjian, Bank Tabungan Negara.


commit to user

vi

ABSTRACT

Ruth Febrianti Hutapea, E.0007204. 2011.

RESTRUCTURING EFFORTS IN TROUBLED CREDIT COMPLETION

REVISED PRINCIPLES OF CONTRACT LAW AT PT. BANK

TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. BRANCH SURAKARTA

This research aims to determine the implementation of restructuring of

credit that undertaken by PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. branch

Surakarta as an effort in the completion of credit crunch.

This is a descriptive empirical law research that describes the

implementation of restructuring of credit. Qualitative approach was applied in this

research. Research sites is at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Branch

Surakarta. This type of research used primary data and secondary data. The

technique of data collection used in this research was by using qualitative

analysis.

The result of the research the implementation of restructuring of credit is

based on Board Regulation of BTN Number 19/PD/DRPK/1200 Credit

Restructuring and Settlement of Credit. Implementation of retructuring was

carried with petition field by debtor, analysis, negotiation, decision of

restructuring, and monitoring. Implementation of restructuring still apply the

general principles of agreement.

The problem in the implementation of restructuring that undertaken by PT.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. branch Surakarta is openness has not been

establish between debtor and bank, limited ability of the officers, and bad faith of

debtor.

This research would be able to add knowledge in Civil Law especially

Banking Law which can be used as a reference in the development of

implementation of retructuring by PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

branch Surakarta.

Keywords : Restructuring of credit, Agreement, Bank Tabungan Negara


commit to user

vii

MOTTO

“ Takutlah akan Tuhan senantiasa karena masa depan

sungguh ada dan

harapanmu tidak akan hilang”.

(Amsal 23 : 17)


commit to user

viii

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Yesus Kristus yang

senantiasa mencurahkan berkatnya sehingga Penulis dapat menyusun dan

menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “UPAYA

RESTRUKTURISASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT



SURAKARTA”. Penulisan Hukum atau Skripsi merupakan tugas wajib yang

harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk melengkapi syarat memperoleh

gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

Penulis berharap semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum. Penyelesaian Penulisan

Hukum ini tidak terlepas dari bantuan baik moril maupun materiil serta doa dan

dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Ibu Djuwityastuti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang

telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I

Penulisan Hukum yang telah bersedia memberikan bimbingan, saran, kritik,

dan motivasi bagi untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

4. Ibu Th. Kussunaryatun, S.H., M.H., selaku pembimbing akademis, atas

nasehat yang berguna selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas

Hukum UNS.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu

pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam Penulisan

Hukum ini.


commit to user

ix

6. Ketua Bagian PPH Bapak Lego Karjoko S.H., M.Hum., dan Mas Wawan

anggota PPH yang banyak membantu dalam Penulisan Hukum ini.

7. Pimpinan Cabang serta Karyawan PT. Bank Tabungan Negara cabang

Surakarta, khususnya Bapak Fariuddin seaku SPV Collection Work Out yang

telah memberikan waktu dan tempat untuk melakukan penelitian dan

wawancara.

8. Papa, Mama, Kak Lidya, Kak Lili dan Hanna dan keluarga besar Hutapea

dan Sitompul atas cinta dan kasih sayang, doa, dukungan, semangat dan

segala yang telah diberikan yang tidak ternilai harganya sehingga Penulis

dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

9. Sahabat-sahabat ku Meta, Merlin, Tanty, Shinta, Wahyu ‘del’, Tumar, Tomo,

Siddik, Mamet dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

10. Semua pihak yang ikut dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat

disebutkan satu persatu.

Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada

semua pihak, baik untuk akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.


Penulis

RUTH FEBRIANTI HUTAPEA


commit to user

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN .................................................................... iv

ABSTRAK .................................................................................................. v

ABSTRACT ................................................................................................ vi

HALAMAN MOTTO ................................................................................. vii

KATA PENGANTAR ............................................................................. ... viii

DAFTAR ISI ............................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR. ............................................................................... . xii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1

B. Rumusan Masalah.................................................................. 5

C. Tujuan Penelitian ................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ................................................................. 7

E. Metode Penelitian .................................................................. 8

F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1.Tinjauan tentang Bank

a. Pengertian Bank ......................................................... 13

b. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank................................... 14

c. Jenis-jenis Bank ......................................................... 16

d. Macam Kegiatan Usaha Bank .................................... 18

2.Tinjauan tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian ................................................. 20

b. Syarat Sahnya Perjanjian............................................ 21

c. Asas-asas Umum Hukum Perjanjian .......................... 22


commit to user

xi

3.Tinjauan tentang Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian Kredit ...................................... 25

b. Unsur-unsur Perjanjian Kredit ................................... 26

c. Jenis-jenis Perjanjian Kredit ...................................... 27

4.Tinjauan tentang Kredit Bermasalah

a. Penggolongan Kualitas Kredit Bank .......................... 28

b. Pengertian Kredit Bermasalah.................................... 29

c. Faktor Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah ...... 30

d. Penyelesaian Kredit Bermasalah ............................... 30

4. Tinjauan tentang Restrukturisasi Kredit........................... 32

B. Kerangka Pemikiran ............................................................... 35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian……………………….....………… 38

B. Pelaksanaan Upaya Restrukturisasi Kredit yang dilakukan

oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. cabang

Surakarta................................................................................. 50

C. Penerapan Asas-asas Umum Perjanjian pada Pelaksanaan

Restrukturisasi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Tbk. cabang Surakarta ........................................................... 67

D. Permasalahan yang Ada Dalam Pelaksanaan Restrukturisasi

Kredit yang Dilakukan Oleh PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) Tbk. cabang Surakarta dan Bagaimana Upaya

untuk Mengatasinya ............................................................... 72

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan……………………………………………………. 76

B. Saran……………………………………............................... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Model Analisis Interaktif

Gambar 2 : Skema Kerangka Pemikiran

Gambar 3 : Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara cabang Surakarta

Gambar 3 : Mekanisme Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit


commit to user

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian dar Bank Tabungan Negara

Lampiran 3 : Peraturan Direksi Bank BTN No. 19/PD/DRPK/1200 tentang

Restrukturisasi Kredit dan Penyelesaian Kredit Perorangan.

Lampiran 4 : Surat Edaran No. 04/DIR/DRPK/2000 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Direksi Bank BTN No.

19/PD/DRPK/1200

Lampiran 5 : Surat Perjanjian Kredit

Lampiran 6 : Form Permohonan Kredit

Lampiran 7 : Lembar Hasil Wawancara


commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV yang menyatakan bahwa tujuan

dari bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demi terwujudnya tujuan tersebut maka

diperlukan adanya pembangunan nasional yang dilakukan secara menyeluruh

terhadap segala sektor kehidupan yang meliputi kehidupan masyarakat,

bangsa dan negara. Pembangunan nasional dimaksudkan agar dapat

membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Pembangunan nasional terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan

negara yang dimaksud salah satunya dapat dilaksanakan lewat sarana yang

telah mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana yaitu perbankan.

Seperti berbagai lembaga keuangan yang telah ada, bank merupakan lembaga

yang melakukan kegiatan perekonomian dengan berbagai fasilitas yang

diberikannya. Fasilitas yang diberikan dapat dalam bentuk menghimpun dana

dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat dan juga jasa-jasa

perbankan lainnya. Penyaluran dana-dana tersebut harus dapat dilakukan bank ke

bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Sesuai

dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang

menyebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatan pemerataan pertumbuhan

ekonomi, dan stabilitas nasional dalam hal ini perbankan Indonesia mempunyai

tujuan yang sangat strategis dan tidak hanya berorientasi ekonomis, tetapi juga

kepada hal-hal non ekonomis seperti masalah stabilitas nasional (Hermansyah,

2005 : 20).


commit to user

Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka

dilaksanakannyalah program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Salah satu bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank adalah

dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat. Kredit yang diberikan oleh

bank kepada pihak yang membutuhkan, merupakan dana yang diperoleh dari

masyarakat. Dari ketentuan tersebut maka dapat terlihat bahwa bank berfungsi

sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of

founds) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (Jamal Wiwoho,

2011: 87). Sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan

oleh masyarakat tersebut dan menyalurkan dana tersebut (kredit) berdasarkan

kepada prinsip kehati-hatian. Dan sepatutnya setiap kredit yang disalurkan

mempertimbangkan prinsip-prinsip pemberian kredit secara benar dan hal ini

dilakukan melalui prosedur penyaluran kredit secara bertanggung jawab.

Sejak kredit dicairkan hingga diselesaikan oleh debitur (Jurnal Ilmiah Vol 6,

No 3, Oktober 2005)

Sebagai salah satu fungsi dalam mencapai pembangunan yang

berkelanjutan, kredit dapat dikatakan mencapai fungsinya, baik bagi debitur

dan kreditur maupun masyarakat, apabila secara sosial ekonomis membawa

pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka sama-sama

memperoleh keuntungan, dan juga mengakibatkan tambahan penerimaan

negara dari pajak, serta membawa dampak kemajuan ekonomi. Kredit dalam

kehidupan perekonomian sekarang mempunyai fungsi :

a) Meningkatkan daya guna uang.

b) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

c) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

d) Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

e) Meningkatkan kegairahan berusaha.

f) Meningkatkan pemerataan pendapatan (Budi Untung, 2000 : 4)

Pemberian kredit dilakukan dengan suatu perjanjian antara pihak bank

(kreditur) dengan debitur. Perjanjian ini secara langsung memberi kepastian

kepada para pihak selama berlangsungnya perjanjian kredit. Selain itu


commit to user

pemberian kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko

sehingga dalam pelaksanaannya bank harus tetap memperhatikan asas-asas

hukum perjanjian dalam perjanjian kredit yang sehat dan juga untuk mengurangi

risiko yang mungkin timbul. Selain itu bank juga harus melakukan penilaian yang

seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari

debitur. Dengan melakukan penilaian tersebut, setidaknya bank memperoleh

keyakinan yang dapat membantunya dalam memberikan kredit.

Seiring dengan pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat debitur yang

melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga kredit berjalan dengan

lancar. Namun ada pula keadaan dimana didalam prakteknya kadang kala

salah satu pihak tidak melakukan atau melanggar apa yang diperjanjikan

dalam perjanjian kredit. Persoalan dalam kredit muncul, ketika para

pengusaha yang memerlukan modal usaha untuk mengembangkan usahanya

mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam pembayaran angsuran

kreditnya terhadap pihak bank, sebagaimana jangka waktu pengembalian

kredit yang telah diperjanjikan antara debitur dengan bank.

In general the information that is required to consider the nonpayment

probability is the following one:

1. Characteristics of the credit and Credit attribute

2. Collateral guarantees.

3. Payment history of the analyzed entity (individual or company)

4.Economic background (Salvador Vázquez Pérez Grovas, Journal of

Banking And Finance Universidad Anáhuac del Sur, Mexico,

2000:142).

(Secara umum, informasi yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan

bahwa kemungkinan tidak dibayarnya pinjaman apabila memenuhi

salah satu dari:

1. Karakteristik dari kredit dan pelengkap kredit

2. Jaminan

3. Sejarah pembayaran yang telah dianalisis baik milik pribadi

maupun perusahaan

4. Latar belakang ekonomi (Salvador Vázquez Pérez Grovas, Journal

of Banking And Finance Universidad Anáhuac del Sur, Mexico,

2000:142).

Dalam hal pengusaha atau debitur mengalami tunggakan dalam pelunasan

kredit maka akan terjadi kredit bermasalah.


commit to user

Data Bank Indonesia tahun 2011 menunjukkan bahwa dari tahun ke

tahun, tampak indikasi kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) masih

cukup tinggi. Hingga Maret 2011 jumlah kredit macet perbankan mencapai Rp

31,336 triliun, naik Rp 1 triliun lebih dari posisi Maret 2010 yang sebesar Rp

30,295 triliun. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah kredit bermasalah

(Non Performing Loan/NPL) dari perbankan mencapai Rp 50,969 triliun.

Jumlah NPL ini naik dari posisi Maret 2010 yang sebesar Rp 48,908 triliun.

Rasio NPL perbankan di Maret 2011 mencapai 2,81%. Sepanjang tiga bulan

pertama di tahun 2011, jumlah kredit yang dikucurkan perbankan mencapai

Rp 1.814,846 triliun. Naik dibandingkan periode yang sama pada tahun

sebelumnya Rp 1.456,114 triliun. Dari total kredit di Maret 2011 tersebut,

sebanyak Rp 1.676,714 masuk kategori lancer, sedangkan Rp 10,275 triliun

masuk kategori kurang lancar, kemudian Rp 9,358 triliun masuk kategori

diragukan, dan Rp 31,336 termasuk kedalam kategori macet

(http://www.vibiznews.com/news/bankinginsurance/2011/05/18/kredit-macet-

perbankan-mencapai-rp-31336-triliun).

Untuk mengatasi situasi ini jelas pihak bank tidak akan diam saja.

Karena jelas keadaan ini akan melumpuhkan dunia usaha karena debitur

mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan

kredit yang diterimanya kepada dunia perbankan. Selain itu kredit bermasalah

juga dapat mengganggu perekonomian nasional. Keadaan ini juga sangat

dapat merugikan pihak bank. Mengingat salah satu peran penting dari

perbankan yang sehat adalah sebagai financial intermediary institution yang

dapat membantu kelancaran system pembayaran nasional yang

mentransmisikan kebijakan moneter.

Sehubung dengan adanya situasi tersebut maka pihak bank melakukan

berbagai upaya penyelesaian dalam beberapa bentuk. Antara lain adalah

persyaratan kembali (Reconditioning), penjadwalan kembali (Rescheduling)

dan juga restrukturisasi kredit (Restructuring). Dalam restrukturisasi kredit,

tindakan ini dilakukan agar pihak bank tidak menderita kerugian yang lebih

besar lagi dan pihak debitur mampu mengembalikan pinjamannya kepada

http://www.vibiznews.com/news/bankinginsurance/2011/05/18/kredit-macet-perbankan-mencapai-rp-31336-triliun

http://www.vibiznews.com/news/bankinginsurance/2011/05/18/kredit-macet-perbankan-mencapai-rp-31336-triliun


commit to user

pihak bank sesuai dengan perjanjian yang ada. Upaya ini terutama ditujukan

untuk memperbaiki kualitas kredit perbankan dan mengupayakan pemulihan

kegiatan usaha debitur, sehingga diharapkan debitur mampu memenuhi

kewajibannya kembali. Upaya ini dilakukan pihak bank dengan memberikan

keringanan atau pengurangan syarat-syarat kredit yang telah ditentukan dalam

perjanjian kredit. Dalam pelaksanaan upaya ini maka biasanya akan dihasilkan

perubahan atas perjanjian pokok atau addendum yang membantu debitur

dalam menjalankan kewajibannya, yang dimana dalam pelaksanaan upaya ini

hendaknya tetap berdasarkan kepada asas-asas hukum perejanjian.

Selain itu dalam pelaksanaan upaya restrukturisasi pihak bank maupun

debitur jelas mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut dapat

menghambat jalannya restukturisasi yang dalam hal ini tentu dapat

menyebabkan tingkat NPL tidak menurun.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dari segi sudut pandang

mengenai penyelesaian kredit bermasalah yang salah satu caranya adalah lewat

upaya restrukturisasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk itulah

penulis mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul: “UPAYA

RESTRUKTURISASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT



SURAKARTA"

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang ada supaya nantinya dapat

dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka

penting bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas

sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan

oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang

Surakarta sebagai upaya dalam menangani kredit bermasalah?


commit to user

2. Bagaimana penerapan asas-asas hukum perjanjian di dalam pelaksanaan

upaya restrukturisasi kredit dalam penyelesaian kredit bermasalah pada

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta?

3. Permasalahan apa yang ada dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit yang

dilakukan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.

Cabang Surakarta dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan selalu memiliki tujuan-tujuan

tertentu. Hal ini dimaksudkan agar dapat disajikannya data yang akurat agar

dapat menjawab permasalahan yang ada. Sehingga dari hal tersebut maka

penulis mengkategorikan tujuan penelitian kedalam kelompok tujuan obyektif

dan tujuan subyektif sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan

oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang

Surakarta.

b. Untuk mengetahui penerapan asas-asas hukum perjanjian di dalam

pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam penyelesaian kredit

bermasalah pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.

Cabang Surakarta.

c. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang ada selama proses

retrukturisasi pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.

Cabang Surakarta dan bagaimana para pihak mengatasi permasalahan

tersebut.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam

penelitian hukum di bidang Perdata pada khususnya di bidang hukum

Perbankan mengenai upaya restrukturisasi dalam penyelesaian kredit

bermasalah.


commit to user

b. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama

penyusunan penulisan hukum agar dapat memenuhi syarat untuk

memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas

Hukum Univesitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut

kegunaan atau manfaat penelitian, baik kegunaan teoritis maupun praktis.

Berikut ini adalah manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penulisan hukum

ini :

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu

hukum pada khususnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan

litelatur dalam dunia kepustakaan tentang upaya restrukturisasi dalam

penyelesaian kredit bermasalah.

c. Penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun

penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian dapat memberikan masukan dan sumbangan

pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai

restrukturisasi kredit sebagai salah satu upaya bank dalam

penyelesaian kredit bermasalah.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas

rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis dalam penelitian

ini.


commit to user

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa

dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah

berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang

bertentangan dalm suatu kerangka teori tertentu (Soerjono Soekanto, 2006: 42).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah

penelitian empiris. Pada penelitian empiris, maka yang diteliti pada awalnya

adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer

di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006: 52). Dalam

penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada data primer di lapangan yaitu

di PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

gejala lainnya,yang dalam hal ini penulis akan memberikan paparan serta

penjelasan lengkap mengenai objek penelitian yaitu resrtukturisasi kredit

sebagai salah satu upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh bank pada PT.

BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini berjenis kualitatif,

karena data penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu data berwujud uraian,

informasi verbal, pendapat dari responden.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan hukum tentang restrukturisasi kredit sebagai salah

satu upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh bank pada PT. BANK

TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta.


commit to user

5. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah

pada data primer dan data sekunder. Data primer ini meliputi data yang

diperoleh dengan cara wawancara. Sedangkan data sekunder berupa hasil

penelitian yang berwujud laporan, buku-buku mengenai hukum perdata, buku-

buku mengenai hukum perbankan, publikasi elektronik maupun bentuk- bentuk

lain yang berkaitan dengan penelitian empiris.

6. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan yang dilakukan dengan

wawancara sehingga didapatkan keterangan-keterangan dan informasi yang

dibutuhkan dalam penelitian. Pihak yang menjadi responden dalam

penelitian ini adalah beberapa pegawai PT. BANK TABUNGAN NEGARA

(Persero) Tbk. Cabang Surakarta.

b) Sumber Data Sekunder

Adalah keterangan-keterangan yang bersifat mendukung data primer, yaitu

sumber data yang secara tidak langsung memberi atau menunjang adanya

sumber data primer. Dalam penelitian yang akan dilakukan sumber data

sekunder meliputi buku-buku atau literatur-literatur hukum perdata dan

hukum perbankan, karya tulis ilmiah.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang akan

dilakukan adalah:

a) Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Tipe data apapun yang akan dikehendaki oleh penulis, maka studi

dokumen atau bahan pustaka yang akan selalu dipergunakan terlebih dahulu

(Soerjono Soekanto,2006: 201). Penulis dapat menggunakan dokumen-

dokumen, peraturan perundangan, buku-buku maupun laporan hasil peneliti

terdahulu yang berisikan penelitian yang pernah dilakukan, karena akan

sangat berguna bagi penulis. Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan


commit to user

hasil penelitian di PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.

Cabang Surakarta.

b) Wawancara

Adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk

memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden baik itu

dengan tatap muka ataupun tidak. Penelitian yang dilakukan menggunakan

wawancara secara terpimpin, yaitu wawancara dilakukan berdasarkan pada

pedoman-pedoman dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan

sebelum dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap beberapa

pegawai bank pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.

Cabang Surakarta.

c) Pengamatan atau Observasi

Penulis akan melihat kenyataan yang terjadi dalam lapangan penelitian,

kemudian dari kenyataan yang ada maka penulis melakukan pengamatan.

Persepsi penulis akan menjadi penafsiran yang dinamakan sebagai fakta.

Fakta merupakan hasil penafsiran terhadap gejala yang diamati penulis.

Penulis harus selalu berpedoman pada kerangka teoritis dan kerangka

konsepsionil yang menjadi dasar penelitiannya (Soerjono Soekanto,2006:

219-220).

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang dilakukan ini, teknik analisis data yang

digunakan adalah analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Dimana

dalam tahap analisis ini ada tiga komponen pokok yang harus diperhatikan.

Menurut Miles & Huberman dalam bukunya Heribertus Sutopo, Tiga

komponen pokok tersebut adalah “data reduction”, “data display”, dan

“conclution drawing” :

a) Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan

abstraksi data (kasar) yang ada dalam fieldnote. Pada saat pengumpulan data

berlangsung, data reduksi berupa membuat singkatan, coding memusatkan

tema, membuat batas-batas permasalahan, dan menulis memo. Reduksi data


commit to user

berlangsung secara terus menerus dari tahap awal sampai akhir penulisan

laporan penelitian.

b) Penyajian Data

Adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan

kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan informasi ini peneliti dapat

mengerti apa yang terjadi sehingga dapat dianalisa dan kemudian ditarik

suatu kesimpulan.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan akhir dapat dilakukan ketika pengumpulan

data juga berakhir, dimana pada awalnya sudah ada kesimpulan yang masih

skeptis, namun dengan diperolehnya data-data, keterangan dan informasi

yang kemudian dianalisis maka sedikit demi sedikit jawaban dapat

ditemukan sehinngga dapat ditarik suatu kesimpulan (Heribertus Sutopo,

2002: 91-93).

Gambar 1. Model Analisis Interaktif

Pengumpulan Data

Penarikan Kesimpulan/

Verifikasi

Sajian DataReduksi Data


commit to user

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Perumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi

Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan segi-segi teoritis dari permasalahan yang

akan diteliti, yaitu Tinjauan Umum tentang Bank, Tinjauan

Umum tentang Perjanjian dan Perjanjian Kredit, Tinjauan Umum

tentang Kredit dan Kredit Bermasalah, Tinjauan Khusus tentang

Restrukturisasi Kredit

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian pembahasan

yang menghubungkan data-data yang telah diperoleh dari hasil

penelitian, yaitu: pelaksanaan restrukturisasi kredit yang

dilakukan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)

Tbk. Cabang Surakarta dan penerapan asas-asas umum perjanjian

dalam pelaksanaan upaya restrukturisasi dan yang terakhir adalah

permasalahan apa yang ada dalam pelaksanaan restruktirisasi

kredit yang dilakukan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA

(Persero) Tbk. Cabang Surakarta serta bagaimana upaya untuk

mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Bank

a. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992

sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 2:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari pengertian di atas maka bank merupakan lembaga financial

intermediary yaitu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai menghubung

antara pihak yang mempunyai dana dan pihak yang membutuhkan dana.

Menurut pengertian secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai

lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta

memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2004: 23).

Berdasarkan beberapa pengertian bank diatas dapat disimpulkan

bahwa bank merupakan perusahaan atau badan usaha yang bergerak dalam

bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah

bidang keuangan. Dan segala kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan

dengan kehidupan perekonomian di suatu negara.

Selain itu bank merupaka lembaga keuangan yang memiliki peranan

sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution)

yakni sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Jamal Wiwoho, 2011:

27).


commit to user

Dari pengertian tentang bank tersebut, maka dapat dirumuskan

tentang pengertian hukum perbankan. Menurut Sentosa Sembiring, “hukum

perbankan pada dasarnya adalah serangkaian kaidah-kaidah yang mengatur

tentang badan usaha perbankan. Kaidah-kaidah yang di maksud adalah baik

yang terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktek perbankan”

(Sentosa Sembiring, 2000:2). Menurut Hermansyah, “hukum perbankan

adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak

tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan

usaha, serta cara dan proses melakukan kegiatan usahanya”. Berkaitan

dengan pengertiaan tersebut, yang dimaksud dengan norma tertulis yaitu

keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank,

sedangkan norma tidak tertulis yaitu hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang

timbul dalam praktek perbankan (Hermansyah, 2008: 39-40). Jadi dapat

disimpulkan bahwa hukum perbankan yaitu keseluruhan peraturan yang

mengatur tentang perbankan seperti kelembagaan dan kegiatan usahanya.

Dari pengertian bank diatas maka lembaga keuangan bank juga mempunyai

fungsi yang membedakan dengan lembaga keuangan lainnya.

b. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

tentang Perbankan, bank mempunyai asas, fungsi dan tujuan sebagai

berikut:

1) Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-

hatian. Menurut penjelasan secara resmi yang dimaksud dengan

demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

Makna dari demokrasi ekonomi oleh ahli ekonomi Universitas Gajah

Mada Mubyarto dirumuskan dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:


commit to user

a) Koperasi merupakan soko guru perekonomian

b) Perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial,

dan yang terpenting adalah moral.

c) Perekonomian Pancasila terdapat hubungan dengan Tuhan Yang

Maha Esa, sehingga terdapat solidaritas sosial.

d) Nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.

e) Tegas dan jelas ada keseimbangan antara perencanaan sentral dengan

tekanan pada desentralisasi.

Sedangkan yang yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian

dalam hal ini adalah mengenai cara dari pihak bank dalam menjalankan

tugas dan wewenangnya khususnya dalam membuat kebijakan harus

secara cermat, teliti dan profesional. Selain itu juga harus mematuhi

peraturan perundangan yang berlaku dengan didasari itikad yang baik.

2) Fungsi

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun

dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dan

penyalur dana masyarakat ke pihak yang membutuhkan dana (lacks of

funds) sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-

Undang Perbankan.

3) Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat

banyak. Tujuan ini tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga

berorientasi kepada hal-hal nonekonomis seperti masalah stabilitas

politik dan stabilitas sosial (Jamal Wiwoho, 2011: 36-37).


commit to user

c. Jenis-jenis Bank

1) Dilihat dari bidang usahanya

Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan

menurut jenisnya bank terdiri dari :

a) Bank Umum

Di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perbankan, yang

dimaksud dengan “Bank umum adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip

Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu-

lintas pembayaran”. Maksud dari usaha perbankan secara

konvensional yaitu usaha bank memberi kredit kepada nasabah baik

perorangan maupun perusahaan, sedangkam maksud usaha perbankan

berdasar prinsip syariah dijabarkan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-

Undang Perbankan.

b) Bank Perkreditan Rakyat

Di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perbankan, yang

dimaksud dengan ”Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran”. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat lebih

sempit jika dibanding dengan kegiatan bank Umum. Bank Perkreditan

Rakyat hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka,

tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2) Dilihat dari kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dibagi dalam 2 golongan,

yaitu:

a) Bank Milik Pemerintah (Negara)

Bank Milik Pemerintah artinya modal bank yang bersangkutan

berasal dari pemerintah. Seluruh modal bank berasal dari pemerintah.


commit to user

b) Bank Milik Swasta

(1) Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang

ataupun badan hukum Indonesia.

(2) Swasta Asing, artinya modal bank tersebut dimilki oleh warga

negara asing dan/atau badan hukum asing. Dalam hal ini ada

kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari negara asal

bank yang bersangkutan.

c) Bank Campuran

Bank Campuran adalah bank umum yang didirikan bersama

oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan

didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum

Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia.

Kegiatan Bank Campuran memiki tugas yang sama dengan bank

umum lainnya.

3) Dilihat dari segi operasionalnya

Dilihat dari ruang lingkup operasional bidang usahanya, maka bank

dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

a) Bank Devisa

Bank Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan

dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta

asing. Maksudnya bank devisa dapat melaksanakan transaksi ke luar

negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan,

misalnya tranfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers,

cheque, pembukuan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi

lainnya.

b) Bank Non devisa

Bank Nondevisa adalah bank yang tidak dapat melakukan

usaha di bidang transaksi valuta asing. Jadi usaha Bank Nondevisa

yaitu melakukan transaksi yang masih dalam batas-batas negara.

Dari pembagian jenis-jenis bank tersebut, bank mempunyai

berbagai usaha sebagai lembaga keuangan. Usaha bank erat kaitannya


commit to user

dengan fungsi bank sebagai lembaga financial intermediary (Sentosa

Sembiring, 2000: 3-7).

d. Macam Kegiatan Usaha Bank

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga

melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas

dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah

membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas,

kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara

menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman

atau kredit (Kasmir, 2004:39-40).

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.10 Tahun 1998

tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum

adalah sebagai berikut:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2) Memberikan kredit

3) Menerbitkan surat pengakuan hutang

4) Membeli, menjual, atau menjamin resiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam

perdagangan surat-surat dimaksud.

b) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa

berlakunya tidak lebih dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat

dimaksud.

c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.

d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

e) Obligasi

f) Surat dagangan berjangka waktu sampai dengan satu tahun.


commit to user

g) Instrumen berharga lainnya yang berjangka waktu satu tahun.

5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah.

6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dan

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.

7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain

berdasarkan suatu kontrak.

10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

11) Dihapus.

12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali

amanat.

13) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Bank Indonesia.

14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang

tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, menurut

Pasal 7 Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa Bank Umum dapat

pula melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain

di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura,

perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan


commit to user

penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi

akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip

Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Pasal 1313

menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

1) Perbuatan, penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang

perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau

tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi

para pihak yang memperjanjikan.

2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya

suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak. Pihak tersebut

adalah orang atau badan hukum.

3) Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang

diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian

ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya

sendiri.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu

persetujuan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk

melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad,

2000 : 225). Sedangkan perjanjian menurut R.Subekti adalah suatu peristiwa


commit to user

dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (R.Subekti, 2002: 1).

b. Syarat sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak,

perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam

Pasal 1320 KUHperdata yaitu :

1) Adanya kesepakatan

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan

mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau

kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat

terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana

seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324

KUHperdata) adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan

tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUHperdata). Terhadap

perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan

tersebut, dapat diajukan pembatalan.

Dalam membuat perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada

ketentuan-ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, tetapi dapat pula mendasarkan kepada kesepakatan bersama,

artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa diserahkan kepada para

pihak (Muhamad Djumhana, 1996: 385).

2) Cakap untuk membuat perikatan

Pasal 1330 KUHperdata menentukan yang tidak cakap untuk

membuat perikatan adalah:

a) orang-orang yang belum dewasa,

b) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, anak di bawah

pengampuan, anak belum cukup umur menurut undang yang

mengaturnya

c) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-


commit to user

undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akan

tetapi ketentuan ini telah dicabut menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Dimana perempuan di anggap cakap menurut

hukum.

Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah

batal demi hukum (Pasal 1446 KUHperdata).

3) Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan Jika

tidak maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUHperdata

menentukan hanya barang-barang yang dapat di perdagangkan yang

dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334

KUHperdata barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat

menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang

secara tegas.

4) Suatu sebab yang halal.

Sebab yang tidak halal adalah yang berlawanan dengan undang-

undang kesusilaan dan bertentangan dengan ketertiban umum. Pasal 1335

KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang

halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak

mempunyai kekuatan hukum.

c. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian

Menurut rumusan dan pengertian tentang perjanjian yang telah

diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian dibuat dengan

pengetahuan dan kehendak bersama dari para pihak. Tujuan yang hendak

dicapai adalah menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau

kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam rangka

menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh

para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat

bagi para pihak, KUH Perdata memberikan beberapa asas umum yang

merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam


commit to user

mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya

menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan

pelaksanaanya (Kartini Mulyadi, 2002 : 14).

Menurut Kartini Mulyadi di dalam bukunya yang berjudul

“Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian” asas-asas umum yang diatur dalam

KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1) Asas kebebasan berkontrak

Dasar hukum dari asas kebebasan berkontrak adalah didalam

pasal 1338 KUH Perdata. Karena banyak perjanjian yang dilakukan di

dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai jual-beli

barang dan jasa atau hutang-piutang dan sebagainya maka orang bebas

mengadakan perjanjian. Pada hakikatnya orang bebas mengadakan

perjanjian apapun bentuknya, apapun isinya, asal tidak dilarang oleh

undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban

umum.

Adanya asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat

dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat

kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan perjanjian apa saja, selama

dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu

yang terlarang (Kartini Muljadi,2002 : 14-47).

2) Asas Konsensualitas

Asas ini memperlihatkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat

antara dua orang atau lebih telah mengikat, dan karena telah melahirkan

kewajiban bagi salah satu pihak atau lebih pihak dalam perjanjian

tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau

consensus. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan

berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak

memerlukan formalitas.

Ketentuan yang mengatur tentang konsensualitas ini dapat kita

temui dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi, “untuk

sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :


commit to user

a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c) suatu hal tertentu;

d) suatu sebab yang halal”.

Dasar dari asas konsensualitas ada pada huruf a pada 4 (empat)

ketentuan diatas yaitu yang berbunyi sahnya suatu perjanjian apabila

terdapat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

3) Asas Personalia

Asas ini dapat diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang

berbunyi “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas

nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya

sendiri”. Rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian

yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek

hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

Dengan kata lain seorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk orang

lain kecuali ada kuasa untuk itu, jadi suatu perjanjian hanya mengikat

bagi para pihak yang membuatnya bukan orang lain.

4) Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang

menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak

melaksanakansesuai ketentuan atau kesepakatan yang ada, maka pihak

lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui

mekanisme dan jalur hukum yang berlaku (Kartini Mulyadi, 2002 : 59).

5) Asas Itikad baik

Asas ini telah disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (3)

KUHPerdata. Yaitu kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain

berdasarkan kepatutan diantara orang-orang yang sopan tanpatipu daya,

tanpa muslihat, dan tanpa akal-akalan, tidak hanya melihat kepantingan


commit to user

diri sendiri. Akan tetapi itikad baik disini bukan hanya sebatas segi

subyektif saja akan tetapi juga melihat dari segi obyektifnya. Maksudnya

disini adalah sebagai sesuatu yang disepakati bersama, pelaksanaan

prestasi dari tiap perjanian harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan

kehendak dari para pihak dan juga menggunakannya sesuai dengan

ketentuan yang ada. Itikad baik dari segi obyektif ini dapat dilihat dari

akal sehat, kepatutan, dan keadilan dalam membuat perjanjian (Salim

H.S., 2003:12).

3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjajian Kredit

Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian yang

ketentuan umum mengenai perjanjian ini didasarkan pada ajaran umum

hukum perikatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata). Ketentuan umum dalam KUHPerdata tersebut

menjadi dasar atau asas umum yang konkrit dalam membuat semua

perjanjian apapun (Sutarno, 2004: 68).

Kata kredit sendiri berasal dari bahasa Yunani, credere, yang berarti

kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus yaitu

meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). Menurut Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1992 pasal 1 ayat 12 kredit adalah penyediaan uang

atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga

imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (pactum de

contrahendo). Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang

bersifat konsensuil. Inilah yang membedakan antara perjanjian kredit

dengan perjanjian hutang-piutang. Perjanjian hutang-piutang bersifat riil

dimana riil maksudnya adalah perjanjian baru ada setelah uang yang

dipinjamkan dalam perjanjian kredit diserahkan secara nyata pada debitur


commit to user

(Budi Untung, 2000: 29). Setiap kredit yang disetujui dan disepakati antara

pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit

(akad kredit) secara tertulis.

Dasar dari perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di

dalam KUHPerdata pasal 1754 yang menyatakan :

“perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak

yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu

barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa

pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama

dari macam dan keadaan yang sama pula”

Perjanjian pinjam-meminjam ini artinya luas, yaitu bahwa obyeknya adalah

benda yang habis dipakai. Jika dipakai istilah verbruiklening maka termasuk

di dalamnya adalah uang. Oleh karena itu perjanjian kredit termasuk

kedalam perjanjian pinjam-meminjam namun lebih spesifik obyeknya yaitu

uang. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah

perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain

sejumlah uang tertentu dengan syarat dimana pihak tersebut akan

mengembalikan sejumlah uang tersebut atau balas prestasi (kontra prestasi).

b. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah

sebagai berikut (Thomas Suyatno, dkk, 1990: 12-13):

1) Kepercayaan yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang

diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar

diterimanya kembali dalam jangka waktu te rtentu di masa yang akan

datang.

2) Tenggang waktu yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi

dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3) Degree of risk yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari

adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi

dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari.

4) Prestasi atau obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi

juga dalam bentuk barang atau jasa.


commit to user

c. Jenis-jenis Perjanjian Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat

dari berbagai segi adalah (Kasmir, 2004: 99 -102):

1) Dilihat dari Segi Kegunaan

a) Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan

usaha atau membangun proyek atau pabrik baru di mana masa

pemakaiannya untuk periode yang relatif lebih lama dan biasanya

kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan

produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan

untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai.

2) Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau

investasi. Kredit ini untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya

kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu

baik barang atau jasa.

b) Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai

secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan

jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai

oleh seseorang atau badan usaha.

c) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan

biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya

diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3) Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a) Kredit Jangka Pendek


commit to user

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling

lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b) Kredit Jangka Menengah

Kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai

dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

c) Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu

diatas tiga tahun atau lima tahun.

4) Dilihat dari Segi Jaminan

a) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan tertentu. Jaminan

tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan

yang diberikan si calon debitur.

b) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang

tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha,

karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan

bank yang bersangkutan.

4. Tinjauan Umum Tentang Kredit bermasalah

a. Penggolongan Kualitas Kredit Bank

Istilah penggolongan kredit dalam bagian ini adalah istilah yang

digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan

kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut

(Hermasyah, 2005: 62).

Untuk menentukan suatu kualitas kredit masuk lancar, dalam

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan bermasalah, dapat dinilai

dari tiga aspek yaitu:

1) Prospek Usaha

2) Kondisi Keuangan dan Penekanan Arus Kas


commit to user

3) Kemampuan Membayar

Tiga aspek penilaian tersebut merupakan satu kesatuan untuk

menilai kualitas kredit, tidak hanya dari kemampuan membayar saja.

Meskipun kemampuan membayar lancar tetapi kalau prospek usaha tidak

ada maka kredit tersebut dapat dinilai non performing loan. Namun untuk

menilai kualitas kredit dari prospek usaha dan kondisi agak sulit dibanding

menilai kemampuan membayar. Menilai kemampuan membayar lebih

mudah karena ukurannya jelas yaitu :

1) Kredit digolongkan Lancar jika pembayaran tepat waktu, perkembangan

rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjanjian kredit.

2) Kredit digolongkan Dalam Perhatian Khusus, jika terdapat tunggakan

pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari (tiga bulan).

3) Kredit digolongkan Kurang Lancar, jika terdapat tunggakan pembayaran

pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180

hari (enam bulan).

4) Kredit digolongkan Diragukan, jika terdapat tunggakan pembayaran

pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270

hari (sembilan bulan).

5) Kredit digolongkan Bermasalah, jika terdapat tunggakan pokok dan atau

bunga yang telah melampaui 270 hari (sembilan bulan lebih) (Jamal

Wiwoho, 2011: 98-99)

b. Pengertian Kredit bermasalah

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah atau kredit

bermasalah. Membicarakan kredit bermasalah sesungguhnya membicarakan

resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit

bermasalah (Muhamad Djumhana, 1996: 426).

Pengertian kredit bermasalah itu sendiri adalah kredit yang

diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur yang

bersangkutan (Malayu Hasibuan, 2002: 115). Dalam hal ini mengandung


commit to user

arti bahwa suatu keadaan dimana seorang debitur atau nasabah tidak mampu

membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Maka dari itu kredit

bermasalah harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar

dapat dihindari.

c. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kredit bermasalah

Hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah alias nasabah

nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kebermasalahan suatu

fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu :

1) Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam

mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam

melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang

seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kebermasalahan suatu

kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan

pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif.

2) Dari pihak nasabah

Kebermasalahan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan

dua hal yaitu :

a) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau

membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan

dengan sendiri bermasalah.

b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan

untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai

terkena musibah misalnya kebanjiran atau kebakaran (Kasmir,

2004:115).

d. Penyelesaian Kredit bermasalah

Kredit bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam

setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana

kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Untuk mengatasi kredit


commit to user

bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan bahkan melakukan

penyelesaian sehingga tidak akan menimbulkan kerugian.

Guna menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan

penanganan kredit bermasalah yang tepat. Upaya yang dapat dilakukan

untuk mengatasi kredit bermasalah antara lain :

1) Melalui rescheduling (penjadwalan kembali)

Adalah suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap

beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal

pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk tenggang,

perubahan jumlah angsuran.

2) Melalui reconditioning (persyaratan kembali)

Yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan

perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran

dan atau jangka waktu kredit saja.

3) Melalui restructuring atau restrukturisasi kredit

Yaitu upaya yang dilakukan bank berupa melakukan perubahan syarat-

syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau

melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit yang masih

menjadi bagian dari perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa

rescheduling maupun reconditioning.

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

5) Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak

punya etikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar

semua hutang-hutangnya (Kasmir, 2004:116-117).

Pihak kreditur memang tidak mutlak untuk menyelesaikan

permasalahan kredit hanya dengan cara-cara diatas saja, melainkan harus

disesuaikan dengan bagaimana bunyi perjanjian kredit yang telah disepakati

oleh kedua belah pihak tersebut sebelumnya. Agar dalam hal ini, tidak ada

pihak-pihak yang merasa dirugikan.


commit to user

5. Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi Kredit

Arti restrukturisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

penataan kembali. Restrukturisasi apabila dikaitkan dengan perbankan ialah

penataan kembali mengenai persyaratan kredit atau perubahan syarat-syarat

perjanjian kredit yang telah dibuat antara pihak Bank dengan debitur.

Perubahan persyaratan kredit ini berupa perpanjangan jangka waktu kredit,

pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian

kredit menjadi perusahaan (Hermansyah, 2005: 71-72).

Sedangkan pengertian restrukturisasi kredit adalah terminologi

keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya

perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya

(http://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi kredit).

Mengenai restrukturisasi ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan

khusus, yakni Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 31/150/KEP/DIR

tanggal 12 November 1998. Menurut Bank Indonesia, restrukturisasi kredit

adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar

debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang antara lain dilakukan melalui

tindakan sebagai berikut:

1) Penurunan suku bunga kredit

Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi

kredit yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga

dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur

setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang

ditetapkan sebelumnya.

2) Pengurangan tunggakan bunga kredit

Bentuk restrukturisasi ini diberikan dengan cara mengurangi tunggakan

bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur

dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau

seluruhnya. Cara ini dilakukan agar debitur memiliki kemampuan kembali

untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat

http://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi


commit to user

digunakan untuk membayar hutang pokoknya yang tidak mungkin dihapus

seluruhnya oleh kreditur.

3) Pengurangan tunggakan pokok kredit

Sejumlah pinjaman uang yang diberikan kreditur (bank) kepada debitur

inilah yang disebut pokok kredit. Pembayaran pokok kredit dapat dilakukan

sebagian-sebagian setiap bulan bersamaan dengan pembayaran bunga atau

sekaligus di akhir jangka waktu kredit. Hal ini sesuai kesepakatan yang

tercantum dalam perjanjian kredit. Pengurangan tunggakan pokok

merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan bank

kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti

dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya.

4) Perpanjangan jangka waktu kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit

yang bertujuan memperingan debitur untuk mengembalikan utangnya.

Dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit debitur

digolongkan menjadi performing loan (tidak bermasalah) dan dengan

perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk

melanjutkan usahanya.

5) Penambahan fasilitas kredit

Penambahan kredit diharapkan usaha debitur akan berjalan kembali dan

berkembang yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan

untuk mengembalikan utang lama dan tambahan kredit baru. Untuk

memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat,

akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur

karena debitur menanggung utang lama dan utang baru.

6) Pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pengambilalihan aset debitur dalam hukum dapat disebut kompensasi atau

perjumpaan utang. Cara ini bank atau kreditur mengambil alih agunan kredit

yang nilai jaminan tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar

nilai yang diambil, maka terjadilah kompensasi. Dengan kata lain agunan

kredit yang diambil alih oleh bank dibayar dengan menggunakan kredit


commit to user

yang tertunggak. Dengan demikian agunan kredit menjadi milik atau aset

bank dan utang debitur dinyatakan lunas.

7) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan

debitur.

Konversi kredit menjadi modal dalam perusahaan debitur merupakan salah

bentuk restrukturisasi. Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai

kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur. Mengenai

berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung

hasil kesepakatan antara Kreditur dan Debitur. Dengan demikian Bank

memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan utang debitur

menjadi lunas (Sutarno, 2004: 267-273).

Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya

untuk menghindari:

1) Penurunan penggolongan kualitas kredit.

2) Peningkatan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPPA).

3) Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual

(http://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasikredit).

Upaya restrukturisasi ini sebagai upaya membangun kembali

kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian

Indonesia, Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali

perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan

ekonomi.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibawah memberikan gambaran alur berpikir dari

penulis. Dimana BANK TABUNGAN NEGARA sebagai salah satu bentuk

dari bank yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga perbankan yaitu

menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan yang terdapat di dalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam

menyalurkan dana kemasyarakat, BANK TABUNGAN NEGARA

memberikan kemudahan kepada masyarakat pada umumnya baik pribadi

http://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi


commit to user

maupun badan usaha untuk mendapatkan kesempatan memperoleh dana yang

mereka butuhkan lewat fasilitas kredit yang ada. Tentu saja pemberian kredit

yang dilakukan tetap berdasarkan kepada prosedur yang ada. Hingga timbulah

perjanjian kredit yang dalam hal ini memberikan hak dan kewajiban kepada

para pihak baik debitur maupun kreditur.

Seiring dengan berjalannya perjanjian kredit tersebut dimana para

pihak melaksanakan hak dan kewajibannya yang ada maka kredit tersebut

dapat dikatakan sebagai kredit lancar. Namun apabila salah satu dari pihak

tersebut tidak menjalankan perjanjian atau melanggar ketentuan yang ada

maka hal tersebut akan menyebabkan permasalahan.

Pada kenyataannya, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya

seperti membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan atau

melanggar kesepakatan yang ada. Jelas hal ini dapat merugikan pihak bank

selaku pemberi pinjaman. Dan situasi seperti ini disebut dengan kredit

bermasalah yaitu ketidak mampuan pihak debitur untuk mengembalikan

pinjamannya kepada pihak bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dan dalam penyelesaian kredit bermasalah tersebut, pihak bank memiliki

beberapa penyelesaian antara lain yaitu dengan cara rescheduling,

reconditioning atau restructuring (restrukturisasi). Dari berbagai cara tersebut

biasanya bank melakukan upaya restrukturisasi, hal ini dilakukan karena

adanya pilihan atau alternatif didalamnya. Cara ini dilakukan agar pihak bank

tidak menderita kerugian yang lebih besar dan juga membantu pihak debitur

agar mampu untuk mengembalikan pinjamannya.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh PT BANK

TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, maka pada akhirnya akan muncul

perjanjian kredit baru atau perjanjian kredit lama yang diperbaharui yang

dapat membantu debitur untuk menjalankan kewajibannya kembali. Maka

dalam hal ini akan muncul perjanjian kredit yang lama, dan akan ada

perjanjian kredit yang baru setelah upaya restrukturisasi dilakukan. Namun


commit to user

dalam hal ini, munculnya perjanjian yang baru tetap harus menerapkan asas-

asas perjanjian yang ada seperti perjanjian kredit sebelumnya.

Akan tetapi dalam pelaksanaan penyelamatan kredit bermasalah

dengan upaya restrukturisasi kredit ini tidak menutup kemungkinan akan

munculnya hambatan atau masalah dalam pelaksanaannya. Sehingga ada

baiknya kita mengetahui hambatan apa saja yang di hadapi oleh Bank

Tabungan Negara dalam pelaksanaan upaya penyelamatan ini dan

bagaimanakah Bank mengatasi hambatan tersebut.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka permasalahan yang ingin

penulis ketahui jawabannya adalah bagaimana pelaksanaan restrukturisasi

kredit yang dilakukan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

dan bagaimana penerapan asas-asas perjanjian dalam pelaksanaan

restrukturisasi di PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.


commit to user

Gambar II. Kerangka Pemikiran

PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Menghimpun Dana Menyalurkan Dana Memberikan jasa-

jasa perbankan

lainnya Perjanjian Kredit

Memberikan kredit

Kredit Lancar Kredit bermasalah

Upaya Penyelesaian

Persyaratan Kembali

(Reconditioning)

Restrukturisasi

(Restrukturing)

Penjadwalan

Kembali

(Rescheduling)

Pelaksanaan restrukturisasi kredit

yang dilakukan oleh Bank

Tabungan Negara

Perjanjian Kredit Baru

Asas-asas Hukum

Perjanjian

UU NO. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Problemaatika

dalam

pelaksanaan

restrukturisasi


commit to user

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

1. Deskripsi Singkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pemerintah Hindia Belanda yang bertujuan untuk membidik

masyarakat agar gemar menabung melalui Koninklijk Besluit No. 27

tanggal 16 Oktober 1897 mendirikan Postspaarbank yang kemudian terus

hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memiliki 4

(empat) cabang yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Pada tahun

1940 kegiatannya terganggu akibat penyerbuan Jerman atas Netherland

yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu yang

relatif singkat (rush). Namun demikian keadaan keuangan Postspaarbank

pulih kembali pada tahun 1941.

Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada

pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan Postspaarbank dan

mendirikan Tyokin Kyoku sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana

masyarakat melalui tabungan. Usaha pemerintah Jepang ini tidak sukses

karena dilakukan dengan paksaan. Tyokin Kyoku hanya mendirikan satu

cabang yaitu cabang Yogyakarta.

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah

memberikan inspirasi kepada Darmosoetanto untuk memprakarsai

pengambilalihan Tyokin Kyoku dari pemerintah Jepang ke pemerintah

Indonesia dan terjadilah pergantian nama menjadi Kantor Tabungan Pos.

Darmosoesanto ditetapkan oleh pemerintah Indonesia menjadi Direktur

yang pertaman. Tugas pertama Kantor Tabungan Pos adalah melakukan

penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi

kegiatan Kantor Tabungan Pos adalah tidak berumur panjang, karena

agresi Belanda pada Desember 1946, mengakibatkan didudukinya semua

kantor, termasuk kantor cabang dari Kantor Tabungan Pos hingga tahun

1949. Saat Kantor Tabungan Pos dibuka kembali pada tahun 1949, nama


commit to user

Kantor Tabungan Pos diubah menjadi Bank Tabungan Pos Republik

Indonesia. Sejak kelahirannya dan sampai berubah nama Bank Tabungan

Pos Republik Indonesia, lembaga ini bernanung di bawah Kementrian

Perhubungan.

Banyak kejadian sejarah yang bernilai sejak tahun 1950 tetapi yang

substantif bagi sejarah bank ini adalah dikeluarkannya UU Darurat Nomor

9 tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950 yang mengubah nama

Postspaarbank In Indonesia berdasarkan staatblant No. 295 tahun 1941

menjadi Bank Tabungan Pos dan memindahkan induk kementrian dari

Kementrian Perhubungan ke Kementrian Keuangan di bawah Menteri

Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan UU Darurat tersebut masih

bernama Bank Tabungan Pos, tetapi tanggal 09 Februari 1950 ditetapkan

sebagai hari dan tanggal lahir Bank Tabungan Negra. Nama Bank

Tabungan Negara didasarkan pada PERPU No. 4 tahun 1963 tanggal 22

Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 2 Tahun 1964 tanggal

25 Mei 1964.

Penegasan status Bank Tabungan Negara sebagai bank milik

Negara ditetapkan dengan UU No. 20 Tahun 196 tanggal 19 Desember

1968 yang sebelumnya Bank Tabungan Negaramenjadi BNI unit V. Jika

tugas utama saat pendirian Postspaarbank sampai dengan Bank Tabungan

Negara adalah bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat

melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 Bank Tabungan Negara

ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama

kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976. Karena

itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR bagi BTN.

Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992,

yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 1992 tanggal 29 April 1992

yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 7 tahun 1992 bentuk hukum

BTN berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan sebutan Bank BTN.

berdasarkan kajian konsultan independen, Price Waterhouse Coopers,


commit to user

Pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat nomor S-544/M-

MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan Bank BTN sebagai

Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi.

2. Sejarah berdirinya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo

Slamet Riyadi

BTN Cabang Solo Slamet Riyadi yang diresmikan pada tahun

1990 dimana BTN ini merupakan pecahan dari BTN Yogyakarta. BTN

Cabang Solo Slamet Riyadi beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 282

Surakarta. Dari tahun 1990 BTN sendiri telah mengalami perpindahan

tempat sebanyak tiga kali.

Pembukaan kantor Cabang BTN di Jalan Slamet Riyadi didasari

alasan bahwa wilayah tersebut sangat strategis dan potensial bagi jasa

perbankan. BTN Cabang Solo Slamet Riyadi mempunyai tujuan umum

yang sama dengan BTN Pusat, yaitu menunjang program pembangunan

ekonomi nasional dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa

subsidi.

3. Struktur Organisasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang

Solo Slamet Riyadi

Suatu badan usaha dalam menjalankan fungsinya jelas memiliki

struktur organisasi, begitupula dengan BTN Cabang Solo Slamet Riyadi.

Bank BTN di kantor cabang ini di pimpin oleh seorang Branch Manager.

Dibawahnya terdapat empat sub bagian yaitu Accounting & Control,

Operation, Retail Serice, Spv. Colection Work Out. Dan dari setiap bagian-

bagian tersebut memiliki bagian lainnya, yang untuk lebih lengkap akan

dijelaskan di dalam bagan dibawah ini:


commit to user

Gambar III: Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara Cabang

Surakarta

Retail

Service, SH

Operation,

SH Acc. &

Control, SH

Teller

Service

Customer

Service

Staff

Personalia/

Logistik

Staff Loan

Adm.

Staff Tans.

Processing

Staff

Kliring

Staff

Reporting

Staff

Bookkeeping

Legal

Kolektif

Staf

Pembinaan

KCP

UNS

KCP

Sukoharj

o

KCP

Klaten

KCP

Mojosongo

KCP

Palur

Branch Manager

Staff

Loan

Service

Collection

Work Out

BCRO


commit to user

Setiap organ tersebut tentu memiliki fungsinya masing-masing.

Berikut adalah fungsi dan tugas masing-masing organ pada PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Kantor cabang Surakarta:

a. Branch Manager (Kepala Cabang)

Fungsi Branch Manager adalah:

1) Pengembangan Bisnis Cabang

a) Mengelola hubungan dengan nasabah

b) Menyiapkan rencana bisnis untuk cabang

c) Membimbing kampanye promosi dan upaya-upaya pemasaran

2) Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan

a) Menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk kantor pusat

b) Menetapakan strategi kinerja untuk seluruh unit cabang

c) Membuat perencanaan sumber daya manusia

3) Pengawasan dan Persetujuan Transaksi Bisnis Cabang

Mengambil kepentingan bisnis:

a) Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang tidak lazim

b) Memotivasi bawahan dan pekerjaan

b. Accounting and Control Section Head

1) Staff Reporting

a) Bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk

pihak ekstern

b) Bertanggung jawab atas pemantauan laporan keuangan untuk

pihak intern maupun ekstern

c) Bertanggung jawab atas berlangsungnya proses dan analisa

laporan kinerja kantor cabang

2) Staff Bookkeeping

Fungsi staff bookkeeping adalah:

a) Bertanggung jawab atas pemeriksaan kebenaran atas alur

transaksi operasional bank telah sesuai dengan aturan yang

berlaku


commit to user

b) Bertanggung jawab dalam mengkoordinasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan ekstern maupun intern

c) Bertanggung jawab atas kebenaran data-data pada laporan

keuangan

d) Melakukan BI checking terhadap data calon debitur guna

analisis pemberian kredit

c. Retail Service Section Head

1) Staff Loan Service

Tugas dan tanggung jawab staff loan service adalah:

a) Memberikan pelayanan kredit kepada nasabah

b) Memproses permohonan kredit dan menerima kelengkapan

dokumen dari calon debitur serta membuat DUP (Daftar

Usulan Pemohon)

c) Melakukan wawancara kepada calon debitur

d) Menganalisis pemberian kredit

e) Membahas dan mengevaluasi DUP dalam Rapat Komite

Kredit (RKK)

f) Menyelenggarakan realisasi kredit

g) Memproses pelunasan kredit (perhitungan jumlah pelunasan

kredit)

2) Teller Service

Tugas dan tanggung jawab teller service adalah:

a) Melayani setoran tunai angsur kredit pemilikan rumah cabang

sendiri dan cabang lain

b) Melayani penarikan dan setoran tunai tabungan

c) Memelihara rekening giro

d) Melayani pembayaran dan setoran deposito

e) Melayani transaksi giro dan penjemputan uang tunai

f) Mengelola proses kas cabang

g) Melayani kebutuhan nasabah lainnya

h) Memastikan keaslian uang tuani yang diterima dari nasabah


commit to user

3) Customer Service

Tugas dan tanggung jawab customer service adalah:

a) Memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada semua

nasabah, baik melalui loket Bank BTN maupun melalui

telepon

b) Memberikan pelayanan tabungan loket cabang dan tabungan

kantor pos

c) Melayani proses pembukaan dan penutupan rekening rupiah

dan valas

d) Melayani pembayaran bunga deposito

e) Membantu nasabah untuk melakukan transaksi dengan benar

seperti menjelaskan mengenai persyaratan, prosedur transaksi,

atau mengisi formulir

f) Melayani nasabah dalam pengajuan keluhan tau komplain dan

mengupayakan penyelesaian terbaik

g) Administrasi transaksi loket

d. Operation Section Head

1) Staf Personalia/Logistik (General Branch Administration)

Tugas dan tanggung jawab staf personalia/logistik adalah:

a) Melakukan manajemen personalia dan administrasi pegawai

b) Memastikan cabang mengikuti kebijakan dan prosedur yang

telah ditetapkan

c) Memproses transaksi secara efisien dan akurat

d) Melakukan logistik, perawatan, dan perawatan gedung

e) Mengelola anggaran cabang

f) Kesekretariatan

2) Staff Loan Administration

Tugas dang tanggung jawab staff loan administration

a) Melakukan survey dan OTS (On The Spot) kepada calon

debitur

b) Apprise


commit to user

c) Dokumentasi dan administrasi dalam proses kredit

d) Melakukan taksasi agunan

e) Memproses pelunasan kredit (pengelolaan dokumen pokok)

3) Staff Transaction Processing

Tugas dan tanggung jawab staff processing

a) Bertanggung jawab atas seluruh aktifitas operasional Bank

Office (Operation)

b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan mengenai

operasional bank baik intern maupun ekstern

c) Melakukan perawatan software dan hardware

d) Pemrosesan pemindahbukuan

e) Memantau dan menjaga kelancaran operasional mesin ATM

cabang

4) Staff Kliring

Tugas dan tanggung jawab staf kliring adalah:

a) Melakukan proses kliring

b) Bertanggung jawab atas kesuksesan proses kliring di kantor

cabang pembantu

c) Memproses transaksi angsuran KPR (KREDIT PEMILIKAN

RUMAH)

d) Melakukan administrasi transaksi tabungan kantor pos

e) Melakukan pemrosesan transaksi pemindahbukuan

e. Collection and Work Out (CWO)

1) Legal

Tugas dan tanggung jawab bagian legal adalah melakukan

restrukturisasi kredit yaitu:

a) Melakukan upaya hukum guna penyelamatan kredit mulai dari

pemberkasan hingga lelang

b) Memastikan semua langkah penyelesaian kredit bermasalah

sesuai dengan ketentuan bank dan sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku


commit to user

2) Kolektif

Tugas dan tanggung jawab bagian kolektif adalah:

a) Membuat surat konfirmasi atau surat tagihan dan melakukan

penagihan kepada debitur kolektif

b) Melakukan monitoring terhadap pembayaran kredit kolektif

c) Memeriksa hasil entry (posting) transaksi kolektor yang

dilakukan teller/back office

d) Melakukan monitoring dan administrasi data kolektif

e) Melakukan administrasi PPh dan fee kolektor

f) Melakukan koordinasi kepala seksi atau unit kerja yang terkait

dengan pembayaran kolektif

g) Melakukan pembinaan terhadap kolektor bersama debitur

kolektifnya

3) Staf Pembinaan

Tugas dan tanggung jawab staf pembinaan adalah:

a) Membuat kronologis pembinaan berikut rekomendasi usulan

penyediaan kredit kepada atasannya

b) Melakukan negosiasi akhir sebelum eksekusi pemasangan

pleng/stiker berdasarkan keputusan rekomendasi

c) Memberikan usulan alternatif penyelamatan kredit ke bagian

penyelamatan

d) Mengadministrasikan berkas/dokumen yang terkait dengan

pembinaan kredit

e) Membuat laporan proses pembinaan

(harian/mingguan/bulanan) kepada atasan

f) Me-review efektifitas pembinaan wilayah binaannya untuk

pembinaan selanjutnya

g) Melakukan monitor dan tindak lanjut debitur lunas jatuh tempo

tetapi saldo belum nol


commit to user

4. Jasa dan Layanan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo

Slamet Riyadi

a) Produk Dana

1) Deposito Berjangka

Deposito pada Bank BTN Cabang Solo adalah Deposito Berjangka

Rupiah dan Deposito Berjangka Valas, dimana terdapat pula

Sertifikat Deposito yang dapat dipindah tangankan atau diperjual

belikan.

2) Tabungan

Tabungan yang terdapat di dalam Bank BTN Cabang Solo terdiri

dari beberapa macam anatara lain yaitu Tabungan Batara, e-Batara

Pos, Tabungan Haji Nawaitu, Batara Prima.

3) Giro

Produk ini tersedia dalam 2 (dua) jenis yaitu Giro Rupiah dan Giro

Valas.

b) Produk Kredit

1) Kredit Perorangan

Kredit Perorangan ini terdiri dari beberapa macam antara lain yaitu

KPR Bersubsidi, Kredit Griya Utama, KPR BTN Platinum, KPA,

Kredit Griya Multi, Kredit Ringan Batara, Kredit Pemilikan Rumah

Toko, Kredit Swa Griya, Kredit Swadana.

2) Kredit Umum/ Korporasi

Terdiri dari Kredit Yasa Griya atau Kredit Konstruksi, Kredit Modal

Kerja Kontraktor (KMK-Kontraktor), Kredit Modal Kerja Industri

Terkait dengan Perumahan, Kredit Investasi (KI), Kredit Investasi

(KI) Industri Terkait dengan Perumahan, Kredit Usaha Rakyat

(KUR).


commit to user

c) Jasa dan Layanan Bank

1) ATM Batara

Kartu ATM Batara merupakan fasilitas layanan kartu bagi nasabah

Tabungan dan Giro (Rp-Perorangan) di Bank BTN yang

memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi berbagai

macam kebutuhan transaksi melalui mesin ATM seperti tarik tunai,

pembayaran tagihan, dan sebagainya

2) Kiriman Uang

Fasilitas jasa pelayanan Bank BTN untuk pengiriman uang dalam

bentuk rupiah maupun mata uang asing yang ditujukan kepada pihak

lain di suatu tempat (dalam/luar negeri)..

3) Inkaso

Merupakan jasa pelayanan Bank BTN untuk melakukan penagihan

kepada pihak ketiga atas inkaso tanpa dokumen di tempat lain di

dalam negeri. Warkat yang digunakan adalah cek dan bilyet

giro. Jenis Warkat Inkaso:

(a) Warkat Inkaso sendiri adalah warkat yang diterbitkan oleh

Kantor Cabang Bank BTN yang wilayah kliringnya berbeda

dengan wilayah kliring bank pengirim.

(b) Warkat Inkaso Bank lain adalah warkat yang diterbitkan oleh

Bank lain yang wilayah kliringnya berbeda dengan wilayah

kliring bank pengirim.

4) Safe Deposit Box

Sarana penyimpanan barang/surat-surat berharga yang aman dan

terjaga dari resiko kebakaran, kejahatan dan bencana alam dsb.

5) Money Changer

Adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin

menjual atau membeli mata uang asing tertentu, yang mempunyai

catatan kurs pada Bank Indonesia

.


commit to user

6) Bank Garansi

Merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan

nasabah untuk menjamin resiko tertentu yang timbul apabila nasabah

tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik kepada pihak

yang menerima jaminan.

7) Payment Point

Merupakan fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam

membayar tagihan rutin.

8) Real Time Gross Settlement (RTGS)

System transfer dana on-line dalam mata uang rupiah yang

penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual.

9) Batara Payroll

Merupakan layanan Bank BTN bagi Pengguna Jasa (Perusahaan,

Perorangan, Lembaga) dalam mengelola pembayaran gaji, THR dan

Bonus serta kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin bagi

karyawan pengguna jasa

10) SPP Online Perguruan Tinggi

SPP Online merupakan layanan Bank BTN bagi Perguruan

Tinggi/Sekolah dalam menyediakan delivery channel menerima

Setoran Biaya-biaya Pendidikan secara online.

11) Western Union

Adalah layanan Kiriman Uang Bank BTN bekerjasama dengan

Western Union secara cepat (real time on line) yang dilakukan lintas

negara atau dalam satu negara.

12) SMS Batara

SMS Batara merupakan fasilitas layanan transaksi perbankan yang

dapat diakses dari handphone. Cukup dengan mengetik SMS ke

nomor 3555,nasabah dapat menikmati kemudahan melakukan

transfer uang, pembayaran tagihan rutin, pembelian voucher isi

ulang, serta transaksi lainnya. Selain menggunakan sms biasa, SMS


commit to user

Batara juga dapat digunakan melalui menu aplikasi Java yang dapat

diinstall di handphone.

B. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Yang Dilakukan PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo Slamet Riyadi

Sebagai suatu badan usaha, Bank senantiasa mengharapkan kredit yang

disalurkan dapat kembali dengan lancar dan menghasilkan keuntungan yang

optimal. Bank juga menyadari adanya resiko timbulnya kerugian dalam

penyaluran kredit tersebut, yaitu apabila kreditnya bermasalah. Udo Broll,

Thilo Pausch and Peter Welzel didalam jurnalnya yang berjudul “Credit Risk

and Credit Derivatives in Banking” menyebutkan bahwa risiko kredit

merupakan salah satu risiko yang paling tua dan penting yang dihadapi oleh

bank sebagai lembaga keuangan. Risiko kegagalan dalam pinjaman pokok

maupun bunga yang dapat membawa dampak menghancurkan pada modal

bank sehingga menyebabkan kebangkrutan. “Credit risk is one of the oldest

and most important forms of risk faced by banks as financial intermediaries.

The risk of borrower default on interest and/or principal carries the otential of

wiping out enough of a bank’s capital to force it into bankruptcy.” (Udo Broll,

Thilo Pausch and Peter Welzel, 2002: 1). Dalam rangka meminimalkan resiko

tersebut, bank dalam menyalurkan kreditnya memegang erat prinsip kehati-

hatian. Salah satu penerapannya adalah bank mengamankan kredit yang

disalurkan dengan meminta agunan dari pihak penerima kredit (debitur).

Namun dalam hal kredit bermasalah itu sendiri pihak bank tidak

langsung memanfaatkan agunan dari debitur tersebut melainkan melakukan

upaya penyelamatan dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Upaya

yang dilakukan oleh pihak bank dapat dalam berbagai cara tergantung kepada

keadaan dari kredit tersebut. Hal ini dilakukan agar pihak bank tidak

mengalami kerugian yang besar. Namun dalam setiap upaya yang dilakukan

tetap melihat kepada itikad dari Debitur. Apabila Debitur memiliki itikad yang

baik dan peluang usaha yang baik ke depannya maka bank dalam hal ini dapat

melakukan salah satu upaya yaitu restukturisasi kredit. Dari beberapa alternatif


commit to user

yang ada tampaknya restrukturisasi kredit merupakan alternatif yang banyak

ditempuh bank, termasuk bank yang direkapitalisasi. Dalam hubungan dengan

hal tersebut langkah yang diambil BI untuk membantu proses restrukturisasi

kredit adalah dengan menerbitkan SK Direksi BI No.31/150/KEP/DIR tanggal

12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit dan membentuk Satuan

Tugas (Satgas) Restrukturisasi Kredit (Wahyudi Santoso, 2008: 19).

Pengaturan mengenai restukturisasi sendiri pada Bank Tabungan

Negara Cabang Solo Slamet Riyadi terdapat di dalam Peraturan Direksi Bank

BTN No. 19/PD/DRPK/1200 tanggal 19 Desember 2000 tentang

Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Perorangan dan dengan diikuti oleh

Surat Edaran Direksi Bank BTN No. 04/DIR/DRPK/2000 tanggal 19

Desember 2000 Perihal Petunjuk Pelaksanaan PD No. 19/PD/DRPK/1200

tentang Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Perorangan. Dan didalam PD

No. 19/PD/DRPK/1200 tentang Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit

Perorangan ini disebutkan bahwa Restrukturisasi Kredit adalah upaya yang

dilakukan Bank agar Debitur dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana

dituangkan dalam Perjanjian Kredit. Maksud dan tujuan dari restrukturisasi ini

sendiri seperti yang terdapat di dalam Pasal 2 adalah untuk meminimalisasi

kerugian Bank akibat dari kredit yang telah diberikan dengan jalan

mengupayakan penyelesaian masalah kredit yang dihadapi debitur sehingga

pengembalian kewajiban debitur kepada Bank menjadi optimal. Penulis

berpendapat bahwa dengan adanya upaya restrukturisasi maka pihak Debitur

maupun pihak Bank akan terbantu. Karena dalam hal ini Debitur tidak dapat

membayaran angsuran pokok serta bunga tepat sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan. Dengan adanya upaya ini maka Debitur akan terbantu untuk dapat

membayar angsuran pokok serta bunga dan juga tunggakan yang ada serta

membantu Debitur dengan usaha yang dilakukannya. Dan untuk pihak Bank,

Bank akan terhindar dari kerugian yang akan timbul apabila Debitur

menunggak sehingga perekonomian bangsa juga akan terhindar dari

permasalahan.


commit to user

Pelaksanaan restrukturisasi kredit tidak dapat dilaksanakan dengan

begitu saja. Akan tetapi harus mengikuti syarat-syarat yang ada (wawancara

dengan Bp. Fariudin pada tanggal 16 Juni 2011). Seperti yang terdapat di

dalam Pasal 3 PD No. 19/PD/DRPK/1200 tentang Restrukturisasi dan

Penyelesaian Kredit Perorangan bahwa syarat dari restrukturisasi kredit antara

lain adalah:

1. Restrukturisasi dilakukan kepada Debitur yang mengalami kesulitan

melakukan pembayaran angsuran tetapi masih memiliki kemauan yang baik

serta didukung oleh agunan yang handal dan cukup.

2. Restrukturisasi kredit dilakukan kepada Debitur yang saat ini masih lancar,

tetapi diperkirakan kedepannya akan mengalami kesulitan dimasa yang

akan datang.

3. Pemberian restrukturisasi kredit dapat dilakukan maksimal 3 kali atau 3

pola untuk setiap fasilitas kredit yang bersangkutan.

4. Jika restrukturisasi kredit diberikan lebih dari 3 kali atau 3 pola maka kredit

yang bersangkutan diupayakan untuk dilakukan penyelesaian kredit.

Namun dalam hal ini pemberian kredit juga melihat kepada prospek usaha

Debitur kedepannya. Debitur harus memiliki prospek usaha yang baik. Prospek

usaha debitur antara lain dinilai dari :

1. Potensi perusahaan dalam menghasilkan cash flow yang positif.

2. Prospek produksi dan pasar dari produk atau jasa yang dihasilkan masih

cukup baik kedepannya.

3. Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta bahwa restrukturisasi yang

dilakukan di bank ini berdasarkan kepada Peraturan Direksi Bank BTN No.

19/PD/DRPK/1200 tanggal 19 Desember 2000 tentang Restrukturisasi dan

Penyelesaia Kredit Perorangan dan dengan diikuti oleh Surat Edaran Direksi

Bank BTN No. 04/DIR/DRPK/2000 tanggal 19 Desember 2000 Perihal

Petunjuk Pelaksanaan PD No. 19/PD/DRPK/1200 tentang Restrukturisasi dan


commit to user

Penyelesaian Kredit Perorangan. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan

upaya restrukturisasi.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan upaya

restrukturisasi kredit adalah:

1. Permohonan dari Debitur

Permohonan dari debitur ini adalah menyangkut permohonan

restrukturisasi dimana permohonan tersebut diajukan oleh debitur secara

tertulis. Debitur mengajukan permohonan tersebut karena atas dasar

kesadaran atau karena kemauannya sendiri disebabkan karena dia tidak

dapat memenuhi kewajibannya beberapa waktu kedepan, sehingga debitur

tersebut melakukan permohonan.

Semua permohonan restrukturisasi kredit diajukan melalui Kantor

Cabang, Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas sebagaimana yang

disebutkan didalapm Pasal 22 ayat 1. Kantor Cabang disini maksudnya

adalah Kantor Cabang Bank yaitu unit kerja yang melakukan fungsi dan

tugas Bank di Kantor Cabang. Sedangkan Kantor Kas adalah unit kerja

dibawah kantor cabang yang membantu fungsi dan tugas kantor cabang

yang bersangkutan sebagai mata rantai pelayanan nasabah paling depan.

Menurut Bapak Fariudin, selaku SPV Collection and Work Out

Bank Tabugan Negara Cabang Surakarta bahwa memang dalam

pelaksanaan restrukturisasi harus ada permohonan terlebih dahulu yang

diajukan oleh Debitur. Debitur sendiri yang meminta kepada pihak bank

untuk dilakukannya retrukturisasi kredit. Jadi bank hanya melakukan

restrukturisasi apabila ada permohonan dari Debitur. Namun apabila kredit

yang dialami oleh Debitur sudah dalam level dimana kredit tergolong

bermasalah atau debitur telah menunggak selama berbulan-bulan dan tidak

membayar angsuran pokok maupun bunga serta denda dala beberapa bulan

maka dapat dikatakan bank dapat mengambil langkah retrukturisasi untuk

menyelamatkan kredit tersebut.


commit to user

2. Analisis Permohonan Debitur atau Verifikasi Permohonan

Setelah ada permohonan yang diajukan oleh Debitur maka

selanjutnya adalah dilakukannya verifikasi dan analisa. Dalam proses ini

pihak bank yang lebih berperan didalamnya. Kredit yang akan

direstrukturisasi harus dianalisis terlebih dahulu berdasarkan prospek

usaha debitur dan kemampuan membayar debitur. Hal ini dilakukan guna

meyakinkan pihak bank bahwa perlu dilakukan restrukturisasi kredit

terhadap perjanjian kredit tersebut sesuai dengan analisis yang dilakukan

yaitu melihat kemapuan membayar kembali debitur dan juga mengetahui

mengenai perilaku debitur baik watak ataupun kepribadian dan juga

perilaku usaha dari debitur.

Analisis dan verifikasi sendiri dilakukan dengan mengumpulkan

berbagai informasi mengenai Debitur antara lain adalah:

a) Data laporan keuangan Debitur.

b) Data agunan dan yuridis. Harus diadakan evaluasi ulang status dan jumlah

nilai jaminan yang diserahkan kepda bank.. Dimana lokasi barang jaminan,

terutama dalam hal jaminan bergerak, harus diteliti kembali, serta kondisi

fisik dari barang jaminan dan juga status dan keabsahan dokumen

kepemilikan barang diteliti kembali.

c) Rencan usah antara lain prospek dan kapasitas dari usaha tersebut.

d) Informasi mengenai manajemen serta organisasi debitur apabila memang

ada.

Maka dari data-data tersebut dilakukan analisa terhadap perjanjian kredit

dari Debitur. Akan tetapi dalam hal analisa ini pun dilakukan wawancara

dengan debitur dengan maksud untuk dapat melihat watak maupun

kepribadian dari debitur sendiri.

Dalam hal wawancara ini sendiri dapat diperoleh informasi antara lain

adalah mengenai:

a) Kondisi Kegiatan usaha yang dibiayai lewat kredit tersebut.


commit to user

b) Kondisi yang dihadapi oleh Debitur baik dalam hal ini kekutan,

kelemahan, kesempatan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh

Debitur.

c) Prospek usaha Debitur dimasa yang akan datang.

d) Kemampuan finansial dari Debitur sendiri.

Karena dalam penyelamatan kredit bermasalah akan banyak

terdapat pertemuan-pertemuan dan diskusi antara debitur dengan bank.

Dan dari banyak pertemuan tersebut hasil wawancara pada saat analisi ini

merupakan bagian yang memiliki pengaruh besar dalam penyelamatan

kredit bermasalah ini. Dan dalam melaksanakan wawancara ini pihak bank

juga harus memperhatikan beberapa hal antara lain adalah:

a) Persiapan yang matang, termasuk susunan acara diskusi dan hal-hal

pokok yang akan dibicarakan dalam rangka mendapatkan informasi

dari debitur.

b) Sebaiknya, dalam diskusi tersebut dari pihak bank diwakili oleh dua

orang petugas, salah satu diantaranya adalah analis yang menangani

kredit tersebut, dengan tujuan agar pihak bank tenang dan objektif

dalam melakukan penilaian terhadap sikap dan reaksi debitur.

c) Selama dalam diskusi tersebut, pihak bank harus mengutarakan secara

tegas mengenai apa saja yang diinginkan oleh bank untuk dilakukan

oleh debitur guna memperlancar proses upaya penyelamatan kredit

dan batas waktu penyelesaian tiap hal yang dilakukan itu.

Namun dalam beberapa kasus, ada debitur yang tidak bersedia

untuk mengadakan diskusi dan berusaha menghindari pertemuan dengan

petugas bank. Mereka tidak bersedia membicarakan dengan bank tentang

kesulitan keuangannya, karena mereka takut diminta untuk segera

melunasi kredit yang terutang atau karena mereka tidak jujur dan tidak

bertanggungjawab. Hal tersebut bergantung kepada bagaimana pendekatan

yang dilakukan oleh petugas bank kepada debitur, karena mereka dapat

memutuskan untuk membawa problem operasinal dan keuangannya

kepada bank lain yang memberikan kredit kepada debitur yang sama.


commit to user

Oleh karena itu seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa

bank perlu melihat itikad dari debitur itu sendiri dan juga prospek usaha

dari debitur. Dan itikad baik dari debitur dapat dilihat berdasarkan kriteris

seperti dibawah ini:

a) Debitur mempunyai inisiatif dan secara aktif melakukan diskusi atau

negosiasi dengan bank untuk penyelesaian hutangnya.

b) Memberikan informasi secara trasnparan mengenai keadaan usaha dan

keuangannya kepada bank. Pada umumnya debitur enggan untuk

memberitahukan kepada bank mengenai usahanya.

c) Debitur bersedia memikul beban kerugian yang akan ditetapkan dari

hasil diskusi atau wawancara kedepannya.

d) Debitur telah memiliki rencan retrukturisasi atau bersedia

menyampaikannya agar dapat di bahas dengan baik.

Dan dalam hal ini pun prospek usaha debitur juga perlu memiliki kriteria

agar pihak bank yakin untuk melaksanakan penyelamatan ini. Kriteria

penilaan prospek usaha debitur antara lain:

a. Potensi arus kas (net cash flow) positif.

b. Prospek pasar produk/jasa yang dihasilkan. Misalnya produk yang

dihasilkan oleh perusahaan debitur sudah tidak disukai lagi oleh

konsumen sehingga usaha debitur sudah tidak layak lagi dibiayai.

c. Tenaga kerja yang dipekerjakan. Misalnya tenaga kerja perusahaan

sering melakukan demo terhadap kebijakan manajemen, sehingga hal

tersebut dapat mengancam kelangsungan usaha.

Setelah pihak bank melakukan wawancara dan analisis terhadap

debitur maka setelah itu pihak bank dan debitur dapat bernegosiasi.

3. Negosiasi antara Debitur dengan Bank.

Negosiasi dilakukan dimana debitur menghubungi bank ataupun

sebaliknya bank menghubungi debitur untuk melakukan negosiasi hingga

dapat tercapai kesepakatan antara pihak bank dan debitur untuk memulai

mengadakan penyelamatan dalam penyelesaian masalah kredit yang ada.

Negosiasi yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kata sepakat sehingga


commit to user

ditemukan pola yang tepat dalam menyelamatkan kresit bermasalah

tersebut. Negosiasi ini dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan

analisi yang telah dilakukan oleh bank hingga pihak bank dapat

menentukan pola restrukturisasi yang dapat dilakukan, syarat, struktur, dan

tipe kredit.

Setelah negosiasi telah mencapai kata kata sepakat antara bank dan

debitur maka hasil kesepakatan yang ada dibuat usulan secara sistematis

untuk kemudian dimintai persetujuan kepada pejabat bank yang

berwenang. Dan dengan penetapan pola yang telah ditetapkan bank dan

disetujui oleh debitur maka debitur secara tidak langsung memiliki

kewajiban baru untuk dipenuhi antara lain :

a. Debitur berjanji untuk mengungkapkan segala hal-hal yang diperlukan

dalam proses restrukturisasi;

b. Debitur berjanji dan bersedia menanggung beban restrukturisasi.

c. Debitur berjanji untuk melaksanakan jadwal restrukturisasi sesuai

jadwal yang ditetapkan dalam pelaksanaan restrukturisasi dan

melakukannya secara bersama dengan bank ataupun melibatkan pihak

ketiga.

Semua tahapan restrukturisasi kredit harus dituangkan secara tertulis dan

diadministrasikan dengan baik.

4. Putusan Restrukturisasi

Putusan restrukturisasi melibatkan banyak pihak didalamnya. Akan

tetapi yang berhak memutus permohonan restrukturisasi menjadi

wewenang dari direksi. Namun tidak menutup kemungkinan apabila

terdapat pelimpahan wewenang untuk memutus permohonan

restrukturisasi kepada kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian

Kredit (DRPK) dan Kepala Kantor Cabang.

Setelah kesepakatan telah dicapai para pihak maka petugas yang

berwenang mengajukan usulan ke pimpinan. Kemudian pimpinan akan

memutus apakah permohonan restrukturisasi tersebut dapat disetujui atau


commit to user

ditolak berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh pihak bank

sebelumnya.

Dalam hal pelaksanaan restrukturisasi pada Bank Tabungan

Negara Cabang Surakarta ini, pejabat yang berwenang melakukan

restrukturisasi adalah bagian Collection Work Out (CWO) dimana bagian

ini membuat laporan debitur yang akan direstrukturisasi atau dilakukan

penyelamatan kredit kepada Kantor Pusat diwakili oleh Divisi

Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit (DRPK). Pimpinan berdasarkan

atas laporan tersebut dapat memberikan tiga (3) alternatif keputusan

sebagai berikut:

a. Ditolak

Bilamana keputusan ditolak maka Loan Recovery atau unit yang

berwenang seperti Collection Work Out (CWO) bertanggungjawab

terhadap pembinaan dan penyelamatan kredit yang bermasalah

mengirim surat jawaban atau pemberitahuan kepada debitur dengan

suatu alasan penolakan yang jelas.

b. Disetujui atau diluluskan

apabila hasil keputusan rapat pimpinan adalah menyetujui usulan dari

unit yang berwenang, maka unit dimaksud segera:

1) membuat surat pemberitahuan kepada debitur dan dilampiri surat

kesanggupan yang harus diisi dan diserahkan kembali kepada Bank

oleh Debitur. Surat tersebut berisi kesanggupan untuk membayar

angsuran secara tertib dan teratur serta apabila melakukan

wanprestasi sanggupuntuk menerima sanksi yang akan diberikan.

2) jangka waktu pembayaran sisa tunggakan serta denda yang dimiliki

oleh debitur.

c. Disetujui untuk Direkomendasikan

apabila keputusannya adalah disetujui namun permohonan yang ada

melampaui batas kewenangan Kantor Cabang maka segera diusulkan ke

Kantor Pusat untuk diberikan saran atau pendapat dan bukti sebagai

pendukung yang cukup.


commit to user

Keputusan restrukturisasi kredit yang telah dicapai kemudian harus

dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang merupakan addendum dari

perjanjian kredit sebelumnya dan didokumentasikan dengan baik agar

memudahkan dalam melakukan evaluasi apabila dalam perjalanan kredit

selanjutnya timbul permasalahan kembali. Dan keputusan restrukturisasi

tersebut harus didasarkan kepada kesediaan atau kesepakatan dari debitur

dalam bentuk jawaban tertulis atau yang dipersamakan dengan itu atas

surat persetujuan restrukturisasi yang ada.

Keputusan yang telah ada kemudian di dokumentasikan seperti

yang telah disebutkan sebelumnya. Dokumentasi kredit merupakan bagian

penting dalam proses restrukturisasi sehingga dokumentasi harus

dilakukan denga baik, tertib, dan lengkap. Dokumentasi ini terdiri dari

dokumen-dokumen yang dihasilkan selama proses permohonan

restrukturisasi hingga disetujui oleh pimpinan. Kemudian diterbitkan surat

pemberitahuan kepada para pihak yang terlibat yaitu Debitur, Loan

Recovery atau pejabat yang berwenang, serta pihak lain yang terlibat.

Selain itu setelah adanya keputusan maka perjanjian restrukturisasi

kredit ini dibuatkan suatu perjanjian addendum dimana perjanjian ini tetap

tidak terpisahkan atau menjadi satu kesatuan dengan perjanijian semula

sebelum dilakukan restrukturisasi kredit. Isi dari perjanjian restrukturisasi

kredit ini mengacu pada putusan restrukturisasi kredit yang telah

dilakukan sebelumnya antara pihak bank dengan debitur berdasarkan hasil

negosiasi antara kedua belah pihak tersebut. Addendum ini kemudian

ditandatangani oleh Debitur apabila Debitur telah menyetujui dengan pola

yang diambil serta keputusan yang telah ada. Setelah adanya persetujuan

dan kesepakatan antara pihak bank dan debitur maka kemudian pihak bank

mengadakan perubahan master.

5. Monitoring atau Pengawasan

Pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh bank kepada

debitur yang mengalami masalah harus disertai dengan monitoring atau

pengawasan dan juga pembinaan secara ketat agar performance kredit


commit to user

tidak memburuk kembali. Pengawasan ini juga bertujuan untuk

memastikan bahwa restrukturisasi yang telah dilakukan tetap

memperhatikan ketaatan terhadap jadwal, ketaatan terhadap pelaksanaan

dan ketaatan terhadap konsekuensi atas adanya suatu pelanggaran.

Kegiatan monitoring kredit. Minimal mencakup kegiatan-kegiatan:

a. Monitoring jadwal pembayaran, perkembangan usaha, pelaksanaan

rencana kegiatan dan kemungkinan pembayaran kembali oleh debitur

yang mana kegiatan ini dilakukan minimal sekali dalam sebulan;

b. Monitoring terhadap dokomen-monitoring yang telah dan akan jatuh

tempo, pelaksanaanyan minimal dilakukan sekali dalam sebulan;

c. Peninjauan lokasi usaha dan jaminan;

d. Mewajibkan debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang

dilengkapi dengan rasio-rasio keuangan pokok yang diperlukan dalam

analisa kredit;

e. Evaluasi masing-masing debitur yang dilakukan setiap triwulan, guna

menghitung kembali kerugian yang mungkin timbul akibat perbedaan

antara proyeksi dengan realisasi mengenai angsuran pokok dan bunga.

Sehingga dari tahapan-tahapan yang telah dijabarkan diatas, maka

restrukturisasi kredit yang dilaksanakan oleh BTN Cabang Slamet Riyadi

Surakarta dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:


commit to user

Gambar IV: Proses Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit pada Bank BTN

Cabang Surakarta

Dari bagan diatas maka dapat dijelaskan bahwa restrukturisasi kredit

pada awalnya dapat terlaksana karena adanya permohonan dari Debitur kepada

bank karena debitur tersebut merasa kemampuannya untuk membayar

kreditnya menurun sehingga Debitur meminta untuk dapat diambil langkah

restrukturisasi. Sehingga diharap dengan adanya retrukturisasi kredit ini

Debitur yang mengalami kesulitan bisa mendapatkan keringanan. Selanjutnya

permohonan yang diajukan oleh Debitur di analisa oleh pihak bank. Dalam

proses ini pihak bank tidak hanya mengumpulkan data-data berupa dokumen

saja tetapi juga melakukan wawancara dengan Debitur yang mengajukan

permohonan. Setelah data-data yang dibutuhkan untuk meyakinkan ihak bank

Analisis oleh Pihak

Bank

Negosiasi antara Pihak

Bank dan Debitur

Putusan Restrukturisasi

Kredit

Persetujuan Debitur atas Putusan

Restruktutisasi

Perjanjian Restrukturisasi Kredit

(Addendum)

Monitoring atau Pengawasan

Pelaksanaan Restrukturisasi

Permohonan Restrukturisasi

Kredit Dari Debitur


commit to user

bahwa Debitur tersebut memang membutuhkan upaya ini maka diadakan

negosiasi untuk menentukan pola restruktutisasi kredit apa yang akan diambil

serta konsekuensi dari upaya ini kepada Debitur agar Debitur mengetahui apa

saja kewajiban baru yang harus ditanggungnya.

Selanjutnya pejabat bagian Loan Recovery atau Collection Work Out

menyampaikan permohonan tersebut ke kepala pimpinan yang kemudian

pimpinan yang berwenang memutus apakah permohonan restrukturisasi

tersebut dapat disetujui atau ditolak. Apabila permohonan disetujui maka

disampaikan surat edaran kepada debitur dan pihak bank. Yang kemudian

Debitur menandatangani kesepakatan atas permohonan restrukturisasi

kreditnya yang telah disetujui. Atas persetujuan tersebut maka pihak bank

membuat dokumen atas perubahan perjanjian sebelumnya yang disebut dengan

Addendum. Yang kemudian pihak bank merubah master dari perjanjian kredit

yang ada.

Setelah restrukturisasi mulai dilaksanakan, pihak bank tidak hanya

tinggal diam saja. Tetapi Bank juga melakukan monitoring atau pengawasan

kepada Debitur agar tidak terulang kembali masalah yang sama atau

penyalahgunaan kesempatan oleh Debitur sehingga tidak merugikan pihak

Bank lagi.

Apabila restrukturisasi kredit telah dilaksanakan bukan berarti kredit

yang tadinya tergolong kedalam kredit yang bermasalah langsung berubah

statusnya setelah restrukturisasi dilaksanakan sepenuhnya menjadi kredit yang

tergolong lancar. Penggolongan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi

kredit ditetapkan sebagai berikut:

a. Setinggi-tingginya Kurang Lancar (KL) untuk kredit yang sebelum

dilakukan restrukturisasi kredit tergolong Diragukan (D) atau Macet (M).

b. Kualitas tidak berubah untuk kredit yang sebelumnya dilakukan

restrukturisasi kredit tergolong Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus

(DPK) atau Kurang Lancar (KL).


commit to user

Restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Bank BTN sesuai Surat

Edaran No. 04/DIR/DRPK/2000 tanggal 19 Desember 2000 Perihal Petunjuk

Pelaksanaan PD No. 19/PD/DRPK/1200 tentang Restrukturisasi dan

Penyelesaian Kredit Perorangan yang pelaksanaannya di lapangan antara lain

dapat dalam beberapa pola. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam

tahapan-tahapan pelaksanaan upaya restrukturisasi bahwa terdapat tahapan

dimana pihak bank bernegosiasi dengan debitur untuk menentukan pola apa

yang cocok untuk menyelesaikan kreditnya. Pola-pola tersebut antara lain

berupa:

1. Penjadwalan Ulang

Merupakan peetapan kembali jangka waktu kredit dan jumlah

angsuran bulanan atas sisa kredit dan atau penetapan pembayaran

angsuran atas tunggakan angsuran yang ada dari kredit bermasalah dan

atau mempunyai potensi bermasalah. Penjadwalan ulang (PUL) ini

dilakukan kepada debitur yang menungak di atas 6 (enam) bulan dan atau

yang berpotensi bermasalah yang menunjukkan itikad baik untuk

menyelesaikan tunggakan yang ada, khususnya debitur yang tidak mampu.

PUL terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

a. Penjadwalan Ulang Sisa Pinjaman (PUSP)

PUSP dilakukan dengan cara jumlah pokok kredit jatuh tempo sisa

tahun ini dan pokok belum jatuh tempo ditambah dengan pokok kredit

tertunggak dan kemudian dijadwalkan kembali. Syarat dalam

pelaksanaan PUSP adalah tunggakan bunga dan denda yang ada harus

dilunasi terlebih dahulu.

1) PUSP I : dimana masa angsurannya tetap sama dengan ketentuan

pada Perjanjian Kredit sehingga menyebabkan nilai angsurannya

menjadi lebih besar.

2) PUSP II : dimana masa angsurannya ditambah sehingga menjadi

lebih panjang dari ketentuan sebelumnya. Maksudnya adalah untuk

menekan nilai angsuran supaya tidak terlalu besar.


commit to user

3) PUSP III : pada pola ini dilakukan pada debitur yang belum

bermasalah namun atas keinginan dari debitur untuk dilakukan PUSP

karena mengingat akan kemampuan dimasa yang akan datang

mengalami penurunan, sehingga masa angsuran diperpanjang dan nilai

angsuran menjadi lebih kecil atau mengalami peningkatan kemampuan

sehingga masa angsuran diperpendek.

b. Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan (PUST)

Pelaksanaannya adalah dengan sisa tuggakan yang ada dijadwalkan

kembali dan dibayar secara angsuran, sedangkan sisa saldo pinjamam

pokok kedit tetap berjalan sesuai Perjanjian Kredit, sehingga pada

akhirnya debitur memiliki 2 macam angsuran yaitu angsuran reguler

dan angsuran tunggakan. Dalam hal PUST, terdapat syarat khusus yaitu

denda yang adaharus dilunasi terlebih dahulu.

2. Penundaan Pembayaran Angsuran (Grace Period)

Penundaan pembayaran angsuran merupakan keringanan yang

diberikan Bank kepada debitur dengan cara menangguhkan pembayaran

atas sejumlah nilai angsuran bulanan, baik pokok maupun bunga, untuk

jagka waktu tertentu. Grace Period dilakukan pada awal kredit dan

pertengahan kredit. Karakteristik dari Grace Period antara lain adalah:

a. Untuk Grace Period angsuran dan Grace Period pokok, komponen

pokok dapat ditagih secara khusus karena tidak diatur.

b. Komponen pokok dalam angsuran yang diberi fasilitas ini akan

disesuaikan oleh sistem pada proporsi pokok dan bunga.

c. Komponen GP yang bisa diatur pembayarannya adalah bunga.

d. Kolektibilas selama GP adalah kolektibilitas terakhir yang sifatnya

tetap selama periode GP.

3. Pengurangan Tunggakan Bunga dan /atau Denda

Pengurangan tuggakan bunga adalah pemberlakuan kewajiban

pembayaran dibawah jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total

pembayaran tunggakan bunga yang belum dipenuhi. Sedangkan

pengurangan denda adalah pemberlakuan kewajiban pembayaran dibawah


commit to user

jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total pembayaran denda yang

belum dipenuhi.

Langkah ini diberikan kepada debitur yang mengalami ketidak

mampuan untuk membayar tunggakan baik disebabkan karena adanya

bencana alam maupun keluarga debitur yang mengalami musibah sehingga

memerlukan biaya ekstra. Pemberian keringanan ini diberikan sesuai

dengan perhitungan matrik sebelumnya dan debitur yang akan diberikan

keringanan belum pernah mendapatkan keringanan tunggakan bunga dan

/atau denda sebelumnya sehingga debitur hanya berhak mendapatkan

keringanan sebanyak 1 (satu) kali.

4. Pengambilalihan Aset Debitur dan /atau Agunan Kredit (Set Off)

Pengambilalihan aset debitur atau agunan kredit merupakan

pengalihan atau konversi kredit (aktiva produktif) menjadi aset bank

(aktiva lain-lain). Agunan kredit atau aset debitur yang diambil alih oleh

bank dalam hal ini adalah agunan yang telah diikat oleh bank maupun

yang belum diikat oleh bank sepanjang dokumen bukti kepemilikan atau

sertifikat telah ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan

(wawancara dengan Bapak Fariudin selaku SPV Collection and Work Out

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi

Surakarta, tanggal 30 Mei 2011, pukul 10.30), bahwa dalam hal ini pihak

dari Bank BTN sendiri jarang untuk melakukan jenis restrukturisasi ini.

Karena dalam hal ini apabila pihak bank melakukannya maka akan

menghambat dari kinerja debitur sendiri karena aset yang dimiliki oleh

debitur menjadi aset bank yang dimana aset tersebut menunjang usaha dari

debitur itu sendiri dan memiliki peranan yang penting dalam usaha debitur

sehingga menyebabkan debitur semakin menurun kemampuannya untuk

melunasi kreditnya. Sedangkan unuk pihak bank aset itu tidak terlalu

bermanfaat. Sehingga pihak Bank BTN jarang untuk menggunakan

langkah Pengambilalihan Aset Debitur dan /atau Agunan Kredit (Set Off)

ini dan melihat kepada rasa kemanusiaan juga.


commit to user

5. Penurunan Suku Bunga Kredit

Penurunan suku bunga kredit adalah pemberlakuan suku bunga

kredit dibawah ketentuan suku bunga yang berlaku, dimana suku bunga

menjadi lebih kecil dari suku bunga yang saat ini berlaku. Penurunan suku

bunga ini diberikan dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh

Bank.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan

(wawancara dengan Bapak Fariudin selaku SPV Collection and Work Out

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi

Surakarta, tanggal 16 Juni 2011, pukul 11.20), dalam hal penurunan suku

bunga ini sebenarnya suku bunga tidak dapat diturunkan akan tetapi yang

diturunkan adalah nominalnya saja namun besar dari bunganya tetap sama.

6. Pengurangan Tunggakan Pokok

Pengurangan tunggakan pokok kredit adalah keringanan yang

diberikan bank kepada debitur untuk membayar tuggakan pokok kredit

kurang dari atau lebih kecil dari tunggakan pokok kredit yang seharusnya

dibayar. Akan tetapi pemberian pengurangan tunggakan pokok ini hanya

dapat diberikan oleh bank setelah mendapat persetujuan dari pemilik atau

pemegang saham.

Pemebrian pengurangan tunggakan pokok berpedoman kepada

Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan yang mengatur

mengenai hapus tagih. Sehingga pelaksanaan jenis ini benar-benar harus

mendapat persetujuan dari pemegang saham karena apabila langkah ini

dilakukan maka akan menimbulkan dampak yang cukup besar kepada

pihak bank karena pengurangan tunggakan pokok akan berpengaruh ke

kerugian materiil yang harus ditanggung oleh pihak bank. Oleh karena itu

berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak

Fariudin tanggal 30 Mei 2011, maka jenis restrukturisasi kredit ini sangat

jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan oleh pihak bank karena dampak

atau resiko yang akan muncul nantinya yang harus ditanggung oleh bank.


commit to user

7. Penambahan Pokok Kredit

Jenis restrukturisasi ini adalah penambahan pokok kredit yaitu

penambahan pokok kredit atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh

bank kepada debitur, agar debitur dalam hal ini dapat memaksimalkan

pemanfaatan dana pinjaman yang ada baik pinjaman pokok awal maupun

tambahan, sehingga memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh

kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Penambahan pagu kredit

hanya dapat diberikan apabila berdasarkan hasil analisa pihak bank,

dengan dilakukannya penambahan tersebut maka dapat meningkatkan

kemampuan debitur.

Penambahan pagu sendiri tidak diperkenankan untuk melunasi

tunggakan pokok dan atau bunga serta denda yang dimiliki debitur.apabila

penambahan pagu dilakasanakan unuk melunasi tunggakan pokok dan atau

bunga serta denda maka hal ini dapat dikatakan percuma, karena

penyelesaian dengan langkah restrukturisasi bertujuan untuk membantu

debitur yang bermasalah agar dapat melunasi pembayaran kewajibannya

ke bank dengan meningkatkan kapasitas produksi usaha debitur, sehingga

pada akhirnya pendapatan debitur meningkat dan dapat memenuhi

kewajibannya.

Akan tetapi dalam hal pelaksanaan restrukturisasi sendiri, tidak semua

jenis-jenis dari restrukturisasi ini dilakukan. Dilihat terlebih dahulu kepada

masalah seperti apa yang dihadapi oleh debitur serta melihat juga kepada

prospek usaha debitur. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan

apabila terjadi kombinasi antara tiap jenis restrukturisasi yang terdiri dari dua

atau lebih jenis yang ada.

C. Penerapan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Upaya

Restrukturisasi

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kredit diberikan sebagai salah

satu bentuk penyaluran dan ke masyarakat sebagai salah satu fungsi dari bank.

Penyaluran dana tersebut merupakan salah satu cara agar dapat menjaga


commit to user

stabilitas perekonomian bangsa dimana bank merupakan salah satu lembaga

yang berperan dalam menjaga stabilitas tersebut. Dan kredit merupakan salah

satu bentuk usaha bank tersebut.

Pemberian kredit sendiri adalah suatu kegiatan usaha yang sah bagi

Bank Umum dan Bank Prekereditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut

merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk

Pemberian Kredit di samping Lembaga Keuangan lainya. Dalam UU

Perbankan Indonesia tahun 1998 perubahan atas UU Perbankan Indonesia

tahun 1992.

Pemberian kredit dilakukan dengan adanya perjanjian terlebih dahulu.

Perjanjian itu bertujuan untuk mengikat para pihak yang terlibat didalam

pemberian kredit. Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani para pihak

berfungsi sebagai perjanjian pokok, perjanjian pokok sendiri adalah perjanjian

yang mendasari di buatnya perjanjian lain. Karenanya setelah perjanjian kredit

dibuatlah perjanjian pengikatan jaminan sebagai perjanjian hutang.

Untuk menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang

dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan

yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Perdata diberikan

berbagai asas umum yang menjadi pedoman serta menjadi batas atau rambu

dalam mengatur dan memnbentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada

akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat

dipaksakan pelaksanaannya.

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank tidak selalu berjalan dengan

lancar. Tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kredit bermasalah atau

Non Performing Loan (NPL). Untuk mengatasi masalah tersebut maka ada

beberapa cara penyelesaian yang diberikan oleh bank, salah satunya adalah

dengan upaya restrukturisasi kredit. Hasil akhir dari upaya restrukturisasi yang

dilakukan adalah munculnya perubahan atas perjanjian kredit lama atau

addendum. Perubahan yang terjadi pada perjanjian tersebut tidak terlalu

banyak, karena tergantung kepada pola restrukturisasi yang diambil


commit to user

(wawancara dengan Bapak Baihaqi selaku staff CWO pada tanggal 16 Juni

2011).

Addendum yang merupakan hasil dari upaya restrukturisasi tersebut

tetaplah bersifat menuntungkan kepada para pihak yang terlibat didalamnya

baik Debitur maupun Bank itu sendiri. Upaya restrukturisasi dilakukan juga

bertujuan untuk dapat membantu Debitur yang mengalami kesulitan, sehingga

pihak Bank juga tetap memperhatikan hak serta kewajiban dari Debitur. Dapat

dikatakan bahwa asas-asas perjanjian tetap diterapkan dalam upaya ini. Sebagai

contoh adalah dalam addendum yang dihasilkan, addendum tersebut tetap

membutuhkan persetujuan dari Debitur sehingga perjanjian yang lama dapat

dilakukan perubahan atas addendum yang ada.

Untuk lebih jelasnya penerapan tiap asas didalam upaya restrukturisasi

kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Pada dasarnya perjanjian yang terdapat di bank merupakan

perjanjian yang bersifar standart atau baku sehingga kondisinya menjadi

lebih berat atau lebih menguntungkan bank. Sehingga harus dilihat

bagaimana aplikasinya kepada debitur dan melihat selama proses

pelaksanaanya. Oleh karena perjanjian lebih menguntungkan bank maka

kata sepakat sangat diperlukan sehingga Debitur juga mengetahui

bagaimana kondisinya dan menyepakatinya (berdasarkan hasil wawancara

dengan Bapak Fariudin tanggal 14 Juli 2011 pukul 10.30).

Sebenarnya kebebasan disini maksudnya adalah pihak yang

membuat perjajian dapat bebas menentukan kesepakatan didalamnya.

Walaupun perjanjian bank bersifat standart, sehingga perjajiannya hanya

diperlukan kata sepakat saja oleh debitur, akan tetapi bank tetap

memberikan kesempatan pada nasabah atau dalam hal ini debitur untuk

menentukan pola restrukturisasi yang ingin dilakukan. Namun konsekuensi

dari kebebasan ini adalah dapat munculnya debitur-debitur yang “nakal”.

Apabila terdapat debitur yang “nakal” maka bank berhak untuk menagih


commit to user

karena berdasarkan perjanjian yang ada bank berhak menagih debitur yang

tidak membayar maka wajib untuk ditagih. Sehingga kebebasan disini juga

maksudnya adalah bebas dalam menentukan perjanjiannya asalkan tidak

melanggar peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan kesusilaan

dan juga ketertiban umum.

2. Asas Konsensualitas

Retrukturisasi kredit yang dimohonkan dapat terlaksana apabila

telah disetujui oleh pimpinan Bank dan juga keputusan yang telah

ditetapkan oleh pihak bank disetujui dan ditandatangani oleh Debitur.

Dalam hal ini maka restrukturisasi dapat mulai dilaksanakan apabila

debitur telah menyetujui dan sepakat dengan pihak bank atas putusan yang

telah dihasilkan. Seperti yang dikatakan oleh pihak Bank Tabungan

Negara yang diwakilkan oleh Bapak Fariudin pada tanggal 14 Juli 2011

bahwa jika tidak consensus maka perjanjian tidak akan jalan. Sehingga

kata sepakat antara para pihak menjadi bagian yang penting dalam

pelaksanaan restrukturisasi, karena tanpa adanya kata sepakat atau setuju

dari bank maupun Debitur maka upaya restrukturisasi yang dilakukan akan

sia-sia.

3. Asas Personalia

Perjanjian yang ada hanya akan mengikat pihak yang terlibat

didalamnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fariudin selaku SPV

CWO pada tanggal 14 Juli 2011 pukul 10.30 mengatakan bahwa hanya

kedua belah pihak saja yang terlibat didalam perjanjian kredit perjanjian

restrukturisasi kredit yaitu bank dan nasabah sebagai debitur, jadi tidak

mungkin ada pihak lain yang menjamin selain debitur sendiri. Kecuali

terdapat borgtoch atau ada penjamin lain maka itu akan berbeda. Seperti

ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdata pada Pasal 1316 dimana

diperbolehkannya pihak ketiga sebagai penjamin. Hal ini boleh saja

dilakukan apabila telah disepakati para pihak dan ketentuan yang berlaku

memang ada. Selain itu pula tidak menutup kemungkinan untuk ada pihak

ketiga yaitu ahli waris. Dimana dalam pasal 1318 KUHPerdata dikatakan


commit to user

bahwa perjanjian tersebut dilakukan adalah untuk ahli warisnya. Akan

tetapi hal tersebut akan tidak berlaku apabila didalam perjanjian telah di

tegas tidak demikian maksudnya. Akan tetapi perjanjian restrukturisasi

kredit hanya akan selalu mengikat pihak yang terlibat saja yaitu debitur

dan bank.

Oleh karena itu, upaya restrukturisasi telah berjalan sesuai dengan asas

personalia sesuai dengan ketentuan didalam pasal 1315 KUHPerdata,

karena pihak yang terlibat sudah jelas hanyalah debitur yang mengalami

permasalahan kredit dan juga pihak bank sebagai pemberi kredit.

4. Asas Kepastian Hukum ( Pacta Sunt Servanda)

Baik dalam perjanjian kredit awal maupun setelah adanya upaya

restrukturisasi kredit asas ini tetap diterapkan. Karena setiap perjanjian

yang dilakukan antara bank dengan debitur akan dapat dilaksanakan

apabila telah ada kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan oleh

Debitur sehingga perjanjian itu akan berlaku sah. Sebenarnya kekuatan

hukum disini maksudnya adalah mengenai hak dan kewajiban antara

debitur dengan bank dimana apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi

maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhannya lewat upaya

hukum (berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fariudin tanggal 14

Juli 2011). Jadi selama hak dan kewajiban tersebut dilakukan dan

terpenuhi maka Undang-Undang tersebut sudah ditaati. Akan tetapi tidak

menutup kemungkinan bahwa terdapat debitur yang tidak melaksanakan

hak dan kewajibannya. Sehingga dengan kata lain maka dapat muncul

kredit bermasalah yang disebabkan oleh tidak ditaatinya perjanjian yang

ada.

5. Asas Itikad baik

Dalam perjanjian kredit asas ini merupakan salah satu hal yang

penting. Karena perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabah

yang dalam hal ini menjadi debitur bukanlah perjanjian kecil, melainkan

perjanjian yang tergolong kedalam perjanjian yang obyeknya tergolong

besar. Sehingga itikad baik menjadi unsur yang penting dalam hal


commit to user

penyelamatan kredit yeng bermasalah (hasil wawancara dengan Bapak

Fariudin selaku SPV CWO Bank Tabungan Negara cabang Surakarta pada

tanggal 14 Juli 2011).

Akan tetapi itikad baik disini maksudnya adalah mengenai

pelaksanaan dari perjanjian hingga upaya restrukturisasi yang dilakukan.

Dalam upaya restrukturisasi sendiri pelaksanaan tiap tahapan telah

dilakukan berdasarkan kepatutan, kebiasaan maupun undang-undang.

Disini maksud dari restrukturisasi sendiri adalah membantu para pihak

khususnya debitur yang mengalami kesulitan. Sehingga pelaksanaannya

pun dilakukan dengan ketentuan yang ada dan tidak bertentangan dengan

peraturan yang ada serta tidak melanggar kesusilaan ataupun ketertiban

umum. Karena upaya restrukturisasi dapat dilaksanakan apabila telah

memenuhi persyaratan yang ada seperti dilihatnya itikad dari debitur dan

juga dilihat pelaksanaan dalam penggunaan kredit yang di miliki atau

melihat juga usaha yang dilakukan oleh debitur. Dengan kata lain asas ini

tetap berperan penting baik pada perjanjian awal maupun setelah adanya

retrukturisasi.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan

upaya restrukturisasi asas-asas umum perjanjian tetap diterapkan dan menjadi

peranan atau bagian yang penting dalam pelaksanaan tersebut.

D. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Upaya Restrukturisasi Kredit pada

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta Serta

Upaya Mengatasinya

Dalam pelaksanaannya, program restrukturisasi kredit yang

dilaksanakan selama ini mengalami berbagai kendala. Sehubungan dengan

permasalahan tersebut serta dengan mempertimbangkan bahwa restrukturisasi

kredit tujuannya adalah dapat memperbaiki perekonomian khusunya dibidang

perbankan. Demikian pula yang dialami oleh Bank Tabungan Negara Cabang

Surakarta dalam melaksanakan upaya restrukturisasi.


commit to user

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Tabungan Negara

Cabang Surakarta (wawancara dengan Bapak Baihaqi pada tanggal 16 Juni

2011 pada pukul 10.00 WIB), bahwa pelaksanaan retrukturisasi di Bank BTN

selama ini berjalan cukup lancar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa

terkadang terdapat hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut.

Dan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul pun Bank berusaha

mengambil langkah yang bijaksana sehingga pihak Debitur maupun Bank tidak

ada yang dirugikan satu sama lain.

Permasalahan pertama yang mungkin timbul adalah tidak adanya

keterbukaan antara kreditur dan debitur. Hal demikian tidak lepas dari sifat

hubungan yang antagonistik antara keduanya. Pihak kreditur, dalam hal ini

bank, dalam prakteknya menetapkan persyaratan lebih mencerminkan besarnya

kerugian yang dapat ditolerirnya serta kepastian pembayaran sesegera mungkin

tanpa memperhatikan kondisi bisnis dan keuangan debiturnya. Pada sisi yang

lain pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal

dengan menyerahkan agunan seminimal mungkin. Permasalahan ini timbul

pada saat dilakukannya tahapan negosiasi. Dimana pada saat negosiasi para

pihak tidak terbuka sehingga tidak menemukan titik temu dalam tahapan ini.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini ada baiknya Bank bersikap lebih

hati-hati lagi. Sehingga bank dapat mengetahui kebenaran dari situasi Debitur

yang sesungguhnya. Dan pihak Bank juga dapat melakukan pendekatan yang

lebih lagi sehingga Debitur lebih dapat terbuka dan dapat memberitahukan

kepada pihak bank kondisi keuangan yang sebenarnya. Sehingga pada akhirnya

dapat menyakinkan Debitur mengenai pola restrukturisasi yang lebih baik

untuk penyelesaian masalahnya.

Kemudian permasalahan yang kedua adalah adanya keterbatasan baik

finansial maupun tenaga staf yang ahli di bidang restrukturisasi. Permasalahan

yang timbul dari dalam bank atau faktor intern ini karena kurangnya

kemampuan dari petugas untuk menganalisis laporan keuangan Debitur yang

melakukan permohonan yang kemungkinan banyak dilakukan rekayasa

sehingga kesimpulan dari petugas pun menjadi keliru dan ketidak telitian dari


commit to user

petugas dalam melakukan analisis informasi debitur. Walau sebenarnya pada

sisi yang lain nasabah sebagai debitur sangat bergantung kepada mereka.

Permasalahan ini dapat ditangani oleh pihak bank dengan cara menambah

kembali kemampuan dari petugas sehingga mereka dapat lebih cermat dan teliti

lagi dalam menganalisis. Selain itu ada baiknya pihak bank tidak hanya sekali

dalam menganalisis informasi ataupun data-data Debitur namun melakukan

analisis ulang dalam rangka untuk memastikan kebenaran data-data tersebut.

Yang menjadi permasalahan ketiga adalah adanya itikad dari Debitur

yang pada awalnya baik namun setelah perjalanan itikad baik tersebut berubah

menjadi itikad yang tidak baik yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan

mencari keuntungan yang sepihak untuk diri Debitur. Seperti Debitur yang

tidak bisa mengikuti prosedur yang ada dan tidak melaksanakan perjanjian

restrukturisasi kredit yang baru yang telah disepakati. Dengan keadaan yang

seperti itu maka pihak bank akan mengambil langkah penagihan lewat

pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh bank. Dengan begitu maka

pihak bank dapat mengatasi masalah ini dan debitur tetap memenuhi

kewajibannya. Namun apabila Debitur juga tidak memenuhi kewajibannya

maka dapat diambil langkah hukum sesuai dengan kesepakatan awal pada

perjanjian kredit yang lama.

Permasalahan lain yang mungkin muncul dan tidak dapat diduga

sebelumnya adalah keadaan memaksa atau overmacht. Yaitu dapat dikarenakan

bencana alam yang tidak diduga sebelumnya yang berdampak kepada usaha

debitur, yang kemudian tida dapat ditangani oleh pihak debitur dan

mengakibatkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya menurun.

Untuk mengatasi maslah ini pihak debitur tidak dapat berbuat banyak karena

permasalahan timbul akibat adanya keadaan yang tidak terduga sebelumnya.

Akan tetapi bank telah memikirkan mengenai hal ini sebelumnya apabila

terjadi bencana alam maka biasanya upaya restrukturisasi yang dilakukan

adalah pola penjadwalan ulang (PUL) (wawancara dengan Bapak Fariudin

pada tanggal 14 Juli 2011 pukul 10.40).


commit to user

Apabila restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak bank mengalami

kegagalan atau hambatan dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan

bahwa restrukturisasi untuk yang kedua kalinya dapat dilakukan. Akan tetapi

hal itu sangat jarang terjadi karena bank masih bisa mengatasi hambatan yang

terjadi. Dan apabila retrukturisasi tidak berhasil dilaksanakan maka upaya

seperti upaya hukum berupa lelang dapat diambil untuk menutup kerugian

yang akan dialami oleh bank. Biasanya langkah ini akan diambil apabila pihak

debitur memiliki itikad yang tidak baik dalam pelaksanaannya (berdasarkan

wawancara dengan Bapak Baihaqi pada tanggal 16 Juni 2011). Sehingga

restrukturisasi dapat membantu penyelesaian kredit asalkan dapat berjalan

dengan baik. Dan hal tersebut dapat tercapai dengan adanya itikad yang baik

dari Debitur dan juga kemampuan dari pihak bank untuk melaksanakan upaya

restrukturisasi kredit ini.

Akan tetapi segala upaya yang akan dilakukan tetap harus berdasarkan

kepada ketentuan yang ada. Dimana dalam hal ini upaya restrukturisasi kredit

yang dilakukan, upaya tersebut harus berdasarkan ketentuan yang ada dan

debitur maupun pihak bank harus dapat melaksanakan ketentuan tersebut dan

tetap bertindak adil dan tidak hanya mementingkan pihaknya saja.


commit to user

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan

Restrukturisasi sebagai upaya dalam penyelesaian kredit bermasalah ditinjau dari

asas-asas perjanjian pada PT Bank Tabungan Rakyat (Persero) Tbk. Cabang

Surakarta, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan

Rakyat (Persero) Tbk. Cabang Surakarta.

Pelaksanaan Restrukturisasi kredit pada Bank Tabungan Negara

Cabang Surakarta berdasarkan kepada Peraturan Direksi Bank BTN No.

19/PD/DRPK/1200 tentang Restrukturisasi Kredit dan Penyelesaian Kredit

Perorangan. Pelaksanaanya telah sesuai dengan pengaturan yang ada dimana

tahapannya meliputi:

a. Permohonan dari Debitur

Permohonan diajukan oleh Debitur atas kesadaran Debitur dan diajukan ke

kantor cabang atau kantor cabang pembantu. Apabila tidak ada

permohonan dari Debitur maka Bank tidak akan mengambil langkah ini.

b. Analisi Permohonan dan Verifikasi Permohonan

Dalam tahapan ini pihak bank melakukan pengumpulan data dan

menganalisis data-data yang dimiliki oleh debitur yang mengajukan

permohonan. Dimana pada tahapan ini juga dilakukan wawancara dengan

debitur untuk mengetahui kondisi keuangan dari debitur maupun kondisi

usaha debitur yang sebenarnya serta untuk melakukan pendekatan dengan

Debitur.

c. Negosiasi

Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh kesepakatan antara debitur

dengan bank mengenai pola restrukturisasi yang akan dilakukan serta

menyampaikan mengenai analisa yang telah dilakukan. Tahapan ini


commit to user

berperan penting sehingga perlu dicapai kata sepakat antara para pihak

agar upaya dapat segera terlaksana.

d. Putusan Restrukturisasi Kredit

Putusan ini untuk memberi kepastian apakah permohonan yang diajukan

disetujui atau ditolak. Setelah adanya putusan ini maka restrukturisasi

kredit yang diajukan dapat dilaksanakan. Putusan restrukturisasi kredit

diputus oleh pimpinan bank yang berkududukan dikantor pusat. Putusan

yang telah keluar dimintai persetujuan kepada Debitur yang kemudian di

dokumentasikan.

e. Monitoring atau Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk menghindari kejadian menyimpang yang

dilakukan oleh debitur sehingga dapat menimbulkan kerugian kembali.

Pengawasan ini dilakukan secara rutin oleh pihak bank sesuai dengan

ketentuan yang ada didalam perjanjian kredit yang baru.

2. Penerapan asas-asas umum perjanjian dalam pelaksanaan Restrukturisasi kredit.

Pada dasarnya asas-asas umum perjanjian merupakan dasar dalam

pelaksanaan perjanjian. Begitu pula pada restrukturisasi dimana hasil akhir dari

upaya ini adalah adanya perubahan terhadap perjanjian awal berupa addendum.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi pun tetap berdasarkan asas-asas yang ada

baik asas personalia, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas

kepastian hukum (Pacta Sunt Servanda) dan asas itikad baik. Kelima asas ini

sangat jelas diterapkan didalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pada PT

Bank Tabungan Rakyat (Persero) Tbk. Cabang Surakarta.

3. Permasalahan dalam pelaksanaan upaya restrukturisasi pada PT Bank

Tabungan Rakyat (Persero) Tbk. Cabang Surakarta dan upaya dalam

mengatasinya.

Permasalahan yang dapat timbul selama pelaksanaan restrukturisasi

kredit pada PT Bank Tabungan Rakyat (Persero) Tbk. Cabang Surakarta antara

lain:


commit to user

a. Keterbukaan antara Debitur dengan Bank yang sama sekali masih tidak

terjalin. Sehingga dalam hal ini para pihak tidak menemukan titik temu

dalam negosiasi yang mereka lakukan

b. Terbatasnya kemampuan baik dari segi finansial maupun kemampuan dari

petugas itu sendiri dalam menganalisis dan melaksanakan restrukturisasi

itu sendiri.

c. Itikad dari Debitur yang tidak baik seperti kurang ada kerjasama dengan

pihak Bank dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai degan kesepakatan

yang ada.

Dan dari permasalahan-permasalahan ini pihak PT Bank Tabungan Negara

(Persero) Tbk. Cabang Surakarta mulakukan upaya berupa:

a. Menambah kehati-hatian dalam setiapa langkah yang dilakukan dan

melakukan pendekatan yang lebih lagi dengan Debitur sehingga Debitur

bisa lebih terbuka lagi.

b. Melatih kemampuan dari tiap petugas yang berperan dalam proses

restrukturisasi kredit sehingga lebih cermat dan teliti. Selain itu pihak bank

juga harus melakukan analisis ulang dalam setiap analisis data yang

dilakukan.

c. Melakukan penagihan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap debitur

yang beritikad tidak baik.

B. Saran

1. Upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh bank ada baiknya dilakukan

pengawasan juga oleh para atasan baik itu supervisor hingga branch manager

maupun pimpinan pusat, sehingga petugas yang melaksanakan memang

benar-benar melaksanakan tugas mereka dan juga disertai pula dengan adanya

evaluasi terhadap setiap tindakan penyelamatan kredit yang bermasalah

sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan para pihak.

2. Setiap tahapan yang dilakukan dalam rangka penyelamatan kredit yaitu dari

tahap permohonan dari debitur, analisis data, negosiasi, putusan

restrukturisasi hingga pengawasan ada baiknya tidak terlalu berbelit-belit dan


commit to user

membingungkan Debitur. Sehingga pihak debitur bisa memahami pola yang

digunakan untuk menyelamatkan kreditnya serta juga dapat menyingkat

waktu dari para pihak dan juga menghemat biaya yang dikeluarkan oleh

Debitur.

3. Pelaksanaan restrukturisasi kredit hendaknya dilakukan berdasarkan

peraturan yang ada sehingga tujuan dari restrukturisasi itu sendiri tercapai.

Dan debitur juga tetap mempertahankan itikad baiknya sehingga menjalankan

kewajibannya sesuai ketentuan yang elah disepakati bersama dengan pihak

bank.


commit to user

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni

Budi Untung. 2000. Kredit Perbankan di Indonesia. Yogyakarta:Andi.

Hasan Alwi. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Heribertus Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas

Maret University Press.

Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.

Jamal Wiwoho. 2011. Hukum Perbankan Indonesia. Surakarta: UNS Press

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. Seri Hukum Harta Kekayaan Hak

Tanggungan. Jakarta: Prenada media

Kasmir. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada.

Malayu S.P. Hasibuan. 2002. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara.

Mariam Darus Badrulzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni.

Muhamad Djumhana. 2000. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti.

Peraturan Direksi Bank BTN No. 19/PD/DRPK/1200 tanggal 19 Desember 2000

tentang Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Perorangan.

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. 2004. Manajemen Perkreditan Bank Umum:

Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis

Kredit. Bandung: Alfabeta.

Salim H. S. 2003. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta:

Sinar Grafika


commit to user

Salvador Vázquez Pérez Grovas. 2000. Journal of Banking And Finance, Volume

6, Number 7: A Credit Risk Model To Develop The Credit Insurance

Market. Universidad Anáhuac del Sur, Mexico.

Sentosa Sembiring. 2000. Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas

Indonesia Press.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta:

Pradnya Paramita.

Subekti. 1993. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa

Surat Edaran Direksi Bank BTN No. 04/DIR/DRPK/2000 tanggal 19 Desember

2000 Perihal Petunjuk Pelaksanaan PD No. 19/PD/DRPK/1200 tentang

Restrukturisasi dan Penyelesaia Kredit Perorangan.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR Tanggal 12

November 1998

Sutarno. 2004. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno Hadi. 2001. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.

Thomas Suyatno, dkk. 2003. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama.

Udo Broll, Thillo Pausch and Peter Welzel. 2008. Credit Risk and Credit

Derivatives in Banking. University of Augsburg, Denmark.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Vibiznews-Banking& Insurance. Kredit Macet Perbankan Mencapai Rp 31,336

Triliun.

http://www.vibiznews.com/news/banking_insurance/2011/05/18/kredit-

http://www.vibiznews.com/news/banking_insurance/2011/05/18/kredit-macet-perbankan-mencapai-rp-31336-triliun/



http://www.vibiznews.com/news/banking_insurance/2011/05/18/kredit-macet-perbankan-mencapai-rp-31336-triliun


commit to user

macet-perbankan-mencapai-rp-31336-triliun> [Diakses pada tanggal 18 Mei

2011 pada pukul 22.12]

Wahyudi Sntoso. 2008. “Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral

Restrukturisasi Perbankan”. Jurnal Hukum Perbankan dan

Kebanksentralan. Vol 6, No.1.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. Restrukturisasi Kredit.

http://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi_kredit>[Diakses pada tanggal 04

April 2011 pukul 14.49].

http://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi_kredit

Documents

UPAYA RESTRUKTURISASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT … · menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “UPAYA DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DITINJAU DARI ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN