Upload
mckenzie-kemp
View
41
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Upaya Percepatan Penyelesaian RTRW Prov insi & Kab upaten /Kota se– S umatera Utara. PENATAAN RUANG DI PROVINSI. Multisektor. Bersifat. Bersifat. Multifungsional. Bersifat. Ditangani secara terpadu oleh Lembaga / Instansi yang memiliki tupoksi KOORDINATIF. Multidimensional. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
BAPPEDA PROVSU
Upaya Percepatan Penyelesaian RTRW Provinsi & Kabupaten/Kota se–
Sumatera Utara
Ditangani secara terpadu oleh
Lembaga/ Instansi yang memiliki tupoksi
KOORDINATIF. Multidimensional
Multifungsional
Multisektor
“KOORDINASI”
PENATAAN RUANG DI PROVINSI
Pendekatan Pengembangan Wilayah
RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH GUBERNUR
MENDAGRI
Dikoordinasi oleh BKPRN
KRONOLOGIS RTRW PROVINSI SUMATERA UTARA
Dihasilkan
DilakukanBerkoordinasi dengan BKPRN
Persetujuan Substansi Teknis
Surat Permintaan Evaluasi dari
Gubernur
INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN
TATA RUANG
PENYUSUNAN PENYUSUNAN
KONSULTASIKONSULTASISubstansi TeknisSubstansi Teknis
INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA
RUANGGUBERNUR Menetapkan Raperda menjadi Perda
EVALUASIRaperda RTRWP
Konsultasi
Evaluasi
Januari 2008 – oktober 2009 : - Penyusunan Bantek RTRWP oleh Dept. PU- Pembentukan Tim Teknis Revisi Kaw. Hutan & Tim Revisi RTRW- Pembahasan BKPRD Prov denga BKPRD Kab/Kota- Pembahasan Intern BKPRD Prov- Pembahasan BKPRD Prov dengan LSM, PT dan Organisasi Prov- Pembahasan terkait Usulan Revisi Kawasan Hutan Sumut dgn Kab/Kota- Konsultasi Publik dan rapat koordinasi Provinsi berbatasan
Permendagri 28/2008 ttg Tata Cara Evaluasi Ranperda RTRD13 Okt 2009 /Expose BKPRD Prov di Dept. PU 13 Jan 2010 /Expose Revisi Kaw Hutan di Dephut Juni 2010 Penyampaian ke DPRD
Prov SU
Perda No. 7/2003 ttg RTRWP SU 2003-2018
Masukan dari BKPRN
Apakah RTRW Kab/Kota harus menunggu RTRW Provinsi ?
KEWENANGAN
UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (Psl.13) Kabupaten/Kota (Psl.14)
UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa (Psl.10) Pemerintah Daerah Provinsi memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta terhadap pelaksanaan penataaan ruang kawasan strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(Psl.11) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dan kawasan strategis Kabupaten/Kota.
UU. No.26/2007, Klasifikasi Penataan Ruang :Psl 6 ayat (2) : Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah
provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
Penjelasan : “Komplementer” bahwa penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.
Pelaksanaan Penataan Ruang :Psl 22 ayat (2) : Penyusunan RTRWP harus memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota.Psl 25 ayat (1) : Penyusunan RTRWK mengacu kpd RTRWN & RTRWP
Rekomendasi Rapat Pusat & Regional Sumatera :Secara hukum tidak ada UU yang melarang duluan selesaiRTRW Kabupaten/Kota dari pada RTRW Provinsi sepanjangGubernur memberikan rekomendasi diperbolehkan
Lanjutan.....
Kapan RTRW Harus Selesai ?
UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,(Psl.78 ayat 4b) mengamanatkan bahwa RTRW Provinsi harus sudah disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun setelah UU diterbitkan, atau pada bulan April 2009.
(Psl.78 ayat 4c) mengamanatkan bahwa RTRW Kabupaten/Kota harus sudah disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah UU diterbitkan, atau pada bulan April 2010.
Apa sanksinya bila pada bulan April 2009 dan 2010 penyesuaian RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota belum selesai?
Secara hukum tidak ada sanksinya, namun secara praktis Provinsi dan Kabupaten/Kota akan menderita banyak sekali kerugian akibat terhambatnya pembangunan dan investasi
Bagaimana Materi Muatan RTRW Kab./Kota?
UU 26/2007 ttg Penataan Ruang Pasal 26 serta turunannya Permen PU No. 16 dan 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten dan RTRW Kota, materi muatan RTRW Kabupaten/Kota, sekurangnya harus memuat :
1. Pendahuluan (berisi profil lengkap tata ruang kabupaten/kota)2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Kabupaten/Kota3. Rencana Struktur Ruang Kabupaten/Kota4. Rencana Pola Ruang Kabupaten/Kota5. Penetapan Kawasan Strategis6. Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota (Indikasi Progam)7. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota
Sistematika materi muatan RTRW Kabupaten/Kota tepat sama dengan RTRW Provinsi, namun cakupan dan kedalaman keduanya berbeda, karena memiliki skala yang berbeda
8
RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA
KONSULTASI
MENDAGRI
Atas Dasar Surat Rekomendasi Dikoordinasi oleh BKPRN
Permendagri 28/2008 ttg Tata Cara Evaluasi Ranperda ttg RTRD
Dihasilkan
DiselenggarakanDilakukan
Dapat Melibatkan
Persetujuan Substansi Teknis
Surat Permintaan Evaluasi dari Bupati/ Walikota
PENYUSUNAN-Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
-RPJPD Kab. Substansi Teknis
GUBERNUR C.q. BKPRD Provinsi
Surat Reko-mendasi
Dihasilkan
GUBERNUR
Hasil : Dilaporkan
Bupati/Walikota Menetapkan Raperda menjadi Perda
INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG
INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG
EVALUASIRaperda RTRWK/K
Konsultasi
Evaluasi
Hanya Raperda yang telah disetujui DPRD Kab./Kota serta telah mendapat Persetujuan Substansi Teknis dari PU yang akan dievaluasi oleh Gubsu
9
NoNama
Wilayah
Belum Revisi
(1)
Sedang Revisi(2 )
Proses Rekomendasi( Provinsi )
( 3 )
Proses Persetujuan Substansi
( 4 ) Surat Persetujuan Menteri PU
(5)
Pembahasan
Raperda di DPRD
( 6 )
Penetapan Perda
( 7 )
Keterangan( Permasalahan/ Tindak
lanjut)
Sumber DanaPenyusun
an Materi Teknis RTRW
Konsep Raperda
Dibahas oleh
Provinsi
Surat Rekomenda
si dari Provinsi
Surat Permohonanke Menteri
PU
Pembahasan Dengan
Tim BKPRN
A Kabupaten
1 Nias RTRW disusun melalui dana UNDP tahun 2009
UNDP 2009/ 2010
2Tapanuli Selatan
Sedang menunggu persetujuan dari provinsi untuk dana APBD di tampung untuk proses legalisasi
APBD 2007
3Tapanuli Utara
Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten
APBD Prov. 2009
4Tapanuli Tengah
Sedang dalam proses tender di Prov.Su, direncanakan pada bulan Juni terbit SPMK
APBD Prov. 2010
5 Dairi
Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten
APBD Prov. 2009
6Labuhan Batu
Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten
APBD Prov. 2009
7 Asahan Sedang dalam proses konsultasi ke Povinsi
APBD 2007
Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Permohonan
Persetujuan Substansi RTRW di Sumatera Utara
10
NoNama
Wilayah
Belum
Revisi (1)
Sedang Revisi(2 )
Proses Rekomendasi
( Provinsi )( 3 )
Proses Persetujuan Substansi
( 4 ) Surat Persetujuan Menteri
PU(5)
Pembahasan
Raperda di DPRD
( 6 )
Penetapan
Perda( 7 )
Keterangan( Permasalahan/
Tindak lanjut)
Sumber Dana
Penyusunan
Materi Teknis RTRW
Konsep Raperd
a
Dibahas oleh
Provinsi
Surat Rekomendasi dari Provinsi
Surat Permohon
anke Menteri
PU
Pembahasan
Dengan Tim
BKPRN
8Simalungun
Sedang dalam proses penyusunan Raperda
APBD 2008
9 Langkat
Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten
APBD Prov. 2009
10Deli Serdang
No. 050 / 6329 thn
2009
Sedang dalam proses revisi konsultasi uji Pembahasan materi substansi di Prov.Su (BKPRD Prov.Su)
APBN 2007
11Toba Samosir
Sedang dalam proses revisi konsultasi uji materi substansi di Prov.Su
APBN 2007
12Mandailing Natal
Sedang proses konsultasi ke Prov.Su
APBN 2007
13Humbang Hasudutan
Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten
APBD 2009
14Pakpak Barat
No. 050 /
11146 (10 Des
2009)
Surat rekomendasi GubSU Desember 2009
APBD 2009
... LANJUTAN
11
NoNama
Wilayah
Belum
Revisi (1)
Sedang Revisi(2 )
Proses Rekomendasi
( Provinsi )( 3 )
Proses Persetujuan Substansi
( 4 ) Surat Persetujuan Menteri
PU(5)
Pembahasan
Raperda di DPRD
( 6 )
Penetapan
Perda( 7 )
Keterangan( Permasalahan/
Tindak lanjut)
Sumber Dana
Penyusunan
Materi Teknis RTRW
Konsep Raperd
a
Dibahas oleh
Provinsi
Surat Rekomendasi dari Provinsi
Surat Permohon
anke Menteri
PU
Pembahasan
Dengan Tim
BKPRN
15 Samosir
Sedang dalam proses revisi konsultasi uji materi substansi di Prov.Su
APBD 2008
16Nias Selatan
Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten
UNDP 2009/2
010
17Serdang Bedagai
Dalam tahap revisi RTRW (finalisasi)
APBD 2009
18 Karo
Sedang dalam proses pembahasan draft Raperda di Kabupaten
APBD Prov. 2009
19 Batu Bara
Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten
APBD 2009
20Padang Lawas
Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten
APBD Prov. 2009
21Padang Lawas Utara
Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten
APBN 2009
... LANJUTAN
12
NoNama
Wilayah
Belum
Revisi (1)
Sedang Revisi(2 )
Proses Rekomendasi
( Provinsi )( 3 )
Proses Persetujuan Substansi
( 4 ) Surat Persetujuan Menteri
PU(5)
Pembahasan
Raperda di DPRD
( 6 )
Penetapan
Perda( 7 )
Keterangan( Permasalahan/
Tindak lanjut)
Sumber Dana
Penyusunan
Materi Teknis RTRW
Konsep Raperd
a
Dibahas oleh
Provinsi
Surat Rekomendasi dari Provinsi
Surat Permohon
anke Menteri
PU
Pembahasan
Dengan Tim
BKPRN
22Labuhan Batu selatan
Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten
APBD 2009
23Labuhan Batu Utara
Sedang dalam proses tender di Prov.Su, direncanakan pada bulan Juni terbit SPMK
APBN 2010
24Nias Barat
Sedang dalam proses tender di Prov.Su, direncanakan pada bulan Juni terbit SPMK
APBN 2010
25Nias Utara
Sedang dalam proses tender di Prov.Su, direncanakan pada bulan Juni terbit SPMK
APBN 2010
B KOTA
1 MedanNo. 050 / 5517 (17
Juli 2009)
No.
650/14207
(6 Okt 2009)
Masih perbaikan materi teknis dan raperda
APBD 2008
... LANJUTAN
13
NoNama
Wilayah
Belum
Revisi (1)
Sedang Revisi(2 )
Proses Rekomendasi
( Provinsi )( 3 )
Proses Persetujuan Substansi
( 4 ) Surat Persetujuan Menteri
PU(5)
Pembahasan
Raperda di DPRD
( 6 )
Penetapan
Perda( 7 )
Keterangan( Permasalahan/
Tindak lanjut)
Sumber Dana
Penyusunan
Materi Teknis RTRW
Konsep Raperd
a
Dibahas oleh
Provinsi
Surat Rekomendasi dari Provinsi
Surat Permohon
anke Menteri
PU
Pembahasan
Dengan Tim
BKPRN
2 Sibolga Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Pemko
APBD 2009
3Tanjung Balai
Materi teknis telah selesei disusun & sudah ada di provinsi
Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Pemko
APBD Prov. 2009
4 Pematang Siantar
Sedang dalam proses tender di Prov.Su, direncanakan pada bulan Juni terbit SPMK
APBD Prov. 2010
5Tebing Tinggi
Sedang dalam proses revisi konsultasi uji materi substansi di Prov.Su
Sedang menunggu rekomendasi dari provinsi
APBN 2007
... LANJUTAN
14
NoNama
Wilayah
Belum
Revisi (1)
Sedang Revisi(2 )
Proses Rekomendasi
( Provinsi )( 3 )
Proses Persetujuan Substansi
( 4 ) Surat Persetujuan Menteri
PU(5)
Pembahasan
Raperda di DPRD
( 6 )
Penetapan
Perda( 7 )
Keterangan( Permasalahan/
Tindak lanjut)
Sumber Dana
Penyusunan
Materi Teknis RTRW
Konsep Raperd
a
Dibahas oleh
Provinsi
Surat Rekomendasi dari Provinsi
Surat Permohon
anke Menteri
PU
Pembahasan
Dengan Tim
BKPRN
6Kota Binjai
Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Pemko
Materi teknis sudah jadi dan sekarang sudah di provinsi
Beberapa hal yang belum ada dan menunggu jawaban dari provinsi
Kesepakatan dengan kabupaten/kota bersebelahan
APBN 2008
7
Kota Padang Sidempuan
Sedang dalam proses tender di Prov.Su, direncanakan pada bulan Junl terbit SPMK
APBN 2010
8Gunungsitoli
Sedang dalam proses tender di Prov.Su, direncanakan pada bulan Juni terbit SPMK
APBN 2010
... LANJUTAN
15
Jadwal Konsultasi Ranperda
tentangRTRW
Kab./Kota • Bagi yang telah selesai menyusun RTRW agar segera
melakukan Proses Konsultasi ke Provinsi & PU
• Kab./Kota yang terlanjur menyusun RTRW sebelum tahun 2007, agar menyesuaikan RTRWnya dengan UU No.27/2007, Permen PU 16 & 17 Tahun 2009, dan PP 15/2010
• Proses legalisasi agar mengikuti Permendagri 28/2008 ttg Tata Cara Evaluasi ttg Ranperda RTRD
Sewaktu ekspose dalam proses konsultasi, yang melakukan ekspose adalah Pemerintah Daerah, TIDAK diwakilkan kepada KONSULTAN
RTR
W
Instrumen
pembangunanJerat h
ukum
RTRW = Pisau Bermata Dua
Ketentuan sanksi UU No. 26/ 2007Pasal 69 s.d pasal 75
Ketentuan sanksi ini mengikat semua pihak, baik pelanggar ketentuan RTRW maupun aparat pemberi ijin pemanfaatan
ruang, termasuk di dalamnya adalah kita semua sebagai bagian dari institusi yang berwenang memberikan persetujuan
substansi.
KORBAN AKIBAT PELANGGARAN “TATA RUANG”
• Kasus alih fungsi hutan lindung untuk menjadi ibukota Bintan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau
• Kasus alih fungsi hutan lindung menjadi pelabuhan Tanjung Siapi-api, Banyuasin, Sumatera Selatan
Kasus lain…???? SIAPA MENYUSUL…????
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA