T,EMERINTAII KAB UPATEN Iil.RANGANYAR

PERATURAN DAERAH K ABUI'AII'IIN I(ARANGANVARNOMOn 2 '['Ar-rUN 2008

TENTANG

I}ADAN USAFIA MILIK DAIiIL\FI

DBNGAN ITAfIMAT TUHAN YANC MATIA OSA

Menimbans : a.

Mengingat : l .

b .

B U PATI KARANG Aft{YAlt,

bah.wa Badan Usaha Milik Daerah (BU\{D) sebagai unit usaira yang)tidak dapat dipisahkan dari sistenr ekonomi daerah dibentuk dalarnrangka menunjang kebijakau Lunum pemerintah daerah dalam upayameningkatkan Pendapatarr Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraanmasvarakat;

bahwa dalam rangka meningki:tl(itn per:ln RLJMD scbagai penclukungPAD untuk meningkatkan kese.iahteraan ntasyarskat maka PenrerintahKabupaten K.aranganyar perlu mendorong terciptanya BUN{D yangsehat, profesional, akuntabel dan transparan sesuai dengan tata kelolaperrtsahaan yang baik (good corporate govern(tnce) sehingga mampllmeningkatkan daya saing secara regional dan global;

bahrva berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah KabupatenKaranganyar tentang Badan Usaha Milik Daerah (I3UMD);

Undang-Undang Nomor l3 "i'alrun 1950 tcntang l)cmbcntr.rkan dacrah-daerah l(abupaten dalam L,ingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1962 Nornor 10,Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

tJndang-tlndang Nomor l7 l 'airun 2003 tcntlrrg Kcuansan Ncgara([-crrrbaran Ncgara ltcpubli ic lndoncsia ' l 'ahun

2003 Nonior 47,Tambahan Lembaran Negai'a Itepublik Indonesia Nornor a286);

Urrdang-[. lndang Nclnrur l0 ' l 'ahun 2004 tcntnng [)cnrbcntuhan

Peraturan Perundang-undangan (Lenrbaran Negara RopublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5 3 ,

'l 'arrrbahan Lcm6aran Negara

Itepublik Indoncsia Nomt. 'r 4389,1:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang iemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonr:sia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4437)sctragainrana tclah diul lah dcngan [, lnclang-tJndang Nonror [ l 1'ahun2005 (l ,r:rnbaran Ncgara ltcpubrl ik lndonr:sia

' l 'ahurr 20(t5 Nornor l()t t ,

l'anrbahan Lembaran Negara Republilc Indonesia l.Jomor a548);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(Lenrbaran Negara Republik Indoncsia J'ahun 2007 Nomor 1 0 5,Tambahan Lembaran Negara Republi l< Indonesia Nomor a756);

2.

J .

.t.

5 .

6 .

7. Peraturan PemerintahNomcr 38 'l'ahun

2007 tentang Pernbagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara RepublikIndonesia lahun 2007 Nornor 82, Tarnbahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 473'l);

tJ. I)craturan Mcntcri Dalanr Ncgcri Nonror I ' l 'uhurr

l9$4 tcntung ' l 'ata

Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di LingkunganPerncrintah daerah;

9. Peraturan Menteri Dalanr Nbgeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang

. Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerahi

10. Peraturan Menteri Dalanr Negeli Nomor 4 Tahun 1990 tentang TataCara Kcrjasanra Antala l)crusalruan Dacrah dcngalr l ' i l ruk Kctiga;

ll. Peraturan Menleri Dalam Neger; Nomor 3 Tahun 1998 tentang BentukFh.rkum Radan (Jsaha Mil ik l)acralr;

1 2. Peraturan Menteri Dalarn Nt)geri i . \orror 7 ' l 'ahun 1998 tentangKepengurrrsan Perusahtran Daelah Air Minurnr;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor ?11 'Tahr.rn

200(r tcntarLgPengclolaran Bank Pcrkrccl i tan l{akyat Mii ik l 'cnrcrintah Dacrah;

14. I{ei-iiitiisrtn }vlertteri Dalarn Negeri Nomor 50 Tali' '.ui 1999 tentangKepengr.rrusan IJadan LJsaha flilik Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalanr Ncircri d'rn Otononri Dacral i Nomor 8'Iahun 2000 [crttauig Pcdorri;ur Akurrl,ttnsi Psrur;:.rlratu; l)irr:r'lh Air

Minum;

l(. I1: '1:t1l: :r,r- l l , fcnieri Dalanr l 'Jr:gcri Nolrror 34 ' l 'ahun

2000 tcnt:u:gPcdcman I(cpcgawaian I'clusahiian Daenrh ,A.ir lvlinum;

17. l(eprrlusan Merrteri l)al irn l ' lep,eri dzrn Otonunri Dacralr Nonror 43' : ' . ; . . . . . - ' i r i r : r ; r r . . j . . . . . - . , t . ' . . . . : , , . . . . . . , - . , 1 i . . . . , , . ^ i . , . . . . . . . . i ' r ^ .id i lu i r .at iU( i Lsi lL i i l lg l 'v i i t ) i i i i i ; i i rOl ja. ia i i :a i i -Ci- i j l j i i l ia ; i : UACIAII UUI ' ig i I I l

Pihak l(etiga;

Deti gai-r Pci'sciu I i i : i :t I lui ' : jan'l i i

DHWAN PERWAI(LAN RAKYAT DAEI{AI-I KABUPATJJN KAI{ANGANYAI{

dar t

I]UPAT'I KARANGANYAR

Idenetapkan

MEMLJ' l 'L lSKr\N :

: I'EI{A'l'UIt,\N DAlrlt^.1-l 'l 'UN'l'ANC IIADAN USAI lA I'vllLll(

DAERAI.I.

I]AB IKETENTI,JAI\ I.JMIJiVI

I)asal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;

2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan l)crangkat Dacrah scbagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;

A. ? .

5 .

Dewan Perwakilan R.akyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakanlembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karanganyar yang berkedudukans ebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Badan Usaha Mil ik Daerah yang selanjutnya ci isebut BLJMD adalah bacla'r u salrayang se lu ruh a tau sebag ian besa r moda lnya d im i l i k i o l ch I ' c rnc r i n tahKabupatEn Karanganyar melalui penyertaan secara langsunr', yang berasal darikckayaan Dacrah yang dipisahkan, rlengan bcntuk hukunr b,:rupa PcrusahaanDaerah, Perseroan Terbatas dar/atau bentuk hukum lainnya yang diper:bolehkan,sesuai dengan peratulan perundang-undangan;

Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah KabupatenKaranganyar yang scluruh atau schagian bcsar nrodalnya rlcrupukan kclcuyaandaerah yang dipisahkan;

Pcrseroan Terhatas atlalah badan usoha yang dir j ir ikan olch Pcmcrintah KabupatcnKaranganyal yang rnodalnya tcrbagi dalanr sahanl-saham yang lata carapembentukann)/a sesuai peraturan perundang-urrdangan yang bcrlaku.

Direksi adalatr organ BUMD yang berwenang dan bertanggungjawab penuh ataspcngur'r.rsi lrr l lL l l t /D di Klhtrpatcn Karnrrtrtuny:u'.

Badan/Dewan Pengawas adalah organ Pcrusahaan Dacrah mil ik PemerintahDaerah yang bertugas melakukan penga\ /asan dan. mepberikal nasihatkepada Direks i da lam menja lankan kegiatan pengurusan Perusahuan Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ber' laku.

Dewan Komisar is adalah organ Perseroan Terbatas mi l ik Pcnrcr in tah Daerahyanb L: . t lgas melakukan pengawasan dan nreniber ikan naschat kcpadadireksi dalarn nrenjalankan kegiatan pengurusan Perseroan Terbatas sesuaidengan anggara.n dasar dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Rapat Umum l)emcgang Saham, yang selanjutnya discbLrt I{UI'S aclalal'r organPerseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalarn batas yang clitentukzur dalam arrggaran dasardan/atau peraturan perundangan yan g lrerlak u.

Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (,A,PBD) dan/atau dari sumber lainnya,baik itu benrpa uang atau barang bcigorak nraupun tidall bcrgcrak, baik bcrwujudmaupun tidak berwujud, yang menjadi penyertaan rnodal secara langsung padaBiJMD.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BLIMD Kabupaten Karanganyar adalah:

a. turut aktif secara langsung melakukan usaha-usaha disektor pcrtanian, industri,pariwisata dan jasa lainnya, di samping mcnyelenggarallan usaha pelayanan bagimasyarakat dan kemanfaatan umum serta sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja;

b. mengembangkan potensi surnber daya yang tersedia serta nremperluas wilayah usaha;

c. tuntt serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan KabupatenKaranganyar;

d. meningkatkan daya saing dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonominasional maupun global;

e. memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

6.

8 .

9.

10.

11 .

12.

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini bcrlaku scbagai podoman bagi tltJlvil).

BAI] I IBENTUK HUKUM DAN PENDIRIAN

Bagian PertamaBentuk dan Status Badarr Hukum

l)lsir l 4

(l) Bentuk badan hukum tIUMD dapat bc.rupa:

a. Perusahaan Daerah;

b. Perseroan Terbatas; dan/atau

c. Bentuk badan usaha lainnya yang diperb,clehkan, sesuai dengan peraturanpcrundang-und:lngan yang bcrlaku.

(2) Status badan hukum Perusahaan Daerah diperoleh dengan berlakunya PeraturanDaerah.

(3) Status badan hukum l)crscroart 'l 'crbatas utau bont.uk badan usaha lainnyu dipclolch

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku.

Bagian KeduaPendirian dan Perubahan Bentuk I-iukum

Pasal 5

(l) Pendirian dan perubahan bentuk badan hukum BI,MD ditetapkan riengan PeraturanDaerah.

(2) Pendirian dan pertlbahan bentuk badan hukum BIJMD sebagaimana dimaksud padaayat (1) diawali dengan pengajuan dan pengusulan oleh Bupati kepaCa DPRD. ,

(3) Pengajuan dan pengusulan pendirian dan perubahan bentuk badan hukum BUMD oleh ,Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilampiri dengan:

a. studi kelayakari pehdirian dan perubahan bentuk BUMD;

b. rencanapengembangan dan pola pengelolaan;

c. susunan organisasi;

d. permodalan; da.n

e. hal-hal lain yang diperltrkan dalam pendirian dan perubahiur bentuk BUMD.

(4) Pelaksanaan pendirian dan perubahan bentuk badan hukum BUN,{D dilaksanakan olehBupati.

BAB IIIKEGIATAN USAH,A

Pasal 6

(l) Kegiatan usaha BUMD meliputi usaha yang rnenjadi urusan pemerintahan daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bcrlakrr.

(2) Bupati dapat memberikan pentrgasan khusus kepada BUMD untuk

menyclcnggirakrrn kcgiatan usaha yang bcrtungsi untuk kcnranlaatan urnum dcngan

tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUIUD

(3) Setiap pcnugasan scbagaimana dimaksucl nyitt (2) harus tcrlclrih duhulu

d ikonsultasikan kepada DPRD.

(4) (.egiatan usaha sebagaimana dimaksud pada-a."-at (l) harus memperhatikan fungsigU\4O sebagai pelayanan umum dan sekaligis menjadi sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD).

I}AB IVTEMPAT KEDU DLJKAN

Pasal ?

(l) Kantor Pusat BUMD berkedudukan di Kabupaten Karanganyar.

(Z) Kantor cabang dan unit-unit IIIJMD bcrkccludukan di tontpat kcgiatarr usaha.

(3) BUMD dapat membentuk kantor-kantor cabang atau perwakilan di tempat lain

scsuai dengan peraturan perundangan yang bcrlakrr'

BAR VPERI,IODALAN DAN KEPEMILIKAN SAI-tr\M

Bagian PertamaPermodalan

Pasal ll

( l) Modal IIUMI) mcrupnkan dan bcrasal dari l tckayaan l)cmcrintah Daerah yang

dipisahkan

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan

BUMD bersumber dari:

a. Anggaran Perrdapatan dan Belanja Daerah;

b. Sumber-sumber yang sah lainnya.

(3) Setiap perubahan penyertaan moda.l pernerintah daerah sebagaimana dinraksud ayat

(2) baik berupu pcnambahan nraupun pengurangan, termasuk perubahan besaran

kepemilikan pemerintah daerah atas saham P'f, ditetapkar': dengan Peraturan Daerah.

Pa'sal 9

(1) Modal dasar dan penarnbahan rnodal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. :(2) \{odal dasar yang cliternpatkan dan disetor pada Peiusahaan Daerah adalah '

sebanyak kekayaan Penrerintah Daerah yang berasal ciari tset yang berupa tanah,

bangunan, uirng serta aset lainnya yang clisetor pada Pelusahaan Dugfatt-

(3) Penambahan nrodal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan

dengan Keputusan Bupati yang dianggalkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Pasal l0

(1) Modal dasar dan modal ditempatkan Pcrseroan ferbatas terbagi atas saham yangsebagian bcsar atau pal ing scdik i t 519, i , ( l inr : r pr r luh satu pcr .scn) d i r r r i l i l i i l )c r : rcr . in ta l rDaerah.

(2) Penambahan modal disetor Perseroan Terbatas sarnpai dcngan terpenuhinya modal''dasar atau modal ditempatkan ditetaplcan derrgan Keputusan Bupati yang

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Saham priorita.s hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Bagian I(eduaI(epemilikan Saham l,erseroan Terbatas

Pasal 1 I

Saharn Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Pcmerintali Daerah, Perusahaan Dacrah,Swa.sta dan Masyarakat.

Bagian KctigaKekayaan Perseroan I'erbatas

Pasal i2

(1) Kekayaan Perseroan T'erbatas adalah:

a. Nilai seluruh kekayaan pada saat perseroan didirikan; atau

b. Nilai seluruh kekayaan Perusahaan I)aerah pada saat perubahan bentuk hukummenjadi Perseroan Terbatas.

(2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalamlaporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Irublik.

(3) Apabila dikernudian hari ada pihak laiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ldiputuskan dapat menyertakan modalnya pada Perseroim Terhatas, maka seluruhkekayaan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada a5,a1 (l), har.us dilakukanpenilaian kembali oleh ahli yang tidak terafiliasi.

(4) Bupati melaporkan hasil penilaiiu'r sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada'DPRDdan Menteri Dalanr Negcri scsuiti dcngan pr:raturan pcrundang-undangan yangberlaku.

BAB VICRGAN BUMD

Pasal 13

(l) Organ BUMD yang berbentuk hukunr Perusahaan Daerah tercliri <Jari :

a. Bupati (Pemerintah Daerah);

b. Direksi;

c. Badan/Dewan Pengawas.

(2) Organ BUMD yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas terdiri dari:

a. Rapat lJmurn Penrcgang Saham (ltUpS);

b. Direksi;

c. Dewan Komisaris.

(3) Organ BUMD yang berbentuk hukum lain rnenyesuaikan dengan ketentuanpcraturan pcrundang-undangan yang bcrlakg.

Bagian PertamaK.ewenangan Bupati dalam Perusahaan Daerah

Pasal 14

(l) Bupati sebagai penrilik Perusahaan Daerah, mernpunyai kewenangan mengangkatdan memberhentikan Direksi Perusahaan Daerah berdasar ketentuan peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

(2) Bupati memberikan persetujuan atas kebijakan pengem'langan usaha PerusahaanDaerah yang diusulkan oleh Direksi.

(3) Kebijakzur-pcngemb*i:gan usalia scbagairnana dirnaksud dalam ayat (2) diusulkanoleh Dircksi kopada Bupati sctclah mcndup'.rt 1:crsctu.iuan,dari []u,dan/Dr:wanPengawas.

(4) Kebijakan sebagairnana dimaksud ayat (2) ditetapkan sesuai dengan maksud dan'tuj uaur Perusahaan Daerah.

Pasal 15

Bupati tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat PerusahaanDaerah dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan Daerah yangmelebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan kc dalam Perusahaan Daerah, kcc:ualiapabila Burpati:

a. langsung atau tidak langsung dengan itikad burqk rnemanfaatkan Pen;sahaan Daerah'sem.ata-mata untuk kepentingan pribadi ;

b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah;

c. langsung atau tidak langsung secara melawarr hukum rnenggunakan kekayaanPerusahaan Dacrah, yang mengakibatkan kekayaan Perusahaan Daerah menjadi tidakcukup untuk melwrasi utang Perusahaan'Daerah.

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata. cara pernindahtangallan, pembebanan atas aktiva tetapPerusahaan Daerah, serta penerima pirijaman jangka menengah/panjang dan pemberianpinjaman dalam bentuk dan cara apapun, serta tidak rnenagih lagi dan menghapuskan daripembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur denganPeraturan Bupati.

Bagian KeduaKewenangan Rapat Umurn Pemegaurg Saham (RUPS)

Pasal 17

RUPS merupakan organ Perseroan Terbatas yang lnemegang kekuasaan tertinggidalam Perseroan Terbatas dan memegang segala wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, sebagaimana yang diatur dalam anggarandasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati bertindzk selaku pemegang sahani dalam hal seluruh saham atau sebagianbesar saham Perseroan Terbatas dimiliki oleh Penrerintah Daerah berdasar peraturanoerundang-undangan yang berlaku.

(1 )

(2)

(3) Bupati dapat me.rnberikan kuasa dengan hak suostitusi kepada perorangan atau badanhukum untuk rnewakilirrya dalam RLIPS.

ft,) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana climaksu,C pada ayat (3), wajib terlebih' ;. {4h}ll}1 pendapat persetujuan Bupati untuk nrengambil keputusan dalam ITUPSmgngenal:

a. Perubahan jurnlah rnodal;

b. Pen:bahan anggaran dasar;

c. Ii-encana penggunaan laba;

d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaranPcrseroan Tcrbatas;

e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;

f. Kerjasama Perseroan Terbatas;

g. Pembentukan ana.k perusatraan atau penyerti.lan nrodal;

h . I )cngal ihun akt iv i r .

I)asal 18

Ketentuan tentang pertanggr:ngjawaban pribadi Ilupati scbagairnana clinraksutl clalanlPasal 15 dan keteutuan tentang pertangggungjawaban pribacli pemegang sahamsebagaimana diatur dalam pcraturan perundangan-undangiut, berlaku pula terhadap Bupati ,sebagai pemegallg saham Perseroan 'l'erbatas

rnilik Pernerintah Daerah I(abupatenKaranganyar.

Bagian KetigaDireksi

Pasal l9

(1) BUN4D dipimpin oleh Direksi y'ang rnelakukan pengrrrusan terhadap BUMD, untukkepentingan BUMD dan sesuai dengan nraksud dan tujuan BUMD.

(2) Direksi BUMD adalah warga nega.ra Republik Indonr:sia yang diangkat dandiberhentikan oleh Bupati untuk Direksi Perusahaan Dacrah, atau RUPS untukDireksi Perseroan Terbatas,

(3)Di reks iBUMDbertanggungjawabkepadat}upat ia tauRUPS

(4) Persya.ratan, tala cara pengangkatan <ian pemberhentian, masa jabatan, tanggrmgjawab, tugas dan wewenang Direksi, secara rinci diatur dalam Peraturan Daerahtentang Pendirian BIIMD yang bersanlkutan atau anggaran dasar sesuai denganperaturan perund ang-undangan yang berlaku.

(5) Tata cara pengangkatan Direksi BUMD sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) harusdilak*l;,;:-qelalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan ketentuanperaturan perundarg-undangan yang berlaku.

Pasal 20 I

(1) Dalam menjalankan tugas pengurusan BUI\4D, Direksi harus mematuiii anggarandasar BUMD daq peraturan perundang-undarigan gerta wajib melaksanakan piinsip-prinsip profesionalitas, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntibilitas,pertanggungj awaban serta kewaj aran.

l2) I-,'lreKsr oalarn mengelola rJulvlu menpunyal rllgas ssoagal benKLlt:

a. memimpin dan mengendalikan scnrua kcgiatan IIUMD unluk kcpcntinganperusahaan dan sesuai dengan maksud darr iujuan BUMD;

b. menyampaikan rencana keria dalam masa jabatan dan rencana kerjaanggaran BUMD tahunan kepada Badar/Dewan Pengawas atau DewanKomisaris untuk mendapat pengesahzur;

c. melakukan perubahan terhadap Program Kerja setelah mendapat persctujuanBadan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris;

d. membina;legawai;

e. mengurus dan mengelola kekayaan BLJIvID;

f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

g. rnemelihara seluruh daftar, risalah, dan doki"rmen keuangan perusahaan sertadokumen perusahaan lainnya;

h. menyampaikan laporan berkala mengeuai spluruh kcgiatan termasuk neraca danpcrhitungan laber/rugi kcpada Badan/[)owa:r l)cngawas atau f)cwan [(onrisaris dankepada Bupati atau Pemegang Saham serta kcpada masyarakat melalui 1 (satu)surat kabar atau lebih.

(3) Direksi dalani mengelola BUMD mcmpunyeri rry,:rvcnang sobagai bcrikut:

a. bertanggung jawab penuh atas pengurusan IIUMD untuk kepentingan dan tuju:rnBUMD serta mewakili BUIvlD, baik di dalam maupun di luar pengadilan, denganitikad baik dan penuh tanggung jawab;

b. urcngangkil t , nrcnrtrc:rhr:ntikan dan urcnr i rrd:rhtugaskan pt:gavvai;

c. menandatangani }{eraca, perhitungan laba/rugi dan ikatan hukum dengan pihaklain; darr

d. kewenangan lainnya untuk kelancaran dan keberhasilan pengurusan BUMDscsuai dengan kebijakan vang diparrdang tepat, dalam batas yang ditentukandalam pcraturan pcrundangan yang b,:rlalcu dan/atau anggaran dasar.

Pasal2 l

(1) Dalarn hal Direksi B{JMD terdiri atas2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagiantugas dan wewenang pengurusan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusanBupati atau RUPS

(2) Dalam hal Bupaii atau RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidakmenetapl<an, pembagian tugas dan wewenang ditetapkan berdasar keputusan Direksi.

P.asal22

Direksi BUMD memerlukan persetujuan dari 'Badan/l)ew'an.

Pengawas atau DewanKomisaris dan Llr"rpati,/RuPS dalam hal:

a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang mungkindapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan menrbebani angga.ran BUMD;

b. memindahtangankan atau menjaminkan benda bergeraL: atau tidak bcrgerak milikBUMD;

c. nrelakukan pinjaman atau mengeluarkan obligasi;

d. penyertaan modal dalam Perusahaan lain dan mengaclakan investasi baru;

e. tindakan-tinderkan lain yang dianggap perlu adanya persel.ujuan.

Pasal2.3

(1) Anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi ans k-erugian BUMD apabilayang bersangkutan bersalah dan lali dalarn menjalankan tugas dan kewenangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Angrzota Direksi BUMD tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibatperbuatan'iii,kum y.u,s dilakukan unir*. kepentingan BUMD dan atas kerugiaur IIUMI)rnelr:bihi nilai aktiva (keka1'aarr) BLJMD yang ada. kccuali apabila:

a. membuat atau meuyampaikan dokumen/lapcran perhitu.ngan tahunan tidak benardan atau menyesatkan;

b. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan B\IMDsemata-mata untuk kepentingan pribadi;

c. tidak menjalankan ftrgasnya dengan itikad baik;

d. bersalah dan lalai nrenjalankan tugasnya sehingga nrerugikan BUMD;

e. melakukan tindakan yang bertentangan denl3an kcpentingan Negara/ Daerah;

(3) Dalam hal Direksi BUMD terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berlaku secara tanggungrenteng bagi setiap anggota Direksi.

(4) Anggota Dircksi l.idak dapat dimintai pcrttrnggungjawaban atas kcrugian IIUML)sebagaimana dimzrksud pada ayat (1) dan ayal (2) apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah rnelakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untukkepentingan dan sesuai dengan maks,rd dan tujuan BUMD;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik larrgsung ntaupun tidak langsungatas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; clan

d. telah rnengarnl:il tindakan untuk mencegah tirnbulnya atau berlanjutnya kerugiantersebut.

Pasal24

Direksi BUMD menerima gaji, penghasilan dan fasilitas lainnya serta hak-hakkepegawaian yallg ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD tersebutatau anggaran dasar atau l(eputusan BupatilRUPS sesua.i dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.

Bagian KeempatBadan/Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris

Pasal 25

Bacian/Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD melakukan pengawaszln ataskebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenaimanajemen perusahaan maupun usaha BUMD dan memberi nasihat kepada Direksi.

Badan/Dewan Pengawas Perusahaan Daerah diangkat dan ciiberhentikan oleh Bupatisesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketenruan perundang-undangan.

Dewan Komisaris Perseroan Terbatas diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuaidengan mekanisrne yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang pendirian BUMDatauanggaran dasar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang herlaku.

Persyaratan, tala cara. pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatanBadan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris qtitetapkan dalarn'Peraturan Daerah

( l )

(2)

(3)

(4)

tentang Pendirian BUMD atau Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Tata cara pengangkatan anggota Badan/Dewan Pengawas atau Dewan KomisarisBUMD sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dilakukan rnclalui mckarrisme ujikelayakan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Pasal2€,

(1) Setiap anggota Badan'Dewan Pengawas atau De'uvan I{omisaris wajib dengan itilcadbaik, kehati-hatian, dan bertanggung ja'wab dalam menjalankan tugas pengawasandan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimanra dimaksud dalam Pasal 25 ayat(1) rmtuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengzur maksud dan tujuan BUMD.

(2) Badar/Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris BUN{D merxpunyai tugas sebagaiberikut :

a. mengawasi ke giatan operasional pcrusah:ran dan mcmbr:ri nasihat kepadaDireksi;

memberikan pendapat <ian saran kepada Bupati atau RUPS terhadapp vr.6.ie--{k&tan d a n pentberh enti an Direks i :

memberiken pendapat dan saran kepada Bupati atau R-UPS terhadap programkerja yang diajukarr oleh Direksi;

d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atau IiUl'}S tcrhadap laporanneraca dan perhitungan laba/rugi;

e. memberikan lapora.n tentang tugas penlta\\'asirn yang telah dilakukan selamatahun buku yang baru lampau kcpada llupa.ti atau ItUI)S.

Pasal 27

Badan/Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD mempunyai wewenang sebagaiberikut:

a. memberi peringatan kepada Direksi yarrg tidak melaksanakan tugas sesuai denganprogram kerja yang telah disetujui;

b. memeriksa Direksi yang didrrga merugikan Perusaltaan;

c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran BUMD;

d. menerima atau menolak pertanggungjawaban ke,uangan dan program kerja Direksitatrun berjalan.

Pasal /8

(1) Badan/Dewan Pengawas atau Dewan K.omisaris yang terdiri lebih dari I (satu) orapganggota merupakan majelis dan setiap anggota Badan/Dewan Pengawas atau DewanKomisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan I(eputusandari Badan/Dewarr Pengawas atau Dewan Komisaris.

(2) BadarVDewan Pengawas atau Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapatBadar/Dewan Perrgawas atau Dewan Kornisalis dan menyimpan salinannya.

(3) Badan/Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris mpnerima gaji, perrghasilan danfasilitas lainnya serta hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerahtentang pendirian BUMD tersebut atarr anggaran dasar atau Keputusan Bupati atauKepuhrsan RUPS serta berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yangberleku.

b.

c .

( l )

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

( l )

(2)

(3)

Pasal29

Setiap anggota Badan/Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris ikutbertanggung jawab secara pribadi atas kerugian lll..lMI) apabila yang bcrsangkutanbersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagairnana dinraksud pada Pasal 26.

Dalam hal terjadi kerugian atau kepailitan karena kesalahan atau kelalaianBadan/Dewan Pengawas atau Dewan Kornisaris BUMD dalam melakukanPengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dair kekayaanBUMD tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban BUMD akibat,Kerugianatau kepailitan tersebut, setiap anggota Badan/L)ewan lrengawas atau DewanKornisaris secara tanggung renteng ikut bertanggungjawab dengan anggota Dileksiatas kewajiban .vang belum dilunasi.

Anggota Badan/Dewan Pengawas ata.u Dewern Komisaris BUMD tidak daputdirnintai pertangungjawaban secara pribadi atru kerugian atau kcpailita.r. BUMDsebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) apabila dapat membuktilcan:

a. kerrrgian atau kepailitan tersebut bulcan karena kesalahan arau kelalaiannya;

b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untukkepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BLIMD;

c. ticiak rnempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atastindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kerugian atau kepailitanBUMD;

d. iel;rh nicrntrcrikan nasihat kepada Dircksi rrnluk mcnccgah tcrjadinya kclugi:,uratau kepailitan.

BAB V I IRENCANA KERJA DAN ANGGARA\J trt i l {USAHAAN (ttKAI')

Pasal 30

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan pedoman dan alatkendali ntanajemen dalam mengelol.a pelusahaan dan kegiatan usaha tahrtnanBUIUD.

Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepadaBupati atau RUPS selarnbat-lambatnya I (satu) bulan sebelum berakhirnya tahunbuku berjalan untuk mendapat pengesahan sctclah mendapat pr:rsctujuan Badan/Deu'an Pengawas atau Dewan Korrrisaris.

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Bupati atauRUPS dilakukan selambat-lambatnya I (satu) bulan setelah RKAP diterima.

Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkanoleh Bupati atatr RUPS dalam pengelolaam.va diperlulian penyesuaian, makaDireksi dapat mengadakan perubahan atau revisi.

Perubahan atau revisi llencana Kerja dan, Anggarait Perusahaan (RKAP)sebagaimana dimaksud pada ayat (4') disampaikan kepada Badan/Dewan Pengawasatau Dewan"Komisaris untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya disahkan olehBupati atau RUPS.

Dalam hal Direksi tidak mgtnbuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP) dalam vraktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukanRKAP tahun yang lampau, dan Direksi dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

BAB VIIII,AI'ORAN KEGIATNN I.JSAI.tA DAN KETJNNGAN

Pasal 3 I

Direksi BUMD membuat {an menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga)bulan sekali dalarn tahun buku berjalan kepada

-Badan/Dewan pengawas atau Dewan

Komisaris.

BAB IXPENGELOLAAN BATANG

Pasal 32

(l) Tahun buku perusahaan adalah tahun kalender.(2) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan intern Perusahaan Daerah

paling lambat I (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk ctilakukan auditoleh Akuntan Publik.

(3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksimenyampaikan. laporan keuangan tahunan yang terdiri atas nerasa laba/rugi danlaporan arus kas yang telah diperiksa dan diteliti Akuntan publik liepadaBadan/Dewan Pcngawas atau Dewan Komisaris untuk diteruskan kcpada Bupatiatau l)erncgalrg Sahan guna nrcndapal. pcngcsaharr.

(4) Neraca, laporan .tabalrugi dan laporan arus kas sebagaimana clirnaksud pada ayat

(3), harus ditantlatangani oleh anggota Direksi.

(5) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan BUIr,4D yang belurn diaudit kepadaPejabat Pengelola Keuangan daerah paling lambat : 1tigul bulan setr:lah tahunanggaran berakhir.

(6) Dircksi wa.i ib l l lotryart lpaikan l,aporan Kcuangan l l l .JMl) yang tcla6 cl iaucti t olchakuntan publik kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paiing lambat 6 (enarn)bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(7) Direksi BUMD wajib menyampaikan laporzur keutrngan yang telah diaudit olehakuntan publik independen kepada DPRD dan publikTrnnry"tokut paling lambat 6(enarn) buleur nrclalui surat kahar lokal.

Pasal 33

Perencanaan kebutuhan, tata cara pengaclaan, pendistr.ibusian, penyimpanan,pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum bararrg-barung 1tUVn diaturlebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perunclang- undangan yang 6erlaku.

BAB XPENGGLTNA"\N L,A.BA

Pasal 34

(1) Psnsranan ian penggunaan laba bersitr BUVID yang berbentuk perusahaanL)aerah, dari perhitungan iaba/rr:gi setelah rn endapat pengesahan Bupati dan setelahdiperhitungkan dengzut kcrugiaur tal'run-tahun sebclunrnya penggunaannya 4iaturdalam Peraturan Daerah Pendirian Perusahaan Daerah yang beisangkutan.

(2) Penetapan dan penggunaan laba BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas disahkan

l

oleh RUPS berdasar ketentuan perundanga.n yang berlaku.

(3) Laba bersih IIUMD yang mcnjadi bagian atau huk l)cmcrintah Dacrah scluruhnyalangsung disetor ke Kas Daerah.

BAB XIKERIA SAMA BUMD DENG/IN PII-IAK r:lr'I'lGA

Pasa! 35

(l) BUMD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangkamengembangkan bidang usaha dan nrcmupuk keuntungan.

(2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada a1,at (l) BTJMD dapatmelakukan penyertaan rnodal berupa tanah, hanguuan, uang serta aset lainnya.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kerjasamapengelolaan (joint operotion) dan/atau kerjasarna usaha patungan (joint venture).

(4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi Pemerintah Provinsi,Pcmcrintah Kabupatcn/Kota, Pcrusahaan l)acrah, Instansi/Lcmbaga l)cnrcrintah danBadan Usaha lain baik perorangan nasional atau asing.

(5) Tujuan kerjaszuna dengan Pihak Ketiga sebagairnana dimaksudkan pada ayat (l)adalah untuk mewujudkan BUMD sebagai salah satu penggerak roda perekonomiandaerah, pembangunan nasional serta rmtuk meningkatkan lieuntungan sebagaisumber pendapatan asli daerah.

(6) Persyaratan dan tata cara rnelaksanakan l<crlasama dengan Pihak Ketjga dilakukanrurcnunrt l)crilturan Pcru ttdang-urtdartgan ya n g llc rl ak r.r.

BAB XIiPEMBINAAN

Pasal 36

Bupati mela.kukan pembinaan terhadap BUMD agar dapat melaksanakan kegiatanusahanya secara sehat dan profesional.

BAB XIIITANGGTJ-NG JAWAB D,\N TT]N'fL.TA}.I GANT] RUGI

Pasal 37

Semua Pegawai RUMD termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugasmenlrimpsn uffig, surat-surat berharga dan barang-bru'ang yang karena tindakan-tindakan melawan huktrm atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yangdibebankan kepada nrereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkankerugian kepada BUMD, diwajibkan merrgganti kerugian terseb,ut dan/atau diberisanksi sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi dan/atau sanksi terhadap PegawaiPemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap BUMD, yang dalampelaksanaannya diatur tersendiri oleh Direksi.

Semua Pegawai BUMD yang dibebani tugas menyimpan, membayar ataunrenyerahlian uang dan surat-surat berharga milik BUMD yang disimpan didalam gudang atau tempaL penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk

(1 )

(2)

(3)

keperluan itu, diwajibkan membelikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnyakepada Direksi atau Pejabatyangditunjuk oietr Direksi.

(4) Pegawai BUMD sebagainrana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab ataskekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalampengurusannya, kecuali apabila pega'wai yang bersangkutan bebas darikesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan terscbut.

(5) Pegawai BUlt{D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini yang dituntutguna mengganti kerugian perbendaharaan, bahrva dirinya bebas daripertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan/atau barang yangterjadi dalam pengurusannya, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian yalg;lendnl-am maka direksi dengan persetujuan lladan/Dewan Pengawas/DewanKomisarii'mombuat Surat Keiutusan p.rrghapurzur kekurang* p"iU"ndaharaanuang dan atau barang BUMD.

(6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksane*.ansetelah memp,:roleh pengesahan Bupati atau I{tJPS.

(7) Dalam hal Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapatmembuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan atau kelalaian, direksi d,apatmelakukan tindakan berupa pemberhentia.n senrentara sesurai dengan ketentuan yangberlaku bagi Pegawai BUMD dan selanjutnya dapat diproses sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku.

(1 )

(2)

BAB XIVPEN GGAB LTNGAN. PEL,EBURAN DAN PENGN MI}ILALIHAN

Pasal J8

Penggabungan, peleburan dan penganrbilaiihan BUMD ditetapkan denganPeraturan Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMD sebagaimanadimaksud ayat (l) berpedoman pada l.reraturan perundang-undangan yangberlaku.

BAB XV IPEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 39

Pembubaran dan likuidasi BUMD ditetapkan dengan Peraturan.Daerah.'

Tata cara pembubaran dan likuidasi BUMD sebagaimana ciimaksud pada ayat (1)berpedoman pada peratrran perundang-undangan yang berlaku.

( l )

(2)

BAB XVIKETENTUAN PERALIFIAN

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap penyelenggaraim BUMD yangbertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat'dalam jangka waktu 2 (dua) tatrun harus menyesuaikan.

BAB XVIIKEIENTUAN PENUTUP

Pasal4 l

Hal-hal1'ang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannyaakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyarpadatanggal g"V- ecDz

ANINGSIH, .S.Pd., M.Hum

Diundangkan di l(aranganyar9- ? - *oo8

DAERAI{

AERAH KABUPATEN KARA},IGANYAR TAHLIN a,}d NOMOR 2

YAR

q."*\.$

to;itT

SErn,. , , r l

I_

PENJBLA,SANATAS

PERATURAN DABRAH KABUPATON KARANGAYARNOMOR TAHUN

TENTANG

I}ADAN USAHA MII.IK DAETTAH

I. UMUM

Salah satu upaya strategis untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerahdalam rangka meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat adalah diperlukannyapengLratan struktur l)cndapalan Asli l)acrah (l)Ai)). lJpaya pcngrratan struktur l)Al)sebagai sarana p,:nrbiayaan pembangunan daerah ini diharapkan tidak berasal darisumber dana yang menambah beban masyarakat, seperti penarikan pajak daerah dan.retr ibusi daorah. LJntuk i tu optinral isar; i pcngclolaan l l l .JMD mr:lalui pr)ngcloluanmana.iemen yang prol'esional nrerupakan pilih:rn yang tcpat dan stratcgis.

IIUMD dapat mernbelikan hasil yang optini;rl bagi claerah apabik: dikeloladengan prol-esional, efisien dan dikelola Sumber Daya Manusia yang benar-benarmemiliki keahlian dan integritas usaha yarrg tinggi. Sehing"r di nrasa yang akarrdatang akan dapat dihapuskan imaga bahwa Bi-lMD sebagai kegiatan usaha yangsclalu merugi dan men;adi beban bagi Al'tlD.

Pilihan untuk mengcnrbangkan dan mcningkatkan pgran LIUMD akan lebihbijaksana dibandingkan dengan meningkatkan sektor perpajakan daerah, karenadengan meningkatkan BUMD, perekonomian maslrarakat iobih terbantu. Peran dankontribusi BUMD dalam perekonomian serta surnber keuangan daerah akan meningkatmanakala BUMD memiliki landasan hukum operasional yang kuat.

Beberapa alasan pcnting lrrcmilih mcngcmbangkan BUN{D dalammeuingkatkan pendapatan khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya, antaralain karena :l. Sebagian besar BUMD tidak dapat rncmbayar utangnya atau tidak dapat

nremberikan keunturtgan yang memadai untuk keperluan pengembangan usahanya,2. BUMD menghasilkan barang dan jasa dengan biaya relatif tinggi dari yang

seharusnya dan beban tersebut harus dipikul oleh konsumen atau oleh pembayarpajak.

3. Pengelolaan BUMD belum sepenuhnya menerpakan tara kelola perusahaan yangbaik . .

Lrr'lern rangka mewuiudkan iandasan hukum yang kuat serta untukmewujudkan otonomi yang nyata dan hrertanggungjawab, Penrerintah KabupatenKaranganyar pcrlu rnengatur pendirian, pengelolaan, pengalvasam dan pengenrbangaurBIJMD baik itu yang berbentuk hul<urn Perusahaan Daerah maupun PerseroanTerbatas, dengan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas gunameningkatkan kinerja dan nilai (.value) perusahaiur BUMD sesuai dengan asas tatakeloia perusahaan yang baik Good corpoiate governance).

Pada Perahuan Daerah tentang BUMD ini setidaknya akan memperjelaspengaturan hal-hal sebagai berikut :L Mekanisme pendirian dan perubahan bentuk badan hukum BUMD Kabupaten

Karanganyar;2. Mekanisme pengembangan BUMD melalui perubalrrur bontuk BIJMD, maullur

rnelalui pola kerja.sama kemitraan dengan pihak ketiga;

3. Ir{ekanisme pengelolaan (manajemen) IILIIvID sehingga rnenjamin komunikasiyang sehat dan harmonis, dan dapat meminimkan kemungkinan adanya campurtangan birokrasi dan politis dalam pengelolaan BUMD dengan memperjelaspengaturan p ertanggun gj aw aban mas ing-masing organ B UIIID ;

4. N{ekanisme pelaporan pengelolzran BUMD scbagai bagian dari praktik goodc orp orat e gov ernance (GCG);

5. .Pengaturan penambahan permodalan dari Penrorintah Daerah dan kewajibanmemberikan setoran hasil keuntungan, *.ermasuk apabila BUMp mengalarnikerugian atau kepailitan.

Dengan pengaturan BUMD ba.ik yang bertrentuk hukum Perusahaan Daerahmaupun Perseroan Terbatas, maka Peraturan Daerah ini diharapkan memenuhikcbutuhan hukum scbagai pcdoman bagi pcnclirian, pcngclolaar/pcngurusan,pengawasan dan pengembangan BUMD Kabupaten Karanganyar scrta lebihmemberikan kepirstian hukum, khususnya kepada para organ BUMD rnaupun parastake holders tsUMD l(abupaten Karanganyar.

II. PASAL DBMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

l)asal 3

Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dinraksud "schagai pcckrrnurt lragi l ] t iMI)" pacla pasal irr i aclalalrpedoman bagi setiap pcnyclenggaraan IIUMD yang seluruh atauscbagian bcsar modalnya dirni l iki olch Pcmcrintnh KabupatenKaranganyar, di mana Pcnierintah Kabupaten Karanganyar dapatmenguasai atau mengendalikanhya.

Cukup.jelas.

Aya t ( l )Yang clirnaksud "perubahan bentuk baclan hukurm BLIMD pada ayatini adalah perubahan bcntuk hukum l)crusahaan Dacrah rncnjadiPcrseroan Terbatas. Perubahan bentuk BUMD dimaksudkan untukmeningkatkan nilai (talue) dan pengembangan BUN,ID KabupatenKaranganyar.

,\yat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

,\yat (4)Yang dimaksud "pelaksanaan pendirian dan perubahan bentukbadan hukum BUMD dilaks;rnanakan Brrpati" pada ayat ini adalahbeban tanggung jawab pelaksanaan setelah disetujui pendirian atauperubahan bentuk BUMD oleh DPRD, yang selanjutnya haiussegera ditindaklanjuti oleh Bupati untuk diurus perolehan statuspengesahan sebagai badau hukum atau proses legalitas lainnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-rurdangan yangberlaku.

Ayat (i)Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud "penugasan khlsus" pacla ayat ini adalahpenugasan di bidang ekonorni, sosial, dan budaya, atau bidanglainnya, dalam rangka untuk mengatasi masalah yang terjqdi padamasyarakat tertentu (untuk kemanfaatan umum/peningkatan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 3

Pasai 9

Pasal I0

Pasal I i

kesejahteraan l<elompok masl'arakat tertentu), di mana BUMDdalanr menjalankan kegiatan usahanya terkait larrgsung maupuntrdak langsung atas dampak masalah yang terjadi pada masyarakattcr;chut.Misalnya: pontrgasall k<lpada i)crusahaatr Dacrah Air Minum untukmemberdayakan ekonomi masl'arakat di tepi hutan lereng gunungLawu, agar dapat mengamankat persediaan sumhcr daya air ditempat tersebut.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Aya t ( l )Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Yang dimaksud di "tempat 1u1p'? pada ayat ini adalah baik diwilayah Kabupatcn Karangarryar ntiiuputr di luar wilayahKabupaten Karanganyar di dalam maupun di luar wilayah ltepublikIndonr :s ia . l la l in i r l i rnakr :udkan untuk nrongopt inra l isas ikank,:giatan usaha dan meningkatkan bcrrc/itdan kcuntungan IIUMD.

Cukup jelas.

Cr:kup.ielas.

()ukup jelas.

Maksud ketentuan pada ayat ini adalah dalarn rangka kerjasama denganpemerintah daerah laip (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota), sahamPerseroan Terbatas yang diCirikan oleh Pemelintah KabupatenKaranganyar dapat dir:'riliki oloh pcmerintah daerah lain tersebut, disamping itu guna meningkatkan dan mengembangkan usaha perseroan,pihak lain seperti Perusahaan !)aerah, s',\,asta, maupun masyarakatsecara perorangan dapat rnenl'ertakan modal ke perseroan, nalnunciisyara&an kepemilikau saham Pemerirlah Kabupaten Karanganyartidak boleh kurang dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana diatur dalam Pasal lC ayat ( l).Yang dimaksud "Perusahaan Daerah" pada ayat ini adalah PerusahaanDaerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar sendiriatau y ang clinr i I ik i l)enrcri ntah Provinsi/Ka'uupaten/Kota lai nnya.'Yang

dimaksud "Swasta" pada ayat ini adalah badan usaha milikswasta seperti Koperasi, Perseroan Terbatas, Yayasan dan badanhukurn swasta lainnya baik badan hukum Indonesia maupun asingsesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 1'ang berlaku.Yang dimaksud "masyarakat" pada a)'at ini adalah orang peroranganWarga Negara Indonesia, dan/atau orang perorangan warga negaraasing.

Ayat (1)Yang dimaksud "nilai seluruh kekayaan perusahaan" pada ayat iniadalah nilai semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak,baik berwujud maupun tidak berwujud mir* perusahaan/BuMD.

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 20

Ayat (3) :Yang dimaksud dengan "ahli yang tidak terafiliasi" adalah ahliyarng tidak mempunyai:

a. ltubungatt kcluarga lturona pcrliuwinarr utau ltcturunun sanrpuiderajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal denganpegawai, anggota Direksi, l)ewan Komisaris, atau pemegan!saham clari Perseroan;

b. hubungan dengan Perseroan karena acianya kesamaan satuatau lcbih anggota J)irrrkr;i aluu f)cw:ur Konris:ris;

c. hubungalr pengenrlalian dengan Perseroan baik langsungmaupun tidak langsung; dan/atau

d. saham dalam Perseroan sebesar 20Yo (dua puluh persen) ataulebih.

Ayat (4)Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup.jelas.

Cukup jelas.

Cukup jclas.

Cukup. jc lus

Ayat (l)Cukup jclas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Culiup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas. ,, ,

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (l)Ketentuan pada ayat ini maksudnya adalah Direksi selaku organBUMD yang ditugasi nrelakukan pengurusan tunduk pada semuaperaturan yang berpegang pada penerapan prinsip-prinsip tataicelola perusahaan yang baik @ood corporate. governance) yangmeliputi prinsip:a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalarn melaksanakan proses

pengambilan keputusan dan keterbukarur dalammengemukakan informasi materiil dan relevan mengena.iperusahaan;

b. Kenrandirian, yaitu suahr keadaan dimana perusahaandikelola secara profesional tanpa bentru'an kepentingan danpengaruMekarran dari pihak manapun yang tidak sesuai deganperaturan perundang-undangan )'ang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

I)asal

Pasal

Pasal

13I A

i 5

l6

t7

InI9

r

c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan danpertanggungiawaban organ sehingga pengelolaan perusahaanterlaksana secara el'ektifi

d. l)crtrnggurngluwab:lrr, yaitu kr:.scsuuian di dalarrr pcngclolaarrperusahaan terhadap peraturair perundang-undangan yangberlaku dan prinsip,prinsip korporasi yang sehat;

c. Kcwttjlr:ur (hirtu'.r), y:ritu kcatlilarr rJarr kosctari.urn di dalanrmemenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkanperjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Cukup jelas.Huruf c

Cukup jclas.Huruf d

Cukup jelas.FIuruf c

Cukup jcla.s.FIuruf 1'

Cukup jc las.Huruf g

Yang dirlaksurl dr:ngan "dokumen perusahaan lainn1,i1" antaralain risalah rapat Badan/Dewan Penga.las atau DewanKomisaris. perizinan perusahaan.

Huruf hCukup jelas.

Ayat (3):Huruf a

Yang dimaksud dengan "penuh tanggung. jawab" ada.lahmemperhatikan perusahaan dengan seksamadan tekun.

Huruf b

"uf;r|'o

j"tu'' : '

Cukrrp jelasHuruf d

Yarlg dintaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat',adalah kebijakan yang antara lain didasarkaupada kiahiian,peiuarig yang tersedia, dan kelaziman dalarn dr_rnia usahayarlg scjcnis.

Pasal2l : Ayat (1)Cukup jelas.

Ayat (2):Cukup jelas

PasalZZ : Cukup jelas.

Pasal 23 : Ayat (l)Cukup jelas.

Avat (2)Cukup jelas.

Pasal 24

Pasal 25

Pasal27

Ayat (3)l ' [uruf a

C)rikup.iclas.l-luruf b

Cukup jelas.F{uruf c

Cukup jelas.Huruf d

Yang climaksud dcngau "mcngantbil tindakan untuk mencegahtimbul atau berlanjutrrya kerugian" termasuk juga langkah-langkah unfuk mompcrolch inlbrmasi mcngcnai tindakanpengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lainmelalui forum rapat Direksi.

Cukup jelas

Aya t ( l )Cukup jc las.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup.jelas.

Ayat (4)Clu l iup jc lus.

Ayat (5)Cukup. f c las.

Aya t ( l )Yang dirnaksud dengan "untuk kt:pentrngan dan scsuai dcngannraksud dan tujr.ran pcrusillraan" arJalah baliwa pengawasan danpemberian nasihat yang dilakukan oleh Badan/Dewan Pengawasatau Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak ataugolongan tertentrr, tetapi untuk kepentingan perusahaan secararnenyeluruh dan sesuai <Lengan maksud dan tujuan BUMD.

Ayat (2)Cukup jelas.

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCrrkup jclas.

Huruf cCukup jelas.

I{uruf d .Dalam menerima atau rnenolak pertanggungjawaban keuangan danprogram kerja Direksi tahun berjalan, hanrs merupakan keputusim

Pasa|26

-- ;:3tr?;i:,i,?"1-,xlJjH;Til,#,il:1:T"$[* i:;:ilBupati atau RUPS.

Pasal 28 : Ayat (tr)Cukup jelas.

A,yat (2)ltisalah rapat Badan/Dewan Pengawas atau Dpwan Konrisarismcmuat scgala scsuatu yang clibicarakan dan diputuskan dalamrapat tersebut. Yang dimaksud dengan "saljnannya", adalah salinan ,risalah rapat Badan/Delvan Pengarvas atau Dewan Komisariskalena asli risalarh tersebut dipelihdra Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 huruf g.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 29 : Ayat (l)Maksud ketentuan pada ayat . ini adalah bahwa apabilatsadan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris bersalatr atau lalaidalam menjalankan tugasnyer sehingga mengakibatkan kerugianpada BUMD kaFna pengurusan yang dilakukan oleh Direksi,anggota Badan/lJcwan Pengawas atau anggota Dewan Komisdiistet'sebut ikut bertanggung lawab sebatas dengan kesalahan ataukelalaiannya.

Ayat (2)Cukr-rp jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

I)asal 30 : Cukup Jclas.

Pasal 3l : CukUFJeias.

Pasal 32 : Ayat (l)Crikup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)CUkup jelas.

,tyat (4)Ctrkup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Avat (6)Cukup jelas.

Aya.t (7)Cukup jelas.

Pasa! 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Ayat (l)Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukrrp jelas.

Pasal37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 4l

Pasal /?

I

f-

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukr_,.p.ielas.

Cukup jelas.

Cr"rkr.rp jclas.