1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut sistem

desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan

kesempatan kepada daerah menyelengararakan otonomi daerah. Dalam UUD

1945 pasal 18 menyatakan bahwa pembagian atas daerah besar dan kecil

dengan bentuk dan susunan pemerintahannya menetapkan undang-undang

dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system

pemeritahan Negara dan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Dalam wilayah Indonesia terdapat lebih kuarang 250 zhefber-tuuren de lanschappen dan volksggemenschappen Seperti desa di jawa, Madura, nagari, di minangkabau, dusun dan marga di Palembang, Bengkulu dan sebagainya, Daerah-daerah tersebut mempunyai sususnan asli. Oleh karenanya, dapat dianggap daerah yang bersipfat istimewa. Sifat yang istimewa ini bisa merupakan hak-hak dan asal usul yang melekat pada daerahnya.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

susunan yang asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Secara

historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan

pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara-bangsa ini terbentuk.

Struktur social sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah

menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa

merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, budaya, dan

hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukan dengan

1

2

tingkat keragaman tinggi yang membuat desa mungkin merupakan wujud

bangsa yang paling kongkret.

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan

pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk menatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam undang-undang no 22 tahun

1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif,

bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi

menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam

wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas

kepentingan sendiri sesuai kondisi social budaya yang hidup dilingkungan

masyarakatnya.

Pembangunan desa itu sendiri merupakan suatu proses yang

berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan

penghidupan masyarakat. Pembangunan desa terus dipacu untuk menuju

modernitas yang diharapkan dengan maksud mengimbangi serta

mensejajarkan laju pembangunan di perkotaan. Namun pembangunan

tersebut akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerja sama yang harmonis

antara kepala desa dalam pemerintahan desa dengan warga masyarakat di

desanya.

Dalam pandangan politik bahwasanya desa sebagai masyarakat

demokrasi, dimana masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan

rakyat. Demokrasi itulah yang dianggap sebagai demokrasi asli yang bisa

3

dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern ditingkat

nasional, dengan ciri-ciri musyawarah, rembug desa dan pemilihan kepala

desa oleh rakyat desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri.

Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah

pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan

kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas

untuk merebut jabatan kepala desa Untuk mendapatkan jabatan kepala desa

tersebut di butuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang pada hakekatnya

merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan

kepala desa.

Aspek penting dalam sebuah pemilihan adalah hak suara. Pada

dasarnya, hak suara dalam pilkades mempunyai peran yang signifikan dalam

menentukan tingkat proses demokrasi di suatu desa. Secara teoritis, hak suara

dalam sebuah pemilihan dapat memberi rakyat kekuasaan, karena titik paling

nyata dimana warga Negara secara langsung mempengaruhi perilaku politik

pemerintah adalah pada saat pemilihan.

Dengan demikian, hak suara masyarakat luas dalam sebuah system

pemilihan mempunyai potensi yang lebih besar untuk membuat pemilihan

menjadi lebih demokratis dan merefleksikan kepentingan rakyat. Pilkades

sebagai ajang konsolidasi politik di aras desa diharapkan memberikan

pendidikan politik yang dapat mencerdaskan. Pada saat pencoblosan

masyarakat secara terbuka dihadapkan dengan bakal calon atau calon

pemimipinnya agar masyarakat tersebut bisa melihat dan mengetahui siapa

4

orang yang akan memimpin di desa tersebut. Berbeda dengan pilbup, pilgub,

dan pilpres. Pilkades tentu tidak identik dengan memilih kucing dalam

karung, karena calon pemimpin yang akan dipilih adalah warga yang secara

sosiologis mempunyai kedekatan tersendiri.

Dalam proses pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi

masyarakat yang jauh lebih besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Seperti

kita ketahui bahwasanya di desa masyarakat cenderung rukun, rasa gotong

royong yang tinggi dan saling tolong menolong antara satu dengan yang

lainnya.

Sejalan dengan pembenahan dalam berbagai aspek era reformasi dan

globalisasi, masyarakat dituntut untuk mengikuti dan berubah. Sementara,

masyarakat dalam menghadapi tuntutan itu masih belum sepenuhnya bisa

berubah (konservatif). Tetapi masyarakat desa dengan citra mekaniknya yang

telah mengantarkan pada sebuah keharmonisan dalam bermasyarakat itu

hanya menjadi sebuah impian. Pada prakteknya, konflik semakin marak

dengan ditunggangi oleh berbagai kepentingan individu dan kelompok. Hal

ini tidak lain disebabkan oleh kepentingan kekuasaan, praktek money politic,

tingkat imitasi media tinggi, banyaknya partai politik masuk di lingkungan

desa dan budaya etnosentrisme atau kedaerahan.

Budaya masyarakat Indonesia yang plural sangat rentan terhadap

masalah etnosentrisme. Dalam masyarakat Indonesia, ikatan-ikatan

primordial seperti suku, agama, ras dan golongan sangat kuat. Ikatan yang

kuat ini sering mengantar orang pada sikap eksklusif. Masalah etnosentrisme

5

atau semangat kedaerahan mencuat dalam era desentralisasi dan otonomi

daerah. Etnosentrisme tumbuh subur dalam Pilkada, rekrutmen PNS,

legislative, pemekaran daerah dan kepala desa.

Di desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko, Gejala

etnosentrisme dalam pemilihan kepala desa sangat nampak. kepala desa,

ditempati oleh orang-orang yang berasal dari daerah atau suku yang sama

dengan pemimpin daerah. Hal ini tentu akan membawa konflik yang

berkepanjangan dalam daerah tersebut dan akan menghambat pembangunan

daerah. Kriteria pengangkatan kepala desa di desa Ipuh adalah ikatan etnik

kesukuan dan bukan atas dasar kompetensi. Semua ini tentu menjadi masalah

yang perlu mendapat perhatian bangsa ini dalam era desentralisasi dan

otonomi daerah.

Djohermansyah Djohan memandang bahwa masalah etnosentrisme

dalam otonomi daerah adalah hal yang lumrah, sepanjang masih memenuhi

asas kepatutan, proporsionalitas, tidak diskriminatif dan tidak melanggar

peraturan perundang-undangan. Karena bukankah pemerintahan lokal

digerakkan berdasarkan realitas masyarakat setempat  (act locally). Hanya

saja yang perlu dikontrol adalah jangan sampai ia kebablasan, diskriminatif,

chaos/anarki, atau melanggar batas-batas kepentingan nasional.

Salah satu faktor yang mendasar yang menjadi penyebab munculnya

etnosentrisme di Bangsa ini adalah budaya politik masyarakat yang

cenderung tradisional dan tidak rasionalis. Budaya politik masyarakat kita

masih tergolong budaya politik subjektif Ikatan emosional dan juga ikatan-

6

ikatan primordial masih cenderung menguasai masyarakat kita. Masyarakat

kita terlibat dalam dunia politik dalam kerangka kepentingan mereka yang

masih mementingkan suku, etnis, agama dan lain-lain. Aspek kognitif dan

partisipatif masih jauh dari masyarakat kita.

Berdasarkan uraian di atas, masalah etnosentrisme dalam beraneka

bentuk menunjukkan kepada kita bahwa masalah etnosentrisme begitu

kompleks. Sehubungan dengan masalah etnosentris peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian tentang Budaya Etnosentrisme Dalam Pemilihan

Kepala Desa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dalam pemilihan kepala desa di desa Sibak Kecamatan Ipuh

Kabupaten Muko-Muko masih menganut budaya etnosentrisme?

2. Bagaimana mengatasi masalah budaya etnosentrisme dalam pemilihan

kepala desa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko?

C. Tujuan Penelitian

Berdasakan rumusan maslah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah dalam pemilihan kepala desa di Desa Sibak

Kecamatan Ipuh Kabupatan Muko-Muko masih menganut budaya

etnosentrisme.

7

2. Untuk mengetahui bagamana mengatasi masalah budaya etnosentrisme

dalam pemilihan kepala desa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten

Muko-Muko

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan

bagi penulis dalam bidang studi kewarganegaraan khususnya.

b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan literatur bagi peneliti lanjutan

untuk meneliti tentang budaya etnosentris dalam pemilihan kepala

desa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintahan stempat

Hasil penelitan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi

pemerintah setempat tentang budaya etnosentris dalam pemilihan

kepala desa.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi

masyarakat tentang budaya etnosentris dalam pemilihan kepala desa.

c. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah ilmu

pengetahuan dan wawasan tetang budaya etnosentris dalam pemilihan

kepala desa.

8

BAB IIKAJIAN PUSTAKA

A. Budaya

Budaya adalah suatu ketidaksesuaian diantara unsur-unsur

kebudayaan yang saling berbeda sehingga mengakibatkan suatu keadaan yang

fungsinya tidak serasi didalam kehidupan masyarakat. Akibat perubahan

unsur-unsur kebudayaan ini pada akhirnya berubah pula tatanan sosial atau

kehidupan sosial.

Berdasarkan asal katanya, kata kebudayaan berasal dari bahasa

sansekerta yaitu”buddhayah” atau “buddy” yang berarti akal. Dalam bahasa

inggris kebudayaan disebut culture, kata tersebut diambil dari bahasa latin

yaitu colere, yang berarti mengelola tanah atau bertani. Dari kata tersebut ,

pengertiannya berkembang menjadi segala daya dan kegiatan manusia untuk

mengolah dan mengubah alam (Koentjaraningrat)

Saat ini para ahli sepakat mengartikan kebudayaan yaitu sebagai

sistem gagasan yang menjadi pedoman dan pegarah bagi manusia dalam

bersikap dan berperilaku baik secara individu maupun kelompok.

Kebudayaan dapat dibagi menjadi 3 macam dilihat dari keadaan jenis-

jenisnya:

1. Hidup-kebatinan manusia, yaitu sesuatu yang menimbulkan tertib

damainya hidup masyarakat dengan adat-istiadatnya,pemerintahan negeri,

agama atau ilmu kebatinan

8

9

2. Angan-angan manusia, yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan keluhuran

bahasa, kesusasteraan dan kesusilaan.

3. Kepandaian manusia, yaitu sesuatu yang menimbulkan macam-macam

kepandaian tentang perusahaan tanah, perniagaan, kerajinan, pelayaran,

hubungan lalu-lintas, kesenian yang berjenis-jenis; semuanya bersifat

indah (Dewantara; 1994)

B. Pengertian Etnosentris

Menurut Matsumoto (1996) etnosentrisme adalah kecenderungan

untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budaya sendiri.

Berdasarkan definisi ini etnosentrisme tidak selalu negatif sebagimana

umumnya dipahami. Etnosentrisme dalam hal tertentu juga merupakan

sesuatu yang positif.

Anggapan umum yang mengatakan bahwa etnosentrisme merupakan

sesuatu yang semata-mata buruk, etnosentrisme juga merupakan sesuatu yang

fungsional karena mendorong kelompok dalam perjuangan mencari

kekuasaan dan kekayaan. Pada saat konflik, etnosentrisme benar-benar

bermanfaat. Dengan adanya etnosentrisme, kelompok yang terlibat konflik

dengan kelompok lain akan saling dukung satu sama lain. Etnosentrisme

memiliki dua tipe yang satu sama lain saling berlawanan.

Tipe pertama adalah etnosentrisme fleksibel. Seseorang yang memiliki

etnosentrisme ini dapat belajar cara-cara meletakkan etnosentrisme dan

persepsi mereka secara tepat dan bereaksi terhadap suatu realitas didasarkan

10

pada cara pandang budaya mereka serta menafsirkan perilaku orang lain

berdasarkan latar belakang budayanya. etnosentrisme infleksibel.

Tipe kedua etnosentrisme ini dicirikan dengan ketidakmampuan untuk

keluar dari perspektif yang dimiliki atau hanya bisa memahami sesuatu

berdasarkan perspektif yang dimiliki dan tidak mampu memahami perilaku

orang lain berdasarkan latar belakang budayanya.

Etnosentrisme terjadi jika masing-masing budaya bersikukuh dengan

identitasnya, menolak bercampur dengan kebudayaan lain. Porter dan

Samovar mendefinisikan etnosentrisme seraya menuturkan, “Sumber utama

perbedaan budaya dalam sikap adalah etnosentrisme, yaitu kecenderungan

memandang orang lain secara tidak sadar dengan menggunakan kelompok

kita sendiri dan kebiasaan kita sendiri sebagai kriteria untuk penilaian. Makin

besar kesamaan kita dengan mereka, makin dekat mereka dengan kita; makin

besar ketidaksamaan, makin jauh mereka dari kita. Kita cenderung melihat

kelompok kita, negeri kita, budaya kita sendiri, sebagai yang paling baik,

sebagai yang paling bermoral.”

Etnosentrisme membuat kebudayaan kita sebagai patokan untuk

mengukur baik-buruknya kebudayaan lain dalam proporsi kemiripannya

dengan budaya kita. Ini dinyatakaan dalam ungkapan : “orang-orang terpilih”,

“progresif”, “ras yang unggul”, dan sebagainya. Biasanya kita cepat

mengenali sifat etnosentris pada orang lain dan lambat mengenalinya pada

diri sendiri.

11

Sebagian besar, meskipun tidak semuanya, kelompok dalam suatu

masyarakat bersifat etnosentrisme. Semua kelompok merangsang

pertumbuhan etnosentrisme, tetapi tidak semua anggota kelompok sama

etnosentris. Sebagian dari kita adalah sangat etnosentris untuk mengimbangi

kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kadang-kadang dipercaya bahwa ilmu

sosial telah membentuk kaitan erat antara pola kepribadian dan etnosentrisme.

Kecenderungan etnosentrisme berkaitan erat dengan kemampuan

belajar dan berprestasi. Dalam buku The Authoritarian Personality, Adorno

(1950) menemukan bahwa orang-orang etnosentris cenderung kurang

terpelajar, kurang bergaul, dan pemeluk agama yang fanatik. Dalam

pendekatan ini, etnosentrisme didefinisikan terutama sebagai kesetiaan yang

kuat dan tanpa kritik pada kelompok etnis atau bangsa sendiri disertai

prasangka terhadap kelompok etnis dan bangsa lain. Yang artinya orang yang

etnosentris susah berasimilasi dengan bangsa lain, bahkan dalam proses

belajar-mengajar.

Etnosentrisme akan terus marak apabila pemiliknya tidak mampu

melihat human encounter sebagai peluang untuk saling belajar dan

meningkatkan kecerdasan, yang selanjutnya bermuara pada prestasi.

Sebaliknya, kelompok etnis yang mampu menggunakan perjumpaan mereka

dengan kelompok-kelompok lain dengan sebaik-baiknya, di mana pun tempat

terjadinya, justru akan makin meninggalkan etnosentrisme. Kelompok

semacam itu mampu berprestasi dan menatap masa depan dengan cerah.

12

C. Kepala Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

disebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan

kepada Desa dapat diberikan penugasan atapun pendelegasian dari

pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan

pemerintah tertentu.

Sedang terhadap Desa diluar Desa gineologis yaitu Desa yang bersifat

administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa atau kerena

transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk

ataupun heterogen, maka otonomi Desa yang merupakan hak, wewenang, dan

kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat berdasarka hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya

yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan

berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri.

13

Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-

usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten / Kota

yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari

pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh

peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan

masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan

asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota,

bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

Kabupaten / Kota bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah

dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan

retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar

upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

yang diterima oleh Kabupaten / Kota diberikan kepada Desa paling sedikit

10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada

Desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan

provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan

atau akselerasi pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat

diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan

14

pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan galian

dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Desa

pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan

keberhasilannya adalah peranan Kepala Desa dalam menjalankan roda

Pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan pola kepemimpinan yang

dijalankan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala

Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab

utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam

rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan

umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Untuk menjalankan

tugas tersebut, maka Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu:

a. Menggerakkan potensi masyarakat.

b. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.

c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa.

d. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan

kegairahan masyarakat untuk berpatisipasi dalam pembangunan. Kemampuan

untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat

menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga

15

kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap

terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam

hal  ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan

tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka

mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa

beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai

fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

Sebagai prinsip pembangunan Desa adalah dari, untuk, dan oleh

rakyat, oleh karena itu hasilnyapun harus dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Selain itu pembangunan Desa tidak dimaksudkan hanya untuk dinikmati oleh

segelintir masyarakat dan juga bagaimana peranan Kepala Desa

menggerakkan, memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara

aktif dalam proses pembangunan. Hal ini bisa terwujud apabila seluruh

lapisan masyarakat diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, dan mengevaluasi kembali hasil pembangunan yang telah

dicapai di dalam wilayahnya.

D. Desa

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa  Indonesia mempunyai sifat

keanekaragaman, sehingga terdapat bermacam-macam sebutan untuk

pengertian yang sama di masing-masing wilayah di tanah air kita, termasuk di

dalamnya terdapat ditemukan bermacam-macam peristilahan untuk

pengertian Desa.

16

Pengertian tentang Desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun

2005 tentang Pemerintahan Desa bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 5, Desa

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang

berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang

merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta

memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 2004:15, Yuliati, 2003:24).

Menurut B.N Marbun (2006:15) mengemukakan bahwa: “Desa ialah

sebagai suatu Daerah yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai

ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial yang yang tinggi/menetap disuatu

Daerah dengan adat istiadat yang dijadikan sebagai landasan hukum dan

mempunyai seorang pemimpin formil yaitu Kepala Desa”.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Otonomi daerah bahwa : “yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

usul dan adapt-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun

2004)”.

17

BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penenelitian ini dilakukan di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten

Muko-Muko Propinsi Benkulu.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat

kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan

keguanaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

Metode kualitatif menurut Taylor dalam Moleong 2010:4) mendefinisikan

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian sebagai penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurutnya pendekatan ini diarahkan

pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Menurut (Jane dalam Moleong, 2010:6) metode kualitatif adalah

upaya untuk menyajikan pandangan mereka yang diteliti secara rinci,

dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.

Berdasarkan kajian tentang definisi-definisi diatas bahwa penelitian

kualitatif penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang

dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan metode alamiah.

17

18

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan

diantaranya menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila behadapan

dengan kenyataan, metode ini menyajikan secara langsunghakekat hubungan

antara peneliti dan responden, dan metode ini lebih peka dan lebih dapat

menyesuaikan diri dengan pola-pola nilai yang dihadapi.

C. Informan Penelitian

Menurut (Moleong, 2010:132) pengertian informan adalah orang yang

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar

penelitian. Jadi informan harus memiliki banyak pengalaman tentang latar

penelitian.

Secara umum yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

masyarakat yang tinggal di Desa Sibak Kabupaten Ipuh. Pemilihan informan

ini ditentukan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan

tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Jumlah informan pada saat penelitian tidak ditentukan. Jumlah

tersebut akan terus berkembang dari informan satu dengan informan lain

sampai tercukupinya informasi yang ingin didapatkan dari informan tersebut.

Selain itu juga terdapat beberapa informan pendukung dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini informan pendukungnya adalah pemeritahan setempat

yang melihat tingkah laku dari informan

19

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan langka yang

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian

adalah mendapatan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data,

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memnuhi standar data

yang ditetapkan, (Sugiyono,2011:224)

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber

sekunder, sumber primer merupakan sumber data yang langsung

memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpulan data. Maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan

dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan

penggabungannya, (Sugiyono,2011:225)

2. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi (pengamatan),

interview (wawancara) dan dokumentasi yang kesemuanya saling

mendukung dan melengkapi, antara satu dengan yang lainnya:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan memperhatikan suatu objek

dengan menggunakan seluruh alat indra atau suatu proses yang

kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

20

Dua diantara terpenting adalah pengamatan dan ingatan, (Arikunto

2010:156)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah dengan menggunakan teknik observasi terus terang atau

tersamar, dalam hal ini, peneliti peneliti mengumpulkan data

menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang

melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal

sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat

peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini

untuk menghidari kalau suatu data yang dicari menrupakan data yang

masih dirahasiakan, kemungkinan kalau dilakukan dengan cara terus

terang tidak akan diijinkan untuk melakukan obsevasi. Dalam

penelitian ini observasi dilakukan untuk bagamana budaya etnosentris

dalam pemilihan kepala desa di Desa Sibak

b. Wawancara

Waawancara adalah percakapan dengan maksut tertentu yang

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara yang

memberikan pertannyaan dan jawaban. (Moleong 2010:186).

Ada beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur,

semiterstruksur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin

melakukan studi pendahuan untuk menemukan permasalahan yang

harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal

21

dari responden yang lebih mendalam. Dengan wawancara peneliti

akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tetang partisipan

dalam menginterprestasikan situasi dan phenomena yang terjadi,

dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Dalam penelitian ini peneliti memakai alat pengumpulan data

dengan wawancara tidak tersertuktur yaitu wawancara yang bebas

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Pedoman wawancara digunakan hanya berupa garis-garis besar

permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam wawancara tidak terstruktur peneliti belum mengetahui

secara pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak

mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan

analisis dari setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti

dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah

pada suatu tujuan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan

misalnya cacatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, praturan,

kebijakan, dokumen berbentuk gamabar misalnya foto, gambar hidup,

sketsa dan lain-lain, dan dokumen yang berbentuk karya misalnya

22

karya seni berupa film, patung, gambar dan lain-lain (Sugiyono,

2011:240)

Berdasarkan pengertian diatas, maka dokumentasi dalam

penelitian ini digunakan untuk mencari data dan untuk memperkuat

informasi tentang bagamana budaya etnosentris dalam pemilihan

kepala desa di desa sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko

E. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Untuk menetapkan suatu keabsahan data diperlukan teknik

pemeriksaan. Maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Patton

(dalam Moleong 2010:330) triangulasi dengan sumber berarti

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian

kualitatif. Teknik triangulasi ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data

yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber

data yang telah ada.

Dengan menggunakan triangulasi, sebenarnya peneliti telah

mengumpulkan sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai

sumber data. Tujuan dari triangulasi ini bukan untuk kebenaran tentang

beberapa fenomena, tetapi lebih pada pendekatan pemahaman peneliti

terhadap apa yang telah ditemukan.

23

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan (dalam Moleong, 2011:248) analisis data kualitatif

merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain.

Analisis data merupakan proses pengorganisasian data mengurutkan

data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan. Sehingga

nanti dapat diperoleh informasi yang mendalam tentang objek-objek yang

diteliti.

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif

kualitatif. Analisa ini berisikan pendeskripsian dengan rinci dan akurat

terhadap sesuatu yang akan diteliti oleh peneliti di lapangan. Pengelolahan

analisis data dimulai dari menulis hasil pengamatan atau observasi, hasil

wawancara dan dokumentasi lalu diklasifikasikannya dan memilah-milah

sampai pada menyajikannya.