1

A. Judul: Partisipasi Politik Masyarakat Ammatoa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi kasus di Desa Tana Toa Kecematan Kajang Kabupaten Bulukumba)B. Latar belakang Pemerintahan orde baru mengawali eksistensinya dengan suatu tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Melalui pembangunan nasional dengan berbagai dimensinya, komitmen nasional tadi ingin diwujudkan. Meskipun bobot pembangunan politik nasional masih diletakkan pada dimensi ekonomi, namun secara bertahap dan sistematis pembangunan politik juga mendapat perhatian. Sistem multi partai memperlihatkan keberadaan lebih dari dua partai yang memiliki peran dalam lembanga legislatif. Sistem ini mengakomodasi kemajemukan dengan latar belakang etnis, agama,daerah dan ideologi. Karena terdapat banyak partai yang mampu meraih (mayoritas tunggal).oleh sebab itu, pemerintahan sering di bentuk oleh dua partai atau lebih partai dalam wadah koalisi. Damsar (2010:259). Di dalam negara yang mengikuti sistem demokrasi kehadiran partai politik dalam birokrasi pemerintahan tidak bisa dihindari. Politik merupakan hal yang melekat pada lingkungan manusia. Politik hadir dimana-mana, disekitar kita, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, politik ikut mempengaruhi kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Masyarakat dalam pandangan politik, yaitu seluruh individu dan kelompok berinteraksi dengan pemerintah, tidak hanya kelompok dengan organ masyarakat saja, tetapi juga indvidu anggota masyarakat. Kegiatan memilih wakil rakyat atau pemimpin politik dan pemerintah (pelaku pemilih), serta kegiatan-kegiatan lain seperti upaya mempengaruhi pejabat pemerintah dengan kontak pribadi dan mengirim surat merupakan partisipasi politik secara umum atau merupakan contoh interaksi individu anggota masyarakat dengan pemerintah. Sementara watak manusia yang cenderung berkelompok dan berorganisasi dianggap lebih efektif mempenguruhi pemerintah dari pada secara individu, maka dalam masyarakat dikenal sebagai pengelompokkan. Dalam Suryadi (2001:7), partisipasi politik adalah mendorong masyarakat untuk menyadari hak-haknya untuk dapat mengambil bagian memperoleh akses atas informasi dan di dalam proses pembuatan keputusan yang akan berdampak pada kehidupannya. Tahun 2010 di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tahun yang cukup panas karena ada 11 kabupaten yang akan melakasanakan pesta demokrasi untuk memilih bupati dan wakil bupati. Salah satu diantaranya adalah Kabupaten Bulukumba akan melakukan pesta demokrasi yakni direalisasikanya pemilihan kapala daerah dan wakil kapala daerah secara langsung. Sehinggah masyarakat ikut terlibat atau berpartisipasi dalam pesta tersebut. Suatu hal yang menarik di masyarakat Ammatoa ikut berpartisipasi dalam pesta tersebut, padahal masyarakat tersebut penuh dengan nilai-nilai kultural dan syarat adat istiadat. Tetapi partisipasi politik yang dilakukan masyarakat Ammatoa secara sosiologis adalah salah satu bentuk solidaritas yang dilakukan salah satu kandidat yang sama-sama berasal dari Daerah Kajang.Masyarakat Ammatoa adalah masyarakat yang terikat dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut dan masih berpegang teguh pada adat istiadat, sehinggah partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat Ammatoa adalah salah satu bentuk solidaritas organis. Seperti yang dikemukankan oleh Emile Durkheim Ritzer dalam Rakmaniah (2011:4), masyarakat ditandai oleh solidaritas , yaitu masyarakat primitif yang memiliki kesadaran kolektif yang kuat yaitu pemahaman norma dan kepercayaan masyarakat. Dalam Upe (2010:95), masyarakat yang melibatkan berbagai bentuk solidaritas. Solidaritas berbagai lapisan masyarakat bekerja seperti perekat sosial, dalam konteks dapat berupa nilai, adat istiadat dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota masyarakat dalam ikatan dan kesadaran kolektif. Selain dari itu, partisipasi yang dilakukan oleh msyarakat Kajang adalah adanya ikatan emosional yang dimiliki calon kandidat dan adanya pula kepercayaan kepala calon kepala daerah, selain itu adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang serta orang-orang di dalam masyarakat.Keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan formal maupun nonformal baik secara individu atau kelompok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan bersama. Kecenderungan ke arah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa reformasi abad ke 15-17, abad 18 dan 19. Namun, tata cara masyarakat menurut hak mereka untuk berpartisipasi berbeda-beda.Seperti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Bulukumba, salah satu pembangunan politik adalah terlibatnya masyarakat Ammatoa dalam hajatan demokrasi. Selain dari masyarakatnya yang ikut berpartisipasi, salah satu kandidat yang mencalonkan diri sebagai bupati adalah H. Abdul Kahar Muslim yang berasal dari suku Ammatoa atau yang lebih dikenal secara umum adalah Suku Kajang. Mayoritas suku Ammatoa atau Suku Kajang adalah masyarakat yang masih terikat dengan adat istiadat, masih berfikir tradisonal atau masyarakat yang terisolasi. Tetapi tidak dipungkiri tingkat partisipasi dari masyarakat Ammatoa cukup baik, ini dibuktikan dengan kurangnya surat suara yang batal. Hal ini membuktikan bahwa birokrasi dapat pula memberdayakan masyarakat yang masih bersifat primitif.Negara merupakan wadah utama birokrasi yang di dalamya diselenggarakan proses untuk mencapai tujuan suatu masyarakat bangsa. Seperti keterlibatanya masyarakat Amamtoa dalam kegiatan berpolitik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik yang mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitasnya. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Menurut pengamatan jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilu besar sekali. Sebaliknya kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik.Konsep partisipasi rakyat dalam pemerintahan, baik melalui pemilihan umum maupun haknya untuk menduduki jabatan adalah konsekuensi manusia sebagai makhluk individu. Hak-hak tersebut telah ditetapakan oleh deklarasi internasional tentang hak-hak manusia dan perjanjian internasional khusus tentang hak-hak sipil dan politik, yaitu setiap orang memilki hak partisipasi dalam kegiatan pemerintah negaranya secara umum, baik secara langsung atau malalui rakyat-rakyatnya yang dipilih melaui pemilihan yang bebas. Dalam konsep demokarasi, secara formal dan secara subtansial. Demokrasi formal merupakan a nescesary tetapi bukan a sufficient conditition bagi demokrasi secara subtansial (Slamet, 2005:7). Hal ini berarti kediktatoran mayoritas dan penindasan terhadap minoritas. Akan tetapi, semua warga memperoleh hak-haknya tanpa kecuali, oleh karena itu perjanjian internasional khusus tentang hak-hak minoritas. Dalam negara terdapat di dalamnya golongan minoritas baik etnis, agama, dan bahasa tidak boleh ada larangan bagi seseorang warga minoritas untuk menggunakan hak-haknya dalam kebudayaan, agama, dan keikutsertaan dalam kelompok-kelompok . Hak-hak politik dalam warga negara wajib dihormati dan dilindungi oleh pemerintah demokrasi. Namun perlu pengaturan melalui Undang-Undang atau konsitusi negara agar hak tersebut tidak saling berbenturan antara kepentingan individu yang satu dengan yang lain yang pada akhirnya dapat mengorbankan kepentingan umum yang lebih luas.Dengan semua latar belakang yang dipaparkan tersebut di atas, maka penulis memilih judul Partisipasi Politik Masyarakat Ammatoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba).

C. Rumusan MasalahSeperti layaknya dengan penelitian ilmiah yakni merumuskan suatu masalah menjadi hal yang sangat penting untuk mengarahkan suatu penelitian. Oleh sebab itu untuk menfokuskan penelitian dan menghindari luasnya pembahasan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:1. Bagaimana proses masyarakat Ammatoa dalam berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bulukumba ?2. Bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat Ammatoa dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bulukumba ?D. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui proses masyarakat Ammatoa dalam berpartisipasi pada pemilihan kepala.2. Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik masyarakat Ammatoa dalam pemilihan kepala daerah. E. Manfaat Penelitian Bertolak dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat TeoritisPengembangan ilmu, sebagai bahan referensi bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa atau mahasiswi pada khususnya mengenai partisipasi politik masyarakat Ammatoa dalam pemilihan kepala daerah.2. Manfaat Praktis a. Sebagai acuan bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan partisipasi dalam pemilihan kepala daerah. b. Sebagai bahan informasi bagi kalangan yang menaruh perhatian dalam kehidupan sosial politik.F. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR1. Konsep PartisipasiPartisipasi merupakan istilah dalam bidang manejemen, namun saat ini telah lebih berkembang luas jadi bukan monopoli ilmu manejemen saja, dalam artian istilah partisaipasi itu sudah umum dan dalam arti yang luas, istilah ini sebenarnnya diambil dari kata participate (Bahasa Inggris) yang berarti ikut serta. Participate adalah bagian sebagai tanggung jawab terhadap dirinya maupun orang lain. Dalam Davis (1974:56), partisipasi adalah keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi politik dipahami melalui pengertian penggabungan dua konsep, yaitu partisipasi dan politik, maka partisipasi dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan (power), kewenangan (authority), kehidupan public (publik life), pemerintahan (goverment). Pengertian penggabungan makna tersebut telah memberikan suatu pemahaman tentang sekitar apa saja cakupan konsep sosiologi politik. Partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (the active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi dalam masyarakat. Dalam Damsar (2010:179-180), Herbert Mc Closky memberikan batasan partisipasi politik sebagai kegiatankegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.Partisipasi politik sebagai keterlibatan individu sampai pada bermacammacam tingkatan di dalam sistem politik. Oleh Michael Rush dan Philip Althoff, partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya perlu juga dicatat dengan bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tak dapat berjalan.Partisipasi politik pun dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksaanan umum. Partisipasi politik berbeda-beda dari masyarakat yang satu kemasyarakat yang lain. Kadar partisipasi politik pun bervariasi (Maran, 2001: 147).Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah, menurut Myron Weiner terdapat lima penyebab tilmbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik (Syarbaini, 2004:69), yaitu sebagai berikut: a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.b. Perubahan-perubahan struktur kelas social. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi missal modern. Ide demokratis partisipasi telah menyebar kebangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrilisasi yang cukup matang.d. Konflik antarakelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat, terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristocrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan social, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. 2. Konsep Partisipasi politik Menurut Para Ahli Dalam Damsar (2010 :179-180), partisipasi politik yaitu sebagai berikut:a. Menurut Michael Ruch dan philip Althoff, partisipasi politik sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap saosialisasi politik , tanpa sosialisasi partisipasi politik, sosialisasi tak dapat berjalan. b. Menurut Gabriel A. Almond membagi dua partisipasi politik yaitu:1. Partisipasi politik konvensiaonal yaitu suatu bentuk partisipasi yang normaldalam demokrasi modern.2. Partisipasi politik nonkonvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupakegiatan illegal, penuh kekerasan dan revolusioner. c. Menurut Keith Fauls partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (the actif engagement) dari individu atau kelompok kedalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.d. Menurut Hebert Mcclosky partisipasi politik sebagai kegiatan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian.e. Menurut Samuel P.Huntington Dan Joan M Nelson partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi perbuatan perbuatan pemerintah.f. Menurut Rush Dan philip Althoff partisipasi politik adalah keterlibatan didalam aktivitas politik pada suatu sistem politik. 3. Bentuk bentuk partisipasi politik Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitasaktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih para calon wakil rakyat, entah untuk memilih para calon kepala negara.a. Partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Misalnya pembemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.b. Partisipasi politik nonkonversional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dialakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal penuh kekerasan dan revolusioner. Misalnya pengajuan partisipasi berdemonstarsi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik harta benda (perusahaan atau pembobanan, pembakaran), tindakan kekerasan. c. Pada hirearki terdapat orang-orang yang menduduki sebagai macam jabatan, baik para pemegang jabatan politik maupun anggota birokrasi pada berbagai tingakatan. Mereka berkepentingan langsung dengan pelaksanan kekuasan politik formal. Termasuk disini adalah semua tipe dan partai politik dan kelompok kepentingan. Kesaman antara partai politik dan kelompok kepentingan terletak pada peranan keduanya sebagai agen-agen mobilisasi politik.Perbedaan utama antara partai politik dan kelompok kepentingan terletak pada sikap mereka. Kelompok kepentingan adalah organisasi yang berusaha untuk memajukkan, mempertahankan atau mewakili sikap-sikap yang terbatas atau khas. Yang diperjuangkan oleh kelompok-pelompok hanya kepentingan-kepentingan kelompok mereka masing-masing.4. Konsep masyarakatMenurut Prof. Robert W. Richey Dalam bukunya: Planning for Teaching an Introduction to Education membuat batasan masyarakat. Istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berfikir dan bertidak yang relitif. Berdasarkan pengertian ini, maka pengertian masyarakat (relatif) luas wilayahnya, dan meliputi (relatif) banyak anggota atau warganya.Ada bermacam-macam faktor yang menyebabkan terbentuknya masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunayai kepentingan yang sama seperti : sekolah, keluaraga, perkumpulan, negara semua adalah masyarakat. Dan menurut para ahli Sosiologi adalah sebagai berikut:1. Harold J. laski, masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan biajaksana untuk meancapai terkabulnya keinginan mereka bersama.2. Robert Meciver, masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang di tertibkan (soxiety means A sytem of ordered relations).3. Selo Soemardjan, masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.4. Horton & Hunt, masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan.5. Mansur Fakih. masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian-baguian yang saling berkaitan dan masingmasing bagian secara terus menerus mencari keseimbangan (equilibrium) dan harmoni.Dengan perbedaan seperti ini, secara impilisit dapat di mengerti apa dasar dari pada penanam atau penggolonagan itu. Kota besar misalnya, yang warganya jauh lebih banyak jumlahnya dari pada di desa, antara warga masyarakat dan lebih banyak variasinya. Dengan kata lain, di sana lebih heterogen. Kenyataan menunjukkan bahwa di kota-kota besar hidup manusia dari segala tingkat. Dari pejabat-pejabat tinggi negara, pengusaha-pengusaha besar, kaum cerdik pandai, sampai buruh-buruh kecil. Jarak sosial di antara mereka sedemikian rupa, sehingga terbentuklah apa yang di kenal sebagai kelas sosial. Secara umum kelas sosial di dalam masyarakat ini terbagi atas kelas atas (upper class), menegah (middle calss) dan kelas bawah (lower class).Di dalam masyarakat orang melakukan interaksi dengan orang lain, menjalankan aktivitas, dan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa teori yang di kemukakan untuk menjelaskan mengapa manusia hidup bersama dalam bentuk masyarakat. Manusia selamanya hidup dalam kelompok. Hidup bersatu hidup bersama atau hidup bermasyarakat adalah sedemikian penting bagi manusia, sehingga manusia dapat di katakan utuh dan sempurna manusia dapat di katakan utuh bila ia hidup bersama dengan manusia lainnya.

Masyarakat ada di setiap saat dan dari masa lalu ke masa mendatang. Kehadirannya justru melalaui fase antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Di dalam masyarakat kini terkandung pengaruh, bekas, dan jiblakan masa lalu dan serta bibit potensi untuk masa depan. Sztompaka (1993:65). Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. Sementara Koentjaraningrat mengatakan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adatistiadat tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Sementara itu Horold J Laskisama mengemukakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.Manusia memiliki dua keinginan pokok yaitu keinginan menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya dan keinginan menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Pada umumnya ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut manusia yang hidup bersama, bergaul dalam waktu yang cukup lama, sadar merupakan suatu kesatuan dan suatu sistem hidup bersama.Kata masyarakat dalam Bahasa Inggris diidentikkan denagn society (latin) soicies yang berarti kawan, pengertian ini ternyata memang dengan sesuai dengan kenyataan bahwa masyarakat itu tidak lain dari pada kelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Sejalan dengan itu, M.Choli Mansur dalam Hidayat (2010:18) memberikan batasan sebagai berikut. Pertama, masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia dan persekutuan denagan cara-cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka. Kedua defenisi ini menujukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu di atur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan aturan. Manusia dalam kehidupan selalu membutuhkan manusia lain, karena tidak semua kebutuhan hidupnya selau dapat dipenuhi sendiri begitu pun sebaliknya pada oarang lain, saling ketergantungan inilah yang kemudian melahirkan interraksi sosial.Interaksi sosial dalam masyarakat dapat di ketahui melalui adanya kontak sosial (social contac) dan komunikasi yang terjadi di antara masyarakat. Adanya kontak sosial dan komunikasi itu sehingga masyarakat itu selalu kelihatan hidup dengan penuh kebersamaan. Pada dasarnya kehidupan bersama manusia senantiasa melakukakan berbagai macam kegiatan yang di orentasikan pada pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan dan pengembangan kehidupan yang lebih sejahtera serta menjadi yang lebih baik. Untuk merelasasikan hal itu pada awalnya manusia (masyarakat) mengadakan pembagian pekerjaaan yang mencakup di ferensiasi kegiatan-kegiatan dalam pemenuhan kegiatan hidupnya, tentu saja hal ini berdasarkan pada kemapuan dan keahlian yang di miliki masing-masing anggota kelompok. Dengan demikian akan timbul adanya klasifikasi atau struktur sosial masyarakat yang beraneka ragam.Pengambilan peranan oleh masyarakat dalam masalah politik yang kemudahan mengahasilkan kaitan kembali dalam bentuk output, menagndung konsekuensi harus tersedianya berbagai saluran. Saluran yang bagaimanakah yang dapat di anggap efektif dalam menkongversi tuntutan atau aspirasi mereka (Perwira, 2006:179).Masyarakat merupakan wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antara sesama manusia, masyarakat berada di atas segalanya. Masyarakat merupakan sumber dan dasar segala-galanya di mana individu sama sekali tidak mempunyai arti dari kedudukan (Upe, 2010: 93).5. Terbentuknya masyarakat suatu sistem sosialSecara sosiologis, kehidupan sosial berlangsung dalam suatu wadah yang di sebut masyarakat. Dalam konteks pemikiran sistem, masyarakat akan di pandang sebagai sebuah sistem (sosial). Di satu sisi, pandangan ini selain menunjuk pada suatu satuan masyarakat yang besar, misalnya masyarakat desa, masyarakat kota atau masyarakat Indonesia. Dan disi lain, juga bisa menunjuk pada satuan masyarakat yang kecil, misalnya keluarga, sekolah, organisasi, pabrik dan lain-lain. Menurut Talcott Parsons, kehidupan sosial itu harus di pandang sebagai sebuah sistem sosial. Artinya, kehidupan tersebut harus di lihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling tergantung, dan berada dalam suatu kesatuan. Narwoko (2007:124-125).6. Terbentuknya masayarakat Max Weber mengklasifikasikan ada empat tindakan sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat Yaitu:a) Rasionalitas instrumental. Di sini tindakan sosial yang di lakukan seseorang yang di dasrakan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakandan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.b) Rasionalitas yang berorientasi nilai. Sifat rasional tindakan jenis ini adalah bahwa alat-alat yang hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya nilai-nilai individu yang absolute.c) Tindakan tradisional. Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan prilaku tertentu karena kebiassaan yang di peroleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atrau perencanaan.d) Tindakan afektif. Tindakan ini di dominasi oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencaan sadar. Narwoko (2007:18-19). 1. Fungsi adaptasi (adaptation).2. Fungsi pencapain tujuan (goal attainment).3. Fungsi integrasi (integration).4. Fungsi untuk mempertahankan dan menegakkan pola dan struktur masyarakat (lattent pattern maintenance).Menurut Talcott Parsons, fungsi adaptasi tersebut akan di laksanakan oleh subsistem ekonomi, fungsi pencapaian tujuan akan di laksanakan oleh subsistem politik, fungsi integrasi akan di laksanakan oleh hukum, dan fungsi untuk mempertahankan dan atau menegakkan pola dan struktur masyarakat akan di laksanakan oleh subsistem budaya. Rinciannya adalah subsistem ekonomi tersebut akan melaksanakan fungsi-fungsi ekonomi, misalnya melaksanakan produksi dan di stribusi barang dan atau jasa. Subsistem ini juga akan menghasilkan fasilitas-fasilitas atau alat-alat yang di gunakan untuk mencapai tujuan sistem. Sedangkan subsistem politik, akan melaksanakan fungsi di stribusi kekuasaan dan juga memenopoli penggunaan unsur paksaan yang sah (legalized power). Narwoko (2007:129-130)Di masyarakat mana pun, struktur yang ada umumnya di tandai dua cirinya yang khas, yaitu: Secara vertikal, struktur sosial masyarakat di tandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antar kelas sosial dan polarisasi sosial yang cukup tajam dan secara horizontal, masyarakat di tandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, profesi, ras, serta perbedaan ke daerahan. Perbedan ras adalah suatu kelompok manusia yang agak berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya selain ciri-ciri fisik bawaan dalam banyak hal juag ditentukan oleh pengertian yang di gunakan oleh masyarakat. Narwoko (2007 :194-195).Seperti diketahui bahwa satu kekuatan dapat mendorong keterbukaan seseorang untuk melakukakan perubahan dan perbaikan kehidupannya adalah karena lemahnya ikatan sosial budaya lingkungan sekitar. Nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat tidak mampu memenuhi berbagai kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman yang relatif tergantung pada perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan kecenderungan berpengaruh pada anggota masyarakat untuk segera daapat melakukan mobilitas baik secara vertikal maupun horisontal.Dalam suatu masyarakat ada satu yang di haragai, dan setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang berharga, maka hal ini akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya suatu sistem pelapisan dalam masyarakat. Sesuatu yang di hargai dalam masyarakat itu mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga berupa tanah kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesolehan dalam beragama atau mungkin juga keturunan dari keluarga yang terhormat.Kelompok-kelompok yang berbeda-beda masing-masing mempunyai kekuatan, kekayaan dan wibawa, yang berlainan. Beliau mengartikan stratifikasi sebagai proses atau struktur yang timbul dan tersusun menjadi lapisan-lapisan yang berbeda menurut besarnya prestise atau kekayaan dan kekuatan.Sesuai urain di atas stratifikasi terjadi di segala lapisan masyarakat hanya saja jarak tingkatan yang satu dengan yang lain tidak begitu nampak.misalnya masyarakat primitif di kenal adanya dukun, kepala suku dan lain-lain sedangkan di masyarakat Amerika stratifikasi nampak dalam tiga golongan masyarakat seperti: Upper Class, Middle Class, dan Lower Class atau di India Brahmana, Ksatria, Waisa dan Sudra. Masing-masing golongan di lihat oleh Ahmadi mempunyai sifat-sifat dan cara-cara berhubungan yang berbeda-beda.Menyangkut pokok-pokok pedoman tentang proses terjadinya staratifikasi dalam masyarakat antara lain:a. Sistem staritifikasi sosial mungkin berpokok pada sistem pertentangan dalam masayarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti yang khusus bagi masyarakat-masayarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan.b. Sistem stratifikasi sosial dapat di analisis dalam ruang lingkup unsur-unsur sebagai berikut:1. Di stribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti penghasilan, kekayaan keselamatan, (kesehatan,laju angka kejahatan), wewenang dan sebagainya.2. Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah di dapatkan berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang atau kekuasaan.3. Lambang-lambang status, seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi dan sebagainya.4. Mudah atau sukarnya bertukar status.5. Solidaritas di antara individu-individu atau kelompok-kelompok.sosial yang menduduki status yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Faktor utama yang mendorong terjadinya pelapisan dalam masyarakat adalah karena tidak ada keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat. Sistem pelapisan dalam ,masyarakat ada yang bersifat terbuka dan ada yang bersifat tertutup. Pelapisan sosial yang terbuka kemungkinan anggota masyarakat dapat untuk berpindah dari status ke status lainnya berdasarkan usahausaha tertentu. Sistem pelapisan terbuka lebih di namis, dan anggota-anggotanya selalu mengalami kehidupan yang tegang dan was-was, lantaran di dalam memperjuankan cita-citanya itu selalu bersaing dan berebut kesempatan untuk naik status yang jumlahnya relatif terbatas, sebagai akibatnya banyak anggota masyarakat yang mengalami goncanagan dan konflik antar sesama.Pada sistem pelapisan sosial yang tertutup terdapat pembatasan kemungkinan untuk pindah dari status satu ke status yang lainnya dalam masyarakat. Dalam sistem ini, satu-satunya kemungkinan untuk dapat masuk pada status tinggi dan terhormat dalam masyarakat adalah karena kelahiran dan keturunan. Hal ini jelas dapat diketahui dari kehidupan masyarakat yang menggunakan kasta seperti india misalnya, atau dalam kehidupan masyarakat yang masih mengagunakan paham feodalisme, atau dapat pula terjadi pada suatu masyarakat di mana statusnya di tentukan atas dasr ukuran perbedaan ras dan suku bangsa.( Mbah duan@gmail.com).7. Konsep Kepala daerah Figuritas pada di era yang baru ketika pemilu 2004 yang silam, di mana para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersaing untuk memperebutkan satu dari 4 kursi di setiap provinsi. Para calon anggota DPD menggunakan tim sukses, termasuk di dalamnya konsultan marketing politik, iklan politik berbagai media cetak dan elektronik, serta perangkat peraga kampanye konvensional seperti pamflet, kartu nama, kaos, baliho, spanduk, dan lain-lain. Pemilihan langsung pertama oleh rakyat Indonesia pada tahun 2004 telah menguakkan lebih besar pintu untuk memasuki era baru marketing politik, yaitu era di mana munculnya industri jasa kampanye politik yang melibatkan pakar ilmu komunikasi, ilmu politik, sosiologi, manajemen pemasaran, periklanan, sebagai tenaga professional non partisipan dalam suatru tim. Damsar (2010:242)Pemeritah daerah dan DPRD adalah peyenlenggara pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas. Seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau Walikota,dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Negara Kesatuan republik indonesia di bagi atas daerah-daerah propinsi. Daerah provinsi itu di bagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan Undan-Undang Gubernur, Bupati Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah Daerah provinsi, Daerah kabupaten dan Daerah Kota di pilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.Setiap daerah di pimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah di bantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi di sebut wakil Gubernur, untuk kabupaten di sebut wakil bupati dan untuk kota di sebut wakil wali kota . kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan peyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD serta mengimpormasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena Meninggal dunia, Permintaan sendiri, di berhentikan. (Id.wikipedia .org)

8. Konsep interaksi kepala daerahInteraksi sosial menurut Maryati dan Suryawati (2003) dalam Sari (2012:8) membagi dalam tiga macam yaitu:1.Interaksi antara individu dan individu Dalam hubungan ini bisa terjadi interaksi positif dan negatif. Interaksi positif, jika hubungan yang terjadi saling menguntungkan, interaksi negatif, jika hubungan timbal balik satu pihak atau keduanya (bermusuhan).2.Interaksi dalam individu dalam kelompok Interaksi ini pun dapat berlangsung secara positif maupun negatif. Bentuk interaksi sosial individu dan kelompok bermacam-macam sesuai situasi dan kondisinya.3.Interaksi sosial antara kelompok dan kelompok Interaksi sosial kelompok dan kelompok terjadi sebagai satu kesatuan bukan kehendak pribadi. Misalnya, kerja sama antara dua perusahaan untuk membicarakan suatu proyek (http://interaksi-sosial.html).Konsep manusia pertama di Ammatoa atau khususnya di Sulawesi Selatan dikenal abad pemerintahan Tau Manurung yaitu masa pemerintahan raja-raja yang dipandang sebagai Tau Manurung. Seperti raja Gowa yang pertama, begitu juga raja Binamu, Datu Soppeng dan Kerajaan-kerajaan lainnya baik yang merupakan kerajaankerajaan Bugis maupun kerajaan-kerajaan suku Makassar. Ammatowa adalah manusia yang pertama, sudah ada sejak dunia ada. Dapat di lihat dalam ungkapan pasang.Simemangna lino Amma riemo sejak dunia ada Amma sudah ada (Katu, 2008:7-8).Pasang ri kajang adalah sebagai nilai-nilai tradisional dari leluhur mereka yang hinggah saat ini masih tetap dan dipegang teguh oleh masyarakat kajang dan dianggap sangat bermanfaat dalam merealisasikan suku adat kajang (M.Akahmar,2007: 89).B. Keragka PikirPerhelatan atau pesta demokrasi pada asas lokal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) mempunyai peran yang paling potensial, karena proses dan hasil dan penyelenggaraan pilkada tersebut akan memberikan dampak bagi publik dewasaan pendidikan politik masyarakat dan pembangunan di era otonomi daerah. Namun di sisi ancaman yang muncul dari proses pilkada ini potensi konflik, mobilisasi pendukung oleh pasangan calon bisa dilakukan untuk berbagai motivasi, misalnya ingin menunjukkan kalau didukung rakyat dan mendaptakan legitimasi, Show of force massa tandingan terhadap massa dari pasangan calon yang lain.

Dari paparan diatas maka kerangka pikir dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Saling memerlukan

Sepenggunaan Faktor-faktor pendorong partisipasi

Daerah asal Partisipasi politik I

Kampanye

Bentuk bentuk partisipasi

mencoblos

Gambar 1.1: Kerangka piker

C. Metode Penelitian1) Jenis penelitianPenelitian ini dasarkan pada penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan memberi gambaran secara detail mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Studi kasus di Desa Tana Toa Kecematan Kajang kabupaten Bulukumba).2) Lokasi penelitian Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan, penulis menentukan dan memfokuskan lokasi penelitian Di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tempat penelitian ini.3) Sasaran informan Dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Untuk mendapatkan data primer peneliti memilih informan secara purposive sampling. Terdiri dari,1 mahasiswa Tana toa, 4 pejabat birokrasi ,5 orang dari kalangan masyarakat pemilihan informan tersebut dengan latar belakang yang berbeda beda. Kriteria informan yang berumur 17 keatas yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah.1. Masyarakat asli suku kajang, suku asli kajang yang bertempat tinggal di Desa Tana Toa.2. Masyarakat yang berumur 17 tahun ke atas atau yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah.4) Sumber data penelitian a. Data primer adalah yang di peroleh dari responden atau data yang di proleh dari hasil penelitian lapangan.b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari studi perpustakaan yaitu data secara tidak langsung dari sumber tetapi melaui buku-buku atau majalah.5) Tehnik Pengumpulan dataUntuk mempermudah pengumpulan data, peneliti harus menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :a. Nasution dalam Sugiyono (2012:226), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.b. Wawancara (interview) yaitu tanya jawab secara langsung kepada orangorang yang terkait di dalam penelitian atau pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung.c. Dokumentasi yaitu diperlukan untuk memperoleh pengetahuan dasar atau pengumpulan data yang tidak secara langsung untuk ditujukan kepada subjek penelitian (Irwan, 2008:67-72).6) Tehnik Analisis DataAnalisa data yang digunakan untuk menganalis hasil data penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengorganisir data, kemudian mengelompokkan, mengurutkan, dan mengakategorikan data yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara, maupun dokumentasi.7) Jadwal Penelitian Agar penelitian ini terarah dan terencana maka penulis membuat jadwal penelitian sebagai berikut:NO KEGIATANTAHUN 2014

TAHAP ITAHAP IITAHAP IIIKET

123412341234

1PersiapanXX

2Pengumpulan dataXX

3Pengelolahan dan analisis dataXX

4Penulisan skripsiXXXX

5Perbaikan dan pengandaanXX

DAFTAR PUSTAKAAndi M.Akhmar.2007.Mengungkap kearifan lingkungan Sulawesi selatan.PPHl Rasional Sulawesi Selatan dan Masagena Press.Budiardjo, Miriam.2009.Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama.Davis, Keit dan Jhon.1974, Prilaku Dalam Organisasi. Jakarta : Erlangga.Damsar ,2010. Pengantar Sosiologi Politik. Kencana Pranata Media Group..Hidayat Aswar.2010, pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kelurahan Bentengenge Kecematan ujung bulu Kabupaten Bulukumba. Program skripsi Fakultas ilmu social. Universitas Negeri Makassar. Irianto Edi Slamet,Syarifuddin Jurdi,2005,Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara.Yogyakarta. Press.Kantap perwira,2006. Sistem Politik Indonesia. Sinar baru Algensindo: Bandung.Katu Alim,2008. Kearifan manusia kajang. Penerbit Refleksi Makassar Narwoko, J Dwi & Bagong Suyanto.2007. Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan Jakarta: KencanaMaram, Rafael Raga.2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta :PT Rineka Cipta.Rakmaniah.2011.Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah.UNHAS. Program Skripsi fakultas ilmu social & ilmu politik.Universitas Hasanuddin. Suryadi Suhardi,Julmansyah.2001, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pengemabangan Demokrasi.LP3ES Konsepsi.Sari Nila.2012 Interaksi Social Produk Rehabilitasi Pecandu Narkoba. Program Skripsi Fakultas ilmu social. Universitas Negeri Makassar.Soehartono Irwan. 2008. Metode Penelitian Sosial: PT Remaja Rosda Karya.Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung Syarbani Syahrial. 2004. Sosiologi Dan Politik.Glalia IndonesiaUpe, Ambo.2010.Tradisi Aliran Dalam Sosiologi Dari Filosofi Positivistik ke PostPositivistik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Sumber Lain:Mbah duan@gmail.com: makalah proses terbentuknya Masyarakat.Id.wikipedia .org/wiki/ pemerintah daerah _di_indonesia.http://interaksi- sosial.html.