BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pertumbuhan sektor perekonomian pada akhirnya menimbulkan

permasalahan lingkunngan, sosial dan budaya. Salah satu masalah lingkungan

yaitu sampah yang merupakan bagian sisa aktifitas manusia. Apabila sampah

tidak dikelola secara tepat, aman, dan terkendali, maka cepat atau lambat akan

menimbulkan permasalahan baru di masyarakat yaitu menurunya kualitas

lingkungan yang pada giliranya akan berdampak negatif terhadap sendi-sendi

kehidupan sosial masyarakat, misalnya terjadi penyebaran penyakit, merusak

keindahan kota dan mencemari lingkungan

Sebagai daerah yang sedang dan terus membangun, Kabupaten Sanggau

juga tidak luput dari masalah sampah. Dikutip dari www.suaraakarrumput.com

pada Jumat, 9 Januari 2015 Kepala Bidang Kebersihan Sanggau Suharto, SE,

mengungkapkan masalah sampah masih menjadi permasalahan serius bagi

Pemkab Sanggau, salah satunya karena belum adanya mesin pengolah sampah di

Sanggau. Masalah lainnya adalah kurangnya armada yang bertugas, kurangnya

tempat pembuangan sementara sehingga masyarakat membuang sampah yang

tidak pada tempatnya seperti tanah kosong, bantaran sungai.

Di sisi lain kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah juga perlu

terus titingkatkan serta didorong menuju perilaku hidup sehat dan tertib, yang

1

telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketertiban

Umum dan Lingkungan, yang berbunyi :

1. Pasal 9 ayat 2

Setiap pemilik, penghuni, penanggung jawab bangunan wajib memelihara

kebersihan pekarangan rumahnya dan termasuk tanaman , jalan masuk, pagar

batas pekarangan, jembatan, saluran pembuangan, serta parit dan lain-lainnya.

2. Pasal 9 ayat 3

Setiap orang dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan,

jalur hijau taman, sungai, parit selokan, saluran pembuangan air dan tempat-

tempat umum lainnya kecuali di tempat-tempat sampah yang telah ditetapkan oleh

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan.

Dalam fenomena saat ini sering kita jumpai sampah industri yang

menumpuk begitu saja dan banyaknya sampah industri masyarakat yang

berserakan dan tidak dibuang pada tempatnya dan sering juga dijumpai dan

melihat sampah-sampah dibantaran sungai sehingga mencemari lingkungan

sekitar pemukiman masyarakat. Penanganan sampah permukiman memerlukan

partisipasi aktif individu dan kelompok masyarakat selain peran pemerintah

sebagai fasilitator.

Dari gambaran serta uraian di atas, menunjukan bahwa masalah sampah

sudah merupakan masalah prioritas yang harus di tangani dengan manajemen

yang baik dengan mendorong partisifasi masyarakat untuk dapat menciptakan

lingkungan yang bersih sehat. Berdasarkan masalah yang telah penulis uraikan

dalam latar belakang masalah ini, maka penulis tertarik untuk menyusun proposal

2

penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kota Sanggau

Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.”

1.2. Identifikasi Permasalahan

Berangkat dari uraian pada latar belakang, maka penulis

mengidentifikasikan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

a. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) masih kurang jumlah dan

penyebarannya.

b. Masyarakat yang tinggal di pinggir sungai masih belum mengerti akan

pentingnya kebersihan lingkungan, sehingga masih banyak masyarakat yang

membuang sampah ke sungai.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang berangkat dari latar belakang

penelitian tersebut diatas, maka fokus penelitian ini diarahkan pada proses

implementasi kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Sanggau.

1.4. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas maka rumusan masalah

penelitian dapat dirumuskan sebagai: “ Mengapa Implementasi Kebijakan

Penanganan Sampah Di Kota Sanggau Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat

belum efektif?”.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, Untuk mengungkapkan mengapa Implementasi

Kebijakan Penanganan Sampah Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Bara belum

efektif.

3

1.6. Manfaat Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitan, maka manfaat yang diharap kan dari hasil

penelitian ini dibagi ke dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain

sebagai berikut.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan perbandingan bagi

penelitian selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarahkan kepada

pengembangan ilmu pengetahuan, dan khususnya dalam pembahasan topik

mengenai kebijakan penanganan sampah.

1.6.2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadi bahan masukan dan pertimbangan

bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan penanganan sampah dan

sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang

dan Kebersihan Kabupaten Sanggau.

4

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Teori

2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh

pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi

berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat.

Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk

melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun

untuk melakukan tidakan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara

sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memengang penuh tanggung

jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara

diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan

mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang

dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

(Mustopadidjaja, 2002 : 27.28).

Ada beberapa teori tentang kebijakan di antaranya yaitu; menurut Titmuss

(2000: 12 ) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur

tindakan dan diarahkan pada tujuam tertentu dan menurut Edi Suharto (2008:7)

5

menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-

prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan

konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk

memenuhi kepentingan publik. Studi mengenai pembuatan kebijakan publik

merupakan studi yang sangat penting dalam administrasi negara. Prinsip tersebut

akan ditinjau lebih lanjut dari kebijakan publik sendiri menurut para ahli. Menurut

H. Hugh Heglo (dalam Abidin 2004:21) kebijakan adalah suatu tindakan yang

bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Anderson (dalam Islamy,

1997:4) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau

sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Kebijakan publik menurut Dye yaitu whatever goverments choose to do or

not to do (Subarsono, 2005:2). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan

publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang

dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi sesuatu masalah publik.

Sedangkan Friedrick sebagaimana dikutib oleh Nugroho (2004:4)

mendefinisikannya sebagai “suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang,

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang

diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu

tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.”

6

Kebijakan dapat pula diartikan sebagai bentuk ketetapan yang mengatur

yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jika ketetapan tersebut

memiliki sasaran kehidupan orang banyak atau masyarakat luas maka kebijakan

itu dikategorikan sebagai kebijakan publik. Dalam perkembangan Ilmu

Administrasi Negara baik di negara berkembang bahkan di negara maju sekalipun,

kebijakan publik merupakan masalah politik yang menarik untuk dikaji dan

dibahas.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik konsep dasar bahwa: kebijakan itu

adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu yang

kemudian digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan dalam

mencapai suatu tujuan. Dalam setiap kebijakan pasti membutuhkan orang-orang

sebagai perencana atau pelaksana kebijakan maupun objek dari kebijakan itu

sendiri. Sebagaimana penjelasan Islamy (1997:5) kebijakan adalah suatu program

kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan

serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu

tujuan tertentu.

Hogwood dan Peters (dalam Putra 2003:115-116) menganggap ada sebuah

proses linier pada sebuah kebijakan yaitu: policy innovation – policy succession –

policy maintenance – policy termination. Policy innovation adalah saat di mana

pemerintah berusaha memasukkan sebuah problem baru yang diambil dari hiruk

pikuk kepentingan yang ada di masyarakat untuk kemudian dikonstruksi menjadi

sebuah kebijakan yang relevan dengan konteks tersebut. Policy succession, setelah

aspirasi itu ditangkap maka pemerintah akan mengganti kebijakan yang ada

7

dengan kebijakan baru yang lebih baik. Policy maintenance adalah sebuah

pengadaptasian atau penyesuaian kebijakan baru yang dibuat tersebut untuk keep

the policy on track. Policy termination adalah saat di mana kebijakan yang ada

tersebut dan dianggap sudah tidak sesuai lagi maka kebijakan tersebut dihentikan.

Terdapat berbagai macam strategi untuk menghentikan kebijakan, apakah

itu dengan mencabut kebijakan, membatalkannya, atau menggantinya dengan

sebuah kebijakan baru. Substansi utama dari proses linier yang digagas oleh

Hogwood dan Peters secara lugas mendeskripsikan kepada kita bahwa kebijakan

publik merupakan siklus yang mekanistik.

2.1.2 . Implementasi kebijakan

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan

yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya

implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan

tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya

Implementation and Public (dalam Agustino 2006:139) mendefinisikan

Implementasi Kebijakan sebagai:

”Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong

masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih

8

melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya ditataran rendah. Elmore dkk

(1999: 45).

Menurut Mazmanian dan Sabatier ( 1983: 35 ), ada tiga kelompok

variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

A. Karakteristik dari masalah

(1) tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada

beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, dipihak lain

terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti

kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat

masalah itu sendiri akan memengaruhi mudah tidaknya suatu program

diimplementasikan.

(2) tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu

program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok

sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit,

karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap

program relatif berbeda.

(3) proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.sebuah program akan

relatif sulit implementasikan apabila sasaranya mencakup semua populasi.

Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila

jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

(4) cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang

bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif

9

mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk

mengubah sikap dan prilaku masyarakat.

Menurut Edwards III (1980: 9-11), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh

empat variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4)

struktur birokrasi. Pada teori Edwards III implementasi kebijakan hanya

dipengaruhi oleh lingkungan internal organisasi, sedangkan menurut pakar lain

lingkungan luar juga beperan besar dalam proses implementasi kebijakan.

Dalam kamus Webster (Wahab, 1997:64) pengertian implementasi

dirumuskan secara pendek, di mana “to implementasi” (mengimplementasikan)

berarti “to provide means for carrying out; to give practical effect to”

(menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat

sesuatu).

Selanjutnya Wahab (1997:65) mengungkapkan pendapat Mazmanian dan

Sabatier yang menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan

sebagaimana berikut:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Menurut Wahab (1991:45), implementasi kebijakan merupakan aspek

penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya

sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan

politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi

10

melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa

dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Ia juga mengatakan, dalam implementasi khususnya yang dilibatkan oleh

banyak organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 sudut pandang

yakni: “(1) pemprakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center atau pusat); (2)

pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (the periphery); (3) aktor-aktor perorangan

di luar badan-badan pemerintah kepada siapa program-program itu diwujudkan

yakni kelompok-kelompok sasaran (target group)” (Wahab, 1997:63).

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi kebijakan

adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau

sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai “Out come” (hasil akhir) kegiatan

kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup

pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara tersebut “Policy delivery

system” (sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri

dari cara-cara atau sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta

diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang

dikehendaki (Wahab, 1990:123-124).

Menurut Smith (dalam buku Tachjan, 2008:37-39 ), dalam dalam proses

implementasi ada empat variabel yang perlu di perhatikan, keempat variabel

tersebut tidak berdiri sendiri, melaikan merupakan satu kesatuan yang saling

mempergaruhi dan berintaraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi

ketegangan-ketegangan yang bisa menyebabkan timbul protes-protes, bahkan aksi

11

fisik dimana hal ini menghendaki penegaksn instusi-instusi baru untuk

mewujutkan sasaran kebijakan tersebut.

Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu

antara lain :

1. Program (kebijakan) yang di laksanakan.

2. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan

diharapak akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau

peningkatan.

3. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang

bertangung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan penggawasan dari

proses implemantasi tersebut.

4. Faktor lingkungan.

Dalam meneliti proses implementasi kebijakan penanganan sampah di kab

Sanggau peneliti menggunakan teori implementasi menurut Smith sebagaimana

yang telah disebutkan diatas, karena menurut Smith dalam Tachjan (2008),

implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith

ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari

perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam

masyarakat sebagai kelompok sasaran. Teori Smith sesuai dengan kebijakaan

penanganan permasalahan sampah di kab Sanggau di mana masyarakat sebagai

kelompok sasaran kebijakan tersebut.

12

2.2 Hasil Penelitan Yang Relevan

Adapun hasil penelitian yang relevan dengan perbandingan penelitian

terdahulu adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Billy Jenawi 2008 ( Skripsi ), dengan judul

“Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah Di

Perusahaan Daerah Kebersihan”. Tujuan penelitian ini Mengetahui faktor-faktor

apa yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan terhadap

efektivitas pengolahan sampah di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan antara lain; perbedaan lokasi

penelitian, tentunya berbeda pula kultur budaya masyarakatnya, perbedaan

metode penelitian, penelitian oleh peneliti ini menggunakan metode penelitian

kualitatif, sedangkan penelitian oleh Billy Jenawi menggunakan metode penelitian

kuantitatif yang bermaksud mencari kebenaran dari hipotesis penulisnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Hernidyasari 2012 ( Skripsi ).

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan

Sampah Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Desa Jatiwaringin

Kabupaten Tangerang”. Tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksaan kebijakan

pengelolaan sampah yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten

Tangerag di Desa Jatiwaringin untuk mngetahui tingkat partisipasi warga dalam

pengelolaan sampah. . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan antara

lain; perbedaan lokasi penelitian, tentunya berbeda pula kultur budaya

masyarakatnya, perbedaan metode penelitian, penelitian oleh peneliti ini

menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian Yeni

13

Hernidyasari menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bermaksud

mencari kebenaran dari hipotesis penulisnya.

Penelitian relevan selanjutnya oleh Masyulia Sunaryoningsih, 2010

( Skripsi ), dengan judul penelitian “Pengaruh Implementasi Kebijakan Tentang

Pengelolaan Sampah Terhadap Manajemen Pelayanan Kebersihan Dalam

Mewujudkan Mutu Kebersihan Jalan Perkotaan Dan Lingkungan Perumahan”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaruh implementasi

kebijakan tentang pengelolaan sampah terhadap manajemen pelayanan

kebersihan dalam mewujudkan mutu kebersihan jalan perkotaan dan lingkungan

perumahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan antara lai;

perbedaan lokasi penelitian, tentunya berbeda pula kultur budaya masyarakatnya,

perbedaan metode penelitian, penelitian oleh peneliti ini menggunakan metode

penelitian kualitatif, sedangkan penelitian Masyulia Sunaryoningsih

menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bermaksud mencari kebenaran

dari hipotesis penulisnya.

Sedangkan penulis sekarang meneliti “ Implementasi Kebijakan

Penanganan Sampah Di Kota Sanggau Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat “.

Mengungkapkan dimana masyarakat kurangnya kesadaran dalam penanganan

sampah di Kota Sanggau. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode

penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan

sebenarnya di lapangan pada hasil penelitian, sedangkan ketiga penelitian relevan

di atas menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan membuktikan

hipotesis pada hasil penelitian.

14

2.3 Kerangka Berpikir

.

15

Permasalahan penanganan sampah di Kabupaten Sanggau yang mengganggu kesehatan masyarakat, mengotori lingkungan dan merusak

keindahan umum.

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 TentangKetertiban Umum dan Lingkungan

Menurut Smith (dalam buku Tachjan, 2008:37-39), dalam dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu di perhatikan antara lain yaitu :

1. Program (kebijakan) yang di laksanakan.2. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan

diharapak akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.

3. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertangung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan penggawasan dari proses implemantasi tersebut.

4. Faktor lingkungan.

Hasil Yang di CapaiPemerintah sebagai unsur pelaksana hendaknya memperhatikan sarana dan prasarana dalam penanganan sampah. Dampak kebijakan bagi lingkungan sangat penting untuk diperhatikan, bagaimana menangani masalah sampah tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir yang dilandasi kajiaan teoritis sebagai

mana yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian yang dapat lakukan

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana program kebijakan yang Dilakukan dalam penanganan

sampah di Kota Sanggau Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat ?

2. Bagaimana sasaran program dalam penaganan sampah di Kota Sanggau

Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat ?

3. Bagaimana proses pelaksanaan dan pengawasan dalam penanganan

sampah di Kota Sanggau Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat ?

4. Bagaimana peran faktor lingkungan terhadap penanganan sampah di Kota

Sanggau Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat ?

16

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif

adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi

yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan

ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan

terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami

(Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan

bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan

perilaku yang diamati. Dengan digunakannya metode kualitatif, maka data yang

didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga

tujuan penelitian akan dapat dicapai. Penggunaan metode kualitatif ini,

berkesesuaian dengan permasalahan yang diangkat dan dipandang lebih tepat

dicarikan datanya melalui metode kualitatif, karena akan diperoleh data yang lebih

tuntas dan pasti, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi.

Jenis penelitan yang digunakan dalam ini penelitian adalah penelitian

diskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri

atau lebih ( independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan

antara variabel satu dengan yang lainya (Sugiono, 2003:11).

17

3.2. Langkah – langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini, adalah

sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur-

literatur untuk mendapatkan bahan tertulis guna memperoleh dasar berupa

teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

pengamatan dan wawancara secara langsung kelokasi penelitian, guna

memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai masalah yang akan

diteliti.

3.3. Tempat dan Waktu penelitian

3.3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitan diambil Di Kota Sanggau Kabupaten Sanggau, adapun

alasan untuk memilihan lokasi tersebut adalah;

a. Karena adanya permasalahan sampah di Kabupaten Sanggau dan

Pemerintah Kabupaten Sanggau telah mengeluarkan kebijakan dalam

penanganan sampah.

b. Karena lokasi penelitian merupakan kabupaten yang baru berkembang dan

terus menggalakan pembangunan di segala bidang dan peneliti ingin turut

menyumbang pemikiran dalam hal kebijakan penanganan sampah di

Kabupaten Sanggau.

18

3.2.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan selama beberapa minggu untuk

melakukan penyusunan proposal sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1Jadwal Penelitian

No Kegiatan April Mei

Minggu III Minggu IV Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV

1 Pembekalan Penyusunan

Proposal2 Penyusunan

Prposal dan Konsultasi

dengan Konsultasi

Pembimbing

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah keseluruhan objek individu, kelompok, objek,

elemen atau unsur, pristiwa yang dijadikan dasar penelitian. Ada pun yang

menjadi subjek penelitian ini, yaitu :

1) Kepala Bidang Kebersihan Kabupaten Sanggau

2) Staf-staf yang terkait di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

Kabupaten Sanggau.

3) Masyarakat kota Sanggau Kabupaten Sanggau.

19

Sebagai informan kunci adalah mereka yang benar-benar mengetahui

keadaan atau permasalahan yang dijadikan sasaran penelitian.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu Implementasi

Kebijakan Penaganan Sampah Di Kabupaten Sanggau Kota Sanggau, Yang

mencangkup berbagai hal dalam permasalahan sampah.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Yang menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti

sendiri, dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagi

berikut :

a. Observasi, teknik yang digunakan peneliti dalam upaya memperoleh data

dengan mengadakan pengamatan terhadap masalah yang diteliti yaitu dengan

secara langsung kelokasi dengan melihat dari dekat kenyataan yang ada dan

yang terjadi pada obyek penelitian yaitu dimana,

b. Wawancara yaitu Tanya jawab langsung kepada informan yang mengetahui

masalah yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau

informasi dengan sejumlah pertanyaan secara lisan yang telah disiapkan

sebelumnya.

c. Dokumentasi yang sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat,

catatan harian laporan dan yang lain. Kemudian dokumen tersebut dicopy atau

discan sebagai bukti di jadikan data.

3.6 Instrumen Pengumpulan Data

a. Pedoman Observasi, yaitu catatan tentang data yang diperoleh dari

obyek penulisan yang telah diamati.

20

b. Pedoman wawancara, yaitu suatu daftar pertanyaan yang telah disusun

secara sistematis, sebagai panduan penulisan pada waktu mengadakan

wawancara dengan informan kunci. Kemudian jawaban langsung dari

subjek penulisan dicatat oleh penulis dalam lembar jawaban yang telah

ditentukan.

c. Pedoman dokumentasi, yaitu pedoman yang digunakan untuk mencatat

dokumen apa saja yang diperlukan, daftar dokumen tersebut dijadikan

acuan untuk mengumpulkan data dokumentasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dilapangan dianalisis dalam bentuk Deskriptif

Kuallitatif, dengan tujuan mendeskripsikan variable-variabel penelitian yang

selanjutnya menganalisis data dengan cara penafsiran data dan fakta yang ada

kaitannya dengan permasalahan penelitian.

3.8 Teknik Keabsahan Data ( Uji Validitas )

Teknik keabsahan data triangulasi data merupakan pengecekan data dari

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian

terdapat triagulasi sumber, triagulasi teknik pengumpulan data, dan triagulasi

waktu, sebagai berikut.

1. Triangulasi sumber data

Untuk menguji data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang

telah melalui beberapa sumber. Misalnya untuk menguji data tentang

penanganan sampah di Kabupaten Sanggau.

2. Triangulasi teknik pengumpulan data

21

Triangulasi teknik untuk menguji data yang dilakukan dengan mengecek

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumen atau

kuesioner. Jika ketiga teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan

atas yang lain untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar atau

mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai

waktu. Untuk mendapatkam data yang sah melaluli observasi peneliti perlu

diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

22