Proposal Dodi Asmara Revisi

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Proposal Dodi Asmara Revisi

  • 8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi

    1/47

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi

    Ombudsman Nasional) adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai

    kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang

    diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang

    diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik aerah, dan

    Badan !ukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi

    tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh

    dananya bersumber dari "nggaran #endapatan dan Belan$a Negara atau "nggaran

    #endapatan dan Belan$a aerah (UU No% &' ahun **+ tentang Ombudsman

    Republik Indonesia)%

    #emerintah mulai sadar akan perlunya lembaga Ombudsman di Indonesia

    menyusul adanya tuntutan masyarakat yang amat kuat untuk mewu$udkan

     pemerintah yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik atau clean and 

     good governance% ehingga dibentuklah lembaga ini atas dasar Undang-Undang

     Nomor &' ahun **+ tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan

    dalam Rapat #aripurna #R RI pada tanggal . eptember **+% Kemudian

    setahun berikutnya, keberadaan lembaga Ombudsman ini diperkuat dengan UU

     No% / ahun **. tentang #elayanan #ublik%

    1

  • 8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi

    2/47

    u$uan dibentuknya lembaga ini tertuang dalam 0isi lembaga ini yaitu 1

    Mewu$udkan #elayanan #ublik #rima yang Menye$ahterakan dan Berkeadilan

     bagi eluruh Rakyat Indonesia2% u$uan mulia ini tentunya memerlukan proses

     pan$ang untuk mewu$udkannya% Mengingat pelayanan publik kondisi saat itu

    se3ara umum masih rendah kualitasnya, masih banyak masalah yang

    mengakibatkan ter$adinya ketidakpuasan atas pelayanan publik dimasyarakat

    se3ara luas%

    ebelum re4ormasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai

    engan praktek Maladministrasi antara lain ter$adinya korupsi, kolusi, dan

    nepotisme sehingga mutlak diperlukan re4ormasi birokrasi penyelenggaraan

    negara dan pemerintahan demi terwu$udnya penyelenggaraan negara dan

     pemerintahan yang e4ekti4 dan e4isien, $u$ur, bersih, terbuka serta bebas dari

    korupsi, kolusi, dan nepotisme% #enyelenggaraan negara dan pemerintahan yang

     baik hanya dapat ter3apai dengan peningkatan mutu aparatur #enyelenggara

     Negara dan pemerintahan dan penegakan asas-asas pemerintahan umum yang

     baik% Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan

     pelayanan publik dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga

     pengawas eksternal yang se3ara e4ekti4 mampu mengontrol tugas #enyelenggara

     Negara dan pemerintahan%

    #engawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam

    implementasinya ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi

    obyekti4itas maupun akuntabilitasnya% ari kondisi di atas, pada ahun

    ***,#residen berupaya untuk mewu$udkan re4ormasi penyelenggaraan negara

    2

  • 8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi

    3/47

    dan pemerintahan dengan membentuk Komisi Ombudsman Nasional (saat ini

    5embaga Ombudsman RI) melalui Keputusan #residen Nomor 66 ahun ***%

    Komisi Ombudsman Nasional bertu$uan membantu men3iptakan dan

    mengembangkan kondisi yang kondusi4 dalam melaksanakan pemberantasan

    korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar 

    memperoleh pelayanan publik,keadilan, dan kese$ahteraan% (#en$elasan UU No%

    &' ahun **+)%

    Untuk lebih mengoptimalkan 4ungsi, tugas, dan wewenang Komisi

    Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Ombudsman

    Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih $elas dan kuat% !al ini

    sesuai pula dengan amanat Ketetapan Ma$elis #ermusyawaratan Rakyat

     Nomor7III8M#R8**9 tentang Rekomendasi "rah Kebi$akan #emberantasan dan

    #en3egahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang salah satunya memerintahkan

    dibentuknya Ombudsman dengan undang-undang%Maka lahirlah Undang-Undang

     No% &' ahun **+ entang Ombudsman Republik Indonesia%

    ebelum ada 5embaga Ombudsman,pengaduan pelayanan publik hanya

    disampaikan kepada instansi yang dilaporkan dan penanganannya sering

    dilakukan oleh pe$abat yang dilaporkan sehingga masyarakat belum memperoleh

     perlindungan yang memadai% elain itu, untuk menyelesaikan pengaduan pelayan

     publik, selama ini dilakukan dengan menga$ukan gugatan melalui

     pengadilan%#enyelesaian melalui pengadilan tersebut memerlukan waktu 3ukup

    lama dan biaya yang tidak sedikit% Untuk itu,diperlukan lembaga tersendiri yakni

    Ombudsman Republik Indonesia yang dapat menangani pengaduan pelayanan

    3

  • 8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi

    4/47

    #ublik dengan mudah dan dengan tidak memungut biaya%Ombudsman Republik 

    Indonesia tersebut merupakan lembaga negara yang dalam men$alankan tugas dan

    wewenangnya bebas dari 3ampur tangan kekuasaan lainnya%

    alam perkembangnya Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

    mempunyai perwakilan-perwakilan di setiap propinsi di seluruh Indonesia yang

    didirikan se3ara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara% #embentukan

    kantor perwakilan ini tentu sa$a dengan tu$uan untuk mendekatkan 4ungsi

    ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik kepada masyarakat di

    daerah-daerah% !al ini tidak terke3uali bahwa 5embaga Ombudsman Republik 

    Indonesia $uga mempunyai perwakilan di #ro0insi Riau%

    Kantor #erwakilan Ombudsman Republik Indonesia #ro0isi Riau

     beralamat di Marpoyan amai, $l% "ri4in "hmad,Komplek Mega "sri, blok 

    "'%Melalui kantor-kantor perwakilannya, Ombudsman ingin mewu$udkan

     pelayanan publik #rima sampai pada tingkat daerah, termasuk melalui kantor 

    #erwakilan di #ro0insi riau%

    5embaga Ombudsman #ro0insi Riau sendiri berdiri pada bulan Oktober 

    tahun *9% 5embaga tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang

    sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan

     persamaan% !al tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya

    untuk men3iptakan penyelenggara pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari

    korupsi,kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau $abatan, dan perbuatan

    sewenang-wenang $uga untuk men$amin pemberian pelayanan kepada setiap

    4

  • 8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi

    5/47

    anggota masyarakat yang sebaik-baiknya dan perlindungan terhadap hak-hak 

    setiap masyarakat%

    #elayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

     penyelenggaraan pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima

     pelayanan% #emerintah mende4inisikan pelayanan umum sebagai segala bentuk 

    kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat,

    daerah dan termasuk badan-badan usaha milik Negara lainnya yang menyediakan

     barang atau $asa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun

    dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan%

    #enyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu 4ungsi penting

     pemerintah di samping distribusi, regulasi, dan proteksi ebagai pelaksana

    kontrak sosial yang digariskan sebelumnya, pemerintah $ustru menimbulkan

     banyak masalah bagi publik yang men$adi kliennya% angat masuk akal $ika

     pemerintah kemudian mendapat berbagai stigma negati4% :auh dari men$adi bagian

    dari solusi (a part of solution), pemerintah $ustru men$adi bagian dari masalah (a

     part of problem). !al itu dapat dila3ak dari banyaknya keluhan yang dilontarkan

    masyarakat berkaitan dengan buruknya kiner$a pelayanan publik% Menurut Eko

    Prasojo  (**.;+*)

  • 8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi

    6/47

    aparat yang lebih bersikap sebagai pe$abat ketimbang abdi masyarakat, pelayanan

    yang diskriminati4, dan sederetan persoalan lainnya adalah potret kelabu yang

    menga4irmasi atau menegaskan sinyalemen di atas%

    untutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik dan

     pemerintah terus melakukan perbaikan dalam segi pelayanan% Untuk itu

     pemerintah menerbitkan kebi$akan lewat Menteri Negara #endayagunaan

    "paratur No% 9/8#=R8M% #"N8'8**+ tentang #edoman Re4ormasi Birokrasi%

    5atar belakang adanya Re4ormasi Birokrasi Indonesia adalah;

    9% #raktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga

    saat ini%

    % ingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan

     publik%

    &% ingkat e4isiensi, e4ekti0itas dan produkti0itas yang belum optimal dari

     birokrasi pemerintahan%

    6% ingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih

    rendah%

    /% ingkat disiplin dan etos ker$a pegawai yang masih rendah%

    umber; #ermenpan No% 9/8#=R8M% #"N8'8**+ entang #edoman

    Re4ormasi Birokrasi

    >erakan re4ormasi ini dengan $elas bahwa mengamanatkan perubahan

    kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang lebih baik, yaitu

    kehidupan bernegara yang didasarkan pada pe