Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH)
Oleh
Tian Nurmawan NIM 1112043100034
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1438H2017M
EFEKTIVITAS MEDIAS I DALAM PENYDLESAIAN S ENGKETA
PERCARAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (SH)
Oleh
Tian Nurmawan
NIM 1112043100034
Di bawah bimbingan
Pembimbing I
Dr Umar Al Haddad M Ae
NIP 19680904199401 1001
Ummu Hanna Yusuf MA
NIP I 96 1 0820 1 99603200 1
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZIIAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNTVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1438H2017N4
Pembimbing II
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
Skripsi yang berjudul Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa
Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang telah diujikan dalam sidang
skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri OfN Syarif
Hidayatullah Jakarta pada tanggal 12 April 2017 Skripsi ini telah diterima
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu
(S1) Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Perbandingan Mazhab
Jakarta12 Apnl20l7MengesahkanDekan Fakultas Syariah dan Hukum
PANITIA UJIAN SKRIPSI
Ketua Fahmi Muhammad Ahmadi M SiNIP 19741 213 200312 I 002
Hi Siti Hanna S As Lc MANIP 19740216 2A0801 2 013
Dr Umar Al-Haddad MANIP19680904 199401 1 001
Ummu Hanna Yusuf MANrP19610820 t99603 2 001
DrHSuprivadi Ahmad MANrP19581 128 199403 I 001
Sekretaris
Pembimbing I
Pembimbing IItlu-ryitT
Penguji I
Penguji II
ilt
6 199603 1 001
Mustolih SHI MH
)
LEMBAR PERITYATAAII
Vg bertanda tangan di bawah ini
Nama
NIM
Fakultas
Jurusan
TianNurmawan
I 1 12043 100034
Syariah dan Hukum
Perbandingan Mazhab
Dengan ini saya menyatkan bahwa
1 Skripsi ini merupakan hasil asli karya saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam
Negeri ruf$ Syarif Hidayatullah Jakarta
Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
3 Jika kemudian hari terbukti karya ini bukan hasil karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang laiq maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidatullah Jakarta
2
IV
NIM 1112043100034
v
ABSTRAK
Tian Nurmawan NIM 1112043100034 EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCEREAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG Program Studi Perbandingan Madzhab Konsentrasi Perbandingan Madzhab Fikih Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2012 xiii + 75 halaman + 22 halaman lampiran
Dalam beberapa tahun belakangan ini tingkat perceraian di Indonesia sangat tinggi sehingga banyak pula perkara perceraian yang harus di mediasi Agar mediasi berjalan efektiv dua elemen yang terkait harus bekerja dengan optimal Pihak terkait adalah mediator atau hakim mediator serta para pihak yang berperkara Dua elemen ini harus saling mendukung agar mediasi bekerja sesuai fungsinya bukan hanya sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh Perma yang dibuat oleh Mahkamah Agung
Skripsi ini ditulis untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa percereian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang Tahu 2015
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif analitis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain serta dat dari hasil wawancara dengan para Mediator Hakim di Pengadilan Agama Karawang
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat keefktivitasan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang pada Tahun 2015 masih sangat rendah dan sangat jauh dari apa yang diharapkan Faktor-faktor pendukungnya adalah para pihak bersifat kooperatifkecakapan mediator latar belakang pendidikan dan lingkungan dimana para pihak tinggal mengingat anak kondisi ruang mediasi iktikad baik para pihak Faktor-faktor penghambat diantaranya keinginan kuat para pihak untuk bercerai konflik yang sudah meruncing psikologis para pihak
Kata kunci Efektivitas Mediasi Sengketa Perceraian Pengadilan Agama Karawang
Pembimbing I Dr Umar Al-Haddad M Ag
II Ummu Hanna Yusuf MA
Daftar Pustaka Tahun 1934 sd Tahun 2014
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam syukur yang tak
terhingga kupanjatkan pada Mu atas nikmat sehat nikmat rizki dan limpahan
kasih sayang Mu kepada hambamu ini sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini yang berjudul ldquoEFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANGrdquo
Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasul Mulia Nabi Muhammad
SAW yang telah memberikan cahaya ilmu pengetahuan yang terang benderang di
dalam gelapnya kebodohan
Penulis berbahagia dan mengucap syukur karena telah dapat
menyelesaikan tugas akhir dalam jenjang Strata satu (S-1) yang penulis tempuh
dengan banyak perjuangan Serta menyadari akan kekurangan dan ketidak
sempurnaan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis meminta maaf apabila
dalam penulisan ini skripsi ini jauh dari kata sempurna
Selanjutnya penulis ingin memberikan serpihan kata kepada pihak yang
telah setia membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan
skripsi ini Dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada
1 Prof Dede Rosyada MA Rektor Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
2 Dr H Asep Saepudin Jahar MA Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
vii
3 Bapak Fahmi Muhammad Ahmadi MSi dan Ibu Hj Siti Hana S Ag
Lc MA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan
Mazhab
4 Pembimbing akademik Ibu Hj Siti Hana S Ag Lc MA dan seluruh
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
5 Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr Umar Al-Haddad MA dan Ibu
Ummu Hanna Yusuf MA yang selalu sabar dan istiqomah dalam
membimbing penulis serta memberikan nasihat-nasihat yang
menyejukan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6 Terkhusus untuk kepada kedua orangtua penulis yang sangat penulis
cintai dan sayangi Bapak HTandang Permana dan Hj Euis Hapsah
yang selalu memberikan doa bagi penulis serta selalu mendukung
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini Penulis
takkan pernah bisa membalas jasa dan pengorbanan kedua orangtua
penulis namun perjuangan ini penulis persembahkan bagi kedua
orangtua penulis
7 Terima kasih pula untuk kakak-kakaku tercinta Fika Siti Rokayah
Ardi Ahmad Wahdiyat yang terus dan selalu memberikan doa serta
dukungan kepada penulis terima kasih dan semoga adik mu menjadi
orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain
viii
8 Terkhusus kepada kekasih tercinta adinda Neni Anggraeni AmdKeb
yang selalu memberikan doa support motivasi dan dukungannya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9 Ucapan terima kasih juga terkhusus kepada Ahmad Rifarsquoi selaku
teman seperjuangan yang sangat banyak berkontribusi sehingga skripsi
ini dapat selesai dengan baik
10 Terima kasih pula kepada Kang Ahmad Fauzi SE Kang Ismail Abdul
Fatah Kang Sugih Waluya Romdon selaku orang yang telah banyak
membantu dan membimbing penulis ketika penulis memasuki awal
perkuliahan
11 Untuk sahabat-sahabat penulis Ahmad Fabi Kriyan Ardani SH (baru
lulus penulis tahu) Rezza Fazriyansyah (Kembaran Chris John)
Abdullah Mahfud Bang Anas (Nasrullah) SKomi selaku teman
kosan dan sahabat seperjuangan Terima kasih kepada pihak yang tak
disebutkan penulis namun tak mengurangi rasa terima kasih dan
hormat penulis kepada kalian semua Semoga Allah SWT membalas
kebaikan hati kalian kepada penulis
Jakarta 12 April 2017
Tian Nurmawan
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Masalah 6
C Rumusan dan Batasan Masalah 6
D Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E Studi Review Terdahulu 8
F Metode Penelitian 10
G Sistematika Penulisan 12
x
BAB II KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi 13
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi 14
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi 17
D Peran dan Fungsi Mediator 18
E Proses Mediasi 21
F Mediasi Dalam Perspektif Islam 26
BAB III TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas 33
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 33
C Teori Efektivitas Hukum 38
BAB IV
A Profil Pengadilan Agama Karawang 42
B Analisis Efektivitas Mediasi 45
1 Tinjauan Yuridis Perma No1 Tahun 2008 dan Perma No1
Tahun 2016 45
2 Kualifikasi Mediator 51
3 Fasilitas dan Sarana 56
4 Kepatuhan Masyarakat 59
ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG
xi
5 Kebudayaan 60
C Tingkat Keberhasilan Mediasi 62
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi 64
BAB V PENUTUP
A Kesimpulan 68
B Saran-saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 76
xii
DAFTAR TABEL
TABEL 1 Daftar Perceraian Pengadilan Agama Karawang 2011-2015 5
TABEL 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karawang 44
TABEL 3 Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016 50
TABEL 4 Daftar Mediator Pengadilan Agama Karawang 52
TABEL 5 Jadwal Mediator 58
TABEL 6 Diagram Perceraian Pengadilan Agama 4 Tahun Terkahir 61
TABEL 7 Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
62
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara Penelitian
LAMPIRAN 2 Foto bersama para Mediator Hakim Pengadilan Agama karawang
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Karawang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling
banyak dalam setiap tahunnya dibandingkan negara Islam didunia lainnya Hal
tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama dalam acara
Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan
Tingkat Nasional 2016 Menurutnya gejolak yang mengancam kehidupan struktur
keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini
Tambahnya lagi bahwa setiap tahun ada 2 juta perkawinan tetapi yang
memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat setiap 100 orang yang
menikah 10 pasangannya bercerai dan umumnya mereka yang baru berumah
tangga1
Jika di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia
sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik ternyata di tahun-tahun
berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat Melihat data pernikahan
dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI tampak
pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun sementara
perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian setiap
tahunnya Tahun 2009 jumlah angka pernikahan sebanyak 2162268 kejadian
1Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain
httpwwweramuslimcomberitanasionalangka-perceraian-di-indonesia-tertinggi-dibanding-negara-islam-lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam 1612 WIB
2
dan perceraian sebanyak 216286 kejadian Lalu pada tahun 2010 jumlah angka
pernikahan sebanyak 2207364 kejadian dan perceraian sebanyak 285184
kejadian Tahun 2011 jumlah angka pernikahan sebanyak 2319821 kejadian dan
perceraian sebanyak 258119 kejadian Tahun 2012 jumlah angka pernikahan
sebanyak 2291265 kejadian dan perceraian sebanyak 372577 kejadian
Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah angka perceraian sebanyak 2218130
kejadian dan perceraian sebanyak 324527 kejadian2
Data Kementerian Agama RI disampaikan oleh Kepala Subdit
Kepenghuluan Anwar Saadi Jumat 14 November 2014 Dimuat di Republika
Online 14 September 2014 Sebagai sampel kita ambil data dua tahun terakhir di
2012 dan 2013 saja Jika diambil tengahnya angka perceraian di dua tahun itu
sekitar 350000 kasus Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus
perceraian atau 40 perceraian setiap jam
Provinsi Jawa Barat yang juga paling banyak penduduknya menjadi
provinsi yang paling tinggi angka perceraiannya Badan Peradilan Agama MA
pada 2010 mengungkap terdapat 33684 kasus cerai di sana Tempat kedua
adalah Jawa Timur yaitu sebanyak 21324 kasus Posisi ketiga Jawa Tengah
dengan 120193 Indramayu adalah kabupaten di Jawa Barat dengan angka
perceraian tertinggi di Indonesia pada 2015 Jumlah perceraian tahun 2015 pun
meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 dan didominasi oleh usia produktif
2Cahyadi Takariawan Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam
httpwwwkompasianacompakcahdi-indonesiandash40ndashperceraianndashsetiapjam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
3 Cerai Paling Banyak di Jawa barat httpwwwantaranewscomberita270213cerai-paling-banyak-di-jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
3
Ungkap Kepala Pengadilan Agama Indramayu Anis Fuadz di kantornya kamis
14 Januari 2016 lalu Dia menyebutkan Indramayu menempati peringkat pertama
dengan 9444 kasus diikuti Malang sebanyak 8497 kasus Surabaya 8262 kasus
Kabupaten Cirebon 7991 kasus Sementara di Jawa Barat setelah Indramayu dia
memprediksi di peringkat kedua ditempati Kabupaten Tasik atau Kota Cimahi4
Data statistik yang cukup mengejutkan juga dilansir oleh Badilag Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyebutkan pada tahun 2009 perkara
perceraian yang diputus Pengadilan AgamaMahkamah Syarrsquoiyah mencapai
223371 perkara Perkara cerai gugat berjumlah 150000 Ini berarti 65 dari
perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia
adalah cerai gugat5 Dilansir dari sumber yang berbeda data Ditjen Badilag MA
mencatat 285184 perkara berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se
Indonesia pada tahun 2010 dimana dalam 5 tahun terakhir peningkatan perkara
yang masuk bisa mencapai 816
Berkaitan dengan hal ini ada badan hukum yang di bentuk oleh Departemen
Agama yang dipercaya untuk menangani hal ini Badan Penasihat Perkawinan dan
Penyelesaian Perkawinan adalah badan yang dibentuk oleh Departemen agama
untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang
4Asep Budiman Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia httpwwwpikiran-
rakyatcomjawa-barat20160315364250kasus-cerai-indramayu-tertinggi-di-indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
5 Nurhasanah dan Rozalinda ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 No2 Tahun 2014 hal 2
6 Fachrina dan Rinaldi Eka Putra ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 No2 tahun 2013 h 5
4
ingin bercerai7 Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal
28 ayat (3) menyebutkan bahwa
ldquoPengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tanggardquo
Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan
Agama pertama kali mereka mendatangi BP4 ini Namun meskipun para pihak
belum mendatangi atau belum melalui proses BP4 dan langsung mengajukan
perceraian ke Pengadilan Agama Pengadilan Agama tetap menerima perkara
tersebut perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui
proses BP4 maupun yang belum para pihak dalam perkara tersebutwajib
diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut8
Akan tetapi mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama perlu dilakukan
kajian atau penelitian mengingat tingginya kasus perceraian Berkaitan dengan hal
ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang Berdasarkan
data statistik yang dilansir di situs resmi Pengadilan Agama Karawang Pada
tahun 2011 terdapat 1276 perkara yang didominasi cerai gugat berjumlah 846
perkara dan cerai talak berjumlah 430 perkara Pada tahun 2012 terdapat 1638
perkara yang tetap didominasi oleh cerai gugat bahkan cenderung meningkat
7 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 134 8 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 135
5
dengan jumlah 1131 perkara dan cerai talak sebanyak 507 perkara Lalu pada
tahun 2013 cenderung terus mengalami peningkatan dengan jumlah perkara
sebanyak 1812 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak 1267 dan cerai talak
berjumlah 545 perkara Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah perkara perceraian
sebanyak 1761 perkara dengan perkara cerai gugat berjumlah 1294 dan perkara
cerai talak mengalami penurun menjadi 467 kasus9 Lalu pada tahun 2015 jumlah
perkara perceraian sebanyak 1900 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak
1350 perkara dan 550 perkara cerai talak Kesimpulan yang di dapat dari data di
atas adalah selama 4 tahun terakhir perkara perceraian cenderung mengalami
peningkatan yang signifikan dengan didominasi oleh perkara cerai gugat
Tabel 1
DAFTAR PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2011-2015
Tahun Jumlah Perkara Cerai Talak Cerai Gugat
2011 1267 perkara 430 perkara 846 perkara
2012 1638 perkara 507 perkara 1131 perkara
2013 1812 perkara 545 perkara 1267 perkara
2014 1761 perkara 467 perkara 1294 perkara
2015 1900 perkara 550 perkara 1350 perkara
9 httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
6
Berangkat dari tujuan awal untuk mengetahui tingkat keefektivan mediasi di
Pengadilan Agama maka penulis beranggapan bahwa masalah ini perlu dijadikan
objek penelitian dalam sebuah skripsi karena akhir-akhir ini perkara perceraian
mengalami peningkatan yang signifikan Tulisan ini ingin mengetahui efektivitas
mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi yang berjudul ldquoEfektivitas
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama
Karawang Tahun 2015rdquo
B Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut
1 Indonesia adalah negara tertinggi tingkat perceraian
2 Jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat
3 Upaya pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia
4 Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
5 Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan
mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
C Batasan dan Rumusan Masalah
1 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan agar
permasalahan yang akan penulis bahas tidak meluas maka penulis membatasi
permasalahan sebagai berikut
7
a Efektivitas dibatasi pada keberhasilan dalam mediasi penyelesaian
sengketa perceraian
b Mediasi penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada perkara Tahun
2015
c Data tentang penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
d Data yang diteliti dibatasi pada data tahun 2015 karena pada tahun
tersebut merupakan angka perceraian tertinggi
2 Rumusan Masalah
Dalam mempermudah penulis menganalisa permasalahan penulis
menyusun rumusan masalah sebagai berikut
a Bagaimana efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
b Apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
c Apa saja faktor penghambat mediasi penyelesaian sengketa perceraian di
Pengadilan Agama Karawang
3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis
tujuan yang dimaksud adalah
1 Untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan efektivitas mediasi dalam
proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang
Tahun 2015
8
2 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam
penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun
2015
3 Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian
sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
Adapun manfaat penelitian ini adalah
a Akademis
Secara akademis hasil dari observasi ini diharapkan dapat menjadi
bahan penyuluhan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama
Karawang
b Praktis
Secara praktis hasil dari observasi ini diharapkan menjadi masukan
bagi pihak Pengadilan Agama guna meningkatkan keefektivitasan mediasi
dalam penyelesaian sengketa perceraian Dan bagi pihak lain diharapkan
dapat membantu untuk mengadakan observasi serupa
4 Studi Review Terdahulu
Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis lainnya
maka penulis meninjau beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir
sama dengan pembahasan yang penulis kaji Dalam hal ini penulis menemukan
beberapa skripsi yaitu
9
1 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Depokrdquo yang ditulis oleh Hidayatulloh (2011)10 Dalam
Skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2009 dari 269 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 38 perkara (141) Pada tahun 2010 dari 187
perkara yang berhasil dimediasi sebanayak 13 perkara (69) Dapat
disimpulkan tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
2 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Marosrdquo yang ditulis oleh SariM (2014)11
Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2011 dari 74 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Pada tahun 2012 dari 65 perkara
yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dan pada tahun 2013 dari 63
perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dapat disimpulkan
tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
Pembahasan dalam dua skripsi yang telah penulis kemukakan di atas
membahas pokok permasalahan yang sama namun masing-masing meneliti pada
objek atau tempat yang berbeda Pada skripsi pertama yang menjadi objek
penelitian adalah Pengadilan Agama Depok Pembahasan pada skripsi kedua
yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Maros Selanjutnya
objek penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Karawang Dengan
demikian objek penelitian yang penulis teliti belum pernah ada yang
membahasnya
10 Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 11 Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014
10
5 Metode Penelitian
1 Jenis Penelitian
Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong kualitatif analitis adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan
data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah
mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain12
2 Sumber Data
Data yang terhimpun dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian
yaitu
1 Data primer Sumber data ini didapatkan dari hasil observasi langsung
ke Pengadilan Agama Karawang serta hasil wawancara dengan para
Hakim di Pengadilan Agama Karawang
2 Data sekunder Sumber data ini penulis ambil dari teks undang-
undang yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 130 HIR dan 154
RBg SEMA No1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR154
RBg PERMA No2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan PERMA No1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan undang-undang No7 Tahun 1989 tentang Peradilan
12 Lexy J Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009) h 248
11
Agama undang-undang No48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman beberapa buku-buku terkait yang membahas tentang
mediasi di Pengadilan serta beberapa skripsi artikel-artikel terkait
mengenai hal ini yang dapat digunakan untuk mendukung dan
melengkapi data primer
3 Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan
data dengan wawancara langsung terhadap hakim-hakim atau pegawai
terkait di Pengadilan Agama Karawang serta melalui pengamatan langsung
atau observasi
4 Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara tematik
deskriptif yaitu dengan cara pendeskripsian atau penggambaran yang
dituangkan ke dalam bentuk paragraf yang kemudian diklasifikasikan sesuai
dengan jenis jawaban yang diberikan kepada narasumber
5 Tehnis Penulisan Skripsi
Penulisan skripsi ini berpedoman pada ldquoBuku Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh FSH UIN Jakarta tahun 2012rdquo
12
6 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini penulis membuat
sistematika penulisan dengan membagi kepada lima (5) bab tiap-tiap bab terdiri
dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut
BAB I Dalam bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah
identifikasi masalah batasan dan rumusan masalah tujuan
penelitian manfaat penelitian review terdahulu kerangka
berpikir metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II Membahas tentang konsep mediasi dan penerapannya berupa
pengertian mediasi asas-asas umum dalam proses medasi
keuntungan menggunakan mediasi peran dan fungsi mediator
proses mediasi dan mediasi dalam islam
BAB III Membahas tentang teori efektivitas berupa pengertian mediasi
bekerjanya hukum dalam masyarakat dan teori efektivitas
hukum
BAB IV Membahas tentang analisis efektivitas mediasi berupa profil
Pengadilan Agama Karawang analisis efektivitas mediasi
tingkat keberhasilan mediasi dan faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi
BAB V Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran
13
BAB II
KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi
Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin ldquomediusrdquo ldquomediumrdquo yang artinya
berada ditengah Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak
(ldquodyadic modelrdquo) dengan melibatkan pihak ketiga (ldquotriadic modelrdquo) dengan
tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis1 Pada
dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dapat membantu dalam situasi
konflik untuk mengordinasi aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses
tawar-menawar2
Menurut Priyatna Abdurrasyid mediasi merupakan suatu proses damai
bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada
mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang
bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang
besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang
bersengketa secara sukarela3
Pengertian mediasi yang lain menurut Dwi Rezki Sri Astarini adalah proses
penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang bersengketa dengan itikad
1 Valerine JL Kriekhoff Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam
buku Bunda Reghena (Pustaka Dunia 2012) h 615 2 Nurnianingsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta Raja Grafindo 2011) h 28 3 Priyatna Abdurrasyid Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar
(Jakarta Fikahati Anesta 2002) h 34
14
baik berusaha mendamaikan sengketa diantara mereka dengan dibantu oleh
mediator netral untuk mencapai hasil yang adil dan dapat diterima oleh kedua
belah pihak untuk dilaksanakan dengan sukarela4
Demikian pula ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun
2016 terdapat rumusan pengertian mediasi sebagai berikut
ldquoMediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediatorrdquo
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi
Pelembagaan dan permberdayaan mediasi di Pengadilan (Court Connected
Mediation) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada
dasar negara kita yaitu Pancasila terutama sila keempat yang berbunyi
ldquoKerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilanrdquo Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghedaki bahwa
upaya penyelesaian sengketa atau konflik atau perkara dilakukan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
Hal ini mengadung arti bahwa setiap sengketakonflikperkara hendaknya
diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak
yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama5
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dasar hukum yang mengatur
pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada
4 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 89 5 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 26
15
ketentuan HIR dan RBg HIR merupakan singkatan dari Herziene Inlandsch
Reglement (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara
perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan colonial Hindia Belanda
yang masih berlaku di negara kita hingga kini Sedangkan RBg adalah singkatan
dari Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang)
merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah luar pulau Jawa dan Madura
Secara lebih lengkap ketentuan pasal ini adalah6
1 Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka
Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi
2 Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat akta tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menempati perjanjian yang diperbuat itu surat akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa
Selanjutnya dalam Pasal 154 RBg adalah
1 Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak dating menghadap maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya
2 Bila dapat dicapai perdamaian maka di dalam siding itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa
Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil
pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 130 HIR154 RBg yang mengharuskan hakim
menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan
perdamaian diantara para pihak yang berperkara Namun Mahkamah Agung
mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar
6 Prof DR Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287
16
formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa7
Kenyataan praktik yan dihadapi jarang dijumpai putusan perdamaian Produk
yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya
hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau
kalah (winning or losing) Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep
sama-sama menang (win-win solution)
Pasal 130 HIR154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian oleh
hakim dijadikan modal utama dalam membangun perangkat hukum mediasi
pengadilan yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberdayaan Pengadian Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai Pasal 130 HIR154 RBg yang kemudianpada tahun 2003 disempurnakan
melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan8
Kemudian merasa PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dirasa belum efektif
maka Mahmakah Agung merevisi kembali dengan lahirnya PERMA Nomor 1
Tahun 2008 Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan para
pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata Hal ini daat dilakukan dengan
menintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur
berperkara di pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses berperkara di pengadilan Hakim wajib mengikuti
7 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 27 8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124
17
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi bila hakim melanggar atau
enggan menerpkan prosedur mediasi putusan hakim tersebut batal demi hukum
(Pasal 2 ayat (3) PERMA)9
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi
Bagi pihak-pihak yang berseteru memecahkan masalah dengan
membawanya ke meja hijau terkadang dirasa kurang begitu efektif Banyak
kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi
yaitu10
a Ada dua asas penting dalam mediasi
Pertama menghindari menang ldquokalahrdquo (win loose) melainkan lsquosama-sama
menangrdquo (win-win solution) Sama-sama menang bukan saja dalam arti
ekonomi atau keuangan melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi
(nama baik dan kepercayaan) Kedua putusan tidak mengutamakan
pertimbangan dan alasan hukum melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan
dan rasa keadilan
b Telah pula dikemukakan penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu
penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara Waktu yang panjang dalam
berperkara tidak hanya menjadi beban ekonomi keuangan Yang tidak kalah
pentingnya adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap
dan kegiatan pihak yang berperkara
9 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124-125
10 Bagir Manan Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia Peradilan No 248 Juli 2006 h 5-16
18
c Bagi masyarakat Indonesia berperkara menimbulkan efek sosial yaitu
putusnya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial Bukan saja antar
pihak yang berperkara Efek sosial dapat memperluas sampai kepada
hubungan kekerabatan yang lebih luas Hal ini dapat terjadi karena suatu
perkara bukan saja menjadi kepentingan dan ldquoharga dirirdquo yang berperkara
melainka juga dapat merambat ke kerabat
d Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia
yang mengutamakan dasar kekerabatan paguyuban kekeluargaan dan gotong
royong Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah laku toleransi
mudag memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan
bersama (komunal)
D Peran dan Fungsi Mediator
Dalam mediasi ada pihak yang sangat berperan besar demi tercapainya
kesepakatan damai yaitu seorang mediator Biasanya mediator adalah orang yang
ahli dalam bidang yang didiskusikandisengketakan atau ahli dalam bidang hukum
karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak Mediator merupakan pihak
ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para
pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa11
Sebagai ldquopenengahrdquo atau pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi
mediator ldquomembanturdquo para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya Seorang mediator akan membantu para pihak untuk membingkai
persoalan yang ada perlu diselesaikan secara bersama Secara umum mediator
11 Mariana Sutadi Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan Biaya Ringan (Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI 2005) h 30
19
tidak membuat keputusan mediator hanya membantu dan memfasilitasi para
pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian
sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga untuk mencapai
hasil yang maksimal seorang mediator disamping memiliki kemampuan sebagai
mediator juga harus dapat menguasai teknik-teknik mediasi secara baik12
Ada kalanya mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi
dalam pertemuan yang disebut caucus yaitu pertemuan mediator dengan salah
satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya sehingga mediator akan lebih leluasa
memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka membagi
informasi13 Dengan pertemuan terpisah (caucus) ini mediator akan mempunyai
lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi
Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya
dalam sebuah caucus Oleh karena itu seorang mediator juga harus memiliki
kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai
penyelesaian masalah yang disengketakan sehingga mediator diharapkan akan
mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu
perjanjiankesepakatan14
12 I Made Widyana Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (Jakarta Fikahati Anesta
2009) h 114 13 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 93 14 Takdir Rahmadi Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta
RajaGrafindo Persada 2010) h 17
20
Fuller dalam Riskin and Westbrook menyebutkan tujuh fungsi mediator
yaitu sebagai catalyst educator translator resourceperson bearer of bad news
agent of reality dan scapegoat
1 Sebagai ldquokatalisatorrdquo mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator
dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang
konstruktif bagi diskusi
2 Sebagai ldquopendidikrdquo berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi
prosedur kerja keterbatasan politis dan kendala usahan dari para pihak Oleh
sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di
antara para pihak
3 Sebagai ldquopenerjemahrdquo berarti mediator harus mampu menyampaikan dan
merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui
bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang
dicapai oleh pengusul
4 Sebagai ldquonarasumberrdquo berarti seorang mediator harus mendayagunakan
sumber-sumber informasi yang tersedia
5 Sebagai ldquopenyandang berita jelekrdquo berati seorang mediator harus menyadari
bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional Untuk
itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak
terkait untuk menampung berbagai usulan
6 Sebagai ldquoagen realitasrdquo berarti mediator harus berusah memberi pengertian
secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau
tidak masuk akal tercapai melalui perundingan
21
7 Sebagai ldquokambing hitamrdquo berarti seorang mediator harus siap disalahkan
misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan
E Proses Mediasi
Ada beberapa tahap secara garis besar yang harus dijalani oleh para pihak
dalam melakukan proses mediasi Berikut adalah tahapan-tahapan proses mediasi
yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016
a Tahapan Pra Mediasi
Pertama penggugat mendaftarkan perkara ke bagian kepaniteraan
Pengadilan Setelah itu Ketua Pengadilan memilih Majelis Hakim untuk
memeriksa perkara tersebut Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para
pihak Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh
proses mediasi (Pasal 17 ayat (1) )
Setelah itu Majelis Hakim memberikan hak kepada para pihak untuk
memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya (Pasal
20 ayat (1) ) Apabila setelah hari yang ditentukan tidak ada kesepakatan
untuk memilih mediator maka Hakim pemeriksan perkara segera menunjuk
Mediator Hakim atau pegawai Pengadilan Jika pada Pengadilan yang sama
tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang
bersertifikat ketua majelis hakim menunjuk salah satu Hakim Pemeriksan
Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan yang
bersertifikat (Pasal 20 ayat (3) dan (4) )
22
b Pemanggilan Para Pihak
Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setekah
menerima penetapan penunjukan sebagai mediator (Pasal 21 ayat (1) )
Dengan bantuan juru sita Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara
memanggil para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi
c Akibat Hukum Pihak Tidak beriktikad Baik
Pada Pasal 22 ayat (1) sampai (5) adalah penjelasan mengenai akibat
hukum bagi pihak Penggugat yang tidak beriktikad baik Pada Pasal
selanjutnya yaitu Pasal 23 ayat (1) sampai (8) berisi penjelasan mengenai
akibat hukum bagi pihak Tergugat yang tidak beriktkad baik selama proses
mediasi
d Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) para pihak menyerahkan
resume perkara kepada pihak lain dan Mediator (Pasal 24 ayat (1) ) Jangka
waktu mediasi yang ditetapkan adalah 30 hari terhitung sejak penetapan
perintah melakukan Mediasi Atas dasar kesepakatan para pihak waktu
Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
waktu mediasi pertama berakhir disertai engan alasannya (Pasal 24 ayat (2)
(3) dan (4) )
e Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat
Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum Mediator dapat
menghadirkan seorang atau lebih ahli tokoh masyarakat tokoh agama atau
23
tokoh adat (Pasal 26 ayat (1) ) Terkait mengenai mengikat atau tidaknya dari
penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat tergantung
berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 26 ayat (2) )
f Mediasi Mencapai Kesepakatan
Jika Mediasi mencapai kesepakatan dengan bantuan Mediator para
pihak wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani
oleh para pihak dan Mediator (Pasal 27 ayat (1) ) Mediator wajib
memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang
a Bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan atau kesusilaan
b Merugikan pihak ketiga atau
c Tidak dapat dilaksanakan
Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan kesepakatan
perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta
Perdamaian Jika para pihak tidak menghendaki maka kesepakatan
perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan (Pasal 27 ayat (4) dan (5) )
Selanjutnya Mediator wajib menyampaikan hasil kesepakatan kepada Hakim
Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian(Pasal 27
ayat (6) )
Setelah itu Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari isi kesepakatan
perdamaian paling lama 2 (dua) hari Apabila ada perbaikan Hakim
Pemeriksa Perkara mengembalikan kepada Mediator dan para pihak agar
segera diperbaiki Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak
Mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah di
24
perbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari sejak
penerimaan petunjuk perbaikan Paling lama 3 (tiga) hari setelah Hakim
menerima kesepakatan perdamaian maka Hakim menerbitkan hari penetepan
sidang untuk membacakan Akta Perdamaian (Pasal 28 ayat (1) sampai (4) )
g Kesepakatan Perdamaian Sebagian
Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan sebagian antar
penggugat dan sebagian tergugat penggugat mengubah gugatan dengan tidak
lagi mengajukan pihak tergugat sebagai lawan Kesepakatan tersebut dibuat
dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang
mencapai kesepakatan dan Mediator (Pasal 29 ayat (1) dan (2) ) Kesepakatan
di atas dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut
aset harta kekayaan danatau keperntingan pihak yang tidak mencapai
kesepakatan (Pasal 29 ayat (3) ) Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan pada
perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya banding
kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat (6) )
Untuk Mediasi perkara perceraian di dalam Pengadilan Agama yang
tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya dan para pihak
tidak ingin rukun kembali maka Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya
(Pasal 31 ayat (1) ) Jika para pihak mencapai kesepakatan sebagaimana pada
ayat (1) kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagaian
dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perceraian Hal ini hanya
dapat dilakukan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan
perceraian telah berkekuatan hukum tetap
25
h Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan
Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil dan
memberitahukan secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara apabila
tidak mencapai kesepakatan pada hari yang telah tentukan yaitu 30 hari para
tidak beriktikad baik melibatkan aset serta harta kekayaan atau kepentingan
dengan pihak lain dan melibatkan wewenang aparatur negara Setelah Hakim
menerima pemberitahuan hal ini Hakim segera menetapkan untuk
melanjutkan pemeriksaan perkara (Pasal 32 ayat (1) sampai (3) )
i Perdamaian Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara
Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim tetap berupaya
mendorong para pihak untuk berdamai Atas dasar kesepakatan para pihak
dapat memohon melakukan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara
pada tahap ini Setelah itu Hakim segera menunjuk salah seorang Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dan Hakim wajib
menunda persidangan paling lama 14 hari
j Perdamaian Sukarela Pada Tingkat Upaya Hukum Banding Kasasi atau PK
Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding
kasasi atau peninjauan kembali atas dasara kesepakatan dapat menempuh
upaya perdamaian Jika mencapai kesepakatan maka dibuat akta perdamaian
dan ditandatangani oleh Hakim pemeriksa perkara paling lama 30 hari sejak
diterimanya kesepakatan tersebut (Pasal 34 ayat (1) sampai (4) )
26
F Mediasi Dalam Perspektif Islam
Ash-shulhu disyariatkan oleh Al-qurrsquoan Sunnah dan Ijmarsquo demi
tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan dan agar
permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai Didalam Al-qurrsquoan
Allah berfirman15
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إ ن الله التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
يحب المقسطين (الحجرات9)
Artinya ldquoDan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah Kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adilrdquo
Dan di dalam sunnah yang diriwayatkan Abu Dawud At-tirmidzi Ibnu Majah
Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Amru bin lsquoAuf bahwa Rasulullah SAW
bersabda
م حلالا أوأحل حراما الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حر
Artinya ldquoPerdamaian diantara orang-orang muslim itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halalrdquo
15 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210
27
Dan At-tirmidzi menambahkan
والمسلمون على شروطهم
Artinya ldquoDan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat merekardquo
Lalu ia berkata bahwa hadits ini Hasan Shahih dan Umar ra berkata ldquoTolaklah
permusuhan sampai mereka berdamai karena pemutusan melalui pengadilan akan
mengembangkan kedengkian di antara merekardquo Kaum muslimin berijmarsquo bahwa
perdamaian di antara yang bermusuhan itu disyariatkan P15F
16
Mediasi dalam konsep islam dikenal dengan istilah Shulhu atau Ishlah Sulh
adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk
mengakhiri perkara mereka secara damai Di dalam kitab Fathul Qariib Al-Mujiib
pengertian Ash-Shulh secara bahasa sebagai berikut (فتح القريب المجيب)
16وهو لغة قطع المنازعة F
17
Artinya ldquoShuluh secara bahasa adalah memutus sengketa atau perselisihanrdquo
Namun pengertian shuluh secara syararsquo atau istilah adalah
وشرعا عقد يصلح به قطعها
Artinya ldquoDan menurut syararsquo adalah akad mendamaikan dengan memutus sengketa atau perselisihanrdquo
16 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210 17Ahmad bin Al-Husain Fathul Qariib Al-Mujiib (Mesir Thaha Putra Semarang 1934) h
33
28
Metode Ash-shulh menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan
persengketaan atau perselisihan karena berdasarkan asas kedua belah pihak tidak
ada yang merasa menang ataupun kalah Tentunya hal tersebut atas kesepakatan
dan kerelaan masing-masing pihak Hal ini sesuai dengan prinsip mediasi dengan
istilah win-win solution
Sebelum mengarah kepada perceraian biasanya diawali dengan adanya
sikap nusyuz baik dari pihak isteri maupun suami Ketika hal ini terjadi Al-
Qurrsquoan mentebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 128
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما كان بما ح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله لح خير وأحضرت الأنفس الش صلحا والص
تعملون خبير ا
Artinya Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
Ayat di atas membahas masalah nusyuz Nusyuz identik dengan sikap istri yang
membangkang terhadap suami padahal nusyuz juga dapat terjadi pada suami
Nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajibannya
bertindak keras kepada istri tidak menggaulinya dengan baik tidak pula
memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri P17F
18P Sebaliknya bentuk
nusyuz yang dilakukan oleh istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)
18 M Abdul Amir dkk Kamus Istilah Islam cet ke-1 (Jakarta Pustaka Firdaus 1994) h
251
29
didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan
kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan
kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya19
At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw Saudah binti Zamrsquoah
khawatir dicerai oleh Nabi saw maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan
menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw lsquoAisyah
(istri Nabi saw yang paling beliau cintai setelah Khadijah)20
Kemudian apabila nusyuz telah terjadi dan tuntunan berdamai dari Al-
Qurrsquoan tidak berhasil dijalankan yang dapat berujung pada syiqaq Al-Qurrsquoan
menyebutkan ayat yang menyatakan tentang langkah perdamaian selanjutnya
antara suami isteri yang sedang berselisih yaitu pada surat An-Nisa ayat 35
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوف ق
كان عليما خبير ا بينهما إن الله الله
Artinya Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri ituSesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu menyelesaikan
perselisihan atau persengketaan antara suami isteri yaitu dengan jelas mengirim
19 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XXI bagian keenam
Pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1) 20 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 605
30
seorang hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu
menyelesaikan perselisiah tersebut Hakam yang dimaksud dalam Al-qurrsquoan
terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu dari keluarga
pihak suami isteri Menurut ayat di atas juga jika terjadi kasus antara suami istri
maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri
yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-
musabab terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya atau mengambil
prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik21
Dalam ayat di atas terdapat kata hakam Fungsi utama hakam adalah
mendamaikan Tetapi jika mereka gagal apakah mereka harus menetapkan hukum
dan harus dipatuhi oleh suami isteri yang bersengketa itu Ada yang mengiyakan
dengan alasan Allah menamai mereka hakam dan dengan demikian mereka
berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan baik disetujui oleh
pasangan maupun tidak Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi saw juga
kedua Imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal Sedang Imam Abu Hanifah
dan Imam Syafirsquoi menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam
itu Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami dan tugas mereka hanya
mendamaikan tidak lebih dan tidak kurang22
Selanjutnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir para Fuqaha juga berkata jika
terjadi persengketaan di antara suami istri maka didamaikan oleh hakim sebagai
pihak penengah meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat
21 H Abdur Rahman Ghazaly Fiqh Munakahat (Jakarta Kencana Prenada Media Group
2006) h 241 22 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 433-434
31
zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim Jika perkaranya tetap berlanjut dan
persengketaannya semakin panjang maka hakim mengutus seseorang yang
dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan
meneliti masalahnya serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi
keduanya berupa perceraian atau berdamai Allah SWT memerintahkan mengutus
seorang laki-laki sholeh dari masing-masing pihak untuk meneliti siapa yang
berlaku buruk Jika sang suami yang melakukan keburukan maka mereka dapat
melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah Jika
seorang istri yang melakukan keburukan maka mereka dapat mengurangi haknya
dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya Jika keduanya sepakat
untuk bercerai atau menyatu kembali maka boleh saja perkara itu ditetapkan23
Kaidah ushul fiqh yang digunakan ke dalam permasalahan ini adalah
Mashlahah Mursalah24 Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat dari mashlahah
adalah25
ع ر الش ود ص ق ى م ل ع ة ظ ا ف ح الم
Artinya Memelihara tujuan syararsquo (dalam menetapkan hukum)
Sedangkan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu
memelihara agama jiwa akal keturunan dan harta Secara lengkap Muhammad
Abu Zahrah merumuskan definisi mashlahah sebagai berikut P25F
26P
23 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir Min
Ibni Katsir terj MAbdul Ghoffar EM (Juz5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi 2003) cet ke-2 h 302
24 Mashlahah Mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan suararsquo yaitu menolak mudharat dan meraih mashlahah
25 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 346
32
و ا ار ب ت الأع اص ب ل خ ص ا ا ه ل د ه ش ي لا و ى م لا س الأ ع ار الش د ص ا ق م ل ة م ئ لا الم ح ال ص الم ي ه
اء غ الأل ب
Artinya Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya
Kesimpulannya bahwa mashlahah mursalah adalah apa yang baik menurut akal
itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum
Kaidah ini dapat digunakan dalam sengketa perceraian Apabila perceraian
mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami istri maka itu lebih baik daripada
mempertahankannya Namun apabila perceraian mendatangkan mudharat maka
harus dihindarkan Hal ini tentunya sudah mempertimbangkan baik dan buruknya
sesuai dengan orientasi dari kaidah ushul fiqh ini
26 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 355
33
BAB III
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas
Secara etimologi kata ldquoefektivitasrdquo berasal dari kata ldquoefektifrdquo atau dalam
bahasa Inggris adalah ldquoeffectiverdquo yang berarti berhasil dengan baik Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau
menunjang tujuan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif artinya ldquoada
efeknya akibatnya pengaruhnya kesannyardquo atau ldquodapat membawa hasil berhasil
gunardquo tentang usaha atau tindakan1
Adapun secara terminologi mengutip Ensiklopedia administrasi
menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut2
ldquoEfektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakirdquo
Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan
efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat
Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat maka hukum akan dipengaruhi
oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia h 284 2 Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg 2014
11 teori-efektifitashtml pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
34
pemberlakuan Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi
secara efektif dan efesien Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan
keinginan tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial
seperti budaya hukumnya baik maka hukum akan bekerja dengan baik pula
tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak
akan bisa berjalan karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum Cara-cara
untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan
terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning3
Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum Efektivitas hukum dimaksud berarti
mengkaji kaidah hukum yang harus memnuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis
berlaku secara empiris dan berlaku secara filosofis4 Oleh karena itu faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1)
kaidah hukum atau peraturan itu sendiri (2) petugas atau penegak hukum (3)
sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (4) kesadaran
masyarakat Hal tersebut akan di uraikan sebagai berikut5
1 Kaidah Hukum
Di dalam teori-teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah Hal itu diungkapkan sebagai
berikut
3 Soerjono Soekanto Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V (Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014) h 122 4 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62 5 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62-65
35
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk
atas dasar yang telah ditetapkan
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut
efektif Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari
masyarakat
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita
hukum sebagai nilai positif tertinggi
Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap
kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas sebab (1) bila
kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah itu
merupakan kaidah mati (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti
teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa (3) apabila hanya
berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan
hukum yang dicita-citakan (ius constituendum)
2 Penegakan Hukum
Penegakan hukum atau orag yang bertugas menerapkan hukum
mencakup ruang lingkup yang sangat luas sebab menyangkut petugas pada
strata atas menengh dan bawah Artinya di dalam melaksanakan tugas-
tugas penerapan hukum petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman
diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-
36
tugasnya Di dalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas
penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut
1) Sapai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada
2) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang
tegas pada wewenangnya
3 Sarana atau Fasilitas
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu atuan
tertentu Ruang lingkup sarana dimaksud terutama secara fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung Misalnya bila tidak ada kertas dan
karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik bagaimana petugas
dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan Bagaimana polisi
dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan
alat-alat komunikasi yang proporsional Kalau peralatan dimaksud sudah
ada faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran amat penting
Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan padahal
fasilitasnya belum lengkap Peraturan yang semula bertujuan untuk
memperlancar proses malahan mengakibatkan terjadi kemacetan Mungkin
ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi
ataupun memberikan tugas kepada petugas dipikirkan mengenai fasilitas-
37
fasilitas yang berpatokan kepada (1) apa yang sudah ada dipelihara terus
agar setiap saat berfungsi (2) apa yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan jangka waktu pengadaannya (3) apa yang kurang perlu
dilengkapi (4) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti (5) apa yang
macet dilancarkan (6) apa yang telah mundur ditingkatkan
4 Warga Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga
masyarakat Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi
suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan
Namun ada asumsi lain yang mengatakan bahwa semakin besar peran
sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat) semakin
kecil peran hukum Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang
terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah
Namun ada hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan kesadaran
masyarakat terhadap hukum yaitu (1) penyuluhan hukum yang teratur (2)
pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap
hukum dan respek terhadap hukum (3) pelembagaan yang terencana dan
terarah
38
C Teori Efektivitas Hukum
Apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum Achmad Ali
berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum
maka kita pertama-ama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu
ditaati atau tidak ditaati6 Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa
pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan
fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu7
1 Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2 Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum
3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4 Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut erlaku atau
diterapkan
5 Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada
6 Achmad Ali Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol1 (Jakarta Kencana
2010) h 375 7 Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang Memprngaruhi Penegakan Hukum (Jakarta PT
Raja Grafindo Persada 2008) h 8
39
efektivitas penegakan hukum Pada elemen pertama yang menentukan dapat
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung
dari aturam hukum itu sendiri
Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama
adalah8
1 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sistematis
2 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3 Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-
bidang tertentu sudah mencukupi
4 Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan
yuridis yang ada
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidakya kinerja hukum
tertulis adalah aparat penegak hukum Dalam hubungan ini dikehendaki adanya
aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan
baik
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap
efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal
berikut9
8 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 80 9 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
40
1 Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2 Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3 Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4 Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang
diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada
wewenangnya
Pada elemen ketiga tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan
prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya Sarana dan
prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai
alat untuk mencapai efektivitas hukum Sehubungan dengan ini Soerjono
Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana
dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang
memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi
kerjanya Adapun elemen-elemen tersebut adalah10
1 Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2 Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka
waktu pengadaannya
3 Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4 Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5 Prasarana yang macet perlu segea dilancarkan fungsinya
10 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
41
6 Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingktkan lagi
fungsinya
Kemudian pada elemen keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas
yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu
1 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan
yang baik
2 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peaturan walaupun peraturan
sangat bak dan aparat sudah sangat berwibawa
3 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau
aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi
Elemen di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan
masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul Internalisasi
faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas
sosial Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini
melalui motivasi yang ditanamkan secara individual
Elemen kelima adalah faktor kebudayaan Faktor kebudayaan yang
sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di
dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti
dari kebudayaan spiritual atau material Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai
yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)
42
BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI
A Profil Pengadilan Agama Karawang
Pengadilan Agama Karawang kelas IA beralamat di Jalan Jendral Ahmad
Yani No 53 Karawang menurut Kepala Pengadilan Agama Karawang saat itu
yaitu Drs Saifuddin MH diresmikan pada hari senin tanggal 11 Februari 2008
secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang bertempat di
kantor Pengadilan Agama Bandung Dimana saat itu Ketua Mahkamah Agung
telah meresmikan 3 gedung Pengadilan Agama yaitu Bandung Cikarang dan
Karawang
Sebelum memiliki gedung resmi pada tahun 2006 sambil menunggu
rampungnya pembangunan gedung baru yang dibuat Pemerintah Kabupaten
Karawang meminjamkan tempat bekas kantor Depnaker Pada tahun 2006 adalah
tahap dilaksanakannya rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Karawang diatas
tanah seluas 1698 M2 dengan luas bangunan 380M2 Pada awalnya status tanah
adalah Hak Guna Pakai dari Pemda Kabupaten Karawang dengan No
102SUTH0211PM01411978 tanggal 09 Juni 1978 dan Sertifikat No
0000621997
Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor
152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19
Januari 1882 dengan nama Raad AgamaPenghulu Landraad
43
Daerah hukum Pengadilan Agama Karawang adalah meliputi Pemerintahan
Kabupaten Karawang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989
Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ldquoPengadilan Agama berkedudukan di
kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupatenrdquo Dari sini dapat kita simpulkan bahwa daerah hukum
Pengadilan Agama Karawang adalah wilayah kota atau Kabupaten Karawang
Pengadilan Agama Karawang yang daerah hukumnya meliputi kabupaten
Karawang terdiri dari 30 kecamatan dan 304 kelurahan atau desa dengan
mayoritas penduduk beragama islam Dalam menjalankan tugasnya dan
fungsinya Pengadilan Agama Karawang didukung oleh pegawai berjumlah 40
orang dan secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Karawang harus
dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan ke Pengadilan Tinggi Bandung
sebagai bukti nyata
Sebagai tempat pencari keadilan Pengadilan Agama Karawang sesuai
dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa
memutus dan mengadili perkara diantara orang-orang yang beragama islam
dalam bidang perkawinan warisan dan wasiat wakaf zakat infaq hibah
shodaqoh dan ekonomi syarirsquoah serta kewenangan lainnya yang diatur serta
diamanatkan oleh Undang-Undang
Secara geografis wilayah kabupaten Karawang terletak antara koordinat
107ordm02`ndash107ordm40` Bujur Timur 5ordm56`ndash6ordm34` Lintang Selatan termasuk daerah
dataran yang relative rendah Mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 -
1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 2 - 15
44
15 - 40 dan diatas 40 Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat Laut Jawa di utara Kabupaten Subang di
timur Kabupaten Purwakarta di tenggara serta Kabupaten Cianjur di selatan ini
memiliki luas wilayah 173753 km2 dengan jumlah penduduk 2125234 jiwa
(sensus 2010) yang berarti berkepadatan 1223 jiwa per km2
Adapun struktur organisasi dari Pengadilan Agama Karawang adalah
sebagai berikut
Tabel 2
WAKIL KETUA
Drs H Mohamad Yamin SHMH
KETUA
Drs H M Yusuf SHMH HAKIM
1Dra Suherni
2Dra Hj Roniati MH
3Dra Hj Ratna Jumila MH
4Dra Hj Dadah Kolidah MH
5Dra Elfina Fitriani
6Drs H Abid MH
PANITERA
Nanang Patoni SHMH
SEKRETARIS
DrsJajang Janglar
KASUBAG KEPEGAWAIAN
Agustina Rahayu SH
KASUBAG UMUM amp KEUANGAN
Heri Santoso
KASUBAG PERENCANAAN TI amp LAP
Usmaniah
WAKIL PANITERA
Drs Mochamad Jalaludin
STAF
Wiyono SH
STAF
Abd Halim
PANMUD GUGATAN
Asnali SAg
PANMUD PERMOHONAN
Siti Sofia Emalia SAg
PANMUD HUKUM
Yuyu Yuliani SAgMH
HAKIM
7Dra Alia Al Hasna MH
8Drs Candra Triwangga
9Dra Hj Siti Sabihah SHMH
10Drs Humaidi Yusuf
11Drs Jajang Suherman SH
12DrH Farid Ismail SHMH
13DrsH Hasan Basri SHMH
45
B Analisis Efektivitas Mediasi
1 Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016
Beberapa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang tertera
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) adalah1
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasimenguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undangdan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
Salah satu kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang kepada
Mahkamah Agung adalah mengeluarkan produk yaitu PERMA Setidaknya
ada lima peran yang dimainkan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhan
1 Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PANITERA PENGGANTI
1Ahya Syaripudin
2Khalida SAgMH
3Taqludin SAg
4Ahmad Waskito SEi
5H Uwes
6Wahyu SSy
JURUSITA
1Eny Kurniasih SH
2Solikhin SH
JURUSITA PENGGANTI
1Edy Sutisna
2Samsudin
3ASupandi SAg
4Taufiqoh Bina Aryani SE
5Ratusiska Aries Tiani SE
6Ade Solahudin
7Reza M Sajidin SSy
46
penyelenggaraan negara khususnya di bidang peradilan Salah satunya
yakni PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum2
Berkaitan dengan hal ini adalah hierarki Perundang-Undangan yang
ada di Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi
sebagai berikut3
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b Undang-UndangPerturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c Peraturan Pemerintah d Peraturan Presiden e Peraturan Daerah Provinsi dan f Peraturan Daerah KabupatenKota
PERMA adalah salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal tersebut disebutkan
bahwa4
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
2 Ronald S Lumbuun Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan (Jakarta RajaGrafindo Persada 2011) h 14 3 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan 4 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
47
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Bank Indonesia Menteri badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa atau yang setingkat
Kemudian dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
Atas dasar Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ini menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan dan diakui
keberadaannya
Apabila melihat menimbang (konsideran) dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 huruf c dinyatakan bahwa dasar daripada dibentuknya Perma
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan
Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement Staatsblad 194144)
atau Pasal 154 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten Staatsblad 1927
227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering Staarsblad 1874
52)5 disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan
5 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah Reglement Acara Perdata Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg) adalah Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa da Madura Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui
48
perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan6 Pasal 130 ayat (1) HIR
berbunyi
Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu
Selanjutnya Pasal 130 ayat (2)
Jika perdamaian yang demikian itu terjadi maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat sebuah akte dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa
Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian
oleh hakim dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat
hukum mediasi pengadilan yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui
SEMS Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR 154 RBg yang
kemudian pada Tahun 2003 disempurnakan melaui PERMA Nomor 2
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan7
Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan
para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa Hal ini dapat dilakukan
dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam
prosedur berperkara di Pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting
6 Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum
Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287 7 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h124
49
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berperkara di Pengadilan8
Setiap orang yang berperkara ke Pengadilan wajib menempuh
mediasi apabila tidak melaksanakannya maka putusannya batal demi
hukum9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mengikat maksudnya adalah
peraturan ini mengikat khusus hanya kepada orang-orang yang berperkara di
Pengadilan tidak mengikat kepada seluruh elemen masyarakat10
Namun akhir-akhir ini pada praktiknya Perma Nomor 1 Tahun 2008
selama ini belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik di
Pengadilan Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008
dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi11 Anggota
Tim Pokja Mediasi MA Diah Sulastri Dewi menambahkan terbitnya Perma
No 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi di
Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama12
Ada beberapa poin pembeda antara Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Untuk memudahkan memahami
perbedaannya penulis membuat bagan sebagai berikut
8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h125
9 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
10 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
11 httpswwwabnpcoidnewsharapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016 diakses pada 15 April 2017 jam 2330
12httpwwwhukumonlinecom berita baca lt56bc191569359 perma- mediasi- 2016- tekankan- pada- iktikad- baik diakses pada 15 April 2017 jam 2335
50
Tabel 3
No
Perma Nomor 1 Tahun 2008
Perma Nomor 1 Tahun 2016
1
Lama Proses mediasi selama 40 hari (Pasal 13 ayat(3) ) dapat
diperpanjang 14 hari
Lama Proses mediasi selama 30 hari (Pasal 3 ayat (6) ) dapat diperpanjang
30 hari 2
bull Pasal 12 ayat (1) hanya mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik selama proses mediasi
bull Pasal 12 ayat (2) tidak penjelasan bagaimana bentuk pihak yang tidak beriktikad baikhanya menyatakan pihak yang tidak beriktikad baik dapat mengundurkan diri
bull Wajib menempuh iktikad baik selama mediasi (Pasal 7 ayat (1)
bull Pasal 7 ayat 2 huruf a sampai e penjelasan mengenai bentuk iktikad tidak baik Dalam Perma sebelumnya tidak ada penjelasannya
3
Tidak ada pasal yang mengatur mengenai akibat hukum bagi
pihak yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 22 ayat 1 sampai 5 mengenai penjelasan akibat hukum bagi penggugat yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 23 ayat 1 sampai 8 penjelasan mengenai akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik
4
Tidak ada pasal yang mengatur para pihak wajib hadir secara
langsung selama proses mediasi
bull Kewajiban menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1)
bull Komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung bagi para pihak (Pasal 6 ayat 2)
bull Ketidakhadiran para pihak secara langsung dibolehkan berdasarkan alasan yang sah (Pasal 6 ayat 3) dan penjelasannya pada (Pasal 6 ayat 4 huruf a sampai d)
51
2 Kualifikasi Mediator
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu dan mencarikan solusi
terbaik bagi para pihak dalam menyelesaikan perkaranya Salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam proses mediasi adalah peran seorang
mediator Fungsi daripada mediator adalah menjadi penengahmencari
solusi tentang sengketa yang dihadapi Oleh karena itu kecakapan dan
keterampilan seorang mediator mempunyai peran penting agar proses
mediasi dapat berjalan dengan efektif dan semestinya sesuai dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Pasal 9 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan mengenai
daftar mediator Pasal 9 ayat (1) yaitu
(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator
Peneliti telah melalukan kunjungan dan observasi ke tempat penelitian yang
dituju yaitu Pengadilan Agama Karawang Peneliti telah melihat bahwa
Ketua Pengadilan Agama Karawang telah menyediakan daftar mediator
disertai dengan latar belakang para mediator namun peneliti tidak
mendapati pengalaman masing-masing mediator yang dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Berikut adalah daftar
mediator yang bersumber dari Yuyu Yuliani SAgMH
52
Tabel 4
DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KARAWANG
No Nama Lengkap Jabatan Pendidikan
1 Drs H M Yusuf SHMH Hakim Madya Utama Ketua S2
2 Drs H Mohamad Yamin SHMH Hakim Madya UtamaKetua S2
3 Dra Suherni MH Hakim Madya Utama S2
4 Dra Rosniati MH Hakim Madya Utama S2
5 Drs Hasan Basri SHMH Hakim Madya Muda S2
6 DraRatna Jumilah MH Hakim Madya Muda S2
7 Dra Hj Dadah Holidah MH Hakim Madya Muda S2
8 Dra Elfina Fitriani Hakim Madya Muda S1
9 Drs H Abis MH Hakim Madya Muda S2
10 Dra Alia Al Hasnah MH Hakim Madya Pratama S2
11 Drs Candra Triswangga Hakim Madya Pratama S1
12 Dra Hj Siti Sabihah SHMH Hakim Madya Pratama S2
13 Drs Humaidi Yusuf Hakim Madya Pratama S1
14 Drs Jajang Suherman SH Hakim Madya Pratama S1
15 Dr H Farid Ismail SHMH Hakim Utama Muda S3
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
Di atas adalah daftar-daftar mediator di Pengadilan Agama Karawang
Dari semua mediator yang terdapat pada daftar mediator peneliti telah
melakukan wawancara kepada 4 (empat) mediator diantaranya
53
DraRosniati MH Drs Hasan Basri SHMH Dra Ratna Jumilah MH
Dra Elfina Fitriani Dari semua mediator yang telah peneliti wawancara
terdapat 1 mediator yang tidak bersertifikat dan belum mengikuti pelatihan
mediator yaitu DraRosniati MH Tiga mediator lainnya telah mengikuti
pelatihan mediator di Mega Mendung Bogor13
Peneliti melihat dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 9 ayat (2) sampai
(6) tentang kualifikasi mediator sebagai berikut
(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator
(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator
(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan
(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator
(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator
Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar hakim
dikarenakan kurangnya mediator yang memiliki sertifikat terlebih apabila
mediator di luar Hakim harus bersertifikat14 Semua Hakim yang ada di
Pengadilan Agama Karawang merangkap juga sebagai mediator15
Walaupun seorang hakim tidak memiliki sertifikasi mediator sesuai dengan
13 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Drs H Hasan Bashri SHMH Dra
Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 7 dan 9 November 2016
14 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
15 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
54
PERMA ini pada pasal 9 ayat (3) otomatis dapat menjadi mediator16 Para
Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang menjadi mediator
berdasarkan surat keputusan (SK) dari Ketua Pengadilan Agama
Karawang17
Ketua Pengadilan Agama setiap tahun mengevaluasi daftar mediator
Begitu pula setiap tahun daftar mediator dapat berubah-ubah apabila
adanya mutasi tugas berhalangan tetap ketidakaktifan setelah penugasan
dan pelanggaran atas pedoman perilaku Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat
(7) dalam PERMA ini
Seluruh hakim Pengadilan Agama yang tidak memiliki sertifikat
dikarenakan belum mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI18 Pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah
Agung jumlahnya terbatas karena berskala nasional sehingga peserta yang
ikutpun sangat terbatas Seharusnya Mahkamah Agung memberikan
pelatihan mediasi kepada seluruh hakim di Pengadilan agar
a Dapat maksimal ketika melakukan mediasi Ketika Hakim telah
diberikan pelatihan mediasi diharapkan dapat menjalankan fungsi
mediator secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
16 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 17 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani dan Dra Rosniati MH Haki m Mediator
Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 9 November 2016 18 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
55
b Menambah keterampilan hakim saat melakukan mediasi Walaupun
hakim tanpa sertifikat mediator lalu menjadi mediator hal itu dapat
dibenarkan karena hakim dapat merangkap sebagai mediator Akan
tetapi tetap saja untuk memaksimal fungsi dan peran mediator seorang
hakim harus mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI ketika kekurangan sumber daya mediator
sehingga kesiapan Hakim maksimal ketika Ketua Pengadilan menunjuk
Hakim sebagai mediator Namun pada dasarnya sulit membiasakan
hakim untuk menjadi mediator karena sifat seorang hakim adalah
memutus akan tetapi mediator hanya bersifat sebagai pihak ketiga yang
menengahi Dikhawatirkan sifat hakim yang terbiasa memutus terbawa
saat proses mediasi yang hanya berperan sebagai penengah bukan
memutus19 Karena itu sebisa mungkin seharusnya hakim tidak boleh
menjadi mediator Sangat tipis sekali hakim tersebut membedakan
antara menjadi hakim dan menjadi mediator terkadang terpengaruh20
c Mediasi berjalan efektif Pada dasarnya banyak faktor yang melatar
belakangi efektifnya mediasi Namun Keterampilan dan kemampuan
dari mediator adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
keberhasilan mediasi terutama yang sudah bersertifikat21
19 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 20 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 21 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
56
3 Fasilitas dan Sarana
Fasilitas dan sarana adalah salah satu instrumen yang dibutuhkan
dalam melaksanakan proses mediasi Setiap Pengadilan Tingkat Pertama
diharapkan memiliki fasilitas dan sarana dalam proses mediasi yaitu tempat
atau ruangan khusus mediasi Hal ini untuk menunjang keberhasilan dari
pada mediasi Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruangan
Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan pasal 20 ayat (1) PERMA ini
Namun dapat juga diselenggarakan di tempat lain apabila disepakati oleh
para pihak
Pengadilan Agama Karawang memiliki fasilitas dan sarana untuk
melakukan proses mediasi yaitu ruangan khusus untuk mediasi Dengan
ruangan berukuran 4 m x 6 m dilengkap dengan beberapa tempat duduk dan
satu meja persegi disertai dengan alat pendingin ruangan atau air
conditioner (AC) Jadi di ruangan tersebut hanya bisa diselenggarakan satu
proses mediasi
Ruangan mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah cukup
memadai namun belum termasuk yang ideal22 Idealnya ruangan mediasi
adalah
a Ruangan yang luas Hal ini agar para pihak nyaman saat proses mediasi
berjalan Ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih sempit
artinya ruangan tersebut belum dikategorikan ideal
22 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
57
b Ruangan yang tertata dengan rapi yang dilengkapi dengan kursi-kursi
serta meja bundar agar para pihak dapat saling berhadapan saat proses
mediasi berlangsung23
c Ruangan yang memiliki air conditioner (AC) Ketika ruangan sejuk dan
dingin dapat mencairkan suasana Para pihak yang sebelumnya dalam
keadaan merasa tidak baik ketika masuk ke dalam ruangan tersebut
bisa menjadi merasa sedikit lebih baik yang dapat mempengaruhi
suasana hati dan pikiran para pihak24
d Adanya bingkai pajangan keluarga harmonis Hal ini juga dapat
mempengaruhi suasana hati dan pikiran para pihak25 Namun di
Pengadilan Agama Karawang belum terdapat hal ini Hanya ada
bingkai pajangan dengan simbol saling berjabat tangan Itu hanya
melambangkan simbol perdamaian secara umum26
Untuk kemudahan para pihak dalam menjalani proses mediasi sebelum
memasuki ruang mediasi terpampang jadwal mediator Dalam daftar tersebut
terdapat nama-nama mediator namun tidak disertai dengan keterangan latar
belakang pendidikan masing-masing mediator Setiap harinya terdapat 3 mediator
yang disediakan Semuanya berasal dari hakim yang merangkap sebagai mediator
23 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 24 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 25 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 26 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
58
Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar
hakim Berikut jadwal hakim mediator Pengadilan Agama Karawang
Tabel 5
NO
HARI
MEDIATOR
KETERANGAN
1 2 3 4
1
SENIN
1DRA ALIA AL HASNA MH
2DRS HUMAIDI YUSUF
3DRS CANDRA TRISWANGGA
2
SELASA
1DRSHMYUSUF SH MH
2DRAHJSITI SABIHAH SH MH
3DRAHJERAWATI SH MH
3
RABU
1DRSHMOHAMAD YAMIN SHMH
2DRARATNA JUMILAH MH
3DRSHABDILLAH SH MH
1DRAHJROSNIATI MH
59
4 KAMIS 2DRAELFINA FITRIANI
3DRAHJDADAH HOLIDAH MH
5
JUMrsquoAT
1DRSHASAN BASRI SH MH
2DRSHABID MH
3DRSJAJANG SUHERMAN SH
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
4 Kepatuhan Masyarakat
Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat peneliti memberikan
beberapa catatan atas sikap para pihak selama melakukan proses mediasi
yang mempengaruhi kepatuhan para pihak dalam menjalani proses mediasi
yaitu sebagai berikut
a Rata-rata orang-orang yang datang berperkara ke Pengadilan Agama
khusus dalam perkara perceraian ini sangat sulit untuk disatukan
kembali terlebih apabila salah satu pihak ada yang melakukan
perselingkuhan27
b Sikap egois para pihak sehingga menyulitkan mediator untuk
mendamaikan dan mendalami permasalah yang dihadapi para pihak
27 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
60
c Sikap para pihak yang terkadang tidak mengikuti peraturan mediasi
yang telah disepakati28 Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya proses
mediasi
d Biasanya jauh sebelum para pihak mendaftarkan perkara dan mengikuti
persidangan sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutus
ikatan pernikahan29 Akhirnya mediator pun sulit untuk mendamaikan
kembali bahkan gagal
e Sikap para pihak yang kooperatif Namun hal ini mereka lakukan agar
proses mediasi cepat selesai dan berlanjut kepada tahap persidangan30
Mereka melakukan hal ini hanya sebagai formalitas
5 Kebudayaan
Berkaitan dengan kebudayaan dalam skripsi ini adalah mengenai
budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama Hal ini
sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama Pasal tersebut berbunyi
1 Peradilan Agama adalah peradilan nagi orang-orang yang beragama
islam
Menurut pasal ini Pengadilan Agama adalah wadah bagi orang-orang yang
ingin berperkara khusus untuk orang-orang atau masyarakat yang beragam
islam
28 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 29 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 30 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
61
Penulis melihat ada kecenderungan kenaikan angka perceraian dalam
empat tahun terakhir Berikut adalah angka perceraian selama 4 tahun
terakhir
Tabel 6
DIAGRAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 4
TAHUN TERAKHIR31
Dari data di atas dapat kita lihat bahwa angka perceraian dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan baik pada perkara cerai talak maupun
cerai gugat Namun diantara kedua jenis perkara tersebut angka cerai gugat
jauh mendominasi dibandingkan dengan cerai talak Pada tahun 2012 pada
perkara cerai talak terdapat 89683 perkara yang diputus sedangkan pada
cerai gugat terdapat 206102 perkara Pada tahun 2013 terdapat 94715
perkara cerai gugat dan 221460 pada perkara cerai gugat Selanjutnya pada
tahun 2014 pada cerai talak terdapat 99536 perkara dan 243334 pada
perkara cerai gugat Kemudian pada tahun 2015 terdapat 98602 perkara
31 httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
050000
100000
150000
200000
250000
300000
2012 2013 2014 2015
89683 94715 99536 98602
206102 221460 243334 252885
cerai talak
cerai gugat
62
cerai talak dan 252885 pada perkara cerai gugat Dari setiap tahunnya
jumlah perkara cerai gugat lebih dari 2 kali lipat jumlah perkara cerai talak
Perbedaan jumlah angka ini sangat signifikan dan menunjukkan bahwa
betapa tingginya angka perceraian di Indonesia terutama dalam perkara
cerai gugat Bisa disimpulkan bahwa angka perceraian dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan
C Tingkat Keberhasilan Mediasi
Pada pembahasan ini peneliti membatasi penelitian hanya pada tahun 2015
Data yang diambil bersumber dari laporan bulanan yang kemudian dirangkum
menjadi laporan tahunan Pengadilan Agama Karawang Di dalam laporan
tersebut dapat diketahui berapa jumlah perkara yang dimediasi setiap bulannya
dan berapa jumlah perkara yang berhasil dan gagal untuk dimediasi Berikut
adalah laporan pembukuan mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
Tabel 7
LAPORAN TAHUNAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2015
NO
BULAN
JUMLAH PERKARA
KETERANGAN
BERHASIL TIDAK BERHASIL
1 Januari 28 0 28
2 Februari 18 0 18
3 Maret 20 1 19
4 April 25 0 25
5 Mei 21 0 21
63
6 Juni 18 0 18
7 Juli 18 0 18
8 Agustus 23 1 22
9 September 27 2 25
10 Oktober 35 1 34
11 November 31 0 31
12 Desember 25 0 25
TOTAL 289 5 284
Untuk mengetahui prosentase keberhasilan mediasi dalam satu tahun pada
tabel di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut 32
119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119888119886119887119906119905119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119901119906119905119906119904
X 100
Berdasarkan rumus di atas dapat ditentukan prosentasi keberhasilan mediasi
perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 sebagai berikut
5284
X 100 = 176
Maka dapat diketahui prosentase tingkat keberhasilan perkara yang berhasil
dimediasi adalah sebesar 176 Hal ini membuktikan bahwa tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 sangatlah
jauh dari apa yang diharapkan Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa
32 http wwwbadilagnet data ARTIKEL Mencari 20 tolak 20 ukur 20 hasil
20 Mediasipdf
64
mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 belum efektif Ini
sangat berbanding terbalik dengan prosentase kegagalannya sebesar 9824
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi
Tentunya dalam berjalannya proses mediasi ada faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi Berikut adalah beberapa faktor-faktor
keberhasilan mediasi
a Para Pihak Bersifat Kooperatif
Artinya adalah mereka para pihak dapat mematuhi peraturan dalam
proses mediasi yang telah disepakati sebelumnya33 Hal ini harus dilakukan
karena kebanyakan para pihak yang berperkara ketika suasana hatinya tidak
baik tidak dapat mengontrol emosi sehingga peraturan yang telah disepakati
sebelumnya tidak dipatuhi dan proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan
Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator yang mudah dipahami
sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama mediator yang
bersertifikat34 Ketika seorang mediator telah bersertifikat setidaknya dia
telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara berkomunikasi cara
menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak yang berbeda-beda
karakter
33 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 34 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
65
Begitu juga penampilan mediator yang berwibawa dan meyakinkan
dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi karena dapat meyakinkan dan
menimbulkan kepercayaan terhadap para pihak35
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir
para pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan baik
dan positif ketika menghadapi suatu perkara36
d Mengingat Anak
Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan mediasi karena
para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian bagaimana nasib
anak-anak mereka apabila bercerai37 Hal ini bagi mereka yang sudah
memiliki anak dari hasil perkawinan yang mereka laksanakan
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi
Ketika kondisi tempat atau ruang nyaman hal ini juga dapat
mempengaruhi keberhasilan mediasi karena dapat merubah mindset para
pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di ruangan ruangan tersebut
35 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 36 Kedua faktor tersebut hasil wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator
Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 37 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
66
ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin ruangan atau AC (Air
Conditioner) yang dapat membuat para pihak nyaman38
f Iktikad Baik Para Pihak
Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang mediator untuk
mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung iktikad baik para
pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima kembali pihak
tergugat untuk hidup bersama39
Berikut adalah beberapa faktor penghambat terhadap keberhasilan mediasi
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai
Hal ini terjadi biasanya ketika salah satu atau kedua belah pihak
tidak mau bermusyawarah Misalnya salah satu pihak menuruti pihak
lawan yang ingin bercerai itu sudah dipastikan akan gagal untuk
dimediasi40
b Konflik Yang Sudah Meruncing
Konflik yang sudah meruncing dan berlarut-larut diantara para
pihak akan menghambat keberhasilan mediasi Apabila salah satu pihak
ada yang berkeinginan untuk berdamai masih ada kesempatan untuk
dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah tidak ingin untuk
berdamai maka akan sangat sulit dimediasi41
38 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 39 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 40 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 41 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
67
c Psikologis atau kejiwaan para pihak
Kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya
sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang
mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan
perceraian ini42
42 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
68
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa
kesimpulan yang dapat dikemukakan
1 Efektivitas mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang belum
efektif karena tingkat keberhasilannya masih sangat rendah
2 Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah
a Para Pihak Bersifat Kooperatif Artinya adalah mereka para pihak dapat
mematuhi peraturan dalam proses mediasi yang telah disepakati
sebelumnya Hal ini harus dilakukan karena kebanyakan para pihak yang
berperkara ketika suasana hatinya tidak baik tidak dapat mengontrol emosi
sehingga peraturan yang telah disepakati sebelumnya tidak dipatuhi dan
proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator
yang mudah dipahami sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama
mediator yang bersertifikat Ketika seorang mediator telah bersertifikat
setidaknya dia telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara
berkomunikasi cara menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak
yang berbeda-beda karakter Begitu juga penampilan mediator yang
berwibawa dan meyakinkan dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi
69
karena dapat meyakinkan dan menimbulkan kepercayaan terhadap para
pihak
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir para
pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan
baik dan positif ketika menghadapi suatu perkara
d Mengingat Anak Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan
mediasi karena para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian
bagaimana nasib anak-anak mereka apabila bercerai
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi Ketika kondisi tempat atau ruang
nyaman hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi karena
dapat merubah mindset para pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di
ruangan ruangan tersebut ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin
ruangan atau AC (Air Conditioner) yang dapat membuat para pihak
nyaman
f Iktikad Baik Para Pihak Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang
mediator untuk mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung
iktikad baik para pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima
kembali pihak tergugat untuk hidup bersama
70
3 Faktor-faktor penghambat mediasi adalah
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai Hal ini terjadi biasanya ketika
salah satu atau kedua belah pihak tidak mau bermusyawarah Misalnya
salah satu pihak menuruti pihak lawan yang ingin bercerai itu sudah
dipastikan akan gagal untuk dimediasi
b Konflik Yang Sudah Meruncing Konflik yang sudah meruncing dan
berlarut-larut diantara para pihak akan menghambat keberhasilan mediasi
Apabila salah satu pihak ada yang berkeinginan untuk berdamai masih
ada kesempatan untuk dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah
tidak ingin untuk berdamai maka akan sangat sulit dimediasi
c Psikologis atau kejiwaan para pihak Kekecewaan yang berat salah satu
pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa
terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri
ikatan dengan jalan perceraian ini
B Saran
Pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada
beberapa pihak atau instansi yang terkait yaitu sebagai berikut
1 Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang membawahi
Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA mewajibkan kepada calon
pasangan suami isteri yang akan menikah untuk mengikuti bimbingan dan
pembinaan tentang pernikahan untuk menciptakan rumah tangga sakinah
mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan Karena sampai
saat ini hal tersebut hanya bersifat anjuran Hal ini dilakukan agar pasangan
71
yang akan menikah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup serta
membentuk mental yang baik bagi para calon pasangan suami isteri Ini
adalah modal utama agar para pasangan suami isteri terhindar dari perkara
perceraian
2 Kepada Mahkamah Agung ada dua saran yang ingin penulis berikan yaitu
sebagai berikut
a Mahkamah Agung agar mengadakan pelatihan lebih intensif kepada
hakim mediator khususnya bagi hakim yang belum bersertifikasi
sehingga seluruh hakim telah mengikuti dan memiliki sertifikat
tersebut karena kecakapan mediator adalah salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam mediasi
b Agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA yang menjelaskan
tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang
berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator karena hal itu adalah
upaya luar biasa sehingga layak dan patut untuk diberikan insentif
Juga untuk memotivasi para hakim agar lebih bersungguh-sungguh
dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator yang berdampak
dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi Pada
kenyataanya sampai saat ini Mahkamah Agung belum menjelaskan
regulasi tersebut di dalam PERMA
3 Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator agar dengan
sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai mediator tidak hanya
sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh PERMA
72
DAFTAR PUSTAKA
Abbas Syahrizal Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional Jakarta Kencana 2009
Astarini Dwi Rezki SriMediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan
BandungPT Alumni 2013
Abdurrasyid Priyatna Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu
Pengantar Jakarta Fikahati Anesta 2002
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir
Min Ibni Katsir terj M Abdul Ghoffar Juz 5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi
2003
Amriani Nurnaningsih Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011
Al-Husain Ahmad Fathul Qariib Al-Mujiib Mesir Thaha Putra Semarang 1934
Ali Zainuddin Sosiologi Hukum Jakarta Sinar Grafika 2012
Ali Achmad Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1 Jakarta
Kencana 2010
Amir M Abdul Kamus Istilah Islam Jakarta Pustaka Firdaus 1994
Dawson Roger Seni Negosiasi (Secret of Power Negotiating) Jakarta Gramedia
Pustaka 2010
Emirzon Joni Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi
Mediasi Konsiliasi dan Arbitrase) Jakarta Gramedia Pustaka Utama
2000
73
Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2011
Kriekhoff Valerine Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa keluarga
Pustaka Dunia 2012
Lumbuun Ronald S Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan Jakarta Raja Grafindo Persada 2011
Manan Bagir Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia
Peradilan No 24 8 Juli 2008
Rahmadi Takdir Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat
Jakarta Raja Grafindo Persada 2010
Rahman Ghazaly Abdur Fiqh Munakahat Jakarta Kencana Prenada Media
Group 2006
Sabiq Sayyid Fiqh Al-sunnah Kairo Al-Fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972
JMoleong Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja
Rosdakarya 2009
Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar 2014
Shihab M Quraish Tafsir Al-Mishbah Jakarta Lentera Hati 2007
Soekanto Soerjono Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014
Sutadi Mariana Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg
dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan
Biaya Ringan Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI
2005
74
Soekanto Soerjono Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta
PTRaja Grafindo Persada 2008
Syarifuddin Amir Ushul Fiqh Jilid II cet6 Jakarta Kencana 2011
Soekanto Soerjono Penegakan Hukum Bandung Bina Cipta 1983
Tim Penyusun Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta Balai
Pustaka 1990
Usman Rachmadi Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik Jakarta
Sinar Grafika 2012
Widyana I Made Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Jakarta Fikahati
Anesta 2009
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perauran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
Jurnal
75
Nurhasanah dan Rozalinda (2014) ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo
Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 (No2) hal 2
Fachrina dan Rinaldi Eka Putra (2013) ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis
Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di
Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 (No2) hal 5
Internet
Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain 2007
http wwweramuslimcom berita nasional angka- perceraian- di- indonesia-
tertinggi- dibanding- negara- islam- lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam
1612 WIB
Takariawan Cahyadi Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam 2015 http
wwwkompasianacom pakcah di- indonesia- 40- perceraian- setiap-
jam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
Cerai Paling Banyak di Jawa Barat http wwwantaranewscom berita 270213
cerai- paling- banyak- di- jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
Budiman Asep 2016 Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia http
wwwpikiran-rakyatcom jawa-barat 2016 03 15 364250 kasus- cerai-
indramayu -tertinggi- di- indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
Harahap Syahrizal Hadi http wwwmedanbisnisdailycom news read 2015
1230207187kursus-perkawinan-dan-upaya-mencegah-perceraian diakses
11 Juni 2016 jam 0600
httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg
201411teori-efektifitashtml diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
httpwwwbadilagnetdataARTIKELMencari20tolak20ukur20hasil20
Mediasipdf
Lampiran 1
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Drs H Hasan Bashri SHMH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua pengadilan agama karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya2009 di Mega Mendung Bogor
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma ini mengikat hanya bagi orang2 yg berperkarasetiap yg berperkara berdasarkan revisi Perma No1 Tahun 2016 ini Setiap berperkara khusus utk perceraian wajib menempuh mediasi terlebih dahulukalo tdk putusannya batal demi hukum
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Ya sudah Jadi setiap kita warga PA ada perwakilan untuk mengahadiri sosialisasi iniYa cukup berpengaruhada perbedaan dari pada Perma sebelumnya Ada progresnya walaupun tidak signifikan
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Saya belum tau apakah ada upaya peningkatan menjadi UUmungkin nanti akan ada perubahan menuju kesana sebab ini suatu kewajiban juga
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Yaa baguscukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Para pihak antusiasrata2 para pihak ingin dimediasiresponnya baik Tingkat keberhasilannya lumayan Terutama pihak tergugat yg merasa keberatan dgn tuntutan
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mendamaikan kedua belah pihak yg berperkara utk menuju ke arah perdamaian supaya mereka damai Fungsinya mediator
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi
H Di dalam memang selalu diupayakan penasehatan perdamaiankarena di ruang sidang itu waktunya terbatas dan singkat Kita juga dibatasi dgn perkara yg cukup banyak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Sebab ada hal yg terkadang secret apabila menyangkut perceraianmakanya sidangnya tertutup Ini masalah sangat privasi dan khalayak umum tdk boleh taukarena aib juga Sesuai dgn perma diberikan waktu kurang lbh 40 hari kerja Kami melakukan mediasi tidak hanya 1 atau 2 kali bahkan bisa 4 sampai 5 kali apabila kita melihat masih ada celah utk didamaikan Bahkan harinya bisa ditambah tentunya atas seizin ketua mejalis hakim
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Ketika hal ini terjadibiasanya kita melakukan kaukus Biasanya mereka lbh terbukakarena kalo kita hadirkan mereka berduka biasanya cenderung agak tertutup juga Ini adalah jalan terbaik utk mengetahui apa sih yg sebenarnya terjadi
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Pengaruhnya cukup besar jugasebab ketika kaukus mereka lebih terbuka dlm persoalan yg sebenarnya terjadi Kadang2 didepan pihak agak malu dll apalgi kalo para pihak nya tempramental Tp begitu lewat kaukus mereka lebih terbuka kadang2 Sering terjadi hal seperti ini Hal ini sangat penting karena utk menggali persoalan yg sebenarnya terjadi
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama Kemampuan mediator juga berpengaruh terutama mereka yg sudah bersertifikasi Kedua kesungguhan dari mediator Respon dan keinginan kedua belah pihak juga sangat penting Termasuk juga suasana ruangan mediasi mempunyai pengaruh penting terhadap keberhasil Didesain dgn rapiber ACjadi ketika masuk itu orang2 merasa enak dan nyamandapat merubah mindset mereka juga Kalo ruangannya panasga mumpuni Maka demikian kita berharap Pemerintah menyediakan tmpt khusus utk mediasi yg representatif Faktor kegagalan yaa sebaliknyahehe
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa sangat penting Harus juga dia memiliki bekal itu sebab itu terkait sekali dgn masalah keluarga Ttg pskologi harus dikuasai oleh hakimbaik dia sebagai hakim
maupun sebagai mediatortapi itu hanya bersifat anjuransebab dlm persyaratan blm ada ketentuan sprti itu Namun secara mafhumnya kita harus mengetahui lah
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah tempat pastinya Utk tempat alhamdulillah bisa kita katakan cukup memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Dulu begitu maunya MA tapi sampai hari ini blm jelas juga reward nya apabelum ada aturan mengenai hal iniitu baru wacana aja Harusnya adasebab itu adalah upaya luar biasa Seperti di negara jepang aja itu reward nya luar biasa Mungkin kalo ada dapat memotivasi hakim juga untuk memediasi dgn lbh baik
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Yaa sudah lumaya ideal lah kalo sgtu
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Khusus utk di PA karawang tidak menyediakantp di PA yg lain saya tahu menyediakanuntuk masalah knpa nya saya kurang tau juga yaa Yang jelas ketika Pengadilan saya yg sebelumnya di Cibinong ada
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Rata2 responnya baik dan mau dimediasi tapi 1 atau 2 ada kadang yg menolak Memang harus maukalo tdk batal demi hukum
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Biasanya dari pihak penggugat yg tdk mau melanjutkanyg kedua kadang2 pihak tergugat juga tdk mauketika kedua belah pihak tdk maubanyak disini yg seperti itu Tapi apabila pihak penggugat atau salah pihak msh mauitu msh ada kemungkinan utk bermediasi Kalo dua2nya sudah tdk mauini yg sangat sulit Rata2 faktor ekonomiselingkuh juga adakekerasan juga adatdk tanggung jawab juga adamacam2 lahyg jelas faktor ekonomi menempati urutan teratasterkait masalah nafkah
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang
H Kita mengadakan kunjungan dan kerjasamaserta studi perbandingan dgn negara2 tersebut(Jepang) Kalo mereka berhasilkenapa tidak kita mengadopsi sistem yg sama Memang tingkat keberhasilanya cukup tinggi Saya termasuk yg terbaik jadi mediator Dari segi aturannyapelaksanaannyasistemnya juga kita ikut Kalo di luar negeri berbedasebelum menuju ranah persidanganmereka sebelum itu sudah ada upaya perdamaian Jadi kalo mereka sudah berhasil ga perlu lagi naik ke tahap persidangan Berbeda dgn kitakalo kita di dalamartinya setelah daftar ke persidangan baru dapat dilakukan mediasi Mereka juga ada lembaga swasta yg dibiayai oleh negara tanpa dipingut biaya Utk hal biaya mediasi kita juga sama gratisCuma kita dalam persidangan setelah daftar Faktor kultur sangat berpengaruhutk di indonesia apalagi dgn kemajemukan sukunyakhusus utk karawang saja skrng bukan hanya orang sunda saja tapi sudah dari mana2 Sosialisasi mediasi ini kita suka lakukan namun hanya dalam ranah kelembagaan sajatdk khusus kepada masyarakat
H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Rosniati MH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Ya saya sebagai hakim mediatordisini sejak 31 agustus 2013
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang melalui SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Belum memilikinamun kita sebagai hakim dibenarkan untuk merangkap juga sebagai hakim mediator kecuali kalo mediator diluar hakimitu wajib memiliki sertifikat mediator
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Tidakini hanya mengikat kepada orang2 yg berperkara dipengadilan saja Kalo ga dimediasi putusannya batal demi hukum Kalo kedua belah pihak hadir dapat dimediasi tp kalo salah satu tdk hadir tdk dapat dimediasi
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Dari pihak MA sudah melakukan sosialisasi dgn cara perwakilan dari PA karawang ini di undang ke MA Kyk nya ga ada perubahan yg berarti yaa karena biasanya orng yg berperkara kesini ga ada suami nyayg verstek(ga bisa dimediasi)yg hadir dua2nya hanya sedikit Tp dsni juga banyakcontoh penggugat mengajukan gugatan terus suaminya dtng atau suami yg mengajukan lalu termohonnya datang mediasi perdamaiannya itu jarang yg berhasil namun akibat cerainya bnyk yg berhasil seperti nafkah lsquoiddahmutrsquoah nya itu bnyk yg berhasil
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Belum adamungkin tergatung orang-orang yg ada di Mahkamah Agung yaauntuk menerbitkan Undang-Undang itu banyak persyaratannya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektifCuma khusus dlm perkara perceraian efektifnya dalam hal akibat cerainyabukan pada perdamaian dalam perceraiannya Karena orang yang datang berperkara perceraian itu adalah dalam hal perasaanuntuk mendamaikannya itu kan sulit apabila sudah menyangkut perasaan
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Ini sebetulnya mediasi ini adalah non-litigasi tp sudah terintegrasi ke dalam litigasi dan itu membantu Memang dalam setiap awal persidangan sudah memberikan nasihat tapi kan untuk lebih fokus dan optimal waktunya harus dipisahkan secara tersendiri
11 Mengapa mediasi harus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena dalam hal perceraian ada rahasia2 rumah tangga yg orang lain tidak boleh mengetahuiyg boleh tau hanya mediator dengan hakim Apabila terbuka untuk umum itu tidak etisbarang kali ada sesuatu yang dapat memalukan salah satu atau kedua belah pihakaib keluarga jugajadi harus benar2 rahasia Dalam Perma terbaru kan jangka waktunya 30 harisampai kapanpun bisa bahkan sampai perkara putuspun apabila para pihak menghendaki untuk mediasi kembali yaa kita mediasi lagi Contoh dia cerai tahap awal mediasi tapi tidak tercapailalu berlanjut rekonpensi dalam tahap ini kita mediasi lagi Tapi apabila yg tidak bisa dimediasi kalo perkaranya sudah lanjut Umpamanya verstek awalnyapihak tergugat tidak hadir Lalu kita sudah dalam tahap pembuktiankemudian pihak istri atau suami datangkita sudah tidak mediasi lagi karena sudah lewat
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Pertama yg dilakukan adalah ditunda mediasinya tergantung kesepakatan
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yaa pernah juga Selama ini kaukus tidak banyak pengaruh menurut saya
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H (Faktor keberhasilan mediasi) (1)hubungan antara keduabelah pihak belum terlalu meruncingsalah satu pihak masih berkeinginan untuk damai itu msh ada kesempatan tapi apabila sudah dua2nya tidak itu sangat sulit dimediasi (2)Faktor mengingat anak2 bagi yg sudah menikah dan sudah memiliki anak2bagaimana nasib anak2 apabila bercerai (3)faktor hakimbagaimana cara hakim berbicara dan memberikan nasihat Apabila nasihat2 dapat diterima oleh para pihak itu juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti
dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa itu juga diperlukanbisa juga apabila melibatkan keluarga (hakam) barang kali dengan begitu dpt meluluhkan hati Dalam psikologis juga perlumelihat keadaan atau kondisi kejiwaan seseorang Walaupun kita bukan ahli psokologis tapi karena pengalaman sebagai hakim kita bisa menilai watak kondisi seseorang Lalu kan kita sudah melakukan pelatihan2 mediasitujuannya kan untuk itu Bagaimana cara memediasi orangbagaimana supaya orang itu tertarik dgn kita
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Tempat atau ruang Tentunya ruangan yg apabila orang masuk itu bisa membuat dingin hatinya Ruang mediasi harus dihias sebaik mungkinsejuk juga Kalo disini belum memadai kan apabila memperbaiki sarana dan prasarana harus ada anggaranuntuk tahun ini kita belum dapat anggaran itu dan ruang mediasi yaa seadanya Kalo ditempat lain sudah memadaidihiasada meja khusus (meja bundar)
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum idealmasih kurangnamun ruang khusus nya sudah ada tp belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Respon para pihak rata2 bagustapi keberhasilan nya yang kurang Orang2 yg datang ke Pengadilan itu rata2 perasaannya sudah sulit utk disatukanapalagi apabila salah satu pihak ada yg selingkuhitu sulit
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Kalo di Karawang inikebanyakan karena faktor ekonomi kurang Suami tdk kerja atau suaminya malas2an bekerjajd istri terpaksa bekerjaBanyak jugayg akhirnya
suami mengizinkan istri menjadi TKITKW ke luar Suami dirumah ngurus anak dikirim uanglalu dikumpulkan untuk modal nikah lagi Kedua adalah Selingkuh
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perlu juga kita mencontohnamun kita kan blm tau bagaimana prosesnya disana Kalo memang baik ya kita harus mencontoh Tapi kita juga kn sudah ada payung hukum sendiri Untuk masalah kultur juga menurut saya tidak banyak pengaruh yaakarena kalo perkara peceraian itu sudah masalah hati yaasangat sulitga mungkin memaksakan kehendak Jadi mediasi itu ada beberapapertama (berhasil) dua2nya hadir dan berhasil damaiada juga (gagal) apabila salah satu pihak tidak hadiritu gagal dimediasi Ada juga (tidak berhasil) yaitu dua2nya hadir namun gagal untuk dimediasi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Elfina Fitriani
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak 8 februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang dengan SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Sudah adasaya mengikut di MegamendungBogor pada tahun 2013 kalo tdk salah
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Hanya mengikat kpd orang2 yg berperkara saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudah Tidak banyak berpengaruh yaa terhadap keefektivitasan mediasi
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo sementara ini belum ada upaya kesana Karena tahap untuk kesana butuh waktu dan pembahasan yg panjang
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Pada intinya adalah orang mencari solusi terhadap permaslahan yg dihadapi orang2 yg berperkara Fungsinya adalah untuk mendamaikan para pihak
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Kalo dalam hal ini kita memakai pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama Karena apabila tdk ada waktu khususmaka proses mediasi tdk akan maksimal dan tdk akan berjalan dengan baik karena saat persidangan terbatas oleh waktu yg berujung pd penumpukan perkara
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ini adalah masalah keluargabanyak masalah2 yg sifat nya privasi Dalam agama juga kn apabila ada masalah jgn sampai orng lain atau orang luar taubahkan kalo bisa ketika suami istri bertengkar anak pun jgn sampai tau Apabila orang lain
mengetahui bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah Karena aib juga yg menyebabkan ini bersifat tertutup
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Saya akan lakukan kaukus Kadang ketika kedua belah pihak saling berhadapankeduanya tidak mau saling terbukatakut menyinggung perasaan Pada saat kaukus masing2 pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah yg sebenarnya Pada inti nya apabila masih ada solusi kita cari solusinya tapi tidak bisa mau bagaimana lagi Terkadang kan ada orang yg memilki prinsip
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yang saya alamipada akhirnya kaukus ini tidak berhasil juga terhadap mendamaikan para pihakcuman para pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah2nya yg tidak bisa dia ungkapkan ketika di dpn salah satu pihak Mungkin mediator lain berbeda lagikarena itu yg saya alami selama menjadi mediator
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Kadang2 dari para pihak jugajika salah satu masih ada keinginan untuk rukun masih ada kesempatan untuk berdamai kembaliterutama pihak penggugat yang dapat menerima kembali pihak tergugat untuk kembali hidup bersama Tapi kalo sudah dari kedua belah pihak berkeinginan untuk pisah itu sangat sulit utk didamaikantidak mungkin kita memaksakan Dari mediatornya jugacara membujuk atau cara bicara mediator terhadap para pihak itu enakdapat diterimapenampilan mediator jugahal itu dapat mendukung keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Tentu perlunamun secara akademik kita sebagai mediator tidak mungkin untuk belajar lagi dalam hal (psikologis) tapi kita belajar dari pengalaman Untuk menarik seseorang itu kita kan harus mengetahui jiwa atau karakteristik seseorang Sebenarnya harus bisa ilmu ttg psikologisharus sebelumnya diarahkan ke dalam bidang psikologis dalam hal akademik Tapi ya kalo skrng berdasarkan nalurialamiberdasarkan pengalaman saja Ketika menghadapi seseorang kita harus memiliki kemampuan itu untuk menunjang keberhasilan Tidak peraturan seperti iniuntuk saat ini hanya bersifat anjuran saja
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah ruang mediasi harus dikhususkanterpisah Ideal ruang mediasi dalam buku panduan adalah ruangannya besartertata dengan rapiterdapat meja bundar sehingga para pihak bisa berhadapandinginada air minum dan perlangkapan lainnyaserta adanya pajangan poto2 keluarga yg harmonis Sehinnga ketika masuk para pihak yg tadinya dala kondisi tdk enak bisa menjadi lbh enak lahstandarnya seperti itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa HBelum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Responnya baik terhadap proses mediasi inimau menerima saran2 yg kami sampaikan walaupun pada akhirnya para pihak gagal untuk berdamai Sikap para pihak kooperatif tapi itu dilakukan agar proses mediasi cepat selesai dan dilanjutkan ke tahap persidangan Mereka terkesan melakukan ini hanya sebagai formalitas belaka
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomi Banyak yg gugat kalo gugat ka pihak istri yg mengajukan Dalam hal ini banyak suami yg tdk bertanggung jawab memberi nafkah atas istri Faktor selingkuhfaktor KDRT juga ada tapi tidak banyak
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Tentu perlu apabila itu patut dan bisa kita contoh terlebih negara2 tersebut memiliki tingkat keberhasilan mediasi yg tinggi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Ratna Jumila SH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Jadi pada dasarnya hakim itu melekat sebagai mediatoritu sesuai dengan Perma No1 Tahun 2008 Namun menjadi mediator bersertifikat skitar 2012 atau 2013 Semenjak jadi hakim disini tahun 2014 merangkap sebagai mediatorada SK dari Ketua PA Karawang
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H ya kalo disini dari SK Ketua PA Karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya punyadari Pusdiklat MA MegaMendung skitar tahun 2012 atau 2013
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma itu terikatartinya setiap berperkara kita wajib melakukan mediasi kalo kedua belah pihak hadir Artinya Perma ini hanya mengikat kepada orang2 yang berperkara di Pengadilan saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudahsebetulnya tidak jauh beda dgn Perma sebelumnya No1 Tahun 2008namun penekanan dalam Perma No1 Tahun 2016 ttg perceraian agak diatur lebih rinci kalo Perma sebelumnya msh secara umum Untuk pengaruhnya terhadap efektivitas mediasi sih saya rasa tidak pengaruh atau perubahan yaa
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo dari Perma ke UU belum ada upaya yakarena kalo menuju UU proses nya berat dan agak rumitMungkin nnti suatu saat akan ada Tapi kita terus belajar dari kasus2 yang dihadapiatau ada saranatau diadakannya workshop Kalo menuju UU ada cuman proses butuh proses yang tidak sebentar ya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Ya cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan
damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Mediasi itu sifatnya wajib Setiap sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak lengkapwajib menempuh proses mediasikalaupun dalam setiap sidang ada upaya damai itu adalah amanat Undang-undang Apalagi masalah perceraian itu dalam setiap sidang wajib mendamaikan para pihak Tapi kalo mediasi di awalKalo berhasil ya sudahtapi kalo gagal disetiap awal persidangan wajib mendamaikan para pihak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ada rahasia2 yg tidak boleh didengar oleh orang lainada juga kaukusApabila mediasi gagal mediator pun hraus memusnahkan berkas2 yg berkaitan dengan mediasi karena saking rahasianya Untuk masalah hari tergantung kasusnya tapi rata2 sih 2 minggu atau 3 minggu Ada juga yg lbh tapi harus seizini dari majelis hakim Artinya ketika mediasi gagaltp pada saat sidang para pihak ingin mediasi lagi itu bolehharus pernyataan dari para pihakitupun harus dimusyawarahkan Mereka sepakat kemudian majelis hakim membolehkan maka boleh mediasi lanjutan Tapi ga boleh lama yapaling lama 14 hari kalo ga salah
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Yaa apabila itu terjadi maka dilakukan kaukus
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya HPernahtergantung kita lihat kasusnya seperti apaterutama masalah perceraianterutama istriada yg ga berani mengutarakan pendapatnyakarena ada yg suaminya KDRTkadang salah satu pihak nya nyerocos terus Karena hal itukita ksh gambaran bahwa mediasi itu punya aturan Ketika mediasi para pihak saling seranggamau ikuti aturan maka kita lakukan kaukus Ga sering Ada pengaruh tp tidak signifikan Pernah pengalaman dlm kasus ceraiterutama kalo salah satu pihak tidak mau cerailakuka kaukusberusaha membuka hati para pihak dan akhirnya mau mengutarakan apa yg diinginkanlalu kita sampaikan pd saat kaukus berikutnya kpd pihak lawanpihak lawan menerimaakhirnya damai dan cabut perkaraNamun tdk setiap perkara sprti itu
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama para pihak kooperatif artinya mereka para pihak mau mengikuti aturan mediasibisa diajak utk berfikir jernih Karena biasanya kalo suami istri udh marah sakit kan udh kyk orang lain yaa Kedua bahasa kita mereka bisa memahami (cara penyampaian mediator) sangat mendukung keberhasilan mediasi Ketiga latar belakang pendidikan para pihak Ketika masuk ruang mediasipas liat muka para pihak bisa ditebaktapi kalo para pihak adem ayemdiajak ngomong enaksaling mengerti Keempat faktor lingkungan dimana para pihak tinggal
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Harus itukarena sulit membedakan job antara mediator dgn hakimhakim harus memutus tp kalo mediator tdksementara itu hakim jadi mediator ditengah mediasi dia lupa bahwa dia sebagai mediator bkn hakim Akhirnya dia memutuskanitu kn tdk bisa karena mediator tdk bisa memutus Makanya sebenarnya kalo bisa hakim itu jgn jd mediatorkarena tipis sekali dia bisa membedakan antara jadi hakimamp mediatorkadang terpengaruh Perlu sekali Belum ada peraturannyahanya sebatas anjuran
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Ruangan mediasi yg memadaiYa beginilah contohnyamestinya kan harusnya ada poto2 keluarga samawa Disini hanya ada gambar tanganitu kn blm menggambarkan perdamaiantp hanya secara umum Tp ketika saya di Jakpus harusnya ada foto2 dan lukisan kelurga samawa (foto suami istri anak) potonya sangat mesrajd kita terbawa suasana Karena suasana ruangan yg sangat damai sangat mempengaruhi kondisi para pihak terutama ketikan para pihak tegang Saya pernah berhasil ketika itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada penghargaan apa2
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum dianggap baik atau belum memadai
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum adasejauh ini msh hakim yg ada di PA karawang Terkendala msh sulitnya SDM mediatornya Mungkin msh blm banyak yg memiliki sertifikat mediator Karena apabila diluar hakimharus memiliki sertifikat Kalo ga ada sertifikat pun ga masalah karena merangkap Kami belum bahas ttg ituterus di karawang ini msh jarangtdk seperti di Jakarta Kalo di jakarta setelah pensiun merangkap jd mediator
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Pertamaperkenalan Lalu menjelaskan peraturan mediasi sprti matikan hptidak boleh saling menyerangharus mendengarkan pendapat masing2 pihak dll Biasanya kalo sudah dijelaskan kebanyakan mereka taat Tp kalo ada yg melanggar kita kembalikan lgi ke peraturan yg telah disepakati Penjelasan aturan mediasi harus diawal
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Disini rata2 msh jarang yg sarjana Rata2 menikah diusia muda13 atau 14 thn udh nikah Banyak yg mnta dispensasi nikah Dari bisa digambarkan bahwa belum siap dengan proses mediasi
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomiselingkuhKDRT biasanya kalo udh selingkuh itu sulit utk didamaikan Kalo masalah ekonomi msh ada kemungkinan utk kita damaikan setelah kita jelaskan Campur tangan pihak ketiga yaitu keluargaitu juga biasanya sulit utk kita damaikan Terkadang mereka msh saling cinta tp ketika pihak keluarga sudah intervensi mereka lbh memilih mendengarkan keluargaga berdaya
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perbedaan dgn jepangdisana mediasi bersifat non-litigasikalo di indonesia kn bersifat litigasiitu yg sulit Kalo di jepang mediasi itu 1 tahun atau bahkan 2 tahun Sedangkan dikita hanya diksh waktu 30 haridan MA menuntut kita utk menyelesaikan perkara dlm wktu 5 bln Kita jd dikejar waktusebelum masuk perkara mereka mediasi dulu Kalo berhasil boleh dibawa ke pengadilan ato tidak utk dibuatkan akte perdamaian (one day wakai) Jd mereka dtng ke pengadilan sudah membawa draf2 kesepakatan Mereka mediasi sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan Dulu waktu saya ikut pelatihan mediasimenurut Nara sumber bahwa proses mediasi itu tdk dihitung utk menyelesaikan perkara Contoh waktu itu jangka waktu mediasi 40hari itu blm dihitung Dihitung mulai dari waktu awal persidangan ketika ada laporan dari mediator Tapi skrng tidakdari mulai dftar perkara sudah dihitung waktu penyelesaian perkaratdk boleh lbh dari 150 hari dari hari pendaftaran Jd karena faktor itulah yg mempengaruhi kita ukt bekerja keras dikejar waktu dan berdampak tdk maksimal Karena kalo lama2 kita ditegur oleh MA Itulah faktor knpa mediasi disini jarang yg maksimal (1)MEDIASI GRATIS(2)BIAYA PERKARA MAHAL(3)KETERLIBATAN DARI EKSEKUTIF LEGISLATIF amp YUDIKATIF(4)KULTUR MASYARAKAT YG TAAT HUKUM Sulit diterapkan di Indonesiasebenarnya biaya mediasi gratisan apabila dari hakimsedangkan kalo mediasi dari luar hakim butuh biaya yg berasal dari para pihak Menurut pendapat saya (DraRatna Jumila MH) mungkin mediasi ini hanya formalitas belakaudahlah yg pnting kita sudah melaksanakan amanat Permamasalah berhasil atau tidak itu urusan belakangan
Lembaga ADR adatapi kalo ke pengadilan agama khusus nya banyak ga dipakai jarang ikut campurtapi tdk tau kalo Pengadilan Negeriorang yg berperkara ke PA rata2 orang yg menengah ke bawahapalgi di karawang Beda dgn kota2 besar dgn kasus yg besar sehingga dapat mengambil mediator dari luar KULTUR Dikita ituhukum dibuat utk dilanggar yaa heheterkadang kita suruh mediasi malah mengelak dgn alasan bahwa sudah mediasi dgn keluarga Itu kan salah satu bentuk tdk taat hukumtp kemudian kami jelaskan H = Hakim atau Hakim Mediator
Lampiran 2
Gambar 1
Foto bersama Dra Elfina Fitriani Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 2
Foto bersama Dra Hj Rosniati MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 3
Foto bersama Drs H Hasan Bashri SHMH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 4
Foto bersama Dra Ratna Jumila MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 5
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Gambar 6
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Lampiran 3
EFEKTIVITAS MEDIAS I DALAM PENYDLESAIAN S ENGKETA
PERCARAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (SH)
Oleh
Tian Nurmawan
NIM 1112043100034
Di bawah bimbingan
Pembimbing I
Dr Umar Al Haddad M Ae
NIP 19680904199401 1001
Ummu Hanna Yusuf MA
NIP I 96 1 0820 1 99603200 1
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZIIAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNTVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1438H2017N4
Pembimbing II
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
Skripsi yang berjudul Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa
Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang telah diujikan dalam sidang
skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri OfN Syarif
Hidayatullah Jakarta pada tanggal 12 April 2017 Skripsi ini telah diterima
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu
(S1) Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Perbandingan Mazhab
Jakarta12 Apnl20l7MengesahkanDekan Fakultas Syariah dan Hukum
PANITIA UJIAN SKRIPSI
Ketua Fahmi Muhammad Ahmadi M SiNIP 19741 213 200312 I 002
Hi Siti Hanna S As Lc MANIP 19740216 2A0801 2 013
Dr Umar Al-Haddad MANIP19680904 199401 1 001
Ummu Hanna Yusuf MANrP19610820 t99603 2 001
DrHSuprivadi Ahmad MANrP19581 128 199403 I 001
Sekretaris
Pembimbing I
Pembimbing IItlu-ryitT
Penguji I
Penguji II
ilt
6 199603 1 001
Mustolih SHI MH
)
LEMBAR PERITYATAAII
Vg bertanda tangan di bawah ini
Nama
NIM
Fakultas
Jurusan
TianNurmawan
I 1 12043 100034
Syariah dan Hukum
Perbandingan Mazhab
Dengan ini saya menyatkan bahwa
1 Skripsi ini merupakan hasil asli karya saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam
Negeri ruf$ Syarif Hidayatullah Jakarta
Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
3 Jika kemudian hari terbukti karya ini bukan hasil karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang laiq maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidatullah Jakarta
2
IV
NIM 1112043100034
v
ABSTRAK
Tian Nurmawan NIM 1112043100034 EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCEREAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG Program Studi Perbandingan Madzhab Konsentrasi Perbandingan Madzhab Fikih Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2012 xiii + 75 halaman + 22 halaman lampiran
Dalam beberapa tahun belakangan ini tingkat perceraian di Indonesia sangat tinggi sehingga banyak pula perkara perceraian yang harus di mediasi Agar mediasi berjalan efektiv dua elemen yang terkait harus bekerja dengan optimal Pihak terkait adalah mediator atau hakim mediator serta para pihak yang berperkara Dua elemen ini harus saling mendukung agar mediasi bekerja sesuai fungsinya bukan hanya sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh Perma yang dibuat oleh Mahkamah Agung
Skripsi ini ditulis untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa percereian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang Tahu 2015
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif analitis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain serta dat dari hasil wawancara dengan para Mediator Hakim di Pengadilan Agama Karawang
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat keefktivitasan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang pada Tahun 2015 masih sangat rendah dan sangat jauh dari apa yang diharapkan Faktor-faktor pendukungnya adalah para pihak bersifat kooperatifkecakapan mediator latar belakang pendidikan dan lingkungan dimana para pihak tinggal mengingat anak kondisi ruang mediasi iktikad baik para pihak Faktor-faktor penghambat diantaranya keinginan kuat para pihak untuk bercerai konflik yang sudah meruncing psikologis para pihak
Kata kunci Efektivitas Mediasi Sengketa Perceraian Pengadilan Agama Karawang
Pembimbing I Dr Umar Al-Haddad M Ag
II Ummu Hanna Yusuf MA
Daftar Pustaka Tahun 1934 sd Tahun 2014
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam syukur yang tak
terhingga kupanjatkan pada Mu atas nikmat sehat nikmat rizki dan limpahan
kasih sayang Mu kepada hambamu ini sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini yang berjudul ldquoEFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANGrdquo
Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasul Mulia Nabi Muhammad
SAW yang telah memberikan cahaya ilmu pengetahuan yang terang benderang di
dalam gelapnya kebodohan
Penulis berbahagia dan mengucap syukur karena telah dapat
menyelesaikan tugas akhir dalam jenjang Strata satu (S-1) yang penulis tempuh
dengan banyak perjuangan Serta menyadari akan kekurangan dan ketidak
sempurnaan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis meminta maaf apabila
dalam penulisan ini skripsi ini jauh dari kata sempurna
Selanjutnya penulis ingin memberikan serpihan kata kepada pihak yang
telah setia membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan
skripsi ini Dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada
1 Prof Dede Rosyada MA Rektor Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
2 Dr H Asep Saepudin Jahar MA Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
vii
3 Bapak Fahmi Muhammad Ahmadi MSi dan Ibu Hj Siti Hana S Ag
Lc MA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan
Mazhab
4 Pembimbing akademik Ibu Hj Siti Hana S Ag Lc MA dan seluruh
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
5 Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr Umar Al-Haddad MA dan Ibu
Ummu Hanna Yusuf MA yang selalu sabar dan istiqomah dalam
membimbing penulis serta memberikan nasihat-nasihat yang
menyejukan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6 Terkhusus untuk kepada kedua orangtua penulis yang sangat penulis
cintai dan sayangi Bapak HTandang Permana dan Hj Euis Hapsah
yang selalu memberikan doa bagi penulis serta selalu mendukung
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini Penulis
takkan pernah bisa membalas jasa dan pengorbanan kedua orangtua
penulis namun perjuangan ini penulis persembahkan bagi kedua
orangtua penulis
7 Terima kasih pula untuk kakak-kakaku tercinta Fika Siti Rokayah
Ardi Ahmad Wahdiyat yang terus dan selalu memberikan doa serta
dukungan kepada penulis terima kasih dan semoga adik mu menjadi
orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain
viii
8 Terkhusus kepada kekasih tercinta adinda Neni Anggraeni AmdKeb
yang selalu memberikan doa support motivasi dan dukungannya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9 Ucapan terima kasih juga terkhusus kepada Ahmad Rifarsquoi selaku
teman seperjuangan yang sangat banyak berkontribusi sehingga skripsi
ini dapat selesai dengan baik
10 Terima kasih pula kepada Kang Ahmad Fauzi SE Kang Ismail Abdul
Fatah Kang Sugih Waluya Romdon selaku orang yang telah banyak
membantu dan membimbing penulis ketika penulis memasuki awal
perkuliahan
11 Untuk sahabat-sahabat penulis Ahmad Fabi Kriyan Ardani SH (baru
lulus penulis tahu) Rezza Fazriyansyah (Kembaran Chris John)
Abdullah Mahfud Bang Anas (Nasrullah) SKomi selaku teman
kosan dan sahabat seperjuangan Terima kasih kepada pihak yang tak
disebutkan penulis namun tak mengurangi rasa terima kasih dan
hormat penulis kepada kalian semua Semoga Allah SWT membalas
kebaikan hati kalian kepada penulis
Jakarta 12 April 2017
Tian Nurmawan
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Masalah 6
C Rumusan dan Batasan Masalah 6
D Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E Studi Review Terdahulu 8
F Metode Penelitian 10
G Sistematika Penulisan 12
x
BAB II KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi 13
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi 14
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi 17
D Peran dan Fungsi Mediator 18
E Proses Mediasi 21
F Mediasi Dalam Perspektif Islam 26
BAB III TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas 33
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 33
C Teori Efektivitas Hukum 38
BAB IV
A Profil Pengadilan Agama Karawang 42
B Analisis Efektivitas Mediasi 45
1 Tinjauan Yuridis Perma No1 Tahun 2008 dan Perma No1
Tahun 2016 45
2 Kualifikasi Mediator 51
3 Fasilitas dan Sarana 56
4 Kepatuhan Masyarakat 59
ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG
xi
5 Kebudayaan 60
C Tingkat Keberhasilan Mediasi 62
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi 64
BAB V PENUTUP
A Kesimpulan 68
B Saran-saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 76
xii
DAFTAR TABEL
TABEL 1 Daftar Perceraian Pengadilan Agama Karawang 2011-2015 5
TABEL 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karawang 44
TABEL 3 Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016 50
TABEL 4 Daftar Mediator Pengadilan Agama Karawang 52
TABEL 5 Jadwal Mediator 58
TABEL 6 Diagram Perceraian Pengadilan Agama 4 Tahun Terkahir 61
TABEL 7 Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
62
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara Penelitian
LAMPIRAN 2 Foto bersama para Mediator Hakim Pengadilan Agama karawang
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Karawang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling
banyak dalam setiap tahunnya dibandingkan negara Islam didunia lainnya Hal
tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama dalam acara
Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan
Tingkat Nasional 2016 Menurutnya gejolak yang mengancam kehidupan struktur
keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini
Tambahnya lagi bahwa setiap tahun ada 2 juta perkawinan tetapi yang
memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat setiap 100 orang yang
menikah 10 pasangannya bercerai dan umumnya mereka yang baru berumah
tangga1
Jika di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia
sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik ternyata di tahun-tahun
berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat Melihat data pernikahan
dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI tampak
pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun sementara
perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian setiap
tahunnya Tahun 2009 jumlah angka pernikahan sebanyak 2162268 kejadian
1Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain
httpwwweramuslimcomberitanasionalangka-perceraian-di-indonesia-tertinggi-dibanding-negara-islam-lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam 1612 WIB
2
dan perceraian sebanyak 216286 kejadian Lalu pada tahun 2010 jumlah angka
pernikahan sebanyak 2207364 kejadian dan perceraian sebanyak 285184
kejadian Tahun 2011 jumlah angka pernikahan sebanyak 2319821 kejadian dan
perceraian sebanyak 258119 kejadian Tahun 2012 jumlah angka pernikahan
sebanyak 2291265 kejadian dan perceraian sebanyak 372577 kejadian
Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah angka perceraian sebanyak 2218130
kejadian dan perceraian sebanyak 324527 kejadian2
Data Kementerian Agama RI disampaikan oleh Kepala Subdit
Kepenghuluan Anwar Saadi Jumat 14 November 2014 Dimuat di Republika
Online 14 September 2014 Sebagai sampel kita ambil data dua tahun terakhir di
2012 dan 2013 saja Jika diambil tengahnya angka perceraian di dua tahun itu
sekitar 350000 kasus Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus
perceraian atau 40 perceraian setiap jam
Provinsi Jawa Barat yang juga paling banyak penduduknya menjadi
provinsi yang paling tinggi angka perceraiannya Badan Peradilan Agama MA
pada 2010 mengungkap terdapat 33684 kasus cerai di sana Tempat kedua
adalah Jawa Timur yaitu sebanyak 21324 kasus Posisi ketiga Jawa Tengah
dengan 120193 Indramayu adalah kabupaten di Jawa Barat dengan angka
perceraian tertinggi di Indonesia pada 2015 Jumlah perceraian tahun 2015 pun
meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 dan didominasi oleh usia produktif
2Cahyadi Takariawan Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam
httpwwwkompasianacompakcahdi-indonesiandash40ndashperceraianndashsetiapjam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
3 Cerai Paling Banyak di Jawa barat httpwwwantaranewscomberita270213cerai-paling-banyak-di-jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
3
Ungkap Kepala Pengadilan Agama Indramayu Anis Fuadz di kantornya kamis
14 Januari 2016 lalu Dia menyebutkan Indramayu menempati peringkat pertama
dengan 9444 kasus diikuti Malang sebanyak 8497 kasus Surabaya 8262 kasus
Kabupaten Cirebon 7991 kasus Sementara di Jawa Barat setelah Indramayu dia
memprediksi di peringkat kedua ditempati Kabupaten Tasik atau Kota Cimahi4
Data statistik yang cukup mengejutkan juga dilansir oleh Badilag Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyebutkan pada tahun 2009 perkara
perceraian yang diputus Pengadilan AgamaMahkamah Syarrsquoiyah mencapai
223371 perkara Perkara cerai gugat berjumlah 150000 Ini berarti 65 dari
perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia
adalah cerai gugat5 Dilansir dari sumber yang berbeda data Ditjen Badilag MA
mencatat 285184 perkara berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se
Indonesia pada tahun 2010 dimana dalam 5 tahun terakhir peningkatan perkara
yang masuk bisa mencapai 816
Berkaitan dengan hal ini ada badan hukum yang di bentuk oleh Departemen
Agama yang dipercaya untuk menangani hal ini Badan Penasihat Perkawinan dan
Penyelesaian Perkawinan adalah badan yang dibentuk oleh Departemen agama
untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang
4Asep Budiman Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia httpwwwpikiran-
rakyatcomjawa-barat20160315364250kasus-cerai-indramayu-tertinggi-di-indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
5 Nurhasanah dan Rozalinda ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 No2 Tahun 2014 hal 2
6 Fachrina dan Rinaldi Eka Putra ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 No2 tahun 2013 h 5
4
ingin bercerai7 Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal
28 ayat (3) menyebutkan bahwa
ldquoPengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tanggardquo
Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan
Agama pertama kali mereka mendatangi BP4 ini Namun meskipun para pihak
belum mendatangi atau belum melalui proses BP4 dan langsung mengajukan
perceraian ke Pengadilan Agama Pengadilan Agama tetap menerima perkara
tersebut perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui
proses BP4 maupun yang belum para pihak dalam perkara tersebutwajib
diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut8
Akan tetapi mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama perlu dilakukan
kajian atau penelitian mengingat tingginya kasus perceraian Berkaitan dengan hal
ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang Berdasarkan
data statistik yang dilansir di situs resmi Pengadilan Agama Karawang Pada
tahun 2011 terdapat 1276 perkara yang didominasi cerai gugat berjumlah 846
perkara dan cerai talak berjumlah 430 perkara Pada tahun 2012 terdapat 1638
perkara yang tetap didominasi oleh cerai gugat bahkan cenderung meningkat
7 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 134 8 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 135
5
dengan jumlah 1131 perkara dan cerai talak sebanyak 507 perkara Lalu pada
tahun 2013 cenderung terus mengalami peningkatan dengan jumlah perkara
sebanyak 1812 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak 1267 dan cerai talak
berjumlah 545 perkara Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah perkara perceraian
sebanyak 1761 perkara dengan perkara cerai gugat berjumlah 1294 dan perkara
cerai talak mengalami penurun menjadi 467 kasus9 Lalu pada tahun 2015 jumlah
perkara perceraian sebanyak 1900 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak
1350 perkara dan 550 perkara cerai talak Kesimpulan yang di dapat dari data di
atas adalah selama 4 tahun terakhir perkara perceraian cenderung mengalami
peningkatan yang signifikan dengan didominasi oleh perkara cerai gugat
Tabel 1
DAFTAR PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2011-2015
Tahun Jumlah Perkara Cerai Talak Cerai Gugat
2011 1267 perkara 430 perkara 846 perkara
2012 1638 perkara 507 perkara 1131 perkara
2013 1812 perkara 545 perkara 1267 perkara
2014 1761 perkara 467 perkara 1294 perkara
2015 1900 perkara 550 perkara 1350 perkara
9 httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
6
Berangkat dari tujuan awal untuk mengetahui tingkat keefektivan mediasi di
Pengadilan Agama maka penulis beranggapan bahwa masalah ini perlu dijadikan
objek penelitian dalam sebuah skripsi karena akhir-akhir ini perkara perceraian
mengalami peningkatan yang signifikan Tulisan ini ingin mengetahui efektivitas
mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi yang berjudul ldquoEfektivitas
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama
Karawang Tahun 2015rdquo
B Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut
1 Indonesia adalah negara tertinggi tingkat perceraian
2 Jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat
3 Upaya pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia
4 Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
5 Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan
mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
C Batasan dan Rumusan Masalah
1 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan agar
permasalahan yang akan penulis bahas tidak meluas maka penulis membatasi
permasalahan sebagai berikut
7
a Efektivitas dibatasi pada keberhasilan dalam mediasi penyelesaian
sengketa perceraian
b Mediasi penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada perkara Tahun
2015
c Data tentang penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
d Data yang diteliti dibatasi pada data tahun 2015 karena pada tahun
tersebut merupakan angka perceraian tertinggi
2 Rumusan Masalah
Dalam mempermudah penulis menganalisa permasalahan penulis
menyusun rumusan masalah sebagai berikut
a Bagaimana efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
b Apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
c Apa saja faktor penghambat mediasi penyelesaian sengketa perceraian di
Pengadilan Agama Karawang
3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis
tujuan yang dimaksud adalah
1 Untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan efektivitas mediasi dalam
proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang
Tahun 2015
8
2 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam
penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun
2015
3 Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian
sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
Adapun manfaat penelitian ini adalah
a Akademis
Secara akademis hasil dari observasi ini diharapkan dapat menjadi
bahan penyuluhan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama
Karawang
b Praktis
Secara praktis hasil dari observasi ini diharapkan menjadi masukan
bagi pihak Pengadilan Agama guna meningkatkan keefektivitasan mediasi
dalam penyelesaian sengketa perceraian Dan bagi pihak lain diharapkan
dapat membantu untuk mengadakan observasi serupa
4 Studi Review Terdahulu
Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis lainnya
maka penulis meninjau beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir
sama dengan pembahasan yang penulis kaji Dalam hal ini penulis menemukan
beberapa skripsi yaitu
9
1 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Depokrdquo yang ditulis oleh Hidayatulloh (2011)10 Dalam
Skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2009 dari 269 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 38 perkara (141) Pada tahun 2010 dari 187
perkara yang berhasil dimediasi sebanayak 13 perkara (69) Dapat
disimpulkan tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
2 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Marosrdquo yang ditulis oleh SariM (2014)11
Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2011 dari 74 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Pada tahun 2012 dari 65 perkara
yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dan pada tahun 2013 dari 63
perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dapat disimpulkan
tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
Pembahasan dalam dua skripsi yang telah penulis kemukakan di atas
membahas pokok permasalahan yang sama namun masing-masing meneliti pada
objek atau tempat yang berbeda Pada skripsi pertama yang menjadi objek
penelitian adalah Pengadilan Agama Depok Pembahasan pada skripsi kedua
yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Maros Selanjutnya
objek penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Karawang Dengan
demikian objek penelitian yang penulis teliti belum pernah ada yang
membahasnya
10 Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 11 Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014
10
5 Metode Penelitian
1 Jenis Penelitian
Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong kualitatif analitis adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan
data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah
mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain12
2 Sumber Data
Data yang terhimpun dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian
yaitu
1 Data primer Sumber data ini didapatkan dari hasil observasi langsung
ke Pengadilan Agama Karawang serta hasil wawancara dengan para
Hakim di Pengadilan Agama Karawang
2 Data sekunder Sumber data ini penulis ambil dari teks undang-
undang yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 130 HIR dan 154
RBg SEMA No1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR154
RBg PERMA No2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan PERMA No1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan undang-undang No7 Tahun 1989 tentang Peradilan
12 Lexy J Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009) h 248
11
Agama undang-undang No48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman beberapa buku-buku terkait yang membahas tentang
mediasi di Pengadilan serta beberapa skripsi artikel-artikel terkait
mengenai hal ini yang dapat digunakan untuk mendukung dan
melengkapi data primer
3 Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan
data dengan wawancara langsung terhadap hakim-hakim atau pegawai
terkait di Pengadilan Agama Karawang serta melalui pengamatan langsung
atau observasi
4 Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara tematik
deskriptif yaitu dengan cara pendeskripsian atau penggambaran yang
dituangkan ke dalam bentuk paragraf yang kemudian diklasifikasikan sesuai
dengan jenis jawaban yang diberikan kepada narasumber
5 Tehnis Penulisan Skripsi
Penulisan skripsi ini berpedoman pada ldquoBuku Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh FSH UIN Jakarta tahun 2012rdquo
12
6 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini penulis membuat
sistematika penulisan dengan membagi kepada lima (5) bab tiap-tiap bab terdiri
dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut
BAB I Dalam bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah
identifikasi masalah batasan dan rumusan masalah tujuan
penelitian manfaat penelitian review terdahulu kerangka
berpikir metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II Membahas tentang konsep mediasi dan penerapannya berupa
pengertian mediasi asas-asas umum dalam proses medasi
keuntungan menggunakan mediasi peran dan fungsi mediator
proses mediasi dan mediasi dalam islam
BAB III Membahas tentang teori efektivitas berupa pengertian mediasi
bekerjanya hukum dalam masyarakat dan teori efektivitas
hukum
BAB IV Membahas tentang analisis efektivitas mediasi berupa profil
Pengadilan Agama Karawang analisis efektivitas mediasi
tingkat keberhasilan mediasi dan faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi
BAB V Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran
13
BAB II
KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi
Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin ldquomediusrdquo ldquomediumrdquo yang artinya
berada ditengah Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak
(ldquodyadic modelrdquo) dengan melibatkan pihak ketiga (ldquotriadic modelrdquo) dengan
tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis1 Pada
dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dapat membantu dalam situasi
konflik untuk mengordinasi aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses
tawar-menawar2
Menurut Priyatna Abdurrasyid mediasi merupakan suatu proses damai
bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada
mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang
bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang
besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang
bersengketa secara sukarela3
Pengertian mediasi yang lain menurut Dwi Rezki Sri Astarini adalah proses
penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang bersengketa dengan itikad
1 Valerine JL Kriekhoff Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam
buku Bunda Reghena (Pustaka Dunia 2012) h 615 2 Nurnianingsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta Raja Grafindo 2011) h 28 3 Priyatna Abdurrasyid Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar
(Jakarta Fikahati Anesta 2002) h 34
14
baik berusaha mendamaikan sengketa diantara mereka dengan dibantu oleh
mediator netral untuk mencapai hasil yang adil dan dapat diterima oleh kedua
belah pihak untuk dilaksanakan dengan sukarela4
Demikian pula ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun
2016 terdapat rumusan pengertian mediasi sebagai berikut
ldquoMediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediatorrdquo
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi
Pelembagaan dan permberdayaan mediasi di Pengadilan (Court Connected
Mediation) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada
dasar negara kita yaitu Pancasila terutama sila keempat yang berbunyi
ldquoKerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilanrdquo Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghedaki bahwa
upaya penyelesaian sengketa atau konflik atau perkara dilakukan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
Hal ini mengadung arti bahwa setiap sengketakonflikperkara hendaknya
diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak
yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama5
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dasar hukum yang mengatur
pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada
4 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 89 5 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 26
15
ketentuan HIR dan RBg HIR merupakan singkatan dari Herziene Inlandsch
Reglement (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara
perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan colonial Hindia Belanda
yang masih berlaku di negara kita hingga kini Sedangkan RBg adalah singkatan
dari Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang)
merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah luar pulau Jawa dan Madura
Secara lebih lengkap ketentuan pasal ini adalah6
1 Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka
Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi
2 Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat akta tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menempati perjanjian yang diperbuat itu surat akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa
Selanjutnya dalam Pasal 154 RBg adalah
1 Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak dating menghadap maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya
2 Bila dapat dicapai perdamaian maka di dalam siding itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa
Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil
pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 130 HIR154 RBg yang mengharuskan hakim
menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan
perdamaian diantara para pihak yang berperkara Namun Mahkamah Agung
mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar
6 Prof DR Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287
16
formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa7
Kenyataan praktik yan dihadapi jarang dijumpai putusan perdamaian Produk
yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya
hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau
kalah (winning or losing) Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep
sama-sama menang (win-win solution)
Pasal 130 HIR154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian oleh
hakim dijadikan modal utama dalam membangun perangkat hukum mediasi
pengadilan yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberdayaan Pengadian Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai Pasal 130 HIR154 RBg yang kemudianpada tahun 2003 disempurnakan
melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan8
Kemudian merasa PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dirasa belum efektif
maka Mahmakah Agung merevisi kembali dengan lahirnya PERMA Nomor 1
Tahun 2008 Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan para
pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata Hal ini daat dilakukan dengan
menintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur
berperkara di pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses berperkara di pengadilan Hakim wajib mengikuti
7 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 27 8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124
17
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi bila hakim melanggar atau
enggan menerpkan prosedur mediasi putusan hakim tersebut batal demi hukum
(Pasal 2 ayat (3) PERMA)9
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi
Bagi pihak-pihak yang berseteru memecahkan masalah dengan
membawanya ke meja hijau terkadang dirasa kurang begitu efektif Banyak
kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi
yaitu10
a Ada dua asas penting dalam mediasi
Pertama menghindari menang ldquokalahrdquo (win loose) melainkan lsquosama-sama
menangrdquo (win-win solution) Sama-sama menang bukan saja dalam arti
ekonomi atau keuangan melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi
(nama baik dan kepercayaan) Kedua putusan tidak mengutamakan
pertimbangan dan alasan hukum melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan
dan rasa keadilan
b Telah pula dikemukakan penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu
penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara Waktu yang panjang dalam
berperkara tidak hanya menjadi beban ekonomi keuangan Yang tidak kalah
pentingnya adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap
dan kegiatan pihak yang berperkara
9 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124-125
10 Bagir Manan Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia Peradilan No 248 Juli 2006 h 5-16
18
c Bagi masyarakat Indonesia berperkara menimbulkan efek sosial yaitu
putusnya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial Bukan saja antar
pihak yang berperkara Efek sosial dapat memperluas sampai kepada
hubungan kekerabatan yang lebih luas Hal ini dapat terjadi karena suatu
perkara bukan saja menjadi kepentingan dan ldquoharga dirirdquo yang berperkara
melainka juga dapat merambat ke kerabat
d Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia
yang mengutamakan dasar kekerabatan paguyuban kekeluargaan dan gotong
royong Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah laku toleransi
mudag memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan
bersama (komunal)
D Peran dan Fungsi Mediator
Dalam mediasi ada pihak yang sangat berperan besar demi tercapainya
kesepakatan damai yaitu seorang mediator Biasanya mediator adalah orang yang
ahli dalam bidang yang didiskusikandisengketakan atau ahli dalam bidang hukum
karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak Mediator merupakan pihak
ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para
pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa11
Sebagai ldquopenengahrdquo atau pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi
mediator ldquomembanturdquo para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya Seorang mediator akan membantu para pihak untuk membingkai
persoalan yang ada perlu diselesaikan secara bersama Secara umum mediator
11 Mariana Sutadi Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan Biaya Ringan (Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI 2005) h 30
19
tidak membuat keputusan mediator hanya membantu dan memfasilitasi para
pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian
sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga untuk mencapai
hasil yang maksimal seorang mediator disamping memiliki kemampuan sebagai
mediator juga harus dapat menguasai teknik-teknik mediasi secara baik12
Ada kalanya mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi
dalam pertemuan yang disebut caucus yaitu pertemuan mediator dengan salah
satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya sehingga mediator akan lebih leluasa
memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka membagi
informasi13 Dengan pertemuan terpisah (caucus) ini mediator akan mempunyai
lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi
Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya
dalam sebuah caucus Oleh karena itu seorang mediator juga harus memiliki
kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai
penyelesaian masalah yang disengketakan sehingga mediator diharapkan akan
mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu
perjanjiankesepakatan14
12 I Made Widyana Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (Jakarta Fikahati Anesta
2009) h 114 13 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 93 14 Takdir Rahmadi Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta
RajaGrafindo Persada 2010) h 17
20
Fuller dalam Riskin and Westbrook menyebutkan tujuh fungsi mediator
yaitu sebagai catalyst educator translator resourceperson bearer of bad news
agent of reality dan scapegoat
1 Sebagai ldquokatalisatorrdquo mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator
dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang
konstruktif bagi diskusi
2 Sebagai ldquopendidikrdquo berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi
prosedur kerja keterbatasan politis dan kendala usahan dari para pihak Oleh
sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di
antara para pihak
3 Sebagai ldquopenerjemahrdquo berarti mediator harus mampu menyampaikan dan
merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui
bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang
dicapai oleh pengusul
4 Sebagai ldquonarasumberrdquo berarti seorang mediator harus mendayagunakan
sumber-sumber informasi yang tersedia
5 Sebagai ldquopenyandang berita jelekrdquo berati seorang mediator harus menyadari
bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional Untuk
itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak
terkait untuk menampung berbagai usulan
6 Sebagai ldquoagen realitasrdquo berarti mediator harus berusah memberi pengertian
secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau
tidak masuk akal tercapai melalui perundingan
21
7 Sebagai ldquokambing hitamrdquo berarti seorang mediator harus siap disalahkan
misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan
E Proses Mediasi
Ada beberapa tahap secara garis besar yang harus dijalani oleh para pihak
dalam melakukan proses mediasi Berikut adalah tahapan-tahapan proses mediasi
yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016
a Tahapan Pra Mediasi
Pertama penggugat mendaftarkan perkara ke bagian kepaniteraan
Pengadilan Setelah itu Ketua Pengadilan memilih Majelis Hakim untuk
memeriksa perkara tersebut Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para
pihak Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh
proses mediasi (Pasal 17 ayat (1) )
Setelah itu Majelis Hakim memberikan hak kepada para pihak untuk
memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya (Pasal
20 ayat (1) ) Apabila setelah hari yang ditentukan tidak ada kesepakatan
untuk memilih mediator maka Hakim pemeriksan perkara segera menunjuk
Mediator Hakim atau pegawai Pengadilan Jika pada Pengadilan yang sama
tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang
bersertifikat ketua majelis hakim menunjuk salah satu Hakim Pemeriksan
Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan yang
bersertifikat (Pasal 20 ayat (3) dan (4) )
22
b Pemanggilan Para Pihak
Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setekah
menerima penetapan penunjukan sebagai mediator (Pasal 21 ayat (1) )
Dengan bantuan juru sita Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara
memanggil para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi
c Akibat Hukum Pihak Tidak beriktikad Baik
Pada Pasal 22 ayat (1) sampai (5) adalah penjelasan mengenai akibat
hukum bagi pihak Penggugat yang tidak beriktikad baik Pada Pasal
selanjutnya yaitu Pasal 23 ayat (1) sampai (8) berisi penjelasan mengenai
akibat hukum bagi pihak Tergugat yang tidak beriktkad baik selama proses
mediasi
d Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) para pihak menyerahkan
resume perkara kepada pihak lain dan Mediator (Pasal 24 ayat (1) ) Jangka
waktu mediasi yang ditetapkan adalah 30 hari terhitung sejak penetapan
perintah melakukan Mediasi Atas dasar kesepakatan para pihak waktu
Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
waktu mediasi pertama berakhir disertai engan alasannya (Pasal 24 ayat (2)
(3) dan (4) )
e Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat
Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum Mediator dapat
menghadirkan seorang atau lebih ahli tokoh masyarakat tokoh agama atau
23
tokoh adat (Pasal 26 ayat (1) ) Terkait mengenai mengikat atau tidaknya dari
penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat tergantung
berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 26 ayat (2) )
f Mediasi Mencapai Kesepakatan
Jika Mediasi mencapai kesepakatan dengan bantuan Mediator para
pihak wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani
oleh para pihak dan Mediator (Pasal 27 ayat (1) ) Mediator wajib
memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang
a Bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan atau kesusilaan
b Merugikan pihak ketiga atau
c Tidak dapat dilaksanakan
Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan kesepakatan
perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta
Perdamaian Jika para pihak tidak menghendaki maka kesepakatan
perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan (Pasal 27 ayat (4) dan (5) )
Selanjutnya Mediator wajib menyampaikan hasil kesepakatan kepada Hakim
Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian(Pasal 27
ayat (6) )
Setelah itu Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari isi kesepakatan
perdamaian paling lama 2 (dua) hari Apabila ada perbaikan Hakim
Pemeriksa Perkara mengembalikan kepada Mediator dan para pihak agar
segera diperbaiki Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak
Mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah di
24
perbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari sejak
penerimaan petunjuk perbaikan Paling lama 3 (tiga) hari setelah Hakim
menerima kesepakatan perdamaian maka Hakim menerbitkan hari penetepan
sidang untuk membacakan Akta Perdamaian (Pasal 28 ayat (1) sampai (4) )
g Kesepakatan Perdamaian Sebagian
Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan sebagian antar
penggugat dan sebagian tergugat penggugat mengubah gugatan dengan tidak
lagi mengajukan pihak tergugat sebagai lawan Kesepakatan tersebut dibuat
dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang
mencapai kesepakatan dan Mediator (Pasal 29 ayat (1) dan (2) ) Kesepakatan
di atas dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut
aset harta kekayaan danatau keperntingan pihak yang tidak mencapai
kesepakatan (Pasal 29 ayat (3) ) Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan pada
perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya banding
kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat (6) )
Untuk Mediasi perkara perceraian di dalam Pengadilan Agama yang
tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya dan para pihak
tidak ingin rukun kembali maka Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya
(Pasal 31 ayat (1) ) Jika para pihak mencapai kesepakatan sebagaimana pada
ayat (1) kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagaian
dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perceraian Hal ini hanya
dapat dilakukan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan
perceraian telah berkekuatan hukum tetap
25
h Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan
Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil dan
memberitahukan secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara apabila
tidak mencapai kesepakatan pada hari yang telah tentukan yaitu 30 hari para
tidak beriktikad baik melibatkan aset serta harta kekayaan atau kepentingan
dengan pihak lain dan melibatkan wewenang aparatur negara Setelah Hakim
menerima pemberitahuan hal ini Hakim segera menetapkan untuk
melanjutkan pemeriksaan perkara (Pasal 32 ayat (1) sampai (3) )
i Perdamaian Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara
Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim tetap berupaya
mendorong para pihak untuk berdamai Atas dasar kesepakatan para pihak
dapat memohon melakukan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara
pada tahap ini Setelah itu Hakim segera menunjuk salah seorang Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dan Hakim wajib
menunda persidangan paling lama 14 hari
j Perdamaian Sukarela Pada Tingkat Upaya Hukum Banding Kasasi atau PK
Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding
kasasi atau peninjauan kembali atas dasara kesepakatan dapat menempuh
upaya perdamaian Jika mencapai kesepakatan maka dibuat akta perdamaian
dan ditandatangani oleh Hakim pemeriksa perkara paling lama 30 hari sejak
diterimanya kesepakatan tersebut (Pasal 34 ayat (1) sampai (4) )
26
F Mediasi Dalam Perspektif Islam
Ash-shulhu disyariatkan oleh Al-qurrsquoan Sunnah dan Ijmarsquo demi
tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan dan agar
permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai Didalam Al-qurrsquoan
Allah berfirman15
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إ ن الله التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
يحب المقسطين (الحجرات9)
Artinya ldquoDan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah Kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adilrdquo
Dan di dalam sunnah yang diriwayatkan Abu Dawud At-tirmidzi Ibnu Majah
Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Amru bin lsquoAuf bahwa Rasulullah SAW
bersabda
م حلالا أوأحل حراما الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حر
Artinya ldquoPerdamaian diantara orang-orang muslim itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halalrdquo
15 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210
27
Dan At-tirmidzi menambahkan
والمسلمون على شروطهم
Artinya ldquoDan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat merekardquo
Lalu ia berkata bahwa hadits ini Hasan Shahih dan Umar ra berkata ldquoTolaklah
permusuhan sampai mereka berdamai karena pemutusan melalui pengadilan akan
mengembangkan kedengkian di antara merekardquo Kaum muslimin berijmarsquo bahwa
perdamaian di antara yang bermusuhan itu disyariatkan P15F
16
Mediasi dalam konsep islam dikenal dengan istilah Shulhu atau Ishlah Sulh
adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk
mengakhiri perkara mereka secara damai Di dalam kitab Fathul Qariib Al-Mujiib
pengertian Ash-Shulh secara bahasa sebagai berikut (فتح القريب المجيب)
16وهو لغة قطع المنازعة F
17
Artinya ldquoShuluh secara bahasa adalah memutus sengketa atau perselisihanrdquo
Namun pengertian shuluh secara syararsquo atau istilah adalah
وشرعا عقد يصلح به قطعها
Artinya ldquoDan menurut syararsquo adalah akad mendamaikan dengan memutus sengketa atau perselisihanrdquo
16 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210 17Ahmad bin Al-Husain Fathul Qariib Al-Mujiib (Mesir Thaha Putra Semarang 1934) h
33
28
Metode Ash-shulh menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan
persengketaan atau perselisihan karena berdasarkan asas kedua belah pihak tidak
ada yang merasa menang ataupun kalah Tentunya hal tersebut atas kesepakatan
dan kerelaan masing-masing pihak Hal ini sesuai dengan prinsip mediasi dengan
istilah win-win solution
Sebelum mengarah kepada perceraian biasanya diawali dengan adanya
sikap nusyuz baik dari pihak isteri maupun suami Ketika hal ini terjadi Al-
Qurrsquoan mentebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 128
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما كان بما ح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله لح خير وأحضرت الأنفس الش صلحا والص
تعملون خبير ا
Artinya Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
Ayat di atas membahas masalah nusyuz Nusyuz identik dengan sikap istri yang
membangkang terhadap suami padahal nusyuz juga dapat terjadi pada suami
Nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajibannya
bertindak keras kepada istri tidak menggaulinya dengan baik tidak pula
memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri P17F
18P Sebaliknya bentuk
nusyuz yang dilakukan oleh istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)
18 M Abdul Amir dkk Kamus Istilah Islam cet ke-1 (Jakarta Pustaka Firdaus 1994) h
251
29
didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan
kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan
kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya19
At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw Saudah binti Zamrsquoah
khawatir dicerai oleh Nabi saw maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan
menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw lsquoAisyah
(istri Nabi saw yang paling beliau cintai setelah Khadijah)20
Kemudian apabila nusyuz telah terjadi dan tuntunan berdamai dari Al-
Qurrsquoan tidak berhasil dijalankan yang dapat berujung pada syiqaq Al-Qurrsquoan
menyebutkan ayat yang menyatakan tentang langkah perdamaian selanjutnya
antara suami isteri yang sedang berselisih yaitu pada surat An-Nisa ayat 35
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوف ق
كان عليما خبير ا بينهما إن الله الله
Artinya Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri ituSesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu menyelesaikan
perselisihan atau persengketaan antara suami isteri yaitu dengan jelas mengirim
19 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XXI bagian keenam
Pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1) 20 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 605
30
seorang hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu
menyelesaikan perselisiah tersebut Hakam yang dimaksud dalam Al-qurrsquoan
terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu dari keluarga
pihak suami isteri Menurut ayat di atas juga jika terjadi kasus antara suami istri
maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri
yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-
musabab terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya atau mengambil
prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik21
Dalam ayat di atas terdapat kata hakam Fungsi utama hakam adalah
mendamaikan Tetapi jika mereka gagal apakah mereka harus menetapkan hukum
dan harus dipatuhi oleh suami isteri yang bersengketa itu Ada yang mengiyakan
dengan alasan Allah menamai mereka hakam dan dengan demikian mereka
berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan baik disetujui oleh
pasangan maupun tidak Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi saw juga
kedua Imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal Sedang Imam Abu Hanifah
dan Imam Syafirsquoi menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam
itu Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami dan tugas mereka hanya
mendamaikan tidak lebih dan tidak kurang22
Selanjutnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir para Fuqaha juga berkata jika
terjadi persengketaan di antara suami istri maka didamaikan oleh hakim sebagai
pihak penengah meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat
21 H Abdur Rahman Ghazaly Fiqh Munakahat (Jakarta Kencana Prenada Media Group
2006) h 241 22 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 433-434
31
zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim Jika perkaranya tetap berlanjut dan
persengketaannya semakin panjang maka hakim mengutus seseorang yang
dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan
meneliti masalahnya serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi
keduanya berupa perceraian atau berdamai Allah SWT memerintahkan mengutus
seorang laki-laki sholeh dari masing-masing pihak untuk meneliti siapa yang
berlaku buruk Jika sang suami yang melakukan keburukan maka mereka dapat
melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah Jika
seorang istri yang melakukan keburukan maka mereka dapat mengurangi haknya
dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya Jika keduanya sepakat
untuk bercerai atau menyatu kembali maka boleh saja perkara itu ditetapkan23
Kaidah ushul fiqh yang digunakan ke dalam permasalahan ini adalah
Mashlahah Mursalah24 Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat dari mashlahah
adalah25
ع ر الش ود ص ق ى م ل ع ة ظ ا ف ح الم
Artinya Memelihara tujuan syararsquo (dalam menetapkan hukum)
Sedangkan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu
memelihara agama jiwa akal keturunan dan harta Secara lengkap Muhammad
Abu Zahrah merumuskan definisi mashlahah sebagai berikut P25F
26P
23 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir Min
Ibni Katsir terj MAbdul Ghoffar EM (Juz5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi 2003) cet ke-2 h 302
24 Mashlahah Mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan suararsquo yaitu menolak mudharat dan meraih mashlahah
25 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 346
32
و ا ار ب ت الأع اص ب ل خ ص ا ا ه ل د ه ش ي لا و ى م لا س الأ ع ار الش د ص ا ق م ل ة م ئ لا الم ح ال ص الم ي ه
اء غ الأل ب
Artinya Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya
Kesimpulannya bahwa mashlahah mursalah adalah apa yang baik menurut akal
itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum
Kaidah ini dapat digunakan dalam sengketa perceraian Apabila perceraian
mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami istri maka itu lebih baik daripada
mempertahankannya Namun apabila perceraian mendatangkan mudharat maka
harus dihindarkan Hal ini tentunya sudah mempertimbangkan baik dan buruknya
sesuai dengan orientasi dari kaidah ushul fiqh ini
26 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 355
33
BAB III
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas
Secara etimologi kata ldquoefektivitasrdquo berasal dari kata ldquoefektifrdquo atau dalam
bahasa Inggris adalah ldquoeffectiverdquo yang berarti berhasil dengan baik Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau
menunjang tujuan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif artinya ldquoada
efeknya akibatnya pengaruhnya kesannyardquo atau ldquodapat membawa hasil berhasil
gunardquo tentang usaha atau tindakan1
Adapun secara terminologi mengutip Ensiklopedia administrasi
menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut2
ldquoEfektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakirdquo
Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan
efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat
Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat maka hukum akan dipengaruhi
oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia h 284 2 Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg 2014
11 teori-efektifitashtml pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
34
pemberlakuan Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi
secara efektif dan efesien Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan
keinginan tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial
seperti budaya hukumnya baik maka hukum akan bekerja dengan baik pula
tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak
akan bisa berjalan karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum Cara-cara
untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan
terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning3
Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum Efektivitas hukum dimaksud berarti
mengkaji kaidah hukum yang harus memnuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis
berlaku secara empiris dan berlaku secara filosofis4 Oleh karena itu faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1)
kaidah hukum atau peraturan itu sendiri (2) petugas atau penegak hukum (3)
sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (4) kesadaran
masyarakat Hal tersebut akan di uraikan sebagai berikut5
1 Kaidah Hukum
Di dalam teori-teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah Hal itu diungkapkan sebagai
berikut
3 Soerjono Soekanto Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V (Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014) h 122 4 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62 5 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62-65
35
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk
atas dasar yang telah ditetapkan
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut
efektif Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari
masyarakat
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita
hukum sebagai nilai positif tertinggi
Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap
kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas sebab (1) bila
kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah itu
merupakan kaidah mati (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti
teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa (3) apabila hanya
berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan
hukum yang dicita-citakan (ius constituendum)
2 Penegakan Hukum
Penegakan hukum atau orag yang bertugas menerapkan hukum
mencakup ruang lingkup yang sangat luas sebab menyangkut petugas pada
strata atas menengh dan bawah Artinya di dalam melaksanakan tugas-
tugas penerapan hukum petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman
diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-
36
tugasnya Di dalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas
penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut
1) Sapai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada
2) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang
tegas pada wewenangnya
3 Sarana atau Fasilitas
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu atuan
tertentu Ruang lingkup sarana dimaksud terutama secara fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung Misalnya bila tidak ada kertas dan
karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik bagaimana petugas
dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan Bagaimana polisi
dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan
alat-alat komunikasi yang proporsional Kalau peralatan dimaksud sudah
ada faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran amat penting
Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan padahal
fasilitasnya belum lengkap Peraturan yang semula bertujuan untuk
memperlancar proses malahan mengakibatkan terjadi kemacetan Mungkin
ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi
ataupun memberikan tugas kepada petugas dipikirkan mengenai fasilitas-
37
fasilitas yang berpatokan kepada (1) apa yang sudah ada dipelihara terus
agar setiap saat berfungsi (2) apa yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan jangka waktu pengadaannya (3) apa yang kurang perlu
dilengkapi (4) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti (5) apa yang
macet dilancarkan (6) apa yang telah mundur ditingkatkan
4 Warga Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga
masyarakat Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi
suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan
Namun ada asumsi lain yang mengatakan bahwa semakin besar peran
sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat) semakin
kecil peran hukum Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang
terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah
Namun ada hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan kesadaran
masyarakat terhadap hukum yaitu (1) penyuluhan hukum yang teratur (2)
pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap
hukum dan respek terhadap hukum (3) pelembagaan yang terencana dan
terarah
38
C Teori Efektivitas Hukum
Apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum Achmad Ali
berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum
maka kita pertama-ama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu
ditaati atau tidak ditaati6 Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa
pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan
fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu7
1 Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2 Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum
3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4 Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut erlaku atau
diterapkan
5 Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada
6 Achmad Ali Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol1 (Jakarta Kencana
2010) h 375 7 Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang Memprngaruhi Penegakan Hukum (Jakarta PT
Raja Grafindo Persada 2008) h 8
39
efektivitas penegakan hukum Pada elemen pertama yang menentukan dapat
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung
dari aturam hukum itu sendiri
Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama
adalah8
1 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sistematis
2 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3 Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-
bidang tertentu sudah mencukupi
4 Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan
yuridis yang ada
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidakya kinerja hukum
tertulis adalah aparat penegak hukum Dalam hubungan ini dikehendaki adanya
aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan
baik
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap
efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal
berikut9
8 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 80 9 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
40
1 Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2 Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3 Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4 Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang
diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada
wewenangnya
Pada elemen ketiga tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan
prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya Sarana dan
prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai
alat untuk mencapai efektivitas hukum Sehubungan dengan ini Soerjono
Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana
dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang
memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi
kerjanya Adapun elemen-elemen tersebut adalah10
1 Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2 Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka
waktu pengadaannya
3 Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4 Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5 Prasarana yang macet perlu segea dilancarkan fungsinya
10 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
41
6 Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingktkan lagi
fungsinya
Kemudian pada elemen keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas
yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu
1 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan
yang baik
2 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peaturan walaupun peraturan
sangat bak dan aparat sudah sangat berwibawa
3 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau
aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi
Elemen di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan
masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul Internalisasi
faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas
sosial Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini
melalui motivasi yang ditanamkan secara individual
Elemen kelima adalah faktor kebudayaan Faktor kebudayaan yang
sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di
dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti
dari kebudayaan spiritual atau material Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai
yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)
42
BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI
A Profil Pengadilan Agama Karawang
Pengadilan Agama Karawang kelas IA beralamat di Jalan Jendral Ahmad
Yani No 53 Karawang menurut Kepala Pengadilan Agama Karawang saat itu
yaitu Drs Saifuddin MH diresmikan pada hari senin tanggal 11 Februari 2008
secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang bertempat di
kantor Pengadilan Agama Bandung Dimana saat itu Ketua Mahkamah Agung
telah meresmikan 3 gedung Pengadilan Agama yaitu Bandung Cikarang dan
Karawang
Sebelum memiliki gedung resmi pada tahun 2006 sambil menunggu
rampungnya pembangunan gedung baru yang dibuat Pemerintah Kabupaten
Karawang meminjamkan tempat bekas kantor Depnaker Pada tahun 2006 adalah
tahap dilaksanakannya rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Karawang diatas
tanah seluas 1698 M2 dengan luas bangunan 380M2 Pada awalnya status tanah
adalah Hak Guna Pakai dari Pemda Kabupaten Karawang dengan No
102SUTH0211PM01411978 tanggal 09 Juni 1978 dan Sertifikat No
0000621997
Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor
152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19
Januari 1882 dengan nama Raad AgamaPenghulu Landraad
43
Daerah hukum Pengadilan Agama Karawang adalah meliputi Pemerintahan
Kabupaten Karawang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989
Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ldquoPengadilan Agama berkedudukan di
kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupatenrdquo Dari sini dapat kita simpulkan bahwa daerah hukum
Pengadilan Agama Karawang adalah wilayah kota atau Kabupaten Karawang
Pengadilan Agama Karawang yang daerah hukumnya meliputi kabupaten
Karawang terdiri dari 30 kecamatan dan 304 kelurahan atau desa dengan
mayoritas penduduk beragama islam Dalam menjalankan tugasnya dan
fungsinya Pengadilan Agama Karawang didukung oleh pegawai berjumlah 40
orang dan secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Karawang harus
dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan ke Pengadilan Tinggi Bandung
sebagai bukti nyata
Sebagai tempat pencari keadilan Pengadilan Agama Karawang sesuai
dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa
memutus dan mengadili perkara diantara orang-orang yang beragama islam
dalam bidang perkawinan warisan dan wasiat wakaf zakat infaq hibah
shodaqoh dan ekonomi syarirsquoah serta kewenangan lainnya yang diatur serta
diamanatkan oleh Undang-Undang
Secara geografis wilayah kabupaten Karawang terletak antara koordinat
107ordm02`ndash107ordm40` Bujur Timur 5ordm56`ndash6ordm34` Lintang Selatan termasuk daerah
dataran yang relative rendah Mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 -
1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 2 - 15
44
15 - 40 dan diatas 40 Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat Laut Jawa di utara Kabupaten Subang di
timur Kabupaten Purwakarta di tenggara serta Kabupaten Cianjur di selatan ini
memiliki luas wilayah 173753 km2 dengan jumlah penduduk 2125234 jiwa
(sensus 2010) yang berarti berkepadatan 1223 jiwa per km2
Adapun struktur organisasi dari Pengadilan Agama Karawang adalah
sebagai berikut
Tabel 2
WAKIL KETUA
Drs H Mohamad Yamin SHMH
KETUA
Drs H M Yusuf SHMH HAKIM
1Dra Suherni
2Dra Hj Roniati MH
3Dra Hj Ratna Jumila MH
4Dra Hj Dadah Kolidah MH
5Dra Elfina Fitriani
6Drs H Abid MH
PANITERA
Nanang Patoni SHMH
SEKRETARIS
DrsJajang Janglar
KASUBAG KEPEGAWAIAN
Agustina Rahayu SH
KASUBAG UMUM amp KEUANGAN
Heri Santoso
KASUBAG PERENCANAAN TI amp LAP
Usmaniah
WAKIL PANITERA
Drs Mochamad Jalaludin
STAF
Wiyono SH
STAF
Abd Halim
PANMUD GUGATAN
Asnali SAg
PANMUD PERMOHONAN
Siti Sofia Emalia SAg
PANMUD HUKUM
Yuyu Yuliani SAgMH
HAKIM
7Dra Alia Al Hasna MH
8Drs Candra Triwangga
9Dra Hj Siti Sabihah SHMH
10Drs Humaidi Yusuf
11Drs Jajang Suherman SH
12DrH Farid Ismail SHMH
13DrsH Hasan Basri SHMH
45
B Analisis Efektivitas Mediasi
1 Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016
Beberapa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang tertera
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) adalah1
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasimenguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undangdan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
Salah satu kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang kepada
Mahkamah Agung adalah mengeluarkan produk yaitu PERMA Setidaknya
ada lima peran yang dimainkan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhan
1 Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PANITERA PENGGANTI
1Ahya Syaripudin
2Khalida SAgMH
3Taqludin SAg
4Ahmad Waskito SEi
5H Uwes
6Wahyu SSy
JURUSITA
1Eny Kurniasih SH
2Solikhin SH
JURUSITA PENGGANTI
1Edy Sutisna
2Samsudin
3ASupandi SAg
4Taufiqoh Bina Aryani SE
5Ratusiska Aries Tiani SE
6Ade Solahudin
7Reza M Sajidin SSy
46
penyelenggaraan negara khususnya di bidang peradilan Salah satunya
yakni PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum2
Berkaitan dengan hal ini adalah hierarki Perundang-Undangan yang
ada di Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi
sebagai berikut3
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b Undang-UndangPerturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c Peraturan Pemerintah d Peraturan Presiden e Peraturan Daerah Provinsi dan f Peraturan Daerah KabupatenKota
PERMA adalah salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal tersebut disebutkan
bahwa4
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
2 Ronald S Lumbuun Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan (Jakarta RajaGrafindo Persada 2011) h 14 3 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan 4 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
47
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Bank Indonesia Menteri badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa atau yang setingkat
Kemudian dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
Atas dasar Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ini menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan dan diakui
keberadaannya
Apabila melihat menimbang (konsideran) dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 huruf c dinyatakan bahwa dasar daripada dibentuknya Perma
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan
Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement Staatsblad 194144)
atau Pasal 154 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten Staatsblad 1927
227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering Staarsblad 1874
52)5 disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan
5 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah Reglement Acara Perdata Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg) adalah Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa da Madura Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui
48
perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan6 Pasal 130 ayat (1) HIR
berbunyi
Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu
Selanjutnya Pasal 130 ayat (2)
Jika perdamaian yang demikian itu terjadi maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat sebuah akte dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa
Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian
oleh hakim dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat
hukum mediasi pengadilan yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui
SEMS Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR 154 RBg yang
kemudian pada Tahun 2003 disempurnakan melaui PERMA Nomor 2
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan7
Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan
para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa Hal ini dapat dilakukan
dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam
prosedur berperkara di Pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting
6 Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum
Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287 7 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h124
49
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berperkara di Pengadilan8
Setiap orang yang berperkara ke Pengadilan wajib menempuh
mediasi apabila tidak melaksanakannya maka putusannya batal demi
hukum9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mengikat maksudnya adalah
peraturan ini mengikat khusus hanya kepada orang-orang yang berperkara di
Pengadilan tidak mengikat kepada seluruh elemen masyarakat10
Namun akhir-akhir ini pada praktiknya Perma Nomor 1 Tahun 2008
selama ini belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik di
Pengadilan Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008
dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi11 Anggota
Tim Pokja Mediasi MA Diah Sulastri Dewi menambahkan terbitnya Perma
No 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi di
Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama12
Ada beberapa poin pembeda antara Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Untuk memudahkan memahami
perbedaannya penulis membuat bagan sebagai berikut
8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h125
9 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
10 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
11 httpswwwabnpcoidnewsharapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016 diakses pada 15 April 2017 jam 2330
12httpwwwhukumonlinecom berita baca lt56bc191569359 perma- mediasi- 2016- tekankan- pada- iktikad- baik diakses pada 15 April 2017 jam 2335
50
Tabel 3
No
Perma Nomor 1 Tahun 2008
Perma Nomor 1 Tahun 2016
1
Lama Proses mediasi selama 40 hari (Pasal 13 ayat(3) ) dapat
diperpanjang 14 hari
Lama Proses mediasi selama 30 hari (Pasal 3 ayat (6) ) dapat diperpanjang
30 hari 2
bull Pasal 12 ayat (1) hanya mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik selama proses mediasi
bull Pasal 12 ayat (2) tidak penjelasan bagaimana bentuk pihak yang tidak beriktikad baikhanya menyatakan pihak yang tidak beriktikad baik dapat mengundurkan diri
bull Wajib menempuh iktikad baik selama mediasi (Pasal 7 ayat (1)
bull Pasal 7 ayat 2 huruf a sampai e penjelasan mengenai bentuk iktikad tidak baik Dalam Perma sebelumnya tidak ada penjelasannya
3
Tidak ada pasal yang mengatur mengenai akibat hukum bagi
pihak yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 22 ayat 1 sampai 5 mengenai penjelasan akibat hukum bagi penggugat yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 23 ayat 1 sampai 8 penjelasan mengenai akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik
4
Tidak ada pasal yang mengatur para pihak wajib hadir secara
langsung selama proses mediasi
bull Kewajiban menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1)
bull Komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung bagi para pihak (Pasal 6 ayat 2)
bull Ketidakhadiran para pihak secara langsung dibolehkan berdasarkan alasan yang sah (Pasal 6 ayat 3) dan penjelasannya pada (Pasal 6 ayat 4 huruf a sampai d)
51
2 Kualifikasi Mediator
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu dan mencarikan solusi
terbaik bagi para pihak dalam menyelesaikan perkaranya Salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam proses mediasi adalah peran seorang
mediator Fungsi daripada mediator adalah menjadi penengahmencari
solusi tentang sengketa yang dihadapi Oleh karena itu kecakapan dan
keterampilan seorang mediator mempunyai peran penting agar proses
mediasi dapat berjalan dengan efektif dan semestinya sesuai dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Pasal 9 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan mengenai
daftar mediator Pasal 9 ayat (1) yaitu
(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator
Peneliti telah melalukan kunjungan dan observasi ke tempat penelitian yang
dituju yaitu Pengadilan Agama Karawang Peneliti telah melihat bahwa
Ketua Pengadilan Agama Karawang telah menyediakan daftar mediator
disertai dengan latar belakang para mediator namun peneliti tidak
mendapati pengalaman masing-masing mediator yang dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Berikut adalah daftar
mediator yang bersumber dari Yuyu Yuliani SAgMH
52
Tabel 4
DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KARAWANG
No Nama Lengkap Jabatan Pendidikan
1 Drs H M Yusuf SHMH Hakim Madya Utama Ketua S2
2 Drs H Mohamad Yamin SHMH Hakim Madya UtamaKetua S2
3 Dra Suherni MH Hakim Madya Utama S2
4 Dra Rosniati MH Hakim Madya Utama S2
5 Drs Hasan Basri SHMH Hakim Madya Muda S2
6 DraRatna Jumilah MH Hakim Madya Muda S2
7 Dra Hj Dadah Holidah MH Hakim Madya Muda S2
8 Dra Elfina Fitriani Hakim Madya Muda S1
9 Drs H Abis MH Hakim Madya Muda S2
10 Dra Alia Al Hasnah MH Hakim Madya Pratama S2
11 Drs Candra Triswangga Hakim Madya Pratama S1
12 Dra Hj Siti Sabihah SHMH Hakim Madya Pratama S2
13 Drs Humaidi Yusuf Hakim Madya Pratama S1
14 Drs Jajang Suherman SH Hakim Madya Pratama S1
15 Dr H Farid Ismail SHMH Hakim Utama Muda S3
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
Di atas adalah daftar-daftar mediator di Pengadilan Agama Karawang
Dari semua mediator yang terdapat pada daftar mediator peneliti telah
melakukan wawancara kepada 4 (empat) mediator diantaranya
53
DraRosniati MH Drs Hasan Basri SHMH Dra Ratna Jumilah MH
Dra Elfina Fitriani Dari semua mediator yang telah peneliti wawancara
terdapat 1 mediator yang tidak bersertifikat dan belum mengikuti pelatihan
mediator yaitu DraRosniati MH Tiga mediator lainnya telah mengikuti
pelatihan mediator di Mega Mendung Bogor13
Peneliti melihat dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 9 ayat (2) sampai
(6) tentang kualifikasi mediator sebagai berikut
(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator
(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator
(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan
(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator
(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator
Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar hakim
dikarenakan kurangnya mediator yang memiliki sertifikat terlebih apabila
mediator di luar Hakim harus bersertifikat14 Semua Hakim yang ada di
Pengadilan Agama Karawang merangkap juga sebagai mediator15
Walaupun seorang hakim tidak memiliki sertifikasi mediator sesuai dengan
13 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Drs H Hasan Bashri SHMH Dra
Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 7 dan 9 November 2016
14 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
15 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
54
PERMA ini pada pasal 9 ayat (3) otomatis dapat menjadi mediator16 Para
Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang menjadi mediator
berdasarkan surat keputusan (SK) dari Ketua Pengadilan Agama
Karawang17
Ketua Pengadilan Agama setiap tahun mengevaluasi daftar mediator
Begitu pula setiap tahun daftar mediator dapat berubah-ubah apabila
adanya mutasi tugas berhalangan tetap ketidakaktifan setelah penugasan
dan pelanggaran atas pedoman perilaku Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat
(7) dalam PERMA ini
Seluruh hakim Pengadilan Agama yang tidak memiliki sertifikat
dikarenakan belum mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI18 Pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah
Agung jumlahnya terbatas karena berskala nasional sehingga peserta yang
ikutpun sangat terbatas Seharusnya Mahkamah Agung memberikan
pelatihan mediasi kepada seluruh hakim di Pengadilan agar
a Dapat maksimal ketika melakukan mediasi Ketika Hakim telah
diberikan pelatihan mediasi diharapkan dapat menjalankan fungsi
mediator secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
16 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 17 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani dan Dra Rosniati MH Haki m Mediator
Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 9 November 2016 18 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
55
b Menambah keterampilan hakim saat melakukan mediasi Walaupun
hakim tanpa sertifikat mediator lalu menjadi mediator hal itu dapat
dibenarkan karena hakim dapat merangkap sebagai mediator Akan
tetapi tetap saja untuk memaksimal fungsi dan peran mediator seorang
hakim harus mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI ketika kekurangan sumber daya mediator
sehingga kesiapan Hakim maksimal ketika Ketua Pengadilan menunjuk
Hakim sebagai mediator Namun pada dasarnya sulit membiasakan
hakim untuk menjadi mediator karena sifat seorang hakim adalah
memutus akan tetapi mediator hanya bersifat sebagai pihak ketiga yang
menengahi Dikhawatirkan sifat hakim yang terbiasa memutus terbawa
saat proses mediasi yang hanya berperan sebagai penengah bukan
memutus19 Karena itu sebisa mungkin seharusnya hakim tidak boleh
menjadi mediator Sangat tipis sekali hakim tersebut membedakan
antara menjadi hakim dan menjadi mediator terkadang terpengaruh20
c Mediasi berjalan efektif Pada dasarnya banyak faktor yang melatar
belakangi efektifnya mediasi Namun Keterampilan dan kemampuan
dari mediator adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
keberhasilan mediasi terutama yang sudah bersertifikat21
19 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 20 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 21 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
56
3 Fasilitas dan Sarana
Fasilitas dan sarana adalah salah satu instrumen yang dibutuhkan
dalam melaksanakan proses mediasi Setiap Pengadilan Tingkat Pertama
diharapkan memiliki fasilitas dan sarana dalam proses mediasi yaitu tempat
atau ruangan khusus mediasi Hal ini untuk menunjang keberhasilan dari
pada mediasi Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruangan
Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan pasal 20 ayat (1) PERMA ini
Namun dapat juga diselenggarakan di tempat lain apabila disepakati oleh
para pihak
Pengadilan Agama Karawang memiliki fasilitas dan sarana untuk
melakukan proses mediasi yaitu ruangan khusus untuk mediasi Dengan
ruangan berukuran 4 m x 6 m dilengkap dengan beberapa tempat duduk dan
satu meja persegi disertai dengan alat pendingin ruangan atau air
conditioner (AC) Jadi di ruangan tersebut hanya bisa diselenggarakan satu
proses mediasi
Ruangan mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah cukup
memadai namun belum termasuk yang ideal22 Idealnya ruangan mediasi
adalah
a Ruangan yang luas Hal ini agar para pihak nyaman saat proses mediasi
berjalan Ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih sempit
artinya ruangan tersebut belum dikategorikan ideal
22 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
57
b Ruangan yang tertata dengan rapi yang dilengkapi dengan kursi-kursi
serta meja bundar agar para pihak dapat saling berhadapan saat proses
mediasi berlangsung23
c Ruangan yang memiliki air conditioner (AC) Ketika ruangan sejuk dan
dingin dapat mencairkan suasana Para pihak yang sebelumnya dalam
keadaan merasa tidak baik ketika masuk ke dalam ruangan tersebut
bisa menjadi merasa sedikit lebih baik yang dapat mempengaruhi
suasana hati dan pikiran para pihak24
d Adanya bingkai pajangan keluarga harmonis Hal ini juga dapat
mempengaruhi suasana hati dan pikiran para pihak25 Namun di
Pengadilan Agama Karawang belum terdapat hal ini Hanya ada
bingkai pajangan dengan simbol saling berjabat tangan Itu hanya
melambangkan simbol perdamaian secara umum26
Untuk kemudahan para pihak dalam menjalani proses mediasi sebelum
memasuki ruang mediasi terpampang jadwal mediator Dalam daftar tersebut
terdapat nama-nama mediator namun tidak disertai dengan keterangan latar
belakang pendidikan masing-masing mediator Setiap harinya terdapat 3 mediator
yang disediakan Semuanya berasal dari hakim yang merangkap sebagai mediator
23 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 24 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 25 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 26 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
58
Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar
hakim Berikut jadwal hakim mediator Pengadilan Agama Karawang
Tabel 5
NO
HARI
MEDIATOR
KETERANGAN
1 2 3 4
1
SENIN
1DRA ALIA AL HASNA MH
2DRS HUMAIDI YUSUF
3DRS CANDRA TRISWANGGA
2
SELASA
1DRSHMYUSUF SH MH
2DRAHJSITI SABIHAH SH MH
3DRAHJERAWATI SH MH
3
RABU
1DRSHMOHAMAD YAMIN SHMH
2DRARATNA JUMILAH MH
3DRSHABDILLAH SH MH
1DRAHJROSNIATI MH
59
4 KAMIS 2DRAELFINA FITRIANI
3DRAHJDADAH HOLIDAH MH
5
JUMrsquoAT
1DRSHASAN BASRI SH MH
2DRSHABID MH
3DRSJAJANG SUHERMAN SH
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
4 Kepatuhan Masyarakat
Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat peneliti memberikan
beberapa catatan atas sikap para pihak selama melakukan proses mediasi
yang mempengaruhi kepatuhan para pihak dalam menjalani proses mediasi
yaitu sebagai berikut
a Rata-rata orang-orang yang datang berperkara ke Pengadilan Agama
khusus dalam perkara perceraian ini sangat sulit untuk disatukan
kembali terlebih apabila salah satu pihak ada yang melakukan
perselingkuhan27
b Sikap egois para pihak sehingga menyulitkan mediator untuk
mendamaikan dan mendalami permasalah yang dihadapi para pihak
27 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
60
c Sikap para pihak yang terkadang tidak mengikuti peraturan mediasi
yang telah disepakati28 Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya proses
mediasi
d Biasanya jauh sebelum para pihak mendaftarkan perkara dan mengikuti
persidangan sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutus
ikatan pernikahan29 Akhirnya mediator pun sulit untuk mendamaikan
kembali bahkan gagal
e Sikap para pihak yang kooperatif Namun hal ini mereka lakukan agar
proses mediasi cepat selesai dan berlanjut kepada tahap persidangan30
Mereka melakukan hal ini hanya sebagai formalitas
5 Kebudayaan
Berkaitan dengan kebudayaan dalam skripsi ini adalah mengenai
budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama Hal ini
sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama Pasal tersebut berbunyi
1 Peradilan Agama adalah peradilan nagi orang-orang yang beragama
islam
Menurut pasal ini Pengadilan Agama adalah wadah bagi orang-orang yang
ingin berperkara khusus untuk orang-orang atau masyarakat yang beragam
islam
28 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 29 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 30 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
61
Penulis melihat ada kecenderungan kenaikan angka perceraian dalam
empat tahun terakhir Berikut adalah angka perceraian selama 4 tahun
terakhir
Tabel 6
DIAGRAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 4
TAHUN TERAKHIR31
Dari data di atas dapat kita lihat bahwa angka perceraian dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan baik pada perkara cerai talak maupun
cerai gugat Namun diantara kedua jenis perkara tersebut angka cerai gugat
jauh mendominasi dibandingkan dengan cerai talak Pada tahun 2012 pada
perkara cerai talak terdapat 89683 perkara yang diputus sedangkan pada
cerai gugat terdapat 206102 perkara Pada tahun 2013 terdapat 94715
perkara cerai gugat dan 221460 pada perkara cerai gugat Selanjutnya pada
tahun 2014 pada cerai talak terdapat 99536 perkara dan 243334 pada
perkara cerai gugat Kemudian pada tahun 2015 terdapat 98602 perkara
31 httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
050000
100000
150000
200000
250000
300000
2012 2013 2014 2015
89683 94715 99536 98602
206102 221460 243334 252885
cerai talak
cerai gugat
62
cerai talak dan 252885 pada perkara cerai gugat Dari setiap tahunnya
jumlah perkara cerai gugat lebih dari 2 kali lipat jumlah perkara cerai talak
Perbedaan jumlah angka ini sangat signifikan dan menunjukkan bahwa
betapa tingginya angka perceraian di Indonesia terutama dalam perkara
cerai gugat Bisa disimpulkan bahwa angka perceraian dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan
C Tingkat Keberhasilan Mediasi
Pada pembahasan ini peneliti membatasi penelitian hanya pada tahun 2015
Data yang diambil bersumber dari laporan bulanan yang kemudian dirangkum
menjadi laporan tahunan Pengadilan Agama Karawang Di dalam laporan
tersebut dapat diketahui berapa jumlah perkara yang dimediasi setiap bulannya
dan berapa jumlah perkara yang berhasil dan gagal untuk dimediasi Berikut
adalah laporan pembukuan mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
Tabel 7
LAPORAN TAHUNAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2015
NO
BULAN
JUMLAH PERKARA
KETERANGAN
BERHASIL TIDAK BERHASIL
1 Januari 28 0 28
2 Februari 18 0 18
3 Maret 20 1 19
4 April 25 0 25
5 Mei 21 0 21
63
6 Juni 18 0 18
7 Juli 18 0 18
8 Agustus 23 1 22
9 September 27 2 25
10 Oktober 35 1 34
11 November 31 0 31
12 Desember 25 0 25
TOTAL 289 5 284
Untuk mengetahui prosentase keberhasilan mediasi dalam satu tahun pada
tabel di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut 32
119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119888119886119887119906119905119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119901119906119905119906119904
X 100
Berdasarkan rumus di atas dapat ditentukan prosentasi keberhasilan mediasi
perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 sebagai berikut
5284
X 100 = 176
Maka dapat diketahui prosentase tingkat keberhasilan perkara yang berhasil
dimediasi adalah sebesar 176 Hal ini membuktikan bahwa tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 sangatlah
jauh dari apa yang diharapkan Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa
32 http wwwbadilagnet data ARTIKEL Mencari 20 tolak 20 ukur 20 hasil
20 Mediasipdf
64
mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 belum efektif Ini
sangat berbanding terbalik dengan prosentase kegagalannya sebesar 9824
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi
Tentunya dalam berjalannya proses mediasi ada faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi Berikut adalah beberapa faktor-faktor
keberhasilan mediasi
a Para Pihak Bersifat Kooperatif
Artinya adalah mereka para pihak dapat mematuhi peraturan dalam
proses mediasi yang telah disepakati sebelumnya33 Hal ini harus dilakukan
karena kebanyakan para pihak yang berperkara ketika suasana hatinya tidak
baik tidak dapat mengontrol emosi sehingga peraturan yang telah disepakati
sebelumnya tidak dipatuhi dan proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan
Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator yang mudah dipahami
sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama mediator yang
bersertifikat34 Ketika seorang mediator telah bersertifikat setidaknya dia
telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara berkomunikasi cara
menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak yang berbeda-beda
karakter
33 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 34 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
65
Begitu juga penampilan mediator yang berwibawa dan meyakinkan
dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi karena dapat meyakinkan dan
menimbulkan kepercayaan terhadap para pihak35
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir
para pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan baik
dan positif ketika menghadapi suatu perkara36
d Mengingat Anak
Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan mediasi karena
para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian bagaimana nasib
anak-anak mereka apabila bercerai37 Hal ini bagi mereka yang sudah
memiliki anak dari hasil perkawinan yang mereka laksanakan
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi
Ketika kondisi tempat atau ruang nyaman hal ini juga dapat
mempengaruhi keberhasilan mediasi karena dapat merubah mindset para
pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di ruangan ruangan tersebut
35 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 36 Kedua faktor tersebut hasil wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator
Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 37 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
66
ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin ruangan atau AC (Air
Conditioner) yang dapat membuat para pihak nyaman38
f Iktikad Baik Para Pihak
Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang mediator untuk
mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung iktikad baik para
pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima kembali pihak
tergugat untuk hidup bersama39
Berikut adalah beberapa faktor penghambat terhadap keberhasilan mediasi
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai
Hal ini terjadi biasanya ketika salah satu atau kedua belah pihak
tidak mau bermusyawarah Misalnya salah satu pihak menuruti pihak
lawan yang ingin bercerai itu sudah dipastikan akan gagal untuk
dimediasi40
b Konflik Yang Sudah Meruncing
Konflik yang sudah meruncing dan berlarut-larut diantara para
pihak akan menghambat keberhasilan mediasi Apabila salah satu pihak
ada yang berkeinginan untuk berdamai masih ada kesempatan untuk
dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah tidak ingin untuk
berdamai maka akan sangat sulit dimediasi41
38 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 39 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 40 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 41 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
67
c Psikologis atau kejiwaan para pihak
Kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya
sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang
mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan
perceraian ini42
42 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
68
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa
kesimpulan yang dapat dikemukakan
1 Efektivitas mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang belum
efektif karena tingkat keberhasilannya masih sangat rendah
2 Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah
a Para Pihak Bersifat Kooperatif Artinya adalah mereka para pihak dapat
mematuhi peraturan dalam proses mediasi yang telah disepakati
sebelumnya Hal ini harus dilakukan karena kebanyakan para pihak yang
berperkara ketika suasana hatinya tidak baik tidak dapat mengontrol emosi
sehingga peraturan yang telah disepakati sebelumnya tidak dipatuhi dan
proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator
yang mudah dipahami sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama
mediator yang bersertifikat Ketika seorang mediator telah bersertifikat
setidaknya dia telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara
berkomunikasi cara menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak
yang berbeda-beda karakter Begitu juga penampilan mediator yang
berwibawa dan meyakinkan dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi
69
karena dapat meyakinkan dan menimbulkan kepercayaan terhadap para
pihak
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir para
pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan
baik dan positif ketika menghadapi suatu perkara
d Mengingat Anak Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan
mediasi karena para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian
bagaimana nasib anak-anak mereka apabila bercerai
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi Ketika kondisi tempat atau ruang
nyaman hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi karena
dapat merubah mindset para pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di
ruangan ruangan tersebut ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin
ruangan atau AC (Air Conditioner) yang dapat membuat para pihak
nyaman
f Iktikad Baik Para Pihak Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang
mediator untuk mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung
iktikad baik para pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima
kembali pihak tergugat untuk hidup bersama
70
3 Faktor-faktor penghambat mediasi adalah
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai Hal ini terjadi biasanya ketika
salah satu atau kedua belah pihak tidak mau bermusyawarah Misalnya
salah satu pihak menuruti pihak lawan yang ingin bercerai itu sudah
dipastikan akan gagal untuk dimediasi
b Konflik Yang Sudah Meruncing Konflik yang sudah meruncing dan
berlarut-larut diantara para pihak akan menghambat keberhasilan mediasi
Apabila salah satu pihak ada yang berkeinginan untuk berdamai masih
ada kesempatan untuk dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah
tidak ingin untuk berdamai maka akan sangat sulit dimediasi
c Psikologis atau kejiwaan para pihak Kekecewaan yang berat salah satu
pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa
terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri
ikatan dengan jalan perceraian ini
B Saran
Pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada
beberapa pihak atau instansi yang terkait yaitu sebagai berikut
1 Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang membawahi
Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA mewajibkan kepada calon
pasangan suami isteri yang akan menikah untuk mengikuti bimbingan dan
pembinaan tentang pernikahan untuk menciptakan rumah tangga sakinah
mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan Karena sampai
saat ini hal tersebut hanya bersifat anjuran Hal ini dilakukan agar pasangan
71
yang akan menikah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup serta
membentuk mental yang baik bagi para calon pasangan suami isteri Ini
adalah modal utama agar para pasangan suami isteri terhindar dari perkara
perceraian
2 Kepada Mahkamah Agung ada dua saran yang ingin penulis berikan yaitu
sebagai berikut
a Mahkamah Agung agar mengadakan pelatihan lebih intensif kepada
hakim mediator khususnya bagi hakim yang belum bersertifikasi
sehingga seluruh hakim telah mengikuti dan memiliki sertifikat
tersebut karena kecakapan mediator adalah salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam mediasi
b Agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA yang menjelaskan
tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang
berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator karena hal itu adalah
upaya luar biasa sehingga layak dan patut untuk diberikan insentif
Juga untuk memotivasi para hakim agar lebih bersungguh-sungguh
dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator yang berdampak
dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi Pada
kenyataanya sampai saat ini Mahkamah Agung belum menjelaskan
regulasi tersebut di dalam PERMA
3 Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator agar dengan
sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai mediator tidak hanya
sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh PERMA
72
DAFTAR PUSTAKA
Abbas Syahrizal Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional Jakarta Kencana 2009
Astarini Dwi Rezki SriMediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan
BandungPT Alumni 2013
Abdurrasyid Priyatna Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu
Pengantar Jakarta Fikahati Anesta 2002
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir
Min Ibni Katsir terj M Abdul Ghoffar Juz 5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi
2003
Amriani Nurnaningsih Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011
Al-Husain Ahmad Fathul Qariib Al-Mujiib Mesir Thaha Putra Semarang 1934
Ali Zainuddin Sosiologi Hukum Jakarta Sinar Grafika 2012
Ali Achmad Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1 Jakarta
Kencana 2010
Amir M Abdul Kamus Istilah Islam Jakarta Pustaka Firdaus 1994
Dawson Roger Seni Negosiasi (Secret of Power Negotiating) Jakarta Gramedia
Pustaka 2010
Emirzon Joni Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi
Mediasi Konsiliasi dan Arbitrase) Jakarta Gramedia Pustaka Utama
2000
73
Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2011
Kriekhoff Valerine Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa keluarga
Pustaka Dunia 2012
Lumbuun Ronald S Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan Jakarta Raja Grafindo Persada 2011
Manan Bagir Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia
Peradilan No 24 8 Juli 2008
Rahmadi Takdir Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat
Jakarta Raja Grafindo Persada 2010
Rahman Ghazaly Abdur Fiqh Munakahat Jakarta Kencana Prenada Media
Group 2006
Sabiq Sayyid Fiqh Al-sunnah Kairo Al-Fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972
JMoleong Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja
Rosdakarya 2009
Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar 2014
Shihab M Quraish Tafsir Al-Mishbah Jakarta Lentera Hati 2007
Soekanto Soerjono Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014
Sutadi Mariana Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg
dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan
Biaya Ringan Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI
2005
74
Soekanto Soerjono Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta
PTRaja Grafindo Persada 2008
Syarifuddin Amir Ushul Fiqh Jilid II cet6 Jakarta Kencana 2011
Soekanto Soerjono Penegakan Hukum Bandung Bina Cipta 1983
Tim Penyusun Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta Balai
Pustaka 1990
Usman Rachmadi Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik Jakarta
Sinar Grafika 2012
Widyana I Made Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Jakarta Fikahati
Anesta 2009
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perauran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
Jurnal
75
Nurhasanah dan Rozalinda (2014) ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo
Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 (No2) hal 2
Fachrina dan Rinaldi Eka Putra (2013) ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis
Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di
Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 (No2) hal 5
Internet
Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain 2007
http wwweramuslimcom berita nasional angka- perceraian- di- indonesia-
tertinggi- dibanding- negara- islam- lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam
1612 WIB
Takariawan Cahyadi Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam 2015 http
wwwkompasianacom pakcah di- indonesia- 40- perceraian- setiap-
jam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
Cerai Paling Banyak di Jawa Barat http wwwantaranewscom berita 270213
cerai- paling- banyak- di- jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
Budiman Asep 2016 Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia http
wwwpikiran-rakyatcom jawa-barat 2016 03 15 364250 kasus- cerai-
indramayu -tertinggi- di- indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
Harahap Syahrizal Hadi http wwwmedanbisnisdailycom news read 2015
1230207187kursus-perkawinan-dan-upaya-mencegah-perceraian diakses
11 Juni 2016 jam 0600
httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg
201411teori-efektifitashtml diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
httpwwwbadilagnetdataARTIKELMencari20tolak20ukur20hasil20
Mediasipdf
Lampiran 1
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Drs H Hasan Bashri SHMH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua pengadilan agama karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya2009 di Mega Mendung Bogor
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma ini mengikat hanya bagi orang2 yg berperkarasetiap yg berperkara berdasarkan revisi Perma No1 Tahun 2016 ini Setiap berperkara khusus utk perceraian wajib menempuh mediasi terlebih dahulukalo tdk putusannya batal demi hukum
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Ya sudah Jadi setiap kita warga PA ada perwakilan untuk mengahadiri sosialisasi iniYa cukup berpengaruhada perbedaan dari pada Perma sebelumnya Ada progresnya walaupun tidak signifikan
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Saya belum tau apakah ada upaya peningkatan menjadi UUmungkin nanti akan ada perubahan menuju kesana sebab ini suatu kewajiban juga
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Yaa baguscukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Para pihak antusiasrata2 para pihak ingin dimediasiresponnya baik Tingkat keberhasilannya lumayan Terutama pihak tergugat yg merasa keberatan dgn tuntutan
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mendamaikan kedua belah pihak yg berperkara utk menuju ke arah perdamaian supaya mereka damai Fungsinya mediator
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi
H Di dalam memang selalu diupayakan penasehatan perdamaiankarena di ruang sidang itu waktunya terbatas dan singkat Kita juga dibatasi dgn perkara yg cukup banyak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Sebab ada hal yg terkadang secret apabila menyangkut perceraianmakanya sidangnya tertutup Ini masalah sangat privasi dan khalayak umum tdk boleh taukarena aib juga Sesuai dgn perma diberikan waktu kurang lbh 40 hari kerja Kami melakukan mediasi tidak hanya 1 atau 2 kali bahkan bisa 4 sampai 5 kali apabila kita melihat masih ada celah utk didamaikan Bahkan harinya bisa ditambah tentunya atas seizin ketua mejalis hakim
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Ketika hal ini terjadibiasanya kita melakukan kaukus Biasanya mereka lbh terbukakarena kalo kita hadirkan mereka berduka biasanya cenderung agak tertutup juga Ini adalah jalan terbaik utk mengetahui apa sih yg sebenarnya terjadi
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Pengaruhnya cukup besar jugasebab ketika kaukus mereka lebih terbuka dlm persoalan yg sebenarnya terjadi Kadang2 didepan pihak agak malu dll apalgi kalo para pihak nya tempramental Tp begitu lewat kaukus mereka lebih terbuka kadang2 Sering terjadi hal seperti ini Hal ini sangat penting karena utk menggali persoalan yg sebenarnya terjadi
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama Kemampuan mediator juga berpengaruh terutama mereka yg sudah bersertifikasi Kedua kesungguhan dari mediator Respon dan keinginan kedua belah pihak juga sangat penting Termasuk juga suasana ruangan mediasi mempunyai pengaruh penting terhadap keberhasil Didesain dgn rapiber ACjadi ketika masuk itu orang2 merasa enak dan nyamandapat merubah mindset mereka juga Kalo ruangannya panasga mumpuni Maka demikian kita berharap Pemerintah menyediakan tmpt khusus utk mediasi yg representatif Faktor kegagalan yaa sebaliknyahehe
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa sangat penting Harus juga dia memiliki bekal itu sebab itu terkait sekali dgn masalah keluarga Ttg pskologi harus dikuasai oleh hakimbaik dia sebagai hakim
maupun sebagai mediatortapi itu hanya bersifat anjuransebab dlm persyaratan blm ada ketentuan sprti itu Namun secara mafhumnya kita harus mengetahui lah
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah tempat pastinya Utk tempat alhamdulillah bisa kita katakan cukup memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Dulu begitu maunya MA tapi sampai hari ini blm jelas juga reward nya apabelum ada aturan mengenai hal iniitu baru wacana aja Harusnya adasebab itu adalah upaya luar biasa Seperti di negara jepang aja itu reward nya luar biasa Mungkin kalo ada dapat memotivasi hakim juga untuk memediasi dgn lbh baik
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Yaa sudah lumaya ideal lah kalo sgtu
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Khusus utk di PA karawang tidak menyediakantp di PA yg lain saya tahu menyediakanuntuk masalah knpa nya saya kurang tau juga yaa Yang jelas ketika Pengadilan saya yg sebelumnya di Cibinong ada
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Rata2 responnya baik dan mau dimediasi tapi 1 atau 2 ada kadang yg menolak Memang harus maukalo tdk batal demi hukum
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Biasanya dari pihak penggugat yg tdk mau melanjutkanyg kedua kadang2 pihak tergugat juga tdk mauketika kedua belah pihak tdk maubanyak disini yg seperti itu Tapi apabila pihak penggugat atau salah pihak msh mauitu msh ada kemungkinan utk bermediasi Kalo dua2nya sudah tdk mauini yg sangat sulit Rata2 faktor ekonomiselingkuh juga adakekerasan juga adatdk tanggung jawab juga adamacam2 lahyg jelas faktor ekonomi menempati urutan teratasterkait masalah nafkah
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang
H Kita mengadakan kunjungan dan kerjasamaserta studi perbandingan dgn negara2 tersebut(Jepang) Kalo mereka berhasilkenapa tidak kita mengadopsi sistem yg sama Memang tingkat keberhasilanya cukup tinggi Saya termasuk yg terbaik jadi mediator Dari segi aturannyapelaksanaannyasistemnya juga kita ikut Kalo di luar negeri berbedasebelum menuju ranah persidanganmereka sebelum itu sudah ada upaya perdamaian Jadi kalo mereka sudah berhasil ga perlu lagi naik ke tahap persidangan Berbeda dgn kitakalo kita di dalamartinya setelah daftar ke persidangan baru dapat dilakukan mediasi Mereka juga ada lembaga swasta yg dibiayai oleh negara tanpa dipingut biaya Utk hal biaya mediasi kita juga sama gratisCuma kita dalam persidangan setelah daftar Faktor kultur sangat berpengaruhutk di indonesia apalagi dgn kemajemukan sukunyakhusus utk karawang saja skrng bukan hanya orang sunda saja tapi sudah dari mana2 Sosialisasi mediasi ini kita suka lakukan namun hanya dalam ranah kelembagaan sajatdk khusus kepada masyarakat
H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Rosniati MH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Ya saya sebagai hakim mediatordisini sejak 31 agustus 2013
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang melalui SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Belum memilikinamun kita sebagai hakim dibenarkan untuk merangkap juga sebagai hakim mediator kecuali kalo mediator diluar hakimitu wajib memiliki sertifikat mediator
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Tidakini hanya mengikat kepada orang2 yg berperkara dipengadilan saja Kalo ga dimediasi putusannya batal demi hukum Kalo kedua belah pihak hadir dapat dimediasi tp kalo salah satu tdk hadir tdk dapat dimediasi
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Dari pihak MA sudah melakukan sosialisasi dgn cara perwakilan dari PA karawang ini di undang ke MA Kyk nya ga ada perubahan yg berarti yaa karena biasanya orng yg berperkara kesini ga ada suami nyayg verstek(ga bisa dimediasi)yg hadir dua2nya hanya sedikit Tp dsni juga banyakcontoh penggugat mengajukan gugatan terus suaminya dtng atau suami yg mengajukan lalu termohonnya datang mediasi perdamaiannya itu jarang yg berhasil namun akibat cerainya bnyk yg berhasil seperti nafkah lsquoiddahmutrsquoah nya itu bnyk yg berhasil
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Belum adamungkin tergatung orang-orang yg ada di Mahkamah Agung yaauntuk menerbitkan Undang-Undang itu banyak persyaratannya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektifCuma khusus dlm perkara perceraian efektifnya dalam hal akibat cerainyabukan pada perdamaian dalam perceraiannya Karena orang yang datang berperkara perceraian itu adalah dalam hal perasaanuntuk mendamaikannya itu kan sulit apabila sudah menyangkut perasaan
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Ini sebetulnya mediasi ini adalah non-litigasi tp sudah terintegrasi ke dalam litigasi dan itu membantu Memang dalam setiap awal persidangan sudah memberikan nasihat tapi kan untuk lebih fokus dan optimal waktunya harus dipisahkan secara tersendiri
11 Mengapa mediasi harus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena dalam hal perceraian ada rahasia2 rumah tangga yg orang lain tidak boleh mengetahuiyg boleh tau hanya mediator dengan hakim Apabila terbuka untuk umum itu tidak etisbarang kali ada sesuatu yang dapat memalukan salah satu atau kedua belah pihakaib keluarga jugajadi harus benar2 rahasia Dalam Perma terbaru kan jangka waktunya 30 harisampai kapanpun bisa bahkan sampai perkara putuspun apabila para pihak menghendaki untuk mediasi kembali yaa kita mediasi lagi Contoh dia cerai tahap awal mediasi tapi tidak tercapailalu berlanjut rekonpensi dalam tahap ini kita mediasi lagi Tapi apabila yg tidak bisa dimediasi kalo perkaranya sudah lanjut Umpamanya verstek awalnyapihak tergugat tidak hadir Lalu kita sudah dalam tahap pembuktiankemudian pihak istri atau suami datangkita sudah tidak mediasi lagi karena sudah lewat
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Pertama yg dilakukan adalah ditunda mediasinya tergantung kesepakatan
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yaa pernah juga Selama ini kaukus tidak banyak pengaruh menurut saya
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H (Faktor keberhasilan mediasi) (1)hubungan antara keduabelah pihak belum terlalu meruncingsalah satu pihak masih berkeinginan untuk damai itu msh ada kesempatan tapi apabila sudah dua2nya tidak itu sangat sulit dimediasi (2)Faktor mengingat anak2 bagi yg sudah menikah dan sudah memiliki anak2bagaimana nasib anak2 apabila bercerai (3)faktor hakimbagaimana cara hakim berbicara dan memberikan nasihat Apabila nasihat2 dapat diterima oleh para pihak itu juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti
dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa itu juga diperlukanbisa juga apabila melibatkan keluarga (hakam) barang kali dengan begitu dpt meluluhkan hati Dalam psikologis juga perlumelihat keadaan atau kondisi kejiwaan seseorang Walaupun kita bukan ahli psokologis tapi karena pengalaman sebagai hakim kita bisa menilai watak kondisi seseorang Lalu kan kita sudah melakukan pelatihan2 mediasitujuannya kan untuk itu Bagaimana cara memediasi orangbagaimana supaya orang itu tertarik dgn kita
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Tempat atau ruang Tentunya ruangan yg apabila orang masuk itu bisa membuat dingin hatinya Ruang mediasi harus dihias sebaik mungkinsejuk juga Kalo disini belum memadai kan apabila memperbaiki sarana dan prasarana harus ada anggaranuntuk tahun ini kita belum dapat anggaran itu dan ruang mediasi yaa seadanya Kalo ditempat lain sudah memadaidihiasada meja khusus (meja bundar)
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum idealmasih kurangnamun ruang khusus nya sudah ada tp belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Respon para pihak rata2 bagustapi keberhasilan nya yang kurang Orang2 yg datang ke Pengadilan itu rata2 perasaannya sudah sulit utk disatukanapalagi apabila salah satu pihak ada yg selingkuhitu sulit
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Kalo di Karawang inikebanyakan karena faktor ekonomi kurang Suami tdk kerja atau suaminya malas2an bekerjajd istri terpaksa bekerjaBanyak jugayg akhirnya
suami mengizinkan istri menjadi TKITKW ke luar Suami dirumah ngurus anak dikirim uanglalu dikumpulkan untuk modal nikah lagi Kedua adalah Selingkuh
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perlu juga kita mencontohnamun kita kan blm tau bagaimana prosesnya disana Kalo memang baik ya kita harus mencontoh Tapi kita juga kn sudah ada payung hukum sendiri Untuk masalah kultur juga menurut saya tidak banyak pengaruh yaakarena kalo perkara peceraian itu sudah masalah hati yaasangat sulitga mungkin memaksakan kehendak Jadi mediasi itu ada beberapapertama (berhasil) dua2nya hadir dan berhasil damaiada juga (gagal) apabila salah satu pihak tidak hadiritu gagal dimediasi Ada juga (tidak berhasil) yaitu dua2nya hadir namun gagal untuk dimediasi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Elfina Fitriani
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak 8 februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang dengan SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Sudah adasaya mengikut di MegamendungBogor pada tahun 2013 kalo tdk salah
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Hanya mengikat kpd orang2 yg berperkara saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudah Tidak banyak berpengaruh yaa terhadap keefektivitasan mediasi
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo sementara ini belum ada upaya kesana Karena tahap untuk kesana butuh waktu dan pembahasan yg panjang
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Pada intinya adalah orang mencari solusi terhadap permaslahan yg dihadapi orang2 yg berperkara Fungsinya adalah untuk mendamaikan para pihak
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Kalo dalam hal ini kita memakai pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama Karena apabila tdk ada waktu khususmaka proses mediasi tdk akan maksimal dan tdk akan berjalan dengan baik karena saat persidangan terbatas oleh waktu yg berujung pd penumpukan perkara
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ini adalah masalah keluargabanyak masalah2 yg sifat nya privasi Dalam agama juga kn apabila ada masalah jgn sampai orng lain atau orang luar taubahkan kalo bisa ketika suami istri bertengkar anak pun jgn sampai tau Apabila orang lain
mengetahui bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah Karena aib juga yg menyebabkan ini bersifat tertutup
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Saya akan lakukan kaukus Kadang ketika kedua belah pihak saling berhadapankeduanya tidak mau saling terbukatakut menyinggung perasaan Pada saat kaukus masing2 pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah yg sebenarnya Pada inti nya apabila masih ada solusi kita cari solusinya tapi tidak bisa mau bagaimana lagi Terkadang kan ada orang yg memilki prinsip
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yang saya alamipada akhirnya kaukus ini tidak berhasil juga terhadap mendamaikan para pihakcuman para pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah2nya yg tidak bisa dia ungkapkan ketika di dpn salah satu pihak Mungkin mediator lain berbeda lagikarena itu yg saya alami selama menjadi mediator
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Kadang2 dari para pihak jugajika salah satu masih ada keinginan untuk rukun masih ada kesempatan untuk berdamai kembaliterutama pihak penggugat yang dapat menerima kembali pihak tergugat untuk kembali hidup bersama Tapi kalo sudah dari kedua belah pihak berkeinginan untuk pisah itu sangat sulit utk didamaikantidak mungkin kita memaksakan Dari mediatornya jugacara membujuk atau cara bicara mediator terhadap para pihak itu enakdapat diterimapenampilan mediator jugahal itu dapat mendukung keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Tentu perlunamun secara akademik kita sebagai mediator tidak mungkin untuk belajar lagi dalam hal (psikologis) tapi kita belajar dari pengalaman Untuk menarik seseorang itu kita kan harus mengetahui jiwa atau karakteristik seseorang Sebenarnya harus bisa ilmu ttg psikologisharus sebelumnya diarahkan ke dalam bidang psikologis dalam hal akademik Tapi ya kalo skrng berdasarkan nalurialamiberdasarkan pengalaman saja Ketika menghadapi seseorang kita harus memiliki kemampuan itu untuk menunjang keberhasilan Tidak peraturan seperti iniuntuk saat ini hanya bersifat anjuran saja
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah ruang mediasi harus dikhususkanterpisah Ideal ruang mediasi dalam buku panduan adalah ruangannya besartertata dengan rapiterdapat meja bundar sehingga para pihak bisa berhadapandinginada air minum dan perlangkapan lainnyaserta adanya pajangan poto2 keluarga yg harmonis Sehinnga ketika masuk para pihak yg tadinya dala kondisi tdk enak bisa menjadi lbh enak lahstandarnya seperti itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa HBelum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Responnya baik terhadap proses mediasi inimau menerima saran2 yg kami sampaikan walaupun pada akhirnya para pihak gagal untuk berdamai Sikap para pihak kooperatif tapi itu dilakukan agar proses mediasi cepat selesai dan dilanjutkan ke tahap persidangan Mereka terkesan melakukan ini hanya sebagai formalitas belaka
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomi Banyak yg gugat kalo gugat ka pihak istri yg mengajukan Dalam hal ini banyak suami yg tdk bertanggung jawab memberi nafkah atas istri Faktor selingkuhfaktor KDRT juga ada tapi tidak banyak
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Tentu perlu apabila itu patut dan bisa kita contoh terlebih negara2 tersebut memiliki tingkat keberhasilan mediasi yg tinggi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Ratna Jumila SH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Jadi pada dasarnya hakim itu melekat sebagai mediatoritu sesuai dengan Perma No1 Tahun 2008 Namun menjadi mediator bersertifikat skitar 2012 atau 2013 Semenjak jadi hakim disini tahun 2014 merangkap sebagai mediatorada SK dari Ketua PA Karawang
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H ya kalo disini dari SK Ketua PA Karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya punyadari Pusdiklat MA MegaMendung skitar tahun 2012 atau 2013
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma itu terikatartinya setiap berperkara kita wajib melakukan mediasi kalo kedua belah pihak hadir Artinya Perma ini hanya mengikat kepada orang2 yang berperkara di Pengadilan saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudahsebetulnya tidak jauh beda dgn Perma sebelumnya No1 Tahun 2008namun penekanan dalam Perma No1 Tahun 2016 ttg perceraian agak diatur lebih rinci kalo Perma sebelumnya msh secara umum Untuk pengaruhnya terhadap efektivitas mediasi sih saya rasa tidak pengaruh atau perubahan yaa
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo dari Perma ke UU belum ada upaya yakarena kalo menuju UU proses nya berat dan agak rumitMungkin nnti suatu saat akan ada Tapi kita terus belajar dari kasus2 yang dihadapiatau ada saranatau diadakannya workshop Kalo menuju UU ada cuman proses butuh proses yang tidak sebentar ya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Ya cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan
damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Mediasi itu sifatnya wajib Setiap sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak lengkapwajib menempuh proses mediasikalaupun dalam setiap sidang ada upaya damai itu adalah amanat Undang-undang Apalagi masalah perceraian itu dalam setiap sidang wajib mendamaikan para pihak Tapi kalo mediasi di awalKalo berhasil ya sudahtapi kalo gagal disetiap awal persidangan wajib mendamaikan para pihak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ada rahasia2 yg tidak boleh didengar oleh orang lainada juga kaukusApabila mediasi gagal mediator pun hraus memusnahkan berkas2 yg berkaitan dengan mediasi karena saking rahasianya Untuk masalah hari tergantung kasusnya tapi rata2 sih 2 minggu atau 3 minggu Ada juga yg lbh tapi harus seizini dari majelis hakim Artinya ketika mediasi gagaltp pada saat sidang para pihak ingin mediasi lagi itu bolehharus pernyataan dari para pihakitupun harus dimusyawarahkan Mereka sepakat kemudian majelis hakim membolehkan maka boleh mediasi lanjutan Tapi ga boleh lama yapaling lama 14 hari kalo ga salah
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Yaa apabila itu terjadi maka dilakukan kaukus
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya HPernahtergantung kita lihat kasusnya seperti apaterutama masalah perceraianterutama istriada yg ga berani mengutarakan pendapatnyakarena ada yg suaminya KDRTkadang salah satu pihak nya nyerocos terus Karena hal itukita ksh gambaran bahwa mediasi itu punya aturan Ketika mediasi para pihak saling seranggamau ikuti aturan maka kita lakukan kaukus Ga sering Ada pengaruh tp tidak signifikan Pernah pengalaman dlm kasus ceraiterutama kalo salah satu pihak tidak mau cerailakuka kaukusberusaha membuka hati para pihak dan akhirnya mau mengutarakan apa yg diinginkanlalu kita sampaikan pd saat kaukus berikutnya kpd pihak lawanpihak lawan menerimaakhirnya damai dan cabut perkaraNamun tdk setiap perkara sprti itu
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama para pihak kooperatif artinya mereka para pihak mau mengikuti aturan mediasibisa diajak utk berfikir jernih Karena biasanya kalo suami istri udh marah sakit kan udh kyk orang lain yaa Kedua bahasa kita mereka bisa memahami (cara penyampaian mediator) sangat mendukung keberhasilan mediasi Ketiga latar belakang pendidikan para pihak Ketika masuk ruang mediasipas liat muka para pihak bisa ditebaktapi kalo para pihak adem ayemdiajak ngomong enaksaling mengerti Keempat faktor lingkungan dimana para pihak tinggal
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Harus itukarena sulit membedakan job antara mediator dgn hakimhakim harus memutus tp kalo mediator tdksementara itu hakim jadi mediator ditengah mediasi dia lupa bahwa dia sebagai mediator bkn hakim Akhirnya dia memutuskanitu kn tdk bisa karena mediator tdk bisa memutus Makanya sebenarnya kalo bisa hakim itu jgn jd mediatorkarena tipis sekali dia bisa membedakan antara jadi hakimamp mediatorkadang terpengaruh Perlu sekali Belum ada peraturannyahanya sebatas anjuran
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Ruangan mediasi yg memadaiYa beginilah contohnyamestinya kan harusnya ada poto2 keluarga samawa Disini hanya ada gambar tanganitu kn blm menggambarkan perdamaiantp hanya secara umum Tp ketika saya di Jakpus harusnya ada foto2 dan lukisan kelurga samawa (foto suami istri anak) potonya sangat mesrajd kita terbawa suasana Karena suasana ruangan yg sangat damai sangat mempengaruhi kondisi para pihak terutama ketikan para pihak tegang Saya pernah berhasil ketika itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada penghargaan apa2
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum dianggap baik atau belum memadai
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum adasejauh ini msh hakim yg ada di PA karawang Terkendala msh sulitnya SDM mediatornya Mungkin msh blm banyak yg memiliki sertifikat mediator Karena apabila diluar hakimharus memiliki sertifikat Kalo ga ada sertifikat pun ga masalah karena merangkap Kami belum bahas ttg ituterus di karawang ini msh jarangtdk seperti di Jakarta Kalo di jakarta setelah pensiun merangkap jd mediator
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Pertamaperkenalan Lalu menjelaskan peraturan mediasi sprti matikan hptidak boleh saling menyerangharus mendengarkan pendapat masing2 pihak dll Biasanya kalo sudah dijelaskan kebanyakan mereka taat Tp kalo ada yg melanggar kita kembalikan lgi ke peraturan yg telah disepakati Penjelasan aturan mediasi harus diawal
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Disini rata2 msh jarang yg sarjana Rata2 menikah diusia muda13 atau 14 thn udh nikah Banyak yg mnta dispensasi nikah Dari bisa digambarkan bahwa belum siap dengan proses mediasi
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomiselingkuhKDRT biasanya kalo udh selingkuh itu sulit utk didamaikan Kalo masalah ekonomi msh ada kemungkinan utk kita damaikan setelah kita jelaskan Campur tangan pihak ketiga yaitu keluargaitu juga biasanya sulit utk kita damaikan Terkadang mereka msh saling cinta tp ketika pihak keluarga sudah intervensi mereka lbh memilih mendengarkan keluargaga berdaya
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perbedaan dgn jepangdisana mediasi bersifat non-litigasikalo di indonesia kn bersifat litigasiitu yg sulit Kalo di jepang mediasi itu 1 tahun atau bahkan 2 tahun Sedangkan dikita hanya diksh waktu 30 haridan MA menuntut kita utk menyelesaikan perkara dlm wktu 5 bln Kita jd dikejar waktusebelum masuk perkara mereka mediasi dulu Kalo berhasil boleh dibawa ke pengadilan ato tidak utk dibuatkan akte perdamaian (one day wakai) Jd mereka dtng ke pengadilan sudah membawa draf2 kesepakatan Mereka mediasi sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan Dulu waktu saya ikut pelatihan mediasimenurut Nara sumber bahwa proses mediasi itu tdk dihitung utk menyelesaikan perkara Contoh waktu itu jangka waktu mediasi 40hari itu blm dihitung Dihitung mulai dari waktu awal persidangan ketika ada laporan dari mediator Tapi skrng tidakdari mulai dftar perkara sudah dihitung waktu penyelesaian perkaratdk boleh lbh dari 150 hari dari hari pendaftaran Jd karena faktor itulah yg mempengaruhi kita ukt bekerja keras dikejar waktu dan berdampak tdk maksimal Karena kalo lama2 kita ditegur oleh MA Itulah faktor knpa mediasi disini jarang yg maksimal (1)MEDIASI GRATIS(2)BIAYA PERKARA MAHAL(3)KETERLIBATAN DARI EKSEKUTIF LEGISLATIF amp YUDIKATIF(4)KULTUR MASYARAKAT YG TAAT HUKUM Sulit diterapkan di Indonesiasebenarnya biaya mediasi gratisan apabila dari hakimsedangkan kalo mediasi dari luar hakim butuh biaya yg berasal dari para pihak Menurut pendapat saya (DraRatna Jumila MH) mungkin mediasi ini hanya formalitas belakaudahlah yg pnting kita sudah melaksanakan amanat Permamasalah berhasil atau tidak itu urusan belakangan
Lembaga ADR adatapi kalo ke pengadilan agama khusus nya banyak ga dipakai jarang ikut campurtapi tdk tau kalo Pengadilan Negeriorang yg berperkara ke PA rata2 orang yg menengah ke bawahapalgi di karawang Beda dgn kota2 besar dgn kasus yg besar sehingga dapat mengambil mediator dari luar KULTUR Dikita ituhukum dibuat utk dilanggar yaa heheterkadang kita suruh mediasi malah mengelak dgn alasan bahwa sudah mediasi dgn keluarga Itu kan salah satu bentuk tdk taat hukumtp kemudian kami jelaskan H = Hakim atau Hakim Mediator
Lampiran 2
Gambar 1
Foto bersama Dra Elfina Fitriani Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 2
Foto bersama Dra Hj Rosniati MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 3
Foto bersama Drs H Hasan Bashri SHMH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 4
Foto bersama Dra Ratna Jumila MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 5
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Gambar 6
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Lampiran 3
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
Skripsi yang berjudul Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa
Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang telah diujikan dalam sidang
skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri OfN Syarif
Hidayatullah Jakarta pada tanggal 12 April 2017 Skripsi ini telah diterima
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu
(S1) Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Perbandingan Mazhab
Jakarta12 Apnl20l7MengesahkanDekan Fakultas Syariah dan Hukum
PANITIA UJIAN SKRIPSI
Ketua Fahmi Muhammad Ahmadi M SiNIP 19741 213 200312 I 002
Hi Siti Hanna S As Lc MANIP 19740216 2A0801 2 013
Dr Umar Al-Haddad MANIP19680904 199401 1 001
Ummu Hanna Yusuf MANrP19610820 t99603 2 001
DrHSuprivadi Ahmad MANrP19581 128 199403 I 001
Sekretaris
Pembimbing I
Pembimbing IItlu-ryitT
Penguji I
Penguji II
ilt
6 199603 1 001
Mustolih SHI MH
)
LEMBAR PERITYATAAII
Vg bertanda tangan di bawah ini
Nama
NIM
Fakultas
Jurusan
TianNurmawan
I 1 12043 100034
Syariah dan Hukum
Perbandingan Mazhab
Dengan ini saya menyatkan bahwa
1 Skripsi ini merupakan hasil asli karya saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam
Negeri ruf$ Syarif Hidayatullah Jakarta
Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
3 Jika kemudian hari terbukti karya ini bukan hasil karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang laiq maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidatullah Jakarta
2
IV
NIM 1112043100034
v
ABSTRAK
Tian Nurmawan NIM 1112043100034 EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCEREAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG Program Studi Perbandingan Madzhab Konsentrasi Perbandingan Madzhab Fikih Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2012 xiii + 75 halaman + 22 halaman lampiran
Dalam beberapa tahun belakangan ini tingkat perceraian di Indonesia sangat tinggi sehingga banyak pula perkara perceraian yang harus di mediasi Agar mediasi berjalan efektiv dua elemen yang terkait harus bekerja dengan optimal Pihak terkait adalah mediator atau hakim mediator serta para pihak yang berperkara Dua elemen ini harus saling mendukung agar mediasi bekerja sesuai fungsinya bukan hanya sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh Perma yang dibuat oleh Mahkamah Agung
Skripsi ini ditulis untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa percereian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang Tahu 2015
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif analitis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain serta dat dari hasil wawancara dengan para Mediator Hakim di Pengadilan Agama Karawang
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat keefktivitasan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang pada Tahun 2015 masih sangat rendah dan sangat jauh dari apa yang diharapkan Faktor-faktor pendukungnya adalah para pihak bersifat kooperatifkecakapan mediator latar belakang pendidikan dan lingkungan dimana para pihak tinggal mengingat anak kondisi ruang mediasi iktikad baik para pihak Faktor-faktor penghambat diantaranya keinginan kuat para pihak untuk bercerai konflik yang sudah meruncing psikologis para pihak
Kata kunci Efektivitas Mediasi Sengketa Perceraian Pengadilan Agama Karawang
Pembimbing I Dr Umar Al-Haddad M Ag
II Ummu Hanna Yusuf MA
Daftar Pustaka Tahun 1934 sd Tahun 2014
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam syukur yang tak
terhingga kupanjatkan pada Mu atas nikmat sehat nikmat rizki dan limpahan
kasih sayang Mu kepada hambamu ini sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini yang berjudul ldquoEFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANGrdquo
Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasul Mulia Nabi Muhammad
SAW yang telah memberikan cahaya ilmu pengetahuan yang terang benderang di
dalam gelapnya kebodohan
Penulis berbahagia dan mengucap syukur karena telah dapat
menyelesaikan tugas akhir dalam jenjang Strata satu (S-1) yang penulis tempuh
dengan banyak perjuangan Serta menyadari akan kekurangan dan ketidak
sempurnaan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis meminta maaf apabila
dalam penulisan ini skripsi ini jauh dari kata sempurna
Selanjutnya penulis ingin memberikan serpihan kata kepada pihak yang
telah setia membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan
skripsi ini Dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada
1 Prof Dede Rosyada MA Rektor Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
2 Dr H Asep Saepudin Jahar MA Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
vii
3 Bapak Fahmi Muhammad Ahmadi MSi dan Ibu Hj Siti Hana S Ag
Lc MA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan
Mazhab
4 Pembimbing akademik Ibu Hj Siti Hana S Ag Lc MA dan seluruh
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
5 Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr Umar Al-Haddad MA dan Ibu
Ummu Hanna Yusuf MA yang selalu sabar dan istiqomah dalam
membimbing penulis serta memberikan nasihat-nasihat yang
menyejukan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6 Terkhusus untuk kepada kedua orangtua penulis yang sangat penulis
cintai dan sayangi Bapak HTandang Permana dan Hj Euis Hapsah
yang selalu memberikan doa bagi penulis serta selalu mendukung
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini Penulis
takkan pernah bisa membalas jasa dan pengorbanan kedua orangtua
penulis namun perjuangan ini penulis persembahkan bagi kedua
orangtua penulis
7 Terima kasih pula untuk kakak-kakaku tercinta Fika Siti Rokayah
Ardi Ahmad Wahdiyat yang terus dan selalu memberikan doa serta
dukungan kepada penulis terima kasih dan semoga adik mu menjadi
orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain
viii
8 Terkhusus kepada kekasih tercinta adinda Neni Anggraeni AmdKeb
yang selalu memberikan doa support motivasi dan dukungannya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9 Ucapan terima kasih juga terkhusus kepada Ahmad Rifarsquoi selaku
teman seperjuangan yang sangat banyak berkontribusi sehingga skripsi
ini dapat selesai dengan baik
10 Terima kasih pula kepada Kang Ahmad Fauzi SE Kang Ismail Abdul
Fatah Kang Sugih Waluya Romdon selaku orang yang telah banyak
membantu dan membimbing penulis ketika penulis memasuki awal
perkuliahan
11 Untuk sahabat-sahabat penulis Ahmad Fabi Kriyan Ardani SH (baru
lulus penulis tahu) Rezza Fazriyansyah (Kembaran Chris John)
Abdullah Mahfud Bang Anas (Nasrullah) SKomi selaku teman
kosan dan sahabat seperjuangan Terima kasih kepada pihak yang tak
disebutkan penulis namun tak mengurangi rasa terima kasih dan
hormat penulis kepada kalian semua Semoga Allah SWT membalas
kebaikan hati kalian kepada penulis
Jakarta 12 April 2017
Tian Nurmawan
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Masalah 6
C Rumusan dan Batasan Masalah 6
D Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E Studi Review Terdahulu 8
F Metode Penelitian 10
G Sistematika Penulisan 12
x
BAB II KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi 13
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi 14
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi 17
D Peran dan Fungsi Mediator 18
E Proses Mediasi 21
F Mediasi Dalam Perspektif Islam 26
BAB III TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas 33
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 33
C Teori Efektivitas Hukum 38
BAB IV
A Profil Pengadilan Agama Karawang 42
B Analisis Efektivitas Mediasi 45
1 Tinjauan Yuridis Perma No1 Tahun 2008 dan Perma No1
Tahun 2016 45
2 Kualifikasi Mediator 51
3 Fasilitas dan Sarana 56
4 Kepatuhan Masyarakat 59
ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG
xi
5 Kebudayaan 60
C Tingkat Keberhasilan Mediasi 62
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi 64
BAB V PENUTUP
A Kesimpulan 68
B Saran-saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 76
xii
DAFTAR TABEL
TABEL 1 Daftar Perceraian Pengadilan Agama Karawang 2011-2015 5
TABEL 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karawang 44
TABEL 3 Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016 50
TABEL 4 Daftar Mediator Pengadilan Agama Karawang 52
TABEL 5 Jadwal Mediator 58
TABEL 6 Diagram Perceraian Pengadilan Agama 4 Tahun Terkahir 61
TABEL 7 Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
62
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara Penelitian
LAMPIRAN 2 Foto bersama para Mediator Hakim Pengadilan Agama karawang
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Karawang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling
banyak dalam setiap tahunnya dibandingkan negara Islam didunia lainnya Hal
tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama dalam acara
Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan
Tingkat Nasional 2016 Menurutnya gejolak yang mengancam kehidupan struktur
keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini
Tambahnya lagi bahwa setiap tahun ada 2 juta perkawinan tetapi yang
memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat setiap 100 orang yang
menikah 10 pasangannya bercerai dan umumnya mereka yang baru berumah
tangga1
Jika di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia
sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik ternyata di tahun-tahun
berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat Melihat data pernikahan
dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI tampak
pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun sementara
perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian setiap
tahunnya Tahun 2009 jumlah angka pernikahan sebanyak 2162268 kejadian
1Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain
httpwwweramuslimcomberitanasionalangka-perceraian-di-indonesia-tertinggi-dibanding-negara-islam-lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam 1612 WIB
2
dan perceraian sebanyak 216286 kejadian Lalu pada tahun 2010 jumlah angka
pernikahan sebanyak 2207364 kejadian dan perceraian sebanyak 285184
kejadian Tahun 2011 jumlah angka pernikahan sebanyak 2319821 kejadian dan
perceraian sebanyak 258119 kejadian Tahun 2012 jumlah angka pernikahan
sebanyak 2291265 kejadian dan perceraian sebanyak 372577 kejadian
Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah angka perceraian sebanyak 2218130
kejadian dan perceraian sebanyak 324527 kejadian2
Data Kementerian Agama RI disampaikan oleh Kepala Subdit
Kepenghuluan Anwar Saadi Jumat 14 November 2014 Dimuat di Republika
Online 14 September 2014 Sebagai sampel kita ambil data dua tahun terakhir di
2012 dan 2013 saja Jika diambil tengahnya angka perceraian di dua tahun itu
sekitar 350000 kasus Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus
perceraian atau 40 perceraian setiap jam
Provinsi Jawa Barat yang juga paling banyak penduduknya menjadi
provinsi yang paling tinggi angka perceraiannya Badan Peradilan Agama MA
pada 2010 mengungkap terdapat 33684 kasus cerai di sana Tempat kedua
adalah Jawa Timur yaitu sebanyak 21324 kasus Posisi ketiga Jawa Tengah
dengan 120193 Indramayu adalah kabupaten di Jawa Barat dengan angka
perceraian tertinggi di Indonesia pada 2015 Jumlah perceraian tahun 2015 pun
meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 dan didominasi oleh usia produktif
2Cahyadi Takariawan Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam
httpwwwkompasianacompakcahdi-indonesiandash40ndashperceraianndashsetiapjam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
3 Cerai Paling Banyak di Jawa barat httpwwwantaranewscomberita270213cerai-paling-banyak-di-jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
3
Ungkap Kepala Pengadilan Agama Indramayu Anis Fuadz di kantornya kamis
14 Januari 2016 lalu Dia menyebutkan Indramayu menempati peringkat pertama
dengan 9444 kasus diikuti Malang sebanyak 8497 kasus Surabaya 8262 kasus
Kabupaten Cirebon 7991 kasus Sementara di Jawa Barat setelah Indramayu dia
memprediksi di peringkat kedua ditempati Kabupaten Tasik atau Kota Cimahi4
Data statistik yang cukup mengejutkan juga dilansir oleh Badilag Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyebutkan pada tahun 2009 perkara
perceraian yang diputus Pengadilan AgamaMahkamah Syarrsquoiyah mencapai
223371 perkara Perkara cerai gugat berjumlah 150000 Ini berarti 65 dari
perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia
adalah cerai gugat5 Dilansir dari sumber yang berbeda data Ditjen Badilag MA
mencatat 285184 perkara berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se
Indonesia pada tahun 2010 dimana dalam 5 tahun terakhir peningkatan perkara
yang masuk bisa mencapai 816
Berkaitan dengan hal ini ada badan hukum yang di bentuk oleh Departemen
Agama yang dipercaya untuk menangani hal ini Badan Penasihat Perkawinan dan
Penyelesaian Perkawinan adalah badan yang dibentuk oleh Departemen agama
untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang
4Asep Budiman Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia httpwwwpikiran-
rakyatcomjawa-barat20160315364250kasus-cerai-indramayu-tertinggi-di-indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
5 Nurhasanah dan Rozalinda ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 No2 Tahun 2014 hal 2
6 Fachrina dan Rinaldi Eka Putra ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 No2 tahun 2013 h 5
4
ingin bercerai7 Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal
28 ayat (3) menyebutkan bahwa
ldquoPengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tanggardquo
Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan
Agama pertama kali mereka mendatangi BP4 ini Namun meskipun para pihak
belum mendatangi atau belum melalui proses BP4 dan langsung mengajukan
perceraian ke Pengadilan Agama Pengadilan Agama tetap menerima perkara
tersebut perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui
proses BP4 maupun yang belum para pihak dalam perkara tersebutwajib
diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut8
Akan tetapi mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama perlu dilakukan
kajian atau penelitian mengingat tingginya kasus perceraian Berkaitan dengan hal
ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang Berdasarkan
data statistik yang dilansir di situs resmi Pengadilan Agama Karawang Pada
tahun 2011 terdapat 1276 perkara yang didominasi cerai gugat berjumlah 846
perkara dan cerai talak berjumlah 430 perkara Pada tahun 2012 terdapat 1638
perkara yang tetap didominasi oleh cerai gugat bahkan cenderung meningkat
7 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 134 8 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 135
5
dengan jumlah 1131 perkara dan cerai talak sebanyak 507 perkara Lalu pada
tahun 2013 cenderung terus mengalami peningkatan dengan jumlah perkara
sebanyak 1812 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak 1267 dan cerai talak
berjumlah 545 perkara Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah perkara perceraian
sebanyak 1761 perkara dengan perkara cerai gugat berjumlah 1294 dan perkara
cerai talak mengalami penurun menjadi 467 kasus9 Lalu pada tahun 2015 jumlah
perkara perceraian sebanyak 1900 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak
1350 perkara dan 550 perkara cerai talak Kesimpulan yang di dapat dari data di
atas adalah selama 4 tahun terakhir perkara perceraian cenderung mengalami
peningkatan yang signifikan dengan didominasi oleh perkara cerai gugat
Tabel 1
DAFTAR PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2011-2015
Tahun Jumlah Perkara Cerai Talak Cerai Gugat
2011 1267 perkara 430 perkara 846 perkara
2012 1638 perkara 507 perkara 1131 perkara
2013 1812 perkara 545 perkara 1267 perkara
2014 1761 perkara 467 perkara 1294 perkara
2015 1900 perkara 550 perkara 1350 perkara
9 httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
6
Berangkat dari tujuan awal untuk mengetahui tingkat keefektivan mediasi di
Pengadilan Agama maka penulis beranggapan bahwa masalah ini perlu dijadikan
objek penelitian dalam sebuah skripsi karena akhir-akhir ini perkara perceraian
mengalami peningkatan yang signifikan Tulisan ini ingin mengetahui efektivitas
mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi yang berjudul ldquoEfektivitas
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama
Karawang Tahun 2015rdquo
B Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut
1 Indonesia adalah negara tertinggi tingkat perceraian
2 Jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat
3 Upaya pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia
4 Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
5 Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan
mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
C Batasan dan Rumusan Masalah
1 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan agar
permasalahan yang akan penulis bahas tidak meluas maka penulis membatasi
permasalahan sebagai berikut
7
a Efektivitas dibatasi pada keberhasilan dalam mediasi penyelesaian
sengketa perceraian
b Mediasi penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada perkara Tahun
2015
c Data tentang penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
d Data yang diteliti dibatasi pada data tahun 2015 karena pada tahun
tersebut merupakan angka perceraian tertinggi
2 Rumusan Masalah
Dalam mempermudah penulis menganalisa permasalahan penulis
menyusun rumusan masalah sebagai berikut
a Bagaimana efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
b Apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
c Apa saja faktor penghambat mediasi penyelesaian sengketa perceraian di
Pengadilan Agama Karawang
3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis
tujuan yang dimaksud adalah
1 Untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan efektivitas mediasi dalam
proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang
Tahun 2015
8
2 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam
penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun
2015
3 Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian
sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
Adapun manfaat penelitian ini adalah
a Akademis
Secara akademis hasil dari observasi ini diharapkan dapat menjadi
bahan penyuluhan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama
Karawang
b Praktis
Secara praktis hasil dari observasi ini diharapkan menjadi masukan
bagi pihak Pengadilan Agama guna meningkatkan keefektivitasan mediasi
dalam penyelesaian sengketa perceraian Dan bagi pihak lain diharapkan
dapat membantu untuk mengadakan observasi serupa
4 Studi Review Terdahulu
Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis lainnya
maka penulis meninjau beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir
sama dengan pembahasan yang penulis kaji Dalam hal ini penulis menemukan
beberapa skripsi yaitu
9
1 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Depokrdquo yang ditulis oleh Hidayatulloh (2011)10 Dalam
Skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2009 dari 269 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 38 perkara (141) Pada tahun 2010 dari 187
perkara yang berhasil dimediasi sebanayak 13 perkara (69) Dapat
disimpulkan tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
2 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Marosrdquo yang ditulis oleh SariM (2014)11
Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2011 dari 74 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Pada tahun 2012 dari 65 perkara
yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dan pada tahun 2013 dari 63
perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dapat disimpulkan
tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
Pembahasan dalam dua skripsi yang telah penulis kemukakan di atas
membahas pokok permasalahan yang sama namun masing-masing meneliti pada
objek atau tempat yang berbeda Pada skripsi pertama yang menjadi objek
penelitian adalah Pengadilan Agama Depok Pembahasan pada skripsi kedua
yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Maros Selanjutnya
objek penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Karawang Dengan
demikian objek penelitian yang penulis teliti belum pernah ada yang
membahasnya
10 Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 11 Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014
10
5 Metode Penelitian
1 Jenis Penelitian
Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong kualitatif analitis adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan
data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah
mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain12
2 Sumber Data
Data yang terhimpun dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian
yaitu
1 Data primer Sumber data ini didapatkan dari hasil observasi langsung
ke Pengadilan Agama Karawang serta hasil wawancara dengan para
Hakim di Pengadilan Agama Karawang
2 Data sekunder Sumber data ini penulis ambil dari teks undang-
undang yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 130 HIR dan 154
RBg SEMA No1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR154
RBg PERMA No2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan PERMA No1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan undang-undang No7 Tahun 1989 tentang Peradilan
12 Lexy J Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009) h 248
11
Agama undang-undang No48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman beberapa buku-buku terkait yang membahas tentang
mediasi di Pengadilan serta beberapa skripsi artikel-artikel terkait
mengenai hal ini yang dapat digunakan untuk mendukung dan
melengkapi data primer
3 Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan
data dengan wawancara langsung terhadap hakim-hakim atau pegawai
terkait di Pengadilan Agama Karawang serta melalui pengamatan langsung
atau observasi
4 Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara tematik
deskriptif yaitu dengan cara pendeskripsian atau penggambaran yang
dituangkan ke dalam bentuk paragraf yang kemudian diklasifikasikan sesuai
dengan jenis jawaban yang diberikan kepada narasumber
5 Tehnis Penulisan Skripsi
Penulisan skripsi ini berpedoman pada ldquoBuku Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh FSH UIN Jakarta tahun 2012rdquo
12
6 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini penulis membuat
sistematika penulisan dengan membagi kepada lima (5) bab tiap-tiap bab terdiri
dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut
BAB I Dalam bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah
identifikasi masalah batasan dan rumusan masalah tujuan
penelitian manfaat penelitian review terdahulu kerangka
berpikir metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II Membahas tentang konsep mediasi dan penerapannya berupa
pengertian mediasi asas-asas umum dalam proses medasi
keuntungan menggunakan mediasi peran dan fungsi mediator
proses mediasi dan mediasi dalam islam
BAB III Membahas tentang teori efektivitas berupa pengertian mediasi
bekerjanya hukum dalam masyarakat dan teori efektivitas
hukum
BAB IV Membahas tentang analisis efektivitas mediasi berupa profil
Pengadilan Agama Karawang analisis efektivitas mediasi
tingkat keberhasilan mediasi dan faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi
BAB V Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran
13
BAB II
KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi
Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin ldquomediusrdquo ldquomediumrdquo yang artinya
berada ditengah Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak
(ldquodyadic modelrdquo) dengan melibatkan pihak ketiga (ldquotriadic modelrdquo) dengan
tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis1 Pada
dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dapat membantu dalam situasi
konflik untuk mengordinasi aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses
tawar-menawar2
Menurut Priyatna Abdurrasyid mediasi merupakan suatu proses damai
bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada
mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang
bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang
besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang
bersengketa secara sukarela3
Pengertian mediasi yang lain menurut Dwi Rezki Sri Astarini adalah proses
penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang bersengketa dengan itikad
1 Valerine JL Kriekhoff Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam
buku Bunda Reghena (Pustaka Dunia 2012) h 615 2 Nurnianingsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta Raja Grafindo 2011) h 28 3 Priyatna Abdurrasyid Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar
(Jakarta Fikahati Anesta 2002) h 34
14
baik berusaha mendamaikan sengketa diantara mereka dengan dibantu oleh
mediator netral untuk mencapai hasil yang adil dan dapat diterima oleh kedua
belah pihak untuk dilaksanakan dengan sukarela4
Demikian pula ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun
2016 terdapat rumusan pengertian mediasi sebagai berikut
ldquoMediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediatorrdquo
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi
Pelembagaan dan permberdayaan mediasi di Pengadilan (Court Connected
Mediation) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada
dasar negara kita yaitu Pancasila terutama sila keempat yang berbunyi
ldquoKerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilanrdquo Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghedaki bahwa
upaya penyelesaian sengketa atau konflik atau perkara dilakukan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
Hal ini mengadung arti bahwa setiap sengketakonflikperkara hendaknya
diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak
yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama5
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dasar hukum yang mengatur
pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada
4 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 89 5 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 26
15
ketentuan HIR dan RBg HIR merupakan singkatan dari Herziene Inlandsch
Reglement (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara
perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan colonial Hindia Belanda
yang masih berlaku di negara kita hingga kini Sedangkan RBg adalah singkatan
dari Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang)
merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah luar pulau Jawa dan Madura
Secara lebih lengkap ketentuan pasal ini adalah6
1 Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka
Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi
2 Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat akta tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menempati perjanjian yang diperbuat itu surat akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa
Selanjutnya dalam Pasal 154 RBg adalah
1 Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak dating menghadap maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya
2 Bila dapat dicapai perdamaian maka di dalam siding itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa
Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil
pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 130 HIR154 RBg yang mengharuskan hakim
menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan
perdamaian diantara para pihak yang berperkara Namun Mahkamah Agung
mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar
6 Prof DR Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287
16
formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa7
Kenyataan praktik yan dihadapi jarang dijumpai putusan perdamaian Produk
yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya
hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau
kalah (winning or losing) Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep
sama-sama menang (win-win solution)
Pasal 130 HIR154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian oleh
hakim dijadikan modal utama dalam membangun perangkat hukum mediasi
pengadilan yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberdayaan Pengadian Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai Pasal 130 HIR154 RBg yang kemudianpada tahun 2003 disempurnakan
melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan8
Kemudian merasa PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dirasa belum efektif
maka Mahmakah Agung merevisi kembali dengan lahirnya PERMA Nomor 1
Tahun 2008 Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan para
pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata Hal ini daat dilakukan dengan
menintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur
berperkara di pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses berperkara di pengadilan Hakim wajib mengikuti
7 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 27 8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124
17
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi bila hakim melanggar atau
enggan menerpkan prosedur mediasi putusan hakim tersebut batal demi hukum
(Pasal 2 ayat (3) PERMA)9
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi
Bagi pihak-pihak yang berseteru memecahkan masalah dengan
membawanya ke meja hijau terkadang dirasa kurang begitu efektif Banyak
kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi
yaitu10
a Ada dua asas penting dalam mediasi
Pertama menghindari menang ldquokalahrdquo (win loose) melainkan lsquosama-sama
menangrdquo (win-win solution) Sama-sama menang bukan saja dalam arti
ekonomi atau keuangan melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi
(nama baik dan kepercayaan) Kedua putusan tidak mengutamakan
pertimbangan dan alasan hukum melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan
dan rasa keadilan
b Telah pula dikemukakan penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu
penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara Waktu yang panjang dalam
berperkara tidak hanya menjadi beban ekonomi keuangan Yang tidak kalah
pentingnya adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap
dan kegiatan pihak yang berperkara
9 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124-125
10 Bagir Manan Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia Peradilan No 248 Juli 2006 h 5-16
18
c Bagi masyarakat Indonesia berperkara menimbulkan efek sosial yaitu
putusnya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial Bukan saja antar
pihak yang berperkara Efek sosial dapat memperluas sampai kepada
hubungan kekerabatan yang lebih luas Hal ini dapat terjadi karena suatu
perkara bukan saja menjadi kepentingan dan ldquoharga dirirdquo yang berperkara
melainka juga dapat merambat ke kerabat
d Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia
yang mengutamakan dasar kekerabatan paguyuban kekeluargaan dan gotong
royong Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah laku toleransi
mudag memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan
bersama (komunal)
D Peran dan Fungsi Mediator
Dalam mediasi ada pihak yang sangat berperan besar demi tercapainya
kesepakatan damai yaitu seorang mediator Biasanya mediator adalah orang yang
ahli dalam bidang yang didiskusikandisengketakan atau ahli dalam bidang hukum
karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak Mediator merupakan pihak
ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para
pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa11
Sebagai ldquopenengahrdquo atau pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi
mediator ldquomembanturdquo para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya Seorang mediator akan membantu para pihak untuk membingkai
persoalan yang ada perlu diselesaikan secara bersama Secara umum mediator
11 Mariana Sutadi Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan Biaya Ringan (Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI 2005) h 30
19
tidak membuat keputusan mediator hanya membantu dan memfasilitasi para
pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian
sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga untuk mencapai
hasil yang maksimal seorang mediator disamping memiliki kemampuan sebagai
mediator juga harus dapat menguasai teknik-teknik mediasi secara baik12
Ada kalanya mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi
dalam pertemuan yang disebut caucus yaitu pertemuan mediator dengan salah
satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya sehingga mediator akan lebih leluasa
memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka membagi
informasi13 Dengan pertemuan terpisah (caucus) ini mediator akan mempunyai
lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi
Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya
dalam sebuah caucus Oleh karena itu seorang mediator juga harus memiliki
kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai
penyelesaian masalah yang disengketakan sehingga mediator diharapkan akan
mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu
perjanjiankesepakatan14
12 I Made Widyana Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (Jakarta Fikahati Anesta
2009) h 114 13 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 93 14 Takdir Rahmadi Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta
RajaGrafindo Persada 2010) h 17
20
Fuller dalam Riskin and Westbrook menyebutkan tujuh fungsi mediator
yaitu sebagai catalyst educator translator resourceperson bearer of bad news
agent of reality dan scapegoat
1 Sebagai ldquokatalisatorrdquo mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator
dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang
konstruktif bagi diskusi
2 Sebagai ldquopendidikrdquo berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi
prosedur kerja keterbatasan politis dan kendala usahan dari para pihak Oleh
sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di
antara para pihak
3 Sebagai ldquopenerjemahrdquo berarti mediator harus mampu menyampaikan dan
merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui
bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang
dicapai oleh pengusul
4 Sebagai ldquonarasumberrdquo berarti seorang mediator harus mendayagunakan
sumber-sumber informasi yang tersedia
5 Sebagai ldquopenyandang berita jelekrdquo berati seorang mediator harus menyadari
bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional Untuk
itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak
terkait untuk menampung berbagai usulan
6 Sebagai ldquoagen realitasrdquo berarti mediator harus berusah memberi pengertian
secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau
tidak masuk akal tercapai melalui perundingan
21
7 Sebagai ldquokambing hitamrdquo berarti seorang mediator harus siap disalahkan
misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan
E Proses Mediasi
Ada beberapa tahap secara garis besar yang harus dijalani oleh para pihak
dalam melakukan proses mediasi Berikut adalah tahapan-tahapan proses mediasi
yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016
a Tahapan Pra Mediasi
Pertama penggugat mendaftarkan perkara ke bagian kepaniteraan
Pengadilan Setelah itu Ketua Pengadilan memilih Majelis Hakim untuk
memeriksa perkara tersebut Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para
pihak Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh
proses mediasi (Pasal 17 ayat (1) )
Setelah itu Majelis Hakim memberikan hak kepada para pihak untuk
memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya (Pasal
20 ayat (1) ) Apabila setelah hari yang ditentukan tidak ada kesepakatan
untuk memilih mediator maka Hakim pemeriksan perkara segera menunjuk
Mediator Hakim atau pegawai Pengadilan Jika pada Pengadilan yang sama
tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang
bersertifikat ketua majelis hakim menunjuk salah satu Hakim Pemeriksan
Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan yang
bersertifikat (Pasal 20 ayat (3) dan (4) )
22
b Pemanggilan Para Pihak
Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setekah
menerima penetapan penunjukan sebagai mediator (Pasal 21 ayat (1) )
Dengan bantuan juru sita Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara
memanggil para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi
c Akibat Hukum Pihak Tidak beriktikad Baik
Pada Pasal 22 ayat (1) sampai (5) adalah penjelasan mengenai akibat
hukum bagi pihak Penggugat yang tidak beriktikad baik Pada Pasal
selanjutnya yaitu Pasal 23 ayat (1) sampai (8) berisi penjelasan mengenai
akibat hukum bagi pihak Tergugat yang tidak beriktkad baik selama proses
mediasi
d Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) para pihak menyerahkan
resume perkara kepada pihak lain dan Mediator (Pasal 24 ayat (1) ) Jangka
waktu mediasi yang ditetapkan adalah 30 hari terhitung sejak penetapan
perintah melakukan Mediasi Atas dasar kesepakatan para pihak waktu
Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
waktu mediasi pertama berakhir disertai engan alasannya (Pasal 24 ayat (2)
(3) dan (4) )
e Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat
Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum Mediator dapat
menghadirkan seorang atau lebih ahli tokoh masyarakat tokoh agama atau
23
tokoh adat (Pasal 26 ayat (1) ) Terkait mengenai mengikat atau tidaknya dari
penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat tergantung
berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 26 ayat (2) )
f Mediasi Mencapai Kesepakatan
Jika Mediasi mencapai kesepakatan dengan bantuan Mediator para
pihak wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani
oleh para pihak dan Mediator (Pasal 27 ayat (1) ) Mediator wajib
memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang
a Bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan atau kesusilaan
b Merugikan pihak ketiga atau
c Tidak dapat dilaksanakan
Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan kesepakatan
perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta
Perdamaian Jika para pihak tidak menghendaki maka kesepakatan
perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan (Pasal 27 ayat (4) dan (5) )
Selanjutnya Mediator wajib menyampaikan hasil kesepakatan kepada Hakim
Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian(Pasal 27
ayat (6) )
Setelah itu Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari isi kesepakatan
perdamaian paling lama 2 (dua) hari Apabila ada perbaikan Hakim
Pemeriksa Perkara mengembalikan kepada Mediator dan para pihak agar
segera diperbaiki Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak
Mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah di
24
perbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari sejak
penerimaan petunjuk perbaikan Paling lama 3 (tiga) hari setelah Hakim
menerima kesepakatan perdamaian maka Hakim menerbitkan hari penetepan
sidang untuk membacakan Akta Perdamaian (Pasal 28 ayat (1) sampai (4) )
g Kesepakatan Perdamaian Sebagian
Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan sebagian antar
penggugat dan sebagian tergugat penggugat mengubah gugatan dengan tidak
lagi mengajukan pihak tergugat sebagai lawan Kesepakatan tersebut dibuat
dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang
mencapai kesepakatan dan Mediator (Pasal 29 ayat (1) dan (2) ) Kesepakatan
di atas dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut
aset harta kekayaan danatau keperntingan pihak yang tidak mencapai
kesepakatan (Pasal 29 ayat (3) ) Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan pada
perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya banding
kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat (6) )
Untuk Mediasi perkara perceraian di dalam Pengadilan Agama yang
tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya dan para pihak
tidak ingin rukun kembali maka Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya
(Pasal 31 ayat (1) ) Jika para pihak mencapai kesepakatan sebagaimana pada
ayat (1) kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagaian
dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perceraian Hal ini hanya
dapat dilakukan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan
perceraian telah berkekuatan hukum tetap
25
h Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan
Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil dan
memberitahukan secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara apabila
tidak mencapai kesepakatan pada hari yang telah tentukan yaitu 30 hari para
tidak beriktikad baik melibatkan aset serta harta kekayaan atau kepentingan
dengan pihak lain dan melibatkan wewenang aparatur negara Setelah Hakim
menerima pemberitahuan hal ini Hakim segera menetapkan untuk
melanjutkan pemeriksaan perkara (Pasal 32 ayat (1) sampai (3) )
i Perdamaian Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara
Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim tetap berupaya
mendorong para pihak untuk berdamai Atas dasar kesepakatan para pihak
dapat memohon melakukan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara
pada tahap ini Setelah itu Hakim segera menunjuk salah seorang Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dan Hakim wajib
menunda persidangan paling lama 14 hari
j Perdamaian Sukarela Pada Tingkat Upaya Hukum Banding Kasasi atau PK
Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding
kasasi atau peninjauan kembali atas dasara kesepakatan dapat menempuh
upaya perdamaian Jika mencapai kesepakatan maka dibuat akta perdamaian
dan ditandatangani oleh Hakim pemeriksa perkara paling lama 30 hari sejak
diterimanya kesepakatan tersebut (Pasal 34 ayat (1) sampai (4) )
26
F Mediasi Dalam Perspektif Islam
Ash-shulhu disyariatkan oleh Al-qurrsquoan Sunnah dan Ijmarsquo demi
tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan dan agar
permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai Didalam Al-qurrsquoan
Allah berfirman15
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إ ن الله التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
يحب المقسطين (الحجرات9)
Artinya ldquoDan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah Kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adilrdquo
Dan di dalam sunnah yang diriwayatkan Abu Dawud At-tirmidzi Ibnu Majah
Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Amru bin lsquoAuf bahwa Rasulullah SAW
bersabda
م حلالا أوأحل حراما الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حر
Artinya ldquoPerdamaian diantara orang-orang muslim itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halalrdquo
15 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210
27
Dan At-tirmidzi menambahkan
والمسلمون على شروطهم
Artinya ldquoDan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat merekardquo
Lalu ia berkata bahwa hadits ini Hasan Shahih dan Umar ra berkata ldquoTolaklah
permusuhan sampai mereka berdamai karena pemutusan melalui pengadilan akan
mengembangkan kedengkian di antara merekardquo Kaum muslimin berijmarsquo bahwa
perdamaian di antara yang bermusuhan itu disyariatkan P15F
16
Mediasi dalam konsep islam dikenal dengan istilah Shulhu atau Ishlah Sulh
adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk
mengakhiri perkara mereka secara damai Di dalam kitab Fathul Qariib Al-Mujiib
pengertian Ash-Shulh secara bahasa sebagai berikut (فتح القريب المجيب)
16وهو لغة قطع المنازعة F
17
Artinya ldquoShuluh secara bahasa adalah memutus sengketa atau perselisihanrdquo
Namun pengertian shuluh secara syararsquo atau istilah adalah
وشرعا عقد يصلح به قطعها
Artinya ldquoDan menurut syararsquo adalah akad mendamaikan dengan memutus sengketa atau perselisihanrdquo
16 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210 17Ahmad bin Al-Husain Fathul Qariib Al-Mujiib (Mesir Thaha Putra Semarang 1934) h
33
28
Metode Ash-shulh menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan
persengketaan atau perselisihan karena berdasarkan asas kedua belah pihak tidak
ada yang merasa menang ataupun kalah Tentunya hal tersebut atas kesepakatan
dan kerelaan masing-masing pihak Hal ini sesuai dengan prinsip mediasi dengan
istilah win-win solution
Sebelum mengarah kepada perceraian biasanya diawali dengan adanya
sikap nusyuz baik dari pihak isteri maupun suami Ketika hal ini terjadi Al-
Qurrsquoan mentebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 128
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما كان بما ح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله لح خير وأحضرت الأنفس الش صلحا والص
تعملون خبير ا
Artinya Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
Ayat di atas membahas masalah nusyuz Nusyuz identik dengan sikap istri yang
membangkang terhadap suami padahal nusyuz juga dapat terjadi pada suami
Nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajibannya
bertindak keras kepada istri tidak menggaulinya dengan baik tidak pula
memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri P17F
18P Sebaliknya bentuk
nusyuz yang dilakukan oleh istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)
18 M Abdul Amir dkk Kamus Istilah Islam cet ke-1 (Jakarta Pustaka Firdaus 1994) h
251
29
didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan
kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan
kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya19
At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw Saudah binti Zamrsquoah
khawatir dicerai oleh Nabi saw maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan
menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw lsquoAisyah
(istri Nabi saw yang paling beliau cintai setelah Khadijah)20
Kemudian apabila nusyuz telah terjadi dan tuntunan berdamai dari Al-
Qurrsquoan tidak berhasil dijalankan yang dapat berujung pada syiqaq Al-Qurrsquoan
menyebutkan ayat yang menyatakan tentang langkah perdamaian selanjutnya
antara suami isteri yang sedang berselisih yaitu pada surat An-Nisa ayat 35
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوف ق
كان عليما خبير ا بينهما إن الله الله
Artinya Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri ituSesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu menyelesaikan
perselisihan atau persengketaan antara suami isteri yaitu dengan jelas mengirim
19 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XXI bagian keenam
Pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1) 20 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 605
30
seorang hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu
menyelesaikan perselisiah tersebut Hakam yang dimaksud dalam Al-qurrsquoan
terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu dari keluarga
pihak suami isteri Menurut ayat di atas juga jika terjadi kasus antara suami istri
maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri
yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-
musabab terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya atau mengambil
prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik21
Dalam ayat di atas terdapat kata hakam Fungsi utama hakam adalah
mendamaikan Tetapi jika mereka gagal apakah mereka harus menetapkan hukum
dan harus dipatuhi oleh suami isteri yang bersengketa itu Ada yang mengiyakan
dengan alasan Allah menamai mereka hakam dan dengan demikian mereka
berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan baik disetujui oleh
pasangan maupun tidak Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi saw juga
kedua Imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal Sedang Imam Abu Hanifah
dan Imam Syafirsquoi menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam
itu Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami dan tugas mereka hanya
mendamaikan tidak lebih dan tidak kurang22
Selanjutnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir para Fuqaha juga berkata jika
terjadi persengketaan di antara suami istri maka didamaikan oleh hakim sebagai
pihak penengah meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat
21 H Abdur Rahman Ghazaly Fiqh Munakahat (Jakarta Kencana Prenada Media Group
2006) h 241 22 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 433-434
31
zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim Jika perkaranya tetap berlanjut dan
persengketaannya semakin panjang maka hakim mengutus seseorang yang
dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan
meneliti masalahnya serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi
keduanya berupa perceraian atau berdamai Allah SWT memerintahkan mengutus
seorang laki-laki sholeh dari masing-masing pihak untuk meneliti siapa yang
berlaku buruk Jika sang suami yang melakukan keburukan maka mereka dapat
melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah Jika
seorang istri yang melakukan keburukan maka mereka dapat mengurangi haknya
dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya Jika keduanya sepakat
untuk bercerai atau menyatu kembali maka boleh saja perkara itu ditetapkan23
Kaidah ushul fiqh yang digunakan ke dalam permasalahan ini adalah
Mashlahah Mursalah24 Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat dari mashlahah
adalah25
ع ر الش ود ص ق ى م ل ع ة ظ ا ف ح الم
Artinya Memelihara tujuan syararsquo (dalam menetapkan hukum)
Sedangkan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu
memelihara agama jiwa akal keturunan dan harta Secara lengkap Muhammad
Abu Zahrah merumuskan definisi mashlahah sebagai berikut P25F
26P
23 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir Min
Ibni Katsir terj MAbdul Ghoffar EM (Juz5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi 2003) cet ke-2 h 302
24 Mashlahah Mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan suararsquo yaitu menolak mudharat dan meraih mashlahah
25 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 346
32
و ا ار ب ت الأع اص ب ل خ ص ا ا ه ل د ه ش ي لا و ى م لا س الأ ع ار الش د ص ا ق م ل ة م ئ لا الم ح ال ص الم ي ه
اء غ الأل ب
Artinya Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya
Kesimpulannya bahwa mashlahah mursalah adalah apa yang baik menurut akal
itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum
Kaidah ini dapat digunakan dalam sengketa perceraian Apabila perceraian
mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami istri maka itu lebih baik daripada
mempertahankannya Namun apabila perceraian mendatangkan mudharat maka
harus dihindarkan Hal ini tentunya sudah mempertimbangkan baik dan buruknya
sesuai dengan orientasi dari kaidah ushul fiqh ini
26 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 355
33
BAB III
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas
Secara etimologi kata ldquoefektivitasrdquo berasal dari kata ldquoefektifrdquo atau dalam
bahasa Inggris adalah ldquoeffectiverdquo yang berarti berhasil dengan baik Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau
menunjang tujuan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif artinya ldquoada
efeknya akibatnya pengaruhnya kesannyardquo atau ldquodapat membawa hasil berhasil
gunardquo tentang usaha atau tindakan1
Adapun secara terminologi mengutip Ensiklopedia administrasi
menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut2
ldquoEfektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakirdquo
Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan
efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat
Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat maka hukum akan dipengaruhi
oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia h 284 2 Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg 2014
11 teori-efektifitashtml pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
34
pemberlakuan Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi
secara efektif dan efesien Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan
keinginan tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial
seperti budaya hukumnya baik maka hukum akan bekerja dengan baik pula
tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak
akan bisa berjalan karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum Cara-cara
untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan
terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning3
Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum Efektivitas hukum dimaksud berarti
mengkaji kaidah hukum yang harus memnuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis
berlaku secara empiris dan berlaku secara filosofis4 Oleh karena itu faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1)
kaidah hukum atau peraturan itu sendiri (2) petugas atau penegak hukum (3)
sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (4) kesadaran
masyarakat Hal tersebut akan di uraikan sebagai berikut5
1 Kaidah Hukum
Di dalam teori-teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah Hal itu diungkapkan sebagai
berikut
3 Soerjono Soekanto Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V (Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014) h 122 4 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62 5 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62-65
35
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk
atas dasar yang telah ditetapkan
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut
efektif Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari
masyarakat
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita
hukum sebagai nilai positif tertinggi
Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap
kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas sebab (1) bila
kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah itu
merupakan kaidah mati (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti
teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa (3) apabila hanya
berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan
hukum yang dicita-citakan (ius constituendum)
2 Penegakan Hukum
Penegakan hukum atau orag yang bertugas menerapkan hukum
mencakup ruang lingkup yang sangat luas sebab menyangkut petugas pada
strata atas menengh dan bawah Artinya di dalam melaksanakan tugas-
tugas penerapan hukum petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman
diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-
36
tugasnya Di dalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas
penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut
1) Sapai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada
2) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang
tegas pada wewenangnya
3 Sarana atau Fasilitas
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu atuan
tertentu Ruang lingkup sarana dimaksud terutama secara fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung Misalnya bila tidak ada kertas dan
karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik bagaimana petugas
dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan Bagaimana polisi
dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan
alat-alat komunikasi yang proporsional Kalau peralatan dimaksud sudah
ada faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran amat penting
Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan padahal
fasilitasnya belum lengkap Peraturan yang semula bertujuan untuk
memperlancar proses malahan mengakibatkan terjadi kemacetan Mungkin
ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi
ataupun memberikan tugas kepada petugas dipikirkan mengenai fasilitas-
37
fasilitas yang berpatokan kepada (1) apa yang sudah ada dipelihara terus
agar setiap saat berfungsi (2) apa yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan jangka waktu pengadaannya (3) apa yang kurang perlu
dilengkapi (4) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti (5) apa yang
macet dilancarkan (6) apa yang telah mundur ditingkatkan
4 Warga Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga
masyarakat Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi
suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan
Namun ada asumsi lain yang mengatakan bahwa semakin besar peran
sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat) semakin
kecil peran hukum Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang
terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah
Namun ada hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan kesadaran
masyarakat terhadap hukum yaitu (1) penyuluhan hukum yang teratur (2)
pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap
hukum dan respek terhadap hukum (3) pelembagaan yang terencana dan
terarah
38
C Teori Efektivitas Hukum
Apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum Achmad Ali
berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum
maka kita pertama-ama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu
ditaati atau tidak ditaati6 Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa
pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan
fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu7
1 Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2 Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum
3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4 Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut erlaku atau
diterapkan
5 Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada
6 Achmad Ali Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol1 (Jakarta Kencana
2010) h 375 7 Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang Memprngaruhi Penegakan Hukum (Jakarta PT
Raja Grafindo Persada 2008) h 8
39
efektivitas penegakan hukum Pada elemen pertama yang menentukan dapat
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung
dari aturam hukum itu sendiri
Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama
adalah8
1 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sistematis
2 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3 Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-
bidang tertentu sudah mencukupi
4 Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan
yuridis yang ada
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidakya kinerja hukum
tertulis adalah aparat penegak hukum Dalam hubungan ini dikehendaki adanya
aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan
baik
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap
efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal
berikut9
8 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 80 9 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
40
1 Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2 Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3 Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4 Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang
diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada
wewenangnya
Pada elemen ketiga tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan
prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya Sarana dan
prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai
alat untuk mencapai efektivitas hukum Sehubungan dengan ini Soerjono
Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana
dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang
memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi
kerjanya Adapun elemen-elemen tersebut adalah10
1 Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2 Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka
waktu pengadaannya
3 Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4 Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5 Prasarana yang macet perlu segea dilancarkan fungsinya
10 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
41
6 Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingktkan lagi
fungsinya
Kemudian pada elemen keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas
yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu
1 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan
yang baik
2 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peaturan walaupun peraturan
sangat bak dan aparat sudah sangat berwibawa
3 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau
aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi
Elemen di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan
masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul Internalisasi
faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas
sosial Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini
melalui motivasi yang ditanamkan secara individual
Elemen kelima adalah faktor kebudayaan Faktor kebudayaan yang
sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di
dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti
dari kebudayaan spiritual atau material Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai
yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)
42
BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI
A Profil Pengadilan Agama Karawang
Pengadilan Agama Karawang kelas IA beralamat di Jalan Jendral Ahmad
Yani No 53 Karawang menurut Kepala Pengadilan Agama Karawang saat itu
yaitu Drs Saifuddin MH diresmikan pada hari senin tanggal 11 Februari 2008
secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang bertempat di
kantor Pengadilan Agama Bandung Dimana saat itu Ketua Mahkamah Agung
telah meresmikan 3 gedung Pengadilan Agama yaitu Bandung Cikarang dan
Karawang
Sebelum memiliki gedung resmi pada tahun 2006 sambil menunggu
rampungnya pembangunan gedung baru yang dibuat Pemerintah Kabupaten
Karawang meminjamkan tempat bekas kantor Depnaker Pada tahun 2006 adalah
tahap dilaksanakannya rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Karawang diatas
tanah seluas 1698 M2 dengan luas bangunan 380M2 Pada awalnya status tanah
adalah Hak Guna Pakai dari Pemda Kabupaten Karawang dengan No
102SUTH0211PM01411978 tanggal 09 Juni 1978 dan Sertifikat No
0000621997
Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor
152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19
Januari 1882 dengan nama Raad AgamaPenghulu Landraad
43
Daerah hukum Pengadilan Agama Karawang adalah meliputi Pemerintahan
Kabupaten Karawang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989
Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ldquoPengadilan Agama berkedudukan di
kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupatenrdquo Dari sini dapat kita simpulkan bahwa daerah hukum
Pengadilan Agama Karawang adalah wilayah kota atau Kabupaten Karawang
Pengadilan Agama Karawang yang daerah hukumnya meliputi kabupaten
Karawang terdiri dari 30 kecamatan dan 304 kelurahan atau desa dengan
mayoritas penduduk beragama islam Dalam menjalankan tugasnya dan
fungsinya Pengadilan Agama Karawang didukung oleh pegawai berjumlah 40
orang dan secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Karawang harus
dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan ke Pengadilan Tinggi Bandung
sebagai bukti nyata
Sebagai tempat pencari keadilan Pengadilan Agama Karawang sesuai
dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa
memutus dan mengadili perkara diantara orang-orang yang beragama islam
dalam bidang perkawinan warisan dan wasiat wakaf zakat infaq hibah
shodaqoh dan ekonomi syarirsquoah serta kewenangan lainnya yang diatur serta
diamanatkan oleh Undang-Undang
Secara geografis wilayah kabupaten Karawang terletak antara koordinat
107ordm02`ndash107ordm40` Bujur Timur 5ordm56`ndash6ordm34` Lintang Selatan termasuk daerah
dataran yang relative rendah Mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 -
1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 2 - 15
44
15 - 40 dan diatas 40 Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat Laut Jawa di utara Kabupaten Subang di
timur Kabupaten Purwakarta di tenggara serta Kabupaten Cianjur di selatan ini
memiliki luas wilayah 173753 km2 dengan jumlah penduduk 2125234 jiwa
(sensus 2010) yang berarti berkepadatan 1223 jiwa per km2
Adapun struktur organisasi dari Pengadilan Agama Karawang adalah
sebagai berikut
Tabel 2
WAKIL KETUA
Drs H Mohamad Yamin SHMH
KETUA
Drs H M Yusuf SHMH HAKIM
1Dra Suherni
2Dra Hj Roniati MH
3Dra Hj Ratna Jumila MH
4Dra Hj Dadah Kolidah MH
5Dra Elfina Fitriani
6Drs H Abid MH
PANITERA
Nanang Patoni SHMH
SEKRETARIS
DrsJajang Janglar
KASUBAG KEPEGAWAIAN
Agustina Rahayu SH
KASUBAG UMUM amp KEUANGAN
Heri Santoso
KASUBAG PERENCANAAN TI amp LAP
Usmaniah
WAKIL PANITERA
Drs Mochamad Jalaludin
STAF
Wiyono SH
STAF
Abd Halim
PANMUD GUGATAN
Asnali SAg
PANMUD PERMOHONAN
Siti Sofia Emalia SAg
PANMUD HUKUM
Yuyu Yuliani SAgMH
HAKIM
7Dra Alia Al Hasna MH
8Drs Candra Triwangga
9Dra Hj Siti Sabihah SHMH
10Drs Humaidi Yusuf
11Drs Jajang Suherman SH
12DrH Farid Ismail SHMH
13DrsH Hasan Basri SHMH
45
B Analisis Efektivitas Mediasi
1 Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016
Beberapa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang tertera
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) adalah1
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasimenguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undangdan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
Salah satu kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang kepada
Mahkamah Agung adalah mengeluarkan produk yaitu PERMA Setidaknya
ada lima peran yang dimainkan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhan
1 Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PANITERA PENGGANTI
1Ahya Syaripudin
2Khalida SAgMH
3Taqludin SAg
4Ahmad Waskito SEi
5H Uwes
6Wahyu SSy
JURUSITA
1Eny Kurniasih SH
2Solikhin SH
JURUSITA PENGGANTI
1Edy Sutisna
2Samsudin
3ASupandi SAg
4Taufiqoh Bina Aryani SE
5Ratusiska Aries Tiani SE
6Ade Solahudin
7Reza M Sajidin SSy
46
penyelenggaraan negara khususnya di bidang peradilan Salah satunya
yakni PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum2
Berkaitan dengan hal ini adalah hierarki Perundang-Undangan yang
ada di Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi
sebagai berikut3
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b Undang-UndangPerturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c Peraturan Pemerintah d Peraturan Presiden e Peraturan Daerah Provinsi dan f Peraturan Daerah KabupatenKota
PERMA adalah salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal tersebut disebutkan
bahwa4
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
2 Ronald S Lumbuun Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan (Jakarta RajaGrafindo Persada 2011) h 14 3 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan 4 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
47
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Bank Indonesia Menteri badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa atau yang setingkat
Kemudian dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
Atas dasar Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ini menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan dan diakui
keberadaannya
Apabila melihat menimbang (konsideran) dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 huruf c dinyatakan bahwa dasar daripada dibentuknya Perma
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan
Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement Staatsblad 194144)
atau Pasal 154 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten Staatsblad 1927
227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering Staarsblad 1874
52)5 disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan
5 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah Reglement Acara Perdata Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg) adalah Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa da Madura Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui
48
perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan6 Pasal 130 ayat (1) HIR
berbunyi
Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu
Selanjutnya Pasal 130 ayat (2)
Jika perdamaian yang demikian itu terjadi maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat sebuah akte dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa
Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian
oleh hakim dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat
hukum mediasi pengadilan yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui
SEMS Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR 154 RBg yang
kemudian pada Tahun 2003 disempurnakan melaui PERMA Nomor 2
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan7
Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan
para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa Hal ini dapat dilakukan
dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam
prosedur berperkara di Pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting
6 Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum
Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287 7 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h124
49
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berperkara di Pengadilan8
Setiap orang yang berperkara ke Pengadilan wajib menempuh
mediasi apabila tidak melaksanakannya maka putusannya batal demi
hukum9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mengikat maksudnya adalah
peraturan ini mengikat khusus hanya kepada orang-orang yang berperkara di
Pengadilan tidak mengikat kepada seluruh elemen masyarakat10
Namun akhir-akhir ini pada praktiknya Perma Nomor 1 Tahun 2008
selama ini belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik di
Pengadilan Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008
dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi11 Anggota
Tim Pokja Mediasi MA Diah Sulastri Dewi menambahkan terbitnya Perma
No 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi di
Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama12
Ada beberapa poin pembeda antara Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Untuk memudahkan memahami
perbedaannya penulis membuat bagan sebagai berikut
8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h125
9 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
10 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
11 httpswwwabnpcoidnewsharapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016 diakses pada 15 April 2017 jam 2330
12httpwwwhukumonlinecom berita baca lt56bc191569359 perma- mediasi- 2016- tekankan- pada- iktikad- baik diakses pada 15 April 2017 jam 2335
50
Tabel 3
No
Perma Nomor 1 Tahun 2008
Perma Nomor 1 Tahun 2016
1
Lama Proses mediasi selama 40 hari (Pasal 13 ayat(3) ) dapat
diperpanjang 14 hari
Lama Proses mediasi selama 30 hari (Pasal 3 ayat (6) ) dapat diperpanjang
30 hari 2
bull Pasal 12 ayat (1) hanya mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik selama proses mediasi
bull Pasal 12 ayat (2) tidak penjelasan bagaimana bentuk pihak yang tidak beriktikad baikhanya menyatakan pihak yang tidak beriktikad baik dapat mengundurkan diri
bull Wajib menempuh iktikad baik selama mediasi (Pasal 7 ayat (1)
bull Pasal 7 ayat 2 huruf a sampai e penjelasan mengenai bentuk iktikad tidak baik Dalam Perma sebelumnya tidak ada penjelasannya
3
Tidak ada pasal yang mengatur mengenai akibat hukum bagi
pihak yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 22 ayat 1 sampai 5 mengenai penjelasan akibat hukum bagi penggugat yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 23 ayat 1 sampai 8 penjelasan mengenai akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik
4
Tidak ada pasal yang mengatur para pihak wajib hadir secara
langsung selama proses mediasi
bull Kewajiban menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1)
bull Komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung bagi para pihak (Pasal 6 ayat 2)
bull Ketidakhadiran para pihak secara langsung dibolehkan berdasarkan alasan yang sah (Pasal 6 ayat 3) dan penjelasannya pada (Pasal 6 ayat 4 huruf a sampai d)
51
2 Kualifikasi Mediator
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu dan mencarikan solusi
terbaik bagi para pihak dalam menyelesaikan perkaranya Salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam proses mediasi adalah peran seorang
mediator Fungsi daripada mediator adalah menjadi penengahmencari
solusi tentang sengketa yang dihadapi Oleh karena itu kecakapan dan
keterampilan seorang mediator mempunyai peran penting agar proses
mediasi dapat berjalan dengan efektif dan semestinya sesuai dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Pasal 9 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan mengenai
daftar mediator Pasal 9 ayat (1) yaitu
(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator
Peneliti telah melalukan kunjungan dan observasi ke tempat penelitian yang
dituju yaitu Pengadilan Agama Karawang Peneliti telah melihat bahwa
Ketua Pengadilan Agama Karawang telah menyediakan daftar mediator
disertai dengan latar belakang para mediator namun peneliti tidak
mendapati pengalaman masing-masing mediator yang dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Berikut adalah daftar
mediator yang bersumber dari Yuyu Yuliani SAgMH
52
Tabel 4
DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KARAWANG
No Nama Lengkap Jabatan Pendidikan
1 Drs H M Yusuf SHMH Hakim Madya Utama Ketua S2
2 Drs H Mohamad Yamin SHMH Hakim Madya UtamaKetua S2
3 Dra Suherni MH Hakim Madya Utama S2
4 Dra Rosniati MH Hakim Madya Utama S2
5 Drs Hasan Basri SHMH Hakim Madya Muda S2
6 DraRatna Jumilah MH Hakim Madya Muda S2
7 Dra Hj Dadah Holidah MH Hakim Madya Muda S2
8 Dra Elfina Fitriani Hakim Madya Muda S1
9 Drs H Abis MH Hakim Madya Muda S2
10 Dra Alia Al Hasnah MH Hakim Madya Pratama S2
11 Drs Candra Triswangga Hakim Madya Pratama S1
12 Dra Hj Siti Sabihah SHMH Hakim Madya Pratama S2
13 Drs Humaidi Yusuf Hakim Madya Pratama S1
14 Drs Jajang Suherman SH Hakim Madya Pratama S1
15 Dr H Farid Ismail SHMH Hakim Utama Muda S3
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
Di atas adalah daftar-daftar mediator di Pengadilan Agama Karawang
Dari semua mediator yang terdapat pada daftar mediator peneliti telah
melakukan wawancara kepada 4 (empat) mediator diantaranya
53
DraRosniati MH Drs Hasan Basri SHMH Dra Ratna Jumilah MH
Dra Elfina Fitriani Dari semua mediator yang telah peneliti wawancara
terdapat 1 mediator yang tidak bersertifikat dan belum mengikuti pelatihan
mediator yaitu DraRosniati MH Tiga mediator lainnya telah mengikuti
pelatihan mediator di Mega Mendung Bogor13
Peneliti melihat dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 9 ayat (2) sampai
(6) tentang kualifikasi mediator sebagai berikut
(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator
(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator
(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan
(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator
(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator
Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar hakim
dikarenakan kurangnya mediator yang memiliki sertifikat terlebih apabila
mediator di luar Hakim harus bersertifikat14 Semua Hakim yang ada di
Pengadilan Agama Karawang merangkap juga sebagai mediator15
Walaupun seorang hakim tidak memiliki sertifikasi mediator sesuai dengan
13 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Drs H Hasan Bashri SHMH Dra
Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 7 dan 9 November 2016
14 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
15 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
54
PERMA ini pada pasal 9 ayat (3) otomatis dapat menjadi mediator16 Para
Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang menjadi mediator
berdasarkan surat keputusan (SK) dari Ketua Pengadilan Agama
Karawang17
Ketua Pengadilan Agama setiap tahun mengevaluasi daftar mediator
Begitu pula setiap tahun daftar mediator dapat berubah-ubah apabila
adanya mutasi tugas berhalangan tetap ketidakaktifan setelah penugasan
dan pelanggaran atas pedoman perilaku Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat
(7) dalam PERMA ini
Seluruh hakim Pengadilan Agama yang tidak memiliki sertifikat
dikarenakan belum mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI18 Pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah
Agung jumlahnya terbatas karena berskala nasional sehingga peserta yang
ikutpun sangat terbatas Seharusnya Mahkamah Agung memberikan
pelatihan mediasi kepada seluruh hakim di Pengadilan agar
a Dapat maksimal ketika melakukan mediasi Ketika Hakim telah
diberikan pelatihan mediasi diharapkan dapat menjalankan fungsi
mediator secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
16 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 17 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani dan Dra Rosniati MH Haki m Mediator
Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 9 November 2016 18 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
55
b Menambah keterampilan hakim saat melakukan mediasi Walaupun
hakim tanpa sertifikat mediator lalu menjadi mediator hal itu dapat
dibenarkan karena hakim dapat merangkap sebagai mediator Akan
tetapi tetap saja untuk memaksimal fungsi dan peran mediator seorang
hakim harus mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI ketika kekurangan sumber daya mediator
sehingga kesiapan Hakim maksimal ketika Ketua Pengadilan menunjuk
Hakim sebagai mediator Namun pada dasarnya sulit membiasakan
hakim untuk menjadi mediator karena sifat seorang hakim adalah
memutus akan tetapi mediator hanya bersifat sebagai pihak ketiga yang
menengahi Dikhawatirkan sifat hakim yang terbiasa memutus terbawa
saat proses mediasi yang hanya berperan sebagai penengah bukan
memutus19 Karena itu sebisa mungkin seharusnya hakim tidak boleh
menjadi mediator Sangat tipis sekali hakim tersebut membedakan
antara menjadi hakim dan menjadi mediator terkadang terpengaruh20
c Mediasi berjalan efektif Pada dasarnya banyak faktor yang melatar
belakangi efektifnya mediasi Namun Keterampilan dan kemampuan
dari mediator adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
keberhasilan mediasi terutama yang sudah bersertifikat21
19 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 20 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 21 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
56
3 Fasilitas dan Sarana
Fasilitas dan sarana adalah salah satu instrumen yang dibutuhkan
dalam melaksanakan proses mediasi Setiap Pengadilan Tingkat Pertama
diharapkan memiliki fasilitas dan sarana dalam proses mediasi yaitu tempat
atau ruangan khusus mediasi Hal ini untuk menunjang keberhasilan dari
pada mediasi Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruangan
Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan pasal 20 ayat (1) PERMA ini
Namun dapat juga diselenggarakan di tempat lain apabila disepakati oleh
para pihak
Pengadilan Agama Karawang memiliki fasilitas dan sarana untuk
melakukan proses mediasi yaitu ruangan khusus untuk mediasi Dengan
ruangan berukuran 4 m x 6 m dilengkap dengan beberapa tempat duduk dan
satu meja persegi disertai dengan alat pendingin ruangan atau air
conditioner (AC) Jadi di ruangan tersebut hanya bisa diselenggarakan satu
proses mediasi
Ruangan mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah cukup
memadai namun belum termasuk yang ideal22 Idealnya ruangan mediasi
adalah
a Ruangan yang luas Hal ini agar para pihak nyaman saat proses mediasi
berjalan Ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih sempit
artinya ruangan tersebut belum dikategorikan ideal
22 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
57
b Ruangan yang tertata dengan rapi yang dilengkapi dengan kursi-kursi
serta meja bundar agar para pihak dapat saling berhadapan saat proses
mediasi berlangsung23
c Ruangan yang memiliki air conditioner (AC) Ketika ruangan sejuk dan
dingin dapat mencairkan suasana Para pihak yang sebelumnya dalam
keadaan merasa tidak baik ketika masuk ke dalam ruangan tersebut
bisa menjadi merasa sedikit lebih baik yang dapat mempengaruhi
suasana hati dan pikiran para pihak24
d Adanya bingkai pajangan keluarga harmonis Hal ini juga dapat
mempengaruhi suasana hati dan pikiran para pihak25 Namun di
Pengadilan Agama Karawang belum terdapat hal ini Hanya ada
bingkai pajangan dengan simbol saling berjabat tangan Itu hanya
melambangkan simbol perdamaian secara umum26
Untuk kemudahan para pihak dalam menjalani proses mediasi sebelum
memasuki ruang mediasi terpampang jadwal mediator Dalam daftar tersebut
terdapat nama-nama mediator namun tidak disertai dengan keterangan latar
belakang pendidikan masing-masing mediator Setiap harinya terdapat 3 mediator
yang disediakan Semuanya berasal dari hakim yang merangkap sebagai mediator
23 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 24 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 25 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 26 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
58
Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar
hakim Berikut jadwal hakim mediator Pengadilan Agama Karawang
Tabel 5
NO
HARI
MEDIATOR
KETERANGAN
1 2 3 4
1
SENIN
1DRA ALIA AL HASNA MH
2DRS HUMAIDI YUSUF
3DRS CANDRA TRISWANGGA
2
SELASA
1DRSHMYUSUF SH MH
2DRAHJSITI SABIHAH SH MH
3DRAHJERAWATI SH MH
3
RABU
1DRSHMOHAMAD YAMIN SHMH
2DRARATNA JUMILAH MH
3DRSHABDILLAH SH MH
1DRAHJROSNIATI MH
59
4 KAMIS 2DRAELFINA FITRIANI
3DRAHJDADAH HOLIDAH MH
5
JUMrsquoAT
1DRSHASAN BASRI SH MH
2DRSHABID MH
3DRSJAJANG SUHERMAN SH
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
4 Kepatuhan Masyarakat
Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat peneliti memberikan
beberapa catatan atas sikap para pihak selama melakukan proses mediasi
yang mempengaruhi kepatuhan para pihak dalam menjalani proses mediasi
yaitu sebagai berikut
a Rata-rata orang-orang yang datang berperkara ke Pengadilan Agama
khusus dalam perkara perceraian ini sangat sulit untuk disatukan
kembali terlebih apabila salah satu pihak ada yang melakukan
perselingkuhan27
b Sikap egois para pihak sehingga menyulitkan mediator untuk
mendamaikan dan mendalami permasalah yang dihadapi para pihak
27 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
60
c Sikap para pihak yang terkadang tidak mengikuti peraturan mediasi
yang telah disepakati28 Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya proses
mediasi
d Biasanya jauh sebelum para pihak mendaftarkan perkara dan mengikuti
persidangan sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutus
ikatan pernikahan29 Akhirnya mediator pun sulit untuk mendamaikan
kembali bahkan gagal
e Sikap para pihak yang kooperatif Namun hal ini mereka lakukan agar
proses mediasi cepat selesai dan berlanjut kepada tahap persidangan30
Mereka melakukan hal ini hanya sebagai formalitas
5 Kebudayaan
Berkaitan dengan kebudayaan dalam skripsi ini adalah mengenai
budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama Hal ini
sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama Pasal tersebut berbunyi
1 Peradilan Agama adalah peradilan nagi orang-orang yang beragama
islam
Menurut pasal ini Pengadilan Agama adalah wadah bagi orang-orang yang
ingin berperkara khusus untuk orang-orang atau masyarakat yang beragam
islam
28 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 29 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 30 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
61
Penulis melihat ada kecenderungan kenaikan angka perceraian dalam
empat tahun terakhir Berikut adalah angka perceraian selama 4 tahun
terakhir
Tabel 6
DIAGRAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 4
TAHUN TERAKHIR31
Dari data di atas dapat kita lihat bahwa angka perceraian dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan baik pada perkara cerai talak maupun
cerai gugat Namun diantara kedua jenis perkara tersebut angka cerai gugat
jauh mendominasi dibandingkan dengan cerai talak Pada tahun 2012 pada
perkara cerai talak terdapat 89683 perkara yang diputus sedangkan pada
cerai gugat terdapat 206102 perkara Pada tahun 2013 terdapat 94715
perkara cerai gugat dan 221460 pada perkara cerai gugat Selanjutnya pada
tahun 2014 pada cerai talak terdapat 99536 perkara dan 243334 pada
perkara cerai gugat Kemudian pada tahun 2015 terdapat 98602 perkara
31 httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
050000
100000
150000
200000
250000
300000
2012 2013 2014 2015
89683 94715 99536 98602
206102 221460 243334 252885
cerai talak
cerai gugat
62
cerai talak dan 252885 pada perkara cerai gugat Dari setiap tahunnya
jumlah perkara cerai gugat lebih dari 2 kali lipat jumlah perkara cerai talak
Perbedaan jumlah angka ini sangat signifikan dan menunjukkan bahwa
betapa tingginya angka perceraian di Indonesia terutama dalam perkara
cerai gugat Bisa disimpulkan bahwa angka perceraian dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan
C Tingkat Keberhasilan Mediasi
Pada pembahasan ini peneliti membatasi penelitian hanya pada tahun 2015
Data yang diambil bersumber dari laporan bulanan yang kemudian dirangkum
menjadi laporan tahunan Pengadilan Agama Karawang Di dalam laporan
tersebut dapat diketahui berapa jumlah perkara yang dimediasi setiap bulannya
dan berapa jumlah perkara yang berhasil dan gagal untuk dimediasi Berikut
adalah laporan pembukuan mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
Tabel 7
LAPORAN TAHUNAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2015
NO
BULAN
JUMLAH PERKARA
KETERANGAN
BERHASIL TIDAK BERHASIL
1 Januari 28 0 28
2 Februari 18 0 18
3 Maret 20 1 19
4 April 25 0 25
5 Mei 21 0 21
63
6 Juni 18 0 18
7 Juli 18 0 18
8 Agustus 23 1 22
9 September 27 2 25
10 Oktober 35 1 34
11 November 31 0 31
12 Desember 25 0 25
TOTAL 289 5 284
Untuk mengetahui prosentase keberhasilan mediasi dalam satu tahun pada
tabel di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut 32
119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119888119886119887119906119905119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119901119906119905119906119904
X 100
Berdasarkan rumus di atas dapat ditentukan prosentasi keberhasilan mediasi
perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 sebagai berikut
5284
X 100 = 176
Maka dapat diketahui prosentase tingkat keberhasilan perkara yang berhasil
dimediasi adalah sebesar 176 Hal ini membuktikan bahwa tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 sangatlah
jauh dari apa yang diharapkan Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa
32 http wwwbadilagnet data ARTIKEL Mencari 20 tolak 20 ukur 20 hasil
20 Mediasipdf
64
mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 belum efektif Ini
sangat berbanding terbalik dengan prosentase kegagalannya sebesar 9824
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi
Tentunya dalam berjalannya proses mediasi ada faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi Berikut adalah beberapa faktor-faktor
keberhasilan mediasi
a Para Pihak Bersifat Kooperatif
Artinya adalah mereka para pihak dapat mematuhi peraturan dalam
proses mediasi yang telah disepakati sebelumnya33 Hal ini harus dilakukan
karena kebanyakan para pihak yang berperkara ketika suasana hatinya tidak
baik tidak dapat mengontrol emosi sehingga peraturan yang telah disepakati
sebelumnya tidak dipatuhi dan proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan
Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator yang mudah dipahami
sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama mediator yang
bersertifikat34 Ketika seorang mediator telah bersertifikat setidaknya dia
telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara berkomunikasi cara
menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak yang berbeda-beda
karakter
33 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 34 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
65
Begitu juga penampilan mediator yang berwibawa dan meyakinkan
dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi karena dapat meyakinkan dan
menimbulkan kepercayaan terhadap para pihak35
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir
para pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan baik
dan positif ketika menghadapi suatu perkara36
d Mengingat Anak
Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan mediasi karena
para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian bagaimana nasib
anak-anak mereka apabila bercerai37 Hal ini bagi mereka yang sudah
memiliki anak dari hasil perkawinan yang mereka laksanakan
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi
Ketika kondisi tempat atau ruang nyaman hal ini juga dapat
mempengaruhi keberhasilan mediasi karena dapat merubah mindset para
pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di ruangan ruangan tersebut
35 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 36 Kedua faktor tersebut hasil wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator
Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 37 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
66
ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin ruangan atau AC (Air
Conditioner) yang dapat membuat para pihak nyaman38
f Iktikad Baik Para Pihak
Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang mediator untuk
mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung iktikad baik para
pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima kembali pihak
tergugat untuk hidup bersama39
Berikut adalah beberapa faktor penghambat terhadap keberhasilan mediasi
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai
Hal ini terjadi biasanya ketika salah satu atau kedua belah pihak
tidak mau bermusyawarah Misalnya salah satu pihak menuruti pihak
lawan yang ingin bercerai itu sudah dipastikan akan gagal untuk
dimediasi40
b Konflik Yang Sudah Meruncing
Konflik yang sudah meruncing dan berlarut-larut diantara para
pihak akan menghambat keberhasilan mediasi Apabila salah satu pihak
ada yang berkeinginan untuk berdamai masih ada kesempatan untuk
dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah tidak ingin untuk
berdamai maka akan sangat sulit dimediasi41
38 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 39 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 40 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 41 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
67
c Psikologis atau kejiwaan para pihak
Kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya
sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang
mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan
perceraian ini42
42 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
68
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa
kesimpulan yang dapat dikemukakan
1 Efektivitas mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang belum
efektif karena tingkat keberhasilannya masih sangat rendah
2 Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah
a Para Pihak Bersifat Kooperatif Artinya adalah mereka para pihak dapat
mematuhi peraturan dalam proses mediasi yang telah disepakati
sebelumnya Hal ini harus dilakukan karena kebanyakan para pihak yang
berperkara ketika suasana hatinya tidak baik tidak dapat mengontrol emosi
sehingga peraturan yang telah disepakati sebelumnya tidak dipatuhi dan
proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator
yang mudah dipahami sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama
mediator yang bersertifikat Ketika seorang mediator telah bersertifikat
setidaknya dia telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara
berkomunikasi cara menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak
yang berbeda-beda karakter Begitu juga penampilan mediator yang
berwibawa dan meyakinkan dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi
69
karena dapat meyakinkan dan menimbulkan kepercayaan terhadap para
pihak
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir para
pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan
baik dan positif ketika menghadapi suatu perkara
d Mengingat Anak Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan
mediasi karena para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian
bagaimana nasib anak-anak mereka apabila bercerai
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi Ketika kondisi tempat atau ruang
nyaman hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi karena
dapat merubah mindset para pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di
ruangan ruangan tersebut ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin
ruangan atau AC (Air Conditioner) yang dapat membuat para pihak
nyaman
f Iktikad Baik Para Pihak Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang
mediator untuk mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung
iktikad baik para pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima
kembali pihak tergugat untuk hidup bersama
70
3 Faktor-faktor penghambat mediasi adalah
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai Hal ini terjadi biasanya ketika
salah satu atau kedua belah pihak tidak mau bermusyawarah Misalnya
salah satu pihak menuruti pihak lawan yang ingin bercerai itu sudah
dipastikan akan gagal untuk dimediasi
b Konflik Yang Sudah Meruncing Konflik yang sudah meruncing dan
berlarut-larut diantara para pihak akan menghambat keberhasilan mediasi
Apabila salah satu pihak ada yang berkeinginan untuk berdamai masih
ada kesempatan untuk dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah
tidak ingin untuk berdamai maka akan sangat sulit dimediasi
c Psikologis atau kejiwaan para pihak Kekecewaan yang berat salah satu
pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa
terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri
ikatan dengan jalan perceraian ini
B Saran
Pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada
beberapa pihak atau instansi yang terkait yaitu sebagai berikut
1 Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang membawahi
Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA mewajibkan kepada calon
pasangan suami isteri yang akan menikah untuk mengikuti bimbingan dan
pembinaan tentang pernikahan untuk menciptakan rumah tangga sakinah
mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan Karena sampai
saat ini hal tersebut hanya bersifat anjuran Hal ini dilakukan agar pasangan
71
yang akan menikah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup serta
membentuk mental yang baik bagi para calon pasangan suami isteri Ini
adalah modal utama agar para pasangan suami isteri terhindar dari perkara
perceraian
2 Kepada Mahkamah Agung ada dua saran yang ingin penulis berikan yaitu
sebagai berikut
a Mahkamah Agung agar mengadakan pelatihan lebih intensif kepada
hakim mediator khususnya bagi hakim yang belum bersertifikasi
sehingga seluruh hakim telah mengikuti dan memiliki sertifikat
tersebut karena kecakapan mediator adalah salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam mediasi
b Agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA yang menjelaskan
tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang
berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator karena hal itu adalah
upaya luar biasa sehingga layak dan patut untuk diberikan insentif
Juga untuk memotivasi para hakim agar lebih bersungguh-sungguh
dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator yang berdampak
dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi Pada
kenyataanya sampai saat ini Mahkamah Agung belum menjelaskan
regulasi tersebut di dalam PERMA
3 Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator agar dengan
sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai mediator tidak hanya
sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh PERMA
72
DAFTAR PUSTAKA
Abbas Syahrizal Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional Jakarta Kencana 2009
Astarini Dwi Rezki SriMediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan
BandungPT Alumni 2013
Abdurrasyid Priyatna Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu
Pengantar Jakarta Fikahati Anesta 2002
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir
Min Ibni Katsir terj M Abdul Ghoffar Juz 5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi
2003
Amriani Nurnaningsih Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011
Al-Husain Ahmad Fathul Qariib Al-Mujiib Mesir Thaha Putra Semarang 1934
Ali Zainuddin Sosiologi Hukum Jakarta Sinar Grafika 2012
Ali Achmad Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1 Jakarta
Kencana 2010
Amir M Abdul Kamus Istilah Islam Jakarta Pustaka Firdaus 1994
Dawson Roger Seni Negosiasi (Secret of Power Negotiating) Jakarta Gramedia
Pustaka 2010
Emirzon Joni Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi
Mediasi Konsiliasi dan Arbitrase) Jakarta Gramedia Pustaka Utama
2000
73
Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2011
Kriekhoff Valerine Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa keluarga
Pustaka Dunia 2012
Lumbuun Ronald S Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan Jakarta Raja Grafindo Persada 2011
Manan Bagir Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia
Peradilan No 24 8 Juli 2008
Rahmadi Takdir Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat
Jakarta Raja Grafindo Persada 2010
Rahman Ghazaly Abdur Fiqh Munakahat Jakarta Kencana Prenada Media
Group 2006
Sabiq Sayyid Fiqh Al-sunnah Kairo Al-Fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972
JMoleong Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja
Rosdakarya 2009
Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar 2014
Shihab M Quraish Tafsir Al-Mishbah Jakarta Lentera Hati 2007
Soekanto Soerjono Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014
Sutadi Mariana Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg
dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan
Biaya Ringan Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI
2005
74
Soekanto Soerjono Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta
PTRaja Grafindo Persada 2008
Syarifuddin Amir Ushul Fiqh Jilid II cet6 Jakarta Kencana 2011
Soekanto Soerjono Penegakan Hukum Bandung Bina Cipta 1983
Tim Penyusun Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta Balai
Pustaka 1990
Usman Rachmadi Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik Jakarta
Sinar Grafika 2012
Widyana I Made Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Jakarta Fikahati
Anesta 2009
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perauran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
Jurnal
75
Nurhasanah dan Rozalinda (2014) ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo
Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 (No2) hal 2
Fachrina dan Rinaldi Eka Putra (2013) ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis
Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di
Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 (No2) hal 5
Internet
Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain 2007
http wwweramuslimcom berita nasional angka- perceraian- di- indonesia-
tertinggi- dibanding- negara- islam- lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam
1612 WIB
Takariawan Cahyadi Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam 2015 http
wwwkompasianacom pakcah di- indonesia- 40- perceraian- setiap-
jam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
Cerai Paling Banyak di Jawa Barat http wwwantaranewscom berita 270213
cerai- paling- banyak- di- jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
Budiman Asep 2016 Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia http
wwwpikiran-rakyatcom jawa-barat 2016 03 15 364250 kasus- cerai-
indramayu -tertinggi- di- indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
Harahap Syahrizal Hadi http wwwmedanbisnisdailycom news read 2015
1230207187kursus-perkawinan-dan-upaya-mencegah-perceraian diakses
11 Juni 2016 jam 0600
httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg
201411teori-efektifitashtml diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
httpwwwbadilagnetdataARTIKELMencari20tolak20ukur20hasil20
Mediasipdf
Lampiran 1
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Drs H Hasan Bashri SHMH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua pengadilan agama karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya2009 di Mega Mendung Bogor
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma ini mengikat hanya bagi orang2 yg berperkarasetiap yg berperkara berdasarkan revisi Perma No1 Tahun 2016 ini Setiap berperkara khusus utk perceraian wajib menempuh mediasi terlebih dahulukalo tdk putusannya batal demi hukum
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Ya sudah Jadi setiap kita warga PA ada perwakilan untuk mengahadiri sosialisasi iniYa cukup berpengaruhada perbedaan dari pada Perma sebelumnya Ada progresnya walaupun tidak signifikan
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Saya belum tau apakah ada upaya peningkatan menjadi UUmungkin nanti akan ada perubahan menuju kesana sebab ini suatu kewajiban juga
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Yaa baguscukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Para pihak antusiasrata2 para pihak ingin dimediasiresponnya baik Tingkat keberhasilannya lumayan Terutama pihak tergugat yg merasa keberatan dgn tuntutan
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mendamaikan kedua belah pihak yg berperkara utk menuju ke arah perdamaian supaya mereka damai Fungsinya mediator
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi
H Di dalam memang selalu diupayakan penasehatan perdamaiankarena di ruang sidang itu waktunya terbatas dan singkat Kita juga dibatasi dgn perkara yg cukup banyak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Sebab ada hal yg terkadang secret apabila menyangkut perceraianmakanya sidangnya tertutup Ini masalah sangat privasi dan khalayak umum tdk boleh taukarena aib juga Sesuai dgn perma diberikan waktu kurang lbh 40 hari kerja Kami melakukan mediasi tidak hanya 1 atau 2 kali bahkan bisa 4 sampai 5 kali apabila kita melihat masih ada celah utk didamaikan Bahkan harinya bisa ditambah tentunya atas seizin ketua mejalis hakim
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Ketika hal ini terjadibiasanya kita melakukan kaukus Biasanya mereka lbh terbukakarena kalo kita hadirkan mereka berduka biasanya cenderung agak tertutup juga Ini adalah jalan terbaik utk mengetahui apa sih yg sebenarnya terjadi
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Pengaruhnya cukup besar jugasebab ketika kaukus mereka lebih terbuka dlm persoalan yg sebenarnya terjadi Kadang2 didepan pihak agak malu dll apalgi kalo para pihak nya tempramental Tp begitu lewat kaukus mereka lebih terbuka kadang2 Sering terjadi hal seperti ini Hal ini sangat penting karena utk menggali persoalan yg sebenarnya terjadi
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama Kemampuan mediator juga berpengaruh terutama mereka yg sudah bersertifikasi Kedua kesungguhan dari mediator Respon dan keinginan kedua belah pihak juga sangat penting Termasuk juga suasana ruangan mediasi mempunyai pengaruh penting terhadap keberhasil Didesain dgn rapiber ACjadi ketika masuk itu orang2 merasa enak dan nyamandapat merubah mindset mereka juga Kalo ruangannya panasga mumpuni Maka demikian kita berharap Pemerintah menyediakan tmpt khusus utk mediasi yg representatif Faktor kegagalan yaa sebaliknyahehe
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa sangat penting Harus juga dia memiliki bekal itu sebab itu terkait sekali dgn masalah keluarga Ttg pskologi harus dikuasai oleh hakimbaik dia sebagai hakim
maupun sebagai mediatortapi itu hanya bersifat anjuransebab dlm persyaratan blm ada ketentuan sprti itu Namun secara mafhumnya kita harus mengetahui lah
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah tempat pastinya Utk tempat alhamdulillah bisa kita katakan cukup memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Dulu begitu maunya MA tapi sampai hari ini blm jelas juga reward nya apabelum ada aturan mengenai hal iniitu baru wacana aja Harusnya adasebab itu adalah upaya luar biasa Seperti di negara jepang aja itu reward nya luar biasa Mungkin kalo ada dapat memotivasi hakim juga untuk memediasi dgn lbh baik
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Yaa sudah lumaya ideal lah kalo sgtu
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Khusus utk di PA karawang tidak menyediakantp di PA yg lain saya tahu menyediakanuntuk masalah knpa nya saya kurang tau juga yaa Yang jelas ketika Pengadilan saya yg sebelumnya di Cibinong ada
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Rata2 responnya baik dan mau dimediasi tapi 1 atau 2 ada kadang yg menolak Memang harus maukalo tdk batal demi hukum
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Biasanya dari pihak penggugat yg tdk mau melanjutkanyg kedua kadang2 pihak tergugat juga tdk mauketika kedua belah pihak tdk maubanyak disini yg seperti itu Tapi apabila pihak penggugat atau salah pihak msh mauitu msh ada kemungkinan utk bermediasi Kalo dua2nya sudah tdk mauini yg sangat sulit Rata2 faktor ekonomiselingkuh juga adakekerasan juga adatdk tanggung jawab juga adamacam2 lahyg jelas faktor ekonomi menempati urutan teratasterkait masalah nafkah
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang
H Kita mengadakan kunjungan dan kerjasamaserta studi perbandingan dgn negara2 tersebut(Jepang) Kalo mereka berhasilkenapa tidak kita mengadopsi sistem yg sama Memang tingkat keberhasilanya cukup tinggi Saya termasuk yg terbaik jadi mediator Dari segi aturannyapelaksanaannyasistemnya juga kita ikut Kalo di luar negeri berbedasebelum menuju ranah persidanganmereka sebelum itu sudah ada upaya perdamaian Jadi kalo mereka sudah berhasil ga perlu lagi naik ke tahap persidangan Berbeda dgn kitakalo kita di dalamartinya setelah daftar ke persidangan baru dapat dilakukan mediasi Mereka juga ada lembaga swasta yg dibiayai oleh negara tanpa dipingut biaya Utk hal biaya mediasi kita juga sama gratisCuma kita dalam persidangan setelah daftar Faktor kultur sangat berpengaruhutk di indonesia apalagi dgn kemajemukan sukunyakhusus utk karawang saja skrng bukan hanya orang sunda saja tapi sudah dari mana2 Sosialisasi mediasi ini kita suka lakukan namun hanya dalam ranah kelembagaan sajatdk khusus kepada masyarakat
H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Rosniati MH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Ya saya sebagai hakim mediatordisini sejak 31 agustus 2013
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang melalui SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Belum memilikinamun kita sebagai hakim dibenarkan untuk merangkap juga sebagai hakim mediator kecuali kalo mediator diluar hakimitu wajib memiliki sertifikat mediator
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Tidakini hanya mengikat kepada orang2 yg berperkara dipengadilan saja Kalo ga dimediasi putusannya batal demi hukum Kalo kedua belah pihak hadir dapat dimediasi tp kalo salah satu tdk hadir tdk dapat dimediasi
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Dari pihak MA sudah melakukan sosialisasi dgn cara perwakilan dari PA karawang ini di undang ke MA Kyk nya ga ada perubahan yg berarti yaa karena biasanya orng yg berperkara kesini ga ada suami nyayg verstek(ga bisa dimediasi)yg hadir dua2nya hanya sedikit Tp dsni juga banyakcontoh penggugat mengajukan gugatan terus suaminya dtng atau suami yg mengajukan lalu termohonnya datang mediasi perdamaiannya itu jarang yg berhasil namun akibat cerainya bnyk yg berhasil seperti nafkah lsquoiddahmutrsquoah nya itu bnyk yg berhasil
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Belum adamungkin tergatung orang-orang yg ada di Mahkamah Agung yaauntuk menerbitkan Undang-Undang itu banyak persyaratannya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektifCuma khusus dlm perkara perceraian efektifnya dalam hal akibat cerainyabukan pada perdamaian dalam perceraiannya Karena orang yang datang berperkara perceraian itu adalah dalam hal perasaanuntuk mendamaikannya itu kan sulit apabila sudah menyangkut perasaan
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Ini sebetulnya mediasi ini adalah non-litigasi tp sudah terintegrasi ke dalam litigasi dan itu membantu Memang dalam setiap awal persidangan sudah memberikan nasihat tapi kan untuk lebih fokus dan optimal waktunya harus dipisahkan secara tersendiri
11 Mengapa mediasi harus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena dalam hal perceraian ada rahasia2 rumah tangga yg orang lain tidak boleh mengetahuiyg boleh tau hanya mediator dengan hakim Apabila terbuka untuk umum itu tidak etisbarang kali ada sesuatu yang dapat memalukan salah satu atau kedua belah pihakaib keluarga jugajadi harus benar2 rahasia Dalam Perma terbaru kan jangka waktunya 30 harisampai kapanpun bisa bahkan sampai perkara putuspun apabila para pihak menghendaki untuk mediasi kembali yaa kita mediasi lagi Contoh dia cerai tahap awal mediasi tapi tidak tercapailalu berlanjut rekonpensi dalam tahap ini kita mediasi lagi Tapi apabila yg tidak bisa dimediasi kalo perkaranya sudah lanjut Umpamanya verstek awalnyapihak tergugat tidak hadir Lalu kita sudah dalam tahap pembuktiankemudian pihak istri atau suami datangkita sudah tidak mediasi lagi karena sudah lewat
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Pertama yg dilakukan adalah ditunda mediasinya tergantung kesepakatan
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yaa pernah juga Selama ini kaukus tidak banyak pengaruh menurut saya
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H (Faktor keberhasilan mediasi) (1)hubungan antara keduabelah pihak belum terlalu meruncingsalah satu pihak masih berkeinginan untuk damai itu msh ada kesempatan tapi apabila sudah dua2nya tidak itu sangat sulit dimediasi (2)Faktor mengingat anak2 bagi yg sudah menikah dan sudah memiliki anak2bagaimana nasib anak2 apabila bercerai (3)faktor hakimbagaimana cara hakim berbicara dan memberikan nasihat Apabila nasihat2 dapat diterima oleh para pihak itu juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti
dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa itu juga diperlukanbisa juga apabila melibatkan keluarga (hakam) barang kali dengan begitu dpt meluluhkan hati Dalam psikologis juga perlumelihat keadaan atau kondisi kejiwaan seseorang Walaupun kita bukan ahli psokologis tapi karena pengalaman sebagai hakim kita bisa menilai watak kondisi seseorang Lalu kan kita sudah melakukan pelatihan2 mediasitujuannya kan untuk itu Bagaimana cara memediasi orangbagaimana supaya orang itu tertarik dgn kita
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Tempat atau ruang Tentunya ruangan yg apabila orang masuk itu bisa membuat dingin hatinya Ruang mediasi harus dihias sebaik mungkinsejuk juga Kalo disini belum memadai kan apabila memperbaiki sarana dan prasarana harus ada anggaranuntuk tahun ini kita belum dapat anggaran itu dan ruang mediasi yaa seadanya Kalo ditempat lain sudah memadaidihiasada meja khusus (meja bundar)
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum idealmasih kurangnamun ruang khusus nya sudah ada tp belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Respon para pihak rata2 bagustapi keberhasilan nya yang kurang Orang2 yg datang ke Pengadilan itu rata2 perasaannya sudah sulit utk disatukanapalagi apabila salah satu pihak ada yg selingkuhitu sulit
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Kalo di Karawang inikebanyakan karena faktor ekonomi kurang Suami tdk kerja atau suaminya malas2an bekerjajd istri terpaksa bekerjaBanyak jugayg akhirnya
suami mengizinkan istri menjadi TKITKW ke luar Suami dirumah ngurus anak dikirim uanglalu dikumpulkan untuk modal nikah lagi Kedua adalah Selingkuh
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perlu juga kita mencontohnamun kita kan blm tau bagaimana prosesnya disana Kalo memang baik ya kita harus mencontoh Tapi kita juga kn sudah ada payung hukum sendiri Untuk masalah kultur juga menurut saya tidak banyak pengaruh yaakarena kalo perkara peceraian itu sudah masalah hati yaasangat sulitga mungkin memaksakan kehendak Jadi mediasi itu ada beberapapertama (berhasil) dua2nya hadir dan berhasil damaiada juga (gagal) apabila salah satu pihak tidak hadiritu gagal dimediasi Ada juga (tidak berhasil) yaitu dua2nya hadir namun gagal untuk dimediasi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Elfina Fitriani
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak 8 februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang dengan SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Sudah adasaya mengikut di MegamendungBogor pada tahun 2013 kalo tdk salah
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Hanya mengikat kpd orang2 yg berperkara saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudah Tidak banyak berpengaruh yaa terhadap keefektivitasan mediasi
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo sementara ini belum ada upaya kesana Karena tahap untuk kesana butuh waktu dan pembahasan yg panjang
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Pada intinya adalah orang mencari solusi terhadap permaslahan yg dihadapi orang2 yg berperkara Fungsinya adalah untuk mendamaikan para pihak
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Kalo dalam hal ini kita memakai pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama Karena apabila tdk ada waktu khususmaka proses mediasi tdk akan maksimal dan tdk akan berjalan dengan baik karena saat persidangan terbatas oleh waktu yg berujung pd penumpukan perkara
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ini adalah masalah keluargabanyak masalah2 yg sifat nya privasi Dalam agama juga kn apabila ada masalah jgn sampai orng lain atau orang luar taubahkan kalo bisa ketika suami istri bertengkar anak pun jgn sampai tau Apabila orang lain
mengetahui bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah Karena aib juga yg menyebabkan ini bersifat tertutup
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Saya akan lakukan kaukus Kadang ketika kedua belah pihak saling berhadapankeduanya tidak mau saling terbukatakut menyinggung perasaan Pada saat kaukus masing2 pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah yg sebenarnya Pada inti nya apabila masih ada solusi kita cari solusinya tapi tidak bisa mau bagaimana lagi Terkadang kan ada orang yg memilki prinsip
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yang saya alamipada akhirnya kaukus ini tidak berhasil juga terhadap mendamaikan para pihakcuman para pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah2nya yg tidak bisa dia ungkapkan ketika di dpn salah satu pihak Mungkin mediator lain berbeda lagikarena itu yg saya alami selama menjadi mediator
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Kadang2 dari para pihak jugajika salah satu masih ada keinginan untuk rukun masih ada kesempatan untuk berdamai kembaliterutama pihak penggugat yang dapat menerima kembali pihak tergugat untuk kembali hidup bersama Tapi kalo sudah dari kedua belah pihak berkeinginan untuk pisah itu sangat sulit utk didamaikantidak mungkin kita memaksakan Dari mediatornya jugacara membujuk atau cara bicara mediator terhadap para pihak itu enakdapat diterimapenampilan mediator jugahal itu dapat mendukung keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Tentu perlunamun secara akademik kita sebagai mediator tidak mungkin untuk belajar lagi dalam hal (psikologis) tapi kita belajar dari pengalaman Untuk menarik seseorang itu kita kan harus mengetahui jiwa atau karakteristik seseorang Sebenarnya harus bisa ilmu ttg psikologisharus sebelumnya diarahkan ke dalam bidang psikologis dalam hal akademik Tapi ya kalo skrng berdasarkan nalurialamiberdasarkan pengalaman saja Ketika menghadapi seseorang kita harus memiliki kemampuan itu untuk menunjang keberhasilan Tidak peraturan seperti iniuntuk saat ini hanya bersifat anjuran saja
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah ruang mediasi harus dikhususkanterpisah Ideal ruang mediasi dalam buku panduan adalah ruangannya besartertata dengan rapiterdapat meja bundar sehingga para pihak bisa berhadapandinginada air minum dan perlangkapan lainnyaserta adanya pajangan poto2 keluarga yg harmonis Sehinnga ketika masuk para pihak yg tadinya dala kondisi tdk enak bisa menjadi lbh enak lahstandarnya seperti itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa HBelum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Responnya baik terhadap proses mediasi inimau menerima saran2 yg kami sampaikan walaupun pada akhirnya para pihak gagal untuk berdamai Sikap para pihak kooperatif tapi itu dilakukan agar proses mediasi cepat selesai dan dilanjutkan ke tahap persidangan Mereka terkesan melakukan ini hanya sebagai formalitas belaka
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomi Banyak yg gugat kalo gugat ka pihak istri yg mengajukan Dalam hal ini banyak suami yg tdk bertanggung jawab memberi nafkah atas istri Faktor selingkuhfaktor KDRT juga ada tapi tidak banyak
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Tentu perlu apabila itu patut dan bisa kita contoh terlebih negara2 tersebut memiliki tingkat keberhasilan mediasi yg tinggi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Ratna Jumila SH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Jadi pada dasarnya hakim itu melekat sebagai mediatoritu sesuai dengan Perma No1 Tahun 2008 Namun menjadi mediator bersertifikat skitar 2012 atau 2013 Semenjak jadi hakim disini tahun 2014 merangkap sebagai mediatorada SK dari Ketua PA Karawang
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H ya kalo disini dari SK Ketua PA Karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya punyadari Pusdiklat MA MegaMendung skitar tahun 2012 atau 2013
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma itu terikatartinya setiap berperkara kita wajib melakukan mediasi kalo kedua belah pihak hadir Artinya Perma ini hanya mengikat kepada orang2 yang berperkara di Pengadilan saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudahsebetulnya tidak jauh beda dgn Perma sebelumnya No1 Tahun 2008namun penekanan dalam Perma No1 Tahun 2016 ttg perceraian agak diatur lebih rinci kalo Perma sebelumnya msh secara umum Untuk pengaruhnya terhadap efektivitas mediasi sih saya rasa tidak pengaruh atau perubahan yaa
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo dari Perma ke UU belum ada upaya yakarena kalo menuju UU proses nya berat dan agak rumitMungkin nnti suatu saat akan ada Tapi kita terus belajar dari kasus2 yang dihadapiatau ada saranatau diadakannya workshop Kalo menuju UU ada cuman proses butuh proses yang tidak sebentar ya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Ya cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan
damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Mediasi itu sifatnya wajib Setiap sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak lengkapwajib menempuh proses mediasikalaupun dalam setiap sidang ada upaya damai itu adalah amanat Undang-undang Apalagi masalah perceraian itu dalam setiap sidang wajib mendamaikan para pihak Tapi kalo mediasi di awalKalo berhasil ya sudahtapi kalo gagal disetiap awal persidangan wajib mendamaikan para pihak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ada rahasia2 yg tidak boleh didengar oleh orang lainada juga kaukusApabila mediasi gagal mediator pun hraus memusnahkan berkas2 yg berkaitan dengan mediasi karena saking rahasianya Untuk masalah hari tergantung kasusnya tapi rata2 sih 2 minggu atau 3 minggu Ada juga yg lbh tapi harus seizini dari majelis hakim Artinya ketika mediasi gagaltp pada saat sidang para pihak ingin mediasi lagi itu bolehharus pernyataan dari para pihakitupun harus dimusyawarahkan Mereka sepakat kemudian majelis hakim membolehkan maka boleh mediasi lanjutan Tapi ga boleh lama yapaling lama 14 hari kalo ga salah
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Yaa apabila itu terjadi maka dilakukan kaukus
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya HPernahtergantung kita lihat kasusnya seperti apaterutama masalah perceraianterutama istriada yg ga berani mengutarakan pendapatnyakarena ada yg suaminya KDRTkadang salah satu pihak nya nyerocos terus Karena hal itukita ksh gambaran bahwa mediasi itu punya aturan Ketika mediasi para pihak saling seranggamau ikuti aturan maka kita lakukan kaukus Ga sering Ada pengaruh tp tidak signifikan Pernah pengalaman dlm kasus ceraiterutama kalo salah satu pihak tidak mau cerailakuka kaukusberusaha membuka hati para pihak dan akhirnya mau mengutarakan apa yg diinginkanlalu kita sampaikan pd saat kaukus berikutnya kpd pihak lawanpihak lawan menerimaakhirnya damai dan cabut perkaraNamun tdk setiap perkara sprti itu
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama para pihak kooperatif artinya mereka para pihak mau mengikuti aturan mediasibisa diajak utk berfikir jernih Karena biasanya kalo suami istri udh marah sakit kan udh kyk orang lain yaa Kedua bahasa kita mereka bisa memahami (cara penyampaian mediator) sangat mendukung keberhasilan mediasi Ketiga latar belakang pendidikan para pihak Ketika masuk ruang mediasipas liat muka para pihak bisa ditebaktapi kalo para pihak adem ayemdiajak ngomong enaksaling mengerti Keempat faktor lingkungan dimana para pihak tinggal
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Harus itukarena sulit membedakan job antara mediator dgn hakimhakim harus memutus tp kalo mediator tdksementara itu hakim jadi mediator ditengah mediasi dia lupa bahwa dia sebagai mediator bkn hakim Akhirnya dia memutuskanitu kn tdk bisa karena mediator tdk bisa memutus Makanya sebenarnya kalo bisa hakim itu jgn jd mediatorkarena tipis sekali dia bisa membedakan antara jadi hakimamp mediatorkadang terpengaruh Perlu sekali Belum ada peraturannyahanya sebatas anjuran
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Ruangan mediasi yg memadaiYa beginilah contohnyamestinya kan harusnya ada poto2 keluarga samawa Disini hanya ada gambar tanganitu kn blm menggambarkan perdamaiantp hanya secara umum Tp ketika saya di Jakpus harusnya ada foto2 dan lukisan kelurga samawa (foto suami istri anak) potonya sangat mesrajd kita terbawa suasana Karena suasana ruangan yg sangat damai sangat mempengaruhi kondisi para pihak terutama ketikan para pihak tegang Saya pernah berhasil ketika itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada penghargaan apa2
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum dianggap baik atau belum memadai
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum adasejauh ini msh hakim yg ada di PA karawang Terkendala msh sulitnya SDM mediatornya Mungkin msh blm banyak yg memiliki sertifikat mediator Karena apabila diluar hakimharus memiliki sertifikat Kalo ga ada sertifikat pun ga masalah karena merangkap Kami belum bahas ttg ituterus di karawang ini msh jarangtdk seperti di Jakarta Kalo di jakarta setelah pensiun merangkap jd mediator
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Pertamaperkenalan Lalu menjelaskan peraturan mediasi sprti matikan hptidak boleh saling menyerangharus mendengarkan pendapat masing2 pihak dll Biasanya kalo sudah dijelaskan kebanyakan mereka taat Tp kalo ada yg melanggar kita kembalikan lgi ke peraturan yg telah disepakati Penjelasan aturan mediasi harus diawal
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Disini rata2 msh jarang yg sarjana Rata2 menikah diusia muda13 atau 14 thn udh nikah Banyak yg mnta dispensasi nikah Dari bisa digambarkan bahwa belum siap dengan proses mediasi
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomiselingkuhKDRT biasanya kalo udh selingkuh itu sulit utk didamaikan Kalo masalah ekonomi msh ada kemungkinan utk kita damaikan setelah kita jelaskan Campur tangan pihak ketiga yaitu keluargaitu juga biasanya sulit utk kita damaikan Terkadang mereka msh saling cinta tp ketika pihak keluarga sudah intervensi mereka lbh memilih mendengarkan keluargaga berdaya
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perbedaan dgn jepangdisana mediasi bersifat non-litigasikalo di indonesia kn bersifat litigasiitu yg sulit Kalo di jepang mediasi itu 1 tahun atau bahkan 2 tahun Sedangkan dikita hanya diksh waktu 30 haridan MA menuntut kita utk menyelesaikan perkara dlm wktu 5 bln Kita jd dikejar waktusebelum masuk perkara mereka mediasi dulu Kalo berhasil boleh dibawa ke pengadilan ato tidak utk dibuatkan akte perdamaian (one day wakai) Jd mereka dtng ke pengadilan sudah membawa draf2 kesepakatan Mereka mediasi sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan Dulu waktu saya ikut pelatihan mediasimenurut Nara sumber bahwa proses mediasi itu tdk dihitung utk menyelesaikan perkara Contoh waktu itu jangka waktu mediasi 40hari itu blm dihitung Dihitung mulai dari waktu awal persidangan ketika ada laporan dari mediator Tapi skrng tidakdari mulai dftar perkara sudah dihitung waktu penyelesaian perkaratdk boleh lbh dari 150 hari dari hari pendaftaran Jd karena faktor itulah yg mempengaruhi kita ukt bekerja keras dikejar waktu dan berdampak tdk maksimal Karena kalo lama2 kita ditegur oleh MA Itulah faktor knpa mediasi disini jarang yg maksimal (1)MEDIASI GRATIS(2)BIAYA PERKARA MAHAL(3)KETERLIBATAN DARI EKSEKUTIF LEGISLATIF amp YUDIKATIF(4)KULTUR MASYARAKAT YG TAAT HUKUM Sulit diterapkan di Indonesiasebenarnya biaya mediasi gratisan apabila dari hakimsedangkan kalo mediasi dari luar hakim butuh biaya yg berasal dari para pihak Menurut pendapat saya (DraRatna Jumila MH) mungkin mediasi ini hanya formalitas belakaudahlah yg pnting kita sudah melaksanakan amanat Permamasalah berhasil atau tidak itu urusan belakangan
Lembaga ADR adatapi kalo ke pengadilan agama khusus nya banyak ga dipakai jarang ikut campurtapi tdk tau kalo Pengadilan Negeriorang yg berperkara ke PA rata2 orang yg menengah ke bawahapalgi di karawang Beda dgn kota2 besar dgn kasus yg besar sehingga dapat mengambil mediator dari luar KULTUR Dikita ituhukum dibuat utk dilanggar yaa heheterkadang kita suruh mediasi malah mengelak dgn alasan bahwa sudah mediasi dgn keluarga Itu kan salah satu bentuk tdk taat hukumtp kemudian kami jelaskan H = Hakim atau Hakim Mediator
Lampiran 2
Gambar 1
Foto bersama Dra Elfina Fitriani Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 2
Foto bersama Dra Hj Rosniati MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 3
Foto bersama Drs H Hasan Bashri SHMH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 4
Foto bersama Dra Ratna Jumila MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 5
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Gambar 6
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Lampiran 3
LEMBAR PERITYATAAII
Vg bertanda tangan di bawah ini
Nama
NIM
Fakultas
Jurusan
TianNurmawan
I 1 12043 100034
Syariah dan Hukum
Perbandingan Mazhab
Dengan ini saya menyatkan bahwa
1 Skripsi ini merupakan hasil asli karya saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam
Negeri ruf$ Syarif Hidayatullah Jakarta
Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
3 Jika kemudian hari terbukti karya ini bukan hasil karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang laiq maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidatullah Jakarta
2
IV
NIM 1112043100034
v
ABSTRAK
Tian Nurmawan NIM 1112043100034 EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCEREAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG Program Studi Perbandingan Madzhab Konsentrasi Perbandingan Madzhab Fikih Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2012 xiii + 75 halaman + 22 halaman lampiran
Dalam beberapa tahun belakangan ini tingkat perceraian di Indonesia sangat tinggi sehingga banyak pula perkara perceraian yang harus di mediasi Agar mediasi berjalan efektiv dua elemen yang terkait harus bekerja dengan optimal Pihak terkait adalah mediator atau hakim mediator serta para pihak yang berperkara Dua elemen ini harus saling mendukung agar mediasi bekerja sesuai fungsinya bukan hanya sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh Perma yang dibuat oleh Mahkamah Agung
Skripsi ini ditulis untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa percereian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang Tahu 2015
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif analitis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain serta dat dari hasil wawancara dengan para Mediator Hakim di Pengadilan Agama Karawang
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat keefktivitasan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang pada Tahun 2015 masih sangat rendah dan sangat jauh dari apa yang diharapkan Faktor-faktor pendukungnya adalah para pihak bersifat kooperatifkecakapan mediator latar belakang pendidikan dan lingkungan dimana para pihak tinggal mengingat anak kondisi ruang mediasi iktikad baik para pihak Faktor-faktor penghambat diantaranya keinginan kuat para pihak untuk bercerai konflik yang sudah meruncing psikologis para pihak
Kata kunci Efektivitas Mediasi Sengketa Perceraian Pengadilan Agama Karawang
Pembimbing I Dr Umar Al-Haddad M Ag
II Ummu Hanna Yusuf MA
Daftar Pustaka Tahun 1934 sd Tahun 2014
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam syukur yang tak
terhingga kupanjatkan pada Mu atas nikmat sehat nikmat rizki dan limpahan
kasih sayang Mu kepada hambamu ini sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini yang berjudul ldquoEFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANGrdquo
Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasul Mulia Nabi Muhammad
SAW yang telah memberikan cahaya ilmu pengetahuan yang terang benderang di
dalam gelapnya kebodohan
Penulis berbahagia dan mengucap syukur karena telah dapat
menyelesaikan tugas akhir dalam jenjang Strata satu (S-1) yang penulis tempuh
dengan banyak perjuangan Serta menyadari akan kekurangan dan ketidak
sempurnaan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis meminta maaf apabila
dalam penulisan ini skripsi ini jauh dari kata sempurna
Selanjutnya penulis ingin memberikan serpihan kata kepada pihak yang
telah setia membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan
skripsi ini Dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada
1 Prof Dede Rosyada MA Rektor Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
2 Dr H Asep Saepudin Jahar MA Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
vii
3 Bapak Fahmi Muhammad Ahmadi MSi dan Ibu Hj Siti Hana S Ag
Lc MA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan
Mazhab
4 Pembimbing akademik Ibu Hj Siti Hana S Ag Lc MA dan seluruh
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
5 Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr Umar Al-Haddad MA dan Ibu
Ummu Hanna Yusuf MA yang selalu sabar dan istiqomah dalam
membimbing penulis serta memberikan nasihat-nasihat yang
menyejukan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6 Terkhusus untuk kepada kedua orangtua penulis yang sangat penulis
cintai dan sayangi Bapak HTandang Permana dan Hj Euis Hapsah
yang selalu memberikan doa bagi penulis serta selalu mendukung
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini Penulis
takkan pernah bisa membalas jasa dan pengorbanan kedua orangtua
penulis namun perjuangan ini penulis persembahkan bagi kedua
orangtua penulis
7 Terima kasih pula untuk kakak-kakaku tercinta Fika Siti Rokayah
Ardi Ahmad Wahdiyat yang terus dan selalu memberikan doa serta
dukungan kepada penulis terima kasih dan semoga adik mu menjadi
orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain
viii
8 Terkhusus kepada kekasih tercinta adinda Neni Anggraeni AmdKeb
yang selalu memberikan doa support motivasi dan dukungannya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9 Ucapan terima kasih juga terkhusus kepada Ahmad Rifarsquoi selaku
teman seperjuangan yang sangat banyak berkontribusi sehingga skripsi
ini dapat selesai dengan baik
10 Terima kasih pula kepada Kang Ahmad Fauzi SE Kang Ismail Abdul
Fatah Kang Sugih Waluya Romdon selaku orang yang telah banyak
membantu dan membimbing penulis ketika penulis memasuki awal
perkuliahan
11 Untuk sahabat-sahabat penulis Ahmad Fabi Kriyan Ardani SH (baru
lulus penulis tahu) Rezza Fazriyansyah (Kembaran Chris John)
Abdullah Mahfud Bang Anas (Nasrullah) SKomi selaku teman
kosan dan sahabat seperjuangan Terima kasih kepada pihak yang tak
disebutkan penulis namun tak mengurangi rasa terima kasih dan
hormat penulis kepada kalian semua Semoga Allah SWT membalas
kebaikan hati kalian kepada penulis
Jakarta 12 April 2017
Tian Nurmawan
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Masalah 6
C Rumusan dan Batasan Masalah 6
D Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E Studi Review Terdahulu 8
F Metode Penelitian 10
G Sistematika Penulisan 12
x
BAB II KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi 13
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi 14
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi 17
D Peran dan Fungsi Mediator 18
E Proses Mediasi 21
F Mediasi Dalam Perspektif Islam 26
BAB III TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas 33
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 33
C Teori Efektivitas Hukum 38
BAB IV
A Profil Pengadilan Agama Karawang 42
B Analisis Efektivitas Mediasi 45
1 Tinjauan Yuridis Perma No1 Tahun 2008 dan Perma No1
Tahun 2016 45
2 Kualifikasi Mediator 51
3 Fasilitas dan Sarana 56
4 Kepatuhan Masyarakat 59
ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG
xi
5 Kebudayaan 60
C Tingkat Keberhasilan Mediasi 62
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi 64
BAB V PENUTUP
A Kesimpulan 68
B Saran-saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 76
xii
DAFTAR TABEL
TABEL 1 Daftar Perceraian Pengadilan Agama Karawang 2011-2015 5
TABEL 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karawang 44
TABEL 3 Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016 50
TABEL 4 Daftar Mediator Pengadilan Agama Karawang 52
TABEL 5 Jadwal Mediator 58
TABEL 6 Diagram Perceraian Pengadilan Agama 4 Tahun Terkahir 61
TABEL 7 Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
62
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara Penelitian
LAMPIRAN 2 Foto bersama para Mediator Hakim Pengadilan Agama karawang
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Karawang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling
banyak dalam setiap tahunnya dibandingkan negara Islam didunia lainnya Hal
tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama dalam acara
Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan
Tingkat Nasional 2016 Menurutnya gejolak yang mengancam kehidupan struktur
keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini
Tambahnya lagi bahwa setiap tahun ada 2 juta perkawinan tetapi yang
memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat setiap 100 orang yang
menikah 10 pasangannya bercerai dan umumnya mereka yang baru berumah
tangga1
Jika di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia
sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik ternyata di tahun-tahun
berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat Melihat data pernikahan
dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI tampak
pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun sementara
perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian setiap
tahunnya Tahun 2009 jumlah angka pernikahan sebanyak 2162268 kejadian
1Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain
httpwwweramuslimcomberitanasionalangka-perceraian-di-indonesia-tertinggi-dibanding-negara-islam-lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam 1612 WIB
2
dan perceraian sebanyak 216286 kejadian Lalu pada tahun 2010 jumlah angka
pernikahan sebanyak 2207364 kejadian dan perceraian sebanyak 285184
kejadian Tahun 2011 jumlah angka pernikahan sebanyak 2319821 kejadian dan
perceraian sebanyak 258119 kejadian Tahun 2012 jumlah angka pernikahan
sebanyak 2291265 kejadian dan perceraian sebanyak 372577 kejadian
Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah angka perceraian sebanyak 2218130
kejadian dan perceraian sebanyak 324527 kejadian2
Data Kementerian Agama RI disampaikan oleh Kepala Subdit
Kepenghuluan Anwar Saadi Jumat 14 November 2014 Dimuat di Republika
Online 14 September 2014 Sebagai sampel kita ambil data dua tahun terakhir di
2012 dan 2013 saja Jika diambil tengahnya angka perceraian di dua tahun itu
sekitar 350000 kasus Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus
perceraian atau 40 perceraian setiap jam
Provinsi Jawa Barat yang juga paling banyak penduduknya menjadi
provinsi yang paling tinggi angka perceraiannya Badan Peradilan Agama MA
pada 2010 mengungkap terdapat 33684 kasus cerai di sana Tempat kedua
adalah Jawa Timur yaitu sebanyak 21324 kasus Posisi ketiga Jawa Tengah
dengan 120193 Indramayu adalah kabupaten di Jawa Barat dengan angka
perceraian tertinggi di Indonesia pada 2015 Jumlah perceraian tahun 2015 pun
meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 dan didominasi oleh usia produktif
2Cahyadi Takariawan Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam
httpwwwkompasianacompakcahdi-indonesiandash40ndashperceraianndashsetiapjam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
3 Cerai Paling Banyak di Jawa barat httpwwwantaranewscomberita270213cerai-paling-banyak-di-jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
3
Ungkap Kepala Pengadilan Agama Indramayu Anis Fuadz di kantornya kamis
14 Januari 2016 lalu Dia menyebutkan Indramayu menempati peringkat pertama
dengan 9444 kasus diikuti Malang sebanyak 8497 kasus Surabaya 8262 kasus
Kabupaten Cirebon 7991 kasus Sementara di Jawa Barat setelah Indramayu dia
memprediksi di peringkat kedua ditempati Kabupaten Tasik atau Kota Cimahi4
Data statistik yang cukup mengejutkan juga dilansir oleh Badilag Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyebutkan pada tahun 2009 perkara
perceraian yang diputus Pengadilan AgamaMahkamah Syarrsquoiyah mencapai
223371 perkara Perkara cerai gugat berjumlah 150000 Ini berarti 65 dari
perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia
adalah cerai gugat5 Dilansir dari sumber yang berbeda data Ditjen Badilag MA
mencatat 285184 perkara berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se
Indonesia pada tahun 2010 dimana dalam 5 tahun terakhir peningkatan perkara
yang masuk bisa mencapai 816
Berkaitan dengan hal ini ada badan hukum yang di bentuk oleh Departemen
Agama yang dipercaya untuk menangani hal ini Badan Penasihat Perkawinan dan
Penyelesaian Perkawinan adalah badan yang dibentuk oleh Departemen agama
untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang
4Asep Budiman Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia httpwwwpikiran-
rakyatcomjawa-barat20160315364250kasus-cerai-indramayu-tertinggi-di-indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
5 Nurhasanah dan Rozalinda ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 No2 Tahun 2014 hal 2
6 Fachrina dan Rinaldi Eka Putra ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 No2 tahun 2013 h 5
4
ingin bercerai7 Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal
28 ayat (3) menyebutkan bahwa
ldquoPengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tanggardquo
Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan
Agama pertama kali mereka mendatangi BP4 ini Namun meskipun para pihak
belum mendatangi atau belum melalui proses BP4 dan langsung mengajukan
perceraian ke Pengadilan Agama Pengadilan Agama tetap menerima perkara
tersebut perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui
proses BP4 maupun yang belum para pihak dalam perkara tersebutwajib
diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut8
Akan tetapi mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama perlu dilakukan
kajian atau penelitian mengingat tingginya kasus perceraian Berkaitan dengan hal
ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang Berdasarkan
data statistik yang dilansir di situs resmi Pengadilan Agama Karawang Pada
tahun 2011 terdapat 1276 perkara yang didominasi cerai gugat berjumlah 846
perkara dan cerai talak berjumlah 430 perkara Pada tahun 2012 terdapat 1638
perkara yang tetap didominasi oleh cerai gugat bahkan cenderung meningkat
7 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 134 8 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 135
5
dengan jumlah 1131 perkara dan cerai talak sebanyak 507 perkara Lalu pada
tahun 2013 cenderung terus mengalami peningkatan dengan jumlah perkara
sebanyak 1812 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak 1267 dan cerai talak
berjumlah 545 perkara Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah perkara perceraian
sebanyak 1761 perkara dengan perkara cerai gugat berjumlah 1294 dan perkara
cerai talak mengalami penurun menjadi 467 kasus9 Lalu pada tahun 2015 jumlah
perkara perceraian sebanyak 1900 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak
1350 perkara dan 550 perkara cerai talak Kesimpulan yang di dapat dari data di
atas adalah selama 4 tahun terakhir perkara perceraian cenderung mengalami
peningkatan yang signifikan dengan didominasi oleh perkara cerai gugat
Tabel 1
DAFTAR PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2011-2015
Tahun Jumlah Perkara Cerai Talak Cerai Gugat
2011 1267 perkara 430 perkara 846 perkara
2012 1638 perkara 507 perkara 1131 perkara
2013 1812 perkara 545 perkara 1267 perkara
2014 1761 perkara 467 perkara 1294 perkara
2015 1900 perkara 550 perkara 1350 perkara
9 httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
6
Berangkat dari tujuan awal untuk mengetahui tingkat keefektivan mediasi di
Pengadilan Agama maka penulis beranggapan bahwa masalah ini perlu dijadikan
objek penelitian dalam sebuah skripsi karena akhir-akhir ini perkara perceraian
mengalami peningkatan yang signifikan Tulisan ini ingin mengetahui efektivitas
mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi yang berjudul ldquoEfektivitas
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama
Karawang Tahun 2015rdquo
B Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut
1 Indonesia adalah negara tertinggi tingkat perceraian
2 Jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat
3 Upaya pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia
4 Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
5 Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan
mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
C Batasan dan Rumusan Masalah
1 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan agar
permasalahan yang akan penulis bahas tidak meluas maka penulis membatasi
permasalahan sebagai berikut
7
a Efektivitas dibatasi pada keberhasilan dalam mediasi penyelesaian
sengketa perceraian
b Mediasi penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada perkara Tahun
2015
c Data tentang penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
d Data yang diteliti dibatasi pada data tahun 2015 karena pada tahun
tersebut merupakan angka perceraian tertinggi
2 Rumusan Masalah
Dalam mempermudah penulis menganalisa permasalahan penulis
menyusun rumusan masalah sebagai berikut
a Bagaimana efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
b Apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
c Apa saja faktor penghambat mediasi penyelesaian sengketa perceraian di
Pengadilan Agama Karawang
3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis
tujuan yang dimaksud adalah
1 Untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan efektivitas mediasi dalam
proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang
Tahun 2015
8
2 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam
penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun
2015
3 Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian
sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
Adapun manfaat penelitian ini adalah
a Akademis
Secara akademis hasil dari observasi ini diharapkan dapat menjadi
bahan penyuluhan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama
Karawang
b Praktis
Secara praktis hasil dari observasi ini diharapkan menjadi masukan
bagi pihak Pengadilan Agama guna meningkatkan keefektivitasan mediasi
dalam penyelesaian sengketa perceraian Dan bagi pihak lain diharapkan
dapat membantu untuk mengadakan observasi serupa
4 Studi Review Terdahulu
Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis lainnya
maka penulis meninjau beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir
sama dengan pembahasan yang penulis kaji Dalam hal ini penulis menemukan
beberapa skripsi yaitu
9
1 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Depokrdquo yang ditulis oleh Hidayatulloh (2011)10 Dalam
Skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2009 dari 269 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 38 perkara (141) Pada tahun 2010 dari 187
perkara yang berhasil dimediasi sebanayak 13 perkara (69) Dapat
disimpulkan tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
2 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Marosrdquo yang ditulis oleh SariM (2014)11
Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2011 dari 74 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Pada tahun 2012 dari 65 perkara
yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dan pada tahun 2013 dari 63
perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dapat disimpulkan
tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
Pembahasan dalam dua skripsi yang telah penulis kemukakan di atas
membahas pokok permasalahan yang sama namun masing-masing meneliti pada
objek atau tempat yang berbeda Pada skripsi pertama yang menjadi objek
penelitian adalah Pengadilan Agama Depok Pembahasan pada skripsi kedua
yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Maros Selanjutnya
objek penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Karawang Dengan
demikian objek penelitian yang penulis teliti belum pernah ada yang
membahasnya
10 Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 11 Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014
10
5 Metode Penelitian
1 Jenis Penelitian
Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong kualitatif analitis adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan
data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah
mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain12
2 Sumber Data
Data yang terhimpun dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian
yaitu
1 Data primer Sumber data ini didapatkan dari hasil observasi langsung
ke Pengadilan Agama Karawang serta hasil wawancara dengan para
Hakim di Pengadilan Agama Karawang
2 Data sekunder Sumber data ini penulis ambil dari teks undang-
undang yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 130 HIR dan 154
RBg SEMA No1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR154
RBg PERMA No2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan PERMA No1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan undang-undang No7 Tahun 1989 tentang Peradilan
12 Lexy J Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009) h 248
11
Agama undang-undang No48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman beberapa buku-buku terkait yang membahas tentang
mediasi di Pengadilan serta beberapa skripsi artikel-artikel terkait
mengenai hal ini yang dapat digunakan untuk mendukung dan
melengkapi data primer
3 Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan
data dengan wawancara langsung terhadap hakim-hakim atau pegawai
terkait di Pengadilan Agama Karawang serta melalui pengamatan langsung
atau observasi
4 Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara tematik
deskriptif yaitu dengan cara pendeskripsian atau penggambaran yang
dituangkan ke dalam bentuk paragraf yang kemudian diklasifikasikan sesuai
dengan jenis jawaban yang diberikan kepada narasumber
5 Tehnis Penulisan Skripsi
Penulisan skripsi ini berpedoman pada ldquoBuku Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh FSH UIN Jakarta tahun 2012rdquo
12
6 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini penulis membuat
sistematika penulisan dengan membagi kepada lima (5) bab tiap-tiap bab terdiri
dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut
BAB I Dalam bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah
identifikasi masalah batasan dan rumusan masalah tujuan
penelitian manfaat penelitian review terdahulu kerangka
berpikir metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II Membahas tentang konsep mediasi dan penerapannya berupa
pengertian mediasi asas-asas umum dalam proses medasi
keuntungan menggunakan mediasi peran dan fungsi mediator
proses mediasi dan mediasi dalam islam
BAB III Membahas tentang teori efektivitas berupa pengertian mediasi
bekerjanya hukum dalam masyarakat dan teori efektivitas
hukum
BAB IV Membahas tentang analisis efektivitas mediasi berupa profil
Pengadilan Agama Karawang analisis efektivitas mediasi
tingkat keberhasilan mediasi dan faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi
BAB V Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran
13
BAB II
KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi
Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin ldquomediusrdquo ldquomediumrdquo yang artinya
berada ditengah Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak
(ldquodyadic modelrdquo) dengan melibatkan pihak ketiga (ldquotriadic modelrdquo) dengan
tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis1 Pada
dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dapat membantu dalam situasi
konflik untuk mengordinasi aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses
tawar-menawar2
Menurut Priyatna Abdurrasyid mediasi merupakan suatu proses damai
bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada
mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang
bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang
besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang
bersengketa secara sukarela3
Pengertian mediasi yang lain menurut Dwi Rezki Sri Astarini adalah proses
penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang bersengketa dengan itikad
1 Valerine JL Kriekhoff Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam
buku Bunda Reghena (Pustaka Dunia 2012) h 615 2 Nurnianingsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta Raja Grafindo 2011) h 28 3 Priyatna Abdurrasyid Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar
(Jakarta Fikahati Anesta 2002) h 34
14
baik berusaha mendamaikan sengketa diantara mereka dengan dibantu oleh
mediator netral untuk mencapai hasil yang adil dan dapat diterima oleh kedua
belah pihak untuk dilaksanakan dengan sukarela4
Demikian pula ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun
2016 terdapat rumusan pengertian mediasi sebagai berikut
ldquoMediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediatorrdquo
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi
Pelembagaan dan permberdayaan mediasi di Pengadilan (Court Connected
Mediation) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada
dasar negara kita yaitu Pancasila terutama sila keempat yang berbunyi
ldquoKerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilanrdquo Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghedaki bahwa
upaya penyelesaian sengketa atau konflik atau perkara dilakukan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
Hal ini mengadung arti bahwa setiap sengketakonflikperkara hendaknya
diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak
yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama5
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dasar hukum yang mengatur
pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada
4 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 89 5 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 26
15
ketentuan HIR dan RBg HIR merupakan singkatan dari Herziene Inlandsch
Reglement (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara
perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan colonial Hindia Belanda
yang masih berlaku di negara kita hingga kini Sedangkan RBg adalah singkatan
dari Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang)
merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah luar pulau Jawa dan Madura
Secara lebih lengkap ketentuan pasal ini adalah6
1 Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka
Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi
2 Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat akta tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menempati perjanjian yang diperbuat itu surat akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa
Selanjutnya dalam Pasal 154 RBg adalah
1 Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak dating menghadap maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya
2 Bila dapat dicapai perdamaian maka di dalam siding itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa
Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil
pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 130 HIR154 RBg yang mengharuskan hakim
menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan
perdamaian diantara para pihak yang berperkara Namun Mahkamah Agung
mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar
6 Prof DR Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287
16
formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa7
Kenyataan praktik yan dihadapi jarang dijumpai putusan perdamaian Produk
yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya
hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau
kalah (winning or losing) Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep
sama-sama menang (win-win solution)
Pasal 130 HIR154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian oleh
hakim dijadikan modal utama dalam membangun perangkat hukum mediasi
pengadilan yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberdayaan Pengadian Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai Pasal 130 HIR154 RBg yang kemudianpada tahun 2003 disempurnakan
melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan8
Kemudian merasa PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dirasa belum efektif
maka Mahmakah Agung merevisi kembali dengan lahirnya PERMA Nomor 1
Tahun 2008 Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan para
pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata Hal ini daat dilakukan dengan
menintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur
berperkara di pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses berperkara di pengadilan Hakim wajib mengikuti
7 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 27 8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124
17
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi bila hakim melanggar atau
enggan menerpkan prosedur mediasi putusan hakim tersebut batal demi hukum
(Pasal 2 ayat (3) PERMA)9
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi
Bagi pihak-pihak yang berseteru memecahkan masalah dengan
membawanya ke meja hijau terkadang dirasa kurang begitu efektif Banyak
kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi
yaitu10
a Ada dua asas penting dalam mediasi
Pertama menghindari menang ldquokalahrdquo (win loose) melainkan lsquosama-sama
menangrdquo (win-win solution) Sama-sama menang bukan saja dalam arti
ekonomi atau keuangan melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi
(nama baik dan kepercayaan) Kedua putusan tidak mengutamakan
pertimbangan dan alasan hukum melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan
dan rasa keadilan
b Telah pula dikemukakan penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu
penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara Waktu yang panjang dalam
berperkara tidak hanya menjadi beban ekonomi keuangan Yang tidak kalah
pentingnya adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap
dan kegiatan pihak yang berperkara
9 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124-125
10 Bagir Manan Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia Peradilan No 248 Juli 2006 h 5-16
18
c Bagi masyarakat Indonesia berperkara menimbulkan efek sosial yaitu
putusnya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial Bukan saja antar
pihak yang berperkara Efek sosial dapat memperluas sampai kepada
hubungan kekerabatan yang lebih luas Hal ini dapat terjadi karena suatu
perkara bukan saja menjadi kepentingan dan ldquoharga dirirdquo yang berperkara
melainka juga dapat merambat ke kerabat
d Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia
yang mengutamakan dasar kekerabatan paguyuban kekeluargaan dan gotong
royong Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah laku toleransi
mudag memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan
bersama (komunal)
D Peran dan Fungsi Mediator
Dalam mediasi ada pihak yang sangat berperan besar demi tercapainya
kesepakatan damai yaitu seorang mediator Biasanya mediator adalah orang yang
ahli dalam bidang yang didiskusikandisengketakan atau ahli dalam bidang hukum
karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak Mediator merupakan pihak
ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para
pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa11
Sebagai ldquopenengahrdquo atau pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi
mediator ldquomembanturdquo para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya Seorang mediator akan membantu para pihak untuk membingkai
persoalan yang ada perlu diselesaikan secara bersama Secara umum mediator
11 Mariana Sutadi Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan Biaya Ringan (Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI 2005) h 30
19
tidak membuat keputusan mediator hanya membantu dan memfasilitasi para
pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian
sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga untuk mencapai
hasil yang maksimal seorang mediator disamping memiliki kemampuan sebagai
mediator juga harus dapat menguasai teknik-teknik mediasi secara baik12
Ada kalanya mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi
dalam pertemuan yang disebut caucus yaitu pertemuan mediator dengan salah
satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya sehingga mediator akan lebih leluasa
memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka membagi
informasi13 Dengan pertemuan terpisah (caucus) ini mediator akan mempunyai
lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi
Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya
dalam sebuah caucus Oleh karena itu seorang mediator juga harus memiliki
kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai
penyelesaian masalah yang disengketakan sehingga mediator diharapkan akan
mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu
perjanjiankesepakatan14
12 I Made Widyana Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (Jakarta Fikahati Anesta
2009) h 114 13 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 93 14 Takdir Rahmadi Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta
RajaGrafindo Persada 2010) h 17
20
Fuller dalam Riskin and Westbrook menyebutkan tujuh fungsi mediator
yaitu sebagai catalyst educator translator resourceperson bearer of bad news
agent of reality dan scapegoat
1 Sebagai ldquokatalisatorrdquo mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator
dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang
konstruktif bagi diskusi
2 Sebagai ldquopendidikrdquo berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi
prosedur kerja keterbatasan politis dan kendala usahan dari para pihak Oleh
sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di
antara para pihak
3 Sebagai ldquopenerjemahrdquo berarti mediator harus mampu menyampaikan dan
merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui
bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang
dicapai oleh pengusul
4 Sebagai ldquonarasumberrdquo berarti seorang mediator harus mendayagunakan
sumber-sumber informasi yang tersedia
5 Sebagai ldquopenyandang berita jelekrdquo berati seorang mediator harus menyadari
bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional Untuk
itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak
terkait untuk menampung berbagai usulan
6 Sebagai ldquoagen realitasrdquo berarti mediator harus berusah memberi pengertian
secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau
tidak masuk akal tercapai melalui perundingan
21
7 Sebagai ldquokambing hitamrdquo berarti seorang mediator harus siap disalahkan
misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan
E Proses Mediasi
Ada beberapa tahap secara garis besar yang harus dijalani oleh para pihak
dalam melakukan proses mediasi Berikut adalah tahapan-tahapan proses mediasi
yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016
a Tahapan Pra Mediasi
Pertama penggugat mendaftarkan perkara ke bagian kepaniteraan
Pengadilan Setelah itu Ketua Pengadilan memilih Majelis Hakim untuk
memeriksa perkara tersebut Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para
pihak Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh
proses mediasi (Pasal 17 ayat (1) )
Setelah itu Majelis Hakim memberikan hak kepada para pihak untuk
memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya (Pasal
20 ayat (1) ) Apabila setelah hari yang ditentukan tidak ada kesepakatan
untuk memilih mediator maka Hakim pemeriksan perkara segera menunjuk
Mediator Hakim atau pegawai Pengadilan Jika pada Pengadilan yang sama
tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang
bersertifikat ketua majelis hakim menunjuk salah satu Hakim Pemeriksan
Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan yang
bersertifikat (Pasal 20 ayat (3) dan (4) )
22
b Pemanggilan Para Pihak
Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setekah
menerima penetapan penunjukan sebagai mediator (Pasal 21 ayat (1) )
Dengan bantuan juru sita Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara
memanggil para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi
c Akibat Hukum Pihak Tidak beriktikad Baik
Pada Pasal 22 ayat (1) sampai (5) adalah penjelasan mengenai akibat
hukum bagi pihak Penggugat yang tidak beriktikad baik Pada Pasal
selanjutnya yaitu Pasal 23 ayat (1) sampai (8) berisi penjelasan mengenai
akibat hukum bagi pihak Tergugat yang tidak beriktkad baik selama proses
mediasi
d Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) para pihak menyerahkan
resume perkara kepada pihak lain dan Mediator (Pasal 24 ayat (1) ) Jangka
waktu mediasi yang ditetapkan adalah 30 hari terhitung sejak penetapan
perintah melakukan Mediasi Atas dasar kesepakatan para pihak waktu
Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
waktu mediasi pertama berakhir disertai engan alasannya (Pasal 24 ayat (2)
(3) dan (4) )
e Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat
Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum Mediator dapat
menghadirkan seorang atau lebih ahli tokoh masyarakat tokoh agama atau
23
tokoh adat (Pasal 26 ayat (1) ) Terkait mengenai mengikat atau tidaknya dari
penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat tergantung
berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 26 ayat (2) )
f Mediasi Mencapai Kesepakatan
Jika Mediasi mencapai kesepakatan dengan bantuan Mediator para
pihak wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani
oleh para pihak dan Mediator (Pasal 27 ayat (1) ) Mediator wajib
memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang
a Bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan atau kesusilaan
b Merugikan pihak ketiga atau
c Tidak dapat dilaksanakan
Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan kesepakatan
perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta
Perdamaian Jika para pihak tidak menghendaki maka kesepakatan
perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan (Pasal 27 ayat (4) dan (5) )
Selanjutnya Mediator wajib menyampaikan hasil kesepakatan kepada Hakim
Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian(Pasal 27
ayat (6) )
Setelah itu Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari isi kesepakatan
perdamaian paling lama 2 (dua) hari Apabila ada perbaikan Hakim
Pemeriksa Perkara mengembalikan kepada Mediator dan para pihak agar
segera diperbaiki Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak
Mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah di
24
perbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari sejak
penerimaan petunjuk perbaikan Paling lama 3 (tiga) hari setelah Hakim
menerima kesepakatan perdamaian maka Hakim menerbitkan hari penetepan
sidang untuk membacakan Akta Perdamaian (Pasal 28 ayat (1) sampai (4) )
g Kesepakatan Perdamaian Sebagian
Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan sebagian antar
penggugat dan sebagian tergugat penggugat mengubah gugatan dengan tidak
lagi mengajukan pihak tergugat sebagai lawan Kesepakatan tersebut dibuat
dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang
mencapai kesepakatan dan Mediator (Pasal 29 ayat (1) dan (2) ) Kesepakatan
di atas dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut
aset harta kekayaan danatau keperntingan pihak yang tidak mencapai
kesepakatan (Pasal 29 ayat (3) ) Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan pada
perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya banding
kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat (6) )
Untuk Mediasi perkara perceraian di dalam Pengadilan Agama yang
tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya dan para pihak
tidak ingin rukun kembali maka Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya
(Pasal 31 ayat (1) ) Jika para pihak mencapai kesepakatan sebagaimana pada
ayat (1) kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagaian
dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perceraian Hal ini hanya
dapat dilakukan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan
perceraian telah berkekuatan hukum tetap
25
h Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan
Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil dan
memberitahukan secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara apabila
tidak mencapai kesepakatan pada hari yang telah tentukan yaitu 30 hari para
tidak beriktikad baik melibatkan aset serta harta kekayaan atau kepentingan
dengan pihak lain dan melibatkan wewenang aparatur negara Setelah Hakim
menerima pemberitahuan hal ini Hakim segera menetapkan untuk
melanjutkan pemeriksaan perkara (Pasal 32 ayat (1) sampai (3) )
i Perdamaian Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara
Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim tetap berupaya
mendorong para pihak untuk berdamai Atas dasar kesepakatan para pihak
dapat memohon melakukan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara
pada tahap ini Setelah itu Hakim segera menunjuk salah seorang Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dan Hakim wajib
menunda persidangan paling lama 14 hari
j Perdamaian Sukarela Pada Tingkat Upaya Hukum Banding Kasasi atau PK
Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding
kasasi atau peninjauan kembali atas dasara kesepakatan dapat menempuh
upaya perdamaian Jika mencapai kesepakatan maka dibuat akta perdamaian
dan ditandatangani oleh Hakim pemeriksa perkara paling lama 30 hari sejak
diterimanya kesepakatan tersebut (Pasal 34 ayat (1) sampai (4) )
26
F Mediasi Dalam Perspektif Islam
Ash-shulhu disyariatkan oleh Al-qurrsquoan Sunnah dan Ijmarsquo demi
tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan dan agar
permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai Didalam Al-qurrsquoan
Allah berfirman15
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إ ن الله التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
يحب المقسطين (الحجرات9)
Artinya ldquoDan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah Kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adilrdquo
Dan di dalam sunnah yang diriwayatkan Abu Dawud At-tirmidzi Ibnu Majah
Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Amru bin lsquoAuf bahwa Rasulullah SAW
bersabda
م حلالا أوأحل حراما الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حر
Artinya ldquoPerdamaian diantara orang-orang muslim itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halalrdquo
15 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210
27
Dan At-tirmidzi menambahkan
والمسلمون على شروطهم
Artinya ldquoDan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat merekardquo
Lalu ia berkata bahwa hadits ini Hasan Shahih dan Umar ra berkata ldquoTolaklah
permusuhan sampai mereka berdamai karena pemutusan melalui pengadilan akan
mengembangkan kedengkian di antara merekardquo Kaum muslimin berijmarsquo bahwa
perdamaian di antara yang bermusuhan itu disyariatkan P15F
16
Mediasi dalam konsep islam dikenal dengan istilah Shulhu atau Ishlah Sulh
adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk
mengakhiri perkara mereka secara damai Di dalam kitab Fathul Qariib Al-Mujiib
pengertian Ash-Shulh secara bahasa sebagai berikut (فتح القريب المجيب)
16وهو لغة قطع المنازعة F
17
Artinya ldquoShuluh secara bahasa adalah memutus sengketa atau perselisihanrdquo
Namun pengertian shuluh secara syararsquo atau istilah adalah
وشرعا عقد يصلح به قطعها
Artinya ldquoDan menurut syararsquo adalah akad mendamaikan dengan memutus sengketa atau perselisihanrdquo
16 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210 17Ahmad bin Al-Husain Fathul Qariib Al-Mujiib (Mesir Thaha Putra Semarang 1934) h
33
28
Metode Ash-shulh menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan
persengketaan atau perselisihan karena berdasarkan asas kedua belah pihak tidak
ada yang merasa menang ataupun kalah Tentunya hal tersebut atas kesepakatan
dan kerelaan masing-masing pihak Hal ini sesuai dengan prinsip mediasi dengan
istilah win-win solution
Sebelum mengarah kepada perceraian biasanya diawali dengan adanya
sikap nusyuz baik dari pihak isteri maupun suami Ketika hal ini terjadi Al-
Qurrsquoan mentebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 128
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما كان بما ح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله لح خير وأحضرت الأنفس الش صلحا والص
تعملون خبير ا
Artinya Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
Ayat di atas membahas masalah nusyuz Nusyuz identik dengan sikap istri yang
membangkang terhadap suami padahal nusyuz juga dapat terjadi pada suami
Nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajibannya
bertindak keras kepada istri tidak menggaulinya dengan baik tidak pula
memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri P17F
18P Sebaliknya bentuk
nusyuz yang dilakukan oleh istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)
18 M Abdul Amir dkk Kamus Istilah Islam cet ke-1 (Jakarta Pustaka Firdaus 1994) h
251
29
didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan
kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan
kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya19
At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw Saudah binti Zamrsquoah
khawatir dicerai oleh Nabi saw maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan
menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw lsquoAisyah
(istri Nabi saw yang paling beliau cintai setelah Khadijah)20
Kemudian apabila nusyuz telah terjadi dan tuntunan berdamai dari Al-
Qurrsquoan tidak berhasil dijalankan yang dapat berujung pada syiqaq Al-Qurrsquoan
menyebutkan ayat yang menyatakan tentang langkah perdamaian selanjutnya
antara suami isteri yang sedang berselisih yaitu pada surat An-Nisa ayat 35
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوف ق
كان عليما خبير ا بينهما إن الله الله
Artinya Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri ituSesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu menyelesaikan
perselisihan atau persengketaan antara suami isteri yaitu dengan jelas mengirim
19 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XXI bagian keenam
Pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1) 20 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 605
30
seorang hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu
menyelesaikan perselisiah tersebut Hakam yang dimaksud dalam Al-qurrsquoan
terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu dari keluarga
pihak suami isteri Menurut ayat di atas juga jika terjadi kasus antara suami istri
maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri
yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-
musabab terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya atau mengambil
prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik21
Dalam ayat di atas terdapat kata hakam Fungsi utama hakam adalah
mendamaikan Tetapi jika mereka gagal apakah mereka harus menetapkan hukum
dan harus dipatuhi oleh suami isteri yang bersengketa itu Ada yang mengiyakan
dengan alasan Allah menamai mereka hakam dan dengan demikian mereka
berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan baik disetujui oleh
pasangan maupun tidak Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi saw juga
kedua Imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal Sedang Imam Abu Hanifah
dan Imam Syafirsquoi menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam
itu Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami dan tugas mereka hanya
mendamaikan tidak lebih dan tidak kurang22
Selanjutnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir para Fuqaha juga berkata jika
terjadi persengketaan di antara suami istri maka didamaikan oleh hakim sebagai
pihak penengah meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat
21 H Abdur Rahman Ghazaly Fiqh Munakahat (Jakarta Kencana Prenada Media Group
2006) h 241 22 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 433-434
31
zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim Jika perkaranya tetap berlanjut dan
persengketaannya semakin panjang maka hakim mengutus seseorang yang
dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan
meneliti masalahnya serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi
keduanya berupa perceraian atau berdamai Allah SWT memerintahkan mengutus
seorang laki-laki sholeh dari masing-masing pihak untuk meneliti siapa yang
berlaku buruk Jika sang suami yang melakukan keburukan maka mereka dapat
melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah Jika
seorang istri yang melakukan keburukan maka mereka dapat mengurangi haknya
dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya Jika keduanya sepakat
untuk bercerai atau menyatu kembali maka boleh saja perkara itu ditetapkan23
Kaidah ushul fiqh yang digunakan ke dalam permasalahan ini adalah
Mashlahah Mursalah24 Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat dari mashlahah
adalah25
ع ر الش ود ص ق ى م ل ع ة ظ ا ف ح الم
Artinya Memelihara tujuan syararsquo (dalam menetapkan hukum)
Sedangkan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu
memelihara agama jiwa akal keturunan dan harta Secara lengkap Muhammad
Abu Zahrah merumuskan definisi mashlahah sebagai berikut P25F
26P
23 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir Min
Ibni Katsir terj MAbdul Ghoffar EM (Juz5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi 2003) cet ke-2 h 302
24 Mashlahah Mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan suararsquo yaitu menolak mudharat dan meraih mashlahah
25 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 346
32
و ا ار ب ت الأع اص ب ل خ ص ا ا ه ل د ه ش ي لا و ى م لا س الأ ع ار الش د ص ا ق م ل ة م ئ لا الم ح ال ص الم ي ه
اء غ الأل ب
Artinya Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya
Kesimpulannya bahwa mashlahah mursalah adalah apa yang baik menurut akal
itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum
Kaidah ini dapat digunakan dalam sengketa perceraian Apabila perceraian
mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami istri maka itu lebih baik daripada
mempertahankannya Namun apabila perceraian mendatangkan mudharat maka
harus dihindarkan Hal ini tentunya sudah mempertimbangkan baik dan buruknya
sesuai dengan orientasi dari kaidah ushul fiqh ini
26 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 355
33
BAB III
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas
Secara etimologi kata ldquoefektivitasrdquo berasal dari kata ldquoefektifrdquo atau dalam
bahasa Inggris adalah ldquoeffectiverdquo yang berarti berhasil dengan baik Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau
menunjang tujuan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif artinya ldquoada
efeknya akibatnya pengaruhnya kesannyardquo atau ldquodapat membawa hasil berhasil
gunardquo tentang usaha atau tindakan1
Adapun secara terminologi mengutip Ensiklopedia administrasi
menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut2
ldquoEfektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakirdquo
Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan
efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat
Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat maka hukum akan dipengaruhi
oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia h 284 2 Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg 2014
11 teori-efektifitashtml pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
34
pemberlakuan Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi
secara efektif dan efesien Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan
keinginan tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial
seperti budaya hukumnya baik maka hukum akan bekerja dengan baik pula
tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak
akan bisa berjalan karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum Cara-cara
untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan
terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning3
Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum Efektivitas hukum dimaksud berarti
mengkaji kaidah hukum yang harus memnuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis
berlaku secara empiris dan berlaku secara filosofis4 Oleh karena itu faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1)
kaidah hukum atau peraturan itu sendiri (2) petugas atau penegak hukum (3)
sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (4) kesadaran
masyarakat Hal tersebut akan di uraikan sebagai berikut5
1 Kaidah Hukum
Di dalam teori-teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah Hal itu diungkapkan sebagai
berikut
3 Soerjono Soekanto Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V (Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014) h 122 4 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62 5 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62-65
35
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk
atas dasar yang telah ditetapkan
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut
efektif Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari
masyarakat
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita
hukum sebagai nilai positif tertinggi
Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap
kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas sebab (1) bila
kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah itu
merupakan kaidah mati (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti
teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa (3) apabila hanya
berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan
hukum yang dicita-citakan (ius constituendum)
2 Penegakan Hukum
Penegakan hukum atau orag yang bertugas menerapkan hukum
mencakup ruang lingkup yang sangat luas sebab menyangkut petugas pada
strata atas menengh dan bawah Artinya di dalam melaksanakan tugas-
tugas penerapan hukum petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman
diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-
36
tugasnya Di dalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas
penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut
1) Sapai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada
2) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang
tegas pada wewenangnya
3 Sarana atau Fasilitas
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu atuan
tertentu Ruang lingkup sarana dimaksud terutama secara fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung Misalnya bila tidak ada kertas dan
karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik bagaimana petugas
dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan Bagaimana polisi
dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan
alat-alat komunikasi yang proporsional Kalau peralatan dimaksud sudah
ada faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran amat penting
Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan padahal
fasilitasnya belum lengkap Peraturan yang semula bertujuan untuk
memperlancar proses malahan mengakibatkan terjadi kemacetan Mungkin
ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi
ataupun memberikan tugas kepada petugas dipikirkan mengenai fasilitas-
37
fasilitas yang berpatokan kepada (1) apa yang sudah ada dipelihara terus
agar setiap saat berfungsi (2) apa yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan jangka waktu pengadaannya (3) apa yang kurang perlu
dilengkapi (4) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti (5) apa yang
macet dilancarkan (6) apa yang telah mundur ditingkatkan
4 Warga Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga
masyarakat Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi
suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan
Namun ada asumsi lain yang mengatakan bahwa semakin besar peran
sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat) semakin
kecil peran hukum Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang
terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah
Namun ada hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan kesadaran
masyarakat terhadap hukum yaitu (1) penyuluhan hukum yang teratur (2)
pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap
hukum dan respek terhadap hukum (3) pelembagaan yang terencana dan
terarah
38
C Teori Efektivitas Hukum
Apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum Achmad Ali
berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum
maka kita pertama-ama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu
ditaati atau tidak ditaati6 Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa
pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan
fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu7
1 Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2 Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum
3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4 Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut erlaku atau
diterapkan
5 Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada
6 Achmad Ali Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol1 (Jakarta Kencana
2010) h 375 7 Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang Memprngaruhi Penegakan Hukum (Jakarta PT
Raja Grafindo Persada 2008) h 8
39
efektivitas penegakan hukum Pada elemen pertama yang menentukan dapat
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung
dari aturam hukum itu sendiri
Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama
adalah8
1 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sistematis
2 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3 Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-
bidang tertentu sudah mencukupi
4 Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan
yuridis yang ada
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidakya kinerja hukum
tertulis adalah aparat penegak hukum Dalam hubungan ini dikehendaki adanya
aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan
baik
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap
efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal
berikut9
8 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 80 9 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
40
1 Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2 Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3 Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4 Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang
diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada
wewenangnya
Pada elemen ketiga tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan
prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya Sarana dan
prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai
alat untuk mencapai efektivitas hukum Sehubungan dengan ini Soerjono
Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana
dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang
memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi
kerjanya Adapun elemen-elemen tersebut adalah10
1 Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2 Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka
waktu pengadaannya
3 Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4 Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5 Prasarana yang macet perlu segea dilancarkan fungsinya
10 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
41
6 Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingktkan lagi
fungsinya
Kemudian pada elemen keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas
yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu
1 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan
yang baik
2 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peaturan walaupun peraturan
sangat bak dan aparat sudah sangat berwibawa
3 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau
aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi
Elemen di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan
masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul Internalisasi
faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas
sosial Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini
melalui motivasi yang ditanamkan secara individual
Elemen kelima adalah faktor kebudayaan Faktor kebudayaan yang
sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di
dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti
dari kebudayaan spiritual atau material Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai
yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)
42
BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI
A Profil Pengadilan Agama Karawang
Pengadilan Agama Karawang kelas IA beralamat di Jalan Jendral Ahmad
Yani No 53 Karawang menurut Kepala Pengadilan Agama Karawang saat itu
yaitu Drs Saifuddin MH diresmikan pada hari senin tanggal 11 Februari 2008
secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang bertempat di
kantor Pengadilan Agama Bandung Dimana saat itu Ketua Mahkamah Agung
telah meresmikan 3 gedung Pengadilan Agama yaitu Bandung Cikarang dan
Karawang
Sebelum memiliki gedung resmi pada tahun 2006 sambil menunggu
rampungnya pembangunan gedung baru yang dibuat Pemerintah Kabupaten
Karawang meminjamkan tempat bekas kantor Depnaker Pada tahun 2006 adalah
tahap dilaksanakannya rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Karawang diatas
tanah seluas 1698 M2 dengan luas bangunan 380M2 Pada awalnya status tanah
adalah Hak Guna Pakai dari Pemda Kabupaten Karawang dengan No
102SUTH0211PM01411978 tanggal 09 Juni 1978 dan Sertifikat No
0000621997
Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor
152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19
Januari 1882 dengan nama Raad AgamaPenghulu Landraad
43
Daerah hukum Pengadilan Agama Karawang adalah meliputi Pemerintahan
Kabupaten Karawang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989
Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ldquoPengadilan Agama berkedudukan di
kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupatenrdquo Dari sini dapat kita simpulkan bahwa daerah hukum
Pengadilan Agama Karawang adalah wilayah kota atau Kabupaten Karawang
Pengadilan Agama Karawang yang daerah hukumnya meliputi kabupaten
Karawang terdiri dari 30 kecamatan dan 304 kelurahan atau desa dengan
mayoritas penduduk beragama islam Dalam menjalankan tugasnya dan
fungsinya Pengadilan Agama Karawang didukung oleh pegawai berjumlah 40
orang dan secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Karawang harus
dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan ke Pengadilan Tinggi Bandung
sebagai bukti nyata
Sebagai tempat pencari keadilan Pengadilan Agama Karawang sesuai
dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa
memutus dan mengadili perkara diantara orang-orang yang beragama islam
dalam bidang perkawinan warisan dan wasiat wakaf zakat infaq hibah
shodaqoh dan ekonomi syarirsquoah serta kewenangan lainnya yang diatur serta
diamanatkan oleh Undang-Undang
Secara geografis wilayah kabupaten Karawang terletak antara koordinat
107ordm02`ndash107ordm40` Bujur Timur 5ordm56`ndash6ordm34` Lintang Selatan termasuk daerah
dataran yang relative rendah Mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 -
1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 2 - 15
44
15 - 40 dan diatas 40 Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat Laut Jawa di utara Kabupaten Subang di
timur Kabupaten Purwakarta di tenggara serta Kabupaten Cianjur di selatan ini
memiliki luas wilayah 173753 km2 dengan jumlah penduduk 2125234 jiwa
(sensus 2010) yang berarti berkepadatan 1223 jiwa per km2
Adapun struktur organisasi dari Pengadilan Agama Karawang adalah
sebagai berikut
Tabel 2
WAKIL KETUA
Drs H Mohamad Yamin SHMH
KETUA
Drs H M Yusuf SHMH HAKIM
1Dra Suherni
2Dra Hj Roniati MH
3Dra Hj Ratna Jumila MH
4Dra Hj Dadah Kolidah MH
5Dra Elfina Fitriani
6Drs H Abid MH
PANITERA
Nanang Patoni SHMH
SEKRETARIS
DrsJajang Janglar
KASUBAG KEPEGAWAIAN
Agustina Rahayu SH
KASUBAG UMUM amp KEUANGAN
Heri Santoso
KASUBAG PERENCANAAN TI amp LAP
Usmaniah
WAKIL PANITERA
Drs Mochamad Jalaludin
STAF
Wiyono SH
STAF
Abd Halim
PANMUD GUGATAN
Asnali SAg
PANMUD PERMOHONAN
Siti Sofia Emalia SAg
PANMUD HUKUM
Yuyu Yuliani SAgMH
HAKIM
7Dra Alia Al Hasna MH
8Drs Candra Triwangga
9Dra Hj Siti Sabihah SHMH
10Drs Humaidi Yusuf
11Drs Jajang Suherman SH
12DrH Farid Ismail SHMH
13DrsH Hasan Basri SHMH
45
B Analisis Efektivitas Mediasi
1 Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016
Beberapa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang tertera
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) adalah1
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasimenguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undangdan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
Salah satu kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang kepada
Mahkamah Agung adalah mengeluarkan produk yaitu PERMA Setidaknya
ada lima peran yang dimainkan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhan
1 Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PANITERA PENGGANTI
1Ahya Syaripudin
2Khalida SAgMH
3Taqludin SAg
4Ahmad Waskito SEi
5H Uwes
6Wahyu SSy
JURUSITA
1Eny Kurniasih SH
2Solikhin SH
JURUSITA PENGGANTI
1Edy Sutisna
2Samsudin
3ASupandi SAg
4Taufiqoh Bina Aryani SE
5Ratusiska Aries Tiani SE
6Ade Solahudin
7Reza M Sajidin SSy
46
penyelenggaraan negara khususnya di bidang peradilan Salah satunya
yakni PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum2
Berkaitan dengan hal ini adalah hierarki Perundang-Undangan yang
ada di Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi
sebagai berikut3
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b Undang-UndangPerturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c Peraturan Pemerintah d Peraturan Presiden e Peraturan Daerah Provinsi dan f Peraturan Daerah KabupatenKota
PERMA adalah salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal tersebut disebutkan
bahwa4
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
2 Ronald S Lumbuun Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan (Jakarta RajaGrafindo Persada 2011) h 14 3 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan 4 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
47
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Bank Indonesia Menteri badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa atau yang setingkat
Kemudian dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
Atas dasar Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ini menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan dan diakui
keberadaannya
Apabila melihat menimbang (konsideran) dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 huruf c dinyatakan bahwa dasar daripada dibentuknya Perma
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan
Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement Staatsblad 194144)
atau Pasal 154 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten Staatsblad 1927
227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering Staarsblad 1874
52)5 disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan
5 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah Reglement Acara Perdata Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg) adalah Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa da Madura Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui
48
perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan6 Pasal 130 ayat (1) HIR
berbunyi
Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu
Selanjutnya Pasal 130 ayat (2)
Jika perdamaian yang demikian itu terjadi maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat sebuah akte dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa
Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian
oleh hakim dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat
hukum mediasi pengadilan yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui
SEMS Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR 154 RBg yang
kemudian pada Tahun 2003 disempurnakan melaui PERMA Nomor 2
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan7
Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan
para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa Hal ini dapat dilakukan
dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam
prosedur berperkara di Pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting
6 Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum
Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287 7 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h124
49
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berperkara di Pengadilan8
Setiap orang yang berperkara ke Pengadilan wajib menempuh
mediasi apabila tidak melaksanakannya maka putusannya batal demi
hukum9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mengikat maksudnya adalah
peraturan ini mengikat khusus hanya kepada orang-orang yang berperkara di
Pengadilan tidak mengikat kepada seluruh elemen masyarakat10
Namun akhir-akhir ini pada praktiknya Perma Nomor 1 Tahun 2008
selama ini belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik di
Pengadilan Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008
dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi11 Anggota
Tim Pokja Mediasi MA Diah Sulastri Dewi menambahkan terbitnya Perma
No 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi di
Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama12
Ada beberapa poin pembeda antara Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Untuk memudahkan memahami
perbedaannya penulis membuat bagan sebagai berikut
8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h125
9 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
10 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
11 httpswwwabnpcoidnewsharapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016 diakses pada 15 April 2017 jam 2330
12httpwwwhukumonlinecom berita baca lt56bc191569359 perma- mediasi- 2016- tekankan- pada- iktikad- baik diakses pada 15 April 2017 jam 2335
50
Tabel 3
No
Perma Nomor 1 Tahun 2008
Perma Nomor 1 Tahun 2016
1
Lama Proses mediasi selama 40 hari (Pasal 13 ayat(3) ) dapat
diperpanjang 14 hari
Lama Proses mediasi selama 30 hari (Pasal 3 ayat (6) ) dapat diperpanjang
30 hari 2
bull Pasal 12 ayat (1) hanya mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik selama proses mediasi
bull Pasal 12 ayat (2) tidak penjelasan bagaimana bentuk pihak yang tidak beriktikad baikhanya menyatakan pihak yang tidak beriktikad baik dapat mengundurkan diri
bull Wajib menempuh iktikad baik selama mediasi (Pasal 7 ayat (1)
bull Pasal 7 ayat 2 huruf a sampai e penjelasan mengenai bentuk iktikad tidak baik Dalam Perma sebelumnya tidak ada penjelasannya
3
Tidak ada pasal yang mengatur mengenai akibat hukum bagi
pihak yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 22 ayat 1 sampai 5 mengenai penjelasan akibat hukum bagi penggugat yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 23 ayat 1 sampai 8 penjelasan mengenai akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik
4
Tidak ada pasal yang mengatur para pihak wajib hadir secara
langsung selama proses mediasi
bull Kewajiban menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1)
bull Komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung bagi para pihak (Pasal 6 ayat 2)
bull Ketidakhadiran para pihak secara langsung dibolehkan berdasarkan alasan yang sah (Pasal 6 ayat 3) dan penjelasannya pada (Pasal 6 ayat 4 huruf a sampai d)
51
2 Kualifikasi Mediator
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu dan mencarikan solusi
terbaik bagi para pihak dalam menyelesaikan perkaranya Salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam proses mediasi adalah peran seorang
mediator Fungsi daripada mediator adalah menjadi penengahmencari
solusi tentang sengketa yang dihadapi Oleh karena itu kecakapan dan
keterampilan seorang mediator mempunyai peran penting agar proses
mediasi dapat berjalan dengan efektif dan semestinya sesuai dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Pasal 9 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan mengenai
daftar mediator Pasal 9 ayat (1) yaitu
(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator
Peneliti telah melalukan kunjungan dan observasi ke tempat penelitian yang
dituju yaitu Pengadilan Agama Karawang Peneliti telah melihat bahwa
Ketua Pengadilan Agama Karawang telah menyediakan daftar mediator
disertai dengan latar belakang para mediator namun peneliti tidak
mendapati pengalaman masing-masing mediator yang dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Berikut adalah daftar
mediator yang bersumber dari Yuyu Yuliani SAgMH
52
Tabel 4
DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KARAWANG
No Nama Lengkap Jabatan Pendidikan
1 Drs H M Yusuf SHMH Hakim Madya Utama Ketua S2
2 Drs H Mohamad Yamin SHMH Hakim Madya UtamaKetua S2
3 Dra Suherni MH Hakim Madya Utama S2
4 Dra Rosniati MH Hakim Madya Utama S2
5 Drs Hasan Basri SHMH Hakim Madya Muda S2
6 DraRatna Jumilah MH Hakim Madya Muda S2
7 Dra Hj Dadah Holidah MH Hakim Madya Muda S2
8 Dra Elfina Fitriani Hakim Madya Muda S1
9 Drs H Abis MH Hakim Madya Muda S2
10 Dra Alia Al Hasnah MH Hakim Madya Pratama S2
11 Drs Candra Triswangga Hakim Madya Pratama S1
12 Dra Hj Siti Sabihah SHMH Hakim Madya Pratama S2
13 Drs Humaidi Yusuf Hakim Madya Pratama S1
14 Drs Jajang Suherman SH Hakim Madya Pratama S1
15 Dr H Farid Ismail SHMH Hakim Utama Muda S3
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
Di atas adalah daftar-daftar mediator di Pengadilan Agama Karawang
Dari semua mediator yang terdapat pada daftar mediator peneliti telah
melakukan wawancara kepada 4 (empat) mediator diantaranya
53
DraRosniati MH Drs Hasan Basri SHMH Dra Ratna Jumilah MH
Dra Elfina Fitriani Dari semua mediator yang telah peneliti wawancara
terdapat 1 mediator yang tidak bersertifikat dan belum mengikuti pelatihan
mediator yaitu DraRosniati MH Tiga mediator lainnya telah mengikuti
pelatihan mediator di Mega Mendung Bogor13
Peneliti melihat dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 9 ayat (2) sampai
(6) tentang kualifikasi mediator sebagai berikut
(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator
(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator
(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan
(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator
(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator
Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar hakim
dikarenakan kurangnya mediator yang memiliki sertifikat terlebih apabila
mediator di luar Hakim harus bersertifikat14 Semua Hakim yang ada di
Pengadilan Agama Karawang merangkap juga sebagai mediator15
Walaupun seorang hakim tidak memiliki sertifikasi mediator sesuai dengan
13 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Drs H Hasan Bashri SHMH Dra
Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 7 dan 9 November 2016
14 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
15 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
54
PERMA ini pada pasal 9 ayat (3) otomatis dapat menjadi mediator16 Para
Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang menjadi mediator
berdasarkan surat keputusan (SK) dari Ketua Pengadilan Agama
Karawang17
Ketua Pengadilan Agama setiap tahun mengevaluasi daftar mediator
Begitu pula setiap tahun daftar mediator dapat berubah-ubah apabila
adanya mutasi tugas berhalangan tetap ketidakaktifan setelah penugasan
dan pelanggaran atas pedoman perilaku Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat
(7) dalam PERMA ini
Seluruh hakim Pengadilan Agama yang tidak memiliki sertifikat
dikarenakan belum mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI18 Pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah
Agung jumlahnya terbatas karena berskala nasional sehingga peserta yang
ikutpun sangat terbatas Seharusnya Mahkamah Agung memberikan
pelatihan mediasi kepada seluruh hakim di Pengadilan agar
a Dapat maksimal ketika melakukan mediasi Ketika Hakim telah
diberikan pelatihan mediasi diharapkan dapat menjalankan fungsi
mediator secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
16 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 17 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani dan Dra Rosniati MH Haki m Mediator
Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 9 November 2016 18 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
55
b Menambah keterampilan hakim saat melakukan mediasi Walaupun
hakim tanpa sertifikat mediator lalu menjadi mediator hal itu dapat
dibenarkan karena hakim dapat merangkap sebagai mediator Akan
tetapi tetap saja untuk memaksimal fungsi dan peran mediator seorang
hakim harus mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI ketika kekurangan sumber daya mediator
sehingga kesiapan Hakim maksimal ketika Ketua Pengadilan menunjuk
Hakim sebagai mediator Namun pada dasarnya sulit membiasakan
hakim untuk menjadi mediator karena sifat seorang hakim adalah
memutus akan tetapi mediator hanya bersifat sebagai pihak ketiga yang
menengahi Dikhawatirkan sifat hakim yang terbiasa memutus terbawa
saat proses mediasi yang hanya berperan sebagai penengah bukan
memutus19 Karena itu sebisa mungkin seharusnya hakim tidak boleh
menjadi mediator Sangat tipis sekali hakim tersebut membedakan
antara menjadi hakim dan menjadi mediator terkadang terpengaruh20
c Mediasi berjalan efektif Pada dasarnya banyak faktor yang melatar
belakangi efektifnya mediasi Namun Keterampilan dan kemampuan
dari mediator adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
keberhasilan mediasi terutama yang sudah bersertifikat21
19 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 20 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 21 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
56
3 Fasilitas dan Sarana
Fasilitas dan sarana adalah salah satu instrumen yang dibutuhkan
dalam melaksanakan proses mediasi Setiap Pengadilan Tingkat Pertama
diharapkan memiliki fasilitas dan sarana dalam proses mediasi yaitu tempat
atau ruangan khusus mediasi Hal ini untuk menunjang keberhasilan dari
pada mediasi Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruangan
Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan pasal 20 ayat (1) PERMA ini
Namun dapat juga diselenggarakan di tempat lain apabila disepakati oleh
para pihak
Pengadilan Agama Karawang memiliki fasilitas dan sarana untuk
melakukan proses mediasi yaitu ruangan khusus untuk mediasi Dengan
ruangan berukuran 4 m x 6 m dilengkap dengan beberapa tempat duduk dan
satu meja persegi disertai dengan alat pendingin ruangan atau air
conditioner (AC) Jadi di ruangan tersebut hanya bisa diselenggarakan satu
proses mediasi
Ruangan mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah cukup
memadai namun belum termasuk yang ideal22 Idealnya ruangan mediasi
adalah
a Ruangan yang luas Hal ini agar para pihak nyaman saat proses mediasi
berjalan Ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih sempit
artinya ruangan tersebut belum dikategorikan ideal
22 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
57
b Ruangan yang tertata dengan rapi yang dilengkapi dengan kursi-kursi
serta meja bundar agar para pihak dapat saling berhadapan saat proses
mediasi berlangsung23
c Ruangan yang memiliki air conditioner (AC) Ketika ruangan sejuk dan
dingin dapat mencairkan suasana Para pihak yang sebelumnya dalam
keadaan merasa tidak baik ketika masuk ke dalam ruangan tersebut
bisa menjadi merasa sedikit lebih baik yang dapat mempengaruhi
suasana hati dan pikiran para pihak24
d Adanya bingkai pajangan keluarga harmonis Hal ini juga dapat
mempengaruhi suasana hati dan pikiran para pihak25 Namun di
Pengadilan Agama Karawang belum terdapat hal ini Hanya ada
bingkai pajangan dengan simbol saling berjabat tangan Itu hanya
melambangkan simbol perdamaian secara umum26
Untuk kemudahan para pihak dalam menjalani proses mediasi sebelum
memasuki ruang mediasi terpampang jadwal mediator Dalam daftar tersebut
terdapat nama-nama mediator namun tidak disertai dengan keterangan latar
belakang pendidikan masing-masing mediator Setiap harinya terdapat 3 mediator
yang disediakan Semuanya berasal dari hakim yang merangkap sebagai mediator
23 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 24 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 25 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 26 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
58
Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar
hakim Berikut jadwal hakim mediator Pengadilan Agama Karawang
Tabel 5
NO
HARI
MEDIATOR
KETERANGAN
1 2 3 4
1
SENIN
1DRA ALIA AL HASNA MH
2DRS HUMAIDI YUSUF
3DRS CANDRA TRISWANGGA
2
SELASA
1DRSHMYUSUF SH MH
2DRAHJSITI SABIHAH SH MH
3DRAHJERAWATI SH MH
3
RABU
1DRSHMOHAMAD YAMIN SHMH
2DRARATNA JUMILAH MH
3DRSHABDILLAH SH MH
1DRAHJROSNIATI MH
59
4 KAMIS 2DRAELFINA FITRIANI
3DRAHJDADAH HOLIDAH MH
5
JUMrsquoAT
1DRSHASAN BASRI SH MH
2DRSHABID MH
3DRSJAJANG SUHERMAN SH
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
4 Kepatuhan Masyarakat
Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat peneliti memberikan
beberapa catatan atas sikap para pihak selama melakukan proses mediasi
yang mempengaruhi kepatuhan para pihak dalam menjalani proses mediasi
yaitu sebagai berikut
a Rata-rata orang-orang yang datang berperkara ke Pengadilan Agama
khusus dalam perkara perceraian ini sangat sulit untuk disatukan
kembali terlebih apabila salah satu pihak ada yang melakukan
perselingkuhan27
b Sikap egois para pihak sehingga menyulitkan mediator untuk
mendamaikan dan mendalami permasalah yang dihadapi para pihak
27 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
60
c Sikap para pihak yang terkadang tidak mengikuti peraturan mediasi
yang telah disepakati28 Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya proses
mediasi
d Biasanya jauh sebelum para pihak mendaftarkan perkara dan mengikuti
persidangan sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutus
ikatan pernikahan29 Akhirnya mediator pun sulit untuk mendamaikan
kembali bahkan gagal
e Sikap para pihak yang kooperatif Namun hal ini mereka lakukan agar
proses mediasi cepat selesai dan berlanjut kepada tahap persidangan30
Mereka melakukan hal ini hanya sebagai formalitas
5 Kebudayaan
Berkaitan dengan kebudayaan dalam skripsi ini adalah mengenai
budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama Hal ini
sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama Pasal tersebut berbunyi
1 Peradilan Agama adalah peradilan nagi orang-orang yang beragama
islam
Menurut pasal ini Pengadilan Agama adalah wadah bagi orang-orang yang
ingin berperkara khusus untuk orang-orang atau masyarakat yang beragam
islam
28 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 29 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 30 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
61
Penulis melihat ada kecenderungan kenaikan angka perceraian dalam
empat tahun terakhir Berikut adalah angka perceraian selama 4 tahun
terakhir
Tabel 6
DIAGRAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 4
TAHUN TERAKHIR31
Dari data di atas dapat kita lihat bahwa angka perceraian dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan baik pada perkara cerai talak maupun
cerai gugat Namun diantara kedua jenis perkara tersebut angka cerai gugat
jauh mendominasi dibandingkan dengan cerai talak Pada tahun 2012 pada
perkara cerai talak terdapat 89683 perkara yang diputus sedangkan pada
cerai gugat terdapat 206102 perkara Pada tahun 2013 terdapat 94715
perkara cerai gugat dan 221460 pada perkara cerai gugat Selanjutnya pada
tahun 2014 pada cerai talak terdapat 99536 perkara dan 243334 pada
perkara cerai gugat Kemudian pada tahun 2015 terdapat 98602 perkara
31 httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
050000
100000
150000
200000
250000
300000
2012 2013 2014 2015
89683 94715 99536 98602
206102 221460 243334 252885
cerai talak
cerai gugat
62
cerai talak dan 252885 pada perkara cerai gugat Dari setiap tahunnya
jumlah perkara cerai gugat lebih dari 2 kali lipat jumlah perkara cerai talak
Perbedaan jumlah angka ini sangat signifikan dan menunjukkan bahwa
betapa tingginya angka perceraian di Indonesia terutama dalam perkara
cerai gugat Bisa disimpulkan bahwa angka perceraian dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan
C Tingkat Keberhasilan Mediasi
Pada pembahasan ini peneliti membatasi penelitian hanya pada tahun 2015
Data yang diambil bersumber dari laporan bulanan yang kemudian dirangkum
menjadi laporan tahunan Pengadilan Agama Karawang Di dalam laporan
tersebut dapat diketahui berapa jumlah perkara yang dimediasi setiap bulannya
dan berapa jumlah perkara yang berhasil dan gagal untuk dimediasi Berikut
adalah laporan pembukuan mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
Tabel 7
LAPORAN TAHUNAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2015
NO
BULAN
JUMLAH PERKARA
KETERANGAN
BERHASIL TIDAK BERHASIL
1 Januari 28 0 28
2 Februari 18 0 18
3 Maret 20 1 19
4 April 25 0 25
5 Mei 21 0 21
63
6 Juni 18 0 18
7 Juli 18 0 18
8 Agustus 23 1 22
9 September 27 2 25
10 Oktober 35 1 34
11 November 31 0 31
12 Desember 25 0 25
TOTAL 289 5 284
Untuk mengetahui prosentase keberhasilan mediasi dalam satu tahun pada
tabel di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut 32
119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119888119886119887119906119905119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119901119906119905119906119904
X 100
Berdasarkan rumus di atas dapat ditentukan prosentasi keberhasilan mediasi
perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 sebagai berikut
5284
X 100 = 176
Maka dapat diketahui prosentase tingkat keberhasilan perkara yang berhasil
dimediasi adalah sebesar 176 Hal ini membuktikan bahwa tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 sangatlah
jauh dari apa yang diharapkan Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa
32 http wwwbadilagnet data ARTIKEL Mencari 20 tolak 20 ukur 20 hasil
20 Mediasipdf
64
mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 belum efektif Ini
sangat berbanding terbalik dengan prosentase kegagalannya sebesar 9824
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi
Tentunya dalam berjalannya proses mediasi ada faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi Berikut adalah beberapa faktor-faktor
keberhasilan mediasi
a Para Pihak Bersifat Kooperatif
Artinya adalah mereka para pihak dapat mematuhi peraturan dalam
proses mediasi yang telah disepakati sebelumnya33 Hal ini harus dilakukan
karena kebanyakan para pihak yang berperkara ketika suasana hatinya tidak
baik tidak dapat mengontrol emosi sehingga peraturan yang telah disepakati
sebelumnya tidak dipatuhi dan proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan
Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator yang mudah dipahami
sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama mediator yang
bersertifikat34 Ketika seorang mediator telah bersertifikat setidaknya dia
telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara berkomunikasi cara
menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak yang berbeda-beda
karakter
33 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 34 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
65
Begitu juga penampilan mediator yang berwibawa dan meyakinkan
dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi karena dapat meyakinkan dan
menimbulkan kepercayaan terhadap para pihak35
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir
para pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan baik
dan positif ketika menghadapi suatu perkara36
d Mengingat Anak
Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan mediasi karena
para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian bagaimana nasib
anak-anak mereka apabila bercerai37 Hal ini bagi mereka yang sudah
memiliki anak dari hasil perkawinan yang mereka laksanakan
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi
Ketika kondisi tempat atau ruang nyaman hal ini juga dapat
mempengaruhi keberhasilan mediasi karena dapat merubah mindset para
pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di ruangan ruangan tersebut
35 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 36 Kedua faktor tersebut hasil wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator
Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 37 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
66
ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin ruangan atau AC (Air
Conditioner) yang dapat membuat para pihak nyaman38
f Iktikad Baik Para Pihak
Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang mediator untuk
mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung iktikad baik para
pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima kembali pihak
tergugat untuk hidup bersama39
Berikut adalah beberapa faktor penghambat terhadap keberhasilan mediasi
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai
Hal ini terjadi biasanya ketika salah satu atau kedua belah pihak
tidak mau bermusyawarah Misalnya salah satu pihak menuruti pihak
lawan yang ingin bercerai itu sudah dipastikan akan gagal untuk
dimediasi40
b Konflik Yang Sudah Meruncing
Konflik yang sudah meruncing dan berlarut-larut diantara para
pihak akan menghambat keberhasilan mediasi Apabila salah satu pihak
ada yang berkeinginan untuk berdamai masih ada kesempatan untuk
dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah tidak ingin untuk
berdamai maka akan sangat sulit dimediasi41
38 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 39 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 40 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 41 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
67
c Psikologis atau kejiwaan para pihak
Kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya
sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang
mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan
perceraian ini42
42 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
68
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa
kesimpulan yang dapat dikemukakan
1 Efektivitas mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang belum
efektif karena tingkat keberhasilannya masih sangat rendah
2 Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah
a Para Pihak Bersifat Kooperatif Artinya adalah mereka para pihak dapat
mematuhi peraturan dalam proses mediasi yang telah disepakati
sebelumnya Hal ini harus dilakukan karena kebanyakan para pihak yang
berperkara ketika suasana hatinya tidak baik tidak dapat mengontrol emosi
sehingga peraturan yang telah disepakati sebelumnya tidak dipatuhi dan
proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator
yang mudah dipahami sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama
mediator yang bersertifikat Ketika seorang mediator telah bersertifikat
setidaknya dia telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara
berkomunikasi cara menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak
yang berbeda-beda karakter Begitu juga penampilan mediator yang
berwibawa dan meyakinkan dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi
69
karena dapat meyakinkan dan menimbulkan kepercayaan terhadap para
pihak
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir para
pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan
baik dan positif ketika menghadapi suatu perkara
d Mengingat Anak Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan
mediasi karena para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian
bagaimana nasib anak-anak mereka apabila bercerai
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi Ketika kondisi tempat atau ruang
nyaman hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi karena
dapat merubah mindset para pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di
ruangan ruangan tersebut ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin
ruangan atau AC (Air Conditioner) yang dapat membuat para pihak
nyaman
f Iktikad Baik Para Pihak Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang
mediator untuk mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung
iktikad baik para pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima
kembali pihak tergugat untuk hidup bersama
70
3 Faktor-faktor penghambat mediasi adalah
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai Hal ini terjadi biasanya ketika
salah satu atau kedua belah pihak tidak mau bermusyawarah Misalnya
salah satu pihak menuruti pihak lawan yang ingin bercerai itu sudah
dipastikan akan gagal untuk dimediasi
b Konflik Yang Sudah Meruncing Konflik yang sudah meruncing dan
berlarut-larut diantara para pihak akan menghambat keberhasilan mediasi
Apabila salah satu pihak ada yang berkeinginan untuk berdamai masih
ada kesempatan untuk dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah
tidak ingin untuk berdamai maka akan sangat sulit dimediasi
c Psikologis atau kejiwaan para pihak Kekecewaan yang berat salah satu
pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa
terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri
ikatan dengan jalan perceraian ini
B Saran
Pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada
beberapa pihak atau instansi yang terkait yaitu sebagai berikut
1 Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang membawahi
Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA mewajibkan kepada calon
pasangan suami isteri yang akan menikah untuk mengikuti bimbingan dan
pembinaan tentang pernikahan untuk menciptakan rumah tangga sakinah
mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan Karena sampai
saat ini hal tersebut hanya bersifat anjuran Hal ini dilakukan agar pasangan
71
yang akan menikah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup serta
membentuk mental yang baik bagi para calon pasangan suami isteri Ini
adalah modal utama agar para pasangan suami isteri terhindar dari perkara
perceraian
2 Kepada Mahkamah Agung ada dua saran yang ingin penulis berikan yaitu
sebagai berikut
a Mahkamah Agung agar mengadakan pelatihan lebih intensif kepada
hakim mediator khususnya bagi hakim yang belum bersertifikasi
sehingga seluruh hakim telah mengikuti dan memiliki sertifikat
tersebut karena kecakapan mediator adalah salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam mediasi
b Agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA yang menjelaskan
tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang
berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator karena hal itu adalah
upaya luar biasa sehingga layak dan patut untuk diberikan insentif
Juga untuk memotivasi para hakim agar lebih bersungguh-sungguh
dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator yang berdampak
dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi Pada
kenyataanya sampai saat ini Mahkamah Agung belum menjelaskan
regulasi tersebut di dalam PERMA
3 Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator agar dengan
sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai mediator tidak hanya
sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh PERMA
72
DAFTAR PUSTAKA
Abbas Syahrizal Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional Jakarta Kencana 2009
Astarini Dwi Rezki SriMediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan
BandungPT Alumni 2013
Abdurrasyid Priyatna Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu
Pengantar Jakarta Fikahati Anesta 2002
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir
Min Ibni Katsir terj M Abdul Ghoffar Juz 5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi
2003
Amriani Nurnaningsih Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011
Al-Husain Ahmad Fathul Qariib Al-Mujiib Mesir Thaha Putra Semarang 1934
Ali Zainuddin Sosiologi Hukum Jakarta Sinar Grafika 2012
Ali Achmad Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1 Jakarta
Kencana 2010
Amir M Abdul Kamus Istilah Islam Jakarta Pustaka Firdaus 1994
Dawson Roger Seni Negosiasi (Secret of Power Negotiating) Jakarta Gramedia
Pustaka 2010
Emirzon Joni Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi
Mediasi Konsiliasi dan Arbitrase) Jakarta Gramedia Pustaka Utama
2000
73
Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2011
Kriekhoff Valerine Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa keluarga
Pustaka Dunia 2012
Lumbuun Ronald S Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan Jakarta Raja Grafindo Persada 2011
Manan Bagir Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia
Peradilan No 24 8 Juli 2008
Rahmadi Takdir Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat
Jakarta Raja Grafindo Persada 2010
Rahman Ghazaly Abdur Fiqh Munakahat Jakarta Kencana Prenada Media
Group 2006
Sabiq Sayyid Fiqh Al-sunnah Kairo Al-Fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972
JMoleong Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja
Rosdakarya 2009
Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar 2014
Shihab M Quraish Tafsir Al-Mishbah Jakarta Lentera Hati 2007
Soekanto Soerjono Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014
Sutadi Mariana Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg
dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan
Biaya Ringan Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI
2005
74
Soekanto Soerjono Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta
PTRaja Grafindo Persada 2008
Syarifuddin Amir Ushul Fiqh Jilid II cet6 Jakarta Kencana 2011
Soekanto Soerjono Penegakan Hukum Bandung Bina Cipta 1983
Tim Penyusun Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta Balai
Pustaka 1990
Usman Rachmadi Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik Jakarta
Sinar Grafika 2012
Widyana I Made Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Jakarta Fikahati
Anesta 2009
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perauran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
Jurnal
75
Nurhasanah dan Rozalinda (2014) ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo
Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 (No2) hal 2
Fachrina dan Rinaldi Eka Putra (2013) ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis
Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di
Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 (No2) hal 5
Internet
Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain 2007
http wwweramuslimcom berita nasional angka- perceraian- di- indonesia-
tertinggi- dibanding- negara- islam- lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam
1612 WIB
Takariawan Cahyadi Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam 2015 http
wwwkompasianacom pakcah di- indonesia- 40- perceraian- setiap-
jam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
Cerai Paling Banyak di Jawa Barat http wwwantaranewscom berita 270213
cerai- paling- banyak- di- jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
Budiman Asep 2016 Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia http
wwwpikiran-rakyatcom jawa-barat 2016 03 15 364250 kasus- cerai-
indramayu -tertinggi- di- indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
Harahap Syahrizal Hadi http wwwmedanbisnisdailycom news read 2015
1230207187kursus-perkawinan-dan-upaya-mencegah-perceraian diakses
11 Juni 2016 jam 0600
httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg
201411teori-efektifitashtml diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
httpwwwbadilagnetdataARTIKELMencari20tolak20ukur20hasil20
Mediasipdf
Lampiran 1
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Drs H Hasan Bashri SHMH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua pengadilan agama karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya2009 di Mega Mendung Bogor
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma ini mengikat hanya bagi orang2 yg berperkarasetiap yg berperkara berdasarkan revisi Perma No1 Tahun 2016 ini Setiap berperkara khusus utk perceraian wajib menempuh mediasi terlebih dahulukalo tdk putusannya batal demi hukum
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Ya sudah Jadi setiap kita warga PA ada perwakilan untuk mengahadiri sosialisasi iniYa cukup berpengaruhada perbedaan dari pada Perma sebelumnya Ada progresnya walaupun tidak signifikan
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Saya belum tau apakah ada upaya peningkatan menjadi UUmungkin nanti akan ada perubahan menuju kesana sebab ini suatu kewajiban juga
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Yaa baguscukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Para pihak antusiasrata2 para pihak ingin dimediasiresponnya baik Tingkat keberhasilannya lumayan Terutama pihak tergugat yg merasa keberatan dgn tuntutan
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mendamaikan kedua belah pihak yg berperkara utk menuju ke arah perdamaian supaya mereka damai Fungsinya mediator
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi
H Di dalam memang selalu diupayakan penasehatan perdamaiankarena di ruang sidang itu waktunya terbatas dan singkat Kita juga dibatasi dgn perkara yg cukup banyak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Sebab ada hal yg terkadang secret apabila menyangkut perceraianmakanya sidangnya tertutup Ini masalah sangat privasi dan khalayak umum tdk boleh taukarena aib juga Sesuai dgn perma diberikan waktu kurang lbh 40 hari kerja Kami melakukan mediasi tidak hanya 1 atau 2 kali bahkan bisa 4 sampai 5 kali apabila kita melihat masih ada celah utk didamaikan Bahkan harinya bisa ditambah tentunya atas seizin ketua mejalis hakim
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Ketika hal ini terjadibiasanya kita melakukan kaukus Biasanya mereka lbh terbukakarena kalo kita hadirkan mereka berduka biasanya cenderung agak tertutup juga Ini adalah jalan terbaik utk mengetahui apa sih yg sebenarnya terjadi
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Pengaruhnya cukup besar jugasebab ketika kaukus mereka lebih terbuka dlm persoalan yg sebenarnya terjadi Kadang2 didepan pihak agak malu dll apalgi kalo para pihak nya tempramental Tp begitu lewat kaukus mereka lebih terbuka kadang2 Sering terjadi hal seperti ini Hal ini sangat penting karena utk menggali persoalan yg sebenarnya terjadi
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama Kemampuan mediator juga berpengaruh terutama mereka yg sudah bersertifikasi Kedua kesungguhan dari mediator Respon dan keinginan kedua belah pihak juga sangat penting Termasuk juga suasana ruangan mediasi mempunyai pengaruh penting terhadap keberhasil Didesain dgn rapiber ACjadi ketika masuk itu orang2 merasa enak dan nyamandapat merubah mindset mereka juga Kalo ruangannya panasga mumpuni Maka demikian kita berharap Pemerintah menyediakan tmpt khusus utk mediasi yg representatif Faktor kegagalan yaa sebaliknyahehe
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa sangat penting Harus juga dia memiliki bekal itu sebab itu terkait sekali dgn masalah keluarga Ttg pskologi harus dikuasai oleh hakimbaik dia sebagai hakim
maupun sebagai mediatortapi itu hanya bersifat anjuransebab dlm persyaratan blm ada ketentuan sprti itu Namun secara mafhumnya kita harus mengetahui lah
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah tempat pastinya Utk tempat alhamdulillah bisa kita katakan cukup memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Dulu begitu maunya MA tapi sampai hari ini blm jelas juga reward nya apabelum ada aturan mengenai hal iniitu baru wacana aja Harusnya adasebab itu adalah upaya luar biasa Seperti di negara jepang aja itu reward nya luar biasa Mungkin kalo ada dapat memotivasi hakim juga untuk memediasi dgn lbh baik
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Yaa sudah lumaya ideal lah kalo sgtu
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Khusus utk di PA karawang tidak menyediakantp di PA yg lain saya tahu menyediakanuntuk masalah knpa nya saya kurang tau juga yaa Yang jelas ketika Pengadilan saya yg sebelumnya di Cibinong ada
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Rata2 responnya baik dan mau dimediasi tapi 1 atau 2 ada kadang yg menolak Memang harus maukalo tdk batal demi hukum
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Biasanya dari pihak penggugat yg tdk mau melanjutkanyg kedua kadang2 pihak tergugat juga tdk mauketika kedua belah pihak tdk maubanyak disini yg seperti itu Tapi apabila pihak penggugat atau salah pihak msh mauitu msh ada kemungkinan utk bermediasi Kalo dua2nya sudah tdk mauini yg sangat sulit Rata2 faktor ekonomiselingkuh juga adakekerasan juga adatdk tanggung jawab juga adamacam2 lahyg jelas faktor ekonomi menempati urutan teratasterkait masalah nafkah
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang
H Kita mengadakan kunjungan dan kerjasamaserta studi perbandingan dgn negara2 tersebut(Jepang) Kalo mereka berhasilkenapa tidak kita mengadopsi sistem yg sama Memang tingkat keberhasilanya cukup tinggi Saya termasuk yg terbaik jadi mediator Dari segi aturannyapelaksanaannyasistemnya juga kita ikut Kalo di luar negeri berbedasebelum menuju ranah persidanganmereka sebelum itu sudah ada upaya perdamaian Jadi kalo mereka sudah berhasil ga perlu lagi naik ke tahap persidangan Berbeda dgn kitakalo kita di dalamartinya setelah daftar ke persidangan baru dapat dilakukan mediasi Mereka juga ada lembaga swasta yg dibiayai oleh negara tanpa dipingut biaya Utk hal biaya mediasi kita juga sama gratisCuma kita dalam persidangan setelah daftar Faktor kultur sangat berpengaruhutk di indonesia apalagi dgn kemajemukan sukunyakhusus utk karawang saja skrng bukan hanya orang sunda saja tapi sudah dari mana2 Sosialisasi mediasi ini kita suka lakukan namun hanya dalam ranah kelembagaan sajatdk khusus kepada masyarakat
H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Rosniati MH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Ya saya sebagai hakim mediatordisini sejak 31 agustus 2013
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang melalui SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Belum memilikinamun kita sebagai hakim dibenarkan untuk merangkap juga sebagai hakim mediator kecuali kalo mediator diluar hakimitu wajib memiliki sertifikat mediator
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Tidakini hanya mengikat kepada orang2 yg berperkara dipengadilan saja Kalo ga dimediasi putusannya batal demi hukum Kalo kedua belah pihak hadir dapat dimediasi tp kalo salah satu tdk hadir tdk dapat dimediasi
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Dari pihak MA sudah melakukan sosialisasi dgn cara perwakilan dari PA karawang ini di undang ke MA Kyk nya ga ada perubahan yg berarti yaa karena biasanya orng yg berperkara kesini ga ada suami nyayg verstek(ga bisa dimediasi)yg hadir dua2nya hanya sedikit Tp dsni juga banyakcontoh penggugat mengajukan gugatan terus suaminya dtng atau suami yg mengajukan lalu termohonnya datang mediasi perdamaiannya itu jarang yg berhasil namun akibat cerainya bnyk yg berhasil seperti nafkah lsquoiddahmutrsquoah nya itu bnyk yg berhasil
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Belum adamungkin tergatung orang-orang yg ada di Mahkamah Agung yaauntuk menerbitkan Undang-Undang itu banyak persyaratannya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektifCuma khusus dlm perkara perceraian efektifnya dalam hal akibat cerainyabukan pada perdamaian dalam perceraiannya Karena orang yang datang berperkara perceraian itu adalah dalam hal perasaanuntuk mendamaikannya itu kan sulit apabila sudah menyangkut perasaan
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Ini sebetulnya mediasi ini adalah non-litigasi tp sudah terintegrasi ke dalam litigasi dan itu membantu Memang dalam setiap awal persidangan sudah memberikan nasihat tapi kan untuk lebih fokus dan optimal waktunya harus dipisahkan secara tersendiri
11 Mengapa mediasi harus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena dalam hal perceraian ada rahasia2 rumah tangga yg orang lain tidak boleh mengetahuiyg boleh tau hanya mediator dengan hakim Apabila terbuka untuk umum itu tidak etisbarang kali ada sesuatu yang dapat memalukan salah satu atau kedua belah pihakaib keluarga jugajadi harus benar2 rahasia Dalam Perma terbaru kan jangka waktunya 30 harisampai kapanpun bisa bahkan sampai perkara putuspun apabila para pihak menghendaki untuk mediasi kembali yaa kita mediasi lagi Contoh dia cerai tahap awal mediasi tapi tidak tercapailalu berlanjut rekonpensi dalam tahap ini kita mediasi lagi Tapi apabila yg tidak bisa dimediasi kalo perkaranya sudah lanjut Umpamanya verstek awalnyapihak tergugat tidak hadir Lalu kita sudah dalam tahap pembuktiankemudian pihak istri atau suami datangkita sudah tidak mediasi lagi karena sudah lewat
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Pertama yg dilakukan adalah ditunda mediasinya tergantung kesepakatan
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yaa pernah juga Selama ini kaukus tidak banyak pengaruh menurut saya
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H (Faktor keberhasilan mediasi) (1)hubungan antara keduabelah pihak belum terlalu meruncingsalah satu pihak masih berkeinginan untuk damai itu msh ada kesempatan tapi apabila sudah dua2nya tidak itu sangat sulit dimediasi (2)Faktor mengingat anak2 bagi yg sudah menikah dan sudah memiliki anak2bagaimana nasib anak2 apabila bercerai (3)faktor hakimbagaimana cara hakim berbicara dan memberikan nasihat Apabila nasihat2 dapat diterima oleh para pihak itu juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti
dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa itu juga diperlukanbisa juga apabila melibatkan keluarga (hakam) barang kali dengan begitu dpt meluluhkan hati Dalam psikologis juga perlumelihat keadaan atau kondisi kejiwaan seseorang Walaupun kita bukan ahli psokologis tapi karena pengalaman sebagai hakim kita bisa menilai watak kondisi seseorang Lalu kan kita sudah melakukan pelatihan2 mediasitujuannya kan untuk itu Bagaimana cara memediasi orangbagaimana supaya orang itu tertarik dgn kita
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Tempat atau ruang Tentunya ruangan yg apabila orang masuk itu bisa membuat dingin hatinya Ruang mediasi harus dihias sebaik mungkinsejuk juga Kalo disini belum memadai kan apabila memperbaiki sarana dan prasarana harus ada anggaranuntuk tahun ini kita belum dapat anggaran itu dan ruang mediasi yaa seadanya Kalo ditempat lain sudah memadaidihiasada meja khusus (meja bundar)
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum idealmasih kurangnamun ruang khusus nya sudah ada tp belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Respon para pihak rata2 bagustapi keberhasilan nya yang kurang Orang2 yg datang ke Pengadilan itu rata2 perasaannya sudah sulit utk disatukanapalagi apabila salah satu pihak ada yg selingkuhitu sulit
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Kalo di Karawang inikebanyakan karena faktor ekonomi kurang Suami tdk kerja atau suaminya malas2an bekerjajd istri terpaksa bekerjaBanyak jugayg akhirnya
suami mengizinkan istri menjadi TKITKW ke luar Suami dirumah ngurus anak dikirim uanglalu dikumpulkan untuk modal nikah lagi Kedua adalah Selingkuh
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perlu juga kita mencontohnamun kita kan blm tau bagaimana prosesnya disana Kalo memang baik ya kita harus mencontoh Tapi kita juga kn sudah ada payung hukum sendiri Untuk masalah kultur juga menurut saya tidak banyak pengaruh yaakarena kalo perkara peceraian itu sudah masalah hati yaasangat sulitga mungkin memaksakan kehendak Jadi mediasi itu ada beberapapertama (berhasil) dua2nya hadir dan berhasil damaiada juga (gagal) apabila salah satu pihak tidak hadiritu gagal dimediasi Ada juga (tidak berhasil) yaitu dua2nya hadir namun gagal untuk dimediasi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Elfina Fitriani
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak 8 februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang dengan SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Sudah adasaya mengikut di MegamendungBogor pada tahun 2013 kalo tdk salah
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Hanya mengikat kpd orang2 yg berperkara saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudah Tidak banyak berpengaruh yaa terhadap keefektivitasan mediasi
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo sementara ini belum ada upaya kesana Karena tahap untuk kesana butuh waktu dan pembahasan yg panjang
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Pada intinya adalah orang mencari solusi terhadap permaslahan yg dihadapi orang2 yg berperkara Fungsinya adalah untuk mendamaikan para pihak
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Kalo dalam hal ini kita memakai pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama Karena apabila tdk ada waktu khususmaka proses mediasi tdk akan maksimal dan tdk akan berjalan dengan baik karena saat persidangan terbatas oleh waktu yg berujung pd penumpukan perkara
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ini adalah masalah keluargabanyak masalah2 yg sifat nya privasi Dalam agama juga kn apabila ada masalah jgn sampai orng lain atau orang luar taubahkan kalo bisa ketika suami istri bertengkar anak pun jgn sampai tau Apabila orang lain
mengetahui bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah Karena aib juga yg menyebabkan ini bersifat tertutup
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Saya akan lakukan kaukus Kadang ketika kedua belah pihak saling berhadapankeduanya tidak mau saling terbukatakut menyinggung perasaan Pada saat kaukus masing2 pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah yg sebenarnya Pada inti nya apabila masih ada solusi kita cari solusinya tapi tidak bisa mau bagaimana lagi Terkadang kan ada orang yg memilki prinsip
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yang saya alamipada akhirnya kaukus ini tidak berhasil juga terhadap mendamaikan para pihakcuman para pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah2nya yg tidak bisa dia ungkapkan ketika di dpn salah satu pihak Mungkin mediator lain berbeda lagikarena itu yg saya alami selama menjadi mediator
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Kadang2 dari para pihak jugajika salah satu masih ada keinginan untuk rukun masih ada kesempatan untuk berdamai kembaliterutama pihak penggugat yang dapat menerima kembali pihak tergugat untuk kembali hidup bersama Tapi kalo sudah dari kedua belah pihak berkeinginan untuk pisah itu sangat sulit utk didamaikantidak mungkin kita memaksakan Dari mediatornya jugacara membujuk atau cara bicara mediator terhadap para pihak itu enakdapat diterimapenampilan mediator jugahal itu dapat mendukung keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Tentu perlunamun secara akademik kita sebagai mediator tidak mungkin untuk belajar lagi dalam hal (psikologis) tapi kita belajar dari pengalaman Untuk menarik seseorang itu kita kan harus mengetahui jiwa atau karakteristik seseorang Sebenarnya harus bisa ilmu ttg psikologisharus sebelumnya diarahkan ke dalam bidang psikologis dalam hal akademik Tapi ya kalo skrng berdasarkan nalurialamiberdasarkan pengalaman saja Ketika menghadapi seseorang kita harus memiliki kemampuan itu untuk menunjang keberhasilan Tidak peraturan seperti iniuntuk saat ini hanya bersifat anjuran saja
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah ruang mediasi harus dikhususkanterpisah Ideal ruang mediasi dalam buku panduan adalah ruangannya besartertata dengan rapiterdapat meja bundar sehingga para pihak bisa berhadapandinginada air minum dan perlangkapan lainnyaserta adanya pajangan poto2 keluarga yg harmonis Sehinnga ketika masuk para pihak yg tadinya dala kondisi tdk enak bisa menjadi lbh enak lahstandarnya seperti itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa HBelum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Responnya baik terhadap proses mediasi inimau menerima saran2 yg kami sampaikan walaupun pada akhirnya para pihak gagal untuk berdamai Sikap para pihak kooperatif tapi itu dilakukan agar proses mediasi cepat selesai dan dilanjutkan ke tahap persidangan Mereka terkesan melakukan ini hanya sebagai formalitas belaka
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomi Banyak yg gugat kalo gugat ka pihak istri yg mengajukan Dalam hal ini banyak suami yg tdk bertanggung jawab memberi nafkah atas istri Faktor selingkuhfaktor KDRT juga ada tapi tidak banyak
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Tentu perlu apabila itu patut dan bisa kita contoh terlebih negara2 tersebut memiliki tingkat keberhasilan mediasi yg tinggi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Ratna Jumila SH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Jadi pada dasarnya hakim itu melekat sebagai mediatoritu sesuai dengan Perma No1 Tahun 2008 Namun menjadi mediator bersertifikat skitar 2012 atau 2013 Semenjak jadi hakim disini tahun 2014 merangkap sebagai mediatorada SK dari Ketua PA Karawang
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H ya kalo disini dari SK Ketua PA Karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya punyadari Pusdiklat MA MegaMendung skitar tahun 2012 atau 2013
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma itu terikatartinya setiap berperkara kita wajib melakukan mediasi kalo kedua belah pihak hadir Artinya Perma ini hanya mengikat kepada orang2 yang berperkara di Pengadilan saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudahsebetulnya tidak jauh beda dgn Perma sebelumnya No1 Tahun 2008namun penekanan dalam Perma No1 Tahun 2016 ttg perceraian agak diatur lebih rinci kalo Perma sebelumnya msh secara umum Untuk pengaruhnya terhadap efektivitas mediasi sih saya rasa tidak pengaruh atau perubahan yaa
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo dari Perma ke UU belum ada upaya yakarena kalo menuju UU proses nya berat dan agak rumitMungkin nnti suatu saat akan ada Tapi kita terus belajar dari kasus2 yang dihadapiatau ada saranatau diadakannya workshop Kalo menuju UU ada cuman proses butuh proses yang tidak sebentar ya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Ya cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan
damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Mediasi itu sifatnya wajib Setiap sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak lengkapwajib menempuh proses mediasikalaupun dalam setiap sidang ada upaya damai itu adalah amanat Undang-undang Apalagi masalah perceraian itu dalam setiap sidang wajib mendamaikan para pihak Tapi kalo mediasi di awalKalo berhasil ya sudahtapi kalo gagal disetiap awal persidangan wajib mendamaikan para pihak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ada rahasia2 yg tidak boleh didengar oleh orang lainada juga kaukusApabila mediasi gagal mediator pun hraus memusnahkan berkas2 yg berkaitan dengan mediasi karena saking rahasianya Untuk masalah hari tergantung kasusnya tapi rata2 sih 2 minggu atau 3 minggu Ada juga yg lbh tapi harus seizini dari majelis hakim Artinya ketika mediasi gagaltp pada saat sidang para pihak ingin mediasi lagi itu bolehharus pernyataan dari para pihakitupun harus dimusyawarahkan Mereka sepakat kemudian majelis hakim membolehkan maka boleh mediasi lanjutan Tapi ga boleh lama yapaling lama 14 hari kalo ga salah
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Yaa apabila itu terjadi maka dilakukan kaukus
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya HPernahtergantung kita lihat kasusnya seperti apaterutama masalah perceraianterutama istriada yg ga berani mengutarakan pendapatnyakarena ada yg suaminya KDRTkadang salah satu pihak nya nyerocos terus Karena hal itukita ksh gambaran bahwa mediasi itu punya aturan Ketika mediasi para pihak saling seranggamau ikuti aturan maka kita lakukan kaukus Ga sering Ada pengaruh tp tidak signifikan Pernah pengalaman dlm kasus ceraiterutama kalo salah satu pihak tidak mau cerailakuka kaukusberusaha membuka hati para pihak dan akhirnya mau mengutarakan apa yg diinginkanlalu kita sampaikan pd saat kaukus berikutnya kpd pihak lawanpihak lawan menerimaakhirnya damai dan cabut perkaraNamun tdk setiap perkara sprti itu
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama para pihak kooperatif artinya mereka para pihak mau mengikuti aturan mediasibisa diajak utk berfikir jernih Karena biasanya kalo suami istri udh marah sakit kan udh kyk orang lain yaa Kedua bahasa kita mereka bisa memahami (cara penyampaian mediator) sangat mendukung keberhasilan mediasi Ketiga latar belakang pendidikan para pihak Ketika masuk ruang mediasipas liat muka para pihak bisa ditebaktapi kalo para pihak adem ayemdiajak ngomong enaksaling mengerti Keempat faktor lingkungan dimana para pihak tinggal
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Harus itukarena sulit membedakan job antara mediator dgn hakimhakim harus memutus tp kalo mediator tdksementara itu hakim jadi mediator ditengah mediasi dia lupa bahwa dia sebagai mediator bkn hakim Akhirnya dia memutuskanitu kn tdk bisa karena mediator tdk bisa memutus Makanya sebenarnya kalo bisa hakim itu jgn jd mediatorkarena tipis sekali dia bisa membedakan antara jadi hakimamp mediatorkadang terpengaruh Perlu sekali Belum ada peraturannyahanya sebatas anjuran
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Ruangan mediasi yg memadaiYa beginilah contohnyamestinya kan harusnya ada poto2 keluarga samawa Disini hanya ada gambar tanganitu kn blm menggambarkan perdamaiantp hanya secara umum Tp ketika saya di Jakpus harusnya ada foto2 dan lukisan kelurga samawa (foto suami istri anak) potonya sangat mesrajd kita terbawa suasana Karena suasana ruangan yg sangat damai sangat mempengaruhi kondisi para pihak terutama ketikan para pihak tegang Saya pernah berhasil ketika itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada penghargaan apa2
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum dianggap baik atau belum memadai
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum adasejauh ini msh hakim yg ada di PA karawang Terkendala msh sulitnya SDM mediatornya Mungkin msh blm banyak yg memiliki sertifikat mediator Karena apabila diluar hakimharus memiliki sertifikat Kalo ga ada sertifikat pun ga masalah karena merangkap Kami belum bahas ttg ituterus di karawang ini msh jarangtdk seperti di Jakarta Kalo di jakarta setelah pensiun merangkap jd mediator
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Pertamaperkenalan Lalu menjelaskan peraturan mediasi sprti matikan hptidak boleh saling menyerangharus mendengarkan pendapat masing2 pihak dll Biasanya kalo sudah dijelaskan kebanyakan mereka taat Tp kalo ada yg melanggar kita kembalikan lgi ke peraturan yg telah disepakati Penjelasan aturan mediasi harus diawal
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Disini rata2 msh jarang yg sarjana Rata2 menikah diusia muda13 atau 14 thn udh nikah Banyak yg mnta dispensasi nikah Dari bisa digambarkan bahwa belum siap dengan proses mediasi
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomiselingkuhKDRT biasanya kalo udh selingkuh itu sulit utk didamaikan Kalo masalah ekonomi msh ada kemungkinan utk kita damaikan setelah kita jelaskan Campur tangan pihak ketiga yaitu keluargaitu juga biasanya sulit utk kita damaikan Terkadang mereka msh saling cinta tp ketika pihak keluarga sudah intervensi mereka lbh memilih mendengarkan keluargaga berdaya
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perbedaan dgn jepangdisana mediasi bersifat non-litigasikalo di indonesia kn bersifat litigasiitu yg sulit Kalo di jepang mediasi itu 1 tahun atau bahkan 2 tahun Sedangkan dikita hanya diksh waktu 30 haridan MA menuntut kita utk menyelesaikan perkara dlm wktu 5 bln Kita jd dikejar waktusebelum masuk perkara mereka mediasi dulu Kalo berhasil boleh dibawa ke pengadilan ato tidak utk dibuatkan akte perdamaian (one day wakai) Jd mereka dtng ke pengadilan sudah membawa draf2 kesepakatan Mereka mediasi sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan Dulu waktu saya ikut pelatihan mediasimenurut Nara sumber bahwa proses mediasi itu tdk dihitung utk menyelesaikan perkara Contoh waktu itu jangka waktu mediasi 40hari itu blm dihitung Dihitung mulai dari waktu awal persidangan ketika ada laporan dari mediator Tapi skrng tidakdari mulai dftar perkara sudah dihitung waktu penyelesaian perkaratdk boleh lbh dari 150 hari dari hari pendaftaran Jd karena faktor itulah yg mempengaruhi kita ukt bekerja keras dikejar waktu dan berdampak tdk maksimal Karena kalo lama2 kita ditegur oleh MA Itulah faktor knpa mediasi disini jarang yg maksimal (1)MEDIASI GRATIS(2)BIAYA PERKARA MAHAL(3)KETERLIBATAN DARI EKSEKUTIF LEGISLATIF amp YUDIKATIF(4)KULTUR MASYARAKAT YG TAAT HUKUM Sulit diterapkan di Indonesiasebenarnya biaya mediasi gratisan apabila dari hakimsedangkan kalo mediasi dari luar hakim butuh biaya yg berasal dari para pihak Menurut pendapat saya (DraRatna Jumila MH) mungkin mediasi ini hanya formalitas belakaudahlah yg pnting kita sudah melaksanakan amanat Permamasalah berhasil atau tidak itu urusan belakangan
Lembaga ADR adatapi kalo ke pengadilan agama khusus nya banyak ga dipakai jarang ikut campurtapi tdk tau kalo Pengadilan Negeriorang yg berperkara ke PA rata2 orang yg menengah ke bawahapalgi di karawang Beda dgn kota2 besar dgn kasus yg besar sehingga dapat mengambil mediator dari luar KULTUR Dikita ituhukum dibuat utk dilanggar yaa heheterkadang kita suruh mediasi malah mengelak dgn alasan bahwa sudah mediasi dgn keluarga Itu kan salah satu bentuk tdk taat hukumtp kemudian kami jelaskan H = Hakim atau Hakim Mediator
Lampiran 2
Gambar 1
Foto bersama Dra Elfina Fitriani Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 2
Foto bersama Dra Hj Rosniati MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 3
Foto bersama Drs H Hasan Bashri SHMH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 4
Foto bersama Dra Ratna Jumila MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 5
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Gambar 6
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Lampiran 3
v
ABSTRAK
Tian Nurmawan NIM 1112043100034 EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCEREAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG Program Studi Perbandingan Madzhab Konsentrasi Perbandingan Madzhab Fikih Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2012 xiii + 75 halaman + 22 halaman lampiran
Dalam beberapa tahun belakangan ini tingkat perceraian di Indonesia sangat tinggi sehingga banyak pula perkara perceraian yang harus di mediasi Agar mediasi berjalan efektiv dua elemen yang terkait harus bekerja dengan optimal Pihak terkait adalah mediator atau hakim mediator serta para pihak yang berperkara Dua elemen ini harus saling mendukung agar mediasi bekerja sesuai fungsinya bukan hanya sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh Perma yang dibuat oleh Mahkamah Agung
Skripsi ini ditulis untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa percereian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang Tahu 2015
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif analitis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain serta dat dari hasil wawancara dengan para Mediator Hakim di Pengadilan Agama Karawang
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat keefktivitasan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang pada Tahun 2015 masih sangat rendah dan sangat jauh dari apa yang diharapkan Faktor-faktor pendukungnya adalah para pihak bersifat kooperatifkecakapan mediator latar belakang pendidikan dan lingkungan dimana para pihak tinggal mengingat anak kondisi ruang mediasi iktikad baik para pihak Faktor-faktor penghambat diantaranya keinginan kuat para pihak untuk bercerai konflik yang sudah meruncing psikologis para pihak
Kata kunci Efektivitas Mediasi Sengketa Perceraian Pengadilan Agama Karawang
Pembimbing I Dr Umar Al-Haddad M Ag
II Ummu Hanna Yusuf MA
Daftar Pustaka Tahun 1934 sd Tahun 2014
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam syukur yang tak
terhingga kupanjatkan pada Mu atas nikmat sehat nikmat rizki dan limpahan
kasih sayang Mu kepada hambamu ini sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini yang berjudul ldquoEFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANGrdquo
Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasul Mulia Nabi Muhammad
SAW yang telah memberikan cahaya ilmu pengetahuan yang terang benderang di
dalam gelapnya kebodohan
Penulis berbahagia dan mengucap syukur karena telah dapat
menyelesaikan tugas akhir dalam jenjang Strata satu (S-1) yang penulis tempuh
dengan banyak perjuangan Serta menyadari akan kekurangan dan ketidak
sempurnaan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis meminta maaf apabila
dalam penulisan ini skripsi ini jauh dari kata sempurna
Selanjutnya penulis ingin memberikan serpihan kata kepada pihak yang
telah setia membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan
skripsi ini Dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada
1 Prof Dede Rosyada MA Rektor Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
2 Dr H Asep Saepudin Jahar MA Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
vii
3 Bapak Fahmi Muhammad Ahmadi MSi dan Ibu Hj Siti Hana S Ag
Lc MA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan
Mazhab
4 Pembimbing akademik Ibu Hj Siti Hana S Ag Lc MA dan seluruh
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
5 Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr Umar Al-Haddad MA dan Ibu
Ummu Hanna Yusuf MA yang selalu sabar dan istiqomah dalam
membimbing penulis serta memberikan nasihat-nasihat yang
menyejukan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6 Terkhusus untuk kepada kedua orangtua penulis yang sangat penulis
cintai dan sayangi Bapak HTandang Permana dan Hj Euis Hapsah
yang selalu memberikan doa bagi penulis serta selalu mendukung
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini Penulis
takkan pernah bisa membalas jasa dan pengorbanan kedua orangtua
penulis namun perjuangan ini penulis persembahkan bagi kedua
orangtua penulis
7 Terima kasih pula untuk kakak-kakaku tercinta Fika Siti Rokayah
Ardi Ahmad Wahdiyat yang terus dan selalu memberikan doa serta
dukungan kepada penulis terima kasih dan semoga adik mu menjadi
orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain
viii
8 Terkhusus kepada kekasih tercinta adinda Neni Anggraeni AmdKeb
yang selalu memberikan doa support motivasi dan dukungannya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9 Ucapan terima kasih juga terkhusus kepada Ahmad Rifarsquoi selaku
teman seperjuangan yang sangat banyak berkontribusi sehingga skripsi
ini dapat selesai dengan baik
10 Terima kasih pula kepada Kang Ahmad Fauzi SE Kang Ismail Abdul
Fatah Kang Sugih Waluya Romdon selaku orang yang telah banyak
membantu dan membimbing penulis ketika penulis memasuki awal
perkuliahan
11 Untuk sahabat-sahabat penulis Ahmad Fabi Kriyan Ardani SH (baru
lulus penulis tahu) Rezza Fazriyansyah (Kembaran Chris John)
Abdullah Mahfud Bang Anas (Nasrullah) SKomi selaku teman
kosan dan sahabat seperjuangan Terima kasih kepada pihak yang tak
disebutkan penulis namun tak mengurangi rasa terima kasih dan
hormat penulis kepada kalian semua Semoga Allah SWT membalas
kebaikan hati kalian kepada penulis
Jakarta 12 April 2017
Tian Nurmawan
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Masalah 6
C Rumusan dan Batasan Masalah 6
D Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E Studi Review Terdahulu 8
F Metode Penelitian 10
G Sistematika Penulisan 12
x
BAB II KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi 13
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi 14
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi 17
D Peran dan Fungsi Mediator 18
E Proses Mediasi 21
F Mediasi Dalam Perspektif Islam 26
BAB III TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas 33
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 33
C Teori Efektivitas Hukum 38
BAB IV
A Profil Pengadilan Agama Karawang 42
B Analisis Efektivitas Mediasi 45
1 Tinjauan Yuridis Perma No1 Tahun 2008 dan Perma No1
Tahun 2016 45
2 Kualifikasi Mediator 51
3 Fasilitas dan Sarana 56
4 Kepatuhan Masyarakat 59
ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG
xi
5 Kebudayaan 60
C Tingkat Keberhasilan Mediasi 62
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi 64
BAB V PENUTUP
A Kesimpulan 68
B Saran-saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 76
xii
DAFTAR TABEL
TABEL 1 Daftar Perceraian Pengadilan Agama Karawang 2011-2015 5
TABEL 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karawang 44
TABEL 3 Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016 50
TABEL 4 Daftar Mediator Pengadilan Agama Karawang 52
TABEL 5 Jadwal Mediator 58
TABEL 6 Diagram Perceraian Pengadilan Agama 4 Tahun Terkahir 61
TABEL 7 Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
62
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara Penelitian
LAMPIRAN 2 Foto bersama para Mediator Hakim Pengadilan Agama karawang
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Karawang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling
banyak dalam setiap tahunnya dibandingkan negara Islam didunia lainnya Hal
tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama dalam acara
Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan
Tingkat Nasional 2016 Menurutnya gejolak yang mengancam kehidupan struktur
keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini
Tambahnya lagi bahwa setiap tahun ada 2 juta perkawinan tetapi yang
memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat setiap 100 orang yang
menikah 10 pasangannya bercerai dan umumnya mereka yang baru berumah
tangga1
Jika di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia
sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik ternyata di tahun-tahun
berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat Melihat data pernikahan
dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI tampak
pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun sementara
perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian setiap
tahunnya Tahun 2009 jumlah angka pernikahan sebanyak 2162268 kejadian
1Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain
httpwwweramuslimcomberitanasionalangka-perceraian-di-indonesia-tertinggi-dibanding-negara-islam-lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam 1612 WIB
2
dan perceraian sebanyak 216286 kejadian Lalu pada tahun 2010 jumlah angka
pernikahan sebanyak 2207364 kejadian dan perceraian sebanyak 285184
kejadian Tahun 2011 jumlah angka pernikahan sebanyak 2319821 kejadian dan
perceraian sebanyak 258119 kejadian Tahun 2012 jumlah angka pernikahan
sebanyak 2291265 kejadian dan perceraian sebanyak 372577 kejadian
Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah angka perceraian sebanyak 2218130
kejadian dan perceraian sebanyak 324527 kejadian2
Data Kementerian Agama RI disampaikan oleh Kepala Subdit
Kepenghuluan Anwar Saadi Jumat 14 November 2014 Dimuat di Republika
Online 14 September 2014 Sebagai sampel kita ambil data dua tahun terakhir di
2012 dan 2013 saja Jika diambil tengahnya angka perceraian di dua tahun itu
sekitar 350000 kasus Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus
perceraian atau 40 perceraian setiap jam
Provinsi Jawa Barat yang juga paling banyak penduduknya menjadi
provinsi yang paling tinggi angka perceraiannya Badan Peradilan Agama MA
pada 2010 mengungkap terdapat 33684 kasus cerai di sana Tempat kedua
adalah Jawa Timur yaitu sebanyak 21324 kasus Posisi ketiga Jawa Tengah
dengan 120193 Indramayu adalah kabupaten di Jawa Barat dengan angka
perceraian tertinggi di Indonesia pada 2015 Jumlah perceraian tahun 2015 pun
meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 dan didominasi oleh usia produktif
2Cahyadi Takariawan Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam
httpwwwkompasianacompakcahdi-indonesiandash40ndashperceraianndashsetiapjam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
3 Cerai Paling Banyak di Jawa barat httpwwwantaranewscomberita270213cerai-paling-banyak-di-jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
3
Ungkap Kepala Pengadilan Agama Indramayu Anis Fuadz di kantornya kamis
14 Januari 2016 lalu Dia menyebutkan Indramayu menempati peringkat pertama
dengan 9444 kasus diikuti Malang sebanyak 8497 kasus Surabaya 8262 kasus
Kabupaten Cirebon 7991 kasus Sementara di Jawa Barat setelah Indramayu dia
memprediksi di peringkat kedua ditempati Kabupaten Tasik atau Kota Cimahi4
Data statistik yang cukup mengejutkan juga dilansir oleh Badilag Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyebutkan pada tahun 2009 perkara
perceraian yang diputus Pengadilan AgamaMahkamah Syarrsquoiyah mencapai
223371 perkara Perkara cerai gugat berjumlah 150000 Ini berarti 65 dari
perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia
adalah cerai gugat5 Dilansir dari sumber yang berbeda data Ditjen Badilag MA
mencatat 285184 perkara berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se
Indonesia pada tahun 2010 dimana dalam 5 tahun terakhir peningkatan perkara
yang masuk bisa mencapai 816
Berkaitan dengan hal ini ada badan hukum yang di bentuk oleh Departemen
Agama yang dipercaya untuk menangani hal ini Badan Penasihat Perkawinan dan
Penyelesaian Perkawinan adalah badan yang dibentuk oleh Departemen agama
untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang
4Asep Budiman Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia httpwwwpikiran-
rakyatcomjawa-barat20160315364250kasus-cerai-indramayu-tertinggi-di-indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
5 Nurhasanah dan Rozalinda ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 No2 Tahun 2014 hal 2
6 Fachrina dan Rinaldi Eka Putra ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 No2 tahun 2013 h 5
4
ingin bercerai7 Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal
28 ayat (3) menyebutkan bahwa
ldquoPengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tanggardquo
Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan
Agama pertama kali mereka mendatangi BP4 ini Namun meskipun para pihak
belum mendatangi atau belum melalui proses BP4 dan langsung mengajukan
perceraian ke Pengadilan Agama Pengadilan Agama tetap menerima perkara
tersebut perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui
proses BP4 maupun yang belum para pihak dalam perkara tersebutwajib
diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut8
Akan tetapi mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama perlu dilakukan
kajian atau penelitian mengingat tingginya kasus perceraian Berkaitan dengan hal
ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang Berdasarkan
data statistik yang dilansir di situs resmi Pengadilan Agama Karawang Pada
tahun 2011 terdapat 1276 perkara yang didominasi cerai gugat berjumlah 846
perkara dan cerai talak berjumlah 430 perkara Pada tahun 2012 terdapat 1638
perkara yang tetap didominasi oleh cerai gugat bahkan cenderung meningkat
7 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 134 8 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 135
5
dengan jumlah 1131 perkara dan cerai talak sebanyak 507 perkara Lalu pada
tahun 2013 cenderung terus mengalami peningkatan dengan jumlah perkara
sebanyak 1812 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak 1267 dan cerai talak
berjumlah 545 perkara Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah perkara perceraian
sebanyak 1761 perkara dengan perkara cerai gugat berjumlah 1294 dan perkara
cerai talak mengalami penurun menjadi 467 kasus9 Lalu pada tahun 2015 jumlah
perkara perceraian sebanyak 1900 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak
1350 perkara dan 550 perkara cerai talak Kesimpulan yang di dapat dari data di
atas adalah selama 4 tahun terakhir perkara perceraian cenderung mengalami
peningkatan yang signifikan dengan didominasi oleh perkara cerai gugat
Tabel 1
DAFTAR PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2011-2015
Tahun Jumlah Perkara Cerai Talak Cerai Gugat
2011 1267 perkara 430 perkara 846 perkara
2012 1638 perkara 507 perkara 1131 perkara
2013 1812 perkara 545 perkara 1267 perkara
2014 1761 perkara 467 perkara 1294 perkara
2015 1900 perkara 550 perkara 1350 perkara
9 httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
6
Berangkat dari tujuan awal untuk mengetahui tingkat keefektivan mediasi di
Pengadilan Agama maka penulis beranggapan bahwa masalah ini perlu dijadikan
objek penelitian dalam sebuah skripsi karena akhir-akhir ini perkara perceraian
mengalami peningkatan yang signifikan Tulisan ini ingin mengetahui efektivitas
mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi yang berjudul ldquoEfektivitas
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama
Karawang Tahun 2015rdquo
B Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut
1 Indonesia adalah negara tertinggi tingkat perceraian
2 Jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat
3 Upaya pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia
4 Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
5 Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan
mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
C Batasan dan Rumusan Masalah
1 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan agar
permasalahan yang akan penulis bahas tidak meluas maka penulis membatasi
permasalahan sebagai berikut
7
a Efektivitas dibatasi pada keberhasilan dalam mediasi penyelesaian
sengketa perceraian
b Mediasi penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada perkara Tahun
2015
c Data tentang penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
d Data yang diteliti dibatasi pada data tahun 2015 karena pada tahun
tersebut merupakan angka perceraian tertinggi
2 Rumusan Masalah
Dalam mempermudah penulis menganalisa permasalahan penulis
menyusun rumusan masalah sebagai berikut
a Bagaimana efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
b Apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
c Apa saja faktor penghambat mediasi penyelesaian sengketa perceraian di
Pengadilan Agama Karawang
3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis
tujuan yang dimaksud adalah
1 Untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan efektivitas mediasi dalam
proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang
Tahun 2015
8
2 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam
penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun
2015
3 Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian
sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
Adapun manfaat penelitian ini adalah
a Akademis
Secara akademis hasil dari observasi ini diharapkan dapat menjadi
bahan penyuluhan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama
Karawang
b Praktis
Secara praktis hasil dari observasi ini diharapkan menjadi masukan
bagi pihak Pengadilan Agama guna meningkatkan keefektivitasan mediasi
dalam penyelesaian sengketa perceraian Dan bagi pihak lain diharapkan
dapat membantu untuk mengadakan observasi serupa
4 Studi Review Terdahulu
Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis lainnya
maka penulis meninjau beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir
sama dengan pembahasan yang penulis kaji Dalam hal ini penulis menemukan
beberapa skripsi yaitu
9
1 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Depokrdquo yang ditulis oleh Hidayatulloh (2011)10 Dalam
Skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2009 dari 269 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 38 perkara (141) Pada tahun 2010 dari 187
perkara yang berhasil dimediasi sebanayak 13 perkara (69) Dapat
disimpulkan tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
2 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Marosrdquo yang ditulis oleh SariM (2014)11
Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2011 dari 74 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Pada tahun 2012 dari 65 perkara
yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dan pada tahun 2013 dari 63
perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dapat disimpulkan
tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
Pembahasan dalam dua skripsi yang telah penulis kemukakan di atas
membahas pokok permasalahan yang sama namun masing-masing meneliti pada
objek atau tempat yang berbeda Pada skripsi pertama yang menjadi objek
penelitian adalah Pengadilan Agama Depok Pembahasan pada skripsi kedua
yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Maros Selanjutnya
objek penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Karawang Dengan
demikian objek penelitian yang penulis teliti belum pernah ada yang
membahasnya
10 Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 11 Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014
10
5 Metode Penelitian
1 Jenis Penelitian
Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong kualitatif analitis adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan
data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah
mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain12
2 Sumber Data
Data yang terhimpun dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian
yaitu
1 Data primer Sumber data ini didapatkan dari hasil observasi langsung
ke Pengadilan Agama Karawang serta hasil wawancara dengan para
Hakim di Pengadilan Agama Karawang
2 Data sekunder Sumber data ini penulis ambil dari teks undang-
undang yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 130 HIR dan 154
RBg SEMA No1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR154
RBg PERMA No2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan PERMA No1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan undang-undang No7 Tahun 1989 tentang Peradilan
12 Lexy J Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009) h 248
11
Agama undang-undang No48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman beberapa buku-buku terkait yang membahas tentang
mediasi di Pengadilan serta beberapa skripsi artikel-artikel terkait
mengenai hal ini yang dapat digunakan untuk mendukung dan
melengkapi data primer
3 Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan
data dengan wawancara langsung terhadap hakim-hakim atau pegawai
terkait di Pengadilan Agama Karawang serta melalui pengamatan langsung
atau observasi
4 Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara tematik
deskriptif yaitu dengan cara pendeskripsian atau penggambaran yang
dituangkan ke dalam bentuk paragraf yang kemudian diklasifikasikan sesuai
dengan jenis jawaban yang diberikan kepada narasumber
5 Tehnis Penulisan Skripsi
Penulisan skripsi ini berpedoman pada ldquoBuku Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh FSH UIN Jakarta tahun 2012rdquo
12
6 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini penulis membuat
sistematika penulisan dengan membagi kepada lima (5) bab tiap-tiap bab terdiri
dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut
BAB I Dalam bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah
identifikasi masalah batasan dan rumusan masalah tujuan
penelitian manfaat penelitian review terdahulu kerangka
berpikir metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II Membahas tentang konsep mediasi dan penerapannya berupa
pengertian mediasi asas-asas umum dalam proses medasi
keuntungan menggunakan mediasi peran dan fungsi mediator
proses mediasi dan mediasi dalam islam
BAB III Membahas tentang teori efektivitas berupa pengertian mediasi
bekerjanya hukum dalam masyarakat dan teori efektivitas
hukum
BAB IV Membahas tentang analisis efektivitas mediasi berupa profil
Pengadilan Agama Karawang analisis efektivitas mediasi
tingkat keberhasilan mediasi dan faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi
BAB V Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran
13
BAB II
KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi
Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin ldquomediusrdquo ldquomediumrdquo yang artinya
berada ditengah Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak
(ldquodyadic modelrdquo) dengan melibatkan pihak ketiga (ldquotriadic modelrdquo) dengan
tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis1 Pada
dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dapat membantu dalam situasi
konflik untuk mengordinasi aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses
tawar-menawar2
Menurut Priyatna Abdurrasyid mediasi merupakan suatu proses damai
bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada
mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang
bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang
besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang
bersengketa secara sukarela3
Pengertian mediasi yang lain menurut Dwi Rezki Sri Astarini adalah proses
penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang bersengketa dengan itikad
1 Valerine JL Kriekhoff Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam
buku Bunda Reghena (Pustaka Dunia 2012) h 615 2 Nurnianingsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta Raja Grafindo 2011) h 28 3 Priyatna Abdurrasyid Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar
(Jakarta Fikahati Anesta 2002) h 34
14
baik berusaha mendamaikan sengketa diantara mereka dengan dibantu oleh
mediator netral untuk mencapai hasil yang adil dan dapat diterima oleh kedua
belah pihak untuk dilaksanakan dengan sukarela4
Demikian pula ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun
2016 terdapat rumusan pengertian mediasi sebagai berikut
ldquoMediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediatorrdquo
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi
Pelembagaan dan permberdayaan mediasi di Pengadilan (Court Connected
Mediation) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada
dasar negara kita yaitu Pancasila terutama sila keempat yang berbunyi
ldquoKerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilanrdquo Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghedaki bahwa
upaya penyelesaian sengketa atau konflik atau perkara dilakukan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
Hal ini mengadung arti bahwa setiap sengketakonflikperkara hendaknya
diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak
yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama5
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dasar hukum yang mengatur
pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada
4 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 89 5 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 26
15
ketentuan HIR dan RBg HIR merupakan singkatan dari Herziene Inlandsch
Reglement (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara
perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan colonial Hindia Belanda
yang masih berlaku di negara kita hingga kini Sedangkan RBg adalah singkatan
dari Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang)
merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah luar pulau Jawa dan Madura
Secara lebih lengkap ketentuan pasal ini adalah6
1 Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka
Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi
2 Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat akta tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menempati perjanjian yang diperbuat itu surat akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa
Selanjutnya dalam Pasal 154 RBg adalah
1 Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak dating menghadap maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya
2 Bila dapat dicapai perdamaian maka di dalam siding itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa
Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil
pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 130 HIR154 RBg yang mengharuskan hakim
menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan
perdamaian diantara para pihak yang berperkara Namun Mahkamah Agung
mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar
6 Prof DR Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287
16
formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa7
Kenyataan praktik yan dihadapi jarang dijumpai putusan perdamaian Produk
yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya
hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau
kalah (winning or losing) Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep
sama-sama menang (win-win solution)
Pasal 130 HIR154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian oleh
hakim dijadikan modal utama dalam membangun perangkat hukum mediasi
pengadilan yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberdayaan Pengadian Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai Pasal 130 HIR154 RBg yang kemudianpada tahun 2003 disempurnakan
melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan8
Kemudian merasa PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dirasa belum efektif
maka Mahmakah Agung merevisi kembali dengan lahirnya PERMA Nomor 1
Tahun 2008 Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan para
pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata Hal ini daat dilakukan dengan
menintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur
berperkara di pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses berperkara di pengadilan Hakim wajib mengikuti
7 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 27 8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124
17
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi bila hakim melanggar atau
enggan menerpkan prosedur mediasi putusan hakim tersebut batal demi hukum
(Pasal 2 ayat (3) PERMA)9
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi
Bagi pihak-pihak yang berseteru memecahkan masalah dengan
membawanya ke meja hijau terkadang dirasa kurang begitu efektif Banyak
kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi
yaitu10
a Ada dua asas penting dalam mediasi
Pertama menghindari menang ldquokalahrdquo (win loose) melainkan lsquosama-sama
menangrdquo (win-win solution) Sama-sama menang bukan saja dalam arti
ekonomi atau keuangan melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi
(nama baik dan kepercayaan) Kedua putusan tidak mengutamakan
pertimbangan dan alasan hukum melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan
dan rasa keadilan
b Telah pula dikemukakan penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu
penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara Waktu yang panjang dalam
berperkara tidak hanya menjadi beban ekonomi keuangan Yang tidak kalah
pentingnya adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap
dan kegiatan pihak yang berperkara
9 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124-125
10 Bagir Manan Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia Peradilan No 248 Juli 2006 h 5-16
18
c Bagi masyarakat Indonesia berperkara menimbulkan efek sosial yaitu
putusnya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial Bukan saja antar
pihak yang berperkara Efek sosial dapat memperluas sampai kepada
hubungan kekerabatan yang lebih luas Hal ini dapat terjadi karena suatu
perkara bukan saja menjadi kepentingan dan ldquoharga dirirdquo yang berperkara
melainka juga dapat merambat ke kerabat
d Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia
yang mengutamakan dasar kekerabatan paguyuban kekeluargaan dan gotong
royong Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah laku toleransi
mudag memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan
bersama (komunal)
D Peran dan Fungsi Mediator
Dalam mediasi ada pihak yang sangat berperan besar demi tercapainya
kesepakatan damai yaitu seorang mediator Biasanya mediator adalah orang yang
ahli dalam bidang yang didiskusikandisengketakan atau ahli dalam bidang hukum
karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak Mediator merupakan pihak
ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para
pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa11
Sebagai ldquopenengahrdquo atau pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi
mediator ldquomembanturdquo para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya Seorang mediator akan membantu para pihak untuk membingkai
persoalan yang ada perlu diselesaikan secara bersama Secara umum mediator
11 Mariana Sutadi Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan Biaya Ringan (Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI 2005) h 30
19
tidak membuat keputusan mediator hanya membantu dan memfasilitasi para
pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian
sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga untuk mencapai
hasil yang maksimal seorang mediator disamping memiliki kemampuan sebagai
mediator juga harus dapat menguasai teknik-teknik mediasi secara baik12
Ada kalanya mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi
dalam pertemuan yang disebut caucus yaitu pertemuan mediator dengan salah
satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya sehingga mediator akan lebih leluasa
memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka membagi
informasi13 Dengan pertemuan terpisah (caucus) ini mediator akan mempunyai
lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi
Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya
dalam sebuah caucus Oleh karena itu seorang mediator juga harus memiliki
kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai
penyelesaian masalah yang disengketakan sehingga mediator diharapkan akan
mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu
perjanjiankesepakatan14
12 I Made Widyana Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (Jakarta Fikahati Anesta
2009) h 114 13 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 93 14 Takdir Rahmadi Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta
RajaGrafindo Persada 2010) h 17
20
Fuller dalam Riskin and Westbrook menyebutkan tujuh fungsi mediator
yaitu sebagai catalyst educator translator resourceperson bearer of bad news
agent of reality dan scapegoat
1 Sebagai ldquokatalisatorrdquo mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator
dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang
konstruktif bagi diskusi
2 Sebagai ldquopendidikrdquo berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi
prosedur kerja keterbatasan politis dan kendala usahan dari para pihak Oleh
sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di
antara para pihak
3 Sebagai ldquopenerjemahrdquo berarti mediator harus mampu menyampaikan dan
merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui
bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang
dicapai oleh pengusul
4 Sebagai ldquonarasumberrdquo berarti seorang mediator harus mendayagunakan
sumber-sumber informasi yang tersedia
5 Sebagai ldquopenyandang berita jelekrdquo berati seorang mediator harus menyadari
bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional Untuk
itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak
terkait untuk menampung berbagai usulan
6 Sebagai ldquoagen realitasrdquo berarti mediator harus berusah memberi pengertian
secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau
tidak masuk akal tercapai melalui perundingan
21
7 Sebagai ldquokambing hitamrdquo berarti seorang mediator harus siap disalahkan
misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan
E Proses Mediasi
Ada beberapa tahap secara garis besar yang harus dijalani oleh para pihak
dalam melakukan proses mediasi Berikut adalah tahapan-tahapan proses mediasi
yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016
a Tahapan Pra Mediasi
Pertama penggugat mendaftarkan perkara ke bagian kepaniteraan
Pengadilan Setelah itu Ketua Pengadilan memilih Majelis Hakim untuk
memeriksa perkara tersebut Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para
pihak Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh
proses mediasi (Pasal 17 ayat (1) )
Setelah itu Majelis Hakim memberikan hak kepada para pihak untuk
memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya (Pasal
20 ayat (1) ) Apabila setelah hari yang ditentukan tidak ada kesepakatan
untuk memilih mediator maka Hakim pemeriksan perkara segera menunjuk
Mediator Hakim atau pegawai Pengadilan Jika pada Pengadilan yang sama
tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang
bersertifikat ketua majelis hakim menunjuk salah satu Hakim Pemeriksan
Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan yang
bersertifikat (Pasal 20 ayat (3) dan (4) )
22
b Pemanggilan Para Pihak
Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setekah
menerima penetapan penunjukan sebagai mediator (Pasal 21 ayat (1) )
Dengan bantuan juru sita Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara
memanggil para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi
c Akibat Hukum Pihak Tidak beriktikad Baik
Pada Pasal 22 ayat (1) sampai (5) adalah penjelasan mengenai akibat
hukum bagi pihak Penggugat yang tidak beriktikad baik Pada Pasal
selanjutnya yaitu Pasal 23 ayat (1) sampai (8) berisi penjelasan mengenai
akibat hukum bagi pihak Tergugat yang tidak beriktkad baik selama proses
mediasi
d Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) para pihak menyerahkan
resume perkara kepada pihak lain dan Mediator (Pasal 24 ayat (1) ) Jangka
waktu mediasi yang ditetapkan adalah 30 hari terhitung sejak penetapan
perintah melakukan Mediasi Atas dasar kesepakatan para pihak waktu
Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
waktu mediasi pertama berakhir disertai engan alasannya (Pasal 24 ayat (2)
(3) dan (4) )
e Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat
Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum Mediator dapat
menghadirkan seorang atau lebih ahli tokoh masyarakat tokoh agama atau
23
tokoh adat (Pasal 26 ayat (1) ) Terkait mengenai mengikat atau tidaknya dari
penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat tergantung
berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 26 ayat (2) )
f Mediasi Mencapai Kesepakatan
Jika Mediasi mencapai kesepakatan dengan bantuan Mediator para
pihak wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani
oleh para pihak dan Mediator (Pasal 27 ayat (1) ) Mediator wajib
memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang
a Bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan atau kesusilaan
b Merugikan pihak ketiga atau
c Tidak dapat dilaksanakan
Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan kesepakatan
perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta
Perdamaian Jika para pihak tidak menghendaki maka kesepakatan
perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan (Pasal 27 ayat (4) dan (5) )
Selanjutnya Mediator wajib menyampaikan hasil kesepakatan kepada Hakim
Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian(Pasal 27
ayat (6) )
Setelah itu Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari isi kesepakatan
perdamaian paling lama 2 (dua) hari Apabila ada perbaikan Hakim
Pemeriksa Perkara mengembalikan kepada Mediator dan para pihak agar
segera diperbaiki Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak
Mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah di
24
perbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari sejak
penerimaan petunjuk perbaikan Paling lama 3 (tiga) hari setelah Hakim
menerima kesepakatan perdamaian maka Hakim menerbitkan hari penetepan
sidang untuk membacakan Akta Perdamaian (Pasal 28 ayat (1) sampai (4) )
g Kesepakatan Perdamaian Sebagian
Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan sebagian antar
penggugat dan sebagian tergugat penggugat mengubah gugatan dengan tidak
lagi mengajukan pihak tergugat sebagai lawan Kesepakatan tersebut dibuat
dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang
mencapai kesepakatan dan Mediator (Pasal 29 ayat (1) dan (2) ) Kesepakatan
di atas dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut
aset harta kekayaan danatau keperntingan pihak yang tidak mencapai
kesepakatan (Pasal 29 ayat (3) ) Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan pada
perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya banding
kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat (6) )
Untuk Mediasi perkara perceraian di dalam Pengadilan Agama yang
tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya dan para pihak
tidak ingin rukun kembali maka Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya
(Pasal 31 ayat (1) ) Jika para pihak mencapai kesepakatan sebagaimana pada
ayat (1) kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagaian
dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perceraian Hal ini hanya
dapat dilakukan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan
perceraian telah berkekuatan hukum tetap
25
h Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan
Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil dan
memberitahukan secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara apabila
tidak mencapai kesepakatan pada hari yang telah tentukan yaitu 30 hari para
tidak beriktikad baik melibatkan aset serta harta kekayaan atau kepentingan
dengan pihak lain dan melibatkan wewenang aparatur negara Setelah Hakim
menerima pemberitahuan hal ini Hakim segera menetapkan untuk
melanjutkan pemeriksaan perkara (Pasal 32 ayat (1) sampai (3) )
i Perdamaian Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara
Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim tetap berupaya
mendorong para pihak untuk berdamai Atas dasar kesepakatan para pihak
dapat memohon melakukan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara
pada tahap ini Setelah itu Hakim segera menunjuk salah seorang Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dan Hakim wajib
menunda persidangan paling lama 14 hari
j Perdamaian Sukarela Pada Tingkat Upaya Hukum Banding Kasasi atau PK
Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding
kasasi atau peninjauan kembali atas dasara kesepakatan dapat menempuh
upaya perdamaian Jika mencapai kesepakatan maka dibuat akta perdamaian
dan ditandatangani oleh Hakim pemeriksa perkara paling lama 30 hari sejak
diterimanya kesepakatan tersebut (Pasal 34 ayat (1) sampai (4) )
26
F Mediasi Dalam Perspektif Islam
Ash-shulhu disyariatkan oleh Al-qurrsquoan Sunnah dan Ijmarsquo demi
tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan dan agar
permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai Didalam Al-qurrsquoan
Allah berfirman15
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إ ن الله التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
يحب المقسطين (الحجرات9)
Artinya ldquoDan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah Kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adilrdquo
Dan di dalam sunnah yang diriwayatkan Abu Dawud At-tirmidzi Ibnu Majah
Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Amru bin lsquoAuf bahwa Rasulullah SAW
bersabda
م حلالا أوأحل حراما الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حر
Artinya ldquoPerdamaian diantara orang-orang muslim itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halalrdquo
15 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210
27
Dan At-tirmidzi menambahkan
والمسلمون على شروطهم
Artinya ldquoDan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat merekardquo
Lalu ia berkata bahwa hadits ini Hasan Shahih dan Umar ra berkata ldquoTolaklah
permusuhan sampai mereka berdamai karena pemutusan melalui pengadilan akan
mengembangkan kedengkian di antara merekardquo Kaum muslimin berijmarsquo bahwa
perdamaian di antara yang bermusuhan itu disyariatkan P15F
16
Mediasi dalam konsep islam dikenal dengan istilah Shulhu atau Ishlah Sulh
adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk
mengakhiri perkara mereka secara damai Di dalam kitab Fathul Qariib Al-Mujiib
pengertian Ash-Shulh secara bahasa sebagai berikut (فتح القريب المجيب)
16وهو لغة قطع المنازعة F
17
Artinya ldquoShuluh secara bahasa adalah memutus sengketa atau perselisihanrdquo
Namun pengertian shuluh secara syararsquo atau istilah adalah
وشرعا عقد يصلح به قطعها
Artinya ldquoDan menurut syararsquo adalah akad mendamaikan dengan memutus sengketa atau perselisihanrdquo
16 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210 17Ahmad bin Al-Husain Fathul Qariib Al-Mujiib (Mesir Thaha Putra Semarang 1934) h
33
28
Metode Ash-shulh menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan
persengketaan atau perselisihan karena berdasarkan asas kedua belah pihak tidak
ada yang merasa menang ataupun kalah Tentunya hal tersebut atas kesepakatan
dan kerelaan masing-masing pihak Hal ini sesuai dengan prinsip mediasi dengan
istilah win-win solution
Sebelum mengarah kepada perceraian biasanya diawali dengan adanya
sikap nusyuz baik dari pihak isteri maupun suami Ketika hal ini terjadi Al-
Qurrsquoan mentebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 128
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما كان بما ح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله لح خير وأحضرت الأنفس الش صلحا والص
تعملون خبير ا
Artinya Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
Ayat di atas membahas masalah nusyuz Nusyuz identik dengan sikap istri yang
membangkang terhadap suami padahal nusyuz juga dapat terjadi pada suami
Nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajibannya
bertindak keras kepada istri tidak menggaulinya dengan baik tidak pula
memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri P17F
18P Sebaliknya bentuk
nusyuz yang dilakukan oleh istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)
18 M Abdul Amir dkk Kamus Istilah Islam cet ke-1 (Jakarta Pustaka Firdaus 1994) h
251
29
didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan
kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan
kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya19
At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw Saudah binti Zamrsquoah
khawatir dicerai oleh Nabi saw maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan
menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw lsquoAisyah
(istri Nabi saw yang paling beliau cintai setelah Khadijah)20
Kemudian apabila nusyuz telah terjadi dan tuntunan berdamai dari Al-
Qurrsquoan tidak berhasil dijalankan yang dapat berujung pada syiqaq Al-Qurrsquoan
menyebutkan ayat yang menyatakan tentang langkah perdamaian selanjutnya
antara suami isteri yang sedang berselisih yaitu pada surat An-Nisa ayat 35
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوف ق
كان عليما خبير ا بينهما إن الله الله
Artinya Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri ituSesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu menyelesaikan
perselisihan atau persengketaan antara suami isteri yaitu dengan jelas mengirim
19 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XXI bagian keenam
Pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1) 20 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 605
30
seorang hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu
menyelesaikan perselisiah tersebut Hakam yang dimaksud dalam Al-qurrsquoan
terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu dari keluarga
pihak suami isteri Menurut ayat di atas juga jika terjadi kasus antara suami istri
maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri
yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-
musabab terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya atau mengambil
prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik21
Dalam ayat di atas terdapat kata hakam Fungsi utama hakam adalah
mendamaikan Tetapi jika mereka gagal apakah mereka harus menetapkan hukum
dan harus dipatuhi oleh suami isteri yang bersengketa itu Ada yang mengiyakan
dengan alasan Allah menamai mereka hakam dan dengan demikian mereka
berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan baik disetujui oleh
pasangan maupun tidak Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi saw juga
kedua Imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal Sedang Imam Abu Hanifah
dan Imam Syafirsquoi menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam
itu Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami dan tugas mereka hanya
mendamaikan tidak lebih dan tidak kurang22
Selanjutnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir para Fuqaha juga berkata jika
terjadi persengketaan di antara suami istri maka didamaikan oleh hakim sebagai
pihak penengah meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat
21 H Abdur Rahman Ghazaly Fiqh Munakahat (Jakarta Kencana Prenada Media Group
2006) h 241 22 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 433-434
31
zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim Jika perkaranya tetap berlanjut dan
persengketaannya semakin panjang maka hakim mengutus seseorang yang
dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan
meneliti masalahnya serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi
keduanya berupa perceraian atau berdamai Allah SWT memerintahkan mengutus
seorang laki-laki sholeh dari masing-masing pihak untuk meneliti siapa yang
berlaku buruk Jika sang suami yang melakukan keburukan maka mereka dapat
melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah Jika
seorang istri yang melakukan keburukan maka mereka dapat mengurangi haknya
dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya Jika keduanya sepakat
untuk bercerai atau menyatu kembali maka boleh saja perkara itu ditetapkan23
Kaidah ushul fiqh yang digunakan ke dalam permasalahan ini adalah
Mashlahah Mursalah24 Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat dari mashlahah
adalah25
ع ر الش ود ص ق ى م ل ع ة ظ ا ف ح الم
Artinya Memelihara tujuan syararsquo (dalam menetapkan hukum)
Sedangkan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu
memelihara agama jiwa akal keturunan dan harta Secara lengkap Muhammad
Abu Zahrah merumuskan definisi mashlahah sebagai berikut P25F
26P
23 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir Min
Ibni Katsir terj MAbdul Ghoffar EM (Juz5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi 2003) cet ke-2 h 302
24 Mashlahah Mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan suararsquo yaitu menolak mudharat dan meraih mashlahah
25 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 346
32
و ا ار ب ت الأع اص ب ل خ ص ا ا ه ل د ه ش ي لا و ى م لا س الأ ع ار الش د ص ا ق م ل ة م ئ لا الم ح ال ص الم ي ه
اء غ الأل ب
Artinya Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya
Kesimpulannya bahwa mashlahah mursalah adalah apa yang baik menurut akal
itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum
Kaidah ini dapat digunakan dalam sengketa perceraian Apabila perceraian
mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami istri maka itu lebih baik daripada
mempertahankannya Namun apabila perceraian mendatangkan mudharat maka
harus dihindarkan Hal ini tentunya sudah mempertimbangkan baik dan buruknya
sesuai dengan orientasi dari kaidah ushul fiqh ini
26 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 355
33
BAB III
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas
Secara etimologi kata ldquoefektivitasrdquo berasal dari kata ldquoefektifrdquo atau dalam
bahasa Inggris adalah ldquoeffectiverdquo yang berarti berhasil dengan baik Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau
menunjang tujuan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif artinya ldquoada
efeknya akibatnya pengaruhnya kesannyardquo atau ldquodapat membawa hasil berhasil
gunardquo tentang usaha atau tindakan1
Adapun secara terminologi mengutip Ensiklopedia administrasi
menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut2
ldquoEfektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakirdquo
Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan
efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat
Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat maka hukum akan dipengaruhi
oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia h 284 2 Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg 2014
11 teori-efektifitashtml pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
34
pemberlakuan Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi
secara efektif dan efesien Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan
keinginan tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial
seperti budaya hukumnya baik maka hukum akan bekerja dengan baik pula
tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak
akan bisa berjalan karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum Cara-cara
untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan
terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning3
Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum Efektivitas hukum dimaksud berarti
mengkaji kaidah hukum yang harus memnuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis
berlaku secara empiris dan berlaku secara filosofis4 Oleh karena itu faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1)
kaidah hukum atau peraturan itu sendiri (2) petugas atau penegak hukum (3)
sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (4) kesadaran
masyarakat Hal tersebut akan di uraikan sebagai berikut5
1 Kaidah Hukum
Di dalam teori-teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah Hal itu diungkapkan sebagai
berikut
3 Soerjono Soekanto Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V (Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014) h 122 4 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62 5 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62-65
35
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk
atas dasar yang telah ditetapkan
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut
efektif Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari
masyarakat
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita
hukum sebagai nilai positif tertinggi
Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap
kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas sebab (1) bila
kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah itu
merupakan kaidah mati (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti
teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa (3) apabila hanya
berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan
hukum yang dicita-citakan (ius constituendum)
2 Penegakan Hukum
Penegakan hukum atau orag yang bertugas menerapkan hukum
mencakup ruang lingkup yang sangat luas sebab menyangkut petugas pada
strata atas menengh dan bawah Artinya di dalam melaksanakan tugas-
tugas penerapan hukum petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman
diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-
36
tugasnya Di dalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas
penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut
1) Sapai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada
2) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang
tegas pada wewenangnya
3 Sarana atau Fasilitas
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu atuan
tertentu Ruang lingkup sarana dimaksud terutama secara fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung Misalnya bila tidak ada kertas dan
karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik bagaimana petugas
dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan Bagaimana polisi
dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan
alat-alat komunikasi yang proporsional Kalau peralatan dimaksud sudah
ada faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran amat penting
Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan padahal
fasilitasnya belum lengkap Peraturan yang semula bertujuan untuk
memperlancar proses malahan mengakibatkan terjadi kemacetan Mungkin
ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi
ataupun memberikan tugas kepada petugas dipikirkan mengenai fasilitas-
37
fasilitas yang berpatokan kepada (1) apa yang sudah ada dipelihara terus
agar setiap saat berfungsi (2) apa yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan jangka waktu pengadaannya (3) apa yang kurang perlu
dilengkapi (4) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti (5) apa yang
macet dilancarkan (6) apa yang telah mundur ditingkatkan
4 Warga Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga
masyarakat Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi
suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan
Namun ada asumsi lain yang mengatakan bahwa semakin besar peran
sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat) semakin
kecil peran hukum Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang
terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah
Namun ada hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan kesadaran
masyarakat terhadap hukum yaitu (1) penyuluhan hukum yang teratur (2)
pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap
hukum dan respek terhadap hukum (3) pelembagaan yang terencana dan
terarah
38
C Teori Efektivitas Hukum
Apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum Achmad Ali
berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum
maka kita pertama-ama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu
ditaati atau tidak ditaati6 Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa
pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan
fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu7
1 Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2 Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum
3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4 Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut erlaku atau
diterapkan
5 Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada
6 Achmad Ali Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol1 (Jakarta Kencana
2010) h 375 7 Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang Memprngaruhi Penegakan Hukum (Jakarta PT
Raja Grafindo Persada 2008) h 8
39
efektivitas penegakan hukum Pada elemen pertama yang menentukan dapat
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung
dari aturam hukum itu sendiri
Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama
adalah8
1 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sistematis
2 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3 Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-
bidang tertentu sudah mencukupi
4 Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan
yuridis yang ada
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidakya kinerja hukum
tertulis adalah aparat penegak hukum Dalam hubungan ini dikehendaki adanya
aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan
baik
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap
efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal
berikut9
8 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 80 9 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
40
1 Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2 Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3 Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4 Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang
diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada
wewenangnya
Pada elemen ketiga tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan
prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya Sarana dan
prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai
alat untuk mencapai efektivitas hukum Sehubungan dengan ini Soerjono
Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana
dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang
memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi
kerjanya Adapun elemen-elemen tersebut adalah10
1 Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2 Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka
waktu pengadaannya
3 Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4 Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5 Prasarana yang macet perlu segea dilancarkan fungsinya
10 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
41
6 Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingktkan lagi
fungsinya
Kemudian pada elemen keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas
yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu
1 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan
yang baik
2 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peaturan walaupun peraturan
sangat bak dan aparat sudah sangat berwibawa
3 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau
aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi
Elemen di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan
masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul Internalisasi
faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas
sosial Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini
melalui motivasi yang ditanamkan secara individual
Elemen kelima adalah faktor kebudayaan Faktor kebudayaan yang
sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di
dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti
dari kebudayaan spiritual atau material Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai
yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)
42
BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI
A Profil Pengadilan Agama Karawang
Pengadilan Agama Karawang kelas IA beralamat di Jalan Jendral Ahmad
Yani No 53 Karawang menurut Kepala Pengadilan Agama Karawang saat itu
yaitu Drs Saifuddin MH diresmikan pada hari senin tanggal 11 Februari 2008
secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang bertempat di
kantor Pengadilan Agama Bandung Dimana saat itu Ketua Mahkamah Agung
telah meresmikan 3 gedung Pengadilan Agama yaitu Bandung Cikarang dan
Karawang
Sebelum memiliki gedung resmi pada tahun 2006 sambil menunggu
rampungnya pembangunan gedung baru yang dibuat Pemerintah Kabupaten
Karawang meminjamkan tempat bekas kantor Depnaker Pada tahun 2006 adalah
tahap dilaksanakannya rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Karawang diatas
tanah seluas 1698 M2 dengan luas bangunan 380M2 Pada awalnya status tanah
adalah Hak Guna Pakai dari Pemda Kabupaten Karawang dengan No
102SUTH0211PM01411978 tanggal 09 Juni 1978 dan Sertifikat No
0000621997
Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor
152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19
Januari 1882 dengan nama Raad AgamaPenghulu Landraad
43
Daerah hukum Pengadilan Agama Karawang adalah meliputi Pemerintahan
Kabupaten Karawang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989
Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ldquoPengadilan Agama berkedudukan di
kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupatenrdquo Dari sini dapat kita simpulkan bahwa daerah hukum
Pengadilan Agama Karawang adalah wilayah kota atau Kabupaten Karawang
Pengadilan Agama Karawang yang daerah hukumnya meliputi kabupaten
Karawang terdiri dari 30 kecamatan dan 304 kelurahan atau desa dengan
mayoritas penduduk beragama islam Dalam menjalankan tugasnya dan
fungsinya Pengadilan Agama Karawang didukung oleh pegawai berjumlah 40
orang dan secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Karawang harus
dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan ke Pengadilan Tinggi Bandung
sebagai bukti nyata
Sebagai tempat pencari keadilan Pengadilan Agama Karawang sesuai
dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa
memutus dan mengadili perkara diantara orang-orang yang beragama islam
dalam bidang perkawinan warisan dan wasiat wakaf zakat infaq hibah
shodaqoh dan ekonomi syarirsquoah serta kewenangan lainnya yang diatur serta
diamanatkan oleh Undang-Undang
Secara geografis wilayah kabupaten Karawang terletak antara koordinat
107ordm02`ndash107ordm40` Bujur Timur 5ordm56`ndash6ordm34` Lintang Selatan termasuk daerah
dataran yang relative rendah Mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 -
1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 2 - 15
44
15 - 40 dan diatas 40 Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat Laut Jawa di utara Kabupaten Subang di
timur Kabupaten Purwakarta di tenggara serta Kabupaten Cianjur di selatan ini
memiliki luas wilayah 173753 km2 dengan jumlah penduduk 2125234 jiwa
(sensus 2010) yang berarti berkepadatan 1223 jiwa per km2
Adapun struktur organisasi dari Pengadilan Agama Karawang adalah
sebagai berikut
Tabel 2
WAKIL KETUA
Drs H Mohamad Yamin SHMH
KETUA
Drs H M Yusuf SHMH HAKIM
1Dra Suherni
2Dra Hj Roniati MH
3Dra Hj Ratna Jumila MH
4Dra Hj Dadah Kolidah MH
5Dra Elfina Fitriani
6Drs H Abid MH
PANITERA
Nanang Patoni SHMH
SEKRETARIS
DrsJajang Janglar
KASUBAG KEPEGAWAIAN
Agustina Rahayu SH
KASUBAG UMUM amp KEUANGAN
Heri Santoso
KASUBAG PERENCANAAN TI amp LAP
Usmaniah
WAKIL PANITERA
Drs Mochamad Jalaludin
STAF
Wiyono SH
STAF
Abd Halim
PANMUD GUGATAN
Asnali SAg
PANMUD PERMOHONAN
Siti Sofia Emalia SAg
PANMUD HUKUM
Yuyu Yuliani SAgMH
HAKIM
7Dra Alia Al Hasna MH
8Drs Candra Triwangga
9Dra Hj Siti Sabihah SHMH
10Drs Humaidi Yusuf
11Drs Jajang Suherman SH
12DrH Farid Ismail SHMH
13DrsH Hasan Basri SHMH
45
B Analisis Efektivitas Mediasi
1 Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016
Beberapa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang tertera
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) adalah1
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasimenguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undangdan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
Salah satu kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang kepada
Mahkamah Agung adalah mengeluarkan produk yaitu PERMA Setidaknya
ada lima peran yang dimainkan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhan
1 Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PANITERA PENGGANTI
1Ahya Syaripudin
2Khalida SAgMH
3Taqludin SAg
4Ahmad Waskito SEi
5H Uwes
6Wahyu SSy
JURUSITA
1Eny Kurniasih SH
2Solikhin SH
JURUSITA PENGGANTI
1Edy Sutisna
2Samsudin
3ASupandi SAg
4Taufiqoh Bina Aryani SE
5Ratusiska Aries Tiani SE
6Ade Solahudin
7Reza M Sajidin SSy
46
penyelenggaraan negara khususnya di bidang peradilan Salah satunya
yakni PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum2
Berkaitan dengan hal ini adalah hierarki Perundang-Undangan yang
ada di Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi
sebagai berikut3
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b Undang-UndangPerturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c Peraturan Pemerintah d Peraturan Presiden e Peraturan Daerah Provinsi dan f Peraturan Daerah KabupatenKota
PERMA adalah salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal tersebut disebutkan
bahwa4
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
2 Ronald S Lumbuun Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan (Jakarta RajaGrafindo Persada 2011) h 14 3 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan 4 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
47
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Bank Indonesia Menteri badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa atau yang setingkat
Kemudian dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
Atas dasar Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ini menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan dan diakui
keberadaannya
Apabila melihat menimbang (konsideran) dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 huruf c dinyatakan bahwa dasar daripada dibentuknya Perma
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan
Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement Staatsblad 194144)
atau Pasal 154 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten Staatsblad 1927
227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering Staarsblad 1874
52)5 disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan
5 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah Reglement Acara Perdata Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg) adalah Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa da Madura Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui
48
perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan6 Pasal 130 ayat (1) HIR
berbunyi
Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu
Selanjutnya Pasal 130 ayat (2)
Jika perdamaian yang demikian itu terjadi maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat sebuah akte dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa
Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian
oleh hakim dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat
hukum mediasi pengadilan yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui
SEMS Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR 154 RBg yang
kemudian pada Tahun 2003 disempurnakan melaui PERMA Nomor 2
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan7
Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan
para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa Hal ini dapat dilakukan
dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam
prosedur berperkara di Pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting
6 Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum
Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287 7 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h124
49
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berperkara di Pengadilan8
Setiap orang yang berperkara ke Pengadilan wajib menempuh
mediasi apabila tidak melaksanakannya maka putusannya batal demi
hukum9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mengikat maksudnya adalah
peraturan ini mengikat khusus hanya kepada orang-orang yang berperkara di
Pengadilan tidak mengikat kepada seluruh elemen masyarakat10
Namun akhir-akhir ini pada praktiknya Perma Nomor 1 Tahun 2008
selama ini belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik di
Pengadilan Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008
dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi11 Anggota
Tim Pokja Mediasi MA Diah Sulastri Dewi menambahkan terbitnya Perma
No 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi di
Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama12
Ada beberapa poin pembeda antara Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Untuk memudahkan memahami
perbedaannya penulis membuat bagan sebagai berikut
8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h125
9 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
10 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
11 httpswwwabnpcoidnewsharapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016 diakses pada 15 April 2017 jam 2330
12httpwwwhukumonlinecom berita baca lt56bc191569359 perma- mediasi- 2016- tekankan- pada- iktikad- baik diakses pada 15 April 2017 jam 2335
50
Tabel 3
No
Perma Nomor 1 Tahun 2008
Perma Nomor 1 Tahun 2016
1
Lama Proses mediasi selama 40 hari (Pasal 13 ayat(3) ) dapat
diperpanjang 14 hari
Lama Proses mediasi selama 30 hari (Pasal 3 ayat (6) ) dapat diperpanjang
30 hari 2
bull Pasal 12 ayat (1) hanya mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik selama proses mediasi
bull Pasal 12 ayat (2) tidak penjelasan bagaimana bentuk pihak yang tidak beriktikad baikhanya menyatakan pihak yang tidak beriktikad baik dapat mengundurkan diri
bull Wajib menempuh iktikad baik selama mediasi (Pasal 7 ayat (1)
bull Pasal 7 ayat 2 huruf a sampai e penjelasan mengenai bentuk iktikad tidak baik Dalam Perma sebelumnya tidak ada penjelasannya
3
Tidak ada pasal yang mengatur mengenai akibat hukum bagi
pihak yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 22 ayat 1 sampai 5 mengenai penjelasan akibat hukum bagi penggugat yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 23 ayat 1 sampai 8 penjelasan mengenai akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik
4
Tidak ada pasal yang mengatur para pihak wajib hadir secara
langsung selama proses mediasi
bull Kewajiban menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1)
bull Komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung bagi para pihak (Pasal 6 ayat 2)
bull Ketidakhadiran para pihak secara langsung dibolehkan berdasarkan alasan yang sah (Pasal 6 ayat 3) dan penjelasannya pada (Pasal 6 ayat 4 huruf a sampai d)
51
2 Kualifikasi Mediator
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu dan mencarikan solusi
terbaik bagi para pihak dalam menyelesaikan perkaranya Salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam proses mediasi adalah peran seorang
mediator Fungsi daripada mediator adalah menjadi penengahmencari
solusi tentang sengketa yang dihadapi Oleh karena itu kecakapan dan
keterampilan seorang mediator mempunyai peran penting agar proses
mediasi dapat berjalan dengan efektif dan semestinya sesuai dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Pasal 9 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan mengenai
daftar mediator Pasal 9 ayat (1) yaitu
(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator
Peneliti telah melalukan kunjungan dan observasi ke tempat penelitian yang
dituju yaitu Pengadilan Agama Karawang Peneliti telah melihat bahwa
Ketua Pengadilan Agama Karawang telah menyediakan daftar mediator
disertai dengan latar belakang para mediator namun peneliti tidak
mendapati pengalaman masing-masing mediator yang dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Berikut adalah daftar
mediator yang bersumber dari Yuyu Yuliani SAgMH
52
Tabel 4
DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KARAWANG
No Nama Lengkap Jabatan Pendidikan
1 Drs H M Yusuf SHMH Hakim Madya Utama Ketua S2
2 Drs H Mohamad Yamin SHMH Hakim Madya UtamaKetua S2
3 Dra Suherni MH Hakim Madya Utama S2
4 Dra Rosniati MH Hakim Madya Utama S2
5 Drs Hasan Basri SHMH Hakim Madya Muda S2
6 DraRatna Jumilah MH Hakim Madya Muda S2
7 Dra Hj Dadah Holidah MH Hakim Madya Muda S2
8 Dra Elfina Fitriani Hakim Madya Muda S1
9 Drs H Abis MH Hakim Madya Muda S2
10 Dra Alia Al Hasnah MH Hakim Madya Pratama S2
11 Drs Candra Triswangga Hakim Madya Pratama S1
12 Dra Hj Siti Sabihah SHMH Hakim Madya Pratama S2
13 Drs Humaidi Yusuf Hakim Madya Pratama S1
14 Drs Jajang Suherman SH Hakim Madya Pratama S1
15 Dr H Farid Ismail SHMH Hakim Utama Muda S3
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
Di atas adalah daftar-daftar mediator di Pengadilan Agama Karawang
Dari semua mediator yang terdapat pada daftar mediator peneliti telah
melakukan wawancara kepada 4 (empat) mediator diantaranya
53
DraRosniati MH Drs Hasan Basri SHMH Dra Ratna Jumilah MH
Dra Elfina Fitriani Dari semua mediator yang telah peneliti wawancara
terdapat 1 mediator yang tidak bersertifikat dan belum mengikuti pelatihan
mediator yaitu DraRosniati MH Tiga mediator lainnya telah mengikuti
pelatihan mediator di Mega Mendung Bogor13
Peneliti melihat dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 9 ayat (2) sampai
(6) tentang kualifikasi mediator sebagai berikut
(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator
(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator
(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan
(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator
(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator
Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar hakim
dikarenakan kurangnya mediator yang memiliki sertifikat terlebih apabila
mediator di luar Hakim harus bersertifikat14 Semua Hakim yang ada di
Pengadilan Agama Karawang merangkap juga sebagai mediator15
Walaupun seorang hakim tidak memiliki sertifikasi mediator sesuai dengan
13 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Drs H Hasan Bashri SHMH Dra
Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 7 dan 9 November 2016
14 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
15 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
54
PERMA ini pada pasal 9 ayat (3) otomatis dapat menjadi mediator16 Para
Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang menjadi mediator
berdasarkan surat keputusan (SK) dari Ketua Pengadilan Agama
Karawang17
Ketua Pengadilan Agama setiap tahun mengevaluasi daftar mediator
Begitu pula setiap tahun daftar mediator dapat berubah-ubah apabila
adanya mutasi tugas berhalangan tetap ketidakaktifan setelah penugasan
dan pelanggaran atas pedoman perilaku Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat
(7) dalam PERMA ini
Seluruh hakim Pengadilan Agama yang tidak memiliki sertifikat
dikarenakan belum mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI18 Pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah
Agung jumlahnya terbatas karena berskala nasional sehingga peserta yang
ikutpun sangat terbatas Seharusnya Mahkamah Agung memberikan
pelatihan mediasi kepada seluruh hakim di Pengadilan agar
a Dapat maksimal ketika melakukan mediasi Ketika Hakim telah
diberikan pelatihan mediasi diharapkan dapat menjalankan fungsi
mediator secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
16 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 17 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani dan Dra Rosniati MH Haki m Mediator
Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 9 November 2016 18 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
55
b Menambah keterampilan hakim saat melakukan mediasi Walaupun
hakim tanpa sertifikat mediator lalu menjadi mediator hal itu dapat
dibenarkan karena hakim dapat merangkap sebagai mediator Akan
tetapi tetap saja untuk memaksimal fungsi dan peran mediator seorang
hakim harus mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI ketika kekurangan sumber daya mediator
sehingga kesiapan Hakim maksimal ketika Ketua Pengadilan menunjuk
Hakim sebagai mediator Namun pada dasarnya sulit membiasakan
hakim untuk menjadi mediator karena sifat seorang hakim adalah
memutus akan tetapi mediator hanya bersifat sebagai pihak ketiga yang
menengahi Dikhawatirkan sifat hakim yang terbiasa memutus terbawa
saat proses mediasi yang hanya berperan sebagai penengah bukan
memutus19 Karena itu sebisa mungkin seharusnya hakim tidak boleh
menjadi mediator Sangat tipis sekali hakim tersebut membedakan
antara menjadi hakim dan menjadi mediator terkadang terpengaruh20
c Mediasi berjalan efektif Pada dasarnya banyak faktor yang melatar
belakangi efektifnya mediasi Namun Keterampilan dan kemampuan
dari mediator adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
keberhasilan mediasi terutama yang sudah bersertifikat21
19 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 20 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 21 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
56
3 Fasilitas dan Sarana
Fasilitas dan sarana adalah salah satu instrumen yang dibutuhkan
dalam melaksanakan proses mediasi Setiap Pengadilan Tingkat Pertama
diharapkan memiliki fasilitas dan sarana dalam proses mediasi yaitu tempat
atau ruangan khusus mediasi Hal ini untuk menunjang keberhasilan dari
pada mediasi Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruangan
Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan pasal 20 ayat (1) PERMA ini
Namun dapat juga diselenggarakan di tempat lain apabila disepakati oleh
para pihak
Pengadilan Agama Karawang memiliki fasilitas dan sarana untuk
melakukan proses mediasi yaitu ruangan khusus untuk mediasi Dengan
ruangan berukuran 4 m x 6 m dilengkap dengan beberapa tempat duduk dan
satu meja persegi disertai dengan alat pendingin ruangan atau air
conditioner (AC) Jadi di ruangan tersebut hanya bisa diselenggarakan satu
proses mediasi
Ruangan mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah cukup
memadai namun belum termasuk yang ideal22 Idealnya ruangan mediasi
adalah
a Ruangan yang luas Hal ini agar para pihak nyaman saat proses mediasi
berjalan Ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih sempit
artinya ruangan tersebut belum dikategorikan ideal
22 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
57
b Ruangan yang tertata dengan rapi yang dilengkapi dengan kursi-kursi
serta meja bundar agar para pihak dapat saling berhadapan saat proses
mediasi berlangsung23
c Ruangan yang memiliki air conditioner (AC) Ketika ruangan sejuk dan
dingin dapat mencairkan suasana Para pihak yang sebelumnya dalam
keadaan merasa tidak baik ketika masuk ke dalam ruangan tersebut
bisa menjadi merasa sedikit lebih baik yang dapat mempengaruhi
suasana hati dan pikiran para pihak24
d Adanya bingkai pajangan keluarga harmonis Hal ini juga dapat
mempengaruhi suasana hati dan pikiran para pihak25 Namun di
Pengadilan Agama Karawang belum terdapat hal ini Hanya ada
bingkai pajangan dengan simbol saling berjabat tangan Itu hanya
melambangkan simbol perdamaian secara umum26
Untuk kemudahan para pihak dalam menjalani proses mediasi sebelum
memasuki ruang mediasi terpampang jadwal mediator Dalam daftar tersebut
terdapat nama-nama mediator namun tidak disertai dengan keterangan latar
belakang pendidikan masing-masing mediator Setiap harinya terdapat 3 mediator
yang disediakan Semuanya berasal dari hakim yang merangkap sebagai mediator
23 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 24 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 25 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 26 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
58
Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar
hakim Berikut jadwal hakim mediator Pengadilan Agama Karawang
Tabel 5
NO
HARI
MEDIATOR
KETERANGAN
1 2 3 4
1
SENIN
1DRA ALIA AL HASNA MH
2DRS HUMAIDI YUSUF
3DRS CANDRA TRISWANGGA
2
SELASA
1DRSHMYUSUF SH MH
2DRAHJSITI SABIHAH SH MH
3DRAHJERAWATI SH MH
3
RABU
1DRSHMOHAMAD YAMIN SHMH
2DRARATNA JUMILAH MH
3DRSHABDILLAH SH MH
1DRAHJROSNIATI MH
59
4 KAMIS 2DRAELFINA FITRIANI
3DRAHJDADAH HOLIDAH MH
5
JUMrsquoAT
1DRSHASAN BASRI SH MH
2DRSHABID MH
3DRSJAJANG SUHERMAN SH
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
4 Kepatuhan Masyarakat
Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat peneliti memberikan
beberapa catatan atas sikap para pihak selama melakukan proses mediasi
yang mempengaruhi kepatuhan para pihak dalam menjalani proses mediasi
yaitu sebagai berikut
a Rata-rata orang-orang yang datang berperkara ke Pengadilan Agama
khusus dalam perkara perceraian ini sangat sulit untuk disatukan
kembali terlebih apabila salah satu pihak ada yang melakukan
perselingkuhan27
b Sikap egois para pihak sehingga menyulitkan mediator untuk
mendamaikan dan mendalami permasalah yang dihadapi para pihak
27 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
60
c Sikap para pihak yang terkadang tidak mengikuti peraturan mediasi
yang telah disepakati28 Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya proses
mediasi
d Biasanya jauh sebelum para pihak mendaftarkan perkara dan mengikuti
persidangan sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutus
ikatan pernikahan29 Akhirnya mediator pun sulit untuk mendamaikan
kembali bahkan gagal
e Sikap para pihak yang kooperatif Namun hal ini mereka lakukan agar
proses mediasi cepat selesai dan berlanjut kepada tahap persidangan30
Mereka melakukan hal ini hanya sebagai formalitas
5 Kebudayaan
Berkaitan dengan kebudayaan dalam skripsi ini adalah mengenai
budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama Hal ini
sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama Pasal tersebut berbunyi
1 Peradilan Agama adalah peradilan nagi orang-orang yang beragama
islam
Menurut pasal ini Pengadilan Agama adalah wadah bagi orang-orang yang
ingin berperkara khusus untuk orang-orang atau masyarakat yang beragam
islam
28 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 29 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 30 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
61
Penulis melihat ada kecenderungan kenaikan angka perceraian dalam
empat tahun terakhir Berikut adalah angka perceraian selama 4 tahun
terakhir
Tabel 6
DIAGRAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 4
TAHUN TERAKHIR31
Dari data di atas dapat kita lihat bahwa angka perceraian dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan baik pada perkara cerai talak maupun
cerai gugat Namun diantara kedua jenis perkara tersebut angka cerai gugat
jauh mendominasi dibandingkan dengan cerai talak Pada tahun 2012 pada
perkara cerai talak terdapat 89683 perkara yang diputus sedangkan pada
cerai gugat terdapat 206102 perkara Pada tahun 2013 terdapat 94715
perkara cerai gugat dan 221460 pada perkara cerai gugat Selanjutnya pada
tahun 2014 pada cerai talak terdapat 99536 perkara dan 243334 pada
perkara cerai gugat Kemudian pada tahun 2015 terdapat 98602 perkara
31 httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
050000
100000
150000
200000
250000
300000
2012 2013 2014 2015
89683 94715 99536 98602
206102 221460 243334 252885
cerai talak
cerai gugat
62
cerai talak dan 252885 pada perkara cerai gugat Dari setiap tahunnya
jumlah perkara cerai gugat lebih dari 2 kali lipat jumlah perkara cerai talak
Perbedaan jumlah angka ini sangat signifikan dan menunjukkan bahwa
betapa tingginya angka perceraian di Indonesia terutama dalam perkara
cerai gugat Bisa disimpulkan bahwa angka perceraian dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan
C Tingkat Keberhasilan Mediasi
Pada pembahasan ini peneliti membatasi penelitian hanya pada tahun 2015
Data yang diambil bersumber dari laporan bulanan yang kemudian dirangkum
menjadi laporan tahunan Pengadilan Agama Karawang Di dalam laporan
tersebut dapat diketahui berapa jumlah perkara yang dimediasi setiap bulannya
dan berapa jumlah perkara yang berhasil dan gagal untuk dimediasi Berikut
adalah laporan pembukuan mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
Tabel 7
LAPORAN TAHUNAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2015
NO
BULAN
JUMLAH PERKARA
KETERANGAN
BERHASIL TIDAK BERHASIL
1 Januari 28 0 28
2 Februari 18 0 18
3 Maret 20 1 19
4 April 25 0 25
5 Mei 21 0 21
63
6 Juni 18 0 18
7 Juli 18 0 18
8 Agustus 23 1 22
9 September 27 2 25
10 Oktober 35 1 34
11 November 31 0 31
12 Desember 25 0 25
TOTAL 289 5 284
Untuk mengetahui prosentase keberhasilan mediasi dalam satu tahun pada
tabel di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut 32
119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119888119886119887119906119905119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119901119906119905119906119904
X 100
Berdasarkan rumus di atas dapat ditentukan prosentasi keberhasilan mediasi
perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 sebagai berikut
5284
X 100 = 176
Maka dapat diketahui prosentase tingkat keberhasilan perkara yang berhasil
dimediasi adalah sebesar 176 Hal ini membuktikan bahwa tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 sangatlah
jauh dari apa yang diharapkan Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa
32 http wwwbadilagnet data ARTIKEL Mencari 20 tolak 20 ukur 20 hasil
20 Mediasipdf
64
mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 belum efektif Ini
sangat berbanding terbalik dengan prosentase kegagalannya sebesar 9824
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi
Tentunya dalam berjalannya proses mediasi ada faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi Berikut adalah beberapa faktor-faktor
keberhasilan mediasi
a Para Pihak Bersifat Kooperatif
Artinya adalah mereka para pihak dapat mematuhi peraturan dalam
proses mediasi yang telah disepakati sebelumnya33 Hal ini harus dilakukan
karena kebanyakan para pihak yang berperkara ketika suasana hatinya tidak
baik tidak dapat mengontrol emosi sehingga peraturan yang telah disepakati
sebelumnya tidak dipatuhi dan proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan
Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator yang mudah dipahami
sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama mediator yang
bersertifikat34 Ketika seorang mediator telah bersertifikat setidaknya dia
telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara berkomunikasi cara
menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak yang berbeda-beda
karakter
33 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 34 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
65
Begitu juga penampilan mediator yang berwibawa dan meyakinkan
dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi karena dapat meyakinkan dan
menimbulkan kepercayaan terhadap para pihak35
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir
para pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan baik
dan positif ketika menghadapi suatu perkara36
d Mengingat Anak
Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan mediasi karena
para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian bagaimana nasib
anak-anak mereka apabila bercerai37 Hal ini bagi mereka yang sudah
memiliki anak dari hasil perkawinan yang mereka laksanakan
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi
Ketika kondisi tempat atau ruang nyaman hal ini juga dapat
mempengaruhi keberhasilan mediasi karena dapat merubah mindset para
pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di ruangan ruangan tersebut
35 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 36 Kedua faktor tersebut hasil wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator
Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 37 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
66
ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin ruangan atau AC (Air
Conditioner) yang dapat membuat para pihak nyaman38
f Iktikad Baik Para Pihak
Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang mediator untuk
mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung iktikad baik para
pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima kembali pihak
tergugat untuk hidup bersama39
Berikut adalah beberapa faktor penghambat terhadap keberhasilan mediasi
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai
Hal ini terjadi biasanya ketika salah satu atau kedua belah pihak
tidak mau bermusyawarah Misalnya salah satu pihak menuruti pihak
lawan yang ingin bercerai itu sudah dipastikan akan gagal untuk
dimediasi40
b Konflik Yang Sudah Meruncing
Konflik yang sudah meruncing dan berlarut-larut diantara para
pihak akan menghambat keberhasilan mediasi Apabila salah satu pihak
ada yang berkeinginan untuk berdamai masih ada kesempatan untuk
dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah tidak ingin untuk
berdamai maka akan sangat sulit dimediasi41
38 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 39 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 40 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 41 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
67
c Psikologis atau kejiwaan para pihak
Kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya
sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang
mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan
perceraian ini42
42 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
68
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa
kesimpulan yang dapat dikemukakan
1 Efektivitas mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang belum
efektif karena tingkat keberhasilannya masih sangat rendah
2 Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah
a Para Pihak Bersifat Kooperatif Artinya adalah mereka para pihak dapat
mematuhi peraturan dalam proses mediasi yang telah disepakati
sebelumnya Hal ini harus dilakukan karena kebanyakan para pihak yang
berperkara ketika suasana hatinya tidak baik tidak dapat mengontrol emosi
sehingga peraturan yang telah disepakati sebelumnya tidak dipatuhi dan
proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator
yang mudah dipahami sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama
mediator yang bersertifikat Ketika seorang mediator telah bersertifikat
setidaknya dia telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara
berkomunikasi cara menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak
yang berbeda-beda karakter Begitu juga penampilan mediator yang
berwibawa dan meyakinkan dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi
69
karena dapat meyakinkan dan menimbulkan kepercayaan terhadap para
pihak
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir para
pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan
baik dan positif ketika menghadapi suatu perkara
d Mengingat Anak Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan
mediasi karena para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian
bagaimana nasib anak-anak mereka apabila bercerai
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi Ketika kondisi tempat atau ruang
nyaman hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi karena
dapat merubah mindset para pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di
ruangan ruangan tersebut ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin
ruangan atau AC (Air Conditioner) yang dapat membuat para pihak
nyaman
f Iktikad Baik Para Pihak Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang
mediator untuk mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung
iktikad baik para pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima
kembali pihak tergugat untuk hidup bersama
70
3 Faktor-faktor penghambat mediasi adalah
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai Hal ini terjadi biasanya ketika
salah satu atau kedua belah pihak tidak mau bermusyawarah Misalnya
salah satu pihak menuruti pihak lawan yang ingin bercerai itu sudah
dipastikan akan gagal untuk dimediasi
b Konflik Yang Sudah Meruncing Konflik yang sudah meruncing dan
berlarut-larut diantara para pihak akan menghambat keberhasilan mediasi
Apabila salah satu pihak ada yang berkeinginan untuk berdamai masih
ada kesempatan untuk dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah
tidak ingin untuk berdamai maka akan sangat sulit dimediasi
c Psikologis atau kejiwaan para pihak Kekecewaan yang berat salah satu
pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa
terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri
ikatan dengan jalan perceraian ini
B Saran
Pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada
beberapa pihak atau instansi yang terkait yaitu sebagai berikut
1 Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang membawahi
Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA mewajibkan kepada calon
pasangan suami isteri yang akan menikah untuk mengikuti bimbingan dan
pembinaan tentang pernikahan untuk menciptakan rumah tangga sakinah
mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan Karena sampai
saat ini hal tersebut hanya bersifat anjuran Hal ini dilakukan agar pasangan
71
yang akan menikah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup serta
membentuk mental yang baik bagi para calon pasangan suami isteri Ini
adalah modal utama agar para pasangan suami isteri terhindar dari perkara
perceraian
2 Kepada Mahkamah Agung ada dua saran yang ingin penulis berikan yaitu
sebagai berikut
a Mahkamah Agung agar mengadakan pelatihan lebih intensif kepada
hakim mediator khususnya bagi hakim yang belum bersertifikasi
sehingga seluruh hakim telah mengikuti dan memiliki sertifikat
tersebut karena kecakapan mediator adalah salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam mediasi
b Agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA yang menjelaskan
tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang
berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator karena hal itu adalah
upaya luar biasa sehingga layak dan patut untuk diberikan insentif
Juga untuk memotivasi para hakim agar lebih bersungguh-sungguh
dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator yang berdampak
dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi Pada
kenyataanya sampai saat ini Mahkamah Agung belum menjelaskan
regulasi tersebut di dalam PERMA
3 Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator agar dengan
sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai mediator tidak hanya
sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh PERMA
72
DAFTAR PUSTAKA
Abbas Syahrizal Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional Jakarta Kencana 2009
Astarini Dwi Rezki SriMediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan
BandungPT Alumni 2013
Abdurrasyid Priyatna Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu
Pengantar Jakarta Fikahati Anesta 2002
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir
Min Ibni Katsir terj M Abdul Ghoffar Juz 5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi
2003
Amriani Nurnaningsih Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011
Al-Husain Ahmad Fathul Qariib Al-Mujiib Mesir Thaha Putra Semarang 1934
Ali Zainuddin Sosiologi Hukum Jakarta Sinar Grafika 2012
Ali Achmad Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1 Jakarta
Kencana 2010
Amir M Abdul Kamus Istilah Islam Jakarta Pustaka Firdaus 1994
Dawson Roger Seni Negosiasi (Secret of Power Negotiating) Jakarta Gramedia
Pustaka 2010
Emirzon Joni Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi
Mediasi Konsiliasi dan Arbitrase) Jakarta Gramedia Pustaka Utama
2000
73
Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2011
Kriekhoff Valerine Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa keluarga
Pustaka Dunia 2012
Lumbuun Ronald S Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan Jakarta Raja Grafindo Persada 2011
Manan Bagir Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia
Peradilan No 24 8 Juli 2008
Rahmadi Takdir Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat
Jakarta Raja Grafindo Persada 2010
Rahman Ghazaly Abdur Fiqh Munakahat Jakarta Kencana Prenada Media
Group 2006
Sabiq Sayyid Fiqh Al-sunnah Kairo Al-Fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972
JMoleong Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja
Rosdakarya 2009
Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar 2014
Shihab M Quraish Tafsir Al-Mishbah Jakarta Lentera Hati 2007
Soekanto Soerjono Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014
Sutadi Mariana Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg
dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan
Biaya Ringan Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI
2005
74
Soekanto Soerjono Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta
PTRaja Grafindo Persada 2008
Syarifuddin Amir Ushul Fiqh Jilid II cet6 Jakarta Kencana 2011
Soekanto Soerjono Penegakan Hukum Bandung Bina Cipta 1983
Tim Penyusun Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta Balai
Pustaka 1990
Usman Rachmadi Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik Jakarta
Sinar Grafika 2012
Widyana I Made Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Jakarta Fikahati
Anesta 2009
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perauran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
Jurnal
75
Nurhasanah dan Rozalinda (2014) ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo
Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 (No2) hal 2
Fachrina dan Rinaldi Eka Putra (2013) ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis
Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di
Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 (No2) hal 5
Internet
Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain 2007
http wwweramuslimcom berita nasional angka- perceraian- di- indonesia-
tertinggi- dibanding- negara- islam- lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam
1612 WIB
Takariawan Cahyadi Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam 2015 http
wwwkompasianacom pakcah di- indonesia- 40- perceraian- setiap-
jam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
Cerai Paling Banyak di Jawa Barat http wwwantaranewscom berita 270213
cerai- paling- banyak- di- jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
Budiman Asep 2016 Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia http
wwwpikiran-rakyatcom jawa-barat 2016 03 15 364250 kasus- cerai-
indramayu -tertinggi- di- indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
Harahap Syahrizal Hadi http wwwmedanbisnisdailycom news read 2015
1230207187kursus-perkawinan-dan-upaya-mencegah-perceraian diakses
11 Juni 2016 jam 0600
httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg
201411teori-efektifitashtml diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
httpwwwbadilagnetdataARTIKELMencari20tolak20ukur20hasil20
Mediasipdf
Lampiran 1
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Drs H Hasan Bashri SHMH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua pengadilan agama karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya2009 di Mega Mendung Bogor
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma ini mengikat hanya bagi orang2 yg berperkarasetiap yg berperkara berdasarkan revisi Perma No1 Tahun 2016 ini Setiap berperkara khusus utk perceraian wajib menempuh mediasi terlebih dahulukalo tdk putusannya batal demi hukum
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Ya sudah Jadi setiap kita warga PA ada perwakilan untuk mengahadiri sosialisasi iniYa cukup berpengaruhada perbedaan dari pada Perma sebelumnya Ada progresnya walaupun tidak signifikan
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Saya belum tau apakah ada upaya peningkatan menjadi UUmungkin nanti akan ada perubahan menuju kesana sebab ini suatu kewajiban juga
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Yaa baguscukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Para pihak antusiasrata2 para pihak ingin dimediasiresponnya baik Tingkat keberhasilannya lumayan Terutama pihak tergugat yg merasa keberatan dgn tuntutan
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mendamaikan kedua belah pihak yg berperkara utk menuju ke arah perdamaian supaya mereka damai Fungsinya mediator
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi
H Di dalam memang selalu diupayakan penasehatan perdamaiankarena di ruang sidang itu waktunya terbatas dan singkat Kita juga dibatasi dgn perkara yg cukup banyak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Sebab ada hal yg terkadang secret apabila menyangkut perceraianmakanya sidangnya tertutup Ini masalah sangat privasi dan khalayak umum tdk boleh taukarena aib juga Sesuai dgn perma diberikan waktu kurang lbh 40 hari kerja Kami melakukan mediasi tidak hanya 1 atau 2 kali bahkan bisa 4 sampai 5 kali apabila kita melihat masih ada celah utk didamaikan Bahkan harinya bisa ditambah tentunya atas seizin ketua mejalis hakim
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Ketika hal ini terjadibiasanya kita melakukan kaukus Biasanya mereka lbh terbukakarena kalo kita hadirkan mereka berduka biasanya cenderung agak tertutup juga Ini adalah jalan terbaik utk mengetahui apa sih yg sebenarnya terjadi
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Pengaruhnya cukup besar jugasebab ketika kaukus mereka lebih terbuka dlm persoalan yg sebenarnya terjadi Kadang2 didepan pihak agak malu dll apalgi kalo para pihak nya tempramental Tp begitu lewat kaukus mereka lebih terbuka kadang2 Sering terjadi hal seperti ini Hal ini sangat penting karena utk menggali persoalan yg sebenarnya terjadi
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama Kemampuan mediator juga berpengaruh terutama mereka yg sudah bersertifikasi Kedua kesungguhan dari mediator Respon dan keinginan kedua belah pihak juga sangat penting Termasuk juga suasana ruangan mediasi mempunyai pengaruh penting terhadap keberhasil Didesain dgn rapiber ACjadi ketika masuk itu orang2 merasa enak dan nyamandapat merubah mindset mereka juga Kalo ruangannya panasga mumpuni Maka demikian kita berharap Pemerintah menyediakan tmpt khusus utk mediasi yg representatif Faktor kegagalan yaa sebaliknyahehe
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa sangat penting Harus juga dia memiliki bekal itu sebab itu terkait sekali dgn masalah keluarga Ttg pskologi harus dikuasai oleh hakimbaik dia sebagai hakim
maupun sebagai mediatortapi itu hanya bersifat anjuransebab dlm persyaratan blm ada ketentuan sprti itu Namun secara mafhumnya kita harus mengetahui lah
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah tempat pastinya Utk tempat alhamdulillah bisa kita katakan cukup memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Dulu begitu maunya MA tapi sampai hari ini blm jelas juga reward nya apabelum ada aturan mengenai hal iniitu baru wacana aja Harusnya adasebab itu adalah upaya luar biasa Seperti di negara jepang aja itu reward nya luar biasa Mungkin kalo ada dapat memotivasi hakim juga untuk memediasi dgn lbh baik
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Yaa sudah lumaya ideal lah kalo sgtu
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Khusus utk di PA karawang tidak menyediakantp di PA yg lain saya tahu menyediakanuntuk masalah knpa nya saya kurang tau juga yaa Yang jelas ketika Pengadilan saya yg sebelumnya di Cibinong ada
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Rata2 responnya baik dan mau dimediasi tapi 1 atau 2 ada kadang yg menolak Memang harus maukalo tdk batal demi hukum
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Biasanya dari pihak penggugat yg tdk mau melanjutkanyg kedua kadang2 pihak tergugat juga tdk mauketika kedua belah pihak tdk maubanyak disini yg seperti itu Tapi apabila pihak penggugat atau salah pihak msh mauitu msh ada kemungkinan utk bermediasi Kalo dua2nya sudah tdk mauini yg sangat sulit Rata2 faktor ekonomiselingkuh juga adakekerasan juga adatdk tanggung jawab juga adamacam2 lahyg jelas faktor ekonomi menempati urutan teratasterkait masalah nafkah
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang
H Kita mengadakan kunjungan dan kerjasamaserta studi perbandingan dgn negara2 tersebut(Jepang) Kalo mereka berhasilkenapa tidak kita mengadopsi sistem yg sama Memang tingkat keberhasilanya cukup tinggi Saya termasuk yg terbaik jadi mediator Dari segi aturannyapelaksanaannyasistemnya juga kita ikut Kalo di luar negeri berbedasebelum menuju ranah persidanganmereka sebelum itu sudah ada upaya perdamaian Jadi kalo mereka sudah berhasil ga perlu lagi naik ke tahap persidangan Berbeda dgn kitakalo kita di dalamartinya setelah daftar ke persidangan baru dapat dilakukan mediasi Mereka juga ada lembaga swasta yg dibiayai oleh negara tanpa dipingut biaya Utk hal biaya mediasi kita juga sama gratisCuma kita dalam persidangan setelah daftar Faktor kultur sangat berpengaruhutk di indonesia apalagi dgn kemajemukan sukunyakhusus utk karawang saja skrng bukan hanya orang sunda saja tapi sudah dari mana2 Sosialisasi mediasi ini kita suka lakukan namun hanya dalam ranah kelembagaan sajatdk khusus kepada masyarakat
H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Rosniati MH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Ya saya sebagai hakim mediatordisini sejak 31 agustus 2013
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang melalui SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Belum memilikinamun kita sebagai hakim dibenarkan untuk merangkap juga sebagai hakim mediator kecuali kalo mediator diluar hakimitu wajib memiliki sertifikat mediator
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Tidakini hanya mengikat kepada orang2 yg berperkara dipengadilan saja Kalo ga dimediasi putusannya batal demi hukum Kalo kedua belah pihak hadir dapat dimediasi tp kalo salah satu tdk hadir tdk dapat dimediasi
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Dari pihak MA sudah melakukan sosialisasi dgn cara perwakilan dari PA karawang ini di undang ke MA Kyk nya ga ada perubahan yg berarti yaa karena biasanya orng yg berperkara kesini ga ada suami nyayg verstek(ga bisa dimediasi)yg hadir dua2nya hanya sedikit Tp dsni juga banyakcontoh penggugat mengajukan gugatan terus suaminya dtng atau suami yg mengajukan lalu termohonnya datang mediasi perdamaiannya itu jarang yg berhasil namun akibat cerainya bnyk yg berhasil seperti nafkah lsquoiddahmutrsquoah nya itu bnyk yg berhasil
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Belum adamungkin tergatung orang-orang yg ada di Mahkamah Agung yaauntuk menerbitkan Undang-Undang itu banyak persyaratannya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektifCuma khusus dlm perkara perceraian efektifnya dalam hal akibat cerainyabukan pada perdamaian dalam perceraiannya Karena orang yang datang berperkara perceraian itu adalah dalam hal perasaanuntuk mendamaikannya itu kan sulit apabila sudah menyangkut perasaan
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Ini sebetulnya mediasi ini adalah non-litigasi tp sudah terintegrasi ke dalam litigasi dan itu membantu Memang dalam setiap awal persidangan sudah memberikan nasihat tapi kan untuk lebih fokus dan optimal waktunya harus dipisahkan secara tersendiri
11 Mengapa mediasi harus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena dalam hal perceraian ada rahasia2 rumah tangga yg orang lain tidak boleh mengetahuiyg boleh tau hanya mediator dengan hakim Apabila terbuka untuk umum itu tidak etisbarang kali ada sesuatu yang dapat memalukan salah satu atau kedua belah pihakaib keluarga jugajadi harus benar2 rahasia Dalam Perma terbaru kan jangka waktunya 30 harisampai kapanpun bisa bahkan sampai perkara putuspun apabila para pihak menghendaki untuk mediasi kembali yaa kita mediasi lagi Contoh dia cerai tahap awal mediasi tapi tidak tercapailalu berlanjut rekonpensi dalam tahap ini kita mediasi lagi Tapi apabila yg tidak bisa dimediasi kalo perkaranya sudah lanjut Umpamanya verstek awalnyapihak tergugat tidak hadir Lalu kita sudah dalam tahap pembuktiankemudian pihak istri atau suami datangkita sudah tidak mediasi lagi karena sudah lewat
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Pertama yg dilakukan adalah ditunda mediasinya tergantung kesepakatan
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yaa pernah juga Selama ini kaukus tidak banyak pengaruh menurut saya
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H (Faktor keberhasilan mediasi) (1)hubungan antara keduabelah pihak belum terlalu meruncingsalah satu pihak masih berkeinginan untuk damai itu msh ada kesempatan tapi apabila sudah dua2nya tidak itu sangat sulit dimediasi (2)Faktor mengingat anak2 bagi yg sudah menikah dan sudah memiliki anak2bagaimana nasib anak2 apabila bercerai (3)faktor hakimbagaimana cara hakim berbicara dan memberikan nasihat Apabila nasihat2 dapat diterima oleh para pihak itu juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti
dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa itu juga diperlukanbisa juga apabila melibatkan keluarga (hakam) barang kali dengan begitu dpt meluluhkan hati Dalam psikologis juga perlumelihat keadaan atau kondisi kejiwaan seseorang Walaupun kita bukan ahli psokologis tapi karena pengalaman sebagai hakim kita bisa menilai watak kondisi seseorang Lalu kan kita sudah melakukan pelatihan2 mediasitujuannya kan untuk itu Bagaimana cara memediasi orangbagaimana supaya orang itu tertarik dgn kita
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Tempat atau ruang Tentunya ruangan yg apabila orang masuk itu bisa membuat dingin hatinya Ruang mediasi harus dihias sebaik mungkinsejuk juga Kalo disini belum memadai kan apabila memperbaiki sarana dan prasarana harus ada anggaranuntuk tahun ini kita belum dapat anggaran itu dan ruang mediasi yaa seadanya Kalo ditempat lain sudah memadaidihiasada meja khusus (meja bundar)
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum idealmasih kurangnamun ruang khusus nya sudah ada tp belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Respon para pihak rata2 bagustapi keberhasilan nya yang kurang Orang2 yg datang ke Pengadilan itu rata2 perasaannya sudah sulit utk disatukanapalagi apabila salah satu pihak ada yg selingkuhitu sulit
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Kalo di Karawang inikebanyakan karena faktor ekonomi kurang Suami tdk kerja atau suaminya malas2an bekerjajd istri terpaksa bekerjaBanyak jugayg akhirnya
suami mengizinkan istri menjadi TKITKW ke luar Suami dirumah ngurus anak dikirim uanglalu dikumpulkan untuk modal nikah lagi Kedua adalah Selingkuh
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perlu juga kita mencontohnamun kita kan blm tau bagaimana prosesnya disana Kalo memang baik ya kita harus mencontoh Tapi kita juga kn sudah ada payung hukum sendiri Untuk masalah kultur juga menurut saya tidak banyak pengaruh yaakarena kalo perkara peceraian itu sudah masalah hati yaasangat sulitga mungkin memaksakan kehendak Jadi mediasi itu ada beberapapertama (berhasil) dua2nya hadir dan berhasil damaiada juga (gagal) apabila salah satu pihak tidak hadiritu gagal dimediasi Ada juga (tidak berhasil) yaitu dua2nya hadir namun gagal untuk dimediasi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Elfina Fitriani
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak 8 februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang dengan SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Sudah adasaya mengikut di MegamendungBogor pada tahun 2013 kalo tdk salah
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Hanya mengikat kpd orang2 yg berperkara saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudah Tidak banyak berpengaruh yaa terhadap keefektivitasan mediasi
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo sementara ini belum ada upaya kesana Karena tahap untuk kesana butuh waktu dan pembahasan yg panjang
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Pada intinya adalah orang mencari solusi terhadap permaslahan yg dihadapi orang2 yg berperkara Fungsinya adalah untuk mendamaikan para pihak
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Kalo dalam hal ini kita memakai pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama Karena apabila tdk ada waktu khususmaka proses mediasi tdk akan maksimal dan tdk akan berjalan dengan baik karena saat persidangan terbatas oleh waktu yg berujung pd penumpukan perkara
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ini adalah masalah keluargabanyak masalah2 yg sifat nya privasi Dalam agama juga kn apabila ada masalah jgn sampai orng lain atau orang luar taubahkan kalo bisa ketika suami istri bertengkar anak pun jgn sampai tau Apabila orang lain
mengetahui bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah Karena aib juga yg menyebabkan ini bersifat tertutup
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Saya akan lakukan kaukus Kadang ketika kedua belah pihak saling berhadapankeduanya tidak mau saling terbukatakut menyinggung perasaan Pada saat kaukus masing2 pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah yg sebenarnya Pada inti nya apabila masih ada solusi kita cari solusinya tapi tidak bisa mau bagaimana lagi Terkadang kan ada orang yg memilki prinsip
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yang saya alamipada akhirnya kaukus ini tidak berhasil juga terhadap mendamaikan para pihakcuman para pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah2nya yg tidak bisa dia ungkapkan ketika di dpn salah satu pihak Mungkin mediator lain berbeda lagikarena itu yg saya alami selama menjadi mediator
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Kadang2 dari para pihak jugajika salah satu masih ada keinginan untuk rukun masih ada kesempatan untuk berdamai kembaliterutama pihak penggugat yang dapat menerima kembali pihak tergugat untuk kembali hidup bersama Tapi kalo sudah dari kedua belah pihak berkeinginan untuk pisah itu sangat sulit utk didamaikantidak mungkin kita memaksakan Dari mediatornya jugacara membujuk atau cara bicara mediator terhadap para pihak itu enakdapat diterimapenampilan mediator jugahal itu dapat mendukung keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Tentu perlunamun secara akademik kita sebagai mediator tidak mungkin untuk belajar lagi dalam hal (psikologis) tapi kita belajar dari pengalaman Untuk menarik seseorang itu kita kan harus mengetahui jiwa atau karakteristik seseorang Sebenarnya harus bisa ilmu ttg psikologisharus sebelumnya diarahkan ke dalam bidang psikologis dalam hal akademik Tapi ya kalo skrng berdasarkan nalurialamiberdasarkan pengalaman saja Ketika menghadapi seseorang kita harus memiliki kemampuan itu untuk menunjang keberhasilan Tidak peraturan seperti iniuntuk saat ini hanya bersifat anjuran saja
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah ruang mediasi harus dikhususkanterpisah Ideal ruang mediasi dalam buku panduan adalah ruangannya besartertata dengan rapiterdapat meja bundar sehingga para pihak bisa berhadapandinginada air minum dan perlangkapan lainnyaserta adanya pajangan poto2 keluarga yg harmonis Sehinnga ketika masuk para pihak yg tadinya dala kondisi tdk enak bisa menjadi lbh enak lahstandarnya seperti itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa HBelum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Responnya baik terhadap proses mediasi inimau menerima saran2 yg kami sampaikan walaupun pada akhirnya para pihak gagal untuk berdamai Sikap para pihak kooperatif tapi itu dilakukan agar proses mediasi cepat selesai dan dilanjutkan ke tahap persidangan Mereka terkesan melakukan ini hanya sebagai formalitas belaka
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomi Banyak yg gugat kalo gugat ka pihak istri yg mengajukan Dalam hal ini banyak suami yg tdk bertanggung jawab memberi nafkah atas istri Faktor selingkuhfaktor KDRT juga ada tapi tidak banyak
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Tentu perlu apabila itu patut dan bisa kita contoh terlebih negara2 tersebut memiliki tingkat keberhasilan mediasi yg tinggi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Ratna Jumila SH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Jadi pada dasarnya hakim itu melekat sebagai mediatoritu sesuai dengan Perma No1 Tahun 2008 Namun menjadi mediator bersertifikat skitar 2012 atau 2013 Semenjak jadi hakim disini tahun 2014 merangkap sebagai mediatorada SK dari Ketua PA Karawang
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H ya kalo disini dari SK Ketua PA Karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya punyadari Pusdiklat MA MegaMendung skitar tahun 2012 atau 2013
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma itu terikatartinya setiap berperkara kita wajib melakukan mediasi kalo kedua belah pihak hadir Artinya Perma ini hanya mengikat kepada orang2 yang berperkara di Pengadilan saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudahsebetulnya tidak jauh beda dgn Perma sebelumnya No1 Tahun 2008namun penekanan dalam Perma No1 Tahun 2016 ttg perceraian agak diatur lebih rinci kalo Perma sebelumnya msh secara umum Untuk pengaruhnya terhadap efektivitas mediasi sih saya rasa tidak pengaruh atau perubahan yaa
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo dari Perma ke UU belum ada upaya yakarena kalo menuju UU proses nya berat dan agak rumitMungkin nnti suatu saat akan ada Tapi kita terus belajar dari kasus2 yang dihadapiatau ada saranatau diadakannya workshop Kalo menuju UU ada cuman proses butuh proses yang tidak sebentar ya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Ya cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan
damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Mediasi itu sifatnya wajib Setiap sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak lengkapwajib menempuh proses mediasikalaupun dalam setiap sidang ada upaya damai itu adalah amanat Undang-undang Apalagi masalah perceraian itu dalam setiap sidang wajib mendamaikan para pihak Tapi kalo mediasi di awalKalo berhasil ya sudahtapi kalo gagal disetiap awal persidangan wajib mendamaikan para pihak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ada rahasia2 yg tidak boleh didengar oleh orang lainada juga kaukusApabila mediasi gagal mediator pun hraus memusnahkan berkas2 yg berkaitan dengan mediasi karena saking rahasianya Untuk masalah hari tergantung kasusnya tapi rata2 sih 2 minggu atau 3 minggu Ada juga yg lbh tapi harus seizini dari majelis hakim Artinya ketika mediasi gagaltp pada saat sidang para pihak ingin mediasi lagi itu bolehharus pernyataan dari para pihakitupun harus dimusyawarahkan Mereka sepakat kemudian majelis hakim membolehkan maka boleh mediasi lanjutan Tapi ga boleh lama yapaling lama 14 hari kalo ga salah
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Yaa apabila itu terjadi maka dilakukan kaukus
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya HPernahtergantung kita lihat kasusnya seperti apaterutama masalah perceraianterutama istriada yg ga berani mengutarakan pendapatnyakarena ada yg suaminya KDRTkadang salah satu pihak nya nyerocos terus Karena hal itukita ksh gambaran bahwa mediasi itu punya aturan Ketika mediasi para pihak saling seranggamau ikuti aturan maka kita lakukan kaukus Ga sering Ada pengaruh tp tidak signifikan Pernah pengalaman dlm kasus ceraiterutama kalo salah satu pihak tidak mau cerailakuka kaukusberusaha membuka hati para pihak dan akhirnya mau mengutarakan apa yg diinginkanlalu kita sampaikan pd saat kaukus berikutnya kpd pihak lawanpihak lawan menerimaakhirnya damai dan cabut perkaraNamun tdk setiap perkara sprti itu
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama para pihak kooperatif artinya mereka para pihak mau mengikuti aturan mediasibisa diajak utk berfikir jernih Karena biasanya kalo suami istri udh marah sakit kan udh kyk orang lain yaa Kedua bahasa kita mereka bisa memahami (cara penyampaian mediator) sangat mendukung keberhasilan mediasi Ketiga latar belakang pendidikan para pihak Ketika masuk ruang mediasipas liat muka para pihak bisa ditebaktapi kalo para pihak adem ayemdiajak ngomong enaksaling mengerti Keempat faktor lingkungan dimana para pihak tinggal
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Harus itukarena sulit membedakan job antara mediator dgn hakimhakim harus memutus tp kalo mediator tdksementara itu hakim jadi mediator ditengah mediasi dia lupa bahwa dia sebagai mediator bkn hakim Akhirnya dia memutuskanitu kn tdk bisa karena mediator tdk bisa memutus Makanya sebenarnya kalo bisa hakim itu jgn jd mediatorkarena tipis sekali dia bisa membedakan antara jadi hakimamp mediatorkadang terpengaruh Perlu sekali Belum ada peraturannyahanya sebatas anjuran
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Ruangan mediasi yg memadaiYa beginilah contohnyamestinya kan harusnya ada poto2 keluarga samawa Disini hanya ada gambar tanganitu kn blm menggambarkan perdamaiantp hanya secara umum Tp ketika saya di Jakpus harusnya ada foto2 dan lukisan kelurga samawa (foto suami istri anak) potonya sangat mesrajd kita terbawa suasana Karena suasana ruangan yg sangat damai sangat mempengaruhi kondisi para pihak terutama ketikan para pihak tegang Saya pernah berhasil ketika itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada penghargaan apa2
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum dianggap baik atau belum memadai
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum adasejauh ini msh hakim yg ada di PA karawang Terkendala msh sulitnya SDM mediatornya Mungkin msh blm banyak yg memiliki sertifikat mediator Karena apabila diluar hakimharus memiliki sertifikat Kalo ga ada sertifikat pun ga masalah karena merangkap Kami belum bahas ttg ituterus di karawang ini msh jarangtdk seperti di Jakarta Kalo di jakarta setelah pensiun merangkap jd mediator
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Pertamaperkenalan Lalu menjelaskan peraturan mediasi sprti matikan hptidak boleh saling menyerangharus mendengarkan pendapat masing2 pihak dll Biasanya kalo sudah dijelaskan kebanyakan mereka taat Tp kalo ada yg melanggar kita kembalikan lgi ke peraturan yg telah disepakati Penjelasan aturan mediasi harus diawal
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Disini rata2 msh jarang yg sarjana Rata2 menikah diusia muda13 atau 14 thn udh nikah Banyak yg mnta dispensasi nikah Dari bisa digambarkan bahwa belum siap dengan proses mediasi
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomiselingkuhKDRT biasanya kalo udh selingkuh itu sulit utk didamaikan Kalo masalah ekonomi msh ada kemungkinan utk kita damaikan setelah kita jelaskan Campur tangan pihak ketiga yaitu keluargaitu juga biasanya sulit utk kita damaikan Terkadang mereka msh saling cinta tp ketika pihak keluarga sudah intervensi mereka lbh memilih mendengarkan keluargaga berdaya
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perbedaan dgn jepangdisana mediasi bersifat non-litigasikalo di indonesia kn bersifat litigasiitu yg sulit Kalo di jepang mediasi itu 1 tahun atau bahkan 2 tahun Sedangkan dikita hanya diksh waktu 30 haridan MA menuntut kita utk menyelesaikan perkara dlm wktu 5 bln Kita jd dikejar waktusebelum masuk perkara mereka mediasi dulu Kalo berhasil boleh dibawa ke pengadilan ato tidak utk dibuatkan akte perdamaian (one day wakai) Jd mereka dtng ke pengadilan sudah membawa draf2 kesepakatan Mereka mediasi sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan Dulu waktu saya ikut pelatihan mediasimenurut Nara sumber bahwa proses mediasi itu tdk dihitung utk menyelesaikan perkara Contoh waktu itu jangka waktu mediasi 40hari itu blm dihitung Dihitung mulai dari waktu awal persidangan ketika ada laporan dari mediator Tapi skrng tidakdari mulai dftar perkara sudah dihitung waktu penyelesaian perkaratdk boleh lbh dari 150 hari dari hari pendaftaran Jd karena faktor itulah yg mempengaruhi kita ukt bekerja keras dikejar waktu dan berdampak tdk maksimal Karena kalo lama2 kita ditegur oleh MA Itulah faktor knpa mediasi disini jarang yg maksimal (1)MEDIASI GRATIS(2)BIAYA PERKARA MAHAL(3)KETERLIBATAN DARI EKSEKUTIF LEGISLATIF amp YUDIKATIF(4)KULTUR MASYARAKAT YG TAAT HUKUM Sulit diterapkan di Indonesiasebenarnya biaya mediasi gratisan apabila dari hakimsedangkan kalo mediasi dari luar hakim butuh biaya yg berasal dari para pihak Menurut pendapat saya (DraRatna Jumila MH) mungkin mediasi ini hanya formalitas belakaudahlah yg pnting kita sudah melaksanakan amanat Permamasalah berhasil atau tidak itu urusan belakangan
Lembaga ADR adatapi kalo ke pengadilan agama khusus nya banyak ga dipakai jarang ikut campurtapi tdk tau kalo Pengadilan Negeriorang yg berperkara ke PA rata2 orang yg menengah ke bawahapalgi di karawang Beda dgn kota2 besar dgn kasus yg besar sehingga dapat mengambil mediator dari luar KULTUR Dikita ituhukum dibuat utk dilanggar yaa heheterkadang kita suruh mediasi malah mengelak dgn alasan bahwa sudah mediasi dgn keluarga Itu kan salah satu bentuk tdk taat hukumtp kemudian kami jelaskan H = Hakim atau Hakim Mediator
Lampiran 2
Gambar 1
Foto bersama Dra Elfina Fitriani Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 2
Foto bersama Dra Hj Rosniati MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 3
Foto bersama Drs H Hasan Bashri SHMH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 4
Foto bersama Dra Ratna Jumila MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 5
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Gambar 6
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Lampiran 3
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam syukur yang tak
terhingga kupanjatkan pada Mu atas nikmat sehat nikmat rizki dan limpahan
kasih sayang Mu kepada hambamu ini sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini yang berjudul ldquoEFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANGrdquo
Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasul Mulia Nabi Muhammad
SAW yang telah memberikan cahaya ilmu pengetahuan yang terang benderang di
dalam gelapnya kebodohan
Penulis berbahagia dan mengucap syukur karena telah dapat
menyelesaikan tugas akhir dalam jenjang Strata satu (S-1) yang penulis tempuh
dengan banyak perjuangan Serta menyadari akan kekurangan dan ketidak
sempurnaan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis meminta maaf apabila
dalam penulisan ini skripsi ini jauh dari kata sempurna
Selanjutnya penulis ingin memberikan serpihan kata kepada pihak yang
telah setia membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan
skripsi ini Dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada
1 Prof Dede Rosyada MA Rektor Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
2 Dr H Asep Saepudin Jahar MA Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
vii
3 Bapak Fahmi Muhammad Ahmadi MSi dan Ibu Hj Siti Hana S Ag
Lc MA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan
Mazhab
4 Pembimbing akademik Ibu Hj Siti Hana S Ag Lc MA dan seluruh
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
5 Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr Umar Al-Haddad MA dan Ibu
Ummu Hanna Yusuf MA yang selalu sabar dan istiqomah dalam
membimbing penulis serta memberikan nasihat-nasihat yang
menyejukan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6 Terkhusus untuk kepada kedua orangtua penulis yang sangat penulis
cintai dan sayangi Bapak HTandang Permana dan Hj Euis Hapsah
yang selalu memberikan doa bagi penulis serta selalu mendukung
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini Penulis
takkan pernah bisa membalas jasa dan pengorbanan kedua orangtua
penulis namun perjuangan ini penulis persembahkan bagi kedua
orangtua penulis
7 Terima kasih pula untuk kakak-kakaku tercinta Fika Siti Rokayah
Ardi Ahmad Wahdiyat yang terus dan selalu memberikan doa serta
dukungan kepada penulis terima kasih dan semoga adik mu menjadi
orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain
viii
8 Terkhusus kepada kekasih tercinta adinda Neni Anggraeni AmdKeb
yang selalu memberikan doa support motivasi dan dukungannya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9 Ucapan terima kasih juga terkhusus kepada Ahmad Rifarsquoi selaku
teman seperjuangan yang sangat banyak berkontribusi sehingga skripsi
ini dapat selesai dengan baik
10 Terima kasih pula kepada Kang Ahmad Fauzi SE Kang Ismail Abdul
Fatah Kang Sugih Waluya Romdon selaku orang yang telah banyak
membantu dan membimbing penulis ketika penulis memasuki awal
perkuliahan
11 Untuk sahabat-sahabat penulis Ahmad Fabi Kriyan Ardani SH (baru
lulus penulis tahu) Rezza Fazriyansyah (Kembaran Chris John)
Abdullah Mahfud Bang Anas (Nasrullah) SKomi selaku teman
kosan dan sahabat seperjuangan Terima kasih kepada pihak yang tak
disebutkan penulis namun tak mengurangi rasa terima kasih dan
hormat penulis kepada kalian semua Semoga Allah SWT membalas
kebaikan hati kalian kepada penulis
Jakarta 12 April 2017
Tian Nurmawan
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Masalah 6
C Rumusan dan Batasan Masalah 6
D Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E Studi Review Terdahulu 8
F Metode Penelitian 10
G Sistematika Penulisan 12
x
BAB II KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi 13
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi 14
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi 17
D Peran dan Fungsi Mediator 18
E Proses Mediasi 21
F Mediasi Dalam Perspektif Islam 26
BAB III TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas 33
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 33
C Teori Efektivitas Hukum 38
BAB IV
A Profil Pengadilan Agama Karawang 42
B Analisis Efektivitas Mediasi 45
1 Tinjauan Yuridis Perma No1 Tahun 2008 dan Perma No1
Tahun 2016 45
2 Kualifikasi Mediator 51
3 Fasilitas dan Sarana 56
4 Kepatuhan Masyarakat 59
ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG
xi
5 Kebudayaan 60
C Tingkat Keberhasilan Mediasi 62
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi 64
BAB V PENUTUP
A Kesimpulan 68
B Saran-saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 76
xii
DAFTAR TABEL
TABEL 1 Daftar Perceraian Pengadilan Agama Karawang 2011-2015 5
TABEL 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karawang 44
TABEL 3 Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016 50
TABEL 4 Daftar Mediator Pengadilan Agama Karawang 52
TABEL 5 Jadwal Mediator 58
TABEL 6 Diagram Perceraian Pengadilan Agama 4 Tahun Terkahir 61
TABEL 7 Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
62
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara Penelitian
LAMPIRAN 2 Foto bersama para Mediator Hakim Pengadilan Agama karawang
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Karawang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling
banyak dalam setiap tahunnya dibandingkan negara Islam didunia lainnya Hal
tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama dalam acara
Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan
Tingkat Nasional 2016 Menurutnya gejolak yang mengancam kehidupan struktur
keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini
Tambahnya lagi bahwa setiap tahun ada 2 juta perkawinan tetapi yang
memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat setiap 100 orang yang
menikah 10 pasangannya bercerai dan umumnya mereka yang baru berumah
tangga1
Jika di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia
sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik ternyata di tahun-tahun
berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat Melihat data pernikahan
dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI tampak
pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun sementara
perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian setiap
tahunnya Tahun 2009 jumlah angka pernikahan sebanyak 2162268 kejadian
1Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain
httpwwweramuslimcomberitanasionalangka-perceraian-di-indonesia-tertinggi-dibanding-negara-islam-lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam 1612 WIB
2
dan perceraian sebanyak 216286 kejadian Lalu pada tahun 2010 jumlah angka
pernikahan sebanyak 2207364 kejadian dan perceraian sebanyak 285184
kejadian Tahun 2011 jumlah angka pernikahan sebanyak 2319821 kejadian dan
perceraian sebanyak 258119 kejadian Tahun 2012 jumlah angka pernikahan
sebanyak 2291265 kejadian dan perceraian sebanyak 372577 kejadian
Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah angka perceraian sebanyak 2218130
kejadian dan perceraian sebanyak 324527 kejadian2
Data Kementerian Agama RI disampaikan oleh Kepala Subdit
Kepenghuluan Anwar Saadi Jumat 14 November 2014 Dimuat di Republika
Online 14 September 2014 Sebagai sampel kita ambil data dua tahun terakhir di
2012 dan 2013 saja Jika diambil tengahnya angka perceraian di dua tahun itu
sekitar 350000 kasus Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus
perceraian atau 40 perceraian setiap jam
Provinsi Jawa Barat yang juga paling banyak penduduknya menjadi
provinsi yang paling tinggi angka perceraiannya Badan Peradilan Agama MA
pada 2010 mengungkap terdapat 33684 kasus cerai di sana Tempat kedua
adalah Jawa Timur yaitu sebanyak 21324 kasus Posisi ketiga Jawa Tengah
dengan 120193 Indramayu adalah kabupaten di Jawa Barat dengan angka
perceraian tertinggi di Indonesia pada 2015 Jumlah perceraian tahun 2015 pun
meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 dan didominasi oleh usia produktif
2Cahyadi Takariawan Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam
httpwwwkompasianacompakcahdi-indonesiandash40ndashperceraianndashsetiapjam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
3 Cerai Paling Banyak di Jawa barat httpwwwantaranewscomberita270213cerai-paling-banyak-di-jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
3
Ungkap Kepala Pengadilan Agama Indramayu Anis Fuadz di kantornya kamis
14 Januari 2016 lalu Dia menyebutkan Indramayu menempati peringkat pertama
dengan 9444 kasus diikuti Malang sebanyak 8497 kasus Surabaya 8262 kasus
Kabupaten Cirebon 7991 kasus Sementara di Jawa Barat setelah Indramayu dia
memprediksi di peringkat kedua ditempati Kabupaten Tasik atau Kota Cimahi4
Data statistik yang cukup mengejutkan juga dilansir oleh Badilag Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyebutkan pada tahun 2009 perkara
perceraian yang diputus Pengadilan AgamaMahkamah Syarrsquoiyah mencapai
223371 perkara Perkara cerai gugat berjumlah 150000 Ini berarti 65 dari
perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia
adalah cerai gugat5 Dilansir dari sumber yang berbeda data Ditjen Badilag MA
mencatat 285184 perkara berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se
Indonesia pada tahun 2010 dimana dalam 5 tahun terakhir peningkatan perkara
yang masuk bisa mencapai 816
Berkaitan dengan hal ini ada badan hukum yang di bentuk oleh Departemen
Agama yang dipercaya untuk menangani hal ini Badan Penasihat Perkawinan dan
Penyelesaian Perkawinan adalah badan yang dibentuk oleh Departemen agama
untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang
4Asep Budiman Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia httpwwwpikiran-
rakyatcomjawa-barat20160315364250kasus-cerai-indramayu-tertinggi-di-indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
5 Nurhasanah dan Rozalinda ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 No2 Tahun 2014 hal 2
6 Fachrina dan Rinaldi Eka Putra ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 No2 tahun 2013 h 5
4
ingin bercerai7 Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal
28 ayat (3) menyebutkan bahwa
ldquoPengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tanggardquo
Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan
Agama pertama kali mereka mendatangi BP4 ini Namun meskipun para pihak
belum mendatangi atau belum melalui proses BP4 dan langsung mengajukan
perceraian ke Pengadilan Agama Pengadilan Agama tetap menerima perkara
tersebut perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui
proses BP4 maupun yang belum para pihak dalam perkara tersebutwajib
diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut8
Akan tetapi mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama perlu dilakukan
kajian atau penelitian mengingat tingginya kasus perceraian Berkaitan dengan hal
ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang Berdasarkan
data statistik yang dilansir di situs resmi Pengadilan Agama Karawang Pada
tahun 2011 terdapat 1276 perkara yang didominasi cerai gugat berjumlah 846
perkara dan cerai talak berjumlah 430 perkara Pada tahun 2012 terdapat 1638
perkara yang tetap didominasi oleh cerai gugat bahkan cenderung meningkat
7 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 134 8 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 135
5
dengan jumlah 1131 perkara dan cerai talak sebanyak 507 perkara Lalu pada
tahun 2013 cenderung terus mengalami peningkatan dengan jumlah perkara
sebanyak 1812 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak 1267 dan cerai talak
berjumlah 545 perkara Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah perkara perceraian
sebanyak 1761 perkara dengan perkara cerai gugat berjumlah 1294 dan perkara
cerai talak mengalami penurun menjadi 467 kasus9 Lalu pada tahun 2015 jumlah
perkara perceraian sebanyak 1900 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak
1350 perkara dan 550 perkara cerai talak Kesimpulan yang di dapat dari data di
atas adalah selama 4 tahun terakhir perkara perceraian cenderung mengalami
peningkatan yang signifikan dengan didominasi oleh perkara cerai gugat
Tabel 1
DAFTAR PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2011-2015
Tahun Jumlah Perkara Cerai Talak Cerai Gugat
2011 1267 perkara 430 perkara 846 perkara
2012 1638 perkara 507 perkara 1131 perkara
2013 1812 perkara 545 perkara 1267 perkara
2014 1761 perkara 467 perkara 1294 perkara
2015 1900 perkara 550 perkara 1350 perkara
9 httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
6
Berangkat dari tujuan awal untuk mengetahui tingkat keefektivan mediasi di
Pengadilan Agama maka penulis beranggapan bahwa masalah ini perlu dijadikan
objek penelitian dalam sebuah skripsi karena akhir-akhir ini perkara perceraian
mengalami peningkatan yang signifikan Tulisan ini ingin mengetahui efektivitas
mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi yang berjudul ldquoEfektivitas
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama
Karawang Tahun 2015rdquo
B Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut
1 Indonesia adalah negara tertinggi tingkat perceraian
2 Jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat
3 Upaya pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia
4 Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
5 Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan
mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
C Batasan dan Rumusan Masalah
1 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan agar
permasalahan yang akan penulis bahas tidak meluas maka penulis membatasi
permasalahan sebagai berikut
7
a Efektivitas dibatasi pada keberhasilan dalam mediasi penyelesaian
sengketa perceraian
b Mediasi penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada perkara Tahun
2015
c Data tentang penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
d Data yang diteliti dibatasi pada data tahun 2015 karena pada tahun
tersebut merupakan angka perceraian tertinggi
2 Rumusan Masalah
Dalam mempermudah penulis menganalisa permasalahan penulis
menyusun rumusan masalah sebagai berikut
a Bagaimana efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
b Apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
c Apa saja faktor penghambat mediasi penyelesaian sengketa perceraian di
Pengadilan Agama Karawang
3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis
tujuan yang dimaksud adalah
1 Untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan efektivitas mediasi dalam
proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang
Tahun 2015
8
2 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam
penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun
2015
3 Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian
sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
Adapun manfaat penelitian ini adalah
a Akademis
Secara akademis hasil dari observasi ini diharapkan dapat menjadi
bahan penyuluhan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama
Karawang
b Praktis
Secara praktis hasil dari observasi ini diharapkan menjadi masukan
bagi pihak Pengadilan Agama guna meningkatkan keefektivitasan mediasi
dalam penyelesaian sengketa perceraian Dan bagi pihak lain diharapkan
dapat membantu untuk mengadakan observasi serupa
4 Studi Review Terdahulu
Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis lainnya
maka penulis meninjau beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir
sama dengan pembahasan yang penulis kaji Dalam hal ini penulis menemukan
beberapa skripsi yaitu
9
1 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Depokrdquo yang ditulis oleh Hidayatulloh (2011)10 Dalam
Skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2009 dari 269 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 38 perkara (141) Pada tahun 2010 dari 187
perkara yang berhasil dimediasi sebanayak 13 perkara (69) Dapat
disimpulkan tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
2 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Marosrdquo yang ditulis oleh SariM (2014)11
Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2011 dari 74 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Pada tahun 2012 dari 65 perkara
yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dan pada tahun 2013 dari 63
perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dapat disimpulkan
tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
Pembahasan dalam dua skripsi yang telah penulis kemukakan di atas
membahas pokok permasalahan yang sama namun masing-masing meneliti pada
objek atau tempat yang berbeda Pada skripsi pertama yang menjadi objek
penelitian adalah Pengadilan Agama Depok Pembahasan pada skripsi kedua
yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Maros Selanjutnya
objek penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Karawang Dengan
demikian objek penelitian yang penulis teliti belum pernah ada yang
membahasnya
10 Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 11 Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014
10
5 Metode Penelitian
1 Jenis Penelitian
Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong kualitatif analitis adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan
data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah
mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain12
2 Sumber Data
Data yang terhimpun dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian
yaitu
1 Data primer Sumber data ini didapatkan dari hasil observasi langsung
ke Pengadilan Agama Karawang serta hasil wawancara dengan para
Hakim di Pengadilan Agama Karawang
2 Data sekunder Sumber data ini penulis ambil dari teks undang-
undang yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 130 HIR dan 154
RBg SEMA No1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR154
RBg PERMA No2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan PERMA No1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan undang-undang No7 Tahun 1989 tentang Peradilan
12 Lexy J Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009) h 248
11
Agama undang-undang No48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman beberapa buku-buku terkait yang membahas tentang
mediasi di Pengadilan serta beberapa skripsi artikel-artikel terkait
mengenai hal ini yang dapat digunakan untuk mendukung dan
melengkapi data primer
3 Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan
data dengan wawancara langsung terhadap hakim-hakim atau pegawai
terkait di Pengadilan Agama Karawang serta melalui pengamatan langsung
atau observasi
4 Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara tematik
deskriptif yaitu dengan cara pendeskripsian atau penggambaran yang
dituangkan ke dalam bentuk paragraf yang kemudian diklasifikasikan sesuai
dengan jenis jawaban yang diberikan kepada narasumber
5 Tehnis Penulisan Skripsi
Penulisan skripsi ini berpedoman pada ldquoBuku Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh FSH UIN Jakarta tahun 2012rdquo
12
6 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini penulis membuat
sistematika penulisan dengan membagi kepada lima (5) bab tiap-tiap bab terdiri
dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut
BAB I Dalam bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah
identifikasi masalah batasan dan rumusan masalah tujuan
penelitian manfaat penelitian review terdahulu kerangka
berpikir metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II Membahas tentang konsep mediasi dan penerapannya berupa
pengertian mediasi asas-asas umum dalam proses medasi
keuntungan menggunakan mediasi peran dan fungsi mediator
proses mediasi dan mediasi dalam islam
BAB III Membahas tentang teori efektivitas berupa pengertian mediasi
bekerjanya hukum dalam masyarakat dan teori efektivitas
hukum
BAB IV Membahas tentang analisis efektivitas mediasi berupa profil
Pengadilan Agama Karawang analisis efektivitas mediasi
tingkat keberhasilan mediasi dan faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi
BAB V Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran
13
BAB II
KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi
Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin ldquomediusrdquo ldquomediumrdquo yang artinya
berada ditengah Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak
(ldquodyadic modelrdquo) dengan melibatkan pihak ketiga (ldquotriadic modelrdquo) dengan
tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis1 Pada
dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dapat membantu dalam situasi
konflik untuk mengordinasi aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses
tawar-menawar2
Menurut Priyatna Abdurrasyid mediasi merupakan suatu proses damai
bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada
mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang
bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang
besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang
bersengketa secara sukarela3
Pengertian mediasi yang lain menurut Dwi Rezki Sri Astarini adalah proses
penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang bersengketa dengan itikad
1 Valerine JL Kriekhoff Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam
buku Bunda Reghena (Pustaka Dunia 2012) h 615 2 Nurnianingsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta Raja Grafindo 2011) h 28 3 Priyatna Abdurrasyid Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar
(Jakarta Fikahati Anesta 2002) h 34
14
baik berusaha mendamaikan sengketa diantara mereka dengan dibantu oleh
mediator netral untuk mencapai hasil yang adil dan dapat diterima oleh kedua
belah pihak untuk dilaksanakan dengan sukarela4
Demikian pula ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun
2016 terdapat rumusan pengertian mediasi sebagai berikut
ldquoMediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediatorrdquo
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi
Pelembagaan dan permberdayaan mediasi di Pengadilan (Court Connected
Mediation) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada
dasar negara kita yaitu Pancasila terutama sila keempat yang berbunyi
ldquoKerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilanrdquo Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghedaki bahwa
upaya penyelesaian sengketa atau konflik atau perkara dilakukan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
Hal ini mengadung arti bahwa setiap sengketakonflikperkara hendaknya
diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak
yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama5
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dasar hukum yang mengatur
pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada
4 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 89 5 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 26
15
ketentuan HIR dan RBg HIR merupakan singkatan dari Herziene Inlandsch
Reglement (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara
perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan colonial Hindia Belanda
yang masih berlaku di negara kita hingga kini Sedangkan RBg adalah singkatan
dari Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang)
merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah luar pulau Jawa dan Madura
Secara lebih lengkap ketentuan pasal ini adalah6
1 Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka
Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi
2 Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat akta tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menempati perjanjian yang diperbuat itu surat akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa
Selanjutnya dalam Pasal 154 RBg adalah
1 Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak dating menghadap maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya
2 Bila dapat dicapai perdamaian maka di dalam siding itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa
Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil
pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 130 HIR154 RBg yang mengharuskan hakim
menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan
perdamaian diantara para pihak yang berperkara Namun Mahkamah Agung
mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar
6 Prof DR Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287
16
formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa7
Kenyataan praktik yan dihadapi jarang dijumpai putusan perdamaian Produk
yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya
hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau
kalah (winning or losing) Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep
sama-sama menang (win-win solution)
Pasal 130 HIR154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian oleh
hakim dijadikan modal utama dalam membangun perangkat hukum mediasi
pengadilan yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberdayaan Pengadian Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai Pasal 130 HIR154 RBg yang kemudianpada tahun 2003 disempurnakan
melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan8
Kemudian merasa PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dirasa belum efektif
maka Mahmakah Agung merevisi kembali dengan lahirnya PERMA Nomor 1
Tahun 2008 Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan para
pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata Hal ini daat dilakukan dengan
menintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur
berperkara di pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses berperkara di pengadilan Hakim wajib mengikuti
7 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 27 8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124
17
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi bila hakim melanggar atau
enggan menerpkan prosedur mediasi putusan hakim tersebut batal demi hukum
(Pasal 2 ayat (3) PERMA)9
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi
Bagi pihak-pihak yang berseteru memecahkan masalah dengan
membawanya ke meja hijau terkadang dirasa kurang begitu efektif Banyak
kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi
yaitu10
a Ada dua asas penting dalam mediasi
Pertama menghindari menang ldquokalahrdquo (win loose) melainkan lsquosama-sama
menangrdquo (win-win solution) Sama-sama menang bukan saja dalam arti
ekonomi atau keuangan melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi
(nama baik dan kepercayaan) Kedua putusan tidak mengutamakan
pertimbangan dan alasan hukum melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan
dan rasa keadilan
b Telah pula dikemukakan penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu
penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara Waktu yang panjang dalam
berperkara tidak hanya menjadi beban ekonomi keuangan Yang tidak kalah
pentingnya adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap
dan kegiatan pihak yang berperkara
9 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124-125
10 Bagir Manan Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia Peradilan No 248 Juli 2006 h 5-16
18
c Bagi masyarakat Indonesia berperkara menimbulkan efek sosial yaitu
putusnya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial Bukan saja antar
pihak yang berperkara Efek sosial dapat memperluas sampai kepada
hubungan kekerabatan yang lebih luas Hal ini dapat terjadi karena suatu
perkara bukan saja menjadi kepentingan dan ldquoharga dirirdquo yang berperkara
melainka juga dapat merambat ke kerabat
d Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia
yang mengutamakan dasar kekerabatan paguyuban kekeluargaan dan gotong
royong Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah laku toleransi
mudag memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan
bersama (komunal)
D Peran dan Fungsi Mediator
Dalam mediasi ada pihak yang sangat berperan besar demi tercapainya
kesepakatan damai yaitu seorang mediator Biasanya mediator adalah orang yang
ahli dalam bidang yang didiskusikandisengketakan atau ahli dalam bidang hukum
karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak Mediator merupakan pihak
ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para
pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa11
Sebagai ldquopenengahrdquo atau pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi
mediator ldquomembanturdquo para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya Seorang mediator akan membantu para pihak untuk membingkai
persoalan yang ada perlu diselesaikan secara bersama Secara umum mediator
11 Mariana Sutadi Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan Biaya Ringan (Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI 2005) h 30
19
tidak membuat keputusan mediator hanya membantu dan memfasilitasi para
pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian
sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga untuk mencapai
hasil yang maksimal seorang mediator disamping memiliki kemampuan sebagai
mediator juga harus dapat menguasai teknik-teknik mediasi secara baik12
Ada kalanya mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi
dalam pertemuan yang disebut caucus yaitu pertemuan mediator dengan salah
satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya sehingga mediator akan lebih leluasa
memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka membagi
informasi13 Dengan pertemuan terpisah (caucus) ini mediator akan mempunyai
lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi
Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya
dalam sebuah caucus Oleh karena itu seorang mediator juga harus memiliki
kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai
penyelesaian masalah yang disengketakan sehingga mediator diharapkan akan
mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu
perjanjiankesepakatan14
12 I Made Widyana Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (Jakarta Fikahati Anesta
2009) h 114 13 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 93 14 Takdir Rahmadi Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta
RajaGrafindo Persada 2010) h 17
20
Fuller dalam Riskin and Westbrook menyebutkan tujuh fungsi mediator
yaitu sebagai catalyst educator translator resourceperson bearer of bad news
agent of reality dan scapegoat
1 Sebagai ldquokatalisatorrdquo mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator
dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang
konstruktif bagi diskusi
2 Sebagai ldquopendidikrdquo berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi
prosedur kerja keterbatasan politis dan kendala usahan dari para pihak Oleh
sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di
antara para pihak
3 Sebagai ldquopenerjemahrdquo berarti mediator harus mampu menyampaikan dan
merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui
bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang
dicapai oleh pengusul
4 Sebagai ldquonarasumberrdquo berarti seorang mediator harus mendayagunakan
sumber-sumber informasi yang tersedia
5 Sebagai ldquopenyandang berita jelekrdquo berati seorang mediator harus menyadari
bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional Untuk
itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak
terkait untuk menampung berbagai usulan
6 Sebagai ldquoagen realitasrdquo berarti mediator harus berusah memberi pengertian
secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau
tidak masuk akal tercapai melalui perundingan
21
7 Sebagai ldquokambing hitamrdquo berarti seorang mediator harus siap disalahkan
misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan
E Proses Mediasi
Ada beberapa tahap secara garis besar yang harus dijalani oleh para pihak
dalam melakukan proses mediasi Berikut adalah tahapan-tahapan proses mediasi
yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016
a Tahapan Pra Mediasi
Pertama penggugat mendaftarkan perkara ke bagian kepaniteraan
Pengadilan Setelah itu Ketua Pengadilan memilih Majelis Hakim untuk
memeriksa perkara tersebut Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para
pihak Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh
proses mediasi (Pasal 17 ayat (1) )
Setelah itu Majelis Hakim memberikan hak kepada para pihak untuk
memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya (Pasal
20 ayat (1) ) Apabila setelah hari yang ditentukan tidak ada kesepakatan
untuk memilih mediator maka Hakim pemeriksan perkara segera menunjuk
Mediator Hakim atau pegawai Pengadilan Jika pada Pengadilan yang sama
tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang
bersertifikat ketua majelis hakim menunjuk salah satu Hakim Pemeriksan
Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan yang
bersertifikat (Pasal 20 ayat (3) dan (4) )
22
b Pemanggilan Para Pihak
Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setekah
menerima penetapan penunjukan sebagai mediator (Pasal 21 ayat (1) )
Dengan bantuan juru sita Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara
memanggil para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi
c Akibat Hukum Pihak Tidak beriktikad Baik
Pada Pasal 22 ayat (1) sampai (5) adalah penjelasan mengenai akibat
hukum bagi pihak Penggugat yang tidak beriktikad baik Pada Pasal
selanjutnya yaitu Pasal 23 ayat (1) sampai (8) berisi penjelasan mengenai
akibat hukum bagi pihak Tergugat yang tidak beriktkad baik selama proses
mediasi
d Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) para pihak menyerahkan
resume perkara kepada pihak lain dan Mediator (Pasal 24 ayat (1) ) Jangka
waktu mediasi yang ditetapkan adalah 30 hari terhitung sejak penetapan
perintah melakukan Mediasi Atas dasar kesepakatan para pihak waktu
Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
waktu mediasi pertama berakhir disertai engan alasannya (Pasal 24 ayat (2)
(3) dan (4) )
e Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat
Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum Mediator dapat
menghadirkan seorang atau lebih ahli tokoh masyarakat tokoh agama atau
23
tokoh adat (Pasal 26 ayat (1) ) Terkait mengenai mengikat atau tidaknya dari
penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat tergantung
berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 26 ayat (2) )
f Mediasi Mencapai Kesepakatan
Jika Mediasi mencapai kesepakatan dengan bantuan Mediator para
pihak wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani
oleh para pihak dan Mediator (Pasal 27 ayat (1) ) Mediator wajib
memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang
a Bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan atau kesusilaan
b Merugikan pihak ketiga atau
c Tidak dapat dilaksanakan
Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan kesepakatan
perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta
Perdamaian Jika para pihak tidak menghendaki maka kesepakatan
perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan (Pasal 27 ayat (4) dan (5) )
Selanjutnya Mediator wajib menyampaikan hasil kesepakatan kepada Hakim
Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian(Pasal 27
ayat (6) )
Setelah itu Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari isi kesepakatan
perdamaian paling lama 2 (dua) hari Apabila ada perbaikan Hakim
Pemeriksa Perkara mengembalikan kepada Mediator dan para pihak agar
segera diperbaiki Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak
Mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah di
24
perbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari sejak
penerimaan petunjuk perbaikan Paling lama 3 (tiga) hari setelah Hakim
menerima kesepakatan perdamaian maka Hakim menerbitkan hari penetepan
sidang untuk membacakan Akta Perdamaian (Pasal 28 ayat (1) sampai (4) )
g Kesepakatan Perdamaian Sebagian
Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan sebagian antar
penggugat dan sebagian tergugat penggugat mengubah gugatan dengan tidak
lagi mengajukan pihak tergugat sebagai lawan Kesepakatan tersebut dibuat
dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang
mencapai kesepakatan dan Mediator (Pasal 29 ayat (1) dan (2) ) Kesepakatan
di atas dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut
aset harta kekayaan danatau keperntingan pihak yang tidak mencapai
kesepakatan (Pasal 29 ayat (3) ) Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan pada
perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya banding
kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat (6) )
Untuk Mediasi perkara perceraian di dalam Pengadilan Agama yang
tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya dan para pihak
tidak ingin rukun kembali maka Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya
(Pasal 31 ayat (1) ) Jika para pihak mencapai kesepakatan sebagaimana pada
ayat (1) kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagaian
dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perceraian Hal ini hanya
dapat dilakukan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan
perceraian telah berkekuatan hukum tetap
25
h Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan
Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil dan
memberitahukan secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara apabila
tidak mencapai kesepakatan pada hari yang telah tentukan yaitu 30 hari para
tidak beriktikad baik melibatkan aset serta harta kekayaan atau kepentingan
dengan pihak lain dan melibatkan wewenang aparatur negara Setelah Hakim
menerima pemberitahuan hal ini Hakim segera menetapkan untuk
melanjutkan pemeriksaan perkara (Pasal 32 ayat (1) sampai (3) )
i Perdamaian Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara
Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim tetap berupaya
mendorong para pihak untuk berdamai Atas dasar kesepakatan para pihak
dapat memohon melakukan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara
pada tahap ini Setelah itu Hakim segera menunjuk salah seorang Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dan Hakim wajib
menunda persidangan paling lama 14 hari
j Perdamaian Sukarela Pada Tingkat Upaya Hukum Banding Kasasi atau PK
Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding
kasasi atau peninjauan kembali atas dasara kesepakatan dapat menempuh
upaya perdamaian Jika mencapai kesepakatan maka dibuat akta perdamaian
dan ditandatangani oleh Hakim pemeriksa perkara paling lama 30 hari sejak
diterimanya kesepakatan tersebut (Pasal 34 ayat (1) sampai (4) )
26
F Mediasi Dalam Perspektif Islam
Ash-shulhu disyariatkan oleh Al-qurrsquoan Sunnah dan Ijmarsquo demi
tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan dan agar
permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai Didalam Al-qurrsquoan
Allah berfirman15
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إ ن الله التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
يحب المقسطين (الحجرات9)
Artinya ldquoDan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah Kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adilrdquo
Dan di dalam sunnah yang diriwayatkan Abu Dawud At-tirmidzi Ibnu Majah
Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Amru bin lsquoAuf bahwa Rasulullah SAW
bersabda
م حلالا أوأحل حراما الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حر
Artinya ldquoPerdamaian diantara orang-orang muslim itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halalrdquo
15 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210
27
Dan At-tirmidzi menambahkan
والمسلمون على شروطهم
Artinya ldquoDan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat merekardquo
Lalu ia berkata bahwa hadits ini Hasan Shahih dan Umar ra berkata ldquoTolaklah
permusuhan sampai mereka berdamai karena pemutusan melalui pengadilan akan
mengembangkan kedengkian di antara merekardquo Kaum muslimin berijmarsquo bahwa
perdamaian di antara yang bermusuhan itu disyariatkan P15F
16
Mediasi dalam konsep islam dikenal dengan istilah Shulhu atau Ishlah Sulh
adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk
mengakhiri perkara mereka secara damai Di dalam kitab Fathul Qariib Al-Mujiib
pengertian Ash-Shulh secara bahasa sebagai berikut (فتح القريب المجيب)
16وهو لغة قطع المنازعة F
17
Artinya ldquoShuluh secara bahasa adalah memutus sengketa atau perselisihanrdquo
Namun pengertian shuluh secara syararsquo atau istilah adalah
وشرعا عقد يصلح به قطعها
Artinya ldquoDan menurut syararsquo adalah akad mendamaikan dengan memutus sengketa atau perselisihanrdquo
16 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210 17Ahmad bin Al-Husain Fathul Qariib Al-Mujiib (Mesir Thaha Putra Semarang 1934) h
33
28
Metode Ash-shulh menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan
persengketaan atau perselisihan karena berdasarkan asas kedua belah pihak tidak
ada yang merasa menang ataupun kalah Tentunya hal tersebut atas kesepakatan
dan kerelaan masing-masing pihak Hal ini sesuai dengan prinsip mediasi dengan
istilah win-win solution
Sebelum mengarah kepada perceraian biasanya diawali dengan adanya
sikap nusyuz baik dari pihak isteri maupun suami Ketika hal ini terjadi Al-
Qurrsquoan mentebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 128
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما كان بما ح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله لح خير وأحضرت الأنفس الش صلحا والص
تعملون خبير ا
Artinya Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
Ayat di atas membahas masalah nusyuz Nusyuz identik dengan sikap istri yang
membangkang terhadap suami padahal nusyuz juga dapat terjadi pada suami
Nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajibannya
bertindak keras kepada istri tidak menggaulinya dengan baik tidak pula
memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri P17F
18P Sebaliknya bentuk
nusyuz yang dilakukan oleh istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)
18 M Abdul Amir dkk Kamus Istilah Islam cet ke-1 (Jakarta Pustaka Firdaus 1994) h
251
29
didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan
kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan
kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya19
At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw Saudah binti Zamrsquoah
khawatir dicerai oleh Nabi saw maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan
menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw lsquoAisyah
(istri Nabi saw yang paling beliau cintai setelah Khadijah)20
Kemudian apabila nusyuz telah terjadi dan tuntunan berdamai dari Al-
Qurrsquoan tidak berhasil dijalankan yang dapat berujung pada syiqaq Al-Qurrsquoan
menyebutkan ayat yang menyatakan tentang langkah perdamaian selanjutnya
antara suami isteri yang sedang berselisih yaitu pada surat An-Nisa ayat 35
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوف ق
كان عليما خبير ا بينهما إن الله الله
Artinya Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri ituSesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu menyelesaikan
perselisihan atau persengketaan antara suami isteri yaitu dengan jelas mengirim
19 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XXI bagian keenam
Pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1) 20 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 605
30
seorang hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu
menyelesaikan perselisiah tersebut Hakam yang dimaksud dalam Al-qurrsquoan
terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu dari keluarga
pihak suami isteri Menurut ayat di atas juga jika terjadi kasus antara suami istri
maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri
yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-
musabab terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya atau mengambil
prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik21
Dalam ayat di atas terdapat kata hakam Fungsi utama hakam adalah
mendamaikan Tetapi jika mereka gagal apakah mereka harus menetapkan hukum
dan harus dipatuhi oleh suami isteri yang bersengketa itu Ada yang mengiyakan
dengan alasan Allah menamai mereka hakam dan dengan demikian mereka
berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan baik disetujui oleh
pasangan maupun tidak Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi saw juga
kedua Imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal Sedang Imam Abu Hanifah
dan Imam Syafirsquoi menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam
itu Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami dan tugas mereka hanya
mendamaikan tidak lebih dan tidak kurang22
Selanjutnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir para Fuqaha juga berkata jika
terjadi persengketaan di antara suami istri maka didamaikan oleh hakim sebagai
pihak penengah meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat
21 H Abdur Rahman Ghazaly Fiqh Munakahat (Jakarta Kencana Prenada Media Group
2006) h 241 22 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 433-434
31
zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim Jika perkaranya tetap berlanjut dan
persengketaannya semakin panjang maka hakim mengutus seseorang yang
dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan
meneliti masalahnya serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi
keduanya berupa perceraian atau berdamai Allah SWT memerintahkan mengutus
seorang laki-laki sholeh dari masing-masing pihak untuk meneliti siapa yang
berlaku buruk Jika sang suami yang melakukan keburukan maka mereka dapat
melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah Jika
seorang istri yang melakukan keburukan maka mereka dapat mengurangi haknya
dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya Jika keduanya sepakat
untuk bercerai atau menyatu kembali maka boleh saja perkara itu ditetapkan23
Kaidah ushul fiqh yang digunakan ke dalam permasalahan ini adalah
Mashlahah Mursalah24 Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat dari mashlahah
adalah25
ع ر الش ود ص ق ى م ل ع ة ظ ا ف ح الم
Artinya Memelihara tujuan syararsquo (dalam menetapkan hukum)
Sedangkan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu
memelihara agama jiwa akal keturunan dan harta Secara lengkap Muhammad
Abu Zahrah merumuskan definisi mashlahah sebagai berikut P25F
26P
23 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir Min
Ibni Katsir terj MAbdul Ghoffar EM (Juz5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi 2003) cet ke-2 h 302
24 Mashlahah Mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan suararsquo yaitu menolak mudharat dan meraih mashlahah
25 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 346
32
و ا ار ب ت الأع اص ب ل خ ص ا ا ه ل د ه ش ي لا و ى م لا س الأ ع ار الش د ص ا ق م ل ة م ئ لا الم ح ال ص الم ي ه
اء غ الأل ب
Artinya Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya
Kesimpulannya bahwa mashlahah mursalah adalah apa yang baik menurut akal
itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum
Kaidah ini dapat digunakan dalam sengketa perceraian Apabila perceraian
mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami istri maka itu lebih baik daripada
mempertahankannya Namun apabila perceraian mendatangkan mudharat maka
harus dihindarkan Hal ini tentunya sudah mempertimbangkan baik dan buruknya
sesuai dengan orientasi dari kaidah ushul fiqh ini
26 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 355
33
BAB III
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas
Secara etimologi kata ldquoefektivitasrdquo berasal dari kata ldquoefektifrdquo atau dalam
bahasa Inggris adalah ldquoeffectiverdquo yang berarti berhasil dengan baik Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau
menunjang tujuan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif artinya ldquoada
efeknya akibatnya pengaruhnya kesannyardquo atau ldquodapat membawa hasil berhasil
gunardquo tentang usaha atau tindakan1
Adapun secara terminologi mengutip Ensiklopedia administrasi
menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut2
ldquoEfektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakirdquo
Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan
efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat
Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat maka hukum akan dipengaruhi
oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia h 284 2 Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg 2014
11 teori-efektifitashtml pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
34
pemberlakuan Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi
secara efektif dan efesien Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan
keinginan tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial
seperti budaya hukumnya baik maka hukum akan bekerja dengan baik pula
tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak
akan bisa berjalan karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum Cara-cara
untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan
terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning3
Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum Efektivitas hukum dimaksud berarti
mengkaji kaidah hukum yang harus memnuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis
berlaku secara empiris dan berlaku secara filosofis4 Oleh karena itu faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1)
kaidah hukum atau peraturan itu sendiri (2) petugas atau penegak hukum (3)
sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (4) kesadaran
masyarakat Hal tersebut akan di uraikan sebagai berikut5
1 Kaidah Hukum
Di dalam teori-teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah Hal itu diungkapkan sebagai
berikut
3 Soerjono Soekanto Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V (Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014) h 122 4 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62 5 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62-65
35
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk
atas dasar yang telah ditetapkan
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut
efektif Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari
masyarakat
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita
hukum sebagai nilai positif tertinggi
Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap
kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas sebab (1) bila
kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah itu
merupakan kaidah mati (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti
teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa (3) apabila hanya
berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan
hukum yang dicita-citakan (ius constituendum)
2 Penegakan Hukum
Penegakan hukum atau orag yang bertugas menerapkan hukum
mencakup ruang lingkup yang sangat luas sebab menyangkut petugas pada
strata atas menengh dan bawah Artinya di dalam melaksanakan tugas-
tugas penerapan hukum petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman
diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-
36
tugasnya Di dalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas
penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut
1) Sapai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada
2) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang
tegas pada wewenangnya
3 Sarana atau Fasilitas
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu atuan
tertentu Ruang lingkup sarana dimaksud terutama secara fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung Misalnya bila tidak ada kertas dan
karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik bagaimana petugas
dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan Bagaimana polisi
dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan
alat-alat komunikasi yang proporsional Kalau peralatan dimaksud sudah
ada faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran amat penting
Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan padahal
fasilitasnya belum lengkap Peraturan yang semula bertujuan untuk
memperlancar proses malahan mengakibatkan terjadi kemacetan Mungkin
ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi
ataupun memberikan tugas kepada petugas dipikirkan mengenai fasilitas-
37
fasilitas yang berpatokan kepada (1) apa yang sudah ada dipelihara terus
agar setiap saat berfungsi (2) apa yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan jangka waktu pengadaannya (3) apa yang kurang perlu
dilengkapi (4) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti (5) apa yang
macet dilancarkan (6) apa yang telah mundur ditingkatkan
4 Warga Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga
masyarakat Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi
suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan
Namun ada asumsi lain yang mengatakan bahwa semakin besar peran
sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat) semakin
kecil peran hukum Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang
terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah
Namun ada hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan kesadaran
masyarakat terhadap hukum yaitu (1) penyuluhan hukum yang teratur (2)
pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap
hukum dan respek terhadap hukum (3) pelembagaan yang terencana dan
terarah
38
C Teori Efektivitas Hukum
Apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum Achmad Ali
berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum
maka kita pertama-ama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu
ditaati atau tidak ditaati6 Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa
pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan
fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu7
1 Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2 Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum
3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4 Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut erlaku atau
diterapkan
5 Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada
6 Achmad Ali Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol1 (Jakarta Kencana
2010) h 375 7 Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang Memprngaruhi Penegakan Hukum (Jakarta PT
Raja Grafindo Persada 2008) h 8
39
efektivitas penegakan hukum Pada elemen pertama yang menentukan dapat
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung
dari aturam hukum itu sendiri
Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama
adalah8
1 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sistematis
2 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3 Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-
bidang tertentu sudah mencukupi
4 Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan
yuridis yang ada
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidakya kinerja hukum
tertulis adalah aparat penegak hukum Dalam hubungan ini dikehendaki adanya
aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan
baik
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap
efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal
berikut9
8 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 80 9 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
40
1 Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2 Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3 Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4 Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang
diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada
wewenangnya
Pada elemen ketiga tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan
prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya Sarana dan
prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai
alat untuk mencapai efektivitas hukum Sehubungan dengan ini Soerjono
Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana
dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang
memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi
kerjanya Adapun elemen-elemen tersebut adalah10
1 Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2 Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka
waktu pengadaannya
3 Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4 Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5 Prasarana yang macet perlu segea dilancarkan fungsinya
10 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
41
6 Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingktkan lagi
fungsinya
Kemudian pada elemen keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas
yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu
1 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan
yang baik
2 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peaturan walaupun peraturan
sangat bak dan aparat sudah sangat berwibawa
3 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau
aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi
Elemen di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan
masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul Internalisasi
faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas
sosial Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini
melalui motivasi yang ditanamkan secara individual
Elemen kelima adalah faktor kebudayaan Faktor kebudayaan yang
sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di
dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti
dari kebudayaan spiritual atau material Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai
yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)
42
BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI
A Profil Pengadilan Agama Karawang
Pengadilan Agama Karawang kelas IA beralamat di Jalan Jendral Ahmad
Yani No 53 Karawang menurut Kepala Pengadilan Agama Karawang saat itu
yaitu Drs Saifuddin MH diresmikan pada hari senin tanggal 11 Februari 2008
secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang bertempat di
kantor Pengadilan Agama Bandung Dimana saat itu Ketua Mahkamah Agung
telah meresmikan 3 gedung Pengadilan Agama yaitu Bandung Cikarang dan
Karawang
Sebelum memiliki gedung resmi pada tahun 2006 sambil menunggu
rampungnya pembangunan gedung baru yang dibuat Pemerintah Kabupaten
Karawang meminjamkan tempat bekas kantor Depnaker Pada tahun 2006 adalah
tahap dilaksanakannya rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Karawang diatas
tanah seluas 1698 M2 dengan luas bangunan 380M2 Pada awalnya status tanah
adalah Hak Guna Pakai dari Pemda Kabupaten Karawang dengan No
102SUTH0211PM01411978 tanggal 09 Juni 1978 dan Sertifikat No
0000621997
Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor
152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19
Januari 1882 dengan nama Raad AgamaPenghulu Landraad
43
Daerah hukum Pengadilan Agama Karawang adalah meliputi Pemerintahan
Kabupaten Karawang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989
Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ldquoPengadilan Agama berkedudukan di
kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupatenrdquo Dari sini dapat kita simpulkan bahwa daerah hukum
Pengadilan Agama Karawang adalah wilayah kota atau Kabupaten Karawang
Pengadilan Agama Karawang yang daerah hukumnya meliputi kabupaten
Karawang terdiri dari 30 kecamatan dan 304 kelurahan atau desa dengan
mayoritas penduduk beragama islam Dalam menjalankan tugasnya dan
fungsinya Pengadilan Agama Karawang didukung oleh pegawai berjumlah 40
orang dan secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Karawang harus
dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan ke Pengadilan Tinggi Bandung
sebagai bukti nyata
Sebagai tempat pencari keadilan Pengadilan Agama Karawang sesuai
dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa
memutus dan mengadili perkara diantara orang-orang yang beragama islam
dalam bidang perkawinan warisan dan wasiat wakaf zakat infaq hibah
shodaqoh dan ekonomi syarirsquoah serta kewenangan lainnya yang diatur serta
diamanatkan oleh Undang-Undang
Secara geografis wilayah kabupaten Karawang terletak antara koordinat
107ordm02`ndash107ordm40` Bujur Timur 5ordm56`ndash6ordm34` Lintang Selatan termasuk daerah
dataran yang relative rendah Mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 -
1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 2 - 15
44
15 - 40 dan diatas 40 Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat Laut Jawa di utara Kabupaten Subang di
timur Kabupaten Purwakarta di tenggara serta Kabupaten Cianjur di selatan ini
memiliki luas wilayah 173753 km2 dengan jumlah penduduk 2125234 jiwa
(sensus 2010) yang berarti berkepadatan 1223 jiwa per km2
Adapun struktur organisasi dari Pengadilan Agama Karawang adalah
sebagai berikut
Tabel 2
WAKIL KETUA
Drs H Mohamad Yamin SHMH
KETUA
Drs H M Yusuf SHMH HAKIM
1Dra Suherni
2Dra Hj Roniati MH
3Dra Hj Ratna Jumila MH
4Dra Hj Dadah Kolidah MH
5Dra Elfina Fitriani
6Drs H Abid MH
PANITERA
Nanang Patoni SHMH
SEKRETARIS
DrsJajang Janglar
KASUBAG KEPEGAWAIAN
Agustina Rahayu SH
KASUBAG UMUM amp KEUANGAN
Heri Santoso
KASUBAG PERENCANAAN TI amp LAP
Usmaniah
WAKIL PANITERA
Drs Mochamad Jalaludin
STAF
Wiyono SH
STAF
Abd Halim
PANMUD GUGATAN
Asnali SAg
PANMUD PERMOHONAN
Siti Sofia Emalia SAg
PANMUD HUKUM
Yuyu Yuliani SAgMH
HAKIM
7Dra Alia Al Hasna MH
8Drs Candra Triwangga
9Dra Hj Siti Sabihah SHMH
10Drs Humaidi Yusuf
11Drs Jajang Suherman SH
12DrH Farid Ismail SHMH
13DrsH Hasan Basri SHMH
45
B Analisis Efektivitas Mediasi
1 Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016
Beberapa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang tertera
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) adalah1
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasimenguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undangdan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
Salah satu kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang kepada
Mahkamah Agung adalah mengeluarkan produk yaitu PERMA Setidaknya
ada lima peran yang dimainkan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhan
1 Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PANITERA PENGGANTI
1Ahya Syaripudin
2Khalida SAgMH
3Taqludin SAg
4Ahmad Waskito SEi
5H Uwes
6Wahyu SSy
JURUSITA
1Eny Kurniasih SH
2Solikhin SH
JURUSITA PENGGANTI
1Edy Sutisna
2Samsudin
3ASupandi SAg
4Taufiqoh Bina Aryani SE
5Ratusiska Aries Tiani SE
6Ade Solahudin
7Reza M Sajidin SSy
46
penyelenggaraan negara khususnya di bidang peradilan Salah satunya
yakni PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum2
Berkaitan dengan hal ini adalah hierarki Perundang-Undangan yang
ada di Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi
sebagai berikut3
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b Undang-UndangPerturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c Peraturan Pemerintah d Peraturan Presiden e Peraturan Daerah Provinsi dan f Peraturan Daerah KabupatenKota
PERMA adalah salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal tersebut disebutkan
bahwa4
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
2 Ronald S Lumbuun Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan (Jakarta RajaGrafindo Persada 2011) h 14 3 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan 4 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
47
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Bank Indonesia Menteri badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa atau yang setingkat
Kemudian dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
Atas dasar Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ini menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan dan diakui
keberadaannya
Apabila melihat menimbang (konsideran) dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 huruf c dinyatakan bahwa dasar daripada dibentuknya Perma
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan
Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement Staatsblad 194144)
atau Pasal 154 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten Staatsblad 1927
227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering Staarsblad 1874
52)5 disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan
5 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah Reglement Acara Perdata Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg) adalah Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa da Madura Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui
48
perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan6 Pasal 130 ayat (1) HIR
berbunyi
Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu
Selanjutnya Pasal 130 ayat (2)
Jika perdamaian yang demikian itu terjadi maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat sebuah akte dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa
Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian
oleh hakim dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat
hukum mediasi pengadilan yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui
SEMS Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR 154 RBg yang
kemudian pada Tahun 2003 disempurnakan melaui PERMA Nomor 2
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan7
Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan
para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa Hal ini dapat dilakukan
dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam
prosedur berperkara di Pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting
6 Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum
Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287 7 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h124
49
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berperkara di Pengadilan8
Setiap orang yang berperkara ke Pengadilan wajib menempuh
mediasi apabila tidak melaksanakannya maka putusannya batal demi
hukum9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mengikat maksudnya adalah
peraturan ini mengikat khusus hanya kepada orang-orang yang berperkara di
Pengadilan tidak mengikat kepada seluruh elemen masyarakat10
Namun akhir-akhir ini pada praktiknya Perma Nomor 1 Tahun 2008
selama ini belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik di
Pengadilan Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008
dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi11 Anggota
Tim Pokja Mediasi MA Diah Sulastri Dewi menambahkan terbitnya Perma
No 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi di
Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama12
Ada beberapa poin pembeda antara Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Untuk memudahkan memahami
perbedaannya penulis membuat bagan sebagai berikut
8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h125
9 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
10 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
11 httpswwwabnpcoidnewsharapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016 diakses pada 15 April 2017 jam 2330
12httpwwwhukumonlinecom berita baca lt56bc191569359 perma- mediasi- 2016- tekankan- pada- iktikad- baik diakses pada 15 April 2017 jam 2335
50
Tabel 3
No
Perma Nomor 1 Tahun 2008
Perma Nomor 1 Tahun 2016
1
Lama Proses mediasi selama 40 hari (Pasal 13 ayat(3) ) dapat
diperpanjang 14 hari
Lama Proses mediasi selama 30 hari (Pasal 3 ayat (6) ) dapat diperpanjang
30 hari 2
bull Pasal 12 ayat (1) hanya mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik selama proses mediasi
bull Pasal 12 ayat (2) tidak penjelasan bagaimana bentuk pihak yang tidak beriktikad baikhanya menyatakan pihak yang tidak beriktikad baik dapat mengundurkan diri
bull Wajib menempuh iktikad baik selama mediasi (Pasal 7 ayat (1)
bull Pasal 7 ayat 2 huruf a sampai e penjelasan mengenai bentuk iktikad tidak baik Dalam Perma sebelumnya tidak ada penjelasannya
3
Tidak ada pasal yang mengatur mengenai akibat hukum bagi
pihak yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 22 ayat 1 sampai 5 mengenai penjelasan akibat hukum bagi penggugat yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 23 ayat 1 sampai 8 penjelasan mengenai akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik
4
Tidak ada pasal yang mengatur para pihak wajib hadir secara
langsung selama proses mediasi
bull Kewajiban menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1)
bull Komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung bagi para pihak (Pasal 6 ayat 2)
bull Ketidakhadiran para pihak secara langsung dibolehkan berdasarkan alasan yang sah (Pasal 6 ayat 3) dan penjelasannya pada (Pasal 6 ayat 4 huruf a sampai d)
51
2 Kualifikasi Mediator
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu dan mencarikan solusi
terbaik bagi para pihak dalam menyelesaikan perkaranya Salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam proses mediasi adalah peran seorang
mediator Fungsi daripada mediator adalah menjadi penengahmencari
solusi tentang sengketa yang dihadapi Oleh karena itu kecakapan dan
keterampilan seorang mediator mempunyai peran penting agar proses
mediasi dapat berjalan dengan efektif dan semestinya sesuai dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Pasal 9 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan mengenai
daftar mediator Pasal 9 ayat (1) yaitu
(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator
Peneliti telah melalukan kunjungan dan observasi ke tempat penelitian yang
dituju yaitu Pengadilan Agama Karawang Peneliti telah melihat bahwa
Ketua Pengadilan Agama Karawang telah menyediakan daftar mediator
disertai dengan latar belakang para mediator namun peneliti tidak
mendapati pengalaman masing-masing mediator yang dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Berikut adalah daftar
mediator yang bersumber dari Yuyu Yuliani SAgMH
52
Tabel 4
DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KARAWANG
No Nama Lengkap Jabatan Pendidikan
1 Drs H M Yusuf SHMH Hakim Madya Utama Ketua S2
2 Drs H Mohamad Yamin SHMH Hakim Madya UtamaKetua S2
3 Dra Suherni MH Hakim Madya Utama S2
4 Dra Rosniati MH Hakim Madya Utama S2
5 Drs Hasan Basri SHMH Hakim Madya Muda S2
6 DraRatna Jumilah MH Hakim Madya Muda S2
7 Dra Hj Dadah Holidah MH Hakim Madya Muda S2
8 Dra Elfina Fitriani Hakim Madya Muda S1
9 Drs H Abis MH Hakim Madya Muda S2
10 Dra Alia Al Hasnah MH Hakim Madya Pratama S2
11 Drs Candra Triswangga Hakim Madya Pratama S1
12 Dra Hj Siti Sabihah SHMH Hakim Madya Pratama S2
13 Drs Humaidi Yusuf Hakim Madya Pratama S1
14 Drs Jajang Suherman SH Hakim Madya Pratama S1
15 Dr H Farid Ismail SHMH Hakim Utama Muda S3
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
Di atas adalah daftar-daftar mediator di Pengadilan Agama Karawang
Dari semua mediator yang terdapat pada daftar mediator peneliti telah
melakukan wawancara kepada 4 (empat) mediator diantaranya
53
DraRosniati MH Drs Hasan Basri SHMH Dra Ratna Jumilah MH
Dra Elfina Fitriani Dari semua mediator yang telah peneliti wawancara
terdapat 1 mediator yang tidak bersertifikat dan belum mengikuti pelatihan
mediator yaitu DraRosniati MH Tiga mediator lainnya telah mengikuti
pelatihan mediator di Mega Mendung Bogor13
Peneliti melihat dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 9 ayat (2) sampai
(6) tentang kualifikasi mediator sebagai berikut
(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator
(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator
(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan
(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator
(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator
Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar hakim
dikarenakan kurangnya mediator yang memiliki sertifikat terlebih apabila
mediator di luar Hakim harus bersertifikat14 Semua Hakim yang ada di
Pengadilan Agama Karawang merangkap juga sebagai mediator15
Walaupun seorang hakim tidak memiliki sertifikasi mediator sesuai dengan
13 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Drs H Hasan Bashri SHMH Dra
Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 7 dan 9 November 2016
14 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
15 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
54
PERMA ini pada pasal 9 ayat (3) otomatis dapat menjadi mediator16 Para
Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang menjadi mediator
berdasarkan surat keputusan (SK) dari Ketua Pengadilan Agama
Karawang17
Ketua Pengadilan Agama setiap tahun mengevaluasi daftar mediator
Begitu pula setiap tahun daftar mediator dapat berubah-ubah apabila
adanya mutasi tugas berhalangan tetap ketidakaktifan setelah penugasan
dan pelanggaran atas pedoman perilaku Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat
(7) dalam PERMA ini
Seluruh hakim Pengadilan Agama yang tidak memiliki sertifikat
dikarenakan belum mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI18 Pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah
Agung jumlahnya terbatas karena berskala nasional sehingga peserta yang
ikutpun sangat terbatas Seharusnya Mahkamah Agung memberikan
pelatihan mediasi kepada seluruh hakim di Pengadilan agar
a Dapat maksimal ketika melakukan mediasi Ketika Hakim telah
diberikan pelatihan mediasi diharapkan dapat menjalankan fungsi
mediator secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
16 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 17 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani dan Dra Rosniati MH Haki m Mediator
Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 9 November 2016 18 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
55
b Menambah keterampilan hakim saat melakukan mediasi Walaupun
hakim tanpa sertifikat mediator lalu menjadi mediator hal itu dapat
dibenarkan karena hakim dapat merangkap sebagai mediator Akan
tetapi tetap saja untuk memaksimal fungsi dan peran mediator seorang
hakim harus mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI ketika kekurangan sumber daya mediator
sehingga kesiapan Hakim maksimal ketika Ketua Pengadilan menunjuk
Hakim sebagai mediator Namun pada dasarnya sulit membiasakan
hakim untuk menjadi mediator karena sifat seorang hakim adalah
memutus akan tetapi mediator hanya bersifat sebagai pihak ketiga yang
menengahi Dikhawatirkan sifat hakim yang terbiasa memutus terbawa
saat proses mediasi yang hanya berperan sebagai penengah bukan
memutus19 Karena itu sebisa mungkin seharusnya hakim tidak boleh
menjadi mediator Sangat tipis sekali hakim tersebut membedakan
antara menjadi hakim dan menjadi mediator terkadang terpengaruh20
c Mediasi berjalan efektif Pada dasarnya banyak faktor yang melatar
belakangi efektifnya mediasi Namun Keterampilan dan kemampuan
dari mediator adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
keberhasilan mediasi terutama yang sudah bersertifikat21
19 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 20 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 21 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
56
3 Fasilitas dan Sarana
Fasilitas dan sarana adalah salah satu instrumen yang dibutuhkan
dalam melaksanakan proses mediasi Setiap Pengadilan Tingkat Pertama
diharapkan memiliki fasilitas dan sarana dalam proses mediasi yaitu tempat
atau ruangan khusus mediasi Hal ini untuk menunjang keberhasilan dari
pada mediasi Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruangan
Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan pasal 20 ayat (1) PERMA ini
Namun dapat juga diselenggarakan di tempat lain apabila disepakati oleh
para pihak
Pengadilan Agama Karawang memiliki fasilitas dan sarana untuk
melakukan proses mediasi yaitu ruangan khusus untuk mediasi Dengan
ruangan berukuran 4 m x 6 m dilengkap dengan beberapa tempat duduk dan
satu meja persegi disertai dengan alat pendingin ruangan atau air
conditioner (AC) Jadi di ruangan tersebut hanya bisa diselenggarakan satu
proses mediasi
Ruangan mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah cukup
memadai namun belum termasuk yang ideal22 Idealnya ruangan mediasi
adalah
a Ruangan yang luas Hal ini agar para pihak nyaman saat proses mediasi
berjalan Ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih sempit
artinya ruangan tersebut belum dikategorikan ideal
22 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
57
b Ruangan yang tertata dengan rapi yang dilengkapi dengan kursi-kursi
serta meja bundar agar para pihak dapat saling berhadapan saat proses
mediasi berlangsung23
c Ruangan yang memiliki air conditioner (AC) Ketika ruangan sejuk dan
dingin dapat mencairkan suasana Para pihak yang sebelumnya dalam
keadaan merasa tidak baik ketika masuk ke dalam ruangan tersebut
bisa menjadi merasa sedikit lebih baik yang dapat mempengaruhi
suasana hati dan pikiran para pihak24
d Adanya bingkai pajangan keluarga harmonis Hal ini juga dapat
mempengaruhi suasana hati dan pikiran para pihak25 Namun di
Pengadilan Agama Karawang belum terdapat hal ini Hanya ada
bingkai pajangan dengan simbol saling berjabat tangan Itu hanya
melambangkan simbol perdamaian secara umum26
Untuk kemudahan para pihak dalam menjalani proses mediasi sebelum
memasuki ruang mediasi terpampang jadwal mediator Dalam daftar tersebut
terdapat nama-nama mediator namun tidak disertai dengan keterangan latar
belakang pendidikan masing-masing mediator Setiap harinya terdapat 3 mediator
yang disediakan Semuanya berasal dari hakim yang merangkap sebagai mediator
23 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 24 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 25 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 26 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
58
Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar
hakim Berikut jadwal hakim mediator Pengadilan Agama Karawang
Tabel 5
NO
HARI
MEDIATOR
KETERANGAN
1 2 3 4
1
SENIN
1DRA ALIA AL HASNA MH
2DRS HUMAIDI YUSUF
3DRS CANDRA TRISWANGGA
2
SELASA
1DRSHMYUSUF SH MH
2DRAHJSITI SABIHAH SH MH
3DRAHJERAWATI SH MH
3
RABU
1DRSHMOHAMAD YAMIN SHMH
2DRARATNA JUMILAH MH
3DRSHABDILLAH SH MH
1DRAHJROSNIATI MH
59
4 KAMIS 2DRAELFINA FITRIANI
3DRAHJDADAH HOLIDAH MH
5
JUMrsquoAT
1DRSHASAN BASRI SH MH
2DRSHABID MH
3DRSJAJANG SUHERMAN SH
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
4 Kepatuhan Masyarakat
Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat peneliti memberikan
beberapa catatan atas sikap para pihak selama melakukan proses mediasi
yang mempengaruhi kepatuhan para pihak dalam menjalani proses mediasi
yaitu sebagai berikut
a Rata-rata orang-orang yang datang berperkara ke Pengadilan Agama
khusus dalam perkara perceraian ini sangat sulit untuk disatukan
kembali terlebih apabila salah satu pihak ada yang melakukan
perselingkuhan27
b Sikap egois para pihak sehingga menyulitkan mediator untuk
mendamaikan dan mendalami permasalah yang dihadapi para pihak
27 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
60
c Sikap para pihak yang terkadang tidak mengikuti peraturan mediasi
yang telah disepakati28 Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya proses
mediasi
d Biasanya jauh sebelum para pihak mendaftarkan perkara dan mengikuti
persidangan sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutus
ikatan pernikahan29 Akhirnya mediator pun sulit untuk mendamaikan
kembali bahkan gagal
e Sikap para pihak yang kooperatif Namun hal ini mereka lakukan agar
proses mediasi cepat selesai dan berlanjut kepada tahap persidangan30
Mereka melakukan hal ini hanya sebagai formalitas
5 Kebudayaan
Berkaitan dengan kebudayaan dalam skripsi ini adalah mengenai
budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama Hal ini
sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama Pasal tersebut berbunyi
1 Peradilan Agama adalah peradilan nagi orang-orang yang beragama
islam
Menurut pasal ini Pengadilan Agama adalah wadah bagi orang-orang yang
ingin berperkara khusus untuk orang-orang atau masyarakat yang beragam
islam
28 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 29 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 30 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
61
Penulis melihat ada kecenderungan kenaikan angka perceraian dalam
empat tahun terakhir Berikut adalah angka perceraian selama 4 tahun
terakhir
Tabel 6
DIAGRAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 4
TAHUN TERAKHIR31
Dari data di atas dapat kita lihat bahwa angka perceraian dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan baik pada perkara cerai talak maupun
cerai gugat Namun diantara kedua jenis perkara tersebut angka cerai gugat
jauh mendominasi dibandingkan dengan cerai talak Pada tahun 2012 pada
perkara cerai talak terdapat 89683 perkara yang diputus sedangkan pada
cerai gugat terdapat 206102 perkara Pada tahun 2013 terdapat 94715
perkara cerai gugat dan 221460 pada perkara cerai gugat Selanjutnya pada
tahun 2014 pada cerai talak terdapat 99536 perkara dan 243334 pada
perkara cerai gugat Kemudian pada tahun 2015 terdapat 98602 perkara
31 httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
050000
100000
150000
200000
250000
300000
2012 2013 2014 2015
89683 94715 99536 98602
206102 221460 243334 252885
cerai talak
cerai gugat
62
cerai talak dan 252885 pada perkara cerai gugat Dari setiap tahunnya
jumlah perkara cerai gugat lebih dari 2 kali lipat jumlah perkara cerai talak
Perbedaan jumlah angka ini sangat signifikan dan menunjukkan bahwa
betapa tingginya angka perceraian di Indonesia terutama dalam perkara
cerai gugat Bisa disimpulkan bahwa angka perceraian dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan
C Tingkat Keberhasilan Mediasi
Pada pembahasan ini peneliti membatasi penelitian hanya pada tahun 2015
Data yang diambil bersumber dari laporan bulanan yang kemudian dirangkum
menjadi laporan tahunan Pengadilan Agama Karawang Di dalam laporan
tersebut dapat diketahui berapa jumlah perkara yang dimediasi setiap bulannya
dan berapa jumlah perkara yang berhasil dan gagal untuk dimediasi Berikut
adalah laporan pembukuan mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
Tabel 7
LAPORAN TAHUNAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2015
NO
BULAN
JUMLAH PERKARA
KETERANGAN
BERHASIL TIDAK BERHASIL
1 Januari 28 0 28
2 Februari 18 0 18
3 Maret 20 1 19
4 April 25 0 25
5 Mei 21 0 21
63
6 Juni 18 0 18
7 Juli 18 0 18
8 Agustus 23 1 22
9 September 27 2 25
10 Oktober 35 1 34
11 November 31 0 31
12 Desember 25 0 25
TOTAL 289 5 284
Untuk mengetahui prosentase keberhasilan mediasi dalam satu tahun pada
tabel di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut 32
119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119888119886119887119906119905119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119901119906119905119906119904
X 100
Berdasarkan rumus di atas dapat ditentukan prosentasi keberhasilan mediasi
perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 sebagai berikut
5284
X 100 = 176
Maka dapat diketahui prosentase tingkat keberhasilan perkara yang berhasil
dimediasi adalah sebesar 176 Hal ini membuktikan bahwa tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 sangatlah
jauh dari apa yang diharapkan Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa
32 http wwwbadilagnet data ARTIKEL Mencari 20 tolak 20 ukur 20 hasil
20 Mediasipdf
64
mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 belum efektif Ini
sangat berbanding terbalik dengan prosentase kegagalannya sebesar 9824
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi
Tentunya dalam berjalannya proses mediasi ada faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi Berikut adalah beberapa faktor-faktor
keberhasilan mediasi
a Para Pihak Bersifat Kooperatif
Artinya adalah mereka para pihak dapat mematuhi peraturan dalam
proses mediasi yang telah disepakati sebelumnya33 Hal ini harus dilakukan
karena kebanyakan para pihak yang berperkara ketika suasana hatinya tidak
baik tidak dapat mengontrol emosi sehingga peraturan yang telah disepakati
sebelumnya tidak dipatuhi dan proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan
Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator yang mudah dipahami
sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama mediator yang
bersertifikat34 Ketika seorang mediator telah bersertifikat setidaknya dia
telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara berkomunikasi cara
menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak yang berbeda-beda
karakter
33 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 34 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
65
Begitu juga penampilan mediator yang berwibawa dan meyakinkan
dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi karena dapat meyakinkan dan
menimbulkan kepercayaan terhadap para pihak35
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir
para pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan baik
dan positif ketika menghadapi suatu perkara36
d Mengingat Anak
Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan mediasi karena
para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian bagaimana nasib
anak-anak mereka apabila bercerai37 Hal ini bagi mereka yang sudah
memiliki anak dari hasil perkawinan yang mereka laksanakan
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi
Ketika kondisi tempat atau ruang nyaman hal ini juga dapat
mempengaruhi keberhasilan mediasi karena dapat merubah mindset para
pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di ruangan ruangan tersebut
35 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 36 Kedua faktor tersebut hasil wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator
Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 37 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
66
ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin ruangan atau AC (Air
Conditioner) yang dapat membuat para pihak nyaman38
f Iktikad Baik Para Pihak
Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang mediator untuk
mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung iktikad baik para
pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima kembali pihak
tergugat untuk hidup bersama39
Berikut adalah beberapa faktor penghambat terhadap keberhasilan mediasi
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai
Hal ini terjadi biasanya ketika salah satu atau kedua belah pihak
tidak mau bermusyawarah Misalnya salah satu pihak menuruti pihak
lawan yang ingin bercerai itu sudah dipastikan akan gagal untuk
dimediasi40
b Konflik Yang Sudah Meruncing
Konflik yang sudah meruncing dan berlarut-larut diantara para
pihak akan menghambat keberhasilan mediasi Apabila salah satu pihak
ada yang berkeinginan untuk berdamai masih ada kesempatan untuk
dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah tidak ingin untuk
berdamai maka akan sangat sulit dimediasi41
38 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 39 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 40 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 41 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
67
c Psikologis atau kejiwaan para pihak
Kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya
sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang
mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan
perceraian ini42
42 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
68
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa
kesimpulan yang dapat dikemukakan
1 Efektivitas mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang belum
efektif karena tingkat keberhasilannya masih sangat rendah
2 Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah
a Para Pihak Bersifat Kooperatif Artinya adalah mereka para pihak dapat
mematuhi peraturan dalam proses mediasi yang telah disepakati
sebelumnya Hal ini harus dilakukan karena kebanyakan para pihak yang
berperkara ketika suasana hatinya tidak baik tidak dapat mengontrol emosi
sehingga peraturan yang telah disepakati sebelumnya tidak dipatuhi dan
proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator
yang mudah dipahami sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama
mediator yang bersertifikat Ketika seorang mediator telah bersertifikat
setidaknya dia telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara
berkomunikasi cara menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak
yang berbeda-beda karakter Begitu juga penampilan mediator yang
berwibawa dan meyakinkan dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi
69
karena dapat meyakinkan dan menimbulkan kepercayaan terhadap para
pihak
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir para
pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan
baik dan positif ketika menghadapi suatu perkara
d Mengingat Anak Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan
mediasi karena para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian
bagaimana nasib anak-anak mereka apabila bercerai
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi Ketika kondisi tempat atau ruang
nyaman hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi karena
dapat merubah mindset para pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di
ruangan ruangan tersebut ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin
ruangan atau AC (Air Conditioner) yang dapat membuat para pihak
nyaman
f Iktikad Baik Para Pihak Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang
mediator untuk mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung
iktikad baik para pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima
kembali pihak tergugat untuk hidup bersama
70
3 Faktor-faktor penghambat mediasi adalah
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai Hal ini terjadi biasanya ketika
salah satu atau kedua belah pihak tidak mau bermusyawarah Misalnya
salah satu pihak menuruti pihak lawan yang ingin bercerai itu sudah
dipastikan akan gagal untuk dimediasi
b Konflik Yang Sudah Meruncing Konflik yang sudah meruncing dan
berlarut-larut diantara para pihak akan menghambat keberhasilan mediasi
Apabila salah satu pihak ada yang berkeinginan untuk berdamai masih
ada kesempatan untuk dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah
tidak ingin untuk berdamai maka akan sangat sulit dimediasi
c Psikologis atau kejiwaan para pihak Kekecewaan yang berat salah satu
pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa
terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri
ikatan dengan jalan perceraian ini
B Saran
Pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada
beberapa pihak atau instansi yang terkait yaitu sebagai berikut
1 Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang membawahi
Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA mewajibkan kepada calon
pasangan suami isteri yang akan menikah untuk mengikuti bimbingan dan
pembinaan tentang pernikahan untuk menciptakan rumah tangga sakinah
mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan Karena sampai
saat ini hal tersebut hanya bersifat anjuran Hal ini dilakukan agar pasangan
71
yang akan menikah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup serta
membentuk mental yang baik bagi para calon pasangan suami isteri Ini
adalah modal utama agar para pasangan suami isteri terhindar dari perkara
perceraian
2 Kepada Mahkamah Agung ada dua saran yang ingin penulis berikan yaitu
sebagai berikut
a Mahkamah Agung agar mengadakan pelatihan lebih intensif kepada
hakim mediator khususnya bagi hakim yang belum bersertifikasi
sehingga seluruh hakim telah mengikuti dan memiliki sertifikat
tersebut karena kecakapan mediator adalah salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam mediasi
b Agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA yang menjelaskan
tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang
berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator karena hal itu adalah
upaya luar biasa sehingga layak dan patut untuk diberikan insentif
Juga untuk memotivasi para hakim agar lebih bersungguh-sungguh
dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator yang berdampak
dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi Pada
kenyataanya sampai saat ini Mahkamah Agung belum menjelaskan
regulasi tersebut di dalam PERMA
3 Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator agar dengan
sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai mediator tidak hanya
sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh PERMA
72
DAFTAR PUSTAKA
Abbas Syahrizal Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional Jakarta Kencana 2009
Astarini Dwi Rezki SriMediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan
BandungPT Alumni 2013
Abdurrasyid Priyatna Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu
Pengantar Jakarta Fikahati Anesta 2002
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir
Min Ibni Katsir terj M Abdul Ghoffar Juz 5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi
2003
Amriani Nurnaningsih Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011
Al-Husain Ahmad Fathul Qariib Al-Mujiib Mesir Thaha Putra Semarang 1934
Ali Zainuddin Sosiologi Hukum Jakarta Sinar Grafika 2012
Ali Achmad Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1 Jakarta
Kencana 2010
Amir M Abdul Kamus Istilah Islam Jakarta Pustaka Firdaus 1994
Dawson Roger Seni Negosiasi (Secret of Power Negotiating) Jakarta Gramedia
Pustaka 2010
Emirzon Joni Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi
Mediasi Konsiliasi dan Arbitrase) Jakarta Gramedia Pustaka Utama
2000
73
Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2011
Kriekhoff Valerine Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa keluarga
Pustaka Dunia 2012
Lumbuun Ronald S Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan Jakarta Raja Grafindo Persada 2011
Manan Bagir Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia
Peradilan No 24 8 Juli 2008
Rahmadi Takdir Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat
Jakarta Raja Grafindo Persada 2010
Rahman Ghazaly Abdur Fiqh Munakahat Jakarta Kencana Prenada Media
Group 2006
Sabiq Sayyid Fiqh Al-sunnah Kairo Al-Fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972
JMoleong Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja
Rosdakarya 2009
Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar 2014
Shihab M Quraish Tafsir Al-Mishbah Jakarta Lentera Hati 2007
Soekanto Soerjono Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014
Sutadi Mariana Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg
dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan
Biaya Ringan Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI
2005
74
Soekanto Soerjono Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta
PTRaja Grafindo Persada 2008
Syarifuddin Amir Ushul Fiqh Jilid II cet6 Jakarta Kencana 2011
Soekanto Soerjono Penegakan Hukum Bandung Bina Cipta 1983
Tim Penyusun Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta Balai
Pustaka 1990
Usman Rachmadi Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik Jakarta
Sinar Grafika 2012
Widyana I Made Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Jakarta Fikahati
Anesta 2009
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perauran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
Jurnal
75
Nurhasanah dan Rozalinda (2014) ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo
Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 (No2) hal 2
Fachrina dan Rinaldi Eka Putra (2013) ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis
Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di
Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 (No2) hal 5
Internet
Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain 2007
http wwweramuslimcom berita nasional angka- perceraian- di- indonesia-
tertinggi- dibanding- negara- islam- lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam
1612 WIB
Takariawan Cahyadi Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam 2015 http
wwwkompasianacom pakcah di- indonesia- 40- perceraian- setiap-
jam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
Cerai Paling Banyak di Jawa Barat http wwwantaranewscom berita 270213
cerai- paling- banyak- di- jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
Budiman Asep 2016 Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia http
wwwpikiran-rakyatcom jawa-barat 2016 03 15 364250 kasus- cerai-
indramayu -tertinggi- di- indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
Harahap Syahrizal Hadi http wwwmedanbisnisdailycom news read 2015
1230207187kursus-perkawinan-dan-upaya-mencegah-perceraian diakses
11 Juni 2016 jam 0600
httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg
201411teori-efektifitashtml diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
httpwwwbadilagnetdataARTIKELMencari20tolak20ukur20hasil20
Mediasipdf
Lampiran 1
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Drs H Hasan Bashri SHMH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua pengadilan agama karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya2009 di Mega Mendung Bogor
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma ini mengikat hanya bagi orang2 yg berperkarasetiap yg berperkara berdasarkan revisi Perma No1 Tahun 2016 ini Setiap berperkara khusus utk perceraian wajib menempuh mediasi terlebih dahulukalo tdk putusannya batal demi hukum
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Ya sudah Jadi setiap kita warga PA ada perwakilan untuk mengahadiri sosialisasi iniYa cukup berpengaruhada perbedaan dari pada Perma sebelumnya Ada progresnya walaupun tidak signifikan
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Saya belum tau apakah ada upaya peningkatan menjadi UUmungkin nanti akan ada perubahan menuju kesana sebab ini suatu kewajiban juga
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Yaa baguscukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Para pihak antusiasrata2 para pihak ingin dimediasiresponnya baik Tingkat keberhasilannya lumayan Terutama pihak tergugat yg merasa keberatan dgn tuntutan
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mendamaikan kedua belah pihak yg berperkara utk menuju ke arah perdamaian supaya mereka damai Fungsinya mediator
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi
H Di dalam memang selalu diupayakan penasehatan perdamaiankarena di ruang sidang itu waktunya terbatas dan singkat Kita juga dibatasi dgn perkara yg cukup banyak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Sebab ada hal yg terkadang secret apabila menyangkut perceraianmakanya sidangnya tertutup Ini masalah sangat privasi dan khalayak umum tdk boleh taukarena aib juga Sesuai dgn perma diberikan waktu kurang lbh 40 hari kerja Kami melakukan mediasi tidak hanya 1 atau 2 kali bahkan bisa 4 sampai 5 kali apabila kita melihat masih ada celah utk didamaikan Bahkan harinya bisa ditambah tentunya atas seizin ketua mejalis hakim
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Ketika hal ini terjadibiasanya kita melakukan kaukus Biasanya mereka lbh terbukakarena kalo kita hadirkan mereka berduka biasanya cenderung agak tertutup juga Ini adalah jalan terbaik utk mengetahui apa sih yg sebenarnya terjadi
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Pengaruhnya cukup besar jugasebab ketika kaukus mereka lebih terbuka dlm persoalan yg sebenarnya terjadi Kadang2 didepan pihak agak malu dll apalgi kalo para pihak nya tempramental Tp begitu lewat kaukus mereka lebih terbuka kadang2 Sering terjadi hal seperti ini Hal ini sangat penting karena utk menggali persoalan yg sebenarnya terjadi
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama Kemampuan mediator juga berpengaruh terutama mereka yg sudah bersertifikasi Kedua kesungguhan dari mediator Respon dan keinginan kedua belah pihak juga sangat penting Termasuk juga suasana ruangan mediasi mempunyai pengaruh penting terhadap keberhasil Didesain dgn rapiber ACjadi ketika masuk itu orang2 merasa enak dan nyamandapat merubah mindset mereka juga Kalo ruangannya panasga mumpuni Maka demikian kita berharap Pemerintah menyediakan tmpt khusus utk mediasi yg representatif Faktor kegagalan yaa sebaliknyahehe
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa sangat penting Harus juga dia memiliki bekal itu sebab itu terkait sekali dgn masalah keluarga Ttg pskologi harus dikuasai oleh hakimbaik dia sebagai hakim
maupun sebagai mediatortapi itu hanya bersifat anjuransebab dlm persyaratan blm ada ketentuan sprti itu Namun secara mafhumnya kita harus mengetahui lah
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah tempat pastinya Utk tempat alhamdulillah bisa kita katakan cukup memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Dulu begitu maunya MA tapi sampai hari ini blm jelas juga reward nya apabelum ada aturan mengenai hal iniitu baru wacana aja Harusnya adasebab itu adalah upaya luar biasa Seperti di negara jepang aja itu reward nya luar biasa Mungkin kalo ada dapat memotivasi hakim juga untuk memediasi dgn lbh baik
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Yaa sudah lumaya ideal lah kalo sgtu
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Khusus utk di PA karawang tidak menyediakantp di PA yg lain saya tahu menyediakanuntuk masalah knpa nya saya kurang tau juga yaa Yang jelas ketika Pengadilan saya yg sebelumnya di Cibinong ada
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Rata2 responnya baik dan mau dimediasi tapi 1 atau 2 ada kadang yg menolak Memang harus maukalo tdk batal demi hukum
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Biasanya dari pihak penggugat yg tdk mau melanjutkanyg kedua kadang2 pihak tergugat juga tdk mauketika kedua belah pihak tdk maubanyak disini yg seperti itu Tapi apabila pihak penggugat atau salah pihak msh mauitu msh ada kemungkinan utk bermediasi Kalo dua2nya sudah tdk mauini yg sangat sulit Rata2 faktor ekonomiselingkuh juga adakekerasan juga adatdk tanggung jawab juga adamacam2 lahyg jelas faktor ekonomi menempati urutan teratasterkait masalah nafkah
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang
H Kita mengadakan kunjungan dan kerjasamaserta studi perbandingan dgn negara2 tersebut(Jepang) Kalo mereka berhasilkenapa tidak kita mengadopsi sistem yg sama Memang tingkat keberhasilanya cukup tinggi Saya termasuk yg terbaik jadi mediator Dari segi aturannyapelaksanaannyasistemnya juga kita ikut Kalo di luar negeri berbedasebelum menuju ranah persidanganmereka sebelum itu sudah ada upaya perdamaian Jadi kalo mereka sudah berhasil ga perlu lagi naik ke tahap persidangan Berbeda dgn kitakalo kita di dalamartinya setelah daftar ke persidangan baru dapat dilakukan mediasi Mereka juga ada lembaga swasta yg dibiayai oleh negara tanpa dipingut biaya Utk hal biaya mediasi kita juga sama gratisCuma kita dalam persidangan setelah daftar Faktor kultur sangat berpengaruhutk di indonesia apalagi dgn kemajemukan sukunyakhusus utk karawang saja skrng bukan hanya orang sunda saja tapi sudah dari mana2 Sosialisasi mediasi ini kita suka lakukan namun hanya dalam ranah kelembagaan sajatdk khusus kepada masyarakat
H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Rosniati MH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Ya saya sebagai hakim mediatordisini sejak 31 agustus 2013
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang melalui SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Belum memilikinamun kita sebagai hakim dibenarkan untuk merangkap juga sebagai hakim mediator kecuali kalo mediator diluar hakimitu wajib memiliki sertifikat mediator
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Tidakini hanya mengikat kepada orang2 yg berperkara dipengadilan saja Kalo ga dimediasi putusannya batal demi hukum Kalo kedua belah pihak hadir dapat dimediasi tp kalo salah satu tdk hadir tdk dapat dimediasi
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Dari pihak MA sudah melakukan sosialisasi dgn cara perwakilan dari PA karawang ini di undang ke MA Kyk nya ga ada perubahan yg berarti yaa karena biasanya orng yg berperkara kesini ga ada suami nyayg verstek(ga bisa dimediasi)yg hadir dua2nya hanya sedikit Tp dsni juga banyakcontoh penggugat mengajukan gugatan terus suaminya dtng atau suami yg mengajukan lalu termohonnya datang mediasi perdamaiannya itu jarang yg berhasil namun akibat cerainya bnyk yg berhasil seperti nafkah lsquoiddahmutrsquoah nya itu bnyk yg berhasil
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Belum adamungkin tergatung orang-orang yg ada di Mahkamah Agung yaauntuk menerbitkan Undang-Undang itu banyak persyaratannya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektifCuma khusus dlm perkara perceraian efektifnya dalam hal akibat cerainyabukan pada perdamaian dalam perceraiannya Karena orang yang datang berperkara perceraian itu adalah dalam hal perasaanuntuk mendamaikannya itu kan sulit apabila sudah menyangkut perasaan
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Ini sebetulnya mediasi ini adalah non-litigasi tp sudah terintegrasi ke dalam litigasi dan itu membantu Memang dalam setiap awal persidangan sudah memberikan nasihat tapi kan untuk lebih fokus dan optimal waktunya harus dipisahkan secara tersendiri
11 Mengapa mediasi harus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena dalam hal perceraian ada rahasia2 rumah tangga yg orang lain tidak boleh mengetahuiyg boleh tau hanya mediator dengan hakim Apabila terbuka untuk umum itu tidak etisbarang kali ada sesuatu yang dapat memalukan salah satu atau kedua belah pihakaib keluarga jugajadi harus benar2 rahasia Dalam Perma terbaru kan jangka waktunya 30 harisampai kapanpun bisa bahkan sampai perkara putuspun apabila para pihak menghendaki untuk mediasi kembali yaa kita mediasi lagi Contoh dia cerai tahap awal mediasi tapi tidak tercapailalu berlanjut rekonpensi dalam tahap ini kita mediasi lagi Tapi apabila yg tidak bisa dimediasi kalo perkaranya sudah lanjut Umpamanya verstek awalnyapihak tergugat tidak hadir Lalu kita sudah dalam tahap pembuktiankemudian pihak istri atau suami datangkita sudah tidak mediasi lagi karena sudah lewat
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Pertama yg dilakukan adalah ditunda mediasinya tergantung kesepakatan
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yaa pernah juga Selama ini kaukus tidak banyak pengaruh menurut saya
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H (Faktor keberhasilan mediasi) (1)hubungan antara keduabelah pihak belum terlalu meruncingsalah satu pihak masih berkeinginan untuk damai itu msh ada kesempatan tapi apabila sudah dua2nya tidak itu sangat sulit dimediasi (2)Faktor mengingat anak2 bagi yg sudah menikah dan sudah memiliki anak2bagaimana nasib anak2 apabila bercerai (3)faktor hakimbagaimana cara hakim berbicara dan memberikan nasihat Apabila nasihat2 dapat diterima oleh para pihak itu juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti
dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa itu juga diperlukanbisa juga apabila melibatkan keluarga (hakam) barang kali dengan begitu dpt meluluhkan hati Dalam psikologis juga perlumelihat keadaan atau kondisi kejiwaan seseorang Walaupun kita bukan ahli psokologis tapi karena pengalaman sebagai hakim kita bisa menilai watak kondisi seseorang Lalu kan kita sudah melakukan pelatihan2 mediasitujuannya kan untuk itu Bagaimana cara memediasi orangbagaimana supaya orang itu tertarik dgn kita
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Tempat atau ruang Tentunya ruangan yg apabila orang masuk itu bisa membuat dingin hatinya Ruang mediasi harus dihias sebaik mungkinsejuk juga Kalo disini belum memadai kan apabila memperbaiki sarana dan prasarana harus ada anggaranuntuk tahun ini kita belum dapat anggaran itu dan ruang mediasi yaa seadanya Kalo ditempat lain sudah memadaidihiasada meja khusus (meja bundar)
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum idealmasih kurangnamun ruang khusus nya sudah ada tp belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Respon para pihak rata2 bagustapi keberhasilan nya yang kurang Orang2 yg datang ke Pengadilan itu rata2 perasaannya sudah sulit utk disatukanapalagi apabila salah satu pihak ada yg selingkuhitu sulit
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Kalo di Karawang inikebanyakan karena faktor ekonomi kurang Suami tdk kerja atau suaminya malas2an bekerjajd istri terpaksa bekerjaBanyak jugayg akhirnya
suami mengizinkan istri menjadi TKITKW ke luar Suami dirumah ngurus anak dikirim uanglalu dikumpulkan untuk modal nikah lagi Kedua adalah Selingkuh
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perlu juga kita mencontohnamun kita kan blm tau bagaimana prosesnya disana Kalo memang baik ya kita harus mencontoh Tapi kita juga kn sudah ada payung hukum sendiri Untuk masalah kultur juga menurut saya tidak banyak pengaruh yaakarena kalo perkara peceraian itu sudah masalah hati yaasangat sulitga mungkin memaksakan kehendak Jadi mediasi itu ada beberapapertama (berhasil) dua2nya hadir dan berhasil damaiada juga (gagal) apabila salah satu pihak tidak hadiritu gagal dimediasi Ada juga (tidak berhasil) yaitu dua2nya hadir namun gagal untuk dimediasi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Elfina Fitriani
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak 8 februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang dengan SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Sudah adasaya mengikut di MegamendungBogor pada tahun 2013 kalo tdk salah
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Hanya mengikat kpd orang2 yg berperkara saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudah Tidak banyak berpengaruh yaa terhadap keefektivitasan mediasi
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo sementara ini belum ada upaya kesana Karena tahap untuk kesana butuh waktu dan pembahasan yg panjang
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Pada intinya adalah orang mencari solusi terhadap permaslahan yg dihadapi orang2 yg berperkara Fungsinya adalah untuk mendamaikan para pihak
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Kalo dalam hal ini kita memakai pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama Karena apabila tdk ada waktu khususmaka proses mediasi tdk akan maksimal dan tdk akan berjalan dengan baik karena saat persidangan terbatas oleh waktu yg berujung pd penumpukan perkara
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ini adalah masalah keluargabanyak masalah2 yg sifat nya privasi Dalam agama juga kn apabila ada masalah jgn sampai orng lain atau orang luar taubahkan kalo bisa ketika suami istri bertengkar anak pun jgn sampai tau Apabila orang lain
mengetahui bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah Karena aib juga yg menyebabkan ini bersifat tertutup
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Saya akan lakukan kaukus Kadang ketika kedua belah pihak saling berhadapankeduanya tidak mau saling terbukatakut menyinggung perasaan Pada saat kaukus masing2 pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah yg sebenarnya Pada inti nya apabila masih ada solusi kita cari solusinya tapi tidak bisa mau bagaimana lagi Terkadang kan ada orang yg memilki prinsip
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yang saya alamipada akhirnya kaukus ini tidak berhasil juga terhadap mendamaikan para pihakcuman para pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah2nya yg tidak bisa dia ungkapkan ketika di dpn salah satu pihak Mungkin mediator lain berbeda lagikarena itu yg saya alami selama menjadi mediator
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Kadang2 dari para pihak jugajika salah satu masih ada keinginan untuk rukun masih ada kesempatan untuk berdamai kembaliterutama pihak penggugat yang dapat menerima kembali pihak tergugat untuk kembali hidup bersama Tapi kalo sudah dari kedua belah pihak berkeinginan untuk pisah itu sangat sulit utk didamaikantidak mungkin kita memaksakan Dari mediatornya jugacara membujuk atau cara bicara mediator terhadap para pihak itu enakdapat diterimapenampilan mediator jugahal itu dapat mendukung keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Tentu perlunamun secara akademik kita sebagai mediator tidak mungkin untuk belajar lagi dalam hal (psikologis) tapi kita belajar dari pengalaman Untuk menarik seseorang itu kita kan harus mengetahui jiwa atau karakteristik seseorang Sebenarnya harus bisa ilmu ttg psikologisharus sebelumnya diarahkan ke dalam bidang psikologis dalam hal akademik Tapi ya kalo skrng berdasarkan nalurialamiberdasarkan pengalaman saja Ketika menghadapi seseorang kita harus memiliki kemampuan itu untuk menunjang keberhasilan Tidak peraturan seperti iniuntuk saat ini hanya bersifat anjuran saja
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah ruang mediasi harus dikhususkanterpisah Ideal ruang mediasi dalam buku panduan adalah ruangannya besartertata dengan rapiterdapat meja bundar sehingga para pihak bisa berhadapandinginada air minum dan perlangkapan lainnyaserta adanya pajangan poto2 keluarga yg harmonis Sehinnga ketika masuk para pihak yg tadinya dala kondisi tdk enak bisa menjadi lbh enak lahstandarnya seperti itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa HBelum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Responnya baik terhadap proses mediasi inimau menerima saran2 yg kami sampaikan walaupun pada akhirnya para pihak gagal untuk berdamai Sikap para pihak kooperatif tapi itu dilakukan agar proses mediasi cepat selesai dan dilanjutkan ke tahap persidangan Mereka terkesan melakukan ini hanya sebagai formalitas belaka
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomi Banyak yg gugat kalo gugat ka pihak istri yg mengajukan Dalam hal ini banyak suami yg tdk bertanggung jawab memberi nafkah atas istri Faktor selingkuhfaktor KDRT juga ada tapi tidak banyak
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Tentu perlu apabila itu patut dan bisa kita contoh terlebih negara2 tersebut memiliki tingkat keberhasilan mediasi yg tinggi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Ratna Jumila SH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Jadi pada dasarnya hakim itu melekat sebagai mediatoritu sesuai dengan Perma No1 Tahun 2008 Namun menjadi mediator bersertifikat skitar 2012 atau 2013 Semenjak jadi hakim disini tahun 2014 merangkap sebagai mediatorada SK dari Ketua PA Karawang
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H ya kalo disini dari SK Ketua PA Karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya punyadari Pusdiklat MA MegaMendung skitar tahun 2012 atau 2013
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma itu terikatartinya setiap berperkara kita wajib melakukan mediasi kalo kedua belah pihak hadir Artinya Perma ini hanya mengikat kepada orang2 yang berperkara di Pengadilan saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudahsebetulnya tidak jauh beda dgn Perma sebelumnya No1 Tahun 2008namun penekanan dalam Perma No1 Tahun 2016 ttg perceraian agak diatur lebih rinci kalo Perma sebelumnya msh secara umum Untuk pengaruhnya terhadap efektivitas mediasi sih saya rasa tidak pengaruh atau perubahan yaa
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo dari Perma ke UU belum ada upaya yakarena kalo menuju UU proses nya berat dan agak rumitMungkin nnti suatu saat akan ada Tapi kita terus belajar dari kasus2 yang dihadapiatau ada saranatau diadakannya workshop Kalo menuju UU ada cuman proses butuh proses yang tidak sebentar ya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Ya cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan
damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Mediasi itu sifatnya wajib Setiap sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak lengkapwajib menempuh proses mediasikalaupun dalam setiap sidang ada upaya damai itu adalah amanat Undang-undang Apalagi masalah perceraian itu dalam setiap sidang wajib mendamaikan para pihak Tapi kalo mediasi di awalKalo berhasil ya sudahtapi kalo gagal disetiap awal persidangan wajib mendamaikan para pihak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ada rahasia2 yg tidak boleh didengar oleh orang lainada juga kaukusApabila mediasi gagal mediator pun hraus memusnahkan berkas2 yg berkaitan dengan mediasi karena saking rahasianya Untuk masalah hari tergantung kasusnya tapi rata2 sih 2 minggu atau 3 minggu Ada juga yg lbh tapi harus seizini dari majelis hakim Artinya ketika mediasi gagaltp pada saat sidang para pihak ingin mediasi lagi itu bolehharus pernyataan dari para pihakitupun harus dimusyawarahkan Mereka sepakat kemudian majelis hakim membolehkan maka boleh mediasi lanjutan Tapi ga boleh lama yapaling lama 14 hari kalo ga salah
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Yaa apabila itu terjadi maka dilakukan kaukus
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya HPernahtergantung kita lihat kasusnya seperti apaterutama masalah perceraianterutama istriada yg ga berani mengutarakan pendapatnyakarena ada yg suaminya KDRTkadang salah satu pihak nya nyerocos terus Karena hal itukita ksh gambaran bahwa mediasi itu punya aturan Ketika mediasi para pihak saling seranggamau ikuti aturan maka kita lakukan kaukus Ga sering Ada pengaruh tp tidak signifikan Pernah pengalaman dlm kasus ceraiterutama kalo salah satu pihak tidak mau cerailakuka kaukusberusaha membuka hati para pihak dan akhirnya mau mengutarakan apa yg diinginkanlalu kita sampaikan pd saat kaukus berikutnya kpd pihak lawanpihak lawan menerimaakhirnya damai dan cabut perkaraNamun tdk setiap perkara sprti itu
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama para pihak kooperatif artinya mereka para pihak mau mengikuti aturan mediasibisa diajak utk berfikir jernih Karena biasanya kalo suami istri udh marah sakit kan udh kyk orang lain yaa Kedua bahasa kita mereka bisa memahami (cara penyampaian mediator) sangat mendukung keberhasilan mediasi Ketiga latar belakang pendidikan para pihak Ketika masuk ruang mediasipas liat muka para pihak bisa ditebaktapi kalo para pihak adem ayemdiajak ngomong enaksaling mengerti Keempat faktor lingkungan dimana para pihak tinggal
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Harus itukarena sulit membedakan job antara mediator dgn hakimhakim harus memutus tp kalo mediator tdksementara itu hakim jadi mediator ditengah mediasi dia lupa bahwa dia sebagai mediator bkn hakim Akhirnya dia memutuskanitu kn tdk bisa karena mediator tdk bisa memutus Makanya sebenarnya kalo bisa hakim itu jgn jd mediatorkarena tipis sekali dia bisa membedakan antara jadi hakimamp mediatorkadang terpengaruh Perlu sekali Belum ada peraturannyahanya sebatas anjuran
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Ruangan mediasi yg memadaiYa beginilah contohnyamestinya kan harusnya ada poto2 keluarga samawa Disini hanya ada gambar tanganitu kn blm menggambarkan perdamaiantp hanya secara umum Tp ketika saya di Jakpus harusnya ada foto2 dan lukisan kelurga samawa (foto suami istri anak) potonya sangat mesrajd kita terbawa suasana Karena suasana ruangan yg sangat damai sangat mempengaruhi kondisi para pihak terutama ketikan para pihak tegang Saya pernah berhasil ketika itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada penghargaan apa2
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum dianggap baik atau belum memadai
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum adasejauh ini msh hakim yg ada di PA karawang Terkendala msh sulitnya SDM mediatornya Mungkin msh blm banyak yg memiliki sertifikat mediator Karena apabila diluar hakimharus memiliki sertifikat Kalo ga ada sertifikat pun ga masalah karena merangkap Kami belum bahas ttg ituterus di karawang ini msh jarangtdk seperti di Jakarta Kalo di jakarta setelah pensiun merangkap jd mediator
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Pertamaperkenalan Lalu menjelaskan peraturan mediasi sprti matikan hptidak boleh saling menyerangharus mendengarkan pendapat masing2 pihak dll Biasanya kalo sudah dijelaskan kebanyakan mereka taat Tp kalo ada yg melanggar kita kembalikan lgi ke peraturan yg telah disepakati Penjelasan aturan mediasi harus diawal
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Disini rata2 msh jarang yg sarjana Rata2 menikah diusia muda13 atau 14 thn udh nikah Banyak yg mnta dispensasi nikah Dari bisa digambarkan bahwa belum siap dengan proses mediasi
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomiselingkuhKDRT biasanya kalo udh selingkuh itu sulit utk didamaikan Kalo masalah ekonomi msh ada kemungkinan utk kita damaikan setelah kita jelaskan Campur tangan pihak ketiga yaitu keluargaitu juga biasanya sulit utk kita damaikan Terkadang mereka msh saling cinta tp ketika pihak keluarga sudah intervensi mereka lbh memilih mendengarkan keluargaga berdaya
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perbedaan dgn jepangdisana mediasi bersifat non-litigasikalo di indonesia kn bersifat litigasiitu yg sulit Kalo di jepang mediasi itu 1 tahun atau bahkan 2 tahun Sedangkan dikita hanya diksh waktu 30 haridan MA menuntut kita utk menyelesaikan perkara dlm wktu 5 bln Kita jd dikejar waktusebelum masuk perkara mereka mediasi dulu Kalo berhasil boleh dibawa ke pengadilan ato tidak utk dibuatkan akte perdamaian (one day wakai) Jd mereka dtng ke pengadilan sudah membawa draf2 kesepakatan Mereka mediasi sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan Dulu waktu saya ikut pelatihan mediasimenurut Nara sumber bahwa proses mediasi itu tdk dihitung utk menyelesaikan perkara Contoh waktu itu jangka waktu mediasi 40hari itu blm dihitung Dihitung mulai dari waktu awal persidangan ketika ada laporan dari mediator Tapi skrng tidakdari mulai dftar perkara sudah dihitung waktu penyelesaian perkaratdk boleh lbh dari 150 hari dari hari pendaftaran Jd karena faktor itulah yg mempengaruhi kita ukt bekerja keras dikejar waktu dan berdampak tdk maksimal Karena kalo lama2 kita ditegur oleh MA Itulah faktor knpa mediasi disini jarang yg maksimal (1)MEDIASI GRATIS(2)BIAYA PERKARA MAHAL(3)KETERLIBATAN DARI EKSEKUTIF LEGISLATIF amp YUDIKATIF(4)KULTUR MASYARAKAT YG TAAT HUKUM Sulit diterapkan di Indonesiasebenarnya biaya mediasi gratisan apabila dari hakimsedangkan kalo mediasi dari luar hakim butuh biaya yg berasal dari para pihak Menurut pendapat saya (DraRatna Jumila MH) mungkin mediasi ini hanya formalitas belakaudahlah yg pnting kita sudah melaksanakan amanat Permamasalah berhasil atau tidak itu urusan belakangan
Lembaga ADR adatapi kalo ke pengadilan agama khusus nya banyak ga dipakai jarang ikut campurtapi tdk tau kalo Pengadilan Negeriorang yg berperkara ke PA rata2 orang yg menengah ke bawahapalgi di karawang Beda dgn kota2 besar dgn kasus yg besar sehingga dapat mengambil mediator dari luar KULTUR Dikita ituhukum dibuat utk dilanggar yaa heheterkadang kita suruh mediasi malah mengelak dgn alasan bahwa sudah mediasi dgn keluarga Itu kan salah satu bentuk tdk taat hukumtp kemudian kami jelaskan H = Hakim atau Hakim Mediator
Lampiran 2
Gambar 1
Foto bersama Dra Elfina Fitriani Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 2
Foto bersama Dra Hj Rosniati MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 3
Foto bersama Drs H Hasan Bashri SHMH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 4
Foto bersama Dra Ratna Jumila MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 5
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Gambar 6
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Lampiran 3
vii
3 Bapak Fahmi Muhammad Ahmadi MSi dan Ibu Hj Siti Hana S Ag
Lc MA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan
Mazhab
4 Pembimbing akademik Ibu Hj Siti Hana S Ag Lc MA dan seluruh
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
5 Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr Umar Al-Haddad MA dan Ibu
Ummu Hanna Yusuf MA yang selalu sabar dan istiqomah dalam
membimbing penulis serta memberikan nasihat-nasihat yang
menyejukan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6 Terkhusus untuk kepada kedua orangtua penulis yang sangat penulis
cintai dan sayangi Bapak HTandang Permana dan Hj Euis Hapsah
yang selalu memberikan doa bagi penulis serta selalu mendukung
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini Penulis
takkan pernah bisa membalas jasa dan pengorbanan kedua orangtua
penulis namun perjuangan ini penulis persembahkan bagi kedua
orangtua penulis
7 Terima kasih pula untuk kakak-kakaku tercinta Fika Siti Rokayah
Ardi Ahmad Wahdiyat yang terus dan selalu memberikan doa serta
dukungan kepada penulis terima kasih dan semoga adik mu menjadi
orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain
viii
8 Terkhusus kepada kekasih tercinta adinda Neni Anggraeni AmdKeb
yang selalu memberikan doa support motivasi dan dukungannya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9 Ucapan terima kasih juga terkhusus kepada Ahmad Rifarsquoi selaku
teman seperjuangan yang sangat banyak berkontribusi sehingga skripsi
ini dapat selesai dengan baik
10 Terima kasih pula kepada Kang Ahmad Fauzi SE Kang Ismail Abdul
Fatah Kang Sugih Waluya Romdon selaku orang yang telah banyak
membantu dan membimbing penulis ketika penulis memasuki awal
perkuliahan
11 Untuk sahabat-sahabat penulis Ahmad Fabi Kriyan Ardani SH (baru
lulus penulis tahu) Rezza Fazriyansyah (Kembaran Chris John)
Abdullah Mahfud Bang Anas (Nasrullah) SKomi selaku teman
kosan dan sahabat seperjuangan Terima kasih kepada pihak yang tak
disebutkan penulis namun tak mengurangi rasa terima kasih dan
hormat penulis kepada kalian semua Semoga Allah SWT membalas
kebaikan hati kalian kepada penulis
Jakarta 12 April 2017
Tian Nurmawan
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Masalah 6
C Rumusan dan Batasan Masalah 6
D Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E Studi Review Terdahulu 8
F Metode Penelitian 10
G Sistematika Penulisan 12
x
BAB II KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi 13
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi 14
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi 17
D Peran dan Fungsi Mediator 18
E Proses Mediasi 21
F Mediasi Dalam Perspektif Islam 26
BAB III TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas 33
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 33
C Teori Efektivitas Hukum 38
BAB IV
A Profil Pengadilan Agama Karawang 42
B Analisis Efektivitas Mediasi 45
1 Tinjauan Yuridis Perma No1 Tahun 2008 dan Perma No1
Tahun 2016 45
2 Kualifikasi Mediator 51
3 Fasilitas dan Sarana 56
4 Kepatuhan Masyarakat 59
ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG
xi
5 Kebudayaan 60
C Tingkat Keberhasilan Mediasi 62
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi 64
BAB V PENUTUP
A Kesimpulan 68
B Saran-saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 76
xii
DAFTAR TABEL
TABEL 1 Daftar Perceraian Pengadilan Agama Karawang 2011-2015 5
TABEL 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karawang 44
TABEL 3 Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016 50
TABEL 4 Daftar Mediator Pengadilan Agama Karawang 52
TABEL 5 Jadwal Mediator 58
TABEL 6 Diagram Perceraian Pengadilan Agama 4 Tahun Terkahir 61
TABEL 7 Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
62
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara Penelitian
LAMPIRAN 2 Foto bersama para Mediator Hakim Pengadilan Agama karawang
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Karawang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling
banyak dalam setiap tahunnya dibandingkan negara Islam didunia lainnya Hal
tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama dalam acara
Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan
Tingkat Nasional 2016 Menurutnya gejolak yang mengancam kehidupan struktur
keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini
Tambahnya lagi bahwa setiap tahun ada 2 juta perkawinan tetapi yang
memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat setiap 100 orang yang
menikah 10 pasangannya bercerai dan umumnya mereka yang baru berumah
tangga1
Jika di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia
sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik ternyata di tahun-tahun
berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat Melihat data pernikahan
dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI tampak
pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun sementara
perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian setiap
tahunnya Tahun 2009 jumlah angka pernikahan sebanyak 2162268 kejadian
1Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain
httpwwweramuslimcomberitanasionalangka-perceraian-di-indonesia-tertinggi-dibanding-negara-islam-lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam 1612 WIB
2
dan perceraian sebanyak 216286 kejadian Lalu pada tahun 2010 jumlah angka
pernikahan sebanyak 2207364 kejadian dan perceraian sebanyak 285184
kejadian Tahun 2011 jumlah angka pernikahan sebanyak 2319821 kejadian dan
perceraian sebanyak 258119 kejadian Tahun 2012 jumlah angka pernikahan
sebanyak 2291265 kejadian dan perceraian sebanyak 372577 kejadian
Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah angka perceraian sebanyak 2218130
kejadian dan perceraian sebanyak 324527 kejadian2
Data Kementerian Agama RI disampaikan oleh Kepala Subdit
Kepenghuluan Anwar Saadi Jumat 14 November 2014 Dimuat di Republika
Online 14 September 2014 Sebagai sampel kita ambil data dua tahun terakhir di
2012 dan 2013 saja Jika diambil tengahnya angka perceraian di dua tahun itu
sekitar 350000 kasus Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus
perceraian atau 40 perceraian setiap jam
Provinsi Jawa Barat yang juga paling banyak penduduknya menjadi
provinsi yang paling tinggi angka perceraiannya Badan Peradilan Agama MA
pada 2010 mengungkap terdapat 33684 kasus cerai di sana Tempat kedua
adalah Jawa Timur yaitu sebanyak 21324 kasus Posisi ketiga Jawa Tengah
dengan 120193 Indramayu adalah kabupaten di Jawa Barat dengan angka
perceraian tertinggi di Indonesia pada 2015 Jumlah perceraian tahun 2015 pun
meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 dan didominasi oleh usia produktif
2Cahyadi Takariawan Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam
httpwwwkompasianacompakcahdi-indonesiandash40ndashperceraianndashsetiapjam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
3 Cerai Paling Banyak di Jawa barat httpwwwantaranewscomberita270213cerai-paling-banyak-di-jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
3
Ungkap Kepala Pengadilan Agama Indramayu Anis Fuadz di kantornya kamis
14 Januari 2016 lalu Dia menyebutkan Indramayu menempati peringkat pertama
dengan 9444 kasus diikuti Malang sebanyak 8497 kasus Surabaya 8262 kasus
Kabupaten Cirebon 7991 kasus Sementara di Jawa Barat setelah Indramayu dia
memprediksi di peringkat kedua ditempati Kabupaten Tasik atau Kota Cimahi4
Data statistik yang cukup mengejutkan juga dilansir oleh Badilag Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyebutkan pada tahun 2009 perkara
perceraian yang diputus Pengadilan AgamaMahkamah Syarrsquoiyah mencapai
223371 perkara Perkara cerai gugat berjumlah 150000 Ini berarti 65 dari
perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia
adalah cerai gugat5 Dilansir dari sumber yang berbeda data Ditjen Badilag MA
mencatat 285184 perkara berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se
Indonesia pada tahun 2010 dimana dalam 5 tahun terakhir peningkatan perkara
yang masuk bisa mencapai 816
Berkaitan dengan hal ini ada badan hukum yang di bentuk oleh Departemen
Agama yang dipercaya untuk menangani hal ini Badan Penasihat Perkawinan dan
Penyelesaian Perkawinan adalah badan yang dibentuk oleh Departemen agama
untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang
4Asep Budiman Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia httpwwwpikiran-
rakyatcomjawa-barat20160315364250kasus-cerai-indramayu-tertinggi-di-indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
5 Nurhasanah dan Rozalinda ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 No2 Tahun 2014 hal 2
6 Fachrina dan Rinaldi Eka Putra ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 No2 tahun 2013 h 5
4
ingin bercerai7 Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal
28 ayat (3) menyebutkan bahwa
ldquoPengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tanggardquo
Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan
Agama pertama kali mereka mendatangi BP4 ini Namun meskipun para pihak
belum mendatangi atau belum melalui proses BP4 dan langsung mengajukan
perceraian ke Pengadilan Agama Pengadilan Agama tetap menerima perkara
tersebut perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui
proses BP4 maupun yang belum para pihak dalam perkara tersebutwajib
diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut8
Akan tetapi mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama perlu dilakukan
kajian atau penelitian mengingat tingginya kasus perceraian Berkaitan dengan hal
ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang Berdasarkan
data statistik yang dilansir di situs resmi Pengadilan Agama Karawang Pada
tahun 2011 terdapat 1276 perkara yang didominasi cerai gugat berjumlah 846
perkara dan cerai talak berjumlah 430 perkara Pada tahun 2012 terdapat 1638
perkara yang tetap didominasi oleh cerai gugat bahkan cenderung meningkat
7 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 134 8 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 135
5
dengan jumlah 1131 perkara dan cerai talak sebanyak 507 perkara Lalu pada
tahun 2013 cenderung terus mengalami peningkatan dengan jumlah perkara
sebanyak 1812 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak 1267 dan cerai talak
berjumlah 545 perkara Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah perkara perceraian
sebanyak 1761 perkara dengan perkara cerai gugat berjumlah 1294 dan perkara
cerai talak mengalami penurun menjadi 467 kasus9 Lalu pada tahun 2015 jumlah
perkara perceraian sebanyak 1900 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak
1350 perkara dan 550 perkara cerai talak Kesimpulan yang di dapat dari data di
atas adalah selama 4 tahun terakhir perkara perceraian cenderung mengalami
peningkatan yang signifikan dengan didominasi oleh perkara cerai gugat
Tabel 1
DAFTAR PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2011-2015
Tahun Jumlah Perkara Cerai Talak Cerai Gugat
2011 1267 perkara 430 perkara 846 perkara
2012 1638 perkara 507 perkara 1131 perkara
2013 1812 perkara 545 perkara 1267 perkara
2014 1761 perkara 467 perkara 1294 perkara
2015 1900 perkara 550 perkara 1350 perkara
9 httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
6
Berangkat dari tujuan awal untuk mengetahui tingkat keefektivan mediasi di
Pengadilan Agama maka penulis beranggapan bahwa masalah ini perlu dijadikan
objek penelitian dalam sebuah skripsi karena akhir-akhir ini perkara perceraian
mengalami peningkatan yang signifikan Tulisan ini ingin mengetahui efektivitas
mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi yang berjudul ldquoEfektivitas
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama
Karawang Tahun 2015rdquo
B Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut
1 Indonesia adalah negara tertinggi tingkat perceraian
2 Jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat
3 Upaya pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia
4 Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
5 Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan
mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
C Batasan dan Rumusan Masalah
1 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan agar
permasalahan yang akan penulis bahas tidak meluas maka penulis membatasi
permasalahan sebagai berikut
7
a Efektivitas dibatasi pada keberhasilan dalam mediasi penyelesaian
sengketa perceraian
b Mediasi penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada perkara Tahun
2015
c Data tentang penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
d Data yang diteliti dibatasi pada data tahun 2015 karena pada tahun
tersebut merupakan angka perceraian tertinggi
2 Rumusan Masalah
Dalam mempermudah penulis menganalisa permasalahan penulis
menyusun rumusan masalah sebagai berikut
a Bagaimana efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
b Apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
c Apa saja faktor penghambat mediasi penyelesaian sengketa perceraian di
Pengadilan Agama Karawang
3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis
tujuan yang dimaksud adalah
1 Untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan efektivitas mediasi dalam
proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang
Tahun 2015
8
2 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam
penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun
2015
3 Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian
sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
Adapun manfaat penelitian ini adalah
a Akademis
Secara akademis hasil dari observasi ini diharapkan dapat menjadi
bahan penyuluhan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama
Karawang
b Praktis
Secara praktis hasil dari observasi ini diharapkan menjadi masukan
bagi pihak Pengadilan Agama guna meningkatkan keefektivitasan mediasi
dalam penyelesaian sengketa perceraian Dan bagi pihak lain diharapkan
dapat membantu untuk mengadakan observasi serupa
4 Studi Review Terdahulu
Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis lainnya
maka penulis meninjau beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir
sama dengan pembahasan yang penulis kaji Dalam hal ini penulis menemukan
beberapa skripsi yaitu
9
1 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Depokrdquo yang ditulis oleh Hidayatulloh (2011)10 Dalam
Skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2009 dari 269 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 38 perkara (141) Pada tahun 2010 dari 187
perkara yang berhasil dimediasi sebanayak 13 perkara (69) Dapat
disimpulkan tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
2 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Marosrdquo yang ditulis oleh SariM (2014)11
Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2011 dari 74 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Pada tahun 2012 dari 65 perkara
yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dan pada tahun 2013 dari 63
perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dapat disimpulkan
tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
Pembahasan dalam dua skripsi yang telah penulis kemukakan di atas
membahas pokok permasalahan yang sama namun masing-masing meneliti pada
objek atau tempat yang berbeda Pada skripsi pertama yang menjadi objek
penelitian adalah Pengadilan Agama Depok Pembahasan pada skripsi kedua
yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Maros Selanjutnya
objek penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Karawang Dengan
demikian objek penelitian yang penulis teliti belum pernah ada yang
membahasnya
10 Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 11 Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014
10
5 Metode Penelitian
1 Jenis Penelitian
Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong kualitatif analitis adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan
data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah
mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain12
2 Sumber Data
Data yang terhimpun dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian
yaitu
1 Data primer Sumber data ini didapatkan dari hasil observasi langsung
ke Pengadilan Agama Karawang serta hasil wawancara dengan para
Hakim di Pengadilan Agama Karawang
2 Data sekunder Sumber data ini penulis ambil dari teks undang-
undang yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 130 HIR dan 154
RBg SEMA No1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR154
RBg PERMA No2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan PERMA No1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan undang-undang No7 Tahun 1989 tentang Peradilan
12 Lexy J Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009) h 248
11
Agama undang-undang No48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman beberapa buku-buku terkait yang membahas tentang
mediasi di Pengadilan serta beberapa skripsi artikel-artikel terkait
mengenai hal ini yang dapat digunakan untuk mendukung dan
melengkapi data primer
3 Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan
data dengan wawancara langsung terhadap hakim-hakim atau pegawai
terkait di Pengadilan Agama Karawang serta melalui pengamatan langsung
atau observasi
4 Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara tematik
deskriptif yaitu dengan cara pendeskripsian atau penggambaran yang
dituangkan ke dalam bentuk paragraf yang kemudian diklasifikasikan sesuai
dengan jenis jawaban yang diberikan kepada narasumber
5 Tehnis Penulisan Skripsi
Penulisan skripsi ini berpedoman pada ldquoBuku Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh FSH UIN Jakarta tahun 2012rdquo
12
6 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini penulis membuat
sistematika penulisan dengan membagi kepada lima (5) bab tiap-tiap bab terdiri
dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut
BAB I Dalam bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah
identifikasi masalah batasan dan rumusan masalah tujuan
penelitian manfaat penelitian review terdahulu kerangka
berpikir metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II Membahas tentang konsep mediasi dan penerapannya berupa
pengertian mediasi asas-asas umum dalam proses medasi
keuntungan menggunakan mediasi peran dan fungsi mediator
proses mediasi dan mediasi dalam islam
BAB III Membahas tentang teori efektivitas berupa pengertian mediasi
bekerjanya hukum dalam masyarakat dan teori efektivitas
hukum
BAB IV Membahas tentang analisis efektivitas mediasi berupa profil
Pengadilan Agama Karawang analisis efektivitas mediasi
tingkat keberhasilan mediasi dan faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi
BAB V Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran
13
BAB II
KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi
Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin ldquomediusrdquo ldquomediumrdquo yang artinya
berada ditengah Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak
(ldquodyadic modelrdquo) dengan melibatkan pihak ketiga (ldquotriadic modelrdquo) dengan
tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis1 Pada
dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dapat membantu dalam situasi
konflik untuk mengordinasi aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses
tawar-menawar2
Menurut Priyatna Abdurrasyid mediasi merupakan suatu proses damai
bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada
mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang
bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang
besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang
bersengketa secara sukarela3
Pengertian mediasi yang lain menurut Dwi Rezki Sri Astarini adalah proses
penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang bersengketa dengan itikad
1 Valerine JL Kriekhoff Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam
buku Bunda Reghena (Pustaka Dunia 2012) h 615 2 Nurnianingsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta Raja Grafindo 2011) h 28 3 Priyatna Abdurrasyid Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar
(Jakarta Fikahati Anesta 2002) h 34
14
baik berusaha mendamaikan sengketa diantara mereka dengan dibantu oleh
mediator netral untuk mencapai hasil yang adil dan dapat diterima oleh kedua
belah pihak untuk dilaksanakan dengan sukarela4
Demikian pula ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun
2016 terdapat rumusan pengertian mediasi sebagai berikut
ldquoMediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediatorrdquo
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi
Pelembagaan dan permberdayaan mediasi di Pengadilan (Court Connected
Mediation) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada
dasar negara kita yaitu Pancasila terutama sila keempat yang berbunyi
ldquoKerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilanrdquo Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghedaki bahwa
upaya penyelesaian sengketa atau konflik atau perkara dilakukan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
Hal ini mengadung arti bahwa setiap sengketakonflikperkara hendaknya
diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak
yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama5
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dasar hukum yang mengatur
pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada
4 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 89 5 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 26
15
ketentuan HIR dan RBg HIR merupakan singkatan dari Herziene Inlandsch
Reglement (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara
perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan colonial Hindia Belanda
yang masih berlaku di negara kita hingga kini Sedangkan RBg adalah singkatan
dari Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang)
merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah luar pulau Jawa dan Madura
Secara lebih lengkap ketentuan pasal ini adalah6
1 Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka
Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi
2 Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat akta tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menempati perjanjian yang diperbuat itu surat akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa
Selanjutnya dalam Pasal 154 RBg adalah
1 Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak dating menghadap maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya
2 Bila dapat dicapai perdamaian maka di dalam siding itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa
Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil
pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 130 HIR154 RBg yang mengharuskan hakim
menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan
perdamaian diantara para pihak yang berperkara Namun Mahkamah Agung
mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar
6 Prof DR Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287
16
formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa7
Kenyataan praktik yan dihadapi jarang dijumpai putusan perdamaian Produk
yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya
hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau
kalah (winning or losing) Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep
sama-sama menang (win-win solution)
Pasal 130 HIR154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian oleh
hakim dijadikan modal utama dalam membangun perangkat hukum mediasi
pengadilan yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberdayaan Pengadian Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai Pasal 130 HIR154 RBg yang kemudianpada tahun 2003 disempurnakan
melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan8
Kemudian merasa PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dirasa belum efektif
maka Mahmakah Agung merevisi kembali dengan lahirnya PERMA Nomor 1
Tahun 2008 Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan para
pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata Hal ini daat dilakukan dengan
menintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur
berperkara di pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses berperkara di pengadilan Hakim wajib mengikuti
7 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 27 8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124
17
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi bila hakim melanggar atau
enggan menerpkan prosedur mediasi putusan hakim tersebut batal demi hukum
(Pasal 2 ayat (3) PERMA)9
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi
Bagi pihak-pihak yang berseteru memecahkan masalah dengan
membawanya ke meja hijau terkadang dirasa kurang begitu efektif Banyak
kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi
yaitu10
a Ada dua asas penting dalam mediasi
Pertama menghindari menang ldquokalahrdquo (win loose) melainkan lsquosama-sama
menangrdquo (win-win solution) Sama-sama menang bukan saja dalam arti
ekonomi atau keuangan melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi
(nama baik dan kepercayaan) Kedua putusan tidak mengutamakan
pertimbangan dan alasan hukum melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan
dan rasa keadilan
b Telah pula dikemukakan penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu
penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara Waktu yang panjang dalam
berperkara tidak hanya menjadi beban ekonomi keuangan Yang tidak kalah
pentingnya adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap
dan kegiatan pihak yang berperkara
9 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124-125
10 Bagir Manan Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia Peradilan No 248 Juli 2006 h 5-16
18
c Bagi masyarakat Indonesia berperkara menimbulkan efek sosial yaitu
putusnya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial Bukan saja antar
pihak yang berperkara Efek sosial dapat memperluas sampai kepada
hubungan kekerabatan yang lebih luas Hal ini dapat terjadi karena suatu
perkara bukan saja menjadi kepentingan dan ldquoharga dirirdquo yang berperkara
melainka juga dapat merambat ke kerabat
d Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia
yang mengutamakan dasar kekerabatan paguyuban kekeluargaan dan gotong
royong Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah laku toleransi
mudag memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan
bersama (komunal)
D Peran dan Fungsi Mediator
Dalam mediasi ada pihak yang sangat berperan besar demi tercapainya
kesepakatan damai yaitu seorang mediator Biasanya mediator adalah orang yang
ahli dalam bidang yang didiskusikandisengketakan atau ahli dalam bidang hukum
karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak Mediator merupakan pihak
ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para
pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa11
Sebagai ldquopenengahrdquo atau pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi
mediator ldquomembanturdquo para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya Seorang mediator akan membantu para pihak untuk membingkai
persoalan yang ada perlu diselesaikan secara bersama Secara umum mediator
11 Mariana Sutadi Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan Biaya Ringan (Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI 2005) h 30
19
tidak membuat keputusan mediator hanya membantu dan memfasilitasi para
pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian
sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga untuk mencapai
hasil yang maksimal seorang mediator disamping memiliki kemampuan sebagai
mediator juga harus dapat menguasai teknik-teknik mediasi secara baik12
Ada kalanya mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi
dalam pertemuan yang disebut caucus yaitu pertemuan mediator dengan salah
satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya sehingga mediator akan lebih leluasa
memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka membagi
informasi13 Dengan pertemuan terpisah (caucus) ini mediator akan mempunyai
lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi
Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya
dalam sebuah caucus Oleh karena itu seorang mediator juga harus memiliki
kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai
penyelesaian masalah yang disengketakan sehingga mediator diharapkan akan
mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu
perjanjiankesepakatan14
12 I Made Widyana Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (Jakarta Fikahati Anesta
2009) h 114 13 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 93 14 Takdir Rahmadi Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta
RajaGrafindo Persada 2010) h 17
20
Fuller dalam Riskin and Westbrook menyebutkan tujuh fungsi mediator
yaitu sebagai catalyst educator translator resourceperson bearer of bad news
agent of reality dan scapegoat
1 Sebagai ldquokatalisatorrdquo mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator
dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang
konstruktif bagi diskusi
2 Sebagai ldquopendidikrdquo berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi
prosedur kerja keterbatasan politis dan kendala usahan dari para pihak Oleh
sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di
antara para pihak
3 Sebagai ldquopenerjemahrdquo berarti mediator harus mampu menyampaikan dan
merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui
bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang
dicapai oleh pengusul
4 Sebagai ldquonarasumberrdquo berarti seorang mediator harus mendayagunakan
sumber-sumber informasi yang tersedia
5 Sebagai ldquopenyandang berita jelekrdquo berati seorang mediator harus menyadari
bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional Untuk
itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak
terkait untuk menampung berbagai usulan
6 Sebagai ldquoagen realitasrdquo berarti mediator harus berusah memberi pengertian
secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau
tidak masuk akal tercapai melalui perundingan
21
7 Sebagai ldquokambing hitamrdquo berarti seorang mediator harus siap disalahkan
misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan
E Proses Mediasi
Ada beberapa tahap secara garis besar yang harus dijalani oleh para pihak
dalam melakukan proses mediasi Berikut adalah tahapan-tahapan proses mediasi
yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016
a Tahapan Pra Mediasi
Pertama penggugat mendaftarkan perkara ke bagian kepaniteraan
Pengadilan Setelah itu Ketua Pengadilan memilih Majelis Hakim untuk
memeriksa perkara tersebut Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para
pihak Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh
proses mediasi (Pasal 17 ayat (1) )
Setelah itu Majelis Hakim memberikan hak kepada para pihak untuk
memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya (Pasal
20 ayat (1) ) Apabila setelah hari yang ditentukan tidak ada kesepakatan
untuk memilih mediator maka Hakim pemeriksan perkara segera menunjuk
Mediator Hakim atau pegawai Pengadilan Jika pada Pengadilan yang sama
tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang
bersertifikat ketua majelis hakim menunjuk salah satu Hakim Pemeriksan
Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan yang
bersertifikat (Pasal 20 ayat (3) dan (4) )
22
b Pemanggilan Para Pihak
Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setekah
menerima penetapan penunjukan sebagai mediator (Pasal 21 ayat (1) )
Dengan bantuan juru sita Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara
memanggil para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi
c Akibat Hukum Pihak Tidak beriktikad Baik
Pada Pasal 22 ayat (1) sampai (5) adalah penjelasan mengenai akibat
hukum bagi pihak Penggugat yang tidak beriktikad baik Pada Pasal
selanjutnya yaitu Pasal 23 ayat (1) sampai (8) berisi penjelasan mengenai
akibat hukum bagi pihak Tergugat yang tidak beriktkad baik selama proses
mediasi
d Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) para pihak menyerahkan
resume perkara kepada pihak lain dan Mediator (Pasal 24 ayat (1) ) Jangka
waktu mediasi yang ditetapkan adalah 30 hari terhitung sejak penetapan
perintah melakukan Mediasi Atas dasar kesepakatan para pihak waktu
Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
waktu mediasi pertama berakhir disertai engan alasannya (Pasal 24 ayat (2)
(3) dan (4) )
e Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat
Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum Mediator dapat
menghadirkan seorang atau lebih ahli tokoh masyarakat tokoh agama atau
23
tokoh adat (Pasal 26 ayat (1) ) Terkait mengenai mengikat atau tidaknya dari
penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat tergantung
berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 26 ayat (2) )
f Mediasi Mencapai Kesepakatan
Jika Mediasi mencapai kesepakatan dengan bantuan Mediator para
pihak wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani
oleh para pihak dan Mediator (Pasal 27 ayat (1) ) Mediator wajib
memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang
a Bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan atau kesusilaan
b Merugikan pihak ketiga atau
c Tidak dapat dilaksanakan
Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan kesepakatan
perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta
Perdamaian Jika para pihak tidak menghendaki maka kesepakatan
perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan (Pasal 27 ayat (4) dan (5) )
Selanjutnya Mediator wajib menyampaikan hasil kesepakatan kepada Hakim
Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian(Pasal 27
ayat (6) )
Setelah itu Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari isi kesepakatan
perdamaian paling lama 2 (dua) hari Apabila ada perbaikan Hakim
Pemeriksa Perkara mengembalikan kepada Mediator dan para pihak agar
segera diperbaiki Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak
Mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah di
24
perbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari sejak
penerimaan petunjuk perbaikan Paling lama 3 (tiga) hari setelah Hakim
menerima kesepakatan perdamaian maka Hakim menerbitkan hari penetepan
sidang untuk membacakan Akta Perdamaian (Pasal 28 ayat (1) sampai (4) )
g Kesepakatan Perdamaian Sebagian
Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan sebagian antar
penggugat dan sebagian tergugat penggugat mengubah gugatan dengan tidak
lagi mengajukan pihak tergugat sebagai lawan Kesepakatan tersebut dibuat
dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang
mencapai kesepakatan dan Mediator (Pasal 29 ayat (1) dan (2) ) Kesepakatan
di atas dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut
aset harta kekayaan danatau keperntingan pihak yang tidak mencapai
kesepakatan (Pasal 29 ayat (3) ) Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan pada
perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya banding
kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat (6) )
Untuk Mediasi perkara perceraian di dalam Pengadilan Agama yang
tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya dan para pihak
tidak ingin rukun kembali maka Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya
(Pasal 31 ayat (1) ) Jika para pihak mencapai kesepakatan sebagaimana pada
ayat (1) kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagaian
dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perceraian Hal ini hanya
dapat dilakukan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan
perceraian telah berkekuatan hukum tetap
25
h Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan
Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil dan
memberitahukan secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara apabila
tidak mencapai kesepakatan pada hari yang telah tentukan yaitu 30 hari para
tidak beriktikad baik melibatkan aset serta harta kekayaan atau kepentingan
dengan pihak lain dan melibatkan wewenang aparatur negara Setelah Hakim
menerima pemberitahuan hal ini Hakim segera menetapkan untuk
melanjutkan pemeriksaan perkara (Pasal 32 ayat (1) sampai (3) )
i Perdamaian Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara
Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim tetap berupaya
mendorong para pihak untuk berdamai Atas dasar kesepakatan para pihak
dapat memohon melakukan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara
pada tahap ini Setelah itu Hakim segera menunjuk salah seorang Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dan Hakim wajib
menunda persidangan paling lama 14 hari
j Perdamaian Sukarela Pada Tingkat Upaya Hukum Banding Kasasi atau PK
Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding
kasasi atau peninjauan kembali atas dasara kesepakatan dapat menempuh
upaya perdamaian Jika mencapai kesepakatan maka dibuat akta perdamaian
dan ditandatangani oleh Hakim pemeriksa perkara paling lama 30 hari sejak
diterimanya kesepakatan tersebut (Pasal 34 ayat (1) sampai (4) )
26
F Mediasi Dalam Perspektif Islam
Ash-shulhu disyariatkan oleh Al-qurrsquoan Sunnah dan Ijmarsquo demi
tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan dan agar
permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai Didalam Al-qurrsquoan
Allah berfirman15
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إ ن الله التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
يحب المقسطين (الحجرات9)
Artinya ldquoDan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah Kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adilrdquo
Dan di dalam sunnah yang diriwayatkan Abu Dawud At-tirmidzi Ibnu Majah
Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Amru bin lsquoAuf bahwa Rasulullah SAW
bersabda
م حلالا أوأحل حراما الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حر
Artinya ldquoPerdamaian diantara orang-orang muslim itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halalrdquo
15 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210
27
Dan At-tirmidzi menambahkan
والمسلمون على شروطهم
Artinya ldquoDan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat merekardquo
Lalu ia berkata bahwa hadits ini Hasan Shahih dan Umar ra berkata ldquoTolaklah
permusuhan sampai mereka berdamai karena pemutusan melalui pengadilan akan
mengembangkan kedengkian di antara merekardquo Kaum muslimin berijmarsquo bahwa
perdamaian di antara yang bermusuhan itu disyariatkan P15F
16
Mediasi dalam konsep islam dikenal dengan istilah Shulhu atau Ishlah Sulh
adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk
mengakhiri perkara mereka secara damai Di dalam kitab Fathul Qariib Al-Mujiib
pengertian Ash-Shulh secara bahasa sebagai berikut (فتح القريب المجيب)
16وهو لغة قطع المنازعة F
17
Artinya ldquoShuluh secara bahasa adalah memutus sengketa atau perselisihanrdquo
Namun pengertian shuluh secara syararsquo atau istilah adalah
وشرعا عقد يصلح به قطعها
Artinya ldquoDan menurut syararsquo adalah akad mendamaikan dengan memutus sengketa atau perselisihanrdquo
16 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210 17Ahmad bin Al-Husain Fathul Qariib Al-Mujiib (Mesir Thaha Putra Semarang 1934) h
33
28
Metode Ash-shulh menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan
persengketaan atau perselisihan karena berdasarkan asas kedua belah pihak tidak
ada yang merasa menang ataupun kalah Tentunya hal tersebut atas kesepakatan
dan kerelaan masing-masing pihak Hal ini sesuai dengan prinsip mediasi dengan
istilah win-win solution
Sebelum mengarah kepada perceraian biasanya diawali dengan adanya
sikap nusyuz baik dari pihak isteri maupun suami Ketika hal ini terjadi Al-
Qurrsquoan mentebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 128
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما كان بما ح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله لح خير وأحضرت الأنفس الش صلحا والص
تعملون خبير ا
Artinya Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
Ayat di atas membahas masalah nusyuz Nusyuz identik dengan sikap istri yang
membangkang terhadap suami padahal nusyuz juga dapat terjadi pada suami
Nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajibannya
bertindak keras kepada istri tidak menggaulinya dengan baik tidak pula
memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri P17F
18P Sebaliknya bentuk
nusyuz yang dilakukan oleh istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)
18 M Abdul Amir dkk Kamus Istilah Islam cet ke-1 (Jakarta Pustaka Firdaus 1994) h
251
29
didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan
kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan
kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya19
At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw Saudah binti Zamrsquoah
khawatir dicerai oleh Nabi saw maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan
menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw lsquoAisyah
(istri Nabi saw yang paling beliau cintai setelah Khadijah)20
Kemudian apabila nusyuz telah terjadi dan tuntunan berdamai dari Al-
Qurrsquoan tidak berhasil dijalankan yang dapat berujung pada syiqaq Al-Qurrsquoan
menyebutkan ayat yang menyatakan tentang langkah perdamaian selanjutnya
antara suami isteri yang sedang berselisih yaitu pada surat An-Nisa ayat 35
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوف ق
كان عليما خبير ا بينهما إن الله الله
Artinya Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri ituSesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu menyelesaikan
perselisihan atau persengketaan antara suami isteri yaitu dengan jelas mengirim
19 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XXI bagian keenam
Pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1) 20 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 605
30
seorang hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu
menyelesaikan perselisiah tersebut Hakam yang dimaksud dalam Al-qurrsquoan
terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu dari keluarga
pihak suami isteri Menurut ayat di atas juga jika terjadi kasus antara suami istri
maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri
yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-
musabab terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya atau mengambil
prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik21
Dalam ayat di atas terdapat kata hakam Fungsi utama hakam adalah
mendamaikan Tetapi jika mereka gagal apakah mereka harus menetapkan hukum
dan harus dipatuhi oleh suami isteri yang bersengketa itu Ada yang mengiyakan
dengan alasan Allah menamai mereka hakam dan dengan demikian mereka
berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan baik disetujui oleh
pasangan maupun tidak Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi saw juga
kedua Imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal Sedang Imam Abu Hanifah
dan Imam Syafirsquoi menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam
itu Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami dan tugas mereka hanya
mendamaikan tidak lebih dan tidak kurang22
Selanjutnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir para Fuqaha juga berkata jika
terjadi persengketaan di antara suami istri maka didamaikan oleh hakim sebagai
pihak penengah meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat
21 H Abdur Rahman Ghazaly Fiqh Munakahat (Jakarta Kencana Prenada Media Group
2006) h 241 22 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 433-434
31
zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim Jika perkaranya tetap berlanjut dan
persengketaannya semakin panjang maka hakim mengutus seseorang yang
dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan
meneliti masalahnya serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi
keduanya berupa perceraian atau berdamai Allah SWT memerintahkan mengutus
seorang laki-laki sholeh dari masing-masing pihak untuk meneliti siapa yang
berlaku buruk Jika sang suami yang melakukan keburukan maka mereka dapat
melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah Jika
seorang istri yang melakukan keburukan maka mereka dapat mengurangi haknya
dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya Jika keduanya sepakat
untuk bercerai atau menyatu kembali maka boleh saja perkara itu ditetapkan23
Kaidah ushul fiqh yang digunakan ke dalam permasalahan ini adalah
Mashlahah Mursalah24 Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat dari mashlahah
adalah25
ع ر الش ود ص ق ى م ل ع ة ظ ا ف ح الم
Artinya Memelihara tujuan syararsquo (dalam menetapkan hukum)
Sedangkan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu
memelihara agama jiwa akal keturunan dan harta Secara lengkap Muhammad
Abu Zahrah merumuskan definisi mashlahah sebagai berikut P25F
26P
23 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir Min
Ibni Katsir terj MAbdul Ghoffar EM (Juz5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi 2003) cet ke-2 h 302
24 Mashlahah Mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan suararsquo yaitu menolak mudharat dan meraih mashlahah
25 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 346
32
و ا ار ب ت الأع اص ب ل خ ص ا ا ه ل د ه ش ي لا و ى م لا س الأ ع ار الش د ص ا ق م ل ة م ئ لا الم ح ال ص الم ي ه
اء غ الأل ب
Artinya Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya
Kesimpulannya bahwa mashlahah mursalah adalah apa yang baik menurut akal
itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum
Kaidah ini dapat digunakan dalam sengketa perceraian Apabila perceraian
mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami istri maka itu lebih baik daripada
mempertahankannya Namun apabila perceraian mendatangkan mudharat maka
harus dihindarkan Hal ini tentunya sudah mempertimbangkan baik dan buruknya
sesuai dengan orientasi dari kaidah ushul fiqh ini
26 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 355
33
BAB III
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas
Secara etimologi kata ldquoefektivitasrdquo berasal dari kata ldquoefektifrdquo atau dalam
bahasa Inggris adalah ldquoeffectiverdquo yang berarti berhasil dengan baik Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau
menunjang tujuan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif artinya ldquoada
efeknya akibatnya pengaruhnya kesannyardquo atau ldquodapat membawa hasil berhasil
gunardquo tentang usaha atau tindakan1
Adapun secara terminologi mengutip Ensiklopedia administrasi
menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut2
ldquoEfektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakirdquo
Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan
efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat
Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat maka hukum akan dipengaruhi
oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia h 284 2 Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg 2014
11 teori-efektifitashtml pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
34
pemberlakuan Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi
secara efektif dan efesien Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan
keinginan tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial
seperti budaya hukumnya baik maka hukum akan bekerja dengan baik pula
tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak
akan bisa berjalan karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum Cara-cara
untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan
terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning3
Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum Efektivitas hukum dimaksud berarti
mengkaji kaidah hukum yang harus memnuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis
berlaku secara empiris dan berlaku secara filosofis4 Oleh karena itu faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1)
kaidah hukum atau peraturan itu sendiri (2) petugas atau penegak hukum (3)
sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (4) kesadaran
masyarakat Hal tersebut akan di uraikan sebagai berikut5
1 Kaidah Hukum
Di dalam teori-teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah Hal itu diungkapkan sebagai
berikut
3 Soerjono Soekanto Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V (Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014) h 122 4 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62 5 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62-65
35
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk
atas dasar yang telah ditetapkan
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut
efektif Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari
masyarakat
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita
hukum sebagai nilai positif tertinggi
Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap
kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas sebab (1) bila
kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah itu
merupakan kaidah mati (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti
teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa (3) apabila hanya
berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan
hukum yang dicita-citakan (ius constituendum)
2 Penegakan Hukum
Penegakan hukum atau orag yang bertugas menerapkan hukum
mencakup ruang lingkup yang sangat luas sebab menyangkut petugas pada
strata atas menengh dan bawah Artinya di dalam melaksanakan tugas-
tugas penerapan hukum petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman
diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-
36
tugasnya Di dalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas
penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut
1) Sapai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada
2) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang
tegas pada wewenangnya
3 Sarana atau Fasilitas
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu atuan
tertentu Ruang lingkup sarana dimaksud terutama secara fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung Misalnya bila tidak ada kertas dan
karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik bagaimana petugas
dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan Bagaimana polisi
dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan
alat-alat komunikasi yang proporsional Kalau peralatan dimaksud sudah
ada faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran amat penting
Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan padahal
fasilitasnya belum lengkap Peraturan yang semula bertujuan untuk
memperlancar proses malahan mengakibatkan terjadi kemacetan Mungkin
ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi
ataupun memberikan tugas kepada petugas dipikirkan mengenai fasilitas-
37
fasilitas yang berpatokan kepada (1) apa yang sudah ada dipelihara terus
agar setiap saat berfungsi (2) apa yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan jangka waktu pengadaannya (3) apa yang kurang perlu
dilengkapi (4) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti (5) apa yang
macet dilancarkan (6) apa yang telah mundur ditingkatkan
4 Warga Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga
masyarakat Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi
suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan
Namun ada asumsi lain yang mengatakan bahwa semakin besar peran
sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat) semakin
kecil peran hukum Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang
terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah
Namun ada hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan kesadaran
masyarakat terhadap hukum yaitu (1) penyuluhan hukum yang teratur (2)
pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap
hukum dan respek terhadap hukum (3) pelembagaan yang terencana dan
terarah
38
C Teori Efektivitas Hukum
Apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum Achmad Ali
berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum
maka kita pertama-ama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu
ditaati atau tidak ditaati6 Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa
pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan
fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu7
1 Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2 Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum
3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4 Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut erlaku atau
diterapkan
5 Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada
6 Achmad Ali Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol1 (Jakarta Kencana
2010) h 375 7 Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang Memprngaruhi Penegakan Hukum (Jakarta PT
Raja Grafindo Persada 2008) h 8
39
efektivitas penegakan hukum Pada elemen pertama yang menentukan dapat
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung
dari aturam hukum itu sendiri
Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama
adalah8
1 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sistematis
2 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3 Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-
bidang tertentu sudah mencukupi
4 Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan
yuridis yang ada
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidakya kinerja hukum
tertulis adalah aparat penegak hukum Dalam hubungan ini dikehendaki adanya
aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan
baik
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap
efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal
berikut9
8 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 80 9 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
40
1 Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2 Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3 Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4 Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang
diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada
wewenangnya
Pada elemen ketiga tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan
prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya Sarana dan
prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai
alat untuk mencapai efektivitas hukum Sehubungan dengan ini Soerjono
Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana
dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang
memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi
kerjanya Adapun elemen-elemen tersebut adalah10
1 Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2 Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka
waktu pengadaannya
3 Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4 Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5 Prasarana yang macet perlu segea dilancarkan fungsinya
10 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
41
6 Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingktkan lagi
fungsinya
Kemudian pada elemen keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas
yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu
1 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan
yang baik
2 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peaturan walaupun peraturan
sangat bak dan aparat sudah sangat berwibawa
3 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau
aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi
Elemen di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan
masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul Internalisasi
faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas
sosial Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini
melalui motivasi yang ditanamkan secara individual
Elemen kelima adalah faktor kebudayaan Faktor kebudayaan yang
sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di
dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti
dari kebudayaan spiritual atau material Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai
yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)
42
BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI
A Profil Pengadilan Agama Karawang
Pengadilan Agama Karawang kelas IA beralamat di Jalan Jendral Ahmad
Yani No 53 Karawang menurut Kepala Pengadilan Agama Karawang saat itu
yaitu Drs Saifuddin MH diresmikan pada hari senin tanggal 11 Februari 2008
secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang bertempat di
kantor Pengadilan Agama Bandung Dimana saat itu Ketua Mahkamah Agung
telah meresmikan 3 gedung Pengadilan Agama yaitu Bandung Cikarang dan
Karawang
Sebelum memiliki gedung resmi pada tahun 2006 sambil menunggu
rampungnya pembangunan gedung baru yang dibuat Pemerintah Kabupaten
Karawang meminjamkan tempat bekas kantor Depnaker Pada tahun 2006 adalah
tahap dilaksanakannya rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Karawang diatas
tanah seluas 1698 M2 dengan luas bangunan 380M2 Pada awalnya status tanah
adalah Hak Guna Pakai dari Pemda Kabupaten Karawang dengan No
102SUTH0211PM01411978 tanggal 09 Juni 1978 dan Sertifikat No
0000621997
Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor
152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19
Januari 1882 dengan nama Raad AgamaPenghulu Landraad
43
Daerah hukum Pengadilan Agama Karawang adalah meliputi Pemerintahan
Kabupaten Karawang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989
Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ldquoPengadilan Agama berkedudukan di
kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupatenrdquo Dari sini dapat kita simpulkan bahwa daerah hukum
Pengadilan Agama Karawang adalah wilayah kota atau Kabupaten Karawang
Pengadilan Agama Karawang yang daerah hukumnya meliputi kabupaten
Karawang terdiri dari 30 kecamatan dan 304 kelurahan atau desa dengan
mayoritas penduduk beragama islam Dalam menjalankan tugasnya dan
fungsinya Pengadilan Agama Karawang didukung oleh pegawai berjumlah 40
orang dan secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Karawang harus
dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan ke Pengadilan Tinggi Bandung
sebagai bukti nyata
Sebagai tempat pencari keadilan Pengadilan Agama Karawang sesuai
dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa
memutus dan mengadili perkara diantara orang-orang yang beragama islam
dalam bidang perkawinan warisan dan wasiat wakaf zakat infaq hibah
shodaqoh dan ekonomi syarirsquoah serta kewenangan lainnya yang diatur serta
diamanatkan oleh Undang-Undang
Secara geografis wilayah kabupaten Karawang terletak antara koordinat
107ordm02`ndash107ordm40` Bujur Timur 5ordm56`ndash6ordm34` Lintang Selatan termasuk daerah
dataran yang relative rendah Mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 -
1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 2 - 15
44
15 - 40 dan diatas 40 Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat Laut Jawa di utara Kabupaten Subang di
timur Kabupaten Purwakarta di tenggara serta Kabupaten Cianjur di selatan ini
memiliki luas wilayah 173753 km2 dengan jumlah penduduk 2125234 jiwa
(sensus 2010) yang berarti berkepadatan 1223 jiwa per km2
Adapun struktur organisasi dari Pengadilan Agama Karawang adalah
sebagai berikut
Tabel 2
WAKIL KETUA
Drs H Mohamad Yamin SHMH
KETUA
Drs H M Yusuf SHMH HAKIM
1Dra Suherni
2Dra Hj Roniati MH
3Dra Hj Ratna Jumila MH
4Dra Hj Dadah Kolidah MH
5Dra Elfina Fitriani
6Drs H Abid MH
PANITERA
Nanang Patoni SHMH
SEKRETARIS
DrsJajang Janglar
KASUBAG KEPEGAWAIAN
Agustina Rahayu SH
KASUBAG UMUM amp KEUANGAN
Heri Santoso
KASUBAG PERENCANAAN TI amp LAP
Usmaniah
WAKIL PANITERA
Drs Mochamad Jalaludin
STAF
Wiyono SH
STAF
Abd Halim
PANMUD GUGATAN
Asnali SAg
PANMUD PERMOHONAN
Siti Sofia Emalia SAg
PANMUD HUKUM
Yuyu Yuliani SAgMH
HAKIM
7Dra Alia Al Hasna MH
8Drs Candra Triwangga
9Dra Hj Siti Sabihah SHMH
10Drs Humaidi Yusuf
11Drs Jajang Suherman SH
12DrH Farid Ismail SHMH
13DrsH Hasan Basri SHMH
45
B Analisis Efektivitas Mediasi
1 Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016
Beberapa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang tertera
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) adalah1
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasimenguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undangdan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
Salah satu kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang kepada
Mahkamah Agung adalah mengeluarkan produk yaitu PERMA Setidaknya
ada lima peran yang dimainkan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhan
1 Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PANITERA PENGGANTI
1Ahya Syaripudin
2Khalida SAgMH
3Taqludin SAg
4Ahmad Waskito SEi
5H Uwes
6Wahyu SSy
JURUSITA
1Eny Kurniasih SH
2Solikhin SH
JURUSITA PENGGANTI
1Edy Sutisna
2Samsudin
3ASupandi SAg
4Taufiqoh Bina Aryani SE
5Ratusiska Aries Tiani SE
6Ade Solahudin
7Reza M Sajidin SSy
46
penyelenggaraan negara khususnya di bidang peradilan Salah satunya
yakni PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum2
Berkaitan dengan hal ini adalah hierarki Perundang-Undangan yang
ada di Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi
sebagai berikut3
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b Undang-UndangPerturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c Peraturan Pemerintah d Peraturan Presiden e Peraturan Daerah Provinsi dan f Peraturan Daerah KabupatenKota
PERMA adalah salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal tersebut disebutkan
bahwa4
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
2 Ronald S Lumbuun Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan (Jakarta RajaGrafindo Persada 2011) h 14 3 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan 4 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
47
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Bank Indonesia Menteri badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa atau yang setingkat
Kemudian dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
Atas dasar Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ini menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan dan diakui
keberadaannya
Apabila melihat menimbang (konsideran) dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 huruf c dinyatakan bahwa dasar daripada dibentuknya Perma
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan
Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement Staatsblad 194144)
atau Pasal 154 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten Staatsblad 1927
227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering Staarsblad 1874
52)5 disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan
5 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah Reglement Acara Perdata Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg) adalah Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa da Madura Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui
48
perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan6 Pasal 130 ayat (1) HIR
berbunyi
Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu
Selanjutnya Pasal 130 ayat (2)
Jika perdamaian yang demikian itu terjadi maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat sebuah akte dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa
Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian
oleh hakim dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat
hukum mediasi pengadilan yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui
SEMS Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR 154 RBg yang
kemudian pada Tahun 2003 disempurnakan melaui PERMA Nomor 2
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan7
Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan
para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa Hal ini dapat dilakukan
dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam
prosedur berperkara di Pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting
6 Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum
Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287 7 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h124
49
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berperkara di Pengadilan8
Setiap orang yang berperkara ke Pengadilan wajib menempuh
mediasi apabila tidak melaksanakannya maka putusannya batal demi
hukum9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mengikat maksudnya adalah
peraturan ini mengikat khusus hanya kepada orang-orang yang berperkara di
Pengadilan tidak mengikat kepada seluruh elemen masyarakat10
Namun akhir-akhir ini pada praktiknya Perma Nomor 1 Tahun 2008
selama ini belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik di
Pengadilan Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008
dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi11 Anggota
Tim Pokja Mediasi MA Diah Sulastri Dewi menambahkan terbitnya Perma
No 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi di
Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama12
Ada beberapa poin pembeda antara Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Untuk memudahkan memahami
perbedaannya penulis membuat bagan sebagai berikut
8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h125
9 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
10 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
11 httpswwwabnpcoidnewsharapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016 diakses pada 15 April 2017 jam 2330
12httpwwwhukumonlinecom berita baca lt56bc191569359 perma- mediasi- 2016- tekankan- pada- iktikad- baik diakses pada 15 April 2017 jam 2335
50
Tabel 3
No
Perma Nomor 1 Tahun 2008
Perma Nomor 1 Tahun 2016
1
Lama Proses mediasi selama 40 hari (Pasal 13 ayat(3) ) dapat
diperpanjang 14 hari
Lama Proses mediasi selama 30 hari (Pasal 3 ayat (6) ) dapat diperpanjang
30 hari 2
bull Pasal 12 ayat (1) hanya mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik selama proses mediasi
bull Pasal 12 ayat (2) tidak penjelasan bagaimana bentuk pihak yang tidak beriktikad baikhanya menyatakan pihak yang tidak beriktikad baik dapat mengundurkan diri
bull Wajib menempuh iktikad baik selama mediasi (Pasal 7 ayat (1)
bull Pasal 7 ayat 2 huruf a sampai e penjelasan mengenai bentuk iktikad tidak baik Dalam Perma sebelumnya tidak ada penjelasannya
3
Tidak ada pasal yang mengatur mengenai akibat hukum bagi
pihak yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 22 ayat 1 sampai 5 mengenai penjelasan akibat hukum bagi penggugat yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 23 ayat 1 sampai 8 penjelasan mengenai akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik
4
Tidak ada pasal yang mengatur para pihak wajib hadir secara
langsung selama proses mediasi
bull Kewajiban menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1)
bull Komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung bagi para pihak (Pasal 6 ayat 2)
bull Ketidakhadiran para pihak secara langsung dibolehkan berdasarkan alasan yang sah (Pasal 6 ayat 3) dan penjelasannya pada (Pasal 6 ayat 4 huruf a sampai d)
51
2 Kualifikasi Mediator
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu dan mencarikan solusi
terbaik bagi para pihak dalam menyelesaikan perkaranya Salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam proses mediasi adalah peran seorang
mediator Fungsi daripada mediator adalah menjadi penengahmencari
solusi tentang sengketa yang dihadapi Oleh karena itu kecakapan dan
keterampilan seorang mediator mempunyai peran penting agar proses
mediasi dapat berjalan dengan efektif dan semestinya sesuai dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Pasal 9 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan mengenai
daftar mediator Pasal 9 ayat (1) yaitu
(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator
Peneliti telah melalukan kunjungan dan observasi ke tempat penelitian yang
dituju yaitu Pengadilan Agama Karawang Peneliti telah melihat bahwa
Ketua Pengadilan Agama Karawang telah menyediakan daftar mediator
disertai dengan latar belakang para mediator namun peneliti tidak
mendapati pengalaman masing-masing mediator yang dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Berikut adalah daftar
mediator yang bersumber dari Yuyu Yuliani SAgMH
52
Tabel 4
DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KARAWANG
No Nama Lengkap Jabatan Pendidikan
1 Drs H M Yusuf SHMH Hakim Madya Utama Ketua S2
2 Drs H Mohamad Yamin SHMH Hakim Madya UtamaKetua S2
3 Dra Suherni MH Hakim Madya Utama S2
4 Dra Rosniati MH Hakim Madya Utama S2
5 Drs Hasan Basri SHMH Hakim Madya Muda S2
6 DraRatna Jumilah MH Hakim Madya Muda S2
7 Dra Hj Dadah Holidah MH Hakim Madya Muda S2
8 Dra Elfina Fitriani Hakim Madya Muda S1
9 Drs H Abis MH Hakim Madya Muda S2
10 Dra Alia Al Hasnah MH Hakim Madya Pratama S2
11 Drs Candra Triswangga Hakim Madya Pratama S1
12 Dra Hj Siti Sabihah SHMH Hakim Madya Pratama S2
13 Drs Humaidi Yusuf Hakim Madya Pratama S1
14 Drs Jajang Suherman SH Hakim Madya Pratama S1
15 Dr H Farid Ismail SHMH Hakim Utama Muda S3
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
Di atas adalah daftar-daftar mediator di Pengadilan Agama Karawang
Dari semua mediator yang terdapat pada daftar mediator peneliti telah
melakukan wawancara kepada 4 (empat) mediator diantaranya
53
DraRosniati MH Drs Hasan Basri SHMH Dra Ratna Jumilah MH
Dra Elfina Fitriani Dari semua mediator yang telah peneliti wawancara
terdapat 1 mediator yang tidak bersertifikat dan belum mengikuti pelatihan
mediator yaitu DraRosniati MH Tiga mediator lainnya telah mengikuti
pelatihan mediator di Mega Mendung Bogor13
Peneliti melihat dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 9 ayat (2) sampai
(6) tentang kualifikasi mediator sebagai berikut
(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator
(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator
(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan
(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator
(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator
Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar hakim
dikarenakan kurangnya mediator yang memiliki sertifikat terlebih apabila
mediator di luar Hakim harus bersertifikat14 Semua Hakim yang ada di
Pengadilan Agama Karawang merangkap juga sebagai mediator15
Walaupun seorang hakim tidak memiliki sertifikasi mediator sesuai dengan
13 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Drs H Hasan Bashri SHMH Dra
Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 7 dan 9 November 2016
14 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
15 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
54
PERMA ini pada pasal 9 ayat (3) otomatis dapat menjadi mediator16 Para
Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang menjadi mediator
berdasarkan surat keputusan (SK) dari Ketua Pengadilan Agama
Karawang17
Ketua Pengadilan Agama setiap tahun mengevaluasi daftar mediator
Begitu pula setiap tahun daftar mediator dapat berubah-ubah apabila
adanya mutasi tugas berhalangan tetap ketidakaktifan setelah penugasan
dan pelanggaran atas pedoman perilaku Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat
(7) dalam PERMA ini
Seluruh hakim Pengadilan Agama yang tidak memiliki sertifikat
dikarenakan belum mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI18 Pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah
Agung jumlahnya terbatas karena berskala nasional sehingga peserta yang
ikutpun sangat terbatas Seharusnya Mahkamah Agung memberikan
pelatihan mediasi kepada seluruh hakim di Pengadilan agar
a Dapat maksimal ketika melakukan mediasi Ketika Hakim telah
diberikan pelatihan mediasi diharapkan dapat menjalankan fungsi
mediator secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
16 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 17 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani dan Dra Rosniati MH Haki m Mediator
Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 9 November 2016 18 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
55
b Menambah keterampilan hakim saat melakukan mediasi Walaupun
hakim tanpa sertifikat mediator lalu menjadi mediator hal itu dapat
dibenarkan karena hakim dapat merangkap sebagai mediator Akan
tetapi tetap saja untuk memaksimal fungsi dan peran mediator seorang
hakim harus mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI ketika kekurangan sumber daya mediator
sehingga kesiapan Hakim maksimal ketika Ketua Pengadilan menunjuk
Hakim sebagai mediator Namun pada dasarnya sulit membiasakan
hakim untuk menjadi mediator karena sifat seorang hakim adalah
memutus akan tetapi mediator hanya bersifat sebagai pihak ketiga yang
menengahi Dikhawatirkan sifat hakim yang terbiasa memutus terbawa
saat proses mediasi yang hanya berperan sebagai penengah bukan
memutus19 Karena itu sebisa mungkin seharusnya hakim tidak boleh
menjadi mediator Sangat tipis sekali hakim tersebut membedakan
antara menjadi hakim dan menjadi mediator terkadang terpengaruh20
c Mediasi berjalan efektif Pada dasarnya banyak faktor yang melatar
belakangi efektifnya mediasi Namun Keterampilan dan kemampuan
dari mediator adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
keberhasilan mediasi terutama yang sudah bersertifikat21
19 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 20 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 21 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
56
3 Fasilitas dan Sarana
Fasilitas dan sarana adalah salah satu instrumen yang dibutuhkan
dalam melaksanakan proses mediasi Setiap Pengadilan Tingkat Pertama
diharapkan memiliki fasilitas dan sarana dalam proses mediasi yaitu tempat
atau ruangan khusus mediasi Hal ini untuk menunjang keberhasilan dari
pada mediasi Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruangan
Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan pasal 20 ayat (1) PERMA ini
Namun dapat juga diselenggarakan di tempat lain apabila disepakati oleh
para pihak
Pengadilan Agama Karawang memiliki fasilitas dan sarana untuk
melakukan proses mediasi yaitu ruangan khusus untuk mediasi Dengan
ruangan berukuran 4 m x 6 m dilengkap dengan beberapa tempat duduk dan
satu meja persegi disertai dengan alat pendingin ruangan atau air
conditioner (AC) Jadi di ruangan tersebut hanya bisa diselenggarakan satu
proses mediasi
Ruangan mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah cukup
memadai namun belum termasuk yang ideal22 Idealnya ruangan mediasi
adalah
a Ruangan yang luas Hal ini agar para pihak nyaman saat proses mediasi
berjalan Ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih sempit
artinya ruangan tersebut belum dikategorikan ideal
22 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
57
b Ruangan yang tertata dengan rapi yang dilengkapi dengan kursi-kursi
serta meja bundar agar para pihak dapat saling berhadapan saat proses
mediasi berlangsung23
c Ruangan yang memiliki air conditioner (AC) Ketika ruangan sejuk dan
dingin dapat mencairkan suasana Para pihak yang sebelumnya dalam
keadaan merasa tidak baik ketika masuk ke dalam ruangan tersebut
bisa menjadi merasa sedikit lebih baik yang dapat mempengaruhi
suasana hati dan pikiran para pihak24
d Adanya bingkai pajangan keluarga harmonis Hal ini juga dapat
mempengaruhi suasana hati dan pikiran para pihak25 Namun di
Pengadilan Agama Karawang belum terdapat hal ini Hanya ada
bingkai pajangan dengan simbol saling berjabat tangan Itu hanya
melambangkan simbol perdamaian secara umum26
Untuk kemudahan para pihak dalam menjalani proses mediasi sebelum
memasuki ruang mediasi terpampang jadwal mediator Dalam daftar tersebut
terdapat nama-nama mediator namun tidak disertai dengan keterangan latar
belakang pendidikan masing-masing mediator Setiap harinya terdapat 3 mediator
yang disediakan Semuanya berasal dari hakim yang merangkap sebagai mediator
23 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 24 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 25 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 26 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
58
Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar
hakim Berikut jadwal hakim mediator Pengadilan Agama Karawang
Tabel 5
NO
HARI
MEDIATOR
KETERANGAN
1 2 3 4
1
SENIN
1DRA ALIA AL HASNA MH
2DRS HUMAIDI YUSUF
3DRS CANDRA TRISWANGGA
2
SELASA
1DRSHMYUSUF SH MH
2DRAHJSITI SABIHAH SH MH
3DRAHJERAWATI SH MH
3
RABU
1DRSHMOHAMAD YAMIN SHMH
2DRARATNA JUMILAH MH
3DRSHABDILLAH SH MH
1DRAHJROSNIATI MH
59
4 KAMIS 2DRAELFINA FITRIANI
3DRAHJDADAH HOLIDAH MH
5
JUMrsquoAT
1DRSHASAN BASRI SH MH
2DRSHABID MH
3DRSJAJANG SUHERMAN SH
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
4 Kepatuhan Masyarakat
Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat peneliti memberikan
beberapa catatan atas sikap para pihak selama melakukan proses mediasi
yang mempengaruhi kepatuhan para pihak dalam menjalani proses mediasi
yaitu sebagai berikut
a Rata-rata orang-orang yang datang berperkara ke Pengadilan Agama
khusus dalam perkara perceraian ini sangat sulit untuk disatukan
kembali terlebih apabila salah satu pihak ada yang melakukan
perselingkuhan27
b Sikap egois para pihak sehingga menyulitkan mediator untuk
mendamaikan dan mendalami permasalah yang dihadapi para pihak
27 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
60
c Sikap para pihak yang terkadang tidak mengikuti peraturan mediasi
yang telah disepakati28 Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya proses
mediasi
d Biasanya jauh sebelum para pihak mendaftarkan perkara dan mengikuti
persidangan sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutus
ikatan pernikahan29 Akhirnya mediator pun sulit untuk mendamaikan
kembali bahkan gagal
e Sikap para pihak yang kooperatif Namun hal ini mereka lakukan agar
proses mediasi cepat selesai dan berlanjut kepada tahap persidangan30
Mereka melakukan hal ini hanya sebagai formalitas
5 Kebudayaan
Berkaitan dengan kebudayaan dalam skripsi ini adalah mengenai
budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama Hal ini
sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama Pasal tersebut berbunyi
1 Peradilan Agama adalah peradilan nagi orang-orang yang beragama
islam
Menurut pasal ini Pengadilan Agama adalah wadah bagi orang-orang yang
ingin berperkara khusus untuk orang-orang atau masyarakat yang beragam
islam
28 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 29 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 30 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
61
Penulis melihat ada kecenderungan kenaikan angka perceraian dalam
empat tahun terakhir Berikut adalah angka perceraian selama 4 tahun
terakhir
Tabel 6
DIAGRAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 4
TAHUN TERAKHIR31
Dari data di atas dapat kita lihat bahwa angka perceraian dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan baik pada perkara cerai talak maupun
cerai gugat Namun diantara kedua jenis perkara tersebut angka cerai gugat
jauh mendominasi dibandingkan dengan cerai talak Pada tahun 2012 pada
perkara cerai talak terdapat 89683 perkara yang diputus sedangkan pada
cerai gugat terdapat 206102 perkara Pada tahun 2013 terdapat 94715
perkara cerai gugat dan 221460 pada perkara cerai gugat Selanjutnya pada
tahun 2014 pada cerai talak terdapat 99536 perkara dan 243334 pada
perkara cerai gugat Kemudian pada tahun 2015 terdapat 98602 perkara
31 httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
050000
100000
150000
200000
250000
300000
2012 2013 2014 2015
89683 94715 99536 98602
206102 221460 243334 252885
cerai talak
cerai gugat
62
cerai talak dan 252885 pada perkara cerai gugat Dari setiap tahunnya
jumlah perkara cerai gugat lebih dari 2 kali lipat jumlah perkara cerai talak
Perbedaan jumlah angka ini sangat signifikan dan menunjukkan bahwa
betapa tingginya angka perceraian di Indonesia terutama dalam perkara
cerai gugat Bisa disimpulkan bahwa angka perceraian dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan
C Tingkat Keberhasilan Mediasi
Pada pembahasan ini peneliti membatasi penelitian hanya pada tahun 2015
Data yang diambil bersumber dari laporan bulanan yang kemudian dirangkum
menjadi laporan tahunan Pengadilan Agama Karawang Di dalam laporan
tersebut dapat diketahui berapa jumlah perkara yang dimediasi setiap bulannya
dan berapa jumlah perkara yang berhasil dan gagal untuk dimediasi Berikut
adalah laporan pembukuan mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
Tabel 7
LAPORAN TAHUNAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2015
NO
BULAN
JUMLAH PERKARA
KETERANGAN
BERHASIL TIDAK BERHASIL
1 Januari 28 0 28
2 Februari 18 0 18
3 Maret 20 1 19
4 April 25 0 25
5 Mei 21 0 21
63
6 Juni 18 0 18
7 Juli 18 0 18
8 Agustus 23 1 22
9 September 27 2 25
10 Oktober 35 1 34
11 November 31 0 31
12 Desember 25 0 25
TOTAL 289 5 284
Untuk mengetahui prosentase keberhasilan mediasi dalam satu tahun pada
tabel di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut 32
119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119888119886119887119906119905119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119901119906119905119906119904
X 100
Berdasarkan rumus di atas dapat ditentukan prosentasi keberhasilan mediasi
perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 sebagai berikut
5284
X 100 = 176
Maka dapat diketahui prosentase tingkat keberhasilan perkara yang berhasil
dimediasi adalah sebesar 176 Hal ini membuktikan bahwa tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 sangatlah
jauh dari apa yang diharapkan Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa
32 http wwwbadilagnet data ARTIKEL Mencari 20 tolak 20 ukur 20 hasil
20 Mediasipdf
64
mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 belum efektif Ini
sangat berbanding terbalik dengan prosentase kegagalannya sebesar 9824
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi
Tentunya dalam berjalannya proses mediasi ada faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi Berikut adalah beberapa faktor-faktor
keberhasilan mediasi
a Para Pihak Bersifat Kooperatif
Artinya adalah mereka para pihak dapat mematuhi peraturan dalam
proses mediasi yang telah disepakati sebelumnya33 Hal ini harus dilakukan
karena kebanyakan para pihak yang berperkara ketika suasana hatinya tidak
baik tidak dapat mengontrol emosi sehingga peraturan yang telah disepakati
sebelumnya tidak dipatuhi dan proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan
Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator yang mudah dipahami
sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama mediator yang
bersertifikat34 Ketika seorang mediator telah bersertifikat setidaknya dia
telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara berkomunikasi cara
menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak yang berbeda-beda
karakter
33 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 34 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
65
Begitu juga penampilan mediator yang berwibawa dan meyakinkan
dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi karena dapat meyakinkan dan
menimbulkan kepercayaan terhadap para pihak35
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir
para pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan baik
dan positif ketika menghadapi suatu perkara36
d Mengingat Anak
Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan mediasi karena
para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian bagaimana nasib
anak-anak mereka apabila bercerai37 Hal ini bagi mereka yang sudah
memiliki anak dari hasil perkawinan yang mereka laksanakan
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi
Ketika kondisi tempat atau ruang nyaman hal ini juga dapat
mempengaruhi keberhasilan mediasi karena dapat merubah mindset para
pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di ruangan ruangan tersebut
35 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 36 Kedua faktor tersebut hasil wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator
Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 37 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
66
ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin ruangan atau AC (Air
Conditioner) yang dapat membuat para pihak nyaman38
f Iktikad Baik Para Pihak
Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang mediator untuk
mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung iktikad baik para
pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima kembali pihak
tergugat untuk hidup bersama39
Berikut adalah beberapa faktor penghambat terhadap keberhasilan mediasi
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai
Hal ini terjadi biasanya ketika salah satu atau kedua belah pihak
tidak mau bermusyawarah Misalnya salah satu pihak menuruti pihak
lawan yang ingin bercerai itu sudah dipastikan akan gagal untuk
dimediasi40
b Konflik Yang Sudah Meruncing
Konflik yang sudah meruncing dan berlarut-larut diantara para
pihak akan menghambat keberhasilan mediasi Apabila salah satu pihak
ada yang berkeinginan untuk berdamai masih ada kesempatan untuk
dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah tidak ingin untuk
berdamai maka akan sangat sulit dimediasi41
38 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 39 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 40 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 41 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
67
c Psikologis atau kejiwaan para pihak
Kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya
sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang
mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan
perceraian ini42
42 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
68
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa
kesimpulan yang dapat dikemukakan
1 Efektivitas mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang belum
efektif karena tingkat keberhasilannya masih sangat rendah
2 Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah
a Para Pihak Bersifat Kooperatif Artinya adalah mereka para pihak dapat
mematuhi peraturan dalam proses mediasi yang telah disepakati
sebelumnya Hal ini harus dilakukan karena kebanyakan para pihak yang
berperkara ketika suasana hatinya tidak baik tidak dapat mengontrol emosi
sehingga peraturan yang telah disepakati sebelumnya tidak dipatuhi dan
proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator
yang mudah dipahami sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama
mediator yang bersertifikat Ketika seorang mediator telah bersertifikat
setidaknya dia telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara
berkomunikasi cara menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak
yang berbeda-beda karakter Begitu juga penampilan mediator yang
berwibawa dan meyakinkan dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi
69
karena dapat meyakinkan dan menimbulkan kepercayaan terhadap para
pihak
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir para
pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan
baik dan positif ketika menghadapi suatu perkara
d Mengingat Anak Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan
mediasi karena para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian
bagaimana nasib anak-anak mereka apabila bercerai
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi Ketika kondisi tempat atau ruang
nyaman hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi karena
dapat merubah mindset para pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di
ruangan ruangan tersebut ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin
ruangan atau AC (Air Conditioner) yang dapat membuat para pihak
nyaman
f Iktikad Baik Para Pihak Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang
mediator untuk mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung
iktikad baik para pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima
kembali pihak tergugat untuk hidup bersama
70
3 Faktor-faktor penghambat mediasi adalah
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai Hal ini terjadi biasanya ketika
salah satu atau kedua belah pihak tidak mau bermusyawarah Misalnya
salah satu pihak menuruti pihak lawan yang ingin bercerai itu sudah
dipastikan akan gagal untuk dimediasi
b Konflik Yang Sudah Meruncing Konflik yang sudah meruncing dan
berlarut-larut diantara para pihak akan menghambat keberhasilan mediasi
Apabila salah satu pihak ada yang berkeinginan untuk berdamai masih
ada kesempatan untuk dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah
tidak ingin untuk berdamai maka akan sangat sulit dimediasi
c Psikologis atau kejiwaan para pihak Kekecewaan yang berat salah satu
pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa
terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri
ikatan dengan jalan perceraian ini
B Saran
Pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada
beberapa pihak atau instansi yang terkait yaitu sebagai berikut
1 Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang membawahi
Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA mewajibkan kepada calon
pasangan suami isteri yang akan menikah untuk mengikuti bimbingan dan
pembinaan tentang pernikahan untuk menciptakan rumah tangga sakinah
mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan Karena sampai
saat ini hal tersebut hanya bersifat anjuran Hal ini dilakukan agar pasangan
71
yang akan menikah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup serta
membentuk mental yang baik bagi para calon pasangan suami isteri Ini
adalah modal utama agar para pasangan suami isteri terhindar dari perkara
perceraian
2 Kepada Mahkamah Agung ada dua saran yang ingin penulis berikan yaitu
sebagai berikut
a Mahkamah Agung agar mengadakan pelatihan lebih intensif kepada
hakim mediator khususnya bagi hakim yang belum bersertifikasi
sehingga seluruh hakim telah mengikuti dan memiliki sertifikat
tersebut karena kecakapan mediator adalah salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam mediasi
b Agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA yang menjelaskan
tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang
berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator karena hal itu adalah
upaya luar biasa sehingga layak dan patut untuk diberikan insentif
Juga untuk memotivasi para hakim agar lebih bersungguh-sungguh
dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator yang berdampak
dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi Pada
kenyataanya sampai saat ini Mahkamah Agung belum menjelaskan
regulasi tersebut di dalam PERMA
3 Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator agar dengan
sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai mediator tidak hanya
sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh PERMA
72
DAFTAR PUSTAKA
Abbas Syahrizal Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional Jakarta Kencana 2009
Astarini Dwi Rezki SriMediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan
BandungPT Alumni 2013
Abdurrasyid Priyatna Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu
Pengantar Jakarta Fikahati Anesta 2002
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir
Min Ibni Katsir terj M Abdul Ghoffar Juz 5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi
2003
Amriani Nurnaningsih Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011
Al-Husain Ahmad Fathul Qariib Al-Mujiib Mesir Thaha Putra Semarang 1934
Ali Zainuddin Sosiologi Hukum Jakarta Sinar Grafika 2012
Ali Achmad Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1 Jakarta
Kencana 2010
Amir M Abdul Kamus Istilah Islam Jakarta Pustaka Firdaus 1994
Dawson Roger Seni Negosiasi (Secret of Power Negotiating) Jakarta Gramedia
Pustaka 2010
Emirzon Joni Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi
Mediasi Konsiliasi dan Arbitrase) Jakarta Gramedia Pustaka Utama
2000
73
Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2011
Kriekhoff Valerine Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa keluarga
Pustaka Dunia 2012
Lumbuun Ronald S Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan Jakarta Raja Grafindo Persada 2011
Manan Bagir Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia
Peradilan No 24 8 Juli 2008
Rahmadi Takdir Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat
Jakarta Raja Grafindo Persada 2010
Rahman Ghazaly Abdur Fiqh Munakahat Jakarta Kencana Prenada Media
Group 2006
Sabiq Sayyid Fiqh Al-sunnah Kairo Al-Fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972
JMoleong Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja
Rosdakarya 2009
Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar 2014
Shihab M Quraish Tafsir Al-Mishbah Jakarta Lentera Hati 2007
Soekanto Soerjono Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014
Sutadi Mariana Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg
dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan
Biaya Ringan Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI
2005
74
Soekanto Soerjono Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta
PTRaja Grafindo Persada 2008
Syarifuddin Amir Ushul Fiqh Jilid II cet6 Jakarta Kencana 2011
Soekanto Soerjono Penegakan Hukum Bandung Bina Cipta 1983
Tim Penyusun Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta Balai
Pustaka 1990
Usman Rachmadi Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik Jakarta
Sinar Grafika 2012
Widyana I Made Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Jakarta Fikahati
Anesta 2009
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perauran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
Jurnal
75
Nurhasanah dan Rozalinda (2014) ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo
Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 (No2) hal 2
Fachrina dan Rinaldi Eka Putra (2013) ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis
Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di
Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 (No2) hal 5
Internet
Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain 2007
http wwweramuslimcom berita nasional angka- perceraian- di- indonesia-
tertinggi- dibanding- negara- islam- lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam
1612 WIB
Takariawan Cahyadi Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam 2015 http
wwwkompasianacom pakcah di- indonesia- 40- perceraian- setiap-
jam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
Cerai Paling Banyak di Jawa Barat http wwwantaranewscom berita 270213
cerai- paling- banyak- di- jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
Budiman Asep 2016 Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia http
wwwpikiran-rakyatcom jawa-barat 2016 03 15 364250 kasus- cerai-
indramayu -tertinggi- di- indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
Harahap Syahrizal Hadi http wwwmedanbisnisdailycom news read 2015
1230207187kursus-perkawinan-dan-upaya-mencegah-perceraian diakses
11 Juni 2016 jam 0600
httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg
201411teori-efektifitashtml diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
httpwwwbadilagnetdataARTIKELMencari20tolak20ukur20hasil20
Mediasipdf
Lampiran 1
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Drs H Hasan Bashri SHMH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua pengadilan agama karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya2009 di Mega Mendung Bogor
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma ini mengikat hanya bagi orang2 yg berperkarasetiap yg berperkara berdasarkan revisi Perma No1 Tahun 2016 ini Setiap berperkara khusus utk perceraian wajib menempuh mediasi terlebih dahulukalo tdk putusannya batal demi hukum
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Ya sudah Jadi setiap kita warga PA ada perwakilan untuk mengahadiri sosialisasi iniYa cukup berpengaruhada perbedaan dari pada Perma sebelumnya Ada progresnya walaupun tidak signifikan
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Saya belum tau apakah ada upaya peningkatan menjadi UUmungkin nanti akan ada perubahan menuju kesana sebab ini suatu kewajiban juga
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Yaa baguscukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Para pihak antusiasrata2 para pihak ingin dimediasiresponnya baik Tingkat keberhasilannya lumayan Terutama pihak tergugat yg merasa keberatan dgn tuntutan
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mendamaikan kedua belah pihak yg berperkara utk menuju ke arah perdamaian supaya mereka damai Fungsinya mediator
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi
H Di dalam memang selalu diupayakan penasehatan perdamaiankarena di ruang sidang itu waktunya terbatas dan singkat Kita juga dibatasi dgn perkara yg cukup banyak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Sebab ada hal yg terkadang secret apabila menyangkut perceraianmakanya sidangnya tertutup Ini masalah sangat privasi dan khalayak umum tdk boleh taukarena aib juga Sesuai dgn perma diberikan waktu kurang lbh 40 hari kerja Kami melakukan mediasi tidak hanya 1 atau 2 kali bahkan bisa 4 sampai 5 kali apabila kita melihat masih ada celah utk didamaikan Bahkan harinya bisa ditambah tentunya atas seizin ketua mejalis hakim
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Ketika hal ini terjadibiasanya kita melakukan kaukus Biasanya mereka lbh terbukakarena kalo kita hadirkan mereka berduka biasanya cenderung agak tertutup juga Ini adalah jalan terbaik utk mengetahui apa sih yg sebenarnya terjadi
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Pengaruhnya cukup besar jugasebab ketika kaukus mereka lebih terbuka dlm persoalan yg sebenarnya terjadi Kadang2 didepan pihak agak malu dll apalgi kalo para pihak nya tempramental Tp begitu lewat kaukus mereka lebih terbuka kadang2 Sering terjadi hal seperti ini Hal ini sangat penting karena utk menggali persoalan yg sebenarnya terjadi
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama Kemampuan mediator juga berpengaruh terutama mereka yg sudah bersertifikasi Kedua kesungguhan dari mediator Respon dan keinginan kedua belah pihak juga sangat penting Termasuk juga suasana ruangan mediasi mempunyai pengaruh penting terhadap keberhasil Didesain dgn rapiber ACjadi ketika masuk itu orang2 merasa enak dan nyamandapat merubah mindset mereka juga Kalo ruangannya panasga mumpuni Maka demikian kita berharap Pemerintah menyediakan tmpt khusus utk mediasi yg representatif Faktor kegagalan yaa sebaliknyahehe
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa sangat penting Harus juga dia memiliki bekal itu sebab itu terkait sekali dgn masalah keluarga Ttg pskologi harus dikuasai oleh hakimbaik dia sebagai hakim
maupun sebagai mediatortapi itu hanya bersifat anjuransebab dlm persyaratan blm ada ketentuan sprti itu Namun secara mafhumnya kita harus mengetahui lah
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah tempat pastinya Utk tempat alhamdulillah bisa kita katakan cukup memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Dulu begitu maunya MA tapi sampai hari ini blm jelas juga reward nya apabelum ada aturan mengenai hal iniitu baru wacana aja Harusnya adasebab itu adalah upaya luar biasa Seperti di negara jepang aja itu reward nya luar biasa Mungkin kalo ada dapat memotivasi hakim juga untuk memediasi dgn lbh baik
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Yaa sudah lumaya ideal lah kalo sgtu
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Khusus utk di PA karawang tidak menyediakantp di PA yg lain saya tahu menyediakanuntuk masalah knpa nya saya kurang tau juga yaa Yang jelas ketika Pengadilan saya yg sebelumnya di Cibinong ada
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Rata2 responnya baik dan mau dimediasi tapi 1 atau 2 ada kadang yg menolak Memang harus maukalo tdk batal demi hukum
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Biasanya dari pihak penggugat yg tdk mau melanjutkanyg kedua kadang2 pihak tergugat juga tdk mauketika kedua belah pihak tdk maubanyak disini yg seperti itu Tapi apabila pihak penggugat atau salah pihak msh mauitu msh ada kemungkinan utk bermediasi Kalo dua2nya sudah tdk mauini yg sangat sulit Rata2 faktor ekonomiselingkuh juga adakekerasan juga adatdk tanggung jawab juga adamacam2 lahyg jelas faktor ekonomi menempati urutan teratasterkait masalah nafkah
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang
H Kita mengadakan kunjungan dan kerjasamaserta studi perbandingan dgn negara2 tersebut(Jepang) Kalo mereka berhasilkenapa tidak kita mengadopsi sistem yg sama Memang tingkat keberhasilanya cukup tinggi Saya termasuk yg terbaik jadi mediator Dari segi aturannyapelaksanaannyasistemnya juga kita ikut Kalo di luar negeri berbedasebelum menuju ranah persidanganmereka sebelum itu sudah ada upaya perdamaian Jadi kalo mereka sudah berhasil ga perlu lagi naik ke tahap persidangan Berbeda dgn kitakalo kita di dalamartinya setelah daftar ke persidangan baru dapat dilakukan mediasi Mereka juga ada lembaga swasta yg dibiayai oleh negara tanpa dipingut biaya Utk hal biaya mediasi kita juga sama gratisCuma kita dalam persidangan setelah daftar Faktor kultur sangat berpengaruhutk di indonesia apalagi dgn kemajemukan sukunyakhusus utk karawang saja skrng bukan hanya orang sunda saja tapi sudah dari mana2 Sosialisasi mediasi ini kita suka lakukan namun hanya dalam ranah kelembagaan sajatdk khusus kepada masyarakat
H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Rosniati MH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Ya saya sebagai hakim mediatordisini sejak 31 agustus 2013
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang melalui SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Belum memilikinamun kita sebagai hakim dibenarkan untuk merangkap juga sebagai hakim mediator kecuali kalo mediator diluar hakimitu wajib memiliki sertifikat mediator
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Tidakini hanya mengikat kepada orang2 yg berperkara dipengadilan saja Kalo ga dimediasi putusannya batal demi hukum Kalo kedua belah pihak hadir dapat dimediasi tp kalo salah satu tdk hadir tdk dapat dimediasi
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Dari pihak MA sudah melakukan sosialisasi dgn cara perwakilan dari PA karawang ini di undang ke MA Kyk nya ga ada perubahan yg berarti yaa karena biasanya orng yg berperkara kesini ga ada suami nyayg verstek(ga bisa dimediasi)yg hadir dua2nya hanya sedikit Tp dsni juga banyakcontoh penggugat mengajukan gugatan terus suaminya dtng atau suami yg mengajukan lalu termohonnya datang mediasi perdamaiannya itu jarang yg berhasil namun akibat cerainya bnyk yg berhasil seperti nafkah lsquoiddahmutrsquoah nya itu bnyk yg berhasil
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Belum adamungkin tergatung orang-orang yg ada di Mahkamah Agung yaauntuk menerbitkan Undang-Undang itu banyak persyaratannya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektifCuma khusus dlm perkara perceraian efektifnya dalam hal akibat cerainyabukan pada perdamaian dalam perceraiannya Karena orang yang datang berperkara perceraian itu adalah dalam hal perasaanuntuk mendamaikannya itu kan sulit apabila sudah menyangkut perasaan
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Ini sebetulnya mediasi ini adalah non-litigasi tp sudah terintegrasi ke dalam litigasi dan itu membantu Memang dalam setiap awal persidangan sudah memberikan nasihat tapi kan untuk lebih fokus dan optimal waktunya harus dipisahkan secara tersendiri
11 Mengapa mediasi harus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena dalam hal perceraian ada rahasia2 rumah tangga yg orang lain tidak boleh mengetahuiyg boleh tau hanya mediator dengan hakim Apabila terbuka untuk umum itu tidak etisbarang kali ada sesuatu yang dapat memalukan salah satu atau kedua belah pihakaib keluarga jugajadi harus benar2 rahasia Dalam Perma terbaru kan jangka waktunya 30 harisampai kapanpun bisa bahkan sampai perkara putuspun apabila para pihak menghendaki untuk mediasi kembali yaa kita mediasi lagi Contoh dia cerai tahap awal mediasi tapi tidak tercapailalu berlanjut rekonpensi dalam tahap ini kita mediasi lagi Tapi apabila yg tidak bisa dimediasi kalo perkaranya sudah lanjut Umpamanya verstek awalnyapihak tergugat tidak hadir Lalu kita sudah dalam tahap pembuktiankemudian pihak istri atau suami datangkita sudah tidak mediasi lagi karena sudah lewat
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Pertama yg dilakukan adalah ditunda mediasinya tergantung kesepakatan
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yaa pernah juga Selama ini kaukus tidak banyak pengaruh menurut saya
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H (Faktor keberhasilan mediasi) (1)hubungan antara keduabelah pihak belum terlalu meruncingsalah satu pihak masih berkeinginan untuk damai itu msh ada kesempatan tapi apabila sudah dua2nya tidak itu sangat sulit dimediasi (2)Faktor mengingat anak2 bagi yg sudah menikah dan sudah memiliki anak2bagaimana nasib anak2 apabila bercerai (3)faktor hakimbagaimana cara hakim berbicara dan memberikan nasihat Apabila nasihat2 dapat diterima oleh para pihak itu juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti
dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa itu juga diperlukanbisa juga apabila melibatkan keluarga (hakam) barang kali dengan begitu dpt meluluhkan hati Dalam psikologis juga perlumelihat keadaan atau kondisi kejiwaan seseorang Walaupun kita bukan ahli psokologis tapi karena pengalaman sebagai hakim kita bisa menilai watak kondisi seseorang Lalu kan kita sudah melakukan pelatihan2 mediasitujuannya kan untuk itu Bagaimana cara memediasi orangbagaimana supaya orang itu tertarik dgn kita
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Tempat atau ruang Tentunya ruangan yg apabila orang masuk itu bisa membuat dingin hatinya Ruang mediasi harus dihias sebaik mungkinsejuk juga Kalo disini belum memadai kan apabila memperbaiki sarana dan prasarana harus ada anggaranuntuk tahun ini kita belum dapat anggaran itu dan ruang mediasi yaa seadanya Kalo ditempat lain sudah memadaidihiasada meja khusus (meja bundar)
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum idealmasih kurangnamun ruang khusus nya sudah ada tp belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Respon para pihak rata2 bagustapi keberhasilan nya yang kurang Orang2 yg datang ke Pengadilan itu rata2 perasaannya sudah sulit utk disatukanapalagi apabila salah satu pihak ada yg selingkuhitu sulit
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Kalo di Karawang inikebanyakan karena faktor ekonomi kurang Suami tdk kerja atau suaminya malas2an bekerjajd istri terpaksa bekerjaBanyak jugayg akhirnya
suami mengizinkan istri menjadi TKITKW ke luar Suami dirumah ngurus anak dikirim uanglalu dikumpulkan untuk modal nikah lagi Kedua adalah Selingkuh
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perlu juga kita mencontohnamun kita kan blm tau bagaimana prosesnya disana Kalo memang baik ya kita harus mencontoh Tapi kita juga kn sudah ada payung hukum sendiri Untuk masalah kultur juga menurut saya tidak banyak pengaruh yaakarena kalo perkara peceraian itu sudah masalah hati yaasangat sulitga mungkin memaksakan kehendak Jadi mediasi itu ada beberapapertama (berhasil) dua2nya hadir dan berhasil damaiada juga (gagal) apabila salah satu pihak tidak hadiritu gagal dimediasi Ada juga (tidak berhasil) yaitu dua2nya hadir namun gagal untuk dimediasi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Elfina Fitriani
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak 8 februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang dengan SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Sudah adasaya mengikut di MegamendungBogor pada tahun 2013 kalo tdk salah
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Hanya mengikat kpd orang2 yg berperkara saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudah Tidak banyak berpengaruh yaa terhadap keefektivitasan mediasi
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo sementara ini belum ada upaya kesana Karena tahap untuk kesana butuh waktu dan pembahasan yg panjang
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Pada intinya adalah orang mencari solusi terhadap permaslahan yg dihadapi orang2 yg berperkara Fungsinya adalah untuk mendamaikan para pihak
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Kalo dalam hal ini kita memakai pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama Karena apabila tdk ada waktu khususmaka proses mediasi tdk akan maksimal dan tdk akan berjalan dengan baik karena saat persidangan terbatas oleh waktu yg berujung pd penumpukan perkara
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ini adalah masalah keluargabanyak masalah2 yg sifat nya privasi Dalam agama juga kn apabila ada masalah jgn sampai orng lain atau orang luar taubahkan kalo bisa ketika suami istri bertengkar anak pun jgn sampai tau Apabila orang lain
mengetahui bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah Karena aib juga yg menyebabkan ini bersifat tertutup
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Saya akan lakukan kaukus Kadang ketika kedua belah pihak saling berhadapankeduanya tidak mau saling terbukatakut menyinggung perasaan Pada saat kaukus masing2 pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah yg sebenarnya Pada inti nya apabila masih ada solusi kita cari solusinya tapi tidak bisa mau bagaimana lagi Terkadang kan ada orang yg memilki prinsip
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yang saya alamipada akhirnya kaukus ini tidak berhasil juga terhadap mendamaikan para pihakcuman para pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah2nya yg tidak bisa dia ungkapkan ketika di dpn salah satu pihak Mungkin mediator lain berbeda lagikarena itu yg saya alami selama menjadi mediator
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Kadang2 dari para pihak jugajika salah satu masih ada keinginan untuk rukun masih ada kesempatan untuk berdamai kembaliterutama pihak penggugat yang dapat menerima kembali pihak tergugat untuk kembali hidup bersama Tapi kalo sudah dari kedua belah pihak berkeinginan untuk pisah itu sangat sulit utk didamaikantidak mungkin kita memaksakan Dari mediatornya jugacara membujuk atau cara bicara mediator terhadap para pihak itu enakdapat diterimapenampilan mediator jugahal itu dapat mendukung keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Tentu perlunamun secara akademik kita sebagai mediator tidak mungkin untuk belajar lagi dalam hal (psikologis) tapi kita belajar dari pengalaman Untuk menarik seseorang itu kita kan harus mengetahui jiwa atau karakteristik seseorang Sebenarnya harus bisa ilmu ttg psikologisharus sebelumnya diarahkan ke dalam bidang psikologis dalam hal akademik Tapi ya kalo skrng berdasarkan nalurialamiberdasarkan pengalaman saja Ketika menghadapi seseorang kita harus memiliki kemampuan itu untuk menunjang keberhasilan Tidak peraturan seperti iniuntuk saat ini hanya bersifat anjuran saja
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah ruang mediasi harus dikhususkanterpisah Ideal ruang mediasi dalam buku panduan adalah ruangannya besartertata dengan rapiterdapat meja bundar sehingga para pihak bisa berhadapandinginada air minum dan perlangkapan lainnyaserta adanya pajangan poto2 keluarga yg harmonis Sehinnga ketika masuk para pihak yg tadinya dala kondisi tdk enak bisa menjadi lbh enak lahstandarnya seperti itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa HBelum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Responnya baik terhadap proses mediasi inimau menerima saran2 yg kami sampaikan walaupun pada akhirnya para pihak gagal untuk berdamai Sikap para pihak kooperatif tapi itu dilakukan agar proses mediasi cepat selesai dan dilanjutkan ke tahap persidangan Mereka terkesan melakukan ini hanya sebagai formalitas belaka
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomi Banyak yg gugat kalo gugat ka pihak istri yg mengajukan Dalam hal ini banyak suami yg tdk bertanggung jawab memberi nafkah atas istri Faktor selingkuhfaktor KDRT juga ada tapi tidak banyak
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Tentu perlu apabila itu patut dan bisa kita contoh terlebih negara2 tersebut memiliki tingkat keberhasilan mediasi yg tinggi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Ratna Jumila SH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Jadi pada dasarnya hakim itu melekat sebagai mediatoritu sesuai dengan Perma No1 Tahun 2008 Namun menjadi mediator bersertifikat skitar 2012 atau 2013 Semenjak jadi hakim disini tahun 2014 merangkap sebagai mediatorada SK dari Ketua PA Karawang
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H ya kalo disini dari SK Ketua PA Karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya punyadari Pusdiklat MA MegaMendung skitar tahun 2012 atau 2013
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma itu terikatartinya setiap berperkara kita wajib melakukan mediasi kalo kedua belah pihak hadir Artinya Perma ini hanya mengikat kepada orang2 yang berperkara di Pengadilan saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudahsebetulnya tidak jauh beda dgn Perma sebelumnya No1 Tahun 2008namun penekanan dalam Perma No1 Tahun 2016 ttg perceraian agak diatur lebih rinci kalo Perma sebelumnya msh secara umum Untuk pengaruhnya terhadap efektivitas mediasi sih saya rasa tidak pengaruh atau perubahan yaa
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo dari Perma ke UU belum ada upaya yakarena kalo menuju UU proses nya berat dan agak rumitMungkin nnti suatu saat akan ada Tapi kita terus belajar dari kasus2 yang dihadapiatau ada saranatau diadakannya workshop Kalo menuju UU ada cuman proses butuh proses yang tidak sebentar ya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Ya cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan
damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Mediasi itu sifatnya wajib Setiap sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak lengkapwajib menempuh proses mediasikalaupun dalam setiap sidang ada upaya damai itu adalah amanat Undang-undang Apalagi masalah perceraian itu dalam setiap sidang wajib mendamaikan para pihak Tapi kalo mediasi di awalKalo berhasil ya sudahtapi kalo gagal disetiap awal persidangan wajib mendamaikan para pihak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ada rahasia2 yg tidak boleh didengar oleh orang lainada juga kaukusApabila mediasi gagal mediator pun hraus memusnahkan berkas2 yg berkaitan dengan mediasi karena saking rahasianya Untuk masalah hari tergantung kasusnya tapi rata2 sih 2 minggu atau 3 minggu Ada juga yg lbh tapi harus seizini dari majelis hakim Artinya ketika mediasi gagaltp pada saat sidang para pihak ingin mediasi lagi itu bolehharus pernyataan dari para pihakitupun harus dimusyawarahkan Mereka sepakat kemudian majelis hakim membolehkan maka boleh mediasi lanjutan Tapi ga boleh lama yapaling lama 14 hari kalo ga salah
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Yaa apabila itu terjadi maka dilakukan kaukus
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya HPernahtergantung kita lihat kasusnya seperti apaterutama masalah perceraianterutama istriada yg ga berani mengutarakan pendapatnyakarena ada yg suaminya KDRTkadang salah satu pihak nya nyerocos terus Karena hal itukita ksh gambaran bahwa mediasi itu punya aturan Ketika mediasi para pihak saling seranggamau ikuti aturan maka kita lakukan kaukus Ga sering Ada pengaruh tp tidak signifikan Pernah pengalaman dlm kasus ceraiterutama kalo salah satu pihak tidak mau cerailakuka kaukusberusaha membuka hati para pihak dan akhirnya mau mengutarakan apa yg diinginkanlalu kita sampaikan pd saat kaukus berikutnya kpd pihak lawanpihak lawan menerimaakhirnya damai dan cabut perkaraNamun tdk setiap perkara sprti itu
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama para pihak kooperatif artinya mereka para pihak mau mengikuti aturan mediasibisa diajak utk berfikir jernih Karena biasanya kalo suami istri udh marah sakit kan udh kyk orang lain yaa Kedua bahasa kita mereka bisa memahami (cara penyampaian mediator) sangat mendukung keberhasilan mediasi Ketiga latar belakang pendidikan para pihak Ketika masuk ruang mediasipas liat muka para pihak bisa ditebaktapi kalo para pihak adem ayemdiajak ngomong enaksaling mengerti Keempat faktor lingkungan dimana para pihak tinggal
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Harus itukarena sulit membedakan job antara mediator dgn hakimhakim harus memutus tp kalo mediator tdksementara itu hakim jadi mediator ditengah mediasi dia lupa bahwa dia sebagai mediator bkn hakim Akhirnya dia memutuskanitu kn tdk bisa karena mediator tdk bisa memutus Makanya sebenarnya kalo bisa hakim itu jgn jd mediatorkarena tipis sekali dia bisa membedakan antara jadi hakimamp mediatorkadang terpengaruh Perlu sekali Belum ada peraturannyahanya sebatas anjuran
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Ruangan mediasi yg memadaiYa beginilah contohnyamestinya kan harusnya ada poto2 keluarga samawa Disini hanya ada gambar tanganitu kn blm menggambarkan perdamaiantp hanya secara umum Tp ketika saya di Jakpus harusnya ada foto2 dan lukisan kelurga samawa (foto suami istri anak) potonya sangat mesrajd kita terbawa suasana Karena suasana ruangan yg sangat damai sangat mempengaruhi kondisi para pihak terutama ketikan para pihak tegang Saya pernah berhasil ketika itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada penghargaan apa2
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum dianggap baik atau belum memadai
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum adasejauh ini msh hakim yg ada di PA karawang Terkendala msh sulitnya SDM mediatornya Mungkin msh blm banyak yg memiliki sertifikat mediator Karena apabila diluar hakimharus memiliki sertifikat Kalo ga ada sertifikat pun ga masalah karena merangkap Kami belum bahas ttg ituterus di karawang ini msh jarangtdk seperti di Jakarta Kalo di jakarta setelah pensiun merangkap jd mediator
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Pertamaperkenalan Lalu menjelaskan peraturan mediasi sprti matikan hptidak boleh saling menyerangharus mendengarkan pendapat masing2 pihak dll Biasanya kalo sudah dijelaskan kebanyakan mereka taat Tp kalo ada yg melanggar kita kembalikan lgi ke peraturan yg telah disepakati Penjelasan aturan mediasi harus diawal
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Disini rata2 msh jarang yg sarjana Rata2 menikah diusia muda13 atau 14 thn udh nikah Banyak yg mnta dispensasi nikah Dari bisa digambarkan bahwa belum siap dengan proses mediasi
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomiselingkuhKDRT biasanya kalo udh selingkuh itu sulit utk didamaikan Kalo masalah ekonomi msh ada kemungkinan utk kita damaikan setelah kita jelaskan Campur tangan pihak ketiga yaitu keluargaitu juga biasanya sulit utk kita damaikan Terkadang mereka msh saling cinta tp ketika pihak keluarga sudah intervensi mereka lbh memilih mendengarkan keluargaga berdaya
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perbedaan dgn jepangdisana mediasi bersifat non-litigasikalo di indonesia kn bersifat litigasiitu yg sulit Kalo di jepang mediasi itu 1 tahun atau bahkan 2 tahun Sedangkan dikita hanya diksh waktu 30 haridan MA menuntut kita utk menyelesaikan perkara dlm wktu 5 bln Kita jd dikejar waktusebelum masuk perkara mereka mediasi dulu Kalo berhasil boleh dibawa ke pengadilan ato tidak utk dibuatkan akte perdamaian (one day wakai) Jd mereka dtng ke pengadilan sudah membawa draf2 kesepakatan Mereka mediasi sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan Dulu waktu saya ikut pelatihan mediasimenurut Nara sumber bahwa proses mediasi itu tdk dihitung utk menyelesaikan perkara Contoh waktu itu jangka waktu mediasi 40hari itu blm dihitung Dihitung mulai dari waktu awal persidangan ketika ada laporan dari mediator Tapi skrng tidakdari mulai dftar perkara sudah dihitung waktu penyelesaian perkaratdk boleh lbh dari 150 hari dari hari pendaftaran Jd karena faktor itulah yg mempengaruhi kita ukt bekerja keras dikejar waktu dan berdampak tdk maksimal Karena kalo lama2 kita ditegur oleh MA Itulah faktor knpa mediasi disini jarang yg maksimal (1)MEDIASI GRATIS(2)BIAYA PERKARA MAHAL(3)KETERLIBATAN DARI EKSEKUTIF LEGISLATIF amp YUDIKATIF(4)KULTUR MASYARAKAT YG TAAT HUKUM Sulit diterapkan di Indonesiasebenarnya biaya mediasi gratisan apabila dari hakimsedangkan kalo mediasi dari luar hakim butuh biaya yg berasal dari para pihak Menurut pendapat saya (DraRatna Jumila MH) mungkin mediasi ini hanya formalitas belakaudahlah yg pnting kita sudah melaksanakan amanat Permamasalah berhasil atau tidak itu urusan belakangan
Lembaga ADR adatapi kalo ke pengadilan agama khusus nya banyak ga dipakai jarang ikut campurtapi tdk tau kalo Pengadilan Negeriorang yg berperkara ke PA rata2 orang yg menengah ke bawahapalgi di karawang Beda dgn kota2 besar dgn kasus yg besar sehingga dapat mengambil mediator dari luar KULTUR Dikita ituhukum dibuat utk dilanggar yaa heheterkadang kita suruh mediasi malah mengelak dgn alasan bahwa sudah mediasi dgn keluarga Itu kan salah satu bentuk tdk taat hukumtp kemudian kami jelaskan H = Hakim atau Hakim Mediator
Lampiran 2
Gambar 1
Foto bersama Dra Elfina Fitriani Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 2
Foto bersama Dra Hj Rosniati MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 3
Foto bersama Drs H Hasan Bashri SHMH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 4
Foto bersama Dra Ratna Jumila MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 5
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Gambar 6
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Lampiran 3
viii
8 Terkhusus kepada kekasih tercinta adinda Neni Anggraeni AmdKeb
yang selalu memberikan doa support motivasi dan dukungannya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9 Ucapan terima kasih juga terkhusus kepada Ahmad Rifarsquoi selaku
teman seperjuangan yang sangat banyak berkontribusi sehingga skripsi
ini dapat selesai dengan baik
10 Terima kasih pula kepada Kang Ahmad Fauzi SE Kang Ismail Abdul
Fatah Kang Sugih Waluya Romdon selaku orang yang telah banyak
membantu dan membimbing penulis ketika penulis memasuki awal
perkuliahan
11 Untuk sahabat-sahabat penulis Ahmad Fabi Kriyan Ardani SH (baru
lulus penulis tahu) Rezza Fazriyansyah (Kembaran Chris John)
Abdullah Mahfud Bang Anas (Nasrullah) SKomi selaku teman
kosan dan sahabat seperjuangan Terima kasih kepada pihak yang tak
disebutkan penulis namun tak mengurangi rasa terima kasih dan
hormat penulis kepada kalian semua Semoga Allah SWT membalas
kebaikan hati kalian kepada penulis
Jakarta 12 April 2017
Tian Nurmawan
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Masalah 6
C Rumusan dan Batasan Masalah 6
D Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E Studi Review Terdahulu 8
F Metode Penelitian 10
G Sistematika Penulisan 12
x
BAB II KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi 13
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi 14
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi 17
D Peran dan Fungsi Mediator 18
E Proses Mediasi 21
F Mediasi Dalam Perspektif Islam 26
BAB III TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas 33
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 33
C Teori Efektivitas Hukum 38
BAB IV
A Profil Pengadilan Agama Karawang 42
B Analisis Efektivitas Mediasi 45
1 Tinjauan Yuridis Perma No1 Tahun 2008 dan Perma No1
Tahun 2016 45
2 Kualifikasi Mediator 51
3 Fasilitas dan Sarana 56
4 Kepatuhan Masyarakat 59
ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG
xi
5 Kebudayaan 60
C Tingkat Keberhasilan Mediasi 62
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi 64
BAB V PENUTUP
A Kesimpulan 68
B Saran-saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 76
xii
DAFTAR TABEL
TABEL 1 Daftar Perceraian Pengadilan Agama Karawang 2011-2015 5
TABEL 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karawang 44
TABEL 3 Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016 50
TABEL 4 Daftar Mediator Pengadilan Agama Karawang 52
TABEL 5 Jadwal Mediator 58
TABEL 6 Diagram Perceraian Pengadilan Agama 4 Tahun Terkahir 61
TABEL 7 Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
62
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara Penelitian
LAMPIRAN 2 Foto bersama para Mediator Hakim Pengadilan Agama karawang
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Karawang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling
banyak dalam setiap tahunnya dibandingkan negara Islam didunia lainnya Hal
tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama dalam acara
Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan
Tingkat Nasional 2016 Menurutnya gejolak yang mengancam kehidupan struktur
keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini
Tambahnya lagi bahwa setiap tahun ada 2 juta perkawinan tetapi yang
memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat setiap 100 orang yang
menikah 10 pasangannya bercerai dan umumnya mereka yang baru berumah
tangga1
Jika di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia
sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik ternyata di tahun-tahun
berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat Melihat data pernikahan
dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI tampak
pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun sementara
perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian setiap
tahunnya Tahun 2009 jumlah angka pernikahan sebanyak 2162268 kejadian
1Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain
httpwwweramuslimcomberitanasionalangka-perceraian-di-indonesia-tertinggi-dibanding-negara-islam-lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam 1612 WIB
2
dan perceraian sebanyak 216286 kejadian Lalu pada tahun 2010 jumlah angka
pernikahan sebanyak 2207364 kejadian dan perceraian sebanyak 285184
kejadian Tahun 2011 jumlah angka pernikahan sebanyak 2319821 kejadian dan
perceraian sebanyak 258119 kejadian Tahun 2012 jumlah angka pernikahan
sebanyak 2291265 kejadian dan perceraian sebanyak 372577 kejadian
Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah angka perceraian sebanyak 2218130
kejadian dan perceraian sebanyak 324527 kejadian2
Data Kementerian Agama RI disampaikan oleh Kepala Subdit
Kepenghuluan Anwar Saadi Jumat 14 November 2014 Dimuat di Republika
Online 14 September 2014 Sebagai sampel kita ambil data dua tahun terakhir di
2012 dan 2013 saja Jika diambil tengahnya angka perceraian di dua tahun itu
sekitar 350000 kasus Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus
perceraian atau 40 perceraian setiap jam
Provinsi Jawa Barat yang juga paling banyak penduduknya menjadi
provinsi yang paling tinggi angka perceraiannya Badan Peradilan Agama MA
pada 2010 mengungkap terdapat 33684 kasus cerai di sana Tempat kedua
adalah Jawa Timur yaitu sebanyak 21324 kasus Posisi ketiga Jawa Tengah
dengan 120193 Indramayu adalah kabupaten di Jawa Barat dengan angka
perceraian tertinggi di Indonesia pada 2015 Jumlah perceraian tahun 2015 pun
meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 dan didominasi oleh usia produktif
2Cahyadi Takariawan Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam
httpwwwkompasianacompakcahdi-indonesiandash40ndashperceraianndashsetiapjam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
3 Cerai Paling Banyak di Jawa barat httpwwwantaranewscomberita270213cerai-paling-banyak-di-jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
3
Ungkap Kepala Pengadilan Agama Indramayu Anis Fuadz di kantornya kamis
14 Januari 2016 lalu Dia menyebutkan Indramayu menempati peringkat pertama
dengan 9444 kasus diikuti Malang sebanyak 8497 kasus Surabaya 8262 kasus
Kabupaten Cirebon 7991 kasus Sementara di Jawa Barat setelah Indramayu dia
memprediksi di peringkat kedua ditempati Kabupaten Tasik atau Kota Cimahi4
Data statistik yang cukup mengejutkan juga dilansir oleh Badilag Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyebutkan pada tahun 2009 perkara
perceraian yang diputus Pengadilan AgamaMahkamah Syarrsquoiyah mencapai
223371 perkara Perkara cerai gugat berjumlah 150000 Ini berarti 65 dari
perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia
adalah cerai gugat5 Dilansir dari sumber yang berbeda data Ditjen Badilag MA
mencatat 285184 perkara berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se
Indonesia pada tahun 2010 dimana dalam 5 tahun terakhir peningkatan perkara
yang masuk bisa mencapai 816
Berkaitan dengan hal ini ada badan hukum yang di bentuk oleh Departemen
Agama yang dipercaya untuk menangani hal ini Badan Penasihat Perkawinan dan
Penyelesaian Perkawinan adalah badan yang dibentuk oleh Departemen agama
untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang
4Asep Budiman Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia httpwwwpikiran-
rakyatcomjawa-barat20160315364250kasus-cerai-indramayu-tertinggi-di-indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
5 Nurhasanah dan Rozalinda ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 No2 Tahun 2014 hal 2
6 Fachrina dan Rinaldi Eka Putra ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 No2 tahun 2013 h 5
4
ingin bercerai7 Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal
28 ayat (3) menyebutkan bahwa
ldquoPengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tanggardquo
Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan
Agama pertama kali mereka mendatangi BP4 ini Namun meskipun para pihak
belum mendatangi atau belum melalui proses BP4 dan langsung mengajukan
perceraian ke Pengadilan Agama Pengadilan Agama tetap menerima perkara
tersebut perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui
proses BP4 maupun yang belum para pihak dalam perkara tersebutwajib
diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut8
Akan tetapi mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama perlu dilakukan
kajian atau penelitian mengingat tingginya kasus perceraian Berkaitan dengan hal
ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang Berdasarkan
data statistik yang dilansir di situs resmi Pengadilan Agama Karawang Pada
tahun 2011 terdapat 1276 perkara yang didominasi cerai gugat berjumlah 846
perkara dan cerai talak berjumlah 430 perkara Pada tahun 2012 terdapat 1638
perkara yang tetap didominasi oleh cerai gugat bahkan cenderung meningkat
7 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 134 8 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 135
5
dengan jumlah 1131 perkara dan cerai talak sebanyak 507 perkara Lalu pada
tahun 2013 cenderung terus mengalami peningkatan dengan jumlah perkara
sebanyak 1812 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak 1267 dan cerai talak
berjumlah 545 perkara Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah perkara perceraian
sebanyak 1761 perkara dengan perkara cerai gugat berjumlah 1294 dan perkara
cerai talak mengalami penurun menjadi 467 kasus9 Lalu pada tahun 2015 jumlah
perkara perceraian sebanyak 1900 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak
1350 perkara dan 550 perkara cerai talak Kesimpulan yang di dapat dari data di
atas adalah selama 4 tahun terakhir perkara perceraian cenderung mengalami
peningkatan yang signifikan dengan didominasi oleh perkara cerai gugat
Tabel 1
DAFTAR PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2011-2015
Tahun Jumlah Perkara Cerai Talak Cerai Gugat
2011 1267 perkara 430 perkara 846 perkara
2012 1638 perkara 507 perkara 1131 perkara
2013 1812 perkara 545 perkara 1267 perkara
2014 1761 perkara 467 perkara 1294 perkara
2015 1900 perkara 550 perkara 1350 perkara
9 httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
6
Berangkat dari tujuan awal untuk mengetahui tingkat keefektivan mediasi di
Pengadilan Agama maka penulis beranggapan bahwa masalah ini perlu dijadikan
objek penelitian dalam sebuah skripsi karena akhir-akhir ini perkara perceraian
mengalami peningkatan yang signifikan Tulisan ini ingin mengetahui efektivitas
mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi yang berjudul ldquoEfektivitas
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama
Karawang Tahun 2015rdquo
B Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut
1 Indonesia adalah negara tertinggi tingkat perceraian
2 Jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat
3 Upaya pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia
4 Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
5 Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan
mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
C Batasan dan Rumusan Masalah
1 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan agar
permasalahan yang akan penulis bahas tidak meluas maka penulis membatasi
permasalahan sebagai berikut
7
a Efektivitas dibatasi pada keberhasilan dalam mediasi penyelesaian
sengketa perceraian
b Mediasi penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada perkara Tahun
2015
c Data tentang penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
d Data yang diteliti dibatasi pada data tahun 2015 karena pada tahun
tersebut merupakan angka perceraian tertinggi
2 Rumusan Masalah
Dalam mempermudah penulis menganalisa permasalahan penulis
menyusun rumusan masalah sebagai berikut
a Bagaimana efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
b Apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
c Apa saja faktor penghambat mediasi penyelesaian sengketa perceraian di
Pengadilan Agama Karawang
3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis
tujuan yang dimaksud adalah
1 Untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan efektivitas mediasi dalam
proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang
Tahun 2015
8
2 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam
penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun
2015
3 Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian
sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
Adapun manfaat penelitian ini adalah
a Akademis
Secara akademis hasil dari observasi ini diharapkan dapat menjadi
bahan penyuluhan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama
Karawang
b Praktis
Secara praktis hasil dari observasi ini diharapkan menjadi masukan
bagi pihak Pengadilan Agama guna meningkatkan keefektivitasan mediasi
dalam penyelesaian sengketa perceraian Dan bagi pihak lain diharapkan
dapat membantu untuk mengadakan observasi serupa
4 Studi Review Terdahulu
Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis lainnya
maka penulis meninjau beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir
sama dengan pembahasan yang penulis kaji Dalam hal ini penulis menemukan
beberapa skripsi yaitu
9
1 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Depokrdquo yang ditulis oleh Hidayatulloh (2011)10 Dalam
Skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2009 dari 269 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 38 perkara (141) Pada tahun 2010 dari 187
perkara yang berhasil dimediasi sebanayak 13 perkara (69) Dapat
disimpulkan tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
2 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Marosrdquo yang ditulis oleh SariM (2014)11
Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2011 dari 74 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Pada tahun 2012 dari 65 perkara
yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dan pada tahun 2013 dari 63
perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dapat disimpulkan
tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
Pembahasan dalam dua skripsi yang telah penulis kemukakan di atas
membahas pokok permasalahan yang sama namun masing-masing meneliti pada
objek atau tempat yang berbeda Pada skripsi pertama yang menjadi objek
penelitian adalah Pengadilan Agama Depok Pembahasan pada skripsi kedua
yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Maros Selanjutnya
objek penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Karawang Dengan
demikian objek penelitian yang penulis teliti belum pernah ada yang
membahasnya
10 Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 11 Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014
10
5 Metode Penelitian
1 Jenis Penelitian
Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong kualitatif analitis adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan
data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah
mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain12
2 Sumber Data
Data yang terhimpun dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian
yaitu
1 Data primer Sumber data ini didapatkan dari hasil observasi langsung
ke Pengadilan Agama Karawang serta hasil wawancara dengan para
Hakim di Pengadilan Agama Karawang
2 Data sekunder Sumber data ini penulis ambil dari teks undang-
undang yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 130 HIR dan 154
RBg SEMA No1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR154
RBg PERMA No2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan PERMA No1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan undang-undang No7 Tahun 1989 tentang Peradilan
12 Lexy J Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009) h 248
11
Agama undang-undang No48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman beberapa buku-buku terkait yang membahas tentang
mediasi di Pengadilan serta beberapa skripsi artikel-artikel terkait
mengenai hal ini yang dapat digunakan untuk mendukung dan
melengkapi data primer
3 Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan
data dengan wawancara langsung terhadap hakim-hakim atau pegawai
terkait di Pengadilan Agama Karawang serta melalui pengamatan langsung
atau observasi
4 Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara tematik
deskriptif yaitu dengan cara pendeskripsian atau penggambaran yang
dituangkan ke dalam bentuk paragraf yang kemudian diklasifikasikan sesuai
dengan jenis jawaban yang diberikan kepada narasumber
5 Tehnis Penulisan Skripsi
Penulisan skripsi ini berpedoman pada ldquoBuku Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh FSH UIN Jakarta tahun 2012rdquo
12
6 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini penulis membuat
sistematika penulisan dengan membagi kepada lima (5) bab tiap-tiap bab terdiri
dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut
BAB I Dalam bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah
identifikasi masalah batasan dan rumusan masalah tujuan
penelitian manfaat penelitian review terdahulu kerangka
berpikir metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II Membahas tentang konsep mediasi dan penerapannya berupa
pengertian mediasi asas-asas umum dalam proses medasi
keuntungan menggunakan mediasi peran dan fungsi mediator
proses mediasi dan mediasi dalam islam
BAB III Membahas tentang teori efektivitas berupa pengertian mediasi
bekerjanya hukum dalam masyarakat dan teori efektivitas
hukum
BAB IV Membahas tentang analisis efektivitas mediasi berupa profil
Pengadilan Agama Karawang analisis efektivitas mediasi
tingkat keberhasilan mediasi dan faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi
BAB V Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran
13
BAB II
KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi
Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin ldquomediusrdquo ldquomediumrdquo yang artinya
berada ditengah Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak
(ldquodyadic modelrdquo) dengan melibatkan pihak ketiga (ldquotriadic modelrdquo) dengan
tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis1 Pada
dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dapat membantu dalam situasi
konflik untuk mengordinasi aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses
tawar-menawar2
Menurut Priyatna Abdurrasyid mediasi merupakan suatu proses damai
bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada
mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang
bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang
besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang
bersengketa secara sukarela3
Pengertian mediasi yang lain menurut Dwi Rezki Sri Astarini adalah proses
penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang bersengketa dengan itikad
1 Valerine JL Kriekhoff Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam
buku Bunda Reghena (Pustaka Dunia 2012) h 615 2 Nurnianingsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta Raja Grafindo 2011) h 28 3 Priyatna Abdurrasyid Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar
(Jakarta Fikahati Anesta 2002) h 34
14
baik berusaha mendamaikan sengketa diantara mereka dengan dibantu oleh
mediator netral untuk mencapai hasil yang adil dan dapat diterima oleh kedua
belah pihak untuk dilaksanakan dengan sukarela4
Demikian pula ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun
2016 terdapat rumusan pengertian mediasi sebagai berikut
ldquoMediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediatorrdquo
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi
Pelembagaan dan permberdayaan mediasi di Pengadilan (Court Connected
Mediation) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada
dasar negara kita yaitu Pancasila terutama sila keempat yang berbunyi
ldquoKerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilanrdquo Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghedaki bahwa
upaya penyelesaian sengketa atau konflik atau perkara dilakukan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
Hal ini mengadung arti bahwa setiap sengketakonflikperkara hendaknya
diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak
yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama5
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dasar hukum yang mengatur
pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada
4 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 89 5 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 26
15
ketentuan HIR dan RBg HIR merupakan singkatan dari Herziene Inlandsch
Reglement (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara
perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan colonial Hindia Belanda
yang masih berlaku di negara kita hingga kini Sedangkan RBg adalah singkatan
dari Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang)
merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah luar pulau Jawa dan Madura
Secara lebih lengkap ketentuan pasal ini adalah6
1 Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka
Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi
2 Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat akta tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menempati perjanjian yang diperbuat itu surat akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa
Selanjutnya dalam Pasal 154 RBg adalah
1 Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak dating menghadap maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya
2 Bila dapat dicapai perdamaian maka di dalam siding itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa
Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil
pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 130 HIR154 RBg yang mengharuskan hakim
menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan
perdamaian diantara para pihak yang berperkara Namun Mahkamah Agung
mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar
6 Prof DR Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287
16
formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa7
Kenyataan praktik yan dihadapi jarang dijumpai putusan perdamaian Produk
yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya
hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau
kalah (winning or losing) Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep
sama-sama menang (win-win solution)
Pasal 130 HIR154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian oleh
hakim dijadikan modal utama dalam membangun perangkat hukum mediasi
pengadilan yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberdayaan Pengadian Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai Pasal 130 HIR154 RBg yang kemudianpada tahun 2003 disempurnakan
melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan8
Kemudian merasa PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dirasa belum efektif
maka Mahmakah Agung merevisi kembali dengan lahirnya PERMA Nomor 1
Tahun 2008 Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan para
pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata Hal ini daat dilakukan dengan
menintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur
berperkara di pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses berperkara di pengadilan Hakim wajib mengikuti
7 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 27 8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124
17
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi bila hakim melanggar atau
enggan menerpkan prosedur mediasi putusan hakim tersebut batal demi hukum
(Pasal 2 ayat (3) PERMA)9
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi
Bagi pihak-pihak yang berseteru memecahkan masalah dengan
membawanya ke meja hijau terkadang dirasa kurang begitu efektif Banyak
kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi
yaitu10
a Ada dua asas penting dalam mediasi
Pertama menghindari menang ldquokalahrdquo (win loose) melainkan lsquosama-sama
menangrdquo (win-win solution) Sama-sama menang bukan saja dalam arti
ekonomi atau keuangan melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi
(nama baik dan kepercayaan) Kedua putusan tidak mengutamakan
pertimbangan dan alasan hukum melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan
dan rasa keadilan
b Telah pula dikemukakan penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu
penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara Waktu yang panjang dalam
berperkara tidak hanya menjadi beban ekonomi keuangan Yang tidak kalah
pentingnya adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap
dan kegiatan pihak yang berperkara
9 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124-125
10 Bagir Manan Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia Peradilan No 248 Juli 2006 h 5-16
18
c Bagi masyarakat Indonesia berperkara menimbulkan efek sosial yaitu
putusnya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial Bukan saja antar
pihak yang berperkara Efek sosial dapat memperluas sampai kepada
hubungan kekerabatan yang lebih luas Hal ini dapat terjadi karena suatu
perkara bukan saja menjadi kepentingan dan ldquoharga dirirdquo yang berperkara
melainka juga dapat merambat ke kerabat
d Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia
yang mengutamakan dasar kekerabatan paguyuban kekeluargaan dan gotong
royong Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah laku toleransi
mudag memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan
bersama (komunal)
D Peran dan Fungsi Mediator
Dalam mediasi ada pihak yang sangat berperan besar demi tercapainya
kesepakatan damai yaitu seorang mediator Biasanya mediator adalah orang yang
ahli dalam bidang yang didiskusikandisengketakan atau ahli dalam bidang hukum
karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak Mediator merupakan pihak
ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para
pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa11
Sebagai ldquopenengahrdquo atau pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi
mediator ldquomembanturdquo para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya Seorang mediator akan membantu para pihak untuk membingkai
persoalan yang ada perlu diselesaikan secara bersama Secara umum mediator
11 Mariana Sutadi Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan Biaya Ringan (Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI 2005) h 30
19
tidak membuat keputusan mediator hanya membantu dan memfasilitasi para
pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian
sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga untuk mencapai
hasil yang maksimal seorang mediator disamping memiliki kemampuan sebagai
mediator juga harus dapat menguasai teknik-teknik mediasi secara baik12
Ada kalanya mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi
dalam pertemuan yang disebut caucus yaitu pertemuan mediator dengan salah
satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya sehingga mediator akan lebih leluasa
memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka membagi
informasi13 Dengan pertemuan terpisah (caucus) ini mediator akan mempunyai
lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi
Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya
dalam sebuah caucus Oleh karena itu seorang mediator juga harus memiliki
kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai
penyelesaian masalah yang disengketakan sehingga mediator diharapkan akan
mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu
perjanjiankesepakatan14
12 I Made Widyana Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (Jakarta Fikahati Anesta
2009) h 114 13 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 93 14 Takdir Rahmadi Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta
RajaGrafindo Persada 2010) h 17
20
Fuller dalam Riskin and Westbrook menyebutkan tujuh fungsi mediator
yaitu sebagai catalyst educator translator resourceperson bearer of bad news
agent of reality dan scapegoat
1 Sebagai ldquokatalisatorrdquo mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator
dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang
konstruktif bagi diskusi
2 Sebagai ldquopendidikrdquo berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi
prosedur kerja keterbatasan politis dan kendala usahan dari para pihak Oleh
sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di
antara para pihak
3 Sebagai ldquopenerjemahrdquo berarti mediator harus mampu menyampaikan dan
merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui
bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang
dicapai oleh pengusul
4 Sebagai ldquonarasumberrdquo berarti seorang mediator harus mendayagunakan
sumber-sumber informasi yang tersedia
5 Sebagai ldquopenyandang berita jelekrdquo berati seorang mediator harus menyadari
bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional Untuk
itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak
terkait untuk menampung berbagai usulan
6 Sebagai ldquoagen realitasrdquo berarti mediator harus berusah memberi pengertian
secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau
tidak masuk akal tercapai melalui perundingan
21
7 Sebagai ldquokambing hitamrdquo berarti seorang mediator harus siap disalahkan
misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan
E Proses Mediasi
Ada beberapa tahap secara garis besar yang harus dijalani oleh para pihak
dalam melakukan proses mediasi Berikut adalah tahapan-tahapan proses mediasi
yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016
a Tahapan Pra Mediasi
Pertama penggugat mendaftarkan perkara ke bagian kepaniteraan
Pengadilan Setelah itu Ketua Pengadilan memilih Majelis Hakim untuk
memeriksa perkara tersebut Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para
pihak Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh
proses mediasi (Pasal 17 ayat (1) )
Setelah itu Majelis Hakim memberikan hak kepada para pihak untuk
memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya (Pasal
20 ayat (1) ) Apabila setelah hari yang ditentukan tidak ada kesepakatan
untuk memilih mediator maka Hakim pemeriksan perkara segera menunjuk
Mediator Hakim atau pegawai Pengadilan Jika pada Pengadilan yang sama
tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang
bersertifikat ketua majelis hakim menunjuk salah satu Hakim Pemeriksan
Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan yang
bersertifikat (Pasal 20 ayat (3) dan (4) )
22
b Pemanggilan Para Pihak
Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setekah
menerima penetapan penunjukan sebagai mediator (Pasal 21 ayat (1) )
Dengan bantuan juru sita Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara
memanggil para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi
c Akibat Hukum Pihak Tidak beriktikad Baik
Pada Pasal 22 ayat (1) sampai (5) adalah penjelasan mengenai akibat
hukum bagi pihak Penggugat yang tidak beriktikad baik Pada Pasal
selanjutnya yaitu Pasal 23 ayat (1) sampai (8) berisi penjelasan mengenai
akibat hukum bagi pihak Tergugat yang tidak beriktkad baik selama proses
mediasi
d Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) para pihak menyerahkan
resume perkara kepada pihak lain dan Mediator (Pasal 24 ayat (1) ) Jangka
waktu mediasi yang ditetapkan adalah 30 hari terhitung sejak penetapan
perintah melakukan Mediasi Atas dasar kesepakatan para pihak waktu
Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
waktu mediasi pertama berakhir disertai engan alasannya (Pasal 24 ayat (2)
(3) dan (4) )
e Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat
Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum Mediator dapat
menghadirkan seorang atau lebih ahli tokoh masyarakat tokoh agama atau
23
tokoh adat (Pasal 26 ayat (1) ) Terkait mengenai mengikat atau tidaknya dari
penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat tergantung
berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 26 ayat (2) )
f Mediasi Mencapai Kesepakatan
Jika Mediasi mencapai kesepakatan dengan bantuan Mediator para
pihak wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani
oleh para pihak dan Mediator (Pasal 27 ayat (1) ) Mediator wajib
memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang
a Bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan atau kesusilaan
b Merugikan pihak ketiga atau
c Tidak dapat dilaksanakan
Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan kesepakatan
perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta
Perdamaian Jika para pihak tidak menghendaki maka kesepakatan
perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan (Pasal 27 ayat (4) dan (5) )
Selanjutnya Mediator wajib menyampaikan hasil kesepakatan kepada Hakim
Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian(Pasal 27
ayat (6) )
Setelah itu Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari isi kesepakatan
perdamaian paling lama 2 (dua) hari Apabila ada perbaikan Hakim
Pemeriksa Perkara mengembalikan kepada Mediator dan para pihak agar
segera diperbaiki Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak
Mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah di
24
perbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari sejak
penerimaan petunjuk perbaikan Paling lama 3 (tiga) hari setelah Hakim
menerima kesepakatan perdamaian maka Hakim menerbitkan hari penetepan
sidang untuk membacakan Akta Perdamaian (Pasal 28 ayat (1) sampai (4) )
g Kesepakatan Perdamaian Sebagian
Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan sebagian antar
penggugat dan sebagian tergugat penggugat mengubah gugatan dengan tidak
lagi mengajukan pihak tergugat sebagai lawan Kesepakatan tersebut dibuat
dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang
mencapai kesepakatan dan Mediator (Pasal 29 ayat (1) dan (2) ) Kesepakatan
di atas dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut
aset harta kekayaan danatau keperntingan pihak yang tidak mencapai
kesepakatan (Pasal 29 ayat (3) ) Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan pada
perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya banding
kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat (6) )
Untuk Mediasi perkara perceraian di dalam Pengadilan Agama yang
tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya dan para pihak
tidak ingin rukun kembali maka Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya
(Pasal 31 ayat (1) ) Jika para pihak mencapai kesepakatan sebagaimana pada
ayat (1) kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagaian
dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perceraian Hal ini hanya
dapat dilakukan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan
perceraian telah berkekuatan hukum tetap
25
h Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan
Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil dan
memberitahukan secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara apabila
tidak mencapai kesepakatan pada hari yang telah tentukan yaitu 30 hari para
tidak beriktikad baik melibatkan aset serta harta kekayaan atau kepentingan
dengan pihak lain dan melibatkan wewenang aparatur negara Setelah Hakim
menerima pemberitahuan hal ini Hakim segera menetapkan untuk
melanjutkan pemeriksaan perkara (Pasal 32 ayat (1) sampai (3) )
i Perdamaian Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara
Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim tetap berupaya
mendorong para pihak untuk berdamai Atas dasar kesepakatan para pihak
dapat memohon melakukan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara
pada tahap ini Setelah itu Hakim segera menunjuk salah seorang Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dan Hakim wajib
menunda persidangan paling lama 14 hari
j Perdamaian Sukarela Pada Tingkat Upaya Hukum Banding Kasasi atau PK
Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding
kasasi atau peninjauan kembali atas dasara kesepakatan dapat menempuh
upaya perdamaian Jika mencapai kesepakatan maka dibuat akta perdamaian
dan ditandatangani oleh Hakim pemeriksa perkara paling lama 30 hari sejak
diterimanya kesepakatan tersebut (Pasal 34 ayat (1) sampai (4) )
26
F Mediasi Dalam Perspektif Islam
Ash-shulhu disyariatkan oleh Al-qurrsquoan Sunnah dan Ijmarsquo demi
tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan dan agar
permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai Didalam Al-qurrsquoan
Allah berfirman15
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إ ن الله التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
يحب المقسطين (الحجرات9)
Artinya ldquoDan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah Kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adilrdquo
Dan di dalam sunnah yang diriwayatkan Abu Dawud At-tirmidzi Ibnu Majah
Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Amru bin lsquoAuf bahwa Rasulullah SAW
bersabda
م حلالا أوأحل حراما الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حر
Artinya ldquoPerdamaian diantara orang-orang muslim itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halalrdquo
15 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210
27
Dan At-tirmidzi menambahkan
والمسلمون على شروطهم
Artinya ldquoDan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat merekardquo
Lalu ia berkata bahwa hadits ini Hasan Shahih dan Umar ra berkata ldquoTolaklah
permusuhan sampai mereka berdamai karena pemutusan melalui pengadilan akan
mengembangkan kedengkian di antara merekardquo Kaum muslimin berijmarsquo bahwa
perdamaian di antara yang bermusuhan itu disyariatkan P15F
16
Mediasi dalam konsep islam dikenal dengan istilah Shulhu atau Ishlah Sulh
adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk
mengakhiri perkara mereka secara damai Di dalam kitab Fathul Qariib Al-Mujiib
pengertian Ash-Shulh secara bahasa sebagai berikut (فتح القريب المجيب)
16وهو لغة قطع المنازعة F
17
Artinya ldquoShuluh secara bahasa adalah memutus sengketa atau perselisihanrdquo
Namun pengertian shuluh secara syararsquo atau istilah adalah
وشرعا عقد يصلح به قطعها
Artinya ldquoDan menurut syararsquo adalah akad mendamaikan dengan memutus sengketa atau perselisihanrdquo
16 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210 17Ahmad bin Al-Husain Fathul Qariib Al-Mujiib (Mesir Thaha Putra Semarang 1934) h
33
28
Metode Ash-shulh menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan
persengketaan atau perselisihan karena berdasarkan asas kedua belah pihak tidak
ada yang merasa menang ataupun kalah Tentunya hal tersebut atas kesepakatan
dan kerelaan masing-masing pihak Hal ini sesuai dengan prinsip mediasi dengan
istilah win-win solution
Sebelum mengarah kepada perceraian biasanya diawali dengan adanya
sikap nusyuz baik dari pihak isteri maupun suami Ketika hal ini terjadi Al-
Qurrsquoan mentebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 128
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما كان بما ح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله لح خير وأحضرت الأنفس الش صلحا والص
تعملون خبير ا
Artinya Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
Ayat di atas membahas masalah nusyuz Nusyuz identik dengan sikap istri yang
membangkang terhadap suami padahal nusyuz juga dapat terjadi pada suami
Nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajibannya
bertindak keras kepada istri tidak menggaulinya dengan baik tidak pula
memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri P17F
18P Sebaliknya bentuk
nusyuz yang dilakukan oleh istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)
18 M Abdul Amir dkk Kamus Istilah Islam cet ke-1 (Jakarta Pustaka Firdaus 1994) h
251
29
didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan
kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan
kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya19
At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw Saudah binti Zamrsquoah
khawatir dicerai oleh Nabi saw maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan
menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw lsquoAisyah
(istri Nabi saw yang paling beliau cintai setelah Khadijah)20
Kemudian apabila nusyuz telah terjadi dan tuntunan berdamai dari Al-
Qurrsquoan tidak berhasil dijalankan yang dapat berujung pada syiqaq Al-Qurrsquoan
menyebutkan ayat yang menyatakan tentang langkah perdamaian selanjutnya
antara suami isteri yang sedang berselisih yaitu pada surat An-Nisa ayat 35
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوف ق
كان عليما خبير ا بينهما إن الله الله
Artinya Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri ituSesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu menyelesaikan
perselisihan atau persengketaan antara suami isteri yaitu dengan jelas mengirim
19 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XXI bagian keenam
Pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1) 20 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 605
30
seorang hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu
menyelesaikan perselisiah tersebut Hakam yang dimaksud dalam Al-qurrsquoan
terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu dari keluarga
pihak suami isteri Menurut ayat di atas juga jika terjadi kasus antara suami istri
maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri
yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-
musabab terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya atau mengambil
prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik21
Dalam ayat di atas terdapat kata hakam Fungsi utama hakam adalah
mendamaikan Tetapi jika mereka gagal apakah mereka harus menetapkan hukum
dan harus dipatuhi oleh suami isteri yang bersengketa itu Ada yang mengiyakan
dengan alasan Allah menamai mereka hakam dan dengan demikian mereka
berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan baik disetujui oleh
pasangan maupun tidak Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi saw juga
kedua Imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal Sedang Imam Abu Hanifah
dan Imam Syafirsquoi menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam
itu Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami dan tugas mereka hanya
mendamaikan tidak lebih dan tidak kurang22
Selanjutnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir para Fuqaha juga berkata jika
terjadi persengketaan di antara suami istri maka didamaikan oleh hakim sebagai
pihak penengah meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat
21 H Abdur Rahman Ghazaly Fiqh Munakahat (Jakarta Kencana Prenada Media Group
2006) h 241 22 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 433-434
31
zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim Jika perkaranya tetap berlanjut dan
persengketaannya semakin panjang maka hakim mengutus seseorang yang
dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan
meneliti masalahnya serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi
keduanya berupa perceraian atau berdamai Allah SWT memerintahkan mengutus
seorang laki-laki sholeh dari masing-masing pihak untuk meneliti siapa yang
berlaku buruk Jika sang suami yang melakukan keburukan maka mereka dapat
melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah Jika
seorang istri yang melakukan keburukan maka mereka dapat mengurangi haknya
dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya Jika keduanya sepakat
untuk bercerai atau menyatu kembali maka boleh saja perkara itu ditetapkan23
Kaidah ushul fiqh yang digunakan ke dalam permasalahan ini adalah
Mashlahah Mursalah24 Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat dari mashlahah
adalah25
ع ر الش ود ص ق ى م ل ع ة ظ ا ف ح الم
Artinya Memelihara tujuan syararsquo (dalam menetapkan hukum)
Sedangkan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu
memelihara agama jiwa akal keturunan dan harta Secara lengkap Muhammad
Abu Zahrah merumuskan definisi mashlahah sebagai berikut P25F
26P
23 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir Min
Ibni Katsir terj MAbdul Ghoffar EM (Juz5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi 2003) cet ke-2 h 302
24 Mashlahah Mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan suararsquo yaitu menolak mudharat dan meraih mashlahah
25 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 346
32
و ا ار ب ت الأع اص ب ل خ ص ا ا ه ل د ه ش ي لا و ى م لا س الأ ع ار الش د ص ا ق م ل ة م ئ لا الم ح ال ص الم ي ه
اء غ الأل ب
Artinya Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya
Kesimpulannya bahwa mashlahah mursalah adalah apa yang baik menurut akal
itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum
Kaidah ini dapat digunakan dalam sengketa perceraian Apabila perceraian
mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami istri maka itu lebih baik daripada
mempertahankannya Namun apabila perceraian mendatangkan mudharat maka
harus dihindarkan Hal ini tentunya sudah mempertimbangkan baik dan buruknya
sesuai dengan orientasi dari kaidah ushul fiqh ini
26 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 355
33
BAB III
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas
Secara etimologi kata ldquoefektivitasrdquo berasal dari kata ldquoefektifrdquo atau dalam
bahasa Inggris adalah ldquoeffectiverdquo yang berarti berhasil dengan baik Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau
menunjang tujuan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif artinya ldquoada
efeknya akibatnya pengaruhnya kesannyardquo atau ldquodapat membawa hasil berhasil
gunardquo tentang usaha atau tindakan1
Adapun secara terminologi mengutip Ensiklopedia administrasi
menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut2
ldquoEfektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakirdquo
Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan
efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat
Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat maka hukum akan dipengaruhi
oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia h 284 2 Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg 2014
11 teori-efektifitashtml pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
34
pemberlakuan Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi
secara efektif dan efesien Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan
keinginan tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial
seperti budaya hukumnya baik maka hukum akan bekerja dengan baik pula
tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak
akan bisa berjalan karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum Cara-cara
untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan
terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning3
Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum Efektivitas hukum dimaksud berarti
mengkaji kaidah hukum yang harus memnuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis
berlaku secara empiris dan berlaku secara filosofis4 Oleh karena itu faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1)
kaidah hukum atau peraturan itu sendiri (2) petugas atau penegak hukum (3)
sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (4) kesadaran
masyarakat Hal tersebut akan di uraikan sebagai berikut5
1 Kaidah Hukum
Di dalam teori-teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah Hal itu diungkapkan sebagai
berikut
3 Soerjono Soekanto Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V (Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014) h 122 4 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62 5 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62-65
35
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk
atas dasar yang telah ditetapkan
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut
efektif Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari
masyarakat
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita
hukum sebagai nilai positif tertinggi
Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap
kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas sebab (1) bila
kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah itu
merupakan kaidah mati (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti
teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa (3) apabila hanya
berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan
hukum yang dicita-citakan (ius constituendum)
2 Penegakan Hukum
Penegakan hukum atau orag yang bertugas menerapkan hukum
mencakup ruang lingkup yang sangat luas sebab menyangkut petugas pada
strata atas menengh dan bawah Artinya di dalam melaksanakan tugas-
tugas penerapan hukum petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman
diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-
36
tugasnya Di dalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas
penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut
1) Sapai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada
2) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang
tegas pada wewenangnya
3 Sarana atau Fasilitas
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu atuan
tertentu Ruang lingkup sarana dimaksud terutama secara fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung Misalnya bila tidak ada kertas dan
karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik bagaimana petugas
dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan Bagaimana polisi
dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan
alat-alat komunikasi yang proporsional Kalau peralatan dimaksud sudah
ada faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran amat penting
Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan padahal
fasilitasnya belum lengkap Peraturan yang semula bertujuan untuk
memperlancar proses malahan mengakibatkan terjadi kemacetan Mungkin
ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi
ataupun memberikan tugas kepada petugas dipikirkan mengenai fasilitas-
37
fasilitas yang berpatokan kepada (1) apa yang sudah ada dipelihara terus
agar setiap saat berfungsi (2) apa yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan jangka waktu pengadaannya (3) apa yang kurang perlu
dilengkapi (4) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti (5) apa yang
macet dilancarkan (6) apa yang telah mundur ditingkatkan
4 Warga Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga
masyarakat Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi
suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan
Namun ada asumsi lain yang mengatakan bahwa semakin besar peran
sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat) semakin
kecil peran hukum Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang
terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah
Namun ada hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan kesadaran
masyarakat terhadap hukum yaitu (1) penyuluhan hukum yang teratur (2)
pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap
hukum dan respek terhadap hukum (3) pelembagaan yang terencana dan
terarah
38
C Teori Efektivitas Hukum
Apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum Achmad Ali
berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum
maka kita pertama-ama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu
ditaati atau tidak ditaati6 Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa
pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan
fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu7
1 Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2 Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum
3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4 Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut erlaku atau
diterapkan
5 Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada
6 Achmad Ali Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol1 (Jakarta Kencana
2010) h 375 7 Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang Memprngaruhi Penegakan Hukum (Jakarta PT
Raja Grafindo Persada 2008) h 8
39
efektivitas penegakan hukum Pada elemen pertama yang menentukan dapat
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung
dari aturam hukum itu sendiri
Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama
adalah8
1 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sistematis
2 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3 Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-
bidang tertentu sudah mencukupi
4 Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan
yuridis yang ada
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidakya kinerja hukum
tertulis adalah aparat penegak hukum Dalam hubungan ini dikehendaki adanya
aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan
baik
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap
efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal
berikut9
8 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 80 9 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
40
1 Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2 Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3 Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4 Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang
diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada
wewenangnya
Pada elemen ketiga tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan
prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya Sarana dan
prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai
alat untuk mencapai efektivitas hukum Sehubungan dengan ini Soerjono
Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana
dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang
memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi
kerjanya Adapun elemen-elemen tersebut adalah10
1 Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2 Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka
waktu pengadaannya
3 Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4 Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5 Prasarana yang macet perlu segea dilancarkan fungsinya
10 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
41
6 Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingktkan lagi
fungsinya
Kemudian pada elemen keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas
yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu
1 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan
yang baik
2 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peaturan walaupun peraturan
sangat bak dan aparat sudah sangat berwibawa
3 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau
aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi
Elemen di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan
masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul Internalisasi
faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas
sosial Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini
melalui motivasi yang ditanamkan secara individual
Elemen kelima adalah faktor kebudayaan Faktor kebudayaan yang
sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di
dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti
dari kebudayaan spiritual atau material Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai
yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)
42
BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI
A Profil Pengadilan Agama Karawang
Pengadilan Agama Karawang kelas IA beralamat di Jalan Jendral Ahmad
Yani No 53 Karawang menurut Kepala Pengadilan Agama Karawang saat itu
yaitu Drs Saifuddin MH diresmikan pada hari senin tanggal 11 Februari 2008
secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang bertempat di
kantor Pengadilan Agama Bandung Dimana saat itu Ketua Mahkamah Agung
telah meresmikan 3 gedung Pengadilan Agama yaitu Bandung Cikarang dan
Karawang
Sebelum memiliki gedung resmi pada tahun 2006 sambil menunggu
rampungnya pembangunan gedung baru yang dibuat Pemerintah Kabupaten
Karawang meminjamkan tempat bekas kantor Depnaker Pada tahun 2006 adalah
tahap dilaksanakannya rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Karawang diatas
tanah seluas 1698 M2 dengan luas bangunan 380M2 Pada awalnya status tanah
adalah Hak Guna Pakai dari Pemda Kabupaten Karawang dengan No
102SUTH0211PM01411978 tanggal 09 Juni 1978 dan Sertifikat No
0000621997
Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor
152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19
Januari 1882 dengan nama Raad AgamaPenghulu Landraad
43
Daerah hukum Pengadilan Agama Karawang adalah meliputi Pemerintahan
Kabupaten Karawang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989
Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ldquoPengadilan Agama berkedudukan di
kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupatenrdquo Dari sini dapat kita simpulkan bahwa daerah hukum
Pengadilan Agama Karawang adalah wilayah kota atau Kabupaten Karawang
Pengadilan Agama Karawang yang daerah hukumnya meliputi kabupaten
Karawang terdiri dari 30 kecamatan dan 304 kelurahan atau desa dengan
mayoritas penduduk beragama islam Dalam menjalankan tugasnya dan
fungsinya Pengadilan Agama Karawang didukung oleh pegawai berjumlah 40
orang dan secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Karawang harus
dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan ke Pengadilan Tinggi Bandung
sebagai bukti nyata
Sebagai tempat pencari keadilan Pengadilan Agama Karawang sesuai
dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa
memutus dan mengadili perkara diantara orang-orang yang beragama islam
dalam bidang perkawinan warisan dan wasiat wakaf zakat infaq hibah
shodaqoh dan ekonomi syarirsquoah serta kewenangan lainnya yang diatur serta
diamanatkan oleh Undang-Undang
Secara geografis wilayah kabupaten Karawang terletak antara koordinat
107ordm02`ndash107ordm40` Bujur Timur 5ordm56`ndash6ordm34` Lintang Selatan termasuk daerah
dataran yang relative rendah Mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 -
1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 2 - 15
44
15 - 40 dan diatas 40 Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat Laut Jawa di utara Kabupaten Subang di
timur Kabupaten Purwakarta di tenggara serta Kabupaten Cianjur di selatan ini
memiliki luas wilayah 173753 km2 dengan jumlah penduduk 2125234 jiwa
(sensus 2010) yang berarti berkepadatan 1223 jiwa per km2
Adapun struktur organisasi dari Pengadilan Agama Karawang adalah
sebagai berikut
Tabel 2
WAKIL KETUA
Drs H Mohamad Yamin SHMH
KETUA
Drs H M Yusuf SHMH HAKIM
1Dra Suherni
2Dra Hj Roniati MH
3Dra Hj Ratna Jumila MH
4Dra Hj Dadah Kolidah MH
5Dra Elfina Fitriani
6Drs H Abid MH
PANITERA
Nanang Patoni SHMH
SEKRETARIS
DrsJajang Janglar
KASUBAG KEPEGAWAIAN
Agustina Rahayu SH
KASUBAG UMUM amp KEUANGAN
Heri Santoso
KASUBAG PERENCANAAN TI amp LAP
Usmaniah
WAKIL PANITERA
Drs Mochamad Jalaludin
STAF
Wiyono SH
STAF
Abd Halim
PANMUD GUGATAN
Asnali SAg
PANMUD PERMOHONAN
Siti Sofia Emalia SAg
PANMUD HUKUM
Yuyu Yuliani SAgMH
HAKIM
7Dra Alia Al Hasna MH
8Drs Candra Triwangga
9Dra Hj Siti Sabihah SHMH
10Drs Humaidi Yusuf
11Drs Jajang Suherman SH
12DrH Farid Ismail SHMH
13DrsH Hasan Basri SHMH
45
B Analisis Efektivitas Mediasi
1 Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016
Beberapa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang tertera
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) adalah1
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasimenguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undangdan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
Salah satu kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang kepada
Mahkamah Agung adalah mengeluarkan produk yaitu PERMA Setidaknya
ada lima peran yang dimainkan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhan
1 Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PANITERA PENGGANTI
1Ahya Syaripudin
2Khalida SAgMH
3Taqludin SAg
4Ahmad Waskito SEi
5H Uwes
6Wahyu SSy
JURUSITA
1Eny Kurniasih SH
2Solikhin SH
JURUSITA PENGGANTI
1Edy Sutisna
2Samsudin
3ASupandi SAg
4Taufiqoh Bina Aryani SE
5Ratusiska Aries Tiani SE
6Ade Solahudin
7Reza M Sajidin SSy
46
penyelenggaraan negara khususnya di bidang peradilan Salah satunya
yakni PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum2
Berkaitan dengan hal ini adalah hierarki Perundang-Undangan yang
ada di Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi
sebagai berikut3
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b Undang-UndangPerturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c Peraturan Pemerintah d Peraturan Presiden e Peraturan Daerah Provinsi dan f Peraturan Daerah KabupatenKota
PERMA adalah salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal tersebut disebutkan
bahwa4
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
2 Ronald S Lumbuun Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan (Jakarta RajaGrafindo Persada 2011) h 14 3 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan 4 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
47
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Bank Indonesia Menteri badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa atau yang setingkat
Kemudian dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
Atas dasar Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ini menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan dan diakui
keberadaannya
Apabila melihat menimbang (konsideran) dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 huruf c dinyatakan bahwa dasar daripada dibentuknya Perma
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan
Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement Staatsblad 194144)
atau Pasal 154 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten Staatsblad 1927
227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering Staarsblad 1874
52)5 disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan
5 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah Reglement Acara Perdata Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg) adalah Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa da Madura Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui
48
perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan6 Pasal 130 ayat (1) HIR
berbunyi
Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu
Selanjutnya Pasal 130 ayat (2)
Jika perdamaian yang demikian itu terjadi maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat sebuah akte dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa
Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian
oleh hakim dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat
hukum mediasi pengadilan yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui
SEMS Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR 154 RBg yang
kemudian pada Tahun 2003 disempurnakan melaui PERMA Nomor 2
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan7
Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan
para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa Hal ini dapat dilakukan
dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam
prosedur berperkara di Pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting
6 Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum
Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287 7 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h124
49
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berperkara di Pengadilan8
Setiap orang yang berperkara ke Pengadilan wajib menempuh
mediasi apabila tidak melaksanakannya maka putusannya batal demi
hukum9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mengikat maksudnya adalah
peraturan ini mengikat khusus hanya kepada orang-orang yang berperkara di
Pengadilan tidak mengikat kepada seluruh elemen masyarakat10
Namun akhir-akhir ini pada praktiknya Perma Nomor 1 Tahun 2008
selama ini belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik di
Pengadilan Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008
dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi11 Anggota
Tim Pokja Mediasi MA Diah Sulastri Dewi menambahkan terbitnya Perma
No 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi di
Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama12
Ada beberapa poin pembeda antara Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Untuk memudahkan memahami
perbedaannya penulis membuat bagan sebagai berikut
8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h125
9 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
10 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
11 httpswwwabnpcoidnewsharapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016 diakses pada 15 April 2017 jam 2330
12httpwwwhukumonlinecom berita baca lt56bc191569359 perma- mediasi- 2016- tekankan- pada- iktikad- baik diakses pada 15 April 2017 jam 2335
50
Tabel 3
No
Perma Nomor 1 Tahun 2008
Perma Nomor 1 Tahun 2016
1
Lama Proses mediasi selama 40 hari (Pasal 13 ayat(3) ) dapat
diperpanjang 14 hari
Lama Proses mediasi selama 30 hari (Pasal 3 ayat (6) ) dapat diperpanjang
30 hari 2
bull Pasal 12 ayat (1) hanya mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik selama proses mediasi
bull Pasal 12 ayat (2) tidak penjelasan bagaimana bentuk pihak yang tidak beriktikad baikhanya menyatakan pihak yang tidak beriktikad baik dapat mengundurkan diri
bull Wajib menempuh iktikad baik selama mediasi (Pasal 7 ayat (1)
bull Pasal 7 ayat 2 huruf a sampai e penjelasan mengenai bentuk iktikad tidak baik Dalam Perma sebelumnya tidak ada penjelasannya
3
Tidak ada pasal yang mengatur mengenai akibat hukum bagi
pihak yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 22 ayat 1 sampai 5 mengenai penjelasan akibat hukum bagi penggugat yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 23 ayat 1 sampai 8 penjelasan mengenai akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik
4
Tidak ada pasal yang mengatur para pihak wajib hadir secara
langsung selama proses mediasi
bull Kewajiban menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1)
bull Komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung bagi para pihak (Pasal 6 ayat 2)
bull Ketidakhadiran para pihak secara langsung dibolehkan berdasarkan alasan yang sah (Pasal 6 ayat 3) dan penjelasannya pada (Pasal 6 ayat 4 huruf a sampai d)
51
2 Kualifikasi Mediator
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu dan mencarikan solusi
terbaik bagi para pihak dalam menyelesaikan perkaranya Salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam proses mediasi adalah peran seorang
mediator Fungsi daripada mediator adalah menjadi penengahmencari
solusi tentang sengketa yang dihadapi Oleh karena itu kecakapan dan
keterampilan seorang mediator mempunyai peran penting agar proses
mediasi dapat berjalan dengan efektif dan semestinya sesuai dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Pasal 9 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan mengenai
daftar mediator Pasal 9 ayat (1) yaitu
(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator
Peneliti telah melalukan kunjungan dan observasi ke tempat penelitian yang
dituju yaitu Pengadilan Agama Karawang Peneliti telah melihat bahwa
Ketua Pengadilan Agama Karawang telah menyediakan daftar mediator
disertai dengan latar belakang para mediator namun peneliti tidak
mendapati pengalaman masing-masing mediator yang dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Berikut adalah daftar
mediator yang bersumber dari Yuyu Yuliani SAgMH
52
Tabel 4
DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KARAWANG
No Nama Lengkap Jabatan Pendidikan
1 Drs H M Yusuf SHMH Hakim Madya Utama Ketua S2
2 Drs H Mohamad Yamin SHMH Hakim Madya UtamaKetua S2
3 Dra Suherni MH Hakim Madya Utama S2
4 Dra Rosniati MH Hakim Madya Utama S2
5 Drs Hasan Basri SHMH Hakim Madya Muda S2
6 DraRatna Jumilah MH Hakim Madya Muda S2
7 Dra Hj Dadah Holidah MH Hakim Madya Muda S2
8 Dra Elfina Fitriani Hakim Madya Muda S1
9 Drs H Abis MH Hakim Madya Muda S2
10 Dra Alia Al Hasnah MH Hakim Madya Pratama S2
11 Drs Candra Triswangga Hakim Madya Pratama S1
12 Dra Hj Siti Sabihah SHMH Hakim Madya Pratama S2
13 Drs Humaidi Yusuf Hakim Madya Pratama S1
14 Drs Jajang Suherman SH Hakim Madya Pratama S1
15 Dr H Farid Ismail SHMH Hakim Utama Muda S3
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
Di atas adalah daftar-daftar mediator di Pengadilan Agama Karawang
Dari semua mediator yang terdapat pada daftar mediator peneliti telah
melakukan wawancara kepada 4 (empat) mediator diantaranya
53
DraRosniati MH Drs Hasan Basri SHMH Dra Ratna Jumilah MH
Dra Elfina Fitriani Dari semua mediator yang telah peneliti wawancara
terdapat 1 mediator yang tidak bersertifikat dan belum mengikuti pelatihan
mediator yaitu DraRosniati MH Tiga mediator lainnya telah mengikuti
pelatihan mediator di Mega Mendung Bogor13
Peneliti melihat dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 9 ayat (2) sampai
(6) tentang kualifikasi mediator sebagai berikut
(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator
(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator
(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan
(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator
(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator
Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar hakim
dikarenakan kurangnya mediator yang memiliki sertifikat terlebih apabila
mediator di luar Hakim harus bersertifikat14 Semua Hakim yang ada di
Pengadilan Agama Karawang merangkap juga sebagai mediator15
Walaupun seorang hakim tidak memiliki sertifikasi mediator sesuai dengan
13 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Drs H Hasan Bashri SHMH Dra
Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 7 dan 9 November 2016
14 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
15 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
54
PERMA ini pada pasal 9 ayat (3) otomatis dapat menjadi mediator16 Para
Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang menjadi mediator
berdasarkan surat keputusan (SK) dari Ketua Pengadilan Agama
Karawang17
Ketua Pengadilan Agama setiap tahun mengevaluasi daftar mediator
Begitu pula setiap tahun daftar mediator dapat berubah-ubah apabila
adanya mutasi tugas berhalangan tetap ketidakaktifan setelah penugasan
dan pelanggaran atas pedoman perilaku Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat
(7) dalam PERMA ini
Seluruh hakim Pengadilan Agama yang tidak memiliki sertifikat
dikarenakan belum mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI18 Pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah
Agung jumlahnya terbatas karena berskala nasional sehingga peserta yang
ikutpun sangat terbatas Seharusnya Mahkamah Agung memberikan
pelatihan mediasi kepada seluruh hakim di Pengadilan agar
a Dapat maksimal ketika melakukan mediasi Ketika Hakim telah
diberikan pelatihan mediasi diharapkan dapat menjalankan fungsi
mediator secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
16 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 17 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani dan Dra Rosniati MH Haki m Mediator
Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 9 November 2016 18 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
55
b Menambah keterampilan hakim saat melakukan mediasi Walaupun
hakim tanpa sertifikat mediator lalu menjadi mediator hal itu dapat
dibenarkan karena hakim dapat merangkap sebagai mediator Akan
tetapi tetap saja untuk memaksimal fungsi dan peran mediator seorang
hakim harus mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI ketika kekurangan sumber daya mediator
sehingga kesiapan Hakim maksimal ketika Ketua Pengadilan menunjuk
Hakim sebagai mediator Namun pada dasarnya sulit membiasakan
hakim untuk menjadi mediator karena sifat seorang hakim adalah
memutus akan tetapi mediator hanya bersifat sebagai pihak ketiga yang
menengahi Dikhawatirkan sifat hakim yang terbiasa memutus terbawa
saat proses mediasi yang hanya berperan sebagai penengah bukan
memutus19 Karena itu sebisa mungkin seharusnya hakim tidak boleh
menjadi mediator Sangat tipis sekali hakim tersebut membedakan
antara menjadi hakim dan menjadi mediator terkadang terpengaruh20
c Mediasi berjalan efektif Pada dasarnya banyak faktor yang melatar
belakangi efektifnya mediasi Namun Keterampilan dan kemampuan
dari mediator adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
keberhasilan mediasi terutama yang sudah bersertifikat21
19 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 20 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 21 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
56
3 Fasilitas dan Sarana
Fasilitas dan sarana adalah salah satu instrumen yang dibutuhkan
dalam melaksanakan proses mediasi Setiap Pengadilan Tingkat Pertama
diharapkan memiliki fasilitas dan sarana dalam proses mediasi yaitu tempat
atau ruangan khusus mediasi Hal ini untuk menunjang keberhasilan dari
pada mediasi Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruangan
Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan pasal 20 ayat (1) PERMA ini
Namun dapat juga diselenggarakan di tempat lain apabila disepakati oleh
para pihak
Pengadilan Agama Karawang memiliki fasilitas dan sarana untuk
melakukan proses mediasi yaitu ruangan khusus untuk mediasi Dengan
ruangan berukuran 4 m x 6 m dilengkap dengan beberapa tempat duduk dan
satu meja persegi disertai dengan alat pendingin ruangan atau air
conditioner (AC) Jadi di ruangan tersebut hanya bisa diselenggarakan satu
proses mediasi
Ruangan mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah cukup
memadai namun belum termasuk yang ideal22 Idealnya ruangan mediasi
adalah
a Ruangan yang luas Hal ini agar para pihak nyaman saat proses mediasi
berjalan Ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih sempit
artinya ruangan tersebut belum dikategorikan ideal
22 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
57
b Ruangan yang tertata dengan rapi yang dilengkapi dengan kursi-kursi
serta meja bundar agar para pihak dapat saling berhadapan saat proses
mediasi berlangsung23
c Ruangan yang memiliki air conditioner (AC) Ketika ruangan sejuk dan
dingin dapat mencairkan suasana Para pihak yang sebelumnya dalam
keadaan merasa tidak baik ketika masuk ke dalam ruangan tersebut
bisa menjadi merasa sedikit lebih baik yang dapat mempengaruhi
suasana hati dan pikiran para pihak24
d Adanya bingkai pajangan keluarga harmonis Hal ini juga dapat
mempengaruhi suasana hati dan pikiran para pihak25 Namun di
Pengadilan Agama Karawang belum terdapat hal ini Hanya ada
bingkai pajangan dengan simbol saling berjabat tangan Itu hanya
melambangkan simbol perdamaian secara umum26
Untuk kemudahan para pihak dalam menjalani proses mediasi sebelum
memasuki ruang mediasi terpampang jadwal mediator Dalam daftar tersebut
terdapat nama-nama mediator namun tidak disertai dengan keterangan latar
belakang pendidikan masing-masing mediator Setiap harinya terdapat 3 mediator
yang disediakan Semuanya berasal dari hakim yang merangkap sebagai mediator
23 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 24 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 25 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 26 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
58
Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar
hakim Berikut jadwal hakim mediator Pengadilan Agama Karawang
Tabel 5
NO
HARI
MEDIATOR
KETERANGAN
1 2 3 4
1
SENIN
1DRA ALIA AL HASNA MH
2DRS HUMAIDI YUSUF
3DRS CANDRA TRISWANGGA
2
SELASA
1DRSHMYUSUF SH MH
2DRAHJSITI SABIHAH SH MH
3DRAHJERAWATI SH MH
3
RABU
1DRSHMOHAMAD YAMIN SHMH
2DRARATNA JUMILAH MH
3DRSHABDILLAH SH MH
1DRAHJROSNIATI MH
59
4 KAMIS 2DRAELFINA FITRIANI
3DRAHJDADAH HOLIDAH MH
5
JUMrsquoAT
1DRSHASAN BASRI SH MH
2DRSHABID MH
3DRSJAJANG SUHERMAN SH
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
4 Kepatuhan Masyarakat
Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat peneliti memberikan
beberapa catatan atas sikap para pihak selama melakukan proses mediasi
yang mempengaruhi kepatuhan para pihak dalam menjalani proses mediasi
yaitu sebagai berikut
a Rata-rata orang-orang yang datang berperkara ke Pengadilan Agama
khusus dalam perkara perceraian ini sangat sulit untuk disatukan
kembali terlebih apabila salah satu pihak ada yang melakukan
perselingkuhan27
b Sikap egois para pihak sehingga menyulitkan mediator untuk
mendamaikan dan mendalami permasalah yang dihadapi para pihak
27 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
60
c Sikap para pihak yang terkadang tidak mengikuti peraturan mediasi
yang telah disepakati28 Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya proses
mediasi
d Biasanya jauh sebelum para pihak mendaftarkan perkara dan mengikuti
persidangan sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutus
ikatan pernikahan29 Akhirnya mediator pun sulit untuk mendamaikan
kembali bahkan gagal
e Sikap para pihak yang kooperatif Namun hal ini mereka lakukan agar
proses mediasi cepat selesai dan berlanjut kepada tahap persidangan30
Mereka melakukan hal ini hanya sebagai formalitas
5 Kebudayaan
Berkaitan dengan kebudayaan dalam skripsi ini adalah mengenai
budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama Hal ini
sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama Pasal tersebut berbunyi
1 Peradilan Agama adalah peradilan nagi orang-orang yang beragama
islam
Menurut pasal ini Pengadilan Agama adalah wadah bagi orang-orang yang
ingin berperkara khusus untuk orang-orang atau masyarakat yang beragam
islam
28 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 29 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 30 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
61
Penulis melihat ada kecenderungan kenaikan angka perceraian dalam
empat tahun terakhir Berikut adalah angka perceraian selama 4 tahun
terakhir
Tabel 6
DIAGRAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 4
TAHUN TERAKHIR31
Dari data di atas dapat kita lihat bahwa angka perceraian dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan baik pada perkara cerai talak maupun
cerai gugat Namun diantara kedua jenis perkara tersebut angka cerai gugat
jauh mendominasi dibandingkan dengan cerai talak Pada tahun 2012 pada
perkara cerai talak terdapat 89683 perkara yang diputus sedangkan pada
cerai gugat terdapat 206102 perkara Pada tahun 2013 terdapat 94715
perkara cerai gugat dan 221460 pada perkara cerai gugat Selanjutnya pada
tahun 2014 pada cerai talak terdapat 99536 perkara dan 243334 pada
perkara cerai gugat Kemudian pada tahun 2015 terdapat 98602 perkara
31 httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
050000
100000
150000
200000
250000
300000
2012 2013 2014 2015
89683 94715 99536 98602
206102 221460 243334 252885
cerai talak
cerai gugat
62
cerai talak dan 252885 pada perkara cerai gugat Dari setiap tahunnya
jumlah perkara cerai gugat lebih dari 2 kali lipat jumlah perkara cerai talak
Perbedaan jumlah angka ini sangat signifikan dan menunjukkan bahwa
betapa tingginya angka perceraian di Indonesia terutama dalam perkara
cerai gugat Bisa disimpulkan bahwa angka perceraian dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan
C Tingkat Keberhasilan Mediasi
Pada pembahasan ini peneliti membatasi penelitian hanya pada tahun 2015
Data yang diambil bersumber dari laporan bulanan yang kemudian dirangkum
menjadi laporan tahunan Pengadilan Agama Karawang Di dalam laporan
tersebut dapat diketahui berapa jumlah perkara yang dimediasi setiap bulannya
dan berapa jumlah perkara yang berhasil dan gagal untuk dimediasi Berikut
adalah laporan pembukuan mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
Tabel 7
LAPORAN TAHUNAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2015
NO
BULAN
JUMLAH PERKARA
KETERANGAN
BERHASIL TIDAK BERHASIL
1 Januari 28 0 28
2 Februari 18 0 18
3 Maret 20 1 19
4 April 25 0 25
5 Mei 21 0 21
63
6 Juni 18 0 18
7 Juli 18 0 18
8 Agustus 23 1 22
9 September 27 2 25
10 Oktober 35 1 34
11 November 31 0 31
12 Desember 25 0 25
TOTAL 289 5 284
Untuk mengetahui prosentase keberhasilan mediasi dalam satu tahun pada
tabel di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut 32
119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119888119886119887119906119905119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119901119906119905119906119904
X 100
Berdasarkan rumus di atas dapat ditentukan prosentasi keberhasilan mediasi
perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 sebagai berikut
5284
X 100 = 176
Maka dapat diketahui prosentase tingkat keberhasilan perkara yang berhasil
dimediasi adalah sebesar 176 Hal ini membuktikan bahwa tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 sangatlah
jauh dari apa yang diharapkan Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa
32 http wwwbadilagnet data ARTIKEL Mencari 20 tolak 20 ukur 20 hasil
20 Mediasipdf
64
mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 belum efektif Ini
sangat berbanding terbalik dengan prosentase kegagalannya sebesar 9824
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi
Tentunya dalam berjalannya proses mediasi ada faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi Berikut adalah beberapa faktor-faktor
keberhasilan mediasi
a Para Pihak Bersifat Kooperatif
Artinya adalah mereka para pihak dapat mematuhi peraturan dalam
proses mediasi yang telah disepakati sebelumnya33 Hal ini harus dilakukan
karena kebanyakan para pihak yang berperkara ketika suasana hatinya tidak
baik tidak dapat mengontrol emosi sehingga peraturan yang telah disepakati
sebelumnya tidak dipatuhi dan proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan
Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator yang mudah dipahami
sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama mediator yang
bersertifikat34 Ketika seorang mediator telah bersertifikat setidaknya dia
telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara berkomunikasi cara
menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak yang berbeda-beda
karakter
33 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 34 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
65
Begitu juga penampilan mediator yang berwibawa dan meyakinkan
dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi karena dapat meyakinkan dan
menimbulkan kepercayaan terhadap para pihak35
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir
para pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan baik
dan positif ketika menghadapi suatu perkara36
d Mengingat Anak
Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan mediasi karena
para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian bagaimana nasib
anak-anak mereka apabila bercerai37 Hal ini bagi mereka yang sudah
memiliki anak dari hasil perkawinan yang mereka laksanakan
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi
Ketika kondisi tempat atau ruang nyaman hal ini juga dapat
mempengaruhi keberhasilan mediasi karena dapat merubah mindset para
pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di ruangan ruangan tersebut
35 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 36 Kedua faktor tersebut hasil wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator
Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 37 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
66
ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin ruangan atau AC (Air
Conditioner) yang dapat membuat para pihak nyaman38
f Iktikad Baik Para Pihak
Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang mediator untuk
mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung iktikad baik para
pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima kembali pihak
tergugat untuk hidup bersama39
Berikut adalah beberapa faktor penghambat terhadap keberhasilan mediasi
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai
Hal ini terjadi biasanya ketika salah satu atau kedua belah pihak
tidak mau bermusyawarah Misalnya salah satu pihak menuruti pihak
lawan yang ingin bercerai itu sudah dipastikan akan gagal untuk
dimediasi40
b Konflik Yang Sudah Meruncing
Konflik yang sudah meruncing dan berlarut-larut diantara para
pihak akan menghambat keberhasilan mediasi Apabila salah satu pihak
ada yang berkeinginan untuk berdamai masih ada kesempatan untuk
dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah tidak ingin untuk
berdamai maka akan sangat sulit dimediasi41
38 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 39 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 40 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 41 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
67
c Psikologis atau kejiwaan para pihak
Kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya
sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang
mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan
perceraian ini42
42 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
68
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa
kesimpulan yang dapat dikemukakan
1 Efektivitas mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang belum
efektif karena tingkat keberhasilannya masih sangat rendah
2 Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah
a Para Pihak Bersifat Kooperatif Artinya adalah mereka para pihak dapat
mematuhi peraturan dalam proses mediasi yang telah disepakati
sebelumnya Hal ini harus dilakukan karena kebanyakan para pihak yang
berperkara ketika suasana hatinya tidak baik tidak dapat mengontrol emosi
sehingga peraturan yang telah disepakati sebelumnya tidak dipatuhi dan
proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator
yang mudah dipahami sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama
mediator yang bersertifikat Ketika seorang mediator telah bersertifikat
setidaknya dia telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara
berkomunikasi cara menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak
yang berbeda-beda karakter Begitu juga penampilan mediator yang
berwibawa dan meyakinkan dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi
69
karena dapat meyakinkan dan menimbulkan kepercayaan terhadap para
pihak
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir para
pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan
baik dan positif ketika menghadapi suatu perkara
d Mengingat Anak Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan
mediasi karena para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian
bagaimana nasib anak-anak mereka apabila bercerai
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi Ketika kondisi tempat atau ruang
nyaman hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi karena
dapat merubah mindset para pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di
ruangan ruangan tersebut ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin
ruangan atau AC (Air Conditioner) yang dapat membuat para pihak
nyaman
f Iktikad Baik Para Pihak Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang
mediator untuk mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung
iktikad baik para pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima
kembali pihak tergugat untuk hidup bersama
70
3 Faktor-faktor penghambat mediasi adalah
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai Hal ini terjadi biasanya ketika
salah satu atau kedua belah pihak tidak mau bermusyawarah Misalnya
salah satu pihak menuruti pihak lawan yang ingin bercerai itu sudah
dipastikan akan gagal untuk dimediasi
b Konflik Yang Sudah Meruncing Konflik yang sudah meruncing dan
berlarut-larut diantara para pihak akan menghambat keberhasilan mediasi
Apabila salah satu pihak ada yang berkeinginan untuk berdamai masih
ada kesempatan untuk dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah
tidak ingin untuk berdamai maka akan sangat sulit dimediasi
c Psikologis atau kejiwaan para pihak Kekecewaan yang berat salah satu
pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa
terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri
ikatan dengan jalan perceraian ini
B Saran
Pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada
beberapa pihak atau instansi yang terkait yaitu sebagai berikut
1 Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang membawahi
Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA mewajibkan kepada calon
pasangan suami isteri yang akan menikah untuk mengikuti bimbingan dan
pembinaan tentang pernikahan untuk menciptakan rumah tangga sakinah
mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan Karena sampai
saat ini hal tersebut hanya bersifat anjuran Hal ini dilakukan agar pasangan
71
yang akan menikah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup serta
membentuk mental yang baik bagi para calon pasangan suami isteri Ini
adalah modal utama agar para pasangan suami isteri terhindar dari perkara
perceraian
2 Kepada Mahkamah Agung ada dua saran yang ingin penulis berikan yaitu
sebagai berikut
a Mahkamah Agung agar mengadakan pelatihan lebih intensif kepada
hakim mediator khususnya bagi hakim yang belum bersertifikasi
sehingga seluruh hakim telah mengikuti dan memiliki sertifikat
tersebut karena kecakapan mediator adalah salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam mediasi
b Agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA yang menjelaskan
tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang
berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator karena hal itu adalah
upaya luar biasa sehingga layak dan patut untuk diberikan insentif
Juga untuk memotivasi para hakim agar lebih bersungguh-sungguh
dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator yang berdampak
dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi Pada
kenyataanya sampai saat ini Mahkamah Agung belum menjelaskan
regulasi tersebut di dalam PERMA
3 Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator agar dengan
sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai mediator tidak hanya
sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh PERMA
72
DAFTAR PUSTAKA
Abbas Syahrizal Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional Jakarta Kencana 2009
Astarini Dwi Rezki SriMediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan
BandungPT Alumni 2013
Abdurrasyid Priyatna Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu
Pengantar Jakarta Fikahati Anesta 2002
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir
Min Ibni Katsir terj M Abdul Ghoffar Juz 5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi
2003
Amriani Nurnaningsih Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011
Al-Husain Ahmad Fathul Qariib Al-Mujiib Mesir Thaha Putra Semarang 1934
Ali Zainuddin Sosiologi Hukum Jakarta Sinar Grafika 2012
Ali Achmad Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1 Jakarta
Kencana 2010
Amir M Abdul Kamus Istilah Islam Jakarta Pustaka Firdaus 1994
Dawson Roger Seni Negosiasi (Secret of Power Negotiating) Jakarta Gramedia
Pustaka 2010
Emirzon Joni Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi
Mediasi Konsiliasi dan Arbitrase) Jakarta Gramedia Pustaka Utama
2000
73
Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2011
Kriekhoff Valerine Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa keluarga
Pustaka Dunia 2012
Lumbuun Ronald S Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan Jakarta Raja Grafindo Persada 2011
Manan Bagir Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia
Peradilan No 24 8 Juli 2008
Rahmadi Takdir Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat
Jakarta Raja Grafindo Persada 2010
Rahman Ghazaly Abdur Fiqh Munakahat Jakarta Kencana Prenada Media
Group 2006
Sabiq Sayyid Fiqh Al-sunnah Kairo Al-Fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972
JMoleong Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja
Rosdakarya 2009
Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar 2014
Shihab M Quraish Tafsir Al-Mishbah Jakarta Lentera Hati 2007
Soekanto Soerjono Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014
Sutadi Mariana Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg
dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan
Biaya Ringan Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI
2005
74
Soekanto Soerjono Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta
PTRaja Grafindo Persada 2008
Syarifuddin Amir Ushul Fiqh Jilid II cet6 Jakarta Kencana 2011
Soekanto Soerjono Penegakan Hukum Bandung Bina Cipta 1983
Tim Penyusun Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta Balai
Pustaka 1990
Usman Rachmadi Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik Jakarta
Sinar Grafika 2012
Widyana I Made Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Jakarta Fikahati
Anesta 2009
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perauran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
Jurnal
75
Nurhasanah dan Rozalinda (2014) ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo
Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 (No2) hal 2
Fachrina dan Rinaldi Eka Putra (2013) ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis
Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di
Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 (No2) hal 5
Internet
Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain 2007
http wwweramuslimcom berita nasional angka- perceraian- di- indonesia-
tertinggi- dibanding- negara- islam- lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam
1612 WIB
Takariawan Cahyadi Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam 2015 http
wwwkompasianacom pakcah di- indonesia- 40- perceraian- setiap-
jam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
Cerai Paling Banyak di Jawa Barat http wwwantaranewscom berita 270213
cerai- paling- banyak- di- jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
Budiman Asep 2016 Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia http
wwwpikiran-rakyatcom jawa-barat 2016 03 15 364250 kasus- cerai-
indramayu -tertinggi- di- indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
Harahap Syahrizal Hadi http wwwmedanbisnisdailycom news read 2015
1230207187kursus-perkawinan-dan-upaya-mencegah-perceraian diakses
11 Juni 2016 jam 0600
httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg
201411teori-efektifitashtml diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
httpwwwbadilagnetdataARTIKELMencari20tolak20ukur20hasil20
Mediasipdf
Lampiran 1
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Drs H Hasan Bashri SHMH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua pengadilan agama karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya2009 di Mega Mendung Bogor
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma ini mengikat hanya bagi orang2 yg berperkarasetiap yg berperkara berdasarkan revisi Perma No1 Tahun 2016 ini Setiap berperkara khusus utk perceraian wajib menempuh mediasi terlebih dahulukalo tdk putusannya batal demi hukum
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Ya sudah Jadi setiap kita warga PA ada perwakilan untuk mengahadiri sosialisasi iniYa cukup berpengaruhada perbedaan dari pada Perma sebelumnya Ada progresnya walaupun tidak signifikan
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Saya belum tau apakah ada upaya peningkatan menjadi UUmungkin nanti akan ada perubahan menuju kesana sebab ini suatu kewajiban juga
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Yaa baguscukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Para pihak antusiasrata2 para pihak ingin dimediasiresponnya baik Tingkat keberhasilannya lumayan Terutama pihak tergugat yg merasa keberatan dgn tuntutan
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mendamaikan kedua belah pihak yg berperkara utk menuju ke arah perdamaian supaya mereka damai Fungsinya mediator
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi
H Di dalam memang selalu diupayakan penasehatan perdamaiankarena di ruang sidang itu waktunya terbatas dan singkat Kita juga dibatasi dgn perkara yg cukup banyak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Sebab ada hal yg terkadang secret apabila menyangkut perceraianmakanya sidangnya tertutup Ini masalah sangat privasi dan khalayak umum tdk boleh taukarena aib juga Sesuai dgn perma diberikan waktu kurang lbh 40 hari kerja Kami melakukan mediasi tidak hanya 1 atau 2 kali bahkan bisa 4 sampai 5 kali apabila kita melihat masih ada celah utk didamaikan Bahkan harinya bisa ditambah tentunya atas seizin ketua mejalis hakim
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Ketika hal ini terjadibiasanya kita melakukan kaukus Biasanya mereka lbh terbukakarena kalo kita hadirkan mereka berduka biasanya cenderung agak tertutup juga Ini adalah jalan terbaik utk mengetahui apa sih yg sebenarnya terjadi
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Pengaruhnya cukup besar jugasebab ketika kaukus mereka lebih terbuka dlm persoalan yg sebenarnya terjadi Kadang2 didepan pihak agak malu dll apalgi kalo para pihak nya tempramental Tp begitu lewat kaukus mereka lebih terbuka kadang2 Sering terjadi hal seperti ini Hal ini sangat penting karena utk menggali persoalan yg sebenarnya terjadi
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama Kemampuan mediator juga berpengaruh terutama mereka yg sudah bersertifikasi Kedua kesungguhan dari mediator Respon dan keinginan kedua belah pihak juga sangat penting Termasuk juga suasana ruangan mediasi mempunyai pengaruh penting terhadap keberhasil Didesain dgn rapiber ACjadi ketika masuk itu orang2 merasa enak dan nyamandapat merubah mindset mereka juga Kalo ruangannya panasga mumpuni Maka demikian kita berharap Pemerintah menyediakan tmpt khusus utk mediasi yg representatif Faktor kegagalan yaa sebaliknyahehe
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa sangat penting Harus juga dia memiliki bekal itu sebab itu terkait sekali dgn masalah keluarga Ttg pskologi harus dikuasai oleh hakimbaik dia sebagai hakim
maupun sebagai mediatortapi itu hanya bersifat anjuransebab dlm persyaratan blm ada ketentuan sprti itu Namun secara mafhumnya kita harus mengetahui lah
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah tempat pastinya Utk tempat alhamdulillah bisa kita katakan cukup memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Dulu begitu maunya MA tapi sampai hari ini blm jelas juga reward nya apabelum ada aturan mengenai hal iniitu baru wacana aja Harusnya adasebab itu adalah upaya luar biasa Seperti di negara jepang aja itu reward nya luar biasa Mungkin kalo ada dapat memotivasi hakim juga untuk memediasi dgn lbh baik
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Yaa sudah lumaya ideal lah kalo sgtu
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Khusus utk di PA karawang tidak menyediakantp di PA yg lain saya tahu menyediakanuntuk masalah knpa nya saya kurang tau juga yaa Yang jelas ketika Pengadilan saya yg sebelumnya di Cibinong ada
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Rata2 responnya baik dan mau dimediasi tapi 1 atau 2 ada kadang yg menolak Memang harus maukalo tdk batal demi hukum
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Biasanya dari pihak penggugat yg tdk mau melanjutkanyg kedua kadang2 pihak tergugat juga tdk mauketika kedua belah pihak tdk maubanyak disini yg seperti itu Tapi apabila pihak penggugat atau salah pihak msh mauitu msh ada kemungkinan utk bermediasi Kalo dua2nya sudah tdk mauini yg sangat sulit Rata2 faktor ekonomiselingkuh juga adakekerasan juga adatdk tanggung jawab juga adamacam2 lahyg jelas faktor ekonomi menempati urutan teratasterkait masalah nafkah
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang
H Kita mengadakan kunjungan dan kerjasamaserta studi perbandingan dgn negara2 tersebut(Jepang) Kalo mereka berhasilkenapa tidak kita mengadopsi sistem yg sama Memang tingkat keberhasilanya cukup tinggi Saya termasuk yg terbaik jadi mediator Dari segi aturannyapelaksanaannyasistemnya juga kita ikut Kalo di luar negeri berbedasebelum menuju ranah persidanganmereka sebelum itu sudah ada upaya perdamaian Jadi kalo mereka sudah berhasil ga perlu lagi naik ke tahap persidangan Berbeda dgn kitakalo kita di dalamartinya setelah daftar ke persidangan baru dapat dilakukan mediasi Mereka juga ada lembaga swasta yg dibiayai oleh negara tanpa dipingut biaya Utk hal biaya mediasi kita juga sama gratisCuma kita dalam persidangan setelah daftar Faktor kultur sangat berpengaruhutk di indonesia apalagi dgn kemajemukan sukunyakhusus utk karawang saja skrng bukan hanya orang sunda saja tapi sudah dari mana2 Sosialisasi mediasi ini kita suka lakukan namun hanya dalam ranah kelembagaan sajatdk khusus kepada masyarakat
H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Rosniati MH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Ya saya sebagai hakim mediatordisini sejak 31 agustus 2013
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang melalui SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Belum memilikinamun kita sebagai hakim dibenarkan untuk merangkap juga sebagai hakim mediator kecuali kalo mediator diluar hakimitu wajib memiliki sertifikat mediator
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Tidakini hanya mengikat kepada orang2 yg berperkara dipengadilan saja Kalo ga dimediasi putusannya batal demi hukum Kalo kedua belah pihak hadir dapat dimediasi tp kalo salah satu tdk hadir tdk dapat dimediasi
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Dari pihak MA sudah melakukan sosialisasi dgn cara perwakilan dari PA karawang ini di undang ke MA Kyk nya ga ada perubahan yg berarti yaa karena biasanya orng yg berperkara kesini ga ada suami nyayg verstek(ga bisa dimediasi)yg hadir dua2nya hanya sedikit Tp dsni juga banyakcontoh penggugat mengajukan gugatan terus suaminya dtng atau suami yg mengajukan lalu termohonnya datang mediasi perdamaiannya itu jarang yg berhasil namun akibat cerainya bnyk yg berhasil seperti nafkah lsquoiddahmutrsquoah nya itu bnyk yg berhasil
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Belum adamungkin tergatung orang-orang yg ada di Mahkamah Agung yaauntuk menerbitkan Undang-Undang itu banyak persyaratannya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektifCuma khusus dlm perkara perceraian efektifnya dalam hal akibat cerainyabukan pada perdamaian dalam perceraiannya Karena orang yang datang berperkara perceraian itu adalah dalam hal perasaanuntuk mendamaikannya itu kan sulit apabila sudah menyangkut perasaan
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Ini sebetulnya mediasi ini adalah non-litigasi tp sudah terintegrasi ke dalam litigasi dan itu membantu Memang dalam setiap awal persidangan sudah memberikan nasihat tapi kan untuk lebih fokus dan optimal waktunya harus dipisahkan secara tersendiri
11 Mengapa mediasi harus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena dalam hal perceraian ada rahasia2 rumah tangga yg orang lain tidak boleh mengetahuiyg boleh tau hanya mediator dengan hakim Apabila terbuka untuk umum itu tidak etisbarang kali ada sesuatu yang dapat memalukan salah satu atau kedua belah pihakaib keluarga jugajadi harus benar2 rahasia Dalam Perma terbaru kan jangka waktunya 30 harisampai kapanpun bisa bahkan sampai perkara putuspun apabila para pihak menghendaki untuk mediasi kembali yaa kita mediasi lagi Contoh dia cerai tahap awal mediasi tapi tidak tercapailalu berlanjut rekonpensi dalam tahap ini kita mediasi lagi Tapi apabila yg tidak bisa dimediasi kalo perkaranya sudah lanjut Umpamanya verstek awalnyapihak tergugat tidak hadir Lalu kita sudah dalam tahap pembuktiankemudian pihak istri atau suami datangkita sudah tidak mediasi lagi karena sudah lewat
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Pertama yg dilakukan adalah ditunda mediasinya tergantung kesepakatan
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yaa pernah juga Selama ini kaukus tidak banyak pengaruh menurut saya
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H (Faktor keberhasilan mediasi) (1)hubungan antara keduabelah pihak belum terlalu meruncingsalah satu pihak masih berkeinginan untuk damai itu msh ada kesempatan tapi apabila sudah dua2nya tidak itu sangat sulit dimediasi (2)Faktor mengingat anak2 bagi yg sudah menikah dan sudah memiliki anak2bagaimana nasib anak2 apabila bercerai (3)faktor hakimbagaimana cara hakim berbicara dan memberikan nasihat Apabila nasihat2 dapat diterima oleh para pihak itu juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti
dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa itu juga diperlukanbisa juga apabila melibatkan keluarga (hakam) barang kali dengan begitu dpt meluluhkan hati Dalam psikologis juga perlumelihat keadaan atau kondisi kejiwaan seseorang Walaupun kita bukan ahli psokologis tapi karena pengalaman sebagai hakim kita bisa menilai watak kondisi seseorang Lalu kan kita sudah melakukan pelatihan2 mediasitujuannya kan untuk itu Bagaimana cara memediasi orangbagaimana supaya orang itu tertarik dgn kita
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Tempat atau ruang Tentunya ruangan yg apabila orang masuk itu bisa membuat dingin hatinya Ruang mediasi harus dihias sebaik mungkinsejuk juga Kalo disini belum memadai kan apabila memperbaiki sarana dan prasarana harus ada anggaranuntuk tahun ini kita belum dapat anggaran itu dan ruang mediasi yaa seadanya Kalo ditempat lain sudah memadaidihiasada meja khusus (meja bundar)
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum idealmasih kurangnamun ruang khusus nya sudah ada tp belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Respon para pihak rata2 bagustapi keberhasilan nya yang kurang Orang2 yg datang ke Pengadilan itu rata2 perasaannya sudah sulit utk disatukanapalagi apabila salah satu pihak ada yg selingkuhitu sulit
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Kalo di Karawang inikebanyakan karena faktor ekonomi kurang Suami tdk kerja atau suaminya malas2an bekerjajd istri terpaksa bekerjaBanyak jugayg akhirnya
suami mengizinkan istri menjadi TKITKW ke luar Suami dirumah ngurus anak dikirim uanglalu dikumpulkan untuk modal nikah lagi Kedua adalah Selingkuh
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perlu juga kita mencontohnamun kita kan blm tau bagaimana prosesnya disana Kalo memang baik ya kita harus mencontoh Tapi kita juga kn sudah ada payung hukum sendiri Untuk masalah kultur juga menurut saya tidak banyak pengaruh yaakarena kalo perkara peceraian itu sudah masalah hati yaasangat sulitga mungkin memaksakan kehendak Jadi mediasi itu ada beberapapertama (berhasil) dua2nya hadir dan berhasil damaiada juga (gagal) apabila salah satu pihak tidak hadiritu gagal dimediasi Ada juga (tidak berhasil) yaitu dua2nya hadir namun gagal untuk dimediasi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Elfina Fitriani
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak 8 februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang dengan SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Sudah adasaya mengikut di MegamendungBogor pada tahun 2013 kalo tdk salah
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Hanya mengikat kpd orang2 yg berperkara saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudah Tidak banyak berpengaruh yaa terhadap keefektivitasan mediasi
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo sementara ini belum ada upaya kesana Karena tahap untuk kesana butuh waktu dan pembahasan yg panjang
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Pada intinya adalah orang mencari solusi terhadap permaslahan yg dihadapi orang2 yg berperkara Fungsinya adalah untuk mendamaikan para pihak
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Kalo dalam hal ini kita memakai pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama Karena apabila tdk ada waktu khususmaka proses mediasi tdk akan maksimal dan tdk akan berjalan dengan baik karena saat persidangan terbatas oleh waktu yg berujung pd penumpukan perkara
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ini adalah masalah keluargabanyak masalah2 yg sifat nya privasi Dalam agama juga kn apabila ada masalah jgn sampai orng lain atau orang luar taubahkan kalo bisa ketika suami istri bertengkar anak pun jgn sampai tau Apabila orang lain
mengetahui bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah Karena aib juga yg menyebabkan ini bersifat tertutup
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Saya akan lakukan kaukus Kadang ketika kedua belah pihak saling berhadapankeduanya tidak mau saling terbukatakut menyinggung perasaan Pada saat kaukus masing2 pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah yg sebenarnya Pada inti nya apabila masih ada solusi kita cari solusinya tapi tidak bisa mau bagaimana lagi Terkadang kan ada orang yg memilki prinsip
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yang saya alamipada akhirnya kaukus ini tidak berhasil juga terhadap mendamaikan para pihakcuman para pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah2nya yg tidak bisa dia ungkapkan ketika di dpn salah satu pihak Mungkin mediator lain berbeda lagikarena itu yg saya alami selama menjadi mediator
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Kadang2 dari para pihak jugajika salah satu masih ada keinginan untuk rukun masih ada kesempatan untuk berdamai kembaliterutama pihak penggugat yang dapat menerima kembali pihak tergugat untuk kembali hidup bersama Tapi kalo sudah dari kedua belah pihak berkeinginan untuk pisah itu sangat sulit utk didamaikantidak mungkin kita memaksakan Dari mediatornya jugacara membujuk atau cara bicara mediator terhadap para pihak itu enakdapat diterimapenampilan mediator jugahal itu dapat mendukung keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Tentu perlunamun secara akademik kita sebagai mediator tidak mungkin untuk belajar lagi dalam hal (psikologis) tapi kita belajar dari pengalaman Untuk menarik seseorang itu kita kan harus mengetahui jiwa atau karakteristik seseorang Sebenarnya harus bisa ilmu ttg psikologisharus sebelumnya diarahkan ke dalam bidang psikologis dalam hal akademik Tapi ya kalo skrng berdasarkan nalurialamiberdasarkan pengalaman saja Ketika menghadapi seseorang kita harus memiliki kemampuan itu untuk menunjang keberhasilan Tidak peraturan seperti iniuntuk saat ini hanya bersifat anjuran saja
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah ruang mediasi harus dikhususkanterpisah Ideal ruang mediasi dalam buku panduan adalah ruangannya besartertata dengan rapiterdapat meja bundar sehingga para pihak bisa berhadapandinginada air minum dan perlangkapan lainnyaserta adanya pajangan poto2 keluarga yg harmonis Sehinnga ketika masuk para pihak yg tadinya dala kondisi tdk enak bisa menjadi lbh enak lahstandarnya seperti itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa HBelum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Responnya baik terhadap proses mediasi inimau menerima saran2 yg kami sampaikan walaupun pada akhirnya para pihak gagal untuk berdamai Sikap para pihak kooperatif tapi itu dilakukan agar proses mediasi cepat selesai dan dilanjutkan ke tahap persidangan Mereka terkesan melakukan ini hanya sebagai formalitas belaka
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomi Banyak yg gugat kalo gugat ka pihak istri yg mengajukan Dalam hal ini banyak suami yg tdk bertanggung jawab memberi nafkah atas istri Faktor selingkuhfaktor KDRT juga ada tapi tidak banyak
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Tentu perlu apabila itu patut dan bisa kita contoh terlebih negara2 tersebut memiliki tingkat keberhasilan mediasi yg tinggi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Ratna Jumila SH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Jadi pada dasarnya hakim itu melekat sebagai mediatoritu sesuai dengan Perma No1 Tahun 2008 Namun menjadi mediator bersertifikat skitar 2012 atau 2013 Semenjak jadi hakim disini tahun 2014 merangkap sebagai mediatorada SK dari Ketua PA Karawang
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H ya kalo disini dari SK Ketua PA Karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya punyadari Pusdiklat MA MegaMendung skitar tahun 2012 atau 2013
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma itu terikatartinya setiap berperkara kita wajib melakukan mediasi kalo kedua belah pihak hadir Artinya Perma ini hanya mengikat kepada orang2 yang berperkara di Pengadilan saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudahsebetulnya tidak jauh beda dgn Perma sebelumnya No1 Tahun 2008namun penekanan dalam Perma No1 Tahun 2016 ttg perceraian agak diatur lebih rinci kalo Perma sebelumnya msh secara umum Untuk pengaruhnya terhadap efektivitas mediasi sih saya rasa tidak pengaruh atau perubahan yaa
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo dari Perma ke UU belum ada upaya yakarena kalo menuju UU proses nya berat dan agak rumitMungkin nnti suatu saat akan ada Tapi kita terus belajar dari kasus2 yang dihadapiatau ada saranatau diadakannya workshop Kalo menuju UU ada cuman proses butuh proses yang tidak sebentar ya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Ya cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan
damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Mediasi itu sifatnya wajib Setiap sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak lengkapwajib menempuh proses mediasikalaupun dalam setiap sidang ada upaya damai itu adalah amanat Undang-undang Apalagi masalah perceraian itu dalam setiap sidang wajib mendamaikan para pihak Tapi kalo mediasi di awalKalo berhasil ya sudahtapi kalo gagal disetiap awal persidangan wajib mendamaikan para pihak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ada rahasia2 yg tidak boleh didengar oleh orang lainada juga kaukusApabila mediasi gagal mediator pun hraus memusnahkan berkas2 yg berkaitan dengan mediasi karena saking rahasianya Untuk masalah hari tergantung kasusnya tapi rata2 sih 2 minggu atau 3 minggu Ada juga yg lbh tapi harus seizini dari majelis hakim Artinya ketika mediasi gagaltp pada saat sidang para pihak ingin mediasi lagi itu bolehharus pernyataan dari para pihakitupun harus dimusyawarahkan Mereka sepakat kemudian majelis hakim membolehkan maka boleh mediasi lanjutan Tapi ga boleh lama yapaling lama 14 hari kalo ga salah
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Yaa apabila itu terjadi maka dilakukan kaukus
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya HPernahtergantung kita lihat kasusnya seperti apaterutama masalah perceraianterutama istriada yg ga berani mengutarakan pendapatnyakarena ada yg suaminya KDRTkadang salah satu pihak nya nyerocos terus Karena hal itukita ksh gambaran bahwa mediasi itu punya aturan Ketika mediasi para pihak saling seranggamau ikuti aturan maka kita lakukan kaukus Ga sering Ada pengaruh tp tidak signifikan Pernah pengalaman dlm kasus ceraiterutama kalo salah satu pihak tidak mau cerailakuka kaukusberusaha membuka hati para pihak dan akhirnya mau mengutarakan apa yg diinginkanlalu kita sampaikan pd saat kaukus berikutnya kpd pihak lawanpihak lawan menerimaakhirnya damai dan cabut perkaraNamun tdk setiap perkara sprti itu
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama para pihak kooperatif artinya mereka para pihak mau mengikuti aturan mediasibisa diajak utk berfikir jernih Karena biasanya kalo suami istri udh marah sakit kan udh kyk orang lain yaa Kedua bahasa kita mereka bisa memahami (cara penyampaian mediator) sangat mendukung keberhasilan mediasi Ketiga latar belakang pendidikan para pihak Ketika masuk ruang mediasipas liat muka para pihak bisa ditebaktapi kalo para pihak adem ayemdiajak ngomong enaksaling mengerti Keempat faktor lingkungan dimana para pihak tinggal
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Harus itukarena sulit membedakan job antara mediator dgn hakimhakim harus memutus tp kalo mediator tdksementara itu hakim jadi mediator ditengah mediasi dia lupa bahwa dia sebagai mediator bkn hakim Akhirnya dia memutuskanitu kn tdk bisa karena mediator tdk bisa memutus Makanya sebenarnya kalo bisa hakim itu jgn jd mediatorkarena tipis sekali dia bisa membedakan antara jadi hakimamp mediatorkadang terpengaruh Perlu sekali Belum ada peraturannyahanya sebatas anjuran
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Ruangan mediasi yg memadaiYa beginilah contohnyamestinya kan harusnya ada poto2 keluarga samawa Disini hanya ada gambar tanganitu kn blm menggambarkan perdamaiantp hanya secara umum Tp ketika saya di Jakpus harusnya ada foto2 dan lukisan kelurga samawa (foto suami istri anak) potonya sangat mesrajd kita terbawa suasana Karena suasana ruangan yg sangat damai sangat mempengaruhi kondisi para pihak terutama ketikan para pihak tegang Saya pernah berhasil ketika itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada penghargaan apa2
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum dianggap baik atau belum memadai
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum adasejauh ini msh hakim yg ada di PA karawang Terkendala msh sulitnya SDM mediatornya Mungkin msh blm banyak yg memiliki sertifikat mediator Karena apabila diluar hakimharus memiliki sertifikat Kalo ga ada sertifikat pun ga masalah karena merangkap Kami belum bahas ttg ituterus di karawang ini msh jarangtdk seperti di Jakarta Kalo di jakarta setelah pensiun merangkap jd mediator
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Pertamaperkenalan Lalu menjelaskan peraturan mediasi sprti matikan hptidak boleh saling menyerangharus mendengarkan pendapat masing2 pihak dll Biasanya kalo sudah dijelaskan kebanyakan mereka taat Tp kalo ada yg melanggar kita kembalikan lgi ke peraturan yg telah disepakati Penjelasan aturan mediasi harus diawal
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Disini rata2 msh jarang yg sarjana Rata2 menikah diusia muda13 atau 14 thn udh nikah Banyak yg mnta dispensasi nikah Dari bisa digambarkan bahwa belum siap dengan proses mediasi
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomiselingkuhKDRT biasanya kalo udh selingkuh itu sulit utk didamaikan Kalo masalah ekonomi msh ada kemungkinan utk kita damaikan setelah kita jelaskan Campur tangan pihak ketiga yaitu keluargaitu juga biasanya sulit utk kita damaikan Terkadang mereka msh saling cinta tp ketika pihak keluarga sudah intervensi mereka lbh memilih mendengarkan keluargaga berdaya
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perbedaan dgn jepangdisana mediasi bersifat non-litigasikalo di indonesia kn bersifat litigasiitu yg sulit Kalo di jepang mediasi itu 1 tahun atau bahkan 2 tahun Sedangkan dikita hanya diksh waktu 30 haridan MA menuntut kita utk menyelesaikan perkara dlm wktu 5 bln Kita jd dikejar waktusebelum masuk perkara mereka mediasi dulu Kalo berhasil boleh dibawa ke pengadilan ato tidak utk dibuatkan akte perdamaian (one day wakai) Jd mereka dtng ke pengadilan sudah membawa draf2 kesepakatan Mereka mediasi sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan Dulu waktu saya ikut pelatihan mediasimenurut Nara sumber bahwa proses mediasi itu tdk dihitung utk menyelesaikan perkara Contoh waktu itu jangka waktu mediasi 40hari itu blm dihitung Dihitung mulai dari waktu awal persidangan ketika ada laporan dari mediator Tapi skrng tidakdari mulai dftar perkara sudah dihitung waktu penyelesaian perkaratdk boleh lbh dari 150 hari dari hari pendaftaran Jd karena faktor itulah yg mempengaruhi kita ukt bekerja keras dikejar waktu dan berdampak tdk maksimal Karena kalo lama2 kita ditegur oleh MA Itulah faktor knpa mediasi disini jarang yg maksimal (1)MEDIASI GRATIS(2)BIAYA PERKARA MAHAL(3)KETERLIBATAN DARI EKSEKUTIF LEGISLATIF amp YUDIKATIF(4)KULTUR MASYARAKAT YG TAAT HUKUM Sulit diterapkan di Indonesiasebenarnya biaya mediasi gratisan apabila dari hakimsedangkan kalo mediasi dari luar hakim butuh biaya yg berasal dari para pihak Menurut pendapat saya (DraRatna Jumila MH) mungkin mediasi ini hanya formalitas belakaudahlah yg pnting kita sudah melaksanakan amanat Permamasalah berhasil atau tidak itu urusan belakangan
Lembaga ADR adatapi kalo ke pengadilan agama khusus nya banyak ga dipakai jarang ikut campurtapi tdk tau kalo Pengadilan Negeriorang yg berperkara ke PA rata2 orang yg menengah ke bawahapalgi di karawang Beda dgn kota2 besar dgn kasus yg besar sehingga dapat mengambil mediator dari luar KULTUR Dikita ituhukum dibuat utk dilanggar yaa heheterkadang kita suruh mediasi malah mengelak dgn alasan bahwa sudah mediasi dgn keluarga Itu kan salah satu bentuk tdk taat hukumtp kemudian kami jelaskan H = Hakim atau Hakim Mediator
Lampiran 2
Gambar 1
Foto bersama Dra Elfina Fitriani Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 2
Foto bersama Dra Hj Rosniati MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 3
Foto bersama Drs H Hasan Bashri SHMH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 4
Foto bersama Dra Ratna Jumila MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 5
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Gambar 6
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Lampiran 3
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Masalah 6
C Rumusan dan Batasan Masalah 6
D Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E Studi Review Terdahulu 8
F Metode Penelitian 10
G Sistematika Penulisan 12
x
BAB II KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi 13
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi 14
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi 17
D Peran dan Fungsi Mediator 18
E Proses Mediasi 21
F Mediasi Dalam Perspektif Islam 26
BAB III TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas 33
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 33
C Teori Efektivitas Hukum 38
BAB IV
A Profil Pengadilan Agama Karawang 42
B Analisis Efektivitas Mediasi 45
1 Tinjauan Yuridis Perma No1 Tahun 2008 dan Perma No1
Tahun 2016 45
2 Kualifikasi Mediator 51
3 Fasilitas dan Sarana 56
4 Kepatuhan Masyarakat 59
ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG
xi
5 Kebudayaan 60
C Tingkat Keberhasilan Mediasi 62
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi 64
BAB V PENUTUP
A Kesimpulan 68
B Saran-saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 76
xii
DAFTAR TABEL
TABEL 1 Daftar Perceraian Pengadilan Agama Karawang 2011-2015 5
TABEL 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karawang 44
TABEL 3 Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016 50
TABEL 4 Daftar Mediator Pengadilan Agama Karawang 52
TABEL 5 Jadwal Mediator 58
TABEL 6 Diagram Perceraian Pengadilan Agama 4 Tahun Terkahir 61
TABEL 7 Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
62
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara Penelitian
LAMPIRAN 2 Foto bersama para Mediator Hakim Pengadilan Agama karawang
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Karawang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling
banyak dalam setiap tahunnya dibandingkan negara Islam didunia lainnya Hal
tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama dalam acara
Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan
Tingkat Nasional 2016 Menurutnya gejolak yang mengancam kehidupan struktur
keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini
Tambahnya lagi bahwa setiap tahun ada 2 juta perkawinan tetapi yang
memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat setiap 100 orang yang
menikah 10 pasangannya bercerai dan umumnya mereka yang baru berumah
tangga1
Jika di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia
sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik ternyata di tahun-tahun
berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat Melihat data pernikahan
dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI tampak
pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun sementara
perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian setiap
tahunnya Tahun 2009 jumlah angka pernikahan sebanyak 2162268 kejadian
1Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain
httpwwweramuslimcomberitanasionalangka-perceraian-di-indonesia-tertinggi-dibanding-negara-islam-lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam 1612 WIB
2
dan perceraian sebanyak 216286 kejadian Lalu pada tahun 2010 jumlah angka
pernikahan sebanyak 2207364 kejadian dan perceraian sebanyak 285184
kejadian Tahun 2011 jumlah angka pernikahan sebanyak 2319821 kejadian dan
perceraian sebanyak 258119 kejadian Tahun 2012 jumlah angka pernikahan
sebanyak 2291265 kejadian dan perceraian sebanyak 372577 kejadian
Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah angka perceraian sebanyak 2218130
kejadian dan perceraian sebanyak 324527 kejadian2
Data Kementerian Agama RI disampaikan oleh Kepala Subdit
Kepenghuluan Anwar Saadi Jumat 14 November 2014 Dimuat di Republika
Online 14 September 2014 Sebagai sampel kita ambil data dua tahun terakhir di
2012 dan 2013 saja Jika diambil tengahnya angka perceraian di dua tahun itu
sekitar 350000 kasus Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus
perceraian atau 40 perceraian setiap jam
Provinsi Jawa Barat yang juga paling banyak penduduknya menjadi
provinsi yang paling tinggi angka perceraiannya Badan Peradilan Agama MA
pada 2010 mengungkap terdapat 33684 kasus cerai di sana Tempat kedua
adalah Jawa Timur yaitu sebanyak 21324 kasus Posisi ketiga Jawa Tengah
dengan 120193 Indramayu adalah kabupaten di Jawa Barat dengan angka
perceraian tertinggi di Indonesia pada 2015 Jumlah perceraian tahun 2015 pun
meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 dan didominasi oleh usia produktif
2Cahyadi Takariawan Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam
httpwwwkompasianacompakcahdi-indonesiandash40ndashperceraianndashsetiapjam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
3 Cerai Paling Banyak di Jawa barat httpwwwantaranewscomberita270213cerai-paling-banyak-di-jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
3
Ungkap Kepala Pengadilan Agama Indramayu Anis Fuadz di kantornya kamis
14 Januari 2016 lalu Dia menyebutkan Indramayu menempati peringkat pertama
dengan 9444 kasus diikuti Malang sebanyak 8497 kasus Surabaya 8262 kasus
Kabupaten Cirebon 7991 kasus Sementara di Jawa Barat setelah Indramayu dia
memprediksi di peringkat kedua ditempati Kabupaten Tasik atau Kota Cimahi4
Data statistik yang cukup mengejutkan juga dilansir oleh Badilag Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyebutkan pada tahun 2009 perkara
perceraian yang diputus Pengadilan AgamaMahkamah Syarrsquoiyah mencapai
223371 perkara Perkara cerai gugat berjumlah 150000 Ini berarti 65 dari
perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia
adalah cerai gugat5 Dilansir dari sumber yang berbeda data Ditjen Badilag MA
mencatat 285184 perkara berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se
Indonesia pada tahun 2010 dimana dalam 5 tahun terakhir peningkatan perkara
yang masuk bisa mencapai 816
Berkaitan dengan hal ini ada badan hukum yang di bentuk oleh Departemen
Agama yang dipercaya untuk menangani hal ini Badan Penasihat Perkawinan dan
Penyelesaian Perkawinan adalah badan yang dibentuk oleh Departemen agama
untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang
4Asep Budiman Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia httpwwwpikiran-
rakyatcomjawa-barat20160315364250kasus-cerai-indramayu-tertinggi-di-indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
5 Nurhasanah dan Rozalinda ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 No2 Tahun 2014 hal 2
6 Fachrina dan Rinaldi Eka Putra ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 No2 tahun 2013 h 5
4
ingin bercerai7 Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal
28 ayat (3) menyebutkan bahwa
ldquoPengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tanggardquo
Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan
Agama pertama kali mereka mendatangi BP4 ini Namun meskipun para pihak
belum mendatangi atau belum melalui proses BP4 dan langsung mengajukan
perceraian ke Pengadilan Agama Pengadilan Agama tetap menerima perkara
tersebut perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui
proses BP4 maupun yang belum para pihak dalam perkara tersebutwajib
diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut8
Akan tetapi mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama perlu dilakukan
kajian atau penelitian mengingat tingginya kasus perceraian Berkaitan dengan hal
ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang Berdasarkan
data statistik yang dilansir di situs resmi Pengadilan Agama Karawang Pada
tahun 2011 terdapat 1276 perkara yang didominasi cerai gugat berjumlah 846
perkara dan cerai talak berjumlah 430 perkara Pada tahun 2012 terdapat 1638
perkara yang tetap didominasi oleh cerai gugat bahkan cenderung meningkat
7 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 134 8 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 135
5
dengan jumlah 1131 perkara dan cerai talak sebanyak 507 perkara Lalu pada
tahun 2013 cenderung terus mengalami peningkatan dengan jumlah perkara
sebanyak 1812 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak 1267 dan cerai talak
berjumlah 545 perkara Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah perkara perceraian
sebanyak 1761 perkara dengan perkara cerai gugat berjumlah 1294 dan perkara
cerai talak mengalami penurun menjadi 467 kasus9 Lalu pada tahun 2015 jumlah
perkara perceraian sebanyak 1900 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak
1350 perkara dan 550 perkara cerai talak Kesimpulan yang di dapat dari data di
atas adalah selama 4 tahun terakhir perkara perceraian cenderung mengalami
peningkatan yang signifikan dengan didominasi oleh perkara cerai gugat
Tabel 1
DAFTAR PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2011-2015
Tahun Jumlah Perkara Cerai Talak Cerai Gugat
2011 1267 perkara 430 perkara 846 perkara
2012 1638 perkara 507 perkara 1131 perkara
2013 1812 perkara 545 perkara 1267 perkara
2014 1761 perkara 467 perkara 1294 perkara
2015 1900 perkara 550 perkara 1350 perkara
9 httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
6
Berangkat dari tujuan awal untuk mengetahui tingkat keefektivan mediasi di
Pengadilan Agama maka penulis beranggapan bahwa masalah ini perlu dijadikan
objek penelitian dalam sebuah skripsi karena akhir-akhir ini perkara perceraian
mengalami peningkatan yang signifikan Tulisan ini ingin mengetahui efektivitas
mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi yang berjudul ldquoEfektivitas
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama
Karawang Tahun 2015rdquo
B Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut
1 Indonesia adalah negara tertinggi tingkat perceraian
2 Jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat
3 Upaya pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia
4 Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
5 Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan
mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
C Batasan dan Rumusan Masalah
1 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan agar
permasalahan yang akan penulis bahas tidak meluas maka penulis membatasi
permasalahan sebagai berikut
7
a Efektivitas dibatasi pada keberhasilan dalam mediasi penyelesaian
sengketa perceraian
b Mediasi penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada perkara Tahun
2015
c Data tentang penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
d Data yang diteliti dibatasi pada data tahun 2015 karena pada tahun
tersebut merupakan angka perceraian tertinggi
2 Rumusan Masalah
Dalam mempermudah penulis menganalisa permasalahan penulis
menyusun rumusan masalah sebagai berikut
a Bagaimana efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
b Apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
c Apa saja faktor penghambat mediasi penyelesaian sengketa perceraian di
Pengadilan Agama Karawang
3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis
tujuan yang dimaksud adalah
1 Untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan efektivitas mediasi dalam
proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang
Tahun 2015
8
2 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam
penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun
2015
3 Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian
sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
Adapun manfaat penelitian ini adalah
a Akademis
Secara akademis hasil dari observasi ini diharapkan dapat menjadi
bahan penyuluhan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama
Karawang
b Praktis
Secara praktis hasil dari observasi ini diharapkan menjadi masukan
bagi pihak Pengadilan Agama guna meningkatkan keefektivitasan mediasi
dalam penyelesaian sengketa perceraian Dan bagi pihak lain diharapkan
dapat membantu untuk mengadakan observasi serupa
4 Studi Review Terdahulu
Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis lainnya
maka penulis meninjau beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir
sama dengan pembahasan yang penulis kaji Dalam hal ini penulis menemukan
beberapa skripsi yaitu
9
1 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Depokrdquo yang ditulis oleh Hidayatulloh (2011)10 Dalam
Skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2009 dari 269 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 38 perkara (141) Pada tahun 2010 dari 187
perkara yang berhasil dimediasi sebanayak 13 perkara (69) Dapat
disimpulkan tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
2 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Marosrdquo yang ditulis oleh SariM (2014)11
Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2011 dari 74 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Pada tahun 2012 dari 65 perkara
yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dan pada tahun 2013 dari 63
perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dapat disimpulkan
tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
Pembahasan dalam dua skripsi yang telah penulis kemukakan di atas
membahas pokok permasalahan yang sama namun masing-masing meneliti pada
objek atau tempat yang berbeda Pada skripsi pertama yang menjadi objek
penelitian adalah Pengadilan Agama Depok Pembahasan pada skripsi kedua
yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Maros Selanjutnya
objek penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Karawang Dengan
demikian objek penelitian yang penulis teliti belum pernah ada yang
membahasnya
10 Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 11 Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014
10
5 Metode Penelitian
1 Jenis Penelitian
Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong kualitatif analitis adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan
data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah
mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain12
2 Sumber Data
Data yang terhimpun dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian
yaitu
1 Data primer Sumber data ini didapatkan dari hasil observasi langsung
ke Pengadilan Agama Karawang serta hasil wawancara dengan para
Hakim di Pengadilan Agama Karawang
2 Data sekunder Sumber data ini penulis ambil dari teks undang-
undang yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 130 HIR dan 154
RBg SEMA No1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR154
RBg PERMA No2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan PERMA No1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan undang-undang No7 Tahun 1989 tentang Peradilan
12 Lexy J Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009) h 248
11
Agama undang-undang No48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman beberapa buku-buku terkait yang membahas tentang
mediasi di Pengadilan serta beberapa skripsi artikel-artikel terkait
mengenai hal ini yang dapat digunakan untuk mendukung dan
melengkapi data primer
3 Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan
data dengan wawancara langsung terhadap hakim-hakim atau pegawai
terkait di Pengadilan Agama Karawang serta melalui pengamatan langsung
atau observasi
4 Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara tematik
deskriptif yaitu dengan cara pendeskripsian atau penggambaran yang
dituangkan ke dalam bentuk paragraf yang kemudian diklasifikasikan sesuai
dengan jenis jawaban yang diberikan kepada narasumber
5 Tehnis Penulisan Skripsi
Penulisan skripsi ini berpedoman pada ldquoBuku Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh FSH UIN Jakarta tahun 2012rdquo
12
6 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini penulis membuat
sistematika penulisan dengan membagi kepada lima (5) bab tiap-tiap bab terdiri
dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut
BAB I Dalam bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah
identifikasi masalah batasan dan rumusan masalah tujuan
penelitian manfaat penelitian review terdahulu kerangka
berpikir metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II Membahas tentang konsep mediasi dan penerapannya berupa
pengertian mediasi asas-asas umum dalam proses medasi
keuntungan menggunakan mediasi peran dan fungsi mediator
proses mediasi dan mediasi dalam islam
BAB III Membahas tentang teori efektivitas berupa pengertian mediasi
bekerjanya hukum dalam masyarakat dan teori efektivitas
hukum
BAB IV Membahas tentang analisis efektivitas mediasi berupa profil
Pengadilan Agama Karawang analisis efektivitas mediasi
tingkat keberhasilan mediasi dan faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi
BAB V Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran
13
BAB II
KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi
Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin ldquomediusrdquo ldquomediumrdquo yang artinya
berada ditengah Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak
(ldquodyadic modelrdquo) dengan melibatkan pihak ketiga (ldquotriadic modelrdquo) dengan
tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis1 Pada
dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dapat membantu dalam situasi
konflik untuk mengordinasi aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses
tawar-menawar2
Menurut Priyatna Abdurrasyid mediasi merupakan suatu proses damai
bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada
mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang
bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang
besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang
bersengketa secara sukarela3
Pengertian mediasi yang lain menurut Dwi Rezki Sri Astarini adalah proses
penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang bersengketa dengan itikad
1 Valerine JL Kriekhoff Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam
buku Bunda Reghena (Pustaka Dunia 2012) h 615 2 Nurnianingsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta Raja Grafindo 2011) h 28 3 Priyatna Abdurrasyid Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar
(Jakarta Fikahati Anesta 2002) h 34
14
baik berusaha mendamaikan sengketa diantara mereka dengan dibantu oleh
mediator netral untuk mencapai hasil yang adil dan dapat diterima oleh kedua
belah pihak untuk dilaksanakan dengan sukarela4
Demikian pula ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun
2016 terdapat rumusan pengertian mediasi sebagai berikut
ldquoMediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediatorrdquo
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi
Pelembagaan dan permberdayaan mediasi di Pengadilan (Court Connected
Mediation) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada
dasar negara kita yaitu Pancasila terutama sila keempat yang berbunyi
ldquoKerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilanrdquo Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghedaki bahwa
upaya penyelesaian sengketa atau konflik atau perkara dilakukan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
Hal ini mengadung arti bahwa setiap sengketakonflikperkara hendaknya
diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak
yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama5
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dasar hukum yang mengatur
pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada
4 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 89 5 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 26
15
ketentuan HIR dan RBg HIR merupakan singkatan dari Herziene Inlandsch
Reglement (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara
perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan colonial Hindia Belanda
yang masih berlaku di negara kita hingga kini Sedangkan RBg adalah singkatan
dari Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang)
merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah luar pulau Jawa dan Madura
Secara lebih lengkap ketentuan pasal ini adalah6
1 Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka
Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi
2 Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat akta tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menempati perjanjian yang diperbuat itu surat akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa
Selanjutnya dalam Pasal 154 RBg adalah
1 Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak dating menghadap maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya
2 Bila dapat dicapai perdamaian maka di dalam siding itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa
Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil
pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 130 HIR154 RBg yang mengharuskan hakim
menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan
perdamaian diantara para pihak yang berperkara Namun Mahkamah Agung
mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar
6 Prof DR Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287
16
formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa7
Kenyataan praktik yan dihadapi jarang dijumpai putusan perdamaian Produk
yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya
hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau
kalah (winning or losing) Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep
sama-sama menang (win-win solution)
Pasal 130 HIR154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian oleh
hakim dijadikan modal utama dalam membangun perangkat hukum mediasi
pengadilan yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberdayaan Pengadian Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai Pasal 130 HIR154 RBg yang kemudianpada tahun 2003 disempurnakan
melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan8
Kemudian merasa PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dirasa belum efektif
maka Mahmakah Agung merevisi kembali dengan lahirnya PERMA Nomor 1
Tahun 2008 Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan para
pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata Hal ini daat dilakukan dengan
menintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur
berperkara di pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses berperkara di pengadilan Hakim wajib mengikuti
7 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 27 8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124
17
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi bila hakim melanggar atau
enggan menerpkan prosedur mediasi putusan hakim tersebut batal demi hukum
(Pasal 2 ayat (3) PERMA)9
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi
Bagi pihak-pihak yang berseteru memecahkan masalah dengan
membawanya ke meja hijau terkadang dirasa kurang begitu efektif Banyak
kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi
yaitu10
a Ada dua asas penting dalam mediasi
Pertama menghindari menang ldquokalahrdquo (win loose) melainkan lsquosama-sama
menangrdquo (win-win solution) Sama-sama menang bukan saja dalam arti
ekonomi atau keuangan melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi
(nama baik dan kepercayaan) Kedua putusan tidak mengutamakan
pertimbangan dan alasan hukum melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan
dan rasa keadilan
b Telah pula dikemukakan penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu
penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara Waktu yang panjang dalam
berperkara tidak hanya menjadi beban ekonomi keuangan Yang tidak kalah
pentingnya adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap
dan kegiatan pihak yang berperkara
9 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124-125
10 Bagir Manan Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia Peradilan No 248 Juli 2006 h 5-16
18
c Bagi masyarakat Indonesia berperkara menimbulkan efek sosial yaitu
putusnya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial Bukan saja antar
pihak yang berperkara Efek sosial dapat memperluas sampai kepada
hubungan kekerabatan yang lebih luas Hal ini dapat terjadi karena suatu
perkara bukan saja menjadi kepentingan dan ldquoharga dirirdquo yang berperkara
melainka juga dapat merambat ke kerabat
d Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia
yang mengutamakan dasar kekerabatan paguyuban kekeluargaan dan gotong
royong Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah laku toleransi
mudag memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan
bersama (komunal)
D Peran dan Fungsi Mediator
Dalam mediasi ada pihak yang sangat berperan besar demi tercapainya
kesepakatan damai yaitu seorang mediator Biasanya mediator adalah orang yang
ahli dalam bidang yang didiskusikandisengketakan atau ahli dalam bidang hukum
karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak Mediator merupakan pihak
ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para
pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa11
Sebagai ldquopenengahrdquo atau pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi
mediator ldquomembanturdquo para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya Seorang mediator akan membantu para pihak untuk membingkai
persoalan yang ada perlu diselesaikan secara bersama Secara umum mediator
11 Mariana Sutadi Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan Biaya Ringan (Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI 2005) h 30
19
tidak membuat keputusan mediator hanya membantu dan memfasilitasi para
pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian
sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga untuk mencapai
hasil yang maksimal seorang mediator disamping memiliki kemampuan sebagai
mediator juga harus dapat menguasai teknik-teknik mediasi secara baik12
Ada kalanya mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi
dalam pertemuan yang disebut caucus yaitu pertemuan mediator dengan salah
satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya sehingga mediator akan lebih leluasa
memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka membagi
informasi13 Dengan pertemuan terpisah (caucus) ini mediator akan mempunyai
lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi
Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya
dalam sebuah caucus Oleh karena itu seorang mediator juga harus memiliki
kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai
penyelesaian masalah yang disengketakan sehingga mediator diharapkan akan
mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu
perjanjiankesepakatan14
12 I Made Widyana Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (Jakarta Fikahati Anesta
2009) h 114 13 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 93 14 Takdir Rahmadi Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta
RajaGrafindo Persada 2010) h 17
20
Fuller dalam Riskin and Westbrook menyebutkan tujuh fungsi mediator
yaitu sebagai catalyst educator translator resourceperson bearer of bad news
agent of reality dan scapegoat
1 Sebagai ldquokatalisatorrdquo mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator
dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang
konstruktif bagi diskusi
2 Sebagai ldquopendidikrdquo berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi
prosedur kerja keterbatasan politis dan kendala usahan dari para pihak Oleh
sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di
antara para pihak
3 Sebagai ldquopenerjemahrdquo berarti mediator harus mampu menyampaikan dan
merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui
bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang
dicapai oleh pengusul
4 Sebagai ldquonarasumberrdquo berarti seorang mediator harus mendayagunakan
sumber-sumber informasi yang tersedia
5 Sebagai ldquopenyandang berita jelekrdquo berati seorang mediator harus menyadari
bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional Untuk
itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak
terkait untuk menampung berbagai usulan
6 Sebagai ldquoagen realitasrdquo berarti mediator harus berusah memberi pengertian
secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau
tidak masuk akal tercapai melalui perundingan
21
7 Sebagai ldquokambing hitamrdquo berarti seorang mediator harus siap disalahkan
misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan
E Proses Mediasi
Ada beberapa tahap secara garis besar yang harus dijalani oleh para pihak
dalam melakukan proses mediasi Berikut adalah tahapan-tahapan proses mediasi
yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016
a Tahapan Pra Mediasi
Pertama penggugat mendaftarkan perkara ke bagian kepaniteraan
Pengadilan Setelah itu Ketua Pengadilan memilih Majelis Hakim untuk
memeriksa perkara tersebut Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para
pihak Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh
proses mediasi (Pasal 17 ayat (1) )
Setelah itu Majelis Hakim memberikan hak kepada para pihak untuk
memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya (Pasal
20 ayat (1) ) Apabila setelah hari yang ditentukan tidak ada kesepakatan
untuk memilih mediator maka Hakim pemeriksan perkara segera menunjuk
Mediator Hakim atau pegawai Pengadilan Jika pada Pengadilan yang sama
tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang
bersertifikat ketua majelis hakim menunjuk salah satu Hakim Pemeriksan
Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan yang
bersertifikat (Pasal 20 ayat (3) dan (4) )
22
b Pemanggilan Para Pihak
Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setekah
menerima penetapan penunjukan sebagai mediator (Pasal 21 ayat (1) )
Dengan bantuan juru sita Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara
memanggil para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi
c Akibat Hukum Pihak Tidak beriktikad Baik
Pada Pasal 22 ayat (1) sampai (5) adalah penjelasan mengenai akibat
hukum bagi pihak Penggugat yang tidak beriktikad baik Pada Pasal
selanjutnya yaitu Pasal 23 ayat (1) sampai (8) berisi penjelasan mengenai
akibat hukum bagi pihak Tergugat yang tidak beriktkad baik selama proses
mediasi
d Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) para pihak menyerahkan
resume perkara kepada pihak lain dan Mediator (Pasal 24 ayat (1) ) Jangka
waktu mediasi yang ditetapkan adalah 30 hari terhitung sejak penetapan
perintah melakukan Mediasi Atas dasar kesepakatan para pihak waktu
Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
waktu mediasi pertama berakhir disertai engan alasannya (Pasal 24 ayat (2)
(3) dan (4) )
e Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat
Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum Mediator dapat
menghadirkan seorang atau lebih ahli tokoh masyarakat tokoh agama atau
23
tokoh adat (Pasal 26 ayat (1) ) Terkait mengenai mengikat atau tidaknya dari
penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat tergantung
berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 26 ayat (2) )
f Mediasi Mencapai Kesepakatan
Jika Mediasi mencapai kesepakatan dengan bantuan Mediator para
pihak wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani
oleh para pihak dan Mediator (Pasal 27 ayat (1) ) Mediator wajib
memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang
a Bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan atau kesusilaan
b Merugikan pihak ketiga atau
c Tidak dapat dilaksanakan
Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan kesepakatan
perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta
Perdamaian Jika para pihak tidak menghendaki maka kesepakatan
perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan (Pasal 27 ayat (4) dan (5) )
Selanjutnya Mediator wajib menyampaikan hasil kesepakatan kepada Hakim
Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian(Pasal 27
ayat (6) )
Setelah itu Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari isi kesepakatan
perdamaian paling lama 2 (dua) hari Apabila ada perbaikan Hakim
Pemeriksa Perkara mengembalikan kepada Mediator dan para pihak agar
segera diperbaiki Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak
Mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah di
24
perbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari sejak
penerimaan petunjuk perbaikan Paling lama 3 (tiga) hari setelah Hakim
menerima kesepakatan perdamaian maka Hakim menerbitkan hari penetepan
sidang untuk membacakan Akta Perdamaian (Pasal 28 ayat (1) sampai (4) )
g Kesepakatan Perdamaian Sebagian
Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan sebagian antar
penggugat dan sebagian tergugat penggugat mengubah gugatan dengan tidak
lagi mengajukan pihak tergugat sebagai lawan Kesepakatan tersebut dibuat
dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang
mencapai kesepakatan dan Mediator (Pasal 29 ayat (1) dan (2) ) Kesepakatan
di atas dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut
aset harta kekayaan danatau keperntingan pihak yang tidak mencapai
kesepakatan (Pasal 29 ayat (3) ) Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan pada
perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya banding
kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat (6) )
Untuk Mediasi perkara perceraian di dalam Pengadilan Agama yang
tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya dan para pihak
tidak ingin rukun kembali maka Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya
(Pasal 31 ayat (1) ) Jika para pihak mencapai kesepakatan sebagaimana pada
ayat (1) kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagaian
dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perceraian Hal ini hanya
dapat dilakukan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan
perceraian telah berkekuatan hukum tetap
25
h Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan
Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil dan
memberitahukan secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara apabila
tidak mencapai kesepakatan pada hari yang telah tentukan yaitu 30 hari para
tidak beriktikad baik melibatkan aset serta harta kekayaan atau kepentingan
dengan pihak lain dan melibatkan wewenang aparatur negara Setelah Hakim
menerima pemberitahuan hal ini Hakim segera menetapkan untuk
melanjutkan pemeriksaan perkara (Pasal 32 ayat (1) sampai (3) )
i Perdamaian Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara
Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim tetap berupaya
mendorong para pihak untuk berdamai Atas dasar kesepakatan para pihak
dapat memohon melakukan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara
pada tahap ini Setelah itu Hakim segera menunjuk salah seorang Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dan Hakim wajib
menunda persidangan paling lama 14 hari
j Perdamaian Sukarela Pada Tingkat Upaya Hukum Banding Kasasi atau PK
Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding
kasasi atau peninjauan kembali atas dasara kesepakatan dapat menempuh
upaya perdamaian Jika mencapai kesepakatan maka dibuat akta perdamaian
dan ditandatangani oleh Hakim pemeriksa perkara paling lama 30 hari sejak
diterimanya kesepakatan tersebut (Pasal 34 ayat (1) sampai (4) )
26
F Mediasi Dalam Perspektif Islam
Ash-shulhu disyariatkan oleh Al-qurrsquoan Sunnah dan Ijmarsquo demi
tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan dan agar
permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai Didalam Al-qurrsquoan
Allah berfirman15
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إ ن الله التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
يحب المقسطين (الحجرات9)
Artinya ldquoDan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah Kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adilrdquo
Dan di dalam sunnah yang diriwayatkan Abu Dawud At-tirmidzi Ibnu Majah
Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Amru bin lsquoAuf bahwa Rasulullah SAW
bersabda
م حلالا أوأحل حراما الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حر
Artinya ldquoPerdamaian diantara orang-orang muslim itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halalrdquo
15 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210
27
Dan At-tirmidzi menambahkan
والمسلمون على شروطهم
Artinya ldquoDan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat merekardquo
Lalu ia berkata bahwa hadits ini Hasan Shahih dan Umar ra berkata ldquoTolaklah
permusuhan sampai mereka berdamai karena pemutusan melalui pengadilan akan
mengembangkan kedengkian di antara merekardquo Kaum muslimin berijmarsquo bahwa
perdamaian di antara yang bermusuhan itu disyariatkan P15F
16
Mediasi dalam konsep islam dikenal dengan istilah Shulhu atau Ishlah Sulh
adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk
mengakhiri perkara mereka secara damai Di dalam kitab Fathul Qariib Al-Mujiib
pengertian Ash-Shulh secara bahasa sebagai berikut (فتح القريب المجيب)
16وهو لغة قطع المنازعة F
17
Artinya ldquoShuluh secara bahasa adalah memutus sengketa atau perselisihanrdquo
Namun pengertian shuluh secara syararsquo atau istilah adalah
وشرعا عقد يصلح به قطعها
Artinya ldquoDan menurut syararsquo adalah akad mendamaikan dengan memutus sengketa atau perselisihanrdquo
16 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210 17Ahmad bin Al-Husain Fathul Qariib Al-Mujiib (Mesir Thaha Putra Semarang 1934) h
33
28
Metode Ash-shulh menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan
persengketaan atau perselisihan karena berdasarkan asas kedua belah pihak tidak
ada yang merasa menang ataupun kalah Tentunya hal tersebut atas kesepakatan
dan kerelaan masing-masing pihak Hal ini sesuai dengan prinsip mediasi dengan
istilah win-win solution
Sebelum mengarah kepada perceraian biasanya diawali dengan adanya
sikap nusyuz baik dari pihak isteri maupun suami Ketika hal ini terjadi Al-
Qurrsquoan mentebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 128
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما كان بما ح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله لح خير وأحضرت الأنفس الش صلحا والص
تعملون خبير ا
Artinya Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
Ayat di atas membahas masalah nusyuz Nusyuz identik dengan sikap istri yang
membangkang terhadap suami padahal nusyuz juga dapat terjadi pada suami
Nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajibannya
bertindak keras kepada istri tidak menggaulinya dengan baik tidak pula
memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri P17F
18P Sebaliknya bentuk
nusyuz yang dilakukan oleh istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)
18 M Abdul Amir dkk Kamus Istilah Islam cet ke-1 (Jakarta Pustaka Firdaus 1994) h
251
29
didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan
kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan
kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya19
At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw Saudah binti Zamrsquoah
khawatir dicerai oleh Nabi saw maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan
menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw lsquoAisyah
(istri Nabi saw yang paling beliau cintai setelah Khadijah)20
Kemudian apabila nusyuz telah terjadi dan tuntunan berdamai dari Al-
Qurrsquoan tidak berhasil dijalankan yang dapat berujung pada syiqaq Al-Qurrsquoan
menyebutkan ayat yang menyatakan tentang langkah perdamaian selanjutnya
antara suami isteri yang sedang berselisih yaitu pada surat An-Nisa ayat 35
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوف ق
كان عليما خبير ا بينهما إن الله الله
Artinya Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri ituSesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu menyelesaikan
perselisihan atau persengketaan antara suami isteri yaitu dengan jelas mengirim
19 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XXI bagian keenam
Pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1) 20 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 605
30
seorang hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu
menyelesaikan perselisiah tersebut Hakam yang dimaksud dalam Al-qurrsquoan
terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu dari keluarga
pihak suami isteri Menurut ayat di atas juga jika terjadi kasus antara suami istri
maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri
yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-
musabab terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya atau mengambil
prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik21
Dalam ayat di atas terdapat kata hakam Fungsi utama hakam adalah
mendamaikan Tetapi jika mereka gagal apakah mereka harus menetapkan hukum
dan harus dipatuhi oleh suami isteri yang bersengketa itu Ada yang mengiyakan
dengan alasan Allah menamai mereka hakam dan dengan demikian mereka
berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan baik disetujui oleh
pasangan maupun tidak Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi saw juga
kedua Imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal Sedang Imam Abu Hanifah
dan Imam Syafirsquoi menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam
itu Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami dan tugas mereka hanya
mendamaikan tidak lebih dan tidak kurang22
Selanjutnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir para Fuqaha juga berkata jika
terjadi persengketaan di antara suami istri maka didamaikan oleh hakim sebagai
pihak penengah meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat
21 H Abdur Rahman Ghazaly Fiqh Munakahat (Jakarta Kencana Prenada Media Group
2006) h 241 22 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 433-434
31
zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim Jika perkaranya tetap berlanjut dan
persengketaannya semakin panjang maka hakim mengutus seseorang yang
dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan
meneliti masalahnya serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi
keduanya berupa perceraian atau berdamai Allah SWT memerintahkan mengutus
seorang laki-laki sholeh dari masing-masing pihak untuk meneliti siapa yang
berlaku buruk Jika sang suami yang melakukan keburukan maka mereka dapat
melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah Jika
seorang istri yang melakukan keburukan maka mereka dapat mengurangi haknya
dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya Jika keduanya sepakat
untuk bercerai atau menyatu kembali maka boleh saja perkara itu ditetapkan23
Kaidah ushul fiqh yang digunakan ke dalam permasalahan ini adalah
Mashlahah Mursalah24 Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat dari mashlahah
adalah25
ع ر الش ود ص ق ى م ل ع ة ظ ا ف ح الم
Artinya Memelihara tujuan syararsquo (dalam menetapkan hukum)
Sedangkan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu
memelihara agama jiwa akal keturunan dan harta Secara lengkap Muhammad
Abu Zahrah merumuskan definisi mashlahah sebagai berikut P25F
26P
23 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir Min
Ibni Katsir terj MAbdul Ghoffar EM (Juz5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi 2003) cet ke-2 h 302
24 Mashlahah Mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan suararsquo yaitu menolak mudharat dan meraih mashlahah
25 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 346
32
و ا ار ب ت الأع اص ب ل خ ص ا ا ه ل د ه ش ي لا و ى م لا س الأ ع ار الش د ص ا ق م ل ة م ئ لا الم ح ال ص الم ي ه
اء غ الأل ب
Artinya Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya
Kesimpulannya bahwa mashlahah mursalah adalah apa yang baik menurut akal
itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum
Kaidah ini dapat digunakan dalam sengketa perceraian Apabila perceraian
mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami istri maka itu lebih baik daripada
mempertahankannya Namun apabila perceraian mendatangkan mudharat maka
harus dihindarkan Hal ini tentunya sudah mempertimbangkan baik dan buruknya
sesuai dengan orientasi dari kaidah ushul fiqh ini
26 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 355
33
BAB III
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas
Secara etimologi kata ldquoefektivitasrdquo berasal dari kata ldquoefektifrdquo atau dalam
bahasa Inggris adalah ldquoeffectiverdquo yang berarti berhasil dengan baik Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau
menunjang tujuan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif artinya ldquoada
efeknya akibatnya pengaruhnya kesannyardquo atau ldquodapat membawa hasil berhasil
gunardquo tentang usaha atau tindakan1
Adapun secara terminologi mengutip Ensiklopedia administrasi
menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut2
ldquoEfektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakirdquo
Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan
efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat
Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat maka hukum akan dipengaruhi
oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia h 284 2 Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg 2014
11 teori-efektifitashtml pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
34
pemberlakuan Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi
secara efektif dan efesien Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan
keinginan tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial
seperti budaya hukumnya baik maka hukum akan bekerja dengan baik pula
tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak
akan bisa berjalan karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum Cara-cara
untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan
terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning3
Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum Efektivitas hukum dimaksud berarti
mengkaji kaidah hukum yang harus memnuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis
berlaku secara empiris dan berlaku secara filosofis4 Oleh karena itu faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1)
kaidah hukum atau peraturan itu sendiri (2) petugas atau penegak hukum (3)
sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (4) kesadaran
masyarakat Hal tersebut akan di uraikan sebagai berikut5
1 Kaidah Hukum
Di dalam teori-teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah Hal itu diungkapkan sebagai
berikut
3 Soerjono Soekanto Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V (Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014) h 122 4 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62 5 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62-65
35
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk
atas dasar yang telah ditetapkan
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut
efektif Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari
masyarakat
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita
hukum sebagai nilai positif tertinggi
Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap
kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas sebab (1) bila
kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah itu
merupakan kaidah mati (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti
teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa (3) apabila hanya
berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan
hukum yang dicita-citakan (ius constituendum)
2 Penegakan Hukum
Penegakan hukum atau orag yang bertugas menerapkan hukum
mencakup ruang lingkup yang sangat luas sebab menyangkut petugas pada
strata atas menengh dan bawah Artinya di dalam melaksanakan tugas-
tugas penerapan hukum petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman
diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-
36
tugasnya Di dalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas
penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut
1) Sapai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada
2) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang
tegas pada wewenangnya
3 Sarana atau Fasilitas
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu atuan
tertentu Ruang lingkup sarana dimaksud terutama secara fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung Misalnya bila tidak ada kertas dan
karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik bagaimana petugas
dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan Bagaimana polisi
dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan
alat-alat komunikasi yang proporsional Kalau peralatan dimaksud sudah
ada faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran amat penting
Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan padahal
fasilitasnya belum lengkap Peraturan yang semula bertujuan untuk
memperlancar proses malahan mengakibatkan terjadi kemacetan Mungkin
ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi
ataupun memberikan tugas kepada petugas dipikirkan mengenai fasilitas-
37
fasilitas yang berpatokan kepada (1) apa yang sudah ada dipelihara terus
agar setiap saat berfungsi (2) apa yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan jangka waktu pengadaannya (3) apa yang kurang perlu
dilengkapi (4) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti (5) apa yang
macet dilancarkan (6) apa yang telah mundur ditingkatkan
4 Warga Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga
masyarakat Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi
suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan
Namun ada asumsi lain yang mengatakan bahwa semakin besar peran
sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat) semakin
kecil peran hukum Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang
terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah
Namun ada hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan kesadaran
masyarakat terhadap hukum yaitu (1) penyuluhan hukum yang teratur (2)
pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap
hukum dan respek terhadap hukum (3) pelembagaan yang terencana dan
terarah
38
C Teori Efektivitas Hukum
Apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum Achmad Ali
berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum
maka kita pertama-ama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu
ditaati atau tidak ditaati6 Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa
pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan
fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu7
1 Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2 Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum
3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4 Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut erlaku atau
diterapkan
5 Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada
6 Achmad Ali Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol1 (Jakarta Kencana
2010) h 375 7 Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang Memprngaruhi Penegakan Hukum (Jakarta PT
Raja Grafindo Persada 2008) h 8
39
efektivitas penegakan hukum Pada elemen pertama yang menentukan dapat
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung
dari aturam hukum itu sendiri
Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama
adalah8
1 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sistematis
2 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3 Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-
bidang tertentu sudah mencukupi
4 Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan
yuridis yang ada
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidakya kinerja hukum
tertulis adalah aparat penegak hukum Dalam hubungan ini dikehendaki adanya
aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan
baik
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap
efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal
berikut9
8 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 80 9 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
40
1 Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2 Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3 Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4 Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang
diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada
wewenangnya
Pada elemen ketiga tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan
prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya Sarana dan
prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai
alat untuk mencapai efektivitas hukum Sehubungan dengan ini Soerjono
Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana
dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang
memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi
kerjanya Adapun elemen-elemen tersebut adalah10
1 Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2 Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka
waktu pengadaannya
3 Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4 Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5 Prasarana yang macet perlu segea dilancarkan fungsinya
10 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
41
6 Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingktkan lagi
fungsinya
Kemudian pada elemen keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas
yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu
1 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan
yang baik
2 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peaturan walaupun peraturan
sangat bak dan aparat sudah sangat berwibawa
3 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau
aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi
Elemen di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan
masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul Internalisasi
faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas
sosial Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini
melalui motivasi yang ditanamkan secara individual
Elemen kelima adalah faktor kebudayaan Faktor kebudayaan yang
sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di
dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti
dari kebudayaan spiritual atau material Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai
yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)
42
BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI
A Profil Pengadilan Agama Karawang
Pengadilan Agama Karawang kelas IA beralamat di Jalan Jendral Ahmad
Yani No 53 Karawang menurut Kepala Pengadilan Agama Karawang saat itu
yaitu Drs Saifuddin MH diresmikan pada hari senin tanggal 11 Februari 2008
secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang bertempat di
kantor Pengadilan Agama Bandung Dimana saat itu Ketua Mahkamah Agung
telah meresmikan 3 gedung Pengadilan Agama yaitu Bandung Cikarang dan
Karawang
Sebelum memiliki gedung resmi pada tahun 2006 sambil menunggu
rampungnya pembangunan gedung baru yang dibuat Pemerintah Kabupaten
Karawang meminjamkan tempat bekas kantor Depnaker Pada tahun 2006 adalah
tahap dilaksanakannya rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Karawang diatas
tanah seluas 1698 M2 dengan luas bangunan 380M2 Pada awalnya status tanah
adalah Hak Guna Pakai dari Pemda Kabupaten Karawang dengan No
102SUTH0211PM01411978 tanggal 09 Juni 1978 dan Sertifikat No
0000621997
Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor
152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19
Januari 1882 dengan nama Raad AgamaPenghulu Landraad
43
Daerah hukum Pengadilan Agama Karawang adalah meliputi Pemerintahan
Kabupaten Karawang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989
Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ldquoPengadilan Agama berkedudukan di
kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupatenrdquo Dari sini dapat kita simpulkan bahwa daerah hukum
Pengadilan Agama Karawang adalah wilayah kota atau Kabupaten Karawang
Pengadilan Agama Karawang yang daerah hukumnya meliputi kabupaten
Karawang terdiri dari 30 kecamatan dan 304 kelurahan atau desa dengan
mayoritas penduduk beragama islam Dalam menjalankan tugasnya dan
fungsinya Pengadilan Agama Karawang didukung oleh pegawai berjumlah 40
orang dan secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Karawang harus
dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan ke Pengadilan Tinggi Bandung
sebagai bukti nyata
Sebagai tempat pencari keadilan Pengadilan Agama Karawang sesuai
dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa
memutus dan mengadili perkara diantara orang-orang yang beragama islam
dalam bidang perkawinan warisan dan wasiat wakaf zakat infaq hibah
shodaqoh dan ekonomi syarirsquoah serta kewenangan lainnya yang diatur serta
diamanatkan oleh Undang-Undang
Secara geografis wilayah kabupaten Karawang terletak antara koordinat
107ordm02`ndash107ordm40` Bujur Timur 5ordm56`ndash6ordm34` Lintang Selatan termasuk daerah
dataran yang relative rendah Mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 -
1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 2 - 15
44
15 - 40 dan diatas 40 Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat Laut Jawa di utara Kabupaten Subang di
timur Kabupaten Purwakarta di tenggara serta Kabupaten Cianjur di selatan ini
memiliki luas wilayah 173753 km2 dengan jumlah penduduk 2125234 jiwa
(sensus 2010) yang berarti berkepadatan 1223 jiwa per km2
Adapun struktur organisasi dari Pengadilan Agama Karawang adalah
sebagai berikut
Tabel 2
WAKIL KETUA
Drs H Mohamad Yamin SHMH
KETUA
Drs H M Yusuf SHMH HAKIM
1Dra Suherni
2Dra Hj Roniati MH
3Dra Hj Ratna Jumila MH
4Dra Hj Dadah Kolidah MH
5Dra Elfina Fitriani
6Drs H Abid MH
PANITERA
Nanang Patoni SHMH
SEKRETARIS
DrsJajang Janglar
KASUBAG KEPEGAWAIAN
Agustina Rahayu SH
KASUBAG UMUM amp KEUANGAN
Heri Santoso
KASUBAG PERENCANAAN TI amp LAP
Usmaniah
WAKIL PANITERA
Drs Mochamad Jalaludin
STAF
Wiyono SH
STAF
Abd Halim
PANMUD GUGATAN
Asnali SAg
PANMUD PERMOHONAN
Siti Sofia Emalia SAg
PANMUD HUKUM
Yuyu Yuliani SAgMH
HAKIM
7Dra Alia Al Hasna MH
8Drs Candra Triwangga
9Dra Hj Siti Sabihah SHMH
10Drs Humaidi Yusuf
11Drs Jajang Suherman SH
12DrH Farid Ismail SHMH
13DrsH Hasan Basri SHMH
45
B Analisis Efektivitas Mediasi
1 Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016
Beberapa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang tertera
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) adalah1
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasimenguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undangdan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
Salah satu kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang kepada
Mahkamah Agung adalah mengeluarkan produk yaitu PERMA Setidaknya
ada lima peran yang dimainkan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhan
1 Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PANITERA PENGGANTI
1Ahya Syaripudin
2Khalida SAgMH
3Taqludin SAg
4Ahmad Waskito SEi
5H Uwes
6Wahyu SSy
JURUSITA
1Eny Kurniasih SH
2Solikhin SH
JURUSITA PENGGANTI
1Edy Sutisna
2Samsudin
3ASupandi SAg
4Taufiqoh Bina Aryani SE
5Ratusiska Aries Tiani SE
6Ade Solahudin
7Reza M Sajidin SSy
46
penyelenggaraan negara khususnya di bidang peradilan Salah satunya
yakni PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum2
Berkaitan dengan hal ini adalah hierarki Perundang-Undangan yang
ada di Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi
sebagai berikut3
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b Undang-UndangPerturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c Peraturan Pemerintah d Peraturan Presiden e Peraturan Daerah Provinsi dan f Peraturan Daerah KabupatenKota
PERMA adalah salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal tersebut disebutkan
bahwa4
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
2 Ronald S Lumbuun Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan (Jakarta RajaGrafindo Persada 2011) h 14 3 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan 4 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
47
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Bank Indonesia Menteri badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa atau yang setingkat
Kemudian dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
Atas dasar Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ini menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan dan diakui
keberadaannya
Apabila melihat menimbang (konsideran) dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 huruf c dinyatakan bahwa dasar daripada dibentuknya Perma
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan
Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement Staatsblad 194144)
atau Pasal 154 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten Staatsblad 1927
227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering Staarsblad 1874
52)5 disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan
5 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah Reglement Acara Perdata Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg) adalah Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa da Madura Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui
48
perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan6 Pasal 130 ayat (1) HIR
berbunyi
Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu
Selanjutnya Pasal 130 ayat (2)
Jika perdamaian yang demikian itu terjadi maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat sebuah akte dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa
Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian
oleh hakim dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat
hukum mediasi pengadilan yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui
SEMS Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR 154 RBg yang
kemudian pada Tahun 2003 disempurnakan melaui PERMA Nomor 2
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan7
Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan
para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa Hal ini dapat dilakukan
dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam
prosedur berperkara di Pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting
6 Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum
Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287 7 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h124
49
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berperkara di Pengadilan8
Setiap orang yang berperkara ke Pengadilan wajib menempuh
mediasi apabila tidak melaksanakannya maka putusannya batal demi
hukum9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mengikat maksudnya adalah
peraturan ini mengikat khusus hanya kepada orang-orang yang berperkara di
Pengadilan tidak mengikat kepada seluruh elemen masyarakat10
Namun akhir-akhir ini pada praktiknya Perma Nomor 1 Tahun 2008
selama ini belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik di
Pengadilan Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008
dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi11 Anggota
Tim Pokja Mediasi MA Diah Sulastri Dewi menambahkan terbitnya Perma
No 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi di
Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama12
Ada beberapa poin pembeda antara Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Untuk memudahkan memahami
perbedaannya penulis membuat bagan sebagai berikut
8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h125
9 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
10 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
11 httpswwwabnpcoidnewsharapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016 diakses pada 15 April 2017 jam 2330
12httpwwwhukumonlinecom berita baca lt56bc191569359 perma- mediasi- 2016- tekankan- pada- iktikad- baik diakses pada 15 April 2017 jam 2335
50
Tabel 3
No
Perma Nomor 1 Tahun 2008
Perma Nomor 1 Tahun 2016
1
Lama Proses mediasi selama 40 hari (Pasal 13 ayat(3) ) dapat
diperpanjang 14 hari
Lama Proses mediasi selama 30 hari (Pasal 3 ayat (6) ) dapat diperpanjang
30 hari 2
bull Pasal 12 ayat (1) hanya mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik selama proses mediasi
bull Pasal 12 ayat (2) tidak penjelasan bagaimana bentuk pihak yang tidak beriktikad baikhanya menyatakan pihak yang tidak beriktikad baik dapat mengundurkan diri
bull Wajib menempuh iktikad baik selama mediasi (Pasal 7 ayat (1)
bull Pasal 7 ayat 2 huruf a sampai e penjelasan mengenai bentuk iktikad tidak baik Dalam Perma sebelumnya tidak ada penjelasannya
3
Tidak ada pasal yang mengatur mengenai akibat hukum bagi
pihak yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 22 ayat 1 sampai 5 mengenai penjelasan akibat hukum bagi penggugat yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 23 ayat 1 sampai 8 penjelasan mengenai akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik
4
Tidak ada pasal yang mengatur para pihak wajib hadir secara
langsung selama proses mediasi
bull Kewajiban menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1)
bull Komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung bagi para pihak (Pasal 6 ayat 2)
bull Ketidakhadiran para pihak secara langsung dibolehkan berdasarkan alasan yang sah (Pasal 6 ayat 3) dan penjelasannya pada (Pasal 6 ayat 4 huruf a sampai d)
51
2 Kualifikasi Mediator
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu dan mencarikan solusi
terbaik bagi para pihak dalam menyelesaikan perkaranya Salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam proses mediasi adalah peran seorang
mediator Fungsi daripada mediator adalah menjadi penengahmencari
solusi tentang sengketa yang dihadapi Oleh karena itu kecakapan dan
keterampilan seorang mediator mempunyai peran penting agar proses
mediasi dapat berjalan dengan efektif dan semestinya sesuai dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Pasal 9 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan mengenai
daftar mediator Pasal 9 ayat (1) yaitu
(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator
Peneliti telah melalukan kunjungan dan observasi ke tempat penelitian yang
dituju yaitu Pengadilan Agama Karawang Peneliti telah melihat bahwa
Ketua Pengadilan Agama Karawang telah menyediakan daftar mediator
disertai dengan latar belakang para mediator namun peneliti tidak
mendapati pengalaman masing-masing mediator yang dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Berikut adalah daftar
mediator yang bersumber dari Yuyu Yuliani SAgMH
52
Tabel 4
DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KARAWANG
No Nama Lengkap Jabatan Pendidikan
1 Drs H M Yusuf SHMH Hakim Madya Utama Ketua S2
2 Drs H Mohamad Yamin SHMH Hakim Madya UtamaKetua S2
3 Dra Suherni MH Hakim Madya Utama S2
4 Dra Rosniati MH Hakim Madya Utama S2
5 Drs Hasan Basri SHMH Hakim Madya Muda S2
6 DraRatna Jumilah MH Hakim Madya Muda S2
7 Dra Hj Dadah Holidah MH Hakim Madya Muda S2
8 Dra Elfina Fitriani Hakim Madya Muda S1
9 Drs H Abis MH Hakim Madya Muda S2
10 Dra Alia Al Hasnah MH Hakim Madya Pratama S2
11 Drs Candra Triswangga Hakim Madya Pratama S1
12 Dra Hj Siti Sabihah SHMH Hakim Madya Pratama S2
13 Drs Humaidi Yusuf Hakim Madya Pratama S1
14 Drs Jajang Suherman SH Hakim Madya Pratama S1
15 Dr H Farid Ismail SHMH Hakim Utama Muda S3
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
Di atas adalah daftar-daftar mediator di Pengadilan Agama Karawang
Dari semua mediator yang terdapat pada daftar mediator peneliti telah
melakukan wawancara kepada 4 (empat) mediator diantaranya
53
DraRosniati MH Drs Hasan Basri SHMH Dra Ratna Jumilah MH
Dra Elfina Fitriani Dari semua mediator yang telah peneliti wawancara
terdapat 1 mediator yang tidak bersertifikat dan belum mengikuti pelatihan
mediator yaitu DraRosniati MH Tiga mediator lainnya telah mengikuti
pelatihan mediator di Mega Mendung Bogor13
Peneliti melihat dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 9 ayat (2) sampai
(6) tentang kualifikasi mediator sebagai berikut
(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator
(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator
(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan
(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator
(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator
Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar hakim
dikarenakan kurangnya mediator yang memiliki sertifikat terlebih apabila
mediator di luar Hakim harus bersertifikat14 Semua Hakim yang ada di
Pengadilan Agama Karawang merangkap juga sebagai mediator15
Walaupun seorang hakim tidak memiliki sertifikasi mediator sesuai dengan
13 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Drs H Hasan Bashri SHMH Dra
Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 7 dan 9 November 2016
14 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
15 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
54
PERMA ini pada pasal 9 ayat (3) otomatis dapat menjadi mediator16 Para
Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang menjadi mediator
berdasarkan surat keputusan (SK) dari Ketua Pengadilan Agama
Karawang17
Ketua Pengadilan Agama setiap tahun mengevaluasi daftar mediator
Begitu pula setiap tahun daftar mediator dapat berubah-ubah apabila
adanya mutasi tugas berhalangan tetap ketidakaktifan setelah penugasan
dan pelanggaran atas pedoman perilaku Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat
(7) dalam PERMA ini
Seluruh hakim Pengadilan Agama yang tidak memiliki sertifikat
dikarenakan belum mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI18 Pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah
Agung jumlahnya terbatas karena berskala nasional sehingga peserta yang
ikutpun sangat terbatas Seharusnya Mahkamah Agung memberikan
pelatihan mediasi kepada seluruh hakim di Pengadilan agar
a Dapat maksimal ketika melakukan mediasi Ketika Hakim telah
diberikan pelatihan mediasi diharapkan dapat menjalankan fungsi
mediator secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
16 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 17 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani dan Dra Rosniati MH Haki m Mediator
Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 9 November 2016 18 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
55
b Menambah keterampilan hakim saat melakukan mediasi Walaupun
hakim tanpa sertifikat mediator lalu menjadi mediator hal itu dapat
dibenarkan karena hakim dapat merangkap sebagai mediator Akan
tetapi tetap saja untuk memaksimal fungsi dan peran mediator seorang
hakim harus mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI ketika kekurangan sumber daya mediator
sehingga kesiapan Hakim maksimal ketika Ketua Pengadilan menunjuk
Hakim sebagai mediator Namun pada dasarnya sulit membiasakan
hakim untuk menjadi mediator karena sifat seorang hakim adalah
memutus akan tetapi mediator hanya bersifat sebagai pihak ketiga yang
menengahi Dikhawatirkan sifat hakim yang terbiasa memutus terbawa
saat proses mediasi yang hanya berperan sebagai penengah bukan
memutus19 Karena itu sebisa mungkin seharusnya hakim tidak boleh
menjadi mediator Sangat tipis sekali hakim tersebut membedakan
antara menjadi hakim dan menjadi mediator terkadang terpengaruh20
c Mediasi berjalan efektif Pada dasarnya banyak faktor yang melatar
belakangi efektifnya mediasi Namun Keterampilan dan kemampuan
dari mediator adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
keberhasilan mediasi terutama yang sudah bersertifikat21
19 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 20 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 21 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
56
3 Fasilitas dan Sarana
Fasilitas dan sarana adalah salah satu instrumen yang dibutuhkan
dalam melaksanakan proses mediasi Setiap Pengadilan Tingkat Pertama
diharapkan memiliki fasilitas dan sarana dalam proses mediasi yaitu tempat
atau ruangan khusus mediasi Hal ini untuk menunjang keberhasilan dari
pada mediasi Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruangan
Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan pasal 20 ayat (1) PERMA ini
Namun dapat juga diselenggarakan di tempat lain apabila disepakati oleh
para pihak
Pengadilan Agama Karawang memiliki fasilitas dan sarana untuk
melakukan proses mediasi yaitu ruangan khusus untuk mediasi Dengan
ruangan berukuran 4 m x 6 m dilengkap dengan beberapa tempat duduk dan
satu meja persegi disertai dengan alat pendingin ruangan atau air
conditioner (AC) Jadi di ruangan tersebut hanya bisa diselenggarakan satu
proses mediasi
Ruangan mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah cukup
memadai namun belum termasuk yang ideal22 Idealnya ruangan mediasi
adalah
a Ruangan yang luas Hal ini agar para pihak nyaman saat proses mediasi
berjalan Ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih sempit
artinya ruangan tersebut belum dikategorikan ideal
22 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
57
b Ruangan yang tertata dengan rapi yang dilengkapi dengan kursi-kursi
serta meja bundar agar para pihak dapat saling berhadapan saat proses
mediasi berlangsung23
c Ruangan yang memiliki air conditioner (AC) Ketika ruangan sejuk dan
dingin dapat mencairkan suasana Para pihak yang sebelumnya dalam
keadaan merasa tidak baik ketika masuk ke dalam ruangan tersebut
bisa menjadi merasa sedikit lebih baik yang dapat mempengaruhi
suasana hati dan pikiran para pihak24
d Adanya bingkai pajangan keluarga harmonis Hal ini juga dapat
mempengaruhi suasana hati dan pikiran para pihak25 Namun di
Pengadilan Agama Karawang belum terdapat hal ini Hanya ada
bingkai pajangan dengan simbol saling berjabat tangan Itu hanya
melambangkan simbol perdamaian secara umum26
Untuk kemudahan para pihak dalam menjalani proses mediasi sebelum
memasuki ruang mediasi terpampang jadwal mediator Dalam daftar tersebut
terdapat nama-nama mediator namun tidak disertai dengan keterangan latar
belakang pendidikan masing-masing mediator Setiap harinya terdapat 3 mediator
yang disediakan Semuanya berasal dari hakim yang merangkap sebagai mediator
23 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 24 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 25 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 26 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
58
Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar
hakim Berikut jadwal hakim mediator Pengadilan Agama Karawang
Tabel 5
NO
HARI
MEDIATOR
KETERANGAN
1 2 3 4
1
SENIN
1DRA ALIA AL HASNA MH
2DRS HUMAIDI YUSUF
3DRS CANDRA TRISWANGGA
2
SELASA
1DRSHMYUSUF SH MH
2DRAHJSITI SABIHAH SH MH
3DRAHJERAWATI SH MH
3
RABU
1DRSHMOHAMAD YAMIN SHMH
2DRARATNA JUMILAH MH
3DRSHABDILLAH SH MH
1DRAHJROSNIATI MH
59
4 KAMIS 2DRAELFINA FITRIANI
3DRAHJDADAH HOLIDAH MH
5
JUMrsquoAT
1DRSHASAN BASRI SH MH
2DRSHABID MH
3DRSJAJANG SUHERMAN SH
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
4 Kepatuhan Masyarakat
Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat peneliti memberikan
beberapa catatan atas sikap para pihak selama melakukan proses mediasi
yang mempengaruhi kepatuhan para pihak dalam menjalani proses mediasi
yaitu sebagai berikut
a Rata-rata orang-orang yang datang berperkara ke Pengadilan Agama
khusus dalam perkara perceraian ini sangat sulit untuk disatukan
kembali terlebih apabila salah satu pihak ada yang melakukan
perselingkuhan27
b Sikap egois para pihak sehingga menyulitkan mediator untuk
mendamaikan dan mendalami permasalah yang dihadapi para pihak
27 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
60
c Sikap para pihak yang terkadang tidak mengikuti peraturan mediasi
yang telah disepakati28 Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya proses
mediasi
d Biasanya jauh sebelum para pihak mendaftarkan perkara dan mengikuti
persidangan sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutus
ikatan pernikahan29 Akhirnya mediator pun sulit untuk mendamaikan
kembali bahkan gagal
e Sikap para pihak yang kooperatif Namun hal ini mereka lakukan agar
proses mediasi cepat selesai dan berlanjut kepada tahap persidangan30
Mereka melakukan hal ini hanya sebagai formalitas
5 Kebudayaan
Berkaitan dengan kebudayaan dalam skripsi ini adalah mengenai
budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama Hal ini
sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama Pasal tersebut berbunyi
1 Peradilan Agama adalah peradilan nagi orang-orang yang beragama
islam
Menurut pasal ini Pengadilan Agama adalah wadah bagi orang-orang yang
ingin berperkara khusus untuk orang-orang atau masyarakat yang beragam
islam
28 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 29 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 30 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
61
Penulis melihat ada kecenderungan kenaikan angka perceraian dalam
empat tahun terakhir Berikut adalah angka perceraian selama 4 tahun
terakhir
Tabel 6
DIAGRAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 4
TAHUN TERAKHIR31
Dari data di atas dapat kita lihat bahwa angka perceraian dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan baik pada perkara cerai talak maupun
cerai gugat Namun diantara kedua jenis perkara tersebut angka cerai gugat
jauh mendominasi dibandingkan dengan cerai talak Pada tahun 2012 pada
perkara cerai talak terdapat 89683 perkara yang diputus sedangkan pada
cerai gugat terdapat 206102 perkara Pada tahun 2013 terdapat 94715
perkara cerai gugat dan 221460 pada perkara cerai gugat Selanjutnya pada
tahun 2014 pada cerai talak terdapat 99536 perkara dan 243334 pada
perkara cerai gugat Kemudian pada tahun 2015 terdapat 98602 perkara
31 httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
050000
100000
150000
200000
250000
300000
2012 2013 2014 2015
89683 94715 99536 98602
206102 221460 243334 252885
cerai talak
cerai gugat
62
cerai talak dan 252885 pada perkara cerai gugat Dari setiap tahunnya
jumlah perkara cerai gugat lebih dari 2 kali lipat jumlah perkara cerai talak
Perbedaan jumlah angka ini sangat signifikan dan menunjukkan bahwa
betapa tingginya angka perceraian di Indonesia terutama dalam perkara
cerai gugat Bisa disimpulkan bahwa angka perceraian dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan
C Tingkat Keberhasilan Mediasi
Pada pembahasan ini peneliti membatasi penelitian hanya pada tahun 2015
Data yang diambil bersumber dari laporan bulanan yang kemudian dirangkum
menjadi laporan tahunan Pengadilan Agama Karawang Di dalam laporan
tersebut dapat diketahui berapa jumlah perkara yang dimediasi setiap bulannya
dan berapa jumlah perkara yang berhasil dan gagal untuk dimediasi Berikut
adalah laporan pembukuan mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
Tabel 7
LAPORAN TAHUNAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2015
NO
BULAN
JUMLAH PERKARA
KETERANGAN
BERHASIL TIDAK BERHASIL
1 Januari 28 0 28
2 Februari 18 0 18
3 Maret 20 1 19
4 April 25 0 25
5 Mei 21 0 21
63
6 Juni 18 0 18
7 Juli 18 0 18
8 Agustus 23 1 22
9 September 27 2 25
10 Oktober 35 1 34
11 November 31 0 31
12 Desember 25 0 25
TOTAL 289 5 284
Untuk mengetahui prosentase keberhasilan mediasi dalam satu tahun pada
tabel di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut 32
119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119888119886119887119906119905119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119901119906119905119906119904
X 100
Berdasarkan rumus di atas dapat ditentukan prosentasi keberhasilan mediasi
perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 sebagai berikut
5284
X 100 = 176
Maka dapat diketahui prosentase tingkat keberhasilan perkara yang berhasil
dimediasi adalah sebesar 176 Hal ini membuktikan bahwa tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 sangatlah
jauh dari apa yang diharapkan Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa
32 http wwwbadilagnet data ARTIKEL Mencari 20 tolak 20 ukur 20 hasil
20 Mediasipdf
64
mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 belum efektif Ini
sangat berbanding terbalik dengan prosentase kegagalannya sebesar 9824
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi
Tentunya dalam berjalannya proses mediasi ada faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi Berikut adalah beberapa faktor-faktor
keberhasilan mediasi
a Para Pihak Bersifat Kooperatif
Artinya adalah mereka para pihak dapat mematuhi peraturan dalam
proses mediasi yang telah disepakati sebelumnya33 Hal ini harus dilakukan
karena kebanyakan para pihak yang berperkara ketika suasana hatinya tidak
baik tidak dapat mengontrol emosi sehingga peraturan yang telah disepakati
sebelumnya tidak dipatuhi dan proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan
Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator yang mudah dipahami
sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama mediator yang
bersertifikat34 Ketika seorang mediator telah bersertifikat setidaknya dia
telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara berkomunikasi cara
menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak yang berbeda-beda
karakter
33 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 34 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
65
Begitu juga penampilan mediator yang berwibawa dan meyakinkan
dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi karena dapat meyakinkan dan
menimbulkan kepercayaan terhadap para pihak35
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir
para pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan baik
dan positif ketika menghadapi suatu perkara36
d Mengingat Anak
Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan mediasi karena
para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian bagaimana nasib
anak-anak mereka apabila bercerai37 Hal ini bagi mereka yang sudah
memiliki anak dari hasil perkawinan yang mereka laksanakan
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi
Ketika kondisi tempat atau ruang nyaman hal ini juga dapat
mempengaruhi keberhasilan mediasi karena dapat merubah mindset para
pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di ruangan ruangan tersebut
35 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 36 Kedua faktor tersebut hasil wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator
Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 37 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
66
ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin ruangan atau AC (Air
Conditioner) yang dapat membuat para pihak nyaman38
f Iktikad Baik Para Pihak
Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang mediator untuk
mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung iktikad baik para
pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima kembali pihak
tergugat untuk hidup bersama39
Berikut adalah beberapa faktor penghambat terhadap keberhasilan mediasi
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai
Hal ini terjadi biasanya ketika salah satu atau kedua belah pihak
tidak mau bermusyawarah Misalnya salah satu pihak menuruti pihak
lawan yang ingin bercerai itu sudah dipastikan akan gagal untuk
dimediasi40
b Konflik Yang Sudah Meruncing
Konflik yang sudah meruncing dan berlarut-larut diantara para
pihak akan menghambat keberhasilan mediasi Apabila salah satu pihak
ada yang berkeinginan untuk berdamai masih ada kesempatan untuk
dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah tidak ingin untuk
berdamai maka akan sangat sulit dimediasi41
38 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 39 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 40 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 41 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
67
c Psikologis atau kejiwaan para pihak
Kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya
sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang
mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan
perceraian ini42
42 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
68
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa
kesimpulan yang dapat dikemukakan
1 Efektivitas mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang belum
efektif karena tingkat keberhasilannya masih sangat rendah
2 Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah
a Para Pihak Bersifat Kooperatif Artinya adalah mereka para pihak dapat
mematuhi peraturan dalam proses mediasi yang telah disepakati
sebelumnya Hal ini harus dilakukan karena kebanyakan para pihak yang
berperkara ketika suasana hatinya tidak baik tidak dapat mengontrol emosi
sehingga peraturan yang telah disepakati sebelumnya tidak dipatuhi dan
proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator
yang mudah dipahami sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama
mediator yang bersertifikat Ketika seorang mediator telah bersertifikat
setidaknya dia telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara
berkomunikasi cara menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak
yang berbeda-beda karakter Begitu juga penampilan mediator yang
berwibawa dan meyakinkan dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi
69
karena dapat meyakinkan dan menimbulkan kepercayaan terhadap para
pihak
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir para
pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan
baik dan positif ketika menghadapi suatu perkara
d Mengingat Anak Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan
mediasi karena para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian
bagaimana nasib anak-anak mereka apabila bercerai
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi Ketika kondisi tempat atau ruang
nyaman hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi karena
dapat merubah mindset para pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di
ruangan ruangan tersebut ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin
ruangan atau AC (Air Conditioner) yang dapat membuat para pihak
nyaman
f Iktikad Baik Para Pihak Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang
mediator untuk mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung
iktikad baik para pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima
kembali pihak tergugat untuk hidup bersama
70
3 Faktor-faktor penghambat mediasi adalah
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai Hal ini terjadi biasanya ketika
salah satu atau kedua belah pihak tidak mau bermusyawarah Misalnya
salah satu pihak menuruti pihak lawan yang ingin bercerai itu sudah
dipastikan akan gagal untuk dimediasi
b Konflik Yang Sudah Meruncing Konflik yang sudah meruncing dan
berlarut-larut diantara para pihak akan menghambat keberhasilan mediasi
Apabila salah satu pihak ada yang berkeinginan untuk berdamai masih
ada kesempatan untuk dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah
tidak ingin untuk berdamai maka akan sangat sulit dimediasi
c Psikologis atau kejiwaan para pihak Kekecewaan yang berat salah satu
pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa
terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri
ikatan dengan jalan perceraian ini
B Saran
Pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada
beberapa pihak atau instansi yang terkait yaitu sebagai berikut
1 Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang membawahi
Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA mewajibkan kepada calon
pasangan suami isteri yang akan menikah untuk mengikuti bimbingan dan
pembinaan tentang pernikahan untuk menciptakan rumah tangga sakinah
mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan Karena sampai
saat ini hal tersebut hanya bersifat anjuran Hal ini dilakukan agar pasangan
71
yang akan menikah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup serta
membentuk mental yang baik bagi para calon pasangan suami isteri Ini
adalah modal utama agar para pasangan suami isteri terhindar dari perkara
perceraian
2 Kepada Mahkamah Agung ada dua saran yang ingin penulis berikan yaitu
sebagai berikut
a Mahkamah Agung agar mengadakan pelatihan lebih intensif kepada
hakim mediator khususnya bagi hakim yang belum bersertifikasi
sehingga seluruh hakim telah mengikuti dan memiliki sertifikat
tersebut karena kecakapan mediator adalah salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam mediasi
b Agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA yang menjelaskan
tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang
berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator karena hal itu adalah
upaya luar biasa sehingga layak dan patut untuk diberikan insentif
Juga untuk memotivasi para hakim agar lebih bersungguh-sungguh
dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator yang berdampak
dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi Pada
kenyataanya sampai saat ini Mahkamah Agung belum menjelaskan
regulasi tersebut di dalam PERMA
3 Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator agar dengan
sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai mediator tidak hanya
sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh PERMA
72
DAFTAR PUSTAKA
Abbas Syahrizal Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional Jakarta Kencana 2009
Astarini Dwi Rezki SriMediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan
BandungPT Alumni 2013
Abdurrasyid Priyatna Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu
Pengantar Jakarta Fikahati Anesta 2002
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir
Min Ibni Katsir terj M Abdul Ghoffar Juz 5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi
2003
Amriani Nurnaningsih Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011
Al-Husain Ahmad Fathul Qariib Al-Mujiib Mesir Thaha Putra Semarang 1934
Ali Zainuddin Sosiologi Hukum Jakarta Sinar Grafika 2012
Ali Achmad Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1 Jakarta
Kencana 2010
Amir M Abdul Kamus Istilah Islam Jakarta Pustaka Firdaus 1994
Dawson Roger Seni Negosiasi (Secret of Power Negotiating) Jakarta Gramedia
Pustaka 2010
Emirzon Joni Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi
Mediasi Konsiliasi dan Arbitrase) Jakarta Gramedia Pustaka Utama
2000
73
Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2011
Kriekhoff Valerine Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa keluarga
Pustaka Dunia 2012
Lumbuun Ronald S Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan Jakarta Raja Grafindo Persada 2011
Manan Bagir Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia
Peradilan No 24 8 Juli 2008
Rahmadi Takdir Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat
Jakarta Raja Grafindo Persada 2010
Rahman Ghazaly Abdur Fiqh Munakahat Jakarta Kencana Prenada Media
Group 2006
Sabiq Sayyid Fiqh Al-sunnah Kairo Al-Fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972
JMoleong Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja
Rosdakarya 2009
Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar 2014
Shihab M Quraish Tafsir Al-Mishbah Jakarta Lentera Hati 2007
Soekanto Soerjono Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014
Sutadi Mariana Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg
dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan
Biaya Ringan Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI
2005
74
Soekanto Soerjono Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta
PTRaja Grafindo Persada 2008
Syarifuddin Amir Ushul Fiqh Jilid II cet6 Jakarta Kencana 2011
Soekanto Soerjono Penegakan Hukum Bandung Bina Cipta 1983
Tim Penyusun Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta Balai
Pustaka 1990
Usman Rachmadi Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik Jakarta
Sinar Grafika 2012
Widyana I Made Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Jakarta Fikahati
Anesta 2009
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perauran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
Jurnal
75
Nurhasanah dan Rozalinda (2014) ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo
Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 (No2) hal 2
Fachrina dan Rinaldi Eka Putra (2013) ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis
Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di
Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 (No2) hal 5
Internet
Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain 2007
http wwweramuslimcom berita nasional angka- perceraian- di- indonesia-
tertinggi- dibanding- negara- islam- lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam
1612 WIB
Takariawan Cahyadi Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam 2015 http
wwwkompasianacom pakcah di- indonesia- 40- perceraian- setiap-
jam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
Cerai Paling Banyak di Jawa Barat http wwwantaranewscom berita 270213
cerai- paling- banyak- di- jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
Budiman Asep 2016 Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia http
wwwpikiran-rakyatcom jawa-barat 2016 03 15 364250 kasus- cerai-
indramayu -tertinggi- di- indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
Harahap Syahrizal Hadi http wwwmedanbisnisdailycom news read 2015
1230207187kursus-perkawinan-dan-upaya-mencegah-perceraian diakses
11 Juni 2016 jam 0600
httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg
201411teori-efektifitashtml diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
httpwwwbadilagnetdataARTIKELMencari20tolak20ukur20hasil20
Mediasipdf
Lampiran 1
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Drs H Hasan Bashri SHMH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua pengadilan agama karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya2009 di Mega Mendung Bogor
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma ini mengikat hanya bagi orang2 yg berperkarasetiap yg berperkara berdasarkan revisi Perma No1 Tahun 2016 ini Setiap berperkara khusus utk perceraian wajib menempuh mediasi terlebih dahulukalo tdk putusannya batal demi hukum
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Ya sudah Jadi setiap kita warga PA ada perwakilan untuk mengahadiri sosialisasi iniYa cukup berpengaruhada perbedaan dari pada Perma sebelumnya Ada progresnya walaupun tidak signifikan
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Saya belum tau apakah ada upaya peningkatan menjadi UUmungkin nanti akan ada perubahan menuju kesana sebab ini suatu kewajiban juga
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Yaa baguscukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Para pihak antusiasrata2 para pihak ingin dimediasiresponnya baik Tingkat keberhasilannya lumayan Terutama pihak tergugat yg merasa keberatan dgn tuntutan
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mendamaikan kedua belah pihak yg berperkara utk menuju ke arah perdamaian supaya mereka damai Fungsinya mediator
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi
H Di dalam memang selalu diupayakan penasehatan perdamaiankarena di ruang sidang itu waktunya terbatas dan singkat Kita juga dibatasi dgn perkara yg cukup banyak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Sebab ada hal yg terkadang secret apabila menyangkut perceraianmakanya sidangnya tertutup Ini masalah sangat privasi dan khalayak umum tdk boleh taukarena aib juga Sesuai dgn perma diberikan waktu kurang lbh 40 hari kerja Kami melakukan mediasi tidak hanya 1 atau 2 kali bahkan bisa 4 sampai 5 kali apabila kita melihat masih ada celah utk didamaikan Bahkan harinya bisa ditambah tentunya atas seizin ketua mejalis hakim
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Ketika hal ini terjadibiasanya kita melakukan kaukus Biasanya mereka lbh terbukakarena kalo kita hadirkan mereka berduka biasanya cenderung agak tertutup juga Ini adalah jalan terbaik utk mengetahui apa sih yg sebenarnya terjadi
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Pengaruhnya cukup besar jugasebab ketika kaukus mereka lebih terbuka dlm persoalan yg sebenarnya terjadi Kadang2 didepan pihak agak malu dll apalgi kalo para pihak nya tempramental Tp begitu lewat kaukus mereka lebih terbuka kadang2 Sering terjadi hal seperti ini Hal ini sangat penting karena utk menggali persoalan yg sebenarnya terjadi
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama Kemampuan mediator juga berpengaruh terutama mereka yg sudah bersertifikasi Kedua kesungguhan dari mediator Respon dan keinginan kedua belah pihak juga sangat penting Termasuk juga suasana ruangan mediasi mempunyai pengaruh penting terhadap keberhasil Didesain dgn rapiber ACjadi ketika masuk itu orang2 merasa enak dan nyamandapat merubah mindset mereka juga Kalo ruangannya panasga mumpuni Maka demikian kita berharap Pemerintah menyediakan tmpt khusus utk mediasi yg representatif Faktor kegagalan yaa sebaliknyahehe
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa sangat penting Harus juga dia memiliki bekal itu sebab itu terkait sekali dgn masalah keluarga Ttg pskologi harus dikuasai oleh hakimbaik dia sebagai hakim
maupun sebagai mediatortapi itu hanya bersifat anjuransebab dlm persyaratan blm ada ketentuan sprti itu Namun secara mafhumnya kita harus mengetahui lah
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah tempat pastinya Utk tempat alhamdulillah bisa kita katakan cukup memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Dulu begitu maunya MA tapi sampai hari ini blm jelas juga reward nya apabelum ada aturan mengenai hal iniitu baru wacana aja Harusnya adasebab itu adalah upaya luar biasa Seperti di negara jepang aja itu reward nya luar biasa Mungkin kalo ada dapat memotivasi hakim juga untuk memediasi dgn lbh baik
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Yaa sudah lumaya ideal lah kalo sgtu
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Khusus utk di PA karawang tidak menyediakantp di PA yg lain saya tahu menyediakanuntuk masalah knpa nya saya kurang tau juga yaa Yang jelas ketika Pengadilan saya yg sebelumnya di Cibinong ada
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Rata2 responnya baik dan mau dimediasi tapi 1 atau 2 ada kadang yg menolak Memang harus maukalo tdk batal demi hukum
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Biasanya dari pihak penggugat yg tdk mau melanjutkanyg kedua kadang2 pihak tergugat juga tdk mauketika kedua belah pihak tdk maubanyak disini yg seperti itu Tapi apabila pihak penggugat atau salah pihak msh mauitu msh ada kemungkinan utk bermediasi Kalo dua2nya sudah tdk mauini yg sangat sulit Rata2 faktor ekonomiselingkuh juga adakekerasan juga adatdk tanggung jawab juga adamacam2 lahyg jelas faktor ekonomi menempati urutan teratasterkait masalah nafkah
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang
H Kita mengadakan kunjungan dan kerjasamaserta studi perbandingan dgn negara2 tersebut(Jepang) Kalo mereka berhasilkenapa tidak kita mengadopsi sistem yg sama Memang tingkat keberhasilanya cukup tinggi Saya termasuk yg terbaik jadi mediator Dari segi aturannyapelaksanaannyasistemnya juga kita ikut Kalo di luar negeri berbedasebelum menuju ranah persidanganmereka sebelum itu sudah ada upaya perdamaian Jadi kalo mereka sudah berhasil ga perlu lagi naik ke tahap persidangan Berbeda dgn kitakalo kita di dalamartinya setelah daftar ke persidangan baru dapat dilakukan mediasi Mereka juga ada lembaga swasta yg dibiayai oleh negara tanpa dipingut biaya Utk hal biaya mediasi kita juga sama gratisCuma kita dalam persidangan setelah daftar Faktor kultur sangat berpengaruhutk di indonesia apalagi dgn kemajemukan sukunyakhusus utk karawang saja skrng bukan hanya orang sunda saja tapi sudah dari mana2 Sosialisasi mediasi ini kita suka lakukan namun hanya dalam ranah kelembagaan sajatdk khusus kepada masyarakat
H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Rosniati MH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Ya saya sebagai hakim mediatordisini sejak 31 agustus 2013
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang melalui SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Belum memilikinamun kita sebagai hakim dibenarkan untuk merangkap juga sebagai hakim mediator kecuali kalo mediator diluar hakimitu wajib memiliki sertifikat mediator
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Tidakini hanya mengikat kepada orang2 yg berperkara dipengadilan saja Kalo ga dimediasi putusannya batal demi hukum Kalo kedua belah pihak hadir dapat dimediasi tp kalo salah satu tdk hadir tdk dapat dimediasi
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Dari pihak MA sudah melakukan sosialisasi dgn cara perwakilan dari PA karawang ini di undang ke MA Kyk nya ga ada perubahan yg berarti yaa karena biasanya orng yg berperkara kesini ga ada suami nyayg verstek(ga bisa dimediasi)yg hadir dua2nya hanya sedikit Tp dsni juga banyakcontoh penggugat mengajukan gugatan terus suaminya dtng atau suami yg mengajukan lalu termohonnya datang mediasi perdamaiannya itu jarang yg berhasil namun akibat cerainya bnyk yg berhasil seperti nafkah lsquoiddahmutrsquoah nya itu bnyk yg berhasil
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Belum adamungkin tergatung orang-orang yg ada di Mahkamah Agung yaauntuk menerbitkan Undang-Undang itu banyak persyaratannya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektifCuma khusus dlm perkara perceraian efektifnya dalam hal akibat cerainyabukan pada perdamaian dalam perceraiannya Karena orang yang datang berperkara perceraian itu adalah dalam hal perasaanuntuk mendamaikannya itu kan sulit apabila sudah menyangkut perasaan
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Ini sebetulnya mediasi ini adalah non-litigasi tp sudah terintegrasi ke dalam litigasi dan itu membantu Memang dalam setiap awal persidangan sudah memberikan nasihat tapi kan untuk lebih fokus dan optimal waktunya harus dipisahkan secara tersendiri
11 Mengapa mediasi harus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena dalam hal perceraian ada rahasia2 rumah tangga yg orang lain tidak boleh mengetahuiyg boleh tau hanya mediator dengan hakim Apabila terbuka untuk umum itu tidak etisbarang kali ada sesuatu yang dapat memalukan salah satu atau kedua belah pihakaib keluarga jugajadi harus benar2 rahasia Dalam Perma terbaru kan jangka waktunya 30 harisampai kapanpun bisa bahkan sampai perkara putuspun apabila para pihak menghendaki untuk mediasi kembali yaa kita mediasi lagi Contoh dia cerai tahap awal mediasi tapi tidak tercapailalu berlanjut rekonpensi dalam tahap ini kita mediasi lagi Tapi apabila yg tidak bisa dimediasi kalo perkaranya sudah lanjut Umpamanya verstek awalnyapihak tergugat tidak hadir Lalu kita sudah dalam tahap pembuktiankemudian pihak istri atau suami datangkita sudah tidak mediasi lagi karena sudah lewat
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Pertama yg dilakukan adalah ditunda mediasinya tergantung kesepakatan
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yaa pernah juga Selama ini kaukus tidak banyak pengaruh menurut saya
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H (Faktor keberhasilan mediasi) (1)hubungan antara keduabelah pihak belum terlalu meruncingsalah satu pihak masih berkeinginan untuk damai itu msh ada kesempatan tapi apabila sudah dua2nya tidak itu sangat sulit dimediasi (2)Faktor mengingat anak2 bagi yg sudah menikah dan sudah memiliki anak2bagaimana nasib anak2 apabila bercerai (3)faktor hakimbagaimana cara hakim berbicara dan memberikan nasihat Apabila nasihat2 dapat diterima oleh para pihak itu juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti
dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa itu juga diperlukanbisa juga apabila melibatkan keluarga (hakam) barang kali dengan begitu dpt meluluhkan hati Dalam psikologis juga perlumelihat keadaan atau kondisi kejiwaan seseorang Walaupun kita bukan ahli psokologis tapi karena pengalaman sebagai hakim kita bisa menilai watak kondisi seseorang Lalu kan kita sudah melakukan pelatihan2 mediasitujuannya kan untuk itu Bagaimana cara memediasi orangbagaimana supaya orang itu tertarik dgn kita
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Tempat atau ruang Tentunya ruangan yg apabila orang masuk itu bisa membuat dingin hatinya Ruang mediasi harus dihias sebaik mungkinsejuk juga Kalo disini belum memadai kan apabila memperbaiki sarana dan prasarana harus ada anggaranuntuk tahun ini kita belum dapat anggaran itu dan ruang mediasi yaa seadanya Kalo ditempat lain sudah memadaidihiasada meja khusus (meja bundar)
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum idealmasih kurangnamun ruang khusus nya sudah ada tp belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Respon para pihak rata2 bagustapi keberhasilan nya yang kurang Orang2 yg datang ke Pengadilan itu rata2 perasaannya sudah sulit utk disatukanapalagi apabila salah satu pihak ada yg selingkuhitu sulit
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Kalo di Karawang inikebanyakan karena faktor ekonomi kurang Suami tdk kerja atau suaminya malas2an bekerjajd istri terpaksa bekerjaBanyak jugayg akhirnya
suami mengizinkan istri menjadi TKITKW ke luar Suami dirumah ngurus anak dikirim uanglalu dikumpulkan untuk modal nikah lagi Kedua adalah Selingkuh
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perlu juga kita mencontohnamun kita kan blm tau bagaimana prosesnya disana Kalo memang baik ya kita harus mencontoh Tapi kita juga kn sudah ada payung hukum sendiri Untuk masalah kultur juga menurut saya tidak banyak pengaruh yaakarena kalo perkara peceraian itu sudah masalah hati yaasangat sulitga mungkin memaksakan kehendak Jadi mediasi itu ada beberapapertama (berhasil) dua2nya hadir dan berhasil damaiada juga (gagal) apabila salah satu pihak tidak hadiritu gagal dimediasi Ada juga (tidak berhasil) yaitu dua2nya hadir namun gagal untuk dimediasi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Elfina Fitriani
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak 8 februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang dengan SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Sudah adasaya mengikut di MegamendungBogor pada tahun 2013 kalo tdk salah
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Hanya mengikat kpd orang2 yg berperkara saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudah Tidak banyak berpengaruh yaa terhadap keefektivitasan mediasi
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo sementara ini belum ada upaya kesana Karena tahap untuk kesana butuh waktu dan pembahasan yg panjang
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Pada intinya adalah orang mencari solusi terhadap permaslahan yg dihadapi orang2 yg berperkara Fungsinya adalah untuk mendamaikan para pihak
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Kalo dalam hal ini kita memakai pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama Karena apabila tdk ada waktu khususmaka proses mediasi tdk akan maksimal dan tdk akan berjalan dengan baik karena saat persidangan terbatas oleh waktu yg berujung pd penumpukan perkara
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ini adalah masalah keluargabanyak masalah2 yg sifat nya privasi Dalam agama juga kn apabila ada masalah jgn sampai orng lain atau orang luar taubahkan kalo bisa ketika suami istri bertengkar anak pun jgn sampai tau Apabila orang lain
mengetahui bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah Karena aib juga yg menyebabkan ini bersifat tertutup
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Saya akan lakukan kaukus Kadang ketika kedua belah pihak saling berhadapankeduanya tidak mau saling terbukatakut menyinggung perasaan Pada saat kaukus masing2 pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah yg sebenarnya Pada inti nya apabila masih ada solusi kita cari solusinya tapi tidak bisa mau bagaimana lagi Terkadang kan ada orang yg memilki prinsip
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yang saya alamipada akhirnya kaukus ini tidak berhasil juga terhadap mendamaikan para pihakcuman para pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah2nya yg tidak bisa dia ungkapkan ketika di dpn salah satu pihak Mungkin mediator lain berbeda lagikarena itu yg saya alami selama menjadi mediator
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Kadang2 dari para pihak jugajika salah satu masih ada keinginan untuk rukun masih ada kesempatan untuk berdamai kembaliterutama pihak penggugat yang dapat menerima kembali pihak tergugat untuk kembali hidup bersama Tapi kalo sudah dari kedua belah pihak berkeinginan untuk pisah itu sangat sulit utk didamaikantidak mungkin kita memaksakan Dari mediatornya jugacara membujuk atau cara bicara mediator terhadap para pihak itu enakdapat diterimapenampilan mediator jugahal itu dapat mendukung keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Tentu perlunamun secara akademik kita sebagai mediator tidak mungkin untuk belajar lagi dalam hal (psikologis) tapi kita belajar dari pengalaman Untuk menarik seseorang itu kita kan harus mengetahui jiwa atau karakteristik seseorang Sebenarnya harus bisa ilmu ttg psikologisharus sebelumnya diarahkan ke dalam bidang psikologis dalam hal akademik Tapi ya kalo skrng berdasarkan nalurialamiberdasarkan pengalaman saja Ketika menghadapi seseorang kita harus memiliki kemampuan itu untuk menunjang keberhasilan Tidak peraturan seperti iniuntuk saat ini hanya bersifat anjuran saja
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah ruang mediasi harus dikhususkanterpisah Ideal ruang mediasi dalam buku panduan adalah ruangannya besartertata dengan rapiterdapat meja bundar sehingga para pihak bisa berhadapandinginada air minum dan perlangkapan lainnyaserta adanya pajangan poto2 keluarga yg harmonis Sehinnga ketika masuk para pihak yg tadinya dala kondisi tdk enak bisa menjadi lbh enak lahstandarnya seperti itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa HBelum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Responnya baik terhadap proses mediasi inimau menerima saran2 yg kami sampaikan walaupun pada akhirnya para pihak gagal untuk berdamai Sikap para pihak kooperatif tapi itu dilakukan agar proses mediasi cepat selesai dan dilanjutkan ke tahap persidangan Mereka terkesan melakukan ini hanya sebagai formalitas belaka
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomi Banyak yg gugat kalo gugat ka pihak istri yg mengajukan Dalam hal ini banyak suami yg tdk bertanggung jawab memberi nafkah atas istri Faktor selingkuhfaktor KDRT juga ada tapi tidak banyak
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Tentu perlu apabila itu patut dan bisa kita contoh terlebih negara2 tersebut memiliki tingkat keberhasilan mediasi yg tinggi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Ratna Jumila SH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Jadi pada dasarnya hakim itu melekat sebagai mediatoritu sesuai dengan Perma No1 Tahun 2008 Namun menjadi mediator bersertifikat skitar 2012 atau 2013 Semenjak jadi hakim disini tahun 2014 merangkap sebagai mediatorada SK dari Ketua PA Karawang
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H ya kalo disini dari SK Ketua PA Karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya punyadari Pusdiklat MA MegaMendung skitar tahun 2012 atau 2013
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma itu terikatartinya setiap berperkara kita wajib melakukan mediasi kalo kedua belah pihak hadir Artinya Perma ini hanya mengikat kepada orang2 yang berperkara di Pengadilan saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudahsebetulnya tidak jauh beda dgn Perma sebelumnya No1 Tahun 2008namun penekanan dalam Perma No1 Tahun 2016 ttg perceraian agak diatur lebih rinci kalo Perma sebelumnya msh secara umum Untuk pengaruhnya terhadap efektivitas mediasi sih saya rasa tidak pengaruh atau perubahan yaa
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo dari Perma ke UU belum ada upaya yakarena kalo menuju UU proses nya berat dan agak rumitMungkin nnti suatu saat akan ada Tapi kita terus belajar dari kasus2 yang dihadapiatau ada saranatau diadakannya workshop Kalo menuju UU ada cuman proses butuh proses yang tidak sebentar ya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Ya cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan
damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Mediasi itu sifatnya wajib Setiap sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak lengkapwajib menempuh proses mediasikalaupun dalam setiap sidang ada upaya damai itu adalah amanat Undang-undang Apalagi masalah perceraian itu dalam setiap sidang wajib mendamaikan para pihak Tapi kalo mediasi di awalKalo berhasil ya sudahtapi kalo gagal disetiap awal persidangan wajib mendamaikan para pihak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ada rahasia2 yg tidak boleh didengar oleh orang lainada juga kaukusApabila mediasi gagal mediator pun hraus memusnahkan berkas2 yg berkaitan dengan mediasi karena saking rahasianya Untuk masalah hari tergantung kasusnya tapi rata2 sih 2 minggu atau 3 minggu Ada juga yg lbh tapi harus seizini dari majelis hakim Artinya ketika mediasi gagaltp pada saat sidang para pihak ingin mediasi lagi itu bolehharus pernyataan dari para pihakitupun harus dimusyawarahkan Mereka sepakat kemudian majelis hakim membolehkan maka boleh mediasi lanjutan Tapi ga boleh lama yapaling lama 14 hari kalo ga salah
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Yaa apabila itu terjadi maka dilakukan kaukus
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya HPernahtergantung kita lihat kasusnya seperti apaterutama masalah perceraianterutama istriada yg ga berani mengutarakan pendapatnyakarena ada yg suaminya KDRTkadang salah satu pihak nya nyerocos terus Karena hal itukita ksh gambaran bahwa mediasi itu punya aturan Ketika mediasi para pihak saling seranggamau ikuti aturan maka kita lakukan kaukus Ga sering Ada pengaruh tp tidak signifikan Pernah pengalaman dlm kasus ceraiterutama kalo salah satu pihak tidak mau cerailakuka kaukusberusaha membuka hati para pihak dan akhirnya mau mengutarakan apa yg diinginkanlalu kita sampaikan pd saat kaukus berikutnya kpd pihak lawanpihak lawan menerimaakhirnya damai dan cabut perkaraNamun tdk setiap perkara sprti itu
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama para pihak kooperatif artinya mereka para pihak mau mengikuti aturan mediasibisa diajak utk berfikir jernih Karena biasanya kalo suami istri udh marah sakit kan udh kyk orang lain yaa Kedua bahasa kita mereka bisa memahami (cara penyampaian mediator) sangat mendukung keberhasilan mediasi Ketiga latar belakang pendidikan para pihak Ketika masuk ruang mediasipas liat muka para pihak bisa ditebaktapi kalo para pihak adem ayemdiajak ngomong enaksaling mengerti Keempat faktor lingkungan dimana para pihak tinggal
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Harus itukarena sulit membedakan job antara mediator dgn hakimhakim harus memutus tp kalo mediator tdksementara itu hakim jadi mediator ditengah mediasi dia lupa bahwa dia sebagai mediator bkn hakim Akhirnya dia memutuskanitu kn tdk bisa karena mediator tdk bisa memutus Makanya sebenarnya kalo bisa hakim itu jgn jd mediatorkarena tipis sekali dia bisa membedakan antara jadi hakimamp mediatorkadang terpengaruh Perlu sekali Belum ada peraturannyahanya sebatas anjuran
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Ruangan mediasi yg memadaiYa beginilah contohnyamestinya kan harusnya ada poto2 keluarga samawa Disini hanya ada gambar tanganitu kn blm menggambarkan perdamaiantp hanya secara umum Tp ketika saya di Jakpus harusnya ada foto2 dan lukisan kelurga samawa (foto suami istri anak) potonya sangat mesrajd kita terbawa suasana Karena suasana ruangan yg sangat damai sangat mempengaruhi kondisi para pihak terutama ketikan para pihak tegang Saya pernah berhasil ketika itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada penghargaan apa2
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum dianggap baik atau belum memadai
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum adasejauh ini msh hakim yg ada di PA karawang Terkendala msh sulitnya SDM mediatornya Mungkin msh blm banyak yg memiliki sertifikat mediator Karena apabila diluar hakimharus memiliki sertifikat Kalo ga ada sertifikat pun ga masalah karena merangkap Kami belum bahas ttg ituterus di karawang ini msh jarangtdk seperti di Jakarta Kalo di jakarta setelah pensiun merangkap jd mediator
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Pertamaperkenalan Lalu menjelaskan peraturan mediasi sprti matikan hptidak boleh saling menyerangharus mendengarkan pendapat masing2 pihak dll Biasanya kalo sudah dijelaskan kebanyakan mereka taat Tp kalo ada yg melanggar kita kembalikan lgi ke peraturan yg telah disepakati Penjelasan aturan mediasi harus diawal
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Disini rata2 msh jarang yg sarjana Rata2 menikah diusia muda13 atau 14 thn udh nikah Banyak yg mnta dispensasi nikah Dari bisa digambarkan bahwa belum siap dengan proses mediasi
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomiselingkuhKDRT biasanya kalo udh selingkuh itu sulit utk didamaikan Kalo masalah ekonomi msh ada kemungkinan utk kita damaikan setelah kita jelaskan Campur tangan pihak ketiga yaitu keluargaitu juga biasanya sulit utk kita damaikan Terkadang mereka msh saling cinta tp ketika pihak keluarga sudah intervensi mereka lbh memilih mendengarkan keluargaga berdaya
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perbedaan dgn jepangdisana mediasi bersifat non-litigasikalo di indonesia kn bersifat litigasiitu yg sulit Kalo di jepang mediasi itu 1 tahun atau bahkan 2 tahun Sedangkan dikita hanya diksh waktu 30 haridan MA menuntut kita utk menyelesaikan perkara dlm wktu 5 bln Kita jd dikejar waktusebelum masuk perkara mereka mediasi dulu Kalo berhasil boleh dibawa ke pengadilan ato tidak utk dibuatkan akte perdamaian (one day wakai) Jd mereka dtng ke pengadilan sudah membawa draf2 kesepakatan Mereka mediasi sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan Dulu waktu saya ikut pelatihan mediasimenurut Nara sumber bahwa proses mediasi itu tdk dihitung utk menyelesaikan perkara Contoh waktu itu jangka waktu mediasi 40hari itu blm dihitung Dihitung mulai dari waktu awal persidangan ketika ada laporan dari mediator Tapi skrng tidakdari mulai dftar perkara sudah dihitung waktu penyelesaian perkaratdk boleh lbh dari 150 hari dari hari pendaftaran Jd karena faktor itulah yg mempengaruhi kita ukt bekerja keras dikejar waktu dan berdampak tdk maksimal Karena kalo lama2 kita ditegur oleh MA Itulah faktor knpa mediasi disini jarang yg maksimal (1)MEDIASI GRATIS(2)BIAYA PERKARA MAHAL(3)KETERLIBATAN DARI EKSEKUTIF LEGISLATIF amp YUDIKATIF(4)KULTUR MASYARAKAT YG TAAT HUKUM Sulit diterapkan di Indonesiasebenarnya biaya mediasi gratisan apabila dari hakimsedangkan kalo mediasi dari luar hakim butuh biaya yg berasal dari para pihak Menurut pendapat saya (DraRatna Jumila MH) mungkin mediasi ini hanya formalitas belakaudahlah yg pnting kita sudah melaksanakan amanat Permamasalah berhasil atau tidak itu urusan belakangan
Lembaga ADR adatapi kalo ke pengadilan agama khusus nya banyak ga dipakai jarang ikut campurtapi tdk tau kalo Pengadilan Negeriorang yg berperkara ke PA rata2 orang yg menengah ke bawahapalgi di karawang Beda dgn kota2 besar dgn kasus yg besar sehingga dapat mengambil mediator dari luar KULTUR Dikita ituhukum dibuat utk dilanggar yaa heheterkadang kita suruh mediasi malah mengelak dgn alasan bahwa sudah mediasi dgn keluarga Itu kan salah satu bentuk tdk taat hukumtp kemudian kami jelaskan H = Hakim atau Hakim Mediator
Lampiran 2
Gambar 1
Foto bersama Dra Elfina Fitriani Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 2
Foto bersama Dra Hj Rosniati MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 3
Foto bersama Drs H Hasan Bashri SHMH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 4
Foto bersama Dra Ratna Jumila MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 5
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Gambar 6
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Lampiran 3
x
BAB II KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi 13
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi 14
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi 17
D Peran dan Fungsi Mediator 18
E Proses Mediasi 21
F Mediasi Dalam Perspektif Islam 26
BAB III TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas 33
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 33
C Teori Efektivitas Hukum 38
BAB IV
A Profil Pengadilan Agama Karawang 42
B Analisis Efektivitas Mediasi 45
1 Tinjauan Yuridis Perma No1 Tahun 2008 dan Perma No1
Tahun 2016 45
2 Kualifikasi Mediator 51
3 Fasilitas dan Sarana 56
4 Kepatuhan Masyarakat 59
ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG
xi
5 Kebudayaan 60
C Tingkat Keberhasilan Mediasi 62
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi 64
BAB V PENUTUP
A Kesimpulan 68
B Saran-saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 76
xii
DAFTAR TABEL
TABEL 1 Daftar Perceraian Pengadilan Agama Karawang 2011-2015 5
TABEL 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karawang 44
TABEL 3 Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016 50
TABEL 4 Daftar Mediator Pengadilan Agama Karawang 52
TABEL 5 Jadwal Mediator 58
TABEL 6 Diagram Perceraian Pengadilan Agama 4 Tahun Terkahir 61
TABEL 7 Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
62
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara Penelitian
LAMPIRAN 2 Foto bersama para Mediator Hakim Pengadilan Agama karawang
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Karawang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling
banyak dalam setiap tahunnya dibandingkan negara Islam didunia lainnya Hal
tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama dalam acara
Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan
Tingkat Nasional 2016 Menurutnya gejolak yang mengancam kehidupan struktur
keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini
Tambahnya lagi bahwa setiap tahun ada 2 juta perkawinan tetapi yang
memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat setiap 100 orang yang
menikah 10 pasangannya bercerai dan umumnya mereka yang baru berumah
tangga1
Jika di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia
sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik ternyata di tahun-tahun
berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat Melihat data pernikahan
dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI tampak
pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun sementara
perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian setiap
tahunnya Tahun 2009 jumlah angka pernikahan sebanyak 2162268 kejadian
1Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain
httpwwweramuslimcomberitanasionalangka-perceraian-di-indonesia-tertinggi-dibanding-negara-islam-lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam 1612 WIB
2
dan perceraian sebanyak 216286 kejadian Lalu pada tahun 2010 jumlah angka
pernikahan sebanyak 2207364 kejadian dan perceraian sebanyak 285184
kejadian Tahun 2011 jumlah angka pernikahan sebanyak 2319821 kejadian dan
perceraian sebanyak 258119 kejadian Tahun 2012 jumlah angka pernikahan
sebanyak 2291265 kejadian dan perceraian sebanyak 372577 kejadian
Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah angka perceraian sebanyak 2218130
kejadian dan perceraian sebanyak 324527 kejadian2
Data Kementerian Agama RI disampaikan oleh Kepala Subdit
Kepenghuluan Anwar Saadi Jumat 14 November 2014 Dimuat di Republika
Online 14 September 2014 Sebagai sampel kita ambil data dua tahun terakhir di
2012 dan 2013 saja Jika diambil tengahnya angka perceraian di dua tahun itu
sekitar 350000 kasus Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus
perceraian atau 40 perceraian setiap jam
Provinsi Jawa Barat yang juga paling banyak penduduknya menjadi
provinsi yang paling tinggi angka perceraiannya Badan Peradilan Agama MA
pada 2010 mengungkap terdapat 33684 kasus cerai di sana Tempat kedua
adalah Jawa Timur yaitu sebanyak 21324 kasus Posisi ketiga Jawa Tengah
dengan 120193 Indramayu adalah kabupaten di Jawa Barat dengan angka
perceraian tertinggi di Indonesia pada 2015 Jumlah perceraian tahun 2015 pun
meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 dan didominasi oleh usia produktif
2Cahyadi Takariawan Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam
httpwwwkompasianacompakcahdi-indonesiandash40ndashperceraianndashsetiapjam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
3 Cerai Paling Banyak di Jawa barat httpwwwantaranewscomberita270213cerai-paling-banyak-di-jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
3
Ungkap Kepala Pengadilan Agama Indramayu Anis Fuadz di kantornya kamis
14 Januari 2016 lalu Dia menyebutkan Indramayu menempati peringkat pertama
dengan 9444 kasus diikuti Malang sebanyak 8497 kasus Surabaya 8262 kasus
Kabupaten Cirebon 7991 kasus Sementara di Jawa Barat setelah Indramayu dia
memprediksi di peringkat kedua ditempati Kabupaten Tasik atau Kota Cimahi4
Data statistik yang cukup mengejutkan juga dilansir oleh Badilag Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyebutkan pada tahun 2009 perkara
perceraian yang diputus Pengadilan AgamaMahkamah Syarrsquoiyah mencapai
223371 perkara Perkara cerai gugat berjumlah 150000 Ini berarti 65 dari
perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia
adalah cerai gugat5 Dilansir dari sumber yang berbeda data Ditjen Badilag MA
mencatat 285184 perkara berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se
Indonesia pada tahun 2010 dimana dalam 5 tahun terakhir peningkatan perkara
yang masuk bisa mencapai 816
Berkaitan dengan hal ini ada badan hukum yang di bentuk oleh Departemen
Agama yang dipercaya untuk menangani hal ini Badan Penasihat Perkawinan dan
Penyelesaian Perkawinan adalah badan yang dibentuk oleh Departemen agama
untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang
4Asep Budiman Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia httpwwwpikiran-
rakyatcomjawa-barat20160315364250kasus-cerai-indramayu-tertinggi-di-indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
5 Nurhasanah dan Rozalinda ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 No2 Tahun 2014 hal 2
6 Fachrina dan Rinaldi Eka Putra ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 No2 tahun 2013 h 5
4
ingin bercerai7 Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal
28 ayat (3) menyebutkan bahwa
ldquoPengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tanggardquo
Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan
Agama pertama kali mereka mendatangi BP4 ini Namun meskipun para pihak
belum mendatangi atau belum melalui proses BP4 dan langsung mengajukan
perceraian ke Pengadilan Agama Pengadilan Agama tetap menerima perkara
tersebut perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui
proses BP4 maupun yang belum para pihak dalam perkara tersebutwajib
diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut8
Akan tetapi mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama perlu dilakukan
kajian atau penelitian mengingat tingginya kasus perceraian Berkaitan dengan hal
ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang Berdasarkan
data statistik yang dilansir di situs resmi Pengadilan Agama Karawang Pada
tahun 2011 terdapat 1276 perkara yang didominasi cerai gugat berjumlah 846
perkara dan cerai talak berjumlah 430 perkara Pada tahun 2012 terdapat 1638
perkara yang tetap didominasi oleh cerai gugat bahkan cenderung meningkat
7 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 134 8 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 135
5
dengan jumlah 1131 perkara dan cerai talak sebanyak 507 perkara Lalu pada
tahun 2013 cenderung terus mengalami peningkatan dengan jumlah perkara
sebanyak 1812 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak 1267 dan cerai talak
berjumlah 545 perkara Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah perkara perceraian
sebanyak 1761 perkara dengan perkara cerai gugat berjumlah 1294 dan perkara
cerai talak mengalami penurun menjadi 467 kasus9 Lalu pada tahun 2015 jumlah
perkara perceraian sebanyak 1900 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak
1350 perkara dan 550 perkara cerai talak Kesimpulan yang di dapat dari data di
atas adalah selama 4 tahun terakhir perkara perceraian cenderung mengalami
peningkatan yang signifikan dengan didominasi oleh perkara cerai gugat
Tabel 1
DAFTAR PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2011-2015
Tahun Jumlah Perkara Cerai Talak Cerai Gugat
2011 1267 perkara 430 perkara 846 perkara
2012 1638 perkara 507 perkara 1131 perkara
2013 1812 perkara 545 perkara 1267 perkara
2014 1761 perkara 467 perkara 1294 perkara
2015 1900 perkara 550 perkara 1350 perkara
9 httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
6
Berangkat dari tujuan awal untuk mengetahui tingkat keefektivan mediasi di
Pengadilan Agama maka penulis beranggapan bahwa masalah ini perlu dijadikan
objek penelitian dalam sebuah skripsi karena akhir-akhir ini perkara perceraian
mengalami peningkatan yang signifikan Tulisan ini ingin mengetahui efektivitas
mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi yang berjudul ldquoEfektivitas
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama
Karawang Tahun 2015rdquo
B Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut
1 Indonesia adalah negara tertinggi tingkat perceraian
2 Jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat
3 Upaya pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia
4 Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
5 Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan
mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
C Batasan dan Rumusan Masalah
1 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan agar
permasalahan yang akan penulis bahas tidak meluas maka penulis membatasi
permasalahan sebagai berikut
7
a Efektivitas dibatasi pada keberhasilan dalam mediasi penyelesaian
sengketa perceraian
b Mediasi penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada perkara Tahun
2015
c Data tentang penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
d Data yang diteliti dibatasi pada data tahun 2015 karena pada tahun
tersebut merupakan angka perceraian tertinggi
2 Rumusan Masalah
Dalam mempermudah penulis menganalisa permasalahan penulis
menyusun rumusan masalah sebagai berikut
a Bagaimana efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
b Apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
c Apa saja faktor penghambat mediasi penyelesaian sengketa perceraian di
Pengadilan Agama Karawang
3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis
tujuan yang dimaksud adalah
1 Untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan efektivitas mediasi dalam
proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang
Tahun 2015
8
2 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam
penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun
2015
3 Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian
sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
Adapun manfaat penelitian ini adalah
a Akademis
Secara akademis hasil dari observasi ini diharapkan dapat menjadi
bahan penyuluhan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama
Karawang
b Praktis
Secara praktis hasil dari observasi ini diharapkan menjadi masukan
bagi pihak Pengadilan Agama guna meningkatkan keefektivitasan mediasi
dalam penyelesaian sengketa perceraian Dan bagi pihak lain diharapkan
dapat membantu untuk mengadakan observasi serupa
4 Studi Review Terdahulu
Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis lainnya
maka penulis meninjau beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir
sama dengan pembahasan yang penulis kaji Dalam hal ini penulis menemukan
beberapa skripsi yaitu
9
1 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Depokrdquo yang ditulis oleh Hidayatulloh (2011)10 Dalam
Skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2009 dari 269 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 38 perkara (141) Pada tahun 2010 dari 187
perkara yang berhasil dimediasi sebanayak 13 perkara (69) Dapat
disimpulkan tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
2 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Marosrdquo yang ditulis oleh SariM (2014)11
Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2011 dari 74 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Pada tahun 2012 dari 65 perkara
yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dan pada tahun 2013 dari 63
perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dapat disimpulkan
tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
Pembahasan dalam dua skripsi yang telah penulis kemukakan di atas
membahas pokok permasalahan yang sama namun masing-masing meneliti pada
objek atau tempat yang berbeda Pada skripsi pertama yang menjadi objek
penelitian adalah Pengadilan Agama Depok Pembahasan pada skripsi kedua
yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Maros Selanjutnya
objek penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Karawang Dengan
demikian objek penelitian yang penulis teliti belum pernah ada yang
membahasnya
10 Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 11 Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014
10
5 Metode Penelitian
1 Jenis Penelitian
Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong kualitatif analitis adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan
data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah
mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain12
2 Sumber Data
Data yang terhimpun dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian
yaitu
1 Data primer Sumber data ini didapatkan dari hasil observasi langsung
ke Pengadilan Agama Karawang serta hasil wawancara dengan para
Hakim di Pengadilan Agama Karawang
2 Data sekunder Sumber data ini penulis ambil dari teks undang-
undang yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 130 HIR dan 154
RBg SEMA No1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR154
RBg PERMA No2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan PERMA No1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan undang-undang No7 Tahun 1989 tentang Peradilan
12 Lexy J Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009) h 248
11
Agama undang-undang No48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman beberapa buku-buku terkait yang membahas tentang
mediasi di Pengadilan serta beberapa skripsi artikel-artikel terkait
mengenai hal ini yang dapat digunakan untuk mendukung dan
melengkapi data primer
3 Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan
data dengan wawancara langsung terhadap hakim-hakim atau pegawai
terkait di Pengadilan Agama Karawang serta melalui pengamatan langsung
atau observasi
4 Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara tematik
deskriptif yaitu dengan cara pendeskripsian atau penggambaran yang
dituangkan ke dalam bentuk paragraf yang kemudian diklasifikasikan sesuai
dengan jenis jawaban yang diberikan kepada narasumber
5 Tehnis Penulisan Skripsi
Penulisan skripsi ini berpedoman pada ldquoBuku Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh FSH UIN Jakarta tahun 2012rdquo
12
6 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini penulis membuat
sistematika penulisan dengan membagi kepada lima (5) bab tiap-tiap bab terdiri
dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut
BAB I Dalam bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah
identifikasi masalah batasan dan rumusan masalah tujuan
penelitian manfaat penelitian review terdahulu kerangka
berpikir metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II Membahas tentang konsep mediasi dan penerapannya berupa
pengertian mediasi asas-asas umum dalam proses medasi
keuntungan menggunakan mediasi peran dan fungsi mediator
proses mediasi dan mediasi dalam islam
BAB III Membahas tentang teori efektivitas berupa pengertian mediasi
bekerjanya hukum dalam masyarakat dan teori efektivitas
hukum
BAB IV Membahas tentang analisis efektivitas mediasi berupa profil
Pengadilan Agama Karawang analisis efektivitas mediasi
tingkat keberhasilan mediasi dan faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi
BAB V Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran
13
BAB II
KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi
Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin ldquomediusrdquo ldquomediumrdquo yang artinya
berada ditengah Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak
(ldquodyadic modelrdquo) dengan melibatkan pihak ketiga (ldquotriadic modelrdquo) dengan
tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis1 Pada
dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dapat membantu dalam situasi
konflik untuk mengordinasi aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses
tawar-menawar2
Menurut Priyatna Abdurrasyid mediasi merupakan suatu proses damai
bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada
mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang
bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang
besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang
bersengketa secara sukarela3
Pengertian mediasi yang lain menurut Dwi Rezki Sri Astarini adalah proses
penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang bersengketa dengan itikad
1 Valerine JL Kriekhoff Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam
buku Bunda Reghena (Pustaka Dunia 2012) h 615 2 Nurnianingsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta Raja Grafindo 2011) h 28 3 Priyatna Abdurrasyid Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar
(Jakarta Fikahati Anesta 2002) h 34
14
baik berusaha mendamaikan sengketa diantara mereka dengan dibantu oleh
mediator netral untuk mencapai hasil yang adil dan dapat diterima oleh kedua
belah pihak untuk dilaksanakan dengan sukarela4
Demikian pula ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun
2016 terdapat rumusan pengertian mediasi sebagai berikut
ldquoMediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediatorrdquo
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi
Pelembagaan dan permberdayaan mediasi di Pengadilan (Court Connected
Mediation) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada
dasar negara kita yaitu Pancasila terutama sila keempat yang berbunyi
ldquoKerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilanrdquo Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghedaki bahwa
upaya penyelesaian sengketa atau konflik atau perkara dilakukan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
Hal ini mengadung arti bahwa setiap sengketakonflikperkara hendaknya
diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak
yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama5
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dasar hukum yang mengatur
pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada
4 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 89 5 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 26
15
ketentuan HIR dan RBg HIR merupakan singkatan dari Herziene Inlandsch
Reglement (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara
perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan colonial Hindia Belanda
yang masih berlaku di negara kita hingga kini Sedangkan RBg adalah singkatan
dari Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang)
merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah luar pulau Jawa dan Madura
Secara lebih lengkap ketentuan pasal ini adalah6
1 Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka
Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi
2 Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat akta tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menempati perjanjian yang diperbuat itu surat akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa
Selanjutnya dalam Pasal 154 RBg adalah
1 Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak dating menghadap maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya
2 Bila dapat dicapai perdamaian maka di dalam siding itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa
Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil
pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 130 HIR154 RBg yang mengharuskan hakim
menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan
perdamaian diantara para pihak yang berperkara Namun Mahkamah Agung
mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar
6 Prof DR Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287
16
formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa7
Kenyataan praktik yan dihadapi jarang dijumpai putusan perdamaian Produk
yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya
hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau
kalah (winning or losing) Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep
sama-sama menang (win-win solution)
Pasal 130 HIR154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian oleh
hakim dijadikan modal utama dalam membangun perangkat hukum mediasi
pengadilan yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberdayaan Pengadian Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai Pasal 130 HIR154 RBg yang kemudianpada tahun 2003 disempurnakan
melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan8
Kemudian merasa PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dirasa belum efektif
maka Mahmakah Agung merevisi kembali dengan lahirnya PERMA Nomor 1
Tahun 2008 Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan para
pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata Hal ini daat dilakukan dengan
menintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur
berperkara di pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses berperkara di pengadilan Hakim wajib mengikuti
7 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 27 8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124
17
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi bila hakim melanggar atau
enggan menerpkan prosedur mediasi putusan hakim tersebut batal demi hukum
(Pasal 2 ayat (3) PERMA)9
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi
Bagi pihak-pihak yang berseteru memecahkan masalah dengan
membawanya ke meja hijau terkadang dirasa kurang begitu efektif Banyak
kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi
yaitu10
a Ada dua asas penting dalam mediasi
Pertama menghindari menang ldquokalahrdquo (win loose) melainkan lsquosama-sama
menangrdquo (win-win solution) Sama-sama menang bukan saja dalam arti
ekonomi atau keuangan melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi
(nama baik dan kepercayaan) Kedua putusan tidak mengutamakan
pertimbangan dan alasan hukum melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan
dan rasa keadilan
b Telah pula dikemukakan penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu
penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara Waktu yang panjang dalam
berperkara tidak hanya menjadi beban ekonomi keuangan Yang tidak kalah
pentingnya adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap
dan kegiatan pihak yang berperkara
9 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124-125
10 Bagir Manan Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia Peradilan No 248 Juli 2006 h 5-16
18
c Bagi masyarakat Indonesia berperkara menimbulkan efek sosial yaitu
putusnya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial Bukan saja antar
pihak yang berperkara Efek sosial dapat memperluas sampai kepada
hubungan kekerabatan yang lebih luas Hal ini dapat terjadi karena suatu
perkara bukan saja menjadi kepentingan dan ldquoharga dirirdquo yang berperkara
melainka juga dapat merambat ke kerabat
d Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia
yang mengutamakan dasar kekerabatan paguyuban kekeluargaan dan gotong
royong Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah laku toleransi
mudag memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan
bersama (komunal)
D Peran dan Fungsi Mediator
Dalam mediasi ada pihak yang sangat berperan besar demi tercapainya
kesepakatan damai yaitu seorang mediator Biasanya mediator adalah orang yang
ahli dalam bidang yang didiskusikandisengketakan atau ahli dalam bidang hukum
karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak Mediator merupakan pihak
ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para
pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa11
Sebagai ldquopenengahrdquo atau pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi
mediator ldquomembanturdquo para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya Seorang mediator akan membantu para pihak untuk membingkai
persoalan yang ada perlu diselesaikan secara bersama Secara umum mediator
11 Mariana Sutadi Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan Biaya Ringan (Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI 2005) h 30
19
tidak membuat keputusan mediator hanya membantu dan memfasilitasi para
pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian
sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga untuk mencapai
hasil yang maksimal seorang mediator disamping memiliki kemampuan sebagai
mediator juga harus dapat menguasai teknik-teknik mediasi secara baik12
Ada kalanya mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi
dalam pertemuan yang disebut caucus yaitu pertemuan mediator dengan salah
satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya sehingga mediator akan lebih leluasa
memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka membagi
informasi13 Dengan pertemuan terpisah (caucus) ini mediator akan mempunyai
lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi
Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya
dalam sebuah caucus Oleh karena itu seorang mediator juga harus memiliki
kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai
penyelesaian masalah yang disengketakan sehingga mediator diharapkan akan
mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu
perjanjiankesepakatan14
12 I Made Widyana Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (Jakarta Fikahati Anesta
2009) h 114 13 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 93 14 Takdir Rahmadi Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta
RajaGrafindo Persada 2010) h 17
20
Fuller dalam Riskin and Westbrook menyebutkan tujuh fungsi mediator
yaitu sebagai catalyst educator translator resourceperson bearer of bad news
agent of reality dan scapegoat
1 Sebagai ldquokatalisatorrdquo mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator
dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang
konstruktif bagi diskusi
2 Sebagai ldquopendidikrdquo berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi
prosedur kerja keterbatasan politis dan kendala usahan dari para pihak Oleh
sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di
antara para pihak
3 Sebagai ldquopenerjemahrdquo berarti mediator harus mampu menyampaikan dan
merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui
bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang
dicapai oleh pengusul
4 Sebagai ldquonarasumberrdquo berarti seorang mediator harus mendayagunakan
sumber-sumber informasi yang tersedia
5 Sebagai ldquopenyandang berita jelekrdquo berati seorang mediator harus menyadari
bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional Untuk
itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak
terkait untuk menampung berbagai usulan
6 Sebagai ldquoagen realitasrdquo berarti mediator harus berusah memberi pengertian
secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau
tidak masuk akal tercapai melalui perundingan
21
7 Sebagai ldquokambing hitamrdquo berarti seorang mediator harus siap disalahkan
misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan
E Proses Mediasi
Ada beberapa tahap secara garis besar yang harus dijalani oleh para pihak
dalam melakukan proses mediasi Berikut adalah tahapan-tahapan proses mediasi
yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016
a Tahapan Pra Mediasi
Pertama penggugat mendaftarkan perkara ke bagian kepaniteraan
Pengadilan Setelah itu Ketua Pengadilan memilih Majelis Hakim untuk
memeriksa perkara tersebut Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para
pihak Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh
proses mediasi (Pasal 17 ayat (1) )
Setelah itu Majelis Hakim memberikan hak kepada para pihak untuk
memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya (Pasal
20 ayat (1) ) Apabila setelah hari yang ditentukan tidak ada kesepakatan
untuk memilih mediator maka Hakim pemeriksan perkara segera menunjuk
Mediator Hakim atau pegawai Pengadilan Jika pada Pengadilan yang sama
tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang
bersertifikat ketua majelis hakim menunjuk salah satu Hakim Pemeriksan
Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan yang
bersertifikat (Pasal 20 ayat (3) dan (4) )
22
b Pemanggilan Para Pihak
Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setekah
menerima penetapan penunjukan sebagai mediator (Pasal 21 ayat (1) )
Dengan bantuan juru sita Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara
memanggil para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi
c Akibat Hukum Pihak Tidak beriktikad Baik
Pada Pasal 22 ayat (1) sampai (5) adalah penjelasan mengenai akibat
hukum bagi pihak Penggugat yang tidak beriktikad baik Pada Pasal
selanjutnya yaitu Pasal 23 ayat (1) sampai (8) berisi penjelasan mengenai
akibat hukum bagi pihak Tergugat yang tidak beriktkad baik selama proses
mediasi
d Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) para pihak menyerahkan
resume perkara kepada pihak lain dan Mediator (Pasal 24 ayat (1) ) Jangka
waktu mediasi yang ditetapkan adalah 30 hari terhitung sejak penetapan
perintah melakukan Mediasi Atas dasar kesepakatan para pihak waktu
Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
waktu mediasi pertama berakhir disertai engan alasannya (Pasal 24 ayat (2)
(3) dan (4) )
e Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat
Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum Mediator dapat
menghadirkan seorang atau lebih ahli tokoh masyarakat tokoh agama atau
23
tokoh adat (Pasal 26 ayat (1) ) Terkait mengenai mengikat atau tidaknya dari
penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat tergantung
berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 26 ayat (2) )
f Mediasi Mencapai Kesepakatan
Jika Mediasi mencapai kesepakatan dengan bantuan Mediator para
pihak wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani
oleh para pihak dan Mediator (Pasal 27 ayat (1) ) Mediator wajib
memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang
a Bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan atau kesusilaan
b Merugikan pihak ketiga atau
c Tidak dapat dilaksanakan
Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan kesepakatan
perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta
Perdamaian Jika para pihak tidak menghendaki maka kesepakatan
perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan (Pasal 27 ayat (4) dan (5) )
Selanjutnya Mediator wajib menyampaikan hasil kesepakatan kepada Hakim
Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian(Pasal 27
ayat (6) )
Setelah itu Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari isi kesepakatan
perdamaian paling lama 2 (dua) hari Apabila ada perbaikan Hakim
Pemeriksa Perkara mengembalikan kepada Mediator dan para pihak agar
segera diperbaiki Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak
Mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah di
24
perbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari sejak
penerimaan petunjuk perbaikan Paling lama 3 (tiga) hari setelah Hakim
menerima kesepakatan perdamaian maka Hakim menerbitkan hari penetepan
sidang untuk membacakan Akta Perdamaian (Pasal 28 ayat (1) sampai (4) )
g Kesepakatan Perdamaian Sebagian
Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan sebagian antar
penggugat dan sebagian tergugat penggugat mengubah gugatan dengan tidak
lagi mengajukan pihak tergugat sebagai lawan Kesepakatan tersebut dibuat
dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang
mencapai kesepakatan dan Mediator (Pasal 29 ayat (1) dan (2) ) Kesepakatan
di atas dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut
aset harta kekayaan danatau keperntingan pihak yang tidak mencapai
kesepakatan (Pasal 29 ayat (3) ) Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan pada
perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya banding
kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat (6) )
Untuk Mediasi perkara perceraian di dalam Pengadilan Agama yang
tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya dan para pihak
tidak ingin rukun kembali maka Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya
(Pasal 31 ayat (1) ) Jika para pihak mencapai kesepakatan sebagaimana pada
ayat (1) kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagaian
dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perceraian Hal ini hanya
dapat dilakukan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan
perceraian telah berkekuatan hukum tetap
25
h Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan
Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil dan
memberitahukan secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara apabila
tidak mencapai kesepakatan pada hari yang telah tentukan yaitu 30 hari para
tidak beriktikad baik melibatkan aset serta harta kekayaan atau kepentingan
dengan pihak lain dan melibatkan wewenang aparatur negara Setelah Hakim
menerima pemberitahuan hal ini Hakim segera menetapkan untuk
melanjutkan pemeriksaan perkara (Pasal 32 ayat (1) sampai (3) )
i Perdamaian Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara
Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim tetap berupaya
mendorong para pihak untuk berdamai Atas dasar kesepakatan para pihak
dapat memohon melakukan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara
pada tahap ini Setelah itu Hakim segera menunjuk salah seorang Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dan Hakim wajib
menunda persidangan paling lama 14 hari
j Perdamaian Sukarela Pada Tingkat Upaya Hukum Banding Kasasi atau PK
Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding
kasasi atau peninjauan kembali atas dasara kesepakatan dapat menempuh
upaya perdamaian Jika mencapai kesepakatan maka dibuat akta perdamaian
dan ditandatangani oleh Hakim pemeriksa perkara paling lama 30 hari sejak
diterimanya kesepakatan tersebut (Pasal 34 ayat (1) sampai (4) )
26
F Mediasi Dalam Perspektif Islam
Ash-shulhu disyariatkan oleh Al-qurrsquoan Sunnah dan Ijmarsquo demi
tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan dan agar
permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai Didalam Al-qurrsquoan
Allah berfirman15
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إ ن الله التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
يحب المقسطين (الحجرات9)
Artinya ldquoDan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah Kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adilrdquo
Dan di dalam sunnah yang diriwayatkan Abu Dawud At-tirmidzi Ibnu Majah
Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Amru bin lsquoAuf bahwa Rasulullah SAW
bersabda
م حلالا أوأحل حراما الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حر
Artinya ldquoPerdamaian diantara orang-orang muslim itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halalrdquo
15 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210
27
Dan At-tirmidzi menambahkan
والمسلمون على شروطهم
Artinya ldquoDan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat merekardquo
Lalu ia berkata bahwa hadits ini Hasan Shahih dan Umar ra berkata ldquoTolaklah
permusuhan sampai mereka berdamai karena pemutusan melalui pengadilan akan
mengembangkan kedengkian di antara merekardquo Kaum muslimin berijmarsquo bahwa
perdamaian di antara yang bermusuhan itu disyariatkan P15F
16
Mediasi dalam konsep islam dikenal dengan istilah Shulhu atau Ishlah Sulh
adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk
mengakhiri perkara mereka secara damai Di dalam kitab Fathul Qariib Al-Mujiib
pengertian Ash-Shulh secara bahasa sebagai berikut (فتح القريب المجيب)
16وهو لغة قطع المنازعة F
17
Artinya ldquoShuluh secara bahasa adalah memutus sengketa atau perselisihanrdquo
Namun pengertian shuluh secara syararsquo atau istilah adalah
وشرعا عقد يصلح به قطعها
Artinya ldquoDan menurut syararsquo adalah akad mendamaikan dengan memutus sengketa atau perselisihanrdquo
16 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210 17Ahmad bin Al-Husain Fathul Qariib Al-Mujiib (Mesir Thaha Putra Semarang 1934) h
33
28
Metode Ash-shulh menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan
persengketaan atau perselisihan karena berdasarkan asas kedua belah pihak tidak
ada yang merasa menang ataupun kalah Tentunya hal tersebut atas kesepakatan
dan kerelaan masing-masing pihak Hal ini sesuai dengan prinsip mediasi dengan
istilah win-win solution
Sebelum mengarah kepada perceraian biasanya diawali dengan adanya
sikap nusyuz baik dari pihak isteri maupun suami Ketika hal ini terjadi Al-
Qurrsquoan mentebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 128
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما كان بما ح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله لح خير وأحضرت الأنفس الش صلحا والص
تعملون خبير ا
Artinya Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
Ayat di atas membahas masalah nusyuz Nusyuz identik dengan sikap istri yang
membangkang terhadap suami padahal nusyuz juga dapat terjadi pada suami
Nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajibannya
bertindak keras kepada istri tidak menggaulinya dengan baik tidak pula
memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri P17F
18P Sebaliknya bentuk
nusyuz yang dilakukan oleh istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)
18 M Abdul Amir dkk Kamus Istilah Islam cet ke-1 (Jakarta Pustaka Firdaus 1994) h
251
29
didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan
kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan
kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya19
At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw Saudah binti Zamrsquoah
khawatir dicerai oleh Nabi saw maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan
menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw lsquoAisyah
(istri Nabi saw yang paling beliau cintai setelah Khadijah)20
Kemudian apabila nusyuz telah terjadi dan tuntunan berdamai dari Al-
Qurrsquoan tidak berhasil dijalankan yang dapat berujung pada syiqaq Al-Qurrsquoan
menyebutkan ayat yang menyatakan tentang langkah perdamaian selanjutnya
antara suami isteri yang sedang berselisih yaitu pada surat An-Nisa ayat 35
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوف ق
كان عليما خبير ا بينهما إن الله الله
Artinya Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri ituSesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu menyelesaikan
perselisihan atau persengketaan antara suami isteri yaitu dengan jelas mengirim
19 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XXI bagian keenam
Pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1) 20 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 605
30
seorang hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu
menyelesaikan perselisiah tersebut Hakam yang dimaksud dalam Al-qurrsquoan
terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu dari keluarga
pihak suami isteri Menurut ayat di atas juga jika terjadi kasus antara suami istri
maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri
yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-
musabab terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya atau mengambil
prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik21
Dalam ayat di atas terdapat kata hakam Fungsi utama hakam adalah
mendamaikan Tetapi jika mereka gagal apakah mereka harus menetapkan hukum
dan harus dipatuhi oleh suami isteri yang bersengketa itu Ada yang mengiyakan
dengan alasan Allah menamai mereka hakam dan dengan demikian mereka
berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan baik disetujui oleh
pasangan maupun tidak Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi saw juga
kedua Imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal Sedang Imam Abu Hanifah
dan Imam Syafirsquoi menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam
itu Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami dan tugas mereka hanya
mendamaikan tidak lebih dan tidak kurang22
Selanjutnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir para Fuqaha juga berkata jika
terjadi persengketaan di antara suami istri maka didamaikan oleh hakim sebagai
pihak penengah meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat
21 H Abdur Rahman Ghazaly Fiqh Munakahat (Jakarta Kencana Prenada Media Group
2006) h 241 22 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 433-434
31
zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim Jika perkaranya tetap berlanjut dan
persengketaannya semakin panjang maka hakim mengutus seseorang yang
dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan
meneliti masalahnya serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi
keduanya berupa perceraian atau berdamai Allah SWT memerintahkan mengutus
seorang laki-laki sholeh dari masing-masing pihak untuk meneliti siapa yang
berlaku buruk Jika sang suami yang melakukan keburukan maka mereka dapat
melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah Jika
seorang istri yang melakukan keburukan maka mereka dapat mengurangi haknya
dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya Jika keduanya sepakat
untuk bercerai atau menyatu kembali maka boleh saja perkara itu ditetapkan23
Kaidah ushul fiqh yang digunakan ke dalam permasalahan ini adalah
Mashlahah Mursalah24 Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat dari mashlahah
adalah25
ع ر الش ود ص ق ى م ل ع ة ظ ا ف ح الم
Artinya Memelihara tujuan syararsquo (dalam menetapkan hukum)
Sedangkan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu
memelihara agama jiwa akal keturunan dan harta Secara lengkap Muhammad
Abu Zahrah merumuskan definisi mashlahah sebagai berikut P25F
26P
23 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir Min
Ibni Katsir terj MAbdul Ghoffar EM (Juz5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi 2003) cet ke-2 h 302
24 Mashlahah Mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan suararsquo yaitu menolak mudharat dan meraih mashlahah
25 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 346
32
و ا ار ب ت الأع اص ب ل خ ص ا ا ه ل د ه ش ي لا و ى م لا س الأ ع ار الش د ص ا ق م ل ة م ئ لا الم ح ال ص الم ي ه
اء غ الأل ب
Artinya Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya
Kesimpulannya bahwa mashlahah mursalah adalah apa yang baik menurut akal
itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum
Kaidah ini dapat digunakan dalam sengketa perceraian Apabila perceraian
mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami istri maka itu lebih baik daripada
mempertahankannya Namun apabila perceraian mendatangkan mudharat maka
harus dihindarkan Hal ini tentunya sudah mempertimbangkan baik dan buruknya
sesuai dengan orientasi dari kaidah ushul fiqh ini
26 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 355
33
BAB III
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas
Secara etimologi kata ldquoefektivitasrdquo berasal dari kata ldquoefektifrdquo atau dalam
bahasa Inggris adalah ldquoeffectiverdquo yang berarti berhasil dengan baik Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau
menunjang tujuan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif artinya ldquoada
efeknya akibatnya pengaruhnya kesannyardquo atau ldquodapat membawa hasil berhasil
gunardquo tentang usaha atau tindakan1
Adapun secara terminologi mengutip Ensiklopedia administrasi
menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut2
ldquoEfektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakirdquo
Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan
efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat
Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat maka hukum akan dipengaruhi
oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia h 284 2 Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg 2014
11 teori-efektifitashtml pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
34
pemberlakuan Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi
secara efektif dan efesien Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan
keinginan tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial
seperti budaya hukumnya baik maka hukum akan bekerja dengan baik pula
tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak
akan bisa berjalan karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum Cara-cara
untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan
terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning3
Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum Efektivitas hukum dimaksud berarti
mengkaji kaidah hukum yang harus memnuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis
berlaku secara empiris dan berlaku secara filosofis4 Oleh karena itu faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1)
kaidah hukum atau peraturan itu sendiri (2) petugas atau penegak hukum (3)
sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (4) kesadaran
masyarakat Hal tersebut akan di uraikan sebagai berikut5
1 Kaidah Hukum
Di dalam teori-teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah Hal itu diungkapkan sebagai
berikut
3 Soerjono Soekanto Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V (Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014) h 122 4 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62 5 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62-65
35
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk
atas dasar yang telah ditetapkan
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut
efektif Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari
masyarakat
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita
hukum sebagai nilai positif tertinggi
Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap
kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas sebab (1) bila
kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah itu
merupakan kaidah mati (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti
teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa (3) apabila hanya
berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan
hukum yang dicita-citakan (ius constituendum)
2 Penegakan Hukum
Penegakan hukum atau orag yang bertugas menerapkan hukum
mencakup ruang lingkup yang sangat luas sebab menyangkut petugas pada
strata atas menengh dan bawah Artinya di dalam melaksanakan tugas-
tugas penerapan hukum petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman
diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-
36
tugasnya Di dalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas
penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut
1) Sapai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada
2) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang
tegas pada wewenangnya
3 Sarana atau Fasilitas
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu atuan
tertentu Ruang lingkup sarana dimaksud terutama secara fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung Misalnya bila tidak ada kertas dan
karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik bagaimana petugas
dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan Bagaimana polisi
dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan
alat-alat komunikasi yang proporsional Kalau peralatan dimaksud sudah
ada faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran amat penting
Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan padahal
fasilitasnya belum lengkap Peraturan yang semula bertujuan untuk
memperlancar proses malahan mengakibatkan terjadi kemacetan Mungkin
ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi
ataupun memberikan tugas kepada petugas dipikirkan mengenai fasilitas-
37
fasilitas yang berpatokan kepada (1) apa yang sudah ada dipelihara terus
agar setiap saat berfungsi (2) apa yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan jangka waktu pengadaannya (3) apa yang kurang perlu
dilengkapi (4) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti (5) apa yang
macet dilancarkan (6) apa yang telah mundur ditingkatkan
4 Warga Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga
masyarakat Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi
suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan
Namun ada asumsi lain yang mengatakan bahwa semakin besar peran
sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat) semakin
kecil peran hukum Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang
terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah
Namun ada hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan kesadaran
masyarakat terhadap hukum yaitu (1) penyuluhan hukum yang teratur (2)
pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap
hukum dan respek terhadap hukum (3) pelembagaan yang terencana dan
terarah
38
C Teori Efektivitas Hukum
Apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum Achmad Ali
berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum
maka kita pertama-ama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu
ditaati atau tidak ditaati6 Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa
pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan
fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu7
1 Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2 Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum
3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4 Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut erlaku atau
diterapkan
5 Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada
6 Achmad Ali Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol1 (Jakarta Kencana
2010) h 375 7 Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang Memprngaruhi Penegakan Hukum (Jakarta PT
Raja Grafindo Persada 2008) h 8
39
efektivitas penegakan hukum Pada elemen pertama yang menentukan dapat
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung
dari aturam hukum itu sendiri
Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama
adalah8
1 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sistematis
2 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3 Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-
bidang tertentu sudah mencukupi
4 Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan
yuridis yang ada
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidakya kinerja hukum
tertulis adalah aparat penegak hukum Dalam hubungan ini dikehendaki adanya
aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan
baik
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap
efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal
berikut9
8 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 80 9 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
40
1 Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2 Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3 Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4 Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang
diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada
wewenangnya
Pada elemen ketiga tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan
prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya Sarana dan
prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai
alat untuk mencapai efektivitas hukum Sehubungan dengan ini Soerjono
Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana
dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang
memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi
kerjanya Adapun elemen-elemen tersebut adalah10
1 Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2 Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka
waktu pengadaannya
3 Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4 Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5 Prasarana yang macet perlu segea dilancarkan fungsinya
10 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
41
6 Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingktkan lagi
fungsinya
Kemudian pada elemen keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas
yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu
1 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan
yang baik
2 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peaturan walaupun peraturan
sangat bak dan aparat sudah sangat berwibawa
3 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau
aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi
Elemen di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan
masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul Internalisasi
faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas
sosial Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini
melalui motivasi yang ditanamkan secara individual
Elemen kelima adalah faktor kebudayaan Faktor kebudayaan yang
sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di
dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti
dari kebudayaan spiritual atau material Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai
yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)
42
BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI
A Profil Pengadilan Agama Karawang
Pengadilan Agama Karawang kelas IA beralamat di Jalan Jendral Ahmad
Yani No 53 Karawang menurut Kepala Pengadilan Agama Karawang saat itu
yaitu Drs Saifuddin MH diresmikan pada hari senin tanggal 11 Februari 2008
secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang bertempat di
kantor Pengadilan Agama Bandung Dimana saat itu Ketua Mahkamah Agung
telah meresmikan 3 gedung Pengadilan Agama yaitu Bandung Cikarang dan
Karawang
Sebelum memiliki gedung resmi pada tahun 2006 sambil menunggu
rampungnya pembangunan gedung baru yang dibuat Pemerintah Kabupaten
Karawang meminjamkan tempat bekas kantor Depnaker Pada tahun 2006 adalah
tahap dilaksanakannya rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Karawang diatas
tanah seluas 1698 M2 dengan luas bangunan 380M2 Pada awalnya status tanah
adalah Hak Guna Pakai dari Pemda Kabupaten Karawang dengan No
102SUTH0211PM01411978 tanggal 09 Juni 1978 dan Sertifikat No
0000621997
Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor
152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19
Januari 1882 dengan nama Raad AgamaPenghulu Landraad
43
Daerah hukum Pengadilan Agama Karawang adalah meliputi Pemerintahan
Kabupaten Karawang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989
Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ldquoPengadilan Agama berkedudukan di
kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupatenrdquo Dari sini dapat kita simpulkan bahwa daerah hukum
Pengadilan Agama Karawang adalah wilayah kota atau Kabupaten Karawang
Pengadilan Agama Karawang yang daerah hukumnya meliputi kabupaten
Karawang terdiri dari 30 kecamatan dan 304 kelurahan atau desa dengan
mayoritas penduduk beragama islam Dalam menjalankan tugasnya dan
fungsinya Pengadilan Agama Karawang didukung oleh pegawai berjumlah 40
orang dan secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Karawang harus
dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan ke Pengadilan Tinggi Bandung
sebagai bukti nyata
Sebagai tempat pencari keadilan Pengadilan Agama Karawang sesuai
dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa
memutus dan mengadili perkara diantara orang-orang yang beragama islam
dalam bidang perkawinan warisan dan wasiat wakaf zakat infaq hibah
shodaqoh dan ekonomi syarirsquoah serta kewenangan lainnya yang diatur serta
diamanatkan oleh Undang-Undang
Secara geografis wilayah kabupaten Karawang terletak antara koordinat
107ordm02`ndash107ordm40` Bujur Timur 5ordm56`ndash6ordm34` Lintang Selatan termasuk daerah
dataran yang relative rendah Mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 -
1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 2 - 15
44
15 - 40 dan diatas 40 Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat Laut Jawa di utara Kabupaten Subang di
timur Kabupaten Purwakarta di tenggara serta Kabupaten Cianjur di selatan ini
memiliki luas wilayah 173753 km2 dengan jumlah penduduk 2125234 jiwa
(sensus 2010) yang berarti berkepadatan 1223 jiwa per km2
Adapun struktur organisasi dari Pengadilan Agama Karawang adalah
sebagai berikut
Tabel 2
WAKIL KETUA
Drs H Mohamad Yamin SHMH
KETUA
Drs H M Yusuf SHMH HAKIM
1Dra Suherni
2Dra Hj Roniati MH
3Dra Hj Ratna Jumila MH
4Dra Hj Dadah Kolidah MH
5Dra Elfina Fitriani
6Drs H Abid MH
PANITERA
Nanang Patoni SHMH
SEKRETARIS
DrsJajang Janglar
KASUBAG KEPEGAWAIAN
Agustina Rahayu SH
KASUBAG UMUM amp KEUANGAN
Heri Santoso
KASUBAG PERENCANAAN TI amp LAP
Usmaniah
WAKIL PANITERA
Drs Mochamad Jalaludin
STAF
Wiyono SH
STAF
Abd Halim
PANMUD GUGATAN
Asnali SAg
PANMUD PERMOHONAN
Siti Sofia Emalia SAg
PANMUD HUKUM
Yuyu Yuliani SAgMH
HAKIM
7Dra Alia Al Hasna MH
8Drs Candra Triwangga
9Dra Hj Siti Sabihah SHMH
10Drs Humaidi Yusuf
11Drs Jajang Suherman SH
12DrH Farid Ismail SHMH
13DrsH Hasan Basri SHMH
45
B Analisis Efektivitas Mediasi
1 Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016
Beberapa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang tertera
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) adalah1
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasimenguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undangdan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
Salah satu kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang kepada
Mahkamah Agung adalah mengeluarkan produk yaitu PERMA Setidaknya
ada lima peran yang dimainkan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhan
1 Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PANITERA PENGGANTI
1Ahya Syaripudin
2Khalida SAgMH
3Taqludin SAg
4Ahmad Waskito SEi
5H Uwes
6Wahyu SSy
JURUSITA
1Eny Kurniasih SH
2Solikhin SH
JURUSITA PENGGANTI
1Edy Sutisna
2Samsudin
3ASupandi SAg
4Taufiqoh Bina Aryani SE
5Ratusiska Aries Tiani SE
6Ade Solahudin
7Reza M Sajidin SSy
46
penyelenggaraan negara khususnya di bidang peradilan Salah satunya
yakni PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum2
Berkaitan dengan hal ini adalah hierarki Perundang-Undangan yang
ada di Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi
sebagai berikut3
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b Undang-UndangPerturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c Peraturan Pemerintah d Peraturan Presiden e Peraturan Daerah Provinsi dan f Peraturan Daerah KabupatenKota
PERMA adalah salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal tersebut disebutkan
bahwa4
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
2 Ronald S Lumbuun Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan (Jakarta RajaGrafindo Persada 2011) h 14 3 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan 4 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
47
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Bank Indonesia Menteri badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa atau yang setingkat
Kemudian dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
Atas dasar Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ini menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan dan diakui
keberadaannya
Apabila melihat menimbang (konsideran) dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 huruf c dinyatakan bahwa dasar daripada dibentuknya Perma
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan
Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement Staatsblad 194144)
atau Pasal 154 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten Staatsblad 1927
227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering Staarsblad 1874
52)5 disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan
5 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah Reglement Acara Perdata Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg) adalah Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa da Madura Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui
48
perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan6 Pasal 130 ayat (1) HIR
berbunyi
Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu
Selanjutnya Pasal 130 ayat (2)
Jika perdamaian yang demikian itu terjadi maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat sebuah akte dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa
Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian
oleh hakim dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat
hukum mediasi pengadilan yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui
SEMS Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR 154 RBg yang
kemudian pada Tahun 2003 disempurnakan melaui PERMA Nomor 2
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan7
Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan
para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa Hal ini dapat dilakukan
dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam
prosedur berperkara di Pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting
6 Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum
Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287 7 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h124
49
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berperkara di Pengadilan8
Setiap orang yang berperkara ke Pengadilan wajib menempuh
mediasi apabila tidak melaksanakannya maka putusannya batal demi
hukum9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mengikat maksudnya adalah
peraturan ini mengikat khusus hanya kepada orang-orang yang berperkara di
Pengadilan tidak mengikat kepada seluruh elemen masyarakat10
Namun akhir-akhir ini pada praktiknya Perma Nomor 1 Tahun 2008
selama ini belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik di
Pengadilan Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008
dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi11 Anggota
Tim Pokja Mediasi MA Diah Sulastri Dewi menambahkan terbitnya Perma
No 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi di
Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama12
Ada beberapa poin pembeda antara Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Untuk memudahkan memahami
perbedaannya penulis membuat bagan sebagai berikut
8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h125
9 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
10 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
11 httpswwwabnpcoidnewsharapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016 diakses pada 15 April 2017 jam 2330
12httpwwwhukumonlinecom berita baca lt56bc191569359 perma- mediasi- 2016- tekankan- pada- iktikad- baik diakses pada 15 April 2017 jam 2335
50
Tabel 3
No
Perma Nomor 1 Tahun 2008
Perma Nomor 1 Tahun 2016
1
Lama Proses mediasi selama 40 hari (Pasal 13 ayat(3) ) dapat
diperpanjang 14 hari
Lama Proses mediasi selama 30 hari (Pasal 3 ayat (6) ) dapat diperpanjang
30 hari 2
bull Pasal 12 ayat (1) hanya mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik selama proses mediasi
bull Pasal 12 ayat (2) tidak penjelasan bagaimana bentuk pihak yang tidak beriktikad baikhanya menyatakan pihak yang tidak beriktikad baik dapat mengundurkan diri
bull Wajib menempuh iktikad baik selama mediasi (Pasal 7 ayat (1)
bull Pasal 7 ayat 2 huruf a sampai e penjelasan mengenai bentuk iktikad tidak baik Dalam Perma sebelumnya tidak ada penjelasannya
3
Tidak ada pasal yang mengatur mengenai akibat hukum bagi
pihak yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 22 ayat 1 sampai 5 mengenai penjelasan akibat hukum bagi penggugat yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 23 ayat 1 sampai 8 penjelasan mengenai akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik
4
Tidak ada pasal yang mengatur para pihak wajib hadir secara
langsung selama proses mediasi
bull Kewajiban menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1)
bull Komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung bagi para pihak (Pasal 6 ayat 2)
bull Ketidakhadiran para pihak secara langsung dibolehkan berdasarkan alasan yang sah (Pasal 6 ayat 3) dan penjelasannya pada (Pasal 6 ayat 4 huruf a sampai d)
51
2 Kualifikasi Mediator
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu dan mencarikan solusi
terbaik bagi para pihak dalam menyelesaikan perkaranya Salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam proses mediasi adalah peran seorang
mediator Fungsi daripada mediator adalah menjadi penengahmencari
solusi tentang sengketa yang dihadapi Oleh karena itu kecakapan dan
keterampilan seorang mediator mempunyai peran penting agar proses
mediasi dapat berjalan dengan efektif dan semestinya sesuai dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Pasal 9 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan mengenai
daftar mediator Pasal 9 ayat (1) yaitu
(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator
Peneliti telah melalukan kunjungan dan observasi ke tempat penelitian yang
dituju yaitu Pengadilan Agama Karawang Peneliti telah melihat bahwa
Ketua Pengadilan Agama Karawang telah menyediakan daftar mediator
disertai dengan latar belakang para mediator namun peneliti tidak
mendapati pengalaman masing-masing mediator yang dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Berikut adalah daftar
mediator yang bersumber dari Yuyu Yuliani SAgMH
52
Tabel 4
DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KARAWANG
No Nama Lengkap Jabatan Pendidikan
1 Drs H M Yusuf SHMH Hakim Madya Utama Ketua S2
2 Drs H Mohamad Yamin SHMH Hakim Madya UtamaKetua S2
3 Dra Suherni MH Hakim Madya Utama S2
4 Dra Rosniati MH Hakim Madya Utama S2
5 Drs Hasan Basri SHMH Hakim Madya Muda S2
6 DraRatna Jumilah MH Hakim Madya Muda S2
7 Dra Hj Dadah Holidah MH Hakim Madya Muda S2
8 Dra Elfina Fitriani Hakim Madya Muda S1
9 Drs H Abis MH Hakim Madya Muda S2
10 Dra Alia Al Hasnah MH Hakim Madya Pratama S2
11 Drs Candra Triswangga Hakim Madya Pratama S1
12 Dra Hj Siti Sabihah SHMH Hakim Madya Pratama S2
13 Drs Humaidi Yusuf Hakim Madya Pratama S1
14 Drs Jajang Suherman SH Hakim Madya Pratama S1
15 Dr H Farid Ismail SHMH Hakim Utama Muda S3
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
Di atas adalah daftar-daftar mediator di Pengadilan Agama Karawang
Dari semua mediator yang terdapat pada daftar mediator peneliti telah
melakukan wawancara kepada 4 (empat) mediator diantaranya
53
DraRosniati MH Drs Hasan Basri SHMH Dra Ratna Jumilah MH
Dra Elfina Fitriani Dari semua mediator yang telah peneliti wawancara
terdapat 1 mediator yang tidak bersertifikat dan belum mengikuti pelatihan
mediator yaitu DraRosniati MH Tiga mediator lainnya telah mengikuti
pelatihan mediator di Mega Mendung Bogor13
Peneliti melihat dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 9 ayat (2) sampai
(6) tentang kualifikasi mediator sebagai berikut
(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator
(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator
(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan
(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator
(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator
Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar hakim
dikarenakan kurangnya mediator yang memiliki sertifikat terlebih apabila
mediator di luar Hakim harus bersertifikat14 Semua Hakim yang ada di
Pengadilan Agama Karawang merangkap juga sebagai mediator15
Walaupun seorang hakim tidak memiliki sertifikasi mediator sesuai dengan
13 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Drs H Hasan Bashri SHMH Dra
Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 7 dan 9 November 2016
14 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
15 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
54
PERMA ini pada pasal 9 ayat (3) otomatis dapat menjadi mediator16 Para
Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang menjadi mediator
berdasarkan surat keputusan (SK) dari Ketua Pengadilan Agama
Karawang17
Ketua Pengadilan Agama setiap tahun mengevaluasi daftar mediator
Begitu pula setiap tahun daftar mediator dapat berubah-ubah apabila
adanya mutasi tugas berhalangan tetap ketidakaktifan setelah penugasan
dan pelanggaran atas pedoman perilaku Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat
(7) dalam PERMA ini
Seluruh hakim Pengadilan Agama yang tidak memiliki sertifikat
dikarenakan belum mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI18 Pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah
Agung jumlahnya terbatas karena berskala nasional sehingga peserta yang
ikutpun sangat terbatas Seharusnya Mahkamah Agung memberikan
pelatihan mediasi kepada seluruh hakim di Pengadilan agar
a Dapat maksimal ketika melakukan mediasi Ketika Hakim telah
diberikan pelatihan mediasi diharapkan dapat menjalankan fungsi
mediator secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
16 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 17 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani dan Dra Rosniati MH Haki m Mediator
Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 9 November 2016 18 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
55
b Menambah keterampilan hakim saat melakukan mediasi Walaupun
hakim tanpa sertifikat mediator lalu menjadi mediator hal itu dapat
dibenarkan karena hakim dapat merangkap sebagai mediator Akan
tetapi tetap saja untuk memaksimal fungsi dan peran mediator seorang
hakim harus mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI ketika kekurangan sumber daya mediator
sehingga kesiapan Hakim maksimal ketika Ketua Pengadilan menunjuk
Hakim sebagai mediator Namun pada dasarnya sulit membiasakan
hakim untuk menjadi mediator karena sifat seorang hakim adalah
memutus akan tetapi mediator hanya bersifat sebagai pihak ketiga yang
menengahi Dikhawatirkan sifat hakim yang terbiasa memutus terbawa
saat proses mediasi yang hanya berperan sebagai penengah bukan
memutus19 Karena itu sebisa mungkin seharusnya hakim tidak boleh
menjadi mediator Sangat tipis sekali hakim tersebut membedakan
antara menjadi hakim dan menjadi mediator terkadang terpengaruh20
c Mediasi berjalan efektif Pada dasarnya banyak faktor yang melatar
belakangi efektifnya mediasi Namun Keterampilan dan kemampuan
dari mediator adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
keberhasilan mediasi terutama yang sudah bersertifikat21
19 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 20 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 21 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
56
3 Fasilitas dan Sarana
Fasilitas dan sarana adalah salah satu instrumen yang dibutuhkan
dalam melaksanakan proses mediasi Setiap Pengadilan Tingkat Pertama
diharapkan memiliki fasilitas dan sarana dalam proses mediasi yaitu tempat
atau ruangan khusus mediasi Hal ini untuk menunjang keberhasilan dari
pada mediasi Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruangan
Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan pasal 20 ayat (1) PERMA ini
Namun dapat juga diselenggarakan di tempat lain apabila disepakati oleh
para pihak
Pengadilan Agama Karawang memiliki fasilitas dan sarana untuk
melakukan proses mediasi yaitu ruangan khusus untuk mediasi Dengan
ruangan berukuran 4 m x 6 m dilengkap dengan beberapa tempat duduk dan
satu meja persegi disertai dengan alat pendingin ruangan atau air
conditioner (AC) Jadi di ruangan tersebut hanya bisa diselenggarakan satu
proses mediasi
Ruangan mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah cukup
memadai namun belum termasuk yang ideal22 Idealnya ruangan mediasi
adalah
a Ruangan yang luas Hal ini agar para pihak nyaman saat proses mediasi
berjalan Ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih sempit
artinya ruangan tersebut belum dikategorikan ideal
22 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
57
b Ruangan yang tertata dengan rapi yang dilengkapi dengan kursi-kursi
serta meja bundar agar para pihak dapat saling berhadapan saat proses
mediasi berlangsung23
c Ruangan yang memiliki air conditioner (AC) Ketika ruangan sejuk dan
dingin dapat mencairkan suasana Para pihak yang sebelumnya dalam
keadaan merasa tidak baik ketika masuk ke dalam ruangan tersebut
bisa menjadi merasa sedikit lebih baik yang dapat mempengaruhi
suasana hati dan pikiran para pihak24
d Adanya bingkai pajangan keluarga harmonis Hal ini juga dapat
mempengaruhi suasana hati dan pikiran para pihak25 Namun di
Pengadilan Agama Karawang belum terdapat hal ini Hanya ada
bingkai pajangan dengan simbol saling berjabat tangan Itu hanya
melambangkan simbol perdamaian secara umum26
Untuk kemudahan para pihak dalam menjalani proses mediasi sebelum
memasuki ruang mediasi terpampang jadwal mediator Dalam daftar tersebut
terdapat nama-nama mediator namun tidak disertai dengan keterangan latar
belakang pendidikan masing-masing mediator Setiap harinya terdapat 3 mediator
yang disediakan Semuanya berasal dari hakim yang merangkap sebagai mediator
23 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 24 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 25 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 26 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
58
Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar
hakim Berikut jadwal hakim mediator Pengadilan Agama Karawang
Tabel 5
NO
HARI
MEDIATOR
KETERANGAN
1 2 3 4
1
SENIN
1DRA ALIA AL HASNA MH
2DRS HUMAIDI YUSUF
3DRS CANDRA TRISWANGGA
2
SELASA
1DRSHMYUSUF SH MH
2DRAHJSITI SABIHAH SH MH
3DRAHJERAWATI SH MH
3
RABU
1DRSHMOHAMAD YAMIN SHMH
2DRARATNA JUMILAH MH
3DRSHABDILLAH SH MH
1DRAHJROSNIATI MH
59
4 KAMIS 2DRAELFINA FITRIANI
3DRAHJDADAH HOLIDAH MH
5
JUMrsquoAT
1DRSHASAN BASRI SH MH
2DRSHABID MH
3DRSJAJANG SUHERMAN SH
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
4 Kepatuhan Masyarakat
Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat peneliti memberikan
beberapa catatan atas sikap para pihak selama melakukan proses mediasi
yang mempengaruhi kepatuhan para pihak dalam menjalani proses mediasi
yaitu sebagai berikut
a Rata-rata orang-orang yang datang berperkara ke Pengadilan Agama
khusus dalam perkara perceraian ini sangat sulit untuk disatukan
kembali terlebih apabila salah satu pihak ada yang melakukan
perselingkuhan27
b Sikap egois para pihak sehingga menyulitkan mediator untuk
mendamaikan dan mendalami permasalah yang dihadapi para pihak
27 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
60
c Sikap para pihak yang terkadang tidak mengikuti peraturan mediasi
yang telah disepakati28 Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya proses
mediasi
d Biasanya jauh sebelum para pihak mendaftarkan perkara dan mengikuti
persidangan sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutus
ikatan pernikahan29 Akhirnya mediator pun sulit untuk mendamaikan
kembali bahkan gagal
e Sikap para pihak yang kooperatif Namun hal ini mereka lakukan agar
proses mediasi cepat selesai dan berlanjut kepada tahap persidangan30
Mereka melakukan hal ini hanya sebagai formalitas
5 Kebudayaan
Berkaitan dengan kebudayaan dalam skripsi ini adalah mengenai
budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama Hal ini
sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama Pasal tersebut berbunyi
1 Peradilan Agama adalah peradilan nagi orang-orang yang beragama
islam
Menurut pasal ini Pengadilan Agama adalah wadah bagi orang-orang yang
ingin berperkara khusus untuk orang-orang atau masyarakat yang beragam
islam
28 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 29 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 30 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
61
Penulis melihat ada kecenderungan kenaikan angka perceraian dalam
empat tahun terakhir Berikut adalah angka perceraian selama 4 tahun
terakhir
Tabel 6
DIAGRAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 4
TAHUN TERAKHIR31
Dari data di atas dapat kita lihat bahwa angka perceraian dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan baik pada perkara cerai talak maupun
cerai gugat Namun diantara kedua jenis perkara tersebut angka cerai gugat
jauh mendominasi dibandingkan dengan cerai talak Pada tahun 2012 pada
perkara cerai talak terdapat 89683 perkara yang diputus sedangkan pada
cerai gugat terdapat 206102 perkara Pada tahun 2013 terdapat 94715
perkara cerai gugat dan 221460 pada perkara cerai gugat Selanjutnya pada
tahun 2014 pada cerai talak terdapat 99536 perkara dan 243334 pada
perkara cerai gugat Kemudian pada tahun 2015 terdapat 98602 perkara
31 httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
050000
100000
150000
200000
250000
300000
2012 2013 2014 2015
89683 94715 99536 98602
206102 221460 243334 252885
cerai talak
cerai gugat
62
cerai talak dan 252885 pada perkara cerai gugat Dari setiap tahunnya
jumlah perkara cerai gugat lebih dari 2 kali lipat jumlah perkara cerai talak
Perbedaan jumlah angka ini sangat signifikan dan menunjukkan bahwa
betapa tingginya angka perceraian di Indonesia terutama dalam perkara
cerai gugat Bisa disimpulkan bahwa angka perceraian dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan
C Tingkat Keberhasilan Mediasi
Pada pembahasan ini peneliti membatasi penelitian hanya pada tahun 2015
Data yang diambil bersumber dari laporan bulanan yang kemudian dirangkum
menjadi laporan tahunan Pengadilan Agama Karawang Di dalam laporan
tersebut dapat diketahui berapa jumlah perkara yang dimediasi setiap bulannya
dan berapa jumlah perkara yang berhasil dan gagal untuk dimediasi Berikut
adalah laporan pembukuan mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
Tabel 7
LAPORAN TAHUNAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2015
NO
BULAN
JUMLAH PERKARA
KETERANGAN
BERHASIL TIDAK BERHASIL
1 Januari 28 0 28
2 Februari 18 0 18
3 Maret 20 1 19
4 April 25 0 25
5 Mei 21 0 21
63
6 Juni 18 0 18
7 Juli 18 0 18
8 Agustus 23 1 22
9 September 27 2 25
10 Oktober 35 1 34
11 November 31 0 31
12 Desember 25 0 25
TOTAL 289 5 284
Untuk mengetahui prosentase keberhasilan mediasi dalam satu tahun pada
tabel di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut 32
119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119888119886119887119906119905119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119901119906119905119906119904
X 100
Berdasarkan rumus di atas dapat ditentukan prosentasi keberhasilan mediasi
perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 sebagai berikut
5284
X 100 = 176
Maka dapat diketahui prosentase tingkat keberhasilan perkara yang berhasil
dimediasi adalah sebesar 176 Hal ini membuktikan bahwa tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 sangatlah
jauh dari apa yang diharapkan Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa
32 http wwwbadilagnet data ARTIKEL Mencari 20 tolak 20 ukur 20 hasil
20 Mediasipdf
64
mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 belum efektif Ini
sangat berbanding terbalik dengan prosentase kegagalannya sebesar 9824
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi
Tentunya dalam berjalannya proses mediasi ada faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi Berikut adalah beberapa faktor-faktor
keberhasilan mediasi
a Para Pihak Bersifat Kooperatif
Artinya adalah mereka para pihak dapat mematuhi peraturan dalam
proses mediasi yang telah disepakati sebelumnya33 Hal ini harus dilakukan
karena kebanyakan para pihak yang berperkara ketika suasana hatinya tidak
baik tidak dapat mengontrol emosi sehingga peraturan yang telah disepakati
sebelumnya tidak dipatuhi dan proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan
Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator yang mudah dipahami
sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama mediator yang
bersertifikat34 Ketika seorang mediator telah bersertifikat setidaknya dia
telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara berkomunikasi cara
menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak yang berbeda-beda
karakter
33 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 34 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
65
Begitu juga penampilan mediator yang berwibawa dan meyakinkan
dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi karena dapat meyakinkan dan
menimbulkan kepercayaan terhadap para pihak35
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir
para pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan baik
dan positif ketika menghadapi suatu perkara36
d Mengingat Anak
Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan mediasi karena
para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian bagaimana nasib
anak-anak mereka apabila bercerai37 Hal ini bagi mereka yang sudah
memiliki anak dari hasil perkawinan yang mereka laksanakan
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi
Ketika kondisi tempat atau ruang nyaman hal ini juga dapat
mempengaruhi keberhasilan mediasi karena dapat merubah mindset para
pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di ruangan ruangan tersebut
35 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 36 Kedua faktor tersebut hasil wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator
Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 37 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
66
ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin ruangan atau AC (Air
Conditioner) yang dapat membuat para pihak nyaman38
f Iktikad Baik Para Pihak
Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang mediator untuk
mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung iktikad baik para
pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima kembali pihak
tergugat untuk hidup bersama39
Berikut adalah beberapa faktor penghambat terhadap keberhasilan mediasi
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai
Hal ini terjadi biasanya ketika salah satu atau kedua belah pihak
tidak mau bermusyawarah Misalnya salah satu pihak menuruti pihak
lawan yang ingin bercerai itu sudah dipastikan akan gagal untuk
dimediasi40
b Konflik Yang Sudah Meruncing
Konflik yang sudah meruncing dan berlarut-larut diantara para
pihak akan menghambat keberhasilan mediasi Apabila salah satu pihak
ada yang berkeinginan untuk berdamai masih ada kesempatan untuk
dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah tidak ingin untuk
berdamai maka akan sangat sulit dimediasi41
38 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 39 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 40 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 41 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
67
c Psikologis atau kejiwaan para pihak
Kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya
sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang
mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan
perceraian ini42
42 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
68
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa
kesimpulan yang dapat dikemukakan
1 Efektivitas mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang belum
efektif karena tingkat keberhasilannya masih sangat rendah
2 Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah
a Para Pihak Bersifat Kooperatif Artinya adalah mereka para pihak dapat
mematuhi peraturan dalam proses mediasi yang telah disepakati
sebelumnya Hal ini harus dilakukan karena kebanyakan para pihak yang
berperkara ketika suasana hatinya tidak baik tidak dapat mengontrol emosi
sehingga peraturan yang telah disepakati sebelumnya tidak dipatuhi dan
proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator
yang mudah dipahami sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama
mediator yang bersertifikat Ketika seorang mediator telah bersertifikat
setidaknya dia telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara
berkomunikasi cara menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak
yang berbeda-beda karakter Begitu juga penampilan mediator yang
berwibawa dan meyakinkan dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi
69
karena dapat meyakinkan dan menimbulkan kepercayaan terhadap para
pihak
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir para
pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan
baik dan positif ketika menghadapi suatu perkara
d Mengingat Anak Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan
mediasi karena para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian
bagaimana nasib anak-anak mereka apabila bercerai
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi Ketika kondisi tempat atau ruang
nyaman hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi karena
dapat merubah mindset para pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di
ruangan ruangan tersebut ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin
ruangan atau AC (Air Conditioner) yang dapat membuat para pihak
nyaman
f Iktikad Baik Para Pihak Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang
mediator untuk mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung
iktikad baik para pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima
kembali pihak tergugat untuk hidup bersama
70
3 Faktor-faktor penghambat mediasi adalah
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai Hal ini terjadi biasanya ketika
salah satu atau kedua belah pihak tidak mau bermusyawarah Misalnya
salah satu pihak menuruti pihak lawan yang ingin bercerai itu sudah
dipastikan akan gagal untuk dimediasi
b Konflik Yang Sudah Meruncing Konflik yang sudah meruncing dan
berlarut-larut diantara para pihak akan menghambat keberhasilan mediasi
Apabila salah satu pihak ada yang berkeinginan untuk berdamai masih
ada kesempatan untuk dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah
tidak ingin untuk berdamai maka akan sangat sulit dimediasi
c Psikologis atau kejiwaan para pihak Kekecewaan yang berat salah satu
pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa
terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri
ikatan dengan jalan perceraian ini
B Saran
Pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada
beberapa pihak atau instansi yang terkait yaitu sebagai berikut
1 Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang membawahi
Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA mewajibkan kepada calon
pasangan suami isteri yang akan menikah untuk mengikuti bimbingan dan
pembinaan tentang pernikahan untuk menciptakan rumah tangga sakinah
mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan Karena sampai
saat ini hal tersebut hanya bersifat anjuran Hal ini dilakukan agar pasangan
71
yang akan menikah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup serta
membentuk mental yang baik bagi para calon pasangan suami isteri Ini
adalah modal utama agar para pasangan suami isteri terhindar dari perkara
perceraian
2 Kepada Mahkamah Agung ada dua saran yang ingin penulis berikan yaitu
sebagai berikut
a Mahkamah Agung agar mengadakan pelatihan lebih intensif kepada
hakim mediator khususnya bagi hakim yang belum bersertifikasi
sehingga seluruh hakim telah mengikuti dan memiliki sertifikat
tersebut karena kecakapan mediator adalah salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam mediasi
b Agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA yang menjelaskan
tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang
berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator karena hal itu adalah
upaya luar biasa sehingga layak dan patut untuk diberikan insentif
Juga untuk memotivasi para hakim agar lebih bersungguh-sungguh
dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator yang berdampak
dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi Pada
kenyataanya sampai saat ini Mahkamah Agung belum menjelaskan
regulasi tersebut di dalam PERMA
3 Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator agar dengan
sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai mediator tidak hanya
sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh PERMA
72
DAFTAR PUSTAKA
Abbas Syahrizal Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional Jakarta Kencana 2009
Astarini Dwi Rezki SriMediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan
BandungPT Alumni 2013
Abdurrasyid Priyatna Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu
Pengantar Jakarta Fikahati Anesta 2002
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir
Min Ibni Katsir terj M Abdul Ghoffar Juz 5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi
2003
Amriani Nurnaningsih Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011
Al-Husain Ahmad Fathul Qariib Al-Mujiib Mesir Thaha Putra Semarang 1934
Ali Zainuddin Sosiologi Hukum Jakarta Sinar Grafika 2012
Ali Achmad Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1 Jakarta
Kencana 2010
Amir M Abdul Kamus Istilah Islam Jakarta Pustaka Firdaus 1994
Dawson Roger Seni Negosiasi (Secret of Power Negotiating) Jakarta Gramedia
Pustaka 2010
Emirzon Joni Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi
Mediasi Konsiliasi dan Arbitrase) Jakarta Gramedia Pustaka Utama
2000
73
Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2011
Kriekhoff Valerine Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa keluarga
Pustaka Dunia 2012
Lumbuun Ronald S Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan Jakarta Raja Grafindo Persada 2011
Manan Bagir Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia
Peradilan No 24 8 Juli 2008
Rahmadi Takdir Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat
Jakarta Raja Grafindo Persada 2010
Rahman Ghazaly Abdur Fiqh Munakahat Jakarta Kencana Prenada Media
Group 2006
Sabiq Sayyid Fiqh Al-sunnah Kairo Al-Fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972
JMoleong Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja
Rosdakarya 2009
Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar 2014
Shihab M Quraish Tafsir Al-Mishbah Jakarta Lentera Hati 2007
Soekanto Soerjono Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014
Sutadi Mariana Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg
dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan
Biaya Ringan Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI
2005
74
Soekanto Soerjono Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta
PTRaja Grafindo Persada 2008
Syarifuddin Amir Ushul Fiqh Jilid II cet6 Jakarta Kencana 2011
Soekanto Soerjono Penegakan Hukum Bandung Bina Cipta 1983
Tim Penyusun Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta Balai
Pustaka 1990
Usman Rachmadi Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik Jakarta
Sinar Grafika 2012
Widyana I Made Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Jakarta Fikahati
Anesta 2009
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perauran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
Jurnal
75
Nurhasanah dan Rozalinda (2014) ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo
Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 (No2) hal 2
Fachrina dan Rinaldi Eka Putra (2013) ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis
Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di
Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 (No2) hal 5
Internet
Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain 2007
http wwweramuslimcom berita nasional angka- perceraian- di- indonesia-
tertinggi- dibanding- negara- islam- lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam
1612 WIB
Takariawan Cahyadi Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam 2015 http
wwwkompasianacom pakcah di- indonesia- 40- perceraian- setiap-
jam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
Cerai Paling Banyak di Jawa Barat http wwwantaranewscom berita 270213
cerai- paling- banyak- di- jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
Budiman Asep 2016 Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia http
wwwpikiran-rakyatcom jawa-barat 2016 03 15 364250 kasus- cerai-
indramayu -tertinggi- di- indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
Harahap Syahrizal Hadi http wwwmedanbisnisdailycom news read 2015
1230207187kursus-perkawinan-dan-upaya-mencegah-perceraian diakses
11 Juni 2016 jam 0600
httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg
201411teori-efektifitashtml diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
httpwwwbadilagnetdataARTIKELMencari20tolak20ukur20hasil20
Mediasipdf
Lampiran 1
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Drs H Hasan Bashri SHMH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua pengadilan agama karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya2009 di Mega Mendung Bogor
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma ini mengikat hanya bagi orang2 yg berperkarasetiap yg berperkara berdasarkan revisi Perma No1 Tahun 2016 ini Setiap berperkara khusus utk perceraian wajib menempuh mediasi terlebih dahulukalo tdk putusannya batal demi hukum
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Ya sudah Jadi setiap kita warga PA ada perwakilan untuk mengahadiri sosialisasi iniYa cukup berpengaruhada perbedaan dari pada Perma sebelumnya Ada progresnya walaupun tidak signifikan
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Saya belum tau apakah ada upaya peningkatan menjadi UUmungkin nanti akan ada perubahan menuju kesana sebab ini suatu kewajiban juga
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Yaa baguscukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Para pihak antusiasrata2 para pihak ingin dimediasiresponnya baik Tingkat keberhasilannya lumayan Terutama pihak tergugat yg merasa keberatan dgn tuntutan
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mendamaikan kedua belah pihak yg berperkara utk menuju ke arah perdamaian supaya mereka damai Fungsinya mediator
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi
H Di dalam memang selalu diupayakan penasehatan perdamaiankarena di ruang sidang itu waktunya terbatas dan singkat Kita juga dibatasi dgn perkara yg cukup banyak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Sebab ada hal yg terkadang secret apabila menyangkut perceraianmakanya sidangnya tertutup Ini masalah sangat privasi dan khalayak umum tdk boleh taukarena aib juga Sesuai dgn perma diberikan waktu kurang lbh 40 hari kerja Kami melakukan mediasi tidak hanya 1 atau 2 kali bahkan bisa 4 sampai 5 kali apabila kita melihat masih ada celah utk didamaikan Bahkan harinya bisa ditambah tentunya atas seizin ketua mejalis hakim
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Ketika hal ini terjadibiasanya kita melakukan kaukus Biasanya mereka lbh terbukakarena kalo kita hadirkan mereka berduka biasanya cenderung agak tertutup juga Ini adalah jalan terbaik utk mengetahui apa sih yg sebenarnya terjadi
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Pengaruhnya cukup besar jugasebab ketika kaukus mereka lebih terbuka dlm persoalan yg sebenarnya terjadi Kadang2 didepan pihak agak malu dll apalgi kalo para pihak nya tempramental Tp begitu lewat kaukus mereka lebih terbuka kadang2 Sering terjadi hal seperti ini Hal ini sangat penting karena utk menggali persoalan yg sebenarnya terjadi
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama Kemampuan mediator juga berpengaruh terutama mereka yg sudah bersertifikasi Kedua kesungguhan dari mediator Respon dan keinginan kedua belah pihak juga sangat penting Termasuk juga suasana ruangan mediasi mempunyai pengaruh penting terhadap keberhasil Didesain dgn rapiber ACjadi ketika masuk itu orang2 merasa enak dan nyamandapat merubah mindset mereka juga Kalo ruangannya panasga mumpuni Maka demikian kita berharap Pemerintah menyediakan tmpt khusus utk mediasi yg representatif Faktor kegagalan yaa sebaliknyahehe
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa sangat penting Harus juga dia memiliki bekal itu sebab itu terkait sekali dgn masalah keluarga Ttg pskologi harus dikuasai oleh hakimbaik dia sebagai hakim
maupun sebagai mediatortapi itu hanya bersifat anjuransebab dlm persyaratan blm ada ketentuan sprti itu Namun secara mafhumnya kita harus mengetahui lah
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah tempat pastinya Utk tempat alhamdulillah bisa kita katakan cukup memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Dulu begitu maunya MA tapi sampai hari ini blm jelas juga reward nya apabelum ada aturan mengenai hal iniitu baru wacana aja Harusnya adasebab itu adalah upaya luar biasa Seperti di negara jepang aja itu reward nya luar biasa Mungkin kalo ada dapat memotivasi hakim juga untuk memediasi dgn lbh baik
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Yaa sudah lumaya ideal lah kalo sgtu
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Khusus utk di PA karawang tidak menyediakantp di PA yg lain saya tahu menyediakanuntuk masalah knpa nya saya kurang tau juga yaa Yang jelas ketika Pengadilan saya yg sebelumnya di Cibinong ada
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Rata2 responnya baik dan mau dimediasi tapi 1 atau 2 ada kadang yg menolak Memang harus maukalo tdk batal demi hukum
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Biasanya dari pihak penggugat yg tdk mau melanjutkanyg kedua kadang2 pihak tergugat juga tdk mauketika kedua belah pihak tdk maubanyak disini yg seperti itu Tapi apabila pihak penggugat atau salah pihak msh mauitu msh ada kemungkinan utk bermediasi Kalo dua2nya sudah tdk mauini yg sangat sulit Rata2 faktor ekonomiselingkuh juga adakekerasan juga adatdk tanggung jawab juga adamacam2 lahyg jelas faktor ekonomi menempati urutan teratasterkait masalah nafkah
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang
H Kita mengadakan kunjungan dan kerjasamaserta studi perbandingan dgn negara2 tersebut(Jepang) Kalo mereka berhasilkenapa tidak kita mengadopsi sistem yg sama Memang tingkat keberhasilanya cukup tinggi Saya termasuk yg terbaik jadi mediator Dari segi aturannyapelaksanaannyasistemnya juga kita ikut Kalo di luar negeri berbedasebelum menuju ranah persidanganmereka sebelum itu sudah ada upaya perdamaian Jadi kalo mereka sudah berhasil ga perlu lagi naik ke tahap persidangan Berbeda dgn kitakalo kita di dalamartinya setelah daftar ke persidangan baru dapat dilakukan mediasi Mereka juga ada lembaga swasta yg dibiayai oleh negara tanpa dipingut biaya Utk hal biaya mediasi kita juga sama gratisCuma kita dalam persidangan setelah daftar Faktor kultur sangat berpengaruhutk di indonesia apalagi dgn kemajemukan sukunyakhusus utk karawang saja skrng bukan hanya orang sunda saja tapi sudah dari mana2 Sosialisasi mediasi ini kita suka lakukan namun hanya dalam ranah kelembagaan sajatdk khusus kepada masyarakat
H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Rosniati MH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Ya saya sebagai hakim mediatordisini sejak 31 agustus 2013
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang melalui SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Belum memilikinamun kita sebagai hakim dibenarkan untuk merangkap juga sebagai hakim mediator kecuali kalo mediator diluar hakimitu wajib memiliki sertifikat mediator
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Tidakini hanya mengikat kepada orang2 yg berperkara dipengadilan saja Kalo ga dimediasi putusannya batal demi hukum Kalo kedua belah pihak hadir dapat dimediasi tp kalo salah satu tdk hadir tdk dapat dimediasi
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Dari pihak MA sudah melakukan sosialisasi dgn cara perwakilan dari PA karawang ini di undang ke MA Kyk nya ga ada perubahan yg berarti yaa karena biasanya orng yg berperkara kesini ga ada suami nyayg verstek(ga bisa dimediasi)yg hadir dua2nya hanya sedikit Tp dsni juga banyakcontoh penggugat mengajukan gugatan terus suaminya dtng atau suami yg mengajukan lalu termohonnya datang mediasi perdamaiannya itu jarang yg berhasil namun akibat cerainya bnyk yg berhasil seperti nafkah lsquoiddahmutrsquoah nya itu bnyk yg berhasil
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Belum adamungkin tergatung orang-orang yg ada di Mahkamah Agung yaauntuk menerbitkan Undang-Undang itu banyak persyaratannya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektifCuma khusus dlm perkara perceraian efektifnya dalam hal akibat cerainyabukan pada perdamaian dalam perceraiannya Karena orang yang datang berperkara perceraian itu adalah dalam hal perasaanuntuk mendamaikannya itu kan sulit apabila sudah menyangkut perasaan
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Ini sebetulnya mediasi ini adalah non-litigasi tp sudah terintegrasi ke dalam litigasi dan itu membantu Memang dalam setiap awal persidangan sudah memberikan nasihat tapi kan untuk lebih fokus dan optimal waktunya harus dipisahkan secara tersendiri
11 Mengapa mediasi harus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena dalam hal perceraian ada rahasia2 rumah tangga yg orang lain tidak boleh mengetahuiyg boleh tau hanya mediator dengan hakim Apabila terbuka untuk umum itu tidak etisbarang kali ada sesuatu yang dapat memalukan salah satu atau kedua belah pihakaib keluarga jugajadi harus benar2 rahasia Dalam Perma terbaru kan jangka waktunya 30 harisampai kapanpun bisa bahkan sampai perkara putuspun apabila para pihak menghendaki untuk mediasi kembali yaa kita mediasi lagi Contoh dia cerai tahap awal mediasi tapi tidak tercapailalu berlanjut rekonpensi dalam tahap ini kita mediasi lagi Tapi apabila yg tidak bisa dimediasi kalo perkaranya sudah lanjut Umpamanya verstek awalnyapihak tergugat tidak hadir Lalu kita sudah dalam tahap pembuktiankemudian pihak istri atau suami datangkita sudah tidak mediasi lagi karena sudah lewat
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Pertama yg dilakukan adalah ditunda mediasinya tergantung kesepakatan
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yaa pernah juga Selama ini kaukus tidak banyak pengaruh menurut saya
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H (Faktor keberhasilan mediasi) (1)hubungan antara keduabelah pihak belum terlalu meruncingsalah satu pihak masih berkeinginan untuk damai itu msh ada kesempatan tapi apabila sudah dua2nya tidak itu sangat sulit dimediasi (2)Faktor mengingat anak2 bagi yg sudah menikah dan sudah memiliki anak2bagaimana nasib anak2 apabila bercerai (3)faktor hakimbagaimana cara hakim berbicara dan memberikan nasihat Apabila nasihat2 dapat diterima oleh para pihak itu juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti
dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa itu juga diperlukanbisa juga apabila melibatkan keluarga (hakam) barang kali dengan begitu dpt meluluhkan hati Dalam psikologis juga perlumelihat keadaan atau kondisi kejiwaan seseorang Walaupun kita bukan ahli psokologis tapi karena pengalaman sebagai hakim kita bisa menilai watak kondisi seseorang Lalu kan kita sudah melakukan pelatihan2 mediasitujuannya kan untuk itu Bagaimana cara memediasi orangbagaimana supaya orang itu tertarik dgn kita
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Tempat atau ruang Tentunya ruangan yg apabila orang masuk itu bisa membuat dingin hatinya Ruang mediasi harus dihias sebaik mungkinsejuk juga Kalo disini belum memadai kan apabila memperbaiki sarana dan prasarana harus ada anggaranuntuk tahun ini kita belum dapat anggaran itu dan ruang mediasi yaa seadanya Kalo ditempat lain sudah memadaidihiasada meja khusus (meja bundar)
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum idealmasih kurangnamun ruang khusus nya sudah ada tp belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Respon para pihak rata2 bagustapi keberhasilan nya yang kurang Orang2 yg datang ke Pengadilan itu rata2 perasaannya sudah sulit utk disatukanapalagi apabila salah satu pihak ada yg selingkuhitu sulit
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Kalo di Karawang inikebanyakan karena faktor ekonomi kurang Suami tdk kerja atau suaminya malas2an bekerjajd istri terpaksa bekerjaBanyak jugayg akhirnya
suami mengizinkan istri menjadi TKITKW ke luar Suami dirumah ngurus anak dikirim uanglalu dikumpulkan untuk modal nikah lagi Kedua adalah Selingkuh
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perlu juga kita mencontohnamun kita kan blm tau bagaimana prosesnya disana Kalo memang baik ya kita harus mencontoh Tapi kita juga kn sudah ada payung hukum sendiri Untuk masalah kultur juga menurut saya tidak banyak pengaruh yaakarena kalo perkara peceraian itu sudah masalah hati yaasangat sulitga mungkin memaksakan kehendak Jadi mediasi itu ada beberapapertama (berhasil) dua2nya hadir dan berhasil damaiada juga (gagal) apabila salah satu pihak tidak hadiritu gagal dimediasi Ada juga (tidak berhasil) yaitu dua2nya hadir namun gagal untuk dimediasi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Elfina Fitriani
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak 8 februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang dengan SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Sudah adasaya mengikut di MegamendungBogor pada tahun 2013 kalo tdk salah
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Hanya mengikat kpd orang2 yg berperkara saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudah Tidak banyak berpengaruh yaa terhadap keefektivitasan mediasi
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo sementara ini belum ada upaya kesana Karena tahap untuk kesana butuh waktu dan pembahasan yg panjang
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Pada intinya adalah orang mencari solusi terhadap permaslahan yg dihadapi orang2 yg berperkara Fungsinya adalah untuk mendamaikan para pihak
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Kalo dalam hal ini kita memakai pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama Karena apabila tdk ada waktu khususmaka proses mediasi tdk akan maksimal dan tdk akan berjalan dengan baik karena saat persidangan terbatas oleh waktu yg berujung pd penumpukan perkara
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ini adalah masalah keluargabanyak masalah2 yg sifat nya privasi Dalam agama juga kn apabila ada masalah jgn sampai orng lain atau orang luar taubahkan kalo bisa ketika suami istri bertengkar anak pun jgn sampai tau Apabila orang lain
mengetahui bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah Karena aib juga yg menyebabkan ini bersifat tertutup
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Saya akan lakukan kaukus Kadang ketika kedua belah pihak saling berhadapankeduanya tidak mau saling terbukatakut menyinggung perasaan Pada saat kaukus masing2 pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah yg sebenarnya Pada inti nya apabila masih ada solusi kita cari solusinya tapi tidak bisa mau bagaimana lagi Terkadang kan ada orang yg memilki prinsip
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yang saya alamipada akhirnya kaukus ini tidak berhasil juga terhadap mendamaikan para pihakcuman para pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah2nya yg tidak bisa dia ungkapkan ketika di dpn salah satu pihak Mungkin mediator lain berbeda lagikarena itu yg saya alami selama menjadi mediator
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Kadang2 dari para pihak jugajika salah satu masih ada keinginan untuk rukun masih ada kesempatan untuk berdamai kembaliterutama pihak penggugat yang dapat menerima kembali pihak tergugat untuk kembali hidup bersama Tapi kalo sudah dari kedua belah pihak berkeinginan untuk pisah itu sangat sulit utk didamaikantidak mungkin kita memaksakan Dari mediatornya jugacara membujuk atau cara bicara mediator terhadap para pihak itu enakdapat diterimapenampilan mediator jugahal itu dapat mendukung keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Tentu perlunamun secara akademik kita sebagai mediator tidak mungkin untuk belajar lagi dalam hal (psikologis) tapi kita belajar dari pengalaman Untuk menarik seseorang itu kita kan harus mengetahui jiwa atau karakteristik seseorang Sebenarnya harus bisa ilmu ttg psikologisharus sebelumnya diarahkan ke dalam bidang psikologis dalam hal akademik Tapi ya kalo skrng berdasarkan nalurialamiberdasarkan pengalaman saja Ketika menghadapi seseorang kita harus memiliki kemampuan itu untuk menunjang keberhasilan Tidak peraturan seperti iniuntuk saat ini hanya bersifat anjuran saja
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah ruang mediasi harus dikhususkanterpisah Ideal ruang mediasi dalam buku panduan adalah ruangannya besartertata dengan rapiterdapat meja bundar sehingga para pihak bisa berhadapandinginada air minum dan perlangkapan lainnyaserta adanya pajangan poto2 keluarga yg harmonis Sehinnga ketika masuk para pihak yg tadinya dala kondisi tdk enak bisa menjadi lbh enak lahstandarnya seperti itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa HBelum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Responnya baik terhadap proses mediasi inimau menerima saran2 yg kami sampaikan walaupun pada akhirnya para pihak gagal untuk berdamai Sikap para pihak kooperatif tapi itu dilakukan agar proses mediasi cepat selesai dan dilanjutkan ke tahap persidangan Mereka terkesan melakukan ini hanya sebagai formalitas belaka
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomi Banyak yg gugat kalo gugat ka pihak istri yg mengajukan Dalam hal ini banyak suami yg tdk bertanggung jawab memberi nafkah atas istri Faktor selingkuhfaktor KDRT juga ada tapi tidak banyak
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Tentu perlu apabila itu patut dan bisa kita contoh terlebih negara2 tersebut memiliki tingkat keberhasilan mediasi yg tinggi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Ratna Jumila SH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Jadi pada dasarnya hakim itu melekat sebagai mediatoritu sesuai dengan Perma No1 Tahun 2008 Namun menjadi mediator bersertifikat skitar 2012 atau 2013 Semenjak jadi hakim disini tahun 2014 merangkap sebagai mediatorada SK dari Ketua PA Karawang
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H ya kalo disini dari SK Ketua PA Karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya punyadari Pusdiklat MA MegaMendung skitar tahun 2012 atau 2013
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma itu terikatartinya setiap berperkara kita wajib melakukan mediasi kalo kedua belah pihak hadir Artinya Perma ini hanya mengikat kepada orang2 yang berperkara di Pengadilan saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudahsebetulnya tidak jauh beda dgn Perma sebelumnya No1 Tahun 2008namun penekanan dalam Perma No1 Tahun 2016 ttg perceraian agak diatur lebih rinci kalo Perma sebelumnya msh secara umum Untuk pengaruhnya terhadap efektivitas mediasi sih saya rasa tidak pengaruh atau perubahan yaa
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo dari Perma ke UU belum ada upaya yakarena kalo menuju UU proses nya berat dan agak rumitMungkin nnti suatu saat akan ada Tapi kita terus belajar dari kasus2 yang dihadapiatau ada saranatau diadakannya workshop Kalo menuju UU ada cuman proses butuh proses yang tidak sebentar ya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Ya cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan
damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Mediasi itu sifatnya wajib Setiap sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak lengkapwajib menempuh proses mediasikalaupun dalam setiap sidang ada upaya damai itu adalah amanat Undang-undang Apalagi masalah perceraian itu dalam setiap sidang wajib mendamaikan para pihak Tapi kalo mediasi di awalKalo berhasil ya sudahtapi kalo gagal disetiap awal persidangan wajib mendamaikan para pihak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ada rahasia2 yg tidak boleh didengar oleh orang lainada juga kaukusApabila mediasi gagal mediator pun hraus memusnahkan berkas2 yg berkaitan dengan mediasi karena saking rahasianya Untuk masalah hari tergantung kasusnya tapi rata2 sih 2 minggu atau 3 minggu Ada juga yg lbh tapi harus seizini dari majelis hakim Artinya ketika mediasi gagaltp pada saat sidang para pihak ingin mediasi lagi itu bolehharus pernyataan dari para pihakitupun harus dimusyawarahkan Mereka sepakat kemudian majelis hakim membolehkan maka boleh mediasi lanjutan Tapi ga boleh lama yapaling lama 14 hari kalo ga salah
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Yaa apabila itu terjadi maka dilakukan kaukus
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya HPernahtergantung kita lihat kasusnya seperti apaterutama masalah perceraianterutama istriada yg ga berani mengutarakan pendapatnyakarena ada yg suaminya KDRTkadang salah satu pihak nya nyerocos terus Karena hal itukita ksh gambaran bahwa mediasi itu punya aturan Ketika mediasi para pihak saling seranggamau ikuti aturan maka kita lakukan kaukus Ga sering Ada pengaruh tp tidak signifikan Pernah pengalaman dlm kasus ceraiterutama kalo salah satu pihak tidak mau cerailakuka kaukusberusaha membuka hati para pihak dan akhirnya mau mengutarakan apa yg diinginkanlalu kita sampaikan pd saat kaukus berikutnya kpd pihak lawanpihak lawan menerimaakhirnya damai dan cabut perkaraNamun tdk setiap perkara sprti itu
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama para pihak kooperatif artinya mereka para pihak mau mengikuti aturan mediasibisa diajak utk berfikir jernih Karena biasanya kalo suami istri udh marah sakit kan udh kyk orang lain yaa Kedua bahasa kita mereka bisa memahami (cara penyampaian mediator) sangat mendukung keberhasilan mediasi Ketiga latar belakang pendidikan para pihak Ketika masuk ruang mediasipas liat muka para pihak bisa ditebaktapi kalo para pihak adem ayemdiajak ngomong enaksaling mengerti Keempat faktor lingkungan dimana para pihak tinggal
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Harus itukarena sulit membedakan job antara mediator dgn hakimhakim harus memutus tp kalo mediator tdksementara itu hakim jadi mediator ditengah mediasi dia lupa bahwa dia sebagai mediator bkn hakim Akhirnya dia memutuskanitu kn tdk bisa karena mediator tdk bisa memutus Makanya sebenarnya kalo bisa hakim itu jgn jd mediatorkarena tipis sekali dia bisa membedakan antara jadi hakimamp mediatorkadang terpengaruh Perlu sekali Belum ada peraturannyahanya sebatas anjuran
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Ruangan mediasi yg memadaiYa beginilah contohnyamestinya kan harusnya ada poto2 keluarga samawa Disini hanya ada gambar tanganitu kn blm menggambarkan perdamaiantp hanya secara umum Tp ketika saya di Jakpus harusnya ada foto2 dan lukisan kelurga samawa (foto suami istri anak) potonya sangat mesrajd kita terbawa suasana Karena suasana ruangan yg sangat damai sangat mempengaruhi kondisi para pihak terutama ketikan para pihak tegang Saya pernah berhasil ketika itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada penghargaan apa2
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum dianggap baik atau belum memadai
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum adasejauh ini msh hakim yg ada di PA karawang Terkendala msh sulitnya SDM mediatornya Mungkin msh blm banyak yg memiliki sertifikat mediator Karena apabila diluar hakimharus memiliki sertifikat Kalo ga ada sertifikat pun ga masalah karena merangkap Kami belum bahas ttg ituterus di karawang ini msh jarangtdk seperti di Jakarta Kalo di jakarta setelah pensiun merangkap jd mediator
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Pertamaperkenalan Lalu menjelaskan peraturan mediasi sprti matikan hptidak boleh saling menyerangharus mendengarkan pendapat masing2 pihak dll Biasanya kalo sudah dijelaskan kebanyakan mereka taat Tp kalo ada yg melanggar kita kembalikan lgi ke peraturan yg telah disepakati Penjelasan aturan mediasi harus diawal
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Disini rata2 msh jarang yg sarjana Rata2 menikah diusia muda13 atau 14 thn udh nikah Banyak yg mnta dispensasi nikah Dari bisa digambarkan bahwa belum siap dengan proses mediasi
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomiselingkuhKDRT biasanya kalo udh selingkuh itu sulit utk didamaikan Kalo masalah ekonomi msh ada kemungkinan utk kita damaikan setelah kita jelaskan Campur tangan pihak ketiga yaitu keluargaitu juga biasanya sulit utk kita damaikan Terkadang mereka msh saling cinta tp ketika pihak keluarga sudah intervensi mereka lbh memilih mendengarkan keluargaga berdaya
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perbedaan dgn jepangdisana mediasi bersifat non-litigasikalo di indonesia kn bersifat litigasiitu yg sulit Kalo di jepang mediasi itu 1 tahun atau bahkan 2 tahun Sedangkan dikita hanya diksh waktu 30 haridan MA menuntut kita utk menyelesaikan perkara dlm wktu 5 bln Kita jd dikejar waktusebelum masuk perkara mereka mediasi dulu Kalo berhasil boleh dibawa ke pengadilan ato tidak utk dibuatkan akte perdamaian (one day wakai) Jd mereka dtng ke pengadilan sudah membawa draf2 kesepakatan Mereka mediasi sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan Dulu waktu saya ikut pelatihan mediasimenurut Nara sumber bahwa proses mediasi itu tdk dihitung utk menyelesaikan perkara Contoh waktu itu jangka waktu mediasi 40hari itu blm dihitung Dihitung mulai dari waktu awal persidangan ketika ada laporan dari mediator Tapi skrng tidakdari mulai dftar perkara sudah dihitung waktu penyelesaian perkaratdk boleh lbh dari 150 hari dari hari pendaftaran Jd karena faktor itulah yg mempengaruhi kita ukt bekerja keras dikejar waktu dan berdampak tdk maksimal Karena kalo lama2 kita ditegur oleh MA Itulah faktor knpa mediasi disini jarang yg maksimal (1)MEDIASI GRATIS(2)BIAYA PERKARA MAHAL(3)KETERLIBATAN DARI EKSEKUTIF LEGISLATIF amp YUDIKATIF(4)KULTUR MASYARAKAT YG TAAT HUKUM Sulit diterapkan di Indonesiasebenarnya biaya mediasi gratisan apabila dari hakimsedangkan kalo mediasi dari luar hakim butuh biaya yg berasal dari para pihak Menurut pendapat saya (DraRatna Jumila MH) mungkin mediasi ini hanya formalitas belakaudahlah yg pnting kita sudah melaksanakan amanat Permamasalah berhasil atau tidak itu urusan belakangan
Lembaga ADR adatapi kalo ke pengadilan agama khusus nya banyak ga dipakai jarang ikut campurtapi tdk tau kalo Pengadilan Negeriorang yg berperkara ke PA rata2 orang yg menengah ke bawahapalgi di karawang Beda dgn kota2 besar dgn kasus yg besar sehingga dapat mengambil mediator dari luar KULTUR Dikita ituhukum dibuat utk dilanggar yaa heheterkadang kita suruh mediasi malah mengelak dgn alasan bahwa sudah mediasi dgn keluarga Itu kan salah satu bentuk tdk taat hukumtp kemudian kami jelaskan H = Hakim atau Hakim Mediator
Lampiran 2
Gambar 1
Foto bersama Dra Elfina Fitriani Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 2
Foto bersama Dra Hj Rosniati MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 3
Foto bersama Drs H Hasan Bashri SHMH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 4
Foto bersama Dra Ratna Jumila MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 5
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Gambar 6
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Lampiran 3
xi
5 Kebudayaan 60
C Tingkat Keberhasilan Mediasi 62
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi 64
BAB V PENUTUP
A Kesimpulan 68
B Saran-saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 76
xii
DAFTAR TABEL
TABEL 1 Daftar Perceraian Pengadilan Agama Karawang 2011-2015 5
TABEL 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karawang 44
TABEL 3 Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016 50
TABEL 4 Daftar Mediator Pengadilan Agama Karawang 52
TABEL 5 Jadwal Mediator 58
TABEL 6 Diagram Perceraian Pengadilan Agama 4 Tahun Terkahir 61
TABEL 7 Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
62
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara Penelitian
LAMPIRAN 2 Foto bersama para Mediator Hakim Pengadilan Agama karawang
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Karawang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling
banyak dalam setiap tahunnya dibandingkan negara Islam didunia lainnya Hal
tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama dalam acara
Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan
Tingkat Nasional 2016 Menurutnya gejolak yang mengancam kehidupan struktur
keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini
Tambahnya lagi bahwa setiap tahun ada 2 juta perkawinan tetapi yang
memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat setiap 100 orang yang
menikah 10 pasangannya bercerai dan umumnya mereka yang baru berumah
tangga1
Jika di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia
sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik ternyata di tahun-tahun
berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat Melihat data pernikahan
dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI tampak
pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun sementara
perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian setiap
tahunnya Tahun 2009 jumlah angka pernikahan sebanyak 2162268 kejadian
1Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain
httpwwweramuslimcomberitanasionalangka-perceraian-di-indonesia-tertinggi-dibanding-negara-islam-lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam 1612 WIB
2
dan perceraian sebanyak 216286 kejadian Lalu pada tahun 2010 jumlah angka
pernikahan sebanyak 2207364 kejadian dan perceraian sebanyak 285184
kejadian Tahun 2011 jumlah angka pernikahan sebanyak 2319821 kejadian dan
perceraian sebanyak 258119 kejadian Tahun 2012 jumlah angka pernikahan
sebanyak 2291265 kejadian dan perceraian sebanyak 372577 kejadian
Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah angka perceraian sebanyak 2218130
kejadian dan perceraian sebanyak 324527 kejadian2
Data Kementerian Agama RI disampaikan oleh Kepala Subdit
Kepenghuluan Anwar Saadi Jumat 14 November 2014 Dimuat di Republika
Online 14 September 2014 Sebagai sampel kita ambil data dua tahun terakhir di
2012 dan 2013 saja Jika diambil tengahnya angka perceraian di dua tahun itu
sekitar 350000 kasus Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus
perceraian atau 40 perceraian setiap jam
Provinsi Jawa Barat yang juga paling banyak penduduknya menjadi
provinsi yang paling tinggi angka perceraiannya Badan Peradilan Agama MA
pada 2010 mengungkap terdapat 33684 kasus cerai di sana Tempat kedua
adalah Jawa Timur yaitu sebanyak 21324 kasus Posisi ketiga Jawa Tengah
dengan 120193 Indramayu adalah kabupaten di Jawa Barat dengan angka
perceraian tertinggi di Indonesia pada 2015 Jumlah perceraian tahun 2015 pun
meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 dan didominasi oleh usia produktif
2Cahyadi Takariawan Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam
httpwwwkompasianacompakcahdi-indonesiandash40ndashperceraianndashsetiapjam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
3 Cerai Paling Banyak di Jawa barat httpwwwantaranewscomberita270213cerai-paling-banyak-di-jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
3
Ungkap Kepala Pengadilan Agama Indramayu Anis Fuadz di kantornya kamis
14 Januari 2016 lalu Dia menyebutkan Indramayu menempati peringkat pertama
dengan 9444 kasus diikuti Malang sebanyak 8497 kasus Surabaya 8262 kasus
Kabupaten Cirebon 7991 kasus Sementara di Jawa Barat setelah Indramayu dia
memprediksi di peringkat kedua ditempati Kabupaten Tasik atau Kota Cimahi4
Data statistik yang cukup mengejutkan juga dilansir oleh Badilag Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyebutkan pada tahun 2009 perkara
perceraian yang diputus Pengadilan AgamaMahkamah Syarrsquoiyah mencapai
223371 perkara Perkara cerai gugat berjumlah 150000 Ini berarti 65 dari
perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia
adalah cerai gugat5 Dilansir dari sumber yang berbeda data Ditjen Badilag MA
mencatat 285184 perkara berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se
Indonesia pada tahun 2010 dimana dalam 5 tahun terakhir peningkatan perkara
yang masuk bisa mencapai 816
Berkaitan dengan hal ini ada badan hukum yang di bentuk oleh Departemen
Agama yang dipercaya untuk menangani hal ini Badan Penasihat Perkawinan dan
Penyelesaian Perkawinan adalah badan yang dibentuk oleh Departemen agama
untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang
4Asep Budiman Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia httpwwwpikiran-
rakyatcomjawa-barat20160315364250kasus-cerai-indramayu-tertinggi-di-indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
5 Nurhasanah dan Rozalinda ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 No2 Tahun 2014 hal 2
6 Fachrina dan Rinaldi Eka Putra ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 No2 tahun 2013 h 5
4
ingin bercerai7 Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal
28 ayat (3) menyebutkan bahwa
ldquoPengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tanggardquo
Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan
Agama pertama kali mereka mendatangi BP4 ini Namun meskipun para pihak
belum mendatangi atau belum melalui proses BP4 dan langsung mengajukan
perceraian ke Pengadilan Agama Pengadilan Agama tetap menerima perkara
tersebut perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui
proses BP4 maupun yang belum para pihak dalam perkara tersebutwajib
diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut8
Akan tetapi mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama perlu dilakukan
kajian atau penelitian mengingat tingginya kasus perceraian Berkaitan dengan hal
ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang Berdasarkan
data statistik yang dilansir di situs resmi Pengadilan Agama Karawang Pada
tahun 2011 terdapat 1276 perkara yang didominasi cerai gugat berjumlah 846
perkara dan cerai talak berjumlah 430 perkara Pada tahun 2012 terdapat 1638
perkara yang tetap didominasi oleh cerai gugat bahkan cenderung meningkat
7 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 134 8 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 135
5
dengan jumlah 1131 perkara dan cerai talak sebanyak 507 perkara Lalu pada
tahun 2013 cenderung terus mengalami peningkatan dengan jumlah perkara
sebanyak 1812 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak 1267 dan cerai talak
berjumlah 545 perkara Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah perkara perceraian
sebanyak 1761 perkara dengan perkara cerai gugat berjumlah 1294 dan perkara
cerai talak mengalami penurun menjadi 467 kasus9 Lalu pada tahun 2015 jumlah
perkara perceraian sebanyak 1900 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak
1350 perkara dan 550 perkara cerai talak Kesimpulan yang di dapat dari data di
atas adalah selama 4 tahun terakhir perkara perceraian cenderung mengalami
peningkatan yang signifikan dengan didominasi oleh perkara cerai gugat
Tabel 1
DAFTAR PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2011-2015
Tahun Jumlah Perkara Cerai Talak Cerai Gugat
2011 1267 perkara 430 perkara 846 perkara
2012 1638 perkara 507 perkara 1131 perkara
2013 1812 perkara 545 perkara 1267 perkara
2014 1761 perkara 467 perkara 1294 perkara
2015 1900 perkara 550 perkara 1350 perkara
9 httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
6
Berangkat dari tujuan awal untuk mengetahui tingkat keefektivan mediasi di
Pengadilan Agama maka penulis beranggapan bahwa masalah ini perlu dijadikan
objek penelitian dalam sebuah skripsi karena akhir-akhir ini perkara perceraian
mengalami peningkatan yang signifikan Tulisan ini ingin mengetahui efektivitas
mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi yang berjudul ldquoEfektivitas
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama
Karawang Tahun 2015rdquo
B Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut
1 Indonesia adalah negara tertinggi tingkat perceraian
2 Jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat
3 Upaya pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia
4 Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
5 Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan
mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
C Batasan dan Rumusan Masalah
1 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan agar
permasalahan yang akan penulis bahas tidak meluas maka penulis membatasi
permasalahan sebagai berikut
7
a Efektivitas dibatasi pada keberhasilan dalam mediasi penyelesaian
sengketa perceraian
b Mediasi penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada perkara Tahun
2015
c Data tentang penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
d Data yang diteliti dibatasi pada data tahun 2015 karena pada tahun
tersebut merupakan angka perceraian tertinggi
2 Rumusan Masalah
Dalam mempermudah penulis menganalisa permasalahan penulis
menyusun rumusan masalah sebagai berikut
a Bagaimana efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
b Apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
c Apa saja faktor penghambat mediasi penyelesaian sengketa perceraian di
Pengadilan Agama Karawang
3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis
tujuan yang dimaksud adalah
1 Untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan efektivitas mediasi dalam
proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang
Tahun 2015
8
2 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam
penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun
2015
3 Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian
sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
Adapun manfaat penelitian ini adalah
a Akademis
Secara akademis hasil dari observasi ini diharapkan dapat menjadi
bahan penyuluhan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama
Karawang
b Praktis
Secara praktis hasil dari observasi ini diharapkan menjadi masukan
bagi pihak Pengadilan Agama guna meningkatkan keefektivitasan mediasi
dalam penyelesaian sengketa perceraian Dan bagi pihak lain diharapkan
dapat membantu untuk mengadakan observasi serupa
4 Studi Review Terdahulu
Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis lainnya
maka penulis meninjau beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir
sama dengan pembahasan yang penulis kaji Dalam hal ini penulis menemukan
beberapa skripsi yaitu
9
1 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Depokrdquo yang ditulis oleh Hidayatulloh (2011)10 Dalam
Skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2009 dari 269 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 38 perkara (141) Pada tahun 2010 dari 187
perkara yang berhasil dimediasi sebanayak 13 perkara (69) Dapat
disimpulkan tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
2 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Marosrdquo yang ditulis oleh SariM (2014)11
Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2011 dari 74 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Pada tahun 2012 dari 65 perkara
yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dan pada tahun 2013 dari 63
perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dapat disimpulkan
tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
Pembahasan dalam dua skripsi yang telah penulis kemukakan di atas
membahas pokok permasalahan yang sama namun masing-masing meneliti pada
objek atau tempat yang berbeda Pada skripsi pertama yang menjadi objek
penelitian adalah Pengadilan Agama Depok Pembahasan pada skripsi kedua
yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Maros Selanjutnya
objek penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Karawang Dengan
demikian objek penelitian yang penulis teliti belum pernah ada yang
membahasnya
10 Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 11 Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014
10
5 Metode Penelitian
1 Jenis Penelitian
Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong kualitatif analitis adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan
data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah
mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain12
2 Sumber Data
Data yang terhimpun dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian
yaitu
1 Data primer Sumber data ini didapatkan dari hasil observasi langsung
ke Pengadilan Agama Karawang serta hasil wawancara dengan para
Hakim di Pengadilan Agama Karawang
2 Data sekunder Sumber data ini penulis ambil dari teks undang-
undang yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 130 HIR dan 154
RBg SEMA No1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR154
RBg PERMA No2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan PERMA No1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan undang-undang No7 Tahun 1989 tentang Peradilan
12 Lexy J Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009) h 248
11
Agama undang-undang No48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman beberapa buku-buku terkait yang membahas tentang
mediasi di Pengadilan serta beberapa skripsi artikel-artikel terkait
mengenai hal ini yang dapat digunakan untuk mendukung dan
melengkapi data primer
3 Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan
data dengan wawancara langsung terhadap hakim-hakim atau pegawai
terkait di Pengadilan Agama Karawang serta melalui pengamatan langsung
atau observasi
4 Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara tematik
deskriptif yaitu dengan cara pendeskripsian atau penggambaran yang
dituangkan ke dalam bentuk paragraf yang kemudian diklasifikasikan sesuai
dengan jenis jawaban yang diberikan kepada narasumber
5 Tehnis Penulisan Skripsi
Penulisan skripsi ini berpedoman pada ldquoBuku Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh FSH UIN Jakarta tahun 2012rdquo
12
6 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini penulis membuat
sistematika penulisan dengan membagi kepada lima (5) bab tiap-tiap bab terdiri
dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut
BAB I Dalam bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah
identifikasi masalah batasan dan rumusan masalah tujuan
penelitian manfaat penelitian review terdahulu kerangka
berpikir metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II Membahas tentang konsep mediasi dan penerapannya berupa
pengertian mediasi asas-asas umum dalam proses medasi
keuntungan menggunakan mediasi peran dan fungsi mediator
proses mediasi dan mediasi dalam islam
BAB III Membahas tentang teori efektivitas berupa pengertian mediasi
bekerjanya hukum dalam masyarakat dan teori efektivitas
hukum
BAB IV Membahas tentang analisis efektivitas mediasi berupa profil
Pengadilan Agama Karawang analisis efektivitas mediasi
tingkat keberhasilan mediasi dan faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi
BAB V Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran
13
BAB II
KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi
Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin ldquomediusrdquo ldquomediumrdquo yang artinya
berada ditengah Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak
(ldquodyadic modelrdquo) dengan melibatkan pihak ketiga (ldquotriadic modelrdquo) dengan
tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis1 Pada
dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dapat membantu dalam situasi
konflik untuk mengordinasi aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses
tawar-menawar2
Menurut Priyatna Abdurrasyid mediasi merupakan suatu proses damai
bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada
mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang
bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang
besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang
bersengketa secara sukarela3
Pengertian mediasi yang lain menurut Dwi Rezki Sri Astarini adalah proses
penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang bersengketa dengan itikad
1 Valerine JL Kriekhoff Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam
buku Bunda Reghena (Pustaka Dunia 2012) h 615 2 Nurnianingsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta Raja Grafindo 2011) h 28 3 Priyatna Abdurrasyid Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar
(Jakarta Fikahati Anesta 2002) h 34
14
baik berusaha mendamaikan sengketa diantara mereka dengan dibantu oleh
mediator netral untuk mencapai hasil yang adil dan dapat diterima oleh kedua
belah pihak untuk dilaksanakan dengan sukarela4
Demikian pula ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun
2016 terdapat rumusan pengertian mediasi sebagai berikut
ldquoMediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediatorrdquo
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi
Pelembagaan dan permberdayaan mediasi di Pengadilan (Court Connected
Mediation) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada
dasar negara kita yaitu Pancasila terutama sila keempat yang berbunyi
ldquoKerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilanrdquo Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghedaki bahwa
upaya penyelesaian sengketa atau konflik atau perkara dilakukan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
Hal ini mengadung arti bahwa setiap sengketakonflikperkara hendaknya
diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak
yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama5
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dasar hukum yang mengatur
pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada
4 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 89 5 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 26
15
ketentuan HIR dan RBg HIR merupakan singkatan dari Herziene Inlandsch
Reglement (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara
perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan colonial Hindia Belanda
yang masih berlaku di negara kita hingga kini Sedangkan RBg adalah singkatan
dari Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang)
merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah luar pulau Jawa dan Madura
Secara lebih lengkap ketentuan pasal ini adalah6
1 Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka
Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi
2 Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat akta tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menempati perjanjian yang diperbuat itu surat akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa
Selanjutnya dalam Pasal 154 RBg adalah
1 Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak dating menghadap maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya
2 Bila dapat dicapai perdamaian maka di dalam siding itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa
Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil
pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 130 HIR154 RBg yang mengharuskan hakim
menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan
perdamaian diantara para pihak yang berperkara Namun Mahkamah Agung
mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar
6 Prof DR Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287
16
formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa7
Kenyataan praktik yan dihadapi jarang dijumpai putusan perdamaian Produk
yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya
hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau
kalah (winning or losing) Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep
sama-sama menang (win-win solution)
Pasal 130 HIR154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian oleh
hakim dijadikan modal utama dalam membangun perangkat hukum mediasi
pengadilan yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberdayaan Pengadian Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai Pasal 130 HIR154 RBg yang kemudianpada tahun 2003 disempurnakan
melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan8
Kemudian merasa PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dirasa belum efektif
maka Mahmakah Agung merevisi kembali dengan lahirnya PERMA Nomor 1
Tahun 2008 Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan para
pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata Hal ini daat dilakukan dengan
menintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur
berperkara di pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses berperkara di pengadilan Hakim wajib mengikuti
7 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 27 8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124
17
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi bila hakim melanggar atau
enggan menerpkan prosedur mediasi putusan hakim tersebut batal demi hukum
(Pasal 2 ayat (3) PERMA)9
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi
Bagi pihak-pihak yang berseteru memecahkan masalah dengan
membawanya ke meja hijau terkadang dirasa kurang begitu efektif Banyak
kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi
yaitu10
a Ada dua asas penting dalam mediasi
Pertama menghindari menang ldquokalahrdquo (win loose) melainkan lsquosama-sama
menangrdquo (win-win solution) Sama-sama menang bukan saja dalam arti
ekonomi atau keuangan melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi
(nama baik dan kepercayaan) Kedua putusan tidak mengutamakan
pertimbangan dan alasan hukum melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan
dan rasa keadilan
b Telah pula dikemukakan penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu
penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara Waktu yang panjang dalam
berperkara tidak hanya menjadi beban ekonomi keuangan Yang tidak kalah
pentingnya adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap
dan kegiatan pihak yang berperkara
9 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124-125
10 Bagir Manan Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia Peradilan No 248 Juli 2006 h 5-16
18
c Bagi masyarakat Indonesia berperkara menimbulkan efek sosial yaitu
putusnya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial Bukan saja antar
pihak yang berperkara Efek sosial dapat memperluas sampai kepada
hubungan kekerabatan yang lebih luas Hal ini dapat terjadi karena suatu
perkara bukan saja menjadi kepentingan dan ldquoharga dirirdquo yang berperkara
melainka juga dapat merambat ke kerabat
d Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia
yang mengutamakan dasar kekerabatan paguyuban kekeluargaan dan gotong
royong Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah laku toleransi
mudag memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan
bersama (komunal)
D Peran dan Fungsi Mediator
Dalam mediasi ada pihak yang sangat berperan besar demi tercapainya
kesepakatan damai yaitu seorang mediator Biasanya mediator adalah orang yang
ahli dalam bidang yang didiskusikandisengketakan atau ahli dalam bidang hukum
karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak Mediator merupakan pihak
ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para
pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa11
Sebagai ldquopenengahrdquo atau pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi
mediator ldquomembanturdquo para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya Seorang mediator akan membantu para pihak untuk membingkai
persoalan yang ada perlu diselesaikan secara bersama Secara umum mediator
11 Mariana Sutadi Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan Biaya Ringan (Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI 2005) h 30
19
tidak membuat keputusan mediator hanya membantu dan memfasilitasi para
pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian
sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga untuk mencapai
hasil yang maksimal seorang mediator disamping memiliki kemampuan sebagai
mediator juga harus dapat menguasai teknik-teknik mediasi secara baik12
Ada kalanya mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi
dalam pertemuan yang disebut caucus yaitu pertemuan mediator dengan salah
satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya sehingga mediator akan lebih leluasa
memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka membagi
informasi13 Dengan pertemuan terpisah (caucus) ini mediator akan mempunyai
lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi
Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya
dalam sebuah caucus Oleh karena itu seorang mediator juga harus memiliki
kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai
penyelesaian masalah yang disengketakan sehingga mediator diharapkan akan
mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu
perjanjiankesepakatan14
12 I Made Widyana Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (Jakarta Fikahati Anesta
2009) h 114 13 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 93 14 Takdir Rahmadi Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta
RajaGrafindo Persada 2010) h 17
20
Fuller dalam Riskin and Westbrook menyebutkan tujuh fungsi mediator
yaitu sebagai catalyst educator translator resourceperson bearer of bad news
agent of reality dan scapegoat
1 Sebagai ldquokatalisatorrdquo mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator
dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang
konstruktif bagi diskusi
2 Sebagai ldquopendidikrdquo berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi
prosedur kerja keterbatasan politis dan kendala usahan dari para pihak Oleh
sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di
antara para pihak
3 Sebagai ldquopenerjemahrdquo berarti mediator harus mampu menyampaikan dan
merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui
bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang
dicapai oleh pengusul
4 Sebagai ldquonarasumberrdquo berarti seorang mediator harus mendayagunakan
sumber-sumber informasi yang tersedia
5 Sebagai ldquopenyandang berita jelekrdquo berati seorang mediator harus menyadari
bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional Untuk
itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak
terkait untuk menampung berbagai usulan
6 Sebagai ldquoagen realitasrdquo berarti mediator harus berusah memberi pengertian
secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau
tidak masuk akal tercapai melalui perundingan
21
7 Sebagai ldquokambing hitamrdquo berarti seorang mediator harus siap disalahkan
misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan
E Proses Mediasi
Ada beberapa tahap secara garis besar yang harus dijalani oleh para pihak
dalam melakukan proses mediasi Berikut adalah tahapan-tahapan proses mediasi
yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016
a Tahapan Pra Mediasi
Pertama penggugat mendaftarkan perkara ke bagian kepaniteraan
Pengadilan Setelah itu Ketua Pengadilan memilih Majelis Hakim untuk
memeriksa perkara tersebut Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para
pihak Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh
proses mediasi (Pasal 17 ayat (1) )
Setelah itu Majelis Hakim memberikan hak kepada para pihak untuk
memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya (Pasal
20 ayat (1) ) Apabila setelah hari yang ditentukan tidak ada kesepakatan
untuk memilih mediator maka Hakim pemeriksan perkara segera menunjuk
Mediator Hakim atau pegawai Pengadilan Jika pada Pengadilan yang sama
tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang
bersertifikat ketua majelis hakim menunjuk salah satu Hakim Pemeriksan
Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan yang
bersertifikat (Pasal 20 ayat (3) dan (4) )
22
b Pemanggilan Para Pihak
Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setekah
menerima penetapan penunjukan sebagai mediator (Pasal 21 ayat (1) )
Dengan bantuan juru sita Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara
memanggil para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi
c Akibat Hukum Pihak Tidak beriktikad Baik
Pada Pasal 22 ayat (1) sampai (5) adalah penjelasan mengenai akibat
hukum bagi pihak Penggugat yang tidak beriktikad baik Pada Pasal
selanjutnya yaitu Pasal 23 ayat (1) sampai (8) berisi penjelasan mengenai
akibat hukum bagi pihak Tergugat yang tidak beriktkad baik selama proses
mediasi
d Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) para pihak menyerahkan
resume perkara kepada pihak lain dan Mediator (Pasal 24 ayat (1) ) Jangka
waktu mediasi yang ditetapkan adalah 30 hari terhitung sejak penetapan
perintah melakukan Mediasi Atas dasar kesepakatan para pihak waktu
Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
waktu mediasi pertama berakhir disertai engan alasannya (Pasal 24 ayat (2)
(3) dan (4) )
e Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat
Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum Mediator dapat
menghadirkan seorang atau lebih ahli tokoh masyarakat tokoh agama atau
23
tokoh adat (Pasal 26 ayat (1) ) Terkait mengenai mengikat atau tidaknya dari
penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat tergantung
berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 26 ayat (2) )
f Mediasi Mencapai Kesepakatan
Jika Mediasi mencapai kesepakatan dengan bantuan Mediator para
pihak wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani
oleh para pihak dan Mediator (Pasal 27 ayat (1) ) Mediator wajib
memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang
a Bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan atau kesusilaan
b Merugikan pihak ketiga atau
c Tidak dapat dilaksanakan
Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan kesepakatan
perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta
Perdamaian Jika para pihak tidak menghendaki maka kesepakatan
perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan (Pasal 27 ayat (4) dan (5) )
Selanjutnya Mediator wajib menyampaikan hasil kesepakatan kepada Hakim
Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian(Pasal 27
ayat (6) )
Setelah itu Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari isi kesepakatan
perdamaian paling lama 2 (dua) hari Apabila ada perbaikan Hakim
Pemeriksa Perkara mengembalikan kepada Mediator dan para pihak agar
segera diperbaiki Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak
Mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah di
24
perbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari sejak
penerimaan petunjuk perbaikan Paling lama 3 (tiga) hari setelah Hakim
menerima kesepakatan perdamaian maka Hakim menerbitkan hari penetepan
sidang untuk membacakan Akta Perdamaian (Pasal 28 ayat (1) sampai (4) )
g Kesepakatan Perdamaian Sebagian
Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan sebagian antar
penggugat dan sebagian tergugat penggugat mengubah gugatan dengan tidak
lagi mengajukan pihak tergugat sebagai lawan Kesepakatan tersebut dibuat
dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang
mencapai kesepakatan dan Mediator (Pasal 29 ayat (1) dan (2) ) Kesepakatan
di atas dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut
aset harta kekayaan danatau keperntingan pihak yang tidak mencapai
kesepakatan (Pasal 29 ayat (3) ) Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan pada
perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya banding
kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat (6) )
Untuk Mediasi perkara perceraian di dalam Pengadilan Agama yang
tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya dan para pihak
tidak ingin rukun kembali maka Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya
(Pasal 31 ayat (1) ) Jika para pihak mencapai kesepakatan sebagaimana pada
ayat (1) kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagaian
dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perceraian Hal ini hanya
dapat dilakukan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan
perceraian telah berkekuatan hukum tetap
25
h Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan
Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil dan
memberitahukan secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara apabila
tidak mencapai kesepakatan pada hari yang telah tentukan yaitu 30 hari para
tidak beriktikad baik melibatkan aset serta harta kekayaan atau kepentingan
dengan pihak lain dan melibatkan wewenang aparatur negara Setelah Hakim
menerima pemberitahuan hal ini Hakim segera menetapkan untuk
melanjutkan pemeriksaan perkara (Pasal 32 ayat (1) sampai (3) )
i Perdamaian Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara
Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim tetap berupaya
mendorong para pihak untuk berdamai Atas dasar kesepakatan para pihak
dapat memohon melakukan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara
pada tahap ini Setelah itu Hakim segera menunjuk salah seorang Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dan Hakim wajib
menunda persidangan paling lama 14 hari
j Perdamaian Sukarela Pada Tingkat Upaya Hukum Banding Kasasi atau PK
Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding
kasasi atau peninjauan kembali atas dasara kesepakatan dapat menempuh
upaya perdamaian Jika mencapai kesepakatan maka dibuat akta perdamaian
dan ditandatangani oleh Hakim pemeriksa perkara paling lama 30 hari sejak
diterimanya kesepakatan tersebut (Pasal 34 ayat (1) sampai (4) )
26
F Mediasi Dalam Perspektif Islam
Ash-shulhu disyariatkan oleh Al-qurrsquoan Sunnah dan Ijmarsquo demi
tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan dan agar
permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai Didalam Al-qurrsquoan
Allah berfirman15
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إ ن الله التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
يحب المقسطين (الحجرات9)
Artinya ldquoDan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah Kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adilrdquo
Dan di dalam sunnah yang diriwayatkan Abu Dawud At-tirmidzi Ibnu Majah
Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Amru bin lsquoAuf bahwa Rasulullah SAW
bersabda
م حلالا أوأحل حراما الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حر
Artinya ldquoPerdamaian diantara orang-orang muslim itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halalrdquo
15 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210
27
Dan At-tirmidzi menambahkan
والمسلمون على شروطهم
Artinya ldquoDan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat merekardquo
Lalu ia berkata bahwa hadits ini Hasan Shahih dan Umar ra berkata ldquoTolaklah
permusuhan sampai mereka berdamai karena pemutusan melalui pengadilan akan
mengembangkan kedengkian di antara merekardquo Kaum muslimin berijmarsquo bahwa
perdamaian di antara yang bermusuhan itu disyariatkan P15F
16
Mediasi dalam konsep islam dikenal dengan istilah Shulhu atau Ishlah Sulh
adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk
mengakhiri perkara mereka secara damai Di dalam kitab Fathul Qariib Al-Mujiib
pengertian Ash-Shulh secara bahasa sebagai berikut (فتح القريب المجيب)
16وهو لغة قطع المنازعة F
17
Artinya ldquoShuluh secara bahasa adalah memutus sengketa atau perselisihanrdquo
Namun pengertian shuluh secara syararsquo atau istilah adalah
وشرعا عقد يصلح به قطعها
Artinya ldquoDan menurut syararsquo adalah akad mendamaikan dengan memutus sengketa atau perselisihanrdquo
16 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210 17Ahmad bin Al-Husain Fathul Qariib Al-Mujiib (Mesir Thaha Putra Semarang 1934) h
33
28
Metode Ash-shulh menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan
persengketaan atau perselisihan karena berdasarkan asas kedua belah pihak tidak
ada yang merasa menang ataupun kalah Tentunya hal tersebut atas kesepakatan
dan kerelaan masing-masing pihak Hal ini sesuai dengan prinsip mediasi dengan
istilah win-win solution
Sebelum mengarah kepada perceraian biasanya diawali dengan adanya
sikap nusyuz baik dari pihak isteri maupun suami Ketika hal ini terjadi Al-
Qurrsquoan mentebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 128
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما كان بما ح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله لح خير وأحضرت الأنفس الش صلحا والص
تعملون خبير ا
Artinya Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
Ayat di atas membahas masalah nusyuz Nusyuz identik dengan sikap istri yang
membangkang terhadap suami padahal nusyuz juga dapat terjadi pada suami
Nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajibannya
bertindak keras kepada istri tidak menggaulinya dengan baik tidak pula
memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri P17F
18P Sebaliknya bentuk
nusyuz yang dilakukan oleh istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)
18 M Abdul Amir dkk Kamus Istilah Islam cet ke-1 (Jakarta Pustaka Firdaus 1994) h
251
29
didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan
kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan
kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya19
At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw Saudah binti Zamrsquoah
khawatir dicerai oleh Nabi saw maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan
menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw lsquoAisyah
(istri Nabi saw yang paling beliau cintai setelah Khadijah)20
Kemudian apabila nusyuz telah terjadi dan tuntunan berdamai dari Al-
Qurrsquoan tidak berhasil dijalankan yang dapat berujung pada syiqaq Al-Qurrsquoan
menyebutkan ayat yang menyatakan tentang langkah perdamaian selanjutnya
antara suami isteri yang sedang berselisih yaitu pada surat An-Nisa ayat 35
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوف ق
كان عليما خبير ا بينهما إن الله الله
Artinya Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri ituSesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu menyelesaikan
perselisihan atau persengketaan antara suami isteri yaitu dengan jelas mengirim
19 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XXI bagian keenam
Pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1) 20 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 605
30
seorang hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu
menyelesaikan perselisiah tersebut Hakam yang dimaksud dalam Al-qurrsquoan
terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu dari keluarga
pihak suami isteri Menurut ayat di atas juga jika terjadi kasus antara suami istri
maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri
yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-
musabab terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya atau mengambil
prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik21
Dalam ayat di atas terdapat kata hakam Fungsi utama hakam adalah
mendamaikan Tetapi jika mereka gagal apakah mereka harus menetapkan hukum
dan harus dipatuhi oleh suami isteri yang bersengketa itu Ada yang mengiyakan
dengan alasan Allah menamai mereka hakam dan dengan demikian mereka
berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan baik disetujui oleh
pasangan maupun tidak Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi saw juga
kedua Imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal Sedang Imam Abu Hanifah
dan Imam Syafirsquoi menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam
itu Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami dan tugas mereka hanya
mendamaikan tidak lebih dan tidak kurang22
Selanjutnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir para Fuqaha juga berkata jika
terjadi persengketaan di antara suami istri maka didamaikan oleh hakim sebagai
pihak penengah meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat
21 H Abdur Rahman Ghazaly Fiqh Munakahat (Jakarta Kencana Prenada Media Group
2006) h 241 22 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 433-434
31
zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim Jika perkaranya tetap berlanjut dan
persengketaannya semakin panjang maka hakim mengutus seseorang yang
dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan
meneliti masalahnya serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi
keduanya berupa perceraian atau berdamai Allah SWT memerintahkan mengutus
seorang laki-laki sholeh dari masing-masing pihak untuk meneliti siapa yang
berlaku buruk Jika sang suami yang melakukan keburukan maka mereka dapat
melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah Jika
seorang istri yang melakukan keburukan maka mereka dapat mengurangi haknya
dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya Jika keduanya sepakat
untuk bercerai atau menyatu kembali maka boleh saja perkara itu ditetapkan23
Kaidah ushul fiqh yang digunakan ke dalam permasalahan ini adalah
Mashlahah Mursalah24 Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat dari mashlahah
adalah25
ع ر الش ود ص ق ى م ل ع ة ظ ا ف ح الم
Artinya Memelihara tujuan syararsquo (dalam menetapkan hukum)
Sedangkan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu
memelihara agama jiwa akal keturunan dan harta Secara lengkap Muhammad
Abu Zahrah merumuskan definisi mashlahah sebagai berikut P25F
26P
23 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir Min
Ibni Katsir terj MAbdul Ghoffar EM (Juz5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi 2003) cet ke-2 h 302
24 Mashlahah Mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan suararsquo yaitu menolak mudharat dan meraih mashlahah
25 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 346
32
و ا ار ب ت الأع اص ب ل خ ص ا ا ه ل د ه ش ي لا و ى م لا س الأ ع ار الش د ص ا ق م ل ة م ئ لا الم ح ال ص الم ي ه
اء غ الأل ب
Artinya Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya
Kesimpulannya bahwa mashlahah mursalah adalah apa yang baik menurut akal
itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum
Kaidah ini dapat digunakan dalam sengketa perceraian Apabila perceraian
mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami istri maka itu lebih baik daripada
mempertahankannya Namun apabila perceraian mendatangkan mudharat maka
harus dihindarkan Hal ini tentunya sudah mempertimbangkan baik dan buruknya
sesuai dengan orientasi dari kaidah ushul fiqh ini
26 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 355
33
BAB III
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas
Secara etimologi kata ldquoefektivitasrdquo berasal dari kata ldquoefektifrdquo atau dalam
bahasa Inggris adalah ldquoeffectiverdquo yang berarti berhasil dengan baik Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau
menunjang tujuan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif artinya ldquoada
efeknya akibatnya pengaruhnya kesannyardquo atau ldquodapat membawa hasil berhasil
gunardquo tentang usaha atau tindakan1
Adapun secara terminologi mengutip Ensiklopedia administrasi
menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut2
ldquoEfektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakirdquo
Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan
efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat
Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat maka hukum akan dipengaruhi
oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia h 284 2 Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg 2014
11 teori-efektifitashtml pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
34
pemberlakuan Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi
secara efektif dan efesien Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan
keinginan tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial
seperti budaya hukumnya baik maka hukum akan bekerja dengan baik pula
tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak
akan bisa berjalan karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum Cara-cara
untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan
terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning3
Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum Efektivitas hukum dimaksud berarti
mengkaji kaidah hukum yang harus memnuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis
berlaku secara empiris dan berlaku secara filosofis4 Oleh karena itu faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1)
kaidah hukum atau peraturan itu sendiri (2) petugas atau penegak hukum (3)
sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (4) kesadaran
masyarakat Hal tersebut akan di uraikan sebagai berikut5
1 Kaidah Hukum
Di dalam teori-teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah Hal itu diungkapkan sebagai
berikut
3 Soerjono Soekanto Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V (Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014) h 122 4 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62 5 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62-65
35
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk
atas dasar yang telah ditetapkan
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut
efektif Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari
masyarakat
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita
hukum sebagai nilai positif tertinggi
Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap
kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas sebab (1) bila
kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah itu
merupakan kaidah mati (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti
teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa (3) apabila hanya
berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan
hukum yang dicita-citakan (ius constituendum)
2 Penegakan Hukum
Penegakan hukum atau orag yang bertugas menerapkan hukum
mencakup ruang lingkup yang sangat luas sebab menyangkut petugas pada
strata atas menengh dan bawah Artinya di dalam melaksanakan tugas-
tugas penerapan hukum petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman
diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-
36
tugasnya Di dalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas
penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut
1) Sapai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada
2) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang
tegas pada wewenangnya
3 Sarana atau Fasilitas
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu atuan
tertentu Ruang lingkup sarana dimaksud terutama secara fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung Misalnya bila tidak ada kertas dan
karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik bagaimana petugas
dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan Bagaimana polisi
dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan
alat-alat komunikasi yang proporsional Kalau peralatan dimaksud sudah
ada faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran amat penting
Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan padahal
fasilitasnya belum lengkap Peraturan yang semula bertujuan untuk
memperlancar proses malahan mengakibatkan terjadi kemacetan Mungkin
ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi
ataupun memberikan tugas kepada petugas dipikirkan mengenai fasilitas-
37
fasilitas yang berpatokan kepada (1) apa yang sudah ada dipelihara terus
agar setiap saat berfungsi (2) apa yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan jangka waktu pengadaannya (3) apa yang kurang perlu
dilengkapi (4) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti (5) apa yang
macet dilancarkan (6) apa yang telah mundur ditingkatkan
4 Warga Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga
masyarakat Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi
suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan
Namun ada asumsi lain yang mengatakan bahwa semakin besar peran
sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat) semakin
kecil peran hukum Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang
terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah
Namun ada hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan kesadaran
masyarakat terhadap hukum yaitu (1) penyuluhan hukum yang teratur (2)
pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap
hukum dan respek terhadap hukum (3) pelembagaan yang terencana dan
terarah
38
C Teori Efektivitas Hukum
Apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum Achmad Ali
berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum
maka kita pertama-ama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu
ditaati atau tidak ditaati6 Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa
pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan
fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu7
1 Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2 Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum
3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4 Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut erlaku atau
diterapkan
5 Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada
6 Achmad Ali Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol1 (Jakarta Kencana
2010) h 375 7 Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang Memprngaruhi Penegakan Hukum (Jakarta PT
Raja Grafindo Persada 2008) h 8
39
efektivitas penegakan hukum Pada elemen pertama yang menentukan dapat
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung
dari aturam hukum itu sendiri
Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama
adalah8
1 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sistematis
2 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3 Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-
bidang tertentu sudah mencukupi
4 Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan
yuridis yang ada
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidakya kinerja hukum
tertulis adalah aparat penegak hukum Dalam hubungan ini dikehendaki adanya
aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan
baik
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap
efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal
berikut9
8 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 80 9 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
40
1 Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2 Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3 Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4 Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang
diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada
wewenangnya
Pada elemen ketiga tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan
prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya Sarana dan
prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai
alat untuk mencapai efektivitas hukum Sehubungan dengan ini Soerjono
Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana
dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang
memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi
kerjanya Adapun elemen-elemen tersebut adalah10
1 Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2 Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka
waktu pengadaannya
3 Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4 Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5 Prasarana yang macet perlu segea dilancarkan fungsinya
10 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
41
6 Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingktkan lagi
fungsinya
Kemudian pada elemen keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas
yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu
1 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan
yang baik
2 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peaturan walaupun peraturan
sangat bak dan aparat sudah sangat berwibawa
3 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau
aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi
Elemen di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan
masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul Internalisasi
faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas
sosial Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini
melalui motivasi yang ditanamkan secara individual
Elemen kelima adalah faktor kebudayaan Faktor kebudayaan yang
sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di
dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti
dari kebudayaan spiritual atau material Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai
yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)
42
BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI
A Profil Pengadilan Agama Karawang
Pengadilan Agama Karawang kelas IA beralamat di Jalan Jendral Ahmad
Yani No 53 Karawang menurut Kepala Pengadilan Agama Karawang saat itu
yaitu Drs Saifuddin MH diresmikan pada hari senin tanggal 11 Februari 2008
secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang bertempat di
kantor Pengadilan Agama Bandung Dimana saat itu Ketua Mahkamah Agung
telah meresmikan 3 gedung Pengadilan Agama yaitu Bandung Cikarang dan
Karawang
Sebelum memiliki gedung resmi pada tahun 2006 sambil menunggu
rampungnya pembangunan gedung baru yang dibuat Pemerintah Kabupaten
Karawang meminjamkan tempat bekas kantor Depnaker Pada tahun 2006 adalah
tahap dilaksanakannya rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Karawang diatas
tanah seluas 1698 M2 dengan luas bangunan 380M2 Pada awalnya status tanah
adalah Hak Guna Pakai dari Pemda Kabupaten Karawang dengan No
102SUTH0211PM01411978 tanggal 09 Juni 1978 dan Sertifikat No
0000621997
Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor
152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19
Januari 1882 dengan nama Raad AgamaPenghulu Landraad
43
Daerah hukum Pengadilan Agama Karawang adalah meliputi Pemerintahan
Kabupaten Karawang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989
Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ldquoPengadilan Agama berkedudukan di
kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupatenrdquo Dari sini dapat kita simpulkan bahwa daerah hukum
Pengadilan Agama Karawang adalah wilayah kota atau Kabupaten Karawang
Pengadilan Agama Karawang yang daerah hukumnya meliputi kabupaten
Karawang terdiri dari 30 kecamatan dan 304 kelurahan atau desa dengan
mayoritas penduduk beragama islam Dalam menjalankan tugasnya dan
fungsinya Pengadilan Agama Karawang didukung oleh pegawai berjumlah 40
orang dan secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Karawang harus
dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan ke Pengadilan Tinggi Bandung
sebagai bukti nyata
Sebagai tempat pencari keadilan Pengadilan Agama Karawang sesuai
dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa
memutus dan mengadili perkara diantara orang-orang yang beragama islam
dalam bidang perkawinan warisan dan wasiat wakaf zakat infaq hibah
shodaqoh dan ekonomi syarirsquoah serta kewenangan lainnya yang diatur serta
diamanatkan oleh Undang-Undang
Secara geografis wilayah kabupaten Karawang terletak antara koordinat
107ordm02`ndash107ordm40` Bujur Timur 5ordm56`ndash6ordm34` Lintang Selatan termasuk daerah
dataran yang relative rendah Mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 -
1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 2 - 15
44
15 - 40 dan diatas 40 Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat Laut Jawa di utara Kabupaten Subang di
timur Kabupaten Purwakarta di tenggara serta Kabupaten Cianjur di selatan ini
memiliki luas wilayah 173753 km2 dengan jumlah penduduk 2125234 jiwa
(sensus 2010) yang berarti berkepadatan 1223 jiwa per km2
Adapun struktur organisasi dari Pengadilan Agama Karawang adalah
sebagai berikut
Tabel 2
WAKIL KETUA
Drs H Mohamad Yamin SHMH
KETUA
Drs H M Yusuf SHMH HAKIM
1Dra Suherni
2Dra Hj Roniati MH
3Dra Hj Ratna Jumila MH
4Dra Hj Dadah Kolidah MH
5Dra Elfina Fitriani
6Drs H Abid MH
PANITERA
Nanang Patoni SHMH
SEKRETARIS
DrsJajang Janglar
KASUBAG KEPEGAWAIAN
Agustina Rahayu SH
KASUBAG UMUM amp KEUANGAN
Heri Santoso
KASUBAG PERENCANAAN TI amp LAP
Usmaniah
WAKIL PANITERA
Drs Mochamad Jalaludin
STAF
Wiyono SH
STAF
Abd Halim
PANMUD GUGATAN
Asnali SAg
PANMUD PERMOHONAN
Siti Sofia Emalia SAg
PANMUD HUKUM
Yuyu Yuliani SAgMH
HAKIM
7Dra Alia Al Hasna MH
8Drs Candra Triwangga
9Dra Hj Siti Sabihah SHMH
10Drs Humaidi Yusuf
11Drs Jajang Suherman SH
12DrH Farid Ismail SHMH
13DrsH Hasan Basri SHMH
45
B Analisis Efektivitas Mediasi
1 Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016
Beberapa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang tertera
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) adalah1
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasimenguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undangdan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
Salah satu kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang kepada
Mahkamah Agung adalah mengeluarkan produk yaitu PERMA Setidaknya
ada lima peran yang dimainkan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhan
1 Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PANITERA PENGGANTI
1Ahya Syaripudin
2Khalida SAgMH
3Taqludin SAg
4Ahmad Waskito SEi
5H Uwes
6Wahyu SSy
JURUSITA
1Eny Kurniasih SH
2Solikhin SH
JURUSITA PENGGANTI
1Edy Sutisna
2Samsudin
3ASupandi SAg
4Taufiqoh Bina Aryani SE
5Ratusiska Aries Tiani SE
6Ade Solahudin
7Reza M Sajidin SSy
46
penyelenggaraan negara khususnya di bidang peradilan Salah satunya
yakni PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum2
Berkaitan dengan hal ini adalah hierarki Perundang-Undangan yang
ada di Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi
sebagai berikut3
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b Undang-UndangPerturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c Peraturan Pemerintah d Peraturan Presiden e Peraturan Daerah Provinsi dan f Peraturan Daerah KabupatenKota
PERMA adalah salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal tersebut disebutkan
bahwa4
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
2 Ronald S Lumbuun Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan (Jakarta RajaGrafindo Persada 2011) h 14 3 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan 4 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
47
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Bank Indonesia Menteri badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa atau yang setingkat
Kemudian dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
Atas dasar Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ini menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan dan diakui
keberadaannya
Apabila melihat menimbang (konsideran) dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 huruf c dinyatakan bahwa dasar daripada dibentuknya Perma
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan
Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement Staatsblad 194144)
atau Pasal 154 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten Staatsblad 1927
227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering Staarsblad 1874
52)5 disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan
5 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah Reglement Acara Perdata Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg) adalah Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa da Madura Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui
48
perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan6 Pasal 130 ayat (1) HIR
berbunyi
Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu
Selanjutnya Pasal 130 ayat (2)
Jika perdamaian yang demikian itu terjadi maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat sebuah akte dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa
Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian
oleh hakim dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat
hukum mediasi pengadilan yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui
SEMS Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR 154 RBg yang
kemudian pada Tahun 2003 disempurnakan melaui PERMA Nomor 2
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan7
Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan
para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa Hal ini dapat dilakukan
dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam
prosedur berperkara di Pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting
6 Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum
Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287 7 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h124
49
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berperkara di Pengadilan8
Setiap orang yang berperkara ke Pengadilan wajib menempuh
mediasi apabila tidak melaksanakannya maka putusannya batal demi
hukum9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mengikat maksudnya adalah
peraturan ini mengikat khusus hanya kepada orang-orang yang berperkara di
Pengadilan tidak mengikat kepada seluruh elemen masyarakat10
Namun akhir-akhir ini pada praktiknya Perma Nomor 1 Tahun 2008
selama ini belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik di
Pengadilan Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008
dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi11 Anggota
Tim Pokja Mediasi MA Diah Sulastri Dewi menambahkan terbitnya Perma
No 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi di
Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama12
Ada beberapa poin pembeda antara Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Untuk memudahkan memahami
perbedaannya penulis membuat bagan sebagai berikut
8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h125
9 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
10 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
11 httpswwwabnpcoidnewsharapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016 diakses pada 15 April 2017 jam 2330
12httpwwwhukumonlinecom berita baca lt56bc191569359 perma- mediasi- 2016- tekankan- pada- iktikad- baik diakses pada 15 April 2017 jam 2335
50
Tabel 3
No
Perma Nomor 1 Tahun 2008
Perma Nomor 1 Tahun 2016
1
Lama Proses mediasi selama 40 hari (Pasal 13 ayat(3) ) dapat
diperpanjang 14 hari
Lama Proses mediasi selama 30 hari (Pasal 3 ayat (6) ) dapat diperpanjang
30 hari 2
bull Pasal 12 ayat (1) hanya mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik selama proses mediasi
bull Pasal 12 ayat (2) tidak penjelasan bagaimana bentuk pihak yang tidak beriktikad baikhanya menyatakan pihak yang tidak beriktikad baik dapat mengundurkan diri
bull Wajib menempuh iktikad baik selama mediasi (Pasal 7 ayat (1)
bull Pasal 7 ayat 2 huruf a sampai e penjelasan mengenai bentuk iktikad tidak baik Dalam Perma sebelumnya tidak ada penjelasannya
3
Tidak ada pasal yang mengatur mengenai akibat hukum bagi
pihak yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 22 ayat 1 sampai 5 mengenai penjelasan akibat hukum bagi penggugat yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 23 ayat 1 sampai 8 penjelasan mengenai akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik
4
Tidak ada pasal yang mengatur para pihak wajib hadir secara
langsung selama proses mediasi
bull Kewajiban menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1)
bull Komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung bagi para pihak (Pasal 6 ayat 2)
bull Ketidakhadiran para pihak secara langsung dibolehkan berdasarkan alasan yang sah (Pasal 6 ayat 3) dan penjelasannya pada (Pasal 6 ayat 4 huruf a sampai d)
51
2 Kualifikasi Mediator
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu dan mencarikan solusi
terbaik bagi para pihak dalam menyelesaikan perkaranya Salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam proses mediasi adalah peran seorang
mediator Fungsi daripada mediator adalah menjadi penengahmencari
solusi tentang sengketa yang dihadapi Oleh karena itu kecakapan dan
keterampilan seorang mediator mempunyai peran penting agar proses
mediasi dapat berjalan dengan efektif dan semestinya sesuai dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Pasal 9 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan mengenai
daftar mediator Pasal 9 ayat (1) yaitu
(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator
Peneliti telah melalukan kunjungan dan observasi ke tempat penelitian yang
dituju yaitu Pengadilan Agama Karawang Peneliti telah melihat bahwa
Ketua Pengadilan Agama Karawang telah menyediakan daftar mediator
disertai dengan latar belakang para mediator namun peneliti tidak
mendapati pengalaman masing-masing mediator yang dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Berikut adalah daftar
mediator yang bersumber dari Yuyu Yuliani SAgMH
52
Tabel 4
DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KARAWANG
No Nama Lengkap Jabatan Pendidikan
1 Drs H M Yusuf SHMH Hakim Madya Utama Ketua S2
2 Drs H Mohamad Yamin SHMH Hakim Madya UtamaKetua S2
3 Dra Suherni MH Hakim Madya Utama S2
4 Dra Rosniati MH Hakim Madya Utama S2
5 Drs Hasan Basri SHMH Hakim Madya Muda S2
6 DraRatna Jumilah MH Hakim Madya Muda S2
7 Dra Hj Dadah Holidah MH Hakim Madya Muda S2
8 Dra Elfina Fitriani Hakim Madya Muda S1
9 Drs H Abis MH Hakim Madya Muda S2
10 Dra Alia Al Hasnah MH Hakim Madya Pratama S2
11 Drs Candra Triswangga Hakim Madya Pratama S1
12 Dra Hj Siti Sabihah SHMH Hakim Madya Pratama S2
13 Drs Humaidi Yusuf Hakim Madya Pratama S1
14 Drs Jajang Suherman SH Hakim Madya Pratama S1
15 Dr H Farid Ismail SHMH Hakim Utama Muda S3
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
Di atas adalah daftar-daftar mediator di Pengadilan Agama Karawang
Dari semua mediator yang terdapat pada daftar mediator peneliti telah
melakukan wawancara kepada 4 (empat) mediator diantaranya
53
DraRosniati MH Drs Hasan Basri SHMH Dra Ratna Jumilah MH
Dra Elfina Fitriani Dari semua mediator yang telah peneliti wawancara
terdapat 1 mediator yang tidak bersertifikat dan belum mengikuti pelatihan
mediator yaitu DraRosniati MH Tiga mediator lainnya telah mengikuti
pelatihan mediator di Mega Mendung Bogor13
Peneliti melihat dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 9 ayat (2) sampai
(6) tentang kualifikasi mediator sebagai berikut
(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator
(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator
(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan
(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator
(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator
Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar hakim
dikarenakan kurangnya mediator yang memiliki sertifikat terlebih apabila
mediator di luar Hakim harus bersertifikat14 Semua Hakim yang ada di
Pengadilan Agama Karawang merangkap juga sebagai mediator15
Walaupun seorang hakim tidak memiliki sertifikasi mediator sesuai dengan
13 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Drs H Hasan Bashri SHMH Dra
Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 7 dan 9 November 2016
14 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
15 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
54
PERMA ini pada pasal 9 ayat (3) otomatis dapat menjadi mediator16 Para
Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang menjadi mediator
berdasarkan surat keputusan (SK) dari Ketua Pengadilan Agama
Karawang17
Ketua Pengadilan Agama setiap tahun mengevaluasi daftar mediator
Begitu pula setiap tahun daftar mediator dapat berubah-ubah apabila
adanya mutasi tugas berhalangan tetap ketidakaktifan setelah penugasan
dan pelanggaran atas pedoman perilaku Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat
(7) dalam PERMA ini
Seluruh hakim Pengadilan Agama yang tidak memiliki sertifikat
dikarenakan belum mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI18 Pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah
Agung jumlahnya terbatas karena berskala nasional sehingga peserta yang
ikutpun sangat terbatas Seharusnya Mahkamah Agung memberikan
pelatihan mediasi kepada seluruh hakim di Pengadilan agar
a Dapat maksimal ketika melakukan mediasi Ketika Hakim telah
diberikan pelatihan mediasi diharapkan dapat menjalankan fungsi
mediator secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
16 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 17 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani dan Dra Rosniati MH Haki m Mediator
Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 9 November 2016 18 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
55
b Menambah keterampilan hakim saat melakukan mediasi Walaupun
hakim tanpa sertifikat mediator lalu menjadi mediator hal itu dapat
dibenarkan karena hakim dapat merangkap sebagai mediator Akan
tetapi tetap saja untuk memaksimal fungsi dan peran mediator seorang
hakim harus mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI ketika kekurangan sumber daya mediator
sehingga kesiapan Hakim maksimal ketika Ketua Pengadilan menunjuk
Hakim sebagai mediator Namun pada dasarnya sulit membiasakan
hakim untuk menjadi mediator karena sifat seorang hakim adalah
memutus akan tetapi mediator hanya bersifat sebagai pihak ketiga yang
menengahi Dikhawatirkan sifat hakim yang terbiasa memutus terbawa
saat proses mediasi yang hanya berperan sebagai penengah bukan
memutus19 Karena itu sebisa mungkin seharusnya hakim tidak boleh
menjadi mediator Sangat tipis sekali hakim tersebut membedakan
antara menjadi hakim dan menjadi mediator terkadang terpengaruh20
c Mediasi berjalan efektif Pada dasarnya banyak faktor yang melatar
belakangi efektifnya mediasi Namun Keterampilan dan kemampuan
dari mediator adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
keberhasilan mediasi terutama yang sudah bersertifikat21
19 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 20 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 21 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
56
3 Fasilitas dan Sarana
Fasilitas dan sarana adalah salah satu instrumen yang dibutuhkan
dalam melaksanakan proses mediasi Setiap Pengadilan Tingkat Pertama
diharapkan memiliki fasilitas dan sarana dalam proses mediasi yaitu tempat
atau ruangan khusus mediasi Hal ini untuk menunjang keberhasilan dari
pada mediasi Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruangan
Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan pasal 20 ayat (1) PERMA ini
Namun dapat juga diselenggarakan di tempat lain apabila disepakati oleh
para pihak
Pengadilan Agama Karawang memiliki fasilitas dan sarana untuk
melakukan proses mediasi yaitu ruangan khusus untuk mediasi Dengan
ruangan berukuran 4 m x 6 m dilengkap dengan beberapa tempat duduk dan
satu meja persegi disertai dengan alat pendingin ruangan atau air
conditioner (AC) Jadi di ruangan tersebut hanya bisa diselenggarakan satu
proses mediasi
Ruangan mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah cukup
memadai namun belum termasuk yang ideal22 Idealnya ruangan mediasi
adalah
a Ruangan yang luas Hal ini agar para pihak nyaman saat proses mediasi
berjalan Ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih sempit
artinya ruangan tersebut belum dikategorikan ideal
22 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
57
b Ruangan yang tertata dengan rapi yang dilengkapi dengan kursi-kursi
serta meja bundar agar para pihak dapat saling berhadapan saat proses
mediasi berlangsung23
c Ruangan yang memiliki air conditioner (AC) Ketika ruangan sejuk dan
dingin dapat mencairkan suasana Para pihak yang sebelumnya dalam
keadaan merasa tidak baik ketika masuk ke dalam ruangan tersebut
bisa menjadi merasa sedikit lebih baik yang dapat mempengaruhi
suasana hati dan pikiran para pihak24
d Adanya bingkai pajangan keluarga harmonis Hal ini juga dapat
mempengaruhi suasana hati dan pikiran para pihak25 Namun di
Pengadilan Agama Karawang belum terdapat hal ini Hanya ada
bingkai pajangan dengan simbol saling berjabat tangan Itu hanya
melambangkan simbol perdamaian secara umum26
Untuk kemudahan para pihak dalam menjalani proses mediasi sebelum
memasuki ruang mediasi terpampang jadwal mediator Dalam daftar tersebut
terdapat nama-nama mediator namun tidak disertai dengan keterangan latar
belakang pendidikan masing-masing mediator Setiap harinya terdapat 3 mediator
yang disediakan Semuanya berasal dari hakim yang merangkap sebagai mediator
23 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 24 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 25 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 26 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
58
Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar
hakim Berikut jadwal hakim mediator Pengadilan Agama Karawang
Tabel 5
NO
HARI
MEDIATOR
KETERANGAN
1 2 3 4
1
SENIN
1DRA ALIA AL HASNA MH
2DRS HUMAIDI YUSUF
3DRS CANDRA TRISWANGGA
2
SELASA
1DRSHMYUSUF SH MH
2DRAHJSITI SABIHAH SH MH
3DRAHJERAWATI SH MH
3
RABU
1DRSHMOHAMAD YAMIN SHMH
2DRARATNA JUMILAH MH
3DRSHABDILLAH SH MH
1DRAHJROSNIATI MH
59
4 KAMIS 2DRAELFINA FITRIANI
3DRAHJDADAH HOLIDAH MH
5
JUMrsquoAT
1DRSHASAN BASRI SH MH
2DRSHABID MH
3DRSJAJANG SUHERMAN SH
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
4 Kepatuhan Masyarakat
Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat peneliti memberikan
beberapa catatan atas sikap para pihak selama melakukan proses mediasi
yang mempengaruhi kepatuhan para pihak dalam menjalani proses mediasi
yaitu sebagai berikut
a Rata-rata orang-orang yang datang berperkara ke Pengadilan Agama
khusus dalam perkara perceraian ini sangat sulit untuk disatukan
kembali terlebih apabila salah satu pihak ada yang melakukan
perselingkuhan27
b Sikap egois para pihak sehingga menyulitkan mediator untuk
mendamaikan dan mendalami permasalah yang dihadapi para pihak
27 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
60
c Sikap para pihak yang terkadang tidak mengikuti peraturan mediasi
yang telah disepakati28 Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya proses
mediasi
d Biasanya jauh sebelum para pihak mendaftarkan perkara dan mengikuti
persidangan sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutus
ikatan pernikahan29 Akhirnya mediator pun sulit untuk mendamaikan
kembali bahkan gagal
e Sikap para pihak yang kooperatif Namun hal ini mereka lakukan agar
proses mediasi cepat selesai dan berlanjut kepada tahap persidangan30
Mereka melakukan hal ini hanya sebagai formalitas
5 Kebudayaan
Berkaitan dengan kebudayaan dalam skripsi ini adalah mengenai
budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama Hal ini
sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama Pasal tersebut berbunyi
1 Peradilan Agama adalah peradilan nagi orang-orang yang beragama
islam
Menurut pasal ini Pengadilan Agama adalah wadah bagi orang-orang yang
ingin berperkara khusus untuk orang-orang atau masyarakat yang beragam
islam
28 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 29 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 30 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
61
Penulis melihat ada kecenderungan kenaikan angka perceraian dalam
empat tahun terakhir Berikut adalah angka perceraian selama 4 tahun
terakhir
Tabel 6
DIAGRAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 4
TAHUN TERAKHIR31
Dari data di atas dapat kita lihat bahwa angka perceraian dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan baik pada perkara cerai talak maupun
cerai gugat Namun diantara kedua jenis perkara tersebut angka cerai gugat
jauh mendominasi dibandingkan dengan cerai talak Pada tahun 2012 pada
perkara cerai talak terdapat 89683 perkara yang diputus sedangkan pada
cerai gugat terdapat 206102 perkara Pada tahun 2013 terdapat 94715
perkara cerai gugat dan 221460 pada perkara cerai gugat Selanjutnya pada
tahun 2014 pada cerai talak terdapat 99536 perkara dan 243334 pada
perkara cerai gugat Kemudian pada tahun 2015 terdapat 98602 perkara
31 httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
050000
100000
150000
200000
250000
300000
2012 2013 2014 2015
89683 94715 99536 98602
206102 221460 243334 252885
cerai talak
cerai gugat
62
cerai talak dan 252885 pada perkara cerai gugat Dari setiap tahunnya
jumlah perkara cerai gugat lebih dari 2 kali lipat jumlah perkara cerai talak
Perbedaan jumlah angka ini sangat signifikan dan menunjukkan bahwa
betapa tingginya angka perceraian di Indonesia terutama dalam perkara
cerai gugat Bisa disimpulkan bahwa angka perceraian dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan
C Tingkat Keberhasilan Mediasi
Pada pembahasan ini peneliti membatasi penelitian hanya pada tahun 2015
Data yang diambil bersumber dari laporan bulanan yang kemudian dirangkum
menjadi laporan tahunan Pengadilan Agama Karawang Di dalam laporan
tersebut dapat diketahui berapa jumlah perkara yang dimediasi setiap bulannya
dan berapa jumlah perkara yang berhasil dan gagal untuk dimediasi Berikut
adalah laporan pembukuan mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
Tabel 7
LAPORAN TAHUNAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2015
NO
BULAN
JUMLAH PERKARA
KETERANGAN
BERHASIL TIDAK BERHASIL
1 Januari 28 0 28
2 Februari 18 0 18
3 Maret 20 1 19
4 April 25 0 25
5 Mei 21 0 21
63
6 Juni 18 0 18
7 Juli 18 0 18
8 Agustus 23 1 22
9 September 27 2 25
10 Oktober 35 1 34
11 November 31 0 31
12 Desember 25 0 25
TOTAL 289 5 284
Untuk mengetahui prosentase keberhasilan mediasi dalam satu tahun pada
tabel di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut 32
119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119888119886119887119906119905119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119901119906119905119906119904
X 100
Berdasarkan rumus di atas dapat ditentukan prosentasi keberhasilan mediasi
perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 sebagai berikut
5284
X 100 = 176
Maka dapat diketahui prosentase tingkat keberhasilan perkara yang berhasil
dimediasi adalah sebesar 176 Hal ini membuktikan bahwa tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 sangatlah
jauh dari apa yang diharapkan Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa
32 http wwwbadilagnet data ARTIKEL Mencari 20 tolak 20 ukur 20 hasil
20 Mediasipdf
64
mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 belum efektif Ini
sangat berbanding terbalik dengan prosentase kegagalannya sebesar 9824
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi
Tentunya dalam berjalannya proses mediasi ada faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi Berikut adalah beberapa faktor-faktor
keberhasilan mediasi
a Para Pihak Bersifat Kooperatif
Artinya adalah mereka para pihak dapat mematuhi peraturan dalam
proses mediasi yang telah disepakati sebelumnya33 Hal ini harus dilakukan
karena kebanyakan para pihak yang berperkara ketika suasana hatinya tidak
baik tidak dapat mengontrol emosi sehingga peraturan yang telah disepakati
sebelumnya tidak dipatuhi dan proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan
Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator yang mudah dipahami
sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama mediator yang
bersertifikat34 Ketika seorang mediator telah bersertifikat setidaknya dia
telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara berkomunikasi cara
menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak yang berbeda-beda
karakter
33 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 34 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
65
Begitu juga penampilan mediator yang berwibawa dan meyakinkan
dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi karena dapat meyakinkan dan
menimbulkan kepercayaan terhadap para pihak35
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir
para pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan baik
dan positif ketika menghadapi suatu perkara36
d Mengingat Anak
Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan mediasi karena
para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian bagaimana nasib
anak-anak mereka apabila bercerai37 Hal ini bagi mereka yang sudah
memiliki anak dari hasil perkawinan yang mereka laksanakan
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi
Ketika kondisi tempat atau ruang nyaman hal ini juga dapat
mempengaruhi keberhasilan mediasi karena dapat merubah mindset para
pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di ruangan ruangan tersebut
35 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 36 Kedua faktor tersebut hasil wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator
Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 37 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
66
ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin ruangan atau AC (Air
Conditioner) yang dapat membuat para pihak nyaman38
f Iktikad Baik Para Pihak
Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang mediator untuk
mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung iktikad baik para
pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima kembali pihak
tergugat untuk hidup bersama39
Berikut adalah beberapa faktor penghambat terhadap keberhasilan mediasi
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai
Hal ini terjadi biasanya ketika salah satu atau kedua belah pihak
tidak mau bermusyawarah Misalnya salah satu pihak menuruti pihak
lawan yang ingin bercerai itu sudah dipastikan akan gagal untuk
dimediasi40
b Konflik Yang Sudah Meruncing
Konflik yang sudah meruncing dan berlarut-larut diantara para
pihak akan menghambat keberhasilan mediasi Apabila salah satu pihak
ada yang berkeinginan untuk berdamai masih ada kesempatan untuk
dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah tidak ingin untuk
berdamai maka akan sangat sulit dimediasi41
38 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 39 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 40 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 41 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
67
c Psikologis atau kejiwaan para pihak
Kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya
sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang
mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan
perceraian ini42
42 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
68
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa
kesimpulan yang dapat dikemukakan
1 Efektivitas mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang belum
efektif karena tingkat keberhasilannya masih sangat rendah
2 Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah
a Para Pihak Bersifat Kooperatif Artinya adalah mereka para pihak dapat
mematuhi peraturan dalam proses mediasi yang telah disepakati
sebelumnya Hal ini harus dilakukan karena kebanyakan para pihak yang
berperkara ketika suasana hatinya tidak baik tidak dapat mengontrol emosi
sehingga peraturan yang telah disepakati sebelumnya tidak dipatuhi dan
proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator
yang mudah dipahami sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama
mediator yang bersertifikat Ketika seorang mediator telah bersertifikat
setidaknya dia telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara
berkomunikasi cara menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak
yang berbeda-beda karakter Begitu juga penampilan mediator yang
berwibawa dan meyakinkan dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi
69
karena dapat meyakinkan dan menimbulkan kepercayaan terhadap para
pihak
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir para
pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan
baik dan positif ketika menghadapi suatu perkara
d Mengingat Anak Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan
mediasi karena para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian
bagaimana nasib anak-anak mereka apabila bercerai
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi Ketika kondisi tempat atau ruang
nyaman hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi karena
dapat merubah mindset para pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di
ruangan ruangan tersebut ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin
ruangan atau AC (Air Conditioner) yang dapat membuat para pihak
nyaman
f Iktikad Baik Para Pihak Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang
mediator untuk mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung
iktikad baik para pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima
kembali pihak tergugat untuk hidup bersama
70
3 Faktor-faktor penghambat mediasi adalah
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai Hal ini terjadi biasanya ketika
salah satu atau kedua belah pihak tidak mau bermusyawarah Misalnya
salah satu pihak menuruti pihak lawan yang ingin bercerai itu sudah
dipastikan akan gagal untuk dimediasi
b Konflik Yang Sudah Meruncing Konflik yang sudah meruncing dan
berlarut-larut diantara para pihak akan menghambat keberhasilan mediasi
Apabila salah satu pihak ada yang berkeinginan untuk berdamai masih
ada kesempatan untuk dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah
tidak ingin untuk berdamai maka akan sangat sulit dimediasi
c Psikologis atau kejiwaan para pihak Kekecewaan yang berat salah satu
pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa
terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri
ikatan dengan jalan perceraian ini
B Saran
Pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada
beberapa pihak atau instansi yang terkait yaitu sebagai berikut
1 Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang membawahi
Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA mewajibkan kepada calon
pasangan suami isteri yang akan menikah untuk mengikuti bimbingan dan
pembinaan tentang pernikahan untuk menciptakan rumah tangga sakinah
mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan Karena sampai
saat ini hal tersebut hanya bersifat anjuran Hal ini dilakukan agar pasangan
71
yang akan menikah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup serta
membentuk mental yang baik bagi para calon pasangan suami isteri Ini
adalah modal utama agar para pasangan suami isteri terhindar dari perkara
perceraian
2 Kepada Mahkamah Agung ada dua saran yang ingin penulis berikan yaitu
sebagai berikut
a Mahkamah Agung agar mengadakan pelatihan lebih intensif kepada
hakim mediator khususnya bagi hakim yang belum bersertifikasi
sehingga seluruh hakim telah mengikuti dan memiliki sertifikat
tersebut karena kecakapan mediator adalah salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam mediasi
b Agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA yang menjelaskan
tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang
berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator karena hal itu adalah
upaya luar biasa sehingga layak dan patut untuk diberikan insentif
Juga untuk memotivasi para hakim agar lebih bersungguh-sungguh
dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator yang berdampak
dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi Pada
kenyataanya sampai saat ini Mahkamah Agung belum menjelaskan
regulasi tersebut di dalam PERMA
3 Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator agar dengan
sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai mediator tidak hanya
sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh PERMA
72
DAFTAR PUSTAKA
Abbas Syahrizal Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional Jakarta Kencana 2009
Astarini Dwi Rezki SriMediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan
BandungPT Alumni 2013
Abdurrasyid Priyatna Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu
Pengantar Jakarta Fikahati Anesta 2002
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir
Min Ibni Katsir terj M Abdul Ghoffar Juz 5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi
2003
Amriani Nurnaningsih Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011
Al-Husain Ahmad Fathul Qariib Al-Mujiib Mesir Thaha Putra Semarang 1934
Ali Zainuddin Sosiologi Hukum Jakarta Sinar Grafika 2012
Ali Achmad Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1 Jakarta
Kencana 2010
Amir M Abdul Kamus Istilah Islam Jakarta Pustaka Firdaus 1994
Dawson Roger Seni Negosiasi (Secret of Power Negotiating) Jakarta Gramedia
Pustaka 2010
Emirzon Joni Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi
Mediasi Konsiliasi dan Arbitrase) Jakarta Gramedia Pustaka Utama
2000
73
Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2011
Kriekhoff Valerine Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa keluarga
Pustaka Dunia 2012
Lumbuun Ronald S Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan Jakarta Raja Grafindo Persada 2011
Manan Bagir Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia
Peradilan No 24 8 Juli 2008
Rahmadi Takdir Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat
Jakarta Raja Grafindo Persada 2010
Rahman Ghazaly Abdur Fiqh Munakahat Jakarta Kencana Prenada Media
Group 2006
Sabiq Sayyid Fiqh Al-sunnah Kairo Al-Fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972
JMoleong Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja
Rosdakarya 2009
Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar 2014
Shihab M Quraish Tafsir Al-Mishbah Jakarta Lentera Hati 2007
Soekanto Soerjono Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014
Sutadi Mariana Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg
dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan
Biaya Ringan Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI
2005
74
Soekanto Soerjono Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta
PTRaja Grafindo Persada 2008
Syarifuddin Amir Ushul Fiqh Jilid II cet6 Jakarta Kencana 2011
Soekanto Soerjono Penegakan Hukum Bandung Bina Cipta 1983
Tim Penyusun Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta Balai
Pustaka 1990
Usman Rachmadi Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik Jakarta
Sinar Grafika 2012
Widyana I Made Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Jakarta Fikahati
Anesta 2009
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perauran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
Jurnal
75
Nurhasanah dan Rozalinda (2014) ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo
Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 (No2) hal 2
Fachrina dan Rinaldi Eka Putra (2013) ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis
Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di
Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 (No2) hal 5
Internet
Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain 2007
http wwweramuslimcom berita nasional angka- perceraian- di- indonesia-
tertinggi- dibanding- negara- islam- lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam
1612 WIB
Takariawan Cahyadi Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam 2015 http
wwwkompasianacom pakcah di- indonesia- 40- perceraian- setiap-
jam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
Cerai Paling Banyak di Jawa Barat http wwwantaranewscom berita 270213
cerai- paling- banyak- di- jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
Budiman Asep 2016 Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia http
wwwpikiran-rakyatcom jawa-barat 2016 03 15 364250 kasus- cerai-
indramayu -tertinggi- di- indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
Harahap Syahrizal Hadi http wwwmedanbisnisdailycom news read 2015
1230207187kursus-perkawinan-dan-upaya-mencegah-perceraian diakses
11 Juni 2016 jam 0600
httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg
201411teori-efektifitashtml diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
httpwwwbadilagnetdataARTIKELMencari20tolak20ukur20hasil20
Mediasipdf
Lampiran 1
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Drs H Hasan Bashri SHMH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua pengadilan agama karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya2009 di Mega Mendung Bogor
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma ini mengikat hanya bagi orang2 yg berperkarasetiap yg berperkara berdasarkan revisi Perma No1 Tahun 2016 ini Setiap berperkara khusus utk perceraian wajib menempuh mediasi terlebih dahulukalo tdk putusannya batal demi hukum
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Ya sudah Jadi setiap kita warga PA ada perwakilan untuk mengahadiri sosialisasi iniYa cukup berpengaruhada perbedaan dari pada Perma sebelumnya Ada progresnya walaupun tidak signifikan
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Saya belum tau apakah ada upaya peningkatan menjadi UUmungkin nanti akan ada perubahan menuju kesana sebab ini suatu kewajiban juga
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Yaa baguscukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Para pihak antusiasrata2 para pihak ingin dimediasiresponnya baik Tingkat keberhasilannya lumayan Terutama pihak tergugat yg merasa keberatan dgn tuntutan
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mendamaikan kedua belah pihak yg berperkara utk menuju ke arah perdamaian supaya mereka damai Fungsinya mediator
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi
H Di dalam memang selalu diupayakan penasehatan perdamaiankarena di ruang sidang itu waktunya terbatas dan singkat Kita juga dibatasi dgn perkara yg cukup banyak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Sebab ada hal yg terkadang secret apabila menyangkut perceraianmakanya sidangnya tertutup Ini masalah sangat privasi dan khalayak umum tdk boleh taukarena aib juga Sesuai dgn perma diberikan waktu kurang lbh 40 hari kerja Kami melakukan mediasi tidak hanya 1 atau 2 kali bahkan bisa 4 sampai 5 kali apabila kita melihat masih ada celah utk didamaikan Bahkan harinya bisa ditambah tentunya atas seizin ketua mejalis hakim
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Ketika hal ini terjadibiasanya kita melakukan kaukus Biasanya mereka lbh terbukakarena kalo kita hadirkan mereka berduka biasanya cenderung agak tertutup juga Ini adalah jalan terbaik utk mengetahui apa sih yg sebenarnya terjadi
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Pengaruhnya cukup besar jugasebab ketika kaukus mereka lebih terbuka dlm persoalan yg sebenarnya terjadi Kadang2 didepan pihak agak malu dll apalgi kalo para pihak nya tempramental Tp begitu lewat kaukus mereka lebih terbuka kadang2 Sering terjadi hal seperti ini Hal ini sangat penting karena utk menggali persoalan yg sebenarnya terjadi
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama Kemampuan mediator juga berpengaruh terutama mereka yg sudah bersertifikasi Kedua kesungguhan dari mediator Respon dan keinginan kedua belah pihak juga sangat penting Termasuk juga suasana ruangan mediasi mempunyai pengaruh penting terhadap keberhasil Didesain dgn rapiber ACjadi ketika masuk itu orang2 merasa enak dan nyamandapat merubah mindset mereka juga Kalo ruangannya panasga mumpuni Maka demikian kita berharap Pemerintah menyediakan tmpt khusus utk mediasi yg representatif Faktor kegagalan yaa sebaliknyahehe
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa sangat penting Harus juga dia memiliki bekal itu sebab itu terkait sekali dgn masalah keluarga Ttg pskologi harus dikuasai oleh hakimbaik dia sebagai hakim
maupun sebagai mediatortapi itu hanya bersifat anjuransebab dlm persyaratan blm ada ketentuan sprti itu Namun secara mafhumnya kita harus mengetahui lah
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah tempat pastinya Utk tempat alhamdulillah bisa kita katakan cukup memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Dulu begitu maunya MA tapi sampai hari ini blm jelas juga reward nya apabelum ada aturan mengenai hal iniitu baru wacana aja Harusnya adasebab itu adalah upaya luar biasa Seperti di negara jepang aja itu reward nya luar biasa Mungkin kalo ada dapat memotivasi hakim juga untuk memediasi dgn lbh baik
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Yaa sudah lumaya ideal lah kalo sgtu
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Khusus utk di PA karawang tidak menyediakantp di PA yg lain saya tahu menyediakanuntuk masalah knpa nya saya kurang tau juga yaa Yang jelas ketika Pengadilan saya yg sebelumnya di Cibinong ada
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Rata2 responnya baik dan mau dimediasi tapi 1 atau 2 ada kadang yg menolak Memang harus maukalo tdk batal demi hukum
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Biasanya dari pihak penggugat yg tdk mau melanjutkanyg kedua kadang2 pihak tergugat juga tdk mauketika kedua belah pihak tdk maubanyak disini yg seperti itu Tapi apabila pihak penggugat atau salah pihak msh mauitu msh ada kemungkinan utk bermediasi Kalo dua2nya sudah tdk mauini yg sangat sulit Rata2 faktor ekonomiselingkuh juga adakekerasan juga adatdk tanggung jawab juga adamacam2 lahyg jelas faktor ekonomi menempati urutan teratasterkait masalah nafkah
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang
H Kita mengadakan kunjungan dan kerjasamaserta studi perbandingan dgn negara2 tersebut(Jepang) Kalo mereka berhasilkenapa tidak kita mengadopsi sistem yg sama Memang tingkat keberhasilanya cukup tinggi Saya termasuk yg terbaik jadi mediator Dari segi aturannyapelaksanaannyasistemnya juga kita ikut Kalo di luar negeri berbedasebelum menuju ranah persidanganmereka sebelum itu sudah ada upaya perdamaian Jadi kalo mereka sudah berhasil ga perlu lagi naik ke tahap persidangan Berbeda dgn kitakalo kita di dalamartinya setelah daftar ke persidangan baru dapat dilakukan mediasi Mereka juga ada lembaga swasta yg dibiayai oleh negara tanpa dipingut biaya Utk hal biaya mediasi kita juga sama gratisCuma kita dalam persidangan setelah daftar Faktor kultur sangat berpengaruhutk di indonesia apalagi dgn kemajemukan sukunyakhusus utk karawang saja skrng bukan hanya orang sunda saja tapi sudah dari mana2 Sosialisasi mediasi ini kita suka lakukan namun hanya dalam ranah kelembagaan sajatdk khusus kepada masyarakat
H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Rosniati MH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Ya saya sebagai hakim mediatordisini sejak 31 agustus 2013
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang melalui SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Belum memilikinamun kita sebagai hakim dibenarkan untuk merangkap juga sebagai hakim mediator kecuali kalo mediator diluar hakimitu wajib memiliki sertifikat mediator
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Tidakini hanya mengikat kepada orang2 yg berperkara dipengadilan saja Kalo ga dimediasi putusannya batal demi hukum Kalo kedua belah pihak hadir dapat dimediasi tp kalo salah satu tdk hadir tdk dapat dimediasi
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Dari pihak MA sudah melakukan sosialisasi dgn cara perwakilan dari PA karawang ini di undang ke MA Kyk nya ga ada perubahan yg berarti yaa karena biasanya orng yg berperkara kesini ga ada suami nyayg verstek(ga bisa dimediasi)yg hadir dua2nya hanya sedikit Tp dsni juga banyakcontoh penggugat mengajukan gugatan terus suaminya dtng atau suami yg mengajukan lalu termohonnya datang mediasi perdamaiannya itu jarang yg berhasil namun akibat cerainya bnyk yg berhasil seperti nafkah lsquoiddahmutrsquoah nya itu bnyk yg berhasil
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Belum adamungkin tergatung orang-orang yg ada di Mahkamah Agung yaauntuk menerbitkan Undang-Undang itu banyak persyaratannya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektifCuma khusus dlm perkara perceraian efektifnya dalam hal akibat cerainyabukan pada perdamaian dalam perceraiannya Karena orang yang datang berperkara perceraian itu adalah dalam hal perasaanuntuk mendamaikannya itu kan sulit apabila sudah menyangkut perasaan
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Ini sebetulnya mediasi ini adalah non-litigasi tp sudah terintegrasi ke dalam litigasi dan itu membantu Memang dalam setiap awal persidangan sudah memberikan nasihat tapi kan untuk lebih fokus dan optimal waktunya harus dipisahkan secara tersendiri
11 Mengapa mediasi harus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena dalam hal perceraian ada rahasia2 rumah tangga yg orang lain tidak boleh mengetahuiyg boleh tau hanya mediator dengan hakim Apabila terbuka untuk umum itu tidak etisbarang kali ada sesuatu yang dapat memalukan salah satu atau kedua belah pihakaib keluarga jugajadi harus benar2 rahasia Dalam Perma terbaru kan jangka waktunya 30 harisampai kapanpun bisa bahkan sampai perkara putuspun apabila para pihak menghendaki untuk mediasi kembali yaa kita mediasi lagi Contoh dia cerai tahap awal mediasi tapi tidak tercapailalu berlanjut rekonpensi dalam tahap ini kita mediasi lagi Tapi apabila yg tidak bisa dimediasi kalo perkaranya sudah lanjut Umpamanya verstek awalnyapihak tergugat tidak hadir Lalu kita sudah dalam tahap pembuktiankemudian pihak istri atau suami datangkita sudah tidak mediasi lagi karena sudah lewat
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Pertama yg dilakukan adalah ditunda mediasinya tergantung kesepakatan
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yaa pernah juga Selama ini kaukus tidak banyak pengaruh menurut saya
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H (Faktor keberhasilan mediasi) (1)hubungan antara keduabelah pihak belum terlalu meruncingsalah satu pihak masih berkeinginan untuk damai itu msh ada kesempatan tapi apabila sudah dua2nya tidak itu sangat sulit dimediasi (2)Faktor mengingat anak2 bagi yg sudah menikah dan sudah memiliki anak2bagaimana nasib anak2 apabila bercerai (3)faktor hakimbagaimana cara hakim berbicara dan memberikan nasihat Apabila nasihat2 dapat diterima oleh para pihak itu juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti
dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa itu juga diperlukanbisa juga apabila melibatkan keluarga (hakam) barang kali dengan begitu dpt meluluhkan hati Dalam psikologis juga perlumelihat keadaan atau kondisi kejiwaan seseorang Walaupun kita bukan ahli psokologis tapi karena pengalaman sebagai hakim kita bisa menilai watak kondisi seseorang Lalu kan kita sudah melakukan pelatihan2 mediasitujuannya kan untuk itu Bagaimana cara memediasi orangbagaimana supaya orang itu tertarik dgn kita
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Tempat atau ruang Tentunya ruangan yg apabila orang masuk itu bisa membuat dingin hatinya Ruang mediasi harus dihias sebaik mungkinsejuk juga Kalo disini belum memadai kan apabila memperbaiki sarana dan prasarana harus ada anggaranuntuk tahun ini kita belum dapat anggaran itu dan ruang mediasi yaa seadanya Kalo ditempat lain sudah memadaidihiasada meja khusus (meja bundar)
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum idealmasih kurangnamun ruang khusus nya sudah ada tp belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Respon para pihak rata2 bagustapi keberhasilan nya yang kurang Orang2 yg datang ke Pengadilan itu rata2 perasaannya sudah sulit utk disatukanapalagi apabila salah satu pihak ada yg selingkuhitu sulit
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Kalo di Karawang inikebanyakan karena faktor ekonomi kurang Suami tdk kerja atau suaminya malas2an bekerjajd istri terpaksa bekerjaBanyak jugayg akhirnya
suami mengizinkan istri menjadi TKITKW ke luar Suami dirumah ngurus anak dikirim uanglalu dikumpulkan untuk modal nikah lagi Kedua adalah Selingkuh
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perlu juga kita mencontohnamun kita kan blm tau bagaimana prosesnya disana Kalo memang baik ya kita harus mencontoh Tapi kita juga kn sudah ada payung hukum sendiri Untuk masalah kultur juga menurut saya tidak banyak pengaruh yaakarena kalo perkara peceraian itu sudah masalah hati yaasangat sulitga mungkin memaksakan kehendak Jadi mediasi itu ada beberapapertama (berhasil) dua2nya hadir dan berhasil damaiada juga (gagal) apabila salah satu pihak tidak hadiritu gagal dimediasi Ada juga (tidak berhasil) yaitu dua2nya hadir namun gagal untuk dimediasi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Elfina Fitriani
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak 8 februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang dengan SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Sudah adasaya mengikut di MegamendungBogor pada tahun 2013 kalo tdk salah
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Hanya mengikat kpd orang2 yg berperkara saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudah Tidak banyak berpengaruh yaa terhadap keefektivitasan mediasi
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo sementara ini belum ada upaya kesana Karena tahap untuk kesana butuh waktu dan pembahasan yg panjang
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Pada intinya adalah orang mencari solusi terhadap permaslahan yg dihadapi orang2 yg berperkara Fungsinya adalah untuk mendamaikan para pihak
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Kalo dalam hal ini kita memakai pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama Karena apabila tdk ada waktu khususmaka proses mediasi tdk akan maksimal dan tdk akan berjalan dengan baik karena saat persidangan terbatas oleh waktu yg berujung pd penumpukan perkara
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ini adalah masalah keluargabanyak masalah2 yg sifat nya privasi Dalam agama juga kn apabila ada masalah jgn sampai orng lain atau orang luar taubahkan kalo bisa ketika suami istri bertengkar anak pun jgn sampai tau Apabila orang lain
mengetahui bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah Karena aib juga yg menyebabkan ini bersifat tertutup
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Saya akan lakukan kaukus Kadang ketika kedua belah pihak saling berhadapankeduanya tidak mau saling terbukatakut menyinggung perasaan Pada saat kaukus masing2 pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah yg sebenarnya Pada inti nya apabila masih ada solusi kita cari solusinya tapi tidak bisa mau bagaimana lagi Terkadang kan ada orang yg memilki prinsip
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yang saya alamipada akhirnya kaukus ini tidak berhasil juga terhadap mendamaikan para pihakcuman para pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah2nya yg tidak bisa dia ungkapkan ketika di dpn salah satu pihak Mungkin mediator lain berbeda lagikarena itu yg saya alami selama menjadi mediator
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Kadang2 dari para pihak jugajika salah satu masih ada keinginan untuk rukun masih ada kesempatan untuk berdamai kembaliterutama pihak penggugat yang dapat menerima kembali pihak tergugat untuk kembali hidup bersama Tapi kalo sudah dari kedua belah pihak berkeinginan untuk pisah itu sangat sulit utk didamaikantidak mungkin kita memaksakan Dari mediatornya jugacara membujuk atau cara bicara mediator terhadap para pihak itu enakdapat diterimapenampilan mediator jugahal itu dapat mendukung keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Tentu perlunamun secara akademik kita sebagai mediator tidak mungkin untuk belajar lagi dalam hal (psikologis) tapi kita belajar dari pengalaman Untuk menarik seseorang itu kita kan harus mengetahui jiwa atau karakteristik seseorang Sebenarnya harus bisa ilmu ttg psikologisharus sebelumnya diarahkan ke dalam bidang psikologis dalam hal akademik Tapi ya kalo skrng berdasarkan nalurialamiberdasarkan pengalaman saja Ketika menghadapi seseorang kita harus memiliki kemampuan itu untuk menunjang keberhasilan Tidak peraturan seperti iniuntuk saat ini hanya bersifat anjuran saja
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah ruang mediasi harus dikhususkanterpisah Ideal ruang mediasi dalam buku panduan adalah ruangannya besartertata dengan rapiterdapat meja bundar sehingga para pihak bisa berhadapandinginada air minum dan perlangkapan lainnyaserta adanya pajangan poto2 keluarga yg harmonis Sehinnga ketika masuk para pihak yg tadinya dala kondisi tdk enak bisa menjadi lbh enak lahstandarnya seperti itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa HBelum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Responnya baik terhadap proses mediasi inimau menerima saran2 yg kami sampaikan walaupun pada akhirnya para pihak gagal untuk berdamai Sikap para pihak kooperatif tapi itu dilakukan agar proses mediasi cepat selesai dan dilanjutkan ke tahap persidangan Mereka terkesan melakukan ini hanya sebagai formalitas belaka
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomi Banyak yg gugat kalo gugat ka pihak istri yg mengajukan Dalam hal ini banyak suami yg tdk bertanggung jawab memberi nafkah atas istri Faktor selingkuhfaktor KDRT juga ada tapi tidak banyak
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Tentu perlu apabila itu patut dan bisa kita contoh terlebih negara2 tersebut memiliki tingkat keberhasilan mediasi yg tinggi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Ratna Jumila SH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Jadi pada dasarnya hakim itu melekat sebagai mediatoritu sesuai dengan Perma No1 Tahun 2008 Namun menjadi mediator bersertifikat skitar 2012 atau 2013 Semenjak jadi hakim disini tahun 2014 merangkap sebagai mediatorada SK dari Ketua PA Karawang
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H ya kalo disini dari SK Ketua PA Karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya punyadari Pusdiklat MA MegaMendung skitar tahun 2012 atau 2013
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma itu terikatartinya setiap berperkara kita wajib melakukan mediasi kalo kedua belah pihak hadir Artinya Perma ini hanya mengikat kepada orang2 yang berperkara di Pengadilan saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudahsebetulnya tidak jauh beda dgn Perma sebelumnya No1 Tahun 2008namun penekanan dalam Perma No1 Tahun 2016 ttg perceraian agak diatur lebih rinci kalo Perma sebelumnya msh secara umum Untuk pengaruhnya terhadap efektivitas mediasi sih saya rasa tidak pengaruh atau perubahan yaa
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo dari Perma ke UU belum ada upaya yakarena kalo menuju UU proses nya berat dan agak rumitMungkin nnti suatu saat akan ada Tapi kita terus belajar dari kasus2 yang dihadapiatau ada saranatau diadakannya workshop Kalo menuju UU ada cuman proses butuh proses yang tidak sebentar ya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Ya cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan
damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Mediasi itu sifatnya wajib Setiap sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak lengkapwajib menempuh proses mediasikalaupun dalam setiap sidang ada upaya damai itu adalah amanat Undang-undang Apalagi masalah perceraian itu dalam setiap sidang wajib mendamaikan para pihak Tapi kalo mediasi di awalKalo berhasil ya sudahtapi kalo gagal disetiap awal persidangan wajib mendamaikan para pihak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ada rahasia2 yg tidak boleh didengar oleh orang lainada juga kaukusApabila mediasi gagal mediator pun hraus memusnahkan berkas2 yg berkaitan dengan mediasi karena saking rahasianya Untuk masalah hari tergantung kasusnya tapi rata2 sih 2 minggu atau 3 minggu Ada juga yg lbh tapi harus seizini dari majelis hakim Artinya ketika mediasi gagaltp pada saat sidang para pihak ingin mediasi lagi itu bolehharus pernyataan dari para pihakitupun harus dimusyawarahkan Mereka sepakat kemudian majelis hakim membolehkan maka boleh mediasi lanjutan Tapi ga boleh lama yapaling lama 14 hari kalo ga salah
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Yaa apabila itu terjadi maka dilakukan kaukus
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya HPernahtergantung kita lihat kasusnya seperti apaterutama masalah perceraianterutama istriada yg ga berani mengutarakan pendapatnyakarena ada yg suaminya KDRTkadang salah satu pihak nya nyerocos terus Karena hal itukita ksh gambaran bahwa mediasi itu punya aturan Ketika mediasi para pihak saling seranggamau ikuti aturan maka kita lakukan kaukus Ga sering Ada pengaruh tp tidak signifikan Pernah pengalaman dlm kasus ceraiterutama kalo salah satu pihak tidak mau cerailakuka kaukusberusaha membuka hati para pihak dan akhirnya mau mengutarakan apa yg diinginkanlalu kita sampaikan pd saat kaukus berikutnya kpd pihak lawanpihak lawan menerimaakhirnya damai dan cabut perkaraNamun tdk setiap perkara sprti itu
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama para pihak kooperatif artinya mereka para pihak mau mengikuti aturan mediasibisa diajak utk berfikir jernih Karena biasanya kalo suami istri udh marah sakit kan udh kyk orang lain yaa Kedua bahasa kita mereka bisa memahami (cara penyampaian mediator) sangat mendukung keberhasilan mediasi Ketiga latar belakang pendidikan para pihak Ketika masuk ruang mediasipas liat muka para pihak bisa ditebaktapi kalo para pihak adem ayemdiajak ngomong enaksaling mengerti Keempat faktor lingkungan dimana para pihak tinggal
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Harus itukarena sulit membedakan job antara mediator dgn hakimhakim harus memutus tp kalo mediator tdksementara itu hakim jadi mediator ditengah mediasi dia lupa bahwa dia sebagai mediator bkn hakim Akhirnya dia memutuskanitu kn tdk bisa karena mediator tdk bisa memutus Makanya sebenarnya kalo bisa hakim itu jgn jd mediatorkarena tipis sekali dia bisa membedakan antara jadi hakimamp mediatorkadang terpengaruh Perlu sekali Belum ada peraturannyahanya sebatas anjuran
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Ruangan mediasi yg memadaiYa beginilah contohnyamestinya kan harusnya ada poto2 keluarga samawa Disini hanya ada gambar tanganitu kn blm menggambarkan perdamaiantp hanya secara umum Tp ketika saya di Jakpus harusnya ada foto2 dan lukisan kelurga samawa (foto suami istri anak) potonya sangat mesrajd kita terbawa suasana Karena suasana ruangan yg sangat damai sangat mempengaruhi kondisi para pihak terutama ketikan para pihak tegang Saya pernah berhasil ketika itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada penghargaan apa2
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum dianggap baik atau belum memadai
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum adasejauh ini msh hakim yg ada di PA karawang Terkendala msh sulitnya SDM mediatornya Mungkin msh blm banyak yg memiliki sertifikat mediator Karena apabila diluar hakimharus memiliki sertifikat Kalo ga ada sertifikat pun ga masalah karena merangkap Kami belum bahas ttg ituterus di karawang ini msh jarangtdk seperti di Jakarta Kalo di jakarta setelah pensiun merangkap jd mediator
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Pertamaperkenalan Lalu menjelaskan peraturan mediasi sprti matikan hptidak boleh saling menyerangharus mendengarkan pendapat masing2 pihak dll Biasanya kalo sudah dijelaskan kebanyakan mereka taat Tp kalo ada yg melanggar kita kembalikan lgi ke peraturan yg telah disepakati Penjelasan aturan mediasi harus diawal
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Disini rata2 msh jarang yg sarjana Rata2 menikah diusia muda13 atau 14 thn udh nikah Banyak yg mnta dispensasi nikah Dari bisa digambarkan bahwa belum siap dengan proses mediasi
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomiselingkuhKDRT biasanya kalo udh selingkuh itu sulit utk didamaikan Kalo masalah ekonomi msh ada kemungkinan utk kita damaikan setelah kita jelaskan Campur tangan pihak ketiga yaitu keluargaitu juga biasanya sulit utk kita damaikan Terkadang mereka msh saling cinta tp ketika pihak keluarga sudah intervensi mereka lbh memilih mendengarkan keluargaga berdaya
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perbedaan dgn jepangdisana mediasi bersifat non-litigasikalo di indonesia kn bersifat litigasiitu yg sulit Kalo di jepang mediasi itu 1 tahun atau bahkan 2 tahun Sedangkan dikita hanya diksh waktu 30 haridan MA menuntut kita utk menyelesaikan perkara dlm wktu 5 bln Kita jd dikejar waktusebelum masuk perkara mereka mediasi dulu Kalo berhasil boleh dibawa ke pengadilan ato tidak utk dibuatkan akte perdamaian (one day wakai) Jd mereka dtng ke pengadilan sudah membawa draf2 kesepakatan Mereka mediasi sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan Dulu waktu saya ikut pelatihan mediasimenurut Nara sumber bahwa proses mediasi itu tdk dihitung utk menyelesaikan perkara Contoh waktu itu jangka waktu mediasi 40hari itu blm dihitung Dihitung mulai dari waktu awal persidangan ketika ada laporan dari mediator Tapi skrng tidakdari mulai dftar perkara sudah dihitung waktu penyelesaian perkaratdk boleh lbh dari 150 hari dari hari pendaftaran Jd karena faktor itulah yg mempengaruhi kita ukt bekerja keras dikejar waktu dan berdampak tdk maksimal Karena kalo lama2 kita ditegur oleh MA Itulah faktor knpa mediasi disini jarang yg maksimal (1)MEDIASI GRATIS(2)BIAYA PERKARA MAHAL(3)KETERLIBATAN DARI EKSEKUTIF LEGISLATIF amp YUDIKATIF(4)KULTUR MASYARAKAT YG TAAT HUKUM Sulit diterapkan di Indonesiasebenarnya biaya mediasi gratisan apabila dari hakimsedangkan kalo mediasi dari luar hakim butuh biaya yg berasal dari para pihak Menurut pendapat saya (DraRatna Jumila MH) mungkin mediasi ini hanya formalitas belakaudahlah yg pnting kita sudah melaksanakan amanat Permamasalah berhasil atau tidak itu urusan belakangan
Lembaga ADR adatapi kalo ke pengadilan agama khusus nya banyak ga dipakai jarang ikut campurtapi tdk tau kalo Pengadilan Negeriorang yg berperkara ke PA rata2 orang yg menengah ke bawahapalgi di karawang Beda dgn kota2 besar dgn kasus yg besar sehingga dapat mengambil mediator dari luar KULTUR Dikita ituhukum dibuat utk dilanggar yaa heheterkadang kita suruh mediasi malah mengelak dgn alasan bahwa sudah mediasi dgn keluarga Itu kan salah satu bentuk tdk taat hukumtp kemudian kami jelaskan H = Hakim atau Hakim Mediator
Lampiran 2
Gambar 1
Foto bersama Dra Elfina Fitriani Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 2
Foto bersama Dra Hj Rosniati MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 3
Foto bersama Drs H Hasan Bashri SHMH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 4
Foto bersama Dra Ratna Jumila MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 5
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Gambar 6
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Lampiran 3
xii
DAFTAR TABEL
TABEL 1 Daftar Perceraian Pengadilan Agama Karawang 2011-2015 5
TABEL 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karawang 44
TABEL 3 Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016 50
TABEL 4 Daftar Mediator Pengadilan Agama Karawang 52
TABEL 5 Jadwal Mediator 58
TABEL 6 Diagram Perceraian Pengadilan Agama 4 Tahun Terkahir 61
TABEL 7 Laporan Tahunan Mediasi Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
62
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara Penelitian
LAMPIRAN 2 Foto bersama para Mediator Hakim Pengadilan Agama karawang
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Karawang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling
banyak dalam setiap tahunnya dibandingkan negara Islam didunia lainnya Hal
tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama dalam acara
Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan
Tingkat Nasional 2016 Menurutnya gejolak yang mengancam kehidupan struktur
keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini
Tambahnya lagi bahwa setiap tahun ada 2 juta perkawinan tetapi yang
memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat setiap 100 orang yang
menikah 10 pasangannya bercerai dan umumnya mereka yang baru berumah
tangga1
Jika di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia
sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik ternyata di tahun-tahun
berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat Melihat data pernikahan
dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI tampak
pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun sementara
perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian setiap
tahunnya Tahun 2009 jumlah angka pernikahan sebanyak 2162268 kejadian
1Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain
httpwwweramuslimcomberitanasionalangka-perceraian-di-indonesia-tertinggi-dibanding-negara-islam-lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam 1612 WIB
2
dan perceraian sebanyak 216286 kejadian Lalu pada tahun 2010 jumlah angka
pernikahan sebanyak 2207364 kejadian dan perceraian sebanyak 285184
kejadian Tahun 2011 jumlah angka pernikahan sebanyak 2319821 kejadian dan
perceraian sebanyak 258119 kejadian Tahun 2012 jumlah angka pernikahan
sebanyak 2291265 kejadian dan perceraian sebanyak 372577 kejadian
Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah angka perceraian sebanyak 2218130
kejadian dan perceraian sebanyak 324527 kejadian2
Data Kementerian Agama RI disampaikan oleh Kepala Subdit
Kepenghuluan Anwar Saadi Jumat 14 November 2014 Dimuat di Republika
Online 14 September 2014 Sebagai sampel kita ambil data dua tahun terakhir di
2012 dan 2013 saja Jika diambil tengahnya angka perceraian di dua tahun itu
sekitar 350000 kasus Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus
perceraian atau 40 perceraian setiap jam
Provinsi Jawa Barat yang juga paling banyak penduduknya menjadi
provinsi yang paling tinggi angka perceraiannya Badan Peradilan Agama MA
pada 2010 mengungkap terdapat 33684 kasus cerai di sana Tempat kedua
adalah Jawa Timur yaitu sebanyak 21324 kasus Posisi ketiga Jawa Tengah
dengan 120193 Indramayu adalah kabupaten di Jawa Barat dengan angka
perceraian tertinggi di Indonesia pada 2015 Jumlah perceraian tahun 2015 pun
meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 dan didominasi oleh usia produktif
2Cahyadi Takariawan Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam
httpwwwkompasianacompakcahdi-indonesiandash40ndashperceraianndashsetiapjam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
3 Cerai Paling Banyak di Jawa barat httpwwwantaranewscomberita270213cerai-paling-banyak-di-jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
3
Ungkap Kepala Pengadilan Agama Indramayu Anis Fuadz di kantornya kamis
14 Januari 2016 lalu Dia menyebutkan Indramayu menempati peringkat pertama
dengan 9444 kasus diikuti Malang sebanyak 8497 kasus Surabaya 8262 kasus
Kabupaten Cirebon 7991 kasus Sementara di Jawa Barat setelah Indramayu dia
memprediksi di peringkat kedua ditempati Kabupaten Tasik atau Kota Cimahi4
Data statistik yang cukup mengejutkan juga dilansir oleh Badilag Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyebutkan pada tahun 2009 perkara
perceraian yang diputus Pengadilan AgamaMahkamah Syarrsquoiyah mencapai
223371 perkara Perkara cerai gugat berjumlah 150000 Ini berarti 65 dari
perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia
adalah cerai gugat5 Dilansir dari sumber yang berbeda data Ditjen Badilag MA
mencatat 285184 perkara berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se
Indonesia pada tahun 2010 dimana dalam 5 tahun terakhir peningkatan perkara
yang masuk bisa mencapai 816
Berkaitan dengan hal ini ada badan hukum yang di bentuk oleh Departemen
Agama yang dipercaya untuk menangani hal ini Badan Penasihat Perkawinan dan
Penyelesaian Perkawinan adalah badan yang dibentuk oleh Departemen agama
untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang
4Asep Budiman Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia httpwwwpikiran-
rakyatcomjawa-barat20160315364250kasus-cerai-indramayu-tertinggi-di-indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
5 Nurhasanah dan Rozalinda ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 No2 Tahun 2014 hal 2
6 Fachrina dan Rinaldi Eka Putra ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 No2 tahun 2013 h 5
4
ingin bercerai7 Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal
28 ayat (3) menyebutkan bahwa
ldquoPengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tanggardquo
Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan
Agama pertama kali mereka mendatangi BP4 ini Namun meskipun para pihak
belum mendatangi atau belum melalui proses BP4 dan langsung mengajukan
perceraian ke Pengadilan Agama Pengadilan Agama tetap menerima perkara
tersebut perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui
proses BP4 maupun yang belum para pihak dalam perkara tersebutwajib
diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut8
Akan tetapi mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama perlu dilakukan
kajian atau penelitian mengingat tingginya kasus perceraian Berkaitan dengan hal
ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang Berdasarkan
data statistik yang dilansir di situs resmi Pengadilan Agama Karawang Pada
tahun 2011 terdapat 1276 perkara yang didominasi cerai gugat berjumlah 846
perkara dan cerai talak berjumlah 430 perkara Pada tahun 2012 terdapat 1638
perkara yang tetap didominasi oleh cerai gugat bahkan cenderung meningkat
7 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 134 8 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 135
5
dengan jumlah 1131 perkara dan cerai talak sebanyak 507 perkara Lalu pada
tahun 2013 cenderung terus mengalami peningkatan dengan jumlah perkara
sebanyak 1812 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak 1267 dan cerai talak
berjumlah 545 perkara Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah perkara perceraian
sebanyak 1761 perkara dengan perkara cerai gugat berjumlah 1294 dan perkara
cerai talak mengalami penurun menjadi 467 kasus9 Lalu pada tahun 2015 jumlah
perkara perceraian sebanyak 1900 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak
1350 perkara dan 550 perkara cerai talak Kesimpulan yang di dapat dari data di
atas adalah selama 4 tahun terakhir perkara perceraian cenderung mengalami
peningkatan yang signifikan dengan didominasi oleh perkara cerai gugat
Tabel 1
DAFTAR PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2011-2015
Tahun Jumlah Perkara Cerai Talak Cerai Gugat
2011 1267 perkara 430 perkara 846 perkara
2012 1638 perkara 507 perkara 1131 perkara
2013 1812 perkara 545 perkara 1267 perkara
2014 1761 perkara 467 perkara 1294 perkara
2015 1900 perkara 550 perkara 1350 perkara
9 httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
6
Berangkat dari tujuan awal untuk mengetahui tingkat keefektivan mediasi di
Pengadilan Agama maka penulis beranggapan bahwa masalah ini perlu dijadikan
objek penelitian dalam sebuah skripsi karena akhir-akhir ini perkara perceraian
mengalami peningkatan yang signifikan Tulisan ini ingin mengetahui efektivitas
mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi yang berjudul ldquoEfektivitas
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama
Karawang Tahun 2015rdquo
B Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut
1 Indonesia adalah negara tertinggi tingkat perceraian
2 Jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat
3 Upaya pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia
4 Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
5 Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan
mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
C Batasan dan Rumusan Masalah
1 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan agar
permasalahan yang akan penulis bahas tidak meluas maka penulis membatasi
permasalahan sebagai berikut
7
a Efektivitas dibatasi pada keberhasilan dalam mediasi penyelesaian
sengketa perceraian
b Mediasi penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada perkara Tahun
2015
c Data tentang penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
d Data yang diteliti dibatasi pada data tahun 2015 karena pada tahun
tersebut merupakan angka perceraian tertinggi
2 Rumusan Masalah
Dalam mempermudah penulis menganalisa permasalahan penulis
menyusun rumusan masalah sebagai berikut
a Bagaimana efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
b Apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
c Apa saja faktor penghambat mediasi penyelesaian sengketa perceraian di
Pengadilan Agama Karawang
3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis
tujuan yang dimaksud adalah
1 Untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan efektivitas mediasi dalam
proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang
Tahun 2015
8
2 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam
penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun
2015
3 Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian
sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
Adapun manfaat penelitian ini adalah
a Akademis
Secara akademis hasil dari observasi ini diharapkan dapat menjadi
bahan penyuluhan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama
Karawang
b Praktis
Secara praktis hasil dari observasi ini diharapkan menjadi masukan
bagi pihak Pengadilan Agama guna meningkatkan keefektivitasan mediasi
dalam penyelesaian sengketa perceraian Dan bagi pihak lain diharapkan
dapat membantu untuk mengadakan observasi serupa
4 Studi Review Terdahulu
Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis lainnya
maka penulis meninjau beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir
sama dengan pembahasan yang penulis kaji Dalam hal ini penulis menemukan
beberapa skripsi yaitu
9
1 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Depokrdquo yang ditulis oleh Hidayatulloh (2011)10 Dalam
Skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2009 dari 269 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 38 perkara (141) Pada tahun 2010 dari 187
perkara yang berhasil dimediasi sebanayak 13 perkara (69) Dapat
disimpulkan tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
2 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Marosrdquo yang ditulis oleh SariM (2014)11
Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2011 dari 74 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Pada tahun 2012 dari 65 perkara
yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dan pada tahun 2013 dari 63
perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dapat disimpulkan
tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
Pembahasan dalam dua skripsi yang telah penulis kemukakan di atas
membahas pokok permasalahan yang sama namun masing-masing meneliti pada
objek atau tempat yang berbeda Pada skripsi pertama yang menjadi objek
penelitian adalah Pengadilan Agama Depok Pembahasan pada skripsi kedua
yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Maros Selanjutnya
objek penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Karawang Dengan
demikian objek penelitian yang penulis teliti belum pernah ada yang
membahasnya
10 Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 11 Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014
10
5 Metode Penelitian
1 Jenis Penelitian
Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong kualitatif analitis adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan
data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah
mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain12
2 Sumber Data
Data yang terhimpun dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian
yaitu
1 Data primer Sumber data ini didapatkan dari hasil observasi langsung
ke Pengadilan Agama Karawang serta hasil wawancara dengan para
Hakim di Pengadilan Agama Karawang
2 Data sekunder Sumber data ini penulis ambil dari teks undang-
undang yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 130 HIR dan 154
RBg SEMA No1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR154
RBg PERMA No2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan PERMA No1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan undang-undang No7 Tahun 1989 tentang Peradilan
12 Lexy J Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009) h 248
11
Agama undang-undang No48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman beberapa buku-buku terkait yang membahas tentang
mediasi di Pengadilan serta beberapa skripsi artikel-artikel terkait
mengenai hal ini yang dapat digunakan untuk mendukung dan
melengkapi data primer
3 Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan
data dengan wawancara langsung terhadap hakim-hakim atau pegawai
terkait di Pengadilan Agama Karawang serta melalui pengamatan langsung
atau observasi
4 Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara tematik
deskriptif yaitu dengan cara pendeskripsian atau penggambaran yang
dituangkan ke dalam bentuk paragraf yang kemudian diklasifikasikan sesuai
dengan jenis jawaban yang diberikan kepada narasumber
5 Tehnis Penulisan Skripsi
Penulisan skripsi ini berpedoman pada ldquoBuku Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh FSH UIN Jakarta tahun 2012rdquo
12
6 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini penulis membuat
sistematika penulisan dengan membagi kepada lima (5) bab tiap-tiap bab terdiri
dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut
BAB I Dalam bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah
identifikasi masalah batasan dan rumusan masalah tujuan
penelitian manfaat penelitian review terdahulu kerangka
berpikir metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II Membahas tentang konsep mediasi dan penerapannya berupa
pengertian mediasi asas-asas umum dalam proses medasi
keuntungan menggunakan mediasi peran dan fungsi mediator
proses mediasi dan mediasi dalam islam
BAB III Membahas tentang teori efektivitas berupa pengertian mediasi
bekerjanya hukum dalam masyarakat dan teori efektivitas
hukum
BAB IV Membahas tentang analisis efektivitas mediasi berupa profil
Pengadilan Agama Karawang analisis efektivitas mediasi
tingkat keberhasilan mediasi dan faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi
BAB V Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran
13
BAB II
KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi
Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin ldquomediusrdquo ldquomediumrdquo yang artinya
berada ditengah Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak
(ldquodyadic modelrdquo) dengan melibatkan pihak ketiga (ldquotriadic modelrdquo) dengan
tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis1 Pada
dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dapat membantu dalam situasi
konflik untuk mengordinasi aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses
tawar-menawar2
Menurut Priyatna Abdurrasyid mediasi merupakan suatu proses damai
bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada
mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang
bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang
besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang
bersengketa secara sukarela3
Pengertian mediasi yang lain menurut Dwi Rezki Sri Astarini adalah proses
penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang bersengketa dengan itikad
1 Valerine JL Kriekhoff Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam
buku Bunda Reghena (Pustaka Dunia 2012) h 615 2 Nurnianingsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta Raja Grafindo 2011) h 28 3 Priyatna Abdurrasyid Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar
(Jakarta Fikahati Anesta 2002) h 34
14
baik berusaha mendamaikan sengketa diantara mereka dengan dibantu oleh
mediator netral untuk mencapai hasil yang adil dan dapat diterima oleh kedua
belah pihak untuk dilaksanakan dengan sukarela4
Demikian pula ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun
2016 terdapat rumusan pengertian mediasi sebagai berikut
ldquoMediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediatorrdquo
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi
Pelembagaan dan permberdayaan mediasi di Pengadilan (Court Connected
Mediation) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada
dasar negara kita yaitu Pancasila terutama sila keempat yang berbunyi
ldquoKerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilanrdquo Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghedaki bahwa
upaya penyelesaian sengketa atau konflik atau perkara dilakukan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
Hal ini mengadung arti bahwa setiap sengketakonflikperkara hendaknya
diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak
yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama5
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dasar hukum yang mengatur
pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada
4 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 89 5 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 26
15
ketentuan HIR dan RBg HIR merupakan singkatan dari Herziene Inlandsch
Reglement (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara
perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan colonial Hindia Belanda
yang masih berlaku di negara kita hingga kini Sedangkan RBg adalah singkatan
dari Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang)
merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah luar pulau Jawa dan Madura
Secara lebih lengkap ketentuan pasal ini adalah6
1 Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka
Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi
2 Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat akta tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menempati perjanjian yang diperbuat itu surat akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa
Selanjutnya dalam Pasal 154 RBg adalah
1 Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak dating menghadap maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya
2 Bila dapat dicapai perdamaian maka di dalam siding itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa
Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil
pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 130 HIR154 RBg yang mengharuskan hakim
menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan
perdamaian diantara para pihak yang berperkara Namun Mahkamah Agung
mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar
6 Prof DR Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287
16
formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa7
Kenyataan praktik yan dihadapi jarang dijumpai putusan perdamaian Produk
yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya
hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau
kalah (winning or losing) Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep
sama-sama menang (win-win solution)
Pasal 130 HIR154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian oleh
hakim dijadikan modal utama dalam membangun perangkat hukum mediasi
pengadilan yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberdayaan Pengadian Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai Pasal 130 HIR154 RBg yang kemudianpada tahun 2003 disempurnakan
melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan8
Kemudian merasa PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dirasa belum efektif
maka Mahmakah Agung merevisi kembali dengan lahirnya PERMA Nomor 1
Tahun 2008 Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan para
pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata Hal ini daat dilakukan dengan
menintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur
berperkara di pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses berperkara di pengadilan Hakim wajib mengikuti
7 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 27 8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124
17
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi bila hakim melanggar atau
enggan menerpkan prosedur mediasi putusan hakim tersebut batal demi hukum
(Pasal 2 ayat (3) PERMA)9
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi
Bagi pihak-pihak yang berseteru memecahkan masalah dengan
membawanya ke meja hijau terkadang dirasa kurang begitu efektif Banyak
kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi
yaitu10
a Ada dua asas penting dalam mediasi
Pertama menghindari menang ldquokalahrdquo (win loose) melainkan lsquosama-sama
menangrdquo (win-win solution) Sama-sama menang bukan saja dalam arti
ekonomi atau keuangan melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi
(nama baik dan kepercayaan) Kedua putusan tidak mengutamakan
pertimbangan dan alasan hukum melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan
dan rasa keadilan
b Telah pula dikemukakan penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu
penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara Waktu yang panjang dalam
berperkara tidak hanya menjadi beban ekonomi keuangan Yang tidak kalah
pentingnya adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap
dan kegiatan pihak yang berperkara
9 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124-125
10 Bagir Manan Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia Peradilan No 248 Juli 2006 h 5-16
18
c Bagi masyarakat Indonesia berperkara menimbulkan efek sosial yaitu
putusnya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial Bukan saja antar
pihak yang berperkara Efek sosial dapat memperluas sampai kepada
hubungan kekerabatan yang lebih luas Hal ini dapat terjadi karena suatu
perkara bukan saja menjadi kepentingan dan ldquoharga dirirdquo yang berperkara
melainka juga dapat merambat ke kerabat
d Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia
yang mengutamakan dasar kekerabatan paguyuban kekeluargaan dan gotong
royong Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah laku toleransi
mudag memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan
bersama (komunal)
D Peran dan Fungsi Mediator
Dalam mediasi ada pihak yang sangat berperan besar demi tercapainya
kesepakatan damai yaitu seorang mediator Biasanya mediator adalah orang yang
ahli dalam bidang yang didiskusikandisengketakan atau ahli dalam bidang hukum
karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak Mediator merupakan pihak
ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para
pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa11
Sebagai ldquopenengahrdquo atau pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi
mediator ldquomembanturdquo para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya Seorang mediator akan membantu para pihak untuk membingkai
persoalan yang ada perlu diselesaikan secara bersama Secara umum mediator
11 Mariana Sutadi Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan Biaya Ringan (Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI 2005) h 30
19
tidak membuat keputusan mediator hanya membantu dan memfasilitasi para
pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian
sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga untuk mencapai
hasil yang maksimal seorang mediator disamping memiliki kemampuan sebagai
mediator juga harus dapat menguasai teknik-teknik mediasi secara baik12
Ada kalanya mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi
dalam pertemuan yang disebut caucus yaitu pertemuan mediator dengan salah
satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya sehingga mediator akan lebih leluasa
memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka membagi
informasi13 Dengan pertemuan terpisah (caucus) ini mediator akan mempunyai
lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi
Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya
dalam sebuah caucus Oleh karena itu seorang mediator juga harus memiliki
kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai
penyelesaian masalah yang disengketakan sehingga mediator diharapkan akan
mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu
perjanjiankesepakatan14
12 I Made Widyana Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (Jakarta Fikahati Anesta
2009) h 114 13 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 93 14 Takdir Rahmadi Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta
RajaGrafindo Persada 2010) h 17
20
Fuller dalam Riskin and Westbrook menyebutkan tujuh fungsi mediator
yaitu sebagai catalyst educator translator resourceperson bearer of bad news
agent of reality dan scapegoat
1 Sebagai ldquokatalisatorrdquo mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator
dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang
konstruktif bagi diskusi
2 Sebagai ldquopendidikrdquo berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi
prosedur kerja keterbatasan politis dan kendala usahan dari para pihak Oleh
sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di
antara para pihak
3 Sebagai ldquopenerjemahrdquo berarti mediator harus mampu menyampaikan dan
merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui
bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang
dicapai oleh pengusul
4 Sebagai ldquonarasumberrdquo berarti seorang mediator harus mendayagunakan
sumber-sumber informasi yang tersedia
5 Sebagai ldquopenyandang berita jelekrdquo berati seorang mediator harus menyadari
bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional Untuk
itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak
terkait untuk menampung berbagai usulan
6 Sebagai ldquoagen realitasrdquo berarti mediator harus berusah memberi pengertian
secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau
tidak masuk akal tercapai melalui perundingan
21
7 Sebagai ldquokambing hitamrdquo berarti seorang mediator harus siap disalahkan
misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan
E Proses Mediasi
Ada beberapa tahap secara garis besar yang harus dijalani oleh para pihak
dalam melakukan proses mediasi Berikut adalah tahapan-tahapan proses mediasi
yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016
a Tahapan Pra Mediasi
Pertama penggugat mendaftarkan perkara ke bagian kepaniteraan
Pengadilan Setelah itu Ketua Pengadilan memilih Majelis Hakim untuk
memeriksa perkara tersebut Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para
pihak Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh
proses mediasi (Pasal 17 ayat (1) )
Setelah itu Majelis Hakim memberikan hak kepada para pihak untuk
memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya (Pasal
20 ayat (1) ) Apabila setelah hari yang ditentukan tidak ada kesepakatan
untuk memilih mediator maka Hakim pemeriksan perkara segera menunjuk
Mediator Hakim atau pegawai Pengadilan Jika pada Pengadilan yang sama
tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang
bersertifikat ketua majelis hakim menunjuk salah satu Hakim Pemeriksan
Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan yang
bersertifikat (Pasal 20 ayat (3) dan (4) )
22
b Pemanggilan Para Pihak
Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setekah
menerima penetapan penunjukan sebagai mediator (Pasal 21 ayat (1) )
Dengan bantuan juru sita Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara
memanggil para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi
c Akibat Hukum Pihak Tidak beriktikad Baik
Pada Pasal 22 ayat (1) sampai (5) adalah penjelasan mengenai akibat
hukum bagi pihak Penggugat yang tidak beriktikad baik Pada Pasal
selanjutnya yaitu Pasal 23 ayat (1) sampai (8) berisi penjelasan mengenai
akibat hukum bagi pihak Tergugat yang tidak beriktkad baik selama proses
mediasi
d Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) para pihak menyerahkan
resume perkara kepada pihak lain dan Mediator (Pasal 24 ayat (1) ) Jangka
waktu mediasi yang ditetapkan adalah 30 hari terhitung sejak penetapan
perintah melakukan Mediasi Atas dasar kesepakatan para pihak waktu
Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
waktu mediasi pertama berakhir disertai engan alasannya (Pasal 24 ayat (2)
(3) dan (4) )
e Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat
Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum Mediator dapat
menghadirkan seorang atau lebih ahli tokoh masyarakat tokoh agama atau
23
tokoh adat (Pasal 26 ayat (1) ) Terkait mengenai mengikat atau tidaknya dari
penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat tergantung
berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 26 ayat (2) )
f Mediasi Mencapai Kesepakatan
Jika Mediasi mencapai kesepakatan dengan bantuan Mediator para
pihak wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani
oleh para pihak dan Mediator (Pasal 27 ayat (1) ) Mediator wajib
memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang
a Bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan atau kesusilaan
b Merugikan pihak ketiga atau
c Tidak dapat dilaksanakan
Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan kesepakatan
perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta
Perdamaian Jika para pihak tidak menghendaki maka kesepakatan
perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan (Pasal 27 ayat (4) dan (5) )
Selanjutnya Mediator wajib menyampaikan hasil kesepakatan kepada Hakim
Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian(Pasal 27
ayat (6) )
Setelah itu Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari isi kesepakatan
perdamaian paling lama 2 (dua) hari Apabila ada perbaikan Hakim
Pemeriksa Perkara mengembalikan kepada Mediator dan para pihak agar
segera diperbaiki Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak
Mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah di
24
perbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari sejak
penerimaan petunjuk perbaikan Paling lama 3 (tiga) hari setelah Hakim
menerima kesepakatan perdamaian maka Hakim menerbitkan hari penetepan
sidang untuk membacakan Akta Perdamaian (Pasal 28 ayat (1) sampai (4) )
g Kesepakatan Perdamaian Sebagian
Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan sebagian antar
penggugat dan sebagian tergugat penggugat mengubah gugatan dengan tidak
lagi mengajukan pihak tergugat sebagai lawan Kesepakatan tersebut dibuat
dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang
mencapai kesepakatan dan Mediator (Pasal 29 ayat (1) dan (2) ) Kesepakatan
di atas dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut
aset harta kekayaan danatau keperntingan pihak yang tidak mencapai
kesepakatan (Pasal 29 ayat (3) ) Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan pada
perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya banding
kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat (6) )
Untuk Mediasi perkara perceraian di dalam Pengadilan Agama yang
tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya dan para pihak
tidak ingin rukun kembali maka Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya
(Pasal 31 ayat (1) ) Jika para pihak mencapai kesepakatan sebagaimana pada
ayat (1) kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagaian
dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perceraian Hal ini hanya
dapat dilakukan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan
perceraian telah berkekuatan hukum tetap
25
h Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan
Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil dan
memberitahukan secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara apabila
tidak mencapai kesepakatan pada hari yang telah tentukan yaitu 30 hari para
tidak beriktikad baik melibatkan aset serta harta kekayaan atau kepentingan
dengan pihak lain dan melibatkan wewenang aparatur negara Setelah Hakim
menerima pemberitahuan hal ini Hakim segera menetapkan untuk
melanjutkan pemeriksaan perkara (Pasal 32 ayat (1) sampai (3) )
i Perdamaian Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara
Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim tetap berupaya
mendorong para pihak untuk berdamai Atas dasar kesepakatan para pihak
dapat memohon melakukan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara
pada tahap ini Setelah itu Hakim segera menunjuk salah seorang Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dan Hakim wajib
menunda persidangan paling lama 14 hari
j Perdamaian Sukarela Pada Tingkat Upaya Hukum Banding Kasasi atau PK
Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding
kasasi atau peninjauan kembali atas dasara kesepakatan dapat menempuh
upaya perdamaian Jika mencapai kesepakatan maka dibuat akta perdamaian
dan ditandatangani oleh Hakim pemeriksa perkara paling lama 30 hari sejak
diterimanya kesepakatan tersebut (Pasal 34 ayat (1) sampai (4) )
26
F Mediasi Dalam Perspektif Islam
Ash-shulhu disyariatkan oleh Al-qurrsquoan Sunnah dan Ijmarsquo demi
tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan dan agar
permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai Didalam Al-qurrsquoan
Allah berfirman15
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إ ن الله التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
يحب المقسطين (الحجرات9)
Artinya ldquoDan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah Kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adilrdquo
Dan di dalam sunnah yang diriwayatkan Abu Dawud At-tirmidzi Ibnu Majah
Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Amru bin lsquoAuf bahwa Rasulullah SAW
bersabda
م حلالا أوأحل حراما الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حر
Artinya ldquoPerdamaian diantara orang-orang muslim itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halalrdquo
15 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210
27
Dan At-tirmidzi menambahkan
والمسلمون على شروطهم
Artinya ldquoDan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat merekardquo
Lalu ia berkata bahwa hadits ini Hasan Shahih dan Umar ra berkata ldquoTolaklah
permusuhan sampai mereka berdamai karena pemutusan melalui pengadilan akan
mengembangkan kedengkian di antara merekardquo Kaum muslimin berijmarsquo bahwa
perdamaian di antara yang bermusuhan itu disyariatkan P15F
16
Mediasi dalam konsep islam dikenal dengan istilah Shulhu atau Ishlah Sulh
adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk
mengakhiri perkara mereka secara damai Di dalam kitab Fathul Qariib Al-Mujiib
pengertian Ash-Shulh secara bahasa sebagai berikut (فتح القريب المجيب)
16وهو لغة قطع المنازعة F
17
Artinya ldquoShuluh secara bahasa adalah memutus sengketa atau perselisihanrdquo
Namun pengertian shuluh secara syararsquo atau istilah adalah
وشرعا عقد يصلح به قطعها
Artinya ldquoDan menurut syararsquo adalah akad mendamaikan dengan memutus sengketa atau perselisihanrdquo
16 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210 17Ahmad bin Al-Husain Fathul Qariib Al-Mujiib (Mesir Thaha Putra Semarang 1934) h
33
28
Metode Ash-shulh menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan
persengketaan atau perselisihan karena berdasarkan asas kedua belah pihak tidak
ada yang merasa menang ataupun kalah Tentunya hal tersebut atas kesepakatan
dan kerelaan masing-masing pihak Hal ini sesuai dengan prinsip mediasi dengan
istilah win-win solution
Sebelum mengarah kepada perceraian biasanya diawali dengan adanya
sikap nusyuz baik dari pihak isteri maupun suami Ketika hal ini terjadi Al-
Qurrsquoan mentebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 128
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما كان بما ح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله لح خير وأحضرت الأنفس الش صلحا والص
تعملون خبير ا
Artinya Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
Ayat di atas membahas masalah nusyuz Nusyuz identik dengan sikap istri yang
membangkang terhadap suami padahal nusyuz juga dapat terjadi pada suami
Nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajibannya
bertindak keras kepada istri tidak menggaulinya dengan baik tidak pula
memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri P17F
18P Sebaliknya bentuk
nusyuz yang dilakukan oleh istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)
18 M Abdul Amir dkk Kamus Istilah Islam cet ke-1 (Jakarta Pustaka Firdaus 1994) h
251
29
didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan
kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan
kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya19
At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw Saudah binti Zamrsquoah
khawatir dicerai oleh Nabi saw maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan
menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw lsquoAisyah
(istri Nabi saw yang paling beliau cintai setelah Khadijah)20
Kemudian apabila nusyuz telah terjadi dan tuntunan berdamai dari Al-
Qurrsquoan tidak berhasil dijalankan yang dapat berujung pada syiqaq Al-Qurrsquoan
menyebutkan ayat yang menyatakan tentang langkah perdamaian selanjutnya
antara suami isteri yang sedang berselisih yaitu pada surat An-Nisa ayat 35
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوف ق
كان عليما خبير ا بينهما إن الله الله
Artinya Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri ituSesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu menyelesaikan
perselisihan atau persengketaan antara suami isteri yaitu dengan jelas mengirim
19 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XXI bagian keenam
Pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1) 20 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 605
30
seorang hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu
menyelesaikan perselisiah tersebut Hakam yang dimaksud dalam Al-qurrsquoan
terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu dari keluarga
pihak suami isteri Menurut ayat di atas juga jika terjadi kasus antara suami istri
maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri
yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-
musabab terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya atau mengambil
prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik21
Dalam ayat di atas terdapat kata hakam Fungsi utama hakam adalah
mendamaikan Tetapi jika mereka gagal apakah mereka harus menetapkan hukum
dan harus dipatuhi oleh suami isteri yang bersengketa itu Ada yang mengiyakan
dengan alasan Allah menamai mereka hakam dan dengan demikian mereka
berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan baik disetujui oleh
pasangan maupun tidak Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi saw juga
kedua Imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal Sedang Imam Abu Hanifah
dan Imam Syafirsquoi menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam
itu Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami dan tugas mereka hanya
mendamaikan tidak lebih dan tidak kurang22
Selanjutnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir para Fuqaha juga berkata jika
terjadi persengketaan di antara suami istri maka didamaikan oleh hakim sebagai
pihak penengah meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat
21 H Abdur Rahman Ghazaly Fiqh Munakahat (Jakarta Kencana Prenada Media Group
2006) h 241 22 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 433-434
31
zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim Jika perkaranya tetap berlanjut dan
persengketaannya semakin panjang maka hakim mengutus seseorang yang
dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan
meneliti masalahnya serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi
keduanya berupa perceraian atau berdamai Allah SWT memerintahkan mengutus
seorang laki-laki sholeh dari masing-masing pihak untuk meneliti siapa yang
berlaku buruk Jika sang suami yang melakukan keburukan maka mereka dapat
melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah Jika
seorang istri yang melakukan keburukan maka mereka dapat mengurangi haknya
dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya Jika keduanya sepakat
untuk bercerai atau menyatu kembali maka boleh saja perkara itu ditetapkan23
Kaidah ushul fiqh yang digunakan ke dalam permasalahan ini adalah
Mashlahah Mursalah24 Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat dari mashlahah
adalah25
ع ر الش ود ص ق ى م ل ع ة ظ ا ف ح الم
Artinya Memelihara tujuan syararsquo (dalam menetapkan hukum)
Sedangkan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu
memelihara agama jiwa akal keturunan dan harta Secara lengkap Muhammad
Abu Zahrah merumuskan definisi mashlahah sebagai berikut P25F
26P
23 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir Min
Ibni Katsir terj MAbdul Ghoffar EM (Juz5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi 2003) cet ke-2 h 302
24 Mashlahah Mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan suararsquo yaitu menolak mudharat dan meraih mashlahah
25 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 346
32
و ا ار ب ت الأع اص ب ل خ ص ا ا ه ل د ه ش ي لا و ى م لا س الأ ع ار الش د ص ا ق م ل ة م ئ لا الم ح ال ص الم ي ه
اء غ الأل ب
Artinya Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya
Kesimpulannya bahwa mashlahah mursalah adalah apa yang baik menurut akal
itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum
Kaidah ini dapat digunakan dalam sengketa perceraian Apabila perceraian
mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami istri maka itu lebih baik daripada
mempertahankannya Namun apabila perceraian mendatangkan mudharat maka
harus dihindarkan Hal ini tentunya sudah mempertimbangkan baik dan buruknya
sesuai dengan orientasi dari kaidah ushul fiqh ini
26 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 355
33
BAB III
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas
Secara etimologi kata ldquoefektivitasrdquo berasal dari kata ldquoefektifrdquo atau dalam
bahasa Inggris adalah ldquoeffectiverdquo yang berarti berhasil dengan baik Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau
menunjang tujuan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif artinya ldquoada
efeknya akibatnya pengaruhnya kesannyardquo atau ldquodapat membawa hasil berhasil
gunardquo tentang usaha atau tindakan1
Adapun secara terminologi mengutip Ensiklopedia administrasi
menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut2
ldquoEfektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakirdquo
Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan
efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat
Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat maka hukum akan dipengaruhi
oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia h 284 2 Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg 2014
11 teori-efektifitashtml pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
34
pemberlakuan Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi
secara efektif dan efesien Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan
keinginan tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial
seperti budaya hukumnya baik maka hukum akan bekerja dengan baik pula
tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak
akan bisa berjalan karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum Cara-cara
untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan
terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning3
Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum Efektivitas hukum dimaksud berarti
mengkaji kaidah hukum yang harus memnuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis
berlaku secara empiris dan berlaku secara filosofis4 Oleh karena itu faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1)
kaidah hukum atau peraturan itu sendiri (2) petugas atau penegak hukum (3)
sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (4) kesadaran
masyarakat Hal tersebut akan di uraikan sebagai berikut5
1 Kaidah Hukum
Di dalam teori-teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah Hal itu diungkapkan sebagai
berikut
3 Soerjono Soekanto Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V (Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014) h 122 4 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62 5 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62-65
35
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk
atas dasar yang telah ditetapkan
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut
efektif Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari
masyarakat
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita
hukum sebagai nilai positif tertinggi
Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap
kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas sebab (1) bila
kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah itu
merupakan kaidah mati (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti
teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa (3) apabila hanya
berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan
hukum yang dicita-citakan (ius constituendum)
2 Penegakan Hukum
Penegakan hukum atau orag yang bertugas menerapkan hukum
mencakup ruang lingkup yang sangat luas sebab menyangkut petugas pada
strata atas menengh dan bawah Artinya di dalam melaksanakan tugas-
tugas penerapan hukum petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman
diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-
36
tugasnya Di dalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas
penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut
1) Sapai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada
2) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang
tegas pada wewenangnya
3 Sarana atau Fasilitas
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu atuan
tertentu Ruang lingkup sarana dimaksud terutama secara fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung Misalnya bila tidak ada kertas dan
karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik bagaimana petugas
dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan Bagaimana polisi
dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan
alat-alat komunikasi yang proporsional Kalau peralatan dimaksud sudah
ada faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran amat penting
Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan padahal
fasilitasnya belum lengkap Peraturan yang semula bertujuan untuk
memperlancar proses malahan mengakibatkan terjadi kemacetan Mungkin
ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi
ataupun memberikan tugas kepada petugas dipikirkan mengenai fasilitas-
37
fasilitas yang berpatokan kepada (1) apa yang sudah ada dipelihara terus
agar setiap saat berfungsi (2) apa yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan jangka waktu pengadaannya (3) apa yang kurang perlu
dilengkapi (4) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti (5) apa yang
macet dilancarkan (6) apa yang telah mundur ditingkatkan
4 Warga Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga
masyarakat Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi
suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan
Namun ada asumsi lain yang mengatakan bahwa semakin besar peran
sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat) semakin
kecil peran hukum Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang
terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah
Namun ada hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan kesadaran
masyarakat terhadap hukum yaitu (1) penyuluhan hukum yang teratur (2)
pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap
hukum dan respek terhadap hukum (3) pelembagaan yang terencana dan
terarah
38
C Teori Efektivitas Hukum
Apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum Achmad Ali
berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum
maka kita pertama-ama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu
ditaati atau tidak ditaati6 Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa
pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan
fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu7
1 Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2 Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum
3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4 Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut erlaku atau
diterapkan
5 Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada
6 Achmad Ali Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol1 (Jakarta Kencana
2010) h 375 7 Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang Memprngaruhi Penegakan Hukum (Jakarta PT
Raja Grafindo Persada 2008) h 8
39
efektivitas penegakan hukum Pada elemen pertama yang menentukan dapat
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung
dari aturam hukum itu sendiri
Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama
adalah8
1 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sistematis
2 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3 Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-
bidang tertentu sudah mencukupi
4 Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan
yuridis yang ada
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidakya kinerja hukum
tertulis adalah aparat penegak hukum Dalam hubungan ini dikehendaki adanya
aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan
baik
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap
efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal
berikut9
8 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 80 9 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
40
1 Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2 Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3 Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4 Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang
diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada
wewenangnya
Pada elemen ketiga tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan
prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya Sarana dan
prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai
alat untuk mencapai efektivitas hukum Sehubungan dengan ini Soerjono
Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana
dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang
memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi
kerjanya Adapun elemen-elemen tersebut adalah10
1 Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2 Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka
waktu pengadaannya
3 Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4 Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5 Prasarana yang macet perlu segea dilancarkan fungsinya
10 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
41
6 Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingktkan lagi
fungsinya
Kemudian pada elemen keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas
yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu
1 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan
yang baik
2 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peaturan walaupun peraturan
sangat bak dan aparat sudah sangat berwibawa
3 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau
aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi
Elemen di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan
masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul Internalisasi
faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas
sosial Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini
melalui motivasi yang ditanamkan secara individual
Elemen kelima adalah faktor kebudayaan Faktor kebudayaan yang
sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di
dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti
dari kebudayaan spiritual atau material Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai
yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)
42
BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI
A Profil Pengadilan Agama Karawang
Pengadilan Agama Karawang kelas IA beralamat di Jalan Jendral Ahmad
Yani No 53 Karawang menurut Kepala Pengadilan Agama Karawang saat itu
yaitu Drs Saifuddin MH diresmikan pada hari senin tanggal 11 Februari 2008
secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang bertempat di
kantor Pengadilan Agama Bandung Dimana saat itu Ketua Mahkamah Agung
telah meresmikan 3 gedung Pengadilan Agama yaitu Bandung Cikarang dan
Karawang
Sebelum memiliki gedung resmi pada tahun 2006 sambil menunggu
rampungnya pembangunan gedung baru yang dibuat Pemerintah Kabupaten
Karawang meminjamkan tempat bekas kantor Depnaker Pada tahun 2006 adalah
tahap dilaksanakannya rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Karawang diatas
tanah seluas 1698 M2 dengan luas bangunan 380M2 Pada awalnya status tanah
adalah Hak Guna Pakai dari Pemda Kabupaten Karawang dengan No
102SUTH0211PM01411978 tanggal 09 Juni 1978 dan Sertifikat No
0000621997
Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor
152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19
Januari 1882 dengan nama Raad AgamaPenghulu Landraad
43
Daerah hukum Pengadilan Agama Karawang adalah meliputi Pemerintahan
Kabupaten Karawang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989
Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ldquoPengadilan Agama berkedudukan di
kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupatenrdquo Dari sini dapat kita simpulkan bahwa daerah hukum
Pengadilan Agama Karawang adalah wilayah kota atau Kabupaten Karawang
Pengadilan Agama Karawang yang daerah hukumnya meliputi kabupaten
Karawang terdiri dari 30 kecamatan dan 304 kelurahan atau desa dengan
mayoritas penduduk beragama islam Dalam menjalankan tugasnya dan
fungsinya Pengadilan Agama Karawang didukung oleh pegawai berjumlah 40
orang dan secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Karawang harus
dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan ke Pengadilan Tinggi Bandung
sebagai bukti nyata
Sebagai tempat pencari keadilan Pengadilan Agama Karawang sesuai
dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa
memutus dan mengadili perkara diantara orang-orang yang beragama islam
dalam bidang perkawinan warisan dan wasiat wakaf zakat infaq hibah
shodaqoh dan ekonomi syarirsquoah serta kewenangan lainnya yang diatur serta
diamanatkan oleh Undang-Undang
Secara geografis wilayah kabupaten Karawang terletak antara koordinat
107ordm02`ndash107ordm40` Bujur Timur 5ordm56`ndash6ordm34` Lintang Selatan termasuk daerah
dataran yang relative rendah Mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 -
1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 2 - 15
44
15 - 40 dan diatas 40 Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat Laut Jawa di utara Kabupaten Subang di
timur Kabupaten Purwakarta di tenggara serta Kabupaten Cianjur di selatan ini
memiliki luas wilayah 173753 km2 dengan jumlah penduduk 2125234 jiwa
(sensus 2010) yang berarti berkepadatan 1223 jiwa per km2
Adapun struktur organisasi dari Pengadilan Agama Karawang adalah
sebagai berikut
Tabel 2
WAKIL KETUA
Drs H Mohamad Yamin SHMH
KETUA
Drs H M Yusuf SHMH HAKIM
1Dra Suherni
2Dra Hj Roniati MH
3Dra Hj Ratna Jumila MH
4Dra Hj Dadah Kolidah MH
5Dra Elfina Fitriani
6Drs H Abid MH
PANITERA
Nanang Patoni SHMH
SEKRETARIS
DrsJajang Janglar
KASUBAG KEPEGAWAIAN
Agustina Rahayu SH
KASUBAG UMUM amp KEUANGAN
Heri Santoso
KASUBAG PERENCANAAN TI amp LAP
Usmaniah
WAKIL PANITERA
Drs Mochamad Jalaludin
STAF
Wiyono SH
STAF
Abd Halim
PANMUD GUGATAN
Asnali SAg
PANMUD PERMOHONAN
Siti Sofia Emalia SAg
PANMUD HUKUM
Yuyu Yuliani SAgMH
HAKIM
7Dra Alia Al Hasna MH
8Drs Candra Triwangga
9Dra Hj Siti Sabihah SHMH
10Drs Humaidi Yusuf
11Drs Jajang Suherman SH
12DrH Farid Ismail SHMH
13DrsH Hasan Basri SHMH
45
B Analisis Efektivitas Mediasi
1 Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016
Beberapa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang tertera
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) adalah1
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasimenguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undangdan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
Salah satu kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang kepada
Mahkamah Agung adalah mengeluarkan produk yaitu PERMA Setidaknya
ada lima peran yang dimainkan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhan
1 Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PANITERA PENGGANTI
1Ahya Syaripudin
2Khalida SAgMH
3Taqludin SAg
4Ahmad Waskito SEi
5H Uwes
6Wahyu SSy
JURUSITA
1Eny Kurniasih SH
2Solikhin SH
JURUSITA PENGGANTI
1Edy Sutisna
2Samsudin
3ASupandi SAg
4Taufiqoh Bina Aryani SE
5Ratusiska Aries Tiani SE
6Ade Solahudin
7Reza M Sajidin SSy
46
penyelenggaraan negara khususnya di bidang peradilan Salah satunya
yakni PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum2
Berkaitan dengan hal ini adalah hierarki Perundang-Undangan yang
ada di Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi
sebagai berikut3
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b Undang-UndangPerturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c Peraturan Pemerintah d Peraturan Presiden e Peraturan Daerah Provinsi dan f Peraturan Daerah KabupatenKota
PERMA adalah salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal tersebut disebutkan
bahwa4
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
2 Ronald S Lumbuun Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan (Jakarta RajaGrafindo Persada 2011) h 14 3 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan 4 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
47
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Bank Indonesia Menteri badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa atau yang setingkat
Kemudian dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
Atas dasar Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ini menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan dan diakui
keberadaannya
Apabila melihat menimbang (konsideran) dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 huruf c dinyatakan bahwa dasar daripada dibentuknya Perma
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan
Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement Staatsblad 194144)
atau Pasal 154 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten Staatsblad 1927
227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering Staarsblad 1874
52)5 disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan
5 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah Reglement Acara Perdata Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg) adalah Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa da Madura Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui
48
perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan6 Pasal 130 ayat (1) HIR
berbunyi
Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu
Selanjutnya Pasal 130 ayat (2)
Jika perdamaian yang demikian itu terjadi maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat sebuah akte dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa
Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian
oleh hakim dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat
hukum mediasi pengadilan yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui
SEMS Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR 154 RBg yang
kemudian pada Tahun 2003 disempurnakan melaui PERMA Nomor 2
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan7
Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan
para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa Hal ini dapat dilakukan
dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam
prosedur berperkara di Pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting
6 Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum
Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287 7 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h124
49
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berperkara di Pengadilan8
Setiap orang yang berperkara ke Pengadilan wajib menempuh
mediasi apabila tidak melaksanakannya maka putusannya batal demi
hukum9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mengikat maksudnya adalah
peraturan ini mengikat khusus hanya kepada orang-orang yang berperkara di
Pengadilan tidak mengikat kepada seluruh elemen masyarakat10
Namun akhir-akhir ini pada praktiknya Perma Nomor 1 Tahun 2008
selama ini belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik di
Pengadilan Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008
dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi11 Anggota
Tim Pokja Mediasi MA Diah Sulastri Dewi menambahkan terbitnya Perma
No 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi di
Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama12
Ada beberapa poin pembeda antara Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Untuk memudahkan memahami
perbedaannya penulis membuat bagan sebagai berikut
8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h125
9 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
10 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
11 httpswwwabnpcoidnewsharapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016 diakses pada 15 April 2017 jam 2330
12httpwwwhukumonlinecom berita baca lt56bc191569359 perma- mediasi- 2016- tekankan- pada- iktikad- baik diakses pada 15 April 2017 jam 2335
50
Tabel 3
No
Perma Nomor 1 Tahun 2008
Perma Nomor 1 Tahun 2016
1
Lama Proses mediasi selama 40 hari (Pasal 13 ayat(3) ) dapat
diperpanjang 14 hari
Lama Proses mediasi selama 30 hari (Pasal 3 ayat (6) ) dapat diperpanjang
30 hari 2
bull Pasal 12 ayat (1) hanya mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik selama proses mediasi
bull Pasal 12 ayat (2) tidak penjelasan bagaimana bentuk pihak yang tidak beriktikad baikhanya menyatakan pihak yang tidak beriktikad baik dapat mengundurkan diri
bull Wajib menempuh iktikad baik selama mediasi (Pasal 7 ayat (1)
bull Pasal 7 ayat 2 huruf a sampai e penjelasan mengenai bentuk iktikad tidak baik Dalam Perma sebelumnya tidak ada penjelasannya
3
Tidak ada pasal yang mengatur mengenai akibat hukum bagi
pihak yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 22 ayat 1 sampai 5 mengenai penjelasan akibat hukum bagi penggugat yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 23 ayat 1 sampai 8 penjelasan mengenai akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik
4
Tidak ada pasal yang mengatur para pihak wajib hadir secara
langsung selama proses mediasi
bull Kewajiban menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1)
bull Komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung bagi para pihak (Pasal 6 ayat 2)
bull Ketidakhadiran para pihak secara langsung dibolehkan berdasarkan alasan yang sah (Pasal 6 ayat 3) dan penjelasannya pada (Pasal 6 ayat 4 huruf a sampai d)
51
2 Kualifikasi Mediator
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu dan mencarikan solusi
terbaik bagi para pihak dalam menyelesaikan perkaranya Salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam proses mediasi adalah peran seorang
mediator Fungsi daripada mediator adalah menjadi penengahmencari
solusi tentang sengketa yang dihadapi Oleh karena itu kecakapan dan
keterampilan seorang mediator mempunyai peran penting agar proses
mediasi dapat berjalan dengan efektif dan semestinya sesuai dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Pasal 9 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan mengenai
daftar mediator Pasal 9 ayat (1) yaitu
(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator
Peneliti telah melalukan kunjungan dan observasi ke tempat penelitian yang
dituju yaitu Pengadilan Agama Karawang Peneliti telah melihat bahwa
Ketua Pengadilan Agama Karawang telah menyediakan daftar mediator
disertai dengan latar belakang para mediator namun peneliti tidak
mendapati pengalaman masing-masing mediator yang dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Berikut adalah daftar
mediator yang bersumber dari Yuyu Yuliani SAgMH
52
Tabel 4
DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KARAWANG
No Nama Lengkap Jabatan Pendidikan
1 Drs H M Yusuf SHMH Hakim Madya Utama Ketua S2
2 Drs H Mohamad Yamin SHMH Hakim Madya UtamaKetua S2
3 Dra Suherni MH Hakim Madya Utama S2
4 Dra Rosniati MH Hakim Madya Utama S2
5 Drs Hasan Basri SHMH Hakim Madya Muda S2
6 DraRatna Jumilah MH Hakim Madya Muda S2
7 Dra Hj Dadah Holidah MH Hakim Madya Muda S2
8 Dra Elfina Fitriani Hakim Madya Muda S1
9 Drs H Abis MH Hakim Madya Muda S2
10 Dra Alia Al Hasnah MH Hakim Madya Pratama S2
11 Drs Candra Triswangga Hakim Madya Pratama S1
12 Dra Hj Siti Sabihah SHMH Hakim Madya Pratama S2
13 Drs Humaidi Yusuf Hakim Madya Pratama S1
14 Drs Jajang Suherman SH Hakim Madya Pratama S1
15 Dr H Farid Ismail SHMH Hakim Utama Muda S3
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
Di atas adalah daftar-daftar mediator di Pengadilan Agama Karawang
Dari semua mediator yang terdapat pada daftar mediator peneliti telah
melakukan wawancara kepada 4 (empat) mediator diantaranya
53
DraRosniati MH Drs Hasan Basri SHMH Dra Ratna Jumilah MH
Dra Elfina Fitriani Dari semua mediator yang telah peneliti wawancara
terdapat 1 mediator yang tidak bersertifikat dan belum mengikuti pelatihan
mediator yaitu DraRosniati MH Tiga mediator lainnya telah mengikuti
pelatihan mediator di Mega Mendung Bogor13
Peneliti melihat dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 9 ayat (2) sampai
(6) tentang kualifikasi mediator sebagai berikut
(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator
(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator
(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan
(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator
(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator
Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar hakim
dikarenakan kurangnya mediator yang memiliki sertifikat terlebih apabila
mediator di luar Hakim harus bersertifikat14 Semua Hakim yang ada di
Pengadilan Agama Karawang merangkap juga sebagai mediator15
Walaupun seorang hakim tidak memiliki sertifikasi mediator sesuai dengan
13 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Drs H Hasan Bashri SHMH Dra
Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 7 dan 9 November 2016
14 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
15 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
54
PERMA ini pada pasal 9 ayat (3) otomatis dapat menjadi mediator16 Para
Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang menjadi mediator
berdasarkan surat keputusan (SK) dari Ketua Pengadilan Agama
Karawang17
Ketua Pengadilan Agama setiap tahun mengevaluasi daftar mediator
Begitu pula setiap tahun daftar mediator dapat berubah-ubah apabila
adanya mutasi tugas berhalangan tetap ketidakaktifan setelah penugasan
dan pelanggaran atas pedoman perilaku Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat
(7) dalam PERMA ini
Seluruh hakim Pengadilan Agama yang tidak memiliki sertifikat
dikarenakan belum mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI18 Pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah
Agung jumlahnya terbatas karena berskala nasional sehingga peserta yang
ikutpun sangat terbatas Seharusnya Mahkamah Agung memberikan
pelatihan mediasi kepada seluruh hakim di Pengadilan agar
a Dapat maksimal ketika melakukan mediasi Ketika Hakim telah
diberikan pelatihan mediasi diharapkan dapat menjalankan fungsi
mediator secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
16 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 17 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani dan Dra Rosniati MH Haki m Mediator
Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 9 November 2016 18 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
55
b Menambah keterampilan hakim saat melakukan mediasi Walaupun
hakim tanpa sertifikat mediator lalu menjadi mediator hal itu dapat
dibenarkan karena hakim dapat merangkap sebagai mediator Akan
tetapi tetap saja untuk memaksimal fungsi dan peran mediator seorang
hakim harus mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI ketika kekurangan sumber daya mediator
sehingga kesiapan Hakim maksimal ketika Ketua Pengadilan menunjuk
Hakim sebagai mediator Namun pada dasarnya sulit membiasakan
hakim untuk menjadi mediator karena sifat seorang hakim adalah
memutus akan tetapi mediator hanya bersifat sebagai pihak ketiga yang
menengahi Dikhawatirkan sifat hakim yang terbiasa memutus terbawa
saat proses mediasi yang hanya berperan sebagai penengah bukan
memutus19 Karena itu sebisa mungkin seharusnya hakim tidak boleh
menjadi mediator Sangat tipis sekali hakim tersebut membedakan
antara menjadi hakim dan menjadi mediator terkadang terpengaruh20
c Mediasi berjalan efektif Pada dasarnya banyak faktor yang melatar
belakangi efektifnya mediasi Namun Keterampilan dan kemampuan
dari mediator adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
keberhasilan mediasi terutama yang sudah bersertifikat21
19 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 20 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 21 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
56
3 Fasilitas dan Sarana
Fasilitas dan sarana adalah salah satu instrumen yang dibutuhkan
dalam melaksanakan proses mediasi Setiap Pengadilan Tingkat Pertama
diharapkan memiliki fasilitas dan sarana dalam proses mediasi yaitu tempat
atau ruangan khusus mediasi Hal ini untuk menunjang keberhasilan dari
pada mediasi Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruangan
Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan pasal 20 ayat (1) PERMA ini
Namun dapat juga diselenggarakan di tempat lain apabila disepakati oleh
para pihak
Pengadilan Agama Karawang memiliki fasilitas dan sarana untuk
melakukan proses mediasi yaitu ruangan khusus untuk mediasi Dengan
ruangan berukuran 4 m x 6 m dilengkap dengan beberapa tempat duduk dan
satu meja persegi disertai dengan alat pendingin ruangan atau air
conditioner (AC) Jadi di ruangan tersebut hanya bisa diselenggarakan satu
proses mediasi
Ruangan mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah cukup
memadai namun belum termasuk yang ideal22 Idealnya ruangan mediasi
adalah
a Ruangan yang luas Hal ini agar para pihak nyaman saat proses mediasi
berjalan Ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih sempit
artinya ruangan tersebut belum dikategorikan ideal
22 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
57
b Ruangan yang tertata dengan rapi yang dilengkapi dengan kursi-kursi
serta meja bundar agar para pihak dapat saling berhadapan saat proses
mediasi berlangsung23
c Ruangan yang memiliki air conditioner (AC) Ketika ruangan sejuk dan
dingin dapat mencairkan suasana Para pihak yang sebelumnya dalam
keadaan merasa tidak baik ketika masuk ke dalam ruangan tersebut
bisa menjadi merasa sedikit lebih baik yang dapat mempengaruhi
suasana hati dan pikiran para pihak24
d Adanya bingkai pajangan keluarga harmonis Hal ini juga dapat
mempengaruhi suasana hati dan pikiran para pihak25 Namun di
Pengadilan Agama Karawang belum terdapat hal ini Hanya ada
bingkai pajangan dengan simbol saling berjabat tangan Itu hanya
melambangkan simbol perdamaian secara umum26
Untuk kemudahan para pihak dalam menjalani proses mediasi sebelum
memasuki ruang mediasi terpampang jadwal mediator Dalam daftar tersebut
terdapat nama-nama mediator namun tidak disertai dengan keterangan latar
belakang pendidikan masing-masing mediator Setiap harinya terdapat 3 mediator
yang disediakan Semuanya berasal dari hakim yang merangkap sebagai mediator
23 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 24 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 25 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 26 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
58
Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar
hakim Berikut jadwal hakim mediator Pengadilan Agama Karawang
Tabel 5
NO
HARI
MEDIATOR
KETERANGAN
1 2 3 4
1
SENIN
1DRA ALIA AL HASNA MH
2DRS HUMAIDI YUSUF
3DRS CANDRA TRISWANGGA
2
SELASA
1DRSHMYUSUF SH MH
2DRAHJSITI SABIHAH SH MH
3DRAHJERAWATI SH MH
3
RABU
1DRSHMOHAMAD YAMIN SHMH
2DRARATNA JUMILAH MH
3DRSHABDILLAH SH MH
1DRAHJROSNIATI MH
59
4 KAMIS 2DRAELFINA FITRIANI
3DRAHJDADAH HOLIDAH MH
5
JUMrsquoAT
1DRSHASAN BASRI SH MH
2DRSHABID MH
3DRSJAJANG SUHERMAN SH
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
4 Kepatuhan Masyarakat
Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat peneliti memberikan
beberapa catatan atas sikap para pihak selama melakukan proses mediasi
yang mempengaruhi kepatuhan para pihak dalam menjalani proses mediasi
yaitu sebagai berikut
a Rata-rata orang-orang yang datang berperkara ke Pengadilan Agama
khusus dalam perkara perceraian ini sangat sulit untuk disatukan
kembali terlebih apabila salah satu pihak ada yang melakukan
perselingkuhan27
b Sikap egois para pihak sehingga menyulitkan mediator untuk
mendamaikan dan mendalami permasalah yang dihadapi para pihak
27 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
60
c Sikap para pihak yang terkadang tidak mengikuti peraturan mediasi
yang telah disepakati28 Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya proses
mediasi
d Biasanya jauh sebelum para pihak mendaftarkan perkara dan mengikuti
persidangan sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutus
ikatan pernikahan29 Akhirnya mediator pun sulit untuk mendamaikan
kembali bahkan gagal
e Sikap para pihak yang kooperatif Namun hal ini mereka lakukan agar
proses mediasi cepat selesai dan berlanjut kepada tahap persidangan30
Mereka melakukan hal ini hanya sebagai formalitas
5 Kebudayaan
Berkaitan dengan kebudayaan dalam skripsi ini adalah mengenai
budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama Hal ini
sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama Pasal tersebut berbunyi
1 Peradilan Agama adalah peradilan nagi orang-orang yang beragama
islam
Menurut pasal ini Pengadilan Agama adalah wadah bagi orang-orang yang
ingin berperkara khusus untuk orang-orang atau masyarakat yang beragam
islam
28 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 29 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 30 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
61
Penulis melihat ada kecenderungan kenaikan angka perceraian dalam
empat tahun terakhir Berikut adalah angka perceraian selama 4 tahun
terakhir
Tabel 6
DIAGRAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 4
TAHUN TERAKHIR31
Dari data di atas dapat kita lihat bahwa angka perceraian dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan baik pada perkara cerai talak maupun
cerai gugat Namun diantara kedua jenis perkara tersebut angka cerai gugat
jauh mendominasi dibandingkan dengan cerai talak Pada tahun 2012 pada
perkara cerai talak terdapat 89683 perkara yang diputus sedangkan pada
cerai gugat terdapat 206102 perkara Pada tahun 2013 terdapat 94715
perkara cerai gugat dan 221460 pada perkara cerai gugat Selanjutnya pada
tahun 2014 pada cerai talak terdapat 99536 perkara dan 243334 pada
perkara cerai gugat Kemudian pada tahun 2015 terdapat 98602 perkara
31 httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
050000
100000
150000
200000
250000
300000
2012 2013 2014 2015
89683 94715 99536 98602
206102 221460 243334 252885
cerai talak
cerai gugat
62
cerai talak dan 252885 pada perkara cerai gugat Dari setiap tahunnya
jumlah perkara cerai gugat lebih dari 2 kali lipat jumlah perkara cerai talak
Perbedaan jumlah angka ini sangat signifikan dan menunjukkan bahwa
betapa tingginya angka perceraian di Indonesia terutama dalam perkara
cerai gugat Bisa disimpulkan bahwa angka perceraian dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan
C Tingkat Keberhasilan Mediasi
Pada pembahasan ini peneliti membatasi penelitian hanya pada tahun 2015
Data yang diambil bersumber dari laporan bulanan yang kemudian dirangkum
menjadi laporan tahunan Pengadilan Agama Karawang Di dalam laporan
tersebut dapat diketahui berapa jumlah perkara yang dimediasi setiap bulannya
dan berapa jumlah perkara yang berhasil dan gagal untuk dimediasi Berikut
adalah laporan pembukuan mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
Tabel 7
LAPORAN TAHUNAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2015
NO
BULAN
JUMLAH PERKARA
KETERANGAN
BERHASIL TIDAK BERHASIL
1 Januari 28 0 28
2 Februari 18 0 18
3 Maret 20 1 19
4 April 25 0 25
5 Mei 21 0 21
63
6 Juni 18 0 18
7 Juli 18 0 18
8 Agustus 23 1 22
9 September 27 2 25
10 Oktober 35 1 34
11 November 31 0 31
12 Desember 25 0 25
TOTAL 289 5 284
Untuk mengetahui prosentase keberhasilan mediasi dalam satu tahun pada
tabel di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut 32
119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119888119886119887119906119905119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119901119906119905119906119904
X 100
Berdasarkan rumus di atas dapat ditentukan prosentasi keberhasilan mediasi
perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 sebagai berikut
5284
X 100 = 176
Maka dapat diketahui prosentase tingkat keberhasilan perkara yang berhasil
dimediasi adalah sebesar 176 Hal ini membuktikan bahwa tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 sangatlah
jauh dari apa yang diharapkan Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa
32 http wwwbadilagnet data ARTIKEL Mencari 20 tolak 20 ukur 20 hasil
20 Mediasipdf
64
mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 belum efektif Ini
sangat berbanding terbalik dengan prosentase kegagalannya sebesar 9824
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi
Tentunya dalam berjalannya proses mediasi ada faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi Berikut adalah beberapa faktor-faktor
keberhasilan mediasi
a Para Pihak Bersifat Kooperatif
Artinya adalah mereka para pihak dapat mematuhi peraturan dalam
proses mediasi yang telah disepakati sebelumnya33 Hal ini harus dilakukan
karena kebanyakan para pihak yang berperkara ketika suasana hatinya tidak
baik tidak dapat mengontrol emosi sehingga peraturan yang telah disepakati
sebelumnya tidak dipatuhi dan proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan
Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator yang mudah dipahami
sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama mediator yang
bersertifikat34 Ketika seorang mediator telah bersertifikat setidaknya dia
telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara berkomunikasi cara
menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak yang berbeda-beda
karakter
33 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 34 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
65
Begitu juga penampilan mediator yang berwibawa dan meyakinkan
dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi karena dapat meyakinkan dan
menimbulkan kepercayaan terhadap para pihak35
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir
para pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan baik
dan positif ketika menghadapi suatu perkara36
d Mengingat Anak
Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan mediasi karena
para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian bagaimana nasib
anak-anak mereka apabila bercerai37 Hal ini bagi mereka yang sudah
memiliki anak dari hasil perkawinan yang mereka laksanakan
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi
Ketika kondisi tempat atau ruang nyaman hal ini juga dapat
mempengaruhi keberhasilan mediasi karena dapat merubah mindset para
pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di ruangan ruangan tersebut
35 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 36 Kedua faktor tersebut hasil wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator
Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 37 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
66
ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin ruangan atau AC (Air
Conditioner) yang dapat membuat para pihak nyaman38
f Iktikad Baik Para Pihak
Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang mediator untuk
mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung iktikad baik para
pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima kembali pihak
tergugat untuk hidup bersama39
Berikut adalah beberapa faktor penghambat terhadap keberhasilan mediasi
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai
Hal ini terjadi biasanya ketika salah satu atau kedua belah pihak
tidak mau bermusyawarah Misalnya salah satu pihak menuruti pihak
lawan yang ingin bercerai itu sudah dipastikan akan gagal untuk
dimediasi40
b Konflik Yang Sudah Meruncing
Konflik yang sudah meruncing dan berlarut-larut diantara para
pihak akan menghambat keberhasilan mediasi Apabila salah satu pihak
ada yang berkeinginan untuk berdamai masih ada kesempatan untuk
dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah tidak ingin untuk
berdamai maka akan sangat sulit dimediasi41
38 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 39 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 40 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 41 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
67
c Psikologis atau kejiwaan para pihak
Kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya
sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang
mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan
perceraian ini42
42 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
68
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa
kesimpulan yang dapat dikemukakan
1 Efektivitas mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang belum
efektif karena tingkat keberhasilannya masih sangat rendah
2 Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah
a Para Pihak Bersifat Kooperatif Artinya adalah mereka para pihak dapat
mematuhi peraturan dalam proses mediasi yang telah disepakati
sebelumnya Hal ini harus dilakukan karena kebanyakan para pihak yang
berperkara ketika suasana hatinya tidak baik tidak dapat mengontrol emosi
sehingga peraturan yang telah disepakati sebelumnya tidak dipatuhi dan
proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator
yang mudah dipahami sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama
mediator yang bersertifikat Ketika seorang mediator telah bersertifikat
setidaknya dia telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara
berkomunikasi cara menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak
yang berbeda-beda karakter Begitu juga penampilan mediator yang
berwibawa dan meyakinkan dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi
69
karena dapat meyakinkan dan menimbulkan kepercayaan terhadap para
pihak
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir para
pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan
baik dan positif ketika menghadapi suatu perkara
d Mengingat Anak Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan
mediasi karena para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian
bagaimana nasib anak-anak mereka apabila bercerai
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi Ketika kondisi tempat atau ruang
nyaman hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi karena
dapat merubah mindset para pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di
ruangan ruangan tersebut ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin
ruangan atau AC (Air Conditioner) yang dapat membuat para pihak
nyaman
f Iktikad Baik Para Pihak Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang
mediator untuk mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung
iktikad baik para pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima
kembali pihak tergugat untuk hidup bersama
70
3 Faktor-faktor penghambat mediasi adalah
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai Hal ini terjadi biasanya ketika
salah satu atau kedua belah pihak tidak mau bermusyawarah Misalnya
salah satu pihak menuruti pihak lawan yang ingin bercerai itu sudah
dipastikan akan gagal untuk dimediasi
b Konflik Yang Sudah Meruncing Konflik yang sudah meruncing dan
berlarut-larut diantara para pihak akan menghambat keberhasilan mediasi
Apabila salah satu pihak ada yang berkeinginan untuk berdamai masih
ada kesempatan untuk dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah
tidak ingin untuk berdamai maka akan sangat sulit dimediasi
c Psikologis atau kejiwaan para pihak Kekecewaan yang berat salah satu
pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa
terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri
ikatan dengan jalan perceraian ini
B Saran
Pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada
beberapa pihak atau instansi yang terkait yaitu sebagai berikut
1 Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang membawahi
Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA mewajibkan kepada calon
pasangan suami isteri yang akan menikah untuk mengikuti bimbingan dan
pembinaan tentang pernikahan untuk menciptakan rumah tangga sakinah
mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan Karena sampai
saat ini hal tersebut hanya bersifat anjuran Hal ini dilakukan agar pasangan
71
yang akan menikah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup serta
membentuk mental yang baik bagi para calon pasangan suami isteri Ini
adalah modal utama agar para pasangan suami isteri terhindar dari perkara
perceraian
2 Kepada Mahkamah Agung ada dua saran yang ingin penulis berikan yaitu
sebagai berikut
a Mahkamah Agung agar mengadakan pelatihan lebih intensif kepada
hakim mediator khususnya bagi hakim yang belum bersertifikasi
sehingga seluruh hakim telah mengikuti dan memiliki sertifikat
tersebut karena kecakapan mediator adalah salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam mediasi
b Agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA yang menjelaskan
tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang
berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator karena hal itu adalah
upaya luar biasa sehingga layak dan patut untuk diberikan insentif
Juga untuk memotivasi para hakim agar lebih bersungguh-sungguh
dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator yang berdampak
dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi Pada
kenyataanya sampai saat ini Mahkamah Agung belum menjelaskan
regulasi tersebut di dalam PERMA
3 Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator agar dengan
sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai mediator tidak hanya
sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh PERMA
72
DAFTAR PUSTAKA
Abbas Syahrizal Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional Jakarta Kencana 2009
Astarini Dwi Rezki SriMediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan
BandungPT Alumni 2013
Abdurrasyid Priyatna Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu
Pengantar Jakarta Fikahati Anesta 2002
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir
Min Ibni Katsir terj M Abdul Ghoffar Juz 5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi
2003
Amriani Nurnaningsih Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011
Al-Husain Ahmad Fathul Qariib Al-Mujiib Mesir Thaha Putra Semarang 1934
Ali Zainuddin Sosiologi Hukum Jakarta Sinar Grafika 2012
Ali Achmad Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1 Jakarta
Kencana 2010
Amir M Abdul Kamus Istilah Islam Jakarta Pustaka Firdaus 1994
Dawson Roger Seni Negosiasi (Secret of Power Negotiating) Jakarta Gramedia
Pustaka 2010
Emirzon Joni Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi
Mediasi Konsiliasi dan Arbitrase) Jakarta Gramedia Pustaka Utama
2000
73
Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2011
Kriekhoff Valerine Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa keluarga
Pustaka Dunia 2012
Lumbuun Ronald S Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan Jakarta Raja Grafindo Persada 2011
Manan Bagir Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia
Peradilan No 24 8 Juli 2008
Rahmadi Takdir Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat
Jakarta Raja Grafindo Persada 2010
Rahman Ghazaly Abdur Fiqh Munakahat Jakarta Kencana Prenada Media
Group 2006
Sabiq Sayyid Fiqh Al-sunnah Kairo Al-Fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972
JMoleong Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja
Rosdakarya 2009
Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar 2014
Shihab M Quraish Tafsir Al-Mishbah Jakarta Lentera Hati 2007
Soekanto Soerjono Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014
Sutadi Mariana Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg
dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan
Biaya Ringan Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI
2005
74
Soekanto Soerjono Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta
PTRaja Grafindo Persada 2008
Syarifuddin Amir Ushul Fiqh Jilid II cet6 Jakarta Kencana 2011
Soekanto Soerjono Penegakan Hukum Bandung Bina Cipta 1983
Tim Penyusun Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta Balai
Pustaka 1990
Usman Rachmadi Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik Jakarta
Sinar Grafika 2012
Widyana I Made Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Jakarta Fikahati
Anesta 2009
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perauran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
Jurnal
75
Nurhasanah dan Rozalinda (2014) ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo
Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 (No2) hal 2
Fachrina dan Rinaldi Eka Putra (2013) ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis
Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di
Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 (No2) hal 5
Internet
Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain 2007
http wwweramuslimcom berita nasional angka- perceraian- di- indonesia-
tertinggi- dibanding- negara- islam- lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam
1612 WIB
Takariawan Cahyadi Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam 2015 http
wwwkompasianacom pakcah di- indonesia- 40- perceraian- setiap-
jam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
Cerai Paling Banyak di Jawa Barat http wwwantaranewscom berita 270213
cerai- paling- banyak- di- jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
Budiman Asep 2016 Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia http
wwwpikiran-rakyatcom jawa-barat 2016 03 15 364250 kasus- cerai-
indramayu -tertinggi- di- indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
Harahap Syahrizal Hadi http wwwmedanbisnisdailycom news read 2015
1230207187kursus-perkawinan-dan-upaya-mencegah-perceraian diakses
11 Juni 2016 jam 0600
httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg
201411teori-efektifitashtml diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
httpwwwbadilagnetdataARTIKELMencari20tolak20ukur20hasil20
Mediasipdf
Lampiran 1
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Drs H Hasan Bashri SHMH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua pengadilan agama karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya2009 di Mega Mendung Bogor
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma ini mengikat hanya bagi orang2 yg berperkarasetiap yg berperkara berdasarkan revisi Perma No1 Tahun 2016 ini Setiap berperkara khusus utk perceraian wajib menempuh mediasi terlebih dahulukalo tdk putusannya batal demi hukum
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Ya sudah Jadi setiap kita warga PA ada perwakilan untuk mengahadiri sosialisasi iniYa cukup berpengaruhada perbedaan dari pada Perma sebelumnya Ada progresnya walaupun tidak signifikan
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Saya belum tau apakah ada upaya peningkatan menjadi UUmungkin nanti akan ada perubahan menuju kesana sebab ini suatu kewajiban juga
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Yaa baguscukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Para pihak antusiasrata2 para pihak ingin dimediasiresponnya baik Tingkat keberhasilannya lumayan Terutama pihak tergugat yg merasa keberatan dgn tuntutan
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mendamaikan kedua belah pihak yg berperkara utk menuju ke arah perdamaian supaya mereka damai Fungsinya mediator
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi
H Di dalam memang selalu diupayakan penasehatan perdamaiankarena di ruang sidang itu waktunya terbatas dan singkat Kita juga dibatasi dgn perkara yg cukup banyak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Sebab ada hal yg terkadang secret apabila menyangkut perceraianmakanya sidangnya tertutup Ini masalah sangat privasi dan khalayak umum tdk boleh taukarena aib juga Sesuai dgn perma diberikan waktu kurang lbh 40 hari kerja Kami melakukan mediasi tidak hanya 1 atau 2 kali bahkan bisa 4 sampai 5 kali apabila kita melihat masih ada celah utk didamaikan Bahkan harinya bisa ditambah tentunya atas seizin ketua mejalis hakim
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Ketika hal ini terjadibiasanya kita melakukan kaukus Biasanya mereka lbh terbukakarena kalo kita hadirkan mereka berduka biasanya cenderung agak tertutup juga Ini adalah jalan terbaik utk mengetahui apa sih yg sebenarnya terjadi
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Pengaruhnya cukup besar jugasebab ketika kaukus mereka lebih terbuka dlm persoalan yg sebenarnya terjadi Kadang2 didepan pihak agak malu dll apalgi kalo para pihak nya tempramental Tp begitu lewat kaukus mereka lebih terbuka kadang2 Sering terjadi hal seperti ini Hal ini sangat penting karena utk menggali persoalan yg sebenarnya terjadi
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama Kemampuan mediator juga berpengaruh terutama mereka yg sudah bersertifikasi Kedua kesungguhan dari mediator Respon dan keinginan kedua belah pihak juga sangat penting Termasuk juga suasana ruangan mediasi mempunyai pengaruh penting terhadap keberhasil Didesain dgn rapiber ACjadi ketika masuk itu orang2 merasa enak dan nyamandapat merubah mindset mereka juga Kalo ruangannya panasga mumpuni Maka demikian kita berharap Pemerintah menyediakan tmpt khusus utk mediasi yg representatif Faktor kegagalan yaa sebaliknyahehe
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa sangat penting Harus juga dia memiliki bekal itu sebab itu terkait sekali dgn masalah keluarga Ttg pskologi harus dikuasai oleh hakimbaik dia sebagai hakim
maupun sebagai mediatortapi itu hanya bersifat anjuransebab dlm persyaratan blm ada ketentuan sprti itu Namun secara mafhumnya kita harus mengetahui lah
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah tempat pastinya Utk tempat alhamdulillah bisa kita katakan cukup memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Dulu begitu maunya MA tapi sampai hari ini blm jelas juga reward nya apabelum ada aturan mengenai hal iniitu baru wacana aja Harusnya adasebab itu adalah upaya luar biasa Seperti di negara jepang aja itu reward nya luar biasa Mungkin kalo ada dapat memotivasi hakim juga untuk memediasi dgn lbh baik
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Yaa sudah lumaya ideal lah kalo sgtu
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Khusus utk di PA karawang tidak menyediakantp di PA yg lain saya tahu menyediakanuntuk masalah knpa nya saya kurang tau juga yaa Yang jelas ketika Pengadilan saya yg sebelumnya di Cibinong ada
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Rata2 responnya baik dan mau dimediasi tapi 1 atau 2 ada kadang yg menolak Memang harus maukalo tdk batal demi hukum
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Biasanya dari pihak penggugat yg tdk mau melanjutkanyg kedua kadang2 pihak tergugat juga tdk mauketika kedua belah pihak tdk maubanyak disini yg seperti itu Tapi apabila pihak penggugat atau salah pihak msh mauitu msh ada kemungkinan utk bermediasi Kalo dua2nya sudah tdk mauini yg sangat sulit Rata2 faktor ekonomiselingkuh juga adakekerasan juga adatdk tanggung jawab juga adamacam2 lahyg jelas faktor ekonomi menempati urutan teratasterkait masalah nafkah
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang
H Kita mengadakan kunjungan dan kerjasamaserta studi perbandingan dgn negara2 tersebut(Jepang) Kalo mereka berhasilkenapa tidak kita mengadopsi sistem yg sama Memang tingkat keberhasilanya cukup tinggi Saya termasuk yg terbaik jadi mediator Dari segi aturannyapelaksanaannyasistemnya juga kita ikut Kalo di luar negeri berbedasebelum menuju ranah persidanganmereka sebelum itu sudah ada upaya perdamaian Jadi kalo mereka sudah berhasil ga perlu lagi naik ke tahap persidangan Berbeda dgn kitakalo kita di dalamartinya setelah daftar ke persidangan baru dapat dilakukan mediasi Mereka juga ada lembaga swasta yg dibiayai oleh negara tanpa dipingut biaya Utk hal biaya mediasi kita juga sama gratisCuma kita dalam persidangan setelah daftar Faktor kultur sangat berpengaruhutk di indonesia apalagi dgn kemajemukan sukunyakhusus utk karawang saja skrng bukan hanya orang sunda saja tapi sudah dari mana2 Sosialisasi mediasi ini kita suka lakukan namun hanya dalam ranah kelembagaan sajatdk khusus kepada masyarakat
H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Rosniati MH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Ya saya sebagai hakim mediatordisini sejak 31 agustus 2013
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang melalui SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Belum memilikinamun kita sebagai hakim dibenarkan untuk merangkap juga sebagai hakim mediator kecuali kalo mediator diluar hakimitu wajib memiliki sertifikat mediator
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Tidakini hanya mengikat kepada orang2 yg berperkara dipengadilan saja Kalo ga dimediasi putusannya batal demi hukum Kalo kedua belah pihak hadir dapat dimediasi tp kalo salah satu tdk hadir tdk dapat dimediasi
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Dari pihak MA sudah melakukan sosialisasi dgn cara perwakilan dari PA karawang ini di undang ke MA Kyk nya ga ada perubahan yg berarti yaa karena biasanya orng yg berperkara kesini ga ada suami nyayg verstek(ga bisa dimediasi)yg hadir dua2nya hanya sedikit Tp dsni juga banyakcontoh penggugat mengajukan gugatan terus suaminya dtng atau suami yg mengajukan lalu termohonnya datang mediasi perdamaiannya itu jarang yg berhasil namun akibat cerainya bnyk yg berhasil seperti nafkah lsquoiddahmutrsquoah nya itu bnyk yg berhasil
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Belum adamungkin tergatung orang-orang yg ada di Mahkamah Agung yaauntuk menerbitkan Undang-Undang itu banyak persyaratannya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektifCuma khusus dlm perkara perceraian efektifnya dalam hal akibat cerainyabukan pada perdamaian dalam perceraiannya Karena orang yang datang berperkara perceraian itu adalah dalam hal perasaanuntuk mendamaikannya itu kan sulit apabila sudah menyangkut perasaan
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Ini sebetulnya mediasi ini adalah non-litigasi tp sudah terintegrasi ke dalam litigasi dan itu membantu Memang dalam setiap awal persidangan sudah memberikan nasihat tapi kan untuk lebih fokus dan optimal waktunya harus dipisahkan secara tersendiri
11 Mengapa mediasi harus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena dalam hal perceraian ada rahasia2 rumah tangga yg orang lain tidak boleh mengetahuiyg boleh tau hanya mediator dengan hakim Apabila terbuka untuk umum itu tidak etisbarang kali ada sesuatu yang dapat memalukan salah satu atau kedua belah pihakaib keluarga jugajadi harus benar2 rahasia Dalam Perma terbaru kan jangka waktunya 30 harisampai kapanpun bisa bahkan sampai perkara putuspun apabila para pihak menghendaki untuk mediasi kembali yaa kita mediasi lagi Contoh dia cerai tahap awal mediasi tapi tidak tercapailalu berlanjut rekonpensi dalam tahap ini kita mediasi lagi Tapi apabila yg tidak bisa dimediasi kalo perkaranya sudah lanjut Umpamanya verstek awalnyapihak tergugat tidak hadir Lalu kita sudah dalam tahap pembuktiankemudian pihak istri atau suami datangkita sudah tidak mediasi lagi karena sudah lewat
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Pertama yg dilakukan adalah ditunda mediasinya tergantung kesepakatan
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yaa pernah juga Selama ini kaukus tidak banyak pengaruh menurut saya
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H (Faktor keberhasilan mediasi) (1)hubungan antara keduabelah pihak belum terlalu meruncingsalah satu pihak masih berkeinginan untuk damai itu msh ada kesempatan tapi apabila sudah dua2nya tidak itu sangat sulit dimediasi (2)Faktor mengingat anak2 bagi yg sudah menikah dan sudah memiliki anak2bagaimana nasib anak2 apabila bercerai (3)faktor hakimbagaimana cara hakim berbicara dan memberikan nasihat Apabila nasihat2 dapat diterima oleh para pihak itu juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti
dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa itu juga diperlukanbisa juga apabila melibatkan keluarga (hakam) barang kali dengan begitu dpt meluluhkan hati Dalam psikologis juga perlumelihat keadaan atau kondisi kejiwaan seseorang Walaupun kita bukan ahli psokologis tapi karena pengalaman sebagai hakim kita bisa menilai watak kondisi seseorang Lalu kan kita sudah melakukan pelatihan2 mediasitujuannya kan untuk itu Bagaimana cara memediasi orangbagaimana supaya orang itu tertarik dgn kita
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Tempat atau ruang Tentunya ruangan yg apabila orang masuk itu bisa membuat dingin hatinya Ruang mediasi harus dihias sebaik mungkinsejuk juga Kalo disini belum memadai kan apabila memperbaiki sarana dan prasarana harus ada anggaranuntuk tahun ini kita belum dapat anggaran itu dan ruang mediasi yaa seadanya Kalo ditempat lain sudah memadaidihiasada meja khusus (meja bundar)
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum idealmasih kurangnamun ruang khusus nya sudah ada tp belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Respon para pihak rata2 bagustapi keberhasilan nya yang kurang Orang2 yg datang ke Pengadilan itu rata2 perasaannya sudah sulit utk disatukanapalagi apabila salah satu pihak ada yg selingkuhitu sulit
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Kalo di Karawang inikebanyakan karena faktor ekonomi kurang Suami tdk kerja atau suaminya malas2an bekerjajd istri terpaksa bekerjaBanyak jugayg akhirnya
suami mengizinkan istri menjadi TKITKW ke luar Suami dirumah ngurus anak dikirim uanglalu dikumpulkan untuk modal nikah lagi Kedua adalah Selingkuh
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perlu juga kita mencontohnamun kita kan blm tau bagaimana prosesnya disana Kalo memang baik ya kita harus mencontoh Tapi kita juga kn sudah ada payung hukum sendiri Untuk masalah kultur juga menurut saya tidak banyak pengaruh yaakarena kalo perkara peceraian itu sudah masalah hati yaasangat sulitga mungkin memaksakan kehendak Jadi mediasi itu ada beberapapertama (berhasil) dua2nya hadir dan berhasil damaiada juga (gagal) apabila salah satu pihak tidak hadiritu gagal dimediasi Ada juga (tidak berhasil) yaitu dua2nya hadir namun gagal untuk dimediasi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Elfina Fitriani
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak 8 februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang dengan SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Sudah adasaya mengikut di MegamendungBogor pada tahun 2013 kalo tdk salah
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Hanya mengikat kpd orang2 yg berperkara saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudah Tidak banyak berpengaruh yaa terhadap keefektivitasan mediasi
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo sementara ini belum ada upaya kesana Karena tahap untuk kesana butuh waktu dan pembahasan yg panjang
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Pada intinya adalah orang mencari solusi terhadap permaslahan yg dihadapi orang2 yg berperkara Fungsinya adalah untuk mendamaikan para pihak
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Kalo dalam hal ini kita memakai pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama Karena apabila tdk ada waktu khususmaka proses mediasi tdk akan maksimal dan tdk akan berjalan dengan baik karena saat persidangan terbatas oleh waktu yg berujung pd penumpukan perkara
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ini adalah masalah keluargabanyak masalah2 yg sifat nya privasi Dalam agama juga kn apabila ada masalah jgn sampai orng lain atau orang luar taubahkan kalo bisa ketika suami istri bertengkar anak pun jgn sampai tau Apabila orang lain
mengetahui bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah Karena aib juga yg menyebabkan ini bersifat tertutup
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Saya akan lakukan kaukus Kadang ketika kedua belah pihak saling berhadapankeduanya tidak mau saling terbukatakut menyinggung perasaan Pada saat kaukus masing2 pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah yg sebenarnya Pada inti nya apabila masih ada solusi kita cari solusinya tapi tidak bisa mau bagaimana lagi Terkadang kan ada orang yg memilki prinsip
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yang saya alamipada akhirnya kaukus ini tidak berhasil juga terhadap mendamaikan para pihakcuman para pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah2nya yg tidak bisa dia ungkapkan ketika di dpn salah satu pihak Mungkin mediator lain berbeda lagikarena itu yg saya alami selama menjadi mediator
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Kadang2 dari para pihak jugajika salah satu masih ada keinginan untuk rukun masih ada kesempatan untuk berdamai kembaliterutama pihak penggugat yang dapat menerima kembali pihak tergugat untuk kembali hidup bersama Tapi kalo sudah dari kedua belah pihak berkeinginan untuk pisah itu sangat sulit utk didamaikantidak mungkin kita memaksakan Dari mediatornya jugacara membujuk atau cara bicara mediator terhadap para pihak itu enakdapat diterimapenampilan mediator jugahal itu dapat mendukung keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Tentu perlunamun secara akademik kita sebagai mediator tidak mungkin untuk belajar lagi dalam hal (psikologis) tapi kita belajar dari pengalaman Untuk menarik seseorang itu kita kan harus mengetahui jiwa atau karakteristik seseorang Sebenarnya harus bisa ilmu ttg psikologisharus sebelumnya diarahkan ke dalam bidang psikologis dalam hal akademik Tapi ya kalo skrng berdasarkan nalurialamiberdasarkan pengalaman saja Ketika menghadapi seseorang kita harus memiliki kemampuan itu untuk menunjang keberhasilan Tidak peraturan seperti iniuntuk saat ini hanya bersifat anjuran saja
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah ruang mediasi harus dikhususkanterpisah Ideal ruang mediasi dalam buku panduan adalah ruangannya besartertata dengan rapiterdapat meja bundar sehingga para pihak bisa berhadapandinginada air minum dan perlangkapan lainnyaserta adanya pajangan poto2 keluarga yg harmonis Sehinnga ketika masuk para pihak yg tadinya dala kondisi tdk enak bisa menjadi lbh enak lahstandarnya seperti itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa HBelum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Responnya baik terhadap proses mediasi inimau menerima saran2 yg kami sampaikan walaupun pada akhirnya para pihak gagal untuk berdamai Sikap para pihak kooperatif tapi itu dilakukan agar proses mediasi cepat selesai dan dilanjutkan ke tahap persidangan Mereka terkesan melakukan ini hanya sebagai formalitas belaka
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomi Banyak yg gugat kalo gugat ka pihak istri yg mengajukan Dalam hal ini banyak suami yg tdk bertanggung jawab memberi nafkah atas istri Faktor selingkuhfaktor KDRT juga ada tapi tidak banyak
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Tentu perlu apabila itu patut dan bisa kita contoh terlebih negara2 tersebut memiliki tingkat keberhasilan mediasi yg tinggi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Ratna Jumila SH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Jadi pada dasarnya hakim itu melekat sebagai mediatoritu sesuai dengan Perma No1 Tahun 2008 Namun menjadi mediator bersertifikat skitar 2012 atau 2013 Semenjak jadi hakim disini tahun 2014 merangkap sebagai mediatorada SK dari Ketua PA Karawang
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H ya kalo disini dari SK Ketua PA Karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya punyadari Pusdiklat MA MegaMendung skitar tahun 2012 atau 2013
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma itu terikatartinya setiap berperkara kita wajib melakukan mediasi kalo kedua belah pihak hadir Artinya Perma ini hanya mengikat kepada orang2 yang berperkara di Pengadilan saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudahsebetulnya tidak jauh beda dgn Perma sebelumnya No1 Tahun 2008namun penekanan dalam Perma No1 Tahun 2016 ttg perceraian agak diatur lebih rinci kalo Perma sebelumnya msh secara umum Untuk pengaruhnya terhadap efektivitas mediasi sih saya rasa tidak pengaruh atau perubahan yaa
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo dari Perma ke UU belum ada upaya yakarena kalo menuju UU proses nya berat dan agak rumitMungkin nnti suatu saat akan ada Tapi kita terus belajar dari kasus2 yang dihadapiatau ada saranatau diadakannya workshop Kalo menuju UU ada cuman proses butuh proses yang tidak sebentar ya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Ya cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan
damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Mediasi itu sifatnya wajib Setiap sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak lengkapwajib menempuh proses mediasikalaupun dalam setiap sidang ada upaya damai itu adalah amanat Undang-undang Apalagi masalah perceraian itu dalam setiap sidang wajib mendamaikan para pihak Tapi kalo mediasi di awalKalo berhasil ya sudahtapi kalo gagal disetiap awal persidangan wajib mendamaikan para pihak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ada rahasia2 yg tidak boleh didengar oleh orang lainada juga kaukusApabila mediasi gagal mediator pun hraus memusnahkan berkas2 yg berkaitan dengan mediasi karena saking rahasianya Untuk masalah hari tergantung kasusnya tapi rata2 sih 2 minggu atau 3 minggu Ada juga yg lbh tapi harus seizini dari majelis hakim Artinya ketika mediasi gagaltp pada saat sidang para pihak ingin mediasi lagi itu bolehharus pernyataan dari para pihakitupun harus dimusyawarahkan Mereka sepakat kemudian majelis hakim membolehkan maka boleh mediasi lanjutan Tapi ga boleh lama yapaling lama 14 hari kalo ga salah
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Yaa apabila itu terjadi maka dilakukan kaukus
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya HPernahtergantung kita lihat kasusnya seperti apaterutama masalah perceraianterutama istriada yg ga berani mengutarakan pendapatnyakarena ada yg suaminya KDRTkadang salah satu pihak nya nyerocos terus Karena hal itukita ksh gambaran bahwa mediasi itu punya aturan Ketika mediasi para pihak saling seranggamau ikuti aturan maka kita lakukan kaukus Ga sering Ada pengaruh tp tidak signifikan Pernah pengalaman dlm kasus ceraiterutama kalo salah satu pihak tidak mau cerailakuka kaukusberusaha membuka hati para pihak dan akhirnya mau mengutarakan apa yg diinginkanlalu kita sampaikan pd saat kaukus berikutnya kpd pihak lawanpihak lawan menerimaakhirnya damai dan cabut perkaraNamun tdk setiap perkara sprti itu
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama para pihak kooperatif artinya mereka para pihak mau mengikuti aturan mediasibisa diajak utk berfikir jernih Karena biasanya kalo suami istri udh marah sakit kan udh kyk orang lain yaa Kedua bahasa kita mereka bisa memahami (cara penyampaian mediator) sangat mendukung keberhasilan mediasi Ketiga latar belakang pendidikan para pihak Ketika masuk ruang mediasipas liat muka para pihak bisa ditebaktapi kalo para pihak adem ayemdiajak ngomong enaksaling mengerti Keempat faktor lingkungan dimana para pihak tinggal
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Harus itukarena sulit membedakan job antara mediator dgn hakimhakim harus memutus tp kalo mediator tdksementara itu hakim jadi mediator ditengah mediasi dia lupa bahwa dia sebagai mediator bkn hakim Akhirnya dia memutuskanitu kn tdk bisa karena mediator tdk bisa memutus Makanya sebenarnya kalo bisa hakim itu jgn jd mediatorkarena tipis sekali dia bisa membedakan antara jadi hakimamp mediatorkadang terpengaruh Perlu sekali Belum ada peraturannyahanya sebatas anjuran
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Ruangan mediasi yg memadaiYa beginilah contohnyamestinya kan harusnya ada poto2 keluarga samawa Disini hanya ada gambar tanganitu kn blm menggambarkan perdamaiantp hanya secara umum Tp ketika saya di Jakpus harusnya ada foto2 dan lukisan kelurga samawa (foto suami istri anak) potonya sangat mesrajd kita terbawa suasana Karena suasana ruangan yg sangat damai sangat mempengaruhi kondisi para pihak terutama ketikan para pihak tegang Saya pernah berhasil ketika itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada penghargaan apa2
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum dianggap baik atau belum memadai
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum adasejauh ini msh hakim yg ada di PA karawang Terkendala msh sulitnya SDM mediatornya Mungkin msh blm banyak yg memiliki sertifikat mediator Karena apabila diluar hakimharus memiliki sertifikat Kalo ga ada sertifikat pun ga masalah karena merangkap Kami belum bahas ttg ituterus di karawang ini msh jarangtdk seperti di Jakarta Kalo di jakarta setelah pensiun merangkap jd mediator
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Pertamaperkenalan Lalu menjelaskan peraturan mediasi sprti matikan hptidak boleh saling menyerangharus mendengarkan pendapat masing2 pihak dll Biasanya kalo sudah dijelaskan kebanyakan mereka taat Tp kalo ada yg melanggar kita kembalikan lgi ke peraturan yg telah disepakati Penjelasan aturan mediasi harus diawal
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Disini rata2 msh jarang yg sarjana Rata2 menikah diusia muda13 atau 14 thn udh nikah Banyak yg mnta dispensasi nikah Dari bisa digambarkan bahwa belum siap dengan proses mediasi
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomiselingkuhKDRT biasanya kalo udh selingkuh itu sulit utk didamaikan Kalo masalah ekonomi msh ada kemungkinan utk kita damaikan setelah kita jelaskan Campur tangan pihak ketiga yaitu keluargaitu juga biasanya sulit utk kita damaikan Terkadang mereka msh saling cinta tp ketika pihak keluarga sudah intervensi mereka lbh memilih mendengarkan keluargaga berdaya
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perbedaan dgn jepangdisana mediasi bersifat non-litigasikalo di indonesia kn bersifat litigasiitu yg sulit Kalo di jepang mediasi itu 1 tahun atau bahkan 2 tahun Sedangkan dikita hanya diksh waktu 30 haridan MA menuntut kita utk menyelesaikan perkara dlm wktu 5 bln Kita jd dikejar waktusebelum masuk perkara mereka mediasi dulu Kalo berhasil boleh dibawa ke pengadilan ato tidak utk dibuatkan akte perdamaian (one day wakai) Jd mereka dtng ke pengadilan sudah membawa draf2 kesepakatan Mereka mediasi sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan Dulu waktu saya ikut pelatihan mediasimenurut Nara sumber bahwa proses mediasi itu tdk dihitung utk menyelesaikan perkara Contoh waktu itu jangka waktu mediasi 40hari itu blm dihitung Dihitung mulai dari waktu awal persidangan ketika ada laporan dari mediator Tapi skrng tidakdari mulai dftar perkara sudah dihitung waktu penyelesaian perkaratdk boleh lbh dari 150 hari dari hari pendaftaran Jd karena faktor itulah yg mempengaruhi kita ukt bekerja keras dikejar waktu dan berdampak tdk maksimal Karena kalo lama2 kita ditegur oleh MA Itulah faktor knpa mediasi disini jarang yg maksimal (1)MEDIASI GRATIS(2)BIAYA PERKARA MAHAL(3)KETERLIBATAN DARI EKSEKUTIF LEGISLATIF amp YUDIKATIF(4)KULTUR MASYARAKAT YG TAAT HUKUM Sulit diterapkan di Indonesiasebenarnya biaya mediasi gratisan apabila dari hakimsedangkan kalo mediasi dari luar hakim butuh biaya yg berasal dari para pihak Menurut pendapat saya (DraRatna Jumila MH) mungkin mediasi ini hanya formalitas belakaudahlah yg pnting kita sudah melaksanakan amanat Permamasalah berhasil atau tidak itu urusan belakangan
Lembaga ADR adatapi kalo ke pengadilan agama khusus nya banyak ga dipakai jarang ikut campurtapi tdk tau kalo Pengadilan Negeriorang yg berperkara ke PA rata2 orang yg menengah ke bawahapalgi di karawang Beda dgn kota2 besar dgn kasus yg besar sehingga dapat mengambil mediator dari luar KULTUR Dikita ituhukum dibuat utk dilanggar yaa heheterkadang kita suruh mediasi malah mengelak dgn alasan bahwa sudah mediasi dgn keluarga Itu kan salah satu bentuk tdk taat hukumtp kemudian kami jelaskan H = Hakim atau Hakim Mediator
Lampiran 2
Gambar 1
Foto bersama Dra Elfina Fitriani Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 2
Foto bersama Dra Hj Rosniati MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 3
Foto bersama Drs H Hasan Bashri SHMH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 4
Foto bersama Dra Ratna Jumila MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 5
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Gambar 6
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Lampiran 3
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara Penelitian
LAMPIRAN 2 Foto bersama para Mediator Hakim Pengadilan Agama karawang
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Karawang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling
banyak dalam setiap tahunnya dibandingkan negara Islam didunia lainnya Hal
tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama dalam acara
Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan
Tingkat Nasional 2016 Menurutnya gejolak yang mengancam kehidupan struktur
keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini
Tambahnya lagi bahwa setiap tahun ada 2 juta perkawinan tetapi yang
memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat setiap 100 orang yang
menikah 10 pasangannya bercerai dan umumnya mereka yang baru berumah
tangga1
Jika di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia
sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik ternyata di tahun-tahun
berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat Melihat data pernikahan
dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI tampak
pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun sementara
perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian setiap
tahunnya Tahun 2009 jumlah angka pernikahan sebanyak 2162268 kejadian
1Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain
httpwwweramuslimcomberitanasionalangka-perceraian-di-indonesia-tertinggi-dibanding-negara-islam-lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam 1612 WIB
2
dan perceraian sebanyak 216286 kejadian Lalu pada tahun 2010 jumlah angka
pernikahan sebanyak 2207364 kejadian dan perceraian sebanyak 285184
kejadian Tahun 2011 jumlah angka pernikahan sebanyak 2319821 kejadian dan
perceraian sebanyak 258119 kejadian Tahun 2012 jumlah angka pernikahan
sebanyak 2291265 kejadian dan perceraian sebanyak 372577 kejadian
Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah angka perceraian sebanyak 2218130
kejadian dan perceraian sebanyak 324527 kejadian2
Data Kementerian Agama RI disampaikan oleh Kepala Subdit
Kepenghuluan Anwar Saadi Jumat 14 November 2014 Dimuat di Republika
Online 14 September 2014 Sebagai sampel kita ambil data dua tahun terakhir di
2012 dan 2013 saja Jika diambil tengahnya angka perceraian di dua tahun itu
sekitar 350000 kasus Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 959 kasus
perceraian atau 40 perceraian setiap jam
Provinsi Jawa Barat yang juga paling banyak penduduknya menjadi
provinsi yang paling tinggi angka perceraiannya Badan Peradilan Agama MA
pada 2010 mengungkap terdapat 33684 kasus cerai di sana Tempat kedua
adalah Jawa Timur yaitu sebanyak 21324 kasus Posisi ketiga Jawa Tengah
dengan 120193 Indramayu adalah kabupaten di Jawa Barat dengan angka
perceraian tertinggi di Indonesia pada 2015 Jumlah perceraian tahun 2015 pun
meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 dan didominasi oleh usia produktif
2Cahyadi Takariawan Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam
httpwwwkompasianacompakcahdi-indonesiandash40ndashperceraianndashsetiapjam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
3 Cerai Paling Banyak di Jawa barat httpwwwantaranewscomberita270213cerai-paling-banyak-di-jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
3
Ungkap Kepala Pengadilan Agama Indramayu Anis Fuadz di kantornya kamis
14 Januari 2016 lalu Dia menyebutkan Indramayu menempati peringkat pertama
dengan 9444 kasus diikuti Malang sebanyak 8497 kasus Surabaya 8262 kasus
Kabupaten Cirebon 7991 kasus Sementara di Jawa Barat setelah Indramayu dia
memprediksi di peringkat kedua ditempati Kabupaten Tasik atau Kota Cimahi4
Data statistik yang cukup mengejutkan juga dilansir oleh Badilag Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyebutkan pada tahun 2009 perkara
perceraian yang diputus Pengadilan AgamaMahkamah Syarrsquoiyah mencapai
223371 perkara Perkara cerai gugat berjumlah 150000 Ini berarti 65 dari
perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia
adalah cerai gugat5 Dilansir dari sumber yang berbeda data Ditjen Badilag MA
mencatat 285184 perkara berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se
Indonesia pada tahun 2010 dimana dalam 5 tahun terakhir peningkatan perkara
yang masuk bisa mencapai 816
Berkaitan dengan hal ini ada badan hukum yang di bentuk oleh Departemen
Agama yang dipercaya untuk menangani hal ini Badan Penasihat Perkawinan dan
Penyelesaian Perkawinan adalah badan yang dibentuk oleh Departemen agama
untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang
4Asep Budiman Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia httpwwwpikiran-
rakyatcomjawa-barat20160315364250kasus-cerai-indramayu-tertinggi-di-indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
5 Nurhasanah dan Rozalinda ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 No2 Tahun 2014 hal 2
6 Fachrina dan Rinaldi Eka Putra ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 No2 tahun 2013 h 5
4
ingin bercerai7 Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal
28 ayat (3) menyebutkan bahwa
ldquoPengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tanggardquo
Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan
Agama pertama kali mereka mendatangi BP4 ini Namun meskipun para pihak
belum mendatangi atau belum melalui proses BP4 dan langsung mengajukan
perceraian ke Pengadilan Agama Pengadilan Agama tetap menerima perkara
tersebut perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui
proses BP4 maupun yang belum para pihak dalam perkara tersebutwajib
diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut8
Akan tetapi mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama perlu dilakukan
kajian atau penelitian mengingat tingginya kasus perceraian Berkaitan dengan hal
ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang Berdasarkan
data statistik yang dilansir di situs resmi Pengadilan Agama Karawang Pada
tahun 2011 terdapat 1276 perkara yang didominasi cerai gugat berjumlah 846
perkara dan cerai talak berjumlah 430 perkara Pada tahun 2012 terdapat 1638
perkara yang tetap didominasi oleh cerai gugat bahkan cenderung meningkat
7 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 134 8 Nurnaningsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011) h 135
5
dengan jumlah 1131 perkara dan cerai talak sebanyak 507 perkara Lalu pada
tahun 2013 cenderung terus mengalami peningkatan dengan jumlah perkara
sebanyak 1812 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak 1267 dan cerai talak
berjumlah 545 perkara Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah perkara perceraian
sebanyak 1761 perkara dengan perkara cerai gugat berjumlah 1294 dan perkara
cerai talak mengalami penurun menjadi 467 kasus9 Lalu pada tahun 2015 jumlah
perkara perceraian sebanyak 1900 perkara dengan perkara cerai gugat sebanyak
1350 perkara dan 550 perkara cerai talak Kesimpulan yang di dapat dari data di
atas adalah selama 4 tahun terakhir perkara perceraian cenderung mengalami
peningkatan yang signifikan dengan didominasi oleh perkara cerai gugat
Tabel 1
DAFTAR PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2011-2015
Tahun Jumlah Perkara Cerai Talak Cerai Gugat
2011 1267 perkara 430 perkara 846 perkara
2012 1638 perkara 507 perkara 1131 perkara
2013 1812 perkara 545 perkara 1267 perkara
2014 1761 perkara 467 perkara 1294 perkara
2015 1900 perkara 550 perkara 1350 perkara
9 httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
6
Berangkat dari tujuan awal untuk mengetahui tingkat keefektivan mediasi di
Pengadilan Agama maka penulis beranggapan bahwa masalah ini perlu dijadikan
objek penelitian dalam sebuah skripsi karena akhir-akhir ini perkara perceraian
mengalami peningkatan yang signifikan Tulisan ini ingin mengetahui efektivitas
mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi yang berjudul ldquoEfektivitas
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama
Karawang Tahun 2015rdquo
B Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut
1 Indonesia adalah negara tertinggi tingkat perceraian
2 Jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat
3 Upaya pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia
4 Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
5 Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan
mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
C Batasan dan Rumusan Masalah
1 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan agar
permasalahan yang akan penulis bahas tidak meluas maka penulis membatasi
permasalahan sebagai berikut
7
a Efektivitas dibatasi pada keberhasilan dalam mediasi penyelesaian
sengketa perceraian
b Mediasi penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada perkara Tahun
2015
c Data tentang penyelesaian sengketa perceraian dibatasi pada sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
d Data yang diteliti dibatasi pada data tahun 2015 karena pada tahun
tersebut merupakan angka perceraian tertinggi
2 Rumusan Masalah
Dalam mempermudah penulis menganalisa permasalahan penulis
menyusun rumusan masalah sebagai berikut
a Bagaimana efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
b Apa saja faktor pendukung keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa
perceraian di Pengadilan Agama Karawang
c Apa saja faktor penghambat mediasi penyelesaian sengketa perceraian di
Pengadilan Agama Karawang
3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis
tujuan yang dimaksud adalah
1 Untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan efektivitas mediasi dalam
proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang
Tahun 2015
8
2 Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam
penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun
2015
3 Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian
sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015
Adapun manfaat penelitian ini adalah
a Akademis
Secara akademis hasil dari observasi ini diharapkan dapat menjadi
bahan penyuluhan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama
Karawang
b Praktis
Secara praktis hasil dari observasi ini diharapkan menjadi masukan
bagi pihak Pengadilan Agama guna meningkatkan keefektivitasan mediasi
dalam penyelesaian sengketa perceraian Dan bagi pihak lain diharapkan
dapat membantu untuk mengadakan observasi serupa
4 Studi Review Terdahulu
Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis lainnya
maka penulis meninjau beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir
sama dengan pembahasan yang penulis kaji Dalam hal ini penulis menemukan
beberapa skripsi yaitu
9
1 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Depokrdquo yang ditulis oleh Hidayatulloh (2011)10 Dalam
Skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2009 dari 269 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 38 perkara (141) Pada tahun 2010 dari 187
perkara yang berhasil dimediasi sebanayak 13 perkara (69) Dapat
disimpulkan tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
2 Skripsi dengan judul ldquoEfektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Marosrdquo yang ditulis oleh SariM (2014)11
Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pada tahun 2011 dari 74 perkara yang
berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Pada tahun 2012 dari 65 perkara
yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dan pada tahun 2013 dari 63
perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara Dapat disimpulkan
tingkat keberhasilan mediasi belum efektif
Pembahasan dalam dua skripsi yang telah penulis kemukakan di atas
membahas pokok permasalahan yang sama namun masing-masing meneliti pada
objek atau tempat yang berbeda Pada skripsi pertama yang menjadi objek
penelitian adalah Pengadilan Agama Depok Pembahasan pada skripsi kedua
yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Maros Selanjutnya
objek penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Karawang Dengan
demikian objek penelitian yang penulis teliti belum pernah ada yang
membahasnya
10 Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 11 Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014
10
5 Metode Penelitian
1 Jenis Penelitian
Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong kualitatif analitis adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan
data memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah
mensintesiskan mencari dan menemukan pola menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain12
2 Sumber Data
Data yang terhimpun dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian
yaitu
1 Data primer Sumber data ini didapatkan dari hasil observasi langsung
ke Pengadilan Agama Karawang serta hasil wawancara dengan para
Hakim di Pengadilan Agama Karawang
2 Data sekunder Sumber data ini penulis ambil dari teks undang-
undang yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 130 HIR dan 154
RBg SEMA No1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR154
RBg PERMA No2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan PERMA No1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan undang-undang No7 Tahun 1989 tentang Peradilan
12 Lexy J Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009) h 248
11
Agama undang-undang No48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman beberapa buku-buku terkait yang membahas tentang
mediasi di Pengadilan serta beberapa skripsi artikel-artikel terkait
mengenai hal ini yang dapat digunakan untuk mendukung dan
melengkapi data primer
3 Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan
data dengan wawancara langsung terhadap hakim-hakim atau pegawai
terkait di Pengadilan Agama Karawang serta melalui pengamatan langsung
atau observasi
4 Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara tematik
deskriptif yaitu dengan cara pendeskripsian atau penggambaran yang
dituangkan ke dalam bentuk paragraf yang kemudian diklasifikasikan sesuai
dengan jenis jawaban yang diberikan kepada narasumber
5 Tehnis Penulisan Skripsi
Penulisan skripsi ini berpedoman pada ldquoBuku Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh FSH UIN Jakarta tahun 2012rdquo
12
6 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini penulis membuat
sistematika penulisan dengan membagi kepada lima (5) bab tiap-tiap bab terdiri
dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut
BAB I Dalam bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah
identifikasi masalah batasan dan rumusan masalah tujuan
penelitian manfaat penelitian review terdahulu kerangka
berpikir metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II Membahas tentang konsep mediasi dan penerapannya berupa
pengertian mediasi asas-asas umum dalam proses medasi
keuntungan menggunakan mediasi peran dan fungsi mediator
proses mediasi dan mediasi dalam islam
BAB III Membahas tentang teori efektivitas berupa pengertian mediasi
bekerjanya hukum dalam masyarakat dan teori efektivitas
hukum
BAB IV Membahas tentang analisis efektivitas mediasi berupa profil
Pengadilan Agama Karawang analisis efektivitas mediasi
tingkat keberhasilan mediasi dan faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi
BAB V Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran
13
BAB II
KONSEP MEDIASI DAN PENERAPANNYA
A Pengertian Mediasi
Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin ldquomediusrdquo ldquomediumrdquo yang artinya
berada ditengah Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak
(ldquodyadic modelrdquo) dengan melibatkan pihak ketiga (ldquotriadic modelrdquo) dengan
tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis1 Pada
dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dapat membantu dalam situasi
konflik untuk mengordinasi aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses
tawar-menawar2
Menurut Priyatna Abdurrasyid mediasi merupakan suatu proses damai
bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada
mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang
bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang
besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang
bersengketa secara sukarela3
Pengertian mediasi yang lain menurut Dwi Rezki Sri Astarini adalah proses
penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang bersengketa dengan itikad
1 Valerine JL Kriekhoff Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam
buku Bunda Reghena (Pustaka Dunia 2012) h 615 2 Nurnianingsih Amriani Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
(Jakarta Raja Grafindo 2011) h 28 3 Priyatna Abdurrasyid Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar
(Jakarta Fikahati Anesta 2002) h 34
14
baik berusaha mendamaikan sengketa diantara mereka dengan dibantu oleh
mediator netral untuk mencapai hasil yang adil dan dapat diterima oleh kedua
belah pihak untuk dilaksanakan dengan sukarela4
Demikian pula ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun
2016 terdapat rumusan pengertian mediasi sebagai berikut
ldquoMediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediatorrdquo
B Dasar Filosofis dan Yuridis Dalam Mediasi
Pelembagaan dan permberdayaan mediasi di Pengadilan (Court Connected
Mediation) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada
dasar negara kita yaitu Pancasila terutama sila keempat yang berbunyi
ldquoKerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilanrdquo Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghedaki bahwa
upaya penyelesaian sengketa atau konflik atau perkara dilakukan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
Hal ini mengadung arti bahwa setiap sengketakonflikperkara hendaknya
diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak
yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama5
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dasar hukum yang mengatur
pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada
4 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 89 5 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 26
15
ketentuan HIR dan RBg HIR merupakan singkatan dari Herziene Inlandsch
Reglement (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara
perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan colonial Hindia Belanda
yang masih berlaku di negara kita hingga kini Sedangkan RBg adalah singkatan
dari Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang)
merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah luar pulau Jawa dan Madura
Secara lebih lengkap ketentuan pasal ini adalah6
1 Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka
Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi
2 Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat akta tentang itu dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menempati perjanjian yang diperbuat itu surat akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa
Selanjutnya dalam Pasal 154 RBg adalah
1 Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak dating menghadap maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya
2 Bila dapat dicapai perdamaian maka di dalam siding itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa
Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil
pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 130 HIR154 RBg yang mengharuskan hakim
menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan
perdamaian diantara para pihak yang berperkara Namun Mahkamah Agung
mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar
6 Prof DR Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287
16
formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa7
Kenyataan praktik yan dihadapi jarang dijumpai putusan perdamaian Produk
yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya
hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau
kalah (winning or losing) Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep
sama-sama menang (win-win solution)
Pasal 130 HIR154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian oleh
hakim dijadikan modal utama dalam membangun perangkat hukum mediasi
pengadilan yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberdayaan Pengadian Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai Pasal 130 HIR154 RBg yang kemudianpada tahun 2003 disempurnakan
melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan8
Kemudian merasa PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dirasa belum efektif
maka Mahmakah Agung merevisi kembali dengan lahirnya PERMA Nomor 1
Tahun 2008 Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan para
pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata Hal ini daat dilakukan dengan
menintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur
berperkara di pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam proses berperkara di pengadilan Hakim wajib mengikuti
7 Rachmadi Usman Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta Sinar
Grafika 2012) h 27 8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124
17
prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi bila hakim melanggar atau
enggan menerpkan prosedur mediasi putusan hakim tersebut batal demi hukum
(Pasal 2 ayat (3) PERMA)9
C Keuntungan Menggunakan Proses Mediasi
Bagi pihak-pihak yang berseteru memecahkan masalah dengan
membawanya ke meja hijau terkadang dirasa kurang begitu efektif Banyak
kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi
yaitu10
a Ada dua asas penting dalam mediasi
Pertama menghindari menang ldquokalahrdquo (win loose) melainkan lsquosama-sama
menangrdquo (win-win solution) Sama-sama menang bukan saja dalam arti
ekonomi atau keuangan melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi
(nama baik dan kepercayaan) Kedua putusan tidak mengutamakan
pertimbangan dan alasan hukum melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan
dan rasa keadilan
b Telah pula dikemukakan penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu
penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara Waktu yang panjang dalam
berperkara tidak hanya menjadi beban ekonomi keuangan Yang tidak kalah
pentingnya adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap
dan kegiatan pihak yang berperkara
9 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 124-125
10 Bagir Manan Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia Peradilan No 248 Juli 2006 h 5-16
18
c Bagi masyarakat Indonesia berperkara menimbulkan efek sosial yaitu
putusnya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial Bukan saja antar
pihak yang berperkara Efek sosial dapat memperluas sampai kepada
hubungan kekerabatan yang lebih luas Hal ini dapat terjadi karena suatu
perkara bukan saja menjadi kepentingan dan ldquoharga dirirdquo yang berperkara
melainka juga dapat merambat ke kerabat
d Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia
yang mengutamakan dasar kekerabatan paguyuban kekeluargaan dan gotong
royong Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah laku toleransi
mudag memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan
bersama (komunal)
D Peran dan Fungsi Mediator
Dalam mediasi ada pihak yang sangat berperan besar demi tercapainya
kesepakatan damai yaitu seorang mediator Biasanya mediator adalah orang yang
ahli dalam bidang yang didiskusikandisengketakan atau ahli dalam bidang hukum
karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak Mediator merupakan pihak
ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para
pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa11
Sebagai ldquopenengahrdquo atau pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi
mediator ldquomembanturdquo para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya Seorang mediator akan membantu para pihak untuk membingkai
persoalan yang ada perlu diselesaikan secara bersama Secara umum mediator
11 Mariana Sutadi Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan Biaya Ringan (Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI 2005) h 30
19
tidak membuat keputusan mediator hanya membantu dan memfasilitasi para
pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian
sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga untuk mencapai
hasil yang maksimal seorang mediator disamping memiliki kemampuan sebagai
mediator juga harus dapat menguasai teknik-teknik mediasi secara baik12
Ada kalanya mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi
dalam pertemuan yang disebut caucus yaitu pertemuan mediator dengan salah
satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya sehingga mediator akan lebih leluasa
memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka membagi
informasi13 Dengan pertemuan terpisah (caucus) ini mediator akan mempunyai
lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi
Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya
dalam sebuah caucus Oleh karena itu seorang mediator juga harus memiliki
kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai
penyelesaian masalah yang disengketakan sehingga mediator diharapkan akan
mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu
perjanjiankesepakatan14
12 I Made Widyana Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (Jakarta Fikahati Anesta
2009) h 114 13 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013)h 93 14 Takdir Rahmadi Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta
RajaGrafindo Persada 2010) h 17
20
Fuller dalam Riskin and Westbrook menyebutkan tujuh fungsi mediator
yaitu sebagai catalyst educator translator resourceperson bearer of bad news
agent of reality dan scapegoat
1 Sebagai ldquokatalisatorrdquo mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator
dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang
konstruktif bagi diskusi
2 Sebagai ldquopendidikrdquo berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi
prosedur kerja keterbatasan politis dan kendala usahan dari para pihak Oleh
sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di
antara para pihak
3 Sebagai ldquopenerjemahrdquo berarti mediator harus mampu menyampaikan dan
merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui
bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang
dicapai oleh pengusul
4 Sebagai ldquonarasumberrdquo berarti seorang mediator harus mendayagunakan
sumber-sumber informasi yang tersedia
5 Sebagai ldquopenyandang berita jelekrdquo berati seorang mediator harus menyadari
bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional Untuk
itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak
terkait untuk menampung berbagai usulan
6 Sebagai ldquoagen realitasrdquo berarti mediator harus berusah memberi pengertian
secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau
tidak masuk akal tercapai melalui perundingan
21
7 Sebagai ldquokambing hitamrdquo berarti seorang mediator harus siap disalahkan
misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan
E Proses Mediasi
Ada beberapa tahap secara garis besar yang harus dijalani oleh para pihak
dalam melakukan proses mediasi Berikut adalah tahapan-tahapan proses mediasi
yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016
a Tahapan Pra Mediasi
Pertama penggugat mendaftarkan perkara ke bagian kepaniteraan
Pengadilan Setelah itu Ketua Pengadilan memilih Majelis Hakim untuk
memeriksa perkara tersebut Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para
pihak Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh
proses mediasi (Pasal 17 ayat (1) )
Setelah itu Majelis Hakim memberikan hak kepada para pihak untuk
memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya (Pasal
20 ayat (1) ) Apabila setelah hari yang ditentukan tidak ada kesepakatan
untuk memilih mediator maka Hakim pemeriksan perkara segera menunjuk
Mediator Hakim atau pegawai Pengadilan Jika pada Pengadilan yang sama
tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang
bersertifikat ketua majelis hakim menunjuk salah satu Hakim Pemeriksan
Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan yang
bersertifikat (Pasal 20 ayat (3) dan (4) )
22
b Pemanggilan Para Pihak
Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setekah
menerima penetapan penunjukan sebagai mediator (Pasal 21 ayat (1) )
Dengan bantuan juru sita Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara
memanggil para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi
c Akibat Hukum Pihak Tidak beriktikad Baik
Pada Pasal 22 ayat (1) sampai (5) adalah penjelasan mengenai akibat
hukum bagi pihak Penggugat yang tidak beriktikad baik Pada Pasal
selanjutnya yaitu Pasal 23 ayat (1) sampai (8) berisi penjelasan mengenai
akibat hukum bagi pihak Tergugat yang tidak beriktkad baik selama proses
mediasi
d Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) para pihak menyerahkan
resume perkara kepada pihak lain dan Mediator (Pasal 24 ayat (1) ) Jangka
waktu mediasi yang ditetapkan adalah 30 hari terhitung sejak penetapan
perintah melakukan Mediasi Atas dasar kesepakatan para pihak waktu
Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
waktu mediasi pertama berakhir disertai engan alasannya (Pasal 24 ayat (2)
(3) dan (4) )
e Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat
Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum Mediator dapat
menghadirkan seorang atau lebih ahli tokoh masyarakat tokoh agama atau
23
tokoh adat (Pasal 26 ayat (1) ) Terkait mengenai mengikat atau tidaknya dari
penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat tergantung
berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 26 ayat (2) )
f Mediasi Mencapai Kesepakatan
Jika Mediasi mencapai kesepakatan dengan bantuan Mediator para
pihak wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani
oleh para pihak dan Mediator (Pasal 27 ayat (1) ) Mediator wajib
memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang
a Bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan atau kesusilaan
b Merugikan pihak ketiga atau
c Tidak dapat dilaksanakan
Para pihak melalui Mediator dapat mengajukan kesepakatan
perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta
Perdamaian Jika para pihak tidak menghendaki maka kesepakatan
perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan (Pasal 27 ayat (4) dan (5) )
Selanjutnya Mediator wajib menyampaikan hasil kesepakatan kepada Hakim
Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian(Pasal 27
ayat (6) )
Setelah itu Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari isi kesepakatan
perdamaian paling lama 2 (dua) hari Apabila ada perbaikan Hakim
Pemeriksa Perkara mengembalikan kepada Mediator dan para pihak agar
segera diperbaiki Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak
Mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah di
24
perbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari sejak
penerimaan petunjuk perbaikan Paling lama 3 (tiga) hari setelah Hakim
menerima kesepakatan perdamaian maka Hakim menerbitkan hari penetepan
sidang untuk membacakan Akta Perdamaian (Pasal 28 ayat (1) sampai (4) )
g Kesepakatan Perdamaian Sebagian
Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan sebagian antar
penggugat dan sebagian tergugat penggugat mengubah gugatan dengan tidak
lagi mengajukan pihak tergugat sebagai lawan Kesepakatan tersebut dibuat
dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang
mencapai kesepakatan dan Mediator (Pasal 29 ayat (1) dan (2) ) Kesepakatan
di atas dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut
aset harta kekayaan danatau keperntingan pihak yang tidak mencapai
kesepakatan (Pasal 29 ayat (3) ) Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan pada
perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya banding
kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat (6) )
Untuk Mediasi perkara perceraian di dalam Pengadilan Agama yang
tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya dan para pihak
tidak ingin rukun kembali maka Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya
(Pasal 31 ayat (1) ) Jika para pihak mencapai kesepakatan sebagaimana pada
ayat (1) kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagaian
dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perceraian Hal ini hanya
dapat dilakukan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan
perceraian telah berkekuatan hukum tetap
25
h Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan
Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil dan
memberitahukan secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara apabila
tidak mencapai kesepakatan pada hari yang telah tentukan yaitu 30 hari para
tidak beriktikad baik melibatkan aset serta harta kekayaan atau kepentingan
dengan pihak lain dan melibatkan wewenang aparatur negara Setelah Hakim
menerima pemberitahuan hal ini Hakim segera menetapkan untuk
melanjutkan pemeriksaan perkara (Pasal 32 ayat (1) sampai (3) )
i Perdamaian Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara
Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim tetap berupaya
mendorong para pihak untuk berdamai Atas dasar kesepakatan para pihak
dapat memohon melakukan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara
pada tahap ini Setelah itu Hakim segera menunjuk salah seorang Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dan Hakim wajib
menunda persidangan paling lama 14 hari
j Perdamaian Sukarela Pada Tingkat Upaya Hukum Banding Kasasi atau PK
Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding
kasasi atau peninjauan kembali atas dasara kesepakatan dapat menempuh
upaya perdamaian Jika mencapai kesepakatan maka dibuat akta perdamaian
dan ditandatangani oleh Hakim pemeriksa perkara paling lama 30 hari sejak
diterimanya kesepakatan tersebut (Pasal 34 ayat (1) sampai (4) )
26
F Mediasi Dalam Perspektif Islam
Ash-shulhu disyariatkan oleh Al-qurrsquoan Sunnah dan Ijmarsquo demi
tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan dan agar
permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai Didalam Al-qurrsquoan
Allah berfirman15
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إ ن الله التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
يحب المقسطين (الحجرات9)
Artinya ldquoDan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah Kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adilrdquo
Dan di dalam sunnah yang diriwayatkan Abu Dawud At-tirmidzi Ibnu Majah
Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Amru bin lsquoAuf bahwa Rasulullah SAW
bersabda
م حلالا أوأحل حراما الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حر
Artinya ldquoPerdamaian diantara orang-orang muslim itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halalrdquo
15 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210
27
Dan At-tirmidzi menambahkan
والمسلمون على شروطهم
Artinya ldquoDan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat merekardquo
Lalu ia berkata bahwa hadits ini Hasan Shahih dan Umar ra berkata ldquoTolaklah
permusuhan sampai mereka berdamai karena pemutusan melalui pengadilan akan
mengembangkan kedengkian di antara merekardquo Kaum muslimin berijmarsquo bahwa
perdamaian di antara yang bermusuhan itu disyariatkan P15F
16
Mediasi dalam konsep islam dikenal dengan istilah Shulhu atau Ishlah Sulh
adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk
mengakhiri perkara mereka secara damai Di dalam kitab Fathul Qariib Al-Mujiib
pengertian Ash-Shulh secara bahasa sebagai berikut (فتح القريب المجيب)
16وهو لغة قطع المنازعة F
17
Artinya ldquoShuluh secara bahasa adalah memutus sengketa atau perselisihanrdquo
Namun pengertian shuluh secara syararsquo atau istilah adalah
وشرعا عقد يصلح به قطعها
Artinya ldquoDan menurut syararsquo adalah akad mendamaikan dengan memutus sengketa atau perselisihanrdquo
16 Sayyid Sabiq Fiqh Al-sunnah juz 3 (Kairo Al-fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972) h 210 17Ahmad bin Al-Husain Fathul Qariib Al-Mujiib (Mesir Thaha Putra Semarang 1934) h
33
28
Metode Ash-shulh menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan
persengketaan atau perselisihan karena berdasarkan asas kedua belah pihak tidak
ada yang merasa menang ataupun kalah Tentunya hal tersebut atas kesepakatan
dan kerelaan masing-masing pihak Hal ini sesuai dengan prinsip mediasi dengan
istilah win-win solution
Sebelum mengarah kepada perceraian biasanya diawali dengan adanya
sikap nusyuz baik dari pihak isteri maupun suami Ketika hal ini terjadi Al-
Qurrsquoan mentebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 128
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما كان بما ح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله لح خير وأحضرت الأنفس الش صلحا والص
تعملون خبير ا
Artinya Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
Ayat di atas membahas masalah nusyuz Nusyuz identik dengan sikap istri yang
membangkang terhadap suami padahal nusyuz juga dapat terjadi pada suami
Nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajibannya
bertindak keras kepada istri tidak menggaulinya dengan baik tidak pula
memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri P17F
18P Sebaliknya bentuk
nusyuz yang dilakukan oleh istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)
18 M Abdul Amir dkk Kamus Istilah Islam cet ke-1 (Jakarta Pustaka Firdaus 1994) h
251
29
didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan
kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan
kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah
tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya19
At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw Saudah binti Zamrsquoah
khawatir dicerai oleh Nabi saw maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan
menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw lsquoAisyah
(istri Nabi saw yang paling beliau cintai setelah Khadijah)20
Kemudian apabila nusyuz telah terjadi dan tuntunan berdamai dari Al-
Qurrsquoan tidak berhasil dijalankan yang dapat berujung pada syiqaq Al-Qurrsquoan
menyebutkan ayat yang menyatakan tentang langkah perdamaian selanjutnya
antara suami isteri yang sedang berselisih yaitu pada surat An-Nisa ayat 35
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوف ق
كان عليما خبير ا بينهما إن الله الله
Artinya Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri ituSesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu menyelesaikan
perselisihan atau persengketaan antara suami isteri yaitu dengan jelas mengirim
19 Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XXI bagian keenam
Pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1) 20 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 605
30
seorang hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu
menyelesaikan perselisiah tersebut Hakam yang dimaksud dalam Al-qurrsquoan
terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu dari keluarga
pihak suami isteri Menurut ayat di atas juga jika terjadi kasus antara suami istri
maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri
yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-
musabab terjadinya syiqaq serta berusaha mendamaikannya atau mengambil
prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang terbaik21
Dalam ayat di atas terdapat kata hakam Fungsi utama hakam adalah
mendamaikan Tetapi jika mereka gagal apakah mereka harus menetapkan hukum
dan harus dipatuhi oleh suami isteri yang bersengketa itu Ada yang mengiyakan
dengan alasan Allah menamai mereka hakam dan dengan demikian mereka
berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan baik disetujui oleh
pasangan maupun tidak Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi saw juga
kedua Imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal Sedang Imam Abu Hanifah
dan Imam Syafirsquoi menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam
itu Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami dan tugas mereka hanya
mendamaikan tidak lebih dan tidak kurang22
Selanjutnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir para Fuqaha juga berkata jika
terjadi persengketaan di antara suami istri maka didamaikan oleh hakim sebagai
pihak penengah meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat
21 H Abdur Rahman Ghazaly Fiqh Munakahat (Jakarta Kencana Prenada Media Group
2006) h 241 22 M Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah (Jakarta Lentera Hati 2007) h 433-434
31
zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim Jika perkaranya tetap berlanjut dan
persengketaannya semakin panjang maka hakim mengutus seseorang yang
dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan
meneliti masalahnya serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi
keduanya berupa perceraian atau berdamai Allah SWT memerintahkan mengutus
seorang laki-laki sholeh dari masing-masing pihak untuk meneliti siapa yang
berlaku buruk Jika sang suami yang melakukan keburukan maka mereka dapat
melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah Jika
seorang istri yang melakukan keburukan maka mereka dapat mengurangi haknya
dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya Jika keduanya sepakat
untuk bercerai atau menyatu kembali maka boleh saja perkara itu ditetapkan23
Kaidah ushul fiqh yang digunakan ke dalam permasalahan ini adalah
Mashlahah Mursalah24 Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat dari mashlahah
adalah25
ع ر الش ود ص ق ى م ل ع ة ظ ا ف ح الم
Artinya Memelihara tujuan syararsquo (dalam menetapkan hukum)
Sedangkan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu
memelihara agama jiwa akal keturunan dan harta Secara lengkap Muhammad
Abu Zahrah merumuskan definisi mashlahah sebagai berikut P25F
26P
23 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir Min
Ibni Katsir terj MAbdul Ghoffar EM (Juz5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi 2003) cet ke-2 h 302
24 Mashlahah Mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan suararsquo yaitu menolak mudharat dan meraih mashlahah
25 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 346
32
و ا ار ب ت الأع اص ب ل خ ص ا ا ه ل د ه ش ي لا و ى م لا س الأ ع ار الش د ص ا ق م ل ة م ئ لا الم ح ال ص الم ي ه
اء غ الأل ب
Artinya Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya
Kesimpulannya bahwa mashlahah mursalah adalah apa yang baik menurut akal
itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syararsquo dalam menetapkan hukum
Kaidah ini dapat digunakan dalam sengketa perceraian Apabila perceraian
mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami istri maka itu lebih baik daripada
mempertahankannya Namun apabila perceraian mendatangkan mudharat maka
harus dihindarkan Hal ini tentunya sudah mempertimbangkan baik dan buruknya
sesuai dengan orientasi dari kaidah ushul fiqh ini
26 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh jilid II (Jakarta Kencana 2011) cet 6 h 355
33
BAB III
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
A Pengertian Efektivitas
Secara etimologi kata ldquoefektivitasrdquo berasal dari kata ldquoefektifrdquo atau dalam
bahasa Inggris adalah ldquoeffectiverdquo yang berarti berhasil dengan baik Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau
menunjang tujuan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif artinya ldquoada
efeknya akibatnya pengaruhnya kesannyardquo atau ldquodapat membawa hasil berhasil
gunardquo tentang usaha atau tindakan1
Adapun secara terminologi mengutip Ensiklopedia administrasi
menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut2
ldquoEfektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakirdquo
Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan
efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya
B Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat
Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat maka hukum akan dipengaruhi
oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia h 284 2 Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg 2014
11 teori-efektifitashtml pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
34
pemberlakuan Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi
secara efektif dan efesien Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan
keinginan tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial
seperti budaya hukumnya baik maka hukum akan bekerja dengan baik pula
tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak
akan bisa berjalan karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum Cara-cara
untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan
terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning3
Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum Efektivitas hukum dimaksud berarti
mengkaji kaidah hukum yang harus memnuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis
berlaku secara empiris dan berlaku secara filosofis4 Oleh karena itu faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1)
kaidah hukum atau peraturan itu sendiri (2) petugas atau penegak hukum (3)
sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (4) kesadaran
masyarakat Hal tersebut akan di uraikan sebagai berikut5
1 Kaidah Hukum
Di dalam teori-teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah Hal itu diungkapkan sebagai
berikut
3 Soerjono Soekanto Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V (Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014) h 122 4 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62 5 Zainuddin Ali Sosiologi Hukum (Jakarta Sinar Grafika 2012) h 62-65
35
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk
atas dasar yang telah ditetapkan
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut
efektif Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari
masyarakat
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita
hukum sebagai nilai positif tertinggi
Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap
kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas sebab (1) bila
kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah itu
merupakan kaidah mati (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti
teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa (3) apabila hanya
berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan
hukum yang dicita-citakan (ius constituendum)
2 Penegakan Hukum
Penegakan hukum atau orag yang bertugas menerapkan hukum
mencakup ruang lingkup yang sangat luas sebab menyangkut petugas pada
strata atas menengh dan bawah Artinya di dalam melaksanakan tugas-
tugas penerapan hukum petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman
diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-
36
tugasnya Di dalam hal penegakan hukum dimaksud kemungkinan petugas
penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut
1) Sapai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada
2) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang
tegas pada wewenangnya
3 Sarana atau Fasilitas
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu atuan
tertentu Ruang lingkup sarana dimaksud terutama secara fisik yang
berfungsi sebagai faktor pendukung Misalnya bila tidak ada kertas dan
karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik bagaimana petugas
dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan Bagaimana polisi
dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan
alat-alat komunikasi yang proporsional Kalau peralatan dimaksud sudah
ada faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran amat penting
Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan padahal
fasilitasnya belum lengkap Peraturan yang semula bertujuan untuk
memperlancar proses malahan mengakibatkan terjadi kemacetan Mungkin
ada baiknya ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi
ataupun memberikan tugas kepada petugas dipikirkan mengenai fasilitas-
37
fasilitas yang berpatokan kepada (1) apa yang sudah ada dipelihara terus
agar setiap saat berfungsi (2) apa yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan jangka waktu pengadaannya (3) apa yang kurang perlu
dilengkapi (4) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti (5) apa yang
macet dilancarkan (6) apa yang telah mundur ditingkatkan
4 Warga Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga
masyarakat Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi
suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan
Namun ada asumsi lain yang mengatakan bahwa semakin besar peran
sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat) semakin
kecil peran hukum Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang
terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah
Namun ada hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan kesadaran
masyarakat terhadap hukum yaitu (1) penyuluhan hukum yang teratur (2)
pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap
hukum dan respek terhadap hukum (3) pelembagaan yang terencana dan
terarah
38
C Teori Efektivitas Hukum
Apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum Achmad Ali
berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum
maka kita pertama-ama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu
ditaati atau tidak ditaati6 Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa
pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan
fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu7
1 Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2 Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum
3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4 Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut erlaku atau
diterapkan
5 Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada
6 Achmad Ali Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol1 (Jakarta Kencana
2010) h 375 7 Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang Memprngaruhi Penegakan Hukum (Jakarta PT
Raja Grafindo Persada 2008) h 8
39
efektivitas penegakan hukum Pada elemen pertama yang menentukan dapat
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung
dari aturam hukum itu sendiri
Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama
adalah8
1 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sistematis
2 Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3 Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-
bidang tertentu sudah mencukupi
4 Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan
yuridis yang ada
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidakya kinerja hukum
tertulis adalah aparat penegak hukum Dalam hubungan ini dikehendaki adanya
aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan
baik
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap
efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal
berikut9
8 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 80 9 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
40
1 Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2 Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3 Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat
4 Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang
diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada
wewenangnya
Pada elemen ketiga tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan
prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya Sarana dan
prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai
alat untuk mencapai efektivitas hukum Sehubungan dengan ini Soerjono
Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana
dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang
memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi
kerjanya Adapun elemen-elemen tersebut adalah10
1 Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2 Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka
waktu pengadaannya
3 Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4 Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
5 Prasarana yang macet perlu segea dilancarkan fungsinya
10 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung Bina Cipta 1983) 82
41
6 Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingktkan lagi
fungsinya
Kemudian pada elemen keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas
yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu
1 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan
yang baik
2 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peaturan walaupun peraturan
sangat bak dan aparat sudah sangat berwibawa
3 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau
aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi
Elemen di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan
masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul Internalisasi
faktor ini ada pada setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas
sosial Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini
melalui motivasi yang ditanamkan secara individual
Elemen kelima adalah faktor kebudayaan Faktor kebudayaan yang
sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di
dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti
dari kebudayaan spiritual atau material Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai
yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)
42
BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI
A Profil Pengadilan Agama Karawang
Pengadilan Agama Karawang kelas IA beralamat di Jalan Jendral Ahmad
Yani No 53 Karawang menurut Kepala Pengadilan Agama Karawang saat itu
yaitu Drs Saifuddin MH diresmikan pada hari senin tanggal 11 Februari 2008
secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang bertempat di
kantor Pengadilan Agama Bandung Dimana saat itu Ketua Mahkamah Agung
telah meresmikan 3 gedung Pengadilan Agama yaitu Bandung Cikarang dan
Karawang
Sebelum memiliki gedung resmi pada tahun 2006 sambil menunggu
rampungnya pembangunan gedung baru yang dibuat Pemerintah Kabupaten
Karawang meminjamkan tempat bekas kantor Depnaker Pada tahun 2006 adalah
tahap dilaksanakannya rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Karawang diatas
tanah seluas 1698 M2 dengan luas bangunan 380M2 Pada awalnya status tanah
adalah Hak Guna Pakai dari Pemda Kabupaten Karawang dengan No
102SUTH0211PM01411978 tanggal 09 Juni 1978 dan Sertifikat No
0000621997
Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor
152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19
Januari 1882 dengan nama Raad AgamaPenghulu Landraad
43
Daerah hukum Pengadilan Agama Karawang adalah meliputi Pemerintahan
Kabupaten Karawang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989
Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ldquoPengadilan Agama berkedudukan di
kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupatenrdquo Dari sini dapat kita simpulkan bahwa daerah hukum
Pengadilan Agama Karawang adalah wilayah kota atau Kabupaten Karawang
Pengadilan Agama Karawang yang daerah hukumnya meliputi kabupaten
Karawang terdiri dari 30 kecamatan dan 304 kelurahan atau desa dengan
mayoritas penduduk beragama islam Dalam menjalankan tugasnya dan
fungsinya Pengadilan Agama Karawang didukung oleh pegawai berjumlah 40
orang dan secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Karawang harus
dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan ke Pengadilan Tinggi Bandung
sebagai bukti nyata
Sebagai tempat pencari keadilan Pengadilan Agama Karawang sesuai
dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa
memutus dan mengadili perkara diantara orang-orang yang beragama islam
dalam bidang perkawinan warisan dan wasiat wakaf zakat infaq hibah
shodaqoh dan ekonomi syarirsquoah serta kewenangan lainnya yang diatur serta
diamanatkan oleh Undang-Undang
Secara geografis wilayah kabupaten Karawang terletak antara koordinat
107ordm02`ndash107ordm40` Bujur Timur 5ordm56`ndash6ordm34` Lintang Selatan termasuk daerah
dataran yang relative rendah Mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 -
1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 2 - 15
44
15 - 40 dan diatas 40 Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat Laut Jawa di utara Kabupaten Subang di
timur Kabupaten Purwakarta di tenggara serta Kabupaten Cianjur di selatan ini
memiliki luas wilayah 173753 km2 dengan jumlah penduduk 2125234 jiwa
(sensus 2010) yang berarti berkepadatan 1223 jiwa per km2
Adapun struktur organisasi dari Pengadilan Agama Karawang adalah
sebagai berikut
Tabel 2
WAKIL KETUA
Drs H Mohamad Yamin SHMH
KETUA
Drs H M Yusuf SHMH HAKIM
1Dra Suherni
2Dra Hj Roniati MH
3Dra Hj Ratna Jumila MH
4Dra Hj Dadah Kolidah MH
5Dra Elfina Fitriani
6Drs H Abid MH
PANITERA
Nanang Patoni SHMH
SEKRETARIS
DrsJajang Janglar
KASUBAG KEPEGAWAIAN
Agustina Rahayu SH
KASUBAG UMUM amp KEUANGAN
Heri Santoso
KASUBAG PERENCANAAN TI amp LAP
Usmaniah
WAKIL PANITERA
Drs Mochamad Jalaludin
STAF
Wiyono SH
STAF
Abd Halim
PANMUD GUGATAN
Asnali SAg
PANMUD PERMOHONAN
Siti Sofia Emalia SAg
PANMUD HUKUM
Yuyu Yuliani SAgMH
HAKIM
7Dra Alia Al Hasna MH
8Drs Candra Triwangga
9Dra Hj Siti Sabihah SHMH
10Drs Humaidi Yusuf
11Drs Jajang Suherman SH
12DrH Farid Ismail SHMH
13DrsH Hasan Basri SHMH
45
B Analisis Efektivitas Mediasi
1 Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun
2016
Beberapa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang tertera
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) adalah1
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasimenguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undangdan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
Salah satu kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang kepada
Mahkamah Agung adalah mengeluarkan produk yaitu PERMA Setidaknya
ada lima peran yang dimainkan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhan
1 Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PANITERA PENGGANTI
1Ahya Syaripudin
2Khalida SAgMH
3Taqludin SAg
4Ahmad Waskito SEi
5H Uwes
6Wahyu SSy
JURUSITA
1Eny Kurniasih SH
2Solikhin SH
JURUSITA PENGGANTI
1Edy Sutisna
2Samsudin
3ASupandi SAg
4Taufiqoh Bina Aryani SE
5Ratusiska Aries Tiani SE
6Ade Solahudin
7Reza M Sajidin SSy
46
penyelenggaraan negara khususnya di bidang peradilan Salah satunya
yakni PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum2
Berkaitan dengan hal ini adalah hierarki Perundang-Undangan yang
ada di Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi
sebagai berikut3
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b Undang-UndangPerturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c Peraturan Pemerintah d Peraturan Presiden e Peraturan Daerah Provinsi dan f Peraturan Daerah KabupatenKota
PERMA adalah salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal tersebut disebutkan
bahwa4
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
2 Ronald S Lumbuun Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan (Jakarta RajaGrafindo Persada 2011) h 14 3 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan 4 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
47
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Bank Indonesia Menteri badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa atau yang setingkat
Kemudian dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
Atas dasar Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 ini menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan dan diakui
keberadaannya
Apabila melihat menimbang (konsideran) dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 huruf c dinyatakan bahwa dasar daripada dibentuknya Perma
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan
Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement Staatsblad 194144)
atau Pasal 154 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten Staatsblad 1927
227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de Rechtsvordering Staarsblad 1874
52)5 disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan
5 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah Reglement Acara Perdata Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg) adalah Reglement Acara untuk Daerah Luar Jawa da Madura Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui
48
perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan6 Pasal 130 ayat (1) HIR
berbunyi
Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu
Selanjutnya Pasal 130 ayat (2)
Jika perdamaian yang demikian itu terjadi maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat sebuah akte dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa
Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian
oleh hakim dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat
hukum mediasi pengadilan yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui
SEMS Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR 154 RBg yang
kemudian pada Tahun 2003 disempurnakan melaui PERMA Nomor 2
Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan7
Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk
memberikan kepastian ketertiban kelancaran dalam proses mendamaikan
para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa Hal ini dapat dilakukan
dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam
prosedur berperkara di Pengadilan Mediasi mendapat kedudukan penting
6 Syahrizal Abbas Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum
Nasional (Jakarta Kencana 2009)h 287 7 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa
Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h124
49
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena proses mediasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berperkara di Pengadilan8
Setiap orang yang berperkara ke Pengadilan wajib menempuh
mediasi apabila tidak melaksanakannya maka putusannya batal demi
hukum9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mengikat maksudnya adalah
peraturan ini mengikat khusus hanya kepada orang-orang yang berperkara di
Pengadilan tidak mengikat kepada seluruh elemen masyarakat10
Namun akhir-akhir ini pada praktiknya Perma Nomor 1 Tahun 2008
selama ini belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik di
Pengadilan Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008
dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi11 Anggota
Tim Pokja Mediasi MA Diah Sulastri Dewi menambahkan terbitnya Perma
No 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi di
Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama12
Ada beberapa poin pembeda antara Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Untuk memudahkan memahami
perbedaannya penulis membuat bagan sebagai berikut
8 Dwi Rezki Sri Astarini Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan CepatSederhanaBiaya Ringan (Bandung PT Alumni 2013) h125
9 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
10 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
11 httpswwwabnpcoidnewsharapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016 diakses pada 15 April 2017 jam 2330
12httpwwwhukumonlinecom berita baca lt56bc191569359 perma- mediasi- 2016- tekankan- pada- iktikad- baik diakses pada 15 April 2017 jam 2335
50
Tabel 3
No
Perma Nomor 1 Tahun 2008
Perma Nomor 1 Tahun 2016
1
Lama Proses mediasi selama 40 hari (Pasal 13 ayat(3) ) dapat
diperpanjang 14 hari
Lama Proses mediasi selama 30 hari (Pasal 3 ayat (6) ) dapat diperpanjang
30 hari 2
bull Pasal 12 ayat (1) hanya mewajibkan para pihak untuk beriktikad baik selama proses mediasi
bull Pasal 12 ayat (2) tidak penjelasan bagaimana bentuk pihak yang tidak beriktikad baikhanya menyatakan pihak yang tidak beriktikad baik dapat mengundurkan diri
bull Wajib menempuh iktikad baik selama mediasi (Pasal 7 ayat (1)
bull Pasal 7 ayat 2 huruf a sampai e penjelasan mengenai bentuk iktikad tidak baik Dalam Perma sebelumnya tidak ada penjelasannya
3
Tidak ada pasal yang mengatur mengenai akibat hukum bagi
pihak yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 22 ayat 1 sampai 5 mengenai penjelasan akibat hukum bagi penggugat yang tidak beriktikad baik
bull Pasal 23 ayat 1 sampai 8 penjelasan mengenai akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik
4
Tidak ada pasal yang mengatur para pihak wajib hadir secara
langsung selama proses mediasi
bull Kewajiban menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1)
bull Komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung bagi para pihak (Pasal 6 ayat 2)
bull Ketidakhadiran para pihak secara langsung dibolehkan berdasarkan alasan yang sah (Pasal 6 ayat 3) dan penjelasannya pada (Pasal 6 ayat 4 huruf a sampai d)
51
2 Kualifikasi Mediator
Mediator adalah pihak ketiga yang membantu dan mencarikan solusi
terbaik bagi para pihak dalam menyelesaikan perkaranya Salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam proses mediasi adalah peran seorang
mediator Fungsi daripada mediator adalah menjadi penengahmencari
solusi tentang sengketa yang dihadapi Oleh karena itu kecakapan dan
keterampilan seorang mediator mempunyai peran penting agar proses
mediasi dapat berjalan dengan efektif dan semestinya sesuai dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Pasal 9 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan mengenai
daftar mediator Pasal 9 ayat (1) yaitu
(1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator
Peneliti telah melalukan kunjungan dan observasi ke tempat penelitian yang
dituju yaitu Pengadilan Agama Karawang Peneliti telah melihat bahwa
Ketua Pengadilan Agama Karawang telah menyediakan daftar mediator
disertai dengan latar belakang para mediator namun peneliti tidak
mendapati pengalaman masing-masing mediator yang dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Berikut adalah daftar
mediator yang bersumber dari Yuyu Yuliani SAgMH
52
Tabel 4
DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KARAWANG
No Nama Lengkap Jabatan Pendidikan
1 Drs H M Yusuf SHMH Hakim Madya Utama Ketua S2
2 Drs H Mohamad Yamin SHMH Hakim Madya UtamaKetua S2
3 Dra Suherni MH Hakim Madya Utama S2
4 Dra Rosniati MH Hakim Madya Utama S2
5 Drs Hasan Basri SHMH Hakim Madya Muda S2
6 DraRatna Jumilah MH Hakim Madya Muda S2
7 Dra Hj Dadah Holidah MH Hakim Madya Muda S2
8 Dra Elfina Fitriani Hakim Madya Muda S1
9 Drs H Abis MH Hakim Madya Muda S2
10 Dra Alia Al Hasnah MH Hakim Madya Pratama S2
11 Drs Candra Triswangga Hakim Madya Pratama S1
12 Dra Hj Siti Sabihah SHMH Hakim Madya Pratama S2
13 Drs Humaidi Yusuf Hakim Madya Pratama S1
14 Drs Jajang Suherman SH Hakim Madya Pratama S1
15 Dr H Farid Ismail SHMH Hakim Utama Muda S3
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
Di atas adalah daftar-daftar mediator di Pengadilan Agama Karawang
Dari semua mediator yang terdapat pada daftar mediator peneliti telah
melakukan wawancara kepada 4 (empat) mediator diantaranya
53
DraRosniati MH Drs Hasan Basri SHMH Dra Ratna Jumilah MH
Dra Elfina Fitriani Dari semua mediator yang telah peneliti wawancara
terdapat 1 mediator yang tidak bersertifikat dan belum mengikuti pelatihan
mediator yaitu DraRosniati MH Tiga mediator lainnya telah mengikuti
pelatihan mediator di Mega Mendung Bogor13
Peneliti melihat dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 9 ayat (2) sampai
(6) tentang kualifikasi mediator sebagai berikut
(2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator
(3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator
(4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan
(5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator
(6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator
Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar hakim
dikarenakan kurangnya mediator yang memiliki sertifikat terlebih apabila
mediator di luar Hakim harus bersertifikat14 Semua Hakim yang ada di
Pengadilan Agama Karawang merangkap juga sebagai mediator15
Walaupun seorang hakim tidak memiliki sertifikasi mediator sesuai dengan
13 Wawancara dengan Dra Ratna Jumilah MH Drs H Hasan Bashri SHMH Dra
Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 7 dan 9 November 2016
14 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
15 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
54
PERMA ini pada pasal 9 ayat (3) otomatis dapat menjadi mediator16 Para
Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang menjadi mediator
berdasarkan surat keputusan (SK) dari Ketua Pengadilan Agama
Karawang17
Ketua Pengadilan Agama setiap tahun mengevaluasi daftar mediator
Begitu pula setiap tahun daftar mediator dapat berubah-ubah apabila
adanya mutasi tugas berhalangan tetap ketidakaktifan setelah penugasan
dan pelanggaran atas pedoman perilaku Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat
(7) dalam PERMA ini
Seluruh hakim Pengadilan Agama yang tidak memiliki sertifikat
dikarenakan belum mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI18 Pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah
Agung jumlahnya terbatas karena berskala nasional sehingga peserta yang
ikutpun sangat terbatas Seharusnya Mahkamah Agung memberikan
pelatihan mediasi kepada seluruh hakim di Pengadilan agar
a Dapat maksimal ketika melakukan mediasi Ketika Hakim telah
diberikan pelatihan mediasi diharapkan dapat menjalankan fungsi
mediator secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
16 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 17 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani dan Dra Rosniati MH Haki m Mediator
Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 9 November 2016 18 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
55
b Menambah keterampilan hakim saat melakukan mediasi Walaupun
hakim tanpa sertifikat mediator lalu menjadi mediator hal itu dapat
dibenarkan karena hakim dapat merangkap sebagai mediator Akan
tetapi tetap saja untuk memaksimal fungsi dan peran mediator seorang
hakim harus mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh
Mahkamah Agung RI ketika kekurangan sumber daya mediator
sehingga kesiapan Hakim maksimal ketika Ketua Pengadilan menunjuk
Hakim sebagai mediator Namun pada dasarnya sulit membiasakan
hakim untuk menjadi mediator karena sifat seorang hakim adalah
memutus akan tetapi mediator hanya bersifat sebagai pihak ketiga yang
menengahi Dikhawatirkan sifat hakim yang terbiasa memutus terbawa
saat proses mediasi yang hanya berperan sebagai penengah bukan
memutus19 Karena itu sebisa mungkin seharusnya hakim tidak boleh
menjadi mediator Sangat tipis sekali hakim tersebut membedakan
antara menjadi hakim dan menjadi mediator terkadang terpengaruh20
c Mediasi berjalan efektif Pada dasarnya banyak faktor yang melatar
belakangi efektifnya mediasi Namun Keterampilan dan kemampuan
dari mediator adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
keberhasilan mediasi terutama yang sudah bersertifikat21
19 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 20 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 21 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
56
3 Fasilitas dan Sarana
Fasilitas dan sarana adalah salah satu instrumen yang dibutuhkan
dalam melaksanakan proses mediasi Setiap Pengadilan Tingkat Pertama
diharapkan memiliki fasilitas dan sarana dalam proses mediasi yaitu tempat
atau ruangan khusus mediasi Hal ini untuk menunjang keberhasilan dari
pada mediasi Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruangan
Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan pasal 20 ayat (1) PERMA ini
Namun dapat juga diselenggarakan di tempat lain apabila disepakati oleh
para pihak
Pengadilan Agama Karawang memiliki fasilitas dan sarana untuk
melakukan proses mediasi yaitu ruangan khusus untuk mediasi Dengan
ruangan berukuran 4 m x 6 m dilengkap dengan beberapa tempat duduk dan
satu meja persegi disertai dengan alat pendingin ruangan atau air
conditioner (AC) Jadi di ruangan tersebut hanya bisa diselenggarakan satu
proses mediasi
Ruangan mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah cukup
memadai namun belum termasuk yang ideal22 Idealnya ruangan mediasi
adalah
a Ruangan yang luas Hal ini agar para pihak nyaman saat proses mediasi
berjalan Ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih sempit
artinya ruangan tersebut belum dikategorikan ideal
22 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
57
b Ruangan yang tertata dengan rapi yang dilengkapi dengan kursi-kursi
serta meja bundar agar para pihak dapat saling berhadapan saat proses
mediasi berlangsung23
c Ruangan yang memiliki air conditioner (AC) Ketika ruangan sejuk dan
dingin dapat mencairkan suasana Para pihak yang sebelumnya dalam
keadaan merasa tidak baik ketika masuk ke dalam ruangan tersebut
bisa menjadi merasa sedikit lebih baik yang dapat mempengaruhi
suasana hati dan pikiran para pihak24
d Adanya bingkai pajangan keluarga harmonis Hal ini juga dapat
mempengaruhi suasana hati dan pikiran para pihak25 Namun di
Pengadilan Agama Karawang belum terdapat hal ini Hanya ada
bingkai pajangan dengan simbol saling berjabat tangan Itu hanya
melambangkan simbol perdamaian secara umum26
Untuk kemudahan para pihak dalam menjalani proses mediasi sebelum
memasuki ruang mediasi terpampang jadwal mediator Dalam daftar tersebut
terdapat nama-nama mediator namun tidak disertai dengan keterangan latar
belakang pendidikan masing-masing mediator Setiap harinya terdapat 3 mediator
yang disediakan Semuanya berasal dari hakim yang merangkap sebagai mediator
23 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 24 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 25 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 26 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
58
Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Karawang tidak memiliki mediator di luar
hakim Berikut jadwal hakim mediator Pengadilan Agama Karawang
Tabel 5
NO
HARI
MEDIATOR
KETERANGAN
1 2 3 4
1
SENIN
1DRA ALIA AL HASNA MH
2DRS HUMAIDI YUSUF
3DRS CANDRA TRISWANGGA
2
SELASA
1DRSHMYUSUF SH MH
2DRAHJSITI SABIHAH SH MH
3DRAHJERAWATI SH MH
3
RABU
1DRSHMOHAMAD YAMIN SHMH
2DRARATNA JUMILAH MH
3DRSHABDILLAH SH MH
1DRAHJROSNIATI MH
59
4 KAMIS 2DRAELFINA FITRIANI
3DRAHJDADAH HOLIDAH MH
5
JUMrsquoAT
1DRSHASAN BASRI SH MH
2DRSHABID MH
3DRSJAJANG SUHERMAN SH
Sumber diperoleh dari Yuyu Yuliani SAgMH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat
4 Kepatuhan Masyarakat
Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat peneliti memberikan
beberapa catatan atas sikap para pihak selama melakukan proses mediasi
yang mempengaruhi kepatuhan para pihak dalam menjalani proses mediasi
yaitu sebagai berikut
a Rata-rata orang-orang yang datang berperkara ke Pengadilan Agama
khusus dalam perkara perceraian ini sangat sulit untuk disatukan
kembali terlebih apabila salah satu pihak ada yang melakukan
perselingkuhan27
b Sikap egois para pihak sehingga menyulitkan mediator untuk
mendamaikan dan mendalami permasalah yang dihadapi para pihak
27 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
60
c Sikap para pihak yang terkadang tidak mengikuti peraturan mediasi
yang telah disepakati28 Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya proses
mediasi
d Biasanya jauh sebelum para pihak mendaftarkan perkara dan mengikuti
persidangan sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutus
ikatan pernikahan29 Akhirnya mediator pun sulit untuk mendamaikan
kembali bahkan gagal
e Sikap para pihak yang kooperatif Namun hal ini mereka lakukan agar
proses mediasi cepat selesai dan berlanjut kepada tahap persidangan30
Mereka melakukan hal ini hanya sebagai formalitas
5 Kebudayaan
Berkaitan dengan kebudayaan dalam skripsi ini adalah mengenai
budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama Hal ini
sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama Pasal tersebut berbunyi
1 Peradilan Agama adalah peradilan nagi orang-orang yang beragama
islam
Menurut pasal ini Pengadilan Agama adalah wadah bagi orang-orang yang
ingin berperkara khusus untuk orang-orang atau masyarakat yang beragam
islam
28 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 29 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 30 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
61
Penulis melihat ada kecenderungan kenaikan angka perceraian dalam
empat tahun terakhir Berikut adalah angka perceraian selama 4 tahun
terakhir
Tabel 6
DIAGRAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 4
TAHUN TERAKHIR31
Dari data di atas dapat kita lihat bahwa angka perceraian dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan baik pada perkara cerai talak maupun
cerai gugat Namun diantara kedua jenis perkara tersebut angka cerai gugat
jauh mendominasi dibandingkan dengan cerai talak Pada tahun 2012 pada
perkara cerai talak terdapat 89683 perkara yang diputus sedangkan pada
cerai gugat terdapat 206102 perkara Pada tahun 2013 terdapat 94715
perkara cerai gugat dan 221460 pada perkara cerai gugat Selanjutnya pada
tahun 2014 pada cerai talak terdapat 99536 perkara dan 243334 pada
perkara cerai gugat Kemudian pada tahun 2015 terdapat 98602 perkara
31 httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
050000
100000
150000
200000
250000
300000
2012 2013 2014 2015
89683 94715 99536 98602
206102 221460 243334 252885
cerai talak
cerai gugat
62
cerai talak dan 252885 pada perkara cerai gugat Dari setiap tahunnya
jumlah perkara cerai gugat lebih dari 2 kali lipat jumlah perkara cerai talak
Perbedaan jumlah angka ini sangat signifikan dan menunjukkan bahwa
betapa tingginya angka perceraian di Indonesia terutama dalam perkara
cerai gugat Bisa disimpulkan bahwa angka perceraian dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan
C Tingkat Keberhasilan Mediasi
Pada pembahasan ini peneliti membatasi penelitian hanya pada tahun 2015
Data yang diambil bersumber dari laporan bulanan yang kemudian dirangkum
menjadi laporan tahunan Pengadilan Agama Karawang Di dalam laporan
tersebut dapat diketahui berapa jumlah perkara yang dimediasi setiap bulannya
dan berapa jumlah perkara yang berhasil dan gagal untuk dimediasi Berikut
adalah laporan pembukuan mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015
Tabel 7
LAPORAN TAHUNAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA
KARAWANG TAHUN 2015
NO
BULAN
JUMLAH PERKARA
KETERANGAN
BERHASIL TIDAK BERHASIL
1 Januari 28 0 28
2 Februari 18 0 18
3 Maret 20 1 19
4 April 25 0 25
5 Mei 21 0 21
63
6 Juni 18 0 18
7 Juli 18 0 18
8 Agustus 23 1 22
9 September 27 2 25
10 Oktober 35 1 34
11 November 31 0 31
12 Desember 25 0 25
TOTAL 289 5 284
Untuk mengetahui prosentase keberhasilan mediasi dalam satu tahun pada
tabel di atas dapat digunakan rumus sebagai berikut 32
119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119888119886119887119906119905119869119906119898119897119886ℎ 119901119890119903119896119886119903119886 119910119886119899119892 119889119894119901119906119905119906119904
X 100
Berdasarkan rumus di atas dapat ditentukan prosentasi keberhasilan mediasi
perceraian di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2015 sebagai berikut
5284
X 100 = 176
Maka dapat diketahui prosentase tingkat keberhasilan perkara yang berhasil
dimediasi adalah sebesar 176 Hal ini membuktikan bahwa tingkat
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 sangatlah
jauh dari apa yang diharapkan Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa
32 http wwwbadilagnet data ARTIKEL Mencari 20 tolak 20 ukur 20 hasil
20 Mediasipdf
64
mediasi di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2015 belum efektif Ini
sangat berbanding terbalik dengan prosentase kegagalannya sebesar 9824
D Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi
Tentunya dalam berjalannya proses mediasi ada faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan mediasi Berikut adalah beberapa faktor-faktor
keberhasilan mediasi
a Para Pihak Bersifat Kooperatif
Artinya adalah mereka para pihak dapat mematuhi peraturan dalam
proses mediasi yang telah disepakati sebelumnya33 Hal ini harus dilakukan
karena kebanyakan para pihak yang berperkara ketika suasana hatinya tidak
baik tidak dapat mengontrol emosi sehingga peraturan yang telah disepakati
sebelumnya tidak dipatuhi dan proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan
Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator yang mudah dipahami
sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama mediator yang
bersertifikat34 Ketika seorang mediator telah bersertifikat setidaknya dia
telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara berkomunikasi cara
menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak yang berbeda-beda
karakter
33 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 34 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
65
Begitu juga penampilan mediator yang berwibawa dan meyakinkan
dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi karena dapat meyakinkan dan
menimbulkan kepercayaan terhadap para pihak35
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir
para pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan baik
dan positif ketika menghadapi suatu perkara36
d Mengingat Anak
Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan mediasi karena
para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian bagaimana nasib
anak-anak mereka apabila bercerai37 Hal ini bagi mereka yang sudah
memiliki anak dari hasil perkawinan yang mereka laksanakan
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi
Ketika kondisi tempat atau ruang nyaman hal ini juga dapat
mempengaruhi keberhasilan mediasi karena dapat merubah mindset para
pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di ruangan ruangan tersebut
35 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 36 Kedua faktor tersebut hasil wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator
Pengadilan Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 37 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
66
ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin ruangan atau AC (Air
Conditioner) yang dapat membuat para pihak nyaman38
f Iktikad Baik Para Pihak
Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang mediator untuk
mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung iktikad baik para
pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima kembali pihak
tergugat untuk hidup bersama39
Berikut adalah beberapa faktor penghambat terhadap keberhasilan mediasi
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai
Hal ini terjadi biasanya ketika salah satu atau kedua belah pihak
tidak mau bermusyawarah Misalnya salah satu pihak menuruti pihak
lawan yang ingin bercerai itu sudah dipastikan akan gagal untuk
dimediasi40
b Konflik Yang Sudah Meruncing
Konflik yang sudah meruncing dan berlarut-larut diantara para
pihak akan menghambat keberhasilan mediasi Apabila salah satu pihak
ada yang berkeinginan untuk berdamai masih ada kesempatan untuk
dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah tidak ingin untuk
berdamai maka akan sangat sulit dimediasi41
38 Wawancara dengan Drs H Hasan Bashri SHMH Hakim Mediator Pengadilan
Agama Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 39 Wawancara dengan Dra Elfina Fitriani Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016 40 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016 41 Wawancara dengan Dra Rosniati MH Hakim Mediator Pengadilan Agama Karawang
Jawa Barat pada tanggal 9 November 2016
67
c Psikologis atau kejiwaan para pihak
Kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya
sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang
mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan
perceraian ini42
42 Wawancara dengan Dra Ratna Jumila MH Hakim Mediator Pengadilan Agama
Karawang Jawa Barat pada tanggal 7 November 2016
68
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa
kesimpulan yang dapat dikemukakan
1 Efektivitas mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang belum
efektif karena tingkat keberhasilannya masih sangat rendah
2 Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah
a Para Pihak Bersifat Kooperatif Artinya adalah mereka para pihak dapat
mematuhi peraturan dalam proses mediasi yang telah disepakati
sebelumnya Hal ini harus dilakukan karena kebanyakan para pihak yang
berperkara ketika suasana hatinya tidak baik tidak dapat mengontrol emosi
sehingga peraturan yang telah disepakati sebelumnya tidak dipatuhi dan
proses mediasi tidak berjalan efektif
b Kecakapan dan Penampilan Cara penyampaian dan gaya bahasa mediator
yang mudah dipahami sangat mendukung keberhasilan mediasi terutama
mediator yang bersertifikat Ketika seorang mediator telah bersertifikat
setidaknya dia telah mengkuti serta mempelajari bagaimana cara
berkomunikasi cara menggali infomasi dan berhadapan dengan para pihak
yang berbeda-beda karakter Begitu juga penampilan mediator yang
berwibawa dan meyakinkan dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi
69
karena dapat meyakinkan dan menimbulkan kepercayaan terhadap para
pihak
c Latar Belakang Pendidikan dan Lingkungan dimana para pihak tinggal
Latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pola pikir para
pihak ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hal ini khususnya
adalah perkara perceraian serta lingkungan dimana para pihak tinggal juga
dapat mempengaruhi pola pikir para pihak Ketika latar belakang
pendidikan dan lingkungan baik maka pola pikir para pihak juga akan
baik dan positif ketika menghadapi suatu perkara
d Mengingat Anak Faktor mengingat anak dapat mendukung keberhasilan
mediasi karena para pihak akan berfikir ulang ketika mereka berceraian
bagaimana nasib anak-anak mereka apabila bercerai
e Kondisi Ruang atau Tempat Mediasi Ketika kondisi tempat atau ruang
nyaman hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi karena
dapat merubah mindset para pihak dalam berfikir Contoh ketika berada di
ruangan ruangan tersebut ditata dengan rapih dan menggunakan pendingin
ruangan atau AC (Air Conditioner) yang dapat membuat para pihak
nyaman
f Iktikad Baik Para Pihak Sehebat dan sekeras apapun usaha seorang
mediator untuk mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung
iktikad baik para pihak terutama dari pihak penggugat agar mau menerima
kembali pihak tergugat untuk hidup bersama
70
3 Faktor-faktor penghambat mediasi adalah
a Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai Hal ini terjadi biasanya ketika
salah satu atau kedua belah pihak tidak mau bermusyawarah Misalnya
salah satu pihak menuruti pihak lawan yang ingin bercerai itu sudah
dipastikan akan gagal untuk dimediasi
b Konflik Yang Sudah Meruncing Konflik yang sudah meruncing dan
berlarut-larut diantara para pihak akan menghambat keberhasilan mediasi
Apabila salah satu pihak ada yang berkeinginan untuk berdamai masih
ada kesempatan untuk dimediasi Akan tetapi apabila keduanya sudah
tidak ingin untuk berdamai maka akan sangat sulit dimediasi
c Psikologis atau kejiwaan para pihak Kekecewaan yang berat salah satu
pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa
terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri
ikatan dengan jalan perceraian ini
B Saran
Pada bagian akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada
beberapa pihak atau instansi yang terkait yaitu sebagai berikut
1 Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang membawahi
Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA mewajibkan kepada calon
pasangan suami isteri yang akan menikah untuk mengikuti bimbingan dan
pembinaan tentang pernikahan untuk menciptakan rumah tangga sakinah
mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan Karena sampai
saat ini hal tersebut hanya bersifat anjuran Hal ini dilakukan agar pasangan
71
yang akan menikah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup serta
membentuk mental yang baik bagi para calon pasangan suami isteri Ini
adalah modal utama agar para pasangan suami isteri terhindar dari perkara
perceraian
2 Kepada Mahkamah Agung ada dua saran yang ingin penulis berikan yaitu
sebagai berikut
a Mahkamah Agung agar mengadakan pelatihan lebih intensif kepada
hakim mediator khususnya bagi hakim yang belum bersertifikasi
sehingga seluruh hakim telah mengikuti dan memiliki sertifikat
tersebut karena kecakapan mediator adalah salah satu faktor
pendukung keberhasilan dalam mediasi
b Agar Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA yang menjelaskan
tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang
berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator karena hal itu adalah
upaya luar biasa sehingga layak dan patut untuk diberikan insentif
Juga untuk memotivasi para hakim agar lebih bersungguh-sungguh
dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator yang berdampak
dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi Pada
kenyataanya sampai saat ini Mahkamah Agung belum menjelaskan
regulasi tersebut di dalam PERMA
3 Kepada para hakim yang ditetapkan menjadi mediator agar dengan
sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai mediator tidak hanya
sekedar formalitas belaka karena diamanatkan oleh PERMA
72
DAFTAR PUSTAKA
Abbas Syahrizal Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan
Hukum Nasional Jakarta Kencana 2009
Astarini Dwi Rezki SriMediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan
BandungPT Alumni 2013
Abdurrasyid Priyatna Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu
Pengantar Jakarta Fikahati Anesta 2002
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh Lubaabut Tafsiir
Min Ibni Katsir terj M Abdul Ghoffar Juz 5 Bogor Pustaka Imam Asy-Syafirsquoi
2003
Amriani Nurnaningsih Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2011
Al-Husain Ahmad Fathul Qariib Al-Mujiib Mesir Thaha Putra Semarang 1934
Ali Zainuddin Sosiologi Hukum Jakarta Sinar Grafika 2012
Ali Achmad Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1 Jakarta
Kencana 2010
Amir M Abdul Kamus Istilah Islam Jakarta Pustaka Firdaus 1994
Dawson Roger Seni Negosiasi (Secret of Power Negotiating) Jakarta Gramedia
Pustaka 2010
Emirzon Joni Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi
Mediasi Konsiliasi dan Arbitrase) Jakarta Gramedia Pustaka Utama
2000
73
Hidayatulloh Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Depok Skripsi Fakultas Syarirsquoah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2011
Kriekhoff Valerine Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa keluarga
Pustaka Dunia 2012
Lumbuun Ronald S Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan
Pemisahan Kekuasaan Jakarta Raja Grafindo Persada 2011
Manan Bagir Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa Varia
Peradilan No 24 8 Juli 2008
Rahmadi Takdir Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat
Jakarta Raja Grafindo Persada 2010
Rahman Ghazaly Abdur Fiqh Munakahat Jakarta Kencana Prenada Media
Group 2006
Sabiq Sayyid Fiqh Al-sunnah Kairo Al-Fath Lil Irsquolam Al-lsquoArobi 1972
JMoleong Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja
Rosdakarya 2009
Sari M Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Maros Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar 2014
Shihab M Quraish Tafsir Al-Mishbah Jakarta Lentera Hati 2007
Soekanto Soerjono Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Cet V Jakarta Raja Grafindo
Persada 2014
Sutadi Mariana Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR154 RBg
dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat Sederhana dan
Biaya Ringan Jakarta Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI
2005
74
Soekanto Soerjono Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta
PTRaja Grafindo Persada 2008
Syarifuddin Amir Ushul Fiqh Jilid II cet6 Jakarta Kencana 2011
Soekanto Soerjono Penegakan Hukum Bandung Bina Cipta 1983
Tim Penyusun Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta Balai
Pustaka 1990
Usman Rachmadi Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik Jakarta
Sinar Grafika 2012
Widyana I Made Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Jakarta Fikahati
Anesta 2009
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perauran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
Jurnal
75
Nurhasanah dan Rozalinda (2014) ldquoPersepsi Perempuan Terhadap Perceraianrdquo
Kafarsquoah Jurnal Ilmiah kajian Gender Vol 4 (No2) hal 2
Fachrina dan Rinaldi Eka Putra (2013) ldquoUpaya Pencegahan Perceraian Berbasis
Keluarga Luas dan Institusi lokal dalam Masyarakat Minangkabau di
Sumatera Baratrdquo Antropologi Indonesia Vol 34 (No2) hal 5
Internet
Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi Dibanding Negara Islam lain 2007
http wwweramuslimcom berita nasional angka- perceraian- di- indonesia-
tertinggi- dibanding- negara- islam- lainhtm diakses pada 9 Juni 2016 jam
1612 WIB
Takariawan Cahyadi Di Indonesia 40 Perceraian Setiap Jam 2015 http
wwwkompasianacom pakcah di- indonesia- 40- perceraian- setiap-
jam_54f357c07455137a2b6c7115 diakses 9 Juni 2016 jam 2348
Cerai Paling Banyak di Jawa Barat http wwwantaranewscom berita 270213
cerai- paling- banyak- di- jawa-barat diakses pada 9 Juni 2016 jam 2259
Budiman Asep 2016 Kasus Cerai Indramayu tertinggi di Indonesia http
wwwpikiran-rakyatcom jawa-barat 2016 03 15 364250 kasus- cerai-
indramayu -tertinggi- di- indonesia diakses 9 Juni 2016 jam 2330
Harahap Syahrizal Hadi http wwwmedanbisnisdailycom news read 2015
1230207187kursus-perkawinan-dan-upaya-mencegah-perceraian diakses
11 Juni 2016 jam 0600
httpwwwpa-karawanggoid diakses pada tanggal 12 Juni 2016jam 2109
Ray Pratama Siadari Teori Efektivitas diakses dari http raypratamablogspotsg
201411teori-efektifitashtml diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 0033
httpbadilagmahkamahagunggoidrekap-perkara-diterima-dan-diputus
httpwwwbadilagnetdataARTIKELMencari20tolak20ukur20hasil20
Mediasipdf
Lampiran 1
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Drs H Hasan Bashri SHMH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua pengadilan agama karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya2009 di Mega Mendung Bogor
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma ini mengikat hanya bagi orang2 yg berperkarasetiap yg berperkara berdasarkan revisi Perma No1 Tahun 2016 ini Setiap berperkara khusus utk perceraian wajib menempuh mediasi terlebih dahulukalo tdk putusannya batal demi hukum
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Ya sudah Jadi setiap kita warga PA ada perwakilan untuk mengahadiri sosialisasi iniYa cukup berpengaruhada perbedaan dari pada Perma sebelumnya Ada progresnya walaupun tidak signifikan
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Saya belum tau apakah ada upaya peningkatan menjadi UUmungkin nanti akan ada perubahan menuju kesana sebab ini suatu kewajiban juga
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Yaa baguscukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Para pihak antusiasrata2 para pihak ingin dimediasiresponnya baik Tingkat keberhasilannya lumayan Terutama pihak tergugat yg merasa keberatan dgn tuntutan
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mendamaikan kedua belah pihak yg berperkara utk menuju ke arah perdamaian supaya mereka damai Fungsinya mediator
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi
H Di dalam memang selalu diupayakan penasehatan perdamaiankarena di ruang sidang itu waktunya terbatas dan singkat Kita juga dibatasi dgn perkara yg cukup banyak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Sebab ada hal yg terkadang secret apabila menyangkut perceraianmakanya sidangnya tertutup Ini masalah sangat privasi dan khalayak umum tdk boleh taukarena aib juga Sesuai dgn perma diberikan waktu kurang lbh 40 hari kerja Kami melakukan mediasi tidak hanya 1 atau 2 kali bahkan bisa 4 sampai 5 kali apabila kita melihat masih ada celah utk didamaikan Bahkan harinya bisa ditambah tentunya atas seizin ketua mejalis hakim
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Ketika hal ini terjadibiasanya kita melakukan kaukus Biasanya mereka lbh terbukakarena kalo kita hadirkan mereka berduka biasanya cenderung agak tertutup juga Ini adalah jalan terbaik utk mengetahui apa sih yg sebenarnya terjadi
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Pengaruhnya cukup besar jugasebab ketika kaukus mereka lebih terbuka dlm persoalan yg sebenarnya terjadi Kadang2 didepan pihak agak malu dll apalgi kalo para pihak nya tempramental Tp begitu lewat kaukus mereka lebih terbuka kadang2 Sering terjadi hal seperti ini Hal ini sangat penting karena utk menggali persoalan yg sebenarnya terjadi
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama Kemampuan mediator juga berpengaruh terutama mereka yg sudah bersertifikasi Kedua kesungguhan dari mediator Respon dan keinginan kedua belah pihak juga sangat penting Termasuk juga suasana ruangan mediasi mempunyai pengaruh penting terhadap keberhasil Didesain dgn rapiber ACjadi ketika masuk itu orang2 merasa enak dan nyamandapat merubah mindset mereka juga Kalo ruangannya panasga mumpuni Maka demikian kita berharap Pemerintah menyediakan tmpt khusus utk mediasi yg representatif Faktor kegagalan yaa sebaliknyahehe
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa sangat penting Harus juga dia memiliki bekal itu sebab itu terkait sekali dgn masalah keluarga Ttg pskologi harus dikuasai oleh hakimbaik dia sebagai hakim
maupun sebagai mediatortapi itu hanya bersifat anjuransebab dlm persyaratan blm ada ketentuan sprti itu Namun secara mafhumnya kita harus mengetahui lah
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah tempat pastinya Utk tempat alhamdulillah bisa kita katakan cukup memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Dulu begitu maunya MA tapi sampai hari ini blm jelas juga reward nya apabelum ada aturan mengenai hal iniitu baru wacana aja Harusnya adasebab itu adalah upaya luar biasa Seperti di negara jepang aja itu reward nya luar biasa Mungkin kalo ada dapat memotivasi hakim juga untuk memediasi dgn lbh baik
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Yaa sudah lumaya ideal lah kalo sgtu
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Khusus utk di PA karawang tidak menyediakantp di PA yg lain saya tahu menyediakanuntuk masalah knpa nya saya kurang tau juga yaa Yang jelas ketika Pengadilan saya yg sebelumnya di Cibinong ada
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Rata2 responnya baik dan mau dimediasi tapi 1 atau 2 ada kadang yg menolak Memang harus maukalo tdk batal demi hukum
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Biasanya dari pihak penggugat yg tdk mau melanjutkanyg kedua kadang2 pihak tergugat juga tdk mauketika kedua belah pihak tdk maubanyak disini yg seperti itu Tapi apabila pihak penggugat atau salah pihak msh mauitu msh ada kemungkinan utk bermediasi Kalo dua2nya sudah tdk mauini yg sangat sulit Rata2 faktor ekonomiselingkuh juga adakekerasan juga adatdk tanggung jawab juga adamacam2 lahyg jelas faktor ekonomi menempati urutan teratasterkait masalah nafkah
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang
H Kita mengadakan kunjungan dan kerjasamaserta studi perbandingan dgn negara2 tersebut(Jepang) Kalo mereka berhasilkenapa tidak kita mengadopsi sistem yg sama Memang tingkat keberhasilanya cukup tinggi Saya termasuk yg terbaik jadi mediator Dari segi aturannyapelaksanaannyasistemnya juga kita ikut Kalo di luar negeri berbedasebelum menuju ranah persidanganmereka sebelum itu sudah ada upaya perdamaian Jadi kalo mereka sudah berhasil ga perlu lagi naik ke tahap persidangan Berbeda dgn kitakalo kita di dalamartinya setelah daftar ke persidangan baru dapat dilakukan mediasi Mereka juga ada lembaga swasta yg dibiayai oleh negara tanpa dipingut biaya Utk hal biaya mediasi kita juga sama gratisCuma kita dalam persidangan setelah daftar Faktor kultur sangat berpengaruhutk di indonesia apalagi dgn kemajemukan sukunyakhusus utk karawang saja skrng bukan hanya orang sunda saja tapi sudah dari mana2 Sosialisasi mediasi ini kita suka lakukan namun hanya dalam ranah kelembagaan sajatdk khusus kepada masyarakat
H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Rosniati MH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Ya saya sebagai hakim mediatordisini sejak 31 agustus 2013
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang melalui SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Belum memilikinamun kita sebagai hakim dibenarkan untuk merangkap juga sebagai hakim mediator kecuali kalo mediator diluar hakimitu wajib memiliki sertifikat mediator
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Tidakini hanya mengikat kepada orang2 yg berperkara dipengadilan saja Kalo ga dimediasi putusannya batal demi hukum Kalo kedua belah pihak hadir dapat dimediasi tp kalo salah satu tdk hadir tdk dapat dimediasi
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Dari pihak MA sudah melakukan sosialisasi dgn cara perwakilan dari PA karawang ini di undang ke MA Kyk nya ga ada perubahan yg berarti yaa karena biasanya orng yg berperkara kesini ga ada suami nyayg verstek(ga bisa dimediasi)yg hadir dua2nya hanya sedikit Tp dsni juga banyakcontoh penggugat mengajukan gugatan terus suaminya dtng atau suami yg mengajukan lalu termohonnya datang mediasi perdamaiannya itu jarang yg berhasil namun akibat cerainya bnyk yg berhasil seperti nafkah lsquoiddahmutrsquoah nya itu bnyk yg berhasil
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Belum adamungkin tergatung orang-orang yg ada di Mahkamah Agung yaauntuk menerbitkan Undang-Undang itu banyak persyaratannya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektifCuma khusus dlm perkara perceraian efektifnya dalam hal akibat cerainyabukan pada perdamaian dalam perceraiannya Karena orang yang datang berperkara perceraian itu adalah dalam hal perasaanuntuk mendamaikannya itu kan sulit apabila sudah menyangkut perasaan
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Ini sebetulnya mediasi ini adalah non-litigasi tp sudah terintegrasi ke dalam litigasi dan itu membantu Memang dalam setiap awal persidangan sudah memberikan nasihat tapi kan untuk lebih fokus dan optimal waktunya harus dipisahkan secara tersendiri
11 Mengapa mediasi harus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena dalam hal perceraian ada rahasia2 rumah tangga yg orang lain tidak boleh mengetahuiyg boleh tau hanya mediator dengan hakim Apabila terbuka untuk umum itu tidak etisbarang kali ada sesuatu yang dapat memalukan salah satu atau kedua belah pihakaib keluarga jugajadi harus benar2 rahasia Dalam Perma terbaru kan jangka waktunya 30 harisampai kapanpun bisa bahkan sampai perkara putuspun apabila para pihak menghendaki untuk mediasi kembali yaa kita mediasi lagi Contoh dia cerai tahap awal mediasi tapi tidak tercapailalu berlanjut rekonpensi dalam tahap ini kita mediasi lagi Tapi apabila yg tidak bisa dimediasi kalo perkaranya sudah lanjut Umpamanya verstek awalnyapihak tergugat tidak hadir Lalu kita sudah dalam tahap pembuktiankemudian pihak istri atau suami datangkita sudah tidak mediasi lagi karena sudah lewat
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Pertama yg dilakukan adalah ditunda mediasinya tergantung kesepakatan
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yaa pernah juga Selama ini kaukus tidak banyak pengaruh menurut saya
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H (Faktor keberhasilan mediasi) (1)hubungan antara keduabelah pihak belum terlalu meruncingsalah satu pihak masih berkeinginan untuk damai itu msh ada kesempatan tapi apabila sudah dua2nya tidak itu sangat sulit dimediasi (2)Faktor mengingat anak2 bagi yg sudah menikah dan sudah memiliki anak2bagaimana nasib anak2 apabila bercerai (3)faktor hakimbagaimana cara hakim berbicara dan memberikan nasihat Apabila nasihat2 dapat diterima oleh para pihak itu juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan Biasanya seperti itu sepengatahuan saya selama menjadi mediator
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti
dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Yaa itu juga diperlukanbisa juga apabila melibatkan keluarga (hakam) barang kali dengan begitu dpt meluluhkan hati Dalam psikologis juga perlumelihat keadaan atau kondisi kejiwaan seseorang Walaupun kita bukan ahli psokologis tapi karena pengalaman sebagai hakim kita bisa menilai watak kondisi seseorang Lalu kan kita sudah melakukan pelatihan2 mediasitujuannya kan untuk itu Bagaimana cara memediasi orangbagaimana supaya orang itu tertarik dgn kita
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Tempat atau ruang Tentunya ruangan yg apabila orang masuk itu bisa membuat dingin hatinya Ruang mediasi harus dihias sebaik mungkinsejuk juga Kalo disini belum memadai kan apabila memperbaiki sarana dan prasarana harus ada anggaranuntuk tahun ini kita belum dapat anggaran itu dan ruang mediasi yaa seadanya Kalo ditempat lain sudah memadaidihiasada meja khusus (meja bundar)
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum idealmasih kurangnamun ruang khusus nya sudah ada tp belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Respon para pihak rata2 bagustapi keberhasilan nya yang kurang Orang2 yg datang ke Pengadilan itu rata2 perasaannya sudah sulit utk disatukanapalagi apabila salah satu pihak ada yg selingkuhitu sulit
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Kalo di Karawang inikebanyakan karena faktor ekonomi kurang Suami tdk kerja atau suaminya malas2an bekerjajd istri terpaksa bekerjaBanyak jugayg akhirnya
suami mengizinkan istri menjadi TKITKW ke luar Suami dirumah ngurus anak dikirim uanglalu dikumpulkan untuk modal nikah lagi Kedua adalah Selingkuh
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perlu juga kita mencontohnamun kita kan blm tau bagaimana prosesnya disana Kalo memang baik ya kita harus mencontoh Tapi kita juga kn sudah ada payung hukum sendiri Untuk masalah kultur juga menurut saya tidak banyak pengaruh yaakarena kalo perkara peceraian itu sudah masalah hati yaasangat sulitga mungkin memaksakan kehendak Jadi mediasi itu ada beberapapertama (berhasil) dua2nya hadir dan berhasil damaiada juga (gagal) apabila salah satu pihak tidak hadiritu gagal dimediasi Ada juga (tidak berhasil) yaitu dua2nya hadir namun gagal untuk dimediasi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Elfina Fitriani
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Sejak 8 februari 2016
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H Ketua PA Karawang dengan SK
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Sudah adasaya mengikut di MegamendungBogor pada tahun 2013 kalo tdk salah
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Hanya mengikat kpd orang2 yg berperkara saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudah Tidak banyak berpengaruh yaa terhadap keefektivitasan mediasi
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo sementara ini belum ada upaya kesana Karena tahap untuk kesana butuh waktu dan pembahasan yg panjang
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Pada intinya adalah orang mencari solusi terhadap permaslahan yg dihadapi orang2 yg berperkara Fungsinya adalah untuk mendamaikan para pihak
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Kalo dalam hal ini kita memakai pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama Karena apabila tdk ada waktu khususmaka proses mediasi tdk akan maksimal dan tdk akan berjalan dengan baik karena saat persidangan terbatas oleh waktu yg berujung pd penumpukan perkara
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ini adalah masalah keluargabanyak masalah2 yg sifat nya privasi Dalam agama juga kn apabila ada masalah jgn sampai orng lain atau orang luar taubahkan kalo bisa ketika suami istri bertengkar anak pun jgn sampai tau Apabila orang lain
mengetahui bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah Karena aib juga yg menyebabkan ini bersifat tertutup
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Saya akan lakukan kaukus Kadang ketika kedua belah pihak saling berhadapankeduanya tidak mau saling terbukatakut menyinggung perasaan Pada saat kaukus masing2 pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah yg sebenarnya Pada inti nya apabila masih ada solusi kita cari solusinya tapi tidak bisa mau bagaimana lagi Terkadang kan ada orang yg memilki prinsip
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya H Yang saya alamipada akhirnya kaukus ini tidak berhasil juga terhadap mendamaikan para pihakcuman para pihak lebih terbuka mengungkapkan masalah2nya yg tidak bisa dia ungkapkan ketika di dpn salah satu pihak Mungkin mediator lain berbeda lagikarena itu yg saya alami selama menjadi mediator
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Kadang2 dari para pihak jugajika salah satu masih ada keinginan untuk rukun masih ada kesempatan untuk berdamai kembaliterutama pihak penggugat yang dapat menerima kembali pihak tergugat untuk kembali hidup bersama Tapi kalo sudah dari kedua belah pihak berkeinginan untuk pisah itu sangat sulit utk didamaikantidak mungkin kita memaksakan Dari mediatornya jugacara membujuk atau cara bicara mediator terhadap para pihak itu enakdapat diterimapenampilan mediator jugahal itu dapat mendukung keberhasilan mediasi
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Tentu perlunamun secara akademik kita sebagai mediator tidak mungkin untuk belajar lagi dalam hal (psikologis) tapi kita belajar dari pengalaman Untuk menarik seseorang itu kita kan harus mengetahui jiwa atau karakteristik seseorang Sebenarnya harus bisa ilmu ttg psikologisharus sebelumnya diarahkan ke dalam bidang psikologis dalam hal akademik Tapi ya kalo skrng berdasarkan nalurialamiberdasarkan pengalaman saja Ketika menghadapi seseorang kita harus memiliki kemampuan itu untuk menunjang keberhasilan Tidak peraturan seperti iniuntuk saat ini hanya bersifat anjuran saja
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Pertama adalah ruang mediasi harus dikhususkanterpisah Ideal ruang mediasi dalam buku panduan adalah ruangannya besartertata dengan rapiterdapat meja bundar sehingga para pihak bisa berhadapandinginada air minum dan perlangkapan lainnyaserta adanya pajangan poto2 keluarga yg harmonis Sehinnga ketika masuk para pihak yg tadinya dala kondisi tdk enak bisa menjadi lbh enak lahstandarnya seperti itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada reward apapunnamun MA dulu ada wacana tantang hal ituberupa apa juga belum diberitahukalo untuk kenapa nya saya juga tidak tau yaa
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum ideal
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa HBelum ada kita hakim merangkap sebagai mediator juga Kita berbagi waktusiapa yg hari itu tidak sidang berarti itu yg mediasi
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Responnya baik terhadap proses mediasi inimau menerima saran2 yg kami sampaikan walaupun pada akhirnya para pihak gagal untuk berdamai Sikap para pihak kooperatif tapi itu dilakukan agar proses mediasi cepat selesai dan dilanjutkan ke tahap persidangan Mereka terkesan melakukan ini hanya sebagai formalitas belaka
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Terlepas dari dia tau atau tidak yaayg jelas setiap kali kita perintahkan mereka siap Apalagi bagi mereka yg sudah membawa kuasa hukum atau pengacara karena sebelumnya telah dituntun oleh pengacaranya
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomi Banyak yg gugat kalo gugat ka pihak istri yg mengajukan Dalam hal ini banyak suami yg tdk bertanggung jawab memberi nafkah atas istri Faktor selingkuhfaktor KDRT juga ada tapi tidak banyak
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Tentu perlu apabila itu patut dan bisa kita contoh terlebih negara2 tersebut memiliki tingkat keberhasilan mediasi yg tinggi H = Hakim atau Hakim Mediator
PERTANYAAN UNTUK HAKIM MEDIATOR
Dra Ratna Jumila SH
1 Apakah Bapa atau Ibu bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Karawang Sejak kapan H Jadi pada dasarnya hakim itu melekat sebagai mediatoritu sesuai dengan Perma No1 Tahun 2008 Namun menjadi mediator bersertifikat skitar 2012 atau 2013 Semenjak jadi hakim disini tahun 2014 merangkap sebagai mediatorada SK dari Ketua PA Karawang
2 Siapa yang menunjuk atau menetapkan BapaIbu sebagai Hakim Mediator H ya kalo disini dari SK Ketua PA Karawang
3 Apakah Bapa atau Ibu memiliki sertifikat mediator Apabila punya pelatihan dimana Pada tahun berapa Apabila belumkenapa H Ya punyadari Pusdiklat MA MegaMendung skitar tahun 2012 atau 2013
SUBSTANSI
4 Apakah Perma No1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perma No1 Tahun 2016 mengikat atau punya daya paksa terhadapa masyarakat H Perma itu terikatartinya setiap berperkara kita wajib melakukan mediasi kalo kedua belah pihak hadir Artinya Perma ini hanya mengikat kepada orang2 yang berperkara di Pengadilan saja
5 Apakah Mahkamah Agung telah mensosialisasikan Perma tersebut Menurut BapaIbu cukup berpengaruh atau tidak terhadap efektivitas mediasi H Sudahsebetulnya tidak jauh beda dgn Perma sebelumnya No1 Tahun 2008namun penekanan dalam Perma No1 Tahun 2016 ttg perceraian agak diatur lebih rinci kalo Perma sebelumnya msh secara umum Untuk pengaruhnya terhadap efektivitas mediasi sih saya rasa tidak pengaruh atau perubahan yaa
6 Sampai sejauh ini apa ada upaya Perma tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Apabila tidak adamengapa H Kalo dari Perma ke UU belum ada upaya yakarena kalo menuju UU proses nya berat dan agak rumitMungkin nnti suatu saat akan ada Tapi kita terus belajar dari kasus2 yang dihadapiatau ada saranatau diadakannya workshop Kalo menuju UU ada cuman proses butuh proses yang tidak sebentar ya
7 Apakah Perma tersebur efektif untuk wilayah Kabupaten Karawang H Ya cukup efektif
8 Apabila efektif apa indikatornya Kalau tidakmengapa H Kalo dalam perkara perceraianbanyaknya penyelesaian perkara dengan jalan damai atau mediasi yang berujung pencabutan perkara Dalam penyelesain perkara pun lebih cepat ya
9 Apa pengertian mediator secara teknisa Apa fungsinya H Mediator itu adalah orang yang ditunjuk ketua majelis hakim dgn sebuah penetapan untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka dengan jalan
damai Lalu fungsinya menjadi penengahmencari solusi tentang sengketa yg mereka hadapi
10 Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan para pihak pada saat persidangan secara substansi itu namanya mediasi Lantas mengapa perlu ada mediasi lagi H Mediasi itu sifatnya wajib Setiap sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak lengkapwajib menempuh proses mediasikalaupun dalam setiap sidang ada upaya damai itu adalah amanat Undang-undang Apalagi masalah perceraian itu dalam setiap sidang wajib mendamaikan para pihak Tapi kalo mediasi di awalKalo berhasil ya sudahtapi kalo gagal disetiap awal persidangan wajib mendamaikan para pihak
11 Mengapa mediasi hraus dilakukan secara tertutup Berapa hari biasanya berlangsung H Karena ada rahasia2 yg tidak boleh didengar oleh orang lainada juga kaukusApabila mediasi gagal mediator pun hraus memusnahkan berkas2 yg berkaitan dengan mediasi karena saking rahasianya Untuk masalah hari tergantung kasusnya tapi rata2 sih 2 minggu atau 3 minggu Ada juga yg lbh tapi harus seizini dari majelis hakim Artinya ketika mediasi gagaltp pada saat sidang para pihak ingin mediasi lagi itu bolehharus pernyataan dari para pihakitupun harus dimusyawarahkan Mereka sepakat kemudian majelis hakim membolehkan maka boleh mediasi lanjutan Tapi ga boleh lama yapaling lama 14 hari kalo ga salah
12 Apabila mediasi buntu tindakan apa yang diambil oleh BapaIbu H Yaa apabila itu terjadi maka dilakukan kaukus
13 Apa pernah BapaIbu melakukan kaukus Jike pernah apa ada pengaruhnya HPernahtergantung kita lihat kasusnya seperti apaterutama masalah perceraianterutama istriada yg ga berani mengutarakan pendapatnyakarena ada yg suaminya KDRTkadang salah satu pihak nya nyerocos terus Karena hal itukita ksh gambaran bahwa mediasi itu punya aturan Ketika mediasi para pihak saling seranggamau ikuti aturan maka kita lakukan kaukus Ga sering Ada pengaruh tp tidak signifikan Pernah pengalaman dlm kasus ceraiterutama kalo salah satu pihak tidak mau cerailakuka kaukusberusaha membuka hati para pihak dan akhirnya mau mengutarakan apa yg diinginkanlalu kita sampaikan pd saat kaukus berikutnya kpd pihak lawanpihak lawan menerimaakhirnya damai dan cabut perkaraNamun tdk setiap perkara sprti itu
14 Faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Karawang H Pertama para pihak kooperatif artinya mereka para pihak mau mengikuti aturan mediasibisa diajak utk berfikir jernih Karena biasanya kalo suami istri udh marah sakit kan udh kyk orang lain yaa Kedua bahasa kita mereka bisa memahami (cara penyampaian mediator) sangat mendukung keberhasilan mediasi Ketiga latar belakang pendidikan para pihak Ketika masuk ruang mediasipas liat muka para pihak bisa ditebaktapi kalo para pihak adem ayemdiajak ngomong enaksaling mengerti Keempat faktor lingkungan dimana para pihak tinggal
15 Ketika gagal atau berhasil masing-masing faktor apa saja yang lebih dominan H Biasanya kalo pihak lawannya tidak mau berdiskusi (bermusyawarah)salah satu pihak menuruti pihak lawanitu udh pasti gagal (ga keberatan cerai) Juga faktor kekecewaan yang berat salah satu pihak kepada pasangannya sering kali menimbulkan perasaan putus asa terhadap perkawinan yang mereka jalani sehingga ingin segera mengakhiri ikatan dengan jalan perceraian ini Hal ini sangat sulit didamaikan
16 Menurut BapaIbu bagi Hakim mediator perlukah memiliki kemampuan lain seperti dalam bidang Psikologi atau Konsultan Keluarga atau bidang-bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak H Harus itukarena sulit membedakan job antara mediator dgn hakimhakim harus memutus tp kalo mediator tdksementara itu hakim jadi mediator ditengah mediasi dia lupa bahwa dia sebagai mediator bkn hakim Akhirnya dia memutuskanitu kn tdk bisa karena mediator tdk bisa memutus Makanya sebenarnya kalo bisa hakim itu jgn jd mediatorkarena tipis sekali dia bisa membedakan antara jadi hakimamp mediatorkadang terpengaruh Perlu sekali Belum ada peraturannyahanya sebatas anjuran
SARANA
17 Sarana apa saja yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang Apakah sudah memadai H Ruangan mediasi yg memadaiYa beginilah contohnyamestinya kan harusnya ada poto2 keluarga samawa Disini hanya ada gambar tanganitu kn blm menggambarkan perdamaiantp hanya secara umum Tp ketika saya di Jakpus harusnya ada foto2 dan lukisan kelurga samawa (foto suami istri anak) potonya sangat mesrajd kita terbawa suasana Karena suasana ruangan yg sangat damai sangat mempengaruhi kondisi para pihak terutama ketikan para pihak tegang Saya pernah berhasil ketika itu Di PA karawang belum memadai
18 Apakah Hakim yang berhasil dalam mediasinya diberi penghargaan Apabil ada berupa apa Apabila tidakmengapa H Tidak ada penghargaan apa2
19 Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah dianggap baik atau ideal sebagai tempat mediasi H Belum dianggap baik atau belum memadai
20 Apakah Pengadilan Agama Karwang menyediakan mediator di luar Hakim Jika adaberapaJika tidakmengapa H Belum adasejauh ini msh hakim yg ada di PA karawang Terkendala msh sulitnya SDM mediatornya Mungkin msh blm banyak yg memiliki sertifikat mediator Karena apabila diluar hakimharus memiliki sertifikat Kalo ga ada sertifikat pun ga masalah karena merangkap Kami belum bahas ttg ituterus di karawang ini msh jarangtdk seperti di Jakarta Kalo di jakarta setelah pensiun merangkap jd mediator
21 Selama pengalaman BapaIbu bagaiman respon para pihak selam proses mediasi H Pertamaperkenalan Lalu menjelaskan peraturan mediasi sprti matikan hptidak boleh saling menyerangharus mendengarkan pendapat masing2 pihak dll Biasanya kalo sudah dijelaskan kebanyakan mereka taat Tp kalo ada yg melanggar kita kembalikan lgi ke peraturan yg telah disepakati Penjelasan aturan mediasi harus diawal
22 Apakah masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Karawang sudah siap dengan proses mediasi H Disini rata2 msh jarang yg sarjana Rata2 menikah diusia muda13 atau 14 thn udh nikah Banyak yg mnta dispensasi nikah Dari bisa digambarkan bahwa belum siap dengan proses mediasi
23 Menurut BapaIbu faktor apa yang menyebabkan mediasi gagal begitu tinggi H Faktor ekonomiselingkuhKDRT biasanya kalo udh selingkuh itu sulit utk didamaikan Kalo masalah ekonomi msh ada kemungkinan utk kita damaikan setelah kita jelaskan Campur tangan pihak ketiga yaitu keluargaitu juga biasanya sulit utk kita damaikan Terkadang mereka msh saling cinta tp ketika pihak keluarga sudah intervensi mereka lbh memilih mendengarkan keluargaga berdaya
24 Menurut data yang saya baca Jepang adalah negara yang tingkat keberhasilan mediasinya tinggi menurut BapaIbu perlkah Indonesia menerapkan sistem mediasi seperti di Jepang H Perbedaan dgn jepangdisana mediasi bersifat non-litigasikalo di indonesia kn bersifat litigasiitu yg sulit Kalo di jepang mediasi itu 1 tahun atau bahkan 2 tahun Sedangkan dikita hanya diksh waktu 30 haridan MA menuntut kita utk menyelesaikan perkara dlm wktu 5 bln Kita jd dikejar waktusebelum masuk perkara mereka mediasi dulu Kalo berhasil boleh dibawa ke pengadilan ato tidak utk dibuatkan akte perdamaian (one day wakai) Jd mereka dtng ke pengadilan sudah membawa draf2 kesepakatan Mereka mediasi sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan Dulu waktu saya ikut pelatihan mediasimenurut Nara sumber bahwa proses mediasi itu tdk dihitung utk menyelesaikan perkara Contoh waktu itu jangka waktu mediasi 40hari itu blm dihitung Dihitung mulai dari waktu awal persidangan ketika ada laporan dari mediator Tapi skrng tidakdari mulai dftar perkara sudah dihitung waktu penyelesaian perkaratdk boleh lbh dari 150 hari dari hari pendaftaran Jd karena faktor itulah yg mempengaruhi kita ukt bekerja keras dikejar waktu dan berdampak tdk maksimal Karena kalo lama2 kita ditegur oleh MA Itulah faktor knpa mediasi disini jarang yg maksimal (1)MEDIASI GRATIS(2)BIAYA PERKARA MAHAL(3)KETERLIBATAN DARI EKSEKUTIF LEGISLATIF amp YUDIKATIF(4)KULTUR MASYARAKAT YG TAAT HUKUM Sulit diterapkan di Indonesiasebenarnya biaya mediasi gratisan apabila dari hakimsedangkan kalo mediasi dari luar hakim butuh biaya yg berasal dari para pihak Menurut pendapat saya (DraRatna Jumila MH) mungkin mediasi ini hanya formalitas belakaudahlah yg pnting kita sudah melaksanakan amanat Permamasalah berhasil atau tidak itu urusan belakangan
Lembaga ADR adatapi kalo ke pengadilan agama khusus nya banyak ga dipakai jarang ikut campurtapi tdk tau kalo Pengadilan Negeriorang yg berperkara ke PA rata2 orang yg menengah ke bawahapalgi di karawang Beda dgn kota2 besar dgn kasus yg besar sehingga dapat mengambil mediator dari luar KULTUR Dikita ituhukum dibuat utk dilanggar yaa heheterkadang kita suruh mediasi malah mengelak dgn alasan bahwa sudah mediasi dgn keluarga Itu kan salah satu bentuk tdk taat hukumtp kemudian kami jelaskan H = Hakim atau Hakim Mediator
Lampiran 2
Gambar 1
Foto bersama Dra Elfina Fitriani Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 2
Foto bersama Dra Hj Rosniati MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 3
Foto bersama Drs H Hasan Bashri SHMH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 4
Foto bersama Dra Ratna Jumila MH Mediator Hakim Pengadilan Agama Karawang
Gambar 5
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Gambar 6
Pengadilan Agama Karawang Tampak Depan
Lampiran 3