i

ANALISIS FATWA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL

ULAMA TENTANG ADVOKAT

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh :

AHMAD HUTBI

NIM:1111043100031

KONSENTRASI PERBANDINGAN MADZHAB FIQH

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1437 H / 2016 M

ii

ANALISIS FATWA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL

ULAMA TENTANG ADVOKAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh :

Ahmad Hutbi

NIM. 1111043100031

Di Bawah Bimbingan:

Dr. H. Fuad Thohari, M.Ag. H. Muh Riza Afwi, MA.

197003232000031001 196105201999031002

KONSENTRASI PERBANDINGAN MAZHAB FIQIH

PRODI PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1437 H / 2016 M

iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul “ANALISIS FATWA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

NAHDLATUL ULAMA TENTANG ADVOKAT” telah diujikan dalam sidang

munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta pada tanggal 29 Juni 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Program Studi

Perbandingan Madzhab.

Jakarta 12 Juli 2016

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Asep Saepudin Jahar, MA.

NIP.1969112161996031001

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua : Fahmi Muhammad Ahmadi, Msi (.................................)

NIP. 197412132003121002

Sekretaris : Hj. Siti Hanna, S.Ag, Lc, MA. (.................................)

NIP. 197402162008012013

Pembimbing I : Dr. H. Fuad Thohari, M.Ag. (.................................)

NIP. 197003232000031001

Pembimbing II : H. M. Riza Afwi, MA. (.................................)

NIP. 196105201999031002

Penguji I : Dr. Syahrul Ad’ham, M.Ag. (.................................)

NIP. 19730504200031002

Penguji II : Arip Purqon, S.Hi, MA. (.................................)

NIP. 197904272003121002

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 15 Juni 2016

Ahmad Hutbi

NIM. 1111043100031

v

ABSTRAK

Ahmad Hutbi (1111043100031), Analisis Fatwa Lembaga Bahtsul Masail

Nahdatul UlamaTentang Advokat. Konsentrasi Perbandingan Madzhab

Fikih Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia

setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di

depan hukum. Jika seseorang mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk

seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya dalam sesuatu perkara

hukum. Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum adalah

hak asasi manusia setiap orang. Advokat juga merupakan profesi yang dianggap

penting dalam memberikan pelayanan dan bantuan hukum untuk mencapai

keadilan hukum, namun pada kenyataannya, banyak diantara orang yang

berprofesi sebagai advokat tidak lagi sesuai dengan fungsi dan tujuan advokat

yang sebenarnya. Melihat fenomena tersebut, Nahdlatul Ulama yang merupakan

salah satu organisasi ke-Islaman terbesar di Indonesia mengupayakan mencari

jalan keluar dengan mengadakan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 33 yang dalam

putusan Bahtsul Masailnya menghasilkam putusan bahwasanya, kegiatan

advokasi yang menyeleweng dari tugas dan fungsi advokat yang sebenarnya dan

advokat yang melakukan pembelaan terhadap kasus yang benar-benar terbukti

bersalah dengan tujuan untuk meringankan bahkan membebaskan kliennya dari

jerat hukum, maka Nahdlatul Ulama memberikan keputusan bahwasanya kegiatan

advokasi semacam itu adalah haram hukumnya. Apakah fatwa ini sejalan dengan

konsep maslahat ? dan bagaimana status upah yang diperoleh advokat dalam

profesinya ini? Untuk itu perlu adanya pembahasan yang mendalam mengenai hal

ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan

pendekatan normative serta metode perbandingan hukum. Adapun teknik

pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan dengan melakukan

analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan

dengan tema penelitian yang akan dilakukan.

Penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengeluarkan fatwa

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama pun sangat mempertimbangkan

kemaslahatan umat, serta dalil dan argumen yang digunakan dalam fatwa inipun

relevan, dan berkaitan dengan upah yang diperoleh oleh advokat dalam membela

klien dengan menghalalkan segala cara adalah haram, karna pekerjaan yang tidak

sesuai dengan syariat maka hasil atau upah yang diperolehnyapun adalah haram.

Kata Kunci: Bahtsul Masail, Nahdlatul Ulama, Advokat, Maslahat.

Pembimbing: Dr. H. Fuad Thohari, M.Ag. dan H. M Riza Afwi, Lc. MA

vi

KATA PENGANTAR

بسم اهلل الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang, yang senantiasa menganugerahkan nikmat-Nya yang tidak terhingga

kepada penulis, hingga skripsi dengan judul: “Analisis Fatwa Lembaga Bahtsul

Masail Nahdlatul Ulama tentang Advokat” dapat terselesaikan.

Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda

Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para

pengikutnya hingga akhir zaman.

Tanpa adanya dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak tidaklah

mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin

mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing,

membantu dan memotivasi penulis, terutama:

1. Bapak Asep Saepudin Jahar, MA, Ph.D. Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Fahmi Muhammad Ahmadi, S.Ag, M.Si., Ketua Program Studi

Perbandingan Madzhab dan Hukum. Juga kepada Ibu Hj. Siti Hanna,

S.Ag, Lc, MA, Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab dan

Hukum yang sekaligus merangkap sebagai Dosen Pembimbing Akademik

yang selama ini telah memberikan nasehat serta bimbingannya kepada

penulis selama masih dalam masa kuliah.

3. Bapak Dr. H. Fuad Thohari, M.Ag. Dan Ibu H.M Riza Afwi, MA. Dosen

Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu meluangkan waktu,

vii

tenaga dan pikirannya di sela-sela kesibukan, serta memberikan

bimbingan, pengarahan dan dorongan semangat kepada penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membekali

dengan ilmu yang berharga, nasihat-nasihat penyemangat yang

memberikan motivasi, serta kesabaran dalam mendidik selama penulis

melakukan studi.

5. Bagian administrasi dan tata usaha yang telah banyak membantu

memberikan kelancaran kepada penulis dalam proses penyelesaian

prosedur kemahasiswaan, serta pemimpin dan segenap karyawan

Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan khususnya

Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah berkenan

meminjamkan buku-buku penunjang hingga proses penulisan skripsi ini

selesai.

6. Orang tua tercinta, Ayahanda H. Muh. Yanis, dan Hj. Rahmawati yang

sangat berperan dalam mengasuh, mendidik dan membimbing penulis

dengan penuh kesabaran dan pengertian. Serta tiada henti memberikan doa

terbaik dan dukungan, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Guru kami Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA. Dan Hj. Helmi, serta

Daeng A.M Firdaus, yang sangat berjasa selama ini dengan bersedia

memberikan banyak sumbangsih, dukungan, dan doa.

viii

8. Adik-adik tercinta, Akmal, Nurfadilah, Aulia Rahmi, Asti Nur Rahma,

yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan selama proses

penulisan skripsi ini. Juga terkhusus kepada Nuraini beserta keluarga,

yang selama ini selalu terus memberi dukungan serta doa.

9. Teman-teman PMF angkatan 2011 yang selalu membantu, mendukung

dan menemani selama proses penulisan skripsi ini terutama Uje, Izzul,

Hamdi, Haikal, Yusuf, Qohar, Rizal, Rusdy, Azhar, Iqbal, Azka, Abie dan

yang lainnya, semoga Allah senantiasa menujukkan jalan terbaik untuk

kita.

Akhirnya penulis hanya bisa berdoa dan berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis dan para pembaca, dan semoga mereka yang telah dapat

memperoleh manfaat dunia dan akhirat. Amin.

Jakarta, 15 Juni 2016

(Penulis)

\

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ......................................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN .......................................................................... iv

ABSTRAK ..................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ................................................................................... vi

DAFTAR ISI .................................................................................................. ix

BAB IPENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .................................................... 2

B. Pembatasan dan Perumusuan Masala ................................ 5

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .......................................... 6

D. Review Studi Terdahulu .................................................... 7

E. Metode penelitian .............................................................. 9

F. Sistematika Penulisan ........................................................ 11

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ADVOKAT ................. 13

A. Pengertian Advokat ........................................................... 13

B. Sejarah Singkat Advokat di Indonesia .............................. 15

C. Hak dan Kewajiban Advokat .............................................17

D. Kode Etik Advokat ............................................................ 25

BAB III KONSEP BAHTSUL MASAIL DALAM

x

NAHDLATUL ULAMA ....................................................... 30

A. Nahdlatul Ulama ............................................................... 30

1. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama ............................... 30

2. Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama .......................... 31

B. Bahtsul Masail NU ............................................................ 34

1. Sekilas tentang Bahtsul Masail ................................... 34

2. Bahtsul Masail dalam Nahdaltul Ulama ...................... 36

3. Istinbath Hukum dalam Bahtsul Masail ...................... 37

C. Hasil Bahtsul Masail NU tentang Advokat ....................... 44

BAB IV ANALISIS FATWA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

NAHDLATUL ULAMA TENTANG ADVOKAT 47

A. Konsep Maslahat Sebagai Hujjah Diharamkannya

Advokat Bahtsul Masail NU .............................................. 47

B. Status Hukum Honor Advokat yang Membela Klien

dengan Menghalalkan Segala Cara ................................... 65

BAB V PENUTUP .............................................................................. 74

A. Kesimpulan ....................................................................... 74

B. Saran .................................................................................. 75

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 77

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia menurut kodratnya selalu hidup berkelompok, yakni antara

manusia yang satu dengan yang lainnya senantiasa menjalin hubungan dan hidup

bersama-sama, oleh karena itu manusia sering disebut sebagai makhluk sosial.

Sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan masyarakat, kehidupan manusia

meniscayakan adanya hubungan individu dengan individu, individu dengan

kelompok, dan kelompok dengan kelompok.1 Dalam berinteraksi antara sesama

manusia, seseorang tidak dapat berbuat sekehendaknya sendiri. Hal ini karena hak

seseorang dibatasi oleh hak orang lain, setiap perilaku seseorang tidak boleh

menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Dengan demikian, untuk mengatur

perilaku seseorang atau kelompok agar tidak menimbulkan kerugian dalam

kehidupan bermasyarakat diperlukan perangkat aturan yang dapat menghasilkan

keselarasan dalam kehidupan.

Seperangkat aturan yang berlaku dalam kehidupan disebut hukum. Hukum

terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

Indonesia adalah negara hukum atau disebut rechstaat, kedua bentuk hukum di

atas berlaku di Indonesia. Hukum yang tidak tertulis terkandung dalam hukum

adat, dan hukum yang tertulis terkandung dalam Undang-undang dan peraturan

perundang-undangan lainnya.2

1 Hasanuddin AF dkk, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003), h. 33.

2 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2010), h. 33-34.

2

Tidak hanya aturan yang terkandung dalam hukum, namun di dalamnya

juga terkandung sanksi bagi yang melanggarnya. Mereka yang melanggar hukum

akan dikenakan sanksi, jika pelanggarannya belum terbukti mereka disebut

tersangka, namun jika pelanggarannya sudah terbukti maka mereka disebut

terdakwa.

Jika berbicara tentang seorang tersangka, terdakwa atau terpidana, maka kita

harus melihatnya dari sisi hukum, bagaimana status seorang tersangka, terdakwa

atau terpidana. Menurut hukum, hak dan kewajiban tersangka, terdakwa atau

terpidana masih melekat pada dirinya sebagaimana hak dan kewajiban warga

negara lainnya. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman KUHAP secara tegas memberikan jaminan

terhadap perlindungan hak-hak terdakwa dari tingkat penyidikan sampai dengan

tingkat pengadilan. Hak-hak itu antara lain hak untuk memberikan keterangan

secara bebas, hak untuk mendapat bantuan hukum, hak untuk dikunjungi, hak

untuk diperiksa secepatnya, hak untuk mendapat ganti rugi, hak untuk

mengajukan banding, kasasi, dan peninjaun kembali atas kasusnya. Demikian juga

KUHAP telah menjamin hak-hak terdakwa terlindungi bukan sebagai pelanggar

hukum, tetapi sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana

manusia lainnya di dalam masyarakat.3

Dalam negara hukum (rechsataat), negara mengakui dan melindungi hak

asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk

diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law). Persamaan di depan

3Amir Syamsuddin, Integritas Penegak Hukum Hakim Jaksa polisi dan pengacara,

(jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), h.113.

3

hukum harus diartikan secara dinamis tidak statis, kalau ada persamaan di depan

hukum maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal

treatment). Kalau seorang yang mampu (the have) mempunyai masalah hukum, ia

dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya,

sebaliknya orang yang tergolong tidak mampu, (the have not) juga dapat meminta

bantuan pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (public defender)

sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (legal aid institute) sebagai pembela

kepentingannya dalam seuatu perkara hukum. Perolehan pembelaan dari seorang

advokat atau pembela umum (access to legal cuonsel) adalah hak asasi manusia

setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (access

to justice) bagi semua orang (justice for all), karena tidak ada seorang pun dalam

negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari

seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar

belakangnya, sepeti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik,

strata social ekonomi, warna kulit dan gender. 4

Peran dan fungsi advokat dapat dilihat dalam Undang-undang Advokat.

dalam pasal 1 ayat (1), tentang fungsi dan peran advokat, yang selengkapnya

selengkapnya berbunyi :

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di

dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan bedasarkan

ketentuan Undang – undang ini.

4 Frans Hendra Winata, Advokasi dengan Hati Nurani, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional

RI, 2010), h. 43-44.

4

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa peran dan fungsi advokat

meliputi pekerjaan yang dilakukan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan

tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam

tingkat penyelidikan dan penyidikan (di kejaksaan atau kepolisian) atau beracara

di muka pengadilan.5

Dalam Islam, profesi advokat merupakan salah satu profesi yang dinilai

penting terutama dalam penegakan keadilan dan hak asasi manusia demi

tercapainya kehidupan yang baik dan tertata. Dasar legalitas perlu adanya,

advokat dalam perspektif Islam bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah dan Ijma

Ulama. Sebagaimana Islam memutuskan hukum antara manusia yang benar, dan

memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah SWT yang disebut Qadha.

Dengan ini jelas bahwa apa yang telah menjadi perwakilan dalam mengakkan

keadilan harus sesuai dengan hukum Allah.6

Islam memandang persoalan penegakan keadilan dan hak asasi manusia

merupakan suatu anugerah terbesar, Allah SWT melalui firmannya mengharuskan

untuk menjaga amanah dan karunianya untuk merealisasikan anugerah tersebut

dalam kehidupan sehari-hari. Hakim dan para penegak hukum lainnya merupakan

suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan untuk menegakkan keadilan dan hak

asasi manusia.

Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya

pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di

5 V Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, (jakarta: Penerbit Erlangga, 2011, h. 20-

21.

6 Muhammad Faqih Muslim, Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2009), h. 6.

5

bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup

dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat

pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada

penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia7. Sejalan dengan

pengertian profesi tersebut, maka advokat juga merupakan profesi yang dianggap

penting dalam memberikan pelayanan dan bantuan hukum untuk mencapai

keadilan hukum, namun pada kenyataannya, banyak diantara orang yang

berprofesi sebagai advokat tidak lagi sesuai dengan fungsi dan tujuan advokat

yang sebenarnya. Melihat fenomena tersebut, Nahdlatul Ulama yang merupakan

salah satu organisasi ke-Islaman terbesar di Indonesia mengupayakan mencari

jalan keluar dengan mengadakan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 33 melalui

Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyah memutuskan, bahwasanya advokat haram

membela kliennya dengan menggunakan segala cara, dan haram hukumnya honor

advokat yang membela klien yang terduga salah. Berdasarkan uraian di atas,

penulis tertarik untuk mengangkat putusan tersebut ke dalam bentuk tulisan

(skripsi) dengan judul “Analisis Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Tentang Advokat”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan

yang menjadi fokus dalam pembahasan skripsi ini. Untuk mengefektifkan dan

memudahkan pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam

7 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 8.

6

penulisan skripsi ini pada pengharaman beberapa aktivitas advokasi berdasarkan

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka penulis merumuskan pokok

permasalahan skripsi ini adalah dalam hukum positif semua warga negara

Indonesia yang sedang berperkara di pengadilan berhak mendapatkan bantuan

hukum dari advokat, sedangkan dalam bahtsul masail Nahdlatul Ulama, advokat

diharamkan membela kliennya dengan beberapa alasan. Pokok permasalahan di

atas diurai dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep maslahat sebagai hujjah diharamkannya beberapa

aktivitas advokat dalam bahtsul masail Nahdlatul Ulama ?

2. Bagaimana status hukum honor advokat yang membela kliennya dengan

menghalalkan segala cara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

A. Untuk mengetahui bagaimana konsep maslahat sebagai hujjah

diharamkannya beberapa aktivitas advokat dalam bahstul masail

Nahdlatul Ulama.

B. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana status hukum honor

advokat yang memberikan pembelaan terhadap klien yang terduga

salah.

2. Manfaat Penelitian

7

a. Dalam bidang akademik penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai salah satu bahan acuan untuk para civitas akademika yang

akan berkecimpung dalam ranah hukum, guna dapat terhindar dari

kegiatan–kegiatan yang diharamkan dalam Islam, khususnya yang

menjalankan profesi sebagai advokat.

b. Bagi masyarakat luas penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pengetahuan dan pemahaman, guna memberikan kesadaran akan

pentingnya mengetahui hal apa saja yang diperbolehkan dan yang

diharamkan oleh Islam. Juga untuk mengetahui perbedaan Bahtsul

Masail dengan hukum positif mengenai profesi advokat.

D. Review Studi Terdahulu

Penulis melakukan tinjauan terhadap kajian-kajian terdahulu, diantaranya

adalah penelitian yang berjudul : Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam

yang ditulis oleh :Muhammad Faqih Muslim, Program studi Ahwal Syakhsiyah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian

tersebut menyimpulkan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah

profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai ketentuan Undang-

undang, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Tiap profesi termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk

menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja. Dengan ini

telihat bahwa kode etik profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai

pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Prosedur hukum

bagi advokat dalam berpraktek atau beracara di pengadilan agama adalah

8

berkaitan erat dengan aturan baku yang ditetapkan Hukum Acara Peradilan

Agama dan kode etik advokat yang telah diatur dalam Undang-undang advokat.

Dan dalam pandangan hukum Islam, profesi advokat adalah profesi yang mubah

(perbuatan yang boleh dipilih).

Penelitian selanjutnya adalah Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam

Mendampingi Terdakwa Ditinjau dalam Hukum Islam yang ditulis oleh M. Johan

Kurniawan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yoyakarta. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa Eksistensi dan

wewenang advokat yang dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat dalam mendampingi terdakwa adalah memberikan bantuan hukum

kepada terdakwa, baik di luar persidangan maupun pada forum pengadilan, bisa

sebagai wakil dalam beracara maupun tidak atau memberikan jalan yang harus

ditempuh ketika seseorang tersangkut perkara di pengadilan. Oleh karena itu,

advokat melindungi hak seseorang mendapatkan pembelaan di pengadilan

termasuk hak-hak lain yang terkait erat dengan pembelaan tersebut. Begitupula

Dalam tinjauan hukum Islam, memberikan kuasa atau wakil kepada advokat

dibolehkan. Hal ini merupakan prinsip perwakilan khususnya wakil di muka

pengadilan untuk lebih mencerminkan prinsip menegakkan keadilan, karena yang

diangkat sebagai wakil atau advokat adalah orang yang profesional dalam

menyelesaikan perkara di Pengadilan. Oleh karena itu para penegak keadilan

hendaknya menyelesaikan perkara dengan subjektif mungkin agar tercapainya

prinsip keadilan sesuai yang dianjurkan dalam syari'at Islam.

9

Penelitian selanjutnya yaitu Peran Advokat dalam Mendampingi Klien pada

Perkara Pidana (Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif), yang ditulis oleh

Sadewo Usodo, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

dalam pandangan hukum Positif, advokat memiliki peranan yang sangat penting

untuk mendampingi kliennya dalam perkara pidana. Advokat berperan

mendampingi klien mulai dari proses di tingkat awal, memberikan nasehat

hukum, serta semua yang terkait dengan kepentingan klien agar mendapatkan

kesempatan dan kesamaans hak di muka hukum. Dalam hukum Islam dan Positif

sama-sama mengedepankan kepentingan klien dengan memberikan nasehat yang

mengarah pada kebaikan dan berusaha dalam menegakkan hukum di muka bumi

melalui pendampingan klien pada suatu perkara pidana. Adapun penggunaan

istilah dalam hukum positif disebut advokat, dan dalam hukum Islam bantuan

hukum dikenal dengan istilah mahammi atau wakalah. Istilah yang berbeda

namun memiliki spirit bantuan hukum terhadap klien yang tersandung dalam

perkara pidana seperti semangat yang ada pada advokat dalam hukum positif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif

dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan

cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang peneliti

dapatkan melalui penelitian yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini bersifat

10

terbatas yang berusaha mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana

adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.8

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data

Primer dalam penelitian ini adalah hasil rumusan PWNU Jawa Timur komisi

Bahtsul Masail diniyah waqi’iyah Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab al-Taisir bi-Syarh al-Jami’

al-Shaghir, Fath al-Bariy Syarh, shahih al-Bukhari, dan berbagai dokumen yang

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang didapat dari buku-buku,

artikel ilmiah, berita-berita di media masa, dan lainnya.9

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kajian kepustakaan yaitu upaya pengidentifikasi secara sistematis dan melakukan

analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan

dengan tema, objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan.10

Adapun tujuan dan kegunaan dari studi pustaka ini pada dasarnya adalah

menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian dimana penulis akan

mengetahui gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis, mengetahui

8Herman Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka

Utama, 1992), h. 10.

9 J.Moelang, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1997), h.

112-116.

10

Fahmi Muhammad Ahmadi, Jaenal Aripin, Metode penelitian hukum, (Jakarta: lembaga

Penelitian Hukum Uin Syarif hidayatullah 2010), h. 17-18.

11

perspektif dari permasalah penelitiannya dan mendapatkan informasi tentang

analisis data yang dapat digunakan.11

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk

yang lebih mudah dibaca atau mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang

lain.12

Pada tahapan analisis data, data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa

hingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk

menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun data-data tersebut

dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menganalisis dan

menjelaskan suatu permasalahan dengan memberikan suatu gambaran secara jelas

sehingga menemukan jawaban yang diharapkan.

5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulisan mengacu pada buku

“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012”.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi dalam lima bab, yang

masing-masing bab terdiri dari sub bab yang disesuaikan dengan isi dan maksud

tulisan ini. Pembagian ke dalam beberapa bab dan sub bab adalah bertujuan untuk

memudahkan pembahasan terhadap isi penulisan ini. Adapun pembagiannya

diawali dari bab I yang merupakan pendahuluan, yang meliputi, latar belakang,

11

Bambang Sungggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2007), h. 112.

12

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2004) h.

244

12

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu,

metode penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya beralih ke bab II yang

merupakan tinjauan teoritis, yang meliputi pengertian advokat, sejarah advokat,

hak dan kewajiban advokat dan sistematika pengangkatan dan pemberhentian

advokat.

Kemudian pada bab III terkait dengan konsep bahtsul masail dalam

Nahdaltul Ulama yang meliputi Nahdlatul Ulama, istinbath hukum bahtsul masail

Nahdlatul Ulama dan hasil bahtsul masail Nahdlatul Ulama tentang advokat.

Dilanjutkan pada bab IV yaitu tahap analisis, yang meliputi, Analisis putusan

bahtsul masail Nahdlatul Ulama, membahas konsep maslahat sebagai hujjah

diharamkannya advokat dalam bahtsul masail Nahdlatul Ulama dan status hukum

honor advokat yang membela klien dengan menghalalkan segala cara. Sebagai

penutup, bab V berisikan kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari

penulisan ini.

13

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT

A. Pengertian Advokat

Pengertian advokat secara etimologi terdapat dalam beberapa bahasa, dan

salah satu yang dikenal di dunia luas semula berasal dari bahasa Latin, yaitu

advocatus yang mengandung arti: seorang ahli hukum yang memberikan bantuan

atau pertolongan dalam soal-soal hukum.13

Bantuan atau pertolongan yang

dimaksud dalam hal ini adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan

konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,

membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.14

Secara terminologi advokat atau pengacara adalah orang yang mewakili

kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang

diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan

atau beracara di pengadilan (litigasi). Sedangkan penasihat hukum adalah orang

yang bertindak memberikan nasihat-nasihat atau pendapat terhadap suatu tindakan

atau perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan kliennya (non

litigasi).15

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwasanya

13

lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia, (Yogyakarta: Liberty,1989), Ed. 1 cet. Ke-

1, h. 2.

14

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1

Ayat (2).

15

Yudha Pandu, Klien dan Penasihat Hukum dalam Perspektif Masa Kini, (Jakarta: PT

Abadi, 2010), h. 11.

14

advokat merupakan pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak

sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan.16

Merujuk pada pengertian di atas, jelas terdapat perbedaan ruang lingkup

kerja dan aktivitas dari advokat dan penasihat hukum. Sebelum berlakunya

Undang-Undang advokat, ketentuan yang mengatur mengenai advokat, penasihat

hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum tersebar dalam berbagai

peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian advokat dan penasihat

hukum berbeda. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003

tentang advokat, baik advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan

hukum, semuanya disebut sebagai advokat.17

Dalam perspektif Islam sendiri, kata advokat atau lawyer dapat disebut

dengan istilah al-mahami yang dalam bahasa Indonesia berarti pengacara. Jika

dilihat dari konteks sejarah Islam istilah al- mahami juga dekat maknanya dengan

peran kalangan penegak hukum pada zaman awal perkembangan hukum Islam,

yaitu Hakam, Mufti, dan Mushalih alaih. Misalnya, pada saat Nabi Muhammad

SAW berperan sebagai arbiter dalam menyelesaikan sengketa di kalangan kaum

Quraisy tentang siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka’bah.18

Dilihat dari peran yang sangat penting ini, maka profesi advokat sering

disebut sebagai profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya.19

Akan

16

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan

Nasional, 2008), h. 15.

17

Diana Kusumasari, Perbedaan Pengacara dan Penasihat Hukum, diakses pada tanggal

23 April 2016, http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl16143/perbedaan-pengacara-dengan-

penasehat-hukum

18

Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2012). h. 49.

15

tetetapi tidak menutup kemungkinan seorang advokat akan lalai atau sengaja

melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam kegiatan advokasi yang sedang

dijalaninya, dikarenakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerjanya

dalam menangani kasus.

B. Sejarah Singkat Advokat di Indonesia

Secara historis, awal masuk dan dikenalnya advokat di Indonesia tidak

terlepas dari pengaruh negara-negara Eropa, khususnya Belanda yang merupakan

induk dari hukum yang ada di Indonesia saat ini. Profesi advokat di Indonesia

tumbuh sejak zaman penjajahan Belanda, yang pada saat itu dikenal dengan nama

advocaat dalam bahasa Belanda yang berarti seseorang yang telah diangkat untuk

menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar Meester in de Rechten (Mr),

yang mana jasa tersebut diberikan baik di dalam maupun di luar ruang

persidangan. Sehingga tugas utama seorang advokat adalah meberikan pelayanan

kepada klien atau penerima jasa berupa bantuan hukum.20

Adapun ketentuan hukum yang mengatur mengenai advokat kala itu

adalah RO yang merupakan pranata hukum pertama yang memberi pengaturan

terhadap lembaga advokat di Indonesia. Dalam penerapannya diwarnai oleh

politik dualisme yang bersifat diskriminatif, dimana RO hanya diperuntukkan bagi

warga negara Belanda yang merupakan sarjana hukum atau yang telah

memperoleh pendidikan di sekolah tinggi ilmu hukum Jakarta. Sedangkan

19

Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, h. 8.

20

Santono dan Bhekti Suryani, Prinsip-Prinsip Dasar advokat, (Jakarta: Dunia Cerdas,

2013), h. 2.

16

peraturan pokrol bambu21

yang notabene memang muncul di kalangan pribumi,

diatur sendiri dalam Staatblad 1927 nomor 496 tentang peraturan bantuan dan dan

perwakilan para pihak dalam perkara perdata di pengadilan negeri. Berdasarkan

politik dan diskriminasi pula, pemerintah Hindia Belanda membedakan

peruntukan hukum bagi orang-orang Eropa di satu pihak, dan golongan

bumiputera di pihak lain, tanpa mengatur peluang banding bagi perkara-perkara

hukum yang muncul di antara mereka. 22

Beranjak dari ketidakadilan yang dirasakan dan menyadari pentingnya

pendidikan, baik di bidang hukum maupun di bidang pendidikan lainnya. Tatkala

pemerintah di Batavia mengumumkan akan mendirikan sekolah hukum bagi orang

Indonesia, para ahli hukum Belanda menentang gagasan itu dengan anggapan

bahwa’’ orang pribumi” tidak siap untuk memenuhi tuntutan pendidikan dan

pekerjaan hukum yang berat. Namun di lain sisi pemerintah mengesampingkan

protes tersebut, dan pada tahun 1909 membuka Rechtsschool23

di Batavia, hingga

pada tahun 1910-an akhir, rechtskundigen diberi kesempatan belajar untuk

memperoleh gelar meester in de rechten di Belanda.24

Mereka yang lulus dengan ketat dengan gelar rechtskundigen sebagai

sarjana muda hukum diberi dua pilihan, yaitu untuk menerapkan ilmu yang

21

Pokrol bambu adalah sebutan profesi hukum zaman Belanda yang merupakan

seseorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh pendidikan hukum.

22

Binziad Kadafi, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, (Jakarta: Pusat studi Hukum

dan Kebijakan di Indonesia, 2001), h. 56.57.

23

Rechtschool adalah sekolah hukum menengah yang menyajikan program yang tidak

utuh yang hanya menkankan pada hukum dan hukum pidana.

24

Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, (Jakarta: LP3ES Indonesia, 1990), h.

305-307.

17

mereka miliki dengan bekerja di negeri Belanda atau pulang ke Indonesia. Mereka

yang pulang ke Indonesia bekerja di pengadilan, dan dalam jumlah yang lebih

kecil mencoba untuk membuka kantor advokatnya. Barulah pada tahun 1940

terdapat kurang lebih 300 (tiga ratus) orang Indonesia yang ahli hukum, jumlah

belum termasuk rechtskundigen (lulusan rechtschool), dan ahli hukum keturunan

Cina, namun hal itu tidak berarti profesi advokat mengalami perkembangan yang

sama.25

Setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka

berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Negara Republik

Indonesia tahun 1945, semua peraturan perUndang-Undangan yang diundangkan

pada masa penjajahan masih tetap berlaku selama belum diundangkan yang baru.

Pada masa itu belum ada peraturan yang mengatur mengenai profesi advokat,

sehingga ketentuan R.O. Pasal 185-192 dengan segala perubahan dan

penambahannya masih berlaku setelah Indonesia merdeka. Untuk menggantikan

peraturan- peraturan yang diskriminatif, dan yang tidak sesuai lagi dengan sistem

ketatanegaraan yang berlaku, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003 , sebagai landasan hukum yang kokoh untuk untuk para advokat dalam

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.26

C. Hak dan Kewajiban Advokat

1. Hak Advokat dalam Peraturan Perundang-undangan

25

Binziad Kadafi, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, h. 61.

26

Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang

advokat.

18

Hak dan kewajiban advokat telah diatur dalam Bab IV undang-undang

advokat dalam pasal, 14,15,16,17,18,19, dan 20. Hak advokat juga dimuat dalam

Bab IV pasal 11 undang-undang No 16 tahun 2011. Ada pun bunyi pasal yang

telah disebutkan sebelumnya berbunyi, Advokat bebas mengeluarkan pendapat

atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di

dalam pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan

perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan,

ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat

martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik

profesi dan peraturan perundang-undangan.27

Pada pasal 15 disebutkan, Advokat bebas dalam menjalankan tugas

profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap

berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini

mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk

kepentingan kliennya diluar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya

pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.28

Advokat tidak dapat

dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya

dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi

tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kliennya, serta yang

dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap

27

Penjelasan Undang-Undang No.18 Tahun 2003

28

Penjelasan Undang-Undang No.18 Tahun 2003

19

tingkat pengadilan disemua lingkungan peradilan.29

Dalam menjalankan

profesinya advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya,

baik dari instansi Pemerintah maupun instansi lain yang berkaitan dengan

kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara

perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi

tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar

sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

2. Hak Advokat dalam Peradilan Indonesia

1) Hak untuk Mendampingi Klien Selama Proses Penyelidikan dan

Penyidikan

Adanya hak untuk mendampingi klien selama proses penyelidikan dan

penyidikan timbul dari pengakuan akan perlindang HAM tersangka atau terdakwa

dalam perkara pidana. Hak untuk mendampingi klien selama proses penyelidikan

dan penyidikan dalam proses perkara pidana di akomodasikan melalui KUHAP

yang dirinci dalam poin berikut:

a. Hak Penasehat Hukum untuk menghubungi tersangka sejak saat

ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.

29

Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang No.18 Tahun 2003

20

b. Hak untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap

tingkat pemeriksaan dan setiap waktu kepentingan perbelaan

perkaranya.

c. Hak untuk mengirimkan dan menerima surat dari tersangka setiap kali

dikehendaki olehnya.

d. Pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak tersebut berdasarkan adanya

penyalahgunaan wewenang.30

2) Hak Maju di Muka Pengadilan

Pada Bab 1 Pasal 1 bagian Ketentuan Umum Undang-Undang Advokat

telah disebutkan:

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam

maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan

Undang-undang ini

Dari pasal di atas kalimat “ di dalam maupun di luar pengadilan” penulis

menilai menggaris bawahi bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemberian jasa

hukum di kedua ruang lingkup kerja advokat tersebut dapat berupa, nasehat

hukum, mendampingi dan mewakili klien dalam beracara atau berperkara di muka

pengadilan adalah bagian dari hak advokat.

3) Hak atas Kebebasan dan Perlindungan dalam Menjalankan Kliennya

Hak atas kebebasan dan perlindungan terhadap advokat dalam

memberikan bantuan hukum terhadap kliennya telah di atur dalam pasal 14 dan 15

Undang-Undang Advokat.

30

Binziad Kadafi, Advokat Indonesia Mencari legitimasi, h. 106.109.

21

4) Hak untuk Ikut Menentukan Kebijakan dalam Sistem Peradilan

Hak advokat untuk ikut andil dalam menentukan kebijakan dalam

sistem peradilan secara tidak langsung telah dimuat dalam pembukaan

kode etik advokat yang berbunyi:

Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar

dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya

harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para

penegak hukum lainnya.31

5) Hak untuk Menjalankan Pengawasan terhadap Proses Peradilan dan

Aparat Penegak Hukum

Hak untuk menjalankan pengawasan terhadap proses peradilan dan

aparat penegak hukum telah disebutkan dalam pasal 16 Undang-Undang advokat,

dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, advokat berhak memproleh informasi,

data, dan dokumen lainnya dari pemerintah atau pihak instansi manapun. Dari

pasal tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam mendampingi kliennya,

advokat secara tidak langsung ikut menjalankan pengawasan terhadap aparat

penegak hukum lain dalam proses peradilan, demi terciptanya proses peradilan

dan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6) Hak untuk Mendapatkan Pelayanan Informasi dan Pelayanan Administrasi

Yudisial Berkaitan dengan penanganan perkara

31

Lihat Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia

22

Demi berjalannya hak dari advokat dalam mendapatkan pelayanan

informasi dan administrasi, semua pihak yang terlibat dalam proses beracara

dalam persidangan diharuskan memiliki koordinasi yang baik terhadap advokat,

baik dari pihak Panitera, Jaksa, dan Hakim. Karena apabila hak dari advokat tidak

terpenuhi, maka tidak akan terpenuhi pula hak klien untuk mendapatkan keadilan

yang bisa saja merugikan klien dalam putusannya.

7) Hak untuk Menjalankan Fungsi Arbitrase dan Mediasi dalam Penyelesaian

Sengketa di Luar Pengadilan

Dalam usaha mencari keadilan, para pihak yang berperkara tidak

diharuskan selalu melalui proses pengadilan semata, proses perundingan sebelum

ke rana pengadilan di pandang perlu, dari sinilah peran advokat dianggap sangat

penting. Oleh karena itu pengakomodasian dalam hal arbitrase dan mediasi sangat

diperlukan oleh advokat.

8) Hak atas Rahasia Jabatan

Hak atas rahasia jabatan bagi advokat belum diakui secara eksplisit oleh

peraturan perundang-undangan yang ada, namun secara universal terdapat dalam

Basic Principle of the Role of Lawyers dalam butir ke- 8 berbunyi:

“ All arrested, detained or imprisoned person shallbe provided with

adequate opportunities, time and facilities to be visited by and to communicate

and consult with a lawyer without delay, interception or censorship and in full

confidentiality. Such consultation may be withinj sight, but not withing the

hearing, of law enforcement officcials.32

3. Kewajiban Advokat

32

Binziad Kadafi, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, h.122.

23

Pada dasarnya ada dua tugas pokok advokat, yaitu memberikan nasihat

hukum untuk menjauhkan klien dari konflik dan mengajukan atau membela

kepentingan klien, dengan mengajukan berbagai fakta dan pertimbangan yang

relevan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan keputusan yang

adil. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, hubungan personal antara advokat

dan klien sangat dibutuhkan, sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan

keduanya dalam proses beracara di pengadilan.33

Adapun kewajiban advokat dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pemberi

jasa hukum, bantuan hukum atau nasihat hukum digolongkan dalam tiga bagian

sebagai berikut:

1) Kewajiban menurut Undang-Undang advokat

Berdasarkan Undang-Undang Advokat, kewajiban advokat adalah

memberikan pelayanan terhadap siapa saja yang membutuhkan jasa

bantuan hukum, tanpa memandang latar belakang dari kliennya.

Begitupula dalam proses beracara, advokat wajib menjaga kerahasiaan dari

semua yang berhubungan dengan kliennya, dan demi menjaga nama baik

klien dan profesinya, penulis menilai advokat pun masih dalam kewajiban

menjaga rahasia antara mereka, bahkan setelah perkara tersebut

diputuskan.

2) Kewajiban Menurut KEAI

Dalam Kode Etik Advokat, kewajiban advokat diatur dalam beberapa

pasal yang dapat disimpulkan, bahwa advokat tidak hanya mempunyai kewajiban

33

Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, h. 163.164.

24

penuh terhadap kliennya, tetapi kewajiban tersebut juga diperuntukkan kepada

teman sejawat jika ada yang tersandung kasus, baik pidana atau perdata,

permintaan dari yang bersangkutan ataupun penunjukan dari organisasi.

Begitupula kewajibannya terhadap klien, advokat tidak boleh membeda-bedakan

klien dari faktor ekonomi, bahkan memberikan bantuan cuma-cuma untuk klien

yang dinilai kurang mampu dalam ekonomi.34

3) Kewajiban Advokat dalam Sistem Peradilan Indonesia

a. Kewajiban untuk Memenuhi Kualifikasi

Ada dua unsur penting yang berperan dalam hal ini, yaitu Pemerintah

dengan peraturan perundang-undangannya, dan oraganisasi advokat

yang cermat dalam pengangkatan atau penyeleksian calon advokat.

b. Kewajiban untuk Menghormati Institusi Pengadilan dann Proses

Peradilan

Kode Etik Advokat bersama Forum Komunikasi Advokat Indonesia telah

mengatur ketentuan mengenai kewajiban advokat dalam pekerjaannya

menjunjung tinggi hukum, kebenaran dan keadilan. Diwajibkan pula menjaga

hubungan baik dengan sesama penegak hukum dan teman sejawatnya tanpa

mengurangi sifat kritis dan obyektifitasnya.

c. Kewajiban untuk Mentaati Ketentuan Hukum Acara

Hukum acara merupakan pedoman normatif bagi advokat dalam

menjalankan tugasnya, sebab jika terjadi pelanggaran akan berdampak luas bagi

34

V. Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, h. 85.

25

proses peradilan dan mendatangkan konsekuensi yuridis yang akan sangat

merugikan semua pihak.35

D. Kode Etik Advokat

a. Pengertian Kode etik

Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-

kata tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud

tertentu. Adapun perngertian Kode Etik adalah norma atau asas yang

diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-

hari masyarakat maupun di tempat kerja, yang berisi ketentuan-

ketentuan profesional dengan tumpuan harapan untuk dilaksanakan

dengan tekun dan kosekuen.36

Dalam upaya menerapkan kode etik profesi hukum, B. Arief Sidharta

mengajukan 13 asas-asas etka profesi hukum, sebagai berikut:

1. Asas-asas keadilan dalam proses peradilan.

2. Asas kejujuran, keterbukaan, dan kewajaran (reasonabelenes).

3. Asas kompetensi (kemahiran keilmuan).

4. Asas kehatia-hatian, keseksamaan, dan keyakinan masuk akal.

5. Asass profesional yang layak dan berkeadilan.

6. Asas legalitas.

7. Asas kepercayaan dan konfidensialitas.

35

Binziad Kadafi, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, h. 123-127.

36

Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, (Bandung, Pustaka Setia: 2011), h. 122.

26

8. Asas imparsialitas dengan menghindari konflik kepentingan.

9. Asas kelayakan menjalankan profesi.

10. Asas objektivitas.

11. Asas taat pada sistem hukum dan sistem peradilan.

12. Asas solidaritas karsa dengan dukungan integritas profesi hukum.

13. Asas taat pada disiplin organisasi profesi.37

Dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain:

a. Merupakan produk terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan etis

atas suatu profesi hukum.

b. Kode etik dapat berubah seiring dengan perkembanagan ilmu pengetahuan

dan teknlogi

c. Kode etik harus merupakan pengaturan diri dari profesi itu sendiri yang

prinsipnya tidak dapat dipaksakan dari luar.

d. Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah mencegah perilaku yang

tidak etis.38

Dengan demikian, kode etik advokat merupakan kriteria prinsip profesional

yang telah digariskan. Kode etik advokat juga berfungsi untuk mencegah

kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok

profesi, atau antara antara anggota kelompok profesi dengan masyarakat.

Selanjutnya menurut Ropaun Rambe menjelaskan bahwa Kode etik advokat

37

H.P Panggabean, Manajemen Advokasi, (Bandung: P.T Alumni, 2010), Cet. Ke-1, h.

74.

38

Daniel S. Lev, Advokat Mencari Legitimasi, h. 190.

27

adalah pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama

anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya

di muka pengadilan, baik beracara maupun di luar pengadilan.39

b. Kode Etik Advokat

Di dalam preambul (pembukaan) kode etik advokat Indonesia pada

paragraf 2 disebutkan, bahwa advokat sebagai officium nobile yang dalam

menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang

dan kode etik. Maknda kata mendapat perlindungan hukum, Undang-Undang dan

kode etik harus difahami, bahwa advokat juga tidak boleh melanggar hukum,

Undang-Undang dan kode etik. Advokat juga memiliki kebebasan fungsional dan

profesional, tetapi kebebasan tersebut harus didasarkan pada kehormatan, dan

kepribadian bersifat mandiri, terbuka, jujur dan mampu memegang kerahasiaan. 40

Kepribadian advokat sangat mempengaruhi kinerja seorang advokat, oleh

karena itu, mengenai kepribadian advokat telah diatur dalam kode etik advokat,

bahwasanya Advokat adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, Jujur, dalam mempertahankan keadilan

dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam

melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia, Kode Etik Advokat dan sumpah jabatannya. Kemudian

dilanjutkan dengan hubungan advokat dengan klien, yang dalam menjalankan

39

Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), h. 50.51.

40

John, Pieris, Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum, (Jakarta: Badan

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), h. 95.

28

kuasa dari klien, advokat dan klien wajib menjaga hubungan dan komunikasi yang

baik, dikarenakan penasehat hukum merupakan pekerjaan kepercayaan,41

dan

demi terciptanya proses penyelesaian kasus yang cepat, bersih, dan sesuai dengan

kebenaran. Selain itu, seorang advokat harus senantiasa menjaga hubungan baik

dengan rekan atau teman sejawat. Advokat dalam tugasnya membela dan

melindungi kliennya , harus berjuang keras mengalahkan lawannya yang dibela

pula oleh advokat lain, dan kemungkinan di dalam berperkara akan terjadi

pertarungan dalam mempertahankan dalil argumentasi masing-masing. Oleh

karena itu advokat dalam hubungan sesamanya harus dilandasi sikap saling

menghargai saling kepercayaan, sebab sesama mereka harus mengendalikan

dirinya dengan kode etik dan peraturan yang berlaku.42

Selanjutnya mengenai cara bertindak advokat dalam menangani perkara,

dikatakan bahwa kode etik melarang penasehat hukum untuk melakukan kolusi

atau rekayasa perkara dengan pihak lawannya yang dapat mendatangkan kerugian

bagi klien. Penasehat hukum menurut Undang-Undang dibolehkan melakukan

perdamaian dengan pihak lawannya untuk menyelesaikan perkara, namun harus

dengan izin klien yang bersangkutan.43

Terdapat pula ketentuan lain bagi para

advokat untuk senantiasa menjaga nama baik profesi advokat, advokat tidak

dibenarkan untuk menawarkan diri kepada klien sebelum klien tersebut yang

meminta terlebih dahulu, baik secara secara langsung maupun tidak langsung.

41

Rahmat Rosyadi dan Sri hartini, Advokat dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum

Positif, h. 90. 42

Lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia, h. 71-73. 43

Rahmat Rosyadi dan Sri hartini, Advokat dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum

Positif, h. 92.

29

Tidak dibenarkan pula memnafaatkan media massa untuk mencari publisistas

bagi dirinya atau menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya

sebagai advokat dalam menangani perkara yang ditanganinya, kecuali apabila

keterangan yang ia berikan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum

yang wajib doperjuangkan oleh setiap advokat.44

Dalam kegiatannya, advokat diawasi dewan kehormatan, yang merupakan

pengawas internal sesuai yang tetera dalam kode etik. Selanjutnya advokat juga

diawasi oleh pengadilan yang menyangkut peradilan, sesuai amanat dari Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-

Undang Peradilan Umum.45

44

Oemar Seno Adji, Etika Profesional Hukum, Profesi Advokat, (Jakarta: Penerbit

Erlangga, 1991), Cet Ke-1, h. 26.

45

Oemar Seno Adji, Etika Profesional Hukum, Profesi Advokat, h. 57.

30

BAB III

KONSEP BAHTSUL MASAIL DALAM NAHDLATUL ULAMA

A. Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Singkat lahirnya NU

Lahirnya Nahdlatul Ulama tidak dapat dipisahkan dari peran sentral

pesantren yang pada kala itu ikut andil dalam peralawanan terhadap kolonialisme,

keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa

Indonesia akibat penjajahan, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk

menempuh perjuangan dan perlawanan. Gerakan pertama muncul pada tahun

1908 yang dikenal dengan kebangkitan nasional, dan kemudian di ikuti dengan

pembentukan organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan ( kebangkitan

tanah air) pada tahun 1916. Selanjutnya didirikan Taswirul Afkar atau Nahdlatul

Fikr (kebangkitan pemikiran), dan Nahdlatul Tujjar (pergerakan kaum

saudagar).46

Setelah melewati beberapa peristiwa penting dan kesadaran akan persatuan

yang ditonjolkan dari kalangan para pejuang kala itu, akhirnya muncullah

kesepakatan untuk mendirikan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama pada

tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi.

Dalam konteks berdirinya NU ada dua tokoh penting yang memiliki peran

berbeda tetapi saling mempengaruhi yakni: KH. Wahab Hasbullah sebagai

inisiator, dan tokoh yang paling sentral, namun semua gerakan KH. Wahab

Hasbullah tidak akan berhasil tanpa legitimasi dari KH. Hasyim Asyari sebagai

46

NU Online, Tentang NU, diakses pada 21 April 2016 dari www.nu.or.id/about/sejarah.

31

ulama yang sangat berpengaruh. Oleh karena itu KH. Hasyim Asyari dipilih

sebagai Rais Akbar NU.47

2. Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama

Berdirinya NU tidak dapat dilepaskan dari upaya mempertahankan ajaran

ahlus sunnah wal jama’ah (aswaja) dengan berdasarkan sumber utama yaitu al-

Qur’an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. NU didirikan dengan suatu ikhtiar dalam rangka

mempertahankan dan mengembangan ajaran-ajaran yang dianut, maka

pesantrenlah yang dijadikan wadah atau sarana utama dan sebagai benteng,

dengan menjadikan para kiai sebagai tokoh sentral dalam melakukan

pengembangan pengajaran melalui kitab-kitab yang menjadi referensi NU.48

a. Definisi Aswaja

Ahlussunnah wal Jama’ah atau yang biasa disingkat dengan Aswaja secara

bahasa berasal dari kata ahlun, yang artinya keluarga, golongan atau pengikut.

Ahlussunnah berarti orang-orang yang mengikuti Sunnah (perkataan, pemikiran

atau amal perbuatan Nabi Muhammad SAW). sedangkan al- jama’ah berarti

sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Ketika dikaitkan dengan madzhab, maka

dapat diartikan dengan sekumpulan orang yang berpegang teguh pada salah satu

imam madzhab dengan tujuan memperoleh tuntunan atau gambaran yang jelas

terkait agama Islam.49

47

Mahbub Daryanto, Sejarah dan Perkembangan NU, diakses pada tanggal 21 April

2016, dari https://jambi.kemenag.go.id/file/artikel/jrbt1412913205.pdf

48

Laode Ida, NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme, (Jakarta: Erlangga, 2004), h.

7-8. 49

Said Aqil Siraj, Ahlussunnah wal Jama’ah: Sebuah Kritik Historis, (Jakarta: Pustaka

Cendikia Muda, 2008) h. 6.

32

Dalam pengertian lain, aswaja diartikan sebagai golongan umat Islam

yang dalam bidang tauhid menganut pemikiran Imam Abu Hasan al- Asyari dan

Abu Mansur al- Maturidi, sedangkan dalam bidang ilmu fiqh menganut paham

dari empat imam madzhab yakni, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, serta

dalam bidang tasawuf mengikut pada paham Imam al- Gahazali dan Imam Junaid

al- Baghdadi.50

Ketiga aspek tersebut kemudian disejalankan dengan tiga sendi

utama aswaja yaitu, Iman, Islam dan Ihsan. Dari sisi keilmuan, ketiga sendi

tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Namun dalam

perkembangannya, para ulama mengadakan pemisahan, sehingga menjadi bagian

ilmu tersendiri.51

b. Aswaja dalam Nahdlatul Ulama

NU dan Aswaja merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,

baik dalam konteks keagamaan maupun dalam berbagai aspek kehidupan lain.

Ahlussunnah wal Jama’ah merupakan titik awal dari pendirian Nahdlatul Ulama

oleh para ulama, yang memberikan inpirasi bagi sebahagian besar umat Islam di

tanah air, dengan misi mengedepankan toleransi dan moderatisme dalam paham

keagamaan, melalui wajah Islam yang rahmatan lil alamin. 52

Konsep Aswaja yang dirumuskan oleh ulama-ulama NU diterima tanpa

pertanyaan untuk waktu yang lama, hal ini sesuai dengan paham tradisonalisme

50

Ali Khaidar, Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik,

(Jakarta: Gramedia, 1995), h. 69-70.

51

Abdul Halim, Ahlus Sunnah wal Jama’ah: Politisi Nahdlatul Ulama Perspektif

Hermeneutika Gender, (Jakarta: LP3ES, 2010), h. 30.

52

Zuhairi Mizrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari : Moderasi, Keumatan, dan

Kebangsaan, (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 105.

33

madzhabiyah yang menjadi panutan ulama-ulama NU selama ini. Adalah Said

Aqil Siradj yang pertama kali mengemukakan kritiknya terhadap aswaja yang

telah diterima sebagai paradigma keagamaan yang mencakup doktrin akidah, fiqh

dan tasawuf. Dari kritikan tersebut, selanjutnya mengundang reaksi yang

menentang dan cenderung sangat mengecam kritik Said Aqil Siradj tersebut.53

Terlepas dari perdebatan mengenai aswaja, NU yang dalam hal ini

merupakan salah satu organisasi keislaman terbesar di Indonesia tetap meneladani

dan tidak mengalami pergeseran makna terhadap aswaja. Hal ini terbukti dengan

tetap dijadikannya empat madzhab sebagai rujukan atas permasalahan-permasalah

fiqh, Abu Hasan al- Asyari dan Abu Mansur al- Maturidi dalam bidang teologi,

dan Imam al- Ghazali dan Imam Junaid al- Baghdadi dalam bidang tasawuf. Ciri

utama aswaja NU adalah sikap al- tawassuth, al- tawazun, al- i’tidal dan tasamuh

( Tengah-tengah dan atau keseimbangan), yakni selalu seimbang dalam

menggunakan dalil, antara dalil aqli dan dalil naqli.54

Dengan berpangkal pada tiga pandangan pokok tersebut, NU dengan

mengantisipasi perubahan zaman, terutama dalam bidang hukum dan politik,

selain mengacu pada al- Qur’an, al- Hadis dan Qiyas, juga mengacu pada lima

pokok tujuan syariah, sebagaimana dikemukakan oleh imam al- Syatibi yakni:

melindungi agama, jiwa, keturunan atau kehormatan, harta dan akal sehat. Kelima

hal tersebut juga ditopang oleh kaidah-kaidah fiqh yang menjadi pijakan NU

53

Djohan Effendi, Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi, ( Jakarta: PT Kompas

Media Nusantara, 2010), h. 263.

54

Masyhudi Muchtar dkk, Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Alussunnah wal Jama’ah yang

Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Khalista, 2007), h. 3.

34

dalam melaksanakan kewajibannya sebagai sebuah organisasi keagamaan yang

telah mendapat kepercayaan oleh masyarakat luas dalam rangka membimbing dan

memberi penyuluhan serta jawaban atas permasalahan-permasalahan keagamaan

yang muncul di tengah masyarakat.55

B. Bahtsul Masail NU

1. Sekilas tentang Bahtsul Masail

Secara historis Lajnah Bahtsul Masail atau yang disingkat (LBM), yang

merupakan institusi pembahasan masalah secara mendalam. Kegiatan ini

berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan sosial, politik, budaya,

ekonomi, keamanan dan kesehatan. Jadi LBM bergerak sebagai wahana kreasi

penumpahan gagasan antar para kiai atau santri dalam memecahkan berbagai

masalah keagamaan riil yang terjadi di masyarakat, terutama yang terkait dengan

hukum Islam (fiqh).56

Hukum fiqh yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum agama yang

digali dan ditemukan melalui penalaran dan argumentsi para mujtahid, baik

mujtahid mutlak, secara individual maupun kolektif, mengenai suatu masalah

praktis dan bersifat cabang yang didasarkan atas dugaan kuat terhadap dalil-dalil

yang terperinci.57

Berdasarkan Muktamar Nahdlatul Ulama ke- 33 di Jombang,

55

Badrun Alaena, NU: Kritisme dan Pergeseran Makna Aswaja, (Yogyakarta: Tiara

Wacan Yogya, 2000), h. 51.

56

Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar,

Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, (Surabaya, LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), h.

xix.

57

Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masail Tradisi Intelektual NU, (Yogyakarta:

LKiS,2004), h. 6.

35

komisi dalam lembaga bahtsul masail Nahdaltul Ulama dibagi menjadi enam,

komisi bahtsul masail al- Diniyyah al- Waqi’iyah, bahtsul masail al- Diniyah al-

Maudlu’iyah, bahtsul masail al- Diniyah al- Qanuniyah, organisasi, program, dan

komisi rekomendasi.

Dengan pemikiran yang interpretatif atas teks-teks fiqh yang ada, para kiai

akan mengetahui latar pemikiran hazanah-hazanah klasik yang telah menjadi

bahan perbincangan primer kiai. Begitu juga secara metodologis, pemikiran fiqh

tidak lagi terkungkung dengan rujukan teks (qauli) saja, tetapi harus diimbangi

dengan pembongkaran (dekonstruksi) konteks. Atau dengan kata lain, berfiqh

tidak harus secara teks (madzhab qauli) tetapi juga dengan metodologi yang

kontekstual (manhaj). Sedangkan wacana filosofis merupakan alternatif baru

dalam mengembangan fiqh manhaji yang mulai dipakai oleh para kiai NU.58

Adapun pola berfiqh yang berlaku dalam tradisi NU mengikuti kerangka

fiqh madzhab Syafi’i, namun dalam perjalannya proses penggalian hukum fiqh

tersebut juga tidak terlepas dari madzhab lainnya, seperti madzhab Maliki, Hanafi,

dan Hanbali.59

Kenyataan mengenai terlalu dominannya madzhab Syafi’i memang

ada, terlebih dalam pengkajian hukum dalam bahtsul masail NU. Meski demikian,

menurut Sahal Mahfudh “dominasi mazhab Syafi’i bukan berarti ulama NU

menolak pendapat (aqwal) di luar ulama Syafi’iyah. Hal itu dilakukan lantaran

para kiai NU memang tidak mempunyai referensi di luar madzhab Syafi’i semisal

kitab al- Mudawanah (Imam Malik), Kanz al- Wushul ( Bazdawi al_ Hanafi), al-

58

Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. vi.

59

Ahmad Baso, NU STUDIES, Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam

dan Fundamentaisme Liberal, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2006), h. 39.

36

Ihkam fi Ushul al- Ahkam ( Ibn Hazm), Raudhat al- Nazhir wa Jannat al-

Munazhir fi Ushul al- Fiqh (Ibn Qudamah al- Hanbali) dan lain-lain. Oleh karena

itu tidak heran jika dalam putusan bahtsul masail NU sarat akan referensi dari

kitab-kitab Syafi’i, dan bilapun ada selain itu, maka tetap akan digunakan selama

bisa dinalar dan tidak bertentangan dengan akar kultural daerah setempat.60

2. Bahtsul masail dalam Nahdaltul Ulama

Di kalangan Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masail merupakan tradisi

intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum Nahdlatul Ulama berdiri dalam

bentuk organisasi formal, aktivitas bahtsul masail telah berlangsung sebagai

praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan

pesantren. NU kemudian melanjutkan tradisi tersebut mengadopsinya sebagai

bahagian dari kegiatan keorganisasian. Bahtsul Masail sebagai bagian dari

aktivitas formal pertama dilakukan tahun 1962, beberapa bulan setelah NU

berdiri, tepatnya pada kongres I NU (kini disebut muktamar) tanggal 21-23

September 1926. Selama beberapa dekade, forum bahtsul masail ditempatkan

sebagai salah satu komisi yang membahas materi muktamar.61

Adapun cikal bakal terbentuknya Lembaga Bahtsul Masail yang telah

dikenal saat ini dimulai dari sebuah rekomendasi yang secara institusional

mengemuka pada Muktamar XXVIII di Yogyakarta, tahun 1989. Pada saat itu

Komisi I merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul

60

Ahmad Sahal dkk, Islam Nusantara dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan, (

Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 55. 61

Soeleiman Fadeli, ANTOLOGI NU : Sejarah Istinbath Amaliah Uswah Cet- II (

Surabaya: Khalista , 2008), h. 7-11.

37

Masail Diniyah sebagai lembaga permanen yang fokus pada soal-soal keagamaan.

Rekomendasi Komisi I digodok lagi dalam halaqah Denanyar, 26-28 Januari

1990, berdasarkan beberapa rekomendasi tersebut, akhirnya PBNU menerbitkan

Surat Keputusan No. 30/A.I.05/5/1990 perihal terbentuknya Lajnah Bahtsul

Masail Diniyah. Sejak saat itu, Lembaga Bahtsul Masail menjadi forum resmi

yang memiliki wewenang menjawab segala keagamaan yang dihadapi masyarakat

NU.62

Melihat peranan Lembaga Bahtsul Masail tersebut, bukan berarti dalam

perjalanannya tidak menemui hambatan berupa kelemahan yang masih perlu

diperhatikan:

a. Kelemahan yang bersifat teknis (kaifiyatul bathsi), yakni belum ada

ketegasan yang bersifat jama’i mengenai pola bermadzhab antara manhaj

dan qauli.

b. Kelemahan organisatoris, yakni belum terkondisinya dan belum bakunya

hirarki keputusan bahtsul masail yang diselenggarakan sebagai tingkatan,

mulai dari tingkatan muktamar sampai tingkat ranting serta di pesantren-

pesantren.

c. Kelemahan komitmen dan kesadaran untuk mensosialisasikan dan

melakukannya secara baik hasil putusan bahtsul masail.63

3. Istinbath Hukum dalam Bahtsul Masail

62

Vivin Baharu Sururi, Jurnal Bimas Islam: Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul

Masail NU, ( jakarta: 2013), vol 6, No 3, h. 428.429.

63

Busyairi Harits, Islam NU : Pengawal Tradisi sunni Indonesia, (Surabaya: Khalista,

2010), h. 57-58.

38

Di kalangan NU, istinbath hukum diartikan bukan mengambil hukum

secara langsung dari sumber hukum utama yakni, al- Qur’an dan al- Sunnah,

melainkan dilakukan dengan mentahbibkan secara dinamis nas-nas yang telah

dielaborasi fuqaha kepada persoalan (waqi’iyyah) yang dicari hukumnya. Istinbath

hukum langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijtihad

mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-

keterbatasan yang dimiliki dan dinilai masih sangat jauh dari kriteria sebagai

seorang mujtahid.64

Pada muktamar ke- 28 di Krapyak Yogyakarta yang kemudian dikukuhkan

dalam Munas Alim Ulama di lampung pada 1992. Dalam hasil munas tersebut,

diantaranya disebutkan perlunya bermadzhab secara manhaji (metodologis), serta

merekomendasikan kepada para kiai NU yang sudah mempunyai kemampuan

intelektual cukup untuk beristinbath langsung dari teks dasar. Jika tidak mampu,

maka diadakan ijtihad jama’i (ijtihad kolektif), yang dapat berupa penggalian dari

teks asal maupun ilhaq (qiyas).65

Berikut kutipan hasil Munas Alim Ulama yang diselenggarakan di Bandar

Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/ 21-25 Januari 1992 H:

Ketentuan umum

1) Yang dimaksud dengan kitab adalah al kutub al mu’tabarah, yaitu kitab-

kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah ahli sunnah wal

jama’ah (rumusan muktamar ke XXVII).

64

Imam Yahya, Dinamika Ijtihad NU, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 47.

65

Sahal Mahfudh, Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU, diakses pada 23 April 2016

dari http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu.

39

2) Yang dimaksud dengan bermadzhab secara qauli adalah mengikuti

pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu.

3) Yang dimaksud dengan bermadzhab secara manhaji adalah bermadzhab

dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah

disusun oleh imam madzhab.

4) Yang dimaksud dengan istinbath adalah mengeluarkan hukum syariat

dari dalilnya dengan qawa’id ushuliyyah dan qawaid fiqhiyyah.

5) Yang dimaksud dengan qauli adalah pendapat imam madzhab.

6) Yang dimaksud dengan wajah adalah pendapat ulama madzhab.

7) Yang dimaksud dengan taqrir jama’i adalah upaya secara kolektif untuk

menetapkan pilihan terhadap satu qaul/wajah diantara beberapa

qaul/wajah.

8) Yang di maksud dengan ilhaq (ilhaqul masail bi nadza’iriha) adalah

menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab

dengan kasus/masalah serupa yang telah di jawab oleh kitab

(menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi).

9) Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk

membahas suatu kasus/masalah, baik hanya berupa judul masalah

maupun disertai pokok-pokok pikiran atau hasil pembahasan awal

dengan maksud dimintakan tanggapan.

10) Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu

bahtsu al masail oleh pengurus besar syuriah NU, munas alim ulama

atau muktamar NU.

40

a. Sistem Pengambilan Ketentuan Hukum

1. Prosedur Penjawaban Masalah

Keputusan bahtsul masail dilingkungan Nahdlatul Ulama dibuat

dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu dari empat madzhab

disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara qauli. Oleh karena

itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai

berikut:

a. Dalam kasus ketika jawaban dicukupi oleh ibarat kitab dan disana

hanya ada satu qaul/wajah maka dipakailah qaul/wajah sebagaimana

diterangkan dalam ibarat tersebut.

b. Kasus ketika jawaban bisa dicakupi oleh ibarat kitab dan disana

terdapat lebih dari satu qaul/wajah, maka dilakukan taqrir jama’i

untuk memilih satu qaul/wajah.

c. Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajah, sama sekali yang memberikan

penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaqul masail bi naza’ieiha

secara jama’i oleh para ahlinya.

d. Dalam kasus tidak satu qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin

dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbath jama’i dengan prosedur

bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya.

2. Hirarki Keputusan Bahtsul Masail

a) Seluruh keputusan Bahtsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama

yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan

ini, baik yang diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun

41

diluarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling

membatalkan.

b) Suatu keputusan bahtsul masail dianggap mempunyai kekuatan daya

ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh pengurus besar syuriah

Nahdlatul Ulama tanpa harus menunggu alim ulama dan muktamar.

c) Sifat keputusan dalam Bahtsul Masail tingkat munas dan muktamar

adalah :

1) Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan

sebelumnya dan / atau,

2) Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai

dampak yang lebih luas disegala bidang.

3. Kerangka Analisis Masalah

Terutama dalam memecahkan masalah sosial, bahtsul masail

hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah (yang

sekaligus tercermin dalam hasil keputusan) antara lain sebagai berikut :

a. Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai

faktor) antara lain :

1) Faktor ekonomi

2) Faktor budaya

3) Faktor politik

4) Faktor sosial dan lainnya

42

b. Analisa dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh

suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai

aspek) antara lain :

1) Secara sosial ekonomi

2) Secara sosial budaya

3) Secara sosial politik

4) Dan lain-lain

c. Analisa hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan

latar belakang dan dampaknya disegala bidang). Di samping

keputusan fiqh/yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan

pertimbangan Islam dan hukum positif, yaitu :

1) Status hukum (al- Ahkam al- Khamsah / sah-batal).

2) Dasar dari ajaran ahlussunnah wal jamaah.

3) Hukum positif

d. Analisa tindakan, peran dan pengawasan (apa yang harus dilakukan

sebagai konsekuensi dari fatwa di atas) kemudian siapa saja yang

melakukan, bagaimana kapan dan dimana hal itu hendak dilakukan,

serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai

rencana.

1) Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan negara dengan

sasaran mempengaruhi kebijakan pemerintah).

43

2) Jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran

masyarakat melalui media massa dan forum seperti pengajian dan

lain-lain.

3) Jalur ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat)

4) Jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat,

kesehatan lingkungan dan seterusnya).

b. Petunjuk Pelaksanaan

1. Prosedur pemilihan Qaul/Wajah.

a. Ketika dijumpai beberapa qaul/wajah dalam satu masalah yang sama,

maka diusahakan memilih satu pendapat.

b. Pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan:

1) Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang

lebih kuat.

2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar NU

ke 1, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:

a) Pendapat yang disepakati oleh al- Syaikhani (Imam Nawawi dan

Imam ar- Rafi’i).

b) Pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi saja.

c) Pendapat yang di pegang oleh Imam Rafi’i saja.

d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.

e) Pendapat ulama yang terpandai.

2. Prosedur Ilhaq

Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam

kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur ilhaqul

44

masail binaza’iriha secara jama’i. Ilhaq dilakukan dengan

memperhatikan mulhaq bih, mulhaq ilaih, dan wajhul ilhaq yang ahli.

3. Prosedur Istinbath

`Dalam hal ketika tidak mungkin dilakukan ilhaq karena tidak

adanya mulhaq bih dan wajah ilhaq sama sekali di dalam kitab, maka

dilakukan istinbath secara jama’i yaitu dengan mempraktekkan qawaid

al- ushuliyyah dan qawaid al- fiqhiyyah oleh para ahlinya.

Adapun metode istibath hukum pasca Munas di Lampung di bagi dalam

empat metode yang kemudian digunakan secara berurut. Pertama bermadzhab

secara qauli (mengutip langsung dari naskah kitab rujukan). Kedua, manhaji

(menelusuri dan mengikuti metode istinbath dari 4 madzhab). Ketiga, ihaqi

(menganalogi masalah tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus

serupa dengan masalah yang telah ada dalam suatu kitab rujukan, dan keempat,

istinbath jama’i (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif.66

C. Hasil Bahtsul Masail NU tentang Advokat

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU, para

ulama terlebih dahulu mendeskripikan masalah yang akan dibahas, seperti halnya

pada kasus pengharaman advokat dalam fatwanya berdasarkan pada hasil

deskripsi, bahwasanya setiap orang yang mempunyai masalah hukum baik terkait

hukum pidana maupun hukum perdata dapat menggunakan jasa advokat. Advokat

adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik konsultasi maupun litigasi

66

Ahmad Zahro, Tradisi Intelktual NU, h. 143.

45

(pendampingan di persidangan), dan atas jasa hukum yang diberikan dia berkat

atas honor, terkadang ditambah honor yang disepakati sebelumnya. Advokat yang

mendampingi klien berhak memastikan bahwa proses hukum yang dijalani oleh

kliennya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian,

kliennya akan menadapatkan keadilan profesi tersebut.

Dalam beberapa kasus, baik perkara pidana maupun perdata, advokat

bertindak melampaui kewenangan, semata-mata untuk memenangkan kliennya.

Seperti menyodorkan bukti-bukti palsu, mengarahkan saksi-saksi untuk

berbohong, dan lainnya. Apalagi kebenaran perkara pidana didasarkan pada

kebenaran materil, dan kebenaran perdata hanya didasarkan pada bukti-bukti

formal.

Pada saat pemerintah dan masyarakat berjihad memberantas korupsi dan

narkoba, justru ada sebahagian advokat dengan berdasar pada asas praduga tak

bersalah berusaha membela mati-matian untuk membebaskannya dari dari jerat

hukum. Maka timbullah pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum seorang advokat yang menggunakan segala cara demi

memenangkan kliennya?. Misalnya, dalam perkara perdata, dimana pelaku

yang memiliki KTP atau sertifikat tanah yang secara bukti formal benar

akan tetapi sejatinya salah.

2. Apa hukum honor advokat yang membela klien yang terduga salah, seperti

kasus korupsi atau narkoba?

Adapun jawaban dari pertanyaan tersebut adalah:

46

1. Hukum seorang advokat yang menggunakan segala cara demi

memenangkan klienya adalah haram, karena beberapa alasan, diantaranya:

a) Menghalangi pihak lain untuk mendapatkan haknya.

b) Terdapat unsur manipulasi atau membantu kezaliman.

2. Pada dasarnya hukum honor advokat adalah halal. Adapun jika advokat

tersebut dalam rangka membela klien yang terduga salah, maka diperinci

(tafshil) sebagai berikut:

a) Apabila ia yakin atau punya dugaan kuat bahwa upayanya adalah

untuk membela kebenaran maka hukum honornya adalah halal.

b) Apabila ia yakin atau punya dugaan bahwa upayanya untuk

melawan kebenaran maka hukumnya adalah haram.

47

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN BAHTSUL MASAIL NU TENTANG ADVOKAT

A. KONSEP MASLAHAT SEBAGAI HUJJAH DIHARAMKANNYA

ADVOKAT DALAM NU

Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi

penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak

asasi manusia.67

Begitupula dalam pandangan Islam, profesi advokat merupakan

profesi yang dibolehkan dan telah dipraktekkan pada zaman Rasulullah, para

sahabat dan generasi setelahnya, hanya saja tidak sepenuhnya sama dengan

advokat yang ada pada saat ini. Diantaranya dalil yang terkait dengan kebolehan

advokat sebagai berikut:

Artinya: Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya

memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh

kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan

keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan

pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada

masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami

tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud.

Dan kamilah yang melakukannya. (QS. al-Anbiya: 78-79).

67

Made Somya Putra, Kode Etik Advokat Indonesia, diakses pada tanggal 10 Juni 2016

dari https://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/profesi-dan-kode-etik-profesi-advokat-

indonesia/

48

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap

dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin,

maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha

Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(QS. al-Nisa: 135).

Ayat di atas sangat erat kaitannya dengan penegakan keadilan, tanpa

memandang siapapun, kedudukan dan strata sosial. Hal ini sangat erat kaitannya

dengan para penegak hukum, baik dalam lingkup pengadilan maupun di luar

pengadilan yang meliputi, hakim, jaksa, saksi, dan pemberi jasa bantuan hukum

(advokat). Kemudian dalam hadis Nabi SAW disebutkan:

Artinya: Dan Allah akan menolong hambanya, selama hambanya

menolong saudaranya.68

Hadis tersebut dapat dijadikan motivasi para advokat untuk senantiasa

menolong kelien yang membutuhkan bantuan, tanpa memandang kasus, siapa, dan

bagaimana latar belakangnya. Begitu pula dalam prakteknya, advokat dituntut

untuk bersifat profesional dan sesuai dengan standar kompetensi, sesuai dengan

hadis Rasululllah SAW:

Artinya: Apabila kepengurusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya,

maka tunggulah kehancuran itu.69

68

Arifin Rada, Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam, Ahkam: Vol. XIV, No. 1,

Januari 2014, h. 116.

69

Arifin Rada, Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam, h. 116.

49

Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat tidak hanya bisa

bermodalkan pengetahuan dan pengalaman semata, namun diperlukan pula

adanya pemahaman mendalam terkait nilai moral dan agama. Advokat harus

memegang teguh sumpahnya dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan

kebenaran dalam membela, bertindak dan menunaikan tugasnya. Demi terciptanya

proses peradilan yang jujur, bersih, dan sesuai aturan.

Islam memang membolehkan profesi tersebut asal tidak bertentangan

dengan syariat. Berkaitan dengan hal ini, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul

Ulama memberikan fatwa haram kepada advokat yang menghalalkan segala cara

untuk membela kliennya. Dengan rincian jika ia yakin bahwa upayanya adalah

untuk membela kebenaran maka hukumnya adalah halal, dan apabila ia yakin

bahwa upayanya itu untuk melawan kebenaran maka hukumnya haram.

Bila dicermati dari aspek sosiologis, fatwa ini lahir berdasarkan runtutan

kejadian yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, dunia peradilan Indonesia

kembali tercoreng oleh banyaknya praktik-praktik nakal dari pada pihak di

lingkup pengadilan maupun di luar pengadilan. Istilah mafia hukum merupakan

istilah yang sudah tidak asing lagi, kerap muncul diberbagai pemberitaan media,

dan penyebutan istilah mafia hukum berawal dari masa pemerintahan Presiden

SBY. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) yang dibentuk

melalui keputusan Presiden Nomor 37 tahun 2009 mendefinisikan mafia hukum

sebagai praktik menjual belikan atau menyalah gunakan kedudukan dan

kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum dan hakim, baik yang sifatnya

terorganisir dan sistematis, maupun yang dilakukan atas inisiatif aparat penegak

50

hukum dan hakim atau atas bujukan pihak lain, sehingga hukum tidak ditegakkan

sebagai mana mestinya.70

Mencuatnya kasus mafia hukum bermula setelah Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) menangkap tangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Eddy

Nasution karena (sangkaan) penyuapan. Terlebih lagi operasi tangkap tangan itu

diikuti dengan pencekalan atas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi untuk

bepergian ke luar negeri. KPK pun menyita dokumen perkara dan uang yang

terdiri atas berbagai pecahan uang asing senilai Rp1,7 miliar dari kantor dan

rumah Nurhadi yang digeledahnya. Istilah mafia hukum atau mafia peradilan pun

hampir setiap hari muncul di berbagai media massa, hingga diangkat sebagai

topik dialog beberapa kali oleh beberapa stasiun televisi.71

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 disebutkan

bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin

oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Tetapi pada kenyataannya, para

advokat kerap terlibat masalah hukum, seperti kasus mafia hukum dan beberapa

kasus lain yang terkait dengan pelanggaran advokat. Hal tersebut juga

diungkapkan oleh anggota komisi yudisial Imam Anshori yang menilai masih

banyak usaha main belakang yang dilakukan oleh para advokat dalam

memperjuangkan kepentingan kliennya. Menurut Imam, hakim agung harus

70

Toni Pambakng, Modus Operan di Mafia Hukum, diakses pada tanggal 10 Juni 2016,

dari http://www.kompasiana.com/tonipabayo/modus-operandi-mafia-

hukum_54f367c67455139e2b6c7469

71

Mahfud MD, Mafia Hukum itu Ada, diakses pada tanggal 10Juni 2016, dari

http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=3&date=2016-04-30

51

waspada karena advokat yang nekat akan mempengaruhi hakim dengan berbagai

cara.72

Berawal dari kasus tersebut, beberapa kasus bermunculan setelahnya, kali

ini melibatkan pengacara atau advokat. Dua pengacara menjadi tersangka dan

ditahan karena diduga terlibat makelar kasus dan suap terhadap penegak hukum.

Advokat Haposan Hutagalung, yang menjadi kuasa hukum Gayus HP Tambunan,

pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menjadi tersangka dan

ditahan polri karena diduga terlibat merekayasa kasus yang menjerat kliennya.

Pengacara Adner Sirait menjadi tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) karena diduga menyuap hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta.73

Berikutnya beberapa kasus mafia hukum lain melibatkan advokat dalam

kasus suap dan korupsi yang terjadi di tahun-tahun setelahnya, dintaranya: Mario

C Bernardo, dalam kasus suap yang ditangkap KPK setelah sebelumnya

menyerahkan uang kepada pegawai MA Djody Supratman, dan divonis

pengadilan tipikor jakarta dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp200

juta.74

Susi Tur Andayani, terlibat sebagai perantara suap mantan ketua MK M.

Akil Mochtar dalam sengketa pilkada, yang pada awalnya divonis 5 tahun penjara

72

Muhammad Rizki, 7 Pengacara Bermasalah Versi ICW, diakses pada tanggal 10 Juni

2016, dari https://m.tempo.co/read/news/2013/07/29/063500415/7-pengacara-bermasalah-versi-

icw/1

73

Kompas , Mafia Hukum: Advokat yang Terlibat Akan Diperiksa, diakses pada tanggal

10 Juni 2016 dari http://www.antikorupsi.org/id/content/mafia-hukum-advokat-yang-terlibat-akan-

diperiksa

74

Aries Setiawan danBayu Nugraha, 10 Tahun: 10 Pengacara Terlibat Korupsi,diakses

pada tanggal 11 Juni 2016, dari http://nasional.news.viva.co.id/news/read/652434-10-tahun--10-

pengacara-terlibat-kasus-korupsi

52

oleh majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta dan pengadilan tinggi DKI. Namun,

saat kasasi ia justru divonis 7 tahun penjara.75

M Yagari Bhastara Guntur alias

Gary, yang merupakan anak buah dari pengacara kondang OC Kaligis, divonis 2

tahun penjara. Selain itu ia juga dihukum membayar denda Rp 150 juta subsider 6

bulan kurungan. Hakim pengadilan TIPIKOR menyatakan Gary terbukti ikut

memberikan uang senilai total US$ 27 ribu dan 5 ribu dolar Singapura untuk

hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.76

Di tahun yang sama setelah penangkapan Gary, kembali terjadi kasus yang

melibatkan advokat senior O.C Kaligis yang didakwa menyuap 3 hakim PTUN

Medan yaitu Tripeni Irianto Putro selaku ketua majelis hakim sebesar 5 ribu dolar

Singapura dan 15 ribu dolar AS, dua anggota majelis hakim yaitu Dermawan

Ginting dan Amir Fauzi masing-masing 5 ribu dolar AS serta Syamsir Yusfan

selaku Panitera PTUN Medan sebesar 2 ribu dolar AS sehingga totalnya 27 ribu

dolar AS dan 5 ribu dolar Singapura. Setelah menjalani proses persidangan yang

panjang, hakim menjatuhkan vonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta

subsider empat bulan kurungan.77

75 Dian Pramita, Para Pengacara Ini Tersandung Kasus Korupsi, diakses pada tanggal 11

Juni 2016, dari https://m.tempo.co/read/news/2015/07/15/063684236/para-pengacara-ini-

tersandung-kasus-korupsi

76 Liputan 6, Vonis 2 Tahun Penjara untuk Anak Buah OC Kaligis, diakses pada tanggal

11 Juni 2016, dari http://news.liputan6.com/read/2438845/vonis-2-tahun-penjara-untuk-anak-

buah-oc-kaligis

77

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Anggap Vonis Tak Sesuai, O.C Kaligis Ajukan

Banding, diakses pada tanggal 11 Juni 2016, dari

http://nasional.kompas.com/read/2015/12/17/19095931/Anggap.Vonis.Tak.Sesuai.OC.Kaligis.Aju

kan.Banding

53

Beberapa kasus di atas hanya sebahagian kecil dari banyaknya

pelanggaran yang melibatkan advokat, baik pelanggaran berat ataupun yang

tergolong ringan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran advokat yaitu Advokat tidak

boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Mengabaikan atau menterlantarkan

kepentingan kliennya; 2) Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap

lawan atau rekan seprofesinya; 3) Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau

mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum,

peraturan perundang-undangan atau pengadilan. 4) Berbuat hal-hal yang

bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya.

5) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau

perbuatan tercela. 6) Melanggar sumpah/janji advokat dan/ atau kode etik profesi

advokat.78

Berangkat dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam penegakan

hukum di lingkup pengadilan, Nahdlatul Ulama sebagai salah satu ormas Islam

terbesar di Indonesia menilai, kondisi politik dan hukum di negara ini semakin

hari semakin memburuk. Hampir setiap hari di berbagai media massa diberitakan

terkait pelanggaran-pelanggaran dalam sistem peradilan kita, dengan berbagai

jenis kasus dan pelakunya. Hingga akhirnya, pada muktamar ke- 33 nahdlatul

ulama di Jombang, Jawa Timur, mengeluarkan fatwa tersebut melalui forum

78

Yunasril Yuzar Mandahiliang, Bentuk-Bentuk Pelanggaran Advokat, diakses pada

tanggal 11 Juni 2016, dari http://www.kompasiana.com/advokatcirebon/bentuk-bentuk-

pelanggaran-advokat_55000fe98133112819fa7027

54

bahtsul masail waqi’iyah. Adapun argumen Nahdlatul Ulama berlandaskan pada

salah satu Hadis Rasulullah SAW:

Artinya: Dari Ummu Salamah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam

bersabda: Saya hanyalah manusia biasa, dan kalian mengadukan sengketa

kepadaku, siapa tau diantara kalian lebih pandai bersilat lidah dengan

alasannya dari sebagian lain, sehingga aku memutuskan sebatas yang aku

dengar, maka barang siapa ku utuskan menang, dengan mendzalimi hak

saudaranya , janganlah ia mengambilnya, sebab aku akan mengambil

sulutan api neraka baginya.

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah dengan tegas

melarang seseorang membela saudaranya sehingga mendzalimi hak saudaranya

yang lain. Fatwa tersebut tentu sangat relevan dengan banyaknya fenomena

pelanggaran yang dilakukan oleh para advokat. Dan fatwa ini sesuai dengan

tujuan agama Islam sebagai agama yang sangat mengedepankan kemaslahatan

dalam setiap hukumnya, sehingga lahir kebaikan dan kemanfaatan serta

terhindarkan dari kerusakan. menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan di

muka bumi, juga sebagai bukti pengabdian kepada Allah.80

Fatwa ini tentunya sangat mempertimbangkan kemaslahatan bagi

masyarakat Indonesia, karena jika para penjahat yang jelas-jelas bersalah akan

tetapi dibela dengan tujuan agar mendapatkan kelonggaran hukum, dikhawatirkan

79

Abu Hasan Nurdin Muhammad Ibnu Abdul Hadi al- Sindi, Shahih Bukhari, (Beirut:

Darul Kutub al- Ilmiyat, 1994), h. 394.

80

Asmawi, Teorii Maslahat dalam Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana

Khusus di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Kementerian agama RI, 2010), h. 39.

55

para pelaku kejahatan semakin berani melakukan kejahatannya dan memanfaatkan

profesi advokat untuk meringankan hukuman atas kejahatan yang mereka

lakukan. Contohnya dalam kasus-kasus besar, seorang koruptor yang telah

merampok uang rakyat atau seorang bandar narkoba yang telah meracuni ribuan

anak bangsa dibela oleh seorang advokat sehingga mendapatkan keringanan

hukum, maka madharat yang ditimbulkan akan lebih banyak dan efek jera bagi

pelaku pun menjadi berkurang. Dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan

Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 56 menyebutkan bahwa setiap orang yang

tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. akan tetapi advokat hanya

boleh membantunya dalam membela hak-haknya saja, dan tidak diperbolehkan

menghalalkan segala cara untuk menutupi kesalahan dan membebaskan kliennya

dari hukuman atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam hal ini, peran advokat sangat dibutuhkan oleh para terdakwa atau

tersangka dalam menjalankan proses hukumnya tidak menutup kemungkinan para

terdakwa/tersangka meminta pihak advokat untuk melakukan segala cara yang

dapat meringankan hukumannya, dan tentunya dengan bayaran yang tidak sedikit

pula. Hal ini seakan memicu persaingan dari para advokat untuk bisa menjadi

yang terbaik di antara mereka, agar dapat ditunjuk sebagai pemberi bantuan

hukum bagi para pelaku kejahatan.

Korupsi dan narkoba tergolong dalam kejahatan luar biasa, kasus ini yang

kemudian banyak menggunakan jasa advokat dalam menjalankan proses hukum

para pelaku kejahatan. Alasan korupsi dikatakan demikian menurut penasihat

KPK Abdullah Hemahua dikarenakan tiga alasan. Pertama, korupsi di Indonesia

56

bersifat transnasional, dimana hasil korupsi dikirim atau disimpan di negara lain.

Kedua, pembuktian dan pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan usaha

ekstra keras. Ketiga, dampak dari korupsi sangat luar biasa. Misalnya dari sektor

ekonomi, hutang luar negeri Indonesia mencapai 1.227 triliun, dan tiap tahunnya

akan selalu bertambah seiring banyaknya kasus korupsi yang merugikan negara.81

Dalam bahasa hukum Islam sendiri, korupsi bisa ditelusuri melalui istilah

risywah (suap), sariqah (pencurian), al- ghasy (penipuan), ghulul (penggelapan)

dan khianat (ingkar terhadap jabatan. Secara teoritis kedudukan korupsi

merupakan tindakan kriminal (jinayah atau jarimah) yang dalam hukumannya

dapat dikenai hukuman potong tangan dikarena termasuk dalam beberapa unsur di

atas.82

Selanjutnya penyalahgunaan narkoba juga merupakan satu dari beberapa

kejahatan yang disebut sebagai kejahatan luar biasa, hal ini sejalan dengan yang

disampaikian oleh Jaksa Agung. Bahwasanya kejahatan yang termasuk kejahatan

luar biasa harus ditangani dengan cara yang luar biasa dan tidak ada ampunan bagi

para pelakunya. 83

Hal ini juga dituangkan dalam Undang-undang No 35 tahun

2009 tentang narkotika, juga telah didirikannya badan narkotika nasional (BNN).

Narkotika sebagai kejahatan luar biasa biasa dapat ditelusuri dari dampak yang

81

Muthia Ramadhani dan Ramdhan Muhaimin, 3 Alasan Mengapa Korupsi disebut

Kejahatan Luar Biasa, diakses pada tanggal 7 Juni dari

http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/23/lztpj-inilah-3-alasan-mengapa-korupsi-

disebut-kejahatan-luar-biasa

82

Munawar Fuad Noeh, Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi, (Jakarta: Zikrul Hakim,

1997), h. 87.

83

Agunf Sasongko, Jaksa Agung: Narkotika Kejahatan Luar Biasa, diakses pada tanggal

7 Juni 2016 dari http://m.republika.coid/berita/nasional/hukm/15/01/18/nid14x-jaksa-agung-

narkotika-kejahatan-luar-biasa

57

timbul akibat peredaran yang semakin meluas dan menggunakan berbagai macam

cara dalam mengelabui petugas keamanan. Akibatnya, jumlah penyalah gunanya

telah mencapai 4,7 juta dengan tingkat kematian sekitar 50 orang per hari.84

Kemudian dalam tinjauan Islam penyalah gunaan narkotika diputuskan

haram, melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penyalahgunaan narkotika

yang berbunyi’’ haram hukumnya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya,

yang membawa kemudharatan yang mengakibatkan rusak mental fisiknya

seseorang, serta terancamnya keamanan masyarakat dan keamanan nasional.85

Meskipun fatwa haram ini sangatlah jelas dan rasional, namun tetap tidak dapat

menekan jumlah peredaran narkotika di Indonesia, dan pemerintah bersama para

aparat penegak hukum kembali menjadi satu-satunya kunci dalam memerangi

kejahatan narkotika di negara ini. Kedua kasus tersebut merupakan penyebab dari

banyak kerusakan dengan berdampak terhadap banyak aspek. Islam sebagai

agama yang sangat mengedepankan kemaslahatan umat tentu sudah menetapkan

yang boleh dan tidak, demi terciptanya kualitas hidup yang baik sesuai dengan

ajaran Islam.

Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam beberapa ayat berikut:

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat

semesta alam, (QS. al- Anbiya [21]: 107).

84

Diakses pada tanggal 7 Juni 2016 dari http://m.beritasatu.com/blog/tajuk/4423-

narkoba-kejahatan-luar-biasa.html

85

Fatwa MUI tentang Penyalah gunaan Narkotika.

58

Allah mengehendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki

kesukaran bagimu, (QS. al- Baqarah [2]: 185).

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya maslahat merupakan

segala bentuk kebaikan yang mendatangkan manfaat bagi segala aspek kehidupan

yang ada, menghindarkan manusia dari hal-hal yang mendatangkan kerusakan

baik untuk diri pribadi, sesama manusia, bahkan untuk alam sekitar.

1. Maslahat Dalam Pandangan Ulama

1) Al- Ghazali

Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau

menolak mudarat ( hal-hal yang nerugikan). Akan tetapi yang

kami maksud, sebab meraih manfaat dan menghindarkan mudarat

adalah memelihara tujuan syara’ (hukum Islam). Tujuan Islam

yang ingin dicapai dari makhluk ada lima; yaitu memelihara

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum

yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut

maslahat, dan setiap yang meniadakanya disebut mafsadat dan

menolaknya disebut maslahat.

Ketiga hal tersebut kemudian disebut juga sebagai

pembahagian maslahah yang ditinjau dari segi eksistensi

86

Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al- Ghazali, al- Mustashfa Min Ilmil

Ushul,Tahqiq Muhammad Sulaiman, al- Asyqor, (Beirut: Mu’ assasah al- Risalah, 1997), Cet I, h.

416-417.

59

berdasarkan adanya dalil atau tidak, dan disimpulkan sebagai

berikut:

a. Al- Maslahah al- Mu’tabarah, merupakan yang secara tegas

diakui syariat serta telah ditetapkan ketentuan-ketentuan

hukum untuk merealisasikannya. Ketentuan syar’i tersebut

baik secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan

sebagai alasan penetapan hukum.

b. Al- Maslahah al- Mulgah, merupakan sesuatu yang dianggap

maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena

kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat.

Misalnya, dalam hal menyamakan pembagian waris untuk

laki-laki dan perempuan menurut maslahat dari akal, akan

tetapi bertentangan dengan syara’, yaitu ayat 11 surat al-

Nisa.87

c. Al- Maslahah al- Mursalah, merupakan maslahat yang sesuai

dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh

dalil khusus, baik melegitimasi atau membatalkan maslahat

tersebut.88

2) Al- Syatibi

87

Satria Efendi dan M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 149.

88

M. Abu Zahrah, Ushul Fiqih, Penerjemah: Saefullah Ma’shum dkk, (Jakarta: Pustaka

Fidaus, 2014), h. 453.

60

Setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjuk oleh nash

tertentu dan ia sejalan dengan tindakan syara’ serta maknanya

diambil dari dalil-dalil syara’, maka hal itu benar, dapat dijadikan

landasan hukum dan dijadikan rujukan. Demikian itu apabila

kemaslahatan tersebut berdasarkan kumpulan beberapa dalil dapat

dipastikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil itu tidak mesti

menunjuka kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa

digabungkan dengan dalil yang lain, sebagaimana penjelasan

terdahulu. Hal tersebut karena yang demikian itu nampaknya sulit

terjadi.89

Al- Syatibi kemudian mengkategorikan maslahat berdasarkan

tingkatan kebutuhan manusia, yakni:

a. Maslahah al- Dharuriyyah

Maslahah dharuriyyah disebut juga dengan kebutuhan tingkat

primer, yang berarti sesuatu yang harus ada untuk manusia.

Kelima hal tersebut berdasarkan peringkatnya adalah: agama,

jiwa, akal, harta, dan keturunan. Allah memerintahkan

manusia untuk senantiasa menjaga lima tujuan syariat tersebut

demi terciptanya kemaslahatan dan kebaikan manusia. Begitu

pun sebaliknya, Allah melarang manusia untuk menciptakan

89

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria

Maslahat, h. 484.

61

kerusakan atau menghilangkan lima hal yang dilindungi

tersebut.90

b. Maslahah al- Hajjiyah

Maslahah hajjiyah disebut juga dengan kebutuhan sekunder,

yang berarti semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak

terkait dengan dasar yang lain yang dibutuhkan oleh manusia

yang dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan

kesempitan.91

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa

maslahah hajjiyah adalah segala sesuatu yang sangat

dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan

menolak segala halangan. Hal ini berlaku dalam lingkup

ibadah, adat, muamalat, dan jinayah.92

c. Maslahah al- Tahsiniyah

Maslahah tahsiniyah juga disebut dengan kebutuhan tertier,

yang mempunyai arti sesuatu yang sebaiknya ada untuk

memeprindah kehidupan yang keberadaannya dikehendaki

untuk kemuliaan akhlak dan tata tertib pergaulan, atau dengan

kata lain, usaha untuk memenuhinya adalah sunnah dan

mengabaikannya menimbulkan hukum makruh. Adapun ruang

90

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jild 2, (Jakarta: Kencana 2008), h. 209.

91 Chaerul Umam dkk, Ushul Fiqih I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 138.

92

Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 143.

62

lingkup dari maslahah tahsinyyah meliputi bidang ibadah,

muamalat, adat, dan jinayah.93

3) Al- Thufi

Menurut al-Thufi, tujuan utama hukum Islam adalah

memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia.94

Namun dalam pandangannya, al- Thufi berbeda pendapat dengan

jumhur ulama, dikarenakan oleh tiga prinsip, yakni:95

a) Akal bebas menetuan kemaslahatan dan kemafsadatan,

khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Untuk

menentukan kemaslahatan dan kemudaratan cukup dengan

akal, pandangan tersebut berbeda dengan jumhur ulama yang

mengatakan bahwa sekalipun kemaslahatan itu dapat dicapai

dengan akal, namun harus tetap mendapat dukungan dari

nash atau ijma, baik bentuk, sifat , maupun jenisnya.

b) Maslahah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan

hukum. Oleh karena itu untuk kehujjahan maslahah tidak

diperlukan dalil pendukung, karena maslahah itu didasarkan

pada pendapat akal semata.

c) Maslahah hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat

kebiasaan, adapun dalam masalah ibadah, atau ukuran-ukuran

93

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, h. 214.

94

Abdallah M. al- Husayn al- Amiri, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Najm

ad- Din Thufi, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), h. 42

95

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011), Cet III, h. 126-127

63

yang ditetapkan syara’, seperti ketentuan kewajiban salat dan

puasa ramadhan dan ibadah wajib lain tidak termasuk objek

maslahah, karena hal tersebut merupakan hak Allah.

4) Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf, maslahat secara umum adalah tujuan

hukum Islam, akan tetapi tidak semua maslahah dapat dijadikan

dasar hukum, maka dari itu terdapat beberapa persyaratan yang

harus dipenuhi dalam maslahah, sebagaimana yang dikutip oleh

Rahmawati, diantaranya; Pertama, maslahah harus bersifat hakiki,

bukan sekedar dugaan. Kedua, maslahah yang lebih diutamakan

adalah yang bersifat umum, bukan pribadi. Ketiga, kemaslahatan

tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah

ditetapkan oleh nash atau ijma.96

5) Al- Buthi

Menurut al- Buthi, maslahat dalam kaca mata syariat adalah

maslahat yang bukan berdimensi duniawi dan materi semata,

melainkan meliputi dimensi ukhrawi juga. Adapun mengenai

kriteria maslahat yang dikemukakan al- Buthi disimpulkan sebgai

berikut:

a. Maslahat harus mengandung dua dimensi masa, yaitu

dunia dan akhirat.

96

Rahmawati, Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi al- Shiddieqy, (Yogyakarta,

Deepublish, 2015), h. 101.

64

b. Maslahat tidak hanya terbatas pada lingkup material

semata, melainkan meliputi lingkup spritual manusia juga.

c. Norma maslahat yang ditetapkan oleh agama merupakan

dasar pijakan bagi maslahat-maslahat lainnya.97

2. Maslahat Dalam Nahdlatul Ulama

Konsep maslahat dalam nahdlatul ulama bukanlah hal yang baru, hal

tersebut sesuai dengan AD/ART Nahdlatul Ulama pada Bab IV pasal 8

ayat 1 dan 2 tentang tujuan dan usaha sebagai berikut:

1) Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan jami’ah diniyyah Islamiyah

ijtima’iyah (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan

kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat

dan martabat manusia.

2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang

menganut faham Ahlussunnah wal Jama’ah untuk terwujudnya

tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan,

kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.98

Dari kedua tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya Nahdlatul

Ulama sangat mengedapkan maslahat dalam perjalannya sebagai salah satu

organisasi Islam terbesar di Indonesia. Hal lain juga dibuktikan dengan

didirikannya sebuah lembaga yang bernama LKKNU atau lembaga kemaslahatan

97

Chairil Ma’mun, Standar Maslahat Menurut Islam, diakses pada 10 Mei 2016, dari

http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/isjurnal/nuansa/Jan96/4.htm

98

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil keputusan Muktamar ke- 33 NU,

diakses pada tanggal 10 Mei 2016, dari www.nu.or.id/archive

65

keluarga Nahdlatul Ulama pada tanggal 7 Desember 1977 di Jakarta. Arti

kemaslahatan (kebaikan) pada lembaga tersebut adalah sesuatu yang menjadi hajat

hidup orang banyak, berguna, dan merupakan sesuatu yang menjadi kepentingan

bersama. Dengan berlandaskan pada al- kulliyat al- khams atau al- dharuriyyat

al- khams, program dari LKKNU tersebut dibagi dalam tiga fokus utama;

Pertama, pendidikan kependudukan melalui pemahaman keluarga berencana.

Kedua, pemberdayaan masyarakat dalam upaya pendidikan. Ketiga,

pemberdayaan masyarakat mealui penanggulangan kemiskinan.99

Menurut pandangan penulis, Nahdlatul Ulama sangat responsif

menanggapi fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, fatwa ini pun sangat

mempertimbangkan kemaslahatan umat, serta dalil dan argumen yang digunakan

dalam fatwa ini pun relevan. Meskipun dalam penetapannya menimbulkan pro

dan kontra, argumen dalam fatwa ini mampu dipertanggungjawabkan oleh para

ulama terkait. Sebagai negara yang mayoritas muslim, kejelasan mengenai boleh

atau tidaknya sesuatu yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan sangatlah

perlu diketahui oleh umat, sehingga nilai-nilai ajaran Islam selalu tertanam dalam

hati seseorang yang menjalankan profesi apapun, khususnya advokat dan segenap

penegak hukum di indonesia .

B. STATUS HUKUM HONOR ADVOKAT YANG MEMBELA KLIEN

DENGAN MENGHALALKAN SEGALA CARA

99

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, diakses pada tanggal 10 Mei 2016,

dari http://pplkknu.blogspot.co.id/2009/01/lembaga-kemaslahatan-keluarga-nahdlatul.html

66

Selain mengenai pembelaan advokat dengan menghalalkan segara cara,

Nahdlatul Ulama juga memberikan fatwa haram terhadap upah yang diperoleh

advokat dari membela klien yang mana ia yakin bahwa kliennya tersebut bersalah.

Mendapatkan honor merupakan hak advokat yang dijamin oleh Undang-

undang. Menurut Adnan Buyung Nasution, honor bukan hanya sebagai imbalan

atas jasa yang diberikan kepada advokat, melainkan dapat disebut dengan sebuah

penghormatan.100

Adapun mengenai honor advokat telah diatur dalam pada pasal

21 UU No 18 tahun 2003 , bahwasanya advokat berhak menerima honorarium

atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya dan besarnya honorarium

atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah

pihak.101

Demikian juga advokat dalam menjalankan prakteknya dapat dengan cara

memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini diatur melalui pasal 21 yang

menyebutkan, advokat yang menjalankan bidang jasa hukum litigasi wajib

memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan atas

permintaan kepolisian negara Republik Indonesia, kejaksaan atau pengadilan.102

Selain pasal di atas, ketentuan mengenai honor advokat juga diatur dalam

kode etik advokat, bahwasanya dalam menentukan honorarium advokat wajib

100

Adnan Buyung Nasution, Arus Pemikiran Kontitusionalisme, (Jakarta: Kata Hasta

Pustaka, 2007), h. 53.

101

Pasal 21 UU Advokat.

102

Rahmar Rosyadi dan Sri Hartini, advokat dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum

Positif, h. 125.

67

mempertimbangkan kemampuan klien dan advokat tidak dibenarkan membebani

klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.103

Dalam hal penentuan nominal honorarium advokat, tingkat popularitas dan

rekam jejak seorang advokat sangat berpengaruh, begitupula dengan jenis perkara

yang ditanganinya. Advokat membagi sitem pembayaran atau pemberian honor

dalam empat kategori, diantaranya:

1. Pembayaran per jam (hourly rate)

Biaya jasa advokat dihitung berdasarkan jumlah jam kerja sampai

kasus tersebut selesai.

2. Pembayaran ditetapkan (fixed rate)

Apabila masalah hukum tergolong kasus sederhana yang dapat

diprediksi tingkat kesulitannya.

3. Pembayaran berdasarkan porsi (contingent fees)

Honorarium advokat dihitung berdasarkan persentase di luar biaya

operasional advokat.

4. Pembayaran berkala (rentainer)

Dihitung berdasarkan konsultasi hukum yang diberikan.104

Honor advokat kemudian dibagi dalam tiga klasifikasi, yaitu:

1. Lawyer fee, yang umumnya dibayar di muka sebagai biaya

profesional sebagai advokat.

103

Pasal 4 Huruf C dan D Kode Etik Advokat Tentang Hubungan dengan Klien.

104

Wahyu Kuncoro, Tip Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Masalah Keluarga,

(Bogor: Raih Asa Sukses, 2010), h. 246-247.

68

2. Operational fee, yang dikeluarkan klien selama penanganan

perkara oleh advokat.

3. Success fee, peresentasinya ditentukan berdasarkan perjanjian

antara advokat dan klien saat perkaranya menang, dan jika kalah,

maka advokat tidak mendapatkan succes fee.105

Dalam Islam honor dikenal dengan istilah al- ujrah yang menurut bahasa

berarti upah, ganti rugi atau imbalan. Lafaz al- ujrah mempunyai pengertian

umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu

kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.106

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa upah adalah imbalan yang

diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi dunia, (adil

dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala akhirat. Adil bermakna jelas dan

transparan, dengan prinsip utama terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan

komitmen melakukannya.107

Selain beberapa pengertian di atas, terdapat pengertian lain dari para ulama

fiqh terkait upah atau sewa-menyewa, diantaranya:108

a) Ulama Hanafiyah, transaksi terhadap suatu manfaat dengan

imbalan.

105

Adi Condro Bawono, Fee Yang Wajar untuk Advokat. Diakses pada tanggal 3 Juni

2016 dari www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0acb102f02e/fee-yang-wajar-untuk-advokat-

succes-fee-

106

Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2002), Ed. 1, Cet

3, h. 29.

107

Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama, 2010), h. 72.

108

Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, (Ciputat: Gata Media Pratama, 2007), h. 228-229.

69

b) Ulama Syafi’iyah, transaksi suatu manfaat yang dituju, tertentu,

bersifat mubah, dan boleh dimafaatkan dengan imbalan

tertentu.

c) Ulama Malikiyah dan Hanabilah, pemilikan seuatu manfaat

yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

1. Dasar Hukum Upah

Al- qur’an:

1) QS. al- Baqarah 2:23.

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain,

maka, tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran menurut

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

2) QS. Surah al- Thalaq

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka

berikanlah imbalannya kepada mereka.

Hadis:

1) Hadis riwayat Abd al- Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu

Sa’id al- Khudri, Nabi SAW bersabda:

Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, berikanlah

upahnya.109

109

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 251.

70

2) Hadis Riwayat Ibn Majah dari Umar, bahwa Nabi bersabda:

Berikianlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.110

3) Dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, dia

berkata

Nabi SAW berbekam, dan memberikan upah tukang bekam.111

2. Syarat Upah

Dalam hal pemberian dan penerimaan upah, terdapat syarat yang harus

diketahui demi kejelasan hukum dari upah atau imbalan tersebut. Pertama, upah

harus berupa mal mutawaqqim yang diketahui, karena upah merupakan harga atas

manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli, hal ini juga berlandaskan pada

hadis Nabi SAW:

Artinya: Dari Abi Said, bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: barang

siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya

upahnya.

110

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, h. 251.

111

Ibnu Hajar al- Asqalani, Fathul Bari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h.98.

71

Kedua, upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma’qud

alaih,. Pendapat ini hanya merupakan pendapat dari Hanafiah, dan

Syafi’iyah tidak memasukkannya ke dalam syarat ujrah.112

3. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai sahnya suatu

pekerjaan. Seperti halnya dalam hal upah, jumhur ulama menetapkan rukun upah

sebagai berikut:

a) Aqid (orang yang berakal)

Yaitu pihak yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-

mengupah. Pemberi upah disebut mu’jir, dan penerima upah

disebut musta’jir.113

b) Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad terdiri

atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan

qabul dapat berupa: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara

diam-diam, dan dengan diam semata. Sayaratnya pun sama

dengan ijab qabul pada jual beli, hanya saja berbeda dalam segi

penentuan waktu.114

c) Upah (ujrah)

112 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 326.

113

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117.

114

Syamsul Anwar, Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fiqh

muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95.

72

Sesuatu yang diberikan kepada musta’jir atas jasa yang telah

diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu’jir dengan syarat:

1) Sudah jelas/diketahui jumlahnya

2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang

dari pekerjaan, sebab hakim telah mendapatkan gaji yang

telah ditetapkan pemerintah.

3) Uang sewa harus disertakan bersamaan dengan penerimaan

barang yang disewa.115

d) Manfaat

Untuk mempekerjakan seorang musta’jir, harus diperjelas

terlebih dahulu terkait bagian pekerjaanya, waktu, dan upahnya.

Karena jika tidak demikian, maka transaksi tersebut hukumnya

fasid.116

Bekerja merupakan cara memperoleh harta demi keberlangsungan hidup

yang sejahtera dan bahagia. Upah atau honor yang diperoleh dari setiap pekerjaan

harus diketahui kejelasan satatus hukumnya, karena manusia hidup dalam dua

dimensi, dunia dan akhirat, hukum halal dan haram akan sangat berpengaruh

dalam dua dimensi tersebut. Pekerjaan yang dibolehkan belum tentu

menghasilkan upah atau honor yang halal, apalagi pekerjaan yang sudah jelas

tidak bolehkan. Seperti profesi advokat yang pada dasarnya dibolehkan, namun

115

Muhammad Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab, (Jakarta, Raja

Grafindo Persada, 1999), h.178.

116

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam,

(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 157.

73

seiring dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam

melaksanakan tugasnya, maka hal tersebut tentu sangat mempengaruhi status

hukum dari upah atau honornya. Akhirnya Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul

Ulama menetapkan kejelasan status hukum honor advokat yang bertindak tidak

sesuai dengan kebenaran hukunya adalah haram.

74

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Pembelaan advokat yang melampaui kewenangannya, dan banyak

melakukan perbuatan tidak terpuji dalm proses penanganan perkara

hukumnya adalah haram. Hal tersebut juga tidak diperbolehkan

berdasarkan Undang-Undang dan kode etik advokat. Konsep maslahat

dijadikan bahan dalam penggalian hukum untuk lebih menguatkan fatwa

yang dikeluarkan oleh lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama. Segala

bentuk kecurangan yang dilakukan oleh advokat demi kliennya tersebut

menimbulkan banyak dampak yang merugikan bagi dunia peradilan

Indonesia, dan tentunya akan membuat para pelaku keajahatan merasa

leluasa menjalankan aksinya karena keberadaan advokat yang selalu

siap membela dalam perkaranya. Oleh karena itu, dengan adanya fatwa

tersebut, akan menekan jumlah pelanggaran advokat, serta

membebaskan dunia peradilan Indonesia dari mafia hukum yang

membudaya.

Namun di lain hal, fatwa ini juga dapat mendatangkan kemudharatan,

apabila suatu saat tidak ada lagi advokat yang ingin membela para pelaku korupsi

dan narkoba dikarenakan takut dihukumi haram. Apabila hal tersebut terjadi,, hak-

75

hak manusia untuk memperjuangkan keadilan akan terabaikan tanpa adanya peran

dan bantuan para advokat, dan Islam sendiri pun sangat mengedepankan keadilan

dan penegakan hak-hak setiap manusia. Jadi pengharaman yang dimaksud dalam

fatwa ini hanya ditujukan kepada para advokat yang menyeleweng dan banyak

melakukan kecurangan demi memenangkan klieenya.

2. Setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang akan turut berimplikasi pada

status hukum honornya. Pekerjaan yang dasarnya boleh pun tidak

menjamin bahwa setiap honor yang diterimanya itu adalah halal, seperti

halnya profesi advokat yang pada dasarnya boleh dan baik. Namun

masih sangat banyak pihak yang menyalah gunakan kebolehan profesi

ini, baik yang sudah tertangkap maupun yang belum, sehingga hal ini

mengakibatkan berubahnya status hukum yang awalnya boleh dan halal,

kemudian menjadi haram dikarenanakan beberapa pelanggaran yang

dilakukannya.

B. Saran

1. Lembaga Bahtsul Masail NU

Semoga hasil fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Bahtsul

Masail Nahdlatul Ulama membawa perubahan yang lebih baik bagi

tatanan hidup masyarakat. Begitu pula ketika muncul masalah baru,

baik yang dipandang penting, maupun yang hanya dipandang sebelah

mata, agar kiranya dapat menjawab melalui fatwa, ataupun melalui

dakwah. Demi menghindarkan masyarakat dari kesalahan dan

76

keburukan yang membudaya, serta dapat membawa kemanfaatan bagi

semesta alam.

2. Advokat

Isi fatwa tersebut sangatlah relevan dan dapat dipertanggung

jawabkan, semoga dengan kejelasan hukum dari fatwa tersebut dapat

menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi diri bagi kinerja para

advokat, agar lebih mawas diri dalam menjalankan segala aktivitasnya

terkait memperjuangkan hak kliennya. Para advokat juga perlu

menyadari dan berbenah, bahwasanya perbuatan yang haram tidak

hanya mengakibatka dosa semata, tetapi menimbulkan dampak di

dunia yang dapat merugikan dirinya maupun orang banyak..

77

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Cendana

Press, 1983.

AF, Hasanuddin dkk. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003.

Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Aripin, Jaenal. Metode penelitian hukum.

Jakarta: lembaga Penelitian Hukum Uin Syarif hidayatullah, 2010.

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: AMZAH, 2013.

Alaena, Badrun. NU: Kritisme dan Pergeseran Makna Aswaja. Yogyakarta: Tiara

Wacan Yogya, 2000.

Al- Amiri, Abdallah M. al- Husayn. Dekonstruksi Sumber Hukum Islam

Pemikiran Najm ad- Din Thufi. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.

Al- Asqalani, Ibnu Hajar Fathul Bari.penerjemah Syekh Abdul aziz Abdullah bin

Baz. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil keputusan Muktamar ke- 33

NU. diakses pada 10 Mei 2016, dari www.nu.or.id/archive.

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam

Fiqh Muamalat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Asmawi. Teori Maslahat dalam Relevansinya dengan Perundang-Undangan

Pidana Khusus di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Kementerian

agama RI, 2010.

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam

Fiqh Muamalat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Bawono, Adi Condro. “Fee Yang Wajar untuk Advokat”. Artikel diakses pada 3

Juni 2016 dari www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0acb102f02e/fee-

yang-wajar-untuk-advokat-succes-fee-.

Baso, Ahmad. NU STUDIES: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme

Islam dan Fundamentaisme Liberal. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama,

2006.

Daryanto, Mahbub. “Sejarah dan Perkembangan NU”. Artikel diakses pada 21

April 2016 dari

78

https://jambi.kemenag.go.id/file/file/Artikel/jrbt1412913205.pdf

Effendi, Djohan. Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi. Jakarta: PT Kompas

Media Nusantara, 2010.

Efendi, Satria dan Zein, M. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2008.

Fadeli, Soeleiman. ANTOLOGI NU: Sejarah Istinbath Amaliah Uswah, cet.II.

Surabaya: Khalista , 2008.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang

Kriteria Maslahat.

Halim, Abdul. Ahlus Sunnah wal Jama’ah: Politisi Nahdlatul Ulama Perspektif

Hermeneutika Gender. Jakarta: LP3ES, 2010.

Harits, Busyairi Islam NU: Pengawal Tradisi sunni Indonesia. Surabaya:

Khalista, 2010.

Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2010.

Haroen, Nasroen. Fiqh Muamalah. Ciputat: Gata Media Pratama, 2007.

Ushul Fiqh, cet.III. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011.

Ishaq. Pendidikan Keadvokatan. Jakarta: Sinar grafika, 2012.

Ida, Laode. NU Muda: Kaum Progresig dan Sekularisme. Jakarta: Erlangga,

2004.

Kadafi, Binziad. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi. Jakarta: Pusat studi

Hukum dan Kebijakan di Indonesia, 2001.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan

Nasional, 2008.

Karim, Helmi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Khaidar, Ali. Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam

Politik,. Jakarta: Gramedia, 1995.

Kompas. “Mafia Hukum: Advokat yang Terlibat Akan Diperiksa” diakses pada

tanggal 10 Juni 2016 dari http://www.antikorupsi.org/id/content/mafia-

hukum-advokat-yang-terlibat-akan-diperiksa

79

Kuncoro, Wahyu. Tip Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Masalah

Keluarga. Bogor: Raih Asa Sukses, 2010.

Kusnadi, Didi. Bantuan Hukum dalam Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

K. Lubis, Suhrawardi Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Kusumasari, Diana. “Perbedaan Pengacara dan Penasihat Hukum”. Artikel

diakses pada 16 Juni 2016 dari

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl16143/perbedaan-pengacara-

dengan-penasehat-hukum.

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. diakses pada tanggal 10 Mei

2016 dari http://pplkknu.blogspot.co.id/2009/01/lembaga-kemaslahatan-

keluarga-nahdlatul.html.

Liputan 6. “Vonis 2 Tahun Penjara untuk Anak Buah OC Kaligis” diakses pada

tanggal 11 Juni 2016 dari http://news.liputan6.com/read/2438845/vonis-

2-tahun-penjara-untuk-anak-buah-oc-kaligis.

Mahfudh, Sahal. Nuansa Fiqih Sosial. Yogyakarta: LKiS, 1994.

Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar,

Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama. Surabaya: LTN NU Jawa Timur

dan Diantama, 2004.

Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU, diakses pada 23 April

2016 dari http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-

istinbath-hukum-nu.

Mandahiliang, Yunasril Yuzar. “Bentuk-Bentuk Pelanggaran Advokat”. diakses

pada tanggal 11 Juni 2016 dari

http://www.kompasiana.com/advokatcirebon/bentuk-bentuk-

pelanggaran-advokat_55000fe98133112819fa7027

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2012.

Ma’mun, Chairil. “ Standar Maslahat Menurut Islam”. Artikel diakses pada 10

Mei 2016 dari

http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/isjurnal/nuansa/Jan96/4.htm

Masyhuri, A. Aziz. Masalah Keagamaan. jilid 2. Jakarta: PPRMI dan

QultumMedia, 2004.

Mizrawi, Zuhairi. Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari : Moderasi, Keumatan, dan

Kebangsaan. Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2010.

80

Moelang, J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosada Karya, 1997.

Muchtar, Masyhudi dkk. Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Alussunnah wal Jama’ah

yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama. Surabaya: Khalista, 2007.

Muhammad al- Ghazali, bin Imam Abu Hamid Muhammad. al- Mustashfa Min

Ilmil Ushul. Tahqiq Muhammad Sulaiman al- Asyqor, cet.I. Beirut: Mu’

assisah al- Risalah, 1997.

Muhammad Ibnu Abdl Hadi al- Sundi, Abu Hasan Nurdin. Shahih Bukhari.

Beirut: Darul Kutub al- Ilmiyat, 1994.

Muslim, Muhammad Faqih. “Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam”.

Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

.

Nadia , Ambaranie dan Movanita, Kemala. “Anggap Vonis Tak Sesuai, O.C

Kaligis Ajukan Banding”. Artikes diakses pada 11 Juni 2016,dari

http://nasional.kompas.com/read/2015/12/17/19095931/Anggap.Vonis.T

ak.Sesuai.OC.Kaligis.Ajukan.Banding.

Nasution, Adnan Buyung. Arus Pemikiran Kontitusionalisme. Jakarta: Kata Hasta

Pustaka, 2007.

Noeh, Munawar Fuad. Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi. Jakarta: Zikrul

Hakim, 1997.

Nuh, Muhammad.Etika Profesi Hukum. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Online, NU. “Tentang NU”. Diakses pada 23 April 2016 dari

http://www.nu.or.id/about/sejarah.

Pandu, Yudha. Klien dan Penasihat Hukum dalam Perspektif Masa Kini. Jakarta:

PT Abadi, 2010.

Panggabean, H.P. Manajemen Advokasi. Bandung: P.T Alumni, 2010.

Pramita, Dian. “Para Pengacara Ini Tersandung Kasus Korupsi”. Artikel diakses

pada tanggal 11 Juni 2016 dari

https://m.tempo.co/read/news/2015/07/15/063684236/para-pengacara-

ini-tersandung-kasus-korupsi

Pasaribu ,Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K. Hukum Perjanjian dalam Islam.

Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

81

Pieris, John. Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum. Jakarta: Badan

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI, 2008.

Putra, Made Somya. “Kode Etik Advokat Indonesia”. Artikel diakses pada 10 Juni

2016 dari https://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/profesi-dan-

kode-etik-profesi-advokat-indonesia/.

Qal’ahji Muhammad Rawwas. Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab. Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1999.

Rahmawati. Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi ash- Shiddieqy.

Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Rada, Arifin. “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam”. Ahkam:

Vol. XIV, No. 1 Januari 2014.

Ramadhani, Muthia dan Muhaimin, Ramdhan. “3 Alasan Mengapa Korupsi

disebut Kejahatan Luar Biasa”. diakses pada tanggal 7 Juni dari

http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/23/lztpj-inilah-3-

alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa

Rizki, Muhammad. “7 Pengacara Bermasalah Versi ICW”. diakses pada tanggal

10 Juni 2016 dari

https://m.tempo.co/read/news/2013/07/29/063500415/7-pengacara-

bermasalah-versi-icw/1.

Rosyadi, Rahmat dan Hartini, Sri. Advokat dalam Perspektif hukum Islam dan

Hukum Positif. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Sahal, Ahmad dkk. Islam Nusantara dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan.

Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Santono dan Suryani, Bhekti. Prinsip-Prinsip Dasar Advokat. Jakarta: Dunia

Cerdas, 2013.

Sasongko, Jaksa Agung: “Narkotika Kejahatan Luar Biasa”. diakses pada tanggal

7 Juni 2016 dari

http://m.republika.coid/berita/nasional/hukm/15/01/18/nid14x-jaksa-

agung-narkotika-kejahatan-luar-biasa.

Satu, Berita. “Narkoba Kejahatan Luar Biasa”. Artikel diakses pada 10 Juni 2016

dari http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/4423-narkoba-kejahatan-luar-

biasa.html .

82

Seno Adji, Oemar. Etika Profesional Hukum: Profesi Advokat. Jakarta: Erlangga,

1991.

Setiawan, Aries dan Nugraha, Bayu. “10 Tahun: 10 Pengacara Terlibat

Korupsi”.diakses pada tanggal 11 Juni 2016 dari

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/652434-10-tahun--10-

pengacara-terlibat-kasus-korupsi .

Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama, 2010.

Sinaga, V Harlen. Dasar-dasar Profesi Advokat, Jakarta: Erlangga, 2011.

Sindo, Koran. “Mafia Hukum itu Ada”. diakses pada tanggal 10 Juni 2016 dari

. http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=3&date=2016-04-30

Siraj, Said Aqil. Ahlussunnah wal Jama’ah: Sebuah Kritik Historis. Jakarta:

Pustaka Cendikia Muda, 2008.

S Lev, Daniel. Hukum dan Politik di Indonesia. Jakarta: LP3ES Indonesia, 1990.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.Bandung: Alfabeta, 2004

Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries. Bantuan Hukum dan Hak Asasi

Manusia. Bandung: CV Maju Mundur, 2009.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2007.

Sururi, Vivin Baharu. Jurnal Bimas Islam: Metode Istinbat Hukum di Lembaga

Bahtsul Masail NU. Jakarta, 2013.

Suwarjin. Ushul Fiqh. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syamsuddin, Amir Integritas Penegak Hukum Hakim Jaksa polisi dan pengacara,

(jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.

Syarifuddin , Amir. Ushul Fiqh Jild 2. Jakarta: Kencana 2008.

Toni Pambakng, “Modus Operan di Mafia Hukum”. Artikel diakses pada 10 Juni

2016 dari http://www.kompasiana.com/tonipabayo/modus-operandi-

mafia-hukum_54f367c67455139e2b6c7469 .

Umam, Chaerul dkk, Ushul Fiqih I. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

83

Wasito, Herman. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta : PT. Gramedia

Pustaka Utama,1992.

Wlas, Lasdin. Cakrawala Advokat Indonesia. Yogyakarta: Liberty,1989.

Winata, Frans Hendra. Advokasi dengan Hati Nurani. Jakarta: Komisi Hukum

Nasional RI, 2010.

Zahrah, M. Abu. Ushul Fiqih. Penerjemah Saefullah Ma’shum dkk. Jakarta:

Pustaka Fidaus, 2014

Zahro, Ahmad. Lajnah Bahtsul Masail Tradisi Intelektual NU. Yogyakarta:

LKiS,2004.

Yahya, Imam Dinamika Ijtihad NU. Semarang: Walisongo Press, 2009.