METODE PENALARAN HUKUM ISLAM DALAM BAHTSUL MASAIL DAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/811/1/Muhammad.Najmuddin... · Perbedaan Antara Bahtsul Masail Dan Majlis ... satu

METODE PENALARAN HUKUM ISLAM DALAM BAHTSUL

MASAIL DAN MAJLIS SYAWIR DI PONDOK PESANTREN

RAUDLATUT THALIBIN JETIS GENTAN KECAMATAN

SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG, SERTA

RELEVANSINYA DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Oleh:

Muhammad Najmuddin

NIM : 21111024

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SALATIGA

2015

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga

di Salatiga

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan,

arahan dan koreksi, maka naskah skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Najmuddin

NIM : 211 11 024

Judul : Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Bahtsul

Masail Dan Majlis Syawir di Pondok Pesantren

Raudlatut Thalibin Jetis Desa Gentan Kecamatan

Susukan Kabupaten Semarang,Serta Relevansinya Di

Indonesia

dapat diajukan kepada Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga untuk diujikan

dalam sidang munaqosyah.

Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian

dan digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Najmuddin

NIM : 21111024

Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyyah

Fakultas :Syariah

Judul Skripsi : METODE PENALARAN HUKUM ISLAM DALAM

BAHTSUL MASAIL DAN MAJLIS SYAWIR DI

PONDOK PESANTREN RAUDLATUT THALIBIN

JETIS DESA GENTAN KECAMATAN SUSUKAN

KABUPATEN SEMARANG, SERTA

RELEVANSINYA DI INDONESIA

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karyasaya sendiri,

bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuanorang lain yang

terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kodeetik ilmiah.

Salatiga, 09 September 2015

Yang menyatakan,

Muhammad Najmuddin

NIM: 21111024

MOTTO

المحافظة على القديم الصالح واإليجاد بالجديد األصلح

“Melestarikan Tradisi Lama Yang Baik,

Dan Membentuk Tradisi Baru Yang Lebih Baik”

“Aktualisasi Dan Kontekstualisasi Fiqih Dalam Kitab Kuning

Dapat Menjadi Solusi Terhadap Problematika Perilaku

Manusia Yang Tidak Hanya Terbatas Pada Wilayah

Ibadah Mahdhah, Namun Juga Mencakup Aspek Ekonomi,

Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup,

Kependudukan, Politik Dan Kebudayaan”

(KH. Sahal Mahfudz)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

Almarhum ayah tercinta, ayahanda Muhammad Huda Tohaserta Ibu terkasih,

ibunda Isdatul Isnaini yang telah mengasuh, mendidik, membimbing serta

memotivasi peneliti baik moral, materiil, maupunspiritual semenjak kecil

sampai saat ini. Serta dipersembahakan kepada adhek-adhek peneliti, M. Ali

Munawar Huda & Siti Uswatun hasanah yang telah dengan senang hati

membantu kakaknya menyelesaikan skripsi ini.

Guru peneliti, Al-Marhum KH. Mubarok Toha dan KH. Anis Toha (Pengasuh

Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Jetis), Al-Marhum Murobbi Ruhina

Romo KH. Baidlowi Syamsuri, Lc., dan KH. Anshor Syamsuri (Pengasuh

Pondok Pesantren Sirojuth Thalibin Brabo), Al-Allamah Prof. Dr. Abdullah

Baharun (Rektor Universitas Al-Ahgaff) beserta para dosennya, Al-„Alim

Habib Salim As-Syatiri dan Ad-Da‟i Ilaallah Habib Umar Bin Khafidz selaku

guru peneliti di Tareem Hadhramaut Republik Yaman, yang telah banyak

membimbing dan melindungi peneliti dengan do‟a-do‟anya.

Dosen-dosen di IAIN Salatiga khususnya dosen-dosen di lingkungan Fakultas

Syariah

Rekan-rekanita PC IPNU IPPNU Kabupaten Semarang, Sahabat-sahabati

PMII Kota Salatiga, Kawan-kawan LPM Dinamika, Kanda Yunda JQH IAIN

Salatiga, serta sahabat-sahabati di organisasi lainnya yang saya ikuti.

Seluruh santri pondok pesantren se-Indonesia yang sedang berjuang untuk

membentuk Fiqih Indonesia sebagai khazanah keilmuan Islam Nusantara.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahi robbil‟aalamiin, segala puji dan syukur kami panjatkan

atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan taufiq sertahidayah-Nya yang

tiada terhingga, sehingga peneliti dapat menyelesaikanskripsi ini dengan judul

“Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Bahtsul Masail Dan Majlis Syawir Di

Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Jetis Desa Gentan Kecamatan Susukan

Kabupaten Semarang, Serta Relevansinya Di Indonesia”.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita

Nabi Muhammad saw, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, serta

parapengikutnya yang setia. Beliaulah sebagai rasul utusan Allahuntuk

membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah sampai pada zamanyang modern

ini. Beliau juga lah yang selalu menjadi inspirasi dalam langkah-langkah kita.

Alhamdulillah berkat kerja keras serta dukungan dari berbagai pihak,

skripsi yang peneliti susun ini dapat terselesaikan tanpa ada suatu halangan

apapun. Tentunya dalam skripsi ini pun tidak akan dapat terselesaikan dengan

sempurna tanpabantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu

peneliti. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-

dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Salatiga.

2. Ibu Dra. Siti Zumrotun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah.

3. Bapak Sukron Ma‟mun, S.HI., M.Si. selaku Ketua Jurusa Ahwal Al-

Syakhsiyyah sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bantuan,

arahan, dan bimbingan kepada peneliti dengan penuh kesabaran sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu dosen IAIN Salatiga yang telah membekalipeneliti dengan

berbagai ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di IAIN Salatiga,

sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsiini.

5. Almarhum ayah tercinta, ayahanda Muhammad Huda Tohaserta Ibu terkasih,

ibunda Isdatul Isnaini yang telah mengasuh, mendidik, membimbing serta

memotivasi peneliti baik moral, materiil, maupunspiritual.

6. Pengasuh, asatidz, alumni, kepala Pondok Pesantren, Ketua Lajnah Bahtsul

Masail Pondok Pesantren Raudlatut Thalibinbeserta jajaran kepengurusannya

yang telahmemberikan ijin serta memberikan fasilitas dalam pelaksanaan

penelitianskripsi yang peneliti lakukan

Skripsi yang telah peneliti susun ini pastinya masih jauh dari kata

sempurna.Maka dari itu peneliti mengharapkankritik dan saran dari para pembaca

yang bersifat membangun dan dapat memperbaiki skripsi di masa mendatang.

Akhirul kalam, semoga skripsi inidapat berguna bagi peneliti khususnya serta para

pembaca pada umumnya. Amin ya Robbal Alamin.

Salatiga, 09 September 2015

Muhammad Najmuddin

ABSRTAK

Najmuddin, Muhammad. Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Bahtsul Masail

Dan Majlis Syawir DI Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Jetis Desa

Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, Serta Relevansinya

Di Indonesia. Skripsi. Jurusan Syariah. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Fakultas Syari‟ah.Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Pembimbing Sukron Ma‟mun, S.HI., M.Si.

Kata Kunci: Ijtihad Kolektif, Bahtsul Masail, Majlis Syawir Ilhaq, Taqrir Jama‟i.

Skripsi yang penelititulis ini berusaha mengungkap problematika

minimnya orang-orang yang kompeten untuk berijtihad pada saat ini. Banyak

cendikiawan yang mencetuskan ide tentang ijtihad kolektif melalui forum ilmiah

sebagai sebuah solusi untuk menjawab problematika diatas. Salah satu metode

ijtihad kolektif yang sudah ada di Indonesia adalah metode bahtsul masail dan

majlis syawir. Pondok pesantren yang sudah melaksanakan metode bahtsul masail

adalah Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Jetis. Berangkat dari hal-hal tersebut,

peneliti membahas pada empat fokus masalah dalam skripsi ini, yaitu Bagaimana

metode penalaran hukum Islam dalam bahtsul masail? Bagaimana metode

penalaran hukum Islam dalam majlis syawir? Bagaimana metode bahtsul masail

di Pondok Pesantren tersebut? Dan bagaimana relevansi kedua metode tersebut di

Indonesia?

Melalui penelitian kualitatif, peneliti mengungkap fokus permasalahan

diatas. Dengan metode tersebut peneliti langsung melakukan observasi lapangan

untuk melihat secara langsung pelaksanaan bahtsul masail dan majlis syawir di

pondok pesantren tersebut. Selain itu, untuk menambah data peneliti juga

melakukan wawancara kepada berbagai narasumber sesuai dengan data yang kami

butuhkan. Peneliti juga menggunakan data serta dokumentasi yang ada pada

pengurus LBM untuk melengkapi data yang peneliti butuhkan. Dan untuk

menguji hasil temuan data tersebut maka peneliti mengadakan analisis data

dengan menggunakan kerangka teoritik yang peneliti buat.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa metode bahtsul masail dan

majlis syawir mempunyai kesinambungan dan keterhubungan dengan metode

ijtihad kolektif. Peneliti menemukan jawaban bahwa dalam pelaksanaan bahtsul

masail dan majlis syawir mempunyai rangkaian dan tahapan untuk dapat

menelurkan sebuah produk hukum. Selain itu, metode penetapan produk

hukumnya dibuat dalam kerangka bermadzhab sehingga hasilnya teruji dan layak

untuk disebut sebagai sebuah hasil ijtihad. Bahtsul masail dan majlis syawir

sendiri ternyata mempunyai relevansi serta kebermanfaatan yang sangat besar di

Indonesia terutama perannyadalam menjawab problematika kontemporer umat

Islam baik untuk santri, ulama maupun masyarakat, serta metode tersebut dapar

diadopsi oleh kalangan akademisi di kampus.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………………….

LEMBAR BERLOGO ……..……………………………………………....

NOTA PEMBIMBING …………..…..…………………………………….

LEMBAR PENGESAHAN KELULUSAN………………………………..

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .…………………………………

MOTTO …………………………………………………………………….

PERSEMBAHAN ……..…………………………………………………

KATA PENGANTAR ...……………………………………………………

ABSTRAK …………………………………………………………………

DAFTAR ISI………………………………………………………………

DAFTAR TABEL…………………………………………………………

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ………...………………………………………...

B. Rumusan masalah………………………………………………..

C. Tujuan Penelitian…………………………………………….......

D. Manfaat Penelitian .………………………………………………

E. Penegasan Istilah ….…………………………………………......

F. Tinjauan Pustaka………………………………………………...

G. Metodologi Penelitian …….…………………………………......

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan ...............................................

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

x

xi

xv

1

4

5

5

6

7

10

10

2. Kehadiran Peneliti dan Tempat Penelitian ...............................

3. Teknik Pengumpulan Data .......................................................

4. Analisis Data .............................................................................

5. Pengecekan Keabsahan Data ....................................................

6. Tahap-Tahap Penelitian ............................................................

H. Sistematika Penulisan .…………………………………………...

BAB II BAHTSUL MASAIL DAN MAJLIS SYAWIR SEBAGAI SEBUAH

METODE PENALARAN HUKUM ISLAM

A. Definisi Ijtihad …………………………………………………

B. Landasan Yuridis Normatif Ijtihad …………………………….

C. Syarat-Syarat Melakukan Ijtihad .………………………………

D. Tingkatan-Tingkatan Mujtahid .……………………………….

E. Ijtihad Kolektif .………………………………………………...

F. Ijtihad Dalam Perspektif Ulama‟ Nahdliyyin .………………….

G. Bahtsul Masail Sebagai Salah Satu Metode Ijtihad Kolektif .….

H. Majlis Syawir Sebagai Salah Satu Metode Ijtihad Kolektif .…….

BAB III METODE PENALARAN HUKUM ISLAM DALAM BAHTSUL

MASAIL DAN MAJLIS SYAWIR DI PONDOK PESANTREN

RAUDLATUT THALIBIN JETIS

A. Sejarah Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin …………………

B. Profil Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Pondok Pesantren

12

12

15

16

17

18

20

23

24

26

26

31

32

43

47

Raudlatut Thalibin ………………..……………………………...

C. Tujuan Diadakannya Bahtsul Masail Dan Majlis Syawir Di

Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin ..………………………….

D. Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Bahtsul Masail

1. Pelaksanaan Bahtsul Masail …………………………………

2. Tarjih Ibarat (I‟tibar) Dalam Bahtsul Masail ……..................

E. Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Majlis Syawir

1. Pelaksanaan Majlis Syawir …………………………………..

2. Ilhaqul Masail Dalam Majlis Syawir ………………………...

F. Persamaan Dan Perbedaan Metode Penalaran Hukum Islam

Dalam Bahtsul Masail Dan Majlis Syawir

1. Persamaan Antara Bahtsul Masail Dan Majlis Syawir ..…….

2. Perbedaan Antara Bahtsul Masail Dan Majlis Syawir ………

G. Contoh Produk Hukum LBM Pondok Pesantren Raudlatut

Thalibin

1. Produk Hukum Bahtsul Masail …………………………….

2. Produk Hukum Majlis Syawir ……………………………...

BAB IV RELEVANSI BAHTSUL MASAIL DAN MAJLIS SYAWIR DI

INDONESIA

A. Khazanah Keilmuan Islam Nusantara ..………………………….

B. Pembangunan Fiqih Indonesia Yang Aktual dan Kontekstual ....

C. Sosial Problem Solving………………………………………….

54

64

68

74

78

81

86

87

89

94

102

105

109

D. Legislasi Dan Formalisasi Syariat Islam .………………………..

E. Peningkatan Intelektualitas dan Grafik Ilmiah Bagi Santri ….......

F. Forum Penyaluran Ilmu Dari Ulama‟ dan Cebdikiawan Muslim

BAB II PENUTUP

A. Kesimpulan …….………………………………………………...

B. Saran ……………………………….…………………………….

DAFTAR PUSTAKA ..……………………………………………………….

GLOSARY ……………………………………………………………………

LAMPIRAN …………………………………………………………………..

113

119

122

125

127

129

133

135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki hukum yang datang dari

Yang Maha Sempurna, yang disampaikan melalui rasul-Nya Nabi Muhammad

SAW, yakni Al Qur‟an Al Karim. Sebagai sebuah sumber hukum tertinggi dalam

syariat Islam, al-Qur‟an merupakan satu-satunya kitab suci yang tidak pernah

mengalami perubahan satu huruf pun semenjak diturunkan kepada manusia.

Kemudian sumber hukum agama Islam selanjutnya adalah Sunnah atau yang kita

kenal dengan Hadits. Sebagai sebuah sumber hukum, hadis sendiri yang pada

awalnya tidak pernah terbukukan, dan kemudian baru dikodifikasi oleh para

ulama‟ hadis setelah mengalami penyaringan yang sangat ketat.

Al-Qur‟an dan hadits merupakan dua hal yang menjadi pedoman utama

bagi umat Islam dalam menjalankan hidup demi mencapai kebahagiaan dunia dan

akhirat. Selain itu, Al-Qur‟an dan hadits juga merupakan sumber utama hukum

dan aturan yang wajib dipegang teguh oleh umat Islam. Semua hukum yang

berhubungan dengan syariat Islam tidak boleh bertentangan dengan teks-teks al-

Qur‟an dan hadist. Dalam berbagai ayat-Nya, Allah menerangkan bahwa seluruh

hukum harus meruju‟ dari al-Qur‟an dan al-Hadits.

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman banyak problematika umat

Islam yang tidak dapat dijawab secara implisit dan tidak terdapat solusinya dalam

Al Qur‟an dan Hadits. Padahal permasalahan yang dihadapi umat Islam semakin

banyak dan berkembang. Umat Islam harus segera mendapatkan solusi dan

jawaban atas semua problematika tersebut. Dalam hal ini baik al-Qur‟an dan al-

Hadist memberikan sebuah solusi yang bernama Ijtihad. Ijtihad merupakan

metode penalaran terhadap hukum yang tidak terdapat secara implisit dalam al-

Qur‟an dan al-Hadits tetapi dapat dipahami secara eksplisit dari keduanya.

Walaupun ijtihad merupakan sebuah metode dalam pencarian hukum

Islam, bukan berarti tidak menemukan hambatan dalam pelaksanaannya. Salah

satu kendala yang timbul adalah minimnya para ulama‟ dan cendikiawan yang

berkompeten untuk melakukan ijtihad. Syarat dan ketentuan yang diharuskan ada

pada seorang mujtahid sangatlah sulit untuk ditemukan pada sosok cendikiawan

pada masa ini. Tentunya hal ini merupakan sebuah problem besar yang harus

segera dituntaskan, karena waktu terus berjalan dan problematika umat semakin

berkembang dan harus segera mendapatkan jawaban dan solusi.

Untuk menjawab problematika minimnya mujtahid tersebut, Dr. Yusuf Al-

Qardhawi memberikan sebuah solusi melalui sebauh metode ijtihad yang dia

namakan dengan ijtihad kolektif. Ijtihad kolektif adalah “metode ijtihad dimana

para ilmuwan memusyawarahkan semua persoalan yang terjadi, terutama hal-hal

yang bercorak umum dan sangat penting bagi mayoritas manusia” (Al-Qardhawi,

2000:138). Manurut al-Qardhawi, ijtihad kolektif bahkan dipandang sebagai

metode yang lebih baik karena lebih mendekati kebenaran dari pada pendapat

perseorangan, walaupun seseorang itu memiliki kapasitas keilmuan yang sangat

tinggi.

Ijtihad kolektif tersebut dapat dilangsungkan melalui forum atau diskusi

ilmiah yang selama ini banyak diselenggarakan oleh umat Islam di berbagai

belahan dunia. Menurut Dr. Muhammad Yusri (2008:369), umat Islam pada

zaman modern banyak sekali dihadapkan dengan berbagai problematika baik itu

dalam masalah ibadah, mu'amalat, maupun dalam siyasah syar‟iyyah (politik

Islam). Problematika-problematika tersebut menurutnya harus mendapatkan

perhatian dari mujtahid dengan cara mencarikan hukum dan solusinya. Termasuk

dalam cara pencarian hukum dan solusi adalah melalui al-majalis al-ilmiyyah

(lembaga-lembaga kelimuan yang ilmiah) dan al-majami‟ al-ilmiah (forum-forum

ilmiah).

Majlis dan forum-forum ilmiah sebagai sebuah metode ijtihad kolektif

seperti yang diungkapkan oleh Dr. Muhammad Yusri di atas sudah banyak

diselenggarakan di Indonesia. Diantara majlis dan forum ilmiah tersebut adalah

bahtsul masail di komunitas nahdliyyin, dan masjlis tarjih di komunitas

Muhammadiyyah. Bahkan pelaksanaan forum dan majlis ilmiah yang bernama

bahtsul masail tidak hanya dilakukan oleh komunitas nahdliyyin di tingkatan

struktural, namun juga dilakukan oleh kalangan nahdliyyin di tingkatan kultural.

Pelaksanaan bahtsul masail oleh kalangan kultural dari nahdliyyin tersebut selama

ini banyak dilakukan oleh pesantren-pesantren, terutama pondok pesantren salaf

di Indonesia.

Salah satu pesantren yang melaksanakan penalaran hukum Islam melalui

ijtihad kolektif dalam forum atau majlis ilmiah adalah Pondok Pesantren

Raudlatut Thalibin Jetis Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten

Semarang.Pesantren ini mengaplikasikan Ijtihad kolektif tersebut ke dalam 2 buah

metode. Metode yang pertama adalah Bahtsul Masail. Dalam metode ini para

santri diberikan sebuah permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat

Islam. Kemudian para santri dituntut untuk memberikan sebuah dalil yang

bersumber dari kitab-kitab fiqh yang mempunyai illatul hukmi yang sama dengan

kasus masalah tersebut. Dalil-dalil tersebut kemudian didiskusikan oleh para

santri untuk disepakati dalil manakah yang lebih tepat atau medekati kasus hukum

diatas.

Metode yang kedua adalah Majlis Syawir. Dalam metode ini para santri

mencari sebuah illatul hukmi yang terdapat dalam sebuah teks kitab fathul qarib.

Kemudian setelah mendapatkan illatul hukmi tersebut maka mereka berdiskusi

untuk mencari masalah-masalah hukum kontemporer apa saja yang bisa

menggunakan dalil pada teks kitab tersebut.

Dalam penerapannya, kedua metode diatas mempunyai keunggulan

masing-masing, yang mana keunggulan yang satu mengisi kelemahan metode

yang lain. Metode tersebut telah banyak menelurkan solusi hukum untuk

menjawab problematika kontemporer yang menjadi dinamika umat Islam. Kedua

metode tersebut sangatlah tepat dan relevan apabila diaplikasikan oleh para

cendikiawan baik dari kalangan santri maupun akademisi di negara Indonesia.

Metode ini juga berfungsi sebagai solusi untuk menjawab minimnya mujtahid

yang muncul pada era modern ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik permasalahan

sebagai berikut

1. Bagaimana metode penalaran hukum Islam yang digunakan dalam Bahtsul

Masail?

2. Bagaimana metode penalaran hukum Islam yang digunakan dalam Majlis

Syawir?

3. Bagaimana relevansi Bahtsul Masail dan Majlis Syawir di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penalaran hukum Islam dengan metode Bahtsul Masail.

2. Mengetahui penalaran hukum Islam dengan metode Majlis Syawir.

3. Mengetahui relevansi metode-metode tersebut dalam menjawab problematika

kontemporer umat Islam di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian dapat memberikan masukan berharga berupa konsep dan

metode penalaran hukum Islam dalam mememecahkan sebuah kasus

hukum.

b. Hasil penelitian dapat dijadikan sumber bahan yang penting bagi

parapeneliti di kajian hukum Islam, khususnya kajian yuridis hukum

Islam dengan tinjauan ushul fiqih.

c. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu bagi

peneliti,seluruh pembaca pada umumnya, dan bagi mahasiswa Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi mengenai bahtsul masail dan majlis syawir sebagai

salah satu metode ijtihad kolektif dalam menjawab dan memecahkan

problematika kontemporer umat Islam. Hal ini diharapkan mampu membantu

para mahasiswa dan para akademisi dalam mengatasi berbagaipermasalahan

umat Islam yang terjadi dengan efektif dan bermakna.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Bahtsul Masail

Bahtsu dari segi bahasa berarti membahas. Sedangkan masail adalah

jama‟ dari kata mas‟alah yang berarti masalah atau problematika. Definisi

bahtsul masail secara istilah adalah “salah satu forum diskusi keagamaan

untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang

muncul dalam kehidupan masyarakat”. Melalui forum bahtsul masail, para

ulama‟, cendikiawan dan santri selalu aktif mengagendakan pembahasan

tentang problematika aktual dengan berusaha secara optimal untuk

memecahkan kebuntuan hukum Islam akibat perkembangan sosial

masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara secara

tekstual tidak terdapat landasannya dalam al-Qur‟an dan al-Hadis, atau ada

landasannya namun pengungkapannya secara tidak jelas (LTN NU,

2007:XVII). Yang dimaksud bahtsul masail disini adalah forum diskusi yang

diselenggarakan oleh Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Pondok Pesantren

Raudlatut Thalibin dalam membahas serta menganalisa permasalahan yang

dihadapi oleh masyarakat, baik itu yang menjadi isu lokal, nasional, maupun

internasional.

2. Majlis Syawir

Majlis merupakan bahasa arab yang artinya tempat duduk.Sedangkan syawir

sendiri artinya adalah bermusyawarah. Majlis Syawir dalam terminologi yang

dibuat oleh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin adalah salah satu forum

diamana para santri mencari sebuah illatul hukmi yang terdapat dalam sebuah

teks kitab fathul qaribkemudian mencocokkan dengan problematika

kontemporer yang ada.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti, kajian dan hasil penelitian mengenai

bahtsul masail baik itu berupa penelitian, buku maupun yang lainnya belum lah

terlalu banyak. Diantara hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah

jurnal yang ditulis oleh Sukron Ma‟mun. Dalam jurnalnya yang berjudul “Ilhaq

Dalam Bahtsul Masail NU: Antara Ijtihad Dan Ikhtiyath” tersebut, Sukron

Ma‟mun (2011: 67) menyatakan pada penelitian yang diangkat olehnya lebih

kepada mengkaji terhadap penggunaan metode lhaq yang digunakan dalam

bahtsul masail ormas Nahdlatul Ulama‟. Ilhaq merupakan salah satu metode ushul

fiqih dalam penetapan hukum Islam. Metode ilhaq sering luput dari tinjauan para

pengkaji ushul fiqih, dan ternyata ini merupakan metode yang sering digunakan

dalam bahtsul masail yang diselenggarakan oleh organisasi Nahdlatul Ulama

(NU).

Sedangkan dalam bentuk skripsi, penelitian tentang bahtsul masail pernah

dilakukan Izul Anwar, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan

Madzhab Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam

skripsinya yang berjudul “Studi Perbandingan Penetapan Hukum Dalam Bahtsul

Masail Nahdlatul Ulama Dan Bahtsul Masail Rifa‟iyyah”, Izzul Anwar (2010:19)

meneliti tentang metode bahtsul masail yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan

bahtsul masail yang dilakukan oleh aliran Rifa‟iyyah. Dalam skripsinya, peneliti

mengungkap tentang persamaan dan perbedaan antara metode bahtsul masail di

dalam organisasi NU dan aliran Rifa‟iyyah.

Persamaan antara metode bahtsul masail di kalangan NU dan aliran

Rifa‟iyyah adalah sama-sama menganut faham ahlussunnah wal jama‟ah. Baik

NU maupun aliran Rifa‟iyyah sama-sama mengakui dan menggunakan pendapat

para mujtahid dan para fuqaha yang tercantum dalam kitab kuning. Metode dan

prosedur yang mereka gunakan dalam penetapan hukum pun juga sama, karena

keduanya condong kepada madzhab Syafi‟yyah. Sedangkan perbedaan bahtsul

masail antara NU dan aliran Rifa‟iyyah adalah adanya dominasi dalam

penggunaan kitab-kitab aliran Rifa‟iyyah dalam penetapan hukum yang dilakukan

oleh aliran Rifa‟iyyah. Sedangkan dalam bahtsul masail NU tidak ada dominasi

dalam penggunaan kitab-kitab yang digunakan sebagai sebuah referensi kecuali

berdasarkan tingkatan mujtahid atau fuqaha‟.

Salah satu peneliti yang pernah meneliti bahtsul masail adalah Jaih

Mubarok. Jaih Mubarok (2002:179) dalam bukunya Metodologi Ijtihad Hukum

Islam mengungkapkan bahwa bahtsul masail merupakan salah satu metode

pengambilan keputusan hukum yang ditetapkan dalam NU. Dengan metode ini

keputusan bahtsul masail dibuat dalam bermadzhab kepada salah satu dari empat

madzhab yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara qauli. Oleh

karena itu prosedur pengambilan hukum tersebut secara garis besar banyak

merujuk kepada pendapat individu para tokoh madzhab dalam kitab-kitab mereka.

Di kalangan bahtsul masail NU, istinbath hukum dalam bahtsul masail

merupakan alternatif terakhir, yaitu ia dapat dilakukan apabila suatu masalah atau

pertanyaan tidak terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard. Dengan

demikian tidak ada peluang untuk melakukan pemilihan pendapat dan tidak

memungkinkan para ulama‟ untuk melakukan ilhaq karena tidak ada mulhaq bih

dan wajh ilhaq. Dalam hal ini pun kemudian istinbath dilakukan secara kolektif

dengan mengaplikasikan kaidah ushul dan kaidah fiqih (Mubarok, 2002:179).

Peneliti sendiri pernah melakukan penelitian secara kolektif dalam

penelitian kompetitif kolektif yang pernah diadakan STAIN Salatiga tahun 2013.

Dalam penelitian terdahulu bersama 2 peneliti lain, peneliti mengambil judul

“Bahtsul Masail Sebagai Metode Ijtihad Kolektif Dalam Menjawab Problematika

Kontemporer Umat Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Sirajuth Thalibin

Brabo Tanggungharjo Grobogan)”. Dalam penelitian tersebut peneliti

mengungkap tentang metode ijtihad kolektif dalam bahtsul masail. Ijtihad kolektif

adalah metode ijtihad dimana para ilmuwan memusyawarahkan semua persoalan

yang terjadi, terutama hal-hal yang bercorak umum dan sangat penting bagi

mayoritas manusia. Ijtihad kolektif bahkan dipandang sebagai metode yang lebih

baik karena lebih mendekati kebenaran daripada pendapat perseorangan,

walaupun seseorang itu memiliki kapasitas keilmuan yang sangat tinggi.

Di Indonesia sendiri pelaksanaan ijtihad kolektif telah sejak lama

diterapkan dalam dunia pesantren dan ormas-ormas Islam. Salah satu ormas Islam

yang melaksanakan ijtihad kolektif tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU). Ijtihad

kolektif tersebut kemudian terkenal di Indonesia dengan istilah Bahtsul Masail.

Bahtsul Masail sebagai sebuah metode ijtihad kolektif berupaya untuk menjawab

problematika kontemporer yang berkembang di masyarakat Islam. Dengan

mengadopsi metode-metode istinbat para ulama‟ salaf, para peserta bahtsul masail

berupaya menganalisis masalah dan mencarikan solusi hukumnya.

Praktek pengambilan keputusan hukum dalam NU itu kemudian diadopsi

oleh banyak pesantren yang berlatar belakang NU. Salah satu pesantren NU yang

mengadakan forum bahtsul masail adalah Pondok Pesantren Sirojut Thalibin

Brabo Tanggungharjo Grobogan. Pesantren ini telah melaksanakan bahtsul masail

dalam waktu yang sangat lama. Bahkan kemudian telah menjadi tradisi sampai

sekarang. Forum ini telah banyak menelurkan solusi hukum untuk menjawab

problematika kontemporer yang menjadi dinamika masyarakat umat Islam.

Sedangkan penelitian yang sekarang ini peneliti mempunyai titik fokus

pada kajian metode bahtsul masail yang dilakukan oleh Pondok Pesantren

Raudlatut Thalibin serta relevansi metode tersebut dalam menjawab problematika

kontemporer umat Islam Indonesia. Dengan kajian tersebut diungkap bagaimana

bahtsul masail di pesantren tersebut ikut memberikan sebuah peran dan solusi

dalam menjawab problematika kontemporer umat Islam. Dan kemudian juga

diungkap bagaimana peran bahtsul masail dalam bidang pendidikan bagi para

santri, ulama‟ dan masyarakat.

Dalam perkembangannya Pesantren tersebut juga menerapkan metode

penalaran hukum Islam atau ijtihad kolektif yang lain. Metode tersebut adalah

Majlis Syawir. Dalam metode ini para santri mencari sebuah illatul hukmi yang

terdapat dalam sebuah teks kitab fathul qarib. Kemudian setelah mendapatkan

illatul hukmi tersebut maka mereka berdiskusi untuk mencari masalah-masalah

hukum kontemporer apa saja yang bisa menggunakan dalil pada teks kitab

tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Untuk membantu memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian,

peneliti akan menggunakan jenis penelitian secara kualitatif dan

menggunakan beberapa pendekatan sebagai acuan dalam penulisan karya

ilmiah ini. Secara jelasnya peneliti paparkan sebagai berikut:

a. Penelitian Kualitatif

Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Prof. DR. Lex J.

Moleong, M.A. dari kutipan Bogdan dan Taylor (2011:4) bahwa, “metode

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati”. Dari pengertian tersebut, sudah barang tentu sesuai dengan

judul penelitian yang telah ada ini, peneliti akan berada pada latar yang

alamiah sehingga metode yang akan digunakan adalah dengan melakukan

wawancara, observasi, catatan lapangan dan pemanfaatan dokumen

pelakasanaan bahtsul masail dan majlis syawir di Pondok Pesantren

Raudlatut Thalibin Jetis.

b. Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini

adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Ushul Fiqih

Ushul fiqh menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah “ilmu tentang

kaedah, aturan dan pembahasan yang dijadikan sarana untuk

memperoleh hukum syara‟ mengenai suatu perbuatan dan dalil-

dalilnya secara terperinci” (Mustofa & Wahid, 2009:68). Dengan

pendekatan secara ushul fiqih tersebut maka peneliti akan

menggunakan ushul fiqih untuk menganalisis sumber data yang

berkenaan dengan metode pengambilan hukum, sumber hukum dan

produk hukum bahtsul masail dan majlis syawir.

2) Pendekatan Hermeneutika

Menurut Imam Suprayogo (2003:73), hermeneutika merupakan

metode bahkan aliran dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam

memahami makna teks (kitab suci, buku, undang-undang, dan lain-

lain) sebagai sebuah fenomena sosial budaya. Fungsi dari metode

hermeneutika adalah agar tidak terjadi distorsi pesan atau informasi

antara teks, penulis teks, dan pembaca teks. Tujuan spesifikasinya

adalah mengembangkan pengetahuan yang memberikan pemahaman

dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam.

2. Kehadiran Peneliti dan Tempat Penelitian

Peneliti telah melaksanakan observasi dan wawancara langsung pada

obyek kajian sehingga sudah barang tentu peneliti barada pada lapangan

bersama nara sumber yang ada. Penelitian dilaksanakan di adalah Pondok

Pesantren Roudlotut Tholibin Jetis Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten

Semarang. Alasan peneliti memilih pondok pesantren tersebut untuk

dijadikan obyek penelitian adalah karena pelaksanaan bahtsul masail di

pesantren tersebut telah berjalan secara dinamis dalam jangka waktu yang

lama. Peran yang diberikan pesantren tersebut melalui program

pendidikannya di bahtsul masail telah memberikan manfaat terhadap berbagai

pihak. Selain itu juga, pesantren tersebut mengagendakan majlis syawir yang

sangat jarang ada di pesantren lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penumpulan data merupakan langkah yang paling penting

dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk

mendapatkan data. Dalam pelaksanaan penelitian ini, data akan diperoleh

dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi Terlibat

Observasi terlibat adalah“teknik pengumpulan data dimana

penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat)

terhadap gejala-gejala subyek yang sedang diteliti, baik pengematan itu

dilakukan di dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan di dalam

situasi yang khusus diadakan” (Surachmad, 1972:155). Disini peneliti

langsung terjun mengikuti dan berinteraksi langsung di Pondok Pesantren

Raudlatut Thalibin Jetis Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten

Semarang. Peneliti juga secara langsung mengikuti kegiatan bahtsul

masail dan majlis syawir yang dilaksanakan di pesantren tersebut.

Peneliti sendiri juga merupakan orang yang terlibat dalam kegiatan

tersebut dalam beberapa tahun. Dengan observasi terlibat ini peneliti

dapat mengetahu secara langsung proses pelaksanaan bahtsul masail dan

majlis syawir serta metode yang digunakan dalam forum tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moelong,

2011:186 ). Peneliti telah melakukan wawancara dengan pengasuh

pesantren dengan tujuan untuk mengetahui sejarah pesantren tersebut

serta peran bahtsul masail dan majlis syawir bagi santri dan masyarakat.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan dewan astadidz di pesantren

untuk mengetahu sejauh mana pelaksanaan dan peran mereka terhadapa

kegiatan bahtsul masail dan majlis syawir. Kelompok ketiga yang

diwawancarai peneliti adalah pengurus pesantren. Wawancara tersebut

dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai profil dan

program kerja Lajnah Bahtsul Masail (LBM) di Pondok Pesantren

Raudlatut Thalibin Jetis, serta pelaksanaan bahtsul masail dan majlis

syawir di pesantren tersebut. Wawancara juga dilakukan dengan alumni

pesantren untuk mengetahui manfaat metode tersebut bagi para alumni.

c. Catatan Lapangan

Catatan lapangan merupakan catatan yang dibuat di lapangan pada

saat melaksanakan penelitian yang berisikan informasi penting apa saja

yang didapatkanpeneliti berdasarkan apa yang telah dilihat, didengar, dan

dirasakan saat melaksanakan observasi lapangan tersebut. Catatan

lapangan yang peneliti tulis adalah seputar pelaksanaan kegiatan bahtsul

masail dan majlis syawir.

d. Penggunaan Dokumen

Dokumen dalam artian ini adalah setiap bahan tertulis ataupun film

(foto) saat pelaksanaan penelitian sabagai bukti autentik dalam membantu

penyusunan laporan penelitian setelah purna. Dokumen yang peneliti

gunakan adalah dokumentasi hasil kegaiatan kegiatan bahtsul masail dan

bahtsul masail yang pernah dilakukan oleh pesantren tersebut. Dokumen

tersebut antara lain hasil produk hukum bahtsul masail dan majlis syawir,

foto-foto kegiatan, tata tertib kegiatan, hasil musyawarah LBM, dan yang

lain sebagainya.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya akan penulis analisa dengan

menggunakan teknik analisa data dengan cara:

a. Reduksi Data

Reduksi adalah ”proses identifikasi satuan unit” (Moleong,

2011:288). Peneliti melakukan reduksi data dengan cara mengidentifikasi

setiap data-data yang didapatkan, baik data melalui dokumen, wawancara

maupun observasi. Identifikasi ini dilakkan peneliti untuk lebih dapat

memahami dari setiap data yang didapatkan.

b. Kategorisasi

Kategorisasi adalah “upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam

bagian-bagian yang memiliki kesamaan” (Moleong, 2011:288). Peneliti

melakukan kategorisasi dengan cara memilah setiap data-data yang

didapatkan, baik data melalui dokumen, wawancara maupun observasi.

Kategorisasi tersebut dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam

menyatukan data-data tersebut nantinya.

c. Sintesisasi

Sintetsisasi adalah“mencari kaitan antara satu kategori dengan

kategori yang lainnya agar bertemu titik permasalahannya” (Moleong,

2011:289). Data yang telah dikategorikanoleh peneliti kemudian dicari

titik temu antara yang satu dengan yang lainnya dan kemudian disatukan

ke dalam satu pembahasan yang sama sehingga dapat memberikan sebuah

penjelasan yang utuh

5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam rangka mendapatkan informasi yang faktual dan terperinci,

maka penelitu menggunakan beberapa teknik pengecekan data yang diuraikan

sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah“sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data

yang memanfaatkan sesuatu yang lain” (Moleong, 2011:330). Artinya,

melalui teknik ini data pokok yang ada akan dibandingkan dengan data

pendukung lainnya, baik berdasarkan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Dalam hal ini peneliti membandingkan antara data-data yang didapatkan

peneliti melalui wawancara dengan dokumentasi serta hasil observasi

lapangan. Selain itu peneliti juga membandingkan antara metode yang

dilaksanakan dengan apa yang menjadi dasarnya dalam kitab kuning atau

buku panduan pelaksanaan program tersebut.

b. Uraian Rinci

Dalam teknik ini penelititelah melaporkan hasil penelitiannya

sehingga urainnya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin.

c. Auditing

Auditing adalah “proses pemeriksaan kebergantungan dan

kepastian data dalam penelitian“ (Moleong, 2011:338). Segala bentuk

informasi yang didapatkan peneliti baik berbentuk catatan ataupun data

lainnya dimanfaatkan dalam proses auditing.

6. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahapan ini peneliti membaginya dalam tiga tahap yaitu:

a. Tahap Pra-lapangan

Dalam tahap pertama ini ada lima hal yang telah dilengkapi oleh

peneliti, yaitu:

1. Menyusun rancangan penelitian.

2. Mengurus perizinan.

3. Menjajaki dan menilai lapangan.

4. Memilih dan memanfaatkan informan.

5. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian,

yaitu:

1. Memahami latar penelitian.

2. Adaptasi peneliti dilapangan.

3. Berperan serta sambil mengumpulkan data.

c. Tahap Pasca Lapangan

Pada bagian ini akan dibahas prinsip pokok, tetapi tidak akan

dirinci bagaimana cara analisis data itu dilakukan. Dalam penelitian kali

ini peneliti secara langsung melakukan analisisnya dalam setiap bab tanpa

menyiakan secara khusus bab yang dilakukan untuk menganalisis. Hal ini

dilakukan karena peneliti ingin menyajikan dua pokok pembahasan dalam

babnya sendiri-sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang peneliti susun mencakup subtansi sebagai

berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang :

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Penegasan Istilah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan

Sistematika Penulisan Penelitian.

Bab II mengemukakan tentang Bahtsul Masail dan Majlis Syawir sebagai

metode penalaran hukum Islam. Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang

Tinjauan Umum Ijtihad, Landasan Normatif Yuridis Ijtihad, Syarat Ijtihad,

Ruang Lingkup Ijtihad, Tingkatan Mujtahid, serta Bahtsul Masail dan Majlis

Syawir Sebagai Metode Ijtihad Kolektif.

Bab III menjelaskan tentang Paparan Data dan Temuan Penelitian

pelaksanaan Bahtsul Masail dan Majlis Syawir di Pondok Pesantren Raudlatut

Thalibin. Yang dibahas dalam bab ini yaitu Gambaran Umum tentang Pondok

Pesantren Raudlatut Thalibin Jetis Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten

Semarang, Latar Belakang Pelaksanaan Bahtsul Masail dan Majlis Syawir di

pesantren tersebut, Metode Bahtsul Masail dan Majlis Syawir, dan Contoh

Produk Hukum dari kedua metode tersebut.

Bab IV menguraikan tentang relevansi metode bahtsul masail dan majlis

syawir di Indonesia. Dalam bab ini menjelaskan tentang peran bahtsul masail

dan masjllis syawir Di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin serta relevansinya

di Indonesia terutama dalam menjawab berbagai problematika kontemporer.

Selain itu juga diuraikan bagaimana metode yang digunakan oleh pondok

pesantren tersebut serta hasil dari kajian yang ada dapat diadopsi di pesantren

lain atau kalangan akademisi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Bab V adalah Penutup. Dalam bab terakhir ini adalah membahas tentang

kesimpulan penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diharapkan

dapat memberikan manfaat dalam pengembangan Bahtsul Masail dan Majlis

Syawir sebagai sebuah metode ijtihad dan penutup sebagai kesempurnaan dalam

skripsi ini.

BAB II

BAHTSUL MASAIL DAN MAJLIS SYAWIR SEBAGAI SEBUAH

METODE PENALARAN HUKUM ISLAM

A. Definisi Ijtihad

Kata ijtihad merupakan mashdaryang berasal dari kata fiil madhiijtahada

dan fiil mudhari‟yajtahidu.Kata ijtahada merupakan fiil tsulasi mazid yang

mengikuti wazanifta‟ala dan berasal dari fiil tsulasijahada. Jahada mempunyai

arti berusaha dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan ijtihad sendiri secara

etimologi mempunyai beberapa arti, yaitu kerja keras atau sungguh-sungguh,

pengetahuan mengenai hukum atau jurisprudensi, dan mencurahkan segala

kemampuan atau menanggung beban (Ali & Ahmad, 1998:27).

Adapun secara terminologi para ulama‟ banyak memberikan definisi

tentang ijtihad. Menurut al-Amidi seperti yang dikutip dalam buku Hukum Islam

Kontemporer (2009:68), ijtihad adalah “mengerahkan segenap kemampuan dalam

mencari hukum syar‟i yang bersifat dzanny, dalam batas sampai dirinya merasa

mampu melebihi usahanya sendiri itu”. Sedangkan definisi ijtihad menurut Imam

al-Ghazali adalah “pencerahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka

memperoleh hukum-hukum syar‟i” (Mustofa & Wahid, 2009:68).

Imam al-Mahalli dalam kitab Syarah Waraqat memberikan definisi ijtihad

sebagai berikut:

وأما االجتهاد فهو بذؿ الوسع يف بلوغ الغرض اؼبقصود من العلم ليحصل لو

Menurut Imam al-Mahalli, Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk

mencapai sebuah tujuan yang diinginkannya dalam sebuah keilmuan tertentu yang

ingin dia dapatkan (Yusri, 2008:369).

Dari berbagai definisi ijtihad yang diberikan oleh para mujtahid maka bisa

dilihat bahwa yang menjadi konteks ijtihad adalah pencarian hukum yang

berkaitan dengan syariat Islam. Pencarian hukum tersebut harus disertai dengan

segala kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sedangkan yang menjadi

obyek dari ijtihad sendiri adalah ketika permasalahan tersebut bersifat dzanny,

belum ada ketetapan pasti dari syariat Islam.

Tidak semua urusan dalam agama dibenarkan untuk menjadi obyek ijtihad.

Ada wilayah yang tidak boleh diijtihadi dan ada wilayah yang boleh diijtihadi.

Menurut Dr. Muhammad Yusri (2008:371), wilayah yang diperbolehkan untuk

menjadi obyek ijtihad terfokus pada dua hal, yaitu:

1. Permasalahan yang tidak ada ketentuan hukumnya sama sekali, baik itu

dalam al-Qur‟an maupun al-Hadis.

2. Permasalahan yang disebutkan hukumnya, tetapi ada pertentangan antara satu

dalil dengan dalil yang lainnya.

Dalam permasalahan terakhir tersebut yang menjadi wilayah ijtihad hanya sebatas

menyatukan antara dalil-dalil yang bertentangan atau melakukan tarjih terhadap

salah satu dalilnya.

Imam al-Ghazali telah memberikan batasan khusus berkenaan lapangan

ijtihad, yaitu setiap hukum syara‟ yang dalilnya tidak qath‟i. Yang dimaksud

dengan qath‟i disini adalah suatu lafadz yang menunjukkan kepada hukum

tertentu dan tidak mengandung makana lain. Qath‟i dapat pula berarti suatu lafadz

yang dipahami darinya satu makna tertentu dan tidak mengandung kebolehan

untuk ditakwil serta tidak mengandung kemungkinan untuk dipahami makna lain,

selain ditunjukkan lafadz itu (Mustofa & Wahid, 2009:70-71).

Menurut alasan tekstual dan logis syariah historis, ijtihad perdefinisi

dibatasi pada maslah-masalah yang belum dijelaskan oleh teks al-Qur‟an dan

sunnah yang jelas dan terperinci. Selain itu, dibawah formulasi historis ushul fiqih

ijitihad tidak mungkin dilakukan, bahkan dalam masalah-masalah yang telah

disepakati melalui ijma‟. Namun Abdullah Ahmed An-Naim (2011:48)

mengungkapkan bahwa pembatasan peranan ijtihad harus dimodifikasi. Usulan ini

sebagian didukung fakta bahwa Umar, khalifah kedua dan seorang sahbat

terkemuka melakukan ijtihad dalam masalah-masalah yang jelas ditunjuk oleh

teks al-Qur‟an dan sunnah yang jelas dan rinci. Contohnya adalah pada kasus

khalifah tidak membagikan zakat pada golongan muallafah qulubuhum pada masa

pemerintahannya dikarenakan iman orang-orang Islam pada waktu itu telah kuat.

Dr. Ahmad Yusri membagi hukum ijtihad menjadi tiga bagian, yaitu

wajib, fardhu kifayah, dan sunnah.

1. Ijtihad dihukumi wajib adalah ketika kemampuan dan keahlian untuk

berijtihad hanya dimiliki oleh satu orang atau hanya orang tersebut yang

dapat mengetahui terhadap sebuah permasalahan hukum. Maka bagi orang

tersebut wajib untuk mencurahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk

mendapatkan hukum dari obyek permasalahan yang diijtihadi.

2. Ijtihad dihukumi fardhu kifayah adalah jika pada waktu tersebut terdapat

lebih dari seorang mujtahid. Apabila salah seorang dari mujtahid tersebut

telah melakukan ijtihad, maka gugur kewajiban dari mujtahid yang lain. Akan

tetapi jika salah satu diantara mereka tidak ada yang melakukan ijtihad, maka

semua mujtahid yang ada mendapatkan dosa semuanya.

3. Ijtihad dihukumi sunnah adalah ijtihad yang dilakukan terhadap permasalahan

yang belum terjadi, dan beberapa saat kemudian permasalahan tersebut

diperkirakan akan benar-benar terjadi. Maka hukum ijtihad yang demikian

adalah sunnah(Yusri, 2008:370-371).

B. Landasan Yuridis Normatif Ijtihad

Diantara landasan yangmelegitimasi adanya ijtihad adalah

1. Surat an-Nisa‟ ayat 59

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan

ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

(Depag, 1995:88).

2. Surat an-Nisa ayat 105

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa

kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah

Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang

yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat (Depag,

1995: 96).

3. Hadis riwayat Imam Muslim (An-Nawawi, 1994:240)

عنعمروبنالعاصاهنسمعرسوالللهصلىاللهعليهوسلمقاإلذاحكماغباكمفاجتهدشباصابفلهاجرانوإذاح .كمفاجتهدشباخطأفلهاجر

Dari Amr Ibn Ash bahwa dia mendengar dari Rasulullah Saw. Bersabda mana

kala seorang hakim menetapkan perkara dengan berijtihad, kemudian benar

maka baginya akan mendapatkan dua pahala. Dan apabila hasil ijtihadnya

salah maka mendapatkan satu pahala.

4. Hadis riwayat Imam Tirmidzi (Al-Mubarakfury, 1990:464)

أنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمبعثمعاذاإلىاليمنفقالكيفتقضي؟فقاألقضيبمافيكتاباللهقالفإنلميكنفيكتاباهلل؟قالفبسنةرسوالللهصلىاللهعليهوسلمقالفإنلميكنفيسنةرسوالللهصلىاللهعليهوسلم؟قاألجتهد

رأييقاالغبمدللهالذيوفقرسولرسوالللهصلىاللهعليهوسلم

Bahwasanya Rasulullah Saw. Mengutus Muadz bin Jabal untuk berdakwah ke

Yaman. Maka beliau bersabda “bagaimana engkau menghukumi sesuatu?”,

Muadz menjawab “saya akan menghukumi dengan apa yang terdapat dalam

Kitabullah”. Nabi bersabda “apabila tidak terdapat dalam Kitabullah?”,

Muadz menjawab “maka saya akan menghukumi dengan sunnah Rasulullah”.

Beliau bersabda “apabila tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah?”, Muadz

menjawab “saya akan berijtihad dengan fikiran saya”. Kemudian nabi

bersabda “segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada

utusan Rasulullah”.

C. Syarat-Syarat Melakukan Ijtihad

Para ulama dalam menetapkan syarat-syarat kebolehan melakukan ijtihad

tidaklah sependapat. Sekalipun demikian dapatlah ditetapkan bahwa syarat-syarat

umum untuk melakukan ijtihad itu antara lain:

1. Mengetahui dengan baik bahasa Arab dengan segala seginya.

2. Mengetahui dengan baik isi al-Qur‟an dan hadis

3. Mengetahui masalah-masalah hukum yang telah menjadi ijma‟ ulama‟

sebelumnya.

4. Mengetahui ushul fiqih, kaidah-kaidah fiqhiyyah, maqashid syariah dan

rahasia-rahasia syara‟.

5. Mujtahid memiliki sifat jujur, adil, dan berahlak terpuji.

6. Mujtahid mempunyai niat yang suci dan benar (Salam & Fathurohman:

1994:102-103).

Selain pada syarat umum diatas, al-Qardhawi juga memberikan beberapa

aturan dan ketentuan pokok yang merupakan kode etik dalam ijtihad kontemporer.

Adapun aturan dan ketentaun pokok tersebut yaitu:

1. Tidak ada ijtihad tanpa mencurahkan kemampuan.

2. Tidak ada ijtihad dalam permasalahan qath‟i.

3. Tidak boleh menjadikan dzanni sebagai qath‟i.

4. Menghubungkan antara fiqih dan hadis.

5. Waspada agar tidak tergelincir oleh tekanan realita.

6. Mengantisipasi pembaharuan yang bermanfaat.

7. Tidak mengabaikan semangat zaman dan kebutuhannya.

8. Transformasi menuju ijitihad kolektif (jama‟i).

9. Bersikap lapang dada terhadap kekeliruan Mujtahid (Al-Qardhawi, 2000:131-

138).

D. Tingkatan-TingkatanMujtahid

Menurut Abu Zahrah, para ulama‟ ushul fiqh membagi fuqaha‟ menjadi

tujuh tingkatan.Empat diantaranya sebagai mujtahidin dan sisanya sebagai

muqallidin. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah:

1. Mujtahid Mustaqil, yaitu mereka yang wajib mempunyai syarat-syarat yang

lengkap sebagai seorang mujtahid. Merekalah yang secara langsung menggali

hukum dari al-Qur‟an dan al-Hadis, serta mengqiyaskan, memberikan fatwa

dan yang lainnya. Yang termasuk ke dalam tingkatan ini adalah imam 4

madzhab.

2. MujtahidMuntasib, yaitu mereka yang mengikuti Imamnya dalam hal-hal

ushul (pokok), dan berbeda dengan Imamnya dalam hal furu‟. Yang termasuk

dalam tingkatan ini adalah seperti Abu Yusuf dalam mahdzhab Abu Hanifah

dan Al-Muzanni dalam madzhab Imam Syafi‟i.

3. MujtahidMadzhab, yaitu mereka yang mengikuti dan sepakat dengan Imam

baik dalam hal ushul maupun dengan furu‟.

4. MujtahidMurjih, yaitu mereka yang tidak mengadakan istinbath dalam

masalah-masalah yang tidak diketahui hukumnya. Mereka hanyalah men-

tarjih pendapat-pendapat yang mereka temukan dalam madzhab mereka

(Depag, 1986: 143-144).

E. Ijtihad Kolektif

Ijtihad kolektif menurut al-Qardhawi (2000:138) adalah “metode ijtihad

dimana para ilmuwan memusyawarahkan semua persoalan yang terjadi,

terutama hal-hal yang bercorak umum dan sangat penting bagi mayoritas

manusia”. Ijtihad kolektif merupakan sebuah solusi untuk menyikapi

problematika minimnya Mujtahid. Ijtihad kolektif bahkan dipandang sebagai

metode yang lebih baik karena lebih mendekati kebenaran daripada pendapat

perseorangan, walaupun seseorang itu memiliki kapasitas keilmuan yang sangat

tinggi.

Al-Qardhawi (2000:24) mengatakan bahwa dewasa ini ada dua macam

ijtihad yang diperlukan oleh umat Islam. Kedua macam ijtihad tersebut adalah:

1. Ijtihad Intiqa‟i, yaitu “memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat

terkuat yang terdapat dalam warisan fiqih Islam, yang penuh dengan fatwa

dengan keputusan hukum”. Dalam ijtihad ini dilakukan suatu studi

komparatif terhadap pendapat-pendapat dalam madzhab fiqih dan meneliti

dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat

tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat

dalilnya sesuai dengan kaidah tarjih. Contoh hasil ijthad menggunakan

metode ini adalah orang yang dipaksa membunuh maka hukumnya juga

sepadan dengan orang yang memaksanya.

2. Ijtihad Insya‟i, yaitu “pengambilan konklusi hukum baru dari suatu

persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama‟-

ulama‟ terdahulu, baik itu persoalan lama atau baru”. Sebagian besar

ijtihad ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan

diketahui oleh ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa mereka.

Contoh hasil ijthad menggunakan metode ini adalah diperbolehkannya

berfoto, yang mana hukumnya berbeda dengan melukis karena berfoto

merupakan refleksi bayangan diri pada kertas, sedangkan melukis adalah

menyerupai hukum Allah (Al-Qardhawi, 2000:43).

Al-Qardhawi menambahkan bahwa pada masa modern ini memungkinkan

untuk memunculkan ijtihad baru yang merupakan integrasi antara ijtihad intiqa‟i

dan ijtihad insya‟i. Integrasi tersebut adalah dengan cara memilih berbagai

pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih rerlevan dan kuat, kemudian

dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru. Contoh dari model

hasil ijtihad ini adalah seperti hasil fatwa Lajnah Fatwa Kuwait tentang

permasalahan aborsi (Al-Qardhawi, 2000:47).

Menurut KH. Sahal Mahfudz, dalam aplikasinya ijtihadjama‟i meliputi

dua hal. Pertama, ijtihad dalam upaya memecahkan status hukum permasalahan

baru yang belum di singgung oleh al-Qur‟an, al-Sunnah, dan pembahasan ulama-

ulama terdahulu. Jadi masalah ini dapat dikatakan masalah yang benar-benar baru

(al-masail al-mahaddatsah), karena bukan hanya al-Alqur‟an dan al-Sunnah tidak

membicarakannya, juga hal ini belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu.

Kedua, ijtihad untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan cita

kemaslahatan kemanusiaan universal sebagai spirit ajaran Islam. Hukum masalah

yang akan diijtihadi itu telah dibahas oleh imam-imam mujtahid terdahulu, tapi

karena ada beragam pandangan yang saling menampik antara yang satu terhadap

lain, maka tugas kita secara kolektif adalah memilih pendapat yang paling tepat

dan paling sesuai dengan ruh agama, yaitu kemaslahatan.

Hal-hal yang sifatnya ibadah mahdhah (rukun islam dan rukun iman) jelas

tidak mengalami perubahan signifikan. Paling hanya sentuhan kemanusiaannya

yang perlu dipertegas. Misalnya muncul ide zakat profesi demi menegakkan

keadilan dan kemaslahatan kolektif. Namun, untuk masalah sosial yang multi

dimensional, semisal inovasi teknologi, perdagangan bebas, politik internasional,

agresi militrr AS ke dan Iraq, pengembangan Nuklir Iran, kejahatan internasional,

inovasi kedokteran, informasi dunia, kemajuan pesat ilmu pengetahuan,

munculnya pikiran-pikiran baru yang lebih progresif-dinamis, serta munculnya

aliran keagamaan baru yang menghebohkan, membutuhkan jawaban yang

memadai dari ulama-ulama kita (Asmani, 2007:269).

Dalam kalangan nahdliyyin juga dikenal istilah yang hampir mirip dengan

ijtihad jama‟i atau ijtihad kolektif. Istilah tersebut adalah taqrir jama‟i, yaitu

“upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara

beberapa qaul/wajah”. Selain itu juga dikenal istilah ilhaqul masail bi nadzairiha,

yaitu “menyamakan hukum suatu kasus/masalah serupa yang belum dijawab oleh

kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab” (LTN NU,

2007:446).

Dalam ijtihad individu kadangkala seseorang itu menyentuh suatu aspek

hukum dalam obyek pembahasan tertentu, sementara dia tidak menaruh perhatian

pada aspek lainnya. Terkadang seseorang menghafal segala sesuatu yang orang

lain tidak menghafalnya. Sedangkan diskusi kelompok semacam ijtihad kolektif

dapat menemukan point-point yang tersembunyi atau dapat memunculkan secara

jelas perkara-perkara yang sulit, atau mengingatkan beberapa masalah yang

terlupakan, dan ini merupakan berkat dari musyawarah. Diantara produk kolektif

adalah adanya usaha yang ditangani oleh sekelompok orang, atau usaha yang

dilakukan oleh sebuah lembaga sebagai sebuah ganti dari usaha individu.

Dasar tentang ijtihad kolektif adalah kisah Sayyidina Ali yang bertanya

kepada Nabi Muhammad tentang apa yang harus dilakukan jika dihadapakan pada

sebuah perkara yang belum pernah ada keputusan hukumnya dari al-Qur‟an dan

hadis. Kemudian Nabi Muhammad Saw menjawab, “Engkau musyawarahkan

perkara itu dikalangan para pakar fiqih dan orang-orang ahli ibadat dari kaum

Mukmin, dan janganlah engkau sekali-kali menetapkan hukum masalah ini

menurut pendapatmu sendiri”. Demikian inilah yang disebut dengan ijtihad

kolektif (Al-Qardhawi, 2000:139).

Metode ijtihad kolektif seperti inilah yang pernah ditempuh oleh

Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Abu Bakar ketika menghadapi suatu

perkara dan tidak mendapatkan dasar hukumnya dari al-Qur‟an dan hadis, maka

beliau mengundang para tokoh diantara kaum muslimin dan para ulama mereka

untuk diajak musyawarah. Apabila pendapat mereka atas suatu perkara itu

disepakati, maka beliau memutuskan perkara itu dengan pendapat tersebut. Begitu

pula dengan Sayyidina Umar, apabila tidak menemukan keputusan al-Qur‟an dan

hadis serta tidak pula menemukan keputusan dari Abu Bakar maka beliau

mengundang para tokoh-tokoh kaum Muslim dan ulama-ulama mereka untuk

diajak bermusyawarah. Apabila pendapat mereka atas masalah tersebut disepakati,

maka beliau memutuskan perkara itu dengan pendapat tersebut.

Dengan adanya ijtihad kolektif ini bukan berarti membunuh (meniadakan)

dan tidak memerlukan ijtihad individu. Sebab yang menerangi jalan menuju

kepada ijtihad kolektif adalah hasil penelitian orisinil yang diajukan oleh setiap

mujtahid untuk didiskusikan secara kolektif. Setelah diteliti dan didiskusikan,

maka keluarlah suatu keputusan dari lembaga tersebut, baik berdasarkan ijma‟

maupun pendapat mayoritas.Apabila tidak melewati jalur penelitian, maka hasil

ijtihad individu ini dapat berakibat bahwa sebagian besar keputusan secara

kolektif itu nanti di dalamnya terdapat celah yang dapat dijadikan bahan kritikan

dan keraguan. Karenanya, hak individu dalam berijtihad itu masih ada pada setiap

keadaan. Bahkan, sebenarnya proses ijtihad itu pada dasarnya adalah proses

ijtihad individu. Sedangkan ijtihad kolektif merupakan permusyawaratan terhadap

hasil-hasil yang telah dicapai oleh setiap individu sebagaimana yang telah kita

ketahui(Al-Qardhawi, 2000:139).

F. Ijtihad Dalam Perspektif Ulama’ Nahdliyyin

Pengertian istinbath al-ahkam di kalangan ulama‟ nahdliyyin bukan

mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yaitu, al-Qur‟an dan al-

Hadis. Akan tetepi penggalian hukum dilakukan dengan men-tahqiq-kan secara

dinamis nash-nash fuqaha‟ dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.

Istinbath langsung dari sumber primer (al-Qur‟an dan al-Hadis) yang cenderung

kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan

karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari, terutama di bidang ilmu-ilmu

penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara

itu istinbath dalam batas madzhab disamping lebih praktis dapat dilakukan oleh

semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat (uraian teks) kitab-kitab

fiqih sesuai dengan terminologinya yang baku (Mahfudz, 1994:26-27).

Menurut Jaih Mubarak, secara garis besar pengambilan keputusan hukum

Islam di kalangan nahdliyyin dapat dibagi menjadi 3 macam prosedur, yaitu:

1. Mengambil jawaban dari kitab-kitab yang sudah ada. Jika terdapat beberapa

qaul atau wajah, maka yang dilakukan adalah taqrir jama‟i untuk

menentukan pilihan terhadap salah satu pendapat. Dan metode ini juga

mempunyai prosedur tersendiri.

2. Ilhaqul Masail Binadzairiha(إغباؽ اؼبسائل بنظائرىا), yaitu mempersamakan hukum

suatu kasus atau masalah yang dijawab oleh ulama‟ terhadap masalah atau

kasus serupa yang telah dijawab oleh ulama‟ lain. Dengan kata lain, pendapat

ulama‟ yang sudah jadi menjadi ushul atau pokok, dan kasus atau masalah

yang belum ada hukumnya disebut furu‟ atau cabang. Metode ini merupakan

salah satu cara yang digunakan dalam berijtihad.

3. Istinbath Hukum sebagai alternatif terakhir, yaitu dapat dilakukan apabila

suatu masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya dalam kitab-kitab

standard sehingga tidak ada peluang untuk melakukan pemilihan pendapat

dan tidak memungkinkan para ulama untuk melakukan ilhaq karena tidak ada

mulhaq bih dan wajh ilhaq. Istinbath dilakukan secara jama‟i (kolektif)

dengan mempraktekkan kaidah ushul dan kaidah fikih (Mubarak, 2002:179-

181).

Kalimat istinbath di kalangan nahdliyyim terutama dalam kerja bahtsul

masail Syuriyah tidak lah populer. Kalimat itulebih populer di kalangan ulama

nahdliyyin dengan konotasi ijtihad mutlak, suatu aktivitas yang oleh ulama‟

syuriyah masih berat untuk dilakukan. Sebagai gantinya dipakai kalimat bahtsul

masail yang artinya membahas masalah-masalah waqi‟iyyah melalui referensi

(maraji‟) kutub fuqaha‟.

Sikap dasar bermadzhab telah menjadi pegangan nahdliyyin sejak

berdirinya. Secara konsekuen sikap ini ditindak lanjuti dengan pengembalian

hukum fiqih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematik dalam

beberapa komponen: ibadah, mu‟amalah, munakahah, jinayat dan qadha‟. Selain

mempertimbangkan qaul yang diambil itu berdasarkan kekuatan qaul tersebut,

tetapi juga dipertimbangkan pengambilan sikap untuk menentukan pilihan sesuai

dengan situasi kebutuhan dzaruriyyah (primer), hajiyah (sekunder), dan

tahsiniyyah (tersier) (Mahfudz, 1994:28).

Sebagaimana dimaklumi, fiqih dalam arti terminologinya adalah ilmu

hukum agama. Kemudian ia diartikan sebagai kumpulan keputusan hukum agama

sepanjang masa, atau dengan kata lain yurisprudensi dalam Islam. Sebagai

kompendium,yurisprudensi fiqih memiliki sistematikanya sendiri. Ia tidak berdiri

sendiri karena sebagai sebuah disiplin ilmu maupun sebagai perangkat keputusan

hukum fiqih dibantu oleh sejumlah kerangka teoritik bagi pengambilan keputusan

hukum agama (Mahfudz, 1994:21).

Dari sana kita mengenal ushul fiqih yang membahas katagorisasi hal-hal

yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Juga kita kenal kaedah-

kaedah fiqih yang menjadi patokan praktis dalam memutuskan suatu kasus fiqih.

Belum lagi ilmu-ilmu al-Qur‟an dan al-Hadis serta ilmu-ilmu bahasa arab yang

semuanya mendukung terselenggaranya fiqih sebagai disiplin ilmu dan perangkat

keputusan hukum .

Sistematika dan perangkat penalaran yang dimiliki fiqih sebenarnya

memungkinkan dikembangkan secara kontekstual, sehingga tidak akan

ketinggalan terhadap perkembangan sosial yang ada. Pemahaman secara

kontekstual bukan berarti meninggalkan dan menanggalkan fiqih secara mutlak.

Justru dengan pemahaman tersebut segala aspek perilaku kehidupan akan dapat

terjiwai oleh fiqih secara konseptual dan tidak menyimpang dari rel fiqih itu

sendiri. Atau minimal kitab kuning akan digemari tidak saja oleh para santri yang

belakangan ini mulai enggan menguaknya, akan tetapi oleh siapa saja yang

berminat mengaji referensi pemikiran Islam. Dari uraian ini dapat dilihat

bagaimana bagaimana posisi fiqih dalam tatanan sosial, sehingga fiqih atau

komponen Islam yang lainnya tidak harus selalu disesuaikan dengan keadaan

zaman yang ada, akan tetapi bagaimana mengaplikasikan fiqih secara baik dan

benar serta mudah diterima oleh khalayak awam tanpa keresahan yang berarti.

Fiqih yang dipahami ulama nahdliyyin dalam pengertian terminologis

adalah sebagai ilmu tentang hukum syariah (bukan i‟tiqadiyah) yang berkaitan

dengan amal manusia yang diambil dan disimpulkan (muktasab) dari dalil-dalil

tafshili adalah fiqih yang diletakkanoleh para perintisnya (mujtahidin) pada dasar

pembentukannya; al-Qur‟an, al-Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas. Dalam pembentukannya

fiqih selalu mempunyai konteks dengan kehidupan nyata dan karena itu bersifat

dinamis. Ini tergambar dalam proses pembentukannya yang tidak lepas dari

konteks lingkungan yang sering disebut sebagai asbabun nuzul bagi ayat al-

Qur‟an dan asbabul wurud bagi al-Sunnah. Dalam halaqah dan muktamar

nahdliyyin direkomendasikan agar pada setiap masalah yang dibahas oleh

syuriyah diberi tashawwur al-masail (abstraksi), sehingga permasalahan dapat

menjadi lebih jelas. Dengan demikian maka kepastian hukum bisa diputuskan

secara terpadu dengan melibatkan orang-orang ahli dan profesional. Ini penting

artinya bagi upaya mengintegrasikan disiplin ilmu-ilmu lain ke dalam wilayah

fiqih, untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah tanpa ada resiko hukum.

Rumusan hukum hasil produk ijtihad nahdliyyin bukan merupakan

keputusan akhir. Masih dimungkinkan adanya koreksi dan peninjauan ulang bila

diperlukan. Bila di kemudian hari ada salah seorang ulama‟ (meskipun bukan

peserta forum bahtsul masail syuriyah) menemukan nash/qaul atau ibarat lain dari

salah satu kitab dan ternyata bertentangan dengan keputusan tersebut, maka

keputusan itu bisa ditinjau kembali dalam forum yang sama. Tidak ada perbedaan

antara ulama‟ senior maupun junior, antara yang sepuh dan yang muda dan antara

kiyai dan santri. Karena dalam dialog hukum ini yang paling mendasar adalah

benar atau tepatnya pengambilan hukum sesuai dengan subtansi masalah dan latar

belakangnya (Mahfudz, 1994:37).

Tentang pemahaman syariah secara kontekstual (muqtadha hal) diatas

memang memerlukan pengetahuan membaca perkembangan sosial. Kemampuan

demikian memang tidak ditegaskan dalam syarat-syarat formal seorang mujtahid.

Tetapi semua mujtahid adalah orang-orang yang seharusnya peduli dengan

kemaslahatan dan kepentingan masyarakat. Berbicara maslahat berarti berbicara

hal-hal yang konstektual.

Meskipun tidak secara tegas, seroang mujtahid disyaratkan memiliki

kepekaan sosial. Syarat demikian secara implisit telah terekam baik di dalam

persyaratan-persyaratan yang ada maupun di dalam mekamisme penggalian

hukum itu sendiri. Sebagai bukti, Imam Syafi‟i di kenal memiliki qaul qadim

yang dilahrikan di Baghdad Irak, dan qaul jadid yang dilahirkan setelah

kepindahannya ke Mesir. Padahal ayat-ayat al-Qur‟an yang beliau ketahui tetaplah

sama juga (Mahfudz, 1994:45).

G. Bahtsul MasailSebagai Salah Satu Metode Ijtihad Kolektif

Bathsul masailmerupakan gabungan kata yang berasal dari dua kata, yaitu

bathsudan masail. Bahtsu merupakan mashdar yang berasal dari fiil

madhibahatsadan fiil mudhari yabhatsu. Bahtsu sendiri dalam kamus al-„Asyri

mempunyai banyak arti, yaitu penelitian, pembahasan, pencarian, riset, diskusi,

dan eksplorasi (Ali & Ahmad, 1998:301). Sedangkan masailmerupakan bentuk

jamak dan mufrodnya adalah mas‟alah. Masail sendiri mempunyai beberapa arti,

yaitu pertanyaan, persoalan, isu, problematika, perkara dan kejadian (Ali &

Ahmad, 1998:1705). Dengan demikian maka bahstul masail secara bahasa dapat

diartikan sebagai pembahasan atau penelitianan akan sebuahpersoalan atau

problematika.

Sedangkan bahtsul masail secara istilah seperti yang diterminologokan

dalam sambutan buku Ahkamul Fuqoha oleh KH. Sahal Mahfudz adalah“salah

satu forum diskusi keagamaan untuk merespon dan memberikan solusi atas

problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat”(LTN NU,

2007:XVII).Dari definisi tersebut maka bisa difahami bahwa yang dinamakan

bahtsul masail haruslah sebuah forum diskusi yang disitu setidaknya terdapat tiga

orang atau lebih. Kemudian yang menjadi obyek diskusi adalah permasalahan

keagamaan yang sedang berkembang dimasyarakat dan harus segera direspon dan

dicarikan solusinya.

Bahtsul masail dapat disebut sebagai salah satu metode ijtihad kolektif

karena dalam forum atau lembaga tersebut para ulama‟, cendikiawan dan santri

selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual dengan

berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuan hukum islam akibat

perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas.

Sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam al-Qur‟an dan al-

Hadis, atau ada landasannya namun pengungkapannya secara tidak jelas.

Kompetensi para ulama‟, santri dan cendikiawan yang mengikuti bahtsul masail

diharapkan dapat menemukan sebuah solusi dan pemecahan terhadap

problematika umat Islam.

Forum bahtsul masail seperti diataslah yang menurut Dr. Muhammad

Yusri juga bisa dikatakan sebagai sebuah kerangka berijtihad. Menurut Dr.

Muhammad Yusri, umat Islam pada zaman modern banyak sekali dihadapkan

berbagai problematika baik itu dalam masalah ibadah, mu'amalat, maupun dalam

siyasah syar‟iyyah(politik Islam). Problematika-problematika tersebut

menurutnya harus mendapatkan perhatian dari mujtahid dengan cara mencarikan

hukum dan solusinya. Termasuk dalam cara pencarian hukum dan solusi adalah

melalui al-majalis al-ilmiyyah (lembaga-lembaga kelimuan yang ilmiah) dan al-

majami‟ al-ilmiah (forum-forum ilmiah). Lembaga dan forum yang dibuat oleh

umat Islam yang tersebar di seluruh dunia ini dapat memerankan peran berijtihad

dalam menjawab problematika kontemporer umat Islam.

Pelembagaan ijtihad dengan melalui lembaga dan forum ilmiah menurut

Dr. Muhammad Yusri adalah fardhu kifayah. Maka dengan adanya forum dan

lembaga tersebut dapat menggugurkan kewajiban berijtihad bagi mujtahid

lainnya. Melalui forum dan lembaga tersebut berbagai persoalan dan problematika

yang dihadapi masyarakat dapat dicarikan hukum dan solusinya, karena

menemukan jawaban hukum dan solusi merupakan kewajiban bagi umat Islam.

Maka dengan demikian bahtsul masail sebagai sebuah forum ilmiah dapat

berperan sebagai sebuah lembaga ijtihad yang berfungsi untuk menjawab

problematika kontemporer umat Islam (Yusri, 2008:369).

Bathsul masail merupakan aktivitas yang lekat dengan pondok pesantren

dan kalangan nahdliyyin. Hampir seluruh pondok pesantren salaf di Jawa,

Madura, dan Sumatera memasukkan bathsul masail sebagai kegiatan rutinnya.

Demikian pula kalangan nahdliyyin mempunyai agenda khusus untuk kegiatan

bathsul masail. Dalam komunitas nahdliiyin, bathsul masail merupakan forum

tertinggi untuk memecahkan berbagai masalah keagamaan (LBM Sirojut Tholibin,

2013:2).

Sistem bathsul masail mempunyai corak yang beragam. Secara garis besar

di kalangan nahdliyyin terdapat tiga macam model bathsul masail :

1. Bathsul masail model Pesantren yang lebih menonjolkan semangati‟tirodl,

yaitu perdebatan argumentatif dengan berlandaskan al-Kutub al-Mu‟tabaroh.

Dalam hal ini peserta bebas berpendapat, menyanggah pendapat peserta lain

dan juga diberikan kebebasan mengoreksi rumusan-rumusan yang ditawarkan

tim perumus.

2. Bathsul masail model organisasi Nahdlatul Ulama, dalam hal ini lebih

menonjolkan porsi i‟tirodl, yaitu penampungan aspirasi jawabansebanyak

mungkin. Untuk materi dan redaksi rumusandiserahkan kepada tim perumus.

Peserta hanya diberikan hak menyampaikan masukan-masukan seperlunya.

3. Bathsul masail kontemporer, yaitu bathsul mas‟il yang dimodifikasi mirip

model simposium. Dimana sebagian peserta yang dianggap mampu diminta

menuangkan rumusan jawaban berikut sumber pengambilan keputusan,dalam

bentuk makalah. Bathsul masailmodel seperti ini kurang begitu diminati oleh

kalangan pesantren, karena kesempatan untukmemberikan tanggapan dan

sanggahan lebih mendalam sangatlah terbatas (Sa‟id, 2006:60-61).

Dalam kegiatan bahtsul masail terdiri dari beberapa unsur, yaitu

moderator,peserta, dewan mushohih, dewan perumus (muharrir), dewan notulen

(katib), dan tentunya adanya Panitia. Dari setiap unsur-unsur tersebut mempunyai

tugas, kewajiban dan larangan sendiri-sendiri. Tugas, kewajiban dan larangan

tersebut menurut M. Ridlwan Qayyum Sa‟id (2006:61-63) adalah:

1. Moderator

Moderator mempunyai beberapa tugas dan kewajiban, yaitu:

a. memimpin, menjaga ketertiban, mengatur dan membagi waktu.

b. Memberi izin, menerima usul dan pendapat musyawirin.

c. Meminta nara sumber untuk menjelaskan dan menggambarkan masalah

sesuai permintaan peserta.

d. Menunjuk peserta untuk menjawab masalah.

e. Meminta peserta yang pendapatnya tidak sama untuk menanggapi

pendapat lain dengan mencari kelemahan ibarat-nya.

f. Meminta peserta yang pendapatnya tidak sama untuk

menanggapipendapat lain dengan mencari kelemahan jawaban dan

kelemahan ibarat-nya.

g. Meluruskan pembicaraan yang menyimpang dari pembahasan.

h. Membacakan kesimpulan jawaban yang telah disepakati oleh tim

perumus untuk kemudian ditawarkan lagi pada para peserta.

i. Mengetuk tiga kali bila masalah dianggap selesai dan memohon kepada

musohhih untuk memimpin pembacaan surat al-Fatihah bersama sebagai

simbol pengesahan.

j. Dalam keadaan dlorurot, moderator dapat menunjukkan salah satu

peserta untuk menggantikannya.

k. Bisa menggambarkan kronologi dan duduk permasalahanyang akan di

bahas.

l. Tenang dan netral

m. Tegas dan sopan kepada mubahitsin, perumus maupun mushohih.

Seorang Moderator juga mempunyai beberapa larangan, diantaranya :

a. Ikut berpendapat

b. Memihak atau tidak obyektif

c. Mengintimidasi peserta

2. Muharrir (Perumus)

Tim perumus (dewan muharrir) mempunyai beberapa tugas, yaitu:

a. Meneliti jawaban-jawaban dan ta‟bir yang masuk.

b. Memilih ta‟bir yang masuk sesuai permasalahan yang dibahas.

c. Meluruskan jawaban yang dianggap menyimpang.

d. Memberikan rumusan jawaban dan ta‟bir-ta‟bir pendukung.

e. Mengikuti jalannya acara bathsul masail.

Tim perumus juga mempunyai beberapa larangan, diantaranya adalah :

a. Memaksakan jawaban tanpa ada ta‟bir dari peserta.

b. Berbicara sebelum ditunjuk moderator.

c. Berbicara diluar materi pembahasan.

d. Mengganggu konsentrasi peserta, seperti tidur, guyonan atau bersikap

emosional.

e. Pulang sebelum waktunya tanpa seizin moderator.

3. Mushohih

Tugas tim mushohihadalah:

a. Mengikuti jalannya acara bahtsul masail.

b. Memberikan pengarahan dan nasehat kepada peserta dan tim perumus.

c. Mempertimbangkan dan mentashihatau mengesahkan keputusan bahtsul

masail dengan bacaan surat al-Fatihah

Larangan-larangan bagimushohih adalah:

a. Membaca suratal-Fatihah sebagai bentuk pengesahan sebelum ada

kesepakatan.

b. Pulang sebelum waktunya kecuali ada uzdur (halangan).

4. Peserta

Peserta bahtsul masail mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu:

a. Menempati arena yang tersedia sepuluh menit sebelum acara di mulai.

b. Menjawab masalah dan menyampaikan ibaratnya setelah diberi waktu

oleh moderator.

c. Berbicara dan menjawab masalah dengan menyampaikanibarat-nya

setelah diberi waktu oleh moderator.

d. Menyampaikan teks atau ibarat-nya kepada tim perumus.

e. Menghormati dan menghargai peserta lain.

Larangan-larangan bagi peserta adalah:

a. Keluar dari forum bahtsul masail tanpa siizin moderator.

b. Membuat gaduh dalam forum bahtsul masail.

c. Berselisih pendapat dengan teman sedelegasi.

d. Berbicara tanpa melalui moderator atau debat kusir.

Hak suara bagi peserta adalah:

a. Peserta dapat menolak pendapat atau jawaban peserta lain dengan

melalui moderator.

b. Peserta berhak mengajukan usulan, tanggapan dan argumentasinya

melalui mederator.

c. Peserta berhak memberikan koreksi terhadap rumusan pengurus.

Sedangkan pengambilan keputusan dalam bahtsul masail adalah jawaban

masalah dianggap putus dan sah apabila mendapat persetujuan mubahitsin,

perumus dan mushohih dengan cara mufakat. Sedangkan masalah dianggap

mauquf apabila dalam satu waktu tertentu tidak bisa di selesaikan dan semua

mubahitsin, perumus, dan mushohih tidak berkenan melanjutkan. Sedangkan

apabila ada dua pendapat yang bertentangan, makadiserahkankepada

kebijaksanaan moderator atas restu tim perumus dan mushohih. Segala putusan

yang telah ditetapkan dalam forum bahtsul masail dianggap sah dan tidak bisa

diganggugugat kecuali melalui forum yang sama atau lebih tinggi (Sa‟id,

2006:64).

H. Majlis Syawir Sebagai Salah Satu Metode Ijtihad Kolektif

Majlis syawir merupakan gabungan dari dua kata, yaitu majlis dan syawir.

Majlis merupakan kata isim makan (yang menunjukkan arti tempat) dan masdhar

miim yang berasal dari kata dasar fiil madhi jalasa dan fiil mudhari yajlisu .

Majlis mempunyai beberapa arti, yaitu tempat duduk, dewan, lembaga,

pengadilan, mahkamah, rapat dan pertemuan (Ali & Ahmad, 1998:1634).

Sedangkan syawir sendiri merupakan masdhar yang berasal dari fiil madhi

syawara dan fiil mudhari‟ yusywiru. Syawir mempunyai arti sama denga

musyawarah, yaitu permusyawaratab, diskusi, tukar pikiran dan konsultasi (Ali

&Ahmad, 1998:483). Dengan demikian maka majlis syawirsecara bahasa dapat

diartikan sebagai sebuah lembaga atau pertemuan untuk berdiskusi dan bertukar

fikiran.

Majlis Syawir dalam terminologi yang dibuat oleh Pondok Pesantren

Raudlatut Thalibin adalah salah satu forum dimana para santri mencari sebuah

illatul hukmi atau wajhul ilhaq yang terdapat dalam sebuah teks kitab fathul

qaribdankemudian mencocokkan dengan problematika kontemporer yang ada.

Dalam majlis syawir,qari‟ akan membacakan ibarat dari kitab fathul qarib dengan

metode bacaan makna gandul pesantren yang tetap memperhatikan kaedah

nahwiyyah dan shorfiyyahnya. Ibarat itu kemudian akan dijelaskan oleh qari‟

dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penjelasan yang diberikan oleh qari‟ ini

adalah penggambaran mengenai permasalahan yang dimaksudkan dari ibarat

yang dibaca, dan dipraktekkan apabila memang diperlukan. Kemudian setelah itu

dilakukan pencarian illatul hukmiatau wajhul ilhaq dan hikmah hukum. illatul

hukmi dan wajhul ilhaq inilah yang berperan dalam memberikan gambaran

tentang permasalahan apa saja yang memungkinkan untuk dijawab dengan

mempergunakan hukum dari ibarat tersebut. Hal diatas merupakan penjelasan

yang diberikan oleh M. Syaifullah Khuzain, mantan ketua Lajnah Bahtsul Masail

(LBM) Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin.

Majlis syawir menggunakan sistem musyawarah atau diskusi yang banyak

dilakukan di berbagai pesantren salaf. Sistem musyawarah tersebut dipimpin oleh

seorang moderator dan didampingi seorang katib atau qari‟. Tugas dan wewenang

dari moderator sama seperti tugas dan wewenangnya dalam bahtsul masail.

Kemudian yang menjadi materi musyawarah adalah kitab-kitab yang sudah

ditentukan dan disesuaikan dengan kemampuan peserta, seperti Fathul Wahab,

Fathul Mu‟in, dan Fathul Qarib. Kegiatan musyawarah tersebut juga diawasi oleh

seorang pengajar yang ditunjuk oleh pengurus pondok pesantren. Jika kemudian

ditemukan permasalahan yang mauquf maka akan ditindak lanjuti dalam forum

bahstul masail (Sa‟id, 2006:59).

Forum majlis syawir seperti diataslah yang mempunyai kemiripan dengan

bahtsul masail dalam metode pengambilan hukumnya. Menurut Dr. Muhammad

Yusri, forum seperti itu bisa dikatakan sebagai sebuah kerangka berijtihad.

Menurut Dr. Muhammad Yusri, umat Islam pada zaman modern banyak sekali

menemui berbagai problematika baik itu dalam masalah ibadah, mu'amalat,

maupun dalam siyasah syar‟iyyah(politik Islam). Problematika-problematika

tersebut menurutnya harus mendapatkan perhatian dari mujtahid dengan cara

mencarikan hukum dan solusinya. Termasuk dalam cara pencarian hukum dan

solusi adalah melalui al-majalis al-ilmiyyah (lembaga-lembaga kelimuan yang

ilmiah) dan al-majami‟ al-ilmiah (forum-forum ilmiah). Lembaga dan forum yang

dibuat oleh umat Islam yang tersebar di seluruh dunia ini dapat memerankan

peran berijtihad dalam menjawab problematika kontemporer umat Islam.

Pelembagaan ijtihad dengan melalui lembaga dan forum ilmiah menurut

Dr. Muhammad Yusri adalah fardhu kifayah. Maka dengan adanya forum dan

lemabaga tersebut dapat menggugurkan kewajiban berijtihad bagi mujtahid

lainnya. Melalui forum dan lembaga tersebut berbagai persoalan dan problematika

yang dihadapi masyarakat dapat dicarikan hukum dan solusinya, karena

menemukan jawaban hukum dan solusi merupakan kewajiban bagi umat Islam.

Maka dengan demikian majlis syawir sebagai sebuah forum ilmiah dapat berperan

sebagai sebuah lembaga ijtihad yang berfungsi untuk menjawab problematika

kontemporer umat Islam (Yusri, 2008:369).

BAB III

METODE PENALARAN HUKUM ISLAM DALAM BAHTSUL MASAIL

DAN MAJLIS SYAWIR DI PONDOK PESANTREN

RAUDLATUT THALIBIN JETIS

A. Sejarah Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin

Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin merupakan sebuah pesantren yang

telah berumur lebih dari setengah abad. Seperti yang dikemukakan oleh Pengasuh

Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Kiyai Rozi Toha (09 Mei 2015), pesantren

ini didirikan oleh kakek beliau yang bernama KH. Danusyiri. KH. Danusyiri

sendiri pada mulanya adalah seorang pendatang di dusun Jetis. Beliau adalah

putra dari KH. Muhammad Rozi, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Petak

yang masih berada di Kecamatan Susukan. Jika dirunut dari silsilah keturunan,

KH. Muhammad Rozi merupakan keturunan dari Mbah Mlangi, salah seorang

ulama‟ yang menjadi tangan kanan Pangeran Diponegoro. Mbah Mlangi yang

mempunyai nama asli Kiyai Nur Iman ini dimakamkan di Mlangi, Sleman,

Yogyakarta.

Danusyiri kecil dilahirkan di Desa Petak Desa Sidoarjo Kecamatan

Susukan. Nama kecil beliau adalah Ahmad Basuni. Ketika berhaji ke Makkah

kemudian nama beliau diganti dengan Danusyiri. Danusyiri memulai thalabul

ilmi-nya dengan kedua orang tuanya. Dari orang tuanya, Danusyiri kecil belajar

berbagai macam-macam ilmu pesantren, seperti nahwu, fiqih, aqidah, tarikh dan

lain sebagainya. Setelah kenyang menyerap ilmu dari orang tuanya, maka

Danusyiri melanjutkan pencarian ilmunya dengan menjadi santri di Tegal,

Grabagan yang diasuh Mbah Kiyai Hisyam. Di pesantren tersebut Danusyiri

tinggal selama beberapa tahun. Selain ke Tegal Grabagan, KH. Danusyiri juga

pernah mengenyam pendidikan pesantren di Desa Plumbon Kecamatan Suruh,

yang diasuh oleh KH. Hasyim.

Setelah menamatkan pendidikan di pesantren KH. Hasyim, kemudian

Danusyiri melakukan tuntunan sunnah rasul yaitu dengan mempersunting Nyai

Fathimah, putri dari seorang tohoh Masyarakat di Babadan Tengaran. Dari

pernikahan tersebut KH. Danusyiri dikaruniai 4 putra dan 4 putri. Karena tuntutan

dakwah dan permintaan Lurah Desa Gentan, pada tahun 1943 Danusyiri hijrah

dari dusun Petak ke Jetis. Dusun Jetis merupakan salah satu dusun yang masih

dalam wilayah kecamatan Susukan yang berjarak + 1,5 kilometer dari Petak.

Kiyai Rozi menambahkan, selain aktif berdakwah KH. Danusyiri juga ikut

berjuang melawan penjajahan Belanda, baik pada masa agresi Belanda ke I, masa

Pendudukan Jepang dan agresi Belanda ke II. Sewaktu masih berada di Petak,

KH. Danusyiri sudah menjadi komandan perang yang memimpin para gerilyawan

baik yang terdiri dari unsur santri maupun masyarakat desa. Karena perlawanan

yang sangat begitu hebat menyebabkan pasukan Belanda marah dan melakukan

pengeboman terhadap Masjid Petak yang pada saat itu dijadikan sebagai markas

pejuang kemerdekaan dari kecamatan Susukan dan sekitarnya. Ketika Danusyiri

sudah bertempat tinggal, pasukan penjajah juga menjadikan dusun Jetis sebagai

obyek serangannya. Hal tersebut menyebabkan KH. Danusyiri beserta keluarga

dan para santrinya mengungsi ke desa Karang Kepoh di wilayah kabupaten

Boyolali Kota.

Setelah dirasa cukup aman, KH. Danusyiri beserta para keluarga dan

santrinya kembali ke dusun Jetis. Kedatangannya ke dusun Jetis untuk kedua

kalinya beliau gunakan untuk memulai menata kembali pesantren yang pernah

dirintisnya. Pada mulanya Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin hanya lah sebuah

surau atau masjid kampung biasa. Tetapi lambat laun semakin banyak santri yang

ingin bermukim disitu. Melihat kondisi tersebut maka KH. Danusyiri memulai

membangun pesanten yang berada disebelah masjid tersebut. Pesantren yang

dibangun pertama kali tersebut juga merupakan sebuah bangunan sederhana yang

terbuat dari papan kayu.

Setelah KH. Danusyiri wafat pada tahun 1964, kepemimpinan pondok

pesantren kemudian diteruskan oleh salah seorang putranya yang bernama Dzofari

atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Muhammad Toha. Nama yang

terakhir ini menurut Kiyai Rozi Toha merupakan nama yang beliau dapatkan

ketika berhaji ke Makkah. Sebagai salah seorang dari keluarga pesantren, Toha

mulai menimba ilmu dari orangtuanya semenjak kecil. Dibawah asuhan kedua

orangtuanya, Toha kecil mulai mendapatkan dasar-dasar pendidikan agama Islam.

Selain itu Toha kecil juga menyenyam pendidikan di salah satu pesantren di

Punduh Kabupaten Magelang.

Kiyai Rozi Toha menambahkan, setelah menginjak dewasa ayahnya

kemudian diambil menjadi menantu oleh seorang kiyai yang masih terhitung

pamannya sendiri, yaitu KH. Jufri. KH. Jufri merupakan putra dari KH. Abdul

Djalil yang merupakan menantu dari KH. M. Rozi yang juga kakek dari KH. M.

Toha. Dari pernikahan tersebut, KH. M. Toha dikaruniai 5 orang putra putri.

Selain menjadi seorang Kiyai, KH. Muhammad Toha juga pernah

berprofesi menajadi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Susukan.

Beliau adalah seorang ulama‟ yang wawasannya sangat luas dan paham dengan

persoalan pemerintahan. Pada masa kepemimpinan beliau inilah Pondok

Pesantren Raudlatut Thalibin yang pada mulanya hanya mempunyai bangunan

untuk asrama putra, kemudian juga dibangun untuk asrama putri. Pada mulanya

santri putri masih bermukim di rumah KH. Toha, baru kemudian tahun 1986

dibuatkan lah asrama tersendiri yang permanen.

Setelah beliau wafat pada tahun 1982, estafet kepimpinanan pesantren

diteruskan oleh dua orang putranya, yaitu KH. Mubarok Toha dan KH. Anis

Toha. KH. Mubarok Toha merupakan alumnus Pondok Pesantren Al-Muayyad

Solo dan UNU Jakarta. Beliau pernah berprofesi menjadi guru, dan menjadi

anggota DPRD Kabupaten Semarang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Bersama dengan saudara-saudaranya, KH. Mubarok Toha ikut membesarkan PPP

di wilayah Kabupaten Semarang pada masa Orde Baru. Akan tetapi setelah terjadi

prahara nasional dengan diturunkannya KH. Abdurrahman Wahid dari posisinya

sebagai Presiden, keluarga pesantren ini sepakat untuk uzlah (mengasingkan diri)

dari dunia perpolitikan dan kembali konsentrasi ke dunia dakwah dan pendidikan

pesantren.

Dibantu dengan saudara-saudaranya, yaitu KH. Anis Toha, K. Huda Toha,

K. Rozi Toha dan keponakannya K. Ulin Nuha, KH. Mubarok Toha berusaha

untuk mengembangkan lagi pesantrennya agar dapat menjawab tuntutan zaman.

Pada masa beliau inilah Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin mengalami

kemajuan yang sangat pesat. Pesantren yang pada mulanya hanya mempunyai satu

komplek, kemudian karena bertambahnya para santri maka dibangun lagi

komplek yang kedua dan ketiga. Komplek kedua Pondok Pesantren Raudlatut

Thalibin atau kemudian yang lebih dikenal dengan istilah PPRT II masih berada

satu dusun dengan komplek pertama atau yang kemudian lebih dikenal dengan

PPRT I atau PPRT induk. Jarak antara keduanya + 400 meter. PPRT II diasuh

oleh KH. Anis Toha, yang merupakan putera kedua dari KH. Toha. Sedangkan

komplek yang ketiga atau yang kemudian dikenal dengan PPRT III berada di

dusun yang berbeda dengan PPRT I dan II. PPRT III berada di dusun Gumuk

yang masih berada dalam wilayah Desa Gentan, yang berjarak + 700 meter dari

PPRT Induk. PPRT III diasuh oleh K. Munawari Al-Hafidz, salah satu alumni

dari PPRT Induk dan pernah menjadi santri yang langsung berguru kepada KH.

M. Toha.

Menurut Kiyai Ulin Nuha (09 Mei 2015), pada mulanya Pondok Pesantren

Raudlatut Thalibin merupakan pesantren yang mempunyai konsentrasi pada

pendalaman kitab kuning. Untuk memenuhi tuntutan zaman, maka kemudian

didirikanlah lembaga pendidikan formal berupa Madrasah Ibtida‟iyyah (MI) yang

berada dibawah naungan Lembaga Pendidikan Ma‟arif Nahdlatul Ulama‟. Setelah

itu juga didirikan Madrasah Diniyah Tingkat Wustho (MDW) dan Madrasah

Diniyah Tingkat Ulya (MDU) yang ijazahnya disetarakan dengan SMP untuk

tingkat wustho dan SMA untuk tingkat ulya. Madrasah tersebut saat ini dipimpin

oleh K. Ulin Nuha. Selain itu, beberapa tahun kemudian juga didirikan Madrasah

Diniyah Awaliyah, yang merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang

siswanya adalah santri atau masyarkat yang pada waktu paginya menimba ilmu di

sekolah formal luar pesantren.

Seperti yang diungkapkan oleh K. Ulin Nuha, selain dibekali dengan

pendidikan keagamaan, santri Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin juga

diberikan ketrampilan yang lain, seperti komputer, jahit menjahit, tata boga,

perikanan, dan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan keahlian yang

dapat membantu para santri untuk terjun di masyarakat nantinya. Selain itu,

pesantren ini juga sering mengadakan pelatihan atau seminar dan kegiatan lainnya

yang bekerjasama dengan masyarakat, intansi pemerintah atau organisasi lainnya.

Setelah ditinggal wafat oleh ketiga pengasuhnya, saat ini Pondok

Pesantren Raudlatut Thalibin diasuh oleh K. Rozi Toha dan K. Ulin Nuha sebagai

pengasuh pesantren induk, K. Zaid Zuhdi sebagai pengasuh PPRT II dan K.

Munawari Al-Hafidz pada PPRT III. Saat ini Pondok Pesantren Raudlatut

Thalibin mempunyai santri putra putri + 250 orang yang terbagi di 3 komplek

pondok pesantren. Adapun susunan organisasi Pondok Pesantren Raudlatut

Thalibin adalah sebagai berikut:

Pengasuh : K. M. Muh. Rozi Thoha

K. M. Ulin Nuha

K. Munawari Al-Hafidz

K. M. Zaid Zuhdi

Dawan Pertimbangan : Ustadz Abdurrohman

Ustadz M. Triyono Djablawy

Ketua : M. Ja‟farin

Sekertaris : M. Taufiq Maulana

Muqtafaiz

Bendahara : M. Asyrofi

Seksi-Seksi :

Seksi Pendidikan : Mahfudz Fauzi

Muhammad Aris

M. Nur Saifullah Khuzain

Seksi Keamanan : Ahmad Pujiyanto

M. Agus Munir

Abdul Khamid

Seksi Penerangan : M. Nur Huda

Ali Ma‟ruf (Jatim)

Seksi Kebersihan : Ahmad Sulthon

Ahmad Sholihan

Muqtafaiz

Seksi Pengairan&Humas : Mahfudz Fauzi

Habil Alwi

Faroqith Raudloh

Seksi Koperasi : Ali Ma‟ruf

Seksi Kesenian & Rebana : Lutfil Hakim

(Sumber: Dokumentasi Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin)

B. Profil Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin

Lajnah Bahtsul Masail yang kemudian disingkat dengan nama LBM

adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengakomodir kegiatan diskusi dan

musyawarah di pesantren yang bertujuan untuk menjawab problematika yang

berkaitan dengan hukum Islam. LBM seperti yang diungkapkan oleh ketua

Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, M. Ja‟farin (11 Mei 2015) adalah

“organisasi yang berada dalam sebuah pesantren yang berfungsi untuk mencari,

membahas dan menjawab problematika hukum yang dihadapi oleh umat Islam

serta ikut memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada”. LBM sendiri

merupakan organisasi yang berada di bawah naungan seksi pendidikan Pondok

Pesantren Raudlatut Thalibin. Selain LBM, di pondok pesantren ini juga terdapat

organisasi-organisasi lainnya, seperti organisasi jurnalistik (buletin), organisasi

arisan, organisasi kesenian rebana, organisasi alumni, dan organisasi Komisariat

Ikatan Pelajar Nahdlatutl Ulama‟ - Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU

IPPNU). Organisasi-organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan

minat para santri.

LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin sendiri berdiri pada tahun

2005. Luqman Ramadlon (17 Mei 2015), alumni sekaligus mantan ketua Pondok

Pesantren Raudlatut Thalibin menceritakan bahwa terbentuknya LBM di pondok

tersebut adalah bermula ketika pengurus pesantren mendapatkan undangan untuk

menghadiri pelakasanaan bahtsul masail se-Jawa Madura yang dilaksanakan oleh

Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Brabo Kecamatan Tanggungharjo

Kabupaten Grobogan. Setelah menghadiri undangan tersebut kemudian santri

yang didelegasikan mendapat inisiatif untuk mengadakan kegiatan bahtsul masail

di pesantren asal mereka seperti yang mereka lihat di forum tersebut.

Luqman Ramadhan (17 Mei 2015) menambahkan, tujuan awal

dibentuknya LBM di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin adalah untuk

pembelajaran bagi para santri dan dan menjadi lembaga untuk menjawab

problematika hukum Islam yang ada. Pada awal dibentuknya LBM, kegiatan

bahtsul masail lebih banyak berkutat kepada pembahasal masail

fiqhiyyah(permasalahan problematika hukum Islam) yang terjadi di sekitar

kehidupan para santri pada waktu itu. Setelah berjalan beberapa tahun

permasalahan yang kemudian ikut dibahas sangatlah banyak, seperti

mujtama‟iyyah(sosial), nahwiyyah (gramatikal arab), i‟tiqadiyyah (ideologi) dan

lain sebagainya

Semenjak didirikan tahun 2005 sampai tahun 2015 ini LBM Pondok

Pesantren Raudlatut Thalibin telah mengadakan pergantian ketua sampai 7 kali.

Santri yang pertama kali menjadi ketua LBM Pondok Pesantren Raudlatuh

Thalibin adalah M. Triyono Djablawi. Setelah itu ketua LBM dipegang oleh M.

Shoim. Dan secara berturut-turut ketuanya adalah M. Syafiul Anam, M. Agus

Munir, M. Fauzi, M. Nur Syaifullah Khuzain dan sekarang dipegang oleh M. Aris.

Hal ini seperti yang tertulis dalam dokumen LBM.

Menurut M. Ja‟farin (11 Mei 2015), pada mulanya LBM Pondok

Pesantren Raudlatut Thalibin hanya mengadakan kegiatan bahtsul masaildiniyyah

yang mana kegiatan ini bertujuan mencari, membahas dan menjawab

problematika kontemporer umat Islam yang diketahui para santri yang

berhubungan dengan fiqih. Akan tetapi permasalahan yang masuk dan dibahas di

LBM kemudian bukan hanya berasal dari santri, tetapi juga dari masyarakat dan

alumni pesantren. Bahkan tidak jarang permasalahan tersebut juga berasal dari

pengasuh pondok pesantren yang menemukan permasalahan tetapi tidak dapat dia

jawab sendiri.

LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin juga mengadakan kegiatan

yang jarang sekali diadakan pada pondok pesantren salaf yang lainnya, yaitu

bahtsul masail an-nahwiyyah dan majlis syawir. Bahtsul masail an-nahwiyyah

adalah metode bahtsul masail dimana persoalan yang dibahas adalah tentang

permasalahan ilmu nahwu atau gramatikal arab yang ditemukan para santri.

Sedangkan majlis syawir dalam terminologi yang dibuat oleh Pondok Pesantren

Raudlatut Thalibin adalah salah satu forum diamana para santri mencari sebuah

illatul hukmiatau wajhul hukmi atau hikmah hukumyang terdapat dalam sebuah

teks kitab fathul qaribkemudian mencocokkan dan menjadi solusi terhadap

problematika kontemporer yang dihadapi masyarakat.

Layaknya sebagai sebuah organisasi,LBM Pondok Pesantren Raudlatut

Thalibin juga mempunyai struktur kepengurusan dan anggota. Struktur

kepengurusan untuk masa khidmat tahun 2015-2016 ini adalah sebagai berikut:

Dewan Mushohih :

K. Muh. Rozi Thoha

K. M. Zaid Zuhdi

K Nur Amrin

Dewan Perumus (Muharrir)

Ketua Umum :

Wakil Ketua Bidang Bahtsul Masail

Diniyyah (BMD) :

Wakil Ketua Bidang Bahtsul Masail

Nahwiyyah (BMN) :

Wakil Ketua Bidang Majlis Syawir :

K. Muhadzib

Agus M. Najmuddin Huda

Agus M. Ali Munawar Huda

Ustadz Mahfudz Fauzi

Ustadz Muhammad Amiruddin

Ustadz Muhammad Ja‟farin

Muhammad Aris

M. Nur Syaifullah Khuzain

Musthofa Bisyri

Abdul Khamid

Sekretaris

Muhammad Adhib

Eni Kurniawati

Bendahara Abdul Chalim

Siti Mauidlotul Khasanah

Seksi – Seksi

Perlengkapan

Kepustakaan

Kesekretariatan & Dokumentasi

Humas

Konsumsi

Nurul Huda

Habib Alwi

Marfu‟atus Sa‟adah

Nurul Asnawi

Ahmad Pujiyanto

Ahmad Sulthon

Fitri Puji Handayani

Ali Ma‟ruf Jatim

Dian Alfin Finanda

Muhammad Nafi‟in

Misbahun Najih

(Sumber: Dokumentasi LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin)

M. Ja‟farin(11 Mei 2015) menambahkan, bahwa untuk bisa menjadi

pengurus LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibinada kriteria khusus yang

harus dipenuhi. Kriteria tesebut adalah:

a. Masih berstatus santri aktif di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin.

b. Minimal berada pada tingkatan kelas Ulya dan pengurus pesantren untuk

pengurus masail diniyyah dan masjlis syawir.Dan untuk bahtsul masail

nahwiyyah pengurusnya diambilkan dari tingkatan wustho dan kelas 1 ulya.

Untuk anggota sendiri memang ada perbedaan antara yang mengikuti

bahstul masail diniyyah dan bahtsul masail nahwiyyah. Untuk bahtsul masail

nahwiyyah pesertanya hanya berasal dari tingkatan wustho dan „ulya saja dari

pondok pesantren Raudlatut Thalibin komplek I atau induk. Sedangkan untuk

peserta bahtsul masail diniyah berasal dari tingkatan ulya dan seluruh pengurus

pondok pesantren dari komplek I sampai komplek III. Adapun peserta Majlis

Syawir sendiri berasal dari tingkatan ulya dan pengurus komplek Induk saja baik

putra maupun putri.

M. Aris (11 Mei 2015) mengungkapkan bahwa kepengurusan LBM sendiri

dijabat selama satu tahun. Dalam setiap periodenya pengurus menyiapkan

program kerja yang berbeda-beda tergantung dengan inovasi pengurus LBM

tersebut yang masih berkaitan dengan kegiatan bahtsul masail. Sedangkan untuk

pemilihan ketuanya dilaksanakan pada setiap bulan syawal, yang merupakan

tahun pelajaran baru di pesantren. Sampai saat ini LBM Pondok Pesantren

Raudlatut Thalibin belum mempunyai Angaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga

(AD-ART) yang menjadi pedoman tetap perjalanan organisasi ini. Adapun

ketentuan-ketentuan mengenai aturan organisasi dan pemilihan ketua

dikembalikan kepada musyawarah pengurus LBM dan pengurus Pondok Pesanten

Raudlatut Thalibin.

M. Aris (11 Mei 2015) yang saat ini menjabat sebagai Ketua LBM ini

menambahkan, bahwa dalam setiap periode kepengurusan LBM Pondok

Pesantren Raudlatut Thalibinmembuat progam kerja organisasi yang bertujuan

untuk memajukan keilmuan di pesantren tersebut. Adapun progam kerja LBM

Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin adalah sebagai berikut

1. Program Kerja Mingguan

Program kerja mingguan dari LBM Pondok Pesantren Raudlatuh

Thalibin adalah sebagai berikut:

a. Majlis Syawir.

Majlis Syawir merupakan kajian penalaran hukum terhadap teks-

teks kitab fathul qarib yang kemudian dianalogikan dengan permasalahan

kontemporer. Agenda ini dilaksanakan setiap malam rabu setiap

minggunya. Peserta dari majlis syawir sendiri merupakan siswa kelas

ulya dan pengurus Pondok-Pesantren Raudlatut Thalibin induk. Adapun

tempatnya berada di salah satu aula di Pondok Pesantren tersebut.

Program kerja ini merupakan program kerja baru yang dilakasanakan

kurang dari dua tahun yang lalu.

b. Mengisi Kolom Buletin Ar-Raudloh

Buletin Ar-Raudloh merupakan media jurnalistik yang

dikembangkan oleh para santri Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin.

Buletin ini tidak hanya dibagikan kepada para santri saja, tetapi juga

kepada masyarakat dan alumni. Buletin Ar-Roudloh terbit setiap awal

bulan dan pertengahan bulan. Salah satu rubrik yang ada dalam buletin

ini adalah pembahasan fenomena permasalahan fiqih atau sosial yang

terjadi di tengah-tengah pesantren atau masyarakat. Sayangnya buletin

yang diagendakan bisa terbit rutin setiap 2 minggu ini sering tidak terbit,

karena mengalami berbagai kendala diantaranya permasalahan SDM.

2. Program Kerja Bulanan

Agenda bulanan LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin adalah

sebagai berikut:

a. Bahtsul Masail Diniyyah (BMD)

Bahtsul Masail Diniyyah (BMD) merupakan forum diskusi

keagamaan yang dilakukan oleh para santri bersama asatidz dan

pengasuh untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika

aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. BMD merupakan

agenda bulanan para santri Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin yang

dilaksanakan oleh para santri setiap malam rabu di minggu pertama

setiap bulan. Agenda pembahasan yang didiskusikan pada kegiatan ini

adalah problematika sosial yang berkaitan dengan dengan fiqih dan

sosial, baik itu berkaitan dengan masyarakat atau santri maupun

berkaitan dengan isu-isu lokal, nasional maupun internasional. Peserta

dari bahtsul masail ini adalah santri tingkatan ulya dan semua pengurus

baik putra maupun putri dari komplek satu, komplek dua dan komplek

tiga. Selain itu, dalam setiap pelaksanaan bahtsul masail selalu

mendatangkan pengasuh dan asatidz pesantren yang berperan sebagai

mushohih dan muharrir. Tempat pelaksanaan bahtsul masail diniyyah ini

bergiliran dari komplek pesantren yang satu dengan yang lain.

b. Bahtsul Masail An-Nahwiyyah (BMN)

Bahtsul masail an-Nahwiyyah (BMN) adalah metode bahtsul

masail yang mana persoalan yang dibahas adalah tentang permasalahan

ilmu nahwu atau gramatikal arab yang ditemukan para santri. Peserta dari

kegiatan ini hanya berasal dari tingkatan wustho dan „ulya saja dari

pondok pesantren Raudlatut Thalibin komplek I atau induk. Kegiatan ini

dilaksanakan setiap malam rabu di minggu ke-tiga setiap bulannya.

Adapun tempatnya selalu dilaksanakan di aula asrama pesantren komplek

I atau induk.

c. Bahtsul Masail Alumni

Agenda bahtsul masail ini tidak terlalu berbeda jauh dengan

pelaksanaan BMD di atas. Hanya saja peserta dari kegiatan ini bukan

hanya berasal dari santri pesantren, tetapi juga para alumni pesantren dan

masyarakat di sekitar alumni. Permasalahan yang dikaji dalam forum ini

adalah permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat di lingkungan

para alumni. Karena banyak alumni pesantren yang kembali ke

masyarakat dan kemudian menjadi seorang tokoh masyarakat atau

ustadz, maka banyak permasalahan yang kemudian dihadapkan atau

ditanyakan kepada mereka. Sehingga yang menjadi bahan kajian dan

diskusi dalam forum ini lebih komplek karena tidak hanya berkaitan

dengan fiqih saja, tetapi juga kadang berkaitan dengan aqidah, tasawuf,

amaliah, sosial dan ekonomi. Agenda bahtsul masail alumni

dilaksanakan setiap malam minggu wage yang bertepatan dengan

pertemuan lapanan alumni.

3. Program Kerja Tahunan

Agenda tahunan yang dilaksanakan oleh LBM Pondok Pesantren

Raudlatut Thalibin adalah sebagai berikut:

a. Bahtsul Masail Diniyyah (BMD) Kubro

Bahtsul masail diniyah kubro merupakan kegiatan forum bahtsul

masail dalam sebuah event besar yang tidak hanya melibatkan santri

internal pesantren, tetapi juga mengundang santri dari pesantren lain

untuk ikut berdiskusi dan mengkaji masalah yang ada. Dalam kegiatan

tahunan ini panitia pelaksana dari LBM mengundang perwakilan peserta

dari pesantren-pesantren di 3 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Semarang,

Kabupaten Boyolali, dan Kota Salatiga yang jumlahnya lebih dari 30

pesantren. Pesantren yang diundang adalah pesantren yang juga

melaksanakan atau memprogamkan bahtsul masail di pesantrennya.

Tema yang dibahas dalam kegiatan ini sangatlah beragam. Masail

yang dibahas dalam kegiatan ini bukan hanya berasal dari internal

pesantren dan masyarakat sekitar, tetapi juga masail yang diusulkan oleh

pondok pesantren lain, dari instansi atau dari alumni pesantren. Selain

itu juga, masail yang dibahas dalam kegiatan ini mempunyai

karekteristik khusus, yaitu merupakan masail fiqhiyyah waqi‟iiyah

(permasalahan dalam bidang fiqih yang benar-benar terjadi),

permasalahan kontemporer dan yang diutamakan adalah tema atau isu-

isu yang sifatnya nasional maupun internasional. Bahtsul masail diniyyah

kubro ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada bulan muhararram.

b. Pelatihan Bahtsul Masail

Untuk lebih menunjang para santri agar lebih memahami dan

menguasai metode bahtsul masail, maka LBM Pondok Pesantren

Raudltut Thalibin mengagendakan kegiatan pelatihan bahtsul masail.

Agenda pelatihan dilakukan bahtsul masail dilakukan setiap 2 tahun

sekali. Adapun yang menjadi materi dalam pelatihan bahtsul masail ini

adalah sebagai berikut:

1) Metode Pencarian Ibarat dalam bahtsul masail.

2) Tekhnik persidangan.

3) Praktikum bahtsul masail.

Sedangkan yang menjadi pemateri dalam pelatihan ini adalah para

praktisi bahtsul masail dan dari LBM pondok pesantren yang sudah

terkenal lainnya. Diantara pemateri yang pernah mengisi acara pelatihan

ini adalah Bapak Agus Ahmad Suaidi, Lc., M.A., Anas Maulana, S.Pd,.I.,

dan LBM Pondok Pesantren Sirajuth Tholibin Brabo, Tanggungharjo,

Kabupaten Grobogan.

Selain mempunyai agenda internal dan telah direncanakan secara matang,

LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin juga mempunyai agenda eksternal.

Agenda eksternal merupakan agenda kegiatan yang bersifat insidentil dan tidak

pasti. Agenda eksternal tersebut adalahmenghadiri undangan bahtsul masail dari

luar pesantren, baik yang dilaksanakan oleh pesantren, intansi maupun organisasi

kemasyarakatan.

C. Tujuan Diadakannya Bahtsul Masail dan Majlis Syawir Di Pondok

Pesantren Raudlatut Thalibin

Seperti yang diutarakan oleh M. Nur Syaifullah Khuzain (13 Mei 2015),

diprogamkannya bahtsul masail dan majlis syawir di Pondok Pesantren Raudlatut

Thalibin didasari adanya beberapa tujuan. Diantara tujuan-tujuan tersebut adalah:

a. Melatih para santri dalam menyikapi problematika yang dihadapi oleh umat

Islam.

b. Melatih para santri mencari dasar atau dalil dalam menjawab problematika

kontemporer.

c. Membantu masyarakat dalam menemukan hukum dan solusi hukum dengan

lebih cepat dan mudah.

Selain adanya tujuan-tujuan di atas, M. Ja‟farin (11 Mei 2015)

menambahkan bahwa Lajnah Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Raudlatut

Thalibin dibentuk tidak hanya sebagai sebuah organisasi yang tanpa tujuan

apapun. Ada kontribusi penting yang diharapkan dengan di bentuknya LBM ini.

Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut ini:

a. Menjalin tali silaturrahmi antar Pondok Pesantren. Dengan digelarnya event

bahtsul masail diniyyah kubradimanfaatkan sebagai tempat untuk saling

mengenal dan saling menyambung tali silaturrahmi antar pondok pesantren

yang ada di belahan bumi Indonesia dan mempererat ukhuwah Islamiyah

alaahlussunah wal jama‟ah diantara pondok pesantren yang ada.

b. Sebagai tempat forum diskusi ilmiah. Dengan adanya diskusi dalam majlis

syawir dan bahtsul masail dapat memberikan banyak hal yang penting,

terutama bagi para santri. Dari diskusi ini para santri bisa menjadi tahu hal-

hal yang sebelumnya mereka tidak mengerti atau sekedar tahu. Di dalam

diskusi tersebut para santri juga bisa berbagi pendapat atau pengetahuan

dengan para santri yang lainnya. Hal lain yang juga disukai dari diskusi

melalui forum ini adalah kesetaraan posisi antara satu dengan yang lain

karena forum diskusi tidak mendewakan siapa pun yang berada disitu

sebagai pembicara utama. Diskusi memberikan wadah bagi semua santri

untuk memiliki peran yang sama pentingnya, tidak peduli dia memiliki

kemampuan lebih ataupun berkemampuan sedang, lebih tua atau lebih

muda, semuanya berhak untuk ikut serta berkontribusi di dalamnya. Selama

peserta diskusifaham dan memiliki informasi tentang satu hal, maka dia

berhak mengutarakan pendapat dan ilmu yang dia punya melalui forum

diskusi yang diselenggarakan dalam bahtsul masail dan majlis syawir ini.

c. Sebagai penafsir hukum bagi masyarakat. Kerap kali masyarakat merasa

bingung akan hukum yang terkandung dalam suatu perkara. Perasaan

kebingungan itupun semakin bertambah ketika mereka dihadapkan pada

kandungan makna yang masih mujmal(global) dan belum spesifik

menjawab pada persoalan mereka, terutama dalil dari al-Qur‟an dan as-

Sunnah. Oleh karena itu LBM Pondok Pesantren Raudlatut

Thalibindidirikan sebagai media bagi masyarakat dalam rangka

mendapatkan penerangan hukum agar masyarakat mengerti dan terpuaskan

dengan jawaban yang jelas dan mudah untuk difahami. Hal tersebut tidak

terlepas kembali kepada fungsi esensial dari LBM, yaitu sebagai wadah

dalam menghimpun, membahas,dan memecahkan masalah-masalah yang

mauquf dan waqi‟ah yang harus segera mendapatkan kepastiah hukum.

d. Nguri-nguri budaya nahdliyin. Salah satu tujuan dari didirikannya LBM

Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin adalah ingin nguri-nguri

(melestarikan) kebudayaan kalangan nahdliyyin. Bahtsul Masail yang

merupakan kebudayaan lama warga nahdliyyin dapat dibilang sebagai

ruhnya nahdliyyin.Kalau nahdliyyin itu identik dengan pondok pesantren,

sedangkan pondok pesantren tidak terlepas dari kegiatan bahtsul

masail.Itulah satu kesatuan yang tidak terpisahkan diantara keduanya.

Maka dengan melihat hal-hal di atas wajib bagi para santri untuk ikut

menjaga tradisi adanya forum seprti bahstul masail dan majlis syawir. Dengan

mengadakan kegiatan bahtsul masail dan masjlis syawir berarti ikut serta dalam

menjaga tradisi salafus shalih. Dalam dunia pesantren salaf, bahtsul masail dan

musyawarah merupakan ruh dari pesantren tersebut. Maka dari itu eksistensi

bahtsul masail dan majlis syawir harus tetap dijaga. Bahtsul masail sendiri juga

bisa berfungsi untuk menunjukkan ke-salaf-an suatu pesantren, sehingga tradisi

ini harus benar-benar dijaga.

Selain hal di atas,menurut M. Ja‟farin (11 Mei 2015) keberadaan bahtsul

masail dan majlis syawir bisa menjadi sebuah bukti akan eksistensi pesantren

tersebut. Eksistensi disini bisa dipahami sebagai sebuah bukti akan kemampuan

keilmuan sebuah pesantren, dan bisa dipahami sebagai bukti keberadaan pesantren

tersebut masih ada. Keistiqamahan sebuah pesantren dalam mengadakan bahtsul

masail ataupun menghadiri undangan bahtsul masail di pondok pesantren lain

akan berdampak bahwa pesantren tersebut patut dipertimbangkan kapasitas

keilmuannya.

Bagi para alumni pesantren, kegiatan bahtsul masail dan masjlis syawir

mempunya peran dan mafaat yang tidak kalah pentingnya. Menurut Triyono

Djablawi (17 Mei 2015), salah seorang alumni yang sekarang menjadi tokoh

masyarakat dan guru SDIT di Nogosari Kabupaten Boyolali mengatakan bahwa

bahtsul masail dan majlis syawir sangatlah membantu untuk menjawab berbagai

persoalan yang dia hadapi di masyarakat. Seringkali problematika yang dia hadapi

ketika menjadi seorang panutan di desanya tidak dapat dia jawab. Kadangkala

banyak masyarakat yang juga bertanya akan berbagai problematika. Olehnya,

permasalahan tersebut dimintakan kepada LBM di almameternya untuk

membantu menjawabnya dan memberikan solusi. Sehingga masyarakat dapat

menemukan solusi terhadap berbagai kendala yang mereka hadapi.

D. Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Bahtsul Masail Di Pondok

Pesantren Raudlatut Thalibin Jetis

a. Pelaksaaan Bahtsul Masail

Seperti halnya kegiatan diskusi pada umumnya, kegiatan bahtsul

masail juga mempunyai rangkaian dan tahapan untuk dapat menghasilkan

sebuah keputusan. M. Nur Syaifullah Khuzain (13 Mei 2015) menjelaskan

bahwa kegiatan bathsul masa‟il diawali dengan sebuah acara pembukaan.

Acara tersebut berisi pembacaan dzikir tahlil, sambutan panitia dan sambutan

pengasuh sekaligus membuka acara. Setelah itu acara diserahkan kepada

moderator.

Moderator mengawali kegiatan bahtsul masail dengan pembacaan tata

tertib yang telah disiapkan oleh panitia. Walaupun tata tertib ini berasal dari

panitia, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi moderator untuk melakukan

pembahasan dan perubahan pada pasal yang dianggap perlu dengan

kesepakatan bersama antara semua peserta dan panitia. Setelah tata tertib

disepakati maka moderator mulai membacakan deskripsi masalah. Ketika

deskripsi selesai dibacakan, moderator menanyakan kepada para peserta atau

mubahitsin apakah ada yang belum jelas dari deskripsi masalah yang telah

dibacakan. Ketika ada yang belum jelas maka peserta dipersilahkan bertanya

pada hal yang belum jelas tadi, kemudian moderator menanyakan hal tersebut

kepada sohibul masalahatau sa‟il (orang yang mempunyai masalah atau

problem). Pada suatu kasus terrtentu panitia mendatangkan tenaga ahliseperti

ekonom atau dokter untuk mendapatkan keterangan yang lebih detail atau

spesifik.

Ketika deskripsi masalah sudah menjadi jelas, maka moderator

membacakan pertanyaan dan menjelaskan fokus pertanyaannya. Setelah itu

moderator menawarkan kepada peserta yang ingin menjawab pertanyaan

tersebut. Ketika ditemukan ada lebih dari tiga peserta yang menawarkan

jawabannya, maka moderator memilih 3 peserta secara acak untuk

menjawabnya. Apabila ternyata jawaban ketiga peserta tadi sama atau mirip,

maka moderator menawarkan untuk kedua kalinya kepada peserta yang

mempunyai jawaban berbeda. Setelah ditemukan jawaban yang berbeda maka

moderator memberikan kesempatan kepada mujawib (peserta yang

menjawab) untuk menjelaskan jawabannya.

Ketika para mujawib selesai menjelaskan jawabannya, maka

moderator memberikan kesempatan kepada mujawibpertama untuk

membantah atau menunjukkan titik kelemahan mujawib yang lain. Selain itu

juga peserta yang lainnya juga diberikan kesempatan untuk memberikan

argumentasi yang menguatkan atau melemahkan jawaban para mujawib

dengan tertib. Yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa baik jawaban

ataupun bantahan dari para mujawib dan peserta harus disampaikan dengan

argumentasi yang baik dan menyertakan dalil atau dasarnya. Hal ini seperti

yang ditekankan oleh ketua LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, M.

Aris (11 Mei 2015).

Dalam keadaan tidak mendapatkan titik temu antara para musyawirin,

maka moderator memberikan waktu kepada muharir untuk memberikan

arahan kepada peserta agar bisa menemukan titik temu. Setelah arahan dari

muharir selesai, moderator memberikan waktu lagi kepada peserta untuk

melanjutkan diskusi. Setelah menemukan titik temu maka moderator

memberikan waktu kepada muharrir untuk merumuskan jawaban. Setelah

jawaban dirumuskan maka moderator memberikan waktu kepada

mushohihuntuk memberikan komentar terhadap rumusan jawaban hasil

diskusi tersebut. Mushohih kemudian memberikan komentar atas hasil yang

telah disepakati, dan setelah itu memimpin pembacaan al-Fatihah sebagai

tanda telah disahkannya produk hukum hasil bahtsul masail pada kegiatan

tersebut.

Menurut Mahfudz Fauzi (13 Mei 2015), mantan kepala Pondok

Pesantren Raudlatut Thalibin tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah

permasalahan yang dibahas dalam bahtsul masail tidak mendapatkan jawaban

sama sekali atau hanya terjawab separuh masalah saja. Hal ini bisa

disebabkan beberapa hal, diantaranya:

a. Permasalahannya sangat rumit sekali dan belum pernah ditemukan di

dalam kutub mu‟tabarahdan sulit dilakukan taqrir jama‟i.

b. Ibarat jawaban yang di bawa oleh peserta kurang memuaskan.

c. Ada perbedaan pendapat yang sangat tajam antar ibarat yang tidak

mungkin diberlakukan sebuah pendapat khilafiyah, sehingga diambil

kesimpulan untuk tidak menggunakan kedua-duanya.

Ketika terjadi hal-hal seperti di atas maka tidak menutup

kemungkinan sebuah masalah yang dibahas dianggap mauquf. Mauquf adalah

dimana pemahasan sebuah permasalahan dalam sebuah bahtsul masail

dihentikan karena tidak menemukan jawaban atau sebuah solusi yang baik

antar peserta, muharrir maupun mushohih sendiri. Tapi kejadian seperti di

atas sangat jarang terjadi karena biasanya muharrir bisa mengarahkan sebuah

pembahasan agar lebih baik, atau mushohih dapat memberikan sebuah

komentar yang berisikan jawaban atau solusi.

Mahfudz Fauzi (13 Mei 2013) menambahkan, apabila permasalahan

yang dibahas dalam bahtsul masail menemui kebuntuan atau mauquf, maka

penyelesainnya dapat melalui beberapa cara, yaitu:

a. Apabila permasalahan yang mauquf dibahas dalam bahtsul masail

diniyyah bulanan, maka permasalahan tersebut akan dibahas lagi dalam

pertemuan selanjutnya.

b. Apabila ada permasalahan yang dibahas dalam 2 kali pertemuan dan

tidak menemui jalan keluar, maka permasalahan tersebut akan diusulkan

untuk dibahas di bahtsul masail diniyyah kubro.

c. Apabila ada permasalahan yang mauquf dalam bahtsul masail diniyyah

kubro, maka permasalahan tersebut akan diusulkan di bahtsul masail

LBM pondok pesantren lainnya yang mengadakan kegiatan serupa.

Selain itu juga dapat diusulkan untuk dibahas di LBM NU tingkat

kecamatan maupun kabupaten.

Permasalahan yang diangkat menjadi bahan diskusi dalam bahtsul

masail bermacam-macam. Dari penjelasan tentang profil LBM Pondok

Pesantren Raudlatut Thalibin, maka permasalahan tersebut dapat peneliti

kelompokkan sebagai berikut:

a. Permasalahan yang terjadi di lingkungan pesantren.

b. Permasalahan yang berasal atau terjadi di masyarakat sekitar pesantren.

c. Permasalahan yang yang terjadi di masyarakat para santri berasal.

d. Permasalahan yang berasal atau yang terjadi di masyarakat para alumni

pesantren.

e. Permasalahan yang berasal dari pengasuh atau dewan astaidz.

f. Permasalahan-permasalahan yang menjadi isu nasional dan internasional.

Melihat pada metode bahtsul masail yang berlaku di atas maka

peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan bahtsul masail di atas

merupakan sebuah metode penalaran hukum Islam dengan menggunakan

sebuah metode ijtihad kolektif atau ijtihad jama‟i.Ijtihad kolektif menurut al-

Qardhawi (2000:138) adalah “metode ijtihad dimana para ilmuwan

memusyawarahkan semua persoalan yang terjadi, terutama hal-hal yang

bercorak umum dan sangat penting bagi mayoritas manusia”. Bahtsul masail

di atas merupakan sebuah solusi untuk menyikapi problematika minimnya

Mujtahid. Maka dengan ini bahtsul masail dapat dipandang sebagai sebuah

metode yang lebih baik karena lebih mendekati kebenaran daripada pendapat

perseorangan, walaupun seseorang itu memiliki kapasitas keilmuan yang

sangat tinggi. Pelaksanaan bahtsul masail di atas juga merupakan sebuah

pelaksanaan taqrir jama‟i menurut istilah nahdliyyin, karena parasantri

dengan dibantu mushohih dan muharrirberupaya secara kolektif untuk

menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa pendapat untuk

kemudian dijadikan sebagai sebuah pedoman atau jawaban.

Dengan metode diskusi secara kolektif dalam bahtsul masail seperti di

atas maka bisa menanggulangi keadaan dimana seseorang itu menyentuh

suatu aspek hukum dalam obyek pembahasan tertentu, sementara dia tidak

menaruh perhatian pada aspek lainnya. Terkadang seseorang menghafal

segala sesuatu yang orang lain tidak menghafalnya. Sedangkan diskusi

kelompok semacam bahtsul masail dapat menemukan point-point yang

tersembunyi atau dapat memunculkan secara jelas perkara-perkara yang sulit,

atau mengingatkan beberapa masalah yang terlupakan. Dan ini merupakan

berkat dari musyawarah.

Metode ijtihad kolektif seperti inilah yang pernah ditempuh oleh

Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Abu Bakar ketika menghadapi

suatu perkara dan tidak mendapatkan dasar hukumnya dari al-Qur‟an dan

hadis, maka beliau mengundang para tokoh diantara kaum muslimin dan para

ulama mereka untuk diajak musyawarah. Apabila pendapat mereka atas suatu

perkara itu disepakati, maka beliau memutuskan perkara itu dengan pendapat

tersebut. Begitu pula dengan Sayyidina Umar, apabila tidak menemukan

keputusan al-Qur‟an dan hadis serta tidak pula menemukan keputusan dari

Abu Bakar maka beliau mengundang para tokoh-tokoh kaum Muslim dan

ulama-ulama mereka untuk diajak bermusyawarah. Apabila pendapat mereka

atas masalah tersebut disepakati, maka beliau memutuskan perkara itu dengan

pendapat tersebut(Al-Qardhawi, 2000:139).

Maka melihat pada praktek di atas juga dapat diketahui bahwa bahtsul

masail yang dilakukan merupakan ijtihad dalam upaya memecahkan status

hukum permasalahan baru yang belum di singgung oleh al-Qur‟an, al-

Sunnah, dan pembahasan ulama-ulama terdahulu. Jadi masalah ini dapat

dikatakan masalah yang benar-benar baru (al-masail al-mahaddatsah), karena

bukan hanya al-Alqur‟an dan al-Sunnah tidak membicarakannya, juga hal ini

belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu. Selain itu, bahtsul masail juga

berperan untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan cita

kemaslahatan kemanusiaan universal sebagai spirit ajaran Islam. Hukum

masalah yang akan diijtihadi itu telah dibahas oleh imam-imam mujtahid

terdahulu, tetapi karena ada beragam pandangan yang saling menampik satu

terhadap lain, maka tugas kita secara kolektif adalah memilih pendapat yang

paling tepat dan paling sesuai dengan ruh agama, kemaslahatan.

b. Tarjih Ibarat (I’tibar) Dalam Bahtsul Masail

M. Aris (11 Mei 2015), ketua LBM Pondok Pesantren Raudlatut

Thalibinmenjelaskan bahwa dalam sistem pengambilan keputusan hukum

maka harus dipahami prosedur penjawaban masalah. Keputusan bahtsul

masail Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin mengikuti ketentuan dalam

komunitas nahdliyyin yaitu dibuat dalam kerangka bermadzhab secara qouli.

Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan yang

telah ditentukan seuai dengan ketetapan Nahdlatul Ulama‟ yang disusun

dalam Munas Alim Ulama NU di Lampung pada tahun 1992.

Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: ketika terjadi

dalam suatu kasus masalahdan di sana terdapat lebih dari satu qoul pendapat,

maka dilakukan taqrir jam‟i untuk memilih satu qoul atau wajah. Sedangkan

apabila dalam sebuah kasus tidak ada satu pun qoul pendapat atau wajah

sama sekali yang memberikan penjelasan,maka dilakukan prosedur ilhaqul-

masail bi nazha‟iriha secara jama‟ioleh para peserta bahtsul masail. Apabila

dalam sebuah kasus tidak ada satu qoul atau wajah sama sekali dan tidak

mungkin dilakukan ilhaq,maka bisa dilakukan istinbath jama‟i atau ijtihad

secara kolektif dengan prosedur bermazhab secara manhaji oleh para ahlinya

Dalam sebuah permasalahan apabila ditemukan dua qaul atau lebih

maka harus mengikuti prosedur pemilihan qaul atau pendapat para ulama‟.

Prosedur tersebut adalah ketika dijumpai beberapa qaul dalam satu masalah

yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satupendapat. Pemilihan

salah satu pendapat dapat dilakukan dengan cara mengambil dan

mempertimbangkan pendapat yang lebih maslahat dan atau yang lebih kuat.

Selain dengan pertimbangan tersebut juga diusahakan untuk mengambil

pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi‟I, serta

pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama‟ (LTN NU, 2007:446-447).

Ketentuan-ketentuan di atas kemudian dipraktekkan oleh para

mubahitsin (peserta bahtsul masail) untuk menganalisa permasalahan yang

disodorkan kepada mereka. Ibarat dari berbagai kitab yang dibawa oleh para

mubahitsin kemudian dibahas satu persatu untuk dicari ibarat manakah yang

lebih tepat untuk menghukumi permasalahan tersebut. Pencarian ibarat ini

adalah dengan cara memperhatikan illatul hukmi atau wajhul ilhaq yang

mempunyai kesamaan dengan permasalahan yang dibahas. Ketika memang

tidak memungkinkan melaui metode ilhaq maka dilakukan istinbath jama‟i

atau ijtihad secara kolektif oleh para mubahitsin dengan tetap memperhatikan

kaedah fiqhiyyah dan kaedah ushuliyyah. Adanya istinbath jama‟i tadi juga

dapat dilaksanakan setelah mendapatkan arahan dari muharrir atau musohhih.

Jika dilihat metode bahtsul masail di atas maka bisa dilihat bahwa

pengambilan sebuah pendapat atau qaul juga harus memperhatikan apakah itu

memberikan maslahat serta dapat menjadi sebuah solusi atau tidak. Dengan

demikian maka selain mempertimbangkan qaul yang diambil itu berdasarkan

kekuatan qaul tersebut, tetapi juga dipertimbangkan pengambilan sikap untuk

menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan dzaruriyyah (primer),

hajiyah (sekunder), dan tahsiniyyah (tersier). Tentunya hal tersebut harus

dibarengi dengan pemahaman syariah secara konstekstual.

Tentang pemahaman syariah secara kontekstual (muqtadha hal) ini

memerlukan pengetahuan membaca perkembangan sosial. Kemampuan

demikian memang tidak ditegaskan dalam syarat-syarat formal seorang

mujtahid. Tetapi semua mujtahid adalah orang-orang yang seharusnya peduli

dengan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat. Berbicara maslahat berarti

berbicara hal-hal yang konstektual. Dengan metode bahtsul masail yang

melibatkan banyak orang dari berbagai kalangan maka pembacaan terhadap

perkembangan sosial akan dapat lebih mendalam.

Meskipun tidak secara tegas seorang mujtahid disyaratkan memiliki

kepekaan sosial, syarat demikian sebenarnya secara implisit telah terekam

baik di dalam persyaratan-persyaratan yang ada maupun di dalam

mekamisme penggalian hukum itu sendiri. Sebagai bukti, Imam Syafi‟i di

kenal memiliki qaul qadim yang dilahrikan di Baghdad Irak, dan qaul jadid

yang dilahirkan setelah kepindahannya ke Mesir. Padahal ayat-ayat al-Qur‟an

yang beliau ketahui tetaplah sama juga (Mahfudz, 1994:45).

Seperti yang ditambahkan oleh M. Amiruddin(13 Mei 2015) yang

juga pernah menjabat sebagai ketua LBM, dalam berbahtsul masail para

mubahitsin atau peserta jangan berusaha untuk kolot atau berpegang teguh

pada satu pendapat kitab saja. Tetapi yang perlu dikedepankan adalah

semangat untuk memberikan solusi terbaik untuk umat Islam. Hal ini dapat

dilakukan dengan cara mengedepankan maslahat dalam keputusan yang akan

diambil. Maslahat disini dapat diukur dengan tidak hanya memperhatikan

unsur hablun minaallah (interaksi manusia dengan Sang Pencipta), tetapi juga

memperhatikan hablun minannas (interaksi sosial manusia). Dengan

demikian maka keinginan untuk memberikan solusi terbaik bagi umat dapat

tercapai.

Ketika ditanyakan tentang mazdhab yang dipakai dalam bahtsul

masail di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, dijelaskan bahwa dalam

berbahtsul masail mereka memakai empat madzhab mu‟tabarah yang

menganut aqidah ahlussunnah wal jama‟ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi‟i dan

Hanbali. Namun dalam pelaksanaanya memang tidak dapat dipungkiri bahwa

penggunaan madzhab Syafi‟i lebih dominan dan diutamakan dibandingkan

madzhab yang lain. Penyeebabnya adalah mayoritas penduduk Indonesia

yang bermadzhab Syafi‟iyyah. Selain itu juga pembelajaran yang mereka

gunakan di pesantren adalah madzhab Syafi‟i. Kemudian mayoritas kitab dan

referensi yang ada di sekitar mereka juga khazanah turats

syafi‟iyyah.Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan dalam bahtsul

masail untuk menggunakan mazdhab selain madzhab Syafi‟i. Hal ini dapat

terjadi ketika tidak ditemukan referensi masalah tersebut dalam madzhab

Syafi‟i. Tetapi juga dimungkinkan untuk mengkolaborasikan antar pendapat

pada madzhab empat.

E. Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Majlis Syawir Di Pondok Pesantren

Raudlatut Thalibin Jetis

1. Pelaksanaan Masjlis Syawir

Metode pelaksanaan majlis syawir di Pondok Pesantren Raudlatut

Thalibin tidak berbeda jauh dengan metode pelaksanaan diskusi atau

musyaawarah yang selama ini ada di kampus atau di kalangan para

cendikiawan. Dalam majlis syawir terdiri dari pemateri (qari‟), moderator dan

peserta (musyawirin). Acara dimulai dengan pembukaan oleh moderator dan

pembacaan tata tertib acara yang akan berlangsung. Setelah itu moderator

memberikan waktu 20 menit kepada qari‟ untuk membacakan teks (ibarat)

dari kitab fiqih fathul qarib serta memberikan penjelasan secara mendalam.

Qari‟ berhakuntuk memberikan penjelasan mengenai ibarat yang dia baca

dengan tambahan atau pembanding dari ibarat di kitab lain dengan syarat

masih dalam konteks pembahasan yang sama.

Setelah qari‟ selesai memberikan penjelasan, maka kemudian para

musyawirin diberikan waktu untuk menanyakan penjelasan yang kurang

dipahami atau memberikan tanggapan terhadap penjelasan yang telah

diberikan oleh qari‟. Tanggapan dari musyawirin ini dapat berupa penjelasan

tambahan ataupun penguat terhadap apa yang telah disampaikan oleh qari‟.

Tidak menutup kemungkinan juga bahwa tanggapan yang diberikan oleh

musyawirin adalah berupa sanggahan atau ketidaksetujuan terhadap

penjelasan yang diberikan oleh qari‟. Ketika ada salah satu musyawirin atau

lebih yang tidak sepaham dengan penejelasan qari‟, maka musyawir tadi

harus menguatkan argumentnya dengan ibarat dari kitab lain atau dengan

memberikan penafsiran lain dari kitab fathul qarib ditinjau dari segi i‟rab

nahwiyyah (analisis gramatikal arab) atau analisa istilahi (istilah bahasa).

Setelah para musyawirin selesai dengan tanggapan atau argument

bantahannya, maka moderator memberikan waktu kepada qari‟ untuk

memberikan penjelasan penguat terhadap apa yang telah disampaikan qari‟ di

awal penjelasannya tadi. Dalam hal ini qari‟ boleh saja menarik

penjelasannya yang pertama tadi, dan kemudian mengikuti argument kedua

dari musyawirin. Tetapi jika qari‟ tetap bersikukuh dengan pendapatnya maka

moderator memberikan kesempatan kepada para musyawirin untuk

berdiskusi, dan memberikan tanggapan atau solusi terhadap adanya dua

pendapat tadi.

Dalam diskusi yang tejadi tidak menutup kemungkinan terjadinya

sebuah deadlock atau kebuntuan. Menurut M. Nur Syaifullah Khuzain (13

Mei 2015), karena dalam majis syawir tidak mengenal istilah mauquf seperti

dalam bahtsul masail, maka kebuntuan diskusi tadi harus diselesaikan.

Penyelesaian kebuntuan dalam pembahasan ibarat tadi dapat melalui dua

cara:

a. Jika penyebab dari kebuntuan tadi karena adanya perbedaan pemahaman

terhadap penjelasan ibarat, baik karena perbedaan pemahaman

penggunaan ma‟na istilahi atau karena adanya perbedaan ibarat dari kitab

lain maka permasalahan tersebut nanti akan dimintakan arahan kepada

dewan asatidz.

b. Jika penyebab dari kebuntuan tadi karena adanya perbedaan pemahaman

dalam i‟rab nahwiyyah (analisis gramatikal arab) maka permasalahan

tersebut akan diselesaikan pembahasannya dalam forum bahtsul masail

nahwiyyah.

Setelah qari‟ dan musyawirin menyepakati penjelasan dari ibarat

fathul qarib, maka moderator memberikan waktu kepada musyawirin untuk

menanyakan permasalahan yang mempunyai sangkut paut dengan ibarat

yang dibaca oleh qari‟. Setelah pertanyaan selesai diberikan maka kemudian

moderator membacakan ulang pertanyaan tersebut, dan kemudian

memberikan waktu kepada qari‟ untuk memberikan jawaban dan

penjelasannya. Qari‟ boleh saja mencukupkan diri memberikan penjelasan

dengan ibarat kitab fathul qarib ataupun melalui kitab yang lain karena tidak

ditemukannya penjelasannya dalam ibarat yang telah dibaca.

Seperti pada sesi yang pertama tadi, setelah qari‟ selesai memberikan

jawaban maka dipersilahkan kepada para musyawirin untuk memberikan

tangapan baik itu yang berupa penjelasan penguat maupun argument

bantahan. Baik itu penjelasan penguat maupun argument bantahan harus

disertai dengan dalil dari kitab kuning. Setelah jawaban disepakati oleh

musyawirin maka moderator membacakan kesimpulannya dan menanyakan

kepada sa‟il (penanya) apakah sudah memahami dari jawaban yang ada.

Apabila sa‟il sudah memahami maka dilanjutkan kepada pertanyaan yang

kedua.

2. Ilhaqul Masail dalam Majlis Syawir

Bisa dikatakan bahwa majlis syawir merupakan kebalikan dari metode

bahtsul masail. Jika pada metode bahtsul masail para musyawirin dihadapkan

kepada sebuah masalah atau problematikanya yang harus dicarikan hukum

dan solusinya, maka dalam majlis syawir para musyawirin sudah menyepakati

akan sebuah hukum dan sebuah solusi hukum dan mereka kemudian

menganalisa permasalahan dan problematika apa sajakah yang bisa

diterapkan dengan hukum tersebut. Dengan demikian maka para musyawirin

dalam majlis syawir dituntut untuk memiliki pengalaman yang lebih luas dan

informasi yang akurat sehingga hukum yang akan diterapkan dalam masalah

dan problematika yang dimunculkan memang tepat.

Dalam majlis syawir yang menjadi pegangan utama qari‟ (pemateri)

adalah kitab Fathul Qarib. Ketika ditanyakan mengapa memakai kitab ini,

Abdul Khamid (13 Mei 2015) selaku wakil ketua LBM bidang majlis syawir

menjelaskan bahwa kitab Fathul Qarib merupakan sebuah kitab pegangan

utama yang banyak dikaji di dalam pesantren dan menjadi kitab pembuka

sebelum melangkah ke kitab-kitab yang lebih besar. Selain itu, kitab Fathul

Qarib lafadznya mudah dipahami oleh para santri serta di dalamnya memuat

hal-hal pokok fiqih Islam. Dalam kitab Fathul Qarib juga tidak terlalu banyak

sekali memuat khilafiyah (perbedaan pendapat ulama‟), seperti yang termuat

dalam kitab-kitab yang lebih besar.

Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan ibarat dari

kitab lain baik itu sebagai penjelas tambahan atau sebagai ibarat pembanding,

namun dalam masjlis syawir setidaknya ada kitab-kitab yang menjadi

prioritas sebagai ibarat pembanding, dan utamanya sebagai penjelas

tambahkan. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua LBM Pondok Pesantren

Raudlatut Thalibin M. Aris (11 Mei 2015), kitab-kitab yang menjadi prioritas

dalam masjlis syawir adalah kitab-kitab hasyiyah dari Fathul Qarib ataupun

hasyiyah atau syarah kitab matan Taqrib. Adapun kitab-kitab tersebut

diantaranya adalah:

a. Hasyiyah Al-Bajuri ala Syarh Fathul Qarib karya Syekh Ibrahim Al-

Bajuri.

b. Hasyiyah Tausyih karya Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani

Al-Jawy.

c. Syarah Al-Iqna‟ karya Syekh Muhammad Khotib As-Syirbiny.

d. Hasyiyah Al-Bujayrami ala al-Khotib karya Imam Al-Bujayrami.

Selain itu juga diprioritaskan beberapa kitab yang sepadan dengan Fathul

Qarib, yaitu:

a. Fathul Mu‟in karya Zainuddin Al-Malybary dan Hasiyahnya I‟anatut

Thalibin karya Abu Bakar bin Muhammad Syata‟ Ad-Dimayathi.

b. Al-Yaqutun Nafis dan syarahnya karya Syekh Muhammad bin Ahmad

As-Syathiri.

c. Fathul Wahab Karya Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshory.

d. Minhajut Thalibin Karya Imam Nawawi.

Jika melihat kepada prioritas yang disebutkan di atas maka peneliti

melihat bahwa sebenarnya dalam majlis syawir ini berusaha untuk

menggabungkan pendapat antara cendikiawan madzhab syafi‟iyyah dari aliran

Imam Ramli dan aliran Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Dengan begitu maka

para santri berusaha untuk mengakomodir antara konsep fiqih aliran Imam

Ramli yang luwes dan fiqih aliran Imam Ibnu Hajar yang ketat. Dengan

demikian maka para santri tidak terjebak diantara salah satu aliran tersebut.

Selain itu juga, kitab-kitab yang diprioritaskan di atas merupakan kitab-kitab

yang memuat kesepakatan antara Imam Nawawi dan Imam Rafi‟i. Hal ini

sebenarnya telah sesuai dengan pedoman dalam analisa hukum yang telah

ditetapkan oleh nahdliyyin yang mengedapankan penggunaan maraji‟

(referensi) yang mendahulukan kesepakatan antara Imam Nawawi dan Imam

Rafi‟i.

Abdul Khamid (13 Mei 2015) menambahkan bahwa dalam majlis

syawir qari‟ akan membacakan ibarat dari kitab Fathul Qarib dengan metode

bacaan makna gandul pesantren yang tetap memperhatikan kaedah

nahwiyyah dan shorfiyyahnya. Ibarat itu kemudian akan dijelaskan oleh qari‟

dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penjelasan yang diberikan oleh qari‟

tersebut harus memuat beberapa hal, yaitu:

a. Penjelasan mengenai makna istilah fiqhiyyah.

b. Penjelasan gramatikal arab (nahwu dan sharaf) yang berimplikasi dalam

pemahaman ibarat.

c. Penggambaran masalah yang dimaksudkan dari ibarat yang dibaca, dan

dipraktekkan apabila memang diperlukan.

d. Mencari illatul hukmiatau wajhul ilhaq dan hikmah hukum.

e. Memberikan gambaran tentang permasalahan apa saja yang

memungkinkan untuk dijawab dengan mempergunakan hukum dari

ibarat ini.

Hal-hal di atas lah yang kemudian juga menjadi bahan diskusi oleh para

musyawirin. Pembahasan dan diskusi yang dilakukan oleh musyawirin harus

tetap memperhatikan relevansi penggunaan ibarat tersebut untuk menjawab

problematika kontemporer umat Islam.

Melihat metode majlis syawir di atas maka peneliti bisa menyimpulkan

bahwa metode tersebut sama dengan metode ilhaqul masail bi nadzairiha.

Dalam hal ketika suatu masalah atau kasus belum dipecahkan dalam kitab

para salaf shalih, maka masalah atau kasus tersebut diselesaikan dengan

prosedur ilhaqul masail bi nazha‟iriha secara jama‟i. Ilhaq dilakukan dengan

memperhatikanmulhaq bih, mulhaq ilaih dan wajhul ilhaq oleh para mulhiq

yang ahli. Dan metode ilhaq inilah yang kemudian oleh para santri

musyawirin Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin dicoba untuk dipraktekkan

dalam majlis syawir dengan menganilasa illatul hukmi atau wajhul ilhaq dan

hikmah hukum yang terdapat dalam ibarat kitab para ulama‟ salafus shalih.

Dengan tetap memperhatikan kaedah-kaedah analisa hukum Islam, maka

ibarat tersebut direlevansikan untuk menjawab problematika kontemporer

umat Islam.

Dan ketika tidak mungkin dilakukan ilhaq karena tidak adanya mulhaq

bih dan wajhu ilhaq sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan istinbath

secara jama‟i atau ijtihad secara kolektif, yaitu dengan mempraktekkan

qawa‟id ushuliyyah dan qawa‟id fiqhiyyah oleh para ahlinya. Ijtihad kolektif

inilah yang juga dipraktekkan oleh para santri melalui bahtsul masail ketika

mereka memang tidak bisa memecahkan masalah tersebut melalui majlis

syawir. Dengan melalui bahtsul masail yang tidak lain sebagai sebuah metode

ijtihad kolektif maka diharapkan dapat menemukan sebuah jawaban atau

solusi yang diaharapkan.

F. Persaman Dan Perbedaaan Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Bahtsul

Masail Dan Majlis Syawir

1. Persamaan Antara Bahtsul Masail Dan Majlis Syawir

Dari penjelasan pembahasan sebelumnya maka peneliti dapat

menyimpulkan persamaan antara metode penalaran hukum Islam dalam

bahtsul masail dan majlis syawir. Adapun persamaan tersebut adalah:

a. Metode yang digunakan dalam bahtsul masail dan majlis syawir adalah

metode diskusi yang melibatkan santri dan pengasuh pesantren sebagai

salah satu metode ijtihad kolektif.

b. Referensi yang digunakan baik oleh mubahitsin maupun musyawirin

adalah kitab kuning yang merupakan warisan ulama‟ salafus shalih.

c. Bahtsul masail dan masjlis syawir sama-sama menggunakan metode

ilhaqul masail binadzairiha untuk menganalisa hukum sebuah

permasalahan.

d. Kedua metode tersebut berlandaskan kepada pemahaman teks ibarat

dalam suatu kitab kuning yang akan dicari illatul hukmi atau wajhul

ilhaq-nya.

e. Bahtsul masail dan majlis syawir merupakan metode diskusi di

lingkungan pesantren yang menuntut partisipasi aktif para santrinya.

f. Keputusan hukum dari kedua metode tersebut masih dapat dikoreksi lagi

dalam forum yang sama atau forum yang lebih tinggi.

2. Perbedaan Antara Bahtsul Masail Dan Majlis Syawir

Dari penjelasan pembahasan sebelumnya maka peneliti dapat

menyimpulkan perbedaan antara metode penalaran hukum Islam dalam

bahtsul masail dan majlis syawir. Adapun perbedaan tersebut adalah:

Tabel 3.1

Perbedaan Antara Bahtsul Masail Dan Majlis Syawir

No Bahtsul Masail Majlis Syawir

a. Peserta terdiri dari mubahitsin,

moderator, muharrir, dan

mushohih.

Peserta terdiri darimusyawirin,

moderator, dan qari‟.

b. Peserta tidak hanya berasal dari

internal pesantren, tetapi juga bisa

dari masyarakat, alumni, intansi

atau lembaga lain, serta dapat

mendatangkan tokoh ahli

Peserta hanya dari kalangan

internal pesantren

c. Memakai metode taqrir jama‟i,

ilhaqul masail, dan istinbat jama‟i

Hanya memakai metode ilhaqul

masail binadzairiha

d. Dalam bahtsul masail sudah ada

permasalahan yang disiapkan oleh

panitia, yang kemudian dibahas

oleh mubahitsin untuk dicarikan

ibarat dari kitab kuning yang

sesuai untuk memberikan hukum

kepada masalah tersebut

Dalam majlis syawir sudah ada

ibarat yang menjadi landasan

hukumnya yang kemudian

dicarikan wajhul ilhaq dan

permasalahan apa saja yang bisa

dihukumi dengan teks tersebut

e. Tidak ada satu kitab yang menjadi

referensi utama dalam

pengambilan ibarat

Referensi utama adalah kitab

Fathul Qarib

f. Menggunakan pendapat dari 4

madzhab, dan memprioritaskan

pada madzhab syafi‟iyyah

Memprioritaskan kitab syarah

dan hasyiyah dari kitab Fathul

Qarib, serta kitab yang setara

dalam referensinya

g. Ibarat yang muncul dalam diskusi

bermacam-macam karena setiap

perserta berhak membawa dan

mempertahankan ibaratnya

Ibarat yang muncul hanyalah

sedikit karena hanya bersumber

dari kitab Fathul Qarib dan

syarah atau hasyiyahnya.

h. Hasil akhirnya adalah ibarat mana

yang dipakai diantara beberapa

ibarat yang dibawa mubahitsin

Hasil akhirnya adalah

pemahaman yang seperti apa

yang disepakati untuk dipakai

dari berbagai pendapat atau

pemahaman para musyawirin

i. Mengenal istilah mauquf Tidak mengenal istilah mauquf

j. Tidak terlalu memperhatikan

pembahasan terhadap i‟rab

nahwiyyah

Memperhatikan i‟rab nahwiyyah

dan penggunaan istilah fiqhiyyah

G. Contoh Produk Hukum LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin

1. Produk Hukum Bahtsul Masail

Berikut ini beberapa contoh hasil produk hukum forum majlis syawir

yang peneliti dapatkan dari dokumen LBMPondok Pesantren Raudlatut

Thalibin, yaitu:

a. Sidik Jari Bisa Menjadi Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam bahtsul masail kubro yang dilaksanakan pada tahun 2012,

ada sebuah permasalahan pidana Islam yang diangkat oleh panitia untuk

kemudian didiskusikan oleh para mubahitsin. Pertanyaan tersebut adalah:

menurut fiqih jinayat, apakah sidik jari bisa dijadikan sebagai alat bukti

dalam kasus pencurian atau kasus pidana yang lainnya ? karena dalam

pidana islam tidak mengakomodir sidik jari sebagai sebuah alat bukti.

Dalam permasalahan di atas terjadi diskusi antara mubahitsin yang

mayoritas diantara mereka tidak menerima sidik jari sebagai sebuah alat

bukti. Alasan yang mereka ungkapkan adalah karena dalam fiqih jinayat

hanya dikenal saksi dan sumpah sebagai alat bukti, dan tidak mengenal

adanya sidik jari. Penggunaan sidik jari sebagai sebuah alat bukti dalam

pidana tidak bisa diterima karena dikuatirkan terjadi sebuah kesalahan

pembuktian yang akhirnya dapat berujung kepada kesalahan pemidanaan

seseorang.

Menurut Muhammad As-Syatiri (2007:900), syariat Islam

dibangun berdasarkan dasar-dasar yang kuat dan penuh dengan kehati-

hatian. Sehingga apapun yang belandaskan kepada syariat Islam harus

dibangun berdasarkan kehati-hatian, sedangkan penggunaan sidik jari

masih ada kemungkinan untuk terjadi sebuah kesalahan. Penggunaan

sidik jari sebagai alat bukti merupakan bentuk pembuatan sebuah

peraturan produk hukum dari manusia yang tidak menutup kemungkinan

terjadi sebuah tipu muslihat, ketidak adilan dan pelanggaran terhadap apa

yang telah digariskan oleh syariat Islam. Oleh karena itu para mubahitsin

berdasarkan pada literatur fiqih yang memuat hukum dasar pidana Islam

serta pernyataan Muhammad As-Syatiri tadi menolak untuk menerima

sidik jari sebagai sebuah alat bukti.

Namun ada beberapa mubahitsin yang kemudian melemparkan

sebuah isykal (problematika) apabila sidik jari tidak bisa digunakan

sebagai sebuah alat bukti. Isykal tersebut adalah:

1) Jika sidik jari tidak digunakan sebagai sebuah alat bukti maka akan

banyak pencuri atau pelaku tindak pidana lain yang dibebaskan dari

jeruji besi. Hal ini disebabkan karena banyak sekali tindak pidana

yang dilakukan tanpa sepengetahuan oleh manusia.

2) Jika pun perbuatan pidana tersebut dilakukan dihadapan oleh

seorang manusia atau lebih, apakah orang tersebut dapat diajukan

sebagai saksi karena syarat untuk menjadi saksi menurut pidana

Islam sangatlah berat dan sangat sulit untuk dapat dipenuhi oleh

orang-orang pada masa sekarag.

3) Para penegak hukum sekarang telah memiliki alat untuk memindai

sidik jari sehingga kemungkinan adanya kesalahan dalam melacak

sidik jari sangatlah kecil. Apalagi sidik jari antara orang yang satu

dengan yang lainnya tidak ada yang sama, sehingga kemungkinan

tertukar sidik jari adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

Untuk menguatkan isykal mereka maka mubahitsin dari kubu yang

pro sidik jari ini menawarkan ilhaqul masail dengan sebuah ibarat dari

kitab Bughyatul Musytarsyidin (tt:276-277), yaitu:

ليس للقاضى اف يقبل الشهادة او حيكم دبجرد خط من غت بينة مطلقا عن التفصيل بكوف خطو او خط موثوؽ بو اـ ال احتياطا للحكم الذي فيو الزاـ اػبصم مع احتماؿ التزوير ىذا مذىب الشافعي الذي عليو صبهور اصحابو، ولنا وجو انو جيوز للحكم اذا

رأى خطو بشيئ اف يعتمده اذا وثق خبطو ودل تداخلو ريبة اذل اف قاؿ وقاؿ ىف اػبادـ وقد عمت البلوى باغبكم بصحة اػبط من غت ذكر تفاصيلو فإف كاف عن تقليد اؼبذىب

الشافعي فممنوع اىػ

Dalam ibarat di atas terdapat sebuah pendapat yang memperbolehkan

menggunakan analisis gaya tulisan seseorang untuk dijadikan sebagai

sebuah alat bukti. Hal tersebut diperbolehkan dengan syarat ada

keyakinan bahwa gaya tulisan tersebut adalah milik orang yang akan

dijerat persangkaan pidana, serta orang yang menganalisa memang orang

yang mempunyai keahlian untuk menganalisa sebuah gaya seni tulis

menulis. Walaupun pendapat di atas merupakan sebuah pendapat yang

lemah tetapi dipandang akan memberikan kemaslahatan yang lebih besar

bagi penyelidikan dan penyidikan sebuah perkara pidana. Dalam hal ini

sidik jari di-ilhaq-kan dengan gaya seni tulis menulis tadi.

Ibarat di atas diperkuat dengan ibarat dari kitab fiqih Islam karya

Wahbah Zuhaili yang mengatakan bahwa dalam Madzhab Malikiyyah

dan Hanafiyyah juga menggunakan sebuah pertanda atau ciri-ciri khusus

untuk digunakan sebagai sebuah alat bukti. Pertanda dan ciri khusus

tersebut diantaranya adalah hamil sebagai bukti adanya perzinaan, bau

khomr atau minuman keras sebagai bukti telah meminum minuman yang

memabukkan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Wahbah Zuhaili

mengsyaratkan sebuah pertanda atau ciri-khusus dapat digunakan sebagai

alat bukti dengan dua syarat, yaitu:

1) Ciri-ciri atau pertanda tersebut sangatlah jelas dan kuat sehingga

memang layak untuk digunakan sebagai sebuah alat bukti.

2) Ada benang merah atau kesinambungan yang kuat antara alat bukti

dengan terjadinya tindak pidana tersebut.

Dengan pertimbangan dan isykal di atas maka musyawirin menyepakati

sidik jari dapat digunakan sebagai sebuah pembuktian dalam perkara

pidana.

b. Hukum Menimbun Barang Walaupun Bukan Barang Pokok

Penimbunan barang-barang komoditi terutama barang-barang

pokok seringkali membuat permasalahan yang bisa menimbulkan

kelangkaan barang dan harga-harga barang dipasaran menjadi naik.

Apalagi ketika menjelang bulan puasa banyak barang-barang kebutuhan

pokok ditimbun dan kemudian dijual kembali ketika bulan puasa untuk

mendapatkan harga yang lebih tinggi. Tentunya penimbunan barang ini

dapat merugikan banyak pihak terutama masyarakat sebagai konsumen.

Hal ini lah yang kemudian menjadi pembahasan para mubahitsin peserta

bahtsul masail pada hari senin tanggal 11 Mei 2015. Dari persoalan

penimbunan barang yang sering terjadi di pasar maka kemudian

timbullah sebuah pertanyaan; apakah ada aturan yang sangat kongkrit

dalam fiqih Islam yang membahas tentang aturan penimbunan ?

Dalam pembahasan permasalahan di atas oleh para mubahitsin

terjadi diskusi yang mana mereka menyepakati terlebih dahulu untuk

membahas definisi penimbunan barang menurut pengertian fiqih Islam.

Dalam diskusi tersebut kemudian terdapat satu definisi yang dianggap

tepat untuk menggambarkan tentang penimbunan barang, yaitu seperti

yang dideskripsikan Imam al-Malibary (tt: 24)dalam kitab Fathul Mu‟in:

االحتكار ىو إمساؾ ما اشتاه يف وقت الغالء ال الرخص ليبيعو بأكثر عند اشتداد

حاجة أىل ؿبلو أو غتىم إليو

Terjemahan dari ibarat diatas adalah yang disebut dengan penimbunan

barang atau ikhtikar adalah menahan atau menyimpan sebuah barang

yang dibeli pada waktu beli harga belinya tinggi (bukan pada waktu

murah harganya) dan kemudian akan dia jula lagi dengan harga yang

yang lebih tinggi lagi ketika masyarakat membutuhkan.

Dari definisi di atas dengan ditambahbeberapa ibarat dari kitab lain

setidaknya dapat diklasifikasikan bagaimana sebuah penimbunan itu bisa

dikatakan haram, yaitu:

1) Ada unsur imsak, yaitu menahan atau menimbun. Jika tidak unsur

niat atau menimbun maka tidak bisa dihukumi haram.

2) Barang yang ditimbun tadi merupakan hasil pembelian. Berbeda bila

barang yang disimpan itu hasil dari panen sendiri, maka tidak

dihukumi ihtikar yang haram.

3) Pembelian dilakukan pada waktu harga beli mahal. Berbeda bila

pembelian dilakukan pada saat harga murah atau harga standar.

4) Barang yang ditimbun merupakan makanan pokok atau yang

dibutuhkan masyarakat.Berbeda bila barang yang disimpan itu bukan

makanan pokok, maka tidak termasuk haram.

Dari hal di atas kemudian para mubahitsin juga meng-ilhaq-kan

permasalahan penimbunan barang lain yang bukan barang makanan

pokok, seperti bahan bakar motor (BBM), daging, kedelai dan lain

sebagainya. Hal ini karena barang-barang tadi sudah berlaku sepeti

barang pokok, dan kelangkaan barang-barang tersebut tadi akan dapat

menimbulkan efek domino bagi komoditas lain. Bahkan tidak menutup

kemungkinan barang-barang lain akan ikut terkerek harganya menjadi

mahal.

2. Produk Hukum Majlis Syawir

Berikut ini beberapa contoh hasil produk hukum forum masjlis syawir

Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin:

a. Implikasi Kemakruhan Ma‟ Musyammas ( dalam Penggunaan (ماء اؼبشمس

Air bagi Kehidupan Sehari-Hari.

Dalam ibarat kitab Fathul Qarib (Al-Jawy, 2013:17-8) dikatakan:

والثاين طاىر مطهر مكروه استعمالو يف .... إذل أف قاؿ .... مث اؼبياه على أربعة أقساـ البدف ال يف الثوب وىو اؼباء اؼبسمش بتأثت الشمس فيو، وإمنا يكره شرعا بقطر حار يف

إناء منطبع، إال إناء النقدين لصفاء جوىرمها، وإذا برد زالت الكراىة، واختار النووي عدـ الكراىة مطلقا، ويكره أيضا شديد السخونة والربودة

Dalam ibarat di atas dijelaskan bahwa klasifikasi macam-macam air

berdasarkan kesuciannya yang kedua adalah air suci yang menyucikan

akan tetapi dimakruhkan penggunaannya. Kemakruhan ini apabila air

tersebut digunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan tubuh

manusia seperti minum, memasak, mandi, berwudlu, dan yang lain

sebagainya. Hukum makruh tersebut tidak berlaku apabila penggunaan

air untuk selain tubuh manusia seperti menyuci baju, menyiram tanaman,

menyuci perkakas rumah tangga dan yang lain sebagainya. Dalam hal ini

dicontohkan dari air tersebut yaitu ma‟ musyammas, yaitu air yang

menjadi panas karena ada pengaruh sinar matahari. Disyaratkan air panas

tersebut dihukumi makruh apabila ketika dipanaskannya tadi teletak

dalam sebuah tempat yang terbuat dari logam (besi, baja, alumunium,

dan lainnya). Dan hukum makruhnya akan hilang ketika air tersebut

menjadi dingin kembali. Alasan dimakruhkannya adalah karena ada hadis

yang melarang hal tersebut dan ada kekhawatiran ma‟ musyammasdapat

menyebabkan penyakit belang. Apabila kekhawatiran itu tidak terbukti

maka hukum makruhnya juga hilang. Oleh karena itu air yang menjadi

panas karena matahari dalam sebuah tempat yang tidak ada kekhawatiran

dapat menyebabkan penyakit, seperti tempat yang terbuat emas perak,

plastik atau tanah maka tidak berlaku hukum makruh. Tetapi dalam hal

ini Imam Nawawi berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa hukum

ma‟ musyammas adalah mubah secara mutlak karena hadisnya lemah.

Termasuk permasalahan yang dimakruhkan adalah penggunaan air yang

sangat panas dan air yang sangat dingin, karena dapat menimbulkan sakit

bagi orang yang memakainya.

Berdasarkan penjelasan di atas para musyawirin mengambil sebuah

kesimpulan bahwa penyebab adanya hukum makruh adalah karena air

musyammas yang digunakan oleh manusia dapat menimbulkan penyakit.

Inilah yang dipandang oleh para musyawirin sebagai illatul hukmi atau

wajhul ilhaq. Implikasi dari pemahaman ibarat tersebut sangatlah luas.

Implikasi yang dipahami oleh para musyawirin adalah diberikannya

sebuah hukum yang sama (makruh) terhadap penggunaan air yang

dikhawatirkan berdampak tidak baik bagi kesehatan tubuh manusia.

Dalam hal ini musyawirin mencontohkan banyaknya penggunaan air

sungai di Indonesia yang banyak tercemar baik karena limbah pabrik

maupun dikotori oleh ulah masyarakat sendiri yang digunakan untuk

keperluan sehari-hari, maka hukum menggunakan air tersebut adalah

makruh.

Selain memberikan hukum makruh terhadap penggunaan air yang

tercemar tadi, musyawirin juga memberikan hukum haram kepada

tindakan pencemaran lingkungan serta wajibnya hukuman ta‟zir kepada

orang yang melakukan pencemaran. Hukum tersebut diberikan karena

seseorang yang melakukan pencemaran dapat membahayakan kesehatan

orang lain serta dapat menghalangi orang lain untuk melaksanakan

ibadah. Dengan demikian, solusi hukum yang diberikan tidak hanya

diberikan kepada penggunaan air, tetapi juga bagi pencemaran

lingkungan.

Melihat penjelasan di atas maka peneliti dapat mengetahui bahwa

pemahaman akan sebuah teks yang pada waktu dahulu hanya digunakan

untuk sebuah kasus tertentu ternyata dalam sebuah forum majlis syawir

dapat dipahami dengan lebih luas lagi. Makna syariat Islam yang luwes

serta berlaku universal dapat kita lihat dari contoh penafsiran hukum air

di atas. Melalui forum majlis syawir para musyawirin mencoba untuk

tidak terbelenggu dengan pemaknaan pada sebuah kasus tertentu, tetapi

juga untuk merelevansikan ibarat dengan problematika kontemporer

umat manusia.

Dari penjelasan di atas juga dapat dipahami bahwa syariat Islam

walaupun memerintahkan seseorang untuk melaksanakan ibadah tetapi

juga tetap memperhatikan aspek kesehatan bagi orang yang akan

melakukannya. Sehingga pelaksanaan ibadah yang diperintahkan oleh

syariat Islam tidak akan merugikan diri orang tersebut. Selain itu juga,

kesimpulan dari pemahaman ibarat di atas juga sesuai dengan salah satu

dari maqasidus syariah yaitu hifdhul badan dengan cara menjaga dan

merawat tubuh seorang manusia.

b. Perintah Untuk Melaksanakan Ibadah Tidak Boleh Dibarengi Dengan

Pelanggaran Terhadap Hak Orang Lain

Dalam ibarat kitab Fathul Qarib(Al-Jawy, 2013:21) dikatakan:

وترؾ اؼبصنف قسما خامسا وىو اؼباء .... إذل أف قاؿ .... اؼبياه على أربعة أقساـ

اؼبطهر اغبراـ كالوضوء دباء مغصوب أو مسبل للشرب

Dalam ibarat di atas dijelaskan bahwa termasuk klasifikasi pembagian air

yang kelima adalah air suci mensucikan yang haram digunakan untuk

kegiatan apapun. Dalam hal ini dicontohkan menggunakan air suci tetapi

hasil dari ghasab untuk wudhlu. Walaupun wudhlu orang tadi dapat

dikatakan sah untuk melaksanakan ibadah, tetapi orang tersebut

dikenakan dosa karena melakukan maksiat dengan menggunakan air

yang bukan haknya untuk berwudhlu. Selain air suci hasil ghasab,

termasuk yang diharamkan lagi adalah berwudhlu dengan air yang yang

memang ditujukan untuk tujuan kemaslahatan tertentu selain berwudhlu

atau bersuci seperti air yang dikhususkan untuk minum.

Berdasarkan penjelasan di atas para musyawirin mengambil sebuah

kesimpulan bahwa perintah untuk melaksanakan ibadah tidak boleh

dibarengi dengan pelanggaran terhadap hak orang lain dan kepentingan

umum. Inilah yang kemudian disepakati sebagai sebuah illatul hukmi

atau wajhul ilhaq. Syariat Islam tidak pernah mengajarkan pelanggaran

terhadap hak orang lain dan kepetingan umum. Bahkan perintah untuk

beribadah kepada Tuhan pun tidak boleh sampai merugikan orang

laindalam pelaksanaannya. Hak dan kepentingan seseorang dalam Islam

sangatlah dijaga dan dihormati. Inilah yang juga menjadi tujuan dari

agama Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya

dan mengatur hubungan antara sesama manusia.

Pelanggaran terhadap hak orang lain dan kepentingan umum

dengan mengatasnamakan agama sangatlah tidak dibenarkan. Karena

sejatinya agama tidak pernah mengajarkan seperti itu. Oleh karena itu

musyawirin mencontohkan latihan rebana yang selama ini dilaksanakan

oleh para santri agar selanjutnya tidak sampai melebihi waktu jam 10

malam. Hal tersebut dikarenakan akan dapat mengganggu waktu istirahat

masyarakat atau tetangga sekitar pesantren.

Melihat penjelasan hasil majlis syawir di atas maka peneliti dapat

melihat bahwa teks ibarat yang menerangkan tentang pembagian macam-

macam air ternyata juga memuat tentang sebuah pemahaman dasar

bagaimana seseorang itu seharusnya beragama dan bermasyarakat.

Larangan penggunaan air yang bukan haknya walaupun untuk tujuan

sebuah ibadah menunjukkan bahwa Allah pun sebenarnya tidak mau

disembah dengan sebuah kemaksiatan, karena dalam ibadahnya orang

tersebut melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Islam sebagai

sebuah agama yang penuh kasih sayang tentunya menginginkan sebuah

ibadah dijalankan dengan penuh kasih sayang tanpa menimbulkan

kebencian terhadap orang lain. Hal ini sesuai dengan salah satu maqashid

syariah, yaitu hifdzuddin yang maksudnya adalah untuk tidak

mengatasnamakan agama dalam menjustifikasi kepentingan atau ambisi

pribadi seseorang.

BAB IV

RELEVANSI BAHTSUL MASAIL DAN MAJLIS SYAWIR

DI INDONESIA

Ahmad Baso (2013:230) mengatakan bahwa konstruksi orang-orang

pesantren tentang pengetahuan mereka berorientasi pada faidah dalam proses

istifadah (pengolahan pengetahuan). Hal itu bermaksud pada soal relevansi,

kebermaknaan dan kebermanfaatan teks-teks dan pengetahuan tersebut bagi user-

nya, yakni bagi komunitasnya. Karena dari sini kemudian kita bisa melihat arah

yang ingin dituju, yaitu terbentuknya suatu bentuk pengetahuan

amali,pengetahuan yang tidak hanya bermanfaat bagi pemiliknya, tetapi juga

dapat terpraktekkan bagi orang lain.

Pengetahuan pesantren menarik minat banyak orang untuk

mempelajarinya, untuk berguru kepada para kiyai dan ulama‟, menjadi santri, atau

minimal hanya sebatas sebagai mustami‟. Masyarakat melihat sesuatu yang

mereka butuhkan untuk kehidupan mereka sehari-hari, untuk kepentingan

kemaslahatan mereka di dunia ini dan dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Pengolahan ilmu pengetahuan di pesantren ini pun melibatkan aktor-aktor dan

partisipan yang luas. Bahkan dalam hal ini orang desa pun mempunyai hak untuk

ikut bergabung (Baso, 2013:235).

Dalam bab inilah diuraikan bagaimana kontruksi ilmu pengetahuan

pesantren melalui metode bahtsul masail dan majlis syawir diorientasikan oleh

komunitasnya untuk sebuah kebermanfaatan bagi komunitasnya dan bagi

masyarakatnya, bahkan negaranya. Kontruksi tersebut merupakan bentuk

relevansi metode tersebut dalam menjawab tuntutan zaman dan dalam

memecahkan problematika kontemporer dan permasalahan sosial yang ada.

Dalam kontek ini, peneliti mengfokuskan relevansi dua metode tersebut kepada 6

pembahasan, yaitu:

A. Khazanah Keilmuan Islam Nusantara

Pengembangan ilmu pengetahuan oleh pesantren atau komunitas

nahdliyyin dengan tradisi bahtsul masail dan majlis syawir merupakan kelanjutan

dari pelestarian turats islamidalam bentuk tulisan dan lisan. Setelah melalui

sebuah pengolahan maka ilmu pengetahuan tadi dimanfaatkan oleh siapapun

untuk menjawab persoalan keagamaan dan kemasyarakatan melalui kelembagaan

fatwa yang oleh pesantren dinamakan dengan LBM. Dalam konteks ini yang

banyak bermain dalam berproses pengolahan dan konstruksi ilmu pengetahuan ini

adalah komunitas santri dan ulama‟. Khazanah keilmuan melaui proses ini

menjadi sebuah korpus (nushush) baru dalam dalam tradisi fiqih sosial (fiqih

ijtima‟i) yang kemudian menjadi salah satu khazanah khas keilmuan Islam

Nusantara (Baso, 2013:235).

Khazanah keilmuan ini mempunyai ciri khas yang terletak pada

kecenderungannya untuk merangkul pasrtisipasidari masyarakat (mustami‟).

Dalam setiap proses pengolahan keilmuan ini oleh orang-orang pesantren dan

komunitasnya kemudian dianalisa, disajikan, dibaca, diperdengarkan,

dipertunjukkan hingga didesain ulang. Keilmuan tersebut selalu terbentuk secara

baru dan konstekstual. Sehingga metode ini memang sesuai dengan apa yang

diinginkan oleh masyarakat dan dapat bermanfaaat serta menjadi solusi bagi

mereka.

Dalam pesantren sangat terkenal sekali sebuah kaidah al muhafadzatu ala

al-qadimi as-shalih wa al-akhdzu bil jadidi al-aslah, yaitu memelihara dan

melestrasikan hal yang baik yang menjadi warisan ulama‟ dan mengambil hal-hal

yang lebih baik yang terjadi setelahnya. Dalam proses pengolahan ilmu

pengetahuan pesantren melaui bahtsul masail dan majlis syawir ini, ada unsur

mukhafadzah yang dilakukan oleh para santri dan ulama yang mana mereka

mengolah pengetahuan yang ada dalam kutub mu‟tabarah. Selain itu ada unsur al-

akhdzujuga yang diperankan oleh kalangan mustami‟, yang selalu setia menunggu

akan pengetahuan pesantren yang selalu, aktual up to date, konstekstual dan

inovatif. Tradisi bahtsul masail dan masjlis syawir ini lah yang membantu

memperkaya pengolahan ilmu pesantren untuk selalu aktual dan berproses tiada

henti (Baso, 2013:262).

Kelebihan dari metode bahtsul masail dan majlis syawir adalah dalam

proses pengolahan konstruksi pengetahuan yang mana para musyawirin dan

mubahitsin mengajak pastsipasi masyarakat sebanyak-banyaknya untuk ikut

memberikan pertanyaan dan masukan. Dengan demikian maka proses akhir dari

pembahasan yang dilakukan memang tepat guna bagi masyarakat sehingga

relevansi dari metode tersebut memang benar-benar terpenuhi untuk menjawab

problematika kontemporer umat Islam. Tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat

maka akan sulit mendapatkan informasi yang aktual dan konstektual, yang mana

hal ini juga akan menyulitkan dalam pelaksanaan diskusinya. Dengan adanya hal-

hal yang demikian maka metode ini menjadi sebuah metode tersendiri, dan

menjadi ciri khas dari salah satu khazanah keilmuan di negara Indonesia ini.

Partisispasi masyarakat seperti inilah yang selama ini sudah dapat

diterapkan dalam pelaksanaan bahtsul masail dan majlis syawir di Pondok

Pesantren Raudlatut Thalibin Jetis. LBM di pesantren tersebut yang didirikan

dengan tujuan utama untuk ikut menjawab berbagai problematika keagamaan dan

memberikan solusinya telah mendorong masyarakat juga ikut berpartisipasi aktif

dalam forum tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permasalahan yang

ditanyakan oleh masyarakat baik itu melalui LBM sendiri, melalui pengasuh

maupun alumni untuk kemudian didiskusikan. Selain itu juga, peran LBM ini

tidak hanya terhadap masyarakat di lingkungan pesantren tetapi juga ikut

berpartisipasi mendiskusikan permasalahan yang menjadi isu nasional maupun

internasional.

Partisipasi diatas dapat dilihat dengan melihat hasil produk hukum baik itu

produk hukum bahtsul masail maupun majlis syawir. Produk hukum yang

dihasilkan oleh LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin kebanyakan adalah

hasil diskusi terhadap berbagai permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat,

baik itu berkaitan dengan fiqih, sosial, ideologi, politik, dan lain sebagainya.

Beberapa produk hukumnya juga ikut membahas terhadap berbagai isu-isu

nasional baik dalam perkara pidana maupun perdata. Contoh dari produk hukum

yang membahas isu nasional adalah terkait dengan penimbunan barang seperti

yang telah peneliti jelaskan dalam bab sebelumnya.

Sisi lain dari keilmuan islam nusantara yang terdapat dalam metode

tesebut adalah keikut sertaan pesantren lain dalam mendiskusikan berbagai

persoalan yang ada dalam sebuah forum yang sama. Forum ilmiah yang

diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin tersebut digunakan

untuk menjalin tali silaturrahmi antar Pondok Pesantren. Dengan digelarnya event

bahtsul masail diniyyah kubradimanfaatkan sebagai tempat untuk saling mengenal

dan saling menyambung tali silaturrahmi antar pondok pesantren yang ada di

belahan bumi Indonesia, utamanya di wilayah Kabupaten Semarang, Kabupaten

Boyolali, dan Kota Salatiga, serta mempererat ukhuwah Islamiyah alaahlussunah

wal jama‟ah diantara pondok pesantren yang ada.

B. Pembangunan Fiqih Indonesia Yang Aktual dan Kontekstual

Sebagaimana dimaklumi, fiqih dalam arti terminologinya adalah ilmu

hukum agama. Kemudian ia diartikan sebagai kumpulan keputusan hukum agama

sepanjang masa, atau dengan kata lain yurisprudensi dalam Islam. Sebagai

yurisprudensi, fiqih memiliki sistematikanya sendiri.Fiqih tidak berdiri sendiri

karena sebagai sebuah disiplin ilmu maupun sebagai perangkat keputusan hukum

fiqih dibantu oleh sejumlah kerangka teoritik bagi pengambilan keputusan hukum

agama. Dari sanalah kita mengenal ushul fiqih yang membahas katagorisasi hal-

hal yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Juga kita kenal kaedah-

kaedah fiqih yang menjadi patokan praktis dalam memutuskan suatu kasus fiqih.

Belum lagi ilmu-ilmu al-Qur‟an dan al-Hadis serta ilmu-ilmu bahasa arab yang

semuanya mendukung terselenggaranya fiqih sebagai disiplin ilmu dan perangkat

keputusan hukum (Mahfudz, 1994:21-22).

Sistematika dan perangkat penalaran yang dimiliki fiqih sebenarnya

memungkinkan dikembangkan secara kontekstual, sehingga tidak akan

ketinggalan terhadap perkembangan sosial yang ada. Pemahaman secara

kontekstual bukan berarti meninggalkan dan menanggalkan fiqih secara mutlak.

Justru dengan pemahaman tersebut segala aspek perilaku kehidupan akan dapat

terjiwai oleh fiqih secara konseptual dan tidak menyimpang dari rel fiqih itu

sendiri. Atau minimal, kitab kuning akan digemari tidak saja oleh para santri yang

belakangan ini mulai enggan menguaknya, akan tetapi oleh siapa saja yang

berminat mengaji referensi pemikiran Islam. Dari uraian ini dapat dilihat

bagaimana posisi fiqih dalam tatanan sosial, sehingga fiqih atau komponen Islam

yang lainnya tidak harus selalu disesuaikan dengan keadaan zaman yang ada, akan

tetapi bagaimana mengaplikasikan fiqih secara baik dan benar serta mudah

diterima oleh khalayak awam tanpa keresahan yang berarti (Mahfudz, 1994:22-

23).

Hal di atas lah yang dipraktekkan oleh para santri Pondok Pesantren

Raudlatut Thalibin melalui LBM dalam membangun fiqih yang konseptual dan

aktual serta dapat diaplikasikan oleh khalayak awam tanpa keresahan. Pembangun

fiqih tersebut dilakukan melalui metode bahtsul masail dan majlis syawir yang

dilakukan para santri. Melalui kedua forum tersebut kemudian terjadilah ijtihad

jama‟i atau ijtihad secara kolektif yang dilakukan oleh komunitas santri dan kiyai

serta melibatkan masyarakat.

Tetapi istilah ijtihad jama‟i untuk menghasilkan sebuah produk fiqih baru

yang dilakukan didalam forum tersebut tidaklah terlalu banyak digunakan. Karena

komunitas tersebut lebih sering menggunakan istilah istinbath al-ahkam.

Pengertian istinbath al-ahkam di kalangan nahdliyyin bukan mengambil hukum

secara langsung dari sumber aslinya yaitu, al-Qur‟an dan al-Hadis. Akan tetapi

penggalian hukum dilakukan dengan men-tahqiq-kan secara dinamis nash-nash

fuqaha‟ dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Istinbathlangsung

dari sumber primer (al-Qur‟an dan al-Hadis) yang cenderung kepada pengertian

ijtihad mutlak, bagi ulama nahdliiyin masih sangat sulit dilakukan karena

keterbatasan-keterbatasan yang disadari, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang

dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara itu istinbath

dalam batas madzhab disamping lebih praktis dapat dilakukan oleh semua ulama

nahdliyyin yang telah mampu memahami ibarat (uraian) kitab-kitab fiqih sesuai

dengan terminologinya yang baku (Mahfudz, 1994:26-27).

Sikap dasar bermadzhab telah menjadi pegangan nahdliyyin sejak

berdirinya. Secara konsekuen sikap ini ditindak lanjuti dengan pengembalian

hukum fiqih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematik dalam

beberapa komponen: ibadah, mu‟amalah, munakahah, jinayat dan qadha‟. Selain

mempertimbangkan qaul yang diambil itu berdasarkan kekuatan qaul tersebut,

tetapi juga dipertimbangkan pengambilan sikap untuk menentukan pilihan sesuai

dengan situasi kebutuhan dzaruriyyah (primer), hajiyah (sekunder), dan

tahsiniyyah (tersier) (Mahfudz, 1994:28).

Pembangunan fiqih Indonesia yang aktual dan kontekstual diperlihatkan

oleh LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin melalui proses pembentukan

hukum baik itu dengan metode bahtsul masail atau majlis syawir, maupun yang

diperlihatkan dalam produk-produk hukum yang dihasilkan. Proses pembentukan

hukum yang diperlihatkan oleh LBM adalah dengan mengajak partsipasi aktif

masyarakat dari berbagai kalangan. Partisipasi tersebut dimaksudkan agar

permasalahan yang didiskusikan antinya adalah memang benar-benar menjadi

solusi bagi masyarakat nantinya. Dengan demikian maka kontekstualitas dari hasil

produk hukum bahtsul masail dan majlis syawir memang benar-benar terjaga.

Pembahasan berbagai permasalahan yang menjadi isu baik nasional

maupun internasional melalui bahtsul masail dan majlis syawir merupakan bukti

akan eksistensi LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin dalam menangkap

berbagai permasalahan yang aktual. Dengan memahami permasalahan yang ada

maka produk hukum yang dibentuk memang tidak mengalami keterlambatan

zaman. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat berbagai produk hukum bahtsul

masail dan majlis syawir yang aktual dan konstektual. Salah satu produk

hukumnya adalah tentang pelaksanaan ibadah tidak boleh dibarengi dengan

pelanggaran terhadap hak orang lain seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya.

Produk hukum tersebut dapat digunakan untuk menyikapi berbagai permasalahan

yang terjadi di akhir-akhir ini dimana terdapat sebagian orang yaang

mengatasnamakan agama untuk menjustifikasi kepentingan atau ambisi

pribadinya.

C. Sosial Problem Solving

Fiqih yang dipahami nahdliyyin dalam pengertian terminologis, sebagai

ilmu tentang hukum syariah (bukan i‟tiqadiyah) yang berkaitan dengan amal

manusia yang diambil dan disimpulkan (muktasab) dari dalil-dalil tafshili adalah

fiqih yang diletakkan oleh para perintisnya (mujtahidin) pada dasar

pembentukannya; al-Qur‟an, al-Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas. Dalam

pembentukannya, fiqih selalu mempunyai konteks dengan kehidupan nyata dan

karena itu bersifat dinamis. Ini tergambar dalam proses pembentukannya yang

tidak lepas dari konteks lingkungan yang sering disebut sebagai asbabun nuzul

bagi ayat al-Qur‟an dan asbabul wurud bagi al-Sunnah. Dalam halaqah dan

muktamar nahdliyyin direkomendasikan agar pada setiap masalah yang dibahas

oleh syuriyah diberi tashawwur al-masail (abstraksi), sehingga masalah tersebut

dapat menjadi jelsa. Kepastian hukum bisa diputuskan secara terpadu, melibatkan

orang-orang ahli dan profesional. Ini penting artinya bagi upaya mengintegrasikan

disiplin ilmu-ilmu lain ke dalam wilayah fiqih, untuk memperoleh alternatif

pemecahan masalah tanpa ada resiko hukum (Mahfudz, 1994:30-33).

Dari definisi fiqih yang dibahas di atas setidaknya terdapat tiga subtansi

dasar yang sangat krusial. Pertama, ilmu fiqih adalah ilmu yang paling dinamis

karena ia menjadi petunjuk moral bagi dinamika sosial yang selalu berubah dan

kompetitif. Kedua, ilmu fiqih sangat rasional, mengingat ilmu fiqih adalah ilmu

iktisabi (ilmu yang merupakan hasil kajian, analisis, penelitian, generalisasi dan

konklusisasi). Disinilah terjadi kontak sinergis antara sumber transendental

(adillah) dan rasionalitas (mujtahid). Ketiga, fiqih adalah ilmu yang menekankan

pada aktualisasi, real action, atau biasa dikatakan amaliyyah, yaitu bersifat praktis

sehari-hari (Asmani, 2007:55).

Dari sini bisa dilihat bahwa fiqih sendiri adalah ilmu yang rasional-

analitis. Oleh sebab itu para pengkaji fiqih harus mengoptimalkan rasio dan

analisanya, dengan tidak menjadikan fiqih hanya sebagai doktrin yang bersifat

dogmatik, tidak bisa berubah, rigit, dan eksklusif atau tertutup. Fiqih juga harus

berhubungan secara erat dan sinergis dengan problematika manusia, karena fungsi

fiqih adalah mengarahkan, mendorong, dan meningkatkan perilaku manusia agar

sesuai dengan tuntunan agama. Perilaku manusia tidak hanya terbatas pada

wilayah ibadah mahdhah yang sangat terbatas, namun juga mencakup aspek

ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kependudukan, dan

kebudayaan. Fiqih harus tampil menjadi solusi terhadap problem sosial tersebut.

Dengan itulah fiqih menjadi aktual dan relevan dengan kebutuhan dan tantangan

zaman (Asmani, 2007:55-56).

Menurut KH. Sahal Mahfudz, dengan analisis dan kepekaan yang tinggi

maka kitab kuning yang banyak mendokumentasikan produk-produk hukum fiqih

dapat digunakan sebagai referensi utama untuk membaca realitas kekinian. Kitab

kuning mampu dijadikan sebagai referensi karena ternyata juga banyak orang-

orang barat yang mengambil referensi dari kitab kuning, mengapa kemudian umat

Islam sebagai pemegang warisan yang sah jutru menelantarkannya. Justru ini lah

yang menurut beliau kemudian menjadi ironi dan menjadi fenomena akhir-akhir

ini (Asmani, 2007:35).

Aktualisasi dan kontekstualisasi fiqih dalam kitab kuning harus dilakukan

sebagai bentuk keyakinan akan relevansi kitab kuning terhadap perkembangan

zaman. Menurut beliau, kalau konsep yang ada dalam kitab kuning dikatakan out

of date, tidak sesuai dengan perkembangan zaman sangat tidak bisa diterima.

Dalam kitab kuning banyak sekali dijumpai referensi metodologis yang sangat

potensial dikembangkan menjadi sebuah epistimologi dan metodologi ilmu

pengetahuan. Hal ini seperti banyak sekali ditemukan dalam kitab kuning yang

membahas tentang ilmu munadzarah, atau ilmu diskusi. Hal-hal semacam inilah

yang secara serius untuk diaktualkan kembali menjadi sebuah konsep sosial yang

up to date, tetap relevan dengan dinamika zaman (Asmani, 2007:35-36).

Tentang pemahaman syariah agar dapat dipahami secara aktual

kontekstual (muqtadha hal) ini memang memerlukan pengetahuan membaca

perkembangan sosial. Kemampuan demikian memang tidak ditegaskan dalam

syarat-syarat formal seorang mujtahid. Tetapi semua mujtahid adalah orang-orang

yang seharusnya peduli dengan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat.

Berbicara maslahat berarti berbicara hal-hal yang konstektual.

Meskipun tidak secara tegas, seroang mujtahid disyaratkan memiliki

kepekaan sosial. Syarat demikian secara implisit telah terekam baik di dalam

persyaratan-persyaratan yang ada, maupun di dalam mekanisme penggalian

hukum itu sendiri. Sebagai bukti, Imam Syafi‟i di kenal memiliki qaul qadim

yang dilahirkan di Baghdad Irak, dan qaul jadid yang dilahirkan setelah

kepindahannya ke Mesir. Padahal ayat-ayat al-Qur‟an yang beliau ketahui tetaplah

sama juga (Mahfudz, 1994:43-45).

Sehingga dengan demikian maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa

Lajnah Bahtsul masail (LBM)yang berperan dalam aktualisasi dan

kontekstualiasai syariat dapat berperan sebagai lembaga aduan hukum syar‟i.

LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin dalam hal ini berperan sebagai media

alternatif bagi masyarakat untuk mengadukan masalah syar‟i yang belum mereka

pahami secara jelas. Seperti pengalaman LBM Pondok Pesantren Raudlatut

Thalibin yang telah ada, kebanyakan pertanyaan yang masuk adalah seputar

masalah yang kontemporer yang berasal dari masyarakat, sehingga memang harus

dicarikan solusi hukumnya.

Selain itu juga, menurut peneliti LBM telah berperan dalam melindungi

dan mengayomi masyarakat. Peran utama yang telah dilakukan oleh LBM Pondok

Pesantren Raudlatut Thalibin adalah melindungi dan mengayomi masyarakat.

Karena tanggung jawab lembaga ini sebagai sebuah organisasi yang mengurusi

masalah umat dan berkompeten dalam hukum syar‟i, dituntut baginya harus

selalu siap siaga dan menyajikan hukum syar‟i yang up to date yang diperlukan

oleh masyarakat, agar masyarakat selalu berada pada jalan yang lurus yang

diridhai oleh Allah SWT.

Dan yang tidak kalah pentingnya, LBM Pondok Pesantren Raudlatut

Thalibin telah berperan sebagai jaringan penghubung masyarakat dengan ulama‟.

Terkadang masyarakat bingung ketika mereka menghadapi suatu masalah syar‟i

dan harus diadukan kepada siapa. Dalam tataran hidup bermasyarakat yang

berperan penting dalam menanggapi persoalan umat tersebut seharusnya adalah

seorang tokoh ulama‟ (kiyai). Tetapi kebanyakan masyarakat beranggapan

berbeda. Mereka beranggapan bahwa seorang kiai itu berkarisma tinggi dan

berbeda kelas darinya, sehingga rasa canggung dan takut untuk mengadu itu

muncul. Dengan adanya LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin ini telah

menjadi solusi bagi masyarakat untuk bisa mengutarakan masalahnya tanpa perlu

adanya rasa canggung dan takut. Permasalahan tersebut akan ditampung dan akan

dibahas serta dicarikan solusi hukumnya melalui forum bahtsul masail dan majlis

syawir.

Salah satu produk hukum dari LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin

yang berkaitan dengan sosial problem solvingadalah tentang penggunaan ma‟

musyammasseperti yang telah peneliti jelaskan dalam bab sebelumnya. Produk

hukum dari metode majlis syawir tersebut merupakan bentuk aktualisasi dari teks

kitab fathul qarib untuk menjawab berbagai problem sosial yang terjadi di

masyarakat. Dalam produk hukum tersebut dijelaskan bagaimana seharusnya

masyarakat harus hidup sehat dan bersih, serta kewajiban bagi manusia untuk

menjaga lingkungan. Selain itu juga diberikan penjelasan bagaimana sebuah

perintah untuk melaksanakan ibadah tidak akan pernah menimbulkan kerugian

bagi orang yang melaksanakannya.

D. Legislasi dan Formalisasi Syariat Islam

Tasyri‟ Islami (legislasi hukum Islam) sebenarnya adalah usaha penetapan

hukum yang berperadaban dan humanis dalam lingkup batas-batas hukum Allah.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dalam kondisi tertentu hukum dapat

diberlakukan tepat berada pada batas-batas tertentu. Meski demikian, mayoritas

penetapan hukum akan berada di dalam atau di antara batas-batas hukum Allah.

Kecenderungan inilah yang menjadikan tasyri‟ Islami bersifat lentur (hanifi) atau

selalu berkembang mengikuti kecenderungan, perilaku, dan adat istiadat manusia

serta tingkat peradaban mereka dalam sejarah, baik dalam bidang ekonomi, sosial

maupun politik (Syahrur, 2012:211).

Formalisasi ajaran Islam seperti yang dikatakan Gus Dur adalah “…

membantu kemapanan masyarakat dimana kaum muslimin bisa melaksanakannya

baik secara individual maupun kemasyarakatan” (Asmani, 2007:4). Sebagai ganti

dari institusi-institusi politik, strategi ini bercita-cita membangun sebuah

komunitas yang menjunjung tinggi tata hukum, bebas dari tekanan, membangun

kerangka kenegaraan yang demokratis, pembagian kekayaan negara yang adil dan

sebagainya. Tujuan-tujuan ini tidak dicapai melalui jaringan politik, melainkan

kampanye kultural untuk membuat masyarakat sadar tentang kemampuan yang

ada pada diri mereka untuk menentukan nasib. Institusi-intitusi sosial yang akan

dibangun bersifat kultural, meskipun dengan wajah sosial ekonomi, ditambah

dengan kesadaran politik tentang kekuatan masyarakat untuk mentransformasikan

kehidupan mereka.

Melalui forum bahtsul masail dan majlis syawir yang dilaksanakan oleh

LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, peneliti melihat bahwa para santri

dan kiyai berusaha melakukan legislasi dan formalisasi syariat Islam. Hal itu

mereka mereka tunjukkan membentuk hukum syariat Islam yang humanis dan

berperadaban seperti yang dapat dilihat dalam produk-produk hukumnya.

Humanisme yang ditunjukkan disitu adalah dengan berpihak kepada masyarakat.

Selain itu mereka berusaha untuk membantu kemapanan bagi kehidupan

masyarakat. Sehingga dengan demikian makna legislasi dan formalisasi tidak

melulu dimaknai sebagai Islamisasi sebuah perundang-undangan.

Pengetahuan kaum santri seperti yang ditunjukkan dalam tradisi fiqihnya

sangatlah membumi dan menghujam sampai ke akar-akar sosial masyarakatnya.

Pengetahuan mereka mewakili darah dan keringat orang-orang bawah, yaitu suara

masyarakatnya. Mereka memahami betul bahwa fiqih merupakan perpaduan

antara suara ulama dan suara masyarakat. Sejarah fiqih adalah sejarah ulama dan

orang-orang kebanyakan. Dalam praktiknya sehari-hari, fiqih adalah ilmu

mustadl‟afiin yang menampilkan suara-suara mereka sebagai fail(pelaku).

Sebagai fail, ada celah dan kesempatan bagi orang-orang kebanyakan

untuk bersuara dan beroposisi. Kaum santri hadir sebagai jembatan untuk

mempedengarkan suara-suara perih itu kepada penguasa dan kalangan elit. Fiqih

pula yang memungkinkan suara-suara lirih dan perih itu diperdengarkan dari

bawah ke atas. Bagi kaum santri, fiqih adalah jendela untuk melihat dunia ini, dan

juga untuk mengkoreksinya. Tanpa fiqih, pemahaman dan pengetahuan mereka

tentang kondisi sekitarnya dan konteksnya tidak akan bisa berarti(Baso,

2013:183).

Dalam menghadapi eskalasi formalisasi dan Islamisasi, fiqh dapat

digerakkan tampil kedepan untuk memberikan pencerahan kepada umat bahwa

fiqh tidak mempunyai ambisi menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif

negara, tapi sebagai etika sosial. Formalisasi dan Islamisasi berpotensi besar

terjadinya politisasi syari‟at demi kepentingan segelintir elit. Selain itu,

formalisasi Islam membutuhkan gerakan kolosal, berupa penyadaran psykologis-

personal, kedalaman spiritualitas religiusitas, kecerdasan pendidikan masyarakat,

kolektifitas, dan harmoni sosial. Artinya, gerakan formal harus didahului oleh

gerakan kultural. Sebaik apapun Perda Syari‟at, kalau proses pembumiannya

berjalan cepat, main paksa, serta melalui aparat kepolisian, maka aplikasinya tidak

akan membawa penyadaran sosial, tidak berumur lama, dan justru masyarakat

akan merasakan Perda Syari‟at sebagai „hantu‟ disiang bolong, menyeramkan,

menakutkan, menghegemoni, dan terkesan anarkis-represif( Asmani, 2007:108-

109).

Dalam konteks inilah, sangat mendesak untuk menggeserkan paradigma

dari fiqh formalistik yang menekankan formalisasi, menjadi fiqh yang menjadi

etika sosial, fiqh yang nilai-nilai dan ajaran-ajarannya terinternalisir dan

terkulturalisasi dalam hidup keseharian masyarakat. Mencontoh Wali Songo yang

sukses mengislamkan masyarakat Jawa dengan budayanya adalah contoh riil

mengenai pentingnya menjadikan fiqh sebagai etika sosial lewat instrumen-

instrumen budaya yang bisa diterima masyarakat secara tulus, tanpa paksaan

struktural.Secara metodologis, hal ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan

hikmah hukum dalam illat hukum. Atau dengan kata lain sudah saatnya

mengintegrasikan pola pemahaman qiyasi murni dengan pola pemahaman yang

berorientasi pada maqasid al-syari‟ah( Asmani, 2007:110).

Formalisasi dan legislasi syariat Islam yang bermakna sebagai pembentuk

etika sosial seperti itulah yang selama ini telah diperankan oleh LBM Pondok

Pesantren Raudlatut Thalibin melalui metode bahtsul masail dan majlis syawir.

Hal ini dapat dilihat dari produk hukum yang telah peneliti jelaskan dalam bab

sebelumnya. Dalam produk-produk hukum tersebut terlihat jelas bagaimana LBM

tidak hanya berusaha untuk memberikan sebuah jawaban dari sebuah

permasalahan, tetapi juga berusaha untuk memberikan solusi dan arahan agar

kehidupan dan etika masyarakat menjadi lebih baik. Contoh dari hal tersebut

adalah dalam permasalahan ma‟ musyammas yang mana LBM mengarahkan

msayarakat agar lebih beretika dengan alam dan lingkungannya. Selain itu,

pembentukan etika sosial juga terlihat dalam pembahasan wudlu dengan

menggunakan air yang bukan haknya. Etika sosial dalam permasalahan tersebut

yang ingin dibangun adalah penghormatan kepada hak orang lain, dan larangan

untuk melanggarnya walaupun itu untuk kepentingan ibadah pribadi seseorang.

Selain pembentukan etika sosial, kedua metode tersebut juga berfungsi

untuk menjembatani pemahaman antara legislasi yang dibuat oleh manusia

dengan yang telah ditentukan oleh fiqih Islam. Hal ini bisa dilihat dalam

pembahasan sidik jari sebagai salah satu pembuktian dalam perkara pidana.

Walaupun pada mulanya sidik jari tidak bisa diterima sebagai alat pembuktian,

tetapi kemudian dapat disepakati untuk menerimanya. Penerimaan tersebut

dilakukan karena ada manfaat yang besar jika dilaksanakaan. Bahkan jika

pembuktian dengan sidik jari tidak diterima maka akan dapat menimbulkan

madharat yang lebih besar seperti yang peneliti jelaskan dalam bab sebelumnya.

Peneliti berpandangan bahwa agar formalisasi dan legislasi seperti diatas

dapat terwujud dengan baik, maka untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1. Formaslisasi dan legislasi bukan bermakna sebagai Islamisasi peraturan

perundangan-undangan, tetapi bermakna untuk membentuk hukum syariat

Islam yang humanis dan berperadaban. Selain itu mereka berusaha untuk

membantu kemapanan bagi kehidupan masyarakat.

2. Formalisasi dan legislasi syariat Islam selain bertujuan untuk membentuk

etika sosial agar menjadikan masyarakat yang lebih baik, tetapi juga bertujuan

untuk mengintregasikan hikmah hukum dan illat hukum dalam pembentukan

peraturan perundang-perundangan yang ada.

3. Metode pelaksanaan formalisasi syariat Islam harus dilakukan dengan cara

humanisasi, yaitu penuh dengan kelembutan, kesopanan, ketinggian moral,

dan mengedapankan keteladanan. Selain itu juga harus menghindari sikap

fanatisme, primordial, ekstrem, fundamentalisme, dan gerakan teror radikal.

4. Bahtsul masail dan majlis syawir harus selalu memahami konteks zaman,

budaya yang berkembang di dalam masyarakat serta tradisi dan ajaran yang

berlaku di negara Indonesia ini agar kontektualitas dalam legislasi dan

formalisasi syariat Islam dapat tercapai.

5. Mubahitsin dan musyawirin haruslah produktif dan kreatif dalam memberikan

kajian-kajian mereka sehingga masyarakat dapat mengenal mereka dengan

baik dan hasilnya banyak diterima dan diminati masyarakat.

E. Peningkatan Intelektualitas dan Grafik Ilmiah Bagi Santri

Seperti yang dapat dilihat dari tujuan bahtsul masail dan majlis syawir

serta metode pelaksanaan keduanya dalam bab sebelumnya, maka kedua metode

tersebut sangat berperan sekali bagi para santri. Peran tersebut terlihat ketika

bahtsul masail dan masjlis syawir dapat meningkatkan intelektualitas dan grafik

santri tentang dunia ilmiah. Selain itu juga, kedua metode tersebut berperan dalam

memacu mentalitas para santri dalam berbicara dan berargumentasi. Hal ini

merupakan modal yang sangat penting untuk melatih para santri yang akan

kembali ke masyarakat agar mereka tidak kesulitan dalam mendakwahkan syariat

Islam.

Bahtsul masail dan majlis syawir dapat mengasah kemampuan diri dalam

berijtihad. Bagi santri Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin yang berpartisipasi

dalam kegiatan tersebut, mereka dapat mengasah kemampun dirinya melalui

forum ini. Selain itu, mereka juga dapat mengetahui sejauh mana diri mereka

mampu untuk menelaah, memahami dan mencari hukum dari suatu kasus. Jadi,

melalui forum ini dapat digunakan sebagai alat ukur atas keilmuan yang telah

mereka dapatkan ketika di pesantren.

Menurut KH. Sahal Mahfudz, dengan mengikuti bahtsul masail maka

dapat menunjukkan kepada santri akan tantangan keilmuan masa depan pada level

yang lebih tinggi. Dari forum itu santri akan introspeksi sejauh mana ilmu yang

sudah diperoleh, kelemahan apa saja yang ada, kemudian berjuang habis-habisan

bagaimana kelemahan dan kekurangan tersebut bisa dihilangkan dengan semangat

belajar, membaca, dan mengkaji secara teliti dan mendalam. Karena dengan

semangat yang tinggi itulah maka cita-cita seorang santri dapat dia raih (Asmani,

2007:29).

Selain itu juga,melalui kegiatan tersebut para santri baik bagi santri tua

maupun santri muda bisa saling bertukar fikiran ketika memecahkan masail yang

disodorkan dalam forum Bahtsul Masail. Mereka yang dulunya mengetahui

hukum suatu perkara hanya sebatas itu. Namun ketika telah bertemu dalam satu

forum maka dapat saling melengkapi dan saling memberi tahu atas argumen yang

mereka kemukakan. Disadari atau tidak disadari, melalui forum ini kemampuan

berfikir kritis dari para santri akan tumbuh dan wawasan keilmuan yang mereka

dapatkan juga akan semakin bertambah.

M. Triyono Djablawi (19 Mei 2015), salah seorang alumni pesantren yang

pernah mengikuti kegiatan tersebut sebagai peserta mengatakan bahwa bahtsul

masail di suatu pesantren dapat memberikan peran bagi pesantren lain. Delegasi

dari Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Susukan ini mengisahkan bahwa pada

pada tahun 2005 pesantren tempat dia menempuh ilmu mendapatkan undangan

bahtsul masail dari Pondok Pesantren Sirojuth Thalibin Brabo. Kemudian dia dan

temannya mewakili pesantrennya mengikuti kegiatan tersebut. Karena tertarik

dengan sistem dan manfaat kegiatan tersebut maka dia bersama teman-temannya

menerapkan progam bahtsul masail di pesantrennya. Yang mendasarinya

mengadopsi kegiatan tersebut untuk diterapkan adalah kegiatan tersebut dapat

melatih kemampuan para santri dalam memahami kajian kitab kuning. Selain itu,

kegiatan seperti juga dapat melatih para santri untuk berani berargumentasi.

Salah satu santri yang mengaku mendapat manfaat yang sangat banyak

dari bahtsul masail dan majlis syawir adalah M. Nur Syaifullah Khuzain (11 Mei

2015). Mantan ketua LBM ini menjelaskan bahwa sebelum aktif di kegiatan

bahtsul masail dia merasakan kesulitan dalam menganalisa dan memahami sebauh

teks ibarat. Dari berbagai pejaran yang dia ikuti di madrasah belum banyak

membantunya untuk memahami teks-teks kitab kuning. Tetapi setelah dia aktif di

LBM maka kesempatan untuk bertukar fikiran antara para santri sangat terbuka

lebar. Melalui forum-forum tersebut dia belajar bagaimana memahami dan

menganalisa teks-teks kitab kuning. Bukan hanya itu, dia juga belajar bagaimana

permasalahan yang berkembang di masyarakat serta belajar bagaimana

mencarikan solusinya. Pelajaran seperti itu diakuinya sangat sulit difahami dari

sekolah formal di madrasah.

Lain lagi cerita Abdul Khamid (13 Mei 2015). Wakil ketua LBM bidang

majlis syawir mengisahkan bahwa pada mulanya dia mempunyai kelemahan

dalam kemampuan berbicara. Keberaniannya untuk berbicara di depan umum

sangatlah kecil. Tetapi melalui forum bahstul masail dan majlis syawir tersebut

dia mulai berlaltih diri untuk tampil bicara sedikit demi sedikit. Karena forum

tersebut setiap minggunya selalu diagendakan maka kesempatannya untuk

berbicara semakin banyak dan semakin sering. Akhirnya sekarang dia merasa

sudah memiliki kemajuan dalam berdialektika dan beretorika serta berdebat di

depan umum karena manfaat dari forum tersebut, sehingga akhirnya sekarang dia

diangkat menjadi wakil ketua LBM. “… nggeh alhamdulillah bahtsul masail

kaleh majlis syawir niku katah sanget mbantu kulo kagem saget ngomong teng

ngajenge tiyang katah” kata Abdul Khamid di akhir wawancara.

F. Forum Penyaluran Ilmu dari Para Ulama’ dan Cendikiawan Muslim

Dalam pelaksanaan kegiatan bahtsul masail dan majlis syawir tidak

terlepas dari adanya para ulama‟ dan para cendikiawan yang notabene mereka

adalah sebagai peserta diskusi. Melalui forum tersebut para ulama‟dan para

cendikiawan yang ada bisa saling mengajukan argumentasinya dalam menanggapi

suatu permasalahan antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan begitu

sangatlah tampak fungsi ulama‟ antara yang satu dengan yang lain untuk saling

melengkapi.

Kiyai Rozi Toha (09 Mei 2015) mengungkapkan, bahwa bahtsul masail

dan majlis syawir memberikan peran tersendiri bagi para ulama‟. Menurutnya,

ilmu yang dimiliki oleh para ulama‟ dan cendikiawan dapat tersalurkan lewat

kegiatan bahtsul masail dan majlis syawir. Maka dengan ini baik para santri

maupun para ulama‟ lain yang hadir dapat memberikan tambahan wawasan.

Kemampuan salah satu ulama‟ dalam satu bidang ilmu dapat melengkapi dan

membantu ulama‟ lain dalam memecahkan problematika umat. Dengan demikian

maka bisa dikatakan bahwa forum bahtsul masail dan majlis syawir bisa berfungsi

sebagai wahana untuk sharing keilmuan, karena tidak semua keilmuan stagnan.

Maka dengan demikian antara satu ulama‟ dengan yang lainnya bisa saling

melengkapi.

Luqman Romadlon (17 Mei 2015), salah satu alumni dan kemudian

sekarang menjadi tokoh masyarakat Kecamatan Bringin yang pernah mengikuti

bahtsul masail mengungkapkan “...ternyata bahtsul masail sendiri bagi saya

pribadi membuka beberapa bidang keilmuan yang belum pernah saya pelajari...”.

Beliau menjelaskan bahwa bidang ilmu tersebut adalah sebuah sisi keilmuan

tentang bagaimana menganalisis sebuah masalah dan kemudian mengkajinya

dalam kitab-kitab para ulama‟ salaf. Menurutnya, hal ini merupakan tambahan

ilmu yang merupakan modal penting bagi beliau dalam bermasyarakat.

Senada dengan Luqman Ramadhan, Ustadz Muhadzib (16 Mei 2015) yang

merupakan salah seorang ustadz sekaligus mushohih juga mengatakan bahwa

dengan bahtsul masail dan majlis syawir maka kelimuan yang dia miliki dapat dia

salurkan. Walaupun juga mengajar di sekolah formal pesantren, beliau mengakui

bahwa ada beberapa keilmuan seperti ilmu munadzarah (debat) dan ilmu untuk

menganalisa sebuah hukum sangat sulit untuk difahami di sekolah formal. Akan

tetapi keilmuan tersebut dapat dia sampaikan dalam forum seperti bahtsul masail

dan majlis syawir. Karena dalam kedua forum tersebut selain bisa memberikan

teori, beliau juga bisa langsung mempraktekkannya dengan permasalahan-

permasalahan konstektual yang dibahas.

Salah satu santri yang merasa mendapatkan banyak manfaat dari adanya

forum bahtsul masail adalah Ketua LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin,

M. Aris. M. Aris (11 Mei 2015) mengatakan bahwa dengan banyaknya para kiyai

dan cendikiawan yang didatangkan pada forum bahtsul masail maka banyak ilmu

yang dapat dia serap. Alasannya berkata demikian karena pada saat kegiatan

bahtsul masail digelar baik para kiyai yang didatangkan untuk menjadi mushohih

maupun para cendikiawan yang didatangkan sebagai muharrir atau tenaga ahli

akan berbicara sesuai dengan konteks keilmuan mereka. Sehingga dengan

demikian maka banyak macam ilmu yang dia dapatkan. “pokok‟e bahtsul masail

katah sanget mafaate mas kagem kulo kaleh santri lintune” kata M. Aris untuk

meyakinkan peneliti di akhir wawancara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telahdilakukan, maka penelitimenyimpulkan

hasil sebagai berikut:

1. Metode penalaran hukum Islam dalam bahtsul masail di Pondok Pesantren

Raudlatuth Thalibin adalah para mubahitsin (peserta bahtsul masail)

menganalisa permasalahan yang disodorkan kepada mereka. Kemudian ibarat

dari berbagai kitab yang dibawa oleh para mubahitsin dibahas satu persatu

untuk dicari ibarat manakah yang lebih tepat untuk menghukumi

permasalahan tersebut. Pencarian ibarat ini adalah dengan cara

memperhatikan illatul hukmi atau wajhul ilhaq yang mempunyai kesamaan

dengan permasalahan yang dibahas. Ketika memang tidak memungkinkan

melaui metode ilhaq maka dilakukan istinbath jama‟iatau taqrir jama‟iatau

ijtihad secara kolektif oleh para mubahitsin dengan tetap memperhatikan

kaedah fiqhiyyah dan kaedah ushuliyyah. Adanya taqrir jama‟i tadi juga

dapat dilaksanakan setelah mendapatkan arahan dari muharrir atau musohhih.

pengambilan sebuah pendapat atau qaul juga harus memperhatikan apakah itu

memberikan maslahat serta dapat menjadi sebuah solusi atau tidak. Dengan

demikian maka selain mempertimbangkan qaul yang diambil itu berdasarkan

kekuatan qaul tersebut, tetapi juga dipertimbangkan pengambilan sikap untuk

menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan dzaruriyyah (primer),

hajiyah (sekunder), dan tahsiniyyah (tersier). Tentunya hal tersebut harus

dibarengi dengan pemahaman syariah secara konstekstual.

2. Metode penalaran hukum dalam majlis syawir adalah dengan metode ilhaqul

masail bi nadzairiha. Dalam hal ini qari‟ akan membacakan ibarat dari kitab

fathul qarib dengan metode bacaan makna gandul pesantren yang tetap

memperhatikan kaedah nahwiyyah dan shorfiyyahnya. Ibarat itu kemudian

akan dijelaskan oleh qari‟ dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penjelasan

yang diberikan oleh qari‟ ini harus memuat beberapa hal, yaitu:

f. Penjelasan mengenai makna istilah fiqhiyyah.

g. Penjelasan gramatikal arab (nahwu dan sharaf) yang berimplikasi dalam

pemahaman ibarat.

h. Penggambaran masalah yang dimaksudkan dari ibarat yang dibaca, dan

dipraktekkan apabila memang diperlukan.

i. Mencari illatul hukmiatau wajhul ilhaq dan hikmah hukum.

j. Memberikan gambaran tentang permasalahan apa saja yang

memungkinkan untuk dijawab dengan mempergunakan hukum dari

ibarat ini.

Hal-hal diatas lah yang kemudian menjadi bahan diskusi oleh para

musyawirin dan kemudian dijadikan pegangan untuk melakukan penalaran

hukum Islam.

3. Bahtsul masail dan Majlis syawir mempunyai relevansi dalam konteks

kebermanfaatan dan kebermaknaan kedua metode tersebut di Indonesia.

Relevansi kedua metede tersebut di Indonesia adalah:

a. Khazanah kelimuan Islam Nusantara.

b. Pembangunan fiqih Indonesia yang aktual dan konstektual.

c. Sosial problem solving.

d. Legislasi dan formalisasi syariat Islam.

e. Peningkatan intelektualitasn dan grafik ilmiah bagi para santri.

f. Forum penyaluran ilmu dari para ulama‟ dan cendikiawan muslim.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa hasil yang didapat dari

data-data, peneliti bermaksud memberikan saran bagi obyekpenelitian. Dengan

adanya saran ini peneliti berharap dapat menjadisebuah rekomendasi untuk

perbaikan pelaksanaan bahtsul masail dan majlis syawir di masamendatang.

Adapun beberapa saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pondok pesantren agar memperhatikan tentang keberadaan kantor LBM

Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin. Dengan adanya kantor LBM maka

diharapkan dapat memacu para pengurus dan anggota LBM untuk lebih

maksimal dan fokus dalam menangani perkara dan permasalahan yang

diajukan oleh masyarakat kepada LBM.

2. Dalam pelaksanaan bahtsul masail dan masjlis syawir diharapakan LBM juga

mengundang akademisi untuk menghadiri kegiatan tersebut. Kehadiran

akedemisi diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan warna yang

berbeda dalam kegiatan tersebut. Sehingga produk hukum yang dihasilkan

dapat memberikan solusi yang tepat bagi semua kalangan.

3. LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin diharapkan dapat

mengkodifikasikan dan menerbitkan hasil-hasil produk hukum pasca

pelaksanaan bahtsul masail dan majlis syawir. Dengan demikian maka produk

hukum tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

4. LBM Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin ikut berperan aktif dalam

mengsosialisasikan metode bahtsul masail dan majlis syawir sebagai metode

ijtihad kolektif kepada perguruan tinggi danpesantren-pesantren lain. Dengan

demikian maka khazanah keilmuan Islam Nusantara ini dapat diwarisi oleh

segenap umat Islam di berbagai penjuru tanah air.

5. Media informasi pesantren lebih memperluas jangkauan informasinya tentang

hasil produk bahtsul masail dan majlis syawir sehingga dapat memberikan

peran yang lebih besar dalam menjawab problematika kontemporer umat

Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bakri, Abu Bakar Al-Masyhur Bissayyid. tt. Hasyiyah I‟anah At-Tholibin „Ala

Khalli Alfadhzi Fathul Mu‟in. Surabaya: Darul Ilmi.

Ali, Atabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1998. Kamus Kontemporer Arab-

Indonesia. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.

Al-Jawy, Muhammad Nawawi Bin Umar. 2013. Quutul Habil Al-Gharib; Tausyih

„Ala Fathul Qarib Al-Mujib. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Mubarakfury, Abul Ala‟ Muhammad Abdurrahman Bin Abdurrahim. 1990.

Tuhfatul Ahwadzi Bi Syarhi Jami‟ At-Tirmidzi. Beirut: Darul Kutub Al-

Ilmiah.

Al-Qardhawi, Yusuf. 2000. Ijtihad Kontemporer; Kode Etik Dan Berbagai

Penyimpangan. Surabaya: Penerbit Risalah Gusti.

An-Na‟im, Abdullah Ahmed. 2011. Dekontruksi Syariah. Yogyakarta: LkiS

Group.

An-Nawawi, Muhyiddin. 1994. Shohih Muslim Bi Syarhi Imam Muhyiddin An-

Nawawi Al-Musamma Al-Minhaj. Beirut: Darul Ma‟rifah.

Asmani, Jamal Ma‟mur. 2007. Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudz; Antara Konsep

Dan Implementasi. Surabaya: Khalista.

As-Syatiri, Muhammad Bin Ahmad Bin Umar. 2007. Syarah Al-Yaqut An-Nafis

Fi Madzhabi Ibni Idris. Jeddah: Dar Al-Minhaj.

Ba‟lawy, Abdurrahaman Bin Muhammad Bin Husain Bin Umar Al-Masyhur. tt.

Bughyatul Musytarsyidin Fi Talhisi Fatawi Ba‟dhil Aimmah Minal Ulama‟

Mutaakhirin. Surabaya: Darul Fikr.

Baso, Ahmad, 2013. Pesantren Studies Buku II Juz Pertama: Pesantren, Jaringan

Pengetahuan dan Karakter Kosmpolitan-Kebangsaannya. Jakarta: Pustaka

Afid

Departemen Agama. 1995. Al-Qur‟an Dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen

Agama.

LBM Sirojuth Tholibin. 2013. Presentasi Tentang Sistem Bathsul Masa‟il.

Makalah Disampaikan Dalam Pelatihan bahtsul Masail Di Susukan,.Pondok

Pesantren Roudlotut Tholibin Jetis Susukan, 19 Mei.

LTN NU. 2007. Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam,

Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004).

Surabaya: LTN NU Jawa Timur & Khalista.

Mahfudz, Sahal. 1994. Nuansa Fiqih Sosial. Yogyakarta: LkiS.

Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Mubarok, Jaih. 2002. Metodologi Ijtihad Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press.

Mustofa & Abdul Wahid. 2009. Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Sinar

Grafika.

Said, Muhammad Ridlwan Qayyum. 2006. Rahasia Sukses Fuqaha. Kediri: Mitra

Gayatri.

Salam, Zarkasji Abdul & Oman Fathurohman. 1994. Pengantar Ilmu Usul Fiqih I.

Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.

Suprayogo, Imam. 2003. Metodologi Penilitian Sosial Agama. Bandung: PT

Remaja Rosdakarya.

Surachmad, Winarno. 1972. Dasar Dan Tehnik Research Pengantar Metodologi

Ilmiah. Bandung: CV Tarsito.

Syahrur, Muhammad. 2012. Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam

Kontemporer. Yogyakarta: Elsaqq Press.

Yusri, Muhammad. 2008. Audhohul Ibarat Fi Syarhi Al-Mahalli Ma‟a Al-

Waraqat. Al-Qahirah: Dar AL-Yousr.

Wawancara dengan Kiyai Rozi Toha.Sabtu, 09 Mei 2015. Pukul 08.30-12.00

WIB. Di Dusun Jetis Desa Gentan Kecamatan Susukan.

Wawancara dengan Kiyai Ulin Nuha.Sabtu, 09 Mei 2015. Pukul 19.30-23.00

WIB. Di Dusun Jetis Desa Gentan Kecamatan Susukan.

Wawancara dengan M. Ja‟farin.Senin, 11 Mei 2015. Pukul 19.30-23.30 WIB. Di

Kantor Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Jetis Desa Gentan Kecamatan

Susukan.

Wawancara dengan M. Aris.Senin, 11 Mei 2015. Pukul 19.30-23.30 WIB. Di


Susukan.

Wawancara dengan M. Nur Syaifullah Khuzain.Rabu, 13 Mei 2015. Pukul 19.30-

23.30 WIB. Di Kantor Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Jetis Desa

Gentan Kecamatan Susukan.

Wawancara dengan Mahfudz Fauzi.Rabu, 13 Mei 2015. Pukul 19.30-23.30 WIB.

Di Kantor Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Jetis Desa Gentan

Kecamatan Susukan.

Wawancara dengan M. Amirudin.Rabu, 13 Mei 2015. Pukul 19.30-23.30 WIB. Di


Susukan.

Wawancara dengan Abdul Khamid.Rabu, 13 Mei 2015. Pukul 19.30-23.30 WIB.

Di Kantor Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Jetis Desa Gentan

Kecamatan Susukan.

Wawancara dengan Triyono Djablawi, Minggu. 17 Mei 2015. Pukul 08.30-10.00

WIB. Di Kantor Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin

Jetis Desa Gentan Kecamatan Susukan.

Wawancara dengan Luqman Ramadlan, Minggu. 17 Mei 2015. Pukul 15.30-19.00

WIB. Di Desa Pucung Kecamatan Bringin

.

GLOSARY

Ahlussunah Wal Jama‟ah : aqidah yang menganut madzhab empat (Hanafi,

Maliki, Syafi‟i, Hanbali) dalam bidang fiqih dan

menganut pendapat Imam Asy‟ari dan Imam Maturidy

dalam bidang aqidah.

Al-Kutub Al-Mu‟tabaroh: kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan

aqidah Ahlussunnah Wal Jama‟ah.

Asilah : pertanyaan yang dibahas dalam bahtsul masail

Dalil Nash : dalil yang terdapat dalam al-Qur‟an dan hadits.

Fail : Pelaku atau subyek

Ibarat : teks yang terdapat dalam kitab

Ilhaq : menyamakan suatu kasus yang belum di jawab oleh

suatu kitab dengan kasus serupa yang sudah dijawab

oleh kitab tertentu.

Infiradi : individual

Istinbath : mengeluarkan hukum syara dari dalilnya dengan

qawaid ushuliyyah dan qawaid fiqhiyyah.

I‟tirodl : argumentasi sanggahan.

Jama‟i : kolektif

Maqoshid Al-Syari'ah : tujuan-tujuan diterapkannya syariat Islam yang

berjumlah lima, yaitu menjaga agama, menjaga harta,

menjaga diri atau kehormatan, menjaga keturunan, dan

menjaga akal.

Masail : permasalahan yang dibahas dalam bahtsul masail

Masail Fiqhiyyah Waqi‟iiyah: permasalahan yang berhubungan dengan fiqih yang

benar-benar terjadi.

Mauquf : masalah yang dihentikan pembahasannya karena tidak

ditemukan dasar atau dalilnya.

Mubahitsin : orang yang ikut melakukan pembahasan, peserta

bahtsul masail.

Muharir : tim perumus.

Mujawib : peserta bahtsul masail yang memberikan jawaban.

Mujtahid : orang yang mempunyai kompetensi untuk berijtihad.

Mulhaq Alaih : peristiwa yang telah ditetapkan status hukumnya oleh

suatu kitab.

Mulhaq Bih : peristiwa yang belum ditetapkan status hukumnya

oleh suatu kitab yang kemudian disamakan hukumnya

dengan mulhaq bih.

Mulhiq : orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan

ilhaq.

Mushohih : lembaga terakhir yang memberikan legislasi atau

pengesahan terhadap hasil rumusan bahtsul masail.

Musyawirin : orang yang ikut mengadakan musyawarah atau

diskusi, peserta bahtsul masail.

Nguri-nguri : melestarikan

Qath‟i : Hukum yang bersifat pasti yang tidak dapat lagi

dilakukan panalaran atau ijtihad terhadapnya.

Qauli : pendapat para Imam Madzhab.

Sohibul Masalah : orang atau kelompok yang mempunyai problem

untukdicarikan solusi stau status hukumnya.

Tarjih : mengunggulkan satu pendapat dengan pendapat yang

lain dengan memperhatikan qawaid ushuliyyah dan

qawaid fiqhiyyah.

Taqrir Jama‟i : upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan

terhadap satu diantara beberapa qaul atau wajah.

Ukuwah Islamiyah : ikatan persaudaraan Islam.

Ubhudiyah : pembahasan yang berkaitan dengan ibadah seperti

shalat, puasa, zakat dan haji.

Wajah : pendapat para Ulama Madzhab.

Wajh Ilhaq : keserupaan illat hukum yang terdapat diantara mulhaq

alaih dan mulhaq bih.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Biodata Peneliti

Nama Lengkap : Agus M. Najmuddin Huda

TTL : Kab. Semarang, 09 September 1989

Alamat : Pondok-Pesantren Raudlatut Tholibin Jetis Gentan Kec.

Susukan kab. Semarang

Nomer HP : 085641105781 / 75ED260F

Email : [email protected]

Website : asatir-revolusi.blogspot.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI Tamrinul Ulum Jetis

2. MTsN Susukan

3. MA Tajul Ulum Brabo Tanggungharjo Grobogan

4. Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin Brabo

5. Al-Ahgaff University Hadhramaut Republik Yaman Fakultas Syariah Wal

Qanun (hanya sampai semester 6)

6. IAIN Salatiga Fakultas Syari‟ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatu Ulama (PC IPNU)

Kabupaten Semarang 2014-2016

2. Departemen Advokasi & Bantuan Hukum PC GP Anshor Kabupaten

Semarang 2015-2020

3. Sekjen Lajnah Lil Buhuts Wat Ta‟lif Al-Ilmiyah (LBTI)Solo Tahun 2011-

2016

4. Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota

Salatiga

5. Departemen Penelitian & Pengembangan (Litbang) DEMA IAIN Salatiga

2015

6. Direktur Jurnal LPM Dinamika 2014

mailto:[email protected]

7. Sekretaris HMJ Syariah STAIN Salatiga 2013

8. Departemen Tavsir JQH Al-Furqan STAIN Salatiga 2013

9. Departemen Penelitian & Pengembangan Jaringan Gerakan Masiswa Anti

Korupsi (GEMAK) Kota Salatiga

10. Sekretaris Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) NU Republik Yaman 2009-

2010.

11. Sekretaris Komisi A LBM Pondok Pesantren SirojuthTholibin Brabo

12. Muharir LBM Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin Jetis

Pengalaman Penelitian

1. Peneliti di Center For Survey Reseach and Data bekerjasama dengan

Rabitah Maahid Islam (RMI) Tahun 2013 Wilayah Kabupaten Semarang,

Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Purwodadi.

2. Peneliti & Pemantau Pemilu Governance Reform In Indonesia & LP3ES

Tahun 2014 Wilayah Kabupaten Semarang.

3. Ketua Tim Penelitian Kompetitif Kolektif Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga

Tahun 2014 dengan judul “Pernikahan Dengan Tradisi Jawa Dalam

Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan Dengan Adat Jawa Di

Desa Joho Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri)”.


Tahun 2014 dengan judul “Tradisi Injak Telur Dalam Upacara Perkawinan

Adat Jawa Di Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang”.


Tahun 2013 dengan judul “Bahtsul Masail Sebagai Metode Ijtihad

Kolektif Dalam Menjawab Problematika Kontemporer Umat Islam(Studi

Kasus Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin Brabo

Tangggungharjo Grobogan)”.

6. Peneliti Dewan Mahasiswa (DEMA) IAIN Salatiga Tahun 2015.

7. Peneliti Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMAK) Kota Salatiga.

FOTO-FOTO MAJLIS SYAWIR

FOTO-FOTO BAHTSUL MASAIL ALUMNI

FOTO-FOTO PELATIHAN BAHTSUL MASAIL

FOTO-FOTO BAHTSUL MASAIL KUBRO

KEPUTUSAN KETUA LAJNAH BAHTSUL MASAIL (BMD)

PONDOK PESANTREN RAUDLATUT THOLIBIN I, II & III

NOMOR : 011/KP/BMD/PPRT/A/VIII/2015

TENTANG

TATA TERTIB BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH (BMD)

KETUA PENGURUS BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH (BMD) PP

RAUDLATUT THOLIBIN I, II, & III

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan

Musyawarah/Bahtsul Masail

Ad-Diniyyah (BMD) Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin I, II

& III, maka perlu dibuat tata tertib Musyawarah / Bahtsul

Masail

b. Bahwa tata tertib sebagaimana huruf a, untuk melengkapi

ketentuan-ketentuan yang belum diatur secara terperinci dalam

keputusan rapat musyawarah Pengurus Bahtsul Masail Ad-

Diniyyah (BMD) Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin I, II &

III tanggal ; 18 Syawal 1435 H / 14 Agustus 2014 M

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b

diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Pengurus Bahtsul

Masail Ad-Diniyyah (BMD) Pondok Pesantren Raudlatut

Tholibin I, II & III

Mengingat : 1. Dasar ayat Al-Qur‟an surat Asy-Syura‟ ayat 38

ا ب ي ذ بلي وا اذ ل ا و و ي وو ب ي ا و ا بلي و ااو ي و ب ي لي ا الل لو وا و واي ب ب ي ا و و و اب اب ذ ي ا اي و و ابلي ااذ و .ا و ال ذ ي و

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan

Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka

menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada

mereka.

2. Dasar Al-Qur‟an Surat Al-Imron Ayat 159.

اي ذاا ذ ا ي و ا و و ذ ي ب ي ااو ب ي ا و اي و ي ذ ي ااو ي ب ي و اي ب

ص ااو و اهللاذا كللي ا و ولو تو اي زو ا و ذذو ااو

جاا ذ ل

كب ذ ي وا ا اي ب ولو .اهللاوا ب ذ ب

Karena itu maafkanlah mereka, maka mohonkanlah ampun

bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam

urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat,

maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

3. Hadits Nabi Saw : ”Orang yang diajak bermusyawarah adalah

orang yang bisa memegang amanat (jujur, ikhlas dan dapat

menyimpan rahasia)”. (HR. At-Thabrani).

4. Rasulullah Saw bersabda : “Berlakulah lunak dan saling

mengasihi. Hendaklah kamu saling mengalah terhadap yang

lain. Apabila orang yang mempunyai hak mengetahui kebaikan

yang akan diperolehnya disebabkan menunda tuntutannya atas

haknya pasti orang yang mempunyai tuntutan atas haknya akan

lari menjauhi orang yang dituntutnya”. (HR. Buchori).

Memutuskan :

Menetapkan :

Kesatu : Tata Tertib Musyawarah/Bahtsul Masail Ad-Diniyyah (BMD)

Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin I, II & III sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tata Tertib Musyawarah/Bahtsul Masail Ad-Diniyyah (BMD)

Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin I, II & III sebagaimana

diktum kesatu hanya berlaku untuk Musyawarah/Bahtsul Masail

Ad-Diniyyah (BMD) Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin I, II

& III

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jetis,

Pada tanggal 25 Syawal 1436 H

11 Agustus 2015 M

Ketua BMD

Muhammad Aris Munandar

TATA TERTIB BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH (BMD)


TAHUN 1436-1437 HIJRIYAH / 2015-2016 MASEHI

PASAL I

PESERTA

1. Peserta terdiri dari Pengurus masing-masing Pondok Pesantren Raudlatut

Tholibin I, II & III dan siswa-siswi „Ulya Madrasah Diniyyah Wustho

„Ulya Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin.

PASAL II

PELAKSANAAN MUSYAWARAH

1. Musyawarah dilaksanakan pada Hari Selasa malam Rabu setiap D sekali

dengan tempat pelaksanaan digilir antara Pondok Pesantren Raudlatut

Tholibin I, II & III.

2. Musyawarah dibuka oleh Pengurus Bahtsul Masail Ad-Diniyyah (BMD)

kemudian diserahkan kepada Pimpinan Musyawarah atau Moderator.

PASAL III

TUGAS MODERATOR

1. Memimpin dan menjaga ketertiban musyawarah.

2. Membagi waktu, memberi izin, dan menerima usulan atau pendapat dari

peserta musyawarah.

3. Menugaskan kepada pemilik ta‟bir untuk membacakan dan menerangkan

kesimpulannya.

4. Memberi tugas kepada pengurus untuk mengambil naskah jawaban dari

masing-masing peserta.

5. Mengambil kesimpulan jawaban-jawaban dari peserta musyawarah.

6. Memohon pertimbangan pendapat kepada Dewan Muharrir.

7. Jika masalah selesai, pembacaan Fatihah dan pengesahan diserahkan

kepada Dewan Mushohih.

8. Dalam keadaan terpaksa atau dianggap perlu, pemimpin musyawarah

dapat menunjuk salah seorang untuk menggantikannya sementara waktu.

9. Menyerahkan waktu kepada Pengurus setelah pelaksanaan musyawarah

selesai.

PASAL IV

KEWAJIBAN PESERTA

1. Menempati tempat yang telah ditentukan 5 menit sebelum musyawarah

dimulai.

2. Mengeluarkan jawaban dengan ta‟birnya setelah diberi waktu oleh

pemimpin musyawarah.

3. Membaca dan menerangkan ta‟birnya masing-masing serta

kesimpulannya.

PASAL V

TUGAS MUHARRIR

1. Merumuskan dan memberi komentar tentang jawaban yang telah

disampaikan oleh semua peserta.

2. Merumuskan jawaban yang telah disepakati oleh peserta.

PASAL VI

TUGAS MUSHOHIH

1. Meneliti ta‟bir dan jawaban dari semua peserta.

2. Meneliti ta‟bir yang ada sesuai dengan keputusan masalah dan memberi

bacaan fatihah atas ta‟bir yang menjadi kesepakatan dan di anggap benar.

PASAL VII

CARA MENGAMBIL KEPUTUSAN

1. Jawaban masalah dianggap selesai atau sah bila mendapat persetujuan

dari semua peserta musyawarah dan Dewan Mushohih.

2. Masalah dianggap mauquf bila dibahas selama 50 menit tidak selesai.

3. Bila dianggap perlu, pembahasan dapat dilanjutkan dengan persetujuan

separuh lebih dari peserta musyawarah.

PASAL VIII

HAK SUARA

1. Peserta dapat menolak jawaban peserta lain melalui pimpinan

musyawarah.

2. Untuk mengajukan pendapat, setiap kelompok boleh menyampaikan

pendapatnya.

PASAL IX

LARANGAN

1. Membuat gaduh suasana.

2. Perselisihan pendapat dalam kelompok masing-masing (debat kusir)

3. Merubah pokok masalah yang ada.

PASAL X

SANKSI

1. Bila peserta tidak mematuhi pasal yang telah ditentukan, dikenakan sanksi

berupa peringatan.

2. Jika peserta melakukan pelanggaran lagi, peserta akan diberi sanksi sesuai

kebijakan panitia.

PASAL XI

KETENTUAN TAMBAHAN

Keputusan yang belum ditentukan, akan ditentukan kemudian secara

sepihak.

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH

(BMD)


TAHUN 1436-1437 HIJRIYAH / 2015-2016 MASEHI

1. Dewan Mushohih di PPRT I adalah Bapak Muh. Rozi Thoha dan Bapak

Muhadzib, di PPRT II adalah Bapak M. Zaid Zuhdi dan PPRT III adalah

Bapak Nur „Amrin.

2. Dewan Moderator dan Muharrir adalah segenap Mutakhorijin Madrasah

Diniyyah Wustho „Ulya.

3. Petugas pelaksanaan pembukaan (MC) BMD dengan secara bergilir.

4. Memberikan undangan resmi pada setiap PPRT.

5. Pelaksanaan BMD adalah setiap dua minggu sekali dengan tempat bergilir

antara PPRT I, II dan III.

6. Waktu pelaksanaan BMD adalah ba‟da isya‟ sampai pukul 23.00 Wist.

7. Setiap kelompok harus membuat soal BMD secara bergilir dan soal yang

waqi‟iyyah (aktual)

8. Peserta BMD dikelompokkan dan setiap kelompok terdiri dari 3 (tiga) orang.

9. Setiap 3 kelompok ada satu orang pembimbing

10. Setiap kelompok diberi soal BMD.

11. Diadakan daftar hadir / absensi setiap pelaksanaan BMD.

12. Jawaban BMD digandakan sebanyak 3 (tiga) lembar dengan perincian sebagai

berikut : 1 (satu) untuk Dewan Mushohih, 1 (satu) untuk Muharrir/Moderator

dan 1 (satu) untuk pegangan.

13. Dalam menjawab dibaca ma‟khotnya kemudian dimaknai ala pesantren

(makna gandul utawi iki-iku)

14. Jawaban jadi BMD ditulis dalam buku besar sekretaris.

15. Final Jawaban BMD dimediakan/tempelkan di PPRT I, II dan III.

16. Diadakan pembukuan hasil bahtsul masail setiap ahir tahun.

17. Peserta yang tidak aktif dalam mengikuti pelaksanaan BMD akan

mendapatkan teguran dari pengurus

18. Peserta harus bersungguh-sungguh dan ikut berperan aktif dalam pelaksanaan

BMD.

19. Setiap peserta harus berangkat lebih awal dan menempati tempat yang

disediakan sesuai dengan papan nama kelompok masing-masing khususnya

seksi persiapan.

20. Santri yang Tahfidzul qur‟an ikut serta dalam mengikuti BMD.

21. Diadakan Mushofahah (berjabat tangan) setelah pelaksanaan BMD.

22. Konsumsi pelaksanaan BMD dengan anggaran sebesar Rp. 50.000,-.

23. Iuran Rp. 2.000,- per bulannya, selama 10 bulan.

JAWABANBAHTSUL MASAIL AD_DINIYYAH ( BMD ) 2010/2011 PPRT

1. Deskripsi masalah Demi menjaga kelembutan kulit biasanya digunakan hand body, seperti menggunakan hand body placenta yang mana diantara bahan - bahan yang digunakan adalah placenta dari sapi. (bhs jawa. Ari – ari) Pertanyaan

1. Najis / tidak hand body tersebut ? 2. Bagaimana hukumnya menggunakan hand body tersebut ?

Jawab Menyikapi pertanyaan ini ada dua pentafshilan, yaitu :

1. Tidak najis dan boleh menggunakannya, apabila ada keyakinan kalau bahan dari hand body placenta yang berupa placenta diambil dengan penyembelihan sapinya secara syar‟i / diambil dalam keadaan penyembelihan anaknya terlebih dahulu / diambil dari anaknya tanpa menyembelihnya kemudian dicampur dengan air yang lebih dari dua qullah.

2. Najis dan tidak boleh menggunakannya, apabila ada keyakinan kalau bahan dari hand body placenta yang berupa placenta diambil dari anak sapi tanpa menyembelihnya.

Referensi 1. Al_Asybah Wannadzooir hal. 47 ( perc. Al_Haromain ) 2. I‟anatuth Tholibien juz 1 hal. 104 ( perc. Al_Haromain ) 3. I‟anatuth Tholibien juz 1 hal. 105 ( perc. Al_Haromain ) 4. Tausyih „Ala Ibni Qosim hal. 267 ( perc. Al_Haromain ) 5. Al_Hawasyilmadaniyyah juz 1 hal. 170 ( perc. Al_Hidayah )

(اغبرمت ) ٤٧ أألشباه والنظآئر صحيفة وضابطو أف يستند اإلحتماؿ إذل سبب ضعيف وأمثلتهال تكاد . ما يرجع فيو األصل على األصص (والثالث )

كأواين وثياب مدين اػبمر والقصابت , ولكن الغالب فيو النجاسة, ربصر منها الشيئ الذى ال يتيقن بنجاستوكما ىف شرح , والكفار اؼبتدينت هبا كاجملوس ومن ظهر اخطالتو بالنجاسة عدـ اختازه منها مسلما كاف أو كافرا

إىػ . وىف صبيع ذلك قوالف أصحهما اغبكم بالطهارة إستصحابا لألصل.. .......اؼبهذب عن اإلمامإذل أف قاؿ (اغبرمت ) ۱۰٤ إعانة الطالبت اعبزء األوؿ صحيفة

فيو قوالف معروفاف بقورل األصل , وىي أف ما أصلو الطهارة وغلب على الظن تنجسو لغلبة النجاسة يف مثلو, والظاىر أوالغالب أرجحهما أنو طاىر عمال باألصل للتيقن ألنو أصبط من الغالب اؼبختلف باألحواؿ واألزماف

إذل , وذلك كثياب ضبار وحآئض وصبياف وأواين متديت بالنجاسة وورؽ بعلب نثره على قبس ولعاب صيب وجوخ, يف اؼبغت سئل ابن الصالح عن اعبوخ الذى اشتهر على ألسنة الناس أف فيو شحم اػبنزير......... اف قاؿ

اىػ . الحيكم بنجاستو إال بتحقيق النجاسة: فقاؿ (اغبرمت )۱۰٥ إعانة الطالبت اعبزء األوؿ صحيفة

فلوكاف معو إناء من اؼباء أواػبل أولنب . إذا ثبت أصل يف اغبل أو اغبرمة أو الطهارة أو النجاسة فاليزاؿ إال باليقتاىػ . اؼبأكوؿ أودىنو فشك يف تنجسو أو من العصت فشك يف زبمره دل حيـر التناوؿ

(اغبرمت )٢٦٧ توشيخ على ابن قاسم صحيفة اي فهو كميتتو طهارة وقباسة فما قطع من السمك واعبراد طاىر وما (وما قطع من حيواف حي فهو ميت )

.اىػ . قطع من كبو الشاة قبس (اؽبداية ) ۱٧۰ اغبواشى اؼبدنية اعبزء األوؿ صحيفة طهارة وقباسة فيدخل كبو األدمي ومشيمتو طاىرة خبالفهما من كبو الفرس (واعبزء اؼبنفصل من اغبيواف كميتتو )

".ما قطع من حي فهو ميت " للخرب الصحيص

2. Deskripsi masalah Pada pemilihan Bupati, yang berhak memilih adalah orang yang sudah berumur 17 tahun keatas, dari sebagian yang mempunyai hak pilih, ada yang tidak menggunakannya (Golput ), serta dalam proses pemilihanan, ada dari Calon Bupati yang memberi uang dengan harapan untuk dipilih dan ada yang dengan perjanjian, misalnya : “ Apabila

Warga Bakalan memilih Saya ( Calon Bupati ) dan nantinya menang, maka jalan Bakalan akan Saya bangun ”. Pertanyaan

1. Bagaimana hukumnya orang yang memberi & diberi uang serta perjanjian tersebut ?

2. Bagaimana hukumnya orang yang tidak menggunakan hak pilihnya seperti diatas ?

3. Bagaimana Hukumnya gaji yang diterima Bupati dgn cara pencalonannya seperti diatas?

Jawab 1. Hukum memberi dan menerima serta perjanjian seperti itu ada dua, yaitu : 1) Haram apabila dalam memberi serta perjanjian tersebut ada keinginan untuk

dipilih 2) Tidak haram apabila sekedar menarik simpatik, tidak mempunyai harapan untuk

dipilih. Referensi

1) Sullamuttaufieq hal. 74 ( perc. Al_Haromain ) 2) Is‟aadurrofiiq juz 2 hal. 100 ( perc. Al_Hidayah ) 3) Bujairomi „Alal Khotieb juz 3 hal. 218 ( perc. Daarul Ihyak ) 4) Bughyatul Mustarsyidien hal. 248 ( perc. Daarul Ihyak)

(اغبرمت ) ٧٤سلم التوفيق صحيفة « بكسر الرآء وىو ما يعطيو الشخص (وأخذ الرشوة ) (الضرب بغت حق )اي من معاصى اليدين (ومنها )

وقاؿ صاحب التعريفات وىو ما يعطى إلبطاؿ . كذا ىف اؼبصباح, غباكمأو غته ليحكم لو أو حيملو على ما يريدلعن اهلل الراشي واؼبرتشي ىف : أى الرشوة لقولو صلى اهلل عليو وسلم (أو إعطاؤىا )حق أو إلحقاؽ باطل

رواه اإلماـ أضبد والتمذى . اغبكم (اؽبداية )۱۰۰إسعاد الرفيق اعبزء الثاىن صحيفة «

فمن أعطى قاضيا أوحاكما رشوة او أىدى اليو ىدية فاف كاف ليحكم لو بباطل أو ليتوصل هبا لنيل ما اليستحقهأو ألذية مسلم فسق الراشى واؼبهدى باإلعطاء واؼبرتشى واؼبهدى اليو باألخذ والرائش بالسعي، واف دل

يقع حكم منو بعد ذلك أو ليحكم لو حبق أو لدفع ظلم أوليناؿ ما يستحقو فسق اآلخذ فقط ودل يأمث اؼبعطى الضطراره للتوصل غبقو بأي طريق كاف

(دار اإلحيآء ) ٢۱۸ صحيفة ٣البجتمى على اػبطيب اعبزء « وإال , منها اؽببة ألرباب الواليات والعماؿ ألهنا رشوة، والرشوة حراـ إذا كانت وسيلة احملـر كإقامة باطالو ترؾ حق

. فال ربـر (دار اإلحيآء ) ٢٤۸بغية اؼبستشدين صحيفة «

تنعقد اإلمامة إما ببيعة أىل اغبل والعقد من العلمآء والرؤسآء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهمأو باستخالؼ إماـ قبلو أوباستيالءذى الشوكة واف ختلت فيو الشروط كلها فحينئذ من اجتمعت فيو الشروط الىت ذكروىا ىف

. اإلماـ األعظم فهو إماـ أعظم وإال فهو متوؿ بالشوكة فلو حكم اإلماـ األعظم ىف عدـ انعزالو بالفسق2. Boleh-boleh saja karena memilih pemimpin itu fardlu kifayah sekiranya sudah ada yang memilih maka yang lainnya tidak mengapa untuk tidak memilih. Referensi :

1) Al_ Ahkamussulthoniyyah hal. 04 ( perc. Al_Hidayah ) (اؽبداية ).٤ص.األحكاـ السلطانيو« فإذا ثبت وجوب اإلمامة ففرضها على الكفاية كاعبهاد وطلب العلم فإذا قاـ هبا منهو من اىلها سقط (فصل )

. احدمها أىل اإلختيار حىت خيتاروا إماما لألمة: فرضها على الكفايةوإف دل يقم هبا احد خرج من الناس فريقافوالثاين أىل اإلمامة حىت ينتصب احدىم لإلمامة وليس على من عداىذين الفريقت من األمة يف تأخت اإلمامة

حرج وال مأمث وإذا سبيز ىذاف الفريفاف من األمة يف فرض اإلمامة وحج اف يعترب كل فريق منهما بالشروط اؼبعتربة . فيو

3. Hukum gaji yang diterima oleh Bupati dengan cara pencalonannya tersebut ada dua, yaitu :

1) Haram apabila bahwa dari pencalonan tersebut asalnya dengan cara yang haram maka gajinya pun juga haram.

Referensi : 1. Tafsir jalalain

2. Al_Asybah Wannadzooir hal. 105 ( perc. Al_Haromain ) تفست جاللت (تدلوا)ال (و)اغبراـ شرعا كالسرقة والغصب (بالباطل)اى ال يأكل بعضكم ماؿ بعض (والتأكلوا من أموالكم)

متلبست (من أمواؿ الناس)طائفة (فريقا)اى حبكومتها او باألمواؿ رشوة اذل اغبكاـ لتأكلوا بالتجادل (هبا)تلقوا . انكم مبطلوف (باإلمث وأنتم تعلموف) (اغبرمت ) ۱۰٥ أألشباه والنظآئر صحيفة . قاؿ القراضى، او خالف القواعد الكلية. ينقض قضاء القاضى إذا حالف نصا او اصباعا او قياسا جليا (خاسبة)

. قاؿ اغبنفية، او كاف حكما ال دليل عليو2). Boleh apabila antara keharoman suap tersebut tidak ada kaitannya dengan gaji. yang di contohkan antara sholat dengan perkara ( seperti baju ) yang hasil dari ghosob yang keduanya tidak ada kaitannya. Referensi : » Syarah Nawawi „Ala Shohihi Muslim. Hal. 58-59 ( perc. Al_Haromain )

(اغبرمت ) ٥۹- ٥۸ شرح النواوى على صحيص مسلم صحيفة .اف الصالة ىف الدار الغصوبة صحيحة يسقط هبا الفرض وال ثوب فيها

3. Deskripsi masalah

Sebagaimana terdapat didalam sebagian kitab-kitab ditulis : ” Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit, hak cipta dilindungi undang-undang ” / ” Hati-hati dengan buku bajakan, pengarang dan ahli warisnya tidak ridlo, akan dituntut didunia dan ahirat, ilmunya tidak bermanfaat” / ‟ Haram mencopy sebagian atau seluruhnya dari isi buku ini tanpa izin tertulis ”. Pertanyaan Bagaimana menyikapi adanya hal semacam itu, (boleh/tidak) kalau sekiranya tetap mengcopy /memperbanyak isi buku/kitab tersebut ? Jawab Boleh, dikarenakan buku/kitab tersebut sudah menjadi hak milik seseorang Referensi » Al_Fiqhu ‟Alal Madzaahibil Arba‟ah Juz 2 hal. 150 (perc. Darul Fikri)

۱٥۰الفقو على مذاىب االربعة اعبزء الثاىن ص . فإف مت البيع ظهر أف اؼبلك للمشتى من حت العقد

4. Deskripsi masalah.

Ada dua sahabat karib akan tetapi berlainan agama (Anisa & Maiya). Pada Hari Raya Idul Fitri Disa bertemu Maya, dalam berinteraksi setiap hari Nisa banyak sekali kesalahan yang diperbuat. Dihari raya tersebut nisa mengucapkan kata “Minal „Aaidien Wal_Faaizien” kepada Maya dengan alasan dengan tetap menjaga tali persahabatan dan keduanya bisa saling memaafkan Pertanyaan : Menurut pandangan fiqih, bagaimana mengucapkan “Minal „Aaidien Wal_Faaizien” kepada lain agama sebagaimana alasan yang termaktub diatas ? Jawab : Boleh karena seperti itu berkenaan dengan hubungan untuk menjalin kebaikan persahabatan Referensi : Hasyiah Al_Qulyubi Juz 1 Hal. 267 ( Perc. Al_Haromain )

(اغبرمت ) ٢٦٤اعبزء األوؿ صحيفةحاشية القليوىب جيوز اجابة دعاء الكافر وجيوز الدعاء لو ولوباؼبغفرة والرضبة خالفا ؼبا ىف األذكار اال مغفرة ذنب الكفر مع موتو

على الكفر فالجيوز

JAWABAN BAHTSUL MASAIL KUBRA

1. Deskripsi Masalah

Musik bagi manusia bukanlah hal yang aneh,dengan mendengarkan

musik baik secara lansung atau melalui alat elektronik seperti TV,Tape atau

Radio adalah merupakan kenikmatan tersendiri.

Pertanyaan

Bagaimana hukum mendengarkan musik tersebut baik secara lansung atau

tidak,yang di dalamnya terdapat alat-alat malahi ? (Majlis Syawir)

Jawaban : Bila mendengarkannya secara langsung (Menghadirinya) : HARAM bila terdapat salah satu hal sebagai beikut :

a. Semua alat malahi yang dimainkan adalah yang di kategorikan haram oleh Syara’.

b. Dalam menontonnya terdapat hal yang melanggar Syara’ atau ada kemungkinan untuk itu (bersifat Dzhonniyah) seperti menimbulkan fitnah, bercampurnya laki-laki dan perempuan, permainan judi, minum minuman keras Dll.

KHILAF ketika alat malahi yang dimainkan bercampur antara yang di kategorikan Haram dengan yang Mubah dan Makruh.

MUBAH ketika Alat Malahinya yang dikategorikan yang Mubah dan Makruh.

SUNNAH ketika mendengarkannya memang bias menambah ketaqwaan kita kepada Allah walaupun terdapat Alat Malahi yang dikategorikan Haram.

Bila mendengarnya secara tidak langsung (lewat Tape Recordeer, TV, Hp Dll) : Mubah secara Mutlak Walaupun dalam pembuatan musiknya

terdapat Alat Malahi yang dikategorikan HARAM, bahkan bisa Sunnah hukumnya ketika mendengarkannya bisa meningkatkan ketaqwaan.

HARAM ketika mendengarkannya bisa menyebabkan Pelanggaran Syara’.

Ibaratnya : Macam Alat Malahi

204الحاوى الكابير الجزء الحادى وعشرون ص فالعود والطنبور واؼبعزفة والطبل : حراـ ومكروه وحالؿ فمأؿ اغبراـ: واما اؼبالىى فعلى ثالثة أضرب(فصل )

فما زاد بو الغناء طربا ودل يكن بانفر ده : واما اؼبكروه- اذل اف قاؿ.- واؼبزمار وما أؽبى بصوت مطروب ادا انفردفما خرج : والقضيب فيكره مع الغناء لزيادة على اطرابو واليكره ادا انفرد لعدـ اطرابو واما اؼبباح, مطروبا كالفسخ

عن الة اإلطراب إما اذل إندار كالبوؽ وطبل اغبرب او عبمع وإعالف كالدؼ ىف النكاح كما قاؿ صلوات اهلل عليو اىػ" .أعلنوا النكاح واضربوا عليو بالدؼ" وسالمو

314-312احياء علوم الدين الجزء الثانى ص

فأقوؿ إنو حيـر خبمسة عوارض عارض ىف اؼبسمع وعارض ىف الة اإلظباع . فإف قلت فهل لو حالة حيـر فيهاوعارض ىف النظم الصوت وعارض ىف نفس اؼبستمع او ىف مواظبتو وعارض من كوف الشخص من عواـ اػبلق ألف

أف يكوف امراءة الحيل النظر اليو وزبشى الفتنة : أركاف السماع ىى اؼبسمع واؼبستمع وآلة اإلظباع العارض األواؿمن ظباعها وىف معناىا الصى األمراد الدى زبشى فتنة وىدا حراـ ؼبا فيو من خوؼ الفتنة وليس دلك الجل الغناء

ىف آاللة بأف تكوف من شعار اىل شرب او اؼبخنثت وىو اؼبزامت وؿ األوتار وطبل : العارض الثاىن- اذل اف قاؿ–الكوبة فهده ثالثة أنواع فبنوعة وما عدا على دلك يبقى على اصل اإلباحة كالدؼ وإف كاف فيو اعبالجل

ىف نظم الصوت وىو الشعر : العارض الثالث- اذل اف فاؿ–وكالطبل والشاىدين والضرب بالقضيب وسائر اآلت و على أقاف كاف فيو شيء من اػبنا والفخش واؽبجو اوما ىو كدب على اهلل تعاذل وعلى رسوؿ اهلل عليو وسلم

فسماع دلك حراـ بأغباف وغت أغباف ,كما رتبو الروافض ىف ىجاء الصحابة وغتىم.الصحابة رضى اهلل عنوىف اؼبستمع اف تكوف الشهوة غالبة عليو وكنت ىف غرة :العارض الرابع- ذل اف قاؿإ–واؼبستمع شريك للقتاؿ

الشباب وكانت ىده الصفة اغلب عليو من غتىا فالسماع حراـ عليو سواء غلب على قلبو حب شخص معت اـ اف يكوف الشخص من عواـ اػبلق ودل يغلب عليو حب اهلل تعاذل : العارض اػبامس- اذل اف قاؿ- دل يغلب

ولكنو ابيص ىف حقو كسائر انواع للدات . ولوغلبة عليو شهوة فيكوف ىف حقو ؿبظورا, فيكوف السماع ؿببوبافاف اؼبواظبة على , اال انو ادا ازبده ديدنو وىجتاه وقصر عليو اكثر اوقاتو فهدا ىو السفيو الدى ترد شهادتو,اؼباحة

فيعود اغبسن قبحا بسبب ! ولو استوعبت اػبيالف الوجو لشوىتو فما اقبص دللك - اذل اف قاؿ–اللهو جناية فهدا اؼبباح . بل اػببز مباح واالستكثار منو حراـ, الكثرة فيما كل حسن حيسن كثتة وال كل مباح يباح كثتة

.كسائر اؼبباحاتAlat MusikTabuh

20كام الفقهاء الجزء األول ص أح, وهبده العلة حيـر ضرب الكوبة وىو طبل مستطيل رقيق الوسط واسع الطرفت وضرهبا عادة اؼبخنثت: وقاؿ أيضا

. ولوال التشبيو لكاف مثل طبل اغبجيج والغزو

Kencreng

296فى كف الرعاع البن حجر الهيتمى صـ ومها دائرتاف من صفر تضرب احدامها على االخرى فى الضرب بالصفاقتين ، : القسم السادس : ما نصه

. ويسمياف بالصنج ايضا Alat musik petik (Gitar, Kecapi, Mandolin, Lute dll )

(دار الفكر ) 1/405وفى بلغة السالك للشيخ احمد الصاوى المالكى فالمشهور من ; واعلم أف العلماء اختػلفوا يف العود وما جرى ؾبراه من اآلالت المعروفة ذوات األوتار : ما نصه

ـ وعبد , وذىبت طائفة إذل جوازه ونقل ظباعو عن عبد اللو بن عمر , المذاىب األربػعة أف الضرب بو وظباعو حرا

وعمرو بن العاص وغتىم وعن صبلة من التابعت , ومعاوية بن أب سفياف , وعبد اللو بن الزبػت , اللو بن جعفر , واألصص الثاين , صغتة : كبتة وقيل : فقيل , مث اختػلف الذين ذىبوا إذل ربرديو , ومن األئمة المجتهدين

.إذا كاف يف عرس أو صنيع فال تػرد بو شهادة : وحكى المازري عن ابن عبد اغبكم أنو قاؿ


Sebagaimana seorang Pegawai Negeri,dalam pekerjaannya tentu sudah

ditentukan sebagaimana mestinya oleh pemerintah yang berwenang dan gajinya

juga sudah ditentukan sebagaimana mestinya.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum gaji seorang pegawai yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya(apakah termasuk gaji buta) ?

b. Bagaimana solusi hal itu ? (PP.Al – Manar)

Jawaban : a. tidak termasuk gaji Buta karena dia melaksanakan tugas walupun tidak

sebagaimana mestinya. Sedangkan Hukum gajinya dapat di tafsil sebagai berikut : Haram bagi sebagian gaji yang seharusnya tidak di terima apabila

PNS tadi tidak mengganti pekerjaannya/jam kerjanya di lain waktu Waupun PNS tadi meninggalkan pekerjaannya dengan alas an Udzur Syar’i (Dapat di prosentasekan).

Mubah bagi sebagian gaji yang seharusnya tidak diterima PNS tadi tapi tidak mengetahui keharamannya.

Ibarote :

PNS itu?

133 الجزء العاشر ص الشروني, واحملتسب , واؼبفيت , ويرزؽ اإلماـ أيضا من بيت اؼباؿ كل من كاف عملو مصلحة عامة للمسلمت كاألمت

فإف , واؼبتجم وكاتب الصكوؾ , واؼبقـو , والقاسم , واؼبؤذف وإماـ الصالة ومعلم القرآف وغته من العلـو الشرعية لئال يغالوا ; دل يكن يف بيت اؼباؿ شيء دل يندب أف يعت قاظبا وال كاتبا وال مقوما وال متصبا وال مسمعا وذلك

: وال جيوز لو إذل وال جيوز عقد اإلجارة قاؿ ع ش : باألجرة مغت وروض مع شرحو وكذا يف النهاية إال قوؽبما وإف كاف ينفق عليهم مروءة كعمتو وخالتو , أو كل من يف نفقتو , وعيالو ىل اؼبراد منهم من تلزمو مؤنتهم : قولو

إنو : وقد يقاؿ وىو األقرب , وقياس ما اعتمده يف قسم الصدقات بالنسبة ؼبن يأخذ الزكاة األوؿ , مثال فيو نظر ويفرؽ بأف ىذا يف مقابلة عمل قد يقطعو عن الكسب خبالؼ الزكاة , يأخذ ما حيتاج إليو ولو ؼبن ال تلزمو نفقتو

وال جيوز أف يرزؽ إخل لعل اؼبراد أنو ال جيب على اإلماـ أف يعطي من خاص مالو وال : وقولو . فإهنا حملض اؼبواساة وجوبا وإف وجد ما يكفيو قياسا : ويرزؽ اإلماـ إخل أي , أما لو دفع أحدمها تربعا دل ديتنع قبولو وقولو , اآلحاد

على القاضيألف ما يأخذ يف مقابلة عملو فلو دل يعط ردبا ترؾ العمل فتتعطل مصاحل اؼبؤمنت وقياس ما مر عن اليت ؽبا تعلق : من العلـو الشرعية أي : اؼباوردي أف ؿبلو يف اؼبكتفي إذا دل يوجد متطوع بالعمل غته وقولو

لعل اؼبراد إخل يعلم رده : كالـ ع ش وقولو . ا ىػ . وما كاف آلة ؽبا , والتفست , واغبديث , بالشرع فيشمل الفقو واألست آنفا, فبا مر عن اؼبغت

135 الجزء السادس ص اية المحتاجنه

وؿبل - إذل أف قاؿ –وينبغي أف يقاؿ مثلو يف األئمة واؼبؤذنت وسائر من يشتغل عن كبو كسبو دبصاحل اؼبسلمت إعطاء اؼبدرست واألئمة وكبوىم يف مقابلة ذلك أف ال يكوف ؽبم مشروط يف مقابلة ذلك من غت بيت اؼباؿ

ودل يواز تعبهم يف الوظائف اليت , فإف كاف , كالوظائف اؼبعينة لإلماـ واػبطيب وكبومها من الواقف للمسجد مثال قاموا هبا دفع إليهم ما حيتاجوف إليو من بيت اؼباؿ زيادة على ما شرط ؽبم من جهة األوقاؼ

Prosentase Gaji

165بغية المسترشدين ص استأجر للعمل مدة معلومة فسلم نفسو إستحق كل األجرة دبضي وقت اإلجارة وإف دل يعمل لتلف (مسألة ش)

اؼبنافع ربت يد اؼبستأجر فلو شرط ذلك يف صلب العقد دل يفسدىا إال إف شرط فيو استحقاؽ األجت قبل سباـ اؼبدة أو شرط على األجت أنو مىت عجز عن العماؿ أثناءه فليس لو شيء فحينئذ لو أجرة اؼبثل مادل يعمل بفاسج

.العقد وأف ال أجرة

b. Solusinya :

Mengganti pekerjaannya diwaktu lain

Kalo tidak bisa menggantinya maka membadalkannya

Mengembalikan sebagian gaji yang seharusnya tidak dia terima yang telah diprosentasekan dengan waktu PNS tadi tidak masuk kerja

545حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص ا من القراف ىل يفسد العقد ألف اغبفظ ليس بيده كمالو شرط الشفاء يف اؼبداواة أو ذلو استأجره غبفظ ؾ (فرع )

يصص ألنو اؼبقصود من التعليم ويفرؽ فيو نظر اىػ سم على حج والتبعد الصحة ؼبا علل بو من أف اؼبقصودة من ا كثتا ما توجد فال يوجد الشفاء اىػ ع ش على ـ ر ولو استأجره لقدر ذلتعليم اغبفظ وقولو ويفرؽ بت اؼبداواة إ

معت فعلم بعضو مث ترؾ فإف أمكن البناء على ما فعلو استحق القسط وإال كأف مات اؼبتعلم دل يستحق شيئا . ا جيري يف سائر اإلجاراة كالبناء واػبياطةذوهتصص اإلجارة للخدمة مث إف عت نوع تعت وإالضبل على ما يليق باؼبؤجر واؼبستأجر وال تصص اإلجارة (تنبيو)

.بالنفقة ألهنا ؾبهولة وال عادة فيها إال يف خادـ الزوجة ويف اغبج بالرزؽ كما مريصص اإلستئجار للنساخة ويبت كيفية اػبط ورقتو وغلظو وعدد األوراؽ وسطور أجرة لو وإال فلو األجرة وال (فرع)

ا العدد ذ ولضرب اللنب بكسر اؼبوحدة ويبت طوؿ القالب بفتص الالـ وعرضو وظبكو وؾأرش عليو ويلزمو اإلصالح .ؽ ؿ على اعبالؿ. إف قدر على احملل وللرعى ويبت مدتو ونوع اغبيواف وعدده مطلقا ووصفو إف كاف ىف الدمة اىػ

.


Beberapa pekan terakhir,masyarakat Indonesia dihebohkan dengan

munculnya kembali gerakan NII(Negara Islam Indonesia). Gerakan ini muncul

pertama kali pada 1949 dengan nama darul islam yang dipelopori oleh

Kartosowiryo. Tujuan dari gerakan ini awalnya adalah mendirikan Negara

dengan Konsep Islam yang mereka anut. Belakangan ini NII menjadi sorotan

media masa setelah sejumlah orang dikabarkan menjdi korban penulikan dan

pemerasan.

Selain NII, di Indonesia sering muncul gerakan-gerakan yang lain yang ingin

memisahkan atau mendirikan suatu pemerintahan sendiri karena menganggap

sistem pemerintahan di Indonesia tidak sesuai dengan konsep Negara Islam

ataupun dengan knsep yang mreka anut seperti GAM,RMS,AL Qaeda,Papua

Merdeka, dll.

Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan Syara’ mengenai gerakan dan Ormas yang bergerak

seperti NII dll?

2. Apakah sudah bisa dihukumi Bughot?

Jawaban :

a. Dalam deskripsi masalah diatas setidaknya terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan : Haram mendirikan Negara atau memisahkan diri karena Negara

Indonesia sudah sah baik dalam pandangan Syara’ maupun Konstitusi.

Penculikan dan pemerasan terhadap orang laen tidak bisa dibenarkan secara syara’ bahkan pelakunya bisa dianggap sebagai Qotiut Thoriq.

Walaupun sistem pemerintahan Negara Indonesia tidak semuanya sesuai dengan Sistem pemerintahan didalam kitab fiqh, Negara indonesia sudah bisa disebut Negara Islam.

Ibarotnya….

NKRI

حاشية الجمل للشيخ سليمان الجمل قساـ قسم يسكنو اؼبسلموف وقسم فتحوه أف دار االسالـ ثالثة أمث رايت الرافعى وغته دكروا نقال عن األصحاب

وعدىم القسم الثاىن : ىلو عليو جبزيو ملكوه اوال وقسم كانوا يسكنونو مث غلب عليو الكفار قاؿ الرافعىأقروه أويبت انو يكفى ىف كوهنا دار اسالـ كوهنا ربت استيالء االماـ واف دل يكن فيها مسلم قاؿ واما عدىم الثالث وقد

. يوجد ىف كالمهم ما يشعر باف االستيالء القدن يكفى الستمرار اغبكم

371ص الجزء الثاني وفى حاشية البيجورى أى حل األمور وعقدىا من العلماء ووجوه أوؽبا بيعة أىل اغبل والعقد : وتنعقد اإلماـ بأحد أمور ثالثة : مانصه

الناس اؼبتيسر اجتماعهم فال يعترب فيها عدؿ بل لو تعلق اغبل بواحد مطاع كفت بيعتو حبضرة شاىدين وال تكفى ثانيهما استخالؼ اإلماـ من عينو ىف ,بيعة العامة ويشتط اتصاؼ اؼببايعة بصفة الشهود من العدالة وغتىا

حينئذ ليكوف خليفة بعد موتو ويصت بدال عنو بعهده اليو كما عهد أبو بكر حياتو بشرط اف يكوف أىال لإلمامة, فتتضوف بعد موتو أوىف حياتو بإذنو واحدا منهم كجعلو األمر شورى بت صباعة , اذل عمر رضى اهلل عنهما

ثالثها استالء شخص مسلم ذى شوكة -اذل أف قاؿ- كما جعل عمر رضى اهلل عنو األمر شورى بت ستة كصيب أو امرأة وفاسق وجاىل فتنعقد إمامتو لينتظم مشل اؼبسلمينوتنفذ متغلب على اإلمامة ولو غت أىل ؽبا

.أحكامو للضرورة Tindakan NII Dkk gimana Gan ?

707-705 صـ الجزءالسادسالفقه اإلسالمي : فقاؿ. النصرةماؼبيتغتحالو - 2.الطاعةفيغتمعصية - 1:حدداؼباورديواجباتاؼبسلميننحواغباكمبأمرينومها

: إذاقاماإلمامبماذكرنامهنحقوقاألمة،فقدأدىحقاللهتعالىفيماؽبموعليهم،ووجبلهعليهمحقاف» ػحقالطاعة 1.«الطاعةوالنصرةماؼبيتغتحالو

: إذابايعأكثريةاؼبسلمينإماماوجبتطاعتهمنالكل،لقواللرسولصلىاللهعليهوسلم:( 2 )«منفارقاعبماعةشربا،فقدخلعربقةاإلسالفبنعنقو«»ومنشذشذفيالنار«»يداللهعلىاعبماعة»-إذل أف قاؿ-.وبذاللطاعةمشروطبقياماغباكمبواجباهتالتيذكرتسابقا،ومضموهناالتزامأوامرالشريعة. «علىاؼبرءاؼبسلمالسمعوالطاعةفيماأحبأوكره،إالأنيؤمردبعصية،فإنأمردبعصيةفالظبعوالطاعة»والجيوزاػبروجعنالطاعةبسببأخطاءغتأساسيةالتصادمنصاقطعيا،سواءأكانتباجتهاد،أمبغتاجتهاد،حفاظاعلىوحدةاألـ.

-إذل أف قاؿ-،ةوعدمتمزيقكياهناأوتفريقكلمتهاوإذاأخطأاغباكمخطأغتأساسيالديسأصواللشريعةوجبعلىالرعيةتقدديالنصحلهباللينواغبكمةواؼبوعظةاغبسنة،قالعليهالص

. -إذل أف قاؿ-«للهولرسوؽبولكتاهبوألئمةاؼبسلمينوعامتهم: ؼبنيارسوالهلل؟قاؿ: الدينالنصيحةقلنا»: الةوالسالـ: فإنلمينتصحوجبالصربلقوؽبعليهالسالـ

( 3 )«منرأىمنأمتىشيئا،فكرىفليصرب،فإهنليسأحديفارقاعبماعةشربا،فيموتإالماسبيتةجاىلية»: ولكنالذببالطاعةعندظهورمعصيةتتنافىمعتعاليماإلسالمالقطعيةالثابتة،لقوؽبعليهالصالةوالسالـ.- إذل أف قاؿ- .(4 )«الطاعةؼبنلميطعاهلل«»الطاعةألحدفيمعصيةاهلل،إمناالطاعةفياؼبعروؼ»

. مناغبديثينالسابقينمبادئأربعةبينفيهاحدودالطاعةوحالةجوازالثورةعلىاغبكم( 4 )واستنبطبعضالكتاباحملدثتإنلألمتالذييمثالغبكومةالشرعيةفيالدولةحقالطاعةمناؼبواطنينجميعا،بغضالنظرعنأنفريقاأوفردامنهمقدالحيبو،أوأوالػ:وىي

ثانياػإذاماأقدمتاغبكومةعلىإصدارقوانينأوأوامرتتضمنمعصيةصرحيةباؼبعنىالشرع.اليرضىأحياناعنسياستهفيإدارةشؤونالدولةثالثاػإذاماوقفتاغبكومةموقفاتتحدىبهتحدياصرحيامتعمدانص.ي،فإهنالظبعوالطاعةعلىاؼبواطنينبالنسبةؽبذىالقوانينواألوامر

( كفرابواحا ) وصالقرآف،فإهنذااؼبوقفيعترب

ػإننزعالسلطةىذامنيداغبكومةفيغتحالةإعالنالكفرصراحةجيبأاليتمعنطررابعا .األمرالذييستوجبنزعالسلطةمنيدىاوإسقاطها: يقثورةمسلحةمنجانبأقليةمناجملتمع؛ألنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمقدحذرنامناللجوءؽبذىالوسيلة،فقاؿ

: واؼبرادبذلكالبغاة( 2 )«منسلعليناالسيففليسمنا»: وقاؿ( 1 )«منحملعليناالسالحفليسمنا»وىذايعنيأنأىاللشورىيقتحونالعزؿ.ومناؼبقررفقهاأنالسلطةالتيتملكالتعيينتملكحقالعزؿ.ومهفئةمنالناسخارجةعنطاعةاإلماـ

.برباىينواضحة،شبتقومأكثريةاألمةبواسطةاستفتاءمثالبالتصويتعلىعزالإلمافبنمنصبو

Statusnya…….

(دار الكتب العلمية) 108-16/107التفسير الكبير لالمام فخر الدين الرازي الشافعي وىف اآلية سؤاؿ ، وىو اف اآلية تدؿ على وجوب ؾباىدة اؼبنافقت وذلك غت (ياأيها النيب جاىد الكفار واؼبنافقت)

واعلم . جائز ، فاف اؼبنافق ىو الذي يست كفره وينكر بلسانو ، ومىت كاف االمر كذلك دل جيز ؿباربتو وؾباىدتواف اعبهاد عبارة عن : والقوؿ الثالث وىو الصحيص ... اذل اف قاؿ...اف الناس ذكروا اقواال بسبب ىذا االشكاؿ

اف اآلية : وليس ىف اللفظ ما يدؿ على اف ذلك اعبهاد بالسيف او باللساف او بطريق آخر فنقوؿ . بذؿ اعبهد تدؿ على وجوب اعبهاد مع الفريقت ، فاما كيفية تلك اجملاىدة فلفظ اآلية ال يدؿ عليها ، بل امنا يعرؼ من دليل

دلت الدالئل اؼبنفصلة على اف اجملاىدة مع الكفار جيب اف تكوف بالسيف ، ومع : واذا ثبت ىذا فنقوؿ . آخر (جاىد الكفار واؼبنافقت)قاؿ عبد اهلل ىف قولو . اؼبنافقت بإظهار اغبجة تارة ، وبتؾ الرفق ثانيا ، وباالنتهار ثالثا

.قاؿ تارة باليد وتارة باللساف ، فمن دل يستطع فليكشر ىف وجهو ، فمن دل يستطع فبالقلب

Sikap kita kepada mereka

308إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص اعلم أف األركاف يف اغبسبة اليت ىي عبارة شاملة لألمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر أربعة احملتسب واحملتسب عليو

الركن الرابع نفس – إذل اف قاؿ –واحملتسب فيو ونفس اإلحتساب فهذه أربعة أركاف ولكل واحد منها شروط اإلحتساب ولو درجات وآداب وأما الدرجات فأوؽبا التعريف مث التعريف مث النهي مث الوعظ والنصص مث السب

والتعنيف مث التغيت باليد مث التهديد بالضرب مث إيقاع الضرب وربقيقو مث شهر السالح مث اإلستظهار فيو باألعواف الدرجة اػبامسة التغيت باليد وذلك ككسر اؼبالىي– إذل اف قاؿ –. وصبع اعبنود

b. Sudah termasuk Bughot dan Imam wajib menindaknya

(الهداية /ط ) 153فتح الوهاب لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري الجزء الثاني ص ولو جائرا بإف خرجوا عن طاعتو بعدـ , (ـبالفو إماـ )مسلموف (ىم )... إذل أف قاؿ (كتاب البغاة )

وىي ال ربصل إال (باطل ظنا وشوكة ؽبم )ؽبم يف ذلك (عنو ؿ )انقيادىم لو أو منع حق توجو عليهم كزكاة

وىذا مع قورل باطل ظنا من زياديت وليسوا , إلصباع الصحابة عليو (وجيب قتاؽبم )دبطاع وإف دل يكن إماما ؽبم ألهنم إمنا خالفوا بتأويل جائز باعتقادىم لكنهم ـبطئوف فيو كتأويل اػبارجت على علي رضي اهلل عنو بأنو ; فسقة

يعرؼ قتلة عثماف رضي اهلل عنو ويقدر عليهم وال يقتص منهم ؼبواطأتو إياىم وتأويل بعض مانعي الزكاة من أب فمن فقدت فيو بكر رضي اهلل عنو بأهنم ال يدفعوف الزكاة إال ؼبن صالتو سكن ؽبم وىو النيب صلى اهلل عليو وسلم

الشروط اؼبذكورة بأف خرجوا بال تأويل كمانعي حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل يقطع ببطالنو كتأويل اؼبرتدين أو دل يكن ؽبم شوكة بأف كانوا أفرادا يسهل الظفر هبم أو ليس فيهم مطاع فليسوا بغاة النتفاء حرمتهم فتتب

على أفعاؽبم مقتضاه على تفصيل يف ذي الشوكة يعلم فبا يأيت حىت لو تأولوا بال شوكة وأتلفوا شيئا ضمنوه مطلقا . كقاطع طريق


Di dalam pemerintah islam tetu dilarang memilih pemimpin yang non

muslim selama maih ada orang muslim yang mampu, namun ada juga yang

bergabung antara orang muslim dengan non muslim entah posisinya sebagai

ketua/wakil.

Pertanyaan

1. Bagaimana hukumnya memilih pemimpin muslim yang koalisinya dengan non

muslim?

2. sampai dimanakah batasan orang muslim boleh bergabung dengan non

muslim?

(PP.Al – Manar)

Jawaban : a. Boleh memilih pemimpin Non muslim yang koalisi dengan Seorang

muslim, dengan Syarat : Selama tidak ada orang muslim lainnya yang mampu untuk

mendudukinya. Hanya menjadi Wakil. Yang di urusi bukanlah permasalahan yang Urgent baik dalam

pemerintahan maupun Agama. Ada maslahat ketika dia menjadi pemimpin Merupakan strategi untuk memenangkan pemimpin yang muslim

dari saingannya yang yang fasiq (ndak saingane menang marakke dadekke fitnah atau bahaya).

135العاشر ص وفى تحفة المحتاج

ويندب اف يشاور اجملتهد ولو ىف الفتوى وغته حيث ال معتمد متيقن ىف مذىبو ىف تلك الواقعة لسائر : مانصو توابعها ومقاصدىا فيما يظهر عند تعارض األدلة واؼبدارؾ الفقهاء العدوؿ اؼبوافقت واؼبخالفت لقولو تعاذل

اؼبراد هبم كما قاؿ صبع من األصحاب الذين يقبل قوؽبم ىف اإلفتاء (قوؿ اؼبنت الفقهاء )وشاورىم ىف األمر

فيدخل األعمى والعبد واؼبرأة وخيرج الفاسق واعباىل قاؿ القاضى حست وإذا أشكل اغبكم تكوف اؼبشاورة واجبة .وإال فمستحبة

(دار احياء الكتب) 4/298قليوبى حر ذكر عدؿ ظبيع بصت ناطق كاؼ )أي بالغ عاقل (مسلم مكلف )أي من يورل قاضيا (وشرط القاضي )ؾبتهد وىو ). فال يواله رقيق وامرأة وفاسق نقصهم وال أصم وأعمى وأخرس ومغفل وـبتل النظر بكرب أو مرض (

فإف )- إذل أف قاؿ–( وخاصو وعامو ) ىو متعلق االجتهاد (أف يعرؼ من القرآف والسنة ما يتعلق باألحكاـ ( قضاؤه للضرورة ) باؼبعجمة ( فوذل سلطاف لو شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ ) يف رجل (تعذر صبع ىذه الشروط

.لئال تتعطل مصاحل الناس قالو يف الوسيط تفقها قاؿ يف الروضة كأصلها وىذا حسن

ي الجزء األول قواعد األحكام في مصالح األنام ألبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم الدمشق 86-85ص

: - ولينا أقلهم فسوقا ولو أمثلة , إذا تعذرت العدالة يف الوالية العامة واػباصة حبيث ال يوجد عدؿ : قاعدة فإذا كاف األقل فسوقا يفرط يف عشر اؼبصاحل , إذا تعذر يف األئمة فيقدـ أقلهم فسوقا عند اإلمكاف : أحدىا

وجيوز تولية من يفرط يف العشر , العامة مثال وغته يفرط يف طبسها دل ذبز تولية من يفرط يف اػبمس فما زاد عليو - , وإمنا جوزنا ذلك ألف حفظ تسعة األعشار بتضييع العشر أصلص لأليتاـ وألىل اإلسالـ من تضييع اعبميع,

مثل إف كاف فسق , إذا تفاوتت رتب الفسوؽ يف حق األئمة قدمنا أقلهم فسوقا: اؼبثاؿ اػبامس -إلى أن قال قدمنا اؼبتضرع , وفسق اآلخر بالتضرع لألمواؿ , أحد األئمة بقتل النفوس وفسق اآلخر بانتهاؾ حرمة األبضاع

, فإف تعذر تقدديو قدمنا اؼبتضرع لألبضاع على من يتعرض للدماء , لألمواؿ على اؼبتضرع للدماء واألبضاع : فإف قيل . وكذلك يتتب التقدن على الكبت من الذنوب واألكرب والصغت منها واألصغر على اختالؼ رتبها

نعم دفعا ؼبا بت مفسديت : أجيوز القتاؿ مع أحدمها إلقامة واليتو وإدامة تصرفو مع إعانتو على معصيتو ؟ قلنا ويف ىذا وقفة وإشكاؿ من جهة أنا نعت الظادل على فساد , الفسوقت من التفاوت ودرءا لألفسد فاألفسد

وكذلك نعت اآلخر على إفساد األبضاع دفعا ؼبفسدة الدماء وىي . األمواؿ دفعا ؼبفسدة األبضاع وىي معصية ولكن قد جيوز اإلعانة على اؼبعصية ال لكوهنا معصية بل لكوهنا وسيلة إذل ربصيل اؼبصلحة الراجحة , معصية

تبذؿ األمواؿ يف فدى األسرى , وكذلك إذا حصل باإلعانة مصلحة تربو على مصلحة تفويت اؼبفسدة كما .األحرار اؼبسلمت من أيدي الكفرة والفجرة

Documents

METODE PENALARAN HUKUM ISLAM DALAM BAHTSUL MASAIL DAN ...e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/811/1/Muhammad.Najmuddin... · Perbedaan Antara Bahtsul Masail Dan Majlis ... satu