99
PENERAPAN GANTI RUGI DALAM PERTUNANGAN SEKSYEN 15 DI MAHKAMAH SYARIAH SABAH MENURUT PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’IYYAH SKRIPSI NAZIAH BINTI SETU NIM : HK 101170053 Pembimbing: Dr. YULIATIN, S.Ag., M.HI ABDUL RAZAK, S.HI., M.I.S PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 1441H / 2019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

PENERAPAN GANTI RUGI DALAM PERTUNANGAN SEKSYEN 15 DI

MAHKAMAH SYARIAH SABAH MENURUT PERSPEKTIF

MADZHAB SYAFI’IYYAH

SKRIPSI

NAZIAH BINTI SETU

NIM : HK 101170053

Pembimbing: Dr. YULIATIN, S.Ag., M.HI

ABDUL RAZAK, S.HI., M.I.S

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1441H / 2019

Page 2: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

ii

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Page 3: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

iii

Jambi, 07 Oktober 2019

Pembimbing I : Dr. Yuliatin, S.Ag.,M.HI

Pembimbing II : Abdul Razak, S.HI.,M.I.S

Alamat :Fakultas Syariah UIN STS Jambi,

Jl. Jambi-Ma. Bulian Simp. Sungai Duren,

Kab. Muaro Jambi.

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di –

Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami

berpendapat bahwa skripsi saudari Naziah Binti Setu, NIM : HK 101170053 yang

berjudul “PENERAPAN GANTI RUGI DALAM PERTUNANGAN

SEKSYEN 15 DI MAHKAMAH SYARIAH SABAH MENURUT

PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’IYYAH” dapat diajukan untuk

dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan

baik. Demikianlah kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi

kepentingan agama dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Page 4: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

iv

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Page 5: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

v

SURAT PERNYATAAN

Page 6: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

vi

MOTTO

حيم حمه الره الره بسم الله

۲ر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلونكب۲نيأيها الذيه ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلو

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan

sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah

bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”

(As-Saff : ayat 2-3)

Page 7: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

vii

ABSTRAK

Naziah Binti Setu; HK 101170053; Penerapan Ganti Rugi Dalam Pertunangan

Seksyen 15 Di Mahkamah Syariah Sabah Menurut Perspektif Madzhab

Syafi‟iyyah.

Penelitian ini untuk mengetahui persoalan-persoalan akibat pembatalan

pertunangan dalam Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

(Negeri Sabah) yaitu untuk mengetahui jenis ganti rugi dalam pertunangan

menurut Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sabah).

Dan mengetahui kesesuaian undang-undang ini dengan fiqh madzhab Syafi‟iyyah.

Metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum

empiris. Pengumpulan data dengan teknik observasi jenis non-partisipan dan

wawancara semi terstruktur serta dokumentasi. Adapun hasil penelitian, penulis

mendapati bahwa ganti rugi boleh dituntut dengan syarat bahwa ia adalah

pemberian semasa pertunangan dalam tujuan persediaan perkawinan. Samaada ia

dalam bentuk atau jenis uang atau harta benda. Namun, jika ia hanya sebatas

hadiah, maka tidak boleh dituntut. Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri

Sabah) memperuntukkan bahawa pihak yang membatalkan perkawinan tidak

dibenarkan meminta semula hadiah pertunangan diberi kecuali dengan syarat

pembatalan tersebut dilakukan dengan sebab yang sah, sebaliknya pihak yang

ingin mengekalkan ikatan dibenarkan meminta semula hadiah yang diberikan

pada majlis pertunangan. Undang-undang juga membenarkan tuntutan ganti rugi

terhadap sebarang perbelanjaan yang dikeluarkan bagi tujuan persediaan

mengadakan majlis perkahwinan atau walimah. Manakala kerugian selain

daripada tujuan tersebut adalah tidak dibenarkan untuk dituntut.

Kata kunci: Pertunangan, ganti rugi, mahar

Page 8: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

viii

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini

Untuk orang-orang yang kucintai

Ayahanda Setu Bin H. Mad dan Ibunda Latiah Binti H. Ali

yang telah mendidik dan mengasuh ananda dari kecil hingga dewasa dengan

penuh kasih sayang, agar kelak ananda menjadi anak yang berbakti kepada kedua

orang tua dan berguna bagi Agama, Bangsa dan Tanah Air

serta dapat meraih cita-cita.

Tidak lupa adinda-adindaku, Salman dan Nursyakirah, terima kasih di atas segala

perhatian dan dorongan yang diberikan, semoga segala sesuatu yang terjadi di

antara kita merupakan rahmat dan anugerah dari-Nya, serta menjadi sesuatu yang

indah buat selama-lamanya.

Page 9: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

ix

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadrat Allah

SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan Salam turut di limpahkan

kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai.

Alhamdulillah dalam usaha menyelesaikan skripsi ini penulis senantiasa diberi

nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

yang berjudul “Penerapan Ganti Rugi Dalam Pertunangan Seksyen 15 Di

Mahkamah Syariah Sabah Menurut Perspektif Madzhab Syafi‟iyyah”. Skripsi ini

disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu syariah

dalam bagian hukum keluarga. Juga memenuhi sebagian persyaratan guna

memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dalam jurusan Hukum

Keluarga pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi, Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis akui tidak terlepas dari menerima

hambatan dan halangan baik dalam masa pengumpulan data maupun

penyusunannya. Situasi yang mencabar dari awal hingga ke akhir menambahkan

lagi daya usaha untuk menyelesaikan skripsi ini agar selari dengan penjadualan.

Dan berkat kesabaran dan sokongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat

juga diselesaikan dengan baik seperti yang diharapkan.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah setinggi

penghargaan kepada semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun

secara tidak langsung menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA, Rektor UIN STS Jambi, Indonesia.

Page 10: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

x

2. Bapak Dr.A.A Miftah, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi,

Indonesia.

3. Bapak H. Hermanto Harun, Lc, M.HI, Ph.D Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ibu Rahmi Hidayati S.Ag, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,

Perancanaan dan Keuangan dan Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI Wakil Dekan

Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS

Jambi, Indonesia sekaligus pembimbing I skripsi ini.

4. Ibu Siti Marlina, S.Ag, kajur Jurusan Hukum Keluarga, jurusan Hukum

Keluarga Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia.

5. Ibu Dian Mustika, S.H.,M,H., Sekjur Jurusan Hukum Keluarga Fakultas

Syariah UIN STS Jambi, Indonesia.

6. Bapak Abdul Razak, S.HI.,M.I.S. pembimbing II, skripsi ini yang telah

banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar sepanjang perkuliahan, asisten

dosen serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah banyak membantu

dalam memudahkan proses menyusun skripsi di Fakultas Syariah UIN STS

Jambi, Indonesia.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan

jauh dari kesempurnaan baik dari segi teknis penulisan, analisis data, penyusunan

data maupun dalam mengungkapkan argumentasi pada bahan skripsi ini.Oleh

karenanya diharapkan kepada semua pihak dapat memberikan kontribusi

pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, nasihat dan kritik demi kebaikan

Page 11: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

xi

skripsi ini. Semoga apa yang diberikan dicatat sebagai amal jariyah di sisi Allah

SWT dan mendapatkan ganjaran yang selayaknya kelak.

Jambi, 07 Oktober 2019

Penulis,

Page 12: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR ......................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................................... iii

PENGESAHAN PANATIA UJIAN.................................................................... iv

SURAT PERNYATAAN ...................................................................................... v

MOTTO ................................................................................................................ vi

ABSTRAK ........................................................................................................... vii

PERSEMBAHAN ............................................................................................... viii

KATA PENGANTAR .......................................................................................... ix

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xii

TRANSLITERASI ............................................................................................. xiv

DAFTAR SINGKATAN ..................................................................................... xv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 4

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian................................................................ 5

D. Kerangka Teori............................................................................................ 6

E. Tinjauan Pustaka ....................................................................................... 11

F. Sistematika Penulisan ............................................................................... 12

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian .................................................................. 14

B. Pendekatan Penelitian ............................................................................... 14

C. Jenis dan Sumber Data .............................................................................. 15

D. Unit Analisis ............................................................................................. 17

E. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 18

F. Teknik Analisis Data ................................................................................. 19

BAB III GAMBARAN UMUM MAHKAMAH SYARIAH SABAH

A. Sejarah Mahkamah Syariah (Negeri Sabah) ............................................. 22

B. Struktur Mahkamah Syariah (Negeri Sabah) ............................................ 24

C. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syariah (Negeri Sabah) ............................. 29

D. Visi dan Misi Mahkamah Syariah (Negeri Sabah) ................................... 30

E. Objektif dan Strategi Mahkamah Syariah (Negeri Sabah) ....................... 32

Page 13: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

xiii

F. Daftar Kasus Di Mahkamah Syariah Sabah .............................................. 33

G. Ganti Rugi Pertunangan ............................................................................ 39

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Jenis Ganti Rugi Dalam Pertunangan Menurut Seksyen 15 Enakmen

Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sabah) ............................................. 41

B. Implementasi Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

(Negeri Sabah) Dalam Mahkamah Syariah....................................................... 47

C. Kesesuaian Seksyen 15 Dalam Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri

Sabah) Tahun 2004 Dengan Fiqh Madzhab Syafi‟iyyah .................................. 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................... 67

B. Saran-Saran ............................................................................................... 68

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur ..................................................................................................... 69

B. Peraturan Perundang-Undangan................................................................ 72

C. Lain-Lain ................................................................................................... 73

LAMPIRAN ......................................................................................................... 74

DAFTAR INFORMAN ....................................................................................... 83

CURRICULUM VITAE ..................................................................................... 84

Page 14: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

xiv

TRANSLITERASI

N ن g غ sy ش kh خ A ا

W و f ف ṣ ص d د B ب

t ت ق ḍ ض ż ذ q H ه

r ر ṡ ث ك ṭ ط k ء ˋ

z ز J ج Y ي l ل ẓ ظ

m م ʻ ع s س ḥ ح

â = a panjang

î = u panjang

û = u panjang Au = او

Ay = اي

Page 15: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

xv

DAFTAR SINGKATAN

EMS: Enakmen Mahkamah Syariah

EUKINS: Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sembilan

JAKIM: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

JKSM: Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

JKSNS: Jabatan Kehakiman Syariah (Negeri Sabah)

MRS: Mahkamah Rendah Syariah

MTS: Mahkamah Tinggi Syariah

Page 16: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang yang telah disetujui oleh Department Kehakiman Negara

dalam Enakmen 8 (Negeri Sabah) dalam Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang

Keluarga Islam (Negeri Sabah) membenarkan permohonan ganti rugi akibat dari

pembatalan pertunangan. Hal ini karena mengadili pihak yang teraniaya dan

menangung kerugian harta benda dan uang yang dibelanjakan dalam tujuan

persiapan pernikahan. Di dalam Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga

Islam (Negeri Sabah) ada menyatakan jenis ganti rugi yang boleh di tuntut di

Mahkamah Syariah Sabah, yaitu pihak yang mungkir bertanggungjawab

memulangkan pemberian-pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya atau

membayar apa-apa uang yang telah dibelanjakan untuk membuat persediaan bagi

acara pernikahan.1

Adapun menurut undang-undang, bukan hanya perempuan yang

membayar ganti rugi tetapi sesiapa antara kedua belah pihak yang telah

membelanjakan uang dalam persediaan ke arah pernikahan. Jelas di sini ada

perbedaan pendapat antara adat dan undang-undang. Demi mengadili pihak yang

menanggung kerugian, maka sesebuah pertunangan terlindungi undang-undang.

Antara jenis ganti rugi misalnya seperti pemberian cincin, mobil, serta pemberian

yang boleh diguna kembali. Seandainya pemberian itu dalam bentuk uang dan

1Laman Web Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah,”

Http://Sabah.Jksm.Gov.My,” di akses pada tanggal 6 April 2019

Page 17: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

2

digunakan untuk membeli barang persiapan untuk pernikahan seperti cat dan

renovasi rumah maka ia harus diganti sebagaimana nilainya.

Di dalam madzhab Syafi‟iyyah, kita mendapati ahli fiqhnya menjelaskan

bahwa sesuatu yang dibawa oleh pelamar kepada perempuan yang dilamarnya

setelah lamarannya diterima dan sebelum terjalinnya akad nikah hendaklah dilihat

terlebih dahulu, apakah barang bawaannya itu dimaksudkan sebagai hadiah untuk

menikahinya atau hanya sebatas hadiah semata. Jika hadiahnya itu diniatkan untuk

menikahi perempuan yang dilamarnya, maka ia berhak meminta kembali hadiah

tersebut, baik pembatalan pertunangan itu bersumber dari pihak lelaki ataupun

dari pihak perempuan.2

Kaidah fiqhiyyah yang ke 16, al-„adl (keadilan) itu wajib atas segala

sesuatu dan al-fadhl (tambahan) itu sunnah. Yang dimaksudkan dengan al-„adl

ialah jika seseorang menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan sebagaimana ia

menuntut apa yang menjadi haknya. Sedangkan al-fadhl maknanya ialah

seseorang berbuat ihsan sejak awal atau memberikan tambahan dari yang wajib ia

tunaikan. Islam amat mementingkan keadilan dan hak untuk dituntut. Impak

daripada pembatalan pertunangan akan dapat dirasai oleh kedua belah pihak

keluarga. Bukan saja mendapat malu bahkan kerugian yang besar juga terpaksa

ditanggung. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat, ayat 9:3

2 Dr. Muhammad Ra‟fat „Utsman, Fikih Khitbah Dan Nikah, (Depok: Fathan Media

Prima, 2017), Cetakan Pertama, hlm. 44. 3 Department Agama RI (Al Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka),

Ciputan Timur. Hlm 517.

Page 18: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

3

Artinya:“Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

berlaku adil.”

Telah menjadi kebiasaan adat di Sabah selama pertunangan berlangsung,

pastinya ada hadiah hantaran diberi. Secara umumnya, hantaran adat suku di

Sabah ada 2 jenis, hantaran pertunangan dan hantaran pernikahan. Adapun

hantaran pertunangan hanyalah berpaksikan hadiah seperti pakaian, makanan, dan

sebentuk cincin. Manakala hantaran pernikahan itu seperti uang atau hadiah yang

mewah misalnya seperti kasut, jam, seperangkat alat solat, rumah atau mobil, serta

sebentuk cincin. Namun keduanya yaitu hadiah dan uang sering digunakan oleh

masyarakat sehingga kini. Hadiah hantaran tersebut dibawa saat rombongan lelaki

datang ke rumah pihak perempuan, dan uang hantaran pernikahan diserahkan saat

pertunangan. Uang hantaran pernikahan itu digunakan untuk persediaan

pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4

Kebiasaan pada masa kini, acara tunangan terkadang membutuhkan biaya

yang tidak sedikit dalam satu acara resmi yaitu dengan jumlah biaya ribuan ringgit

serta pemberian hadiah yang mewah. Dalam masyarakat di provinsi Sabah,

apabila pertunangan dibatalkan maka pihak yang membatalkan perlu membayar

ganti rugi akibat dari putusnya pertunangan. Adapun jika perempuan yang

memutuskan pertunangan itu, maka secara adat perlu membayar dua kali lipat

daripada pemberian sewaktu pertunangan berlangsung. Namun sekiranya pihak

lelaki yang memutuskan pertunangan maka tidak perlu adanya ganti rugi dari

pihak lelaki maupun pihak perempuan. Hal ini karena segala pemberian adalah

4 Wawacara Bersama Ibu Norimah, Masyarakat Di Tuaran Sabah, Malaysia

Page 19: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

4

dari pihak lelaki dan yang memutuskan adalah pihak lelaki maka tiada ganti rugi

yang perlu dibayar.

Adapun beberapa jenis ganti rugi dalam pertunangan menurut adat di

provinsi Sabah diantaranya adalah pemberian uang hantaran nikah serta hadiah

hantaran pada saat pertunangan oleh pihak lelaki. Maka jika pihak perempuan

memutuskan pertunangan tersebut, pihak perempuan perlu membayar dua kali

lipat ganti rugi pemberian yang diberi oleh pihak lelaki. Selain mengganti semula

kerugian uang ringgit dan nilai hantaran saat pertunangan, pihak perempuan juga

harus memulangkan semula cincin pertunangan. Ini karena nilai cincin masih

bernilai di pasaran jika digadai semula.

Maka, dengan kesadaran ini saya tertarik untuk membahas tentang ganti

rugi dalam pertunangan yang timbul daripada praktek ganti rugi pertunangan

menurut Seksyen 15 mengikut perundang-undangan di Malaysia dengan

mengangkat judul “Penerapan Ganti Rugi Dalam Pertunangan Seksyen 15 Di

Mahkamah Syariah Sabah Menurut Perspektif Madzhab Syafi‟iyyah”.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini menjadi lebih terfokus, tersusun dengan

sistematis dan terarah, maka rumusan masalah disusun dengan beberapa

pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja jenis ganti rugi dalam pertunangan menurut Seksyen 15 Enakmen

Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sabah)?

2. Bagaimanakah implementasi Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang

Keluarga Islam (Negeri Sabah) dalam Mahkamah Syariah?

Page 20: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

5

3. Apakah Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri

Sabah) sesuai dengan Madzhab Syafi‟iyyah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pokok permasalahan

yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan dan kegunaan penelitian

yang hendak di capai dalam penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai

berikut:

a. Ingin mengetahui apa saja jenis ganti rugi dalam pertunangan

menurut Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

(Negeri Sabah).

b. Ingin mengetahui bagaimanakah implementasi Seksyen 15

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sabah) dalam

Mahkamah Syariah.

c. Ingin mengetahui apakah undang-undang ini sesuai dengan

Mazhab Syafi‟iyyah.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan dalam merumuskan tentang kegunaan penelitian

dijelaskan manfaat dan sumbangan yang akan diberikan sehubungan

dengan penelitian tersebut. Kegunaan penelitian dapat dibagi dua bagian,

yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai salah satu upaya untuk

memberikan pengertian dan penjelasan tentang masalah yang

Page 21: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

6

ditanggapi oleh masyarakat Malaysia tentang Ganti Rugi Dalam

Pertunangan Menurut Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang

Keluarga Islam (Negeri Sabah), serta untuk menambah ilmu dan

wawasan penulis dalam bidang hukum dalam membuat dan

menyusun karya ilmiah yang baik dan benar.

b. Ada pun secara praktis hasil penelitian ini nantinya diharapkan

dapat dijadikan manfaat dan pertambahan informasi bagi ilmu

hukum Islam, khusunya bidang perdata dan sekaligus sumbangan

pemikiran kepada alim ulama, hakim, golongan intelektual dan

masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara

idea-idea khusus, yang diteliti, yaitu:

1. Ganti Rugi Pertunangan

Kata ganti rugi sendiri diartikan mengganti atau membayar semula

kerugian. Dari sudut undang-undang, ganti rugi dalam pertunangan ini

harus bertepatan dengan hukum syarak. Hakim akan memutuskan

seadainya kasus tersebut benar dan boleh dibayar ganti rugi. Jika kita

telusuri dengan lebih mendalam lagi ,memungkiri janji adalah perihal yang

buruk dalam Islam. Tambahan, memungkiri janji perlu membayar ganti

rugi selagi tidak memberi apa-apa mudarat terhadap kedua-dua pihak,

Page 22: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

7

samada dari segi uang atau harta benda menurut Seksyen 15 Enakmen

Undang-undang (Negeri Sabah) Tahun 20045.

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman surah Al-isra ayat 34:

Artinya:“…dan penuhilah janji, sesungguhnya janji pasti dituntut

dipertanggungjawabkan”6

Berjanji itu mudah. Menunaikannya itu susah. Karena berjanji itu

hanya menggunakan mulut, tetapi menunaikannya itu menggunakan

pergerakan anggota badan. Ramai diantara kita suka berjanji tetapi sering

terlupa untuk menunaikan janji. Sedangkan Allah telah berkali-kali

memperingatkan kepada hamba-hambaNya tentang kepentingan

menunaikan janji. Ayat di atas dan dikokohkan dengan ayat-ayat Al-Quran

yang lain membuktikan janji itu bukan harus ditunaikan, tetapi wajib

ditunaikan. Lebih-lebih lagi janji itu bersangkut paut dengan Allah

pencipta alam. Misalnya, dengan menjanjikan masjid yang dibina atas

dasar Islam. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Surah An-Nahl ayat

91:

5 Enakmen 8 Tahun Negeri Sabah, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah (JKSNS)

6 Department Agama RI (Al Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka),

Ciputan Timur. Hlm 286

Page 23: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

8

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji

dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah

meneguhkannya”7

Rasulullah s.a.w di dalam hadis baginda telah mempercirikan

golongan munafiq dengan tiga ciri utama. Dan antara ciri itu ialah

memungkiri janji apabila telah berjanji.

“Tanda-tanda munafiq ada tiga: (1) Apabila berbicara, dia

berdusta. (2) Apabila berjanji, dia memungkiri. (3) Apabila dipercayai, dia

berkhianat” (HR Muslim)8

Dan lagi parah, mereka yang sengaja dan suka memungkiri

janji ini juga disifatkan di dalam Al-Quran seperti golongan kafir. Di mana

mereka menjadikan kata-kata janji itu sebagai barang mainan dan gurauan

tanpa ada sedikit pun rasa bersalah apabila memungkiri janji itu.

Allah SWT berfirman Surah Al-Anfal ayat 55-56:

Artinya: “sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah

orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman. Iaitu

orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari

7 Department Agama RI (Al Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka),

Ciputan Timur. Hlm 278 8 Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi (Imam Nawawi),

Mukhtashar Riyadhus Shalihin, Hlm. 289, Depok: Keira Publishing.

Page 24: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

9

mereka, sesudah itu mereka mengkhianati perjanjian pada

setiap kalinya, dan mereka tidak takut akan akibat-akibatnya”9

Jelas di sini bahawa ganti rugi bagi suatu perjanjian itu bertepatan

syarak dan wajib dilaksanakan demi kemaslahatan. Islam melarang keras

pengkhianatan dan memungkiri perjanjian. Ini karena dampaknya cukup

besar buat masyarakat bukan sahaja bekas tunang, malahan seluruh

keluarga. Adapun pembatalan pertunangan suatu yang dibolehkan dan

tidak berdosa, tetapi Islam tidak menganjurkan sifat yang buruk untuk

diamalkan. Oleh karena itu, ganti rugi dalam pertunangan diadakan agar

pihak-pihak yang tidak suka berpegang pada janji ini mendapat pelajaran

dan berfikir lebih mendalam terhadap dampak negatif suatu masalah yang

akan berlaku agar tidak sesuka hati memungkiri suatu perjanjian.

2. Enakmen Keluarga Islam

Undang-undang keluarga Islam adalah kesinambungan daripada

kondisi masyarakat yang berbilang bangsa, budaya dan adat resam.

Walaupun ia adalah jelmaan daripada Undang-Undang Inggeris pada

asalnya, tetapi undang-undang keluarga Islam telah diperluaskan dan

diperbaiki serta dikembalikan kedudukan asalnya sebagaimana yang

dikehendaki oleh Fiqh Islam. Undang-undang keluarga Islam hari ini

adalah rombakan daripada fiqh yang memperbaiki kedudukan wanita dan

kanak-kanak terutamanya dalam masyarakat moden hari ini.

9 Department Agama RI (Al Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka),

Ciputan Timur. Hlm 185

Page 25: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

10

3. Mahkamah Syariah Kota Kinabalu

Mahkamah Syariah Kota Kinabalu adalah satu institusi kehakiman

yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi

kesalahan jenayah dan mal mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan

untuknya.10

Dalam bidang kuasa jenayahnya, membicarakan apa-apa kesalahan

yang dilakukan oleh seseorang Islam dan boleh dihukum di bawah

Enakmen Majlis Ugama Islam (Negeri Sabah) 2004, Enakmen Undang-

Undang Kekeluargaan Islam 2004, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah

1995 atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang berkuat

kuasa yang memberi Mahkamah Syariah bidang kuasa untuk

membicarakan apa-apa kesalahan, dan boleh mengenakan apa-apa

hukuman yang diperuntukkan di dalamnya,11

mendengar dan memutuskan

semua tindakan dan prosiding dalam mana semua pihak adalah orang

Islam, yaitu:

a. Pertunangan, perkahwinan, ruju‟, perceraian, pembubaran

perkahwinan (fasakh), nusyuz, atau pemisahan kehakiman

(mufaraqah) atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan

perhubungan di antara suami istri.

b. Apa-apa pelupusan atau tuntutan harta yang berbangkit daripada

mana-mana perkara yang dinyatakan dalam subperenggan,

c. Nafkah orang-orang tanggungan, kesahtarafan, atau penjagaan

atau jagaan (hadhanah) anak-anak,

d. Pembahagian atau tuntutan harta sepencarian,

e. Wasiat atau alang semasa marad-al-maut seseorang si mati Islam,

alang semasa hidup, atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan

10

Https://Ms.Wikipedia.Org/Wiki/Mahkamah_Syariah_Di_Malaysia, di akses pada

tanggal 15 Juli 2019. 11

Enakmen 6 Enakmen Mahkmah Syariah (Sabah) 2004, Seksyen 11 Dalam Bidang

Kuasa Mahkmah Tinggi Syariah Sabah.

Page 26: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

11

yang memadai dengan uang atau nilaian uang, oleh seseorang

Islam.

f. Wakaf atau nazr.

g. Pembahagian dan pewarisan harta berwasiat atau tidak berwasiat,

h. Penentuan orang-orang yang berhak kepada bahagian harta

pusaka seseorang si mati Islam atau bahagian-bahagian yang

kepadanya orang-orang itu masing-masing berhak,

i. Pengisytiharan bahawa seseorang itu bukan lagi orang Islam,

j. Pengisytiharan bahawa seseorang yang telah mati itu ialah

seorang Islam atau sebaliknya pada masa kematiannya.

k. Perkara-perkara lain yang berkenaan dengannya bidang kuasa

diberikan oleh mana-mana undang-undang bertulis.12

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat berbagai referensi berkaitan pertunangan yang dapat ditemui,

adapun mengenai tulisan dalam bentuk skripsi yang membahas tentang

pemutusan tunang di antaranya ialah “Analisis hukum gugatan ganti rugi dalam

perkara pembatalan perkawinan” yang disusun oleh Syamsul Rijal. Skripsi ini

membahas tentang gugatan ganti rugi dalam perkara pembatalan perkawinan studi

kasus putusan no. 82/PDT.G/2014/PN.MKS dan putusan

No.146/PDT/2015/PT.MKS dan menganalisis hukum gugatan ganti rugi

pembatalan perkawinan yang berlaku di dalam putusan kasus tersebut.13

Seterusnya, skripsi “Ganti rugi pembatalan khitbah dalam tinjauan sosiologis”

yang disusun oleh Siti Nurhayati. Skripsi ini membahaskan mengenai faktor-

faktor dan sebab dari pembatalan khitbah.14

Selain itu, referensi melalui buku yaitu “Kitab fikah mazhab Syafie” yang

disusun oleh Dr. Mustofa Al-Khin, Dr. Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji.

12

Http://Www2.Esyariah.Gov.My/Esyariah/Mal/Portalv1/ 13

Syamsul Rijal, “Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pembatalan

Perkawinan”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2016 14

Siti Nurhayati, “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis” , Skripsi

Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

Page 27: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

12

Membahas tentang bab undang-undang kekeluargaan. Seterusnya, buku “Fiqh

wanita empat Mazhab” yang diterjemah oleh Haji Muhammad Nasir. Yang

membahas dan menghuraikan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita dalam

toharah, wanita dalam solat, wanita dalam perkawinan dan sebagainya. Dan yang

selanjutnya, buku “Fiqh Islam mazhab Syafie” ditulis oleh Syeikh Ahmad Bin

Husain Al-Ishfahani yang ditahqiq oleh Dr. Mustafa Dieb Al-Bigha. Buku yang

membahas tentang fiqh-fiqh islam dan hukum hakam menurut Mazhab

Syafi‟iyyah.15

Perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu tinjauan yang didapati hanya

memberikan pendapat fiqh ulama dan kasus mahkamah namun tidak

menggabungkan permasalahan sehingga tidak dapat diketahui apakah ada kaitan

hukum undang-undang dengan hukum Islam. Jadi, penulis tertarik ingin

menggabungkan tentang kasus yang ada di dalam enakmen dan mengenai

pendapat fiqh madzhab Syafi‟iyyah terhadap hukum membuat ganti rugi apabila

batalnya pertunangan dan membuat penelitian berkaitan problematika ganti rugi

pertunangan dalam masyarakat dan menurut Enakmen Undang-undang Keluarga

Islam (Negeri Sabah).

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri

dari lima bab sebagai berikut:

15

Mustafa Dieb Al-Bigha, Fiqh Islam Mazhab Syafie (Edisi Terkini), (Kuala Lumpur:Ar-

Risalah Product Sdn Bhd, 2016)

Page 28: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

13

Bab I adalah merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kerangka konseptual, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang metode penelitian yang mana penulis

menggunakan metode tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis

dan sumber data, unit analisis, teknik pengumpulan data serta penggunaan teknik

analisis data dalam skripsi ini

. Bab III membahas tentang gambaran umum Mahkamah Syariah (Negeri

Sabah) yang mana penulis menceritakan sejarah Mahkamah Syariah Kota

Kinabalu Malaysia, struktur Mahkamah Syariah (Negeri Sabah) yaitu tentang

bahagian khidmat pengurusan, bahagian pentadbiran kehakiman, Mahkamah

Rayuan Syariah Sabah, Mahkamah Syariah Kota Kinabalu dan Mahkamah

Rendah Syariah, seterusnya tugas dan fungsi Mahkamah Syariah, visi dan misi

Mahkamah Syariah, dan objektif dan strategi Mahkamah Syariah.

Bab IV membahaskan mengenai implementasi Seksyen 15 Enakmen

Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sabah) di Mahkamah Syariah Kota

Kinabalu Malaysia, yaitu maksud ganti rugi dalam pertunangan, jenis ganti rugi

dalam pertunangan menurut Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga

Islam (Negeri Sabah), dan kesesuaian undang-undang ini dengan madzhab

Syafi‟iyyah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh

pembahasan dan saran.

Page 29: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

14

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Ada pun tempat penelitian yang dipilih adalah bertempat di Jabatan

Kehakiman Syariah (Negeri Sabah) yaitu di daerah Kota Kinabalu, Sabah. Hal ini

karena tempat penelitian mudah untuk penulis membuat wawancara karena

berhampiran dengan lingkungan tempat tinggal penulis selain adanya kasus yang

telah terdaftar di tempat penelitian. Waktu penelitian yang dilakukan adalah

sekitar bulan November 2018 hingga Januari 2019.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris

yaitu merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan

mengkaji berkerjanya hukum di dalam masyarakat.16

Dengan kata lain bahwa

penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk

mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi

masalah-masalah tertentu, seperti “Penerapan Ganti Rugi Dalam Pertunangan

Seksyen 15 Di Mahkamah Syariah Sabah Menurut Perspektif Madzhab

Syafi‟iyyah”.

16

Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Cet. Ke-

1 ( Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 70.

Page 30: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

15

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, jenis dan sumber data berkaitan erat dengan

sumber data. Secara umum jenis data dapat dikasifikasikan menjadi dua bagian,

yaitu data primer dan data sekunder, ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperolehi dengan cara melakukan wawancara bagi

mendapatkan informasi atau keterangan dari pada pegawai-pegawai

Mahkamah Syariah antara pegawai yang diwawancara oleh penulis yaitu

Mohd Amir Bin Haji Arifin @ Mohd Rifin sebagai Pendaftar/Pegawai

Syariah LS44, bagi Mahkamah Syariah Sabah, Malaysia.

Hasil dari wawacara, penulis dapat memahami banyak hal tentang

Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sabah) ini

dari berbagai sudut. Antaranya cara-cara pengendalian dalam mahkamah,

hal-hal yang boleh diklasifikasikan sebagai ganti rugi, daftar kasus yang

telah terdaftar sehingga selesai, putusan hakim dan kewajaran seksyen 15

ini dengan hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data yang diperolehi dengan melakukan studi kepustakaan yakni

melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mancatat buku-

buku, menelaah perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah

penelitian17

. Adapun manfaat data, yaitu pertama adalah untuk mengetahui

17

Ibid, hlm. 99.

Page 31: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

16

atau memperolehi gambaran tentang sesuatu keadaan atau persoalan, yang

kedua adalah untuk membuat keputusan atau memecahkan persoalan.18

Adapun hasil yang diperoleh adalah tentang “Analisis hukum

gugatan ganti rugi dalam perkara pembatalan perkawinan” yang disusun

oleh Syamsul Rijal.Skripsi ini membahas tentang gugatan ganti rugi dalam

perkara pembatalan perkawinan studi kasus putusan no.

82/PDT.G/2014/PN.MKS dan putusan No.146/PDT/2015/PT.MKS dan

menganalisis hukum gugatan ganti rugi pembatalan perkawinan yang

berlaku di dalam putusan kasus tersebut.19

Seterusnya, skripsi “Ganti rugi

pembatalan khitbah dalam tinjauan sosiologis” yang disusun oleh Siti

Nurhayati. Skripsi ini membahaskan mengenai faktor-faktor dan sebab

dari pembatalan khitbah.20

Seterusnya perbincangan kasus “ganti rugi

akibat pembatalan pertunangan: menurut fiqh serta amalannya di

Mahkamah Syariah” yang disusun oleh Miszairi Sitiris Dan Nurul „Arifah

Mohamad.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian di lapangan yaitu merupakan data yang

diperolehi dari penelitian lapangan terhadap pegawai bersama Mohd Amir

Bin Haji Arifin @ Mohd Rifin sebagai Pendaftar/Pegawai Syariah LS44,

18

Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbaris Penelitian

Kualitatif Lapangan Dan Perpustakaan, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 85. 19

Syamsul Rijal, “Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pembatalan

Perkawinan”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2016 20

Siti Nurhayati, “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis” , Skripsi

Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

Page 32: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

17

Departemen Kehakiman Mahkamah Syariah bagi Mahkamah Syariah

Sabah, Malaysia.

b. Data Sekunder

Data yang bersifat rahasia seperti dokumen-dokumen rahasia, data

pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga atau instansi, dimana ia

berkerja atau pernah berkerja, pada umumnya berupakan file-file. Adapun

data sekunder yang bersifat praktek seperti data arsip, data resmi pada

instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan misalnya keputusan

mahkamah (yurisprudensi)21

. Data yang telah digunakan oleh penulis

sepanjang penelitian yaitu arsip kasus, daftar kasus yang telah terdaftar,

dan data resmi dari Jabatan Kehakiman Syariah Sabah tentang hasil

keputusan mahkamah.22

D. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi harus dicantumkan apabila penelitian

tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan

sample.Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah

maupun organisasi swasta atau sekelompok orang.23

Di dalam unit analisis ini,

boleh dikatakan penulis memilih Mahkamah Syariah Sabah sebagai tempat

21

Keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di

dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk penyelesaian suatu

perkara yang sama. 22

Dr. Ishaq SH.,M.Hum., Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi,Tesis Serta

Disertasi, Cet. Ke-1 ( Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 101. 23

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, Cet Ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2012), hlm.

35

Page 33: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

18

penelitian adalah karena kasus-kasus mal24

yaitu ganti rugi pertunangan kasusnya

adalah di Kota Kinabalu, Sabah.

Walaupun di provinsi lain terjadinya kasus tersebut, tetapi lokasi tempat

penelitian ini dekat dengan rumah penulis. Oleh karena itu, ia akan memudahkan

lagi penelitian dijalankan. Di dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan

bahan ilmiah, jurnal hukum serta fail-fail kasus yang yang terdapat di Mahkamah

Syariah Sabah itu sendiri.

Dalam unit analisis ini, informan yang digunakan peneliti adalah

menggunakan teori perposif sampling. Perposif sampling adalah satu teknik

sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel

dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian

sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Antara orang yang menjadi informan adalah Mohd Amir Bin Haji Arifin

@ Mohd Rifin sebagai Pendaftar/Pegawai Syariah LS44, Mahkamah Syariah

Sabah, informan telah diwawancarakan pada 22 November 2018 pada jam 9.00

pagi sehingga 10.30 pagi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mempunyai hubungannya dengan metode

penelitian dengan karena itu, ada beberapa jenis alat pengumpulan data, yaitu

studi kepustakaan atau studi dokumen, wawancara (Interview)25

, daftar

24

Dalam konteks perundangan, mal merujuk kepada kasus-kasus yang bukan jenayah 25

Mohd Amir Bin Haji Arifin @ Mohd Rifin, Pendaftar/Pegawai Syariah LS44, Jabatan

Kehakiman Syariah Sabah bagi Mahkamah Syariah Sabah, Malaysia

Page 34: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

19

pertanyaan (Kuesioner), pengamatan (Observasi).26

Penulis menggunakan

beberapa teknik pengumpulan bagi mengumpulkan data-data dan fakta penelitian,

antaranyaseperti berikut:

a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematika fenomena

yang di selidiki dalam erti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya

terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun

tidak langsung. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-

partisipan. Maka penulis akan mengamati secara langsung ke Mahkamah

Syariah Kota Kinabalu.

b. Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan

secara lisan guna mencapai suatu tujuan. Teknik yang paling esensial

adalah dengan mewawancarakan pihak Mahkamah Syariah Kota Kinabalu.

Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur.

c. Dokumentasi, ini adalah sebagai pelengkap dari teknis wawancara

observasi. Dokumentasi yang dimaksudkan mengambil sebagai sumber

data, baik dari Mahkamah Syariah Sabah, maupun dari pihak-pihak yang

terlibat dalam zakat, bahan-bahan ilmiah yang mempunyai hubungan

tentang ganti rugi pembatalan pertunangan dan hukumnya, serta informasi

dari internet.

F. Teknik Analisis Data

Data primer dan sekunder yang di dapatkan oleh peneliti mengenai

pelaksanaan ganti rugi pertunangan menurut enakmen keluarga Islam di

26

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1996),

hlm. 18-19.

Page 35: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

20

Mahkamah Syariah Kota Kinabalu selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan

teori yang digunakan sesuatu dengan objek penelitian. Sedangkan menurut Moh

Nasir bahwa analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan,

memanipulasi serta menyingkat data sehingga mudah untuk di baca.27

Senada

dengan apa yang diutarakan oleh Spradley dalam sugiyono menyatakan bahwa

analisis dalam penelitian jenis apapun adalah cara berfikir.28

Hal ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu

untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan

keseluruhan atau dengan makna bahwa analisis untuk mencari pola. Sehingga

dalam analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, pemilahan menjadi satuan yang

dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan

dengan orang lain.

Sedangkan menurut Moloeng bahwa analisis data kualitatif sebagai

berikut:29

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila

berhadapan dengan pernyataan ganda. Kedua metode ini menyajikan secara

langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Metode ini lebih peka

dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama

terhadap pola-pola dan nilai-nilai yang di hadapi.

27

Mohd Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 124. 28

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta,

2011), hlm. 244. 29

Lexy. J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT.Remaja

Rosdakarya, 2011), hlm. 5.

Page 36: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

21

Pada penelitian ini ada tiga metode analisis data menjadi acuan dalam

penulisan yang berdasarkan pada pendapat Huberman dalam Mukhtar bahwa

analisis data deskriptif kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan.30

Senada dengan apa yang disampaikan Miles dan

Huberman yang di kutip oleh Sugiyono yang membagi analisi data menjadi tiga

komponen yaitu:31

a. Reduksi data yaitu, sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul

dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan

dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan,

mengarahkan, membuangan yang tidak perlu dan mengorganisasikan data

dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik

dan diverifikasi.

b. Penyajian data yaitu, data display (penyajian data), setelah data terkumpul

sesuai dengan permasalahan yang ditelitikan dan kemudian dipelajari serta

dipahami, maka penulis menggunakan penelitian kuantitatif32

, dalam

menganalisa data yang terkumpul bagi membuat kesimpulan umum

berdasarkan data-data yang bersifat khusus. Data display ini juga, diguna

bagi menjelaskan analisis pelaksanaan ganti rugi pertunangan di

Mahkamah Syariah Kota Kinabalu dan yang bersangkutan dengan

permasalahan penelitian ini

30

Mukhtar, Metode Penelitian Deskriftif Kualitatif, (Jakarta: GP Press Group, 2013),

hlm. 135. 31

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta,

2011) , hlm. 246 32

Ibid, hlm.249.

Page 37: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

22

BAB III

GAMBARAN UMUM MAHKAMAH SYARIAH SABAH

A. Sejarah Mahkamah Syariah (Negeri Sabah)

23 Disember 1977 menjadi tarikh keramat dalam perkembangan undang-

undang Islam di Sabah apabila Dewan Undangan Negeri (DUN) Sabah

meluluskan Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak 1977 yang mana melalui

enakmen ini Yang Dipertua (Negeri Sabah) telah diberi kuasa untuk menubuhkan

mahkamah syariah.

Buat pertama kalinya dalam sejarah apabila mahkamah syariah mula

beroperasi di Sabah seiring dengan pelantikan qadi-qadi mahkamah pada 1

Februari 1978. Dengan kuasa yang diberi enakmen tersebut, Yang Dipertua

(Negeri Sabah) telah melantik Datuk Hj. Ahmad Bin Idris sebagai qadi besar

pertama (Negeri Sabah) dan seorang qadi bagi setiap residensi yang

ditetapkan.Terdapat 5 residensi mahkamah syariah bagi seluruh Sabah yang terdiri

dari Pantai Barat Kota Kinabalu, Pedalaman, Kudat, Sandakan dan Tawau.33

Di awal penubuhannya, struktur organisasi mahkamah syariah terdiri dari

3 peringkat, iaitu mahkamah qadi, mahkamah qadi besar, dan mahkamah rayuan

syariah. mahkamah qadi dan mahkamah qadi besar diberi kuasa sebagai

mahkamah mula bicara dengan bidangkuasa yang berbeza. Mahkamah rayuan

syariah pula berperanan untuk mendengar dan memutuskan kes-kes yang dirayu

dari mahkamah qadi atau mahkamah qadi besar.

33

Laman Web Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah,”

Http://Sabah.Jksm.Gov.My,” di akses pada tanggal 6 April 2019

Page 38: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

23

Struktur organisasi mahkamah syariah kemudiannya disusun semula

melalui pindaan enakmen tersebut pada tahun 1981 dengan masih mengekalkan

tiga peringkat mahkamah iaitu mahkamah qadi, mahkamah qadi bahagian dan

mahkamah rayuan syariah.Pindaan tersebut telah memansuhkan mahkamah qadi

besar dan mewujudkan mahkamah qadi bahagian. Ini bermakna, mahkamah qadi

bahagian telah mengambil-alih bidangkuasa yng sebelum ini diberikan kepada

mahkamah qadi besar. Qadi besar pula dilantik sebagai Yang Dipertua Mahkamah

Syariah (Negeri Sabah) dan tidak lagi membicarakan kes-kes diperingkat

mahkamah mula bicara. Qadi besar hanya mendengar kes rayuan bersama 2 orang

ahli panel.

Struktur organisasi mahkamah syariah berubah sekali lagi dengan adanya

Enakmen Mahkamah Syariah 1992.3 Peringkat mahkamah masih dikekalkan,

Namun diubah kepada mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah dan

mahkamah rayuan syariah.Gelaran qadi pula telah di mansuhkan dan digantikan

dengan gelaran dan jawatan hakim syarie.34

Berkuatkuasa 1 Disember 1995, Jabatan Kehakiman Syariah (Negeri

Sabah) (JKSNS) telah ditubuhkan dengan diketuai oleh seorang ketua hakim

syarie negeri dan di letakkan dibawa kawalan Departemen Ketua Menteri(JKM).

Kelahiran JKSNS telah mengambil-alih tugas mentadbir mahkamah-mahkamah

syariah dari Majlis Ugama Islam Sabah(MUIS) sepenuhnya bermula 1hb. Januari

1996.

34

Laman Web Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah,”

Http://Sabah.Jksm.Gov.My,” di akses pada 6 April 2019

Page 39: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

24

Pada 19hb Jun 2008, Jabatan Kehakiman Syariah (Negeri Sabah) (JKSNS)

telah melakar sejarah apabila memasuki skim perkhidmatan gunasama pegawai

syariah persekutuan menjadi negeri yang ke-7 memasuki skim tersebut selepas

Selangor, Melaka, Perlis, Wilayah Persekutuan danPulau Pinang.

Di awal penubuhannya, Departemen ini bertempat di bangunan mahkamah

syariah Wisma MUIS yang juga menempatkan mahkamah rendah syariah

bahagian pantai barat di Kota Kinabalu.Departemen ini kemudiannya berpindah

ke tingkat 2, bangunan USIA jalan Sembulan di Kota Kinabalu pada tahun 1998 –

2009 dan pada tahun 2010 telah berpindah ke tingkat 2 di bangunan Wisma Muis

sehingga sekarang.35

B. Struktur Mahkamah Syariah (Negeri Sabah)36

35

Laman Web Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Sabah

http://sabah.jksm.gov.my/latarbelakang-penubuhan/, di akses pada tanggal 6 April 2019 36

Laman Web Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah,”

Http://Sabah.Jksm.Gov.My,” di akses pada tanggal 6 April 2019

Page 40: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

25

Struktur Mahkamah Syariah (Negeri Sabah) terdiri dari dua departemen

yaitu departemen administrasi kehakiman dan departemen layanan manajemen

sumber daya manusia. Di mana setiap departemen memiliki peran dan fungsi

masing-masing tertentu dalam mengelola suatu perusahaan tersebut.

Jabatan Kehakiman Syariah (Negeri Sabah) (JKSNS) diketuai oleh

seorang Ketua Hakim Syarie Negeri yang dibantu oleh lima orang hakim

mahkamah syariah, seorang ketua pendaftar mahkamah rayuan

syariah, seorang pendaftar mahkamah syariah, 11 orang hakim mahkamah rendah

syariah, lima orang penolong pendaftar MTS dan 11 penolong pendaftar MRS.

Departemen ini mempunyai dua bahagian utama iaitu:-

1. Bahagian Khidmat Pengurusan; dan

2. Bahagian Pentadbiran Kehakiman (Mahkamah-Mahkamah

Syariah)

Kedua-dua Bahagian ini diletakkan terus di bawah pengawasan ketua

pendaftar mahkamah rayuan syariah dan pada bulan Ogos 2005, fungsi kedua-dua

bahagian ini telah disusun semula sebagaimana berikut:

1. Bahagian Khidmat Pengurusan

Bahagian khidmat pengurusan merupakan pusat pentadbiran departemen yang

diletakkan di Bandaraya Kota Kinabalu. Terdapat 8 unit dalam bahagian ini iaitu:

1) Departemen Ketua Pendaftar

2) Unit Pentadbiran & Sumber Manusia

3) Unit Pendaftar Mahkamah Rayuan

4) Unit Teknologi Maklumat

Page 41: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

26

5) Unit Pusat Sumber

6) Unit Latihan/Aduan Awam

7) Unit Sokongan Keluarga

8) Unit Rekod

2. Bahagian Pentadbiran Kehakiman

Bahagian ini mengandungi departemen pendaftar mahkamah syariah di

Kota Kinabalu yang diketuai oleh pendaftar mahkamah syariah dan kantor

mahkamah-mahkamah rendah syariah bahagian di enam bahagian

pentadbiran (Negeri Sabah). Setiap satu departemen mahkamah ini diketuai

oleh seorang hakim mahkamah rendah syariah.

Di bawah departmen administrasi kehakiman ada 3 bahagian

mahkamah kehakiman:

a. Mahkamah Rayuan Syariah Sabah

Mahkamah Rayuan Syariah (Negeri Sabah) berbidangkuasa di

seluruh (Negeri Sabah). Bidangkuasa mahkamah ini:

Mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa

keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah dalam menjalankan

bidangkuasa asalnya.

Mengawasi perjalanan pengendalian kes mahkamah syariah dan boleh

memanggil rekod mana-mana kes mahkamah itu dalam menjalankan

bidangkuasa semakannya.37

37

Enakmen 6 Tahun 2004, Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Sabah Tahun 2004

Page 42: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

27

i. Unit Kes Rayuan dan Undang-undang

Mengendalikan pendaftaran dan pemprosesan kes-kes rayuan

mahkamah rayuan syariah; pengurusan sidang mahkamah rayuan

syariah; dan pengeluaran perintah dan keputusan mahkamah rayuan

syariah. Unit ini juga bertanggungjawab ke atas urusan kemasukan&

penerimaan peguam-peguam syarie; kajian hal ehwal perundangan

Mahkamah Syariah; dan menjadi urusetia Jawatankuasa Kaedah

Mahkamah Syariah (Negeri Sabah).

b. Mahkamah Syariah Kota Kinabalu

Terdapat 5 (lima) Mahkamah Syariah di Negeri ini yang

berbidangkuasa di seluruh (Negeri Sabah). Bidangkuasa Mahkamah ini:

1) Mahkamah syariah berbidangkuasa mendengar dan memutuskan

kes jenayah dan mal berdasarkan kepada seksyen 11(3)(a) dan (b)

200438

.

2) Mendengar rayuan kes-kes mahkamah rendah syariah yang dirayu

ke mahkamah syariah.(Seksyen 13 EMS 2004)39

3) Mengawasi perjalanan prosiding kes-kes di mahkamah-mahkamah

rendah syariah dan boleh memanggil rekod kes-kes berkenaan

dalam menjalankan bidangkuasa semakannya.(Seksyen 16 EMS

2004)40

.

c. Mahkamah Rendah Syariah

Terdapat sebelas (11) mahkamah rendah syariah di Sabah iaitu:

38

Enakmen 6 Tahun 2004, Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Sabah Tahun 2004 39

Ibid, hlm 26 40

Ibid, hlm 25

Page 43: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

28

Seksyen 12. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah.41

1. Sesuatu mahkamah rendah syariah hendaklah mempunyai bidang

kuasa di seluruh bahagian atau daerah di mana ia ditubuhkan dan

hendaklah diketuai oleh seorang hakim mahkamah rendah syariah.

2. Mahkamah rendah syariah hendaklah-

a. Dalam bidang kuasa jenayahnya, membicarakan apa-apa

kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam di bawah

Enakmen Majlis Ugama Islam (Negeri Sabah) 2004, Enakmen

Undang-Undang Keluarga Islam 2004, Enakmen Kesalahan

Jenayah Syariah 1995 atau di bawah mana-mana undang-undang

bertulis lain yang berkuat kuasa yang menetapkan hukuman

maksimum yang diperuntukkan oleh enakmen-enakmen itu atau

mana-mana undang-undang bertulis lain, tidak melebihi tiga ribu

ringgit, atau pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi satu

tahun atau kedua-duanya, dan boleh mengenakan mana-mana

hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu; dan

b. Dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua

tindakan dan prosiding yang mahkamah syariah diberi kuasa

untuk mendengar dan memutuskannya, jika amaun atau nilai hal

perkara yang dipertikaikan itu tidak melebihi satu ratus ribu

ringgit atau yang tidak dapat dianggarkan dengan uang (tidak

termasuk tuntutan hadhanah atau harta sepencarian).

41

Enakmen 6 Tahun 2004, Enakmen Mahkamah Syariah 2004

Page 44: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

29

3. Yang di-Pertua Negeri boleh, atas syor Ketua Hakim Syar'ie Negeri,

dari semasa ke semasa melalui pemberitahuan

dalam warta memperluaskan bidang kuasa mahkamah rendah syariah.

C. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syariah (Negeri Sabah)

Mahkamah Syariah adalah badan independen dan tidak dipengaruhi oleh

pihak manapun karena mahkamah telah dilindungi oleh kekuatan tertentu melalui

perubahan undang-undang yang ada.Mahkamah ini dapat memantau dan

melaksanakan layanan mahkamah secara adil dan telus.Mahkamah Syariah Sabah

memiliki yurisdiksi atas seluruh Sabah.Sehubungan dengan yurisdiksinya,

wilayah ini terbahagi menjadi dua, yaitu bidangkuasa jenayah (pidana) dan mal /

sivil (perdata).42

Mahkamah syariah memiliki bidang kuasa di seluruh (Negeri Sabah) dan

dipimpin oleh seorang hakim mahkamah syariah, sementara hakim ketua dapat

bersidang sebagai Hakim Mahkamah Syariah Kota Kinabalu seperti:

1. Dalam bidang kuasa jenayahnya ialah membicarakan apa-apa kesalahan

yang dilakukan oleh seseorang orang Islam dan dapat dihukum bawah

undang-undang Pentadbiran Agama Islam (Sabah) 2008 atau di bawah

undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan

terhadap rukun-rukun agama Islam, dan di boleh mengenakan hukuman

yang diperuntukkan bagi kesalahan itu.43

42

Laman Web Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Sabah Http://Sabah.Jksm.Gov.My/, di

akses pada tanggal 6 April 2019

Page 45: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

30

2. Dalam bidang kekuasaan perdatanya, hakim akan mendengarkan dan

memutuskan semua tindakan dan prosiding terhadap orang Islam dan

yang sehubungan dengan:

a) Pertunangan,perceraian,ruju, nusyuz, pernikahan, atau pemisahan

hakim (faraq) atau pembubaran pernikahan (fasakh), hal yang

berkaitan dengan hubungan antara suami istri.

b) Apa-apa pulupusan atau tuntutan harta yang timbul dari setiap

halyang ditentukan.

c) Nafkahtanggungan, sah taraf anak, perawatan anak (hadhanah).

d) Pembagian atau gugatan harta bersama.

e) Wasiat saat Marad-al-maut.

f) Wasiat selama hidup,atau solusi yang dibuat tanpa balasan

yangmemadai dengan uang atau nilaian uang oleh orang Islam.

g) Wakaf atau Nazr.

h) Pembagian dan pewarisan harta berwasiat atau tak berwasiat.

i) Pengisytiharaan bahwa seseorang yang telah mati itu adalahseorang

Islam atau sebaliknya pada saat kematiannya.44

D. Visi dan Misi Mahkamah Syariah (Negeri Sabah)

1. Visi

“Merealisasikan pengurusan pentadbiran dan kehakiman syariah yang

lengkap, sempurna dan berwibawa berlandaskan hukum syarak dan

peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa kepada masyarakat

Islam.”

Mahkamah adalah lembaga yang sangat penting dalam suatu

negara untuk mengakkan keadilan. Di dalam hubungan ini, Islam

menghendaki agar keadilan ditegakkan tanpa memandang warna kulit,

bangsa, agama, kerabat, saudara bahakan diri sendiri. Firman Allah S.W.T:

44

Laman Web Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah,”

Http://Sabah.Jksm.Gov.My, di akses pada tanggal 6 April 2019

Page 46: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

31

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.45

Syariat Islam adalah luas dan komprehensif, mencakup segala

aspek kehidupan, menyusun dan mengaturnya. Itu merupakan jalan dan

cara untuk menyelesaikan seluruh permasalahan. Oleh yang demikian,

kewenagan ini juga meluas untuk menyelesaikan perselisihan di antara

pihak yang terlibat dengan hukuman.

2. Misi

a) Menzahirkan keadilan berpandukan hukum syarak dan undang-undang

yang berkuatkuasa.

b) Mempertingkatkan pengurusan pentadbiran yang cekap dan berkualiti.

c) Penggunaan ICT di dalam semua urusan pentadbiran.

d) Latihan kakitangan yang sesuai dan berterusan.

e) Menyediakan kemudahan yang mencukupi ke arah melahirkan

pelanggan yang berpengalaman.

3. Dasar Kualitas

Memastikan manajemen serta layanan kasus-kasus Syariah

berjalan lancar sesuai dengan visi dan misi Jabatan Kehakiman Syariah

45

Al-Quran Terjemahan Surah An-Nisa‟ (4): 58

Page 47: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

32

(Negeri Sabah) secara adil dan serta merta ditingkatkan secara

berkesinambungan untuk memenuhi keinginan pelanggan berpaksikan

hukum syarak dan hukum.

E. Objektif dan Strategi Mahkamah Syariah (Negeri Sabah)

Asas perkhidmatan departemen ini ialah memberi keadilan kepada

pelanggan yang berteraskan kepada hukum syarak dan undang-undang. Objektif

departemen adalah:46

a) Menegakkan keadilan secara menyeluruh berdasarkan undang-undang

yang berkuatkuasa di seluruh (Negeri Sabah).

b) Mentadbirkan keadilan agar dapat dirasai oleh seluruh umat Islam di

negeri ini dengan memberikan hak kepada yang berhak.

c) Mencegah kemungkaran dengan menghakimi secara adil segala

kesalahan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum syarak

dan undang-undang.

d) Mengajari masyarakat bahwa pelanggaran mereka harus dihukum dan

dengan ini menimbulkan rasa takut untuk melakukan kesalahan.

Bagi mencapai objektif-objektif di atas, beberapa strategi telah disusun

bagi memantapkan lagi organisasi Mahkamah Syariah Kota Kinabalu dalam

melaksanakan tuntutan syarak serta keadilan kepada masyarakat:47

46

Laman Web Resmi Departemen Syariah Negeri Sabah,” http://Sabah.jksm.gov.my,” di

akses pada tanggal 6 April 2019 47

Laman Web Resmi Departemen Syariah Negeri Sabah,” http://Sabah.jksm.gov.my,”

akses 6 April 2019.

Page 48: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

33

a) Membentuk organisasi mahkamah 'standard' yang mampu

mengendalikan semua kasus di mana memiliki yurisdiksi untuk

mendiskusikannya dan mengambil keputusan.

b) Mewujudkan hakim-hakim serta kakitangan sokongan yang mahir

serta mencukupi bagi memenuhi kebutuhan pelanggan yang

menbutuhkan keputusan segera mengenai keadilan.

c) Mewujudkan organisasi mahkamah yang digeruni kehebatannya bagi

menakutkan pihak-pihak yang bersalah dan yang ingin melanggar

undang-undang.

d) Membina strukur mahkamah sebangai salah sebuah intitusi Islam yang

mentadbir keadilan dan undang-undang syarak yang unggul dan

diyakini.

F. Daftar Kasus Di Mahkamah Syariah Sabah

Kasus yang terdaftar dan terlaksana di Mahkamah Syariah Sabah adalah

berpaksikan pada Enakmen 8 Tahun 2004, Enakmen Undang-Undang

Keluarga Islam 2004:48

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

Seksyen 2. Tafsiran.

Seksyen 3. Kecualian prerogatif

Seksyen 4. Pemakaian

Seksyen 5. Kriterium bagi memutuskan sama ada seseorang itu Islam

Seksyen 6. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai

48

Laman Web Resmi Departemen Syariah Negeri Sabah,” http://Sabah.jksm.gov.my,”

akses 6 April 2019.

Page 49: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

34

didaftarkan di bawah

Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

Seksyen 7. Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan

Seksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan

Seksyen 9. Pertalian yang melarang perkahwinan

Seksyen 10. Orang dari agama lain

Seksyen 11. Perkahwinan tak sah

Seksyen 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan

Seksyen 13. Persetujuan dikehendaki

Seksyen 14. Perkahwinan seseorang perempuan

Seksyen 15. Pertunangan

Permulaan kepada Perkahwinan

Seksyen 16. Permohonan untuk kebenaran berkahwin

Seksyen 17. Mengeluarkan kebenaran berkahwin

Seksyen 18. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syar'ie

Seksyen 19. Kebenaran perlu sebelum akad nikah

Seksyen 20. Tempat perkahwinan

Seksyen 21. Mas kahwin dan pemberian

Seksyen 22. Catatan dalam Daftar Perkahwinan

Seksyen 23. Poligami

Seksyen 24. Akad nikah perkahwinan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., Malaysia

di luar negeri

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 25. Pendaftaran

Seksyen 26. Surat perakuan nikah dan surat perakuan ta'liq

Seksyen 27. Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau tak legal

Seksyen 28. Perlantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan dan Penolong

Pendaftar

Perkahwinan, Penceraian dan Ruju' Orang Islam

Seksyen 29. Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua

Page 50: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

35

perkahwinan

Seksyen 30. Salinan-salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua

Pendaftar

Seksyen 31. Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang

bermastautin dalam Negeri

Sabah

Seksyen 32. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang

Seksyen 33. Pendaftaran sukarela perkahwinan-perkahwinan orang Islam

yang diakadnikahkan

dahulunya di bawah mana-mana undang-undang

Seksyen 34. Efek pendaftaran di sisi undang-undang

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN

BERHUBUNGAN DENGAN AKAD

NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan

Seksyen 36. Pelanggaran terhadap seksyen 32

Seksyen 37. Gangguan terhadap perkahwinan

Seksyen 38. Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan

Seksyen 39. Akad nikah perkahwinan yang tidak dibenarkan

Seksyen 40. Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akad nikah

perkahwinan

Seksyen 41. Kebenaran untuk mendakwa

Seksyen 42. Membetulkan kesilapan

Seksyen 43. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan

Seksyen 44. Bukti

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

Seksyen 45. Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah

Seksyen 46. Pertukaran agama

Seksyen 47. Penceraian dengan talaq atau dengan perintah

Seksyen 48. Timbangtara oleh Hakam

Seksyen 49. Penceraian khul' atau cerai tebus talaq

Page 51: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

36

Seksyen 50. Penceraian di bawah ta'liq atau janji

Seksyen 51. Penceraian dengan li'an

Seksyen 52. Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju'

Seksyen 53. Perintah untuk mebubarkan perkahwinan atau untuk fasakh

Seksyen 54. Anggapan mati

Seksyen 55. Penyenggaraan Daftar Penceraian dan Pembatalan

Seksyen 56. Pendaftaran penceraian

Seksyen 57. Pendaftaran penceraian di luar Mahkamah

Seksyen 58. Mut'ah atau pemberian sagu hati kepada perempuan yang

diceraikan tanpa sebab yang

patut

Seksyen 59. Hak terhadap mas kahwin. dsb., tidak akan tersentuh

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

Seksyen 60. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan efek

nusyuz

Seksyen 61. Kuasa Mahkamah untuk memerintah nafkah bagi seseorang

tertentu

Seksyen 62. Pentaksiran nafkah

Seksyen 63. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi

nafkah

Seksyen 64. Mengkompaun nafkah

Seksyen 65. Lamanya tempoh perintah nafkah

Seksyen 66. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas penceraian

Seksyen 67. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah

Seksyen 68. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah

Seksyen 69. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak

boleh dipindahkan hak

miliknya

Seksyen 70. Menuntut tunggakan nafkah

Seksyen 71. Nafkah sementara

Seksyen 72. Hak tempat tinggal

Page 52: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

37

Seksyen 73. Kewajipan menanggung nafkah anak

Seksyen 74. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi anak

Seksyen 75. Kuasa bagi Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah

seseorang anak

Seksyen 76. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan

atau nafkah

seseorang anak

Seksyen 77. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau

nafkah seseorang anak

Seksyen 78. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak

Seksyen 79. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima

sebagai ahli keluarga

Seksyen 80. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak

Seksyen 81. Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sahtaraf

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN

Hadhanah atau Penjagaan Kanak-kanak

Seksyen 82. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak

Seksyen 83. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan

Seksyen 84. Bagaimana hak penjagaan hilang

Seksyen 85. Lamanya penjagaan

Seksyen 86. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf

Seksyen 87. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan

Seksyen 88. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat

Penjagaan ke atas Orang dan Harta

Seksyen 89. Orang yang berhak kepada penjagaan

Seksyen 90. Kuasa ke atas harta tak alih dan harta alih

Seksyen 91. Perlantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah

Seksyen 92. Pelantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat

Seksyen 93. Penjaga bersama dengan ibu

Seksyen 94. Perubahan kuasa penjaga harta

Seksyen 95. Pemecatan penjaga

Page 53: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

38

Seksyen 96. Cagaran hendaklah diberi

Seksyen 97. Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah

Seksyen 98. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta

modal

Seksyen 99. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak dari pendapatan

Seksyen 100. Perintah khas mengenai harta kecil

Seksyen 101. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.

Seksyen 102. Perintah larangan oleh Mahkamah

Seksyen 103. Penjaga bagi anak yatim

Seksyen 104. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat

pegawai-pegawai

kebajikan dsb.

Seksyen 105. Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari

Malaysia

Seksyen 106. Kuasa bagi Mahkamah membatalkan dan menahan

perpindahan-perpindahan yang

dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah

Seksyen 107. Perintah Tegahan

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

Seksyen 108. Perintah tegahan melupuskan harta sepencarian

Seksyen 109. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar

Negeri Sabah

Seksyen 110. Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di

Kedutaan-Kedutaan, dsb.,

di Negeri Sabah

Kesahtarafan Anak

Seksyen 111. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa

Seksyen 112. Kelahiran lebih empat tahun selepas pembubaran perkahwinan

Seksyen 113. Kelahiran selepas pengakuan bahawa 'iddah telah tamat

Seksyen 114. Persetubuhan syubhah

Seksyen 115. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah

Page 54: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

39

Seksyen 116. Anggapan dari pengakuan boleh dipatahkan

Seksyen 117. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam 'iddah

Seksyen 118. Mengakui seseorang yang lain sebagai ibu atau bapa

Seksyen 119. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu atau bapa

Seksyen 120. Pengakuan tidak boleh dibatalkan

Perintah Supaya Hidup Bersama Semula

Seksyen 121. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung

Pembahagian Harta Sepencarian

Seksyen 122. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian

Rayuan

Seksyen 123. Rayuan

BAHAGIAN IX - PENALTI

Seksyen 124. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah

Seksyen 125. Penceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah

Seksyen 126. Tidak membuat laporan

Seksyen 127. Meninggal langsung isteri

Seksyen 128. Menganiaya isteri atau suami

Seksyen 129. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri

Seksyen 130. Isteri tidak menurut perintah

Seksyen 131. Percubaan menjadi murtad untuk membatalkan perkahwinan

Seksyen 132. Persetubuhan luar nikah antara orang yang bercerai

Seksyen 133. Kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi perintah

Seksyen 134. Percubaan dan subahat

BAHAGIAN X - AM

Seksyen 135. Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah

G. Ganti Rugi Pertunangan

Enakmen 8 Tahun 2004, Undang-Undang Keluarga Islam 2004 (Negeri

Sabah), Seksyen 15: Pertunangan, menyatakan:

Page 55: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

40

Jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut Hukum

Syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara

bersendirian atau melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya

enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi itu tanpa apa-apa sebab

yang sah manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin

dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggungan

memulangkan pemberian-pemberian pertunangan, jika ada, atau

nilainya dan membayar apa-apa uang yang telah dibelanjakan dengan

suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk membuat

persediaan bagi perkahwinan itu, dan yang demikian boleh dituntut

melalui tindakan dalam Mahkamah.49

49

Laman Web Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Negeri Sabah,

http://Sabah.jksm.gov.my, akses 6 April 2019.

Page 56: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

41

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Jenis Ganti Rugi Dalam Pertunangan Menurut Seksyen 15 Enakmen

Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sabah)

Seperti yang kita ketahui, ganti rugi itu bermaksud membayar semula

kerugian atau menggantikan yang telah diambil. Maka di sini yang dimaksudkan

dengan ganti rugi pertunangan adalah menggantikan atau memulangkan semula

pemberian-pemberian semasa pertunangan dan juga nilai perbelanjaan dalam

persediaan kearah pernikahan.

Demi mencapai kata sepakat bahwa siapa yang perlu membayar ganti rugi,

maka di dalam seksyen 15 ada mengatakan bahwa pihak yang mungkir dan tidak

mau meneruskan pernikahan dengan tunangannya tanpa ada sebab yang boleh

diterima akal, maka pihak yang mungkir berhak membayar ganti rugi yaitu uang,

pemberian atau nilai yang telah dibelanjakan dalam rangka persediaan ke arah

pernikahan. Dalam seksyen 15 ini, pihak yang berhak membayar ganti rugi tidak

kira dari pihak lelaki atau perempuan. Seandainya di dalam hal ini pihak lelaki

yang memutuskan pertunangan, apa saja jenis pemberian, uang dan nilai

pemberian dari pihak perempuan dalam tujuan pernikahan maka berhak dibayar

dan diganti kembali. Dan seandainya pihak perempuan yang memutuskan

pertunangan, maka perlu dipulangkan semula cincin dan membayar ganti rugi

pemberian yang lain seperti uang pernikahan, hantaran dan nilai pemberian yang

telah digunakan seperti cat rumah, peralatan untuk renovasi rumah dan

Page 57: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

42

sebagainya. Semua pemberian ini adalah dalam tujuan pernikahan, bukan sebatas

hadiah. Sekiranya ia adalah sebatas hadiah, maka pihak yang mungkir tidak perlu

mengganti semula.

Pertunangan adalah wa‟d gayr mulzim50

dan ia merupakan perjanjian

untuk berkahwin dan bukan suatu aqad (atau kontrak yang mengikat) yang

mewajibkan pernikahan. Bahkan kedua-dua pihak yang bertunang mempunyai

hak dalam membatalkan pertunangan. Maka jumhur ulama berpendapat bahawa

hukum membatalkan pertunangan adalah harus51

.

Walau bagaimanapun, Islam amat menitikberatkan tuntutan memenuhi

janji. Pembatalan pertunangan melukai perasaan orang yang diputuskan

pertunangan dan ia amat bertentangan dengan konsep saudara seiman yang amat

menjaga persaudaraan sesama Islam. Bukankah orang Islam itu bersaudara?

Firman Allah dalam surah Al-Hujurat, ayat 10:

Artinya : “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu

itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat

rahmat”.52

50

Janji yang tidak mesti disempurnakan atau tidak mengikat. 51

Dr. Muhammad Ra‟fat „Utsman, Fikih Khitbah Dan nikah, (Depok: Fathan Media

Prima), hlm. 44. 52

Department Agama RI (Al Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka),

Ciputan Timur. Hlm 517

Page 58: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

43

Firman Allah dalam surah Al-Isra, ayat 34 artinya;

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali

dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa

dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta

pertanggungan jawabnya”.53

1. Enakmen Keluarga Islam Sabah

Penafsiran ganti rugi pertunangan menurut ungkapan undang-undang

membawa bererti segala pemberian pertunangan atau nilai uang ringgit dan

pembayaran yang telah dibelanjakan dalam persediaan untuk ke

perkahwinan.54

Antara jenis ganti rugi misalnya seperti pemberian cincin,

mobil, serta pemberian yang boleh diguna kembali. Seandainya pemberian itu

dalam bentuk uang dan digunakan untuk membeli barang persiapan untuk

pernikahan seperti cat dan renovasi rumah maka ia harus diganti sebagaimana

nilainya.

Enakmen 8 Tahun 2004, Undang-Undang Keluarga Islam 2004 (Negeri

Sabah), Seksyen 15: Pertunangan, menyatakan:

Jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut Hukum

Syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara

53

Department Agama RI (Al Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka),

Ciputan Timur. Hlm 286 54

Seksyen 15, Enakmen 8 Tahun 2004, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004

Negeri Sabah.

Page 59: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

44

bersendirian atau melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya

enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi itu tanpa apa-apa sebab

yang sah manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin

dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggungan

memulangkan pemberian-pemberian pertunangan, jika ada, atau

nilainya dan membayar apa-apa uang yang telah dibelanjakan dengan

suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk membuat

persediaan bagi perkahwinan itu, dan yang demikian boleh dituntut

melalui tindakan dalam Mahkamah.55

Sepanjang pemerhatian penulis, penulis berpendapat Undang-Undang

Keluarga Islam Malaysia (Negeri Sabah), Seksyen 15 ini membenarkan

tuntutan ganti rugi pembatalan pertunangan, akan tetapi enakmen ini bersifat

terlalu umum dan penulis perincian enakmen di atas adalah seperti berikut:

1) Tuntutan Ganti Rugi Pertunangan

Dapat difahami daripada enakmen di atas, mahkamah juga

membenarkan tuntutan ganti rugi pembatalan pertunangan dan

mengehadkannya dengan ganti rugi kebendaan yang hanya berkait

dengan persediaan perkahwinan.Mahkamah menyebut, pihak yang

memutuskan pertunangan adalah bertanggungan untuk membayar apa-

apa uang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak

yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkahwinan.

55

Laman Web Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Negeri Sabah,

http://Sabah.jksm.gov.my, akses 6 April 2019.

Page 60: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

45

Sepanjang kajian, saya dapati bahawa Mahkamah Syariah tidak

menyebut ganti rugi pertunangan yang tidak ada kaitan dengan persediaan

perkahwinan yang menjadi syarat sebelum penerimaan pinangan.

2) Tuntutan Semula Hadiah Pertunangan

Sepertimana yang telah jelas disebut dalam Enakmen Mahkamah

Syariah56

, pihak yang mungkir adalah bertanggungan memulangkan

pemberian-pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya.Ini jelas

menunjukkan Mahkamah membenarkan tuntutan semula hadiah pertunangan

dengan melihat siapakah punca pembatalan pertunangan tersebut57

.Pihak

yang membatalkan pertunangan boleh dituntut semula hadiah pertunangan

sekiranya hadiah tersebut masih wujud. Selain itu juga, Mahkamah

Syariahakan bertanggungjawab dalam menilai hadiah yang telah rosak

digunakan atau pun tidak wujud secara fizikal untuk dipulangkan semula.

3) Jenis ganti rugi pertunangan

Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Seksyen 15, jenis ganti

rugi yang boleh dituntut semula yaitu apa-apa jenis pemberian-pemberian

pertunangan, jika ada, atau nilainya dan membayar apa-apa uang yang telah

dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk

membuat persediaan bagi perkahwinan itu. Misalnya seperti mahar untuk

56

Seksyen 15, Enakmen 8 Tahun 2004, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004. 57

Wawancara Dengan Tuan Mohd Amir Bin Haji Arifin @ Mohd Rifin, Pendaftar

Mahkamah Syariah Kota Kinabalu pada 22 November 2018

Page 61: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

46

pernikahan, jam tangan bertujuan untuk melamar yang bukan sebagai hadiah

tetapi karena lamaran dan sebagainya.58

Dalam seksyen 15 ini, pihak yang berhak membayar ganti rugi tidak

kira dari pihak lelaki atau perempuan. Seandainya di dalam hal ini pihak

lelaki yang memutuskan pertunangan, apa saja jenis pemberian, uang dan

nilai pemberian dari pihak perempuan dalam tujuan pernikahan maka berhak

dibayar dan diganti kembali. Dan seandainya pihak perempuan yang

memutuskan pertunangan, maka perlu dipulangkan semula cincin dan

membayar ganti rugi pemberian yang lain seperti uang pernikahan, hantaran

dan nilai pemberian yang telah digunakan seperti cat rumah, peralatan untuk

renovasi rumah dan sebagainya. Semua pemberian ini adalah dalam tujuan

pernikahan, bukan sebatas hadiah. Sekiranya ia adalah sebatas hadiah, maka

pihak yang mungkir tidak perlu mengganti semula.

Walau bagaimanapun, penulis memandang keperluan untuk melihat

sebab kepada punca berlakunya pembatalan pertunangan itu sendiri, dan

bukan hanya sekadar siapa punca pembatalan pertunangan tersebut.

58

Wawancara bersama informan Departemen Kehakiman Mahkamah Syariah, Tuan

Mohd Amir bin Mohd Rifin, Pendaftar Mahkamah Syariah Kota Kinabalu pada 22 November

2018.

Page 62: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

47

B. Implementasi Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

(Negeri Sabah) Dalam Mahkamah Syariah

1. Perutusan Mahkamah59

a. Fakta kes

Dalam kes ini menyebutkan bahwa, suatu perjanjian pertunangan telah

terjalin antara Plaintif60

, Puan Salbiah binti Othman dengan Defendan61

, Tuan

Haji Ahmad bin Abdul Ghani pada tanggal 28 Julai 2001 dan tarikh

perkahwinan telahpun ditetapkan pada 31 Ogos 2001. Walaubagaimanapun

pihak Defendan telah memutuskan pertunangan tersebut melalui wakilnya,

pada 17 Ogos 2001.

Atas kemungkaran dan pembatalan tersebut pihak Plaintif telah

memfailkan tuntutan ke Mahkamah ini:

1. Ganti rugi keaiban RM200,000.00

2. Ganti rugi perbelanjaan RM9677.00

Mahkamah bersetuju bahwa pemungkiran dan pembatalan pertunangan

ini oleh pihak yang enggan berkahwin (Defendan) dengan pihak yang satu

lagi (Plaintif) selepas termeterai pertunangan adalah dibuat dan dilakukan

tanpa sebab-sebab yang menasabah dan sah di sisi Hukum Syarak.

b. Isu

Tuntutan ganti rugi keaiban bolehkah dituntut di Mahkamah Syariah

59

Jurnal Hukum XXI/I, Putusan Hakim Mahkamah Syariah Malaysia,1427H (Kuala

Lumpur: Percetakan Nasional Berhad (PNMB)) Cetakan Pertama 2004, hlm. 114 60

Orang yang membuat gugatan, atau penggugat 61

Pihak lawan, atau tergugat

Page 63: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

48

c. Diputuskan

Mahkamah menghukumkan sepertimana berikut:62

1. Mahkamah menolak tuntutan ganti rugi karena keaiban.

2. Mahkamah meluluskan tuntutan ganti rugi terhadap perbelanjaan

persiapan pertunangan dan perkahwinan sebanyak RM6277.10

sahaja.

3. Kos ditanggung oleh masing-masing pihak.

d. Peguam Syarie

Plaintif: Puan Siti Harlina Binti Mohd Shahran

Defendan: Tuan Zulkafli Bin Zakaria

1) Surah Al-Quran Yang Dirujuk

1. Surah Al-Maidah ayat 1

2) Undang-Undang Yang Dirujuk

1. Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak (Negeri Sembilan)

1991 – Sek. 41 Dan Sek. 42

2. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri

Sembilan) 1983 – Sek. 15

e. Penghakiman Tuan Mohd Shukor Bin Sabudin, HMTS

Di hadapan Mahkamah ini adalah suatu tuntutan untuk suatu ganti

rugi pertunangan yang mana pihak pemohon menuntut suatu ganti rugi

akibat putus pertunangan kepada pihak Defendan.

62

Jurnal Hukum XXI/I, Putusan Hakim Mahkamah Syariah Malaysia,1427H (Kuala

Lumpur: Percetakan Nasional Berhad (PNMB)) Cetakan Pertama 2004, hlm. 115

Page 64: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

49

Pihak pihak telah menyempurnakan keterangan dan hujahan masing-

masing Mahkamah mengucapkan terima kasih kepada wakil pihak-pihak

ini karena telah membantu Mahkamah dalam usaha untuk menzahirkan

keadilan dan memberikan keputusan yang seadilnya.63

Sebelum daripada itu sukacita Mahkamah melihat kepada beberapa

perkara penting dan pengertian beberapa isu yang timbul daripada kes ini.

1) Bidangkuasa Asal:

Mahkamah berpendapat bahwa ianya berbidangkuasa untuk

mendengar dan memutuskan tindakan ini. Pihak-pihak adalah pemastautin

di dalam negeri ini dan memenuhi semua kehendak bagi maksud

permohonan ini, selaras sepertimana yang disebutkan di dalam Enakmen

Pentadbiran Hukum Syarak (Negeri Sembilan) 1991: subseksyen 41(2)

yang memperuntukkan:

Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah –

(b) Dalam bidangkuasa Mal, mendengar dan memutuskan semua

tindakan dan prosiding dalam mana semua pihak adalah orang islam

dan yang berkaitan dengan;-

(i) pertunangan, perkahwinan, perceraian, pembatalan perkahwinan

(fasakh) atau perpisahan (faraq);

Subseksyen 42 (2) pula memperuntukkan;

Mahkamah Rendah Syariah hendaklah –

(a)…

(b) Dalam bidangkuasa Mal, mendengar dan memutuskan semua

tindakan dan prosiding yang Mahkamah tinggi syariah

63

Jurnal Hukum XXI/I, Putusan Hakim Mahkamah Syariah Malaysia,1427H (Kuala

Lumpur: Percetakan Nasional Berhad (PNMB)) Cetakan Pertama 2004, hlm. 116

Page 65: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

50

dibenarkan mendengar dan memutuskan dalam mana jumlah

atau nilai hal perkara yang dipertikaikan tidak melebihi lima

puluh ribu ringgit atau tidak dapat dianggarkan dengan

uang.64

f. Pengertian Pertunangan

Pertunangan berarti menzahirkan keinginan oleh seorang lelaki

kepada seorang perempuan yang tertentu atau memberitahu kepadanya

atau kepada walinya sama ada melalui dirinya sendiri atau melalui

wakilnya. Pertunangan mengikut hukum syarak ialah suatu perjanjian

sama ada secara bertulis atau perjanjian mulut untuk berkahwin. Pada

ketika itu haram bagi orang lain untuk untuk mengikat pertunangan dengan

perempuan itu.

Mengikut seksyen 15 EUKINS 1983:

“jika seseorang telah mengikat suatu kontrak pertunangan

mengikut Hukum Syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis,

dan sama ada secara bersendirian atau melalui perantaraan, dan

kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi kepada

kontrak itu tanpa apa-apa sebab yang sah manakala pihak yang satu lagi

bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah

bertanggungjawab memulangkan pemberian-pemberian pertunangan,

jika ada, atau nilainya dan membayar apa-apa uang yang telah

dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk

64

Jurnal Hukum XXI/I, Putusan Hakim Mahkamah Syariah Malaysia,1427H (Kuala

Lumpur: Percetakan Nasional Berhad (PNMB)) Cetakan Pertama 2004, hlm. 116

Page 66: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

51

membuat persediaan bagi perkahwinan itu, dan yang demikian boleh

dituntut melalui tindakan dalam Mahkamah.”

Dari seksyen ini memberikan makna bahwa apabila suatu pihak

yang enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi itu selepas termeterai

pertunangan tanpa sebab-sebab yang munasabah dan sah, manakala pihak

yang satu lagi bersetuju untuk meneruskan perkahwinan itu dengannya

maka pihak yang memungkiri adalah bertanggungjawab memulangkan:65

a. Pemberian-pemberian pertunangan (jika ada), atau

b. Memulangkan nilainya, atau

c. Membayar apa-apa uang yang telah dibelanjakan oleh satu pihak

dengan suci hati untuk membuat persediaan bagi perkahwinan itu.

Pertunangan hanya suatu perjanjian untuk mengadakan

perkahwinan dan tidak mewujudkan perkahwinan itu dengan sendirinya.

Oleh karena itu, mana-mana pihak boleh membatalkan perjanjian itu, jika

ada sebab yang sah yang membolehkannya berbuat demikian. Akan tetapi,

perjanjian seperti itu tidak harusnya dibatalkan tanpa sebab yang

munasabah. Disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 34:

Artinya: “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai

pertanggungjawabannya.”66

65

Jurnal Hukum XXI/I, Putusan Hakim Mahkamah Syariah Malaysia,1427H (Kuala

Lumpur: Percetakan Nasional Berhad (PNMB)) Cetakan Pertama 2004, hlm. 117 66

Department Agama RI (Al Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka),

Ciputan Timur. Hlm 286.

Page 67: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

52

Hadis Rasulullah saw, menyebutkan yang maksudnya:

“orang-orang Islam terikat dengan perjanjian mereka dan perkara-

perkara yang mana mereka telah bersetuju.”

g. Fakta Ringkas67

Fakta di dalam kes ini menyebutkan bahwa, suatu perjanjian

pertunangan telah terjalin antara Plaintif, Puan Salbiah binti Othman

dengan Defendan, Tuan Haji Abdul Ahmad bin Abdul Ghani pada tanggal

28 Julai 2001. Walaubagaimanapun pihak Defendan telah memutuskan

pertunangan tersebut melalui wakilnya, pada 17 Ogos 2001.

Atas kemungkiran pembatalan tersebut pihak plaintif telah

memfailkan tuntutan ke Mahkamah ini:

1. Ganti rugi keaiban : RM 200.000.00

2. Ganti rugi perbelanjaan : RM 9677.00

Pada tahap ini Mahkamah bersetuju bahawa pemugkiran dan pembatalan

pertunangan ini oleh pihak yang enggan berkahwin (Defenden) dengan

pihak yang satu lagi (Plaintif) selepas termeterai pertunangan adalah

dibuat dan dilakukan tugas sebab-sebab yang munasabah dan sah di sisi

hukum syarak.

h. Soal Bidangkuasa Terhadap Ganti rugi Keaiban:

Mahkamah percaya bahwa tuntutan bil. (1.) di atas adalah tidak

berkaitan di Mahkamah ini karena tempat yang paling layak dan sesuai

67

Jurnal Hukum XXI/I, Putusan Hakim Mahkamah Syariah Malaysia,1427H (Kuala

Lumpur: Percetakan Nasional Berhad (PNMB)) Cetakan Pertama 2004, hlm. 118

Page 68: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

53

bagi isu ini adalah di Mahkamah Tinggi Sivil (Tuntutan Sivil), yang mana

hal ini adalah berkaitan dengan ganti rugi am karena keaiban/malu,

tohmahan masyarakat, penderitaan, tekanan jiwa dan perasaan dan lainnya.

Oleh hal yang demikian, hanya tuntutan bil (2.) sahaja akan diberikan

perhatian, sepertimana yang disebutkan oleh seksyen 15 EUKINS

berkenaan.

Mahkamahakan menghalusi tuntutan yang dikemukakan sepertimana

pecahan berikut:68

1. Persiapan untuk pertunangan:

Majlis pertunangan telah diadakan pada malam 28 julai 2001

yang dihadiri oleh beberapa orang ahli keluarga kedua belah pihak.

Makan malam telah diadakan untuk majlis ini. Plaintif mendakwa kos

yang telah dikeluarkan sebanyak RM500.00. Jika diperhatikan, ahli-

ahli keluarga yang telah hadir adalah kira-kira 9 orang dari pihak

Plaintif dan kira-kira 9 orang dari pihak Defendan yang berjumlah 18

orang. Melalui saksi-saksi pihak Defendan (langsung tidak dicabar),

Mahkamah percaya bahwa dakwaan kos RM500.00 adalah agak tidak

munasabah.

Bagi tuntutan ini, Mahkamah meluluskan sebanyak RM250.00 sahaja.

2. Persiapan untuk perkahwinan :

Mahkamah membahagikan kepada pecahan berikut:

a. Barang untuk perkahwinan :

68

Jurnal Hukum XXI/I, Putusan Hakim Mahkamah Syariah Malaysia,1427H (Kuala

Lumpur: Percetakan Nasional Berhad (PNMB)) Cetakan Pertama 2004, hlm. 119

Page 69: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

54

i. Baju Pengantin/Tempahan Persalinan

Jumlah Kos/tuntutan : RM 700.00

Mahkamah meluluskan jumlah ini.

ii. Tempahan Langsir/Cadar (P4,P5,P6)

Kos cadar/menjahit : RM279.00

Kos langsir/menjahit : RM 1000.00

Mahkamah meluluskan jumlah ini.

iii. Deposit khemah : RM 100.00

Deposit katil (P8) : RM 192.00

Mahkamah meluluskan jumlah ini.

iv. Barangan runcit/basah

Kos jemputan

Jumlah tuntutan/kos yang dituntut bagi perkara ini adalah berbeza-

beza. Saksi-saksi bercanggahan anatara satu sama lain. Mahkamah

mendapati jumlah tuntutan tidak konsisten. Tiada apa-apa resit atau bukti

yang dikemukakan.

Di atas imbangan kemusnahan, Mahkamah meluluskan sebanyak RM

1000.00. (sepertimana di dalam penggulungan hujah)69

b. Ubahsuai untuk persiapan perkahwinan

i. Bilik tidur/bilik air : RM 4000.00

Ubahsuai ini dibuat khusus untuk bilik pengantin yang

mana perkahwinan yang dicadangkan.Ubahsuai ini adalah

69

Jurnal Hukum XXI/I, Putusan Hakim Mahkamah Syariah Malaysia,1427H (Kuala

Lumpur: Percetakan Nasional Berhad (PNMB)) Cetakan Pertama 2004, hlm. 119

Page 70: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

55

bertujuan untuk memberikan keselesaan bagi bakal

pengantin. Walaupun tiada sebarang bukti resit

dikemukakan, Mahkamah berpuas hati bahwa kadar itu

adalah suatu kadar biasa bagi apa-apa ubahsuai, yang

melibatkan pemasangan tiles, dinding papan ke simen,

kolah, membesarkan bilik air di dalam bilik tidur, shower

dan lain-lainnya. Jumlah diluluskan : RM 4000.00

ii. Cat-mengecat bilik/rumah (P3,P7)

Melibatkan bilik dan rumah, di bahagian luar dan dalam

dan bilik pengantin.Mahkamah mendapati jumlah yang

dituntut adalah berbagai-bagai, tiada konsisten.Ada

disebutkan secara “lum-sum”, ada disebutkan hanya upah

sahaja, barangan dibeli secara berasingan.Mahkamah

meluluskan berdasarkan kepada jumlah yang disebutkan di

dalam penyata tuntutan. Jumlah diluluskan : RM 306.10

iii. Grill/jeriji (P9)

Kos bagi grill pintu dan tingkap yang dikemukakan

sebanyak RM 1950.00. Mahkamah mendapati bahwa Pihak

Defendan membantah berkaitan tanggal resit yang

dikemukakan iaitu pada 16 November 2001, terlalu jauh

dari tanggal putus pertunangan. Tiada keterangan yang

menjelaskan keadaan ini.

Page 71: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

56

Kos/tuntutan ini tidak diluluskan.70

iv. Wiring semula rumah/Kipas (P2)

Pemasangan/wiring semula yang melibatkan kepada

beberapa pemasangan baru, alatan suis, 2 kipas, lampu dan

sebagainya. Saksi ada menyebutkan bahwa pendawaian

lama adalah baik dan masih berfungsi.

Kos dituntut adalah sebanyak RM 1300.00

Apapun, disebutkan bahwa pendawaian ini

diadakan adalah bertujuan untuk majlis perkahwinan yang

dicadangkan tersebut.

Mahkamah meluluskan sebanyak RM 450.00 sahaja (atas kadar

upah/kerja)

Jumlah besar tuntutan yang diluluskan : RM 8277.10

Dalam beberapa hal mengenai kos-kos dan tuntutan ini, mahkamah

menghadapi beberapa kesukaran bagi membuat penilaian dan pemerhatian

memandangkan tiada apa-apa resit-resit dan bukti-bukti pembelian

dikemukakan. Adapun, Mahkamah mendapati bahwa beberapa perkara

tersebut adalah mempunyai asas dan munasabah, logik, dapat diterima dan

menjadi suatu perkara yang biasa pada adat setempat. Ini adalah karena

ianya bersesuaian bagi maksud persiapan untu majlis pertunangan dan

perkahwinan sebagaimana keadaan amalan biasa masyarakat setempat

70

Jurnal Hukum XXI/I, Putusan Hakim Mahkamah Syariah Malaysia,1427H (Kuala

Lumpur: Percetakan Nasional Berhad (PNMB)) Cetakan Pertama 2004, hlm. 121

Page 72: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

57

(a‟dat muhakkamah). Atas alasan dan pertimbangan ini maka mahkamah

telah membenarkan beberapa tuntutan tersebut.

Seterusnya pihak Defendan mengaku bahwa telah menyerahkan

RM 2000.00 sebagai uang pendahuluan bagi bayaran untuk persiapan

perkahwinan itu dan selepas disempurnakan dengan sumpahnya,

menyokong dakwaannya tersebut maka, jumlah ini ditolak daripada

jumlah tuntutan yang diluluskan, menjadikan jumlah bersihnya sebanyak

RM 6277.10 sahaja.

i. Keputusan

Mahkamah menghukumkan sepertimana berikut :71

1 Mahkamah menolak tuntutan ganti rugi karena keaiban.

2 Mahkamah meluluskan tuntutan ganti rugi terhadap perbelanjaan

persiapan pertunangan dan perkahwinan sebanyak RM 6277.10

sahaja.

3 Kos ditanggung oleh masing-masing pihak.

Melalui analisis kasus berkenaan gugatan Seksyen 15 ini, penulis

dapat simpulkan bahwa seksyen ini perlu berdasarkan hukum syarak dan

undang-undang yang seiring demi untuk menuntut keadilan serta kerugian

yang telah memakan ribuan ringgit selama batas pertunangan berlangsung.

Perjanjian antar kedua pihak jika memberi barang hanya sebatas hadiah,

maka itu tidak layak untuk di bicarakan di Mahkamah, tetapi jika barang

hantaran serta uang ringgit telah habis digunakan untuk persiapan ke

71

Jurnal Hukum XXI/I, Putusan Hakim Mahkamah Syariah Malaysia,1427H (Kuala

Lumpur: Percetakan Nasional Berhad (PNMB)) Cetakan Pertama 2004, hlm. 121

Page 73: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

58

jenjang pernikahan namun pertunangan telah terhenti di pertengahan jalan,

maka Mahkamah boleh membicarakan untuk menuntut kerugian. Hal ini

merujuk kepada lokostendy Seksyen 15 di atas.

2. Analisis Amalan Mahkamah Syariah Dalam Menangani Kasus

Pembatalan Pertunangan

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004 (Negeri Sabah), Enakmen

8 Tahun 2004, Seksyen 15: Pertunangan, menyatakan:

Jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut Hukum

Syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara

bersendirian atau melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya enggan

berkahwin dengan pihak yang satu lagi itu tanpa apa-apa sebab yang sah

manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak

yang mungkir adalah bertanggungan memulangkan pemberian-pemberian

pertunangan, jika ada, atau nilainya dan membayar apa-apa uang yang telah

dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk

membuat persediaan bagi perkahwinan itu, dan yang demikian boleh dituntut

melalui tindakan dalam Mahkamah.72

Kerajaan telah endorse73

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004

yang terkait seksyen ini karena dapat difahamkan bahwa, mahkamah juga

membenarkan tuntutan ganti rugi pembatalan pertunangan dan

mengehadkannya dengan ganti rugi kebendaan yang hanya berkaitan dengan

persediaan perkahwinan. Mahkamah menyebut, pihak yang memutuskan

72

Laman Web Resmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah,”

Http://Sabah.Jksm.Gov.My,” di akses pada tanggal 6 April 2019 73

Mengesahkan atau menyokong.

Page 74: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

59

pertunangan adalah bertanggungan untuk membayar apa-apa uang yang telah

dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk

membuat persediaan bagi perkawinan.

Adapun undang-undang ini haruslah mengikuti lokostendy74

Undang-

Undang Keluarga Islam karena tidak semua berhak untuk menuntut untuk

kasus ini sehingga menepati syarat yang terkait dalam seksyen 15 di atas.

Berikut adalah analisis kasus ganti rugi pertunangan yang telah terdaftar di

Mahkamah Syariah Sabah dalam tempoh 16 tahun:75

Bil. No. kasus Tanggal

daftar

Status Tanggal

selesai

1. 12003-009-002-2002 12-11-2002 Lulus 4-5-2006

2. 12005-009-0162-

2007

21-3-2007 Tarik Balik 15-10-2002

3. 12001-009-0274-

2011

27-1-2011 Tarik Balik 4-3-2012

4. 12004-009-0507-

2011

8-12-2011 Penghakiman

Sulh

16-2-2012

5. 12003-009-0924-

2012

2-8-2012 Lulus 5-4-2018

6. 12011-009-0067- 17-1-2012 Penghakiman 17-1-2012

74

Syarat-syarat untuk individu yang berkelayakan untuk tuntut Seksyen 15, Enakmen 8

Tahun 2004, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004. 75

Dokumentasi bersama informan Departemen Kehakiman Mahkamah Syariah, Tuan

Mohd Amir bin Mohd Rifin, Pendaftar Mahkamah Syariah Kota Kinabalu pada 22 November

2018.

Page 75: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

60

2012 Sulh

7. 12100-009-0153-

2013

27-3-2013 Tarik Balik 10-7-2013

8. 12002-009-1277-

2014

1-12-2014 Tarik Balik 9-12-2014

9. 12300-009-0011-

2015

13-1-2015 Lulus 21-10-2016

10. 12000-009-0045-

2016

21-10-2016 Tarik Balik 31-7-2017

11. 12001-009-1990-

2017

4-8-2017 Tarik Balik 23-8-2017

Grafik kasus ganti rugi pertunangan atau seksyen 15 yang terdaftar

sepanjang tahun 2002 sehingga 2017.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2002 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

seksyen 15

Page 76: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

61

Sepanjang pengamatan penulis sekitar wawancara berlangsung, hasil yang

telah diperoleh terhadap gugatan ini, yaitu kasus yang telah berjaya selesai

komplit hanya 30% dan selebihnya plaintif76

menarik balik dan terhenti di

peringkat penghakiman sulh. Kasus yang telah selesai berarti telah mendapat

persetujuan kedua belah pihak untuk membayar ganti rugi atas budi bicara

hakim.

Penghakiman sulh adalah suatu majelis yang berperan untuk mendamai

kedua-dua pihak.Pada dasarnya, sulh ini dapat dikelompokkan kepada dua

pengertian yaitu berdasarkan hukum syara‟ dan undang-undang. Dari segi

terminologi, sulh berarti putus pertengkaran atau persengketaan yang

membawa arti perdamaian.Sulh secara etimalogi berarti suatu perjanjian yang

dimaterai bagi menyelesaikan persengketaan di antara pihak-pihak yang

beragama Islam.77

Adapun kasus yang telah berstatus tarik balik berarti status kasus tersebut

secara resminya telah tertutupsama ada melalui persetujuan kedua-dua pihak di

luar mahkamah atau plaintif malas untuk berbasa basi melanjutkan

persengketaan. Status tarik balik ini adakalanya sudah melewati sidang bicara

namun karena terdapat berbagai halangan dalam menyelesaikan kasus ini, ia

tidak lagi diperpanjang. Maka kasus ini tidak lagi diteruskan oleh pihak plaintif

seterusnya mengemukakan kenyataan penarikan balik kasus kepada pihak

Mahkamah Syariah.

76

Pihak yang membuat gugatan kasus. 77

Tarmizi M. Jakfar, Nur Azizah Fayyadhah Binti Baharuddin, Peran Majelis Sulh

Dalam Penyelesaian Hak Hadhanah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah

Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, Negara Malaysia), Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum

Islam, Volume 2 No. 1, Januari – Juni 2018, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh

Page 77: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

62

C. Kesesuaian Seksyen 15 Dalam Undang-Undang Keluarga Islam

(Negeri Sabah) Tahun 2004 Dengan Fiqh Madzhab Syafi’iyyah

Membatalkan pertunangan hukumnya boleh, jika memang hal itu

dipandang lebih maslahat. Karena pertunangan bukanlah akad untuk menikah, dan

tidak mengapa seseorang membatalkan lamarannya. Hanya saja membatalkan

lamaran bisa menjadi makruh jika tidak didasari alasan yang benar. Hal ini

dikarenakan pembatalan pertunangan (tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan)

merupakan sebuah pengingkaran terhadap janji untuk menikah.78

Dalam adat tradisi, jika pihak perempuan memutuskan pertunangan

tersebut. pihak perempuan hendaklah membayar dua kali lipat ganti rugi

pemberian yang diberi oleh pihak lelaki. Selain mengganti semula kerugian uang

ringgit dan nilai hantaran saat pertunangan, pihak perempuan juga harus

memulangkan semula cincin pertunangan.

Di dalam Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri

Sabah) ada menyatakan jenis ganti rugi yang boleh di tuntut di Mahkamah Syariah

Sabah, yaitu pihak yang mungkir bertanggungjawab memulangkan pemberian-

pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya atau membayar apa-apa uang yang

telah dibelanjakan untuk membuat persediaan bagi acara pernikahan.

Jelas terdapat perbedaan dari segi tradisi dan undang-undang. Untuk

mencari kesesuaian mengikut ajaran Islam, maka dalam menyikapi hal tersebut

maka Imam Syafi‟e ada berpendapat soal ganti rugi pertunangan:79

78

Dr. Muhammad Ra‟fat „Utsman, Fikih Khitbah Dan Nikah, (Depok: Fathan Media

Prima, 2017), Cetakan Pertama, hlm. 44. 79

Ibid, hlm. 45

Page 78: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

63

1) Pendapat madzhab Syafi‟ie:

Dalam fiqh madzhab Syafi‟ie kita mendapati ahli fiqhnya menjelaskan

bahwa sesuatu yang dibawa oleh pelamar kepada perempuan yang dilamarnya

setelah lamarannya diterima dan sebelum terjalinnya akad nikah hendaklah dilihat

terlebih dahulu, apakah barang bawaannya itu dimaksudkan sebagai hadiah untuk

menikahinya atau hanya sebatas hadiah semata. Jika hadiahnya itu diniatkan untuk

menikahi perempuan yang dilamarnya, maka ia berhak meminta kembali hadiah

tersebut, baik pembatalan khitbahnya itu bersumber dari pihak lelaki ataupun dari

pihak perempuan.

Kelompok ini berhujah bahwa hadiah tersebut tidak pernah diucapkan

secara jelas oleh pihak pelamar sebagai bentuk hadiah semata, namun ada maksud

lain yaitu hendak menikahinya dan ia tidak akan tenang terhadap hadiahnya itu

jika pernikahannya tidak terjadi. Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah menjelaskan bahwa harta

seorang muslim tidak halal kecuali jika pemilik hartanya itu rela untuk digunakan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

لا يحل لامرئ من مال أخيو إلا ما أعطاه من طيب نفس

Artinya: “Tidak halal harta seorang saudara kecuali dia memberikannya

atas dasar kerelaan dirinya.”80

Oleh karena ini, Imam Al-Ghazali81

berkata: “siapa saja yang hadir dalam

sebuah hidangan makanan tanpa diundang, kemudian sohibul hajat memberikan

makanan kepadanya karena merasa malu, maka sesungguhnya makanan itu tidak

halal bagi orang yang datang tersebut”. Kemudian Imam Al-Ghazali juga

80

Hadis Riwayat Abu Dawud dan Daruquthni, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam

Shahihul Jami‟ no. 7662 81

Salah seorang ulama terkemuka dari kalangan madzhab Syafi‟ie

Page 79: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

64

menjelaskan bahwa bentuk ghasab82

itu ada dua jenis; pertama: ghasab dengan

perampasan. Kedua: ghasab karena rasa malu. Adapun ghasab dengan perampasan

adalah seseorang yang mengambil harta orang lain dengan cara paksa. Sedangkan

ghasab karena rasa malu adalah seseorang yang mengambil harta orang lain dan

pemilik harta itu memberikannya karena rasa malu. Kedua jenis ghasab tersebut

hukumnya haram, tidak ada bedanya antara mengghasab dengan bathin. Dan yang

dimaksudkan mengghasab dengan bathin adalah karena adanya rasa malu.

Imam Al-Ghazali juga berkata dilain kesempatan: “jika seseorang

menampakkan kefakiran dan menyembunyikan kekayaannya dengan maksud

mengharap pemberian orang lain, kemudian ada orang yang member kepadanya

karena terlihat fakir, maka sesungguhnya harta yang diberikan kepadanya itu

hukumnya haram.”

Imam Ar-Rafai‟ie83

juga berkata: “Setiap orang yang memberikan sesuatu

karena alasan atau tujuan tertentu, kemudian tujuannya itu tidak tercapai dari

orang yang diberinya, maka pemberiannya itu hukumnya tidak halal. Oleh karena

ini, jika seseorang melamar seorang perempuan dengan memberikan sebuah

hadiah tanpa disebutkan bahwa hadiahnya itu bukan hadiah semata namun

dimaksudkan untuk menikahinya, lalu lamaranya diterima tetapi tidak berujung

pada akad pernikahan, maka harta yang diberikannya itu berhak untuk diminta

kembali.

82

Secara harfiah, ghasab adalah mengambil sesuatu secara paksa dengan terang-terangan.

Manakala secara istilah, ulama bermacam-macam mendefinisikannya, Madzhab Hanafi

mendefinisikan ghasab sebagai mengambil harta orang lain yang halal tanpa izin sehingga barang

itu berpindah tangan. 83

Salah seorang pembesar dari ulama madzhab Syafi‟ie.

Page 80: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

65

Demikianlah pendapat madzhab Syafi‟ie mengenai hukum permasalahan

hadiah yang diberikan pelamar atas maksud untuk menikahi yang dilamar disaat

lamarannya batal. Namun jika hadiah yang diberikannya itu diniatkan hanya

sebatas pemberian sahaja, bukan untuk menikahinya, maka dalam permasalahan

seperti ini, fiqh Syafi‟ie menilai bahwa pelamar tidak dihalalkan baginya84

untuk

meminta kembali hadiah yang sudah diberikan olehnya. Hal ini sesuai dengan niat

dan maksud si pelamar yang hanya Allah dan dirinya yang tahu. Semua

permasalahan ini jika hadiah tersebut diberikan sebelum akad nikah dan akad

nikahnya tidak terjadi. Adapun jika pemberian itu diberikan setelah terjadinya

akad nikah dan dia menyatakan dengan jelas bahwa hadiahnya itu semata hadiah

saja, maka ia tidak berhak memintanya kembali. Hal ini dikarenakan secara tidak

langsung pihak lelaki telah memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan

memberikan hak untuk menggunakannya tanpa harus menggantinya. Maka lelaki

tidak ada hak untuk meminta kembali. Yang demikian itu sama halnya jika

seseorang kedatangan tamu, lalu ia member tamu tersebut makanan dengan

berkata; “silahkan dimakan hidangannya” kemudian jika tuan rumah meminta

tamu tersebut untuk mengganti hidangan yang dimakan olehnya, maka tamu tidak

harus menggantinya.85

Adapun begitu, terdapat kesan baik dan buruk daripada kasus ini.

Misalnya, hak yang sepatutnya dapat dikembalikan kepada yang berhak.

Undang-undang ini juga diamati bahwa dapat membantu untuk menegakkan

keadilan dan terhindar dari penindasan karena kerugian yang banyak, maka

84

Antara dirinya dengan Allah. 85

Ibnu Hajar Al-Haitsami, Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fikhiyah, juz 4, hlm. 112

Page 81: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

66

pihak yang ingin membuat gugatan ganti rugi berhak untuk menuntut hak

berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan dengan alasan yang

munasabah. Namun begitu, pasti ada pihak yang tidak berpuas hati meskipun

undang-undang telah ditetapkan seiring dengan hukum syarak. Seandainya

defendan enggan akur terhadap putusan hakim, maka ada proses lain yang

boleh dilakukan seperti membuat tuntutan balas.

Walaupun di dalam Al-Quran tiada disebut tentang ganti rugi dalam

pertunangan, namun ianya ada terdapat dalam istinbat hukum. Firman Allah

dalam surah Al-Maidah ayat 1,

الذين امنىا اوفىا بالعقىد يايها

Artinya: “wahai orang-orang beriman! Penuhilah janji-janji”86

Mungkin ada yang harus dijadikan perhatian jika ada orang yang

berkata bahwa pembatalan nikah kebanyakan dapat menimbulkan kesan

buruk dan menyakitkan bagi pihak perempuan dan keluarganya. Maka untuk

hal ini, bahwa kompensasi atas dibatalkannya pertunangan adalah

permasalahan lain diluar permasalahan hadiah atau pemberian yang harus

dikembalikan lagi. Karena bisa jadi hadiah yang diberikan pelamar kepada

perempuan yang dilamarnya mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan

kerugian yang harus ditanggung oleh pihak perempuan dan keluarganya baik

berupa kerugian materil ataupun kerugian harga diri akibat tidak jadinya

nikah. Hal ini jika yang membatalkan pernikahan tersebut berasal dari pihak

lelaki

86

Department Agama RI (Al Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka),

Ciputan Timur. Hlm 107.

Page 82: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

67

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam seksyen 15, ganti rugi yang boleh di tuntut di Mahkamah Syariah

Sabah, yaitu pihak yang mungkir bertanggungjawab memulangkan

pemberian-pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya atau membayar

apa-apa uang yang telah dibelanjakan dalam rangka persediaan bagi acara

pernikahan. Misalnya seperti pemberian cincin, mobil, serta pemberian yang

boleh diguna kembali. Seandainya pemberian itu dalam bentuk uang dan

digunakan untuk membeli barang persediaan untuk pernikahan seperti cat

dan renovasi rumah maka ia harus diganti sebagaimana nilainya. Pihak yang

berhak membayar ganti rugi tidak kira lelaki atau perempuan.

2. Penerapan Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri

Sabah) di Mahkamah Syariah Sabah terlaksana tetapi hanya 3 kasus yang

disetujui oleh hakim mahkamah. Sementara kasus yang lainnya telah

dibatalkan dan selebihnya selesai melalui perdamaian penghakiman sulh87

.

Namun tuntutan ganti rugi karena keaiban tidak disetujui.

3. Pendapat madzhab Syafi‟iyyah adalah sesuai dengan Seksyen 15

dikarenakan ganti rugi itu menjadi tanggungjawab bagi pihak yang mungkir

untuk memulangkan semula hadiah yang dimaksudkan atas dasar

pernikahan. Harta yang diberikan berhak untuk diminta kembali seandainya

tidak berujung pernikahan.

87

Juga difahami sebagai mediasi

Page 83: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

68

B. Saran-Saran

Di sini penulis ingin mengemukakan beberapa saranan atau cadangan yang

dapat dijadikan solusi dan masukan kepada para pembaca terutama bagi

masyarakat di Malaysia.Saran ini juga patut diambil oleh pihak yang terlibat

secara langsung atau tidak. Antaranya yaitu:

1. Dalam kasus ini masih belum ada kesadaran bagi pihak-pihak yang

memungkiri janji dan membatalkan pertunangan. Karena timbulnya

kerugian daripada pembatalan tersebut, undang-undang keluarga Islam

mewujudkan enakmen ini bagi memberi keringanan terhadap bebanan

kerugian yang telah ditanggung dengan syarat harus patuh perintah atau

peruntukan undang-undang yang tersedia.

2. Seharusnya ketentuan tentang undang-undang keluarga Islam diterapkan

ke dalam pembelajaran yang tersedia diperingkat sekolah menengah

seperti mata kuliah pendidikan Islamiah, dan memperbanyakkan buku.

Selain itu, kalimat yang menjelaskan soal masalah keluarga Islam, melalui

media elektronis. Maka saya percaya masyarakat dapat mengetahui

kewajiban syariah dan perkembangan undang-undang Keluarga Islam di

Malaysia.

Jambi, 07 Oktober 2019

Penulis

Page 84: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

69

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abdul Majid Mahmud Mathlub, Al-Wajiz Fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah,

Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Alih Bahasa Harits Fadhly Dan

Ahmad Khotib Surakarta : Era Intermedia, 2005.

Abdullah Bin „Abdul „Aziz Al-„Anqary, Hasiyah Ar-Raudh Al-Murabba‟, Juz 3

Abu Zahrah, Muhammad, Al-Ahwal Al-Shakhsiyyah, Dar Al-Fikr Al-Arabi, T.Th.

Ahmad Dardiry,Syarhul Kabir, Hasiyah Ad-Dasuqi, Juz 2

Awal, Nor Aziah Mohd, Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Di Malaysia,

Cet Ke-2, Selangor: International Law Book Services, 2007.

Ayyub, Syaikh Hassan, Fikih Keluarga, Penerjemah, M. Abdul Ghaffar: Cet Ke-5

Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, 2008.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cet. Ke-2, Raja Grafindo

Persada: Jakarta, 1998.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dan Praktek, Cet. Ke-2, Sinar Grafika:

Jakarta, 1996.

Department Agama RI (Al Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode

Angka), Ciputan Timur

Despdikdub, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Dr. Muhammad Ra‟fat „Utsman, Fikih Khitbah Dan Nikah, (Depok:Fathan Media

Prima, 2017), Cetakan Pertama

H.Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbaris

Penelitian Kualitatif Lapangan Dan Perpustakaan, Jakarta: Gaung

Persada Press, 2007.

Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim, Syaikh An-Nabhani, Abu Zakaria Yahya

Bin Syaraf Bin Hasan Bin Husain An-Nawawi, Ringkasan Riyadhus

Shalihin, (Depok: Keira Publishing)

Hasiyah Ibnu „Abidin. Juz 2

Page 85: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

70

Ibnu Hajar Al-Haitsami, Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fikhiyah, juz 4

Ibnu Najar, Muntahal Iradat, Bagian Kedua

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, Jil II, Cet. Ke-3,

Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Ibrahim, Ahmad, Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia, T.T. Melayan

Law Journal Sdn. Bhd, 1999.

Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,

Cet.Ke-1, Bandung: Alfabeta, 2017.

Lexy.J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung:

PT.Remaja Rosdakarya, 201.

M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Ahklak Al-Usrah Al-Muslimah Buhus Wa

Farwa: Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, alih

bahasa Habibi Rahman, Cet. XII, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Majib, Mimi Kamariah. Undang-Undang Keluarga Di Malaysia, Kualau Lumpur:

Batterworth Asia, 1992.

Manshur Bin Yunus Al-Bahuni, Raudh Al-Murabba‟, Juz 3

Manshur Bin Yunus Bin Idris Al-Bahuni, Kasyaf Al-Qonna‟ „An Matani Intisa‟,

Juz 5

Moh Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Muhamad, Fauzi Muhd, UU Keluarga Islam Dalam Empat Mazhab Pembentukan

Keluarga, Jil 1, Selangor Darul Ehsan: Synergymate Sdn. Bhd, 2003.

Muhammad bin „Abdurrahman At-Tharablisi yang dikenal dengan sebutan Al-

Khatib, Mawahib Al-Jalil Syarh Mukhtashar Al-Khalil, Jilid 3

Muhammad Utsman Al-Khasyt, Fiqh Al-Nisa‟; Fi Dhauil Mazahib Al-Arba‟ah

Wal Ijtihadati Al-Fiqhiyyah Al-Mu‟aşirah, Ed. In, Kitab Fikih Wanita

Empat Mazhab, alih bahasa Teguh Sulistyowati As-Sukoharj, Jakarta:

Kunci Iman, 2014.

Mukhtar, Metode Penelitian Deskriftif Kualitatif, Jakarta: GP Press Group, 2013.

Page 86: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

71

Mustofa Al-Khin, Dkk, Kitab Fikah Mazhab Syafie: Menghuraikan Bab Undang-

Undang Kekeluargaaan, Penejermah Azizi Ismail Dan Mohad Asri

Hashim, Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhan, 2002.

Najibah Mohd Zin, Perkembangan Undang-Undang Di Malaysia: Undang-

Undang Keluarga (Islam), Jld 14 Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan

Pustaka, 2007.

Nawawi Abu Zakariyyah Yahya Bin Yusuf, Al-Minhaj Al-Talibin, Al-Taba‟ah Al-

Misriyyah, T.Th.

Rahman, Mat Saad Adb, Undang-Undang Keluarga Islam Aturan Perkahwinan

Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa, Cet. Ke-2, Selangor:

Intel Multimedia And Publication, 2002.

Raihanah Azahari, Asmak Ab Rahman Dan Bahiyah Ahmad, Jurnal Syariah, Jil.

Ke-20 Bil.2, Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2012.

Sabiq, Sayyid Hasan, Fikih Sunnah, Penerjemah: Nor Hasanuddin, Jil III, Cet Ke-

3, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007.

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), Jambi: Syariah Press,

2014.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta,

2011.

Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jaza`Iri, Minhajul Muslim, Cet ke-1, Solo: Penerbit

Insan Kamil, 2014.

Tarmizi M. Jakfar, Nur Azizah Fayyadhah Binti Baharuddin, Peran Majelis Sulh

Dalam Penyelesaian Hak Hadhanah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di

Mahkamah Syariah Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, Negara

Malaysia), Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1,

Januari – Juni 2018, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh

Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Ed.1, Cet

Ke-4, Jakarta: Pt Rajagrafindo, 2009.

Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, Cet. Ke-1, Jil. Ke-9, Jakarta:

Gema Insani, 2011.

Page 87: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

72

Yaacob, Abdul Manir Supi, Siti Samsiah Muhamad, Manual Undang-Undang

Keluarga Islam, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia

(IKIM), T.Th.

Zainul Rijjal & Nur Hidayah Muhd Hashim, Isu-Isu Syariah Di Malaysia Siri 1,

Kuala Lumpur: Insititut Kefahaman Islam Malaysia, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Enakmen 6 Tahun 2004 (Negeri Sabah)

Enakmen 8 Tahun 2004 (Negeri Sabah)

Enakmen Mahkamah Syariah 2004 (Negeri Sabah)

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Sabah) 2004.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan

Jurnal Hukum XX/I, Hak-Hak Wanita Islam Dalam Kes Mungkir Janji Untuk

Berkahwin Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Undang-Undang

Sivil Dan Syariah,1426H(Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Berhad

(PNMB))Cetakan Pertama 2004

Jurnal Hukum XXI/I, Putusan Hakim Mahkamah Syariah Malaysia,1427H (Kuala

Lumpur: Percetakan Nasional Berhad (PNMB)) Cetakan Pertama 2004

Rang Undang-Undang Tatacara Mal Mahkmah Syariah Sabah 2014

Undang-Undang Malaysia, Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan

Dan Penceraian) 1976 (Akta 156) & Kaedah-Kaedah, (Kuala Lumpur:

Dolphin Press International Sdn. Bhd) 2013.

Warta Kerajaan (Negeri Sabah), No.7, Jil 51, Government Of Sabah Gazette

Published By Authority.

Page 88: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

73

C. Lain-Lain

Portal Resmi E-Syariah Malaysia,

Http://Www2.Esyariah.Gov.My/Esyariah/Mal/Portalv1/, di akses pada

tanggal 6 April 2019

Laman Web Resmi Jabatan Kehakiman Syariah (Negeri Sabah),”

Http://Sabah.Jksm.Gov.My,” di akses pada tanggal 6 April 2019

Department Agama RI (Al Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode

Angka), Ciputan Timur.

Anonim, “Mahkamah Syariah Di Malaysia”,

Https://Ms.Wikipedia.Org/Wiki/Mahkamah_Syariah_Di_Malaysia, di

akses pada tanggal 15 Juli 2019.

Page 89: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

LAMPIRAN

Di Kantor Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah Kota Kinabalu

Wawancara Di Kantor Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah Kota Kinabalu

Ketua pegawai pendaftaran Mohd Amir Bin Rifin @ Mohd rifin

Page 90: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

Wawancara Di Kantor Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah Kota Kinabalu

Ketua pegawai pendaftaran Mohd Amir Bin Rifin @ Mohd rifin

Page 91: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

Wawancara Di Kantor Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah Kota Kinabalu

Ketua pegawai pendaftaran Mohd Amir Bin Rifin @ Mohd rifin

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH (NEGERI SABAH)

(JABATAN KETUA MENTERI)

Page 92: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,
Page 93: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,
Page 94: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,
Page 95: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,
Page 96: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,
Page 97: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,
Page 98: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

DAFTAR INFORMAN

Nama : Mohd Amir Bin Rifin @ Mohd rifin

Kantor : Kantor Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah Kota Kinabalu.

Departemen : Jabatan Kehakiman Syariah Kota Kinabalu

Malaysia.

Alamat : Jabatan Kehakiman Syariah (Negeri Sabah), Bangunan

Wisma Muis, Tingkat 6 Blok B, 88739 Kota Kinabalu,

Sabah.

Telp : +6088-253579

Page 99: PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS ...repository.uinjambi.ac.id/2056/1/FULL SKRIPSI NAZIAH 2019...pernikahan seperti membiayai acara pesta pernikahan.4 Kebiasaan pada masa kini,

CURRICULUM VITAE

Nama : Naziah Binti Setu

Tempat / Tanggal Lahir : Sabah / 13 Augustus 1996

Email : [email protected]

No. Kontak / HP : +6289624529872

Alamat : Mess Pelajar Malaysia, No. 44, Rt. 24, Rw. 08,

Jalan Melur 2, Kelurahan Simpang Iv Sipin,

Telanaipura, 36124, Jambi, Indonesia.

Pendidikan Formal :

No Jenis Pendidikan Tempat TahunTamat

1. PASTI Al-Iman Sabah, Malaysia 2002

2. SK Gayang Sabah, Malaysia 2008

3. SMKA Limauan Sabah, Malaysia 2010

4. SMK Badin Sabah, Malaysia 2013

3. Kolej Antarabangsa Unifield Melaka, Malaysia 2017

4. UIN STS JAMBI Jambi, Indonesia 2019

Pengalaman Organisasi :

1. Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia Indonesia 2018/2019

2. Sekretariat Mahasiswa Fakulti

Jambi, September 2019

Penulis,