Prioritas Program 2011-2015

PROGRAM PRIORITAS FORUM KERJASAMA DAERAH

MITRA PRAJA UTAMA TAHUN 2011-2015

Bidang Ekonomi :

No. Isu Program Prioritas

Tahun 2011-2015 Indikasi Pencapaian Program

1. Pemberdayaan IKM/UKM yang

berorientasi produk/jasa

kreatif

Terbangunnya pemahaman bersama SKPD terkait pada masing-

masing provinsi anggota MPU tentang kecenderungan trend

pengembangan ekonomi kreatif di masa depan;

Teridentifikasi potensi IKM/UKM pada provinsi anggota MPU yang

berorientasi produk/jasa kreatif; Terumuskannya model kebijakan pengembangan ekonomi kreatif

yang dapat diimplementasikan oleh provinsi anggota MPU.

Dihasilkannya modul sosialisasi pengembangan ekonomi kreatif

untuk kegiatan sosialisasi di kabupaten/kota pada masing-masing wilayah provinsi anggota MPU.

2. Pengembangan IKM/UKM

yang berdaya saing dalam menghadapi tantangan China-

Asean Free Trade

Terbangunnya pemahaman bersama skpd terkait pada masing-

masing provinsi anggota MPU tentang kecenderungan semakin

meningkatnya peta persaingan ekonomi global (salah satunya adalah tantangan China-Asean Free Trade) yang berdampak pada

pasar IKM/UKM di daerah masing-masing; Terumuskannya langkah-langkah dan rekomendasi provinsi anggota

MPU yang dapat disampaikan kepada kementrian yang terkait

dalam rangka meningkatkan daya saing IKM/UKM dalam

menghadapi tantangan China-Asean Free Trade.

3. Pengembangan produk

agribisnis organik


masing provinsi anggota MPU tentang potensi pengembangan

produk agribisnis organik dalam meningkatkan added value produk agribisnis bagi petani dan konsumen;

Terselenggaranya studi banding dan proses pembelajaran terhadap

best practice profil agribisnis organik yang ada pada satu wilayah

provinsi anggota MPU, untuk selanjutnya dapat dikembangkan oleh skpd terkait pada masing-masing provinsi anggota MPU;

Terselenggaranya pameran khusus produk agribisnis organik yang

dihasilkan oleh masing-masing anggota MPU dalam rangka mengundang investasi dan promosi pemasaran produk agribisnis

organik;

Terumuskannya langkah-langkah dan rekomendasi provinsi anggota

MPU yang dapat disampaikan kepada kementrian pertanian dalam rangka pengembangan potensi pengembangan produk agribisnis

organik pada masing-masing provinsi anggota MPU.

4. Penguatan dan Pengelolaan Ketahanan pangan


masing provinsi anggota MPU tentang kondisi kebutuhan (demand), pemenuhan kebutuhan (supply), dan potensi (stock) untuk

beberapa komoditi pangan strategis yang disampaikan oleh masing-masing provinsi anggota MPU, dibandingkan dengan profil

ketahanan pangan nasional; Terumuskannya langkah-langkah dan rekomendasi provinsi anggota

MPU yang dapat disampaikan kepada kementrian pertanian dalam

rangka penguatan dan pengelolaan ketahanan pangan organik

pada masing-masing provinsi anggota MPU; Dihasilkannya kesepakatan, komitmen bersama, dan kerjasama

skpd terkait pada masing-masing provinsi anggota MPU dalam

mengelola kebutuhan (demand), pemenuhan kebutuhan (supply), dan potensi (stock) untuk beberapa komoditi pangan strategis,

dalam rangka penguatan dan pengelolaan ketahanan pangan

masing-masing provinsi anggota MPU.

2

5. Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Antar Daerah


masing provinsi anggota MPU tentang kasus-kasus yang terjadi yang menimpa tenaga kerja dari wilayah provinsi anggota MPU

tertentu, pola pencegahan, penanganan, dan kerjasama pemecahannya dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga

kerja antar daerah;


MPU yang dapat disampaikan kepada kementrian tenaga kerja dalam rangka pembinaan dan perlindungan tenaga kerja antar

daerah pada masing-masing provinsi anggota MPU; Teridentifikasinya dan terdayagunakannya fasilitas pelatihan dan

pengembangan keahlian tenaga kerja yang telah dimiliki oleh

provinsi anggota MPU tertentu untuk melayani kebutuhan

pengembangan kompetensi tenaga kerja yang dikirim oleh masing-masing provinsi anggota MPU;

Terselenggaranya kegiatan pelatihan dan pengembangan keahlian

tenaga kerja yang dilayani oleh lembaga pelatihan dan pengembangan keahlian tenaga kerja yang telah dimiliki oleh

provinsi anggota MPU tertentu, secara periodik dan diikuti oleh sejumlah tenaga kerja atau pencari kerja yang dikirim oleh masing-

masing provinsi anggota MPU.

Bidang Lingkungan dan Infrastruktur :

No. Program Prioritas Tahun

2011-2015 Indikasi Pencapaian Program

1. Pengembangan sistem

Mitigasi Bencana


masing provinsi anggota MPU tentang potensi, intensitas, dan

dampak bencana pada masing-masing wilayah provinsi anggota MPU serta konsep mitigasi bencana yang dapat dilakukan oleh

provinsi anggota MPU;

Terselenggaranya studi banding dan proses pembelajaran terhadap

best practice pengelolaan dampak bencana yang ada pada satu wilayah provinsi anggota MPU, untuk selanjutnya dapat

dikembangkan oleh skpd terkait pada masing-masing provinsi anggota MPU;

Terkelolanya upaya penanggulangan potensi bencana banjir akibat

luapan aliran sungai lintas provinsi anggota MPU.

2. Pencegahan dan pengeloaan dampak global warming


masing provinsi anggota MPU tentang upaya pencegahan dan pengeloaan dampak global warming;

Terumuskannya kesepakatan provinsi anggota MPU untuk

melakukan gerakan bersama kesadaran mencegah, mengurangi, dan mengelola dampak global warming baik di lingkungan instansi pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat, yang dipandu

oleh kementrian terkait ; Terdayagunakannya lembaga sosial kemasyarakatan pada masing-

masing provinsi anggota MPU (masing-masing 1 setiap provinsi)

untuk memahami dan peduli melakukan gerakan bersama kesadaran mencegah, mengurangi, dan mengelola dampak global warming di lingkungan masyarakat;

Teraktualisasinya gerakan kesadaran mencegah, mengurangi, dan mengelola dampak global warming di lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga sosial kemasyarakatan pada masing-masing

provinsi anggota MPU.

3

3. Pengembangan moda transportasi publik massal


masing provinsi anggota MPU tentang best practice perkembangan sebuah kota (di luar negeri) yang mampu mengelola penyediaan

sarana transportasi publik massal dengan baik, disampaikan oleh kementrian terkait dan international expert di bidang transportasi

publik;

Terumuskannya grand design 10 (sepuluh) kota ibukota provinsi

anggota MPU dalam membangun dan mengembangkan moda transportasi publik massal;

Terumuskannya grand design 10 (sepuluh) provinsi anggota MPU

dalam membangun dan mengembangkan sarana perhubungan lintas provinsi anggota MPU.

4. Konservasi produk budaya Terbangunnya pemahaman bersama skpd terkait pada masing-

masing provinsi anggota MPU tentang perlindungan hukum

terhadap kekayaan intelektual dan produk budaya yang dimiliki provinsi anggota MPU yang disampaikan oleh kementrian terkait;

Tersosialisasikannya pengetahuan dan kepentingan perlindungan

hukum terhadap kekayaan intelektual dan produk budaya kepada kabupaten/kota yang ada pada masing-masing provinsi anggota

MPU.

5. Penguatan dan pengelolaan ketahanan energi


masing provinsi anggota MPU tentang konsep ketahanan energi yang dapat dilakukan oleh masing-masing provinsi, disampaikan

oleh kementrian terkait;

Terumuskannya kesepakatan provinsi anggota MPU untuk

melakukan gerakan bersama mengelola ketahanan energi;

6. Peningkatan Kerjasama

Promosi dan Pemasaran Kepariwisataan secara

Terpadu

Terumuskannya penawaran 1 (satu) paket penawaran wisata

lengkap meliputi destinasi wisata dari Provinsi Lampung, Banten,

DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT;

Terpilihnya 1 (satu) provider jasa swasta yang mampu mengelola

paket penawaran wisata lengkap 10 (sepuluh) provinsi anggota

MPU; Terlaksananya launching perdana perjalanan wisata lengkap 10

(sepuluh) provinsi anggota MPU yang diikuti oleh 1 (satu)

rombongan turis domestik dan 1 (satu) rombongan turis asing.

7. Pengembangan potensi wisata daerah menjadi destinasi wisata nasional dan internasional


masing provinsi anggota MPU tentang kiat pengelolan dan penyediaan kelengkapan sarana destinasi wisata dunia (dengan

mengambil best practice salah satu tempat wisata dunia di manca negara);

Terbuatnya brosur promosi tempat wisata daerah yang dibuat oleh

10 (sepuluh) provinsi anggota MPU; Tersedianya outlet informasi pada masing-masing provinsi anggota

MPU yang mampu memberikan penjelasan tentang tempat wisata

daerah yang dimiliki oleh 10 (sepuluh) provinsi anggota MPU.

4

Bidang Sosial :



1. Pencapaian MDG Tahun 2015 Terumuskannya grand design 10 (sepuluh) provinsi anggota MPU

dalam mencapai 8 (delapan) Millenium Development Goals

(MDGs) Tahun 2015 yang meliputi : 1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;

2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal; 3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;

4. Menurunkan angka kematian anak;

5. Memperbaiki kesehatan maternal; 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;

7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Terlaksananya evaluasi tahunan dan sharing problem solving atas

pencapaian indikator pencapaian 8 (delapan) Millenium

Development Goals (MDGs) Tahun 2015 yang dilakukan oleh provinsi anggota MPU ;


MPU yang dapat disampaikan kepada kementrian terkait dalam rangka pencapaian indikator pencapaian 8 (delapan) Millenium

Development Goals (MDGs) Tahun 2015 pada masing-masing provinsi anggota MPU.

2. Pengembangan sistem jaminan sosial dan jaminan

kesehatan

Sharing informasi best practice beberapa kabupaten/kota yang ada

di wilayah provinsi anggota MPU dalam mengimplementasikan jaminan sosial dan jaminan kesehatan kepada warganya;

Sosialisasi best practice jaminan sosial dan jaminan kesehatan yang

dapat diimplementasi oleh kabupaten/kota pada provinsi anggota

MPU; Terapresiasinya kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi

anggota MPU yang mampu mengimplementasikan jaminan

3. Pengelolaan dan penanganan

kasus perdagangan anak dan perempuan


masing provinsi anggota MPU tentang sejumlah kasus perdagangan

anak dan perempuan yang perbah terjadi, pencegahan, dan penanganannya;

Terumuskannya model kerjasama antar provinsi anggota MPU

dalam penanggulangan dan penanganan kasus perdagangan anak dan perempuan.

4. Pencegahan, pengelolaan,

dan penanganan penyebaran penyakit menular

Teridentifikasinya jenis-jenis penyakit menular yang berpotensi

berjangkit di wilayah provinsi anggota MPU dan tergalangnya

kerjasama dalam melakukan pencegahan dan penanganannya terhadap potensi penyebaran penyakit menular lintas provinsi;

Sharing best practice pelayanan beberapa RSUD di wilayah provinsi

anggota MPU dalam menangani penyebaran penyakit menular.

5. Pengembangan dan pengelolaan jaminan dan

perlindungan hukum bagi masyarakat

Teridentifikasinya dan dipahaminya hak dan kewajiban masyarakat

sipil yang dapat dilayani oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, oleh skpd terkait;

Sharing best practice pengalaman provinsi anggota MPU dalam

memberikan perlindungan hukum bagi warganya; Sharing best practice pengalaman provinsi anggota MPU dalam

penegakkan produk hukum daerah, pengelolaan keamanan dan

ketertiban umum wilayah;

6. Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sharing best practice penanganan PMKS oleh kabupaten/kota di

wilayah provinsi anggota MPU; Kerjasama pembinaan dan rehabilitasi PMKS dengan memanfaatkan

kelembagaan pengembangan kecakapan hidup yang dimiliki oleh

provinsi anggota MPU.

5

Bidang Pemerintahan :



1. Penegakan produk hukum

daerah

Teridentifikasinya sejumlah produk hukum daerah yang perlu

ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dengan lahirnya UU dan PP

yang baru; Sharing informasi best practice provinsi anggota MPU dalam

merumuskan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh

pemerintah provinsi;

Sharing informasi best practice provinsi anggota MPU dalam

pengelolaan dan penegakkan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

2. Pengembangan layanan On-

line system antar provinsi anggota MPU

Terwujudnya layanan On-line system yang berlaku untuk provinsi

anggota MPU :

o pemesanan tiket untuk memasuki tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah provinsi anggota MPU

o pemesanan kamar hotel yang dimiliki oleh pemerintah provinsi anggota MPU

o transfer antar bank yang dimiliki oleh pemerintah provinsi anggota MPU

Terkelolanya up-dating situs resmi MPU yang memuat laporan

kegiatan dan informasi pembangunan provinsi anggota MPU :

o Up-dating sekilas laporan kegiatan yang dilaksanakan MPU o Up-dating perkembangan pembangunan dan kebijakan yang

terjadi pada provinsi anggota MPU Terlatihnya operator situs resmi MPU yang bekerja pada sekber

MPU pada masing-masing provinsi anggota MPU untuk melakukan

up-dating situs resmi MPU.

3. Pengelolaan aset dan investasi bersama anggota

MPU

Terumuskannya konsep pengelolaan aset dan investasi bersama

anggota MPU, yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

Dihasilkannya rumusan/rujukan/rekomendasi kebijakan yang dapat

mengatur pengelolaan aset dan investasi bersama berbasis forum kerjasama daerah, kepada kementrian terkait;

Terbentuknya lembaga pengelolaan aset dan investasi bersama

anggota MPU, yang sesuai dengan peraturan dan perundangan

yang berlaku.

4. Pengembangan dan

pengelolaan produk hukum

daerah yang berlaku lintas provinsi

Terselenggaranya pengkajian produk hukum daerah dapat yang

berlaku lintas provinsi;

Terumuskannya produk hukum daerah dapat yang berlaku lintas

provinsi .

5. Penanganan Kependudukan dan Urbanisasi Antar Daerah


masing provinsi anggota MPU tentang konsep implementasi KTP On-line, yang dipandu oleh kementrian dalam negeri;

Terumuskannya konsep implementasi KTP On-line di provinsi

anggota MPU yang difasilitasi oleh kementrian dalam negeri; Terumuskannya model kerjasama dalam pengelolaan transmigrasi

untuk provinsi anggota MPU.

6 Peningkatan kualitas SDM

aparatur melalui kerjasama pengembangan Diklat

7 Pengembangan kapasitas

dan jejaring infokom dalam pembangunan antar provinsi

8 Penguatan ketahanan dan

kesatuan bangsa antar provinsi

Documents

Prioritas Program 2011-2015