Upload
lymien
View
245
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
PRINSIP ARBITRASE BERBASIS SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
DISERTASI
Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Di Bawah Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc (CTM)., Sp.A. (K)
Untuk Dipertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara
Oleh
MUHAMMAD ARIFIN
098101022
PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
2014
Universitas Sumatera Utara
LEMBAR PENGESAHAN
(Promosi Doktor) Judul Usulan Disertasi : PRINSIP ARBITRASE BERBASIS SYARIAH
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
Nama : Muhammad Arifin Nomor Pokok : 098101022 Program : Doktor (S3) Ilmu Hukum
Menyetujui Komisi Pembimbing:
Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H Promotor
Prof. Dr. H. Hasballah Thaib, M.A. Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LLM
Kopromotor Kopromotor
Ketua, Dekan,
Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum
Universitas Sumatera Utara
KOMISI PENGUJI
Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum Penguji
Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S. Penguji
Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A Penguji
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Subjek penelitian disertasi ini fokus pada prinsip arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kajian dilakukan setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberi kemungkinan pilihan forum (choice of forum) bagi bank syariah dan nasabah untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase syariah. Pilihan forum dilakukan melalui kesepakatan yang dirumuskan dalam akad. Sesuai subjek kajian, masalah pokok yang akan dibahas adalah: Pertama, implikasi pengaturan undang-undang perbankan syariah bagi penggunaan arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kedua, validitas dan yurisdiksi arbitrase syariah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Ketiga, prinsip yang melekat pada arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.
Meski Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 telah menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) UUPS 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun validitas arbitrase syariah sebagai pilihan forum tetap dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sesuai norma yang terumus pada Pasal 55 ayat (2) UUPS 2008, arbitrase syariah sebagai pilihan forum di luar peradilan agama dapat dibenarkan menyelesaikan sengketa perbankan syariah bila terdapat kesepakatan tertulis di antara para pihak lebih dahulu.
Tujuan penelitian bertumpu kepada tiga isu pokok tersebut dengan mengadakan analisis untuk menemukan dan mengelaborasi prinsip arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kegiatan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menemukan sekaligus menganalisis prinsip atau asas yang menjadi fundamen bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui arbitrase syariah.
Dari hasil kajian, ditemukan prinsip pokok arbitrase syariah, yakni: Pertama, prinsip ketuhanan. Kedua, perjanjian arbitrase menjadi dasar kewenangan arbitrase syariah. Ketiga, perdamaian merupakan tujuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah dalam upaya menjaga hubungan silaturrahim di antara para pihak. Keempat, arbitrase syariah merupakan sarana penegakan keadilan bagi para pihak. Kelima, prinsip itikat baik. Keenam, pilihan hukum dapat dilakukan sesuai dengan syariah. Ketujuh, putusan arbitrase syariah bersifat final dan mengikat. Kedelapan, arbiter berkedudukan netral dan beragama Islam, serta kesembilan, prinsip kerahasiaan. Perbedaan prinsip arbitrase syariah dengan prinsip arbitrase umum non-syariah, terletak pada syariah yang mendasari arbitrase syariah. Prinsip syariah memberi implikasi yang luas bagi pembahasan terhadap prinsip arbitrase dalam hukum Islam.
Untuk jangka panjang, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan rujukan dalam penyusunan program legislasi maupun bagi penegakan hukum untuk menyelesaikan sengketa berbasis hukum Islam di luar institusi peradilan agama Melihat perkembangan institusi dan transaksi keuangan syariah yang begitu pesat, perlu diimbangi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang mempunyai tujuan untuk mendamaikan yang mampu menjaga hubungan silaturrahim para pihak, sehingga hubungan bisnis tetap berjalan secara produktif. Target yang
Universitas Sumatera Utara
hendak dicapai, adalah agar forum arbitrase syariah menjadi pilihan utama dari pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara khusus dan bisnis berbasis syariah umumnya.
Untuk menyebarluaskan keberadaan arbitrase syariah bersama prinsip yang mendasari tata kerjanya, perlu ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas dan pelaku bisnis syariah dengan memanfaatkan berbagai media cetak dan elektronik, majelis taklim, maupun melalui pertemuan ilmiah berupa seminar, simposium dan lokakarya. Demikian pula pihak bersengketa yang telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase syariah yang disepakati dalam akad, harus memenuhi kesepakatan secara konsekwen dengan penuh itikad baik. Perlu mengamandemen UUAAPS 1999 dengan mengakomodir karakter syariah yang melekat pada arbitrase syariah atau alternatif membuat peraturan khusus yang mengatur arbitrase syariah. Institusi pendidikan diharap memberi peran dengan membentuk kurikulum yang berkaitan dengan bisnis syariah termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. BASYARNAS perlu dikembangkan dengan menyebarluaskan keberadaannya di setiap provinsi serta sekaligus dapat menjadi inspirator bagi pembentukan instrumen arbitrase syariah secara internasional.
Kata Kunci: Prinsip, Arbitrase Syariah, Sengketa Perbankan Syariah
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT The subject of the research in this dissertation is focused on sharia arbitration principle in settling sharia banking disputes. The study was conducted after Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking (UUPS 2008) provided the choice of forum for sharia banks and their clients to settle their disputes through sharia arbitration. The choice of forum is done through an agreement which is formulated in contracts. In accordance with the research subject, the main problems which were going to be analyzed were as follows: first, the implication of the regulation of sharia banking law for the use of sharia arbitration to settle sharia banking disputes; secondly, validity and jurisdiction of sharia arbitration in the Islamic law and in the positive law in Indonesia; and thirdly, the principle which is adhered to sharia arbitration to settle sharia banking disputes. Even though the Ruling of the Constitutional Court No. 93/PUU-X/2012 has stated that the explanation of Article 55, paragraph (2) of UUPS/2008 does not have any binding legal force, the validity of sharia arbitration as the choice of forum can always be used in settling sharia banking disputes. In accordance with the norms formulated in Article 55, paragraph (2) of UUPS/2008, sharia arbitration as the choice of forum outside the religious court is allowed to settle sharia banking disputes when there is a written agreement among the conflicting parties. The objective of the research was focused on the three main issues above by conducting the analysis in order to find out and to elaborate the sharia banking principle in settling sharia banking disputes. The research used judicial normative in order to find out and to analyze the principle which became the fundament for settling sharia banking disputes through sharia arbitration. The result of the research indicated the main principles of sharia arbitration: First, there was the principle deity in it; secondly, arbitration agreement became the basic authority of sharia arbitration; thirdly, reconciliation was the objective of settling a dispute through sharia arbitration in order to maintain good relationship among the conflicting parties; fourthly, sharia arbitration was a means for upholding the truth for the parties concerned; fifthly, there was the principle of faith in it; sixthly, choice of law could be made through sharia; seventhly, the ruling of sharia arbitration was final and binding; eighthly, arbitrators were non-aligned and Muslims; and ninthly, there was confidential principle in it. The distinction between the principle of sharia arbitration and the principle of non-sharia arbitration was that sharia arbitration was based on sharia. Sharia principle had broad implication on arbitration principle in the Islamic law. In the long term, this research will be used as an information source and a reference in organizing legislation program, and law enforcement could settle disputes based on the Islamic law outside the religious court. As sharia institutions and financial transactions develop rapidly, it is necessary to equal the mechanism of dispute resolution which is able to make reconciliation and to maintain good relationship among the parties concerned so that business can run productively. The target which will be achieved is that sharia arbitration forum becomes the main
Universitas Sumatera Utara
alternative of the conflicting parties in settling sharia banking disputes specifically and sharia based business in general. In order to spread out the existence of sharia arbitration and the principle of its procedure, it is necessary to improve socialization to public and to sharia based business people widely by using printed and electronic media, people’s gatherings, and scientific meetings such as seminars, symposiums, and workshops. The conflicting parties that have agreed in the written contract to settle their disputes through sharia arbitration forum should be consequent and have good faith. UUAAPS 1999 should be amended by accommodating sharia characteristic which is adhered to sharia arbitration or alternatively make specific regulation about sharia arbitration. Educational institutions are expected to play their role by making a curriculum related to sharia business, including the mechanism of settling disputes through sharia arbitration. BASYARNAS needs to be developed by spreading out its existence in every province and simultaneously becomes the inspirer for the establishment of sharia arbitration instrument internationally. Keywords: Principle, Sharia Arbitration, Sharia Banking Dispute
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah seru sekalian alam yang telah memberi rahmad dan
hidayah-Nya, sehingga Disertasi dengan judul Prinsip Arbitrase Berbasis Syariah
dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah ini dapat selesai disusun.
Arbitrase syariah merupakan bentuk arbitrase yang beroperasi berdasarkan
ketentuan hukum Islam. Di Indonesia, keberadaan arbitrase syariah diakui bersama
dengan arbitrase non syariah, dan tidak semua negara memiliki kedua institusi
arbitrase ini secara berdampingan. Meski fitur arbitrase syariah memiliki kesamaan
dengan arbitrase non syariah, namun karakteristik syariah telah membedakan
keduanya. Prinsip syariah merupakan fundamen arbitrase syariah, sehingga fitur
arbitrase senantiasa mengindahkan dan memperhatikan ketentuan hukum Islam yang
bersumber pada Alquran dan Sunnah.
Undang-Undang No. 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa menjadi payung bagi eksistensi arbitrase syariah. Kehadiran
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberi kesempatan
bagi bank syariah dan nasabah untuk memilih arbitrase syariah sebagai forum untuk
menyelesaikan sengketa mereka bila terjadi. Undang-undang perbankan syariah,
memberi kesempatan bagi arbitrase syariah untuk menjadi forum pilihan (choice of
law) penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penunjukan arbitrase syariah
dilakukan para pihak yang bersengketa dalam akad atau perjanjian, sehingga
kewenangan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara bank syariah dengan
nasabah tidak dilakukan melalui peradilan agama secara litigasi. Dapat dipilihnya
arbitrase syariah sebagai forum penyelesaian sengketa yang diberikan Undang-
Universitas Sumatera Utara
Undang No 21 Tahun 2008 memberi inspirasi bagi penyusunan disertasi ini. Kajian
dilakukan guna lebih mengembangkan arbitrase syariah yang masih tertinggal bila
dibandingkan dengan arbitrase non-syariah yang telah memiliki berbagai instrumen
nasional maupun internasional.
Disertasi ini tidak tersusun dan terwujud dengan sendirinya tanpa bantuan,
dukungan serta peran dan doa restu berbagai pihak, dan selayaknya dipersembahkan
penghargaan dan ucapan terima kasih. Semoga Allah berkenan membalas dengan
melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya serta menjadi amal shaleh dengan imbalan
pahala yang berlipat ganda. Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan
kepada yang amat terpelajar Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. (Promotor), Prof.
Dr. H. Hasballah Thaib, M.A. (Kopromotor) dan Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H.,
LLM (Kopromotor) yang telah memberi bimbingan dan motivasi yang
membangkitkan semangat untuk menyelesaikan penyusunan disertasi ini. Lebih dari
sekedar membimbing dan memotivasi, berbagai bahan yang diperlukan dalam
penyelesaian disertasi selalu diinformasikan yang menujukkan betapa perhatian dan
harapan yang besar agar disertasi dapat diselesaikan dengan baik.
Terima kasih disampaikan masing-masing kepada yang amat terpelajar Prof.
Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc. (CTM), Sp.A (K) selaku Rektor
Universitas Sumatera Utara yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti
pendidikan S3 Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Sumatera Utara. Prof. Dr.
Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara yang telah memberi rekomendasi untuk mengikuti studi lanjut S3 Doktor Ilmu
Hukum, dan sekaligus menjadi penguji luar komisi yang juga turut memberi saran
Universitas Sumatera Utara
dalam penyusunan disertasi. Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., selaku Ketua Program
Studi S3 Doktor Ilmu Hukum dan sebelumnya sebagai Pembantu Dekan I pada
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah turut merekomendasi untuk
melanjutkan studi S3 di Universitas Sumatera Utara. Prof. Dr. H. Tan Kamello, S.H.,
M.S. selaku Sekretaris Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai penguji luar komisi yang turut
memperkaya muatan disertasi. Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A., Direktur Program
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara yang bertindak sebagai
penguji luar komisi yang telah memperkaya kajian terutama di bidang hukum Islam
yang digunakan dalam penyusunan disertasi.
Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada para Guru Besar yang
telah membekali keilmuan bidang hukum pada Program S3 Doktor Ilmu Hukum
Universitas Sumatera Utara, yakni Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H., Prof. Dr. Lili
Rasjidi, S.H., LLM, (UNPAD), Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LLM. (UI), Prof.
Soetandyo Wignyosoebroto, Alm, (UNAIR), Prof. Dr. Abdullah Syah, M.A., (IAIN
SU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. Dengan kedalaman ilmu di bidang
masing-masing telah turut memengaruhi pemikiran keilmuan penulis di bidang ilmu
hukum.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada guru-guru terhormat dari Sekolah
Rakyat Latihan Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun Medan dan Sekolah
Pendidikan Guru Agama Pertama 4 Tahun Medan serta Sekolah Pendidikan Guru
Agama Atas 6 Tahun Medan yang telah memberi ilmu secara tulus, sekaligus
membentuk dan memengaruhi kepribadian, semoga Allah menjadikan pendidikan
Universitas Sumatera Utara
yang diberikan sebagai ilmu yang terus mengalir amalnya kepada mereka. Kepada
Guru Besar dan Dosen yang telah membekali penulis dalam bidang ilmu hukum pada
Program S1 Sarjana Hukum, dan Program S2 Magister Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara juga diucapkan terima kasih. Di antaranya Prof. Mahadi,
S.H., (Alm), Prof. Mr. Ani Abbas, (Alm), Prof. Dr. H. Jafizham, S.H., (Alm), Datuk
Usman, S.H., (Alm), Prof. Dr. Bachtiar Agus Salim, S.H., (Alm), Prof. Dr. Arifin
Siregar, S.H., (Alm), Prof. Dr. A.P. Parlindungan, S.H., (Alm), Prof. Mohd. Daud,
S.H., (Alm), Prof. Dr. Mustafa Siregar, S.H., (Alm), Dr. Henry Lie A Weng, S.H.,
(Alm) dan lainnya yang telah lebih dulu meninggal dunia, semoga mereka diterima
disisi-Nya dengan sebaik tempat.
Terima kasih selayaknya disampaikan pula kepada Darsik Kalahe, S.H.,
(Alm), selaku pembimbing skripsi pada Fakultas Hukum USU, maupun Prof. Dr.
Abdullah Syah, M.A., selaku pembimbing tesis pada Program Pascasarjana USU
yang telah membimbing sesuai bidang dan kedalaman ilmu masing-masing yang
bermanfaat bagi penulis. Kepada teman yang menjadi panutan dalam studi, Burhan
Aziddin, S.H., S.U. (Alm.), diucapkan terima kasih atas dorongan yang diberikan
semasa hayat beliau, semoga Allah menempatkan almarhum disisi-Nya dengan
sebaik-baik tempat. Tak terlupakan dengan iringan terima kasih atas usaha dan peran
Bapak Afifuddin, S.H., dan Ibu Setiawan Siregar, S.H., yang atas upaya mereka
penulis dapat mengecap pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Sapaan dengan ucapan terima kasih layak
disampaikan kepada Prof. Muhammad Abduh, S.H., Prof. Sanwani Nasution, S.H.,
Universitas Sumatera Utara
Prof. Chainur Arrasjid, S.H., Prof. T. Sjamsul Bahri, S.H., OK. Chairuddin, S.H., dan
Issanuddin, S.H. serta seluruh dosen yang telah membentuk keilmuan penulis.
Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada, dr. H. Dalmy
Iskandar, (Alm), Drs. H. Chairuman Pasaribu, Dr. H. Bahdin Nur Tanjung, S.E.,
M.M., Drs. Dalail Ahmad, M.A., yang masing-masing pernah menjabat Rektor
UMSU pada priode masing-masing yang turut mendorong keberhasilan studi. Terima
kasih disampaikan kepada Dr. Agussani, M.AP., Rektor UMSU saat ini yang telah
memberi bantuan dan support, baik moril maupun materiil, untuk keberhasilan studi
ini. Begitu juga kepada Dr. Mukhyarsyah, SE., Ahmad Sinaga, S.Sos., M.M., dan Dr.
Suhrawardi K. Lubis, S.H., Sp.N., M.H., (Alm), masing-masing sebagai Wakil
Rektor I, II, dan IV UMSU yang selama ini bekerjasama dalam pengembangan
UMSU disampaikan terima kasih atas dorongan yang diberikan guna selesai studi ini.
Kepada Ir. H.M. Yunus Ritonga, Drs. H. Muchtar Abdullah, sebagai Pembantu
Rektor UMSU sebelumnya juga disampaikan terima kasih atas peran masing-masing.
Disampaikan pula terima kasih kepada staf ahli Rektor UMSU, yaitu Prof. Dr.
Ibrahim Gultom, M.Pd. dan Dr. Suryatmono, S.H. M.M.
Tak terlupakan ucapan terima kasih disampaikan kepada Prof. Dian Armanto,
M.Pd., M.A., M.Sc., Ph.D serta Rudy K. Nababan selaku Koordinator dan Sekretaris
Pelaksana Kopertis Wilayah I Sumut-Aceh atas izin yang diberikan untuk dapat
mengikuti pendidikan lanjut pada Program S3 Ilmu Hukum di USU.
Terima kasih kepada BASYARNAS Pusat yang memberi berbagai informasi
yang diperlukan dalam penyelesaian disertasi. Ucapan yang sama disampaikan pula
kepada pimpinan maupun staf Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank
Universitas Sumatera Utara
Muamalat Cabang Medan yang memberi kesempatan untuk berinteraksi dalam
mendapat penjelasan mengenai sengketa perbankan syariah.
Di atas segalanya, tiada kata yang dapat melukiskan ketulusan dan kasih
sayang kedua orang tua tercinta dan terkasih H. Maratua Gultom, (Alm) dan Hj.
Saibah Sitompul yang telah mendidik dan mengajarkan kehidupan apa adanya,
sehingga kepada keduanyalah layak derajat tertinggi akademik ini dipersembahkan
dan diberikan. Kasihilah dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka
mengasihi dan menyayangi daku sewaktu kecil. Tak terlupakan ucapan terima kasih
disampaikan kepada Tulang Prof. Dr. Agussalim Sitompul (Alm) yang semasa hayat
beliau selalu mendorong dan menjadi inspirator untuk selesainya studi sesuai dengan
harapan, semoga Allah menempatkan Alm. dengan sebaik-baik tempat disisi-Nya.
Kepada isteri Carolina Barus yang telah mendampingi dengan kegetiran dan
kepahitan hidup, yang penuh pengertian mendampingi dihaturkan terima kasih atas
segala pengorbanan yang diberikan. Kepada anak-anak kami Devi Arlina Gultom,
S.E, Yuli Arliyanti Gultom, S.H., dan Muhammad Ananda Fakhri Gultom, terima
kasih atas segala doa yang diberikan. Begitu juga kepada menantu Imam Khadafi
Nara, S.E., Ak. dan cucu Qonita Al-Husna Nara, dan Ilham Al-Farisy Nara,
dihaturkan terima kasih atas segala dukungan maupun doa.
Tidak terlupakan rekan-rekan seangkatan pada Program S3 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum USU yang tak tersebut namanya satu persatu, mudah-mudahan
menjadi inspirasi untuk mendorong menyelesaikan disertasi masing-masing. Ucapan
terima kasih kepada staf administrasi Program S3 Ilmu Hukum yang telah
Universitas Sumatera Utara
menyiapkan segala persyaratan administratif yang diperlukan selama proses
perkuliahan maupun penyelesaian disertasi.
Medan,............................................
Muhammad Arifin
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... i
KOMISI PENGUJI ................................................................................................. ii
SURAT PERNYATAAN ....................................................................................... iii
ABSTRAK .............................................................................................................. iv
ABTRACT .............................................................................................................. vi
KATA PENGANTAR ........................................................................................... viii
DAFTAR ISI ........................................................................................................... xv
DAFTAR TABEL ................................................................................................... xvi
DAFTAR BAGAN ............................................................................................... xvii
DAFTAR SINGKATAN ........................................................................................ xviii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
A. Latar Belakang ...................................................................................... 1
B. Permasalahan ........................................................................................ 21
C. Asumsi .................................................................................................. 22
D. Tujuan Penelitian .................................................................................. 23
E. Manfaat Penelitian ................................................................................ 24
F. Keaslian Penelitian ................................................................................ 25
G. Kerangka Teori dan Konsep.................................................................. 33
H. Kerangka Teori...................................................................................... 33
I. Konsep .................................................................................................. 61
J. Metode Penelitian ................................................................................. 66
K. Sistematika Penulisan ........................................................................... 71
BAB II IMPLIKASI PENGATURAN PERBANKAN SYARIAH BAGI ARBITRASE DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH ....................................................................... 74 A. Dinamika Pengaturan Perbankan Syariah Dalam Memperkuat
Eksistensi Perbankan Syariah Pada Sistem Hukum Perbankan
Nasional ................................................................................................ 74
Universitas Sumatera Utara
B. Prinsip Transaksi dan Pengelolaan Perbankan Syariah ........................ 109
C. Fungsi Intermediasi dan Pola Hubungan Hukum Dalam
Kegiatan Perbankan Syariah ................................................................ 139
D. Pola Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan
Syariah .................................................................................................. 167
E. Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa ................................... 183
F. Tipologi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah ............................ 202
G. Implikasi Undang-Undang Perbankan Syariah Bagi Eksistensi
Hukum Islam di Bidang Penyelesaian Sengketa Melalui
Arbitrase ............................................................................................... 225
BAB III VALIDITAS DAN YURISDIKSI ARBITRASE DALAM HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA.................................... 242
A. Konsep Arbitrase Dalam Hukum Islam.............................................. 242
B. Arbitrase Dalam Bangunan Hukum Islam.......................................... 251
C. Validitas dan Yurisdiksi Arbitrase Dalam Hukum Islam ................... 275
D. Keberadaan Arbitrase Syariah Dalam Hukum Positif
Indonesia ............................................................................................ 298
E. BASYARNAS sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa
di Luar Peradilan ................................................................................ 331
F. Doktrin dan Karakteristik Arbitrase Serta Relevansinya Bagi
Arbitrase Syariah ................................................................................. 345
G. Penguatan Arbitrase Syariah Melalui Etika Bisnis ............................. 355
H. Keutamaan Arbitrase Syariah ............................................................. 368
I. Validitas Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 93/PUU-X/2012 ...................................................................... 372
Universitas Sumatera Utara
BAB IV PRINSIP ARBITRASE BERBASIS SYARIAH DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH .................. 378
A. Prinsip Sebagai Landasan Kerja Kegiatan Arbitrase Syariah............... 378
B. Prinsip Ilahiyah (Ketuhanan) Sebagai Ruh Aktivitas Arbitrase
Syariah .................................................................................................. 390
C. Perjanjian Arbitrase Sebagai Dasar Kewenangan Arbitrase
Syariah Yang Terbit Berdasarkan Kebebasan Berkontrak ................... 393
D. Prinsip Perdamaian Sebagai Tujuan Utama Untuk Menjaga
Silaturrahim .......................................................................................... 419
E. Sarana Penegakan Keadilan Bagi Para Pihak ....................................... 437
F. Prinsip Itikad Baik Pada Pelaksanaan Arbitrase Syariah ..................... 460
G. Pilihan Hukum Mesti Sesuai Dengan Syariah ...................................... 469
H. Putusan Bersifat Final dan Mengikat .................................................... 478
I. Arbiter Merupakan Pedamai yang Netral dan Beragama
Islam ..................................................................................................... 494
J. Prinsip Kerahasiaan .............................................................................. 499
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 505
A. Simpulan .............................................................................................. 505
B. Saran ..................................................................................................... 513
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 516
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil .............................. ................. 111
Tabel 2 : Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensiona............. ................. 112
Tabel 3 : Fungsi Perbankan Syariah....................................... ................................ 141
Tabel 4 : Jenis dan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah...................... ................... 147
Tabel 5 : Intermediasi Perbankan Syariah............................................ .................. 149
Tabel 6 : Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaa................................... ................... 175
Tabel 7 : Perbandingan Proses Pemeriksaan Pengadilan dan Arbitras ................... 249
Tabel 8 : Nilai-Nilai Positif dan Konstruktif dari Arbitrase Dalam Hukum
Islam .......................................................................................................... 284
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR BAGAN
Bagan 1 : Pengintegrasian Hukum Dalam Kehidupan Masyaraka ......................... 191
Bagan 2 : Tipologi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undang-
Undang Perbankan Syariah 2008 Sebelum Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 ............................................................. 207
Bagan 3 : Arbitrase Dalam Bangunan Hukum Islam....................... ....................... 273
Bagan 4 : Jenis-Jenis Arbitrase ............................................................................... 317
Bagan 5 : Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ...................................... 377
Bagan 6 : Interpretasi Prinsip Keadilan John Rawls ............................................... 451
Universitas Sumatera Utara