EFEKTIFITAS ARBITRASE SEBAGAI. AL TERNATIF ...repository.uma.ac.id/.../123456789/7843/1/041803003.pdfEFEKTIFITAS ARBITRASE SEBAGAI. AL TERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS ( Studi

EFEKTIFITAS ARBITRASE SEBAGAI.

AL TERNATIF PENYELESAIAN

SENGKETA BISNIS

( Studi Penelitian Di Kantor Arbitrase Medan )

TES IS

Oleh

ARBAIN PANGGABEAN NPM : 04 180 3003

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis

Program Pascasarjana di Universitas Medan Area

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM BISNIS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN 2006


PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER HUKUM BISNIS


LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh:

NAMA : ARBAIN P ANGGABEAN

N P M : 04 180 3003

PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis

JUD UL : EFEKTIFITAS ARBITRASE SEBAGAI PENYELESAIAN SENG KET A BISNIS (Studi Penelitian Di Kantor Arbitrase Medan).

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing II

DIKETAHUI OLER

Ketua Program Studi

: ARBAIN P ANGGABEAN

: 04 180 3003

PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis

UL : EFEKTIFITAS ARBITRASE PENYELESAIAN SENG KET A BISNIS Penelitian Di Kantor Arbitrase Medan).

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing II


Telah diuji pada tanggal 4 September 2006

Panitia Penguji Tesis :

Ke tu a

Sekretaris

Anggota I

Anggota II

: Syafaruddin, SH., M.Hum

: Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum

: Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum

: Arif, SH., M.H

Penguji Tamu: Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH., MS

Panitia Penguji Tesis


EFEKTIFITAS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

( Studi Penelitian Di Kantor Arbitrase Medan )

Arbain Panggabean • Iman J auh ari ••

Arif**

ABSTRAK

Arbitrase, dalam p erkembangannya oleh negara-negara maju telah dip ilih sebagai alternatif p enyelesaian sengketa yang efektif dan efisien karena arbitrase memiliki keunggulan diantaranya waktu yang singkat, bersifat tertutup , biaya yang murah p ara arbiter sebagai juri dip ilih langsung oleh p ara p ih ak yang bersengketa dan lain sebagainya. Meskip un aw al p engenalan arbitrase di negaranegara berkembang lebih disebabkan karena kekurang p ercayaan negara maju terh adap p erlindungan dan kep astian h ukum di negara-negara berkembang, akan tetap i arbitrase mamp u menjembatani dan mengambil p eran sebagai forum p enyelesaian sengketa di luar jalur litigasi yang ada.

Di Indonesia sendiri arbitrase telah dikenal sejak jaman kolonial bah kan dalam h ukum acara baik HIR, RBG maup un Rv telah menemp atkan arbitrase sebagai forum p enyelesaian sengketa yang dap at dip ilih oleh p ara p ih ak. Selanjutnya keberadaan arbitrase di Indonesia mengalami p ertumbuh an yang p esat terutama setelah didirikannya badan Arbitrase Nasional Indonesia ( BANI) oleh Kamar Dagang dan lndustri Indonesia (KADIN) sebagai up aya untuk memfasilitasi p elaku usah a dalam mencari solusi h ukum atas aktifitas bisnis mereka. Demikian juga BANI telah menunjuk dan mendirikan BANI Perwakilan Medan sebagai temp at p enyelesaian sengketa bisnis berdasarkan klausula arbitrase di Kota Medan.

Meskip un arbitrase memiliki berbagai nilai lebih akan tetap i p ermasalah annya adalah bagaimana efektifitas arbitrase sebagai forum p enyelesaian sengketa bisnis di kota Medan. Kemudian p ermasalah an lain adalah bagaimana p ersiap an lembaga p eradilan dalam menjalankan p utusan arbitrase adalah dua masalah yang p eneliti kemukakan dalam p enulisan tesis ini.

Dengan p endekatan yuridis normatif p eneliti berusah a untuk menginventarisir berbagai instrumen h ukum dalam bidang arbitrase ini yang dimulai dari p roduk h ukum zaman kolonial berbagai konvensi internasional dan berbagai instrument h ukum nasional sep erti Undang-Undang Nomor 30 Tah un 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa. Dengan mengambil lokasi p enelitian di Kota Medan yang secara kh usus memilih BANI Perw akilan

Mahasiswa PPs. MHB UMA Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA

" ' Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

alternatif p enyelesaian sengketa yang efektif dan efisien karena memiliki keunggulan diantaranya waktu yang singkat, bersifat tertutup

murah p ara arbiter sebagai juri dip ilih langsung oleh p ara bersengketa dan lain sebagainya. Meskip un aw al p engenalan arbitrase

berkembang lebih disebabkan karena kekurang p ercayaan negara p erlindungan dan kep astian h ukum di negara-negara berkembang,

arbitrase mamp u menjembatani dan mengambil p eran sebagai nyelesaian sengketa di luar jalur luar jalur luar litigasi yang ada.

Di Indonesia sendiri arbitrase telah dikenal sejak jaman kolonial h ukum acara baik HIR, RBG maup un Rv telah menemp atkan

forum p enyelesaian sengketa yang dap at dip ilih oleh Selanjutnya keberadaan arbitrase di Indonesia mengalami p ertumbuh

terutama setelah didirikannya badan Arbitrase Nasional Indonesia Kamar Dagang dan lndustri Indonesia (KADIN) sebagai up

memfasilitasi p elaku usah a dalam mencari solusi h ukum atas aktifitas Demikian juga Demikian juga Demikian BANI telah menunjuk dan mendirikan BANI sebagai temp at p enyelesaian sengketa bisnis berdasarkan

arbitrase di Kota Medan. Meskip un arbitrase memiliki berbagai nilai lebih akan

rmasalah annya adalah bagaimana efektifitas arbitrase sebagai nyelesaian sengketa bisnis di kota Medan. Kemudian p ermasalah an

bagaimana p ersiap an lembaga p eradilan dalam menjalankan p utusan


Medan sebagai temp at lokasi p enelitian ini p eneliti berusaha memp eroleh datadata dan informasi dari beberap a orang resp onden dan informen baik yang berasal dari p engurus BANI Perw akilan Medan, p elaku usaha dan ap arat Lembaga Peradilan Medan.

Setelah data yang dip eroleh p eneliti analisis d�ngan p endekatan deskrip tif analitis yang memadukan antara data linier dan data �kunder didap at kesimp ulan bah w a keberadaan arbitrase sebagai forum p enyelesaian sengketa bisnis di Kota Medan masih belum dianggap efektif. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya p emah aman masyarakat terhadap p rosedur dan mekanisme beracara dalam arbitrase, disamp ing masih terdap at p erilaku-p erilaku negatif dari p elaku usaha yang menemp atkan hukum sebagai elemen yang tidak p enting dalam p raktek bisnis mereka dan oleh karenanya p enyelesaian h ukum dap at dilakukan dengan mengadakan p endekatan antara p engusaha dan p emegang kekuasaan birokrasi.

Dari kesimp ulan ini p eneliti menyarankan agar p roses sosialisasi terhadap masyarakat luas h arus terus dijalankan oleh BANI Perw akilan Medan kep ada Lembaga Peradilan untuk dap at membangun komunikasi dengan BANI Perw akilan Medan guna mensosialisasikan secara lebih baik akan p entingnya arbitrase sebagai forum p enyelesaian sengketa bisnis di Kota Medan dalam mengh adap i p erkembangan bisnis di era p erdagangan bebas dew asa ini.

Kata Kunci : Arbitrase Sengketa Bisnis

mengadakan p endekatan antara p engusaha dan p emegang kekuasaan birokrasiDari kesimp ulan ini p eneliti menyarankan agar p roses sosialisasi

masyarakat luas h arus terus dijalankan oleh BANI Perw akilan Medan Lembaga Peradilan untuk dap at membangun komunikasi dengan

akilan Medan guna mensosialisasikan secara lebih baik akan arbitrase sebagai forum p enyelesaian sengketa bisnis di Kota Medan

adap i p erkembangan bisnis di era p erdagangan bebas dew asa ini

Kunci : Arbitrase Sengketa Bisnis


THE EFFECTIVENESS OF ARBITRATION AS THE ALTERNATIVE TO THE DISPUTE BUSINESS RESOLUTION

( The Study Of The Research In The Medan Arbitration Office)

Arbain Panggabean •

Iman Jauhari ••

Arif••

ABSTRACT

Arbitration, in his development by developed countries w ere chosen as the alternative to the resolution the effective disp ute and efficient because arbitration h ad th e sup eriority among them short time, w as closed, the cheap cost of the arbiters w as as th e jury ch osen directly by the disp uting sides et cetera. Desp ite early of th e introduction to arbitration in develop ing countries more w as caused because less trust develop ed countries tow ards the p rotection and the assurance of th e law in develop ing countries, but arbitration could bridge and take the role as the forum for the disp ute resolution outside the route litigasi available. ln Indonesia p ersonally arbitration w as know n since the colonial time even in the good HIR agenda law , RBG and Rv to p lace arbitration as the forum for the disp ute resolution that could be chosen by the sides.

Further the existence of arbitration in Indonesia exp erienced the fast grow th esp ecially after the establishment of the National Indonesian Arbitration body (BANI) by the Chamber Of Commerce and the Indonesian Industry (KADIN) as efforts to facilitate the p erp etrators of efforts in looking for the solution to the up p er law the activity of their business. Likew ise BANI p ointed and erected BANI Medan Delegation as the p lace of the resolution of the business disp ute w as based on the arbitration clause in the Medan City.

Although arbitration had various added value but his p roblem w as how the effectiveness of arbitration as the forum for the resolution of the business dispute in the Medan city. Afterw ards the other p roblem w as how p rep arations disp ute the judicature in undertaking the decision of arbitration w as tw o p roblems that the researcher suggested in the w riting of th is thesis.

With the juridical approach normative the researcher tried to inventory various instruments of the law in this arbitration field that w as begun from the colonial p roduct of the time law of various international conventions and various instrument the national law like number regulations 30 in 1999 about Arbitration and the Alternative to the Dispute Resolution. By taking the location of the research in the Medan City that specially chose BANI Medan Delegation as the p lace of the location of this research the researcher tried to receive the data and

A College Student of PPs. MH B UMA

First Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA • • • Second Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

alternative to the resolution the effective disp ute and efficient because sup eriority among them short time, w as closed, the cheap w as as th e jury ch osen directly by the disp uting sides et ceterath e introduction to arbitration in develop ing countries more less trust develop ed countries tow ards the p rotection and the assurance in develop ing countries, but arbitration could bridge and take

forum for the disp ute resolution outside the route litigasi availableIndonesia p ersonally arbitration w as know n since the colonial time

R agenda law , RBG and Rv to p lace arbitration as the forum resolution that could be chosen by the sides.

Further the existence of arbitration in Indonesia exp erienced esp ecially after the establishment of the National Indonesian

(BANI) by the Chamber Of Commerce and the Indonesian IN) as efforts to facilitate the p erp etrators of efforts in looking

to the up p er law the activity of their business. Likew ise BANI erected BANI Medan Delegation as the p lace of the resolution of the

w as based on the arbitration clause in the Medan City. Although arbitration had various added value but his p roblem w a

tiveness of arbitration as the forum for the resolution of the business Medan city. Afterw ards the other p roblem w as how p rep arations

judicature in undertaking the decision of arbitration w as tw o p roblems researcher suggested in the w riting of th is th is th thesis


information from several p eop le of the resp ondent and informen good that came from the management BANI Medan Delegation, th e p erp etrators of efforts and Medan ap p aratus of the Judicature Agency.

After the data that w as received by the analysis researcher w ith the descrip tive ap p roach analytical that combined betw een the linear data and the data secondary w as gotten by the conclusion that th e existence of arbitration as th e forum for the resolution of the business disp ute in th e Medan City w as still not it w as considered effective. This w as in p art caused by th e shortage of the understanding of the community of the p rocedure and the mechanism agenda law in arbitration, nearby still w as gotten by th e beh aviours of the negative from the p erp etrators of efforts th at p laced the law as th e element th at unimp ortant in p ractice their business and therefore the legal resolution could be carried out by holding the ap p roach betw een the businessman and the holder of the authority of the bureaucracy.

From this conclusion th e researcher suggested that the p rocess of the socialisation must against the w ider community continue w as undertaken by BANI Medan Delegation to the Judicature Agency to be able to develop communication w ith BANI Medan Delegation for the sosialisation better w ould the imp ortance of arbitration as the forum for the resolution of the business disp ute in the Medan City in facing the develop ment of the business in the free trade era today.

Keyw ord : Arbitration Disp ute Business

the ap p roach betw een the businessman and the holder of the authority bureaucracy.

From this conclusion th e researcher suggested that the p rocess socialisation must against the w ider community continue w as undertaken

Medan Delegation to the Judicature Agency to be able to communication w ith BANI Medan Delegation for the sosialisation better

ortance of arbitration as the forum for the resolution of the in the Medan City in facing the develop ment of the business

today.

: Arbitration Disp ute Business


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan p uji dan syukur kehadiratlAllah SWT atas segala

berkat rahmat dan bimbingan-Nya, penulis dapat membuat kary a ilmiah yang

berjudul : "Efektifitas Arbitrase Sebagai Altematif Penyelesaian Sengketa Bisnis".

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan akademik yang harus

dip enuhi mahasisw a Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas

Medan Area untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum

Bisnis.

Dalam kesempatan ini p enulis menyamp aikan terimakasih yang sebesar

besarnya kepada :

1. Bap ak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Mantondang, MA, selaku Rektor Universitas

Medan Area;

2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana

Universitas Medan Area;

3. Bapak Arif, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis

Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing Ll;

4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister

Hukum Bisnis Universitas Medan Area;

5. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing l ;

6. Bap ak/Ibu Staf Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas

Medan Area.

v

enuhi mahasisw a Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis

Area untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister

Dalam kesempatan ini p enulis menyamp aikan terimakasih yang

besarnya kepada :

ak Prof. Prof. Prof Dr. H. A. Ya'kub Mantondang, MA, selaku Rektor

Medan Area;

Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana

Universitas Medan Area;

Bapak Arif, Arif, Arif SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum

Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing Ll;


7. Rekan-rekan se-angkatan ke-II p ada Program Studi Magister Hukum Bisnis

Universitas Medan Area.

Dalam h a! kesemp atan r i p enulis berterimakasih atas segala p artisip asi

yang diberikan maup un sumbang saran untuk kesemp urnaan p enulisan Tesis ini,

semoga kiranya Allah SWT membalas segala kebajikan dengan berlip at ganda,

am in.

Penulis menyadari bahw a dalam p enulisan ini masih banyak

kekurangannya dan masih jauh dari kesemp urnaan. O\eh karena itu p enulis sangat

mengh arap kan kritik, saran, dan masukan guna menuju kearah kesemp urnaan tesis

ini, seh ingga nantinya p enulisan ini dap at lebih mendekati kesemp urnaan. Akh ir

kata semoga tesis ini dap at bermanfaat dap at bermanfaat bagi Penulis dan juga

bagi p ara p embacanya.

Medan, Agustus 2006 Penulis,

Arbain Panggabean NPM: 041803003

Penulis menyadari bahw a dalam p enulisan ini masih

kekurangannya dan masih jauh dari kesemp urnaan. O\eh karena itu p e

arap kan kritik, saran, dan masukan guna menuju kearah kesemp

ingga nantinya p enulisan ini dap at lebih mendekati kesemp urna

semoga tesis ini dap at bermanfaat dap at bermanfaat bagi Penulis

ra p embacanya.

Medan, Agustus Penulis,

Arbain Panggabean NPM: 041803003


DAFTAR ISI

• Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK ................................................................................................. . ABSTRACT ................................................................................................. Ill

KATA PENGANTAR .................. ... ............................... ................... ........ .. v

DAFTAR ISI .......................................................... ..................................... Vil

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... .

1.1. Latar Belakang .................................................................... .

1.2. Perumusan Masalah .. .. .... ................................................ ...... 11

1.3. Tujuan Penelitian .......................................................... ........ 12

1 .4 . Kegunaan Penelitian ............................................................. 12

1.5. Kerangka Teori Dan Konsep ... .............................................. 13

1.5. l. Kerangka Teori ........................................... .............. 13

1.5 .2. Kerangka Konsep . ... .... ..... ..... .. ..... ...... ................ ..... .. 19

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN ..... ............................................ 22

2.1. Sejarah Dan Landasan Hukum Arbitrase Di Indonesia .. ...... 22

2.2. Sejarah Dan Perkembangan Arbitrase Di Dunia ................. 26

2.3. Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 29

2.4. Klausula Perjanj ian Arbitrase .......................................... . ... 31

2.5. Berbagai Prosedur Pelaksanaan Arbitrase ............................ 38

2.5 .1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 38

PENGANTAR .................. ... ............................... ................... ........

DAFTAR ISI .......................................................... ..................................... PENDAHULUAN .....................................................................

1.1. Latar Belakang ....................................................................

1.2. Perumusan Masalah .. .. .... ................................................

1.3. Tujuan Penelitian ..........................................................1 .4 . Kegunaan Penelitian .....................................................1.5. Kerangka Teori Dan Konsep ... ..............................................

1.5. l. Kerangka Teori ........................................... .............. 1.5 .2. Kerangka Konsep . ... .... ..... ..... .. ..... ...... ................

TINJAUAN KEPUSTAKAAN ..... ............................................ 2.1. Sejarah Dan Landasan Hukum Arbitrase Di Indonesia


2. 5.2. Konvensi New York Tah un 1958 .. . . .. . .. . .. . . . ....... ....... 44 · 2.6. Up aya Hukum Dalam Proses Arbitrase ................................ 49

2.7. Prosedur Pembuktian Dalam Arbitrase .................... :.......... 50

2.8. Pembuktian Dengan Mendengar Saksi dan Saksi h li ......... 50

2.9. Syarat Formal Putusan ............ ....... . . . . . ..... . . . .. . .. . . .. . ...... ...... . . . 53

2. 10. Pengaturan Arbitrase Dal ndang- ndang ornor 30 Tah un 1999 .. ............. ... .. . ............. .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. ...... .. .... .. 61

2. 1 1.Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia ......... .............. 65

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .. .. ......... .. ..... .. .. ... .... ................ 69

3.1. Sp esifikasi Penelitian ... . .. . . ................ ................................... 69

3.2. Metode Penelitian ............................ .................................... 71

3.3. Lokasi Penelitian, Resp onden dan Inforrnan ........................ 71

3.4. Alat Pengurnp ulan Data ....................................................... 72

3.5. Analisis Data ....................................................................... 73

BAB I V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... .................... 74

4.1. Hasil Penelitian ................................................................... 74

4. 1.l. LokasiPenelitian ...................................................... 74

4. 1.2. BANI Perwakilan Medan .............. ............ . .............. 83

4.2. Pembah asan ...... . . . . . . . . . ... . . .................. . . ................................. 87

4.2. 1. Efektifitas Lembaga Arbitrase Dalam Menyelesaikan Persengketaan Yang Timbul Dalam Hubungan Bisnis Di Kota Medan .. ...... ...... ... .............. ... .. ......... .. ......... 87

4.2.2. Keberadaan dan Kesiap an Badan Peradilan Dalam lmp lementasi Undang-Undang Arbitrase ................. 99

V I I I

2. 1 1.Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia ......... .............. METODOLOGI PENELITIAN .. .. ......... .. ..... .. .. ... .... ............3.1. Sp esifikasi Penelitian ... . .. . . ................ ............................3.2. Metode Penelitian ............................ ....................................

3.3. Lokasi Penelitian, Resp onden dan Inforrnan ........................

3.4. Alat Pengurnp ulan Data .......................................................

3.5. Analisis Data .......................................................................

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... ...................4.1. Hasil Penelitian ...................................................................

4. 1.l. LokasiPenelitian ......................................................

4. 1.2. BANI Perwakilan Medan


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............. ........... .......................... 106

5. 1. Keimp ulan ......................................................... ................... 106

5.2. Saran .. ........ ...... � ...................... . .. .. ............... ........... :....... ...... 108 l

DAFT AR PUST AKA


1.1. Latar Belakang

�� 1.-:�-·

BAB I

PENDAHULUAN

��- - . . -� ·- ... -� .. �� ·� I'.'!> j_ '<::.J. - - �------- -

Pada zaman Hindia Belanda bahw a Lembaga Arbitrase telah

dikenal dan dilaksanakan oleh p ara eksp ortir dan imp ortir maup un

p engusaha lainnya p ada saat mereka melakukan hubungan dagang di

Indonesia maup un di luar negeri. Pada w aktu itu ada tiga badan arbitrase

tetap yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda, yaitu : ( 1) Badan Arbitrase

bagi badan ekp or hasil bumi Indonesia, (2) Badan Arbitrase tentang

kebakaran dan (3) Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan. 1 Kala itu

yang menjadi dasar hukum diberlakukannya lembaga arbitrase di

Indonesia adalah Pasal 615 samp ai dengan Pasal 65 1 Reglemen Acara

Perdata (Reglemen op dengan Rechtsvordering, Staatsblad 1847 : 52).2

Ketentuan serupa dapat juga dilihat p ada Pasal 7 05 Reglemen Acara untuk

Daerah Luar Jaw a dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten/RBG,

Staatsblad 1927: 227) menyatakan bahw a jika orang Indonesia dan orang

Timur Asing menghendaki p erselisihan mereka dip utuskan oleh juru p isah,

1 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. Hukum Arbitrase, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persadf4 200 l, halaman I 3.

2 Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbarui Het Herziene Indonesisch Reg!emen

(HlR) Staatblad 1941 : 44.

dan dilaksanakan oleh p ara eksp ortir dan imp ortir

ngusaha lainnya p ada saat mereka melakukan hubungan dagang di

Indonesia maup un di luar negeri. Pada w aktu itu ada tiga badan

yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda, yaitu : ( 1) Badan Arbitrase

badan ekp or hasil bumi Indonesia, (2) Badan Arbitrase

kebakaran dan (3) Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan.

menjadi dasar hukum diberlakukannya lembaga arbitrase

Indonesia adalah Pasal 615 samp ai dengan Pasal 65 1 Reglemen

(Reglemen op dengan Rechtsvordering, Staatsblad 1847

Ketentuan serupa dapat juga dilihat p ada Pasal 7 05 Reglemen Acara

Luar Jaw a dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten/RBG,


2

maka mereka wajib menuruti peraturan p engadilan p erkara yang berlaku

bagi bangsa Eropa.

Dalam prakteknya, ternyata Pasal 3 77 HIR dan Pas'al 30 7 RBG

tidak mengatur secara jelas bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa

para pih ak, karena keduanya tidak memuat aturan lebih lanjut tentang

arbitrase. Untuk melengkapi dan menyempurnakan kekosongan itu, kedua

pasal di atas langsung menunjuk pasal-pasal arbitrase yang terdapat dalam

Reglemen Hukum Acara Perdata (Reglement op dengan Burgerlijke

Rechtverdering/Rv, Staatsblad 1847 - 52jo 1849- 63).

Buku ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata tentang Aneka Acara,

pada Bab I mengatur ketentuan mengenai p utusan wasit (arbitrase) yang

terdiri atas Pasal 615 - Pasal 651 Rv. Sebagai pedoman umum aturan

arbitrase terdapat 5 (lima) bagian pokok yaitu :

1. Bagian pertama (Pasal 615 - Pasal 623 ) : persetujuan arbitrase dan

pengangkatan arbiter;

2 . Bagian kedua (Pasal 624 - Pasal 630 ) pemeriksaan dimuka badan

arbitrase;

3. Bagian ketiga (Pasal 631 - Pasal 6400 ) : putusan arbitrase;

4. Bagian keempat (Pasal 64 1 - Pasal 64 7) : upaya-up aya terh adap

putusan arbitrase;

5 . Bagian kelima (Pasal 64 7 - Pasal 651 ) : berakh ir acara-acara arbitrase.

di atas langsung menunjuk pasal-pasal arbitrase yang terdapat

Reglemen Hukum Acara Perdata (Reglement op dengan Burgerlijke

Rechtverdering/Rv, Staatsblad 1847 - 52jo 1849- 63).

Buku ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata tentang Aneka

Bab I mengatur ketentuan mengenai p utusan wasit (arbitrase)

terdiri atas Pasal 615 - Pasal 651 Rv. Sebagai pedoman umum

arbitrase terdapat 5 (lima) bagian pokok yaitu :

Bagian pertama (Pasal 615 - Pasal 623 ) : persetujuan arbitrase

pengangkatan arbiter;

Bagian kedua (Pasal 624 - Pasal 630 ) pemeriksaan dimuka

arbitrase;


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku i < Abdurrasyid, Priyatna, "Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa,

Suatu Pengantar", PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) , Jakarta, 2002.

Adolf, Huala, "Arbitrase Komersial Internasional", PT. Raja G rafindo Persada, Jakarta, 2002.

, "Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional ", Sinar G rafika, Jakarta, 2004.

Amrizal, "Hukum Bisnis (Risa/ah Teori dan Praktik) ", Djambatan,Jakarta, 1999 .

A. Rahmat Rosyadi & Ngatino, Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif, Citra Adytia, Bandung, Tahun 2002.

Arfianti, Indri Rizka, "Efektivitas Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Sebagai Alternatif Media Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar pengadilan ", Jakarta, 1998.

Bambang, Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum" PT. Raja G rafindo Persada, Jakarta, 1997.

Ediw arman, "Perlindungan Hukum Bagi Karban Kasus-Kasus Pertanahan ", Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.

Fauzan, Achmad, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual", CV. Yrama Widya, Bandung, 2004.

Fuady Munir, "Arbitrase Nasional (Alternat�f Penyelesaian Sengketa Bisnis) ", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

, "Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO) ", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

G autama, Sudargo, "Arbitrase Dagang Internasional ", Alumni, Bandung, 1979.

1 10

Persada, Jakarta, 2002.

, "Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional ", G rafika, Jakarta, 2004.

"Hukum Bisnis (Risa/ah Teori dan Praktik) ", Djambatan,Jakarta, 1999 .

Rahmat Rosyadi & Ngatino, Arbitrase Dalam Perspektif Islam Hukum Positif, Citra Adytia, Bandung, Tahun 2002.

Indri Rizka, "Efektivitas Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Sebagai Alternatif Media Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan ", Jakarta, 1998.

Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum" PT. Raja G rPersada, Jakarta, 1997.

arman, "Perlindungan Hukum Bagi Karban Kasus-Kasus Pertanahan ", Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.

Achmad, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual",


111

G autama Sudargo, "Aneka Hukum Arbitrase (Kearah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru) ", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

"Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 . ·

Harahap M. Yahya, "Arbitrase ", Sinar G rafika, Jakarta, 2003.

Ilmar, Aminuddin, "Hukum Penanaman Modal di Indonesia", Prenada Media, Jakarta, 2004 .

Khairandy, Ridwan, Nandang Sutrisno dan Jawahir Thontowi, "Pengantar

Hukum Perdata Internasional Indonesia", G ama Media, Yogyakarta, 1999.

Longdong, Tinneke Louise, Tuegeh, "Azas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Sebuah Tinjauan Atas Pelaksanaan Konvensi New York 1958 Pada Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Asing", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Muhammad, Abdulkadir, "Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Rosyadi, A. Rahmad dan Ngatino, "Arbitrase dalam Perspektif Islam dan

Hukum Positif', PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 .

Saidin, H.OK, "Aspek Hukum Hak Kekayaan lntelektual (lntelectual

Property Rights)", PT. Raja G rafi ndo Persada, Jakarta, 2004.

Siburian, Paustinus, "Arbitrase Online", Djambatan, Jakarta, 2004 .

Shidarta, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia'', PT. G rasindo, Jakarta, 2004.

Subekti, "Arbitrase Perdagangan", Binacipta, Bandung, L 979.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja G rafindo Persada, Jakarta, 1997

Tunggal, Hadi Setia, "Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial'', Harvarindo, Jakarta, 2004.

Khairandy, wan, Nandang wi, "Pengantar

Hukum Perdata Internasional Indonesia", G ama Yogyakarta, 1999.

Tinneke Louise, Tuegeh, "Azas Ketertiban Umum Konvensi New York 1958, Sebuah Tinjauan Atas Pelaksanaan Konvensi New York 1958 Pada Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Asing", Penerbit PT. Citra Bakti, Bandung, 1998.

Muhammad, Abdulkadir, "Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

A. Rahmad dan Ngatino, "Arbitrase dalam Perspektif Islam

Hukum Positif', PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

H.OK, "Aspek Hukum Hak Kekayaan lntelektual (lntelectual

Property Rights)", PT. Raja G rafi ndo Persada, Jakarta,

Paustinus, "Arbitrase Online", Djambatan, Jakarta, 2004

"Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia'', PT.


112

Waluyo Bernadette, Arbitrase dan Alternatif Pen le a· 1 eng eta, Jurnal Hukum Bisnis, V olume 9 , 1999.

Widjaja, G unawan & Yani, Ah mad, "Hukum Arbitra e PT. Raja

�i G rafindo Persada, Jakarta, 200 1 .

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Rep ublik Indonesia Nomor 14 T ah un 1970 Ten an Pokok-Pokok Kekuasaan Keh akiman;

Undang-Undang Nomor l T ah un 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;

Undang-Undang Nomor 30 T ah un 1999 T entang Arbitrase dan Alteranti f Penyelesaian Sengketa;


Documents

EFEKTIFITAS ARBITRASE SEBAGAI. AL TERNATIF ...repository.uma.ac.id/.../123456789/7843/1/041803003.pdfEFEKTIFITAS ARBITRASE SEBAGAI. AL TERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS ( Studi