Nama Kelompok :

Mery Novria AndaniMia Putri AndikaMonik Marcellia

Nur Fauzi WidodoPanji Prayoga

Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan hukum Republik

Indonesia bukan kembali UUD 1945. sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun

menggunakan UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950

adalah sistem parlementer. Artinya Kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu

-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya

merupakan lambang kesatuan saja.

Pada era itu ada tujuh kabinet yang memegangnpemerintahan, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. mulai dari

Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951 Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952 Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953 Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955 Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi)

1955-1956 Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957 Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959.

Kabinet Natsir (1950 – 1951)

Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952

Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953

Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955

Kabinet Burhanuddin

Harahap (Masyumi) 1955-1956

Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957

Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959

Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Kabinet Natsir merupakan kabinet yang pertama kali berdiri setelah pergantian sistem pemerintahan dari RIS menjadi (NKRI) tepatnya pada tanggal 6 September 1950. Nama kabinet ini berasal dari nama Tokoh pendiri sekaligus pemimpin kabinet yaitu Muhammad Natsir .Hampir seluruh anggota dan pemimpin dalam kabinet ini berasal dari masyumi(organisasi bentukan jepang )

Back

Sedangkan PNI yang merupakan partai kedua terbesar saat itu berada di garis oposisi bersama PKI dan Murba dan menolak ikut serta dalam kabinet Natsir, karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai dengan kekuatan yang dimiliknya

Back

Program kerja kabinet Natsir anatara lain:1. Meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman.2. Menguatkan konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional.5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Back

Pada masa kekuasaan kabinet Natsir terjadi pemberontakan di berbagai wilayah

seperti gerakan DI/TII , pemberontakan Andi Azis, APRA dan RMS.

selain itu permasalahan pengalihan wilayah terhadap irian barat juga sulit diselesaikan oleh kabinet ini. Sehingga menimbulkan ketidak percayaan beberapa pihak.

Back

Akibat tidak bergabungnya beberapa partai dengan Kabinet membuat Kabient Natsir Kesulitan menjalankan pemerintahannya,

karna kelompok oposisi segera melancarkan kritik terhadap jalannya

pemerintahan Natsir.

Kabinet Natsir dihadapkan pada Kritik Hadikusumo dari PNI pada 22 januari 1951 yang menuntut agar pemerintah mencabut

Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga

perwakilan daerah.

Back

supaya diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat

demokratis karena dalam PP no 39 hanya menentukan pemilihan dilakukan secara bertingkat.

Back

Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapat

dukungan dari parlemen. Kondisi ini menyebabkan hubungan kabinet dengan

parlemen tidak lancar yang akhirnya menyebabkan Natsir menyerahkan

mandatnya kepada Soekarno pada 21 Maret 1951. Maka Jatuhnya Kabinet

Natsir dari kepemimpinanya

Back

Kabinet Sukiman  (27 April 1951 – 3 April 1952)    

Kabinet Sukiman berdiri setelah Kabinet Natsir dibubarkan dan menyerahkan mandatnya

kembali ke presiden. Awalnya presiden menunjuk Sartono (ketua PNI) menjadi formatur.

Hampir satu bulan Sartono berusaha membentuk kabinet koalisi antara PNI dengan

Masyumi.

Back

Namun mengalami kegagalan, mengingat Sartono merupakan bagian dari PNI saja dan

tidak ada dari pihak Masyumi. Sehingga Sartono mengembalikan mandatnya kepada presiden

setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret – 18 April 1951).

Back

Presiden kemudian menunjuk Sukiman (Masyumi) dan Djojosukarto (PNI)

sebagai tokoh pembentuk kabinet baru. Awalnya kabinet ini banyak mengalami

kesulitan namun akhirnya mereka berhasil membentuk kabinet koalisi antar Masyumi

dengan PNI dan sejumlah partai kecil. Kabinet koalisi ini dipimpin oleh Sukiman, sehingga

dikenal dengan kabinet Sukiman. Back

Kabinet ini, memiliki 7 pasal yang hampir sama dengan kabinet Natsir, hanya saja beberapa hal mengalami perubahan dalam skala prioritas.Seperti mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban serta keamanan di setiap daerah.

Back

Keberadaan kabinet sukiman tidaklah jauh berbeda dengan kabinet

natsir.selain itu kabinet ini juga di anggap terlalu memihak kepada

amerika terlihat dalam perjanjian Mutual Security Act (MSA) pada tanggal

Sebab dalam menjalankan program kerjanya di dalam kabinet sering

mengalami masalah seperti:Back

Terjadinya korupsi dalam kabinetAdanya Pertukaran Nota Keuangan antara

Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran dalam perjanjian Mutual Security Act (MSA)

Hubungan kurang baik antara kabinet dengan militer, yang menyebabkan keamanan dan ketentraman semakin tidak stabil

Back

Tindakan Subardjo dalam perjanjian Mutual Security Act (MSA) yang dianggap sebagai suatu langkah kebijaksanaan politik luar negeri yang dapat memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategi Amerika Serikat, sehingga menyimpang dari asas politik luar negeri bebas aktif.

Back

Akibat tindakan sukiman dalam perjanjian Mutual Security Act (MSA) membuat para

golongan dari Masyumi dan PNI merasa kecewa dan tidak mempercayainya lagi. Sehingga

menimbulkan kritik dari berbagai pihak agar kabinet mengembalikan mandatnya kepada

presiden untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

Back

Akhirnya, dengan didahului pengunduran diri Achmad Subardjo selaku Menteri Luar Negeri, Sukiman pun

kemudian menyerahkan mandatnya kepada

Presiden Soekarno pada 23 Februari 1952.

Back

Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Setelah kabinet sukiman jatuh digantikan oleh kabinet Wilopo. Awal pembentukan kabinet ini

presiden soekrano menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto

Mangkusasmito (Masyumi) sebagai pemimpin kabinet, agar mampu menyatukan partai partai

yang ada saat itu, namun hal itu gagal.

Back

Setelah kegagalan dari perwakilan PNI dan Masyumi. Pada 3 april 1952 Presiden soekarna kemudian menunjuk perdana menteri wilopo sebagai penerus kabinet ini dan menjalankan program kerja yang

telah di bentuk, hal tersebut pun berhasil dilakukan wilopo.

Back

Sehingga nama kabinet serta pemimpin dari kabinet ini ialah “wilopo” Kabinet

Wilopo merupkankan kabinet yg bersifat “ Zaken Kabinet” yang artinya kabinet yang

terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini memiliki 2

program kerja dan 6 pasal.

Back

Pelaksanaan dalam program kerja kabinet ini salah satunya berisi tentang program

pelaksanaan pemilihan umum.Selain itu Kabinet wilopo juga mendapat dukungan lebih luas yang ,yaitu dengan

masuknya PSI dan PSII dalam pemerintahan.

Back

Program Kabinet Wilopo, antara lain :

1) Program dalam negeri Menyelenggarakan pemilihan umum

(konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kemakmuran,

pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.

Back

2) Program luar negeri Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-

Belanda Pengembalian Irian Barat ke pangkuan ibu

periwi serta menjalankan politik luar negeri yang

bebas-aktif menuju perdamaian dunia.

Back

Jatuhnya kabinet wilopo ditandai dengan masalah antara pemerintahan dengan negara

(peristiwa 17 oktober 1952). Karna dalam peristiwa ini para tentara melakukan protes

terhadap wilopo yg ini membentuk angkatan militer dengan standar profesional. Sehingga bila

anggota tentara tidak memenuhi syarat ( berpendidikan rendah ) maka akan dibalikan

kepada masyarakat

Back

Hal ini membuat tentara dan beberapa anggota partai tidak percaya pada kabinet ini lagi dan mengggap bahwa kabinet Wilopo terlalu ikut

campur dalam tubuh tentara. Selain itu kabinet wilopo juga harus mampu menyelesaikan persengketaan terhadap tanah milik Deli

Planters Vereeniging (DPV) dalam peristiwa Tanjung Morawa pda 16 Maret 1953.

Back

Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 munculah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar

Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi

sebab telah dihasut oleh PKI . Dalam penyelesaian peristiwa tersebut Kabinet Wilopo bekerja sama

dengan polisi. Namun saat itu rakyat sangat menolak sehingga terjadi pemberontakan yang

menewaskan 5 orang petani.

Back

Akibat dari hal tersebut menimbulkan emosi rakyat dan para anggota dalam kabinet yang memaksa untuk kabinet wilopo menghentikan usaha pengosongan tanah tersebut

Dan menuntut presiden soekarno untuk kepada pemerintah agar menghentikan dan menurunkan

pemerintahan Kabinet Wilopo. Akibat desakan-desakan ini akhirnya membuat Kabinet Wilopo jatuh dan pada 3 juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada

presiden

Back

Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Selang dua bulan setelah jatuhnya kabinet wilopo terbentuklah kabinet baru pada 31 juli 1953 yang diberi nama dengan kabinet Ali Sastroamidjojo.

Nama kabinet ini berasal nama dari pimpinannya yaitu Ali Sastroamidjojo

sebagai perdana menteri saat itu.

Back

Tujuan Kabinet ini ialah melanjutkan tugas Kabinet Wilopo, yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Parlemen dan Anggota Dewan Konstituante.

Sekalipun kabinet ini berhasil dalam politik luar negeri, yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia

Afrika pada April 1955, namun harus meletakkan jabatannya sebelum tugas

utamanya dapat dilaksanakan.

Back

Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet adalah mengundurkan dirinya K.H Natusion dan di gantikan oleh bambang Sugeng.

Tidak lama setelah itu Bambang Sugeng mengundurkan diri, dan mengangangkat bambang Utoyo sebagai pemimpin TNIAD yang baru. Namun

usulan calon pimpinan TNI yang diajukan kabinet ini ditolak oleh korps perwira dibawah pimpinan Zulkifli

Lubis.Back

Akibatnya timbul fraksi dan kritik serta ketidak percayaan para tentara dan anggota kabinet.

Seperti Fraksi Progresif dalam Parlemen menarik Mr. Iwa Kusumasumantri dari

jabatannya sebagai menteri pertahanan pada 12 Juli 1955. Tidak lama berselang setelah itu

kabinet akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 24 Juli 1955

Back

Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo I dinyatakan demisioner. Moh.Hatta selaku wakilPresiden menggantikan Soekarno dalam penentuan kabine baru. Karna saat itu Soekarno sedang menunaikan ibadah haji. Sehingga Hatta pun segera mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai untuk menentukan formatur kabinet.

Back

Dengan tuntutan formatur kabinet mempunyai tugas pokok membentuk kabinet dengan dukungan yang cukup dari parlemen yang terdiri dari orang-orang yang jujur dan disegani.

Back

Tuntutan ini kemudian berhasil dipenuhi oleh Burhanuddin Harahap selaku formatur yang ditunjuk oleh

Hatta. Pada tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet yang dipimpin oleh

Burhanuddin Harahap diumumkan.

Kabinet Burhanuddin Harahap mempunyai tugas penting untuk menyelenggarakan pemilihanumum.

Back

Pada tanggal 27 September 1955 pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen

berhasil dilangsungkan dan pemilihan anggota Dewan Konstituante dilakukan pada 15

Desember 1955. Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR

diumumkan.

Back

Setelah menyelesaikan tugasnya Kabinet Burhanuddin meletakkan jabatannya pada 3

Maret 1956. Anggota kabinet baharudin Harap merupakan anggota peralihan dari DPR

sementara ke DPR hasil Pemilihan Umum

Back

Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Setelah Pemilihan Umum 1955, Presiden Soekarno menunjuk partai PNI sebagai partai

pemenang pemilu sehingga mampu membuat formatur kabinet. PNI pun mengajukan Ali Sastroamidjojo dan Wilopo sebagai calon formatur kabinet. Kabinet yang terbentuk berintikan koalisi PNI, Masyumi dan NU.

Back

Dalam pembentukan kabinet tidak ada kesulitan yang prinsipil. Namun pada saat penentuan

program pada formatur ,masyumi menolak ikut sertanya PKI dalam kabinet tersebut. Masyumi

pun mengajukan usulan kepada presiden. Namun hal tersebut tidak langsung di setujui

oleh presiden

Back

Untuk mengatasi perbedaan penolakan terhadap penggabungan PKI dalam kabinet diadakan musyawarah yang menghasilkan PKI tidak di

gabungkan dalam kabinet. Hal ini pun membuat presiden soekarno kecewa karna ia menginginkan

untuk bergabungnya PKI . Menyikapi hal tersebut, Presiden Soekarno kemudian berusaha mendesak para tokoh partai PNI, Masyumi, NU dan PSII agar mau menerima wakil PKI atau pun

simpatisannya untuk duduk dalam kabinet.

Back

Presiden Soekarno pun akhirnya menyetujui susunan kabinet yang telah disusun oleh tim formatur, dengan memasukkan Ir. Djuanda

dalam kabinet. Pada tanggal 20 Maret 1956, kabinet koalisi nasionalis-Islam dengan Ali Sastroamijdojo selaku Perdana Menteri.

Back

Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama yang memiliki Rencana Lima Tahun yang antara lain isinya

mencakup :

Menyelesaikan masalah Irian Barat Membentukan daerah-daerah otonomiMembentuk anggota-anggota DPRD.Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan

pegawai. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi

ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Back

Dalam menjalankan programnya Kabinet Ali II muncul berbagai peristiwa-peristiwa baru antara lain :Gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan

Irian Barat sehingga membuat kabinet ali akhirnya membatalkan perjanjian KMB pada 3 Mei 1956. Hal ini pun mendapat persetujuan dari Presiden soekarno

Back

Munculnya masalah anti Cina diantara kalangan rakyat yang kurang senang melihat kedudukan istimewa golongan ini dalam perdagangan. Yang kemudian menimbulkan gerakan Separatisme seperti gerakan pemberontakan PRRI dan PERMESTA.

Back

Timbulnya perpecahan dalam tubuh kabinet Ali II antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

Back

Karna keinginan masyumi tidak terpenuhi pada kabinet. Pada bulan januari 1957 masyumipin

menarik semua mentri dalam kabinet Ali II. Hal ini membuat kabinet ali II semakin melemah,

sehingga pada 14 Maret 1957 Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kepada presiden

Back

Kabinet Djuanda ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)

pada tanggal 21 Februari 1957 soekarno mengundang semua partai dan tokoh militer

untuk hadir ke istana negara guna mendengarkan pidatonya. Dalam pidato

tersebut presiden soekarno mengatakan bahwa demisionernya Kabinet Ali II memunculkan

gerakan separatis di daerah-daerah.

Back

Hal ini membuat Presiden Soekarno mengumumkan berlakunya Undang-undang negara dalam keadaan darurat perang atau State van Oorlog en Beleg (SOB) di seluruh Indonesia. Keadaan ini membuat angkatan perang mempunyai wewenang khusus untuk mengamankan negara.

Back

Pertentangan yang terjadi saat itu semakin meluas di tambah lagi dengan presiden kesulitan dalam pembentukan kabinet baru akibat masih adanya partai partai yang menempuh cara tawar-menawar untuk dapat duduk dalam pembentukan kabinet baru (Politik daging sapi).

Back

Saat Indonesia masih dalam keadaan darurat akibat berbagai konflik. Presiden soekarno

menunjuk dirinya sendiri untuk menjadi pembentuk kabinet baru. Presiden pun

membentuk kabinet baru dan menunjuk Ir. Djuanda sebagai perdana menteri saat itu.

Back

Kabinet baru tersebut diberi nama KABINET DJUANDA (kabinet karya) yang diresmikan pada

9 April 1957. Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang tidak berdasarkan atas dukungan dari parlemen karena negara

dalam keadaan darurat, namun tetap terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya.

Back

Kabinet ini dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya

perebutan kekuasaan antara partai politik. Dibawah pimpinan Perdana Menteri Ir. Djuanda, terdapat tiga orang wakil Perdana Menteri yang berasal dari PNI, NU dan Parkindo. yaitu Hardi,

Idham Chalid, dan Leimana.

Back

Tugas dari kabinet Karya di antaranna:Menyelesaikan pegolakan-pergolakan

yang terjadi diberbagai daerahMemperjuangan pengembalian Irian

Barat kedalam wilayah Indonesia Mengatasi masalah ekonomi serta

keuangan ekonomi yang sangat buruk.

Back

Dalam menyelesaikan tugasnya kabinet ini menyusun program kerja yang terdiri dari lima pasal yang dikenal dengan Panca Karya, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi:

1. Membentuk Dewan Nasional2. Normalisasi keadaan Republik3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB4. Perjuangan Irian5. Mempergiat pembangunan

Back

• Dewan Nasional merupakan suatu badan baru yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kekuatan non partai yg ada di masyarakat dalam mengatasi pergolakan daerah saat itu. Dewan ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Pada masa demokrasi parlemen wilayah indonesia hanyak mencakup 3 mil dari permukaan laut.

Back

Karna wilayah indonesia yang di rasa terlalu sempit membuat mudahnya para kapal asing untuk masuk kelaut indonesia tanpa hambatan. Oleh sebab itu Kabinet ini berusaha untuk membuat perubahan pada batasan batasan wilayah negara indonesia yang dikenal dalam deklarasi djuanda.

Back

Deklarasi Djuanda mengandung konsep bahwa batasan tanah air tidak lagi

memandang laut sebagai alat pemisah dan pemecah bangsa, seperti pada masa kolonial,

namun harus dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa dan wahana

pembangunan nasional. Awalnya deklarasi ini membuat banyak negara yang merasa keberatan terhadap konsepsi landasan

hukum laut Indonesia yang baru.

Back

Indonesia yg berusaha mempertahankan hukum terhadap batasan tersebut berusaha untuk ikut serta dalamkonferensi Jeneva pada tahun 1958

yang kemudian memantapkan Indonesia sebagai Archipelagic State Principle atau negara

kepulauan.

Back

Setelah itu barulah diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi

Hukum Laut PBB yang ke-3 di Montego Bay (Jamaika) pada tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/ UNCLOS

1982). Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasinya dalam UU No.17/ 1985 tentang

pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Back

Untuk menormalisasi keadaan yang diakibatkan oleh pergolakan daerah, Kabinet Karya pada 10-

14 September 1957 melangsungkan Musyawarah Nasional (Munas) yang dihadiri

oleh tokoh-tokoh nasional dan daerah, diantaranya adalah mantan Presiden

Mohammad Hatta. Musyawarah Yang dilaksanakan di gedung Proklamasi Jalan

Pegangsaan Timur No. 56

Back

Dalam upaya untuk mengatasi pembangunan dilaksanakan Musyawarah Nasional

Pembangunan pada bulan yg sama. Musyawarah ini bertujuan untuk membahas dan merumuskan usaha-usaha pembangunan yang sesuai dengan

keinginan daerah.

Back

Oleh karena itu, kegiatan ini dihadiri juga oleh tokoh-tokoh pusat dan daerah serta semua pemimpin militer dari seluruh teritorium,

kecuali Letkol. Achmad Husein dari Komando Militer Sumatera Tengah

Back

Dalam upaya penyelesaian masalah pembangunan kabinet ini sering mengalami permasalahan. Salah satunya peristiwa percobaan pembunuhan terhadap presiden soekarno pada 30 November 1957 (Peristiwa Cikini ) yang diduga dilakukan oleh golongan pemuda pendukung Zukifli Lubis

Back

Selain itu pada Pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum agar Kabinet

Djuanda dibubarkan dalam waktu 5x24 jam. Namun presiden mengabaikannya. Pada akhirnya Dewan

Banteng memproklamasikan berdirinya “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” (PRRI) dengan

Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana menteri.

Back

Begitu pula di Sulawesi dibentuk pemerintahan sendiri yaitu Permesta. Hal itu membuat situasi negara

semakin mengkhawatirkan.Pada tanggal 22 April 1959 dihadapan Konstituante,Presiden Soekarno berpidato

yang isinya menganjurkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.Anjuran Presiden tersebut diberikan kepada Konstituante selama kurang lebih tiga tahun berdebat tanpa berhasil merumuskan Undang-

Undang Dasar.

Back

Juga mengenai anjuran presiden tersebut,Konstituante tidak berhasil memberikan

kata putus dan demikian kuatlah kesan bahwa partai-partai politik sebagai keseluruhan tidak mampu untuk menembus jalan buntu dengan cara-cara parlementer.Kabinet inipun akhirnya menjadi

demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sehingga dimulailah

babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

Back