1

Penyelesaian Sengketa Pemilihan

GBW(Gubernur, Bupati, Walikota)

Hardi Munte, S.H. Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera

UtaraDivisi Penindakan Pelanggaran

2

UU No. 15/2011 ttg Penyelenggara Pemilu (pasal 73 ayat 4 butir c )

UU No. 8/2015 j.o UU No.1/2015 ttg Pemilihan G B W.(pasal 143)

Perbawaslu No. 8 tahun 2015 ttg tata cara penyelesaian sengketa pemilihan GBW

Perbawaslu No.11/2014 ttg pengawasan Pemilu

Perbawaslu No.2/2015 ttg perubahan Perbawaslu No.11/2014 ttg pengawasan Pemilu

Dasar Hukum

3

Pengawas Pemilu merupakan lembaga yang dituntut profesionalitasnya dalam memeriksa dan memutus sengketa yang muncul dalam penyelenggaraan pemilihan.

Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan merupakan kewenangan residu berdasarkan UU No 1 Tahun 2015. (Kewenangan Residu merupakan kewenangan sisa dimana tidak ada lembaga lain yang berwenang, hanya dapat ditempuh melalui mekanisme dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu)

Pengantar

4

Kewenangan pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa sudah dimiliki sejak Pemilu Legislatif 2014.

Beberapa Keputusan Pengawas Pemilu dalam penyelesaian sengketa seperti :

Bawaslu RI: penetapan PKPI sebagai Parpol peserta Pemilu, pengembalian hak parpol dan Calon Anggota DPD disebabkan terlambatnya penyerahan laporan dana kampanye.

Bawaslu Sumut: Calon Anggota DPRD yang dirugikan karena tidak ditetapkan dalam DCS maupun DCT.

PEMOHON: 1. HADIRAT MANAO(Calon Anggota DPRD SUMUT-

TIDAK DIKABULKAN), 2. ZAKIR HUSIN( Bakal Calon Anggota DPRD Kota

Medan-TIDAK DIKABULKAN). 3.TAHAN MANAHAN PANGGABEAN (Calon Anggota

DPRD SUMUT- DITERIMA),

TERMOHON: KPU Prov. SUMUT dan KPU Kota Medan

Pengantar (Lanjutan…)

5

Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur oleh Bawaslu Provinsi.

Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati/Walikota oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

Dalam hal ada pihak tidak puas terhadap Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan

6

Sengketa antar Peserta Pemilihan meliputi: perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu tentang suatu masalah kegiatan, dan/atau peristiwa berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan per-UU-an mengenai Pemilihan; dan keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda, dan/atau penolakan penghindaran antar peserta pemilihan.

Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Ruang Lingkup

7

Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon.

Keputusan Penetapan Daftar Pemilih. Keputusan tentang Jadwal Kampanye. Keputusan Diskualifikasi Pasangan

Calon (Dana Kampanye). Keputusan tentang Penetapan Desain

Surat Suara. Keputusan KPU Provinsi dan KPU

Kab/Kota lainnya kecuali Keputusan KPU Provinsi & KPU Kab/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan yang menjadi wewenang MK.

Keputusan KPU sebagai Obyek Sengketa

8

Permohonan sengketa Pemilihan dapat diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai Penetapan pasangan calon peserta Pemilihan dapat diajukan oleh : pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan Parpol atau gabungan Parpol pengusung pasangan calon.

Pemohon

9

Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diajukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diketahui objek sengketa dalam Pemilihan.

Permohonan penyelesaian sengketa terkait Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, diajukan paling lama 3 (tiga) hari sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.

Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota tidak menerima Permohonan yang diajukan melebihi jangka waktu.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

10

Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat: identitas Pemohon terdiri dari: nama Pemohon,

alamat Pemohon, telepon/fax, dengan dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk/Paspor.

kedudukan Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;

identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat Termohon, telepon/fax;

kedudukan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;

uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa;

Tata Cara Pengajuan Permohonan

11

uraian kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam penyelesaian sengketa;

uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;

uraian yang jelas mengenai obyek yang disengketakan;

permasalahan sengketa yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/obyek yang disengketakan; dan

hal-hal yang diminta untuk diputuskan.Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya di buat dalam 7 (tujuh) rangkap (1 (satu) asli dan 6 (enam) salinan) dan format digital, disertai bukti pendukung, dengan bukti yang asli diberi materai secukupnya.

Tata Cara Pengajuan Permohonan (Lanjutan...)

12

Musyawarah untuk Mufakat demi mencapai kesepakatan.

Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kab/Kota mengambil Keputusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota menyelesaikan sengketa pemilihan dalam jangka waktu 12 hari sejak permohonan diregistrasi. (cat: hari adalah hari kalender)

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

13

TerimakasihAtas

Perhatiannya