Upload
arnaldi-sucipto
View
235
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
presentasi penyuluhan pajak bumi dan bangunan
Citation preview
Mengapa Harus Pendataan
Usulan Desa/Kelurahan
PERMASALAHAN BELUM DISELESAIKAN OLEH KPP PRATAMA
Banyak Objek Pajak Belum Terdaftar
Telah Terjadi Pemindahan Hak/Kepemilikan
Terjadi Pemecahan Objek Pajak
Di beberapa Desa Masih Terdapat SPPT Dianggap Perlu Dibatalkan
Terjadi Peningkatan NJOP (Tanah dan Bangunan)
OBJEK PAJAK BARU
• OBJEK PAJAK JELAS TAPI TIDAK TERDAFTAR DI DHKP/ SPPT TIDAK TERBIT
PENDAFTARAN OP BARU
• SPPT TETANGGA• BUKTI KEPEMILIKAN/SERTIFIKAT/AKTA
JUAL BELI• MENGISI SPOP/LSPOP• MELAMPIRKAN FOTOKOPI KTP• SURAT MENGETAHUI KADES/LURAH
MUTASI OBJEK PAJAK
• MUTASI SELURUH• MUTASI SEBAGIAN
PEMBATALAN SPPT
• OBJEK TIDAK KENA PAJAK• OBJEK TIDAK JELAS (BUKAN SUBJEK)
CARA PENGENAAN PBB
• HITUNGAN MENURUT PERDA NOMOR 8 TAHUN 2013
• YANG MEMPENGARUHI NJOP BUMI• YANG MEMPENGARUHI NJOP
BANGUNAN
NJOP BUMI
• Luas• Karakteristik • Fasilitas Umum
NJOP BANGUNAN
• Ukuran • Kondisi• Fasilitas Pendukung Bangunan
Menghitung Pajak
• Misalkan suatu Tanah dan Rumah di nilai 120 Juta, maka ;
• NJOP = Rp 120.000.000,-• NJOPTKP = Rp. 10.000.000,-
• Besar PBB = (NJOP– NJOPTKP) x 0,1 %
• Besar PBB = (Rp 120.000.000 – Rp 10.000.000) x 0,1 %
= Rp 110.000.000 x 0,1%
= Rp 110.000,-
* Jika Wajib Pajak memiliki lebih dari satu objek pajak, maka Pengurangan NJOPTKP hanya untuk salah satu objek saja
KLASIFIKASI NJOP
• ZONA NILAI TANAH• FASILITAS YANG MEMPENGARUHI
NILAI TANAH
SKETSA PETA DESA (CONTOH) PERUMAHAN JL. KAPTEN KAMARUDIN
Gg. Kedond
ong
SDN 01
Gg. Sekolah
PERUMAHAN PERUMAHAN PERUMAHAN
- - - - JL RIO CINDE - - - - - - - - - - - - - - -
PERUMAHAN Gg.
Rambutan
PERUMAHAN Gg. Salak
PERUMAHAN MASJID AL-
MUJAHID
Gg. Delima
PERUMAHAN
PERUMAHAN TOWER
TELKOMSEL
PERSAWAHAN
Desa : Kepala Desa …………. Kecamatan : (Cap dan ditandatangani)
Kabupaten: Lebong
Tanggal Dibuat : Nama
DAMPAK PENGALIHAN
• DISEBABKAN UU 28 TAHUN 2019
Kelebihan Kekurangan
•Pemda memiliki kewenangan untuk mengelola NJOP
•Data Belum Akurat
•Pelayanan Lebih Cepat•Keterbatasan SDM Pengelolaan
•Potensi Penerimaan / PAD lebih tinggi
•Kehilangan intensif DBH PBB RI (2 M / Tahun)