KPHP MODEL POIGARkph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/RPHJP/RPHJP_POIGAR.pdftransisi atau pembenahan menjadi langkah awal yang sangat penting. Beberapa aspek pembenahan yang perlu disiapkan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL POIGARJalan AKD Poigar-Bol

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

JANGKA PANJANG

KPHP MODEL POIGAR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI


DINAS KEHUTANAN UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL POIGAR

Bolmong Kompleks SMP N 1 Poigar Desa Poigar II Kec. Poigar Kab. Bolmong Telepon (0431)

865584 Fax. 865584 E-Mail [email protected]

POIGAR 95762


JANGKA PANJANG

KPHP MODEL POIGAR MINAHASA SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

DISUSUN OLEH : KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL POIGAR

POIGAR, JANUARI 2014


UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL POIGAR ong Kompleks SMP N 1 Poigar Desa Poigar II Kec. Poigar Kab. Bolmong Telepon (0431)


KPHP MODEL POIGAR MINAHASA SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW

HALAMAN JUDUL

RENCANA

PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG

KPHP MODEL POIGAR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK. 265 /Menhut-II/Reg.4-2/2014

Tanggal : 7 FEBRUARI 2014

RencanaPengelolaanHutan Jangka Panjang

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

RencanaPengelolaanJangkaPanjangKPH Model Poigar yang

akanmenjadiacuanrencanapengelolaanjangkapendek, diarahkanuntukmengoptimalkanfungsi-

fungsikawasanhutan,jasasumberdayahutandanlingkungannya, baikproduksikayu,

produksibukankayu, maupunjasa-jasalingkungan, melaluikegiatanpokokberupapemanfaatan,

pemberdayaanmasyarakat, sertapelestarianlingkungan yang merupakansatukesatuankegiatan.

Dengandemikian,

rencanapengelolaanjangkapanjanginidiharapkandapatmemberiarahpengelolaanhutandankawas

annya, yang melibatkansemuapihakdalamupayapengembanganKPHP Model Poigar yang

berada diKabupatenBolaangMongondowdanKabupatenMinahasa SelatanProvinsi Sulawesi

Utara.

Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Poigardimaksudkan

untukmemudahkanparapelakumelaksanakankegiatanpengelolaandiwilayah KPHP Model

Poigarberdasarkanpemahamandanpersepsi yang samadalammenginterpretasitujuan yang

ditetapkan.

Tujuanpenyusunaniniadalahuntukmemberikanarahandalamhalperencanaandanpengelolaanwil

ayah KPHP Model Poigar.

Rencana pengelolaan KPHP Model Poigar dalam sepuluh tahun kedepan diarahkan

pada pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan pemanfaatan hutan di kawasan hutan

lindung. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi meliputi: (a) Pemanfaatan kawasan; (b)

Pemanfaatan jasa lingkungan; (c) Pemanfaatan hasil hutan kayu; (d) Pemanfaatan hasil hutan

bukan kayu; (e) Pemungutan hasil hutan bukan kayu. Selanjutnya pemanfaatan hutan di

kawasan hutan lindung meliputi: (a) Pemanfaatan kawasan; (b) Pemanfaatan jasa lingkungan;

(c) Pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Wilayah KPHP Model Poigarmemilikiluas 41.597 ha, danberada dalam wilayah

administrasi pemerintahanProvinsiSulawesi Utara, yang mencakupduakabupatenyaitu

Kabupaten Bolaang Mongondow denganluaskawasanhutan25.014 ha (60,13 %) dan

Kabupaten Minahasa Selatandengan luaskawasan hutan 16.583 ha (39,87 %).

BerdasarkanKeputusanMenteriKehutanan N0. 788/MENHUT-II/2009 wilayah KPHPModel

Poigarterbagikedalamfungsikawasan HutanProduksi/ HutanProduksiTerbatas (HP/HPT)

seluas 36.332 ha (87,34 %), dankawasan HutanLindung (HL) termasukhutan bakau di

sebagian pesisir pantai seluas 5.265 ha (12,66 %).

Dari hasil tatahutanpembagianblok di wilayah KPHP Model Poigar terdiri atas:

KawasanHutanLindungterdapat 2 (dua) blokyaitu Blok Intiseluas 5.212,21ha dan Blok

Pemanfaatanseluas 202,13 ha,

sedangkandalamKawasanHutanProduksi/ProduksiTerbatasterdapat 4 (empat) blokyaitu Blok

Pemanfaatan HHK-HA seluas 13.029,33 ha, Blok Pemanfaatan HHBK seluas 1.460,53 ha,

Blok Pemberdayaanseluas 17.332,48 ha, dan Blok Perlindunganseluas 4.360,32 ha.



iii

Blok IntipadaenamKawasanHutanLindungdikelolauntuktujuanperlindungantata air,

habitat satwa, serta flora, fauna aslidanpenelitian.Blok

intipadakawasanhutanlindungdapatdiberikanijinusahapemanfaatanjasalingkungandanpemanfa

atanhasilhutanbukankayu.Pemanfaatanjasalingkungandenganbentukusaha yang

memanfaatanpotensijasalingkungandengantidakmerusaklingkungandanmengurangifungsiuta

manya, seperti: pemanfaatanuntukwisataalam, pemanfaatan air,

dan.pemanfaatankeindahandankenyamanan. Pemanfaatanhasilhutanbukankayudengansegalab

entukkegiatanuntukmengambilhasilhutanbukankayudengantidakmerusakfungsiutamakawasan

, seperti: mengambilrotan, mengambilmadu, dan mengambilbuah.

Blok PemanfaatanpadaKawasanHutanLindungbertujuanpemanfaatanjasalingkungan

air untukkeperluanmasyarakatsekitarhutan.Blok

pemanfaatanpadakawasanhutanlindungdiberikanizinusahapemanfaatanjasalingkungan

air.Bentukkegiatanuntukmemanfaatan air sebagai air minumdankeperluanlain yang

berkaitandenganpemanfaatan air. Izinusahadapatdiberikankepadaperorangan,

koperasidanbadanusahamilikswasta.

Blok PerlindunganpadaKawasanHutanProduksiuntukuntuktujuanperlindungantata

air, habitat satwa, serta flora, fauna aslidanpenelitian.Blok

PerlindunganpadaKawasanHutanProduksidiberikanizinusahapemanfaatankawasan,

pemanfaatanjasalingkungandanpemanfaatanhasilhutanbukankayu.Bentukusahaberupapenang

karansatwa, budidayatanamanlangka, pemanfatan air, pengambilanrotan,

danpemanfaatankeindahandankenyamanan.Izinusahadapatdiberikanperorangan, koperasi,

badanusahamilikswastadanbadanusahamiliknegara.

Blok Pemanfaatan HHK-HA

padaKawasanHutanProduksidanHutanProduksiTerbatasbertujuanpemanfaatanhasilhutankayu

padahutanalam.Blok Pemanfaatan HHK-HA

padaKawasanHutanProduksidanHutanProduksidiperuntukanuntukizinpemanfaatanhasilhutan

kayu.Izinusahapemanfaatandapatdiberikanpadabadanusahamilikswastadanbadanusahamilik

Negara.

Blok Pemanfaatan HHBK

padaKawasanHutanHutanProduksidanHutanProduksiTerbatasdiperuntukkanuntuktujuanpema

nfaatanhasilhutanbukankayudan areal penggunaankawasanhutan.Blok Pemanfaatan HHBK

padaKawasanHutanHutanProduksidanHutandiperuntukanpemanfaatanhasilhutanbukankayuda

nizinpertambangandapatdiberikanizinpemanfaatankawasanhutanpadabadanusahamilikswastaa

taubadanusahamilik Negara.Pengaturanhasilharusmengikutipedomanizinpemanfaatan yang

akandikelola.

Blok PemberdayaanMasyarakat (PMB)

padaKawasanHutanProduksidanKawasanHutanProduksiTerbatasdirencanakanpengelolaanhut

anbersamamasyarakat (PHBM) untuktujuanpengelolaan yang dapatmenggendaliankonflik-

konfiksosialsepertipenguasahanlahan (land tenure),

ketersediaanlahandankesempatankerjabagimasyarakatdidalam/sekitarkawasanhutan, system

pengelolaandengan system agroforestry denganpengaturanruangtanam,



iv

dantujuanpengelolaanuntuktanamanhutankemasyarakatan (HKm), HutanDesa (HD),

danhutantanamanrakyat (HTR). Blok PemberdayaanMasyarakat (PMB)

padaKawasanHutanProduksidanKawasanHutanProduksiTerbatasdapatdiberikanizinpemanfaat

ankawasandanizinpemanfaatanhasilhutankayu, berupaizinusahakepadaperorangan, koperasi,

badanusahamilikswastaataubadanusahamilik Negara.

Pengaturanhasiluntukizinpemanfaatankawasansesuaiketentuan yang berlaku,

sedangkanizinpemanfaatanhasilhutanharussesuaidenganpedomanpemanfaatanhasilhutankayu.

Dalam pelaksanaan pengelolaan/pemanfaatan wilayah kerja KPH Model Poigar

selama sepuluh tahun kedepan.Instansi KPH ini perlu didukung sarana-prasarana perkantoran

yang memadai, peningkatan SDM, serta pembiayaan yang memadai baik yang bersumber dari

dana-dana APBD, APBN maupun dari hasil kerjasama kemitraan. Diharapkan selama jangka

waktu pengelolaan periode sepuluh tahun pertama, KPH ini sudah dapat menjadi KPH yang

mandiri dan dalam bentuk kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Rencana kelola wilayah KPH Model Poigar berjangka sepuluh tahun ini memiliki

peluang adanya rasionalisasi wilayah kelola, dan review rencana kelola minimal lima

tahun.Rencana Pengelolaan JangkaPanjangKPH Model Poigar perlu segera ditindaklanjuti

dengan penyusunan rencana tahunan KPH.



v



v

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya

sehingga Buku Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Model Poigardi Kabupaten

Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara yang

difasilitasi dan dibiayai melalui sumber dana APBN Tahun 2012 pada BPKH Wilayah VI

Manado dapat diselesaikan.

Dokumen/buku perencanaan ini bertujuan untuk menyajikan maksud dan tujuan serta

rencana-rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Poigar. Disamping itu,

buku ini menyajikan rencana-rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta

rencana pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Kepada semua pihak yang berpartisipasi mulai persiapan survei hingga tersusunnya

dokumen/buku perencanaan ini disampaikan banyak terima kasih. Secara khusus disampaikan

terima kasih dan penghargaan kepada Tim Pakar dari Fakultas Pertanian Program Studi

Universitas Samratulangi atas segala ide dan masukan sehingga buku ini menjadi lebih

bermakna dan aplikatif sesuai standar-standar ilmiah.

Dokumen/buku perencanaan ini menjadi salah satu acuan utama bagi pelaksanaan

kegiatan KPHP Model Poigar di wilayah kerjanya.

Demikian dokumen/buku perencanaan ini disusun, semoga bermanfaat adanya.

Poigar, Januari 2014

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan

Produksi Model Poigar,

P. SANDI KAUNANG, SH.

NIP. 19750202 199903 1 008



vi

DAFTAR ISI

Judul Halaman

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................... ii

KATA PENGANTAR .................................................................................................... v

DAFTAR ISI .................................................................................................................. vi

DAFTAR TABEL ............................................................................................................. viii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................ ix

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................... x

I. PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

A. LatarBelakang .......................................................................................................... 1

B. MaksuddanTujuan ................................................................................................... 3

C. Sasaran ..................................................................................................................... 3

D. RuangLingkup ......................................................................................................... 3

E. BatasanPengertian .................................................................................................... 3

II. DESKRIPSI KAWASAN ............................................................................................. 11

A. Risalah Wilayah KPHP ............................................................................................ 11

B. Potensi Wilayah ....................................................................................................... 14

C. SosialBudaya ........................................................................................................... 15

D. IjinPemanfaatandanPenggunaanKawasanHutan ..................................................... 17

E. Posisi KPH Model dalamPerspektif Tata Ruang ..................................................... 17

F. IsuStrategis, Kendala, Permasalahan ....................................................................... 17

III.VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN .............................................................. 19

IV.ANALISIS DAN PROYEKSI ................................................................................... 20

A. Analisis SWOT ........................................................................................................ 20

B. Analisis-analisisPentingdalamPengelolaanHutan .................................................... 36

V.RENCANA KEGIATAN .............................................................................................. 58

A. InventarisasiHutanMenyeluruhBerkala ................................................................... 58

B. PemanfaatanHutanpada Wilayah Tertentu .............................................................. 71

C. PemberdayaanMasyarakat ....................................................................................... 94

D. PenyelenggaraanRehabilitasi di luarijin .................................................................. 108

E. PenyelenggaraanPerlindunganHutandanKonservasiAlam ...................................... 110



vii

F. KoordinasidanSinergidenganInstansidanStakholderTerkait ................................. 113

G. PenyediaandanPeningkatanKapasitas SDM .......................................................... 114

H. PenyediaanPendanaan ........................................................................................... 118

I.Pengembangan Database ......................................................................................... 118

J. Rasionalisasi Wilayah Kelola ................................................................................ 121

K. Review RencanaPengelolaan ................................................................................ 122

L. PengembanganInvestasi ........................................................................................ 123

VI. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ..................................... 127

A. Pembinaan ............................................................................................................. 127

B. Pengendalian.......................................................................................................... 132

C. Pengawasan ........................................................................................................... 133

VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ............................................. 134

A. PengukuranKinerja KPH ..................................................................................... 134

B. RencanaPemantauan, EvaluasidanPelaporan ........................................................ 136

VIII. PENUTUP ................................................................................................................ 138

LAMPIRAN



viii

DAFTAR TABEL

Judul Halaman

1. Pembagian Blok PadaKawasanHutan KPH Model Poigar ............................................... 13

2. KelasPenutupanLahan Wilayah KPH Model Poigar ........................................................ 14

3. DaftarRingkasanAnalisisFaktor Internal ........................................................................... 25

4. DaftarRingkasanAnalisisFaktorEksternal ......................................................................... 26

5. PenentuanStrategi Pembangunan KPH Model Poigar ...................................................... 28

6. LajuPertambahanPendudukdanJumlahKepalaKeluargaKab. BolaangMongondow ......... 37

7. LajuPertambahanPendudukdanJumlahKepalaKeluargaKab. Minahasa Selatan .............. 38

8. Bentuk Plot ContohuntukKelas Perusahaan Kayu Pulp .................................................... 67

9. Bentuk Plot ContohuntukKelas Perusahaan KayuPertukangan ........................................ 67

10. Rencana UPHHK-RE padaHutanProduksi di Wilayah KPH Model Poigar ..................... 74

11. TahapanKegiatan TPTI pada IUPHHK ............................................................................ 84

12. RencanaKerja Usaha IUPHHK-HTR ................................................................................ 106

13. RencanaKerjaTahunan UPHHKHutanTanaman Rakyat .................................................. 107

14. JenisKegiatanPerlindunganHutan di Wilayah KPH Model Poigar ................................... 112

15. SistemKoordinasidanSinergidenganInstansidanStakholderTerkait .................................. 113



ix

DAFTAR GAMBAR

Judul Halaman

1. PetaKekuatandalamRancangan Pembangunan KPHP Model Poigar ................... 27

2. Basis OrientasiPewilayahanKawasanFungsiHutan KPHP Model Poigar ............ 35

3. MekanismePenilaianKinerja KPH ........................................................................ 137

4. MekanismePenjaminanMutu KPH ...................................................................... 137



x

DAFTAR LAMPIRAN

Judul

1. Peta Wilayah KPHP Model Poigar

2. PetaPenutupanLahanKPHP Model Poigar

3. Peta DAS/Sub DAS KPHP Model Poigar

4. Peta Sebaran Potensi dan Aksesibilitas KPHP Model Poigar

5. Peta Penataan Hutan (Blok/Sub Blok) KPHP Model Poigar

6. Peta Tanah KPHP Model Poigar

7. Peta Tipe Iklim KPHP Model Poigar

8. Peta Geologi KPHP Model Poigar

9. Peta Wilayah Tertentu KPHP Model Poigar

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar 1

I. PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Permasalahan klasik bidang kehutanan di Indonesia berfokus pada hal-hal

seperti (a) kepastian hak atas kawasan hutan; (b) kelembagaan pembangunan

kehutanan; (c) isi peraturan-perundangan; dan (d) penetapan nilai tambah sektor

kehutanan. Penyelesaian terhadap permasalahan di atas akan dapat pula berimbas positif

pada penanganan agenda kehutanan lainnya seperti modernisasi pembangunan

kehutanan serta mitigasi pemanasan global dan selanjutnya antisipasi perubahan iklim.

Arah pengelolaan hutan harus memprioritaskan penyelamatan hutan alam yang

tersisa seraya membangun hutan tanaman untuk keperluan industri dan

sebagainya.Dengan demikian pengelolaan hutan secara profesional harus pula

dilakukan terhadap hutan konservasi dan hutan lindung, di samping hutan

produksi.Manfaat yang diperoleh harus bersifat terbuka bagi penerima manfaat hutan

yang dikelola secara adil dan proporsional sesuai tujuan.Bersamaan dengan hal-hal di

atas, infrastruktur sosial dan ekonomi layak pula disiapkan untuk mengoptimalkan

akses pemanfaatan sumberdaya hutan, efisiensi ekonomi, maupun pengembangan nilai

tambah hasil hutan.

Guna mendukung arah pengelolaan tersebut, dibutuhkan perencanaan spasial

yang mempertimbangkan situasi sosial ekonomi lokal serta program pemerintah terkait

(kota/kabupaten, provinsi, nasional).Sistem pengelolaan yang ada sekarang belum dapat

menyentuh secara makro hingga mikro tujuan pengelolaan dimaksud.Dalam hal ini

sistem KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) menjadi solusi strategis yang menjangkau

perencanaan tingkat nasional yang kemudian “diterjemahkan” ke dalam penanganan

lokal (tapak).

Melalui KPH, berbagai sumberdaya dapat disinergikan untuk mewujudkan

transfomasi dan desentralisasi kepemerintahan dan kelembagaan pengelolaan hutan.

Beberapa langkah penting menuju hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



a) Kepastian status dan fungsi sumberdaya hutan dan lahan bagi pengelolaan optimal

sekaligus pencegahan deforestasi serta degradasi hutan.

b) Pelaksanaan inventarisasi sumberdaya hutan dan pelaksanaan tata hutan dalam

rangka mengatur pemanfaatan sumberdaya hutan dan mengendalikan daya dukung

lingkungan hidup.

c) Transformasi pengelolaan kawasan hutan dan fungsi hutan pada tingkat

operasional, guna perwujudan tata ekonomi kehutanan yang lebih adil dan

berkelanjutan.

d) Pembangunan infrastruktur ekonomi maupun sosial bagi pengembangan wilayah;

dan pengembangan komoditi andalan di wilayah KPH.

e) Peningkatan efisiensi pelayanan bagi para pemegang ijin melalui akurasi informasi

lapangan serta pengendalian dan evaluasi berbasis kinerja.

Dengan karakteristik fisik, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-

beda maka setiap KPH pada umumnya memiliki isu strategis masing-masing.Dengan

teridentifikasinya isu strategis dimaksud, maka “spesifikasi” pembangunan KPH dapat

ditentukan.Sehubungan dengan adanya perubahan sistem pengelolaan, maka strategi

transisi atau pembenahan menjadi langkah awal yang sangat penting. Beberapa aspek

pembenahan yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:

• Tata hutan (penataan, pengukuhan, organisasi areal kerja, dan daftar kelas hutan)

• Skema perlindungan dan pelestarian menjadi bagian yang integral serta strategis

dengan aspek pemanfaatan.

• Skema pendanaan dan pembiayaan menuju kemandirian secara bertahap.

• Kelembagaan dan organisasi yang sanggup membuat terobosan-terobosan baru.

• Pengelolaan sumberdaya manusia yang semakin professional.

• Perencanaan komprehensif jangka pendek, menengah, dan panjang.

• Ketrampilan enterpreunership yang andal.

• Manajemen kolaborasi, profesional, dan merakyat (agroforestry).

• Lintas kebijakan dan program dengan pemerintah.



B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen ini adalah untukmemudahkan para pelaku

melaksanakan kegiatan pengelolaan diwilayah KPH Model Poigar berdasarkan

pemahaman dan persepsi yangsama dalam menginterpretasi tujuan yang ditetapkan.

Sedangkantujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan arahandalam

halperencanaan dan pengelolaan wilayah KPH Model Poigar selama 10 (sepuluh) tahun

dari tahun 2014 s/d tahun 2024.

C. Sasaran

Sasaran penyusunan rencana pengelolaan KPH Model PoigarTahun Anggaran

2012 adalah tersusunnya rencana pengelolaan hutan jangka panjang (sepuluh tahun dari

tahun 2014 s/d tahun 2024) KPH Model Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow dan

Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

D. Ruang Lingkup

a) Pengelolaan KPH wajib melaksanakan perencanaan jangka pendek dan panjang yang

telah dipahami dan ditetapkan.

b) Dalam implementasinya, kawasan Hutan KPH Model Poigar terbagi kedalam blok-

blok inti, pemanfaatan, perlindungan, dan blok khusus berdasarkan fungsi masing-

masing.

E. Pengertian dan Batasan

1. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah

pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola

secara efisien dan lestari.

2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Model adalah wujud awal KPH yang secara bertahap

dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak.



3. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP

adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri

atas kawasan hutan produksi yang dikelola Pemerintah Daerah.

4. Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi meliputi peralatan perkantoran,

peralatan transportasi dan peralatan lainnya.

5. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi antara lain tanah,

bangunan, ruang kantor.

6. Fasilitasi sarana dan prasarana adalah bentuk dukungan Pemerintah kepada KPHL

dan KPHP berupa sarana dan prasarana.

7. Pengurusan Hutan adalah kegiatan penyelenggaran hutan yang meliputi perencanaan

kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan

latihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan.

8. Perencanaan adalah suatu proses penentuan tindakan-tindakan masa depan yang

tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

9. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan

perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan

pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

10. Rencana Kehutanan adalah produk perencanaan kehutanan yang dituangkan dalam

bentuk dokumen rencana spasial dan numerik serta disusun menurut skala geografis,

fungsi pokok kawasan hutan dan jenis-jenis pengelolaannya serta dalam jangka

waktu pelaksanaan dan dalam penyusunannya telah memperhatikan tata ruang

wilayah dan kebijakan prioritas pembangunan yang terdiri dari rencana kawasan

hutan dan rencana pembangunan kehutanan.

11. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang

memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek,

disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan

aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam



rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat

yang lebih optimal dan lestari.

12. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup

kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai tipe ekosistem dan potensi yang

terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat sebesarbesarnya

bagi masyarakat secara lestari.

13. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana

pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan

reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam.

14. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,

memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu

serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk

kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

15. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan

pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan

hutan.

16. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan

meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan

peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

17. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan

dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan

peruntukannya.

18. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang

telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai

pada batas yang ditentukan atau diharapkan.

19. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan

yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai yang bersifat

menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke

danau atau laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan

batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas

daratan.



20. Tata Air DAS adalah hubungan kesatuan individual unsur-unsur hidrologis yang

meliputi hujan, aliran sungai, peresapan dan evapotranspirasi dan unsur lainnya yang

mempengaruhi neraca air suatu DAS.

21. Reboisasi adalah upaya pembuatan tananam jenis pohon hutan pada kawasan hutan

rusak yang berupa lahan kosong/terbuka, alang-alang atau semak belukar dan hutan

rawang untuk mengembalikan fungsi hutan.

22. Penanaman pengkayaan reboisasi adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada

areal hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon

200-400 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan hutan baik

kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.

23. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan

dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembanguan berkelanjutan.

24. Konservasi tanah adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada penggunaan

(secara vegetatif dan/atau sipil teknik) yang sesuai dengan kemampuan lahan

tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar

tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari.

25. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan,

kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak,

kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga

hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan,

investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

26. Tata Batas dalam wilayah KPH adalah melakukan penataan batas dalam wilayah

kelola KPH berdasarkan pembagian Blok dan petak.

27. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui

keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap.

28. Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pengelolaan.

29. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha

pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang

sama.



30. Wilayah tertentu antara lain adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum

menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar

areal izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

31. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang

telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan

sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.

32. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,

memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu

serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk

kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

33. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga

diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal

dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

34. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa

lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

35. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan

mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak

mengurangi fungsi pokoknya.

36. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan

mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan

dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

37. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil

hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas

dan/atau volume tertentu.

38. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang

yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa

lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin

pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah

ditentukan.



39. Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha

yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan

produksi.

40. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah

izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung

dan/atau hutan produksi.

41. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK

dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut

IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa

kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan

pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

42. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan

untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki

ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui

kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk

penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan

fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati

(tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga

tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

43. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang

diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam

hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan,

penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

44. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin

untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan

pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.

45. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK

adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung

dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan,

tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.

46. Hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada

hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk



meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur

dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

47. Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada

hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan

potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka

menjamin kelestarian sumber daya hutan.

48. Hutan tanaman hasil rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan

tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan

dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan

meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung,

produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.

49. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman

hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara

tanaman dan memanen.

50. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

51. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan

untuk memberdayakan masyarakat.

52. Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh

desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

53. Iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah

pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu

kawasan hutan tertentu.

54. Provisi sumber daya hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang

dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan

yang dipungut dari hutan negara.

55. Dana reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut dari

pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan

merehabilitasi hutan.

56. Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut

hukum.



57. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan

bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil

hutan.

58. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan

baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

59. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan

kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

60. Pengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau menekan

penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga diperoleh suatu hasil sesuai dengan

yang telah ditetapkan melalui pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan.

RencanaPengelolaanHutan Jangka Panjang (RPHJP)


II. DESKRIPSI KAWASAN

A.Risalah Wilayah KPHP

a. LetakdanLuas

KPHP Model Poigar memiliki luas areal lebih kurang 41.597 ha yang

terbentangdari 0°49′54″ hingga 1°13′10″ LU dan dari 124°6′23″ hingga 124°30′46″ BT,

dimana secara administratif berada dalam wilayah administrasi

pemerintahanProvinsiSulawesi Utara, yang mencakupduakabupatenyaitu Kabupaten

Bolaang Mongondow denganluaskawasanhutan25.014 ha (60,13 %) dan Kabupaten

Minahasa Selatandengan luaskawasan hutan 16.583 ha (39,87 %). Berdasarkan SK.

MenteriKehutanan No. 788/ MENHUT-II/2009, wilayah KPH

Poigarterbagikedalamfungsikawasan HutanProduksi/ HutanProduksiTerbatas (HP/HPT)

seluas 36.332 ha (87,34 %), dankawasan HutanLindung (HL) termasukhutan bakau di

sebagian pesisir pantai seluas 5.265 ha (12,66

%).Luasantersebutberbedadenganhasiltatahutan KPH Model

Poigarkarenatatahutanmenggunakan update tatabataskawasanhutan.

KPHPModel Poigar di kelilingidesa-desa yang

sebagianbesarmasyarakatnyamenggantungkanhidupnyadarikawasanhutan yang ada di

wilayah KPH Poigar, interaksiinimempunyainilai plus dan minus,

sehinggadalampengelolaankawasanhutanharusmemperhatikanaspekmasyarakat.Wilaya

h kecamatan dan desa/kelurahan di KabupatenBolaangMongondowyang letaknya

berdampingandengan kawasan KPHPModel Poigar adalah wilayah Kecamatan

Poigar(Desa Wineru, Nanasi dan Pomoman), Kecamatan Bolaang

(DesaSolimandungan, Lolan, Inobonto, Langagon, Komangan, Muntoi) danKecamatan

Bilalang (Desa Tuduaug, Kalingangaan dan Bilalang).Sedangkan, wilayah kecamatan

dan desa/kelurahan di kabupatenMinahasa Selatan yang letaknya berdampingandengan

kawasan KPH Model Poigar adalah wilayah KecamatanModoinding (Desa Mokobang,

Pinasungkulan, Temboan), KecamatanTompaso Baru (Desa Torout dan Sion),

Kecamatan Ranoiapo (DesaRanoiapo), Kecamatan Motoling (Desa Raaanan Baru,

Tondey dan Kroit),Kecamatan Kumelembuai (Desa Makasili dan Kumelembuai),



KecamatanSinonsayang (Desa Ongkaw, Aergale, Tanamon dan Durian),

KecamatanTenga (Desa Tiniawangko) dan Kecamatan Amurang Barat(Desa/kelurahan

Teep, Kapitu, Kawangkoan Bawah, Rumoong Bawah,Tewasen, Pondos dan Elusan).

b. AksibilitasKawasan

Kawasan KPHP Model Poigar yang berbentuk segitiga dibatasi dan dilalui

olehjalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan arteri negara TransSulawesi:

Manado –Amurang – Inobonto terdapat di sepanjang pantai Utara darikawasan dan

berarah Timurlaut-Baratdaya. Jalan arteri ini bercabang di Inobontoyang menuju ke

Kotamobagu dan Gorontalo. Ruas jalan arteri provinsiKotamobagu – Inobonto ini

berada di sebelah selatan kawasan dan berarahBaratlaut-Tenggara. Kedua jalan tersebut

relatif datar dibandingkan dengan jalurjalan yang terdapat di sebelah Timur kawasan,

yakni jalur jalan Kotamobagu –Modoinding – Amurang yang berarah Utara - Selatan.

Ketiga jalur jalan utamatersebut memberikan akses pertumbuhan terhadap kota

kabupaten dan kota-kotakecamatan disekitarnya, serta menumbuhkan kesempatan

pengelolaan terhadapsumber daya alam sekitarnya. Pada tiap jalur jalan tadi terdapat

jalan-jalansekunder dan tersier yang masuk ke dalam kawasan hutan Poigar.

c. Batas-Batas danSejarah Wilayah

PemerintahProvinsi Sulawesi Utara padabulan Mei 2007 telahmenunjuk 9

(sembilan) unit KesatuanPengelolaanHutan yang tersebarpada 13

wilayahadministrasipemerintahankabupaten/kotasebagaibahanusulankePemerintahP

usat (cq. DepartemenKehutanan). Unit-unit KPH dimaksudantaralain KPH(L)

Sangihe, KPH (L) Talaud, KPH(P) BolaangMongondow I, KPH(P)

BolaangMongondow II, KPH (P) BolaangMongondow III, KPH(P)

BolaangMongondow-Minahasa, KPH(L) Minahasa I, KPH(L) Minahasa II dan

KPH(P) Minahasa III.

Pemerintahpusatmaupunpemerintahdaerahmelalui PP No.6 tahun 2007

memilikitujuanuntukmengembangkanpengelolaanhutandenganmeningkatkanperansert

aaktifmasyarakatdanmembukapeluangbagiparapihak(stakeholders)

untukberpartisipasiaktifdalampembangunankehutanan yang

dituangkankedalambentuk KPH model.



Dalamperkembanganlebihlanjutdansejalandengankebijakanpemerintahpusatdandaerah

untukmenetapkan 1 (satu) unit KPH model padasetiapwilayahprovinsi, makadari unit-

unit KPH yang ada, unit KPH(P) BolaangMongondow-

Minahasadisepakatidalamkoordinasiinstansikehutanan di daerahsebagai KPH model

di Provinsi Sulawesi Utara dengannomenklatur KPHP Model

ProduksiPoigarataudisingkatdengan KPH Poigar.

PenamaanPoigaritusendiridisampingmengambildaridominansiwilayah KPH model

yang beradapadawilayah DAS Poigarjugamerupakanistilah yang

telahdikenalluasolehmasyarakatsetempatdanpemerintahdaerah.

Instansi KPHP Model Poigar sebagai pemegang hak pengelolaan hutan yang telah

dibentuk dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 788/MENHUT-II/2009

tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model

Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan, dan

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 16 Maret 2011

tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 94 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi

Utara.

d. Pembagian Blok

HasiltatahutanberdasarkanstandardankriteriasesuaiPerdirjenPlanologiKehutanan

No.P. 5/VII-WP3H/2012)

memperlihatkanbahwapembagianblokdalamkawasanHutanLindungterdapat 2 (dua)

blokyaitu Blok Intiseluas5.212,21hadan Blok Pemanfaatanseluas202,13 ha,

sedangkandalamkawasanHutanProduksi/ProduksiTerbatasterdapat 4 (empat) blokyaitu

Blok Pemanfaatan HHK-HA seluas13.029,33 ha, Blok Pemanfaatan HHBK

seluas1.460,53 ha, Blok Pemberdayaanseluas17.332,48ha, dan Blok

Perlindunganseluas4.360,32 ha.

Tabel1.Pembagian Blok PadaKawasanHutan KPH Model Poigar



Sumber: Tata Hutan KPH Model Poigar2012

B.Potensi Wilayah

Wilayah KPHP Model Poigarmemilikihutan yang

termasukkedalamkategorilahanhutanlahankeringdibawah 1000 meter

dankondisitempattermasukhutansekunderdengankerapatansedang.KPHP Model Poigar

juga terdapat lahan budidaya yang dikelola oleh masyarakat setempat, seperti

perkebunan kelapa, cengkih dan pertanian lahan kering lainnya, termasuk beberapa

lokasi pemukiman masyarakat. LuaskawasanhutanpadaKPHP Model

PoigarberdasarkankelaspenutupanlahandisajikanpadaTabel2.

Tabel 2.KelasPenutupanLahan Wilayah KPHP Model Poigar

Tabel 4. Kelas Penutupan Lahan Wilayah KPH Model Poigar

Hutan

Primer

Hutan

sekunder

Hutan

Mangrove

Primer

Semak

Belukar

Perkebun

an/Kelapa

Permukima

n

Pertanian

Lahan

Kering

Pertanian Lahan

Kering Campur

Semak

SawahJumlah

Total

1 HL. Bakau Tg. Walintua – – 101.57 – – 5.69 74.25 10.94 19.09 211.54

2 HL.Gn. Bumbungon 1 – 1,117.65 – 26.52 – – 53.93 76.55 – 1,274.65

3 HL. Gn. Bumbungon 2 – 849.34 – – – – 515.78 393.23 – 1,758.35

4 HL. Gn.Lolombulan – 1032.08 – 15 – – – 138.84 6.85 1,192.77

5 HL. Gn. Popotelu – – – – – – 76.8 336.97 – 413.77

6 HL. Torout – 227.17 – – – – – 335.16 0.94 563.27

7 HP. Inobonto-Poigar 861.29 3,908.80 – 864.32 0.72 2.3 1,955.59 7,601.88 0.86 15,195.76

8 HP. Torout 20.28 579.94 – 250.57 – – 12.22 1,018.53 – 1,881.54

9 HPT. Gn. Bumbungon – 9,844.21 – 1809.29 – – 1037.75 2,021.01 – 14,712.26

10 HPT. Gn. Lolombulan – – – – – – – 488.61 – 488.61

11 HPT. Gn. Sinonsayang – 49.84 – – – 3.53 – 3,851.12 – 3,904.49

Jumlah Total 881.57 17,609.03 101.57 2965.7 0.72 11.52 3726.32 16272.84 27.74 41,597.0

Kelas Penutupan Lahan

No Kawasan Hutan

Sumberdata :Pengolahan SIG BPKH Wilayah VI, 2012

Berdasarkanhasilinventarisasihutan di lapanganpadaseluruhpopulasiditemukan

100 jenispohon, yang terdiridarijeniskelompokjenismeranti/

kelompokkomersialsatusebanyak 8 jenis, kelompokjeniskayurimbacampuran/

No NAMA KAWASAN HUTAN

BLOK

PEMANFAATAN

HHBK (Ha)

BLOK

PEMANFAATAN

HHK-HA (Ha)

BLOK

PEMBERDAYAAN

(Ha)

BLOK

PERLINDUNGAN

(Ha)

HL BLOK

INTI (Ha)

HL BLOK

PEMANFAATAN

(Ha)

Jumlah (Ha)

1 HL. BAKAU Tg. WALINTAU - - - - 211.54 211.54

2 HL. Gn. BUMBUNGON 1 - - - - 1,274.65 1,274.65

3 HL. Gn. BUMBUNGON 2 - - - - 1,758.35 1,758.35

4 HL. Gn. LOLOMBULAN - - - - 990.64 202.13 1,192.77

5 HL. Gn. POPOTELU - - - - 413.77 413.77

6 HL. TOROUT - - - - 563.26 563.26

7 HP. INOBONTO-POIGAR 1,004.83 4,550.81 8,763.66 876.47 - 15,195.76

8 HP. TOROUT - 641.87 1,239.67 - - 1,881.54

9 HPT. Gn. BUMBUNGON - 7,836.66 3,391.75 3,483.85 - 14,712.26

10 HPT. Gn. LOLOMBULAN - - 488.61 - - 488.61

11 HPT. Gn. SINONSAYANG 455.70 - 3,448.79 - - 3,904.49

1,460.53 13,029.33 17,332.48 4,360.32 5,212.21 202.13 41,597.00 Jumlah



kelompokkomersialduasebanyak 23 jenis,

kelompokjeniskayueboni/kelompokindahsatusebanyak 3 jenis,kelompokjeniskayuindah/

kelompokindahduasebanyak 5 jenisdan61 jenis yang

tidakteridentifikasikedalamkelompokjenis. Jeniskayudominan yang

ditemukanadalahJabon (AnthocepallusmicropillusMiq), Aras (Ficus variegate),

Kenanga (CanangaodorataHook.f.et.Th), danNantu (Palaquiumobtusifolium).

Potensitegakanhutanadalahsebesar 174,646 m³/ha denganjumlahpohonsebanyak

117,83batang/ha. Potensipermudaantingkattiangmemilikijumlah yang

lebihbanyakdibandingkantingkatsemaidanpancang.Selainjenis-jeniskayu yang

ditemukanjenis-jenis non kayu yang dijumpaiberupatanamanangrek, seho (aren)

danrotandalamjumlah yang relative sedikit. Hasilpengamatanlapangandanbincang-

bincangdenganmasyarakat yang seringmasukkelokasikawasan areal KPHP Model

Poigardijumpaibabihutan, burungtaon, yaki (monyet), kuskus, maleo,

rusadanular.Selainitupadakawasanhutan KPHP Model Poigarditemukan air

terjundansumbermata di kawasanHL.Gn. Lolombulan, HPT Gn. Bumbungandan HP

Inobonto-Poigar yang dimanfaatkanmasyarakatDesaPakuUre 3, DesaAergale,

danDesaTandoysebagaisumber air minummasyarakat.

C. SosialBudaya

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyaimata

pencaharian sebagai petani dan nelayan. Pada umumnya profesi petani dannelayan

tersebut bersifat tradisional, karena mereka menggeluti profesi tersebutsecara turun

temurun dan merupakan bagian dari tradisi masyarakat terutama yangtinggal di wilayah

pedesaan. Penghasilan petani yang berladang tanamansemusim dengan luasan terbatas,

tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanhidup keluarga, sehingga masih

diperlukan alternatif sumber ekonomi yang lain.Dari kondisi yang ada sering

menjadikan masyarakat desa sekitar hutan sebagaiburuh penebang kayu atau perambah

hutan.Keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan

rendahnya produktifitas yang mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima.

Kerukunan hidup umat beragama di Kabupaten Bolaang Mongondow

danKabupaten Minahasa Selatan telah terbina dengan baik. Sebanyak 335.624



orangKabupaten Bolaang Mongondow menganut agama Islam, 136.991 orangmenganut

agama Protestan, sisanya menganut agama Katolik (9.898 orang),Hindu (17.858 orang)

dan Budha (846 orang). Di Kabupaten Minahasa Selatansebanyak 34.092 orang

menganut agama Islam, 252.665 orang menganut agamaProtestan, sisanya menganut

agama Katolik (10.393 orang) dan Budha (104orang).

Nilai-nilai budaya masyarakat adalah pedoman yang memberi arah danorientasi

terhadap hidup dan bersifat umum. Sebaliknya norma yang berupaaturan-aturan untuk

perilaku bersifat khusus, sedangkan perumusannya seringbersifat amat terperinci, jelas

dan tegas. Bagi masyarakat Mongondow, khususnya masyarakat desa-desa di

Kecamatan Inobonto, masih menjunjung adat istiadat, pada setiap desa terdapat

pemangku adat yang sering diketuai juga oleh Kepala Desa (Sangadi). Bagi masyarakat

Minahasa, kepala desa dinamakanHukum Tua dan masih menjunjung adat istiadat

Minahasa.Dari sisi budaya masyarakat terdapat 5 (lima) etnis masyarakat yanghidup

berdampingan dengan rukun dan damai yaitu : etnis BolaangMongondow, Minahasa,

Gorontalo, Sangir Talaud dan Bolang Itang.Kelima etnis tersebut hidup berbaur secara

rukun dan damai dengansemboyan : Mototabian, Mototanoban Bo Mototompiaan untuk

masyarakatdi Kabupaten Bolaang Mongondow dan Cita Waya Esa untuk masyarakatdi

Kabupaten Minahasa Selatan.

Moposad dan moduduran merupakan istilahpadapranata sosial yang bersifat

tolongmenolongdalam menjaga keserasian lingkungan sosial padamasyarakat

Mongondow.Sedangkanmasyarakat Minahasa mengenalistilahmapalus yang merupakan

pranata tolong menolong dalam kegiatan pertaniandan kegiatan sehari-hariyang

berkaitan dengan kepentingan umum. Masyarakat Minahasa dan Mongondow

mempunyai sifat ramah, damai danrasa gotong-royong yang tinggi untuk mendorong

proses pembangunan dilingkungannya sendiri.

Seiring dengan meningkatnya perekonomian di

KabupatenBolaangMongondowdanMinahasa Selatan, PDRB perkapita masyarakat di

keduakabupatentersebutjugamengalami peningkatan, dimana untuk tahun2008 sebesar

4,46 juta rupiah meningkat menjadi 4,61juta rupiah padatahun 2009 di

KabupatenBolaangMongondow (BolaangMongondowdalamangka, 2011).Sedangkan di

KabupatenMinahasa Selatan terjadipeningkatanpendapatan per kapitadaritahun 2007



sebesar 9,5juta rupiah menjadi 10,8 juta rupiah padatahun 2009

(ProfilKabupatenMinahasa Selatan, 2010).

Struktur ekonomi KabupatenBolaangMongondow tahun 2009 didominasi oleh

sektorpertanian dengan peranan sebesar 52,08%, diikuti oleh sektor jasa-jasa

sebesar13,82%; sektor bangunansebesar11,16%dansektor perdagangan, hotel dan

restoransebesar 9,4%. Kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian

KabupatenBolaangMongondowsebesar 1,3%.Sedangkan struktur ekonomi

KabupatenMinahasa Selatan tahun 2008 didominasi oleh

sektorpertaniandengankontribusisebesar 29,55%, sektorbangunansebesar 17,80%,

sektortransportasidankomunikasisebesar 11,43% dansektor industry pengolahansebesar

11,02% (ProfilKabupatenMinahasa Selatan, 2010).

D.Ijin-IjinPemanfaatan Dan PenggunaanKawasanHutan

Ijinpemanfaatanhutanpadakawasanhutan KPHP Model Poigarberupa IUPHHK

tidakditemukan, Ijin-ijinPemanfaatan kawasanberupa HTR masihbersifat areal

pencadangan yang berada di KabupatenMinahasa Selatan

danKabupatenBolaangMongondow, sedangkan untuk Ijin Penggunaan tidak ditemukan,

hanyatambang-tambang liar olehmasyarakatdanIUP yang belum ada tindak lanjut

sampai mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan serta

terdapat beberapadesa-desa yang beradadidalam/sekitarkawasanhutan

E. PosisiKPHP Model PoigardalamPerspektif Tata Ruang

Mengacupadarencanausulan review Tata RuangKabupatenMinahasa Selatan

danKabupatenBolaangMongondowtahun 2012, keberadaanposisi KPHP Model Poigar

yang beradadalam 2 (dua)

wilayahadmistratifKabupatensehinggadalampembentukaninstitusi KPHP Model

PoigarmenjadiwewenangProvinsi Sulawesi Utara. Kondisitersebutmakarencana detail

tataruangkabupaten (RDTK) KabupatenMinahasa Selatan

danKabupatenBolaangMongondow yang diusulkanmasihmenunggu RDTP Provinsi

Sulawesi Utara tahun 2012 danperkembangan review RTRWP

masihdalamtahappembahasanditingkatnasional. Berdasarkanusulanperubahandari

review Tata RuangKabupatenMinahasa Selatan

danKabupatenBolaangMongondowTahun 2012,



mengindikasikanadanyatumpangtindihpolapemanfaatanruangpembangunandenganpolap

emanfaatanruangdalamtatahutan KPHP Model Poigar.

F. IsuStrategis, Kendala, Permasalahan

Pengelolaanhutanmemilikiisu-isustrategis yang

berpengaruhdalampengelolaanhutanjangkapanjang KPHP Model Poigarsebagaiberikut:

a. Pemantapankawasanhutan

b. Degradasidandeforestasikawasanhutan

c. PercepatanpembangunanHutanTanaman Rakyat (HTR)

d. Perdagangan Carbon

e. Pengelolaanhutanlestari

f. Tingkat perekonomianmasyarakat yang relative rendah

Dalammenghadapiisu-isustrategisdiatas, pengelolaanhutan KPHP Model

Poigarakanmenghadapikendala-kendalasebagaiberikut:

a. Pemahamanmasyarakatakanfungsihutansebagaipenyanggakehidupandanperlindu

nganekosisitemmasih relative rendah

b. Masyarakatbelummengetahuibatas-bataskawasanhutansecarapasti

c. Ketergantunganmasyarakatdidalam/sekitarhutan yang

tinggiterhadaphutansebagaisumberpenghidupan

d. Terdapatpemukimanmasyarakatdidalamkawasanhutan

Dengankendala-kendala yang ada, pengelolaanhutan KPHP Model

Poigarmasihmenghadapipermasalahan-permasalahansebagaiberikut:

a. Koordinasiantarinstasidan stakeholder terkait yang belumberjalandenganbaik

b. Masyarakatdanpemerintahsetempatmasihbelummemahamidenganbenartujuanda

nsasarandaripembangunan KPHP Model Poigar

c. Masyarakatdanpemerintahsetempatmasihbelummemahamidenganbenarmanfaatp

embangunan KPHP Model Poigar



III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN

Untukpengelolaanhutan KPHP Model

Poigardapatberjalandenganbaikdanmemberikankontribusibuatpembangunannasional,

regional, daerahsetempatdanmeningkatkankemakmuranmasyarakat, diperlukan

“VisidanMisi” dalampengelolaanhutantingkattapak.

Visipengelolaanhutan KPHP Model Poigaryaitu

“mengoptimalkanfungsipengelolaanpadasetiapblok-

blokpengelolaanberdasarkanasaskelestarianhasildanekosistemhutanuntukkesejahteraanmasy

arakatsekitarhutan”. Agar tercapainyavisitersebut, misipengelolaanhutanadalah:

1. Membangun KPHP Model Poigarmenjadikankawasanhutan yang

profisionaldanmandiridalampengelolaanhutan

2. Membangun KPHP Model Poigarmenjadikankawasanhutan yang produktifdanlestari

3. Membangun KPHP Model Poigarmenjadikankawasanhutan yang

memberikankontribusibagikesejahteraanmasyarakat

4. Membangun KPHP Model Poigarmenjadimitramasyarakatdalampengelolaanhutan



IV. ANALISIS DAN PROYEKSI

A. Analisis SWOT

Analisis SWOT berusaha mengelompokkan faktor-faktor internal (kekuatan dan

hambatan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang merupakan dasar

pemikiran alternatif pengembangan suatu usaha. Identifikasi perlu dilakukan terhadap

berbagai faktor internal baik faktor internal atau pengaruh dari dalam maupun faktor

eksternal atau pengaruh dari luar atau dengan percataan lain dilakukan analisis

SWOT.Metoda analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Treats) atau

analisis atas dasar kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T) pada

KPHP Model Poigar dilakukan dengan meletakkan asumsi atau batasan dengan

penjelasan sebagai berikut :

1. Strategi atas rancangan pembangunan KPHP Model Poigar ditentukan oleh isu-

isu penting. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) faktor isu yang diyakni isu faktor

dalam (internal) dan isu faktor luar (eksternal).

2. Faktor internal sebagai faktor kekuatan yang diasumsikan dapat mendorong

upaya optimalisasi rancangan pembangunan dan faktor eksternal berhubungan

dengan beberapa peluang utama yang akan meningkatkan statu keberhasilan

pencapaian tujuan termasuk juga berbagai kendala yang mungkin terjadi selama

seluruh rangkaian dokumen perencanaan diaplikasikan di tingkat tapak.

3. Memberikan bobot pada setiap variabel dari faktor internal maupun faktor

eksternal dengan batasan berkisar dari 0,0 untuk hal yang tidak urgen sampai

dengan 1,0 untuk hal yang sangat urgen.

4. Memberikan urutan (rating) bagi setiap variabel yang ditelaah atas dampak

dengan nilai sebagai berikut :

a. Faktor internal

1). Kekuatan (S)

a) Sangat kurang berperan dengan nilai 1

b) Kurang berperan dengan nilai 2

c) Berperan dengan nilai 3



d) Agak berperan dengan nilai 4

e) Sangat berperan dengan nilai 5

2). Kelemahan (W)

a) Sangat kurang mengancam dengan nilai 1

b) Kurang mengancam dengan nilai 2

c) Mengancam dengan nilai 3

d) Agak mengancam dengan nilai 4

e) Sangat mengancam dengan nilai 5

b. Faktor eksternal

1). Peluang (O)

a) Sangat kurang berperan dengan nilai 1

b) Kurang berperan dengan nilai 2

c) Berperan dengan nilai 3

d) Agak (lebih) berperan dengan nilai 4

e) Sangat berperan dengan nilai 5

2). Ancaman (T)

a) Sangat kurang mengancam dengan nilai 1

b) Kurang mengancam dengan nilai 2

c) Mengancam dengan nilai 3

d) Agak (lebih) mengancam dengan nilai 4

e) Sangat mengancam dengan nilai 5

5. Merekapitulasi statu penentuan mulai dari skoring dalam statu matriks analisis

faktor baik untuk faktor internal maupun faktor eksternal dari statu rancangan

pembangunan KPHP Model Poigar yang telah ditempuh sampai dengan saat

pelaksanaan analisis transek termasuk hasil diskusi Publik di tingkat kabupaten

dengan stakeholder terkait.

6. Menghitung nilai (skor) terhitung dari masing-masing variabel setiap faktor untuk

dapat memberikan ketrampilan prioritas penanganan dalam batasan sebagai

berikut :

a. Sangat prioritas dengan kodefikasi I

b. Agak prioritas dengan kodefikasi II



c. Prioritas dengan kodefikasi III

d. Kurang prioritas dengan kodefikasi IV

e. Sangat kurang prioritas dengan kodefikasi V

7. Menyusun integrasi atas berbagai faktor internal maupun eksternal dalam statu

matriks kuadran untuk memperoleh sintesa atas statu pernyataan yang telah

disampaikan.

8. Menyusun analisis strategi dan pilihan yang dihubungkan dengan visi dan misi

KPHP Model Poigar serta nilai-nilai untuk memperoleh urutan Faktor Kunci

Keberhasilan (FKK) dengan batasan nilai angka yang digunakan sebagai berikut:

a. Sangat terkait dengan nilai 4

b. Terkait dengan nilai 3

c. Kurang terkait dengan nilai 2

9. Keseluruhan hasil urutan FKK disusun berdasarkan urutan prioritas sebagai bahan

telaahan Tim terutama atas hasil pelaksanaan tugas (identifikasi Tim lapangan

untuk usulan solusi permasalahan rancangan pembangunan KPHP Model Poigar

yang lebih realistis di masa yang akan datang.

Berdasarkan karakteristik kawasan dan potret kondisi sosekbud masyarakat dan

sebagainya, maka faktor-faktor kunci yang dapat diidentifikasi mempengaruhi tujuan

tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Areal yang akan dikembangkan menjadi KPHP Model Poigar tidak kompak atau

sebagian tersebar dalam beberapa tempat terpisah dengan luas keseluruhan 41.597

ha.

2. Areal KPHP Model Poigar memiliki lebih dari satu fungsi peruntukan yakni HP

dan HPT dengan total luas 36.332 ha (87,34 %) dan HL termasuk hutan bakau

seluas 5.265 ha (12,66 %).

3. Luas kawasan yang telah terdegradasi dan diokupasi masyarakat untuk aktifitas

pertanian dan pemukiman relatif besar dari indikasi penafsiran citra landsat.

4. Pemahaman tanah negara sebagai milik bersama (open access).



5. Areal KPH Model Poigar terletak pada wilayah DAS yang aliran sungainya saat

ini dalam perencanaan pengembangan pemanfaatan sumberdaya air dan

digunakan untuk irigasi.

6. Kondisi topografi sebagian didominasi oleh lereng curam hingga sangat curam.

7. Aksesibilitas menuju kawasan hutan relatif tinggi.

8. Terdapat sebagian wilayah pemukiman masyarakat di dalam kawasan

9. Potensi kayu pada areal bekas tebangan masih cukup tinggi disebagian areal HPT.

10. Adanya demand atas HHK dan HHBK untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun

ekspor daerah yang terus meningkat.

11. SDM teknis kehutanan yang potensial ditingkat kabupaten belum merata.

12. Sosialisasi penyuluhan dan penerapan sanksi hukum bagi oknum perusak hutan

(perambahan dan illegal logging) masih lemah di daerah.

13. Budaya masyarakat untuk menanam kayu telah terbiasa.

14. Sumberdaya manusia lokal sebagai pekerja di dalam kegiatan KPH cukup

tersedia.

15. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah cq. Departemen

Kehutanan yang sangat kuat dan konsisten dalam mewujudkan KPH.

16. Adanya dukungan kebijakan pemerintah provinsi dan kedua kabupaten cukup

baik.

17. Persepsi stakeholder khususnya instansi terkait belum sepenuhnya terbangun.

18. Adanya visi, misi, sasaran dan strategi Departemen Kehutanan, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten untuk upaya perbaikan dan pemulihan lahan

kawasan hutan.

19. Adanya kegiatan HTR dan kampanye lingkungan hidup.

20. Dukungan dana pemerintah provinsi dan kedua kabupaten belum jelas.



Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian

tujuan diperoleh urutan/rangking nilai, baik untuk faktor internal maupun eksternal sebagai

berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (S)

1). Terdapat political will berupa peraturan perundangan undangan dan kebijakan

pemerintah cq. Departemen Kehutanan yang sangat kuat dan konsisten dalam

mewujudkan KPH.

2). Potensi kayu pada areal bekas tebangan (LOA) masih cukup tinggi di sebagian

areal HPT berupa hutan primer.

3). Adanya dukungan kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten yang cukup

baik.

4). Aksesibilitas menuju kawasan hutan relatif tinggi.

b. Kelemahan (W)

1). Areal KPH yang tidak kompak atau tersebar secara terpisah di beberapa lokasi

dan berada pada 2 wilayah administrasi kabupaten.

2). Anggaran terbatas khususnya dari pemerintah provinsi dan kabupaten.

3). Kawasan KPH model memiliki lebih dari 1 fungsi peruntukan hutan (HP, HPT

dan HL).

4). Kawasan KPH model sebagian didominasi lereng curam

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (O)

1). Permintaan hasil hutan kayu tinggi, memberi peluang tingginya nilai kelayakan

usaha KPH Bolaang Mongondow-Minahasa.

2). Tersedia SDM lokal yang memadai (adanya lulusan Fakultas Kehutanan di

Kotamobagu dan Program studi ilmu kehutanan di Fakultas Pertanian)

3). Sebagian besar masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan memiliki budaya

menanam pohon (animo tinggi)

4). Adanya kegiatan HTR dan kampanye lingkungan hidup.



b. Ancaman (T)

1). Degradasi dan okupasi kawasan hutan tinggi dalam bentuk perladangan,

perkebunan bahkan pemukiman.

2). Pemahaman terhadap tanah negara (hutan) sebagai tanah bebas, sehingga

sumberdaya yang ada di dalamnya pun bebas dikuasai.

3). Persepsi stakeholders khususnya instansi terkait belum sepenuhnya terbangun.

Dengan penetapan faktor S, W, O dan T yang dominan tersebut di atas dan batasan

pembobotan yang telah ditetapkan, maka dapat dilakukan analisis setiap faktor dalam

rancangan pembangunan KPH Model Poigar sebagaimana tertera dalam Tabel 3 dan 4

berikut.

Tabel 3. Daftar Ringkasan Analisis Faktor Internal Rancangan Pembangunan KPH

Model Poigar (s/d Agustus 2007)

No. Faktor Internal Strategik Bobot Rating Skor Kesimpulan

Prioritas

1 2 3 4 5 6

I Kekuatan (S)

1. Terdapat political will berupa

peraturan perundangan

undangan dan kebijakan

pemerintah cq. Departemen

Kehutanan yang sangat kuat

dan consisten dalam

mewujudkan KPH.

0,25 4 1,00 I

2. Potensi kayu pada areal

bekas tebangan (LOA) masih

cukup tinggi di sebagian

areal HPT berupa hutan

primer.

0,15 1 0,15 IV

3. Adanya dukungan kebijakan

pemerintah provinsi dan

kabupaten yang cukup baik.

0,10 3 0,30 II

4. Aksesibilitas menuju

kawasan hutan relatif tinggi.

0,10 2 0,20 III

Jumlah W 0,65 1,65



1 2 3 4 5 6

II Kelemahan (W)

1. Areal KPH yang tidak kompak

atau tersebar secara terpisah di

beberapa lokasi dan berada pada

2 wilayah administrasi kabupaten

0,08 -2 -0,16 III

2. Anggaran terbatas khususnya

dari pemerintah provinsi dan

kabupaten.

0,10 -1 -0,10 IV

3. Kawasan KPH model memiliki

lebih dari 1 fungsi peruntukan

hutan (HP, HPT dan HL).

0,10 -4 -0,40 I

4. Kawasan KPH model sebagian

didominasi lereng curam

0,07 -3 -0,21 II

Jumlah W 0,35 - -0,87

Jumlah Faktor Internal 1,00 - 0,78 Keterangan : Nilai Jumlah Faktor Internal : 1,65 + (-0,87) = 0,78; dalam hal ini tercetak pada kuadran I pada

sumbu xy sebagai nilai X.

Tabel 4. Daftar Ringkasan Analisis Faktor Eksternal Rancangan Pembangunan KPH

Model Poigar (s/d Agustus 2007)

No. Faktor Eksternal Strategik Bobot Rating Skor Kesimpulan

Prioritas

1 2 3 4 5 6

I Peluang (O)

1. Permintaan hasil hutan kayu

tinggi, memberi peluang

tingginya nilai kelayakan usaha

KPH Bolaang Mongondow-

Minahasa.

0,20 4 0,80 I

2. Tersedia SDM lokal yang

memadai (adanya lulusan

Fakultas Kehutanan di

Kotamobagu dan Program studi

ilmu kehutanan di Fakultas

Pertanian)

0,15 2 0,30 III

3. Sebagian besar masyarakat yang

ada disekitar kawasan hutan

memiliki budaya menanam pohon

(animo tinggi)

0,20 3 0,60 II

4. Adanya kegiatan GNRHL dan

kampanye lingkungan hidup.

0,15 1 0,15 IV

Jumlah O 0,70 1,85



1 2 3 4 5 6

Ancaman (T)

1. Degradasi dan okupasi kawasan

hutan tinggi dalam bentuk

perladangan, perkebunan bahkan

pemukiman.

0,10 -4 -0,40 I

2. Pemahaman terhadap tanah negara

(hutan ) sebagai tanah bebas,

sehingga sumberdaya yang ada di

dalamnya pun bebas dikuasai.

0,15 -2 -0,30 II

3. Persepsi stakeholder khususnya

instansi terkait belum sepenuhnya

terbangun.

0,05 -1 -0,05 III

Jumlah T 0,30 - -0,75

Jumlah Faktor Eksternal 1,00 - 1,10 Keterangan : Nilai Jumlah Faktor Eksternal : 1,85 + (-0,75) = 1,10; dalam hal ini tercetak pada kuadran I pada

sumbu xy sebagai nilai Y.

Keadaan nilai jumlah faktor internal (X) maupun faktor eksternal (Y) sebagaimana

dapat digambarkan dalam diagram analisis SWOT sebagaimana Gambar 1 berikut ini.

Keterangan :

Kuadran I : Mendukung strategi agresif

Kuadran II : Mendukung diversifikasi

Kuadran III : Mendukung turn around

Kuadran IV : Mendukung defensif

Gambar 1. Peta Kekuatan Dalam Rancangan Pembangunan KPH Model Poigar

Kabupaten Bolaang Mongondow dan kabupaten Minahasa Selatan Provinsi

Sulawesi Utara (s/d Agustus 2007)

Hasil telaahan terhadap analisis faktor internal dan eksternal sebagaimana tertera pada

Tabel 5 berikut ini



5



IV.5. Rancangan Strategis

Berdasarkan matriks Tabel 13 diperoleh hasil analisis berupa sejumlah strategi yang

dapat digunakan dalam pengembangan KPH Model Poigar. Strategi-strategi tersebut

diambil dari analisis SWOT antara kekuatan dan peluang (S-O), kekuatan dan ancaman (S-

T), serta kelemahan dan peluang (W-O).

Strategi pengembangan KPH Model Poigar atas dasar kekuatan dan peluang terdiri

atas:

1. S1O1 : Mendorong percepatan pembentukan, pembangunan dan pengelolaan KPH

Model Poigar guna pemenuhan permintaan kayu.

2. S2O1 : Merumuskan sistem pengelolaan untuk pemenuhan kebutuhan kayu

dengan tetap berorientasi pada kelestarian potensi kayu yang

berkelanjutan.

3. S3O1 : Mendorong dukungan perda yang mengatur retribusi hasil hutan kayu dan

non kayu secara efektif dan transparan.

4. S4O1 : Menata wilayah pengelolaan KPH secara efektif dan efisien untuk

pemenuhan kebutuhan kayu.

5. S1O2 : Meningkatan peran sektor kehutanan dalam pengelolaan KPH

6. S2O2 : Meningkatkan profesionalisme kinerja SDM dalam hal pengolahan HHK

guna efisiensi industri kayu.

7. S3O2 : Mendorong peran pemda dan swasta dalam pendanaan pembentukan dan

pembangunan KPH dalam kaitan penciptaan lapangan kerja baru

8. S4O2 : Meningkatkan peran SDM lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan

PWH di KPH.

9. S1O3 : Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan

pemberian bantuan permodalan.



10. S2O3 : Memantapkan kelembagaan dalam pengembangan hutan kemasyarakatan

dengan jenis pohon kayu unggul lokal.

11. S3O3 : Memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam bagian pengelolaan KPH.

12. S4O3 : Mendorong pengembangan hutan rakyat di luar areal PHK untuk

mendukung ecotourism

Strategi pengembangan KPH Model Poigardidasarkan atas dasar kekuatan dan

ancaman terdiri atas:

1. S1T1 : Mendorong pemerintah dalam penegakan supremasi hukum bagi oknum

perusak hutan

2. S2T1 : Meningkatkan frekuensi pengamanan kawasan dan mekanisme

pengawasan peredaran kayu secara mantap.

3. S3T1 : Memantapkan kegiatan prokondisi kawasan KPH

4. S4T1 : Meningkatkan pengawasan dan pengamanan areal KPH

5. S1T2 : Meningkatkan berbagai upaya penyuluhan di bidang hukum kehutanan

dan pertanahan kepada masyarakat sekitar.

6. S2T2 : Mempertegas aturan pemanfaatan kawasan hutan

7. S3T2 : Memperkuat kelembagaan pengelolaan KPH

8. S4T2 : Merubah pola pemahaman masyarakat secara baik dan benar terhadap

pemanfaatan kawasan KPH

Strategi pengembangan KPH Model Poigardidasarkan atas dasar kelemahan dan

peluang terdiri atas:

1. W1O1 : Mendorong efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan kayu supaya tidak

berdampak pemborosan biaya operasional dengan sistem pengelolaan

yang efektif dengan pendekatan pada pola satuan lahan.



2. W2O1 : Meningkatkan peran investor dalam pemanfaatan sumberdaya yang

terkandung dalam KPH dengan tetap adanya pengawasan dari pemerintah

3. W3O1 : Mendorong efektifitas pengelolaan HP dan HPT dalam upaya pemenuhan

permintaan kayu, tetapi mengaktifkan peran HL sebagai penyedia jasa

lingkungan dan HHBK.

4. W4O1 : Menekankan sistem pemanenan kayu dengan pola tebang selektif dengan

pertimbangan efisiensi biaya operasional.

5. W1O2 : Mendorong efektifitas pendistribusian SDM dalam kaitan pemenuhan

tenaga teknis guna meningkatkan kinerja KPH

6. W2O2 : Mengembangkan pola pembangunan partisipatif dan pemberian

kemudahan investasi dari pihak swasta.

7. W3O2 : Mengembangkan diversifikasi usaha dalam penyerapan peranserta

masyarakat untuk pemanfaatan kawasan, HHK dan HHBK

8. W4O2 : Meningkatkan profesionalisme SDM dalam hal teknis pengelolaan dan

pengembangan teknologi pemanfaatan yang tepat dengan orientasi ramah

lingkungan.

9. W1O3 : Membuka peluang bagi partisipasi masyarakat dalam upaya pemulihan

kawasan KPH

10. W2O3 : Mengembangkan pola kredit usaha bergulir dalam mendukung upaya

rehabilitasi kawasan KPH.

11. W3O3 : Mengikutsertakan masyarakat dalam rehabilitasi kawasan KPH

12. W4O3 : Mengembangkan sistem rehabilitasi hutan melalui pola agroforestry

Dalam penerapan strategi-strategistersebut, dapat rangkum menjadi sepuluh (10)

strategi utama yang dapat menjamin keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan KPH

Model Poigar antara lain :



1) Mendorong percepatan pembentukan, pembangunan dan pengelolaan KPH

Model Poigar guna pemenuhan permintaan kayu sebagai produk utama (core-

bussines).

Makin cepat KPH Model Poigar dibentuk dan dikelola dengan profesional,

maka pemenuhan kebutuhan HHK lokal dapat segera terpenuhi dan

mengurangi kehilangan barang dan jasa bagi semua stakeholder yang ada.

Penghasilan masyarakat dalam dan sekitar hutan KPH Model Poigar dapat

ditingkatkan dengan pemerataan dan pendapatan asli daerah bagi pemerintah

dapat ditingkatkan karena sistem iuran dan retribusi yang jelas dan transparan

bagi pelaku usaha.

2) Mendorong pemerintah provinsi/kabupaten dan swasta dalam mengalokasikan

pendanaan KPH dalam kaitan dengan penciptaan lapangan kerja baru.

Investasi dalam menggulirkan KPH Model Poigar memang sangat besar pada

tahun-tahun awal, tetapi keuntungan yang berkelanjutan bagi masyarakat

karena terbukanya lapangan kerja baru dan keuntungan pemerintah daerah

dapat dipastikan akan diperoleh, karena pengelolaan profesional dari KPH

Model Poigar nantinya. Komitmen pemerintah pada tahap awal pembentukan

KPH Model Poigar sudah terbukti dengan peraturan yang jelas memihak

kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

3) Membangun sistem pemanenan HP/HPT yang lestari dan efisien serta

pengelolaan HL sebagai penyedia jasa lingkungan.

Pengelolaan profesional dari KPH Model Poigar dalam pemanenan HHK

maupun HHBK menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan dan

ekonomis serta sesuai dengan sumberdaya manusia di Kabupaten Bolaang

Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan. Peluang-peluang usaha primer

dan jasa lingkungan dicari dan dikelola bersama dengan swasta dan

masyarakat.



4) Menetapkan kawasan berlereng curam untuk pengembangan HHBK dan jasa

lingkungan dan sebagai prioritas rehabilitasi guna pencegahan bencana longsor

dan sebagainya.

Konservasi tanah dan lahan merupakan asas cara pengelolaan profesional dari

KPH Model Poigar, sehingga bencana alam dapat diantisipasi nantinya.

Sumber-sumber air bagi masyarakat sekitar hutan dan jasa industri air dikelola

dengan transparansi sesuai aturan yang berlaku.

5) Mendorong efektifitas dan efisiensi dalam sistem pengelolaan dengan

pendekatan pola satuan lahan.

Pengelolaan profesional dari KPH Model Poigar juga berasaskan pada prinsip

pengelolaan dalam ekosistem terkecil, yakni satuan lahan. Pengembangan

budidaya berbasis hutan diusahakan untuk menjamin kelestariannya secara

efisien dan efektif. Pelatihan masyarakat sekitar hutan untuk pengelolaan

hutan yang lestari dilakukan bersama-sama dengan penelitian dan

pengembangan sistemnya.

6) Mengembangkan sistem agroforestry dan Hutan Kemasyarakatan pada

kawasan dalam upaya pemberdayaan peran aktif masyarakat dalam

pengelolaan KPH.

Pengelolaan profesional dari KPH Model Poigar melibatkan masyarakat secara

bertahap dan berkelanjutan. Pola HTR dikaji dan dilaksanakan dengan

evaluasi oleh masyarakat dan pemerintah. Lahan hutan yang sedang

digunakan oleh masyarakat untuk pertanian dan kebun dijadikan percontohan

untuk pengelolaan hutan kemasyarakatan dan agroforestry yang memberikan

nilai keuntungan lebih bagi masyarakat dalam jangka pengelolaannya.

Terobosan ijin-pakai juga diupayakan untuk menjamin kepastian berusaha bagi

para pihak.



7) Mendorong dukungan perda yang mengatur retribusi hasil hutan kayu dan non

kayu secara transparan dan sesuai dengan prosedur perundangan yang berlaku.

Penjaminan secara hukum dalam pengelolaan profesional dari KPH Model

Poigar memerlukan dasar hukum yang diakui oleh para pihak. Prosedur

pemanfaatan HHK dan HHBK oleh para pihak akan dipermudah nantinya

karena fasilitasi pengelolaan hutan oleh manajemen KPH Model Poigar.

Kepastian berusaha yang berkelanjutan oleh masyarakat dan swasta

didampingi oleh KPH Model Poigar.

8) Peningkatan peran sektor kehutanan dalam mengatasi pengangguran tenaga

kerja terdidik dengan meningkatkan profesionalisme kinerja.

Pengelolaan profesional dari KPH Model Poigar nantinya akan memberikan

pelatihan dan penguatan modal bagi masyarakat di sekitar dan dalam hutan

untuk mengurangi pengangguran. Upaya pengelolaan hutan berkelanjutan

(sustainable forest management) yang bertumpu pada kaidah ilmiah dan aturan

terbaik dalam pengelolaan hutan dilakukan dengan bantuan para pihak baik

secara lokal, nasional, maupun internasional.

9) Memantapkan kawasan KPH dalam upaya menuju pembentukan dan

pengelolaannya.

Pengelolaan profesional dari KPH Model Poigar memerlukan tata batas

wilayah yang jelas dan diakui oleh semua pihak. Pemantapan kawasan ini

merupakan prioritas utama dengan melibatkan para pihak. Pembentukan KPH

Model Poigar menjadi titik awal pemantapan kawasan bersama peranserta aktif

para pihak.

10) Meningkatkan pengamanan dan penegakan hukum bagi oknum perusak

kawasan KPH Model Poigar demi kelancaran pembentukan dan pembangunan

KPH itu sendiri.

Pengelolaan profesional dari KPH Model Poigar nantinya juga memberikan

reward dalam bentuk penguatan kapasitas sumberdaya manusia melalui

pelatihan dan pendampingan serta fasilitasi usaha bagi masyarakat di dalam

dan sekitar kawasan. Pengelolaan KPH Model Poigar juga menimbulkan



dampak langsung pada perbaikan kawasan hutan. Punishment yang

merupakan kebalikan dari reward juga diharapkan dapat dilakukan oleh pihak

yang berwenang untuk itu dan sedapat mungkin tidak dihalangi dalam

pengelolaan KPH Model Poigar.

Mengacu pada uraian strategi pengelolaan tersebut dan kondisi realitas kawasan maka

pertimbangan penataan peruntukan kawasan sebagai dasar rancang bangun KPH adalah

sebagai berikut :

(1). Arahan peruntukan kawasan berbasis kepentingan sosial ekonomi masyarakat

sekitar (Population centered Option = PcO model).

(2). Arahan peruntukan kawasan berbasis kepentingan conservasi (perlindungan

erosi dan tata air) atau (Conservation centered Option = CcO model)

(3). Arahan peruntukan berbasis kepentingan finansial dan suplai bahan baku

industri bagi kepentingan pembangunan daerah dan nasional (Financial centered

Option =FcO model).

Model pengelolaan tersebut di atas, secara skema dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Basis Orientasi Pewilayahan Kawasan Fungsi Hutan KPH Model Poigar



B.Analisis-analisis Penting dalam Pengelolaan Hutan

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang akan/sementara dihadapi pengelolaan

KPH Model Poigar, maka perlu dianalisis beberapa parameter-parameter yang dapat

menyebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan.Parameter pertambahan

penduduk, kebutuhan lahan, matapencaharian, tingkat pendidikan dan batas-batas kawasan.

1. Analisis Pertambahan penduduk

Penduduk mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan

pembangunan kehutanan.Bertambah banyaknya penduduk memberikan dampak

positif dan sekaligus dampak negatif terhadap keberadaan hutan. Peran serta

masyarakat sangat penting untuk mempercepat pemulihan hutan, tetapi semakin

banyak penduduk permintaan bahan baku yang berasal hutan semakin meningkat

dan kebutuhan akan lahan pertanian semakin tinggi. Dalam merencanakan

pengelolaan hutan, penduduk menjadi faktor yang harus diperhitungkan.Makin

tinggi ketergantungan masyarakat terhadap hutan maka makin tinggi permintaan

masyarakat terhadap hasil hutan.Jumlah dan kepadatan penduduk menggambarkan

laju pertambahan jumlah penduduk desa/�� yang akan berpengaruh pada

peningkatan jumlah kebutuhan dasar. Penaksiran laju pertambahan penduduk

digunakan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan kayu yang

dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan mengetahui kebutuhan kayu maka dalam

pengelolaan hutan KPH Model Poigar di masa yang akan datang diharapkan dapat

menyediakan kebutuhan tersebut.Untuk memprediksi perkembangan penduduk

menggunakan perhitungan laju pertambahan penduduk. (Simon, 2004) dengan

rumus.

Pt+0 = ��(1 + )�

Keterangan:

Pt+0= jumlah penduduk tahun ke 0 yang akan datang

Pt = jumlah penduduk pada tahun awal penaksiran (sekarang)

r = laju pertambahan penduduk

0 = jangka waktu penaksiran



Penaksiran laju pertambahan penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow selama

10 tahun terhadap desa-desa yang diindikasikan berbatasan langsung dengan

Kawasan KPH Model Poigar.Penaksiranmenggunakan data-data selama dua

tahun.Penaksiran laju pertambahan sebagaimana pada tabel6.

Tabel 6.Laju Pertambahan Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga Kab. Bolaang

Mongondow Selama 10 Tahun

Σ Pdk KK Σ Pdk KK Σ Pdk KK Σ Pdk KK Σ Pdk KK Σ Pdk KK Σ Pdk KK Σ Pdk KK Σ Pdk KK

2009 1853 506 756 188 297 84 1089 251 1951 496 4063 956 1562 956 3326 802 2211 463

2010 1870 508 761 190 300 85 1148 319 1999 512 4135 991 1673 991 3364 817 2321 472

17 2 5 2 3 1 59 68 48 16 72 35 111 35 38 15 110 9

Pt 0.009 0.004 0.007 0.011 0.01 0.012 0.054 0.271 0.025 0.032 0.018 0.037 0.071 0.037 0.011 0.019 0.050 0.019

r 0.005 0.002 0.003 0.005 0.005 0.006 0.027 0.135 0.012 0.016 0.009 0.018 0.036 0.018 0.006 0.009 0.025 0.010

2011 1879 509 764 191 302 86 1179 362 2024 520 4172 1009 1732 1009 3383 825 2379 477

2012 1887 510 766 192 303 86 1211 411 2048 529 4209 1028 1794 1028 3403 832 2438 481

2013 1896 511 769 193 305 87 1244 467 2074 537 4246 1046 1858 1046 3422 840 2499 486

2014 1905 512 771 194 306 87 1278 530 2099 546 4284 1066 1924 1066 3442 848 2561 491

2015 1913 513 774 195 308 88 1312 602 2125 555 4321 1085 1992 1085 3461 856 2624 495

2016 1922 514 776 196 309 88 1348 684 2151 564 4360 1105 2063 1105 3481 864 2690 500

2017 1931 515 779 197 311 89 1384 776 2178 573 4398 1125 2136 1125 3501 872 2757 505

2018 1940 516 781 198 312 89 1422 881 2204 582 4437 1146 2212 1146 3521 880 2825 510

2019 1949 517 784 199 314 90 1460 1001 2232 591 4477 1167 2291 1167 3541 888 2895 515

2020 1958 518 787 200 316 90 1500 1136 2259 601 4516 1188 2372 1188 3561 897 2967 520

2021 1967 519 789 201 317 91 1540 1290 2287 611 4556 1210 2456 1210 3582 905 3041 525

2022 1976 520 792 202 319 91 1582 1465 2315 620 4597 1232 2544 1232 3602 914 3117 530

InobontoPomoman Langagon Komangan

Bolaang Mongondow/Desa

Wineru NanasiSolimandungan

1Tahun Lolan Inobonto 1

Sumber: BPS Kecamatan Dalam Angka Tahun 2010, 2011.

Hasil penaksiran memperlihatkan terjadi perkembangan jumlah penduduk yang

tinggi pada Desa Inobonto sebesar 0.036/tahun tetapi jumlah rumah tangga yang ada

memperlihatkan perkembangan yang tidak sejalan dengan pertambahan

penduduknya. Untuk Desa Solimandungan 1 memperlihatkan pertambahan

penduduk yang tinggi dan perkembangan jumlah rumah tangga yang tinggi, kondisi

ini perlu diwaspadai untuk masa yang akan datang. Dengan tingginya pertambahan

penduduk maka akan berimplikasi terhadap tingginya kebutuhan dasar mereka.

Kebutuhan dasar bagi masyarakat yang berbatasan langsung selain kebutuhan untuk

makan mereka, kebutuhan lainnya berupa kebutuhan kayu bakar untuk memasak,

dan kebutuhan kayu untuk tempat tinggal. Sebagian besar kebutuhan tersebut

diperoleh dari hutan yang menyediakan bahan baku tersebut.



Tabel 7.Laju Pertambahan Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga Kab. Minahasa Selatan

Selama 10 Tahun

Σ Pdk KK Σ Pdk KK Σ Pdk KK Σ Pdk KK Σ Pdk KK Σ Pdk KK Σ Pdk KK Σ Pdk KK Σ Pdk KK Σ Pdk KK

2010 1243 322 1808 501 1813 411 1024 271 994 330 1034 310 1194 350 825 221 1043 310 1038 325

2011 1257 338 1828 526 1833 435 1036 285 1005 346 1118 326 1339 367 833 233 1198 315 1212 334

14 16 20 25 20 24 12 14 11 16 84 16 145 17 8 12 155 5 174 9

Pt 0.011 0.050 0.011 0.050 0.011 0.058 0.012 0.052 0.011 0.048 0.081 0.052 0.121 0.049 0.010 0.054 0.149 0.016 0.168 0.028

r 0.006 0.025 0.006 0.025 0.006 0.029 0.006 0.026 0.006 0.024 0.041 0.026 0.061 0.024 0.005 0.027 0.074 0.008 0.084 0.014

2012 1264 346 1838 539 1843 448 1042 292 1011 354 1163 334 1420 376 837 239 1287 317.5 1314 339

2013 1271 355 1848 553 1853 461 1048 300 1016 363 1211 343 1507 385 841 246 1383 320.1 1424 343

2014 1278 364 1858 566 1863 474 1054 308 1022 372 1260 352 1598 394 845 252 1485 322.7 1543 348

2015 1286 373 1869 580 1874 488 1060 316 1027 381 1311 361 1695 404 849 259 1596 325.3 1672 353

2016 1293 382 1879 595 1884 502 1067 324 1033 390 1364 370 1798 414 853 266 1714 327.9 1813 358

2017 1300 392 1890 610 1895 517 1073 332 1039 399 1420 380 1907 424 858 274 1842 330.6 1964 363

2018 1307 401 1900 625 1905 532 1079 341 1045 409 1477 390 2023 434 862 281 1979 333.2 2129 368

2019 1315 411 1910 641 1915 548 1086 350 1050 419 1537 400 2146 445 866 289 2126 335.9 2308 373

2020 1322 422 1921 657 1926 564 1092 359 1056 429 1600 410 2276 455 870 297 2284 338.6 2501 378

2021 1330 432 1932 673 1937 580 1098 368 1062 440 1665 421 2414 467 874 305 2453 341.3 2711 383

2022 1337 443 1942 690 1947 597 1105 377 1068 450 1732 431 2561 478 879 313 2635 344.1 2938 389

Minahasa Selatan/Desa

Tahun Mokobang Pinasungkulan SionRaanaan

BaruTondey Kroit Aergale DurianTorout Tiniwangko

Sumber: BPS Kecamatan Dalam Angka Tahun 2010, 2011

Tabel 7.memperlihatkan laju pertambahan penduduk di Desa Tondey sangat tinggi

dibandingkan desa-desa lain, dengan laju pertambahan sebesar 0.041/tahun. Untuk

laju pertambahan rumah tangga Desa Torout peningkatannya yang lebih tinggi

dibandingkan dengan desa lain. Desa-desa tersebut perlu menjadi perhatian untuk

masa yang akan datang, disebabkan kebutuhan kayu untuk kayu bakar dan tempat

tinggi dapat mengganggu keberadaan vegatasi yang ada di kawasan hutan.

Dalam memasak konsumsi rumah tangga, umumnya masyarakatKabupaten Bolaang

Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan menggunakan kayu bakar yang

bersumber kayu bakar berasal dari kebun dan hutan.Kebun yang ditanami kelapa,

menjadi sumber kayu bakar masyarakat.Kulit buah kelapa yang masih menyatu

dengan tempurunya disebut kolibong.Menurut Maefri (2010) dalam memasak

konsumsi rumah tangganya diperlukan kolibong sebanyak 4,82 kg/rumah

tangga/hari.

2. Analisis Matapencaharian



Analisis matapencaharian digunakan untuk memecahkan masalah mengenai

perkembangan masyarakat petani.Petani sangatbergantung pada hutan,

ketergantungan mereka dengan caraselain membutuhkan lahan untuk bertani juga

memanfaatkan hasil hutan. Matapencaharian masyarakat desa yang berbatasan

langsung dengan kawasan hutan yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow,

dari 9 desa yang diidentifikasi berbatasan langsung dengan kawasan KPH Model

Poigar sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani, berikut hasil analisis yang

diprediksi untuk 10 tahun kedepan atau tahun 2022:

• Desa Wineru jumlah penduduk 1870 jiwa. dengan 508 kepala keluarga (kk)

dan 75 % sebagai petani, maka analisis memperlihatkan terdapat 403 kk

sebagi petani dari 534 kk, atau terjadi peningkatan masyarakat yang bermata

pencaharian petani sebanyak 20 kk.

• Desa Nanasi memiliki jumlah penduduk sebanyak 761 jiwa dengan kepala

keluarga sebanyak 190 dan 80% sebagai petani, maka diprediksi terdapat

158 kk yang akan bermata pencaharian sebagai petani atau terjadi

peningkatan petani sebanyak 6 kk.

• Desa Pomomanmemiliki jumlah penduduk sebanyak 300 jiwa dengan kepala

keluarga sebanyak 85 dan 97% sebagai petani, maka diprediksi terdapat 88

kk yang akan bermata pencaharian sebagai petani atau terjadi peningkatan

petani sebanyak 5 kk.

• Desa Solimandungan 1memiliki jumlah penduduk sebanyak 1148 jiwa

dengan kepala keluarga sebanyak 319 dan 75% sebagai petani, maka

diprediksi terdapat 330 kk yang akan bermata pencaharian sebagai petani

atau terjadi peningkatan petani sebanyak 84 kk.

• Desa Lolanmemiliki jumlah penduduk sebanyak 1999 jiwa dengan kepala




• Desa Inobonto 1memiliki jumlah penduduk sebanyak 4135 jiwa dengan

kepala keluarga sebanyak 991 dan 65% sebagai petani, maka diprediksi



terdapat 716 kk yang akan bermata pencaharian sebagai petani atau terjadi


• Desa Inobontomemiliki jumlah penduduk sebanyak 1673 jiwa dengan kepala




• Desa Langagonmemiliki jumlah penduduk sebanyak 3364 jiwa dengan



peningkatan petani sebanyak 31kk.

• Desa Komanganmemiliki jumlah penduduk sebanyak 2321 jiwa dengan




Hasil penaksiran memperlihatkan bahwa Desa Inobonto dan Desa Komangan perlu

penanganan lebih intensip terhadap pengolahan lahan garapan masyarakat,

disebabkan peningkatan jumlah petani yang sangat tinggi, yang dapat mengakibatkan

terjadi perambahan kawasan hutan KPH Model Poigar. Untuk menghindari

permasalahan tersebut dibutuhkan solusi/program seperti perlindungan hutan perlu

ditingkatkan pada kawasan hutan sekitar desa tersebut, dan perlunya merubah

paradigma dan membuka wawasan petani terhadap matapencaharian lain.

Sedangkan kondisi masyarakat desa yang bersinggungan langsung dengan kawasan

hutan KPH Model Poigar yang terletak di Kabupaten Minahasa Selatan terdapat

sepuluh desa, kesepuluh desa tersebut sebagai berikut:

• Desa Mokobang pada tahun 2011 memiliki penduduk sebanyak 1257 jiwa

dengan kepala keluarga sebanyak 338 dan 95% kepala keluarga bermata

pencaharian sebagai petani, maka setelah diprediksi untuk tahun 2022

terdapat 343 kk yang bermata pencaharian sebagai petani atau terjadi

peningkatan pada sepuluh tahun sebanyak 21 kk.

• Desa Pinasungkulan memiliki penduduk sebanyak 1828 jiwa dengan kepala

keluarga sebanyak 526 dan 80% kepala keluarga bermata pencaharian



sebagai petani, maka setelah diprediksi untuk tahun 2022 terdapat 450 kk

yang bermata pencaharian sebagai petani atau terjadi peningkatan pada

sepuluh tahun sebanyak 26 kk.

• Desa Torout memiliki penduduk sebanyak 1833 jiwa dengan kepala keluarga

sebanyak 411 dan 85% kepala keluarga bermata pencaharian sebagai petani,

maka setelah diprediksi untuk tahun 2022 terdapat 373 kk yang bermata

pencaharian sebagai petani atau terjadi peningkatan pada sepuluh tahun

sebanyak 22 kk.

• Desa Sion memiliki penduduk sebanyak 1036 jiwa dengan kepala keluarga

sebanyak 271 dan 95% kepala keluarga bermata pencaharian sebagai petani,



sebanyak 17 kk.

• Desa Raanaan Baru memiliki penduduk sebanyak 1005 jiwa dengan kepala





• Desa Tondey memiliki penduduk sebanyak 1118 jiwa dengan kepala





• Desa Kroit memiliki penduduk sebanyak 1339 jiwa dengan kepala keluarga

sebanyak 367 dan100% kepala keluarga bermata pencaharian sebagai petani,



sebanyak 355 kk.

• Desa Aergale memiliki penduduk sebanyak 833 jiwa dengan kepala keluarga

sebanyak 233 dan 2.3% kepala keluarga bermata pencaharian sebagai petani,





sebanyak 1 kk.

• Desa Durian memiliki penduduk sebanyak 1198 jiwa dengan kepala

keluarga sebanyak 315 dan 3.1% kepala keluarga bermata pencaharian




• Desa Tiniwangko memiliki penduduk sebanyak 1212 jiwa dengan kepala

keluarga sebanyak 334 dan 3.4% kepala keluarga bermata pencaharian




Data-data diatas memperlihatkan bahwa perlunya penanganan kawasan hutan yang

lebih baik untuk Desa Kroit dan Desa Tondey. Kondisi ini disebabkan juga,

keberadaan hutan yang dekat dengan pemukiman yang akan mendorong mereka

untuk melakukan perambahan hutan dan pembalakan liar sehingga tidak terjadi

perambahan kawasan hutan. Program yang diperlukan untuk mengatasi

permasalahan tersebut berupa pengamanan hutan, pengolahan lahan pertanian yang

intensif, dan pendekatan persuasive untuk merubah mintset masyarakat terhadap

matapencaharian baru.Masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani

maupun nelayan sulit meningkatkan pendapatannya karena sistem pengelolaan lahan

garapan masyarakat masih menggunakan pola usaha tani tradisional, sehingga hasil

produktifitas lahannya hanya untuk mencukupi kebutuhan dasar petani dan

keluarganya.Iklim sangat berpengaruh terhadap sistem pertanian dan perikanan

sebab musim tanam untuk tanaman semusim sekali dalam setahun dan pekerjaan

melaut sangat tergantung dengan cuaca.Sehingga waktu-waktu tertentu (musim

panas, musim berombak dan waktu bera/istirahat lahan) masyarakat petani dan

nelayan tidak beraktivitas.Tingkat kesejahteraan yang masih relative rendah dan

adanya waktu kosong pasti menyebabkan masyarakat mencari alternative lain untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. .



Produksi pertanian dan perikanan masih mungkin ditingkatkan dengan penerapan

teknologi tapi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena iklim

sekarang yang sulit diprediksi, luas lahan yang semakin terbatas, tingkat

pertumbuhan penduduk yang tinggi, hasil pertanian dan perikanan yang dijual

ketengkulak, serta pemukiman masyarakat yang berada didalam kawasan hutan KPH

Model Poigar. Kondisi demikian menyebabkan perambahan dan pembalakan liar

akan tetap terjadi apabila tidak diberi solusi berupa inovasi-inovasi baru kehutanan.

3. Analisis Kebutuhan lahan

Analisa kebutuhan lahan digunakan untuk mengetahui kebutuhan lahan yang

dibutuhkan masyarakat didalam/sekitar kawasan hutan KPH Model

Poigar.Masyarakat petani memerlukan lahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,

sehingga perlu dipikirkan ketersedian lahan bagi masyarakat yang hidupnya

didalam/sekitar kawasan hutan KPH Model Poigar.Pertambahan penduduk

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan

hutan.Bertambahnya penduduk dapat berdampak positif dan negative dalam

pengelolaan hutan.Pertambahan penduduk yang tinggi memberikan peluang untuk

menyerap tenaga kerja yang berlimpah sehingga pemulihan kawasan hutan KPH

Model Poigar dapat tercapai.Perkembangan penduduk yang relative tinggi

menyebabkan kebutuhan lahan yang luas sebagi sumber penghasilan mereka.

Kebutuhan lahan yang luas akan menyebabkan terjadinya perambahan kawasan

hutan KPH Model Poigar. Kondisi yang demikian memerlukan pengelolaan hutan

KPH Model Poigar kedepannya menyediakan kebutuhan lahan bagi masyarakat yang

ada didalam /sekitar kawasan hutan sehingga tidak terjadi perambahan.

Perambahan hutan yang sering terjadi disebabkan kebutuhan lahan yang semakin

meningkat.Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat petani memerlukan

lahan pertanian untuk digarap seluas ≥ 2 ha/kk (Maefri, 2010). Kebutuhan lahan

masyarakat dapat terpenuhi dengan blok pemberdayaan dengan cara melibatkan

masyarakat dalam pengelolaan. Bentuk pengelolaan kedepan menerapkah system

agroforestri dengan menyediakan ruang tanaman pertanian pada jarak tanaman



kehutanan sehingga ruang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk lahan

pertanian dan melibatkan masyarakat dalam penanaman tanaman kehutanan.

Data- data penaksiran matapencaharian penduduk menjadi dasar dalam menapsir

kebutuhan lahan ke masa depan. Kondisi sekarang memperlihatkan kebutuhan lahan

sebagai berikut:

� Desa Wineru memiliki luas wilayah 340 ha dengan jumlah petani yang ada

sebanyak 383 kk, maka kebutuhan lahan masyarakat petani sebesar 765,5 ha

(383kk*2ha), sehingga terjadi kekurangan lahan sebesar 425 ha (340ha-765.5

ha). Untuk sepuluh tahun ke depan/tahun 2022 diperlukan tambahan lahan

seluas 40 ha disebabkan terjadi peningkatan jumlah petani sebanyak 20 kk.

Jadi kebutuhan lahan masyarakat tahun 2011 s/d tahun 2022 sebanyak 465

ha.

� Desa Nanasi memiliki luas wilayah 875 ha dengan jumlah petani 153 kk,

maka kebutuhan lahan masyarakat petani saat ini sebesar 305 ha. Untuk

tahun 2022 terjadi peningkatan kebutuhan lahan sebesar 11 ha disebabkan

adanya 6 kk yang menjadi petani baru. Jadi kebutuhan lahan masyarakat

tahun 2011 s/d tahun 2022 sebanyak 316 ha. Berdasarkan kondisi ini masih

kebutuhan lahan masih tercukupi dari luas desa.

� Desa Pomoman dengan luas wilayah 3775 ha dan jumlah petani sebanyak 83

kk, maka lahan yang dibutuhkan untuk bertani seluas 166 ha. Untuk tahun

2022 masyarakat petani membutuhkan lahan seluas 170 ha. Kondisi ini masih

memperlihatkan kebutuhan lahan masyarakat petani masih dapat terpenuhi

dari luas wilayah desa.

� Desa Solimandungan 1memiliki luas wilayah 2154 ha dan jumlah petani

sebanyak 246 kk, maka lahan yang dibutuhkan untuk bertani seluas 491 ha.

Untuk tahun 2022 masyarakat petani membutuhkan lahan seluas 659 haatau

meningkat seluas 168 ha dengan jumlah petani baru sebanyak 84 kk. Kondisi

ini masih memperlihatkan kebutuhan lahan masyarakat petani masih dapat

terpenuhi dari luas wilayah desa.

� Desa Lolan memiliki luas wilayah 3209 ha dan jumlah petani sebanyak 363


2022 masyarakat petani membutuhkan lahan seluas 830 ha atau meningkat



seluas 104 ha dengan jumlah petani baru sebanyak 84 kk. Kondisi ini masih



� Desa Inobonto 1 memiliki luas wilayah 362 ha dan jumlah petani sebanyak

650 kk, maka lahan yang dibutuhkan untuk bertani seluas 1299 ha atau

terjadi kekurangan lahan seluas 938 ha. Untuk tahun 2022 dengan

peningkatan petani baru sebanyak 66 kk maka luas lahan yang dibutuhkan

untuk lahan pertanian meningkat menjadi 1432 ha atau terjadi kekurangan

lahan dari luas wilayah desa seluas 1070 ha. Kondisi ini masih

memperlihatkan kebutuhan lahan masyarakat petani tidak tercukupi dari

lahan yang tersedia di Desa Inobonto 1, sehingga perlu dipikirkan alternative

lain.

� Desa Inobontomemiliki luas wilayah 634 ha dan jumlah petani sebanyak 299



seluas 280 ha dengan jumlah petani baru sebanyak 140 kk. Kondisi ini masih

memperlihatkan kebutuhan lahan masyarakat petani masih belum tercukupi

seluas 244 ha dari luas wilayah desa sehingga perlu dicarikan solusinya.

� Desa Langagon memiliki luas wilayah 3640 ha dan jumlah petani sebanyak

485 kk, maka lahan yang dibutuhkan untuk bertani seluas 969 ha. Untuk

tahun 2022 masyarakat petani membutuhkan lahan seluas 1032 ha atau


ini memperlihatkan kebutuhan lahan masyarakat petani dapat terpenuhi dari

luas wilayah desa.

� Desa Komangan memiliki luas wilayah 1335 ha dan jumlah petani sebanyak



meningkat seluas 240 ha dengan jumlah petani baru sebanyak 120 kk.

Kondisi ini memperlihatkan kebutuhan lahan masyarakat petani masih dapat


� Desa Mokobang memiliki luas wilayah 2198 ha dan jumlah petani sebanyak






ini memperlihatkan kebutuhan lahan masyarakat petani masih dapat


� Desa Pinasungkulan memiliki luas wilayah 2974 ha dan jumlah petani

sebanyak 423 kk, maka lahan yang dibutuhkan untuk bertani seluas 846 ha.

Untuk tahun 2022 masyarakat petani membutuhkan lahan seluas 899 ha atau


ini memperlihatkan kebutuhan lahan masyarakat petani masih dapat


� Desa Toroutmemiliki luas wilayah 569 ha dan jumlah petani sebanyak 351



seluas 44 ha dengan jumlah petani baru sebanyak 22 kk. Kondisi ini

memperlihatkan kebutuhan lahan masyarakat petani masih belum tercukupi

seluas 223 ha dari luas wilayah desa sehingga perlu dicarikan solusinya.

� Desa Sion memiliki luas wilayah 3431 ha dan jumlah petani sebanyak 259






� Desa Raanaan Barumemiliki luas wilayah 420 ha dan jumlah petani sebanyak




ini memperlihatkan kebutuhan lahan masyarakat petani masih belum

tercukupi seluas 64 ha dari luas wilayah desa sehingga perlu dicarikan

solusinya.

� Desa Tondey memiliki luas wilayah 3333 ha dan jumlah petani sebanyak 166








� Desa Kroit memiliki luas wilayah 2512 ha dan jumlah petani sebanyak 389






� Desa Aergale memiliki luas wilayah 675 ha dan jumlah petani sebanyak 5 kk,

maka lahan yang dibutuhkan untuk bertani seluas 10 ha. Untuk tahun 2022

masyarakat petani membutuhkan lahan seluas 11 ha atau meningkat seluas 1

ha dengan jumlah petani baru sebanyak 1 kk. Kondisi ini memperlihatkan

kebutuhan lahan masyarakat petani masih dapat terpenuhi dari luas wilayah

desa.

� Desa Durian memiliki luas wilayah 2008 ha dan jumlah petani sebanyak 10






� Desa Tiniwangko memiliki luas wilayah 516 ha dan jumlah petani sebanyak

12 kk, maka lahan yang dibutuhkan untuk bertani seluas 25 ha. Untuk tahun





Hasil analisis terhadap data-data Kecamatan Dalam Angka tahun 2011 dan tahun

2012 memperlihatkan bahwa kebutuhan lahan bagi masyarakat petani sangat

berpengaruh terhadap luas lahan yang tersedia di desasehingga bagi luas lahan desa

yang tidak luas akan mempengaruhi keberadaan hutan. Desa Wineru, Desa Inobonto



1, Desa Inobonto yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Desa Torout dan

Desa Raanaan Baru dapat menjadi ancaman terhadap kawasan hutan KPH Model

Poigar disebabkan luas lahan desa yang tersedia tidak dapat menampung

perkembangan masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani.

Alternatif penyelesaian masalah bagi pengelolaan hutan KPH Model Poigar yaitu

mengoptimalkan blok pemberdayaan seluas 17.332,48 ha dengan melibatkan

masyarakat yang memerlukan lahan untuk pertanian. Keterlibatan masyarakat dalam

bentuk penggunaan lahan dengan sistem agroforestry yang diterapkan pada

pengelolaan hutan dalam rangka pemulihan kawasan hutan KPH Model

Poigar.Sistem agroforestry digunakan untuk memberi ruang bagi tanaman pertanian

dan tanaman kehutanan. Ruang tanaman untuk tanaman pertanian membutuhkan

luas lahan seluas 0,3 ha/kk (Maefri, 2010).

4. Analisis Tingkat Pendidikan

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kesiapaan masyarakat dalam menerima

program-program pembangunan kehutanan dan tingkat pengangguran.Indikator yang

dilihat berupa pendidikan masyarakat dan sarana pendidikan yang ada di desa.Makin

tinggi pengetahuan masyarakat maka makin cepat masyarakat menerima inovasi-

inovasi teknis kehutanan, sehingga memudahkan terjadinya transper inovasi baru.

Berdasarkan data-data pada kegiatan inventarisasi sosial budaya didalam/sekitar

KPH Model Poigar, menggambarkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di

Kabupaten Bolaang Mongondow relative bervariasi sesuai dengan letak desa

terhadap Ibukota Kabupaten /Kecamatan.Bagi desa yang letaknya dekat dengan

Ibukota kabupaten/kecamatan umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih

tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang berada jauh dari Ibukota

kabupaten/kecamatan, ini disebabkan sarana pendidikan yang tersedia setiap desa

masih minim. Umumnya masyarakat hanya berpendidikan sampai SD. Tingkat

pendidikan yang demikian akan menyulitkan dalam transper inovasi baru, sehingga

membutuhkan penyuluhan yang intensip terhadap masyarakat sekitar hutan.



Untuk masyarakat desa yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan memiliki

pendidikan lulusan SMP dan SMA yang relative tinggi dibandingkan masyarakat

Bolaang Mongondow walaupun sarana pendidikan yang tersedia masih relative

sedikit.Ini disebabkan pandangan masyarakat yang menganggap pendidikan

merupakan faktor pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.Bagi

masyarakat menyekolahkan anak merupakan hal yang penting sehingga mereka

menyekolahkan anak mereka di Ibukota Kabupaten atau Ibukota Provinsi yang

jaraknya tidak terlalu jauh dari desa mereka.

Sarana pendidikan dan tingkat pendidikan yang ada di desa sekitar KPH dapat

menjadi hambatan dalam pengelolaan hutan KPH.Jika permasalahan tersebut tidak

terselesaikan maka pengelolaan hutan tidak dapat berjalan dengan baik.Alternatif

penyelesaian masalah berupa meningkatkan pengetahuan masyarakat lewat

penyuluhan dan membuat sarana pendidikan disekitar desa untuk menampung

masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan. Penyelesaian masalah ini mutlak

dilaksanakan untuk menghindari tingkat penganguran, yang akan mengakibatkan

keberadaan kawasan hutan KPH di masa akan datang.

5. Resolusi Konflik Pengelolan Hutan dan KawasanHutan

Dengan kondisi sumberdaya hutan yang semakin memprihatinkan, maka esensi

pembangunan kehutanan dalam 20 tahun ke depan adalah mengoptimalkan

pengelolaan hutan yang masih tersisa, melalui penerapan secara ketat kaidah-kaidah

pengelolaan hutan lestari, termasuk mencegah kerusakan sumberdaya hutan lebih

lanjut, dan pada saat yang sama melakukan percepatan rehabilitasi hutan yang telah

rusak untuk memulihkan fungsi dan/atau produktifitasnya. Dua upaya tersebut harus

tetap diorientasikan pada tujuan ekonomi dan ekologi yang bermuara kepada

peningkatan kesejahteraan masyarakat, terjaganya kualitas dan stabilitas lingkungan,

serta terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari.

Pertambahan penduduk yang semakin pesat akan diikuti oleh tingginya angka

pencari kerja, sempitnya lapangan pekerjaan serta kebutuhan lahan yang semakin

besar untuk berusaha. Untuk memenuhi kebutuhan lahan, kawasan hutan sering kali

menjadi sasaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut oleh masyarakat pada

umumnya dan masyarakat sekitar hutan pada khususnya.Pada titik inilah terjadi



konflik interest antara masyarakat dengan kebutuhannya dan pemerintah dengan

program-program serta kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya

alamdalam hal ini hutan.

Konflik yang dimaksud yaitu : pada satu sisi masyarakat dengan kebutuhannya

sebagaimana uraian di atas, mempunyai harapan agar kehidupan mereka menjadi

lebih baik. Lebih baik dari segi aspek ekonomi, aspek hukum khususnya legalitas

keberadaan maupun legalitas berusaha dan kemungkinan yang paling mungkin dan

dekat dengan mereka untuk mewujudkan harapan itu adalah dengan memanfaatkan

hutan dan kawasan hutan; di sisi lain pemerintah dengan program pengelolaan hutan

untuk mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera, telah mengatur sedemikian

rupa dengan memberikan kepastian hukum terhadap kawasan hutan itu sendiri serta

menerapkan sistim pengelolaan hutan yang memenuhi unsur kelestarian dan

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum

kawasan hutan maka kawasan hutan menjadi milik pemerintah sepenuhnya sehingga

penguasaan dan kepemilikan lahan dalam kawasan hutan merupakan suatu

pelanggaran hukum (illegal).

Fakta ini umumnya terjadi pada kawasan hutan di wilayah pengelolaan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar yang berdekatan atau

bersinggungan langsung dengan areal pemukiman masyarakat. Kondisi ini akan

menghambat upaya mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan efisien yang

menjadi tujuan pembentukan KPH pada umumnya dan KPHP Model Poigar

khususnya, sehingga perlu penanganan konflik yang serius dan konkrit dari berbagai

elemen Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait termasuk KPHP Model Poigar.

Penanganan konflik atau yang lebih dikenal dengan resolusi konflik, di Indonesia

ada beberapa media resolusi konflik antara lain :

1. Negosiasi

Adalah proses tawar-menawar yang bersifat konsensual yang didalamnya para

pihak berusaha memperoleh atau mencapai persetujuan tentang hal-hal yang

menjadi dikonflikkan atau yang berpotensi menimbulkan konflik. Berdasarkan

definisi ini, dalam negosiasi para pihak berunding secara langsung tanpa bantuan

pihak ketiga seperti arbiter atau mediator. Secara sederhana dapat dikatakan,



bahwa negosiasi adalah sebuah bentuk komunikasi dua arah yang sengaja dibuat

untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan

yang sama ataupun berbeda (Fisher, 1991).

2. Mediasi

Adalah proses intervensi partisipatoris, dalam waktu pendek, terstruktur dan

berorientasi pada tugas (task oriented). Para pihak bekerja dengan mediator untuk

mencapai persetujuan bersama yang dapat diterima semua pihak. Mediator hanya

membantu para pihak itu, dan para pihak sendirilah yang membentuk persetujuan

mereka (Nolan-Haley, 1991:56-57).

3. Arbitrase

Adalah proses penyelesaian konflik dimana para pihak yang berkonflik

menyerahkan konflik mereka kepada pihak ketiga yang netral yang berwenang

mengambil keputusan dan keputusannya itu mengikat para pihak yang berkonflik

dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Para pihak itu mempunyai kesempatan

yang sama untuk didengarkan dalam proses arbitrase sebelum sampai pada

keputusan (award) yang diambil oleh arbiter (Wijoyo, 1999:106-1207). Adapun

menurut Subekti mengatakan bahwa : “Arbitrase itu adalah penyelesaian suatu

perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang

bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan

lewat Pengadilan”.

4. Konsiliasi

Adalah salah satu cara penyelesaian konflik diluar pengadilan melalui

perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (konsiliator) untuk mendapatkan

penyelesaian yang disepakati oleh para pihak yang berkonflik. Kedudukan

konsiliator dalam proses konsiliasi sebagai pihak ketiga netral lebih bersifat pasif

dan terbatas pada fungsi prosedural (Wijoyo, 1999:104). Konsiliasi ini hampir

sama dengan mediasi, atau tidak terdapat perbedaan yang prinsipil, bahkan

cenderung dipertukarkan dengan mediasi (Rahmadi, 1996, sebagaimana dikutip



oleh Wijoyo, 1999:105). Konsiliasi ini lebih formal dari mediasi, bahkan

konsiliasi dimulai setelah mediasi gagal (Rangkuti, 1996:273-274).

5. Pencarian Fakta (Fact Finding)

Pencarian fakta ini sangat diperlukan dalam penyelesaian konflik, termasuk

konflik pengelolaan hutan. Dalam proses penyelesaian konflik fakta-fakta tentang

pencemaran dan/atau perusakan lingkngan hidup memang harus dicari. Demikian

pula dalam proses negosiasi dan mediasi. Fakta-fakta sangat dibutuhkan dalam

proses perundingan itu. Pencarian fakta ini dilakukan oleh tim pencari fakta (fact

finder), yaitu pihak-pihak yang netral yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan

atau berbagai keterangan untuk dianalisis dan dievaluasi dengan tujuan untuk

memperjelas masalah-masalah yang menimbulkan konflik disertai dengan

rekomendasi pemecahan masalah (Wijoyo, 1999:105)

Media resolusi konflik sebagaimana uraian diatas, mempunyai kelebihan dan

kelemahan masing-masing, sehingga dalam pemilihan bentuk resolusi konflik,

khususnya konflik pengelolaan hutan dan kawasan hutan sebaiknya dikolaborasi dari

beberapa bentuk agar hasil yang diharapkan lebih optimal.Kolaborasi yang umum

dilakukan adalah antara media Negosiasi, Mediasi dan pencarian fakta (Fack

Finding).Dalam konflik pengelolaan hutan perlu dilakukan pencarian fakta mengenai

kondisi kesejahteraan masyarakat dengan system pengelolaan hutan yang kurang

melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.Fakta menunjukkan bahwa

kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah dengan system tersebut, sehingga

diperlukan suatu kebijakan untuk menjawab situasi tersebut, sehingga untuk

menganalisysnya digunakan analisys kebijakan.Menurut Dunn (1981:48) dalam

Wibawa (1994:55) menganalisis suatu kebijakan merupakan usaha untuk dapat

merekomendasikan kebijakan.Usaha ini bermula dari penyajian secara cermat

informasi yang menunjukkan adanya masalah kebijakan. Informasi ini kemudian

digunakan untuk membuat informasi tentang alternatif-alternatif kebijakan.

Kenyataan bahwa masyarakat sekitar hutan pada umumnya masih jauh dari

kata sejahtera (kesejahteraan relatif rendah) tidak dapat dipingkiri lagi, dan apabila



dicermati/ditelaah dengan baik, harus diakui bahwa kebijakan mengenai pengelolaan

hutan di Indonesia belum menyentuh pada masyarakat sekitar hutan yang

sebenarnya. Dengan perkataan lain baru sampai pada level masyarakat yang

mempunyai kapasitas yang lebih (penguasaan lahan yang besar) atau bermodal.

Guna menemukan alternatif kebijakan yang tepat untuk menjawab situasi

tersebut diatas, selanjutnya dilakukan negosiasi/komunikasi melalui forum rapat

koordinasi atau sosialisasi dengan masyarakat sekitar hutan agar sesuai dengan

kondisi sosial budaya serta karakteristik mastarakat setempat.Media resolusi konflik

yang dapat digunakan ketika media negosiasi dinilai kurang efektif memberikan

kontribusi yaitu mediasi.Mediasi pada dasarnya menghadirkan pihak mediator yang

memfasilitasi kepentingan kedua pihak dan tidak berhak mengambil keputusan.

Hasil negosiasi atau mediasi dalam bentuk kesepakatan yang telah

mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, kemudian menjadi bahan dalam

menetapkan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan konflik pengelolaan hutan

antara masyarakt sekitar hutan dan pihak pemerintah termasuk KPHP Model Poigar.

Kebijakan yang menjadi solusi konflik dimaksud akan lebih mengakomodir

kepentingan masyarakat dengan pelibatan masyarakat secara aktif dalam

pemgelolaan hutan, disisi lain kepentingan pemerintah untuk tetap menjaga

eksistensi hutan dan kawasan hutan juga akan terakomodir melalui rambu-rambu

aturan yang diatur sedemikian rupa, sehingga tujuan akhir yang diharapkan yaitu

terwujudnya hutan lestari dan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan akan

sejahtera bukan hanya menjadi sekedar visi tetapi dapat diwujudnyatakan.

6. Analisis Pengaturan Hasil

Azas`kelestarian menurut Cotta, yaitu adanya hasil kayu tahunan yang sama dan

kekal dari kawasan produksi. Karena itu dituntut adanya hasil kayu tahunan yang

sama dan kekal, maka potensi kayu di dalam hutan harus tidak mengalami

penurunan; dengan pengertian potensi hutan harus lestari. Sedangkan menurut

Knuchel (1953) menerangkan bahwa, kelestarian hutan tidak hanya memperhatikan

volume hasil yang tetap jumlahnya, tetapi harus pula memasukan bentuk dan kualita



batang. Hal tersebut disadari bahwa merancang hasil tebangan yang selalu sama

setiap tahunnya tidaklah mudah dan tidak lagi amat penting artinya.

Hasil hutan sebagai suplai hasil hutan yang teratur dan berkesinambungan sesuai

dengan kapasitas maksimal. Pengertian tersebut, sudah memasukan semua jenis hasil

hutan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik yang dapat dinilai dengan uang

(tangible) maupun yang tidak dapat dinilai dengan uang (intangible). Sampai saat ini,

hasil hutan masih masih lazim dipisahkan antara hasil utama (major product) berupa

kayu dan hasil sampingan (minor product) berupa non kayu (OSMASTON,1968).

Perubahan pengertian kelestarian hutan, sejak konsep itu lahir dengan embrio

Ordonansi hutan di Francis maupun Akta Hutan di Inggris, mencermikan

perkembangan konsep tersebut sampai sekarang, baik secara teoritis maupun teknik

operasional. Simon (1994), mendefinisi kelestarian hutan dibagi menjadi 3, yaitu:

• Kelestarian hasil hutan, tipe kelestarian ini hanya menitik beratkan pada hasil

kayu tahunan atau periodic yang sama.

• Kelestarian potensi hasil hutan, berorientasi pada kelestarian tegakan dimana

hutan dipandang sebagai pabrik kayu.

• Kelestarian sumberdaya hutan, berorientasi pada hutan sebagai fungsi ekosistem

yang menghasilkan kayu maupun non-kayu, perlindungan tata air dan kesuburan

tanah, penjaga kelestarian lingkungan, serta berfungsi sebagai gudang untuk

kelangsungan hidup berbagai macam sumber genetic, baik flora dan fauna.

Untuk mengontrol bahwa suatu pengelolaan hutan telah melaksanakan

konsep kelestarian hutan dan konsep tersebut terwujud, merumuskan parameter yang

objektif sebagai tolok ukurnya adalah sangat sulit. Secara teoritis, Simon (1994),

syarat untuk mewujudkan azas kelestarian tersebut, yaitu:

1. Ada jaminan kepastian batas kawasan hutan yang tetap dan diakui oleh semua

pihak, baik rakyat, lembaga swasta maupun badan-badan pemerintah,

2. Adanya system perhitungan etat sehingga tidak terjadi over cutting, untuk

kemudian dapat disusun rencana tebangan tahunan yang konsekuen dengan jiwa

dan tujuan asas kelestarian,

3. Telah dirumuskan system permudaan yang menjamin permudaan kembali

kawasan bekas tebangan yang berhasil baik.



7. Analisis Finansial

Pengelolaan suatu proyek harus memperhitungkan nilai-nilai manfaat

(Benefit) baik langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh adanya

pelaksanaan proyek tersebut. Biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam pengeluaran

proyek (expenditure) meliputi biaya-biaya yang akan dikeluarkan dimasa yang akan

datang (future costs) untuk memperoleh penghasilan yang akan datang (future

returns).

Dalam mengukur adanya suatu proyek yang akan dilaksanakan, terdapat

beberapa kriteria penilaian yang harus dipedomani. Kriteria-kriteria tersebut

meliputi:

a. Net Present Value (NPV), yaitu merupakan selisih antara penerimaan (benefit)

dengan pengeluaran (cost) yang telah di-present value-kan. Parameter

pelaksanaan suatu usaha apabila NPV > 0.

b. Benefit Cost Ratio (B/C Ratio), yaitu perbandingan dari jumlah penerimaan

(benefit) dengan biaya (cost) yang telah di-present value-kan. Parameter

pelaksanaan proyek apabila B/C Ratio > 1.

c. Internal Rate of Return (IRR), yaitu kemampuan suatu usaha untuk

menghasilkan tingkat keuntungan (return) yang dapat dicapainya. IRR

merupakan tingkat bunga yang menggambarkan bahwa antara benefit dan cost

sama dengan nol. IRR digunakan sebagai tingkat suku bunga (i) yang berlaku,

walaupaun sebetulnya bukan i, tetapi IRR akan selalu mendekati besarnya i.

Parameter pelaksanaan suatu kegiatan usaha apabila IRR > i.

Menurut Andayani (2007) dan Pudjosumarto (1991), kelayakan usaha suatu

proyek dapat diukur oleh beberapa formula ekonomi, sebagai berikut:

1. Net Present Value (NPV)

NPV dikenal juga dengan Net Present Worth, yaitu selisih antara penerimaan

(benefit) dengan pengeluaran (cost) yang telah di-present value-kan. Secara

matematis rumus NPV dapat ditulis sebagai berikut:



�� = � ��(1 − �)� −

�

��

(1 − �)��

��

dimana;

NPV: Net Present Value

Bt : Pendapatan dalam tahun ke-t

Ct : Biaya dalam tahun ke-t

i : Suku bungan riil.

2. Benefit Cost Ratio (B/C)

Benefit Cost Ratio (B/C), yaitu perbandingan dari jumlah penerimaan (benefit)

dengan biaya (cost) yang telah di-present value-kan. Secara matematis

persamaan B/C dapat ditulis sebagai berikut:

�/� = ∑ ��

(��)��

∑ ��(��)�

��

dimana;

B/C : Benefit Cost Ratio

Bt : Pendapatan dalam tahun ke-t

Ct : Biaya dalam tahun ke-t

i : Suku bunga riil.

3. Internal Rate of Return (IRR)

Internal Rate of Return (IRR), yaitu kemampuan suatu proyek untuk

menghasilkan tingkat keuntungan (return) yang dapat dicapainya. IRR

merupakan tingkat bunga yang menggambarkan bahwa antara benefit dan cost

sama dengan nol. Analisis IRR digunakan untuk mengetahui tingkat bunga

maksimum yang dapat dibayar oleh proyek untuk sumber daya yang digunakan

sampai pada tingkat pulang modal. Rumus IRR dapat ditulis sebagai berikut:



!! = �� + ��( �� − ��) (�� − ��)

Dimana;

IRR : Internal Rate of Return

NPV : Net Present Value

i : Suku bunga riil.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang


V. RENCANA KEGIATAN

Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi: Tata hutan dan penyusunan

rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi

dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam.

Rencana pengelolaan hutan jangka panjang adalah rencana pengelolaan hutan pada

tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah

pembangunan KPH.Rencana pengelolaan KPHP Model Poigar dalam sepuluh tahun

kedepan diarahkan pada pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi (HPTdan HP) dan

pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi

meliputi: (a) Pemanfaatan kawasan; (b) Pemanfaatan jasa lingkungan; (c) Pemanfaatan

hasil hutan kayu; (d) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; (e) Pemungutan hasil hutan

bukan kayu. Selanjutnya pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung meliputi: (a)

Pemanfaatan kawasan; (b) Pemanfaatan jasa lingkungan; (c) Pemungutan hasil hutan

bukan kayu.

Rencana kegiatan strategis selama jangka waktu rencana pengelolaan hutan KPHP

Model Poigar sepuluh tahun kedepan diuraikan seperti berikut ini

A. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)

Kawasan hutan yang memiliki potensi keanekaragamam hayati, untuk

mengetahui potensi tersebut diperlukan kegiatan dalam mengidentifikasi, inventarisasi

dan mencatat potensi yang terkandung didalamnya sehingga dapat dikelola dengan

baik.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, para pemegang

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)

diwajibkan menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sepuluh

tahunan (Pasal 73 dan 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007) yang disusun

berdasarkan inventarisasi hutan berkala sepuluh tahunan yang selanjutnya disebut

sebagai Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).

Inventarisasi Hutan adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan

hutan (timber standing stock), yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan



RKUPHHK atau KPH setiap sepuluh tahunan dan sebagai bahan untuk pemantauan

kecenderungan (trend) kelestarian sediaan tegakan hutan di KPH atau IUPHHK.

Inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) mengacu pada Permenhut

No.P.33/Menhut-II/2009 dan Perubahannya No.P.5/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.

Kegiatan Inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) diperuntukkan bagi

wilayah KPHP yang diarahkan pada rencana pemanfaatan hasil hutan.Rencana usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dibagi kedalam dua tingkatan perencanaan,

yakni rencana kegiatan pengelolaan jangka panjang/sepuluh tahunan (RKU) dan

rencana kegiatan pengelolaan hutan jangka pendek/tahunan (RKT). Untuk RKU,

dilakukan inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) pada seluruh areal hutan

yang akan diusahakan.

Perencanaan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam di kawasan hutan

produksi KPH Model Poigar diarahkan pada rencana pemanfaatan hasil hutan kayu

dengan restorasi ekosistem hutan alam.Hal ini dipandang penting diperhatikan karena

kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi kemasyarakatan di sekitar wilayah KPH

yang belum memungkinkan dilakukan secara langsung penebangan hutan alam.Karena

itu, guna mengendalikan terjadinya konflik baru di sekitar wilayah KPH maka restorasi

ekosistem hutan alam dinilai tepat untuk diterapkan dalam pengelolaan hutan alam

sepuluh tahun kedepan.

Tujuan IHMB

1. Untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan (timber standing stock) pada hutan

alam dan kondisi sediaan tegakan tanaman pokok pada hutan tanaman secara

berkala pada tegakan hutan yang sama.

2. Sebagai bahan dasar penyusunan RKU atau RKUHT KPH Model Poigar sepuluh

tahunan, khususnya dalam menyusun rencana pengaturan hasil dalam mewujudkan

pengelolaan hutan produksi lestari (sustainable forest management).

3. Sebagai bahan pemantauan kecenderungan (trend) kelestarian sediaan tegakan

hutan di areal IUPHHK atau IUPHHK-HT KPH Model Poigar.



Ruang Lingkup

Ruang lingkup meliputi pengaturan tata cara penyelenggaraan IHMB pada

kawasan hutan KPH Model Poigar yang dikelola dalam IUPHHK dan IUPHHK-HT

(kayu pertukangan, kayu pulp atau kayu energi).

Pelaksanaan IHMB pada Hutan Alam

� Tim Pelaksana dan Perlengkapan dalam Kegiatan IHMB

Untuk pelaksanaan kegiatan IHMB perlu dibentuk Tim Pelaksana IHMB yang

terdiri dari: a. Ketua Tim Pelaksana, b. Kepala Regu, c. Anggota Regu. Ketua Tim

Pelaksana IHMB dipersyaratkan telah memiliki sertifikat kompetensi Ganis PHPL TC

atau Ganis PHPL Canhut sebagai tanda kelulusan pelatihan IHMB yang diterbitkan

oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Kehutanan, atau Perguruan Tinggi Kehutanan atau

oleh Lembaga Pendidikan yang ditunjuk oleh Departemen Kehutanan sesuai Peraturan

Menteri Kehutanan No. P.58/Menhut-II/2008.

Ketua Tim Pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap semua pelaksanaan

kegiatan IHMB, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pelaporan hasil

IHMB.Ketua regu bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan, pencatatan data

dan pelaporan hasil kerja regunya.

Prestasi kerja satu regu untuk membuat dan mengukur 1 plot contoh diperlukan

3 - 4 jam maka diperkirakan dalam 1 hari dapat mengukur 2 plot contoh.Jika dalam 1

bulan tersedia 25 HOK (dikurangi hari hujan), maka tiap regu dapat mengukur sekitar

50 plot contoh per bulan. Jumlah regu dan waktu yang diperlukan dapat disesuaikan

dengan jumlah plot contoh yang akan diukur.

Jumlah anggota setiap regu sekurang-kurangnya terdiri dari: 1 Kepala Regu,

bertanggung jawab terhadap semua pencatatan data; 2 personil untuk

pembentukan/pembuatan plot contoh dan perintisan jalur; 2 personil untuk pengukuran

dan identifikasi jenis pohon; 1 tukang masak. Selanjutnya perlengkapan regu yang

diperlukan dalam tiap regu meliputi: Peta Kerja skala 1:50.000 atau skala 1:100.000

(yang mencakup informasi jaringan jalan, sungai, perkampungan/desa/pemukiman, dan

sebagainya); Peta Rencana IHMB skala 1:50.000 atau skala 1:100.000 yang berisi

petak-petak (compartments), sampling design (penyebaran plot contoh dengan nomor

ID jalur dan petak) serta keadaan tutupan lahannya. Tally sheet dan buku panduan;

Pensil; 1 buah kompas; 1 unit GPS (Global Positioning System); 1 buah clinometer



untuk mengukur lereng dan tinggi pohon; 1 pita ukur 30 m atau tali sepanjang 25 m; 2

pita ukur diameter (phi-band); 1 alat pengukur pohon contoh (tinggi, volume dan

berat), seperti hagameter; 2 buah tali untuk pembentukan sub-plot tiang (10 m); 1 buah

tali untuk pembentukan sub-plot lingkaran (2,82 m); Label untuk penandaan pohon dan

patok; Perlengkapan personal (botol air, tas, parang, P3K, dan sebagainya).

� Stratifikasi Tutupan Hutan

Pembentukan kelas tutupan hutan dimaksudkan untuk meningkatkan ketelitian

hasil pendugaan hasil inventarisasi dan keterwakilan. Pelaksanaan pembentukan kelas

tutupan hutan dilakukan melalui kaidah sebagai berikut:

a. Membagi habis seluruh tutupan vegetasi yang ada (exhaustive);

b. Mengorganisir/menggabung kelas-kelas tutupan hutan (mutually exclusive);

c. Mempunyai ukuran yang jelas untuk setiap kelas tutupan hutan yang dibuat:

1) Kelas tutupan hutan primer (Virgin Forest) adalah hutan alam produksi

yang belum pernah dieksploitasi secara terencana.

2) Kelas tutupan hutan bekas tebangan (Logged Over Area) adalah hutan yang

pernah dan atau sedang dieksploitasi secara terencana.

d. Hirarkis, dimana kelas-kelas yang dibuat mempunyai hirarki (tingkatan) dan

mengikuti kaidah diagram pohon (dendrogram).

Hasil stratifikasi tutupan hutan sementara akan divalidasi dengan mendasarkan

pada hasil IHMB. Sebagai acuan, dalam pembuatan kelas-kelas tutupan hutan dapat

dilihat pada Gambar 1 dalam Lampiran Permenhut No. P.33/Menhut-II/2009.

Pembuatan kelas-kelas hutan (stratifikasi) menurut kerapatan tegakannya dapat

dikelompokkan sebagai berikut: (1) Hutan lahan kering primer – kerapatan vegetasi

jarang (HKp1), (2) Hutan lahan kering primer – kerapatan vegetasi sedang (HKp2),

(3) Hutan lahan kering primer – kerapatan vegetasi rapat (HKp3), (4) Hutan lahan

kering sekunder – kerapatan vegetasi jarang (HKs1), (5) Hutan lahan kering sekunder

– kerapatan vegetasi sedang (HKs2), (6) Hutan lahan kering sekunder – kerapatan

vegetasi rapat (HKs3).

� Plot Contoh

Tujuan penarikan plot contoh pada hutan alam adalah untuk menghitung

volume tegakan semua jenis (all species) yang terdiri dari pohon-pohon dengan

berdiameter setinggi dada (dbh) sama dengan atau lebih besar dari 10 (sepuluh) cm.



Bentuk dan Ukuran Plot Contoh

Plot contoh untuk pengamatan pohon pada hutan alam berbentuk empat persegi

panjang (rectangular plot) berukuran paling sedikit 0,25 hektar dengan lebar 20 meter

dan panjang 125 meter. Di dalam plot contoh tersebut dibuat 4 buah sub plot, yaitu

sub-plot pancang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2,82 meter, sub-plot tiang

berbentuk bujur sangkar berukuran 10 meter x 10 meter, sub-plot pohon kecil

berbentuk bujur sangkar berukuran 20 meter x 20 meter dan sub-plot pohon besar

berbentuk empat persegi panjang berukuran 20 meter x 125 meter.

Penentuan Jumlah Plot Contoh

a. Plot contoh diletakkan dan dipilih pada jalur ukur terpilih secara sistematik

dengan jarak antar jalur telah ditetapkan sebesar 1.000 meter (1 km). Jarak antar

plot di dalam jalur (JP) ditentukan oleh luas efektif IUPHHK, jumlah plot

contoh yang akan diukur (n) dan jarak antar jalur ukur (JL) dalam meter, dengan

rumusan sebagaimana dalam Lampiran pada Bab III angka 3.3. huruf B angka 1

Permenhut No. P.33/Menhut-II/2009.

b. Jumlah plot contoh yang diperlukan tiap IUPHHK ditentukan berdasarkan

keterwakilan areal petak (compartment) untuk diukur melalui plot contoh

terpilih.

c. Jumlah plot yang perlu dibuat untuk kelas luasan efektif tertentu. Menggunakan

Tabel 1 sebagaimana dalam Lampiran pada Bab III angka 3.3. huruf B angka 2


d. Untuk rencana IUPHHK-RE KPH Model Poigaryang luas areal efektifnya

berada pada angka luas >10.000 ha maka jarak antar plotnya sekitar 1.000 m (1

km). Adapun perhitungan berkaitan hal ini menggunakan rumus-rumus

sebagaimana dalam Lampiran pada Bab III angka 3.3. huruf B angka 3


e. Petak-petak (compartments) yang tidak terwakili oleh plot contoh, dapat diduga

volumenya dengan menggunakan interpolasi secara gradual, apabila berdasarkan

citra satelit resolusi sedang maupun resolusi tinggi ataupun berdasarkan

pengamatan di lapangan, kondisi areal hutan pada petak-petak tersebut

dibandingkan dengan petak-petak di sekitarnya adalah relatif homogen.

menggunakan rumus-rumus sebagaimana dalam Lampiran pada Bab III angka

3.3. huruf B angka 4 Permenhut No. P.33/Menhut-II/2009.



f. Petak-petak (compartments) yang tidak terwakili oleh plot contoh, tidak boleh

diduga volumenya dengan menggunakan interpolasi secara gradual, apabila

berdasarkan citra satelit resolusi sedang maupun resolusi tinggi ataupun

berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi areal hutan pada petak-petak

tersebut dibandingkan dengan petak-petak di sekitarnya adalah sangat bervariasi

(sangat heterogen). Dalam keadaan seperti ini, maka pada petak-petak dengan

kondisi tersebut wajib dibuat plot contoh tambahan (suplemen) di luar plot

contoh yang telah direncanakan, atau menggunakan pendekatan homogenitas

hasil penafsiran citra satelit resolusi sedang/tinggi. Letak/lokasi plot contoh

suplemen ditentukan berdasarkan desain awal, yaitu jarak antara plot contoh

yang diukur terhadap petak suplemen sama dengan jarak yang sudah ditetapkan

sebelumnya.

g. Dalam menentukan jumlah plot contoh dapat dilakukan menggunakan cara: (a)

jumlah plot yang perlu dibuat untuk kelas luasan efektif tertentu; (b) pada petak-

petak yang tidak dapat diinventarisasi karena tidak adanya aksesibilitas yang

disebabkan aspek fisik dan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan, maka

pendugaan sediaan tegakan menggunakan model-model penduga volume

berbasis citra satelit minimal resolusi tinggi (citra satelit berumur maksimum 2

tahun terakhir), dan penentuan sediaan tegakan menurut kelas diameter dan

kelompok jenis didasarkan pada plot-plot contoh di sekitarnya.

� Penentuan Koordinat Plot Contoh

Peletakan plot contoh (sample unit) dalam areal dilakukan dengan sampling

sistematik dimulai secara acak (systematic sampling with random start) dalam jalur

berplot, dengan lebar jalur 20 meter. Jarak antar jalur sebesar 1 km (satu kilometer)

dengan tujuan mengusahakan agar semua petak yang ada dapat terwakili.

Letak jalur pertama dan lokasi plot contoh pertama dalam jalur diletakkan

secara acak. Secara teknis dilakukan pengacakan terhadap (a) lokasi jalur yaitu dengan

mencari bilangan acak (BAX) yang berkisar antara 10 sampai dengan JL, dan (b)

lokasi plot contoh dalam jalur dengan mencari bilangan acak (BAY) yang berkisar

antara 62,5 sampai dengan JP (10 adalah setengah lebar plot contoh dan 62,5 adalah

setengah panjang plot contoh. Lokasi (koordinat planimetris) dari plot contoh pertama



dapat dihitung menggunakan rumus sebagaimana dalam Lampiran pada Bab III

angka 3.3. huruf C Permenhut No. P.33/Menhut-II/2009.

Selanjutnya teknik-teknik dan analisis datanya yang terkait dengan:

Penempatan Plot Contoh di Lapangan, Pembuatan Plot Contoh, Pemasangan Label

Pohon, Pencatatan Informasi Umum, Pendataan Pohon pada Hutan Alam, Penentuan

Posisi Pohon yang Diukur di Dalam Sub-plot, diajurkan mengikuti ketentuan

sebagaimana dalam Lampiran Permenhut No. P.33/Menhut-II/2009.

Pelaksanaan IHMB pada Hutan Tanaman

� Petunjuk Umum

(Berdasarkan Permenhut No.P.33/Menhut-II/2009 dan perubahannya No.

P.5/Menhut-II/2011)

a. Petunjuk dimaksudkan untuk hutan tanaman industri, baik untuk tujuan kayu

pulp, maupun untuk tujuan kayu pertukangan pada areal efektif yang dapat

dikembangkan menjadi hutan tanaman (termasuk areal hutan alam bekas

tebangan/logged over area (LOA) yang berdasarkan deliniasi dapat

dikembangkan menjadi hutan tanaman dengan sistem silvikultur Tebang Habis

dengan Permudaan Buatan (THPB) maupun non-THPB.

Catatan: Penafsiran terhadap THPB dimaksud, tidak diperuntukan bagi lahan-

lahan hutan yang masuk dalam kategori lahan dengan kemiringan >40%,

dan/atau kemiringan lereng >25% dengan jenis tanah peka erosi dan sangat peka

erosi.

b. Pengambilan plot contoh (sampling unit) dalam IHMB berbasis petak dan kelas

umur.

c. Pembagian kelas umur pada hutan tanaman untuk kayu pulp digunakan dua

kelas umur yaitu < 4 tahun dan > 4 tahun, sedangkan untuk kayu pertukangan

digunakan interval umur 5 tahun. Untuk hutan tanaman dengan rotasi di atas 50

tahun digunakan interval 10 tahun.

d. Pendugaan volume dilakukan pada umur di atas 4 tahun untuk kayu pulp dan di

atas 5 tahun untuk kayu pertukangan, dengan tujuan untuk monitoring

perkembangan produksi dan menduga besarnya produksi di saat tebangan.

e. Pada tegakan umur di bawah 4 tahun, tujuan IHMB diarahkan untuk penilaian

keberhasilan tanaman, penentuan kualitas tapak (site quality) dan pengendalian

hama/penyakit.



� Tim Pelaksana dan Perlengkapan dalam Kegiatan IHMB

1. Tim Pelaksana Kegiatan IHMB

Untuk pelaksanaan kegiatan IHMB perlu dibentuk Tim Pelaksana IHMB

yang terdiri dari: a. Ketua Tim Pelaksana IHMB, b. Kepala Regu, c. Anggota Regu.

Anggota regu sekurang-kurangnya terdiri dari: 2 personil untuk

pembentukan/pembuatan plot contoh dan perintis jalur, 2 personil untuk

pengukuran dan identifikasi jenis pohon, 1 tukang masak.

Ketua Tim Pelaksana IHMB dipersyaratkan telah memiliki sertifikat

kompetensi Ganis PHPL TC atau Ganis PHPL Canhut sebagai tanda kelulusan

pelatihan IHMB yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Kehutanan, atau

Perguruan Tinggi Kehutanan atau oleh Lembaga Pendidikan yang ditunjuk oleh

Departemen Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.58/Menhut-

II/2008.

Ketua Tim Pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap semua

pelaksanaan kegiatan IHMB, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam

pelaporan hasil IHMB.Ketua regu bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan,

pencatatan data dan pelaporan hasil kerja regunya.

Prestasi kerja sangat tergantung kepada kondisi lapangan Unit Manajemen.

Satu regu dapat membuat dan mengukur 6 (enam) plot contoh per hari dengan

perkiraan untuk membuat dan mengukur tiap plot contoh diperlukan waktu 1 jam.

Jika dalam 1 bulan tersedia 25 HOK (dikurangi hari hujan), maka tiap regu dapat

mengukur sekitar 150 plot contoh per bulan. Jumlah regu dan waktu yang

diperlukan dapat disesuaikan dengan jumlah plot contoh yang akan diukur.

Selanjutnya perlengkapan regu yang diperlukan dalam tiap regu meliputi:

Peta kerja skala 1:50.000 atau skala 1:100.000 (mencakup informasi jaringan jalan,

sungai, kampung/desa, dan sebagainya); Peta Rencana IHMB skala 1:50.000 atau

skala 1:100.000 yang mencakup informasi petak (compartment), sebaran plot

contoh (sampling design) lengkap dengan ID nomor jalur dan nomor plot contoh

dan tutupan lahan; Tally sheet dan buku panduan; Pensil; 1 buah kompas; 1 unit

GPS (Global Positioning System); 1 buah clinometer untuk mengukur lereng; 1

buah tambahan clinometer untuk pengukuran ketinggian pohon jika perlu; 1 pita

ukur 30 m atau tali sepanjang 25 m; 2 pita ukur diameter (phi-band); 1 alat



pengukur pohon contoh (tinggi, volume dan berat), seperti hagameter; 2 buah tali

untuk pembentukan sub-plot tiang (10 m); 1 buah tali untuk pembentukan sub-plot

lingkaran (2,82 m); Label untuk penandaan pohon dan patok; Perlengkapan

personal (botol air, tas, parang, P3K, dan sebagainya).

� Stratifikasi Tutupan Hutan

1. Pembentukan stratifikasi kelas tutupan hutan dimaksudkan untuk meningkatkan

ketelitian hasil pendugaan dari hasil inventarisasi dan keterwakilan.

2. Stratifikasi dilakukan berdasarkan kelas umur dan tanaman pokok/utama.

� Plot Contoh

Bentuk dan Ukuran Plot Contoh

Plot contoh pada hutan tanaman dibedakan sebagai berikut:

1. Hutan tanaman kayu pulp

a. Untuk tanaman berumur < 4 tahun (kelas umur I – II) digunakan plot contoh

berbentuk lingkaran berukuran luas 0,02 hektar (jari-jari lingkaran 7,98 m) atau

plot contoh berbentuk 6-contoh pohon (6-tree sampling).

b. Untuk tanaman berumur ≥ 4 tahun (kelas umur III – IV) digunakan plot contoh

berbentuk lingkaran luas 0,04 hektar (jari-jari lingkaran 11,28 m) atau plot

contoh berbentuk 8-contoh pohon (8-tree sampling).

2. Hutan tanaman kayu pertukangan

a. Untuk tanaman kelas umur I – II digunakan plot contoh berbentuk lingkaran

luas 0,02 ha (jari-jari lingkaran 7,98 m) atau plot contoh berbentuk 6-contoh

pohon (6-tree sampling).

b. Untuk tanaman kelas umur III – IV digunakan plot contoh berbentuk lingkaran

luas 0,04 ha (jari-jari lingkaran 11,28 m) atau plot contoh berbentuk 8-contoh

pohon (8-tree sampling).

c. Untuk tanaman kelas umur ≥ V serta hutan tanaman miskin riap digunakan plot

contoh berbentuk lingkaran luas 0,10 ha (jari-jari lingkaran 17,84 m) atau plot

contoh berbentuk 10-contoh pohon (10-tree sampling).

Tabel 8. Bentuk Plot Contoh untuk Kelas Perusahaan Kayu Pulp

Kelas Umur Bentuk Plot Lingkaran (Circular Plot) Bentuk Contoh Pohon

(Tree-sampling) Luas Plot (ha) Radius Plot (m)

I – II 0,02 7,98 6 pohon

III – IV 0,04 11,28 8 pohon



Tabel 9. Bentuk Plot Contoh untuk Kelas Perusahaan Kayu Pertukangan

Kelas Umur Bentuk Plot Lingkaran (Circular Plot) Bentuk Contoh Pohon

(Tree-sampling) Luas Plot (ha) Radius Plot (m)

I – II 0,02 7,98 6 pohon

III – IV 0,04 11,28 8 pohon

V up 0,10 17,84 10 pohon

� Penentuan Jumlah Plot Contoh

Pada hutan tanaman, ukuran plot yang akan dipergunakan disesuaikan

dengan kelas umurnya. Pada tegakan dengan kelas perusahaan kayu pertukangan,

luas plot contohnya dibuat berkisar antara 0,02 ha sampai dengan 0,10 ha atau

contoh pohon antara 6 pohon sampai 10 pohon. Sedangkan untuk kayu pulp dibuat

dengan luas plot contoh antara 0,02 ha sampai dengan 0,04 ha atau contoh pohon

antara 6 pohon sampai 8 pohon. Tegakan yang lebih muda diperkirakan akan

mempunyai kondisi tegakan yang lebih homogen dibandingkan dengan tegakan

yang telah masak tebang. Pada hutan tanaman kayu pertukangan diperkirakan akan

ada sekitar 4 sampai 8 kelas umur sedangkan untuk hutan tanaman kayu pulp

dibuat sebanyak 4 sampai 5 kelas umur.

Dengan mempertimbangkan tingkat homogenitas tegakan per kelas umur

serta pertimbangan variasi luas efektif per kelas umur maka diperkirakan koefisien

variasi (CV) hutan tanaman berkisar antara 25% sampai dengan 35%.Atas dasar

nilai CV tersebut serta kesalahan penarikan contoh sebesar 5% maka jumlah plot

per kelas umurnya adalah berkisar antara 100 plot sampai dengan 200 plot. Dengan

kata lain total plot yang perlu dibuat oleh pemegang IUPHHK adalah 100 sampai

dengan 200 plot kali jumlah kelas umurnya. Jumlah plot yang perlu dibuat (n)

dalam suatu IUPHHK hutan tanaman dihitung sebagaimana rumus dalam

Lampiran pada Bab IV angka 4.4. huruf B Permenhut No. P.33/Menhut-II/2009.

Dengan mempertimbangkan luas efektif dari suatu wilayah kerja IUPHHK

hutan tanaman, pada Tabel 8 berikut ini disajikan perkiraan jumlah plot yang

diperlukan pada setiap kelas umur hutan tanaman, yaitu berkisar antara 100 sampai

dengan 200 plot. Untuk IUPHHK dengan luasan < 10.000 ha perlu membuat plot

minimal sekitar 100 plot per kelas umur. Lihat Tabel 8 sebagamana dalam

Lampiran pada Bab IV angka 4.4.huruf B Permenhut No. P.33/Menhut-II/2009.



Dalam penentuan jumlah plot, maka perusahaan:

a. Dapat menggunakan Tabel 6 tentang Perkiraan jumlah plot dan jarak antar plot

pada setiap kisaran luas IUPHHK-HT; atau

b. Disesuaikan dengan inventarisasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan

syarat paling sedikit: 1) Intensitas sampling lebih dari 0,5 %; 2) Mewakili

seluruh kelas umur dan jenis tanaman; dan 3) Tersebar merata di seluruh areal.

� Penentuan Koordinat Plot Contoh

Peletakan (desain) lokasi plot contoh dilakukan secara sistematik dengan

awal teracak. Pada tahap ini hanya dicari bilangan acak yang berkisar antara 17,84

atau dibulatkan menjadi 18 (delapan belas) sampai dengan k (catatan: 17,84 adalah

jari-jari plot lingkaran 0,10 ha). Jika bilangan acak tersebut diberi notasi BAk,

maka koordinat plot contoh pertama (P) dapat dihitung.

Selanjutnya teknik-teknik dan analisis datanya yang terkait dengan:

Penentuan koordinat plot contoh, Penempatan Plot Contoh di Lapangan,

Pembuatan Plot Contoh, Pemasangan Label Pohon, Pencatatan Informasi Umum,

Pendataan Pohon Hutan Tanaman, Penentuan Posisi Pohon yang Diukur Dalam

Plot Contoh, diajurkan mengikuti ketentuan sebagaimana dalam Lampiran


2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)

Secara garis besar, kegiatan ITSP, meliputi pengumpulan data, pengolahan data

dan menggambarkan posisi pepohonan di dalam petak pada peta persebaran pohon.

Pengumpulan data meliputi: Penetapan dan pengukuran koordinat petak kerja;

Pemasangan dan penandaan pal-pal batas petak tebangan (100 ha); Penandaan dan

penomoran pohon-pohon yang akan ditebang, pohon inti, pohon induk, dan pohon

yang dilindungi; Pengukuran diameter setinggi dada dan tinggi bebas cabang semua

pohon berdiameter 20 cm ke atas; Pengukuran letak pohon; Pencatatan flora dan fauna

yang dijumpai serta hasil hutan bukan kayu (HHBK); Pencatatan keadaan lapangan.

Selanjutnya pengolahan data ITSP meliputi: Pemetaan letak pohon (tree

location mapping); Pencacahan jumlah individu dan penjumlahan volume pohon tiap

jenis; Pengelompokkan jenis menurut golongan jenis komersial, kayu indah, kayu yang

dilindungi, dan jenis-jenis campuran, dirinci ke dalam jumlah individu dan jumlah

volume.



Hasil dari kegiatan ITSP adalah data potensi dan peta persebaran pohon

ITSP.Data potensi digunakan untuk menentukan jatah pohon tebang (JPT) pada SK.

RKT.Untuk keperluan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), setiap tahun

dilakukan inventarisasi 100% pada masing-masing areal tebangan untuk rencana

penebangan jangka pendek, yaitu rencana penebangan tahunan.

3. Penataan Hutan

Dari hasil inventariasi kondisi biogeofsisik dan sosekbud KPH Model

Poigartahun 2012 dan Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma,

Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); Arahan IHBM

pada kegiatan HHK-HA/RE dan HHK-HT/HTI; Juknis Penyusunan rencana

pengelolaan pada KPH tahun 2012, selanjutnya dirumuskan rencana-rencana penataan

hutan berdasarkan fungsinya.

Hasil tata hutanmemperlihatkan bahwa pembagian blok pengelolaan pada

Kawasan Hutan Lindung terdapat 2 (dua) blok yaitu Blok Inti, dan Blok Pemanfaatan,

sedangkan Kawasan Hutan Produksi/Produksi Terbatas terdapat 4 (tiga) blok yaitu

Blok Pemanfaatan HHK-HA, Blok Pemanfaatan HHBK, Blok Pemberdayaan, dan

Blok Perlindungan. Kawasan Hutan Lindung memiliki Blok Inti dengan luas lebih

kurang 5.212,21 ha, dan Blok Pemanfaatan seluas lebih kurang 202,13 ha. Pada

Kawasan Hutan Produksi/Produksi Terbatas dengan Blok Pemanfaatan HHK-HA

seluas lebih kurang 13.029,33 ha, Blok Pemberdayaan seluas lebih kurang 17.332,48

ha, Blok Perlindungan seluas lebih kurang 4.360,32 ha dan Blok Pemanfaatan HHBK

seluas lebih kurang 1.460,53 ha.

Blok Inti pada Kawasan Hutan Lindung terletak di Kawasan Hutan HL. Bakau

Tg. Walintau, HL. Gn. Bumbungon 1, HL. Gn. Bumbungon 2, HL. Gn. Lolombulan,

HL. Gn. Popotelu, dan HL. Torout.Untuk Blok Pemanfaatan terletak pada kawasan

hutan HL. Gn. Lolombulan. Pada Kawasan Hutan Produksi/ Produksi Terbatas untuk

Blok Pemanfaatan HHK-HA terletak di kawasan hutan HP. Inobonto-Poigar, HP.

Torout, dan HPT. Gn. Bumbungon. Blok Pemberdayaan terletak pada Kawasan Hutan

HP. Inobonto-Poigar, HP. Torout, HPT. Gn. Bumbungon, HPT. Gn. Lolombulan, dan

HPT. Gn. Sinonsayang. Blok Perlindungan terdapat pada Kawasan Hutan HP.

Inobonto-Poigar, dan HPT. Gn. Bumbungon. Sedangkan Blok Pemanfaatan HHBK

terletak di kawasan hutan HP. Inobonto-Poigar, dan HPT. Gn. Sinonsayang.



Pembagian Blok dan luasan pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan

Produksi/Produksi Terbatas,

Blok-blok pengelolaan tersebut dijabarkan menjadi rencana pengelolaan hutan sebagai

berikut:

� Blok Inti pada enam Kawasan Hutan Lindung dikelola untuk tujuan perlindungan

tata air, habitat satwa, serta flora, fauna asli dan penelitian.

� Blok Pemanfaatan pada Kawasan Hutan Lindung bertujuan pemanfaatan jasa

lingkungan air untuk keperluan masyarakat sekitar hutan

� Blok Perlindungan pada Kawasan Hutan Produksi untuk untuk tujuan perlindungan

tata air, habitat satwa, serta flora, fauna asli dan penelitian.

� Blok Pemanfaatan HHK-HA pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi

Terbatas bertujuan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.

� Blok Pemanfaatan HHBK pada Kawasan Hutan Hutan Produksi dan Hutan Produksi

Terbatas diperuntukkan untuk tujuan areal penggunaan kawasan hutan.

� Blok Pemberdayaan Masyarakat (PMB) pada Kawasan Hutan Produksi dan

Kawasan Hutan Produksi Terbatas direncanakan pengelolaan hutan bersama

masyarakat (PHBM)untuk tujuan pengelolaan yang dapat menggendalian konflik-

konfik sosial seperti penguasahan lahan (land tenure), ketersediaan lahan dan

kesempatan kerja bagi masyarakat didalam/sekitar kawasan hutan, system

pengelolaan dengan system agroforestry dengan pengaturan ruang tanam, dan tujuan

pengelolaan untuk hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), dan tanaman

rakyat (HTR).

Dalam rangka menjaga eksistensi kawasan hutan dan memposisikan

masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan hutan, dan pengendali pengamanan

hutan untuk mewujudkan “kelestarian hutan, dan ekosistem hutan sehingga

tercapai kesejahteraan masyarakat” maka lahan-lahan hutan yang telah lama

dimanfaatkan penduduk setempat dalam bentuk pertanian lahan kering (termasuk

tempat bermukim) dalam menyambung hidupnya, dapat diberikan kesempatan

dalam mempertahankan hidupnya dalam bentuk pemanfaatan kawasan hutan HTR.

Pola agroforestry diterapkan pada lokasi-lokasi tertentu yang telah ada pertanian

lahan kering dan berbatasan langsung dengan permukiman.Pola tersebut dapat

didekati melalui pembinaan model sistem pertanian-kehutanan terpadu

berkelanjutan (SPKTB).



B.Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu

Batasan mengenai pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu dalam

perencanaan ini adalah blok-blok pemanfaatan hutan pada hutan lindung, produksi

dan produksi terbatas yang akan dikelola sendiri KPH dalam bentuk “wilayah

tertentu”. Blok-blok tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kelas-kelas hutan

sesuai arahan pengelolaannya. Jabaran kelas-kelas hutan tersebut dipergunakan

sebagai acuan dalam menentukan “kelas perusahaan”.Wilayah tertentu adalah

wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk

mengembangkan usaha pemanfaatannya atau belum dibebani ijin pemanfaatan

maupun penggunaan dari Kementerian Kehutanan.Wilayah tertentu pada KPHP

Model Poigardiluar ijin pemanfaatan HTR.Pemanfaatan blok-blok pengelolaan

pada kawasan hutan disebut kelas-kelas hutan yang dikelola KPHP Model

Poigar.Pemanfaatan kelas-kelas hutan untuk menjadi acuan dalam penentuan kelas

perusahan. Kelas-kelas hutan yang ada dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi

dari pembagian kelas hutan. Pemanfaatan dapat dilaksanakan dalam bentuk

kemitraan denganmasyarakat setempat, koperasi, badan usaha milik swasta, Badan

usaha milik daerah dan badan usaha milik negara.

� Blok pemanfaatan pada kawasan hutan lindung berupa pemanfaatan jasa

lingkungan air. Bentuk kegiatan untuk memanfaatkan air sebagai air minum

dan keperluan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan air. Kemitraandapat

dilakukan denganmasyarakat setempat, koperasi dan badan usaha milik swasta.

� Blok Pemanfaatan HHK-HA pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan

Produksi Terbatas diperuntukan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kemitraan dapat dilakukan dengan badan usaha milik swasta dan badan usaha

milik Negara. Untuk memperoleh kelestarian hasil diperlukan perhitungan etat

luas dan etat volume. Etat luas dihitung dari luas blok pemanfaatan dibagi

dengan panjang daur yang diinginkan. Etat volume dihitung volume tendon

tegakan yang tumbuh sampai akhir daur dibagi dengan panjang daur yang

diinginkan. Contoh perhitungan etat, untuk etat luas adalah luas blok

pemanfaaatan HHK-HA seluas 13.029,33 ha dibagi daur pada Hutan Produksi

selama 60 tahun, maka etat luas 217,15 ha. Sedangkan etat volume memerlukan

kegiatan IHMB untuk mengetahui volume tegakan awal.



� Blok Pemanfaatan HHBK pada Kawasan Hutan Produksi dan HutanProduksi

Terbatas diperuntukan pemanfatan hasil hutan bukan kayu, meliputi kegiatan

penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan

pemasaran hasil.

� Blok Pemberdayaan Masyarakat (PMB) pada Kawasan Hutan Produksi dan

Kawasan Hutan Produksi Terbatas dapat dilakukan pemanfaatan kawasan dan

pemanfaatan hasil hutan kayu, berupa kemitraan denganmasyarakat setempat,

koperasi, badan usaha milik swasta atau badan usaha milik Negara. Pengaturan

hasil untuk kemitraan pemanfaatan kawasan sesuai ketentuan yang berlaku,

sedangkan kemitraan pemanfaatan hasil hutan harus sesuai dengan pedoman

pemanfaatan hasil hutan kayu.

Dalam perencanaan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu di KPHP

Model Poigar dikelompokkan kedalam pengusahaan skala kecil dan besar, pada

pemanfaatan hutan alam.Pemanfaatan hutan alam dikemas kedalam pemanfaatan

hasil hutan kayu dengan sistem restorasi ekosistem hutan (HHK-RE), dan

pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (HHK-HT).

1. Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam

Hutan Alam

Rencana pemanfaataan hasil hutan kayu di blok pemanfaatan HHK-HA pada

hutan produksi dan produksi terbatas dengan rencana pemanfaatan seluas

13.029,33 ha. Penerapan pendekatan restorasi ekosistem dalam hutan alam

pada hutan produksi dalam pemanfaatan hasil hutan kayu dimaksudkan untuk

memprakondisikan situasi sosial ke arah yang lebih kondusif di sekitar

wilayah KPH guna mencegah terjadinya konflik baru antara pengelola KPHP

dengan masyarakat sekitarnya.Usaha pemanfaatan dapat dilakukan secara

kemitraan dengan badan usaha milik swasta atau dikelola secara swadaya

oleh KPHP Model Poigar.

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan

Alam adalah untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan

produksi dan produksi terbatas yang memiliki ekosistem penting sehingga

dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan

pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk

penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora



dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur

non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang

asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

Penyelenggaraan UPHHK Restorasi Ekosistem dimaksudkan untuk

memanfaatkan hutan alam produksi secara lestari (jangka panjang) dengan

memperhatikan kelestarian usaha dan keseimbangan lingkungan, sosial

ekonomi dan budaya masyarakat setempat sehingga operasionalisasi

pemanfaatan hutan tahunan di lapangan dapat dilakukan secara rasional

terukur sesuai dengan kemampuan regeneratif alami maupun buatan.Adapun

lokasi rencana usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam

hutan alam (UPHHK-RE) disajikan pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam

Hutan Alam (UPHHK-RE) pada Hutan Produksi di Wilayah KPH Model Poigar

Kode Lokasi/

Blok/Petak Kelompok hutan

Sistem

Silvikultur

Luas

(Ha)

Pemanfaatan

HHK-HA

HP. Inobonto-Poigar TPTI 4.550,81

HP. Torout TPTI 641,87

HPT. Gn. Bumbungon TPTI 7.836,66

Keterangan:

Direncanakan untuk dikerjakan sendiri oleh KPHatau kemitraandengan perusahaan perkayuan.

UPHHK-RE dalam penyelenggaraannya dibutuhkan rencana kerja berupa

Rencana Kerja Usaha sepuluh tahunan (RKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan

Bagan Kerja Usaha (BGU). Ketiga rencana kerja tersebut disusun dengan mengacu

pada Permenhut No.P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem.

Rencana Kerja Usaha (RKU)

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem

dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-RE adalah rencana kerja

untuk seluruh areal kerja UPHHK-RE untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan,

antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan

lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.



RKU disusun dengan mempertimbangkan besarnya riap tegakan rata-rata

tahunan (MAI) sebesar (m3/ha/tahun). Berdasakan MAI, potensi tegakan dan

volume tebangan untuk RKUPHHK periode 10 tahun diperkirakan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi

Ekosistem pada Hutan Alam yang selanjutnya disebut RKTUPHHK-RE adalah

rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuannya yang

disusun berdasarkan RKUPHHK-RE.

Penyusunan RKT berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan nomor

P.56/Menhut-II/2009.

Bagan Kerja Usaha (BGU)

Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem

dalam Hutan Alam yang selanjutnya disebut BKUPHHK-RE adalah rencana kerja

yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan.

Penyusunan rencana-rencana kerja UPHHK-RE tersebut mengacu pada hasil

kegiatan inventarisasi, baik IHMB maupun ITSP.Berdasarkan hasil IHMB

selanjutnya dihitung Jatah Pohon Tebang (Annual Allowable Cut/AAC).Jatah

pohon tebang (JPT) atau Annual Allowable Cut (AAC) ditentukan berdasarkan

potensi tegakan hutan yang diketahui setelah dilaksanakannya kegiatan inventarisasi,

baik IHMB maupun ITSP.AAC yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan

berdasarkan RKU (m3/tahun).

Adapun besarnya jatah pohon tebang tertuang dalam SK. RKT (self-

approval) sebesar (m3).Khusus untuk jenis kayu indah, kuota tebang ditetapkan oleh

Tim Terpadu yang terdiri atas LIPI (scientific authority), Balai BKSDA

(management authority), Perguruan Tinggi, Litbang Kehutanan dan LSM.

Sesuai Permenhut No: P.56/Menhut-II/2009, usaha pemanfaatan hasil hutan

kayu restorasi ekosistem dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap UPHHK-RE

sebelum mencapai keseimbangan, dan tahap UPHHK-RE setelah mencapai

keseimbangan. Adapun rencana kegiatan pada kedua tahapan tersebut diuraikan sbb.:



• RKUPHHK Restorasi Ekosistem Sebelum Mencapai Keseimbangan)

Pada Lampiran Permenhut No. P.56/Menhut-II/2009, dokumen RKUPHHK-

RE sebelum mencapai keseimbangan memuat uraian tentang latar belakang, keadaan

umum, rencana pemanfaatan, analisis ekonomi serta lampiran peta dan hasil

pengolahan data. Pada Bab rencana pemanfaatan memuat rencana kegiatan sbb.: (1)

Tata Batas dan Zonasi Areal, (2) Pembinaan Hutan, (3) Tenaga Kerja, (4)

Perlindungan dan Pengamanan Hutan, (5) Kelola Sosial, (6) Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan, (7) Penelitian dan Pengembangan.

Rencana Pemanfaatan:

Jenis Kegiatan Tata Batas dan Zonasi Areal:

1. Tata Batas UPHHK dan Zonasi Areal

Tata batas areal dijadwalkan dengan waktu 1 tahun.Untuk areal yang telah ditata

batas agar dijadwalkan untuk direkonstruksi.

Zonasi hutan merupakan kegiatan membagi-bagi areal kedalam kawasan lindung,

kawasan tidak untuk produksi dan kawasan produksi dengan melakukan deliniasi

makro areal UPHHK dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kawasan lindung: kawasan yang dilindungi sesuai PP No. 32/1992 (sumber

mata air, kiri-kanan sungai, plasma nutfah, sempadan danau/sungai, buffer

zone hutan lindung/kawasan konservasi, dll). Kawasan yang dilindungi ini

juga termasuk areal untuk keperluan religi dan budaya masyarakat hukum

adat setempat.

- Kawasan tidak untuk produksi: merupakan areal yang tidak dimanfaatkan

untuk budidaya pohon, yaitu: sungai, danau, sarana prasarana, PUP, dsb.

- Kawasan produksi: merupakan areal yang dimanfaatkan untuk budidaya

pohon/hutan.

2. Pembinaan Hutan:

Pembinaan hutan meliputi rencana kegiatan pemeliharaan, perlindungan,

penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora

fauna, dan/atau rencana pemanfaatan kawasan, dan/atau pemanfaatan jasa

lingkungan, dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

3. Tenaga Kerja:

Perencanaan tenaga kerja disajikan selama jangka 10 (sepuluh) tahun,

meliputi tenaga kerja teknis dan non teknis, lokal dan pendatang.



4. Perlindungan dan Pengamanan Hutan:

Rencana perlindungan dan pengamanan hutan berisi kegiatan secara garis

besar selama jangka 10 (sepuluh) tahun yang meliputi penanggulangan

pencurian kayu, perladangan berpindah, dan penanggulangan kebakaran

hutan.

5. Kelola Sosial:

Rencana kelola sosial memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan selama jangka 10 (sepuluh)

tahun. Pola kegiatan disajikan secara ringkas (koperasi, peternakan,

agroforestry, perkebunan, perikanan, persawahan dll) dan penguatan lembaga

ekonomi masyarakat secara jelas mampu menjadi mitra bisnis.

6. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan:

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan diuraikan secara ringkas

berdasarkan AMDAL/SEMDAL yang telah dilaksanakan. Dalam penjelasan

pada Sub Bab ini diuraikan tentang kondisi lingkungan (keutuhan dan

kerusakan) dan dampak (positif dan negatif) akibat aktivitas pembalakan

hutan, tindakan yang akan dikerjakan untuk memperkecil kerusakan hutan.

Data hidrologis, DAS atau Sub DAS (luas DAS, erosi, sedimentasi, dll.) dan

implikasi kebijakan pemanfaatan UPHHK dalam Hutan Alam terhadap

pengendalian hidrologi. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan ini

(rencana pengelolaan lingkungan(RKL) dan Rencana Pemantauan

Lingkungan (RPL) disusun untuk selama jangka 10 (sepuluh) tahun.

7. Penelitian dan Pengembangan:

Rencana penelitian dan pengembangan berisi kegiatan untuk meningkatkan

kinerja.Untuk itu wajib merencanakan penelitian dan pengembangan selama

jangka 10 (sepuluh) tahun. Bidang-bidang yang diteliti antara lain: silvikultur

(teknis penebangan kayu, teknis permudaan, teknis pembibitan, teknis

pemeliharaan, teknis perlindungan, dll.), manajemen dan kelembagaan/

organisasi, aspek sosial, produktivitas alat dan tenaga kerja, dsb.

Analisis Ekonomi

Analisis finansial dan kontribusi terhadap pembangunan tidak dihitung pada

Bab ini.



Analisis Finansial:

Analsis finansial memuat biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan,

pendapatan finansial yang diperoleh, proyeksi laba rugi dan proyeksi arus

kas.Sistem penyajian data keuangan tersebut mengacu pada PSAK No. 32 dan

perhitungan untung rugi perusahaan disajikan sebagai pelengkapnya.Asumsi-

asumsi dasar yang digunakan dijelaskan secara rinci agar mudah dipahami

pelaksana di lapangan.Prediksi dalam analisis ekonomi disajikan secara rinci

selama jangka 10 (sepuluh) tahun.

Kontribusi Terhadap Pembangunan:

Pada sub bab ini memuat kontribusi UPHHK terhadap pembangunan, baik

bagi pembangunan daerah dan nasional, bukan bagi perusahaan semata. Kontribusi

terhadap pendapatan daerah dan nasional yang meliputi: Pajak-pajak dan sebagainya.

Perlu dijelaskan pula tentang kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan ikut

menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.Hubungan kemitraan dan keterkaitan

bisnis terutama dengan masyarakat setempat harus jelas.

Lampiran-Lampiran

Lampiran memuat peta rencana penataan areal kerja dan peta-peta

pendukung serta hasil pengolahan data dan hal-hal yang ada kaitannya dengan apa

yang disajikan dalam buku RKUPHHK Restorasi Ekosistem.

RKUPHHK Restorasi Ekosistem Setelah Mencapai Keseimbangan

Pada Lampiran Permenhut No. P.56/Menhut-II/2009, dokumen RKUPHHK-

RE setelah mencapai keseimbangan memuat uraian tentang latar belakang, keadaan

umum, rencana pemanfaatan, analisis ekonomi serta lampiran peta dan hasil

pengolahan data. Pada Bab rencana pemanfaatan memuat rencana kegiatan sbb.: (1)

Tata Batas dan Zonasi Areal, (2) Sistem Silvikultur, (3) Penggunaan dan Penjualan,

(3) Tenaga Kerja, (4) Perlindungan dan Pengamanan Hutan, (5) Kelola Sosial, (6)

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, (7) Penelitian dan Pengembangan.

Rencana Pemanfaatan

Tata Batas dan Zonasi Areal:

1. Tata Batas IUPHHK

Tata batas areal agar dijadwalkan dengan waktu 1 tahun.Untuk areal yang

telah ditata batas agar dijadwalkan untuk direkonstruksi.



2. Zonasi Areal

Zonasi hutan merupakan kegiatan membagi-bagi areal kedalam kawasan

lindung, kawasan tidak untuk produksi dan kawasan produksi dengan melakukan

deliniasi makro areal UPHHK dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kawasan lindung: kawasan yang dilindungi sesuai PP No. 32/1992

(sumber mata air, kiri-kanan sungai, plasma nutfah, sempadan danau/sungai, buffer

zone hutan lindung/kawasan konservasi, dll). Kawasan yang dilindungi ini juga

termasuk areal untuk keperluan religi dan budaya masyarakat hukum adat setempat.

b. Kawasan tidak untuk produksi: merupakan areal yang tidak dimanfaatkan

untuk budidaya pohon, yaitu : sungai, danau, sarana-prasarana, PUP, dsb.

c. Kawasan produksi: merupakan areal yang dimanfaatkan untuk budidaya

pohon/hutan.

d. Sistem Silvikultur:

Sistem silvikultur disusun sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.11/Menhut-II/2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi, dan pedoman

pelaksanaannya. Memperhatikan kondisi lokasi rencana HHK-RE yang didominasi

kelas agak curam dan curam dengan didominasi jenis-jenis tanah pekah erosi maka

direkomendasikan menggunakan system Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).

e. Penggunaan dan Penjualan:

Rencana pemanfaatan hasil, penggunaan dan atau penjualan hasil hutan

berupa produksi karbon, ecotourism, pemanfaatan kawasan/jasa lingkungan, hasil

hutan kayu dan bukan kayu.

f. Tenaga Kerja:

Perencanaan tenaga kerja disajikan selama jangka 10 (sepuluh) tahun,

meliputi tenaga kerja teknis dan non teknis, lokal dan pendatang.

g. Perlindungan dan Pengamanan Hutan:

Rencana perlindungan dan pengamanan hutan berisi kegiatan secara garis

besar selama jangka 10 (sepuluh) tahun yang meliputi penanggulangan pencurian

kayu, perladangan berpindah, dan penanggulangan kebakaran hutan.

h. Kelola Sosial:

Rencana kelola sosial memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan selama jangka 10 (sepuluh) tahun. Pola



kegiatan disajikan secara ringkas (koperasi, peternakan, agroforestry, perkebunan,

perikanan, persawahan dll) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat secara jelas

mampu menjadi mitra bisnis.

i. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan:

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan diuraikan secara ringkas

berdasarkan AMDAL/SEMDAL yang telah dilaksanakan. Dalam penjelasan pada

Sub Bab ini diuraikan tentang kondisi lingkungan (keutuhan dan kerusakan) dan

dampak (positif dan negatif) akibat aktivitas pembalakan hutan, tindakan yang akan

dikerjakan untuk memperkecil kerusakan hutan. Data hidrologis, DAS atau Sub DAS

(luas DAS, erosi, sedimentasi, dll) dan implikasi kebijakan pemanfaatan IUPHHK

dalam Hutan Alam terhadap pengendalian hidrologi.Rencana pengelolaan dan

pemantauan lingkungan ini (rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL) disusun untuk selama jangka 10 (sepuluh) tahun.

j. Penelitian dan Pengembangan:

Rencana penelitian dan pengembangan berisi kegiatan untuk meningkatkan

kinerja.Untuk itu wajib merencanakan penelitian dan pengembangan selama jangka

10 (sepuluh) tahun. Bidang-bidang yang diteliti antara lain: silvikultur (teknis

penebangan kayu, teknis permudaan, teknis pembibitan, teknis pemeliharaan, teknis

perlindungan, dll.) manajemen dan kelembagaan/ organisasi, aspek sosial,

produktivitas alat dan tenaga kerja, dsb.

Analisis Ekonomi

Analisis finansial dan kontribusi terhadap pembangunan tidak disajikan pada

bab ini:

Analisis Finansial:

Analsis finansial memuat biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan,

pendapatan finansial yang diperoleh, proyeksi laba rugi dan proyeksi arus kas.Sistem

penyajian data keuangan tersebut mengacu pada PSAK No. 32 dan perhitungan

untung rugi perusahaan disajikan sebagai pelengkapnya.Asumsi asumsi dasar yang

digunakan dijelaskan secara rinci agar mudah dipahami pelaksana di

lapangan.Prediksi dalam analisis ekonomi disajikan secara rinci selama jangka 10

(sepuluh) tahun.



Kontribusi Terhadap Pembangunan:

Pada sub bab ini memuat kontribusi UPHHK terhadap pembangunan, baik

bagi pembangunan daerah dan nasional. Kontribusi terhadap pendapatan daerah dan

nasional yang meliputi: Pajak-pajak dan sebagainya. Perlu dijelaskan pula tentang

kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan ikut menggerakkan ekonomi

masyarakat setempat.Hubungan kemitraan dan keterkaitan bisnis terutama dengan

masyarakat setempat harus jelas.

Lampiran-Lampiran

Lampiran memuat peta rencana penataan areal kerja dan peta-peta pendukung serta

hasil pengolahan data dan hal-hal yang ada kaitannya dengan apa yang disajikan

dalam buku RKUPHHK Restorasi Ekosistem.

Penataan Areal Kerja (PAK)

Penataan hutan pada dasarnya adalah pengaturan areal kerja untuk kelestarian

produksi.Untuk melaksanakan penataan hutan agar mempunyai kepastian dalam

pengelolaan, maka hal utama yang perlu dilakukan adalah penataan batas areal kerja

dan pengukuhannya.

Tata batas di areal kerja wilayah kelola UPHHK dilaksanakan oleh

pemerintah (cq. instansi kehutanan) dengan mengakomodasikan kesepakatan dan

partisipasi berbagai pihak terkait yaitu pemerintah daerah, masyarakat di sekitar

kawasan, UPHHK yang berbatasan langsung serta instansi terkait

lainnya.Pelaksanaan kegiatan tata batas didasarkan pada peta status kawasan hutan

dan perairan.Penataan batas areal kerja UPHHK dilaksanakan hingga temu gelang

dan disetujui serta ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.

Penataan Areal Kerja (PAK) adalah pembagian kawasan hutan ke dalam

blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan; kemudian

blok-blok tersebut dibagi ke dalam petak-petak kerja (± 100 ha/petak). Areal kerja

dibagi ke dalam blok RKU sepuluh tahunan dan blok tahunan (RKT). Pengukuran

koordinat dan penandaan Blok Tebangan dan Petak Kerja di lapangan dilakukan

dengan menggunakan GPS.

Pemetaan

Pemetaan dilakukan secara digital dengan menggunakan aplikasi program

GIS. Peta-peta yang dibuat untuk keperluan pengusahaan hutan antara lain: Peta

Vegetasi; Peta Dasar Areal Kerja; Peta RKUPHHK; Peta Rencana Kerja Tahunan;



Peta Rencana PAK; Peta Rencana ITSP; Peta Jaringan Jalan; Peta Persebaran Pohon;

Peta Kawasan.

Penerapan Sistem Silvikultur Pada HHK-RE dan HHK-HT/HTI

Sistem Silvikultur adalah sistem pemanenan sesuai tapak/tempat tumbuh

berdasarkan formasi terbentuknya hutan yaitu proses klimatis dan edaphis dan tipe-

tipe hutan yang terbentuk dalam rangka pengelolaan hutan lestari atau sistem teknik

bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam,

memelihara tanaman dan memanen.

Daur dan Siklus Tebangan:

Pada Permenhut No: P.11/Menhut-II/2009 dijelaskan sbb.:

� Pada tegakan seumur, daur ditetapkan berdasarkan umur masak tebang ekonomis

dan atau berdasarkan umur pada hasil yang maksimal. Selanjutnya pada tegakan

tidak seumur, ditetapkan siklus tebang tegakan hutan alam sesuai dm tebangan.

� Siklus tebang dan diameter tebang pada hutan daratan tanah kering adalah 30 (tiga

puluh) tahun untuk diameter ≥ 40 cm (empat puluh centimeter) pada hutan

produksi biasa, dan ≥ 50 cm (lima puluh centimeter) pada hutan produksi terbatas

dengan sistem silvikultur TPTI.

Siklus tebang dan diameter pohon tebang di hutan alam wilayah KPH Model

Poigarberpedoman pada Permenhut No: P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem

Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Produksi. Sesuai peraturan tersebut, siklus tebang hutan alam (tegakan tidak seumur)

menerapkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).Namun

demikian, untuk mempertahankan regenerasi alami dan terbentuknya struktur hutan,

pada dasarnya pada tegakan seumur dapat dilakukan pemanenan dengan sistem TPTI.

Penerapatan TPTI pada tegakan seumur di wilayah KPH Model

Poigarditujukan pada areal-areal sasaran HHK-HT dengan tutupan vegetasi jarang

pada hutan lahan kering sekunder (HKs1) dengan kelas lereng dominan kelas

IV.Namun demikian pada lahan-lahan dengan kelas lereng dominan II-III diterakan

system TPHB.

Tahapan TPTI

Penerapan sistem silvikultur TPTI diterapkan pada hutan alam perawan (virgin

forest) atau hutan bekas tebangan (logged over area) di areal Usaha Pemanfaatan Hasil



Hutan Kayu pada hutan produksi berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK).

Pelaksanaan TPTI di wilayah KPH Model Poigarakan mengacu pada Peraturan

Direktur Jenderal BPK No. P.9/VI/BPHA/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem

Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Produksi.

Tabel 11. Tahapan Kegiatan TPTI pada Areal UPHHK

No. Tahapan Kegiatan Prinsip

Tahapan Kegiatan

(tahun dari penebangan

– Et)

1 Penataan Areal Kerja

(PAK)

Menata areal dalam blok dan

petak kerja tahunan

berdasarkan RKUPHHK.

Tidak lebih dari 4 tahun

sebelum pemanenan.

2 Inventarisasi Tegakan

Sebelum Penebangan

(ITSP)

Risalah hutan dengan

intensitas 100% untuk pohon

niagawi dengan diameter ≥20

cm dan pohon yang dilindungi sesuai ketentuan

yang berlaku.


sebelum pemanenan.

3 Pembukaan Wilayah

Hutan (PWH)

Efisien, efektif, tertib dan

ramah lingkungan.


sebelum pemanenan.

4 Pemanenan Memanen tidak boleh

melebihi riap. Efisien,

efektif, tertib dan ramah lingkungan.

Et.

5 Penanaman dan

Pemeliharaan Pengayaan

Memulihkan produktifitas

areal tidak produktif pada

blok RKT. Menggunakan

bibit jenis lokal unggulan

setempat.


setelah pemanenan.

6 Pembebasan Pohon

Binaan (PPB)

Meningkatkan riap pohon

binaan.

Pohon binaan bisa berasal

dari permudaan alam dan tanaman pengayaan


setelah pemanenan

7 Perlindungan dan Pengamanan Hutan (PPH)

Pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan

dari kebakaran hutan,

perambahan hutan dan pencurian hasil hutan

Terus menerus



Pembukaan Wilayah Hutan

Kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan adalah kegiatan penyediaan prasarana

wilayah bagi kepentingan pengusahaan hutan meliputi kegiatan pembangunan camp,

jalan angkutan, tempat penimbunan kayu (TPK), dan tempat pengumpulan kayu (TPn).

Jalan Angkutan:

Jalan angkutan kayu maupun untuk mobilitas pekerja berupa jalan hutan.Jalan

hutan dibangun sesuai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan.

Camp:

Base Camp berfungsi untuk kegiatan administrasi baik untuk administrasi

produksi kayu ataun bukan kayu, kegiatan pembinaan hutan, gudang sarana-prasarana,

administrasi umum dan logistik serta balai pengobatan.Di dalam hutan, camp dibangun

berdekatan dengan lokasi penebangan yang sedang berjalan, selain itu dapat pula

dibangun camp-camp antara untuk pengendalian kegiatan lapangan.

Fasilitas yang terdapat pada setiap camp tersebut adalah kantor dan tempat

tinggal karyawan, air dan fasilitas MCK, generator listrik untuk penerangan, sarana

komunikasi (telepon seluler), balai pengobatan/klinik, bahan logistik/makanan, dapur

umum, sarana olah raga dan hiburan (televisi), sarana transportasi (logging, dump

truck, dll.), bengkel dan tempat pembuangan sampah.

Pembangunan Camp dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu ataupun

bukan kayu disesuaikan dengan peraturan Menteri Kehutanan yang ada.

Tempat Pengumpulan Kayu (TPn):

Tempat pengumpulan kayu (TPn) dibuat dengan cara membuka lahan di tepi

jalan hutan yang akan dipergunakan sebagai tempat pengumpulan kayu hasil tebangan

untuk sementara waktu sebelum diangkut dengan kendaraan logging. Untuk setiap

anak petak tebangan dibuat TPn sesuai kebutuhan.

Pembuatan TPn diupayakan sesuai standar dokumen kelola lingkungan (sesuai

dokumen ANDAL, RKL, RPL), dan karena TPn ini bersifat sementara maka setelah

selesai kegiatan penebangan akan segera dilakukan penanaman untuk mengembalikan

fungsinya seperti semula sebagai areal hutan produksi.

Tempat Penimbunan Kayu (TPK):

Pembuatan logpond diupayakan sesuai standar dokumen kelola lingkungan

(sesuai dokumen ANDAL, RKL, RPL) dan disesuaikan dengan besarnya produksi

kayu. Untuk menjaga kelancaran penggunaan/fungsi prasarana tersebut, dilakukan



pemeliharan secara rutin.Untuk lokasi logpond, yang perlu diperhatikan adalah

mengurangi jarak pengangkutan kayu dari hutan ke logpond yang sekaligus merupakan

tempat yang cocok untuk dapat dimasuki tongkang dan terdapat cukup areal yang rata

untuk penyimpanan kayu sementara waktu.Areal tempat penimbunan kayu harus

cukup besar supaya memungkinkan untuk menyortir kayu gelondongan sesuai dengan

jenis, kelas dan pabrik tujuan.Kapasitas TPK disesuaikan dengan ketentuan Permenhut

yang ada.

Tree Marking

Setelah dilakukan penentuan jatah tebang tahunan melalui SK target, maka

dilanjutkan dengan penandaan kembali terhadap pohon diameter batas tebang atau

yang akan betul-betul ditebang (Tree Marking / TM). Dokumen hasil TM berupa

rekapitulasi TM, peta pohon TM, jatah pohon tebang per petak kerja, dan R2PT

(Rencana dan Realisasi Pohon Tebang). Daftar pohon yang akan ditebang disajikan

pada form R2PT. Dengan demikian terlihat jelas bahwa pohon yang tidak ada pada

R2PT akan ditinggalkan sebagai pohon induk/inti dan tidak boleh ditebang. Peta pohon

tree marking menggambarkan posisi pohon yang akan ditebang, rencana dan realisai

TPn serta jalan sarad sehingga peta ini disebut juga peta micro planning.

Pemanenan

Comprehensive Harvesting Plan (CHP):

Comprehensive Harvesting Plan (CHP) yang merupakan rincian secara

menyeluruh yang memuat tentang (a) rencana jaringan jalan hutan; (b) rencana pohon

tebang yang disertai peta pohon; (c) rencana pengelolaan lingkungan; (d) rencana

skedul kegiatan pemanenan; (e) rencana penggunaan peralatan; (f) rencana biaya

operasional; (g) rencana kebutuhan tenaga kerja; dan (h) rencana pengangkutan

kendaraan logging.

Penebangan & Pembagian Batang:

Kegiatan penebangan dilaksanakan oleh operator chainsaw yang telah

berpengalamam bekerja di hutan tanah kering.Setelah pohon ditebang, dilakukan

pembagian batang sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan yaitu sesuai ketentuan yang

berlaku. Pada saat yang sama, diukur diameter pada kedua ujungnya serta panjang log.

Hasil pengukuran dicatat pada tally sheet dan label yang ditempelkan pada penampang

kayu yang berisikan informasi jenis, nomor kayu, nomor pohon dan nomor petak.



Untuk menghindari serangan hama (sejenis kumbang jenis ambrosia) pada

jenis-jenis kayu yang rentan serangan hama maka dilakukan penyemprotan obat kimia

(campuran abuki dan minyak tanah) menggunakan alat semprot gendong. Bahan kimia

yang digunakan untuk pengawetan/ pengobatan kayu di dalam hutan selalu

berpedoman pada ketentuan WHO dan FSC (FSC Pesticide Guidance).

Penyaradan:

Kegiatan penyaradan dilakukan secara manual dan atau dengan alat mekanis

(sesuai ketentuan Menhut).Penarikan berlangsung sampai ke tempat pengumpulan

kayu (TPn).

Pengangkutan:

Kayu bulat diangkut dari dalam hutan dengan logging truck menuju TPK. Dari

TPK, kayu tersebut diangkut melalui perairan menggunakan ponton/tongkang menuju

pabrik (industri pengolahan kayu) yang sudah ditentukan.

Transportasi melalui jalan hutan merupakan faktor produksi yang sangat

menentukan dalam kegiatan pembalakan.Pengaruhnya terhadap produksi semakin

penting dan mahal tergantung jarak tempuh dari tebangan sampai logpond.

Reduce Impact Logging

Intensitas dan macam kegiatan dalam penebangan menentukan besarnya dampak

penebangan dan selanjutnya akan menentukan kemampuan regenerasi hutan dan pada

akhirnya akan mempengaruhi kelestarian pengusahaan hutan. Kegiatan penebangan

yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan adalah:

� Banyaknya pohon yang ditebang per hektar

� Besarnya pohon dan arah rebah (teknik penebangan yang ramah lingkungan)

� Pembuatan jalan sarad

� Pembuatan tempat penimbunan kayu

� Pembuatan jalan angkutan

Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengurangi dampak penebangan maka harus

dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

Dampak Penebangan Usaha Pengurangan Dampak

Keterbukaan tajuk dan

perubahan iklim mikro

Hanya memanen jenis komersil layak tebang dimana menurut

P.11/Menhut/2009, diameter pohon tebang di hutan tanah

kering ≥430 cm pada HP dan ≥50 cm pada HPT. Juga perlu

mempertimbangkan untuk membatasi jumlah pohon yang



Dampak Penebangan Usaha Pengurangan Dampak

ditebang per hektarnya.

Kerusakan tegakan tinggal

(tegakan tinggal dan

permudaannya)

Membuat penentuan arah rebah. Pemantauan kerusakan

dilakukan melalui PSP yang dibuat sebelum penebangan dan

diukur setelah penebangan (SOP-PL-07).

Hilangnya pohon kecil

(tingkat pancang) untuk

jalan sarad

Memiliki kebijakan untuk menggunakan kembali kayu bekas

jalan sarad, bekas TPn semaksimal mungkin guna mengurangi

penebangan pohon. Pemantauan penggunaan kembali kayu-

kayu tersebut dijabarkan dalam SOP-LB-08. Volume pohon

kecil diameter <10 cm yang digunakan untuk jalan sarad tidak

diperhitungkan.

Gangguan terhadap

hidupan liar

Untuk mengendalikan aktivitas di areal kerja harus

mempunyai formal prosedur yaitu SOP-PH-10.

Pencemaran air akibat

penggunaan bahan kimia,

solar, oli, dan obat.

Memiliki prosedur dalam penggunaan dan penanganan bahan

kimia di hutan dan di camp hutan (SOP-LB-08).

Sistem tata air, kualitas air,

sedimentasi di muara

sungai dan

keanekaragaman hayati /

populasi biota air (termasuk

sumberdaya ikan)

Hasil analisis yang dilakukan oleh Universitas setempat yang

mengambil sampel dari areal hutan, muara sungai di

perbatasan UPHHK dan di sekitar base camp menunjukkan

bahwa dampak penebangan terhadap kualitas air tidak

signifikan. Juga memantau stok ikan di sungai untuk

menjamin bahwa kegiatan pengelolaan / penebangan dapt

melestarikan ikan dalam hutan (SOP-PL-07).

Perubahan komposisi dan

struktur hutan khususnya

berkenaan dengan

pengurangan kerapatan

jenis pohon komersil

berdiameter besar

Terus dalam proses pembuatan jaringan PSP untuk

memantau kegiatan pemanenan, pertumbuhan,

mortalitas da perubahan komposisi. Rencana pengelolaan

dalam suatu RKT dapat dimodifikasi untuk melindungi

terhadap perubahan.



Fragmentasi areal hutan

primer yang dapat

mengganggu kawasan

jelajah hewan arboreal

Membatasi penebangan pohon per ha berdasarkan sebaran

spasial selama perencanaan pemanenan untuk menghindari

fragmentasi dan pembukaan tajuk yang berlebihan (SOP-PL-

07).

Penurunan habitat hewan

liar akibat penebangan

Melindungi sejumlah pohon-pohon besar yang menjadi

sarang dan tempat mencari makan guna mencegah degradasi

habitat. Memantau populasi hidupan liar berdasarkan petak /

jalur contoh dan analisis kecenderungan (SOP-PL-07).

TUK dan SI-PUHH Online

Pengelolaan tata usaha hasil hutan dilakukan dengan tujuan untuk memantau

pelaksanaan pemungutan hasil hutan yang dilakukan agar sesuai dengan rencana, jika

terjadi penyimpangan akan mudah untuk melacaknya sehingga dapat diketahui

penyebab penyimpangan dan usaha mengatasinya.

Tata usaha hasil hutan meliputi aspek-aspek kegiatan yang menyangkut:

� Laporan Hasil Cruising (LHC)

� Laporan Hasil Penebangan (LHP)

� Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB), Daftar Kayu Bulat (DKB), Laporan

Mutasi Kayu Bulat (LMKB)

� Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan secara Online (SI-PUHH Online)

� Statistik Produksi dan pengarsipannya

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan no. P.8/Menhut-II/2009 Pasal 55,

yang mempunyai AAC sekurang-kurangnya 60.000 m3 per tahun wajib melaksanakan

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) online, maka UPHHK

mengimplementasikan SI-PUHH online dalam penatausahaan kayunya. Penandaan

kayu dalam sistem ini berupa barcode yang dipasang pada bontos kayu dan dapat

dibaca dengan menggunakan Handheld Remote Capture (HRC).Dokumen online

dalam sistem ini adalah LHP, DKB dan SKSKB.



Lacak Balak / CoC

Melakukan proses lacak balak (CoC) serta mengidentifikasi titik-titik kritis

CoC sehingga telusur produk dapat dilakukan. Dalam hal ini, setiap log yang dipanen

harus dapat ditelusuri asal-usulnya.Logs harus memiliki identitas seperti nomor pohon,

nomor petak, jenis pohon, dan blok dimana kayu tersebut berasal.

Monitoring Operasional

Mempunyai sistem untuk memantau kegiatan pemanenan yang tertuang dalam

SOP. Prosedur ini memuat parameter pemantauan dan indikator masing-masing

kegiatan.Kegiatan yang dimonitor diantaranya; aspek perencanaan dan persiapan

kegiatan, pembuatan dan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian pelaksanaan dengan SOP

yang ada, dokumentasi kegiatan, serta pelaporan sebagaimana yang dibutuhkan.

Pemantauan aspek Pembukaan Wilayah Hutan diantaranya meliputi;

perencanaan dan persiapan PWH, pengadaan bahan, konstruksi jalan rel, konstruksi

jalan sarad, konstruksi pelabuhan, dan konstruksi pondok kerja.Pemantauan aspek

penebangan meliputi; perencanaan dan persiapan penebangan (R2PT, Peta Pohon, peta

Micro Planning, training regu penebangan, perlengkapan K3 regu penebangan),

standar pondok dan perlengkapan K3 regu kerja, letak dan ukuran TPn, bahan-bahan

untuk pembuatan TPn, pelaksanaan penebangan (penebangan sesuai kriteria pohon

tebang, teknik penebangan sesuai prinsip RIL, dan dokumentasi hasil penebangan).

Dalam upaya pengurangan dampak akibat penebangan (RIL), perlu adanya

perencanaan penebangan agar dampak akibat penebangan rendah. Adapun dokumen

yang harus dipantau ketersediaannya diantaranya adalah:

� Peta PWH yang berisi alur rencana jalan logging.

� Peta pohon skala 1:1.000, yang menggambarkan posisi pohon diameter 20 cm up

beserta tanda-tandanya.

� Peta Micro Planning skala 1:1.000 untuk pohon berdiameter 40 cm up pada HP

dan 50 cm up pada HPT yang menggambarkan posisi pohon yang akan ditebang,

rencana posisi TPn dan alur jalan sarad As per petak kerja.

� Dokumen R2PT, yaitu dokumen yang berisi daftar pohon yang direncanakan akan

ditebang. Pohon yang tidak tercantum dalam R2PT berarti pohon tersebut tidak

boleh ditebang dan harus dijaga untuk disisakan sebagai pohon induk.



Pembebasan Pohon Binaan

Prinsip dasar kegiatan Pembebasan Pohon Binaan (PPB) adalah meningkatkan

riap pohon binaan.Pohon yang dibina bisa berasal dari permudaan alam atau tanaman

pengayaan.Perlakuan terhadap pohon binaan yaitu mematikan tanaman yang melilit

pada pohon dan membebaskan pohon dari gulma serta tumbuhan pesaing lainnya

sehingga pohon dapat bertumbuh dengan baik.

Riset / Penelitian

Riset/penelitian dapat dilakukan secara mandiri, oleh mahasiswa/peneliti dari

luar, dan kerjasama penelitian dengan pihak luar.

Rencana topik penelitian:

Beberapa topik penelitian yang dapat dilakukan antara lain yang terkait dengan:

(a) Tumbuhan yang dilindungi, (b) Produktifitas pengangkutan, (c) Pendugaan

kandungan carbon, (d) Angka bentuk dan faktor eksploitasi.

Selain itu dapat pula dilakukan peneltian bagi mahasiswa maupun peneliti untuk

melakukan penelitian, studi, dan kajian terutama yang terkait dengan:

� Potensi Carbon dan Peluang Perdagangan Carbon di pasar nasional dan

internasional

� Perbanyakan massal, fenologi, dsb.

� Potensi tumbuhan bawah di hutan tanah kering.

� Pemetaan vegetasi hutan dan lain-lain.

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Kegiatan pengelolaan lingkungan mengacu pada Dokumen RKL IUPHHK,

demikian pula untuk pemantauan lingkungan mengacu pada Dokumen RPL IUPHHK

2. Rencana Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Penyelenggaraan usaha pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Model

Poigar dikelompokkan kedalam jenis jasa aliran air yang terletak di blok pemanfaatan

pada kawasan HL. Gn Lolombulan seluas 202,13 ha.

Pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemanfaatan aliran air, telah diatur dalam

PP Nomor 3 Tahun 2008 pasal 25 ayat (1) huruf (a) dan (c). Kegiatan usaha

pemanfaatan jasa lingkungan, dilakukan dengan ketentuan tidak:a. mengurangi,

mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; b.mengubah bentang alam; dan



c.merusak keseimbangan unsur lingkungan.Dalam melakukan kegiatan usaha

pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, harus membayar biaya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Usaha Jasa Lingkungan Aliran Air:

Urgensi penyelenggaraan usaha pemanfaatan aliran air (UPJL-JAL) berbasis

hutan alam yang dapat melibatkan kelompok masyarakat dan atau dikelola sendiri oleh

KPH Model Poigar.Dengan maksud untuk mengamankan daerah tangkapan air agar

tetap berfungsi baik sebagai pengatur tata air dalam memenuhi kebutuhan air di

wilayah Kecamatan Tenga dan sekitarnya.

Untuk menjadikan wilayah DTA DAS tersebut terpelihara baik tata airnya

maka dibutuhkan suatu pengelola yang dapat memelihara lahan hutan di wilayah ini

dalam kapasitasnya sebagai kelompok tani usaha pelestari air (KTUPA), yang unsur-

unsur pengelolanya berasal dari kelompok-kelompok tani sawah ketiga desa pengguna

air. Agar KTUPA mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelestari

air maka KTUPA dapat menarik iuran dari kelompok-kelompok petani pengguna air

dengan difasilitasi oleh pengelola KPH.

KTUPA memiliki tugas dan fungsi yakni mengamankan lokasi DAS dari

berbagai aktivitas perambahan, penggunaan lahan hutan tidak sesuai fungsinya,

melakukan penanaman, pemeliharaan tanaman, serta memelihara vegetasi alam hutan

lindung agar tetap berfungsi menjadi penutup lahan yang baik dalam pengaturan tata

air.

3. Pemanfaatan/Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Lindung

Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan

lindung dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada masyarakat meningkatkan

kesejahteraan dari hasil hutan.

Dalam PP Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, pada pasal 26 dijelaskan bahwa

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung, antara lain berupa:rotan;

madu; getah; buah; jamur; atau sarang burung walet.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan

ketentuan:



a. Hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia

secara alami;

b. Tidak merusak lingkungan; dan

c. Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan

oleh masyarakat di sekitar hutan.

Larangan dalam pemanfaatan HHBK pada Hutan Lindung:

a. Memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan

produktivitas lestarinya;

b. Memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.

Rencana pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung

diarahkan pada lahan-lahan hutan lindung yang kondisi vegetasi hutan berupa hutan

primer dan hutan sekunder dalam wilayah KPH Model Poigar pada Kawasan Hutan

Lindung.

4. Pemberdayaan masyarakat

Untuk sumberdaya hutan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkeadilan,

maka jika diperlukan masyarakat harus diberdayakan searah dengan program

pemanfaatan tersebut.Tahap ini dilaksanakan dengan menjamin pengembangan

kapasitas maupun pemberian akses pemanfaatan sumberdaya hutan guna

peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Awang (2008) mengatakan pemberdayaan merupakan suatu proses menuju

berdaya atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses

pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak

yang kurang atau yang belum berdaya. Pemberdayaan harus mengantarkan

masyarakat pada kemampuan untuk mandiri, bukan membuat masyarakat semakin

bergantung kepada orang lain atau lembaga lain. Pemberdayaan masyarakat adalah

suatu upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan

kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan hutan untuk mendukung pengelolaan

yang profisional dan mandiri.

Indikator pemberdayaan masyarakat berupa laju pertambahan penduduk,

penduduk bermata pencaharian, dan tingkat pendidikan penduduk.Perkembangan

penduduk yang tinggi dapat memberikan hasil yang optimal dalam mendukung



pembangunan kehutanan jika dikelola dengan baik.Tingkat pendidikan dapat

memberikan kontribusi dengan memudahkan masyarakat menyerap inovasi-inovasi

baru sehingga penerapan inovasi kehutanan dapat berjalan dengan baik.Mata

pencaharian masyarakat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan hidup mereka.

Paradigma pemberdayaan masyarakat menurut Awang (2008), merupakan

paradigma pembangunan yang mengisi model pembangunan berwajah

manusiawi.Dalam tata kelola pemerintahan yang baik harus ditopang oleh 3 pilar

utamanya yaitu masyarakat sipil, pemerintah dan swasta.Oleh karena itu pilar

utama masyarakat sipil ada pada peningkatan kemampuan masyarakat itu

sendiri.Dalam konteks kemiskinan desa-desa hutan, maka pemberdayaan terletak

pada bagaimana memandirikan masyarakat tersebut, dengan tidak merusak sumber

daya alam hutannya.Jadi ruang lingkup pemberdayaan masyarakat dalam konteks

kehutanan adalah pemberdayaan masyarakat miskin dan tertinggal dalam

pembangunan sumber daya alam hutan, sehingga mereka mampu memperkuat dan

memandirikan diri mereka sendiri yang mencakup dimensi ekonomi, sosial budaya

dan politik.Paradigma pembangunan masyarakat berarti masyarakat diberikan hak

untuk mengelola sumberdaya alam hutan dalam rangka melaksanakan

pembangunan wilayah.Melalui paradigma ini pemerintah memberikan kesempatan

kepada masyarakat miskin dan tertinggal untuk merencanakan dan melaksanakan

program pembangunan yang mereka tentukan.

Pemberdayaan dapat juga dilihat sebagai suatu proses bertahap yang harus

dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga

masyarakat mampu mandiri.Oleh karena itu inti dari pemberdayaan masyarakat

meliputi 3 hal yaitu:

1. Pengembangan masyarakat

2. Memperkuat potensi atau daya masyarakat (empowering), dan

3. Terciptanya kemandirian masyarakat

Pemberdayaan yang dapat dilaksanakan pada desa-desa/pemukiman yang

berada didalam/sekitar kawasan hutan KPH Model Poigar, dengan masyarakatnya

yang memiliki pendidikan rendah dan kemampuan terbatas yaitu pemberdayaan

melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan

kesejahteraannya.Dalam pengelolaan hutan masyarakat dapat menjadi aktor utama



dan mereka juga mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring

dan evaluasi program-program pembangunan hutan.Untuk itu masyarakat harus

memiliki pengetahuan dan keterampilan cukup untuk ikut serta dalam pengelolaan

hutan dengan tujuan mewujudkan hutan lestari dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat itu sendiri.

Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan sangat terkait

dengan penggunaan sumber daya alam (hutan dan lahan).Sebagian besar warga

masyarakat yang tinggal di desa berada dalam lapisan masyarakat miskin, baik

kemiskinan struktural, kemiskinan ekonomi maupun kemiskinan sosial

politik.Secara individu dan kelompok warga masyarakat dapat berhimpun menjadi

satu kelompok organisasi masyarakat, guna memudahkan pembinaan dan

pemberdayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengetahuan yang terkait dengan organisasi menjadi sangat penting dipahami

oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat.Awang (2000) mengatakan kelembagaan

atau institusi dapat dijelaskan sebagai kelompok peran dan status yang dirancang

untuk memenuhi kebutuhan sosial tertentu.Organisasi atau institusi diperlukan

untuk mengalirkan pengetahuan dan ajaran budaya dari satu generasi ke generasi

berikutnya.

Salah satu fungsi pokok organisasi atau institusi/kelembagaan adalah

menstabilkan kegiatan masyarakat yang berbeda kedalam pola-pola atau peran-

peran yang kurang lebih dapat diperankan.Terbentuknya institusi pada tingkat lokal

atau lembaga masyarakat baik formal maupun informal sangat diharapkan dalam

pengelolaan hutan berasaskan kelestarian dapat terwujud.

Kelembagaan masyarakat didalam/sekitar kawasan hutan KPH Model Poigar

yaitu lembaga masyarakat desa, dan kelompok tani.Rencana pengelolaan hutan

untuk mendukung misi dan visi, dilakukan dengan mengoptimalkan kelembagaan

yang ada seperti Lembaga Masyarakat Desa (LMD), dan pemberdayaan kelompok

tani menjadi kelompok tani hutan (KTH).

a. Lembaga Masyarakat Desa (LMD)

Optimalisasi kelembagaan masyarakat khususnya LMD yang telah ada

diharapkan mampu menjadi wahana penyaluran aspirasi dan aktualisasi

masyarakat dalam pengelolaan hutan.Dalam tugasnya LMD sangat mendukung

pihak pemerintahan desa dalam mengambil dan memutuskan segala aturan dan



kebijakan yang ada di desa tersebut. Di pihak laindalam menjalankan roda

pemerintahan desa apabila kepala desa tidak bisa memutuskan masalah atau

problem yang berkaitan dengan pembangunan desa, kepala desa mengundang

kepala LMD dan anggotanya untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Peran LMD dalam kehidupan masyarakat desa, seyogyanya perlu

dioptimalkan tugas dan fungsi lembaga tersebut.Sebelum dioptimalkan peran

kelembagaannya, perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM)

yang ada di lembaga tersebut melalui pendidikan dan latihan serta penyuluhan.

Dengan adanya sumberdaya manusia yang mumpuni maka fungsi dan peran

lembaga di masa yang akan datang akan semakin penting.

b. Kelompok tani hutan (KTH)

Keberadaan lembaga kelompok tani perlu diberdayakan menjadi lembaga

kelompok tani hutan sehingga menjadi aktor dalam kegiatan penanaman maka

dengan terbentuknya kelompok tani hutan diharapkan akan mendukung

keberadaan KPH Model Poigar. Mengoptimalkan fungsi KTH yang paling

penting adalah pemilihan ketua yang bermoral baik sehingga dapat menjalankan

program-program dan bantuan dapat sesuai pada sasaran dari kegiatan

pengelolaan hutan maka semua anggota akan mendapatkan hal yang adil dan

merata serta mampu menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab

sesuai kesepakatan yang dibuat antara KTH dan kehutanan.

Dalam upaya pengelolaan hutan demi tercapainya asas kelestarian hutan

serta dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam

KTH, diperlukan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang berkaitan dengan

pengelolaan hutan mengenai tanggungjawab, administrasi dan manajemen

pengelolaan.Selain itu dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat

dalam kelembagaan KTH maka perlu diadakan pengembangan kelembagaan

melalui penyuluhan, diklat, dan bimbingan.Diharapkan peran KTH tersebut

tetap ada/eksis, dan mekanisme kerjanya disusun secara sistematis walaupun

telah terjadi pergantian pengurus secara terus menerus. Hal lain yang sangat

penting demi menjaga eksistensinya lembaga KTH dalam menjalankan tugasnya

yang berkaitan dengan masalah-masalah kehutanan diperlukan penyuluhan-

penyuluhan yang dilakukan oleh pihak pemyelenggara kehutanan di daerah

maupun pusat.



Kelembaga masyarakat sangat diharapkan dalam upaya menjembatani

setiap program yang ada dalam mengimplementasikannya di lapangan sehingga

program-progam yang ada tidak mubazir. Agar kelembagaan berjalan baik harus

memiliki keanggotaan yang jelas, mempunyai aturan-aturan yang disepakati

bersama seluruh anggota, dan mempunyai program yang jelas dan realistis

dalam mendukung pengelolaan hutan KPH Model Poigar.

Rencana Pemberdayaan Masyarakat dalam Bentuk Pengembangan

Pemberdayaan masyarakat di wilayah KPH Model Poigar dapat dilakukan

melalui pemberian bantuan dana pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi,

bimbingan teknis dan pelatihan, serta pemberian areal hak pengelolaan lahan hutan

secara khusus di wilayah KPH.Pemberian areal hak pengelolaan lahan dalam

wilayah KPH dimungkinkan karena sejak puluhan tahun silam telah melakukan

usahatani lahan kering, bahkan ada beberapa lokasi telah dimukimi oleh penduduk

setempat.

Terhadap lahan-lahan hutan yang telah lama diolah tersebut dan digunakan

oleh penduduk setempat dalam bercocok tanam usahatani lahan kering dengan

tanaman tahunan seperti kakao, cengkeh serta tanaman semusim diupayakan

dilakukan pembinaan secara intensif dengan tetap mengedepankan hak-hak mereka

selaku pengguna lahan hutan.Karena itu diarahkan pembinaannya secara in-situ

dengan ketentuan mereka harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

yang ada. Lahan-lahan tersebut dapat diarahkan secara bertahap menjadi pelaku

usahatani hutan, yang dimulai dengan penerapan sistem agroforestri dalam bentuk

Hutan Kemasyarakatan (HKm),Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat

(HTR). Rencana Lokasi Pengembangan HKm, HD, dapat diberikan pada Blok

Pemberdayaaan seluas 13.041 ha.

1.Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan

Kemasyarakatan (HKm)

Usaha Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk

pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam

mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi

masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi

di masyarakat.Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan



masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil

dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan

hidup.

Ruang lingkup pengaturan hutan kemasyarakatan meliputi: a. penetapan

areal kerja hutan kemasyarakatan; b. perizinan dalam hutan kemasyarakatan; c. hak

dan kewajiban; d. pembinaan, pengendalian dan pembiayaan; e. sanksi.

Rencana pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada

hutan kemasyarakatan (UPHHBK-HKm) di wilayah KPH Model Poigar, dapat

diberikan pada desa-desa yang berada didalam/ sekitar kawasan hutan atau yang

berbatasan langsung pada kawasan hutan KPH Model Poigar.Adanya pemanfaatan

hasi hutan kayu dimaksudkan agar para petani penggarap lahan hutan dibina secara

bertahap untuk mengembangkan tanaman kayu-kayuan baik yang sejenis maupun

tidak sejenis.Sedangkan hasil hutan bukan kayu dibolehkan tetap memelihara dan

memanen hasil tanamannya yang sudah ada seperti cengkeh, kakao, kelapa, dsb.

Sasaran lokasi pengembangan HKm adalah lahan-lahan hutan yang saat ini

berupa pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur

semak.Memperhatikan kondisi pemanfaatan lahan hutan produksi tersebut maka

direkomendasikan program pengembangan tanaman MPTS berkayu, yang ditanam

diantara tanaman tahunan yang telah ada pada pertanian lahan kering, sedangkan

pada pertanian lahan kering campur semak diupayakan adanya tanaman kayu-

kayuan.Jenis tanaman MPTS yang dapat diusahakan seperti Kemiri, Durian,

Langsat, Cengkeh, dll.Untuk jenis tanaman kayu-kayuan dianjurkan adalah jenis

tanaman kayu-kayuan untuk kayu pertukangan, seperti Nyatoh, Cempaka,

Matoa,Jabon, dll.

Sesuai Permenhut No. P. 37/Menhut-II/2007 jo. P.18/Menhut-II/2009 jo.

P.13/Menhut-II/2010 Tentang Hutan Kemasyarakatan, dijelaskan beberapa hal

yang perlu dipahami dan diikuti dalam penyelenggaraan HKm sbb.:

� Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

� Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan

kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat



sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan

pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

� Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat

IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya

hutan pada kawasan hutan produksi.

� Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan

mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak

lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

� Pohon serbaguna (Multi Purpose Trees Species) adalah tumbuhan berkayu

dimana buah, bunga, getah, daun dan/atau kulit dapat dimanfaatkan bagi

penghidupan masyarakat, disamping berfungsi sebagai tanaman lindung,

pencegah erosi, banjir, longsor. Budidaya tanaman tersebut tidak memerlukan

pemeliharaan intensif.

� Rencana Kerja IUPHKm adalah rencana kerja yang terdiri dari rencana umum

dan rencana operasional dalam hutan kemasyarakatan.

� IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

� Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan berazaskan: a. manfaat dan lestari

secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya; b. musyawarah-mufakat; c.

keadilan.

� Untuk melaksanakan azas penyelenggaraan HKm digunakan prinsip:

a) Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;

b) Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan

penanaman;

c) Mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;

d) Menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;

e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;

f) Memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;

g) Adanya kepastian hukum;

h) Transparansi dan akuntabilitas publik;

i) Partisipatif dalam pengambilan keputusan.

� Rencana umum dalam hutan kemasyarakatan, merupakan rencana pemanfaatan

hutan kemasyarakatan yang menjamin kelestarian fungsinya secara ekonomi,

ekologi dan sosial. Rencana umum memuat penataan hutan yang meliputi



penataan batas areal kerja dan penataan batas areal kerja masing-masing

anggota kelompok, rencana penanaman, rencana pemeliharaan, rencana

pemanfaatan, rencana perlindungan yang disusun dan dipahami oleh kelompok

masyarakat penyusunnya. Rencana umum disusun oleh kelompok atau

gabungan kelompok pemegang izin yang dilakukan secara partisipatif dalam

satu kesatuan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan untuk satu periode

jangka waktu izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan.

� Rencana Operasional, merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Umum

yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang

akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Rencana operasional

memuat rencana-rencana kegiatan tahunan anggota kelompok pemegang izin

dalam mengelola hutan kemasyarakatan yang mengacu pada Rencana Umum.

� Pemegang IUPHKm wajib:

a) Melakukan penataan batas areal kerja;

b) Menyusun rencana kerja;

c) Melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan;

d) Membayar provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan;

e) Menyampaikan laporan kegiatan pemanfatan hutan kemasyarakatan Kepada

pemberi izin.

� IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat

diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun.

2. Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa

Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada

masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya

hutan secara lestari.Penyelenggaraan hutan desa bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Rencana penyelenggaraan hutan di wilayah KPH Model Poigarsasaranyang

menjadi penyelenggaraan hutan desa adalah hutan produksi (HPT dan HP).Kondisi

tutupan lahan hutan yang direncanakan untuk hutan desa adalah hutan sekunder/log

over area (LOA), areal tidak berhutan, dan semak belukar.

Dalam Permenhut No. P.53/Menhut-II/2011 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 Tentang Hutan



Desa terdapat beberapa pengertian dan ketentuan yang harus dipahami dalam

proses pengusulan hutan desa sbb.:

� Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan

untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.

� Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa

adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang

bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam

organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

� Areal kerja hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang

dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari.

� Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa adalah izin usaha

yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa

pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan,

dan pemasaran.

� Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh

sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi

secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

� Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa

lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi

utamanya.

� Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan

mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan

tidak mengurangi fungsi pokoknya.

� Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan

mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak

lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

� Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk

mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan

waktu, luas dan/atau volume tertentu.

� Penetapan areal kerja hutan desa adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh

Menteri untuk areal kerja hutan desa.

� Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan

hutan, dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah



status dan fungsi kawasan hutan. Hak pengelolaan hutan desa dilarang

digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus

dikelola berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari.

� Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada

Gubernur melalui Bupati/walikota dengan melampirkan persyaratan: a.

peraturan desa tentang penetapan lembaga desa; b. surat pernyataan dari kepala

desa yang menyatakan wilayah administrasi desa yang bersangkutan yang

diketahui camat; c. luas areal kerja yang dimohon; dan d. rencana kegiatan dan

bidang usaha lembaga desa.

Dalam penyelenggaraan hutan desa, lembaga desa yang diserahi tugas

dalam pengelolaan hutan difasilitasi oleh pemerintah/pemerintah daerah.Fasilitasi

dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas lembaga desa dalam pengelolaan

hutan. Jenis fasilitasi meliputi: a. pendidikan dan latihan; b. pengembangan

kelembagaan; c. bimbingan penyusunan rencana kerja hutan desa; d. bimbingan

teknologi; e. pemberian informasi pasar dan modal; dan f. pengembangan usaha.

Hak pengelolaan hutan desa dapat diberikan untuk jangka waktu paling

lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang. Hak Pengelolaan Hutan

Desa dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5

(lima) tahun satu kali oleh pemberi hak.

Lembaga Desa pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat mengajukan

IUPHHK dalam hutan desa yang terdiri dari IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK

Hutan Tanaman.IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman dalam

Hutan Desa hanya dapat diajukan pada areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa

yang berada dalam Hutan Produksi.Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan

Desa terdapat hutan alam yang berpotensi hasil hutan kayu, maka Lembaga Desa

dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa.Dalam

hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat dikembangkan hutan tanaman,

maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Tanaman

dalam Hutan Desa.

Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa dimaksudkan sebagai acuan bagi

pemegang hak dalam pengelolaan hutan desa dalam melaksanakan kegiatan

pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi Pemerintah, provinsi, dan kabupaten.

Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa terdiri dari: Rencana Kerja Hutan Desa



(RKHD); dan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD). RKHD merupakan rencana

pengelolaan hutan desa selama jangka waktu pemberian hak 35 tahun yang

menjamin berlangsungnya kelestarian fungsi hutan secara ekonomi, ekologi, sosial

dan budaya setempat. RKHD meliputi aspek-aspek: Kelola kawasan; Kelola

kelembagaan; Kelola usaha; dan Kelola sumberdaya manusia. RKHD disusun oleh

lembaga desa yang dilakukan secara partisipatif dalam satu kesatuan hak

pengelolaan hutan desa.RKHD disahkan oleh Gubernur yang dapat didelegasikan

kepada Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang

kehutanan.Lembaga Desa menyampaikan RKHD yang telah disahkan Gubernur

kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati.

Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) merupakan penjabaran lebih rinci

dari RKHD yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-

target yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. RTHD

memuat rencana yang meliputi: rencana tata batas areal kerja; rencana penanaman;

rencana pemeliharaan; rencana pemanfaatan; dan rencana perlindungan. RTHD

disahkan oleh Bupati yang dapat didelegasikan kepada Dinas yang diserahi tugas

dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten.Lembaga Desa

menyampaikan RTHD yang telah disahkan kepada Gubernur dengan tembusan

kepada Menteri.

Rencana Usaha Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Rencana usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman hutan rakyat

(RUPHHK-HTR) di wilayah KPH Model Poigarpada Blok Pemberdayaaan seluas

+ 4.291 Ha masih dalam tahap pencadangan dari Menteri Kehutanan sesuai SK

Menhut Nomor : SK.453/Menhut-II/2009 dan SK Menhut Nomor :

SK.408/Menhut-II/2009. Sasaran lahan hutan pengembangan usaha hutan tanaman

rakyat (HTR) di wilayah KPH ini adalah lahan-lahan hutan yang telah lama

diokupasi penduduk dalam bercocok tanaman semusim dan tahunan, serta lahan-

lahan hutan produksi dengan kondisi rusak dengan penutupan vegetasi hutan

jarang.

Adapun sasaran lokasi pengembangan HTR di wilayah KPH adalah hutan

produksitetap (HP) seluas + 1. 358 Hadi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow

dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas + 2.933 Ha di Wilayah Kabupaten

Minahasa Selatan.Untuk jelasnya tersaji pada peta rancangan KPH Model Poigar.



Pengembangan usaha HTR diarahkan pada hasil hutan kayu

pertukangan/Plywood berumur pendek-sedang (10-15 tahun) seperti Nyatoh, Jabon

merah/putih, Matoa, Sengon, dll.Jenis-jenis tersebut memiliki daya adaptasi

tumbuh yang baik, dikenal masyarakat, dan pasar lokal/regional yang jelas.Pada

lahan-lahan hutan yang telah dimanfaatkan penduduk dalam bercocok tanaman

tahunan dan menjadi sasaran pengembangan HTR, dapat diterapkan pola

pertanaman campuran dalam sistem agroforestri, sedangkan pada lahan-lahan hutan

produksi dengan penutupan vegetasi jarang dan semak belukar dapat diterapkan

pola pertanaman secara monokultur (jenis kayu-kayuan).

Kegiatan UPHHK-HTR diatur tersendiri dalam Permenhut No.: P.

3/Menhut-II/2012 Tentang Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Hutan Tanaman Rakyat. Dalam Permenhut ini dijelaskan beberapa hal

berikut:

� Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang

selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk

memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi yang dibangun

oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan

produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian

sumber daya hutan.

� Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat

yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTR adalah rencana kerja IUPHHK-

HTR untuk seluruh areal kerja yang berlaku selama daur tanaman pokok yang

dominan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek

keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi setempat.

� Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat RKTUPHHK-HTR adalah

rencana kerja IUPHHK-HTR dalam satu KTH dan/atau Koperasi dengan

jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTR.

� Kelompok Tani Hutan HTR yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan

individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan

kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam

rangka pembangunan usaha hutan tanaman dalam rangka kesejahteraan

anggotanya.

� Tanaman Pokok HTR adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan

berupa kayu perkakas/pertukangan dan atau bukan perkakas/ pertukangan.



Berdasarkan batasan di atas maka KPH Model Poigar bertindak selaku

fasilitator dan pengembang HTR di wilayah kerjanya sesuai standar, norma dan

kriteria yang belaku.

Dalam rangka percepatan pembangunan HTR di wilayahnya, pengelola

KPH segera melakukan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis serta

pelatihan-pelatihan kepada calon peserta pembangunan HTR sesuai dengan desa-

desa sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RP KPH ini.Materi-materi

sosialisasi dan pembelajaran usaha HTR yang dinilai penting dan mendasar

diberikan kepada calon peserta HTR, diantaranya adalah sistem pembiayaan,

budidaya tanaman kehutanan (teknik/sistem silvilkultur), organisasi dan

kelembagaan usaha kelompok, teknik-teknik kerjasama kemitraan dan pemasaran

hasil hutan.

Guna meningkatkan minat masyarakat calon peserta HTR untuk ikut dalam

program HTR ini, pengelola KPHP dapat mengembangkan sistem kemitraan

dengan perusahaan perkayuan skala local/regional, seperti industri sawmill,

plywood dan perusahaan meubel.

Selanjutnya untuk keperluan penyusunan RKU dan RKT-PHHK-HT

disajikan contoh Tabel berikut.Namun untuk penyusunan RKU dan RKT

selengkapnya mengikuti format pada Lampiran Permenhut Nomor P.3/Menhut-

II/2012 tentang Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam

Hutan Tanaman Rakyat.

Tabel 12. Rencana Kerja Usaha IUPHHK-HTR .............................................

No. Kegiatan Rencana

Keterangan I II III … dst

1. Penataan batas areal IUPHHK HTR (km) x

2. Pemetaan rencana tata batas areal IUPHHK-

HTR x

3. Inventarisasi Tegakan (ha) x

4.

Pengadaan Bibit

a. Jumlah bibit

b. Persemaian

x

5.

Penanaman

a. Luas

b. Lokasi

x

6.

Pemeliharaan

a. Penyulaman

b. Penjarangan

x X x x

7. Perlindungan dan Pengamanan (ha) x X x x

8.

Rencana Pemanenan

a. Jenis

b. Luas (ha)

9. Rencana Pemasaran



Lampiran: Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTR (RK-UPHHK HTR) untuk

Jangka Waktu selama daur tanaman pokok Periode……….s/d……… ...

Tabel 13.Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

HutanTanaman Rakyat

No Kegiatan Realisasi s/d

tahun lalu

Rencana Tahun

ini Keterangan

1. Penyiapan Lahan

Dilakukan tanpa

pembakaran dan

pembuatan kanal

2. Pembenihan/Pembibitan Jenis …..

Jumlah ….. btg

Jenis …..

Jumlah ….. btg

3. Penanaman

Luas ….. ha

Jenis …..

Jumlah ….. btg

Luas ….. ha

Jenis …..

Jumlah ….. btg

4. Pemeliharaan Tahun I Penyulaman …ha Penyulaman …ha

5. Pemeliharaan Tahun II

Penyulaman …ha Penyulaman …ha

6. Pemeliharaan Tahun III

Penyulaman …ha Penyulaman …ha

7. Pemeliharaan Lanjutan

I Penyulaman …ha Penyulaman …ha

8. Pemeliharaan Lanjutan

II Penyulaman …ha Penyulaman …ha

9. Pengendalian hama

penyakit (ha)

10. Pengendalian kebakaran

(ha)

11. Pengamanan hutan (ha)

12. Pemanenan

Luas … ha

Jenis ….. Volume ….. m3

Luas … ha

Jenis ….. Volume ….. m3

13. Hasil hutan lainnya:

HHBK, dll.

14. Pemasaran

Lampiran:Peta/Sketsa Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

HTR (RKTUPHHK-HTR) Tahun 20....



D. Penyelenggaraan Rehabilitasi diluar Ijin

Rehabilitasi hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan

meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya

dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.Reklamasi hutan,

pada pihak lain, diartikan sebagai usaha untuk memperbaiki atau memulihkan

kembali lahan dan vegetasi hutan yang telah rusak agar dapat berfungsi kembali

secara optimal.Baik rehabilitasi maupun reklamasi dapat memiliki kegiatan-

kegiatan yang serupa seperti reboisasi, pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman,

dan penerapan teknik konservasi tanah; namun tujuan akhir dapat berbeda.Jika

rehabilitasi bersifat memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan fungsi awal;

maka reklamasi dapat mengarah pada fungsi yang berbeda dari fungsi awal namun

dalam kelompok yang serupa.

Pengelolaan KPH Model Poigar dengan bentuk mengoptimalkan fungsi blok

pemberdayaan bertujuan pemulian kawasan hutan untuk meningkatkan

produktifitas kawasan hutan dan lahan, pendapatan masyarakat, lapangan kerja,

kebutuhan dasar, dan fungsi perlindungan. Faktor yang digunakan sebagai acuan

dalam membuat pengelolaan hutan antara lain: jarak kawasan hutan dari

pemukiman penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, dan keadaan

fisik kawasan hutan seperti jenis tanah, topografi dan jenis tanaman lokal yang

dominan.Kawasan hutan produksi yang telah rusak dan berubah menjadi

semak/belukar atau alang-alang, akan menjadi lokasi rekayasa pengelolaan dalam

bentuk/model management regime. Pada dasarnya pengelolaan kawasan hutan

harus memperhatikan syaratkelestariannya, dan interaksi antara hutan dengan

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Jarak pemukiman yang berbatasan langsung (didalam/sekitar) dengan KPH

Model Poigar, termasuk dalam interface area (Simon,1994).Kawasan hutan

produksi berdekatan dengan kawasan pemukiman maka tekanan penduduk

terhadap hutan sangat tinggi, sehingga dalam pengelolaannya dilakukan dengan

intensif.

Lokasi rehabilitasi selain pada blok pemberdayaan yang memiliki

kelerengan agak curam atau 25%-40% terdapat juga pada kawasan lindung seluas

1190 ha yaitu di Kawasan HL Gn. Bumbungon 1 seluas 172 ha, HL Gn.

Bumbungon 2 seluas 901 hadan HL. Torout seluas 117 ha.Agar tujuan



penyelenggaraan rehabilitasi KPH Model Poigar dapat dicapai dibutuhkan

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

Sesuai Permenhut No.P.37/Menhut-V/2010 Tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dijelaskan bahwa setiap

rencana rehabilitasi hutan dan lahan perlu didukung oleh dokumen Rencana

Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL).RPRHL adalah acuan bagi

Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL), dan RTnRHL adalah

acuan bagi penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RK-

RHL).RK-RHL merupakan bestek bagi pelaksanaan RHL di lapangan.

Dokumen RPRHL DAS disusun dengan mengacu pada RTkRHL DAS. RTk

RHL DAS adalah dokumen rencana RHL jangka panjang (15 tahun: Periode 2010-

2024), sedangkan RPRHL DAS adalah management plan RHL jangka menengah

(5tahun). Selanjutnya RTnRHLadalah dokumen rencana tahunan yang

menggambarkan sebaran lokasi sasaran kegiatan RHL dalam tahun tersebut.Setiap

lokasi sasaran kegiatan RHL dalam dokumen RTnRHL wajib disusun dokumen

RK-RHL-nya.

Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia telah diatur dalam

Peraturan Menteri Kehutanan secara berjenjang sbb.:

1. Permenhut Nomor P.32/Menhut-V/2009 tentang Penyusunan Rencana Teknis

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTk-RHL DAS).

2. Permenhut Nomor P.37/Menhut-V/2010 tentang Penyusunan Rencana

Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RP-RHL

DAS).

3. Permenhut Nomor P.38/Menhut-V/2010 tentang Penyusunan Rencana

Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTn-RHL

DAS).

4. Permenhut Nomor P.70/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.26/Menhut-II/2010

tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Dalam ini Permenhut

diatur pula Out line RK-RHL.

E. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

1. Perlindungan hutan

Perlindungan hutan dimaksudkan sebagai usaha untuk mencegah dan

membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan akibat berbagai



faktor seperti aktivitas manusia, ternak, api, daya alam, hama, dan

penyakit.Kegiatan perlindungan direncanakan blok-blok inti dan blok-blok

perlindungan untuk pelindungan tata air, perlindungan habitat dan sumber-

sumber plasma nutfah.Adapun blok-blok inti seluas 5.212,21 ha dan blok-blok

perlindungan hutan seluas 4.360,32 ha.

Dalam PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dijelaskan

beberapa pengertian sbb.:

a) Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi

kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya,

menyelenggara-kan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan

yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus

di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya.

b) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah pejabat

pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan

daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di

bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya.

c) Satuan Pengamanan Hutan adalah pegawai organik yang diangkat oleh

pimpinan perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau

petugas yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat untuk melaksanakan

tugas pengamanan di areal hutan yang menjadi tanggung jawabnya.

d) Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat

hukum adat atau Badan Hukum.

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan,

hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi

konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam perlindungan hutan

adalah sebagai berikut.

• Pencegahan pemanenan pohon tanpa izin.

• Pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.

• Penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.



• Pencegahan perburuan satwa liar dan/atau satwa yang dilindungi.

• Pencegahan penggunaan dan pendudukan kawasan hutan secara tidak sah.

• Pencegahan perambahan kawasan hutan.

• Pencegahan gangguan hama dan penyakit; serta

• Pengupayaan satuan pengamanan hutan.

Operasionalisasi pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dilakukan oleh KPH,

dan dalam hal ini berupa langkah-langkah berikut.

1) Pengamanan areal kerja yang meliputi ekosistem hutan, kawasan hutan, dan

hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa.

2) Pencegahan kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran

hutan, hama penyakit, dan daya-daya alam.

3) Pengambilan tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan

keamanan hutan di areal kerja KPH.

4) Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerja kepada

instansi kehutanan terdekat.

5) Menyediakan sarana, prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai

dengan kebutuhan.

Perlindungan Hutan atas Hasil Hutan:

(1) Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib

dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

(2) Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama

dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah:

a. asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang

tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;

b. apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang

diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi

yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;

c. pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang

sah sebagai bukti;

d. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSKB/SKSHHBK) masa berlakunya

telah habis;

e. hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan diatur sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaskanaan perlindungan hutan di wilayah KPH mengacu pada

Permenhut No.: P.6/Menhut-II/2010. Jenis-jenis kegiatan perlindungan hutan yang

dapat dilakukan antara lain meliputi: patroli areal, operasi gabungan, penyuluhan dan

sosialisasi, proses hukum. Untuk jelasnya disajikan pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Jenis Kegiatan Perlindungan Hutan di Wilayah KPH Model Poigar

No. Jenis Kegiatan Satuan Keterangan

1 Patroli Areal 1 kali/bln Rutin

2 Operasi Gabungan Paket Sesuai

kondisi

3 Penyuluhan hukum dan sosialisasi kebijakan 1 kali/6 bln Persemester

4 Proses hokum Paket Sesuai kasus

5 Perlindungan flora dan fauna langka dan

dilindungi

Seluruh

wilayah KPHP

Sesuai

kebutuhan

2. Penyelenggaraan Konservasi Alam

Dengan kondisi sosial dan ekologi yang kompleks pada kawasan hutan KPH

Model Poigar yang memiliki masalah-masalah sosial dan ekonomi maka perlu adanya

perhatian khusus dalam pengamanan wilayah KPH dari berbagai sumber konflik

seperti upaya-upaya penolakan kehadiran KPHP, rusaknya ekosistem DAS sebagai

penyimpan dan pengatur tata air bagi kawasan bawahannya, penyelamatan flora dan

fauna langka dan endemik Sulawesi, serta pengakuan hak-hak masyarakat. Sehingga

perlunya langkah-langkah menyelesaikan masalah lewat konservasi alam.

Lokasi yang direkomendasikan untuk tujuan konservasi alam yang berada di

wilayah KPH Model Poigarterletak pada blok-blok inti dalam kawasan hutan lindung

yang luasnya mencapai 5.212,21Ha.

Penunjukan lokasi konservasi alam pada blok inti dalam kawasan hutan lindung

ditujukan bukan untuk dimanfaatkan melainkan untuk memberikan perlindungan

terhadap sumber-sumber daya alam hayati dan lingkungannya dalam hutan lindung

seperti konservasi alam untuk sumber-sumber/tata air, sumber plasma nutfah,



perlindungan satwa, penyeimbang bagi kawasan dari ancaman bencana banjir dan

longsor, dsb.

F. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakholder Terkait

KPH Model Poigar sebagai unit pengelolaan hutan dalam melakukan aktivitas

memerlukan berkoordinasi dan bersinergi dengan beberapa instansi dan stakeholder

terkait. Sistem kordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait,

sebagaimana disajikan pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Sistem Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakholder Terkait

No. Jenis

Kegiatan Usaha

Koordinasi KPHP

dengan....

Sinergi KPHP

dengan..... Kebutuhan

1 2 3 4 5

A Rencana Pemanfaatan (Wil. Tertentu dan Wil. Ijin

Usaha).

1 IUPHHK-HT dan IUPHHK-HA

BPKH, BP2HP,

Dishut Bolmong,

Dishut Minsel,

Dishut Prov.

Dana,

Binwasdal

2 UPHHK-RE BPKH, BP2HP,

Dishut Prov. BUMS

Dana,

Binwasdal

3 PHHBK-Tambang

BPKH, BP2HP,

Dinas

Pertambangaan,

Dishut Prov.

BUMS/BUMN Dana,

Binwasdal

4 PHHBK-Rotan/Getah/Madu

hutan Klpk Tani Hutan

Industri Pengolahan

HHBK

Dana,

Binwasdal

5 UPJL-JA (jasa lingkungan air) Klpk Usaha

Pengelola jasa air Dinas PU. Pengairan

Dana,

Binwasdal

6 UP RAP- KARBON dan/atau

UP PAN-KARBON

BPKH, Bappeda,

LSM. UNREDD

Provinsi

Lembaga Internasional &

Masyarakat

Dana,

Binwasdal

B Rencana Pemberdayaan

Masyarakat

1 HKm

BPKH,

Pemdes/Petani

Hutan

BPDAS/Dishut Provinsi Dana,

Binwasdal

2 Hutan Desa (HD)

BPKH,

Pemdes/Petani

Hutan

BPDAS/Dishut Provinsi Dana,

Binwasdal

3 Hutan Tanaman Rakyat (HTR) BPKH, Pemdes/

Klpk Tani Hutan BP2HP/Dishut Provinsi

Dana,

Binwasdal

C Rencana Rehabilitasi Hutan

1 RH-HL (Reboisasi/Pengkayaan

reboisasi)

BPDAS, Petani

Hutan BPDAS, Petani Hutan

Dana,

Binwasdal

2

RH-HP

(HT/Reboisasi/Pengkayaan

Reboisasi)

BPDAS, Petani

Hutan BPDAS, Petani Hutan

Dana,

Binwasdal

D Rencana Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

1 Perlindungan Hutan Pemegang ijin usaha Dishut Prov, Dishut

Bolmong, Dishut Minsel,

Dana,

Binwasdal



No. Jenis

Kegiatan Usaha

Koordinasi KPHP

dengan....

Sinergi KPHP

dengan..... Kebutuhan

1 2 3 4 5

Pemcam, Pemdes,

Masyarakat, Pemegang

ijin usaha

2 Perlindungan tata air (PL-TA) Pemdes

Dishut Prov, Dishut

Bolmong, Dishut Minsel,

Pemcam, Pemdes,

Masyarakat

Dana,

Binwasdal

3 Perlindungan Blok inti HL Pemdes

Dishut Prov, Dishut

Bolmong, Dishut Minsel ,

Pemcam, Pemdes,

Masyarakat

Dana,

Binwasdal

Keterangan: Binwasdal = Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian. KPH Model Poigar adalah bagian dari

Dishut Provinsi Sulawesi Utara.

G. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM

1. Sumberdaya Manusia

Dalam penguatan kapasitas kelembagaan KPH Model Poigar menuju KPH

yang mandiri dibutuhkan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) yang

mengelolanya, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Kualitas SDM terutama

yang terkait dengan kualifikasi dan kompetensi staf yang memiliki relevansi dengan

komponen-komponen kegiatan yang akan ditanganinya. Selanjutnya dalam rangka

meningkatkan kapasitas kelembagaan KPH dalam menangani wilayah kelolanya,

dinilai penting menyelenggarakan resort-resort di wilayah tertentu.

Dalam Permenhut No.: P. 42/Menhut-II/ 2011 Tentang Standar Kompetensi

Bidang Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi, dijelaskan beberapa hal terkait dengan standar

kompetensi SDM untuk pengelolaan KPHP sebagai berikut:

� Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang,

mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam

pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.

� Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang

dan hak seseorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu organisasi.

Dalam memberikan pertimbangan teknis dan mengusulkan penetapan

organisasi KPH, khususnya yang berkaitan dengan sumberdaya manusia, Pemerintah

Provinsi (UPTD KPH) perlu memperhatikan Standar Kompetensi Bidang Teknis

Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan

Hutan Produksi sesuai Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2011 antara lain; Persyaratan



Administrasi Minimal bagi Pegawai KPHP Tipe A. KPH Model Poigar termasuk

dalam Tipe A. Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan

Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah,

pengangkatan jabatan dan pegawai KPH Model Poigar harus memenuhi standar

kompetensi bidang teknis kehutanan.

KPH Model Poigar sebagai KPH tipe A sesuai Perbup Nomor ....Tahun 2011

baru terpenuhi tiga persyaratan yaitu Kepala KPH, Kepala Seksi (2 seksi), dan kepala

sub bagian tata usaha.Yang belum terpenuhi hingga saat ini adalah kepala-kepala resort

KPH. Karena itu untuk menjadikan KPH terkelola baik sesuai arahan rencana

pengelolaan hutan dipandang perlu membentuk resort-resort KPH yang baru,

Dari analisis kondisi kawasan hutan dan kondisi geografis wilayah serta letak

kantor KPH Poigar, lokasi-lokasi strategis penempatan resort KPH dalam

pengelolaannya sesuai dengan wilayah pengelolaan yang terletak di 2 kabupaten.Maka

resort yang dibutuhkan sebanyak 2 resort.Penempatan resort KPH dapat dievaluasi

kedepannya setiap 5 tahun. Pembentukan dan ditetapkan kepala resort-nya, perlu

segera ditindaklanjuti dengan pembangunan kantor dan fasilitas penunjangnya serta

penambahan personil KPH pada tingkat resort.

Selanjutnya analisis kebutuhan tenaga teknisi lapangan termasuk Jagawana

pada KPH Model Poigar didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap staf tenaga teknis

pada tingkat seksi dengan kemampuan mengurus hutan adalah 10.000 Ha/orang,

sedangkan pada tingkat lapangan (Jagawana) adalah 5.000 Ha/orang.

Penataan Personil:

Untuk memenuhi tenaga dengan persyaratan tersebut di atas, dapat dilakukan

dengan cara: Penataan personil yang ada di lingkup Pemda Bolaang Mongondow,

Pemda Minahasa Selatan, dan atau berasal dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara, dan

atau; berasal dari wilayah provinsi lainnya dan atau dari pusat maupun penempatan

tenaga lulusan SMK Kehutanan.

Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja lingkup KPH Model Poigar dapat

dilaksanakan sesuai kebutuhan minimal dalam rangka efisiensi dan efektif pelaksanaan

pembangunan KPH.



Pengembangan SDM Pengelola KPH:

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dimaksudkan untuk memenuhi

kualifikasi SDM dan jumlah pengelola KPH sesuai PP Nomor 3 Tahun 2008.

Tujuannya adalah mempercepat berfungsinya KPH sebagai penguatan pengelolaan

hutan di tingkat tapak.

Kegiatan pengembangan SDM pengelola KPH di tingkat tapak meliputi:

pelatihan teknis pengelolaan hutan dan perencanaan hutan lingkup KPH serta pelatihan

manajerial KPH dalam hubungannya pemerintahan, dll.

Selanjutnya bagi pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan

kawasan hutan di wilayah KPH Model Poigar (jika telah ada) dapat merekrut

kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhannya, namun tetap mengacu pada ketentuan

peraturan perundang-undangan Kementerian Kehutanan.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam Permenhut No.: P.41/Menhut-II/2011 Tentang Standar Fasilitasi Sarana

dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Produksi “Model”, dijelaskan beberapa hal terkait dengan sarana dan prasarana KPHP

sebagai berikut:

� Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi meliputi peralatan perkantoran,

peralatan transportasi dan peralatan lainnya.

� Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi antara lain tanah,

bangunan, ruang kantor.

� Fasilitasi sarana dan prasarana adalah bentuk dukungan Pemerintah kepada KPHL

dan KPHP berupa sarana dan prasarana.

Fasilitasi sarana dan prasarana KPH Model Poigar yang diberikan oleh

Pemerintah Pusat dan juga oleh Pemerintah Daerah guna mendorong beroperasinya

KPH di lapangan.

• Sebidang Tanah (78 x 78 Meter) luas 6.080 M2 d.a Desa Poigar II Kec. Poigar

Kab. Bolmong

• 1 unit kantor dengan luas 300 m²

• 1 unit Mess

• 1 unit mobil ( roda 4 ) D-Max



• 4 Unit Motor (Vixion Yamaha dan Trail Kawasaki 3 unit)

• 5 unit komputer PC dan 4 Laptop

• 20 meja biro

• 8 meja setengah biro beserta kursi

• 3 set meja pimpinan

• 2 Meja Rapat dan 20 Kursi

• Lemari kantor sebanyak 5 buah.

• Meja kursi tamu sebanyak 1 Set.

• Desktop sebanyak 4 buah

• LCD Projektor sebanyak 1 buah

• GPS sebanyak 6 buah

• Kompas tandem sebanyak 5 buah

• Altimeter sebanyak 1 buah

• Alat ukur pohon sebanyak 2 buah

• Filing Cabinet sebanyak 5 buah

• Eksternal hardisk sebanyak 5 buah

• Printer sebanyak 2 buah

• Ploter sebanyak 1 unit

• 2 unit air conditioner

• I unit mesin fax dan 8Printer dan 1 Ploter

• 1 Buah Mess KPH (7 x 14 M)

• Penataan Halaman (Pemasangan Paving Blok 200 M2)

• Dan lain-lain

H. Penyediaan Pendanaan

Pengelolaan KPH Model Poigar membutuhkan dana yang tidak kecil dalam

penyelenggaraan setiap jenis kegiatan usahanya. Karena itu dalam penyelenggaraan

setiap jenis kegiatan usaha akan dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan berbagai

pihak akan berminat berinvestasi di wilayahnya.

Untuk mencapai maksud tersebut, KPHP “model” menawarkan berbagai

produk pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Dalam rencana

sepuluh tahun ke depan, KPH Model Poigar menawarkan rencana usaha pemanfaatan



hutan, yaiturencana pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan

produksi (HHK-HT/HTI), rencana pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam

dalam bentuk restorasi ekosistem pada hutan produksi (HHK-RE), rencana

pemanfaatan jasa lingkungan (jasa wisata alam, jasa aliran air dan jasa karbon), dan

rencana pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan lindung

(HHBK-rotan/getah/dll.). Rencana-rencana usaha pemanfaatan kawasan hutan dan

hasil hutan tersebut diharapkan pendanaannya bersumber dari pemegang ijin usaha.

I. Pengembangan Database

Teknologi informasi dan globalisasi saat ini, memerlukan database yang baik

untuk mendukung operasional pengelolaan, terutama pada tahap perencanaan, tahap

pelaksanaan pengelolaan, dan tahap evaluasi dan pengendalian.Melalui penyajian

database yang sistematis, akurat, menjadikan suatu lembaga, tak terkecuali lembaga

KPH Model Poigar dalam melaksanakan pengelolaan hutannya.

Database kawasan dan potensi hutan KPHP yang terkelola baik akan menjadi

sistem informasi kehutanan yang memiliki “nilai jual” yang tinggi dan alat kontrol

yang optimal dalam mengukur kinerja lembaga dan personil pengelolanya. KPH Model

Poigar sepantasnya membangun sistem database-nya lebih awal sebelumnya

memasarkan produk-produk nya kepada publik.Karena sistem database yang on-line

diharapkan KPHP ini mampu menembus pasar internasional dalam menawarkan

rencana produk pengelolaan hutannya.Sehubungan dengan uraian tersebut, dengan

sistem database yang telah terbangun dapat dikembangkan menjadi sistem informasi

kehutanan KPH Model Poigar (SISHUT KPH Model Poigar).

Dalam Permnhut No.: P.02/Menhut-II/2010 Tentang Sistem Informasi

Kehutanan. Untuk itu maka dalam pengembangan database KPH Model Poigar akan

mengacu pada Permenhut tersebut dengan beberapa batasan tentang sistem informasi

kehutanan sebagai berikut:

� Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan

sistem Informasi kehutanan pada tingkat KPHP.

� Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan sistem

informasi kehutanan pada tingkat KPHP



� Data adalah gambaran dari sekumpulan fakta, konsep atau instruksi yang

tersusun dalam suatu cara atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk

komunikasi, interpretasi atau pemrosesan secara manual atau otomasi.

� Data digital adalah data yang telah diubah dalam bentuk atau format yang

dapat dibaca oleh perangkat elektronik.

� Data spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan

terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas

permukaan bumi dengan poisisi keberadaannya mengacu pada sistem

koordinat nasional.

� Data numerik adalah data yang merupakan atribut dari data spasial atau data

lain yang tidak terkait dengan aspek keruangan.

� Basis data adalah Koleksi dari sekumpulan data yang berhubungan atau

terkait satu sama lain, disimpan dan dikontrol bersama dengan suatu skema

atau aturan yang spesifik sesuai dengan struktur yang dibuat.

� Sistem Informasi Kehutanan adalah kegiatan pengelolaan data kehutanan

yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta tata

caranya secara digital.

� Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,

menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis

dan/atau menyebarkan informasi.

Penerapan sistem informasi kehutanan KPHP dimaksudkan sebagai acuan

dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan sebagai norma, standar, prosedur

dan kriteria dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan di tingkat KPH.

Tujuan penetapan sistem informasi kehutanan KPH adalah terlaksananya

penyelenggaraan sistem informasi kehutanan secara terkoordinasi dan terintegrasi

sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan serta peningkatan pelayanan

bagi publik dan dunia usaha.

Jenis data kehutanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem informasi

kehutanan pada KPH Model Poigar meliputi data: a. Kawasan dan potensi hutan; b.

Industri kehutanan; c. Perdagangan hasil hutan; d. Rehabilitasi lahan kritis; e.

Pemberdayaan masyarakat; dan f. Tata kelola kehutanan.

Data kawasan dan potensi Hutan antara lain meliputi: a. Luas kawasan hutan dan

perairan; b. Tata batas kawasan hutan; c. Luas kawasan hutan yang telah ditetapkan; d.



Luas dan letak perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan; e. Luas dan letak

kesatuan pengelolaan hutan; f. Potensi hasil hutan kayu; g. Potensi hasil hutan bukan

kayu; h. Luas areal yang tertutup dan tidak tertutup hutan; i. Luas dan letak areal

penggunaan kawasan hutan; j. Jenis flora dan fauna yang dilindungi; k. Gangguan

keamanan hutan; l. Lokasi dan luas areal kebakaran hutan; dan m. Perlindungan hutan.

Data industri kehutanan antara lain meliputi: a. Jumlah dan luas ijin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu; b. Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan

bukan kayu; c. Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata

alam; d. Jumlah ijin pengusahaan tumbuhan dan satwa liar; e. Produksi kayu bulat dan

kayu olahan (Produksi hasil hutan bukan kayu dan Pelaksanaan sistem silvikultur

intensif); f. Jumlah dan kapasitas industri primer kehutanan; dan g. Sertifikasi

pengelolaan hutan.

Data perdagangan hasil hutan antara lain meliputi: a. Volume dan nilai ekspor hasil

hutan kayu dan bukan kayu; b. Volume dan nilai impor kayu bulat dan kayu olahan; c.

Nilai perdagangan tumbuhan dan satwa liar; d. Potensi penyerapan dan perdagangan

karbon; e. Nilai PNBP dari penggunaan kawasan hutan; dan f. Kontribusi sektor

kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto.

Data rehabilitasi lahan kritis antara lain meliputi: a. Lokasi dan luas lahan kritis

berdasarkan DAS; b. Laju deforestasi dan degradasi; c. Hasil kegiatan rehablitasi hutan

dan lahan; d. Luas dan lokasi kegiatan reklamasi kawasan hutan; dan e. Pengembangan

kegiatan perbenihan.

Data pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi: a. Lokasi dan luas hutan desa;

b. Jumlah, letak dan luas areal hutan tanaman rakyat; c. Letak dan luas areal hutan

rakyat; d. Letak dan luas areal hutan kemasyarakatan; e. Pengelolaan Hutan Bersama

masyarakat (PHBM); f. Pembangunan masyarakat desa hutan (PMDH); g. Peningkatan

ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; dan h. Peningkatan usaha

masyarakat di sekitar hutan produksi.

Data tata kelola kehutanan antara lain meliputi: a. Jumlah dan sebaran PNS instansi

kehutanan; b. Alokasi dan realisasi anggaran; c. Sarana dan prasarana instansi

kehutanan; d. Realisasi audit reguler dan khusus; e. Penyuluhan kehutanan; dan f.

Teknologi produk dan informasi ilmiah.

Dalam rangka penyajian data-data tersebut mengikuti format pada Lampiran

Permenhut No.: P.02/Menhut-II/2010 atau perubahannya jika telah ada.



J. Rasionalisasi Wilayah Kelola

Rasionalisasi wilayah kelola KPH Model Poigar adalah penting bagi

pengembangan manajemen kawasan. Sejak terbentuknya kelembagaan KPH Model

Poigar tahun 2011, telah melaksanakan kegiatan, terutama yang terkait dengan

pelayanan adminstrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana, peningkatan disiplin

aparatur, pemanfaatan SDM, reboisasi/pengkayaan, sosialisasi pembangunan KPH

kepada pihak terkait dan diskusi publik, termasuk rasionalisasi wilayah kerja. Dalam

proses perjalanan KPH ini terbuka peluang untuk merasionalisasi kawasannya sesuai

keadaan yang berkembang, baik yang terkait dengan perkembangan kebijakan dibidang

pengelolaan hutan maupun yang terkait dengan kondisi hutan di tingkat tapak.

KPH Model Poigar (KPHP Unit IV) dalam penyusunan rencana pengelolaan

jangka panjang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.

Menhut No. 788/MENHUT-II/2009 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow,

Provinsi Sulawesi Utara.

Rasionalisasi model pengelolaan kawasan dappat dilakukan beberapa hal,

seperti dengan diadakan rencana pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, seperti

perlunya memberikan ruang hidup di wilayah KPHP bagi masyarakat setempat serta

area untuk pemanfaatan karbon, dll.

Dalam proses pengelolaan KPH Model Poigar 10 tahun kedepan, apabila dalam

rentang waktu tersebut terdapat beberapa rencana usaha yang tidak memungkinkan

dilaksanakan setelah dilakukan studi-studi kelayakan ataupun terdapat rencana

kegiatan yang belum teridentifikasi saat penyusunan rencana ini maka dapat dilakukan

rasionalisasi wilayah kelola. Termasuk dalam rasionalisasi ini adalah pengurangan dan

atau penambahan luas areal wilayah kelola pada kegiatan usaha-usaha tertentu dalam

wilayah KPHP.

Dalam rasionalisasi wilayah kelola KPH Model Poigar yang terpenting

dilakukan dengan segera adalah penyelarasan/sinkronisasi batas-batas luar wilayah

KPH, antara peta hasil tata batas luar kawasan hutan wilayah KPH oleh Dishut

Sulawesi Utara dengan peta penetapan KPH Model Poigar.



K. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 tahun sekali)

Seperti halnya dengan rasionalisasi wilayah kelola, maka review rencana

pngelolaan KPH Model Poigar memungkinkan pula dilakukan, selama proses dan

maksud serta tujuan review tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada.

Untuk contoh, apabila dalam proses pelaksanaan pengelolaan, di wilayah

KPHP ternyata terdapat potensi tambang dan pengembangan HTI, tentunya dapat

dilakukan review untuk mengakomodir rencana investasi tersebut. Namun demikian

dalam merencanakan investasi tambang di wilayah KPHP perlu dilakukan secara ekstra

hati-hati oleh Pengelola KPH, karena hampir seluruh wilayah KPH ini rentang

terhadap bencana alam, dan kawasan hutan yang ada menjadi penyangga utama bagi

permukiman dan lahan pertanian pada delapan kecamatan di kawasan bawahannya.

Karena itu, setiap rencana pengelolaan kawasan hutan terkait dengan rencana investasi

tambang perlu mendapat persetujuan tertulis dari kelompok-kelompok masyarakat

yang akan terkena dampaknya, yang disaksikan oleh LSM, Pemerintah Desa dan

Kecamatan. Izin penggunaan tambang berpedoman pada Permenhut No.P. 38/Menhut-

II/2012 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Rencana review pengelolaan hutan di wilayah KPH Model Poigar yang

rencananya dilakukan minimal lima tahun sekali adalah waktu cukup mengukur suatu

kinerja pengelolaan hutan. Tentunya terhadap pengelolaan hutan yang dinilai menjadi

penyumbang dampak negatif besar bagi lingkungan serta menjadi sumber potensi

konflik besar perlu dievaluasi kelayakan eksistensinya.

Review dimaksudkan pula untuk mensinkronkan setiap perubahan kebijakan

pemerintah di bidang pengelolaan hutan yang mungkin terjadi selama jangka waktu

tertentu pengelolaan hutan, seperti perubahan perundang-undangan di bidang

kehutanan, perubahan peraturan pemerintah terkait pengelolaan dan pemanfaatan hasil

hutan, dsb.

L. Pengembangan Investasi

Rencana pengembangan investasi di wilayah KPH Model Poigar didasarkan

pada peluang, kekuatan, ancaman dan tantangan terhadap setiap rencana investasi di

wilayah ini.

Guna menyakinkan investor menanamkan modalnya di wilayah KPHP

dilakukan analisis kelayakan terhadap beberapa rencana usaha pemanfaatan hutan yang

diselenggarakan oleh KPH Model Poigar.



Rencana Pengembangan Investasi di wilayah KPH Model Poigar difokuskan

pada perhitungan kelayakan usaha pemanfaatan hutan produksi melalui pembangunan

hutan tanaman seperti pembangunan hutan tanaman rakyat, hutan tanaman industri

atau hutan tanaman lainnya, termasuk kegiatan rehabilitasi hutan.

Pembiayaan dan Tata Waktu:

• Besarnya anggaran pembangunan hutan tanaman lima tahun terakhir dari

berbagai sumber anggaran beserta realisasinya dijadikan acuan dalam

merencanakan jumlah anggaran untuk lima tahun berikutnya.

• Rencana anggaran pada dasarnya merupakan terjemahan dari input menjadi

unit uang dengan menggunakan satuan biaya (unit cost) yang berlaku serta

asumsi-asumsi tertentu.

• Satuan biaya yang digunakan didasarkan pada hasil studi lapangan pada waktu

dan tempat tertentu dan/atau ketetapan instansi-instansi yang berwenang.

• Pembiayaan kegiatan pembangunan hutan tanaman bersumber dari

APBN/APBD dan sumber-sumber lain yang berpotensi membiayai kegiatan

pada untuk masa lima tahun kedepan (masa review rencana pengelolaan hutan).

Selain pembiayaan tersebut, pembiayaan kegiatan juga dapat berasal dari DBH

DR, DAK Bidang Kehutanan, dan lain-lain termasuk pembiayaan secara

swadaya masyarakat maupun kemitraan.

• Analisis finansial dilaksanakan untuk menentukan sampai seberapa besar suatu

program/kegiatan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya

(investasi) yang diperlukan dari sudut ekonomi maupun perbaikan kondisi

lingkungan.

• Analisa finansial merupakan alat bagi pembuat keputusan untuk menetapkan

layak atau tidaknya suatu program/kegiatan dilaksanakan.

• Keuntungan atau manfaat dari program/kegiatan dapat berupa keuntungan

langsung, atau tidak langsung dan tidak dapat dinilai dengan uang (intangable),

misalnya perbaikan lingkungan hidup, perbaikan iklim mikro, meningkatkan

stabilitas nasional dan sebagainya.

• Pendekatan kelayakan ekonomi digunakan untuk menilai kegiatan atau

program dengan cara menghitung: a. Net Present Value (NPV); b. Internal Rate

of Return (IRR); c. Benefit Cost Ratio (BCR);



• Analisis finansial hanya dilakukan untuk rencana usaha di kawasan hutan

produksi, karena kegiatan pada hutan lindung lebih dititikberatkan kepada

upaya konservasi dan perbaikan lingkungan.

Analisis Kelayakan Ekonomi:

Analisis kelayakan ekonomi bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan

ekonomi dari kegiatan usaha yang akan dilaksanakan ditinjau dari segi ekonomi.

Kriteria yang digunakan dalam analisis ekonomi ini adalah Net Present Value (NPV),

Internal Rate of Return (IRR), dan Benefit Cost Ratio (BCR).

NPV merupakan keuntungan bersih di akhir tahun projek yaitu jumlah benefit

dikurangi biaya di akhir tahun projek. Dengan kata lain NPV merupakan selisih antara

“present value benefit” dan “present value” dari biaya yang dinyatakan dengan rumus:

NPV merupakan tingkat keuntungan/profitabilitas relatif.

n t

NPV = ∑ [Bt – Ct]/[1+i]

t-i

Keterangan:

Bt= manfaat projek pada tahun t

Ct = biaya pada tahun t

i = discount rate (tingkat bunga)

t = umur projek.

Kriteria penilaian:

Bila nilai NPV < 1 dan positip berarti projek dapat dilaksanakan, karena akan

memberikan manfaat.

Bilai nilai NPV = 0, berarti projek tersebut mengembalikan persis sebesar biaya

(cost) yang dilakukan.

Bila nilai NPV < 0, berarti projek tidak akan memberikan manfaat sehingga

tidak layak dilaksanakan.

IRR adalah nilai discount rate (i) sehingga NPV program/projek sama dengan

nol. NPV dapat dinyatakan dengan persamaan:

n t

NPV = ∑ [Bt – Ct]/[1+IRR] = 0

t-i



Kriteria penilaian:

Bilai nilai IRR >social discount rate, maka program/projek layak dilaksanakan.

Bilai nilai IRR <social discount rate, maka program/projek tidak layak

dilaksanakan.

BCR adalah perbandingan antara benefit dan cost yang sudah disesuaikan nilai

sekarang (present value). B/C ratio dapat dinyatakan dengan persamaan:

n t n t

B/C = ∑ { [Bt]/[1+t] }/{ ∑ { [Ct]/[1+i] }

t-it-i

Kriteria penilaian:

Bila nilai BCR > 1 berarti projek layak untuk dilaksanakan.

Bila nilai BCR < 1 berarti projek tidak layak untuk dilaksanakan.

Beberapa asumsi yang dijadikan dasar dalam perhitungan analisis ekonomi

projek ini adalah:

a. Pelaksanaan projek ditetapkan minimal 15 tahun untuk jenis kayu-kayuan,

sedangkan untuk jenis tanaman tahunan (buah-buahan) ditetapkan 5 tahun.

b. Satuan harga diambil pada tahun berjalan.

c. Tingkat suku bunga (interest) sama dengan tingkat suku bunga di bank.

Penetapan angka suku bunga ini didasarkan pada kecenderungan yang

nampak, bunga tabungan jangka panjang berdasarkan harga yang berlaku

(nominal) di sektor moneter rerata diperkirakan berada di tingkat nilai

bunga per tahun. Dengan perkiraan tingkat inflasi normal dalam jangka

panjang per tahun selama lima belas tahun, maka tingkat suku bunga riil

per tahun dapat ditentukan.

d. Setiap kegiatan projek dibebankan pada sumber dana APBN/APBD

Provinsi, dan atau bantuan dana dari sumber-sumber sah lainnya.

Pendapatan Unit Kegiatan Rencana Usaha Hutan Tanaman:



Pendapatan setiap unit kegiatan usaha diperoleh dari nilai output yang bisa

dihasilkan unit kegiatan. Untuk kepentingan penyusunan dokumen rencana ini,

pendapatan setiap unit kegiatan usaha diperoleh dari hasil penjualan hasil hutan kayu-

kayuan dan MPTS.

Harapan hasil kayudiperoleh sejak pemanenan pertama (umur 10 tahun hasil

penjarangan) dan pemanenan akhir (umur 15 tahun) untuk jenis kayu-kayuan dan

mulai tahun ke-5 untuk jenis tanaman perkebunan.Untuk mengetahui pendapatan harga

pasar dikalikan dengan jumlah volume produksi (m³, kg atau ton) akan diperoleh

perkiraan pendapatan untuk jenis komoditi yang diusahakan bersama-sama masyarakat

pengguna lahan hutan.

Keuntungan Finansial (Commercial Profitability)

Kriteria yang dipilih dalam analisis ini adalah berupa angka nilai sekarang

netto (NPV) yakni keuntungan dalam nilai rupiah dengan memasukkan biaya

opportunitas modal (bunga), rasio pendapatan biaya terdiskon (BC ratio) yakni tingkat

keterhubungan relatif terhadap biaya termasuk biaya bunga, serta prosentase

keuntungan internal (internal/financial rate of return atau IRR/FRR), yakni tingkat

keuntungan mutlak dinyatakan dalam prosentase biaya. Seperti telah dijelaskan bahwa

perhitungan besarnya NPV dan BCR didasarkan biaya suku bunga riil sebesar modal

yang menjadi beban investor kepada kridetur (seluruh biaya unit kegiatan dianggap

berasal dari pinjaman). Demikian juga halnya dengan tingkat keuntungan yang

digunakan sebagai angka pembanding IRR yang ditemukan.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan usaha hutan tanaman

harus didukung dengan biaya yang cukup untuk menjamin ketersediaan sumber daya

yang diperlukan.Untuk itu perlu dilakukan perhitungan yang cermat agar sumber daya

yang dibutuhkan selalu tersedia.

Penyelenggaraan kegiatan usaha hutan tanaman pada hutan produksi yang

telah dibebani izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan dibiayai

oleh pemegang izin.Dasar pertimbangan yang digunakan dalam menentukan

pembiayaan kegiatan usaha hutan tanaman termasuk rehabilitasi hutan didasarkan

kepada:



a. Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) tentang penetapan

biaya satuan yang terbaru.

b. Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial

(BPDASPS) tentang penetapan biaya satuan bidang reboisasi dan rehabilitasi

lahan yan terbaru.

c. Standarisasi Kebutuhan Tenaga Kerja (HOK/Ha) dari pejabat berwenang.

d. Standar biaya di wilayah kerja sasaran kegiatan dari hasil pengamatan

lapangan dan konsultasi dengan instansi terkait.

e. Harga satuan pokok kegiatan Provinsi Sulawesi Utara atau Kabupaten yang

terbaru.

f. Kemungkinan kenaikan harga dalam kurun 5 (lima) tahun.



VI. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan, pengendaliandan pengawasansebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan

Hutan, dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala KPH terhadap

pelaksanaan tata hutan dan penyusunanrencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutanoleh

KPH, pemanfaatan hutan dan/atau pengolah hasil hutan.

Untuk tertibnya pelaksanaan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan

hutan, Menteri berwenang membina dan mengendalikan kebijakan bidang kehutanan yang

dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan/atau Kepala KPH.Sementara Gubernur

berwenangmembina dan mengendalikan kebijakan bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh

Bupati/Walikota dan/atau Kepala KPH.Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya

melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan

hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh kepala KPH, pemanfaatan hutan,

dan/atau pengolah hasil hutan.

Tertib yang dimaksudkan diatas berkaitan dengan pembagian tugas dan kewenangan antar

pemerintah, pemerintah daerah dan KPH sehingga diharapkan terbangun tata hubungan kerja

yang harmonis dan menghindari terjadinya tumpang tindih tugas dan kewenangan khususnya

dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Uraian mengenai pembinaan,

pengendalian dan pengawasan yaitu sebagai berikut :

A. Pembinaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pembinaan adalah suatu usaha, tindakan,

dan/atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yg

lebih baik. Dalam pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,

pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan

perlindungan hutan, pembinaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaharui

dan/atau menyempurnakan suatu usaha, kegiatan, ataupun kebijakan yang sudah ada

sehingga hasil yang diharapkan lebih optimal.



Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati

meliputi pemberian : pedoman; bimbingan; pelatihan; arahan dan/atau supervisi. Pedoman

ditujukan terhadap pelaksanaan tata hutan danpenyusunan rencana pengelolaan hutan, serta

pemanfaatanhutan.Sementara bimbingan ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan

tatakerja.Adapun pelatihan ditujukan terhadap sumber daya manusia danaparatur.Mengenai

arahan mencakup kegiatan penyusunan rencana dan program.Untuk supervisi ditujukan

terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta

pemanfaatan hutan.

Pembinaan yang dilakukan Kepala KPH khususnya dalam menyelenggarakan

pengelolaan hutan oleh organisasi KPH, pemanfaat hutan dan/atau pengolah hasil hutan

meliputi :

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.

Dalam pelaksanaannya Kepala KPH melakukan pembinaan berupa :

� Memberikan penilaian dan masukan dalam proses penyusunantata hutan dan

rencana pengelolaan hutan;

� Memberikan penilaian dan masukan terhadap draft yang telah tersusun hingga

dihasilkan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan untuk disahkan;

� Memberikan arahan kepada pegawai KPH terkait kegiatan penyusunan rencana

pengelolaan hutan;

� Memberikan arahan kepada pegawai KPH untuk mengembangkan kapasitasnya;

� Memberikan arahan kepada pegawai KPH agar sentiasa melaksanakan kegiatan

sesuai dengan aturan perundangan yang terkait

2. Pemanfaatan hutan.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan Kepala KPH memberikan pembinaan antara

lain :

• Pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di

wilayah KPH-nya dan dilaporkan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan dengan

tembusan kepada Gubernur dan Bupati;

• Memberikan informasi mengenai aturan perundangan yang mengatur pemanfaatan

hutan kepada para pemegang izin pemanfaatan hutan;



• Mengingatkan kepada para pemegang izin pemanfaatan hutan khususnya mengenai

kewajiban yang harus dipenuhi;

• Memberikan peringatan kepada para pemegang izin pemanfaatan hutan yang

melakukan aktifitas pemanfaataan yang tidak sesuai dengan aturan perundangan

yang mengatur;

• Memberikan penilaian dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan

hutan;

3. Penggunaan kawasan hutan.

Pemberian pembinaan oleh Kepala KPH meliputi :

� Pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin penggunaan kawasan

hutan di wilayah KPH-nya dan dilaporkan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan

dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

� Memberikan informasi mengenai aturan perundangan yang mengatur pemanfaatan

hutan kepada para pemegang izin penggunaan hutan;

� Mengingatkan kepada para pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan khususnya

mengenai kewajiban yang harus dipenuhi;

� Memberikan peringatan kepada para pemegang izin pinjam pakai yang melakukan

aktifitas pemanfaataan yang tidak sesuai dengan aturan perundangan yang

mengatur;

� Memberikan penilaian dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan penggunaan

kawasan hutan;

4. Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi.

Pembinaan Kepala KPH antara lain :

- Pembinaan atas pelaksanaan rehabilitasi hutan di wilayah KPH-nya dan dilaporkan

kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Gubernur dan

Bupati;

- Memberikan informasi mengenai aturan perundangan yang mengatur rehabilitas

hutan;



- Pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reklamasi hutan di wilayah

KPH-nya dan dilaporkan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan

kepada Gubernur dan Bupati;

- Memberikan informasi mengenai aturan perundangan yang mengatur rehabilitas

hutan dan reklamasi kepada para pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan;

- Memberikan penilaian dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan

reklamasi hutan;

5. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Bentuk konkrit pembinaan yang dilakukan oleh Kepala KPH antara lain :

� Memberikan informasi aturan perundangan yang mengatur mengenai perlindungan

hutan dan konservasi alam;

� Melaporkan serta memberikan masukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah

mengenai pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi alam di wilayah KPH

secara berkala;

� Memberikan penilaian dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan


B. Pengendalian

Kamus besar bahasa Indonesia memberikan defenisi yang beragam terhadap kata

pengendalian, yaitu antara lain: melakukan pembatasan, memberikan pengaruh, melakukan

penyesuaian dan/atau pengaturan terhadap suatu kegiatan, kebijakan ataupun suatu usaha

antara hasil yang telah dicapai dengan sasaran yang ingin dicapai agar sesuai dengan yang

diharapkan.

Dalam pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta

pemanfaatan hutan, pengendaliandapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi,

mensinkronkan, serta melakukan pembatasan terhadap suatu kebijakan atau pelaksanaan

kegiatan dalam pengelolaan hutan oleh KPH, pemanfaat hutan dan/atau pengolah hasil hutan

agar sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Pengendalian meliputi kegiatan monitoring

dan evaluasi.Monitoring merupakan kegiatan untuk memperoleh data daninformasi,

kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan hutan, sementara evaluasimerupakan kegiatan untuk

menilai keberhasilanpelaksanaan pengelolaan hutan lestari yaitu tata hutan danpenyusunan



rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatanhutan yang dilakukan secara periodik

disesuaikan denganjenis perizinannya.

Adapun bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Kepala KPH dalam setiap

penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan antara lain :

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan.

Pengendalian yang dilakukan antara lain :

• Memberikan penilaian dan saran penyesuaian terhadap draft tata hutan dan rencana

pengelolaan hutan yang telah disusun agar lebih sesuai dengan kondisi situasional

tingkat tapak untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai.

• Memberikan masukan dan rekomendasi dalam perekrutan tenaga KPH agar

memenuhi standar kompetensi yang diinginkan;

2. Pemanfaatan hutan

Dalam pelaksanaannya, Kepala KPH melakukan pengendalian antara lain :

� Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPH-

nya dan dilaporkan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada

Gubernur dan Bupati;

� Memantau dan mengevaluasi pemenuhan kewajiban para pemegang izin

pemanfaatan hutan;

� Memberikan peringatan kepada para pemegang izin bilamana terdapat pelaksanaan

izin yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;

� Memberikan sanksi atas pelanggaran pelaksanaan izin pemanfaatan hutan oleh

pemegang izin sesuai dengan kewenangannya;


Pengendalian yang dilakukan Kepala KPH antara lain :

� Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pinjam pakai kawasan hutan di

wilayah KPH-nya dan dilaporkan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan dengan

tembusan kepada Gubernur dan Bupati;

� Memantau dan mengevaluasi pemenuhan kewajiban para pemegang izin pinjam

pakai kawasan hutan;

� Memberikan peringatan kepada para pemegang izin bilamana terdapat pelaksanaan

izin yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;



� Memberikan sanksi sesuai dengan kewenangannya atas pelanggaran pelaksanaan izin

pinjam pakai kawasan hutan oleh pemegang izin;

4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi.

Bentuk konkrit pengendalian oleh Kepala KPH antara lain :

- Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi hutan di wilayah KPH-nya

dan dilaporkan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada

Gubernur dan Bupati;

- Memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan reklamasi;

- Memberikan penilaian keberhasilan atas pelaksanaan rehabilitasi hutan dan

reklamasi;

5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pengendalian yang dilaksanakan oleh Kepala KPH antara lain :

� Memberikan penilaian keberhasilan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan


C. Pengawasan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan didefenisikan sebagai suatu

upaya penilikan, penjagaan terhadap suatu barang, kegiatan atau kebijakan yang diterpakan.

Dalam konteks peyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan, pengawasan dapat diartikan

sebagai suatu upaya untuk menilik atau mengamati dan/atau mengawal proses pelaksanaan

tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.

Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Menteri, Gubernur,

Bupati, sampai palaksana di tingkat tapak sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Adapun uraian pelaksanaan pengawasan oleh Kepala KPH pada setiap kegiatan pengelolaan

hutan oleh KPH, pemanfaat hutan dan/atau pengolah hasil hutan adalah sebagai berikut :

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.

Pengawasan oleh Kepala KPH berupa :

• Mengawal dan mengamati proses dan perkembangan pelaksanaan tata hutan dan

penyusunan rencana pengelolaan;

• Mengawal dan menjaga profesionalisme pegawai KPH dalam melaksanakan tata hutan

dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;



2. Pemanfaatan hutan.

Bentuk konkrit pengawasan oleh Kepala KPH antara lain :

� Mengawal dan mengamati pelaksanaan atas izin pemanfaatan hutan;

� Menjaga hubungan yang baik dengan para pemegang izin;

� Mengawal pemenuhan kewajiban oleh para pemegang izin;

� Mengawal masa berlaku izin pemanfaatan hutan


Kepala KPH melakukan pengawasan dalam bentuk :

� Mengawal dan mengamati pelaksanaan atas izin pinjam pakai kawasan hutan di

wilayah KPH;

� Menjaga hubungan yang baik dengan para pemegang izin;

� Mengawal pemenuhan kewajiban oleh para pemegang izin;

� Memperhatikan masa berlaku izin pinjam pakai kawasan hutan;

4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi.

Bentuk konkrit pengawasan oleh Kepala KPH antara lain :

- Mengawal dan mengamati pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan;

- Mengawal

5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pengawasan oleh Kepala KPH antara lain :

� Mengawal dan mengamati pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam ;



VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pengukuran Kinerja KPH

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan atau pelaksanaan

kegiatan KPH menjadi dasar dalam pengukuran kinerja KPH. Pengukuran kinerja KPH

dilaksanakan oleh pengelola KPH secara internal dan oleh tim penilai indenpenden secara

eksternal. Karena itu, dalam pengukuran kinerja KPH diperlukan kriteria dan indikator,

mekanisme penilaian dan penjaminan mutu pengelolaan KPH.

1. Kriteria dan Indikator KPH

Kriteria dan indikatorpengukurankinerjaKPH meliputi: (1) kemantapan kawasan,

(2) tata hutan, (3) rencana kelola, (4) kapasitas organisasi, (5) hubungan antar strata

pemerintahan dan regulasi, (6) mekanisme investasi, (7) ketersediaan akses dan hak

masyarakat, dan (8) mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan.

2. Kriteria dan Indikator Provinsi/Kabupaten

Kriteria dan indikator Provinsi/Kabupaten meliputi: (1) sistem pengurusan hutan, (2)

dukungan regulasi, (3) internalisasi program pembangunan KPH, (4). mobilisasi sumberdaya,

(5) percepatan berjalannya fungsi kawasan produksi.

Implementasi terhadap kriteria dan indikator pengukuran kinerja KPH pada masing-

masing jenis kegiatan, mengacu pada peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat

umum, khusus maupun yang bersifat teknis.

3. Mekanisme Penilaian KPH

MenurutHariadiKartodihardjo (2012)Mekanisme penilaian KPH

dapatdilakukansecara internal maupundilakukanolehtimindependen.

OlehnyadalamdalammengukurkinerjanyaKPH Model Poigardapatmelakukansecara internal

maupunpenilaiankinerjadilakukanolehtimindependen KPH. Dokumenrencana pengelolaan

KPH jangka panjang yang dimilikinya menjadi acuan tim penilai dalam mengukur

kinerjanya. Mekanismepenilaian KPH dapat dilakukan sesuai Gambar 3.



Gambar

4. Penjaminan Mutu KPH

KPH dalam menjalankan aktivitasnya perlu didukung dokumen penjaminan mutu,

yang mana dokumen tersebut memuat standar operasi pelaksanaan (SOP) setiap kegiatan

yang dilaksanakan, baik administrastif maupun teknis lapangan.

Dalam pengukuran kinerja berbasis pada penjaminan mutu, dapat mengikuti

mekanisme seperti pada Gambar

Gambar 4. Mekanisme Penjaminan Mutu KPH

KPHKPH DOKUMEN

PROGRAM

PENGUATAN LAPANGAN

1

4

DINASDINAS

Hutan Jangka Panjang


Gambar 3. Mekanisme Penilaian Kinerja KPH

jaminan Mutu KPH



yang dilaksanakan, baik administrastif maupun teknis lapangan.


mekanisme seperti pada Gambar 4 berikut.

. Mekanisme Penjaminan Mutu KPH

TIM PENILAI

DOKUMEN

DEPDAGRI,

DEPHUT,

PEMPROV

PEMKAB

DEPDAGRI,

DEPHUT,

PEMPROV

PEMKAB

PERANGKAT

K&I

PERANGKAT

K&I

LAPANGAN

2

5

INTERVENSI

DAN

INSENTIF

INTERVENSI

DAN

INSENTIF

Independen

3

MASYARAKAT LUAS

LEMBAGA LAIN

MASYARAKAT LUAS

LEMBAGA LAIN

133




MASYARAKAT LUASMASYARAKAT LUAS



Dalam menjaga kualitas kinerjanya, KPH harus selalu mengacu pada dokumen

rencana pengelolaan KPH yang dimilikinya sebagai alat kontrol dalam menjalankan

aktivitasnya.

B. Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan

(Monitoring)danevaluasiadalahmerupakanrangkaiankegiatanpengendalian

program.Kegiatanmonitoringdilakukanuntukmemperoleh data

daninformasipelaksanaankegiatanpemanfaatanhutan, penggunaankawasanhutan,

rehabilitasidanreklamasihutan.Kegiatanevaluasidilakukanuntukmenilaikeberhasilanpelaksan

aankegiatanpemanfaatanhutan, penggunaankawasanhutan, rehabilitasidanreklamasihutan

yang dilakukansecaraperiodik.

Dalammenentukanrencanamonitoringdanevaluasi yang perluditetapkanadalah:

a. Tim / pelaksanamonitoringdanevaluasi;

b. Waktupelaksanaanmonitoringdanevaluasi;

c. Sasaranmonitoringdanevaluasi;

d. Metodemonitoringdanevaluasi yang akanditerapkan;

e. Pelaporanhasilmonitoring danevaluasi.

Unsur-unsur yang

dimonitoringmeliputikemajuanatauperkembanganfisikpekerjaaanantara lain:

a. Untukkegiatanpemanfaatanhasilhutankayuhutan alam dan

restorasiekosistemdalamhutanalamsebelumtercapaikeseimbanganhayatidanekosistemnya:

(1) Tata Batas danZonasi Areal, (2) PembinaanHutan, (3) TenagaKerja, (4)

PerlindungandanPengamananHutan, (5) KelolaSosial, (6)

PengelolaandanPemantauanLingkungan, (7) PenelitiandanPengembangan.

Setelahtercapaikeseimbanganhayatidanekosistemnya: (1) Tata Batas danZonasi Areal, (2)

SistemSilvikultur, (3) PenggunaandanPenjualan, (3) TenagaKerja, (4)

PerlindungandanPengamananHutan, (5) KelolaSosial, (6)

PengelolaandanPemantauanLingkungan, (7) PenelitiandanPengembangan. sertamasalah

yang



timbuldalampelaksanaankegiatanuntukdijadikanbahanmasukandalammerumuskanupayap

emecahannya.

b. Untukkegiatanhutantanaman (HTR, HT/HTI, HD, HKm): penataanbatas areal kerja,

fisiktanaman, perlindungandanpengamanan, pemanenan, dll. sertamasalah yang


emecahannya.

c. Untukkegiatanrehabilitasihutan (RH): fisiktanaman, bangunankonservasitanah,

saranadanprasarana yang menunjangkegiatanhutantanaman RH sertamasalah yang


emecahannya.

d. Untukkegiatanpemanfaatanhasilhutanbukanpadahutanalamsertajasalingkungan:

fisikkegiatan, saranadanprasarana yang menunjangkegiatan, sertamasalah yang


emecahannya.

e. Untukkegiatanpemanfaatanhutanpadawilayahtertentu: fisikkegiatan, saranadanprasarana

yang menunjangkegiatan, sertamasalah yang


emecahannya.

Evaluasimerupakan proses

untukmenilaihasilakhirsuatutahapankegiatandengantujuanuntukmeningkatkanefisiensidanefe

ktivitassertauntukmemberikanmasukandalampenyempurnaanrencanakegiatan di

masamendatang.

Evaluasi program/kegiatanmencakupevaluasikeluaran (output), hasil(outcome)

dandampak(impact). Evaluasikeluaran (output)

kegiatandilakukandengansasarankegiatantahunberjalansertapemeliharaan.

Padakegiatanhutantanamandanataurehabilitasihutan (RH) meliputi:

a. Penilaiantanaman (hutantanamandan RH): kesesuaiandenganrancanganteknis,

luastanaman, jumlahdanjenistanaman, persentasetumbuhtanamansehatdankeberhasilan.

b. Penilaianbangunankonservasitanah (khusus RH): kesesuaiandenganrancanganteknis,

jumlahbangunan, kondisi (baik/rusak), fungsibangunan

(berfungsi/kurangberfungsi/tidakberfungsi).



Evaluasihasil (outcome) kegiatan: Untukcontoh, pada

kegiatanrehabilitasihutanmisalnya, dilakukandengansasaransuatu UTP RH

denganindikatortata air dansosial-ekonomi-budayamasyarakat. Indikatormeliputierosi,

sedimentasi, limpasan (run-off), pendapatan (income) masyarakat, dinamikakelembagaandan

lain sebagainya.

Evaluasidampak (impact) kegiatanpadakegiatan RH misalanya,

dilakukandengansasaranpada UTP RH yang bersangkutandanwilayahdisekitarnya.

Evaluasikegiatanpengelolaan KPH, termasukjenis-jeniskegiatan yang ada di

wilayahnyadilaksanakansesuaiketentuan yang diaturolehmasing-

masingDirekturJenderallingkupKemenhutberdasarkanjeniskegiatannya.

PelaporankegiatanpengelolaanKPH Model

Poigardilaksanakansesuaikebutuhankegiatanmasing-masingjenisusahadan non-usaha di

wilayah KPHP.NamundemikianbagiInstansiKPH Model

PoigarperlumelaporkanaktivitaspengelolaanhutannyasesuaiTupoksinyasecarapriodik

(bulanan, triwulan, enambulanan/semester, satutahunan).



VIII. PENUTUP

Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyangga dan penyeimbang

lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting

dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Dengan pengelolaan hutan yang optimal

memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional dan dunia internasional dalam

mensejahterakan masyarakat.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan

kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan KPH Model

Poigar harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, tanpa

mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam

pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan kedua fungsi tersebut.

Kondisi hutan di wilayah KPH Model Poigar belakangan ini sangat memprihatinkan yang

ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi dibidang

kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal

logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan,

meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan

upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debirokratisasi.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hutan di wilayah KPH Model

Poigar dalam upaya menjaga kelestarian hutan, diperlukan tata kelola yang baik sesuai

perkembangan dan kemajuan bangsa. Suatu langkah maju yang telah dicapai saat ini adalah

pengelolaan hutan berbasis pengelolaan tingkat tapak atau yang dikenal dengan kesatuan

pengelolaan pengelolaan hutan (KPH).

Dalam mewujudkan visi dan misi KPH Model Poigar

yangmengoptimalkanfungsipengelolaanpadasetiapblok-

blokpengelolaanberdasarkanasaskelestarianhasildanekosistemhutanuntukkesejahteraanmasyaraka

tsekitarhutan untuk mencapai kemandirian dan profesional dalam pengelolaan hutan maka

pengelolaannya harus dapat diterima semua pihak yang berkepentingan terkait kawasan ini

dengan komitmen yang tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut pengelolaan hutan KPH Model

Poigar dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menyusun rencana pengelolaan hutan jangka



panjang (10 tahun) kemudian perlu segera ditindaklanjuti berupa penjabaran kedalam rencana

jangka pendek dan selanjutnya rencana tahunan dengan menyenggarakan kegiatan inventarisasi

dan penataan kawasan dipercepat guna menghindari terjadinya konflik internal dan eksternal.

Mengingat banyaknya stakholder yang diharapkan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan

pengelolaan hutan di wilayah KPH Model Poigar dan akan menjadi KPH contoh bagi KPH-

KPH lain di sekitarnya yang belum terbentuk maka rencana pengelolaan jangka panjang KPH ini

perlu segera diimplementasikan. Mengingat banyaknya para pihak (dinas/instansi) yang akan

terlibat dalam pembangunan KPH ini maka dalam implementasinya perlu dilakukan kerjasama

dalam wujud koordinasi dan sinkronisasi program yang baik dalam pelaksanaannya.

Documents

KPHP MODEL POIGARkph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/RPHJP/RPHJP_POIGAR.pdftransisi atau pembenahan menjadi langkah awal yang sangat penting. Beberapa aspek pembenahan yang perlu disiapkan