PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

1/21

II. PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG BERKAITAN

DENGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

1


2/21

1. Belum disusunnya perda tentang pokok-pokok

pengelolaan keuangan daerah

2. Belum disusunnya perkada tentang sistem dan

prosedur pengelolaan keuangan daerah

3. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran:

1) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk

peralatan dan mesin dianggarkan sebagai Belanja

Modal pemda

2) Biaya renovasi gedung milik pihak ketiga dianggarkan

sebagai Belanja Modal Gedung dan Bangunan

pemda

1. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN

PENGELOLAAN ASET DAERAH

2


3/21

4. Pengadaan:1) Pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah

ditentukan

2) Pembangunan gedung kantor tidak dapat

diselesaikan dan pembayarannya melebihi prestasipekerjaan kepada rekanan

3) Pengadaan barang daerah tanpa melalui PanitiaPengadaan Barang/Jasa melainkan dikelola langsungoleh Pengguna Anggaran

5. Penggunaan:1) Tanah pemda yang peruntukkannya sebagai jalur

hijau dijadikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum(SPBU)

1. PERMASALAHAN .......

3


4/21

6. Pemanfaatan:

1) Pengguna barang menyewakan sebagianbangunan yang digunakan kepada pihak ketiga

tanpa persetujuan pengelola barang2) Aset daerah yang digunakan pihak swasta

dengan status pinjam pakai

3) Pemanfaatan tanah dalam bentuk kerjasama

bangun guna serah (BGS) belum dicatat dalamneraca pemda dan mitra kerja tidak membayarkontribusi tetap ke pemda


4


5/21

7. Pengamanan dan Pemeliharaan:

1) Sertifikat/bukti kepemilikan sah lainnya atas asettetap masih atas nama pihak lain meskiun telah

dikuasai pemda2) Aset Tetap berupa tanah belum didukung

sertifikat namun baru memiliki Surat KeteranganTanah (SKT)

3) Aset Tetap yang dikuasai pemda tidak didukungoleh bukti kepemilikan apapun

4) Biaya pemeliharaan BMD dibebankan pada APBN


5


6/21

8) Penilaian:

1) Aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial

(fasos) belum disajikan dalam neraca karena

belum dilakukan penilaian

2) Biaya-biaya lain yang terkait dengan perolehan

aktiva tetap tidak dikapitalisasi

3) Penilaian kembali aset tetap yang dilakukanappraisal termasuk juga atas mutasi aset tetap

tahun berjalan


6


7/21

9. Penatausahaan:

1) Aset tetap berupa bangunan yang telahdibongkar belum dihapuskan dari daftar BMD

2) Saldo awal aset tetap pada neraca tidak sesuaidengan saldo akhir aset tetap yang ada padaneraca auditedperiode sebelumnya

3) Nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca SKPD

dan neraca pemda tidak sama4) Terdapat aset tetap dalam laporan BMD yang

bernilai Rp0,00


7


8/21

10) Pemindahtanganan:

1) Aset tetap yang telah diserahkan kepada pihak

lain secara fisik masih dikuasai pemda

2) Tanah hasil ruislag dan donasi belum disajikan

dalam neraca

11) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian:

1) Aset yang hilang belum dilakukan tuntutan gantirugi


8


9/21

2. SOLUSI ATAS PERMASALAHAN ASET DAERAH

1. Perlu disusun perda tentang Pokok-Pokok PengelolaanKeuangan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentangSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,yang didalamnya juga mengatur mengenai pengelolaanBMD;

2. Setiap aktivitas pengelolaan BMD agar segeraditindaklanjuti dengan akuntansinya;

3. Pencatatan dan Pelaporan BMD harus sesuai denganSAP dengan menggunakan apikasi SIMDA BMD;

4. Pengelolaan/Manajemen Aset Daerah harusdilaksanakan secara efisien dan efektif;

5. Tindak lanjut permalahan yang ditemukan auditorsegera dilaksanakan;

6. Membuat action plan menuju opini WTP 9


10/21

III. MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET DAERAH

10


11/21

1. DASAR HUKUM PENGATURAN YANG TERKAIT

DENGAN BARANG/ASET MILIK DAERAH (BMD)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan BMN/D jo. PP No. 38 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2008 tentangPengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan BMD

11


12/21

2. DEFINISI BMD

Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD

Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

12

Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari

perjanjian/kontrak

Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang

Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap


13/21

3. Pejabat Pengelola BMD

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaanpengelolaan BMD berwenang dan bertanggungjawabatas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaaan BMD.

Kepala Daerah dibantu :

Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD

Kepala SKPD selaku Pengguna BMD

13


14/21

WEWENANG KEPALA DAERAH

(PEMEGANG KEKUASAAN)

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau

pemindahtanganan tanah dan bangunan;

3. Menetapkan kebijakan pengamanan BMD;

4. Mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang

memerlukan persetujuan DPRD;

5. Menyetujui usul pemindahtanganan dan

penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;

6. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah

selain tanah dan/atau bangunan.

14


15/21

WEWENANG SETDA

(PENGELOLA BARANG)

1. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpanBMD;

2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;

3. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

pemeliharaan/perawatan BMD;4. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan,

dan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui olehKDH atau DPRD;

5. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaaninventarisasi BMD;

6. Melakukan pengawasan dan pengendalian ataspengelolaanBMD.

15


16/21

WEWENANG SKPD

(PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG)

1. mengajukan rencana kebutuhan BMD SKPD;2. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan

dan penggunaan BMD;

3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD;

4. menggunakan BMD;

5. Mengamankan dan memelihara;6. mengajukan usul pemindahtanganan BMDberupa tanah

dan/atau bangunan yang tidak memerlukanpersetujuan DPRDdan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;

7. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkankepada KDH melalui Setda;

8. melakukan pengawasan dan pengendalian;

9. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang PenggunaSemesteran (LBPS) dan Laporan Barang PenggunaTahunan(LBPT) kepada pengelola barang(Setda).

16


17/21

4. Azas Pengelolaan BMD

Fungsional : sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab

Kepastian Hukum : berdasarkan hukum dan peraturan

perundang-undangan

Transparansi dan Keterbukaan : berkaitan dengan hakmasyarakat dalam memperoleh informasi

Efisiensi : sesuai standar kebutuhan untuk

menyelenggarakan tupoksi secara optimal

Akuntabilitas : dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat

Kepastian Nilai : dapat diperoleh jumlah dan nilai yang pasti

(di Neraca)

17


18/21

5. Ruang Lingkup Pengelolaan BMD

1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

2) Pengadaan

3) Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran

4) Penggunaan

5) Penatausahaaan

6) Pemanfaatan

7) Pengamanan dan pemeliharaan

8) Penilaian

9) Penghapusan

10) Pemindahtanganan11) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

12) Pembiayaan

13) Tuntutan ganti rugi

18


19/21

6. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam

Pengelolaan BMD

Perencanaan kebutuhan BMD dan pemeliharaannyadisusun setelah memperhatikan ketersediaan BMD yangada dan data barang yang ada dalam pemakaian

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Panitia

Pengadaan Barang/Jasa dan dilaksanakan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran harusdidukung dengan administrasi yang memadai

BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan

penyelenggaraan tupoksi wajib diserahkan kepada KDHmelalui Pengelola

19


20/21

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam

Pengelolaan BMD - Lanjutan

Pengelola dan Pengguna wajib melakukan sensus BMD 5tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris

Pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan

untuk disampaikan kepada KDH melalui Pengelola Pemanfaatan BMD berupa : Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama

Pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna

Pengamanan BMD meliputi pengamanan Fisik, Administrasi,dan Hukum (bukti status kepemilikan)

Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neracapemda, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD

20


21/21

.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Jl. Pramuka No 33 Jakarta 13120

Telepon (021) 85910031

Web: http://www.bpkp.go.id

email: [email protected]

TERIMA KASIH

21

Documents

PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf