PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    1/21

    II. PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG BERKAITAN

    DENGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

    1

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    2/21

    1. Belum disusunnya perda tentang pokok-pokok

    pengelolaan keuangan daerah

    2. Belum disusunnya perkada tentang sistem dan

    prosedur pengelolaan keuangan daerah

    3. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran:

    1) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk

    peralatan dan mesin dianggarkan sebagai Belanja

    Modal pemda

    2) Biaya renovasi gedung milik pihak ketiga dianggarkan

    sebagai Belanja Modal Gedung dan Bangunan

    pemda

    1. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN

    PENGELOLAAN ASET DAERAH

    2

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    3/21

    4. Pengadaan:1) Pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah

    ditentukan

    2) Pembangunan gedung kantor tidak dapat

    diselesaikan dan pembayarannya melebihi prestasipekerjaan kepada rekanan

    3) Pengadaan barang daerah tanpa melalui PanitiaPengadaan Barang/Jasa melainkan dikelola langsungoleh Pengguna Anggaran

    5. Penggunaan:1) Tanah pemda yang peruntukkannya sebagai jalur

    hijau dijadikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum(SPBU)

    1. PERMASALAHAN .......

    3

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    4/21

    6. Pemanfaatan:

    1) Pengguna barang menyewakan sebagianbangunan yang digunakan kepada pihak ketiga

    tanpa persetujuan pengelola barang2) Aset daerah yang digunakan pihak swasta

    dengan status pinjam pakai

    3) Pemanfaatan tanah dalam bentuk kerjasama

    bangun guna serah (BGS) belum dicatat dalamneraca pemda dan mitra kerja tidak membayarkontribusi tetap ke pemda

    1. PERMASALAHAN .......

    4

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    5/21

    7. Pengamanan dan Pemeliharaan:

    1) Sertifikat/bukti kepemilikan sah lainnya atas asettetap masih atas nama pihak lain meskiun telah

    dikuasai pemda2) Aset Tetap berupa tanah belum didukung

    sertifikat namun baru memiliki Surat KeteranganTanah (SKT)

    3) Aset Tetap yang dikuasai pemda tidak didukungoleh bukti kepemilikan apapun

    4) Biaya pemeliharaan BMD dibebankan pada APBN

    1. PERMASALAHAN .......

    5

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    6/21

    8) Penilaian:

    1) Aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial

    (fasos) belum disajikan dalam neraca karena

    belum dilakukan penilaian

    2) Biaya-biaya lain yang terkait dengan perolehan

    aktiva tetap tidak dikapitalisasi

    3) Penilaian kembali aset tetap yang dilakukanappraisal termasuk juga atas mutasi aset tetap

    tahun berjalan

    1. PERMASALAHAN .......

    6

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    7/21

    9. Penatausahaan:

    1) Aset tetap berupa bangunan yang telahdibongkar belum dihapuskan dari daftar BMD

    2) Saldo awal aset tetap pada neraca tidak sesuaidengan saldo akhir aset tetap yang ada padaneraca auditedperiode sebelumnya

    3) Nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca SKPD

    dan neraca pemda tidak sama4) Terdapat aset tetap dalam laporan BMD yang

    bernilai Rp0,00

    1. PERMASALAHAN .......

    7

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    8/21

    10) Pemindahtanganan:

    1) Aset tetap yang telah diserahkan kepada pihak

    lain secara fisik masih dikuasai pemda

    2) Tanah hasil ruislag dan donasi belum disajikan

    dalam neraca

    11) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian:

    1) Aset yang hilang belum dilakukan tuntutan gantirugi

    1. PERMASALAHAN .......

    8

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    9/21

    2. SOLUSI ATAS PERMASALAHAN ASET DAERAH

    1. Perlu disusun perda tentang Pokok-Pokok PengelolaanKeuangan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentangSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,yang didalamnya juga mengatur mengenai pengelolaanBMD;

    2. Setiap aktivitas pengelolaan BMD agar segeraditindaklanjuti dengan akuntansinya;

    3. Pencatatan dan Pelaporan BMD harus sesuai denganSAP dengan menggunakan apikasi SIMDA BMD;

    4. Pengelolaan/Manajemen Aset Daerah harusdilaksanakan secara efisien dan efektif;

    5. Tindak lanjut permalahan yang ditemukan auditorsegera dilaksanakan;

    6. Membuat action plan menuju opini WTP 9

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    10/21

    III. MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET DAERAH

    10

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    11/21

    1. DASAR HUKUM PENGATURAN YANG TERKAIT

    DENGAN BARANG/ASET MILIK DAERAH (BMD)

    Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

    Negara

    Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah

    Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang

    Pengelolaan BMN/D jo. PP No. 38 Tahun 2008

    Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2008 tentangPengelolaan Keuangan Daerah

    Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

    Pengelolaan BMD

    11

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    12/21

    2. DEFINISI BMD

    Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD

    Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

    12

    Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

    Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis

    Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari

    perjanjian/kontrak

    Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang

    Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang

    telah memperoleh kekuatan hukum tetap

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    13/21

    3. Pejabat Pengelola BMD

    Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaanpengelolaan BMD berwenang dan bertanggungjawabatas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaaan BMD.

    Kepala Daerah dibantu :

    Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD

    Kepala SKPD selaku Pengguna BMD

    13

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    14/21

    WEWENANG KEPALA DAERAH

    (PEMEGANG KEKUASAAN)

    1. Menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau

    pemindahtanganan tanah dan bangunan;

    3. Menetapkan kebijakan pengamanan BMD;

    4. Mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang

    memerlukan persetujuan DPRD;

    5. Menyetujui usul pemindahtanganan dan

    penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;

    6. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah

    selain tanah dan/atau bangunan.

    14

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    15/21

    WEWENANG SETDA

    (PENGELOLA BARANG)

    1. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpanBMD;

    2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;

    3. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

    pemeliharaan/perawatan BMD;4. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan,

    dan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui olehKDH atau DPRD;

    5. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaaninventarisasi BMD;

    6. Melakukan pengawasan dan pengendalian ataspengelolaanBMD.

    15

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    16/21

    WEWENANG SKPD

    (PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG)

    1. mengajukan rencana kebutuhan BMD SKPD;2. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan

    dan penggunaan BMD;

    3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD;

    4. menggunakan BMD;

    5. Mengamankan dan memelihara;6. mengajukan usul pemindahtanganan BMDberupa tanah

    dan/atau bangunan yang tidak memerlukanpersetujuan DPRDdan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;

    7. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkankepada KDH melalui Setda;

    8. melakukan pengawasan dan pengendalian;

    9. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang PenggunaSemesteran (LBPS) dan Laporan Barang PenggunaTahunan(LBPT) kepada pengelola barang(Setda).

    16

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    17/21

    4. Azas Pengelolaan BMD

    Fungsional : sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab

    Kepastian Hukum : berdasarkan hukum dan peraturan

    perundang-undangan

    Transparansi dan Keterbukaan : berkaitan dengan hakmasyarakat dalam memperoleh informasi

    Efisiensi : sesuai standar kebutuhan untuk

    menyelenggarakan tupoksi secara optimal

    Akuntabilitas : dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat

    Kepastian Nilai : dapat diperoleh jumlah dan nilai yang pasti

    (di Neraca)

    17

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    18/21

    5. Ruang Lingkup Pengelolaan BMD

    1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

    2) Pengadaan

    3) Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran

    4) Penggunaan

    5) Penatausahaaan

    6) Pemanfaatan

    7) Pengamanan dan pemeliharaan

    8) Penilaian

    9) Penghapusan

    10) Pemindahtanganan11) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

    12) Pembiayaan

    13) Tuntutan ganti rugi

    18

  • 7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

    19/21

    6. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam

    Pengelolaan BMD

    Perencanaan kebutuhan BMD dan pemeliharaannyadisusun setelah memperhatikan ketersediaan BMD yangada dan data barang yang ada dalam pemakaian

    Pengadaan bar