INDONESIA MEDICAL COUNCIL

Praktik Dokter Praktik Dokter di Indonesiadi Indonesia

Dr. Moh. Toyibi, Sp. JP, FIHADr. Moh. Toyibi, Sp. JP, FIHAKetua Divisi Pembinaan Ketua Divisi Pembinaan

Konsil KedokteranKonsil Kedokteran1

Asean community 2015Asean community 2015

• Kompetisi kualitas pelayananKompetisi kualitas pelayanan

# Komunikasi# Komunikasi

# Informasi lengkap# Informasi lengkap

• Economic Need Test ( quota )Economic Need Test ( quota )

Hubungan Dokter-PasienHubungan Dokter-Pasien

Romawi – Yunani (Greeco Roman)

Abasiyah ( Bagdad )

Fatimiyah ( Mesir )

Nuremberg- Doctor’s Trial ‘46-’47

WMA- London 1946

Paternalisme

Mitologi

Doctor-Patient relationshipDoctor-Patient relationshipFase2 AwalFase2 Awal

Dokter

Pasien

Nuremberg

( Paternalisme )

Desakan LSM-HAM

Human Rights

Doctor-Pasien relationshipDoctor-Pasien relationshipSekarangSekarang

Dokter

Kompetensi

Pasien

( Partnership )

Komunikasi

Rasional

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

6

Dasar Hukum Praktek Dokter

1. UU Praktek Kedokteran ( no. 29 th 2004 )

2.UU Kesehatan ( no. 36 th 2009 )3 UU Rumah Sakit ( no. 44 th 2009 )4.UU Pelayanan Publik ( no. 25 th 2009 )

Dokter Pelamar ClinicalAppointment

UraianClinical Preveledge

Sub komiteKredensial

Direktur RSSpt KKI-STR

Dokter Pelamar

1. Mengisi Clin.delineation (Laundry list)

2. Dinilai -Ilmu -Psikomotor -Prof. conduct

Subkomite Kredensial

Subkomite Etik dan Disiplin

Spt MKEK ( IDI ) – MKDKI ( Negara )

- 28 Butir Pelanggaran Disiplin- Etik Hubungan antar sejawat

Dokter Pasien

Hubungan yang baik Intinya : komunikasi (Good Relationship)

Kualitas Pelayanan yang baik ( Good Quality of Service )

Praktik Kedokteran yang baik ( Good Medical Practice )

Pelayanan Yang Baik( Good Medical Service )

Memiliki Kompetensi

Memiliki Sikap Etis

Patient centered

Competencies in Profession 

Mastery of Theoretical Knowledge

Capacity to Solve Problems

Application of Theoretical

Knowledge to Practice

Ability to Create Knowledge as

Well as Possess It

Enthusiasm and Commitment to

Patients

Commitment to Continuous

Learning About the Profession

Praktek di RS : Teratur, terstruktur Lebih berdisiplin

Pengawasan : Komite Medis

Praktik Pribadi : Lebih bebas

Pengawasan: Dinkes IDI/PDGI Masyarakat

• Considered expert• Has a high degree of systematic knowledge with a theoritical base• Primary orientation is public interest• Has a high degree of self-control of behaviour governed by the code of ethics

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

15

Dokter PasienS I P( Surat Ijin Praktek )

S T R Pengakuan Negara atas kompetensi = kewenangan berpraktek

Hak2 Pelayanan

1. Mendapat informasi yang benar, ttg : - Diagnosis - Tata cara tindakan medis - Tujuan tindakan medis - Risiko & komplikasi yang timbul - Alternatif tindakan lain & risikonya - Prognosis

UU Nomor 29 Th.2004 tentang Praktik KedokteranUU Nomor 36 Th.2009 tentang KesehatanUU Nomor 44 Th 2009 tentang Rumah Sakit

Hak-Hak Pasien

3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis

4. Memberikan persetujuan tindakan medis, setelah mendapat penjelasan lengkap, termasuk biaya pengobatan

2. Meminta second opinion dari dokter lain

Hak-Hak Pasien

5. Menolak Tindakan Medis

7. Mendapatkan Isi Rekam Medis

8. Mengadu kepada MKDKI / Pidana / Perdata (ganti Rugi)

Hak-Hak Pasien

1.Memberi pelayanan sesuai dg standar profesi, standar prosedur operasional & kebutuhan pasien

2.Merujuk pasien kpd dokter yg mempunyai keahlian & kemampuan yg lebih baik

3.Merahasiakan segala sesuatu ttg pasien, bahkan stlh pasien meninggal

4. Melakukan Pertolongan Darurat atas dasar Kemanusiaan

5. Mengikuti perkembangan dan menambah Ilmu kedokteran

Kewajiban Dokter

1. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan

2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter

3. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya

4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

5. Menghormati hak pribadi dokter

Kewajiban Pasien

1.Memperoleh perlindungan Hukum,jika tindakannya sesuai dg standar profesi dan standar prosedur operasional ( knowledge, skill, professional attitude )

2. Memperoleh Informasi yang lengkap & jujur dari pasien atau keluarganya

3. Menerima Imbalan Jasa

4. Mempunyai hak pribadi sebagai individu

Azas Praktik KedokteranAzas Praktik Kedokteran

• IlmiahIlmiah

• ManfaatManfaat

• KeadilanKeadilan

• KemanusiaanKemanusiaan

• KeseimbanganKeseimbangan

• Perlindungan dan KeselamatanPerlindungan dan Keselamatan

Acuan Kaidah MoralAcuan Kaidah Moral

• Menghormati martabat ManusiaMenghormati martabat Manusia

( respect for person )( respect for person )

• Berbuat baik ( beneficience )Berbuat baik ( beneficience )

• Tidak berbuat yang merugikanTidak berbuat yang merugikan

( non-maleficience )( non-maleficience )

• Keadilan ( justice )Keadilan ( justice )

1. Medical error ( kesalahan tindakan medis ) Rencana benar, ttp tidak terlaksana spt rencana itu2. Adverse clinical incidence Berpotensi cidera pada pasien, dan ternyata terjadi3. Adverse clinical event ( KTD ) Kejadian tidak diduga sebelumnya4. Near Miss Kejadian yang dg cepat dpt diatasi

Disiplin Hukum

Etk

IDIDinkes Komdis

MKDKI

Dinkes

IDI/PDGI

Etik DisiplinHukum

MKEK/MKEKG

MKDKI

Komdis RS

MKEK/MKEKG IDI / PDGI( Majelis Kehormatan Etik Kedokteran )

MKDKI( Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia )

Sanksi Etik ( tertulis )

Sanksi Disiplin ( tertulis )

IDI/PDGI

Dinkes

KKI

Sanksi Etik ( tertulis ) 1.Dinkes

2. KKI

Sanksi Disiplin

2 KKI

Sanksi Hukum

Eksekusi

IDI/PDGI

Dinkes

Peringatan

Suspend STR

Re-edukasi

KKI

Dinkes IDI/PDGI

Pemantauan berkala

Mendengar dari masyarakat

Mecatat

Jalur Informasi

KKI DinkesCabut sementara STR

IDI/PDGI

RS

SelesaiMenjalankan Sanksi

KKI

DinkesLapor

LaporSTRPulih

SIPPulih

4

IDI/PDGI

RS

1 2

3

1

5

KKI

MKDKI

Otonom dalam tugas

11 orang ( 3 orang SH )

Usulan: IDI /PDGI

Dipilih & dilantik Menkes

Hubungan KKI-MKDKI

MKDKI

-Bisa dibentuk di provinsi oleh KKI atas usul MKDKI

-Bertugas menegakkan disiplin Dokter/Drg dlm menjalankan praktek, dengan menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin

1. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten

2.Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi sesuai

3.Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tertentu

4. Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai, atau tidak melakukan pemberitahukan perihal penggantian tersebut.

5.Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan membahayakan pasien

6. Dalam penatalaksanaan pasien, tidak sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, sehingga dapat membahayakan pasien

7. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan

8. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai kepada pasien dan keluarganya

9. Melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat atau wali atau pengampunya

10. Dengan sengaja tidak membuat atau menyimpan rekam medik

11. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk penghentian kehamilan

12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarga

13. Menjalankan Praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau keterampilan atau teknologi yang belum diterima.

14. Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian

15. Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan

16. Menolak atau menghentikan tindakan pengobatan thd pasien tanpa alasan yang layak dan sah sbgmn diatur dlm perundangan atau etika profesi

17. Membuka rahasia kedokteran sbgmn diatur dlm perundangan atau etika profesi

18. Membuat keterangan medik yg tdk didasarkan kpd hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut

19. Turut serta dalam perbuatan yg termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati

20. Meresepkan atau memberikan obat gol. narkotika yg tdk sesuai dg aturan perundangan atau etika profesi

21. Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan thd pasien di tempat praktek

22. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yg bukan haknya

23. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan baik lisan atau tulisan yg tdk benar atau menyesatkan

25. Ketergantungan pd narkotika, psikotropika alkohol serta zat adiktif lainnya.

26. Menggunakan STR atau SIP dan/atau sertifikat kompetensi yg tidak sah

27. Ketidakjujuran dlm menentukan jasa medik

28. Tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti yg diperlukan MKDKI untk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin

47

Legalitas Praktik & Monitoring

- Ijazah- Sertifikat Kompetensi

KKI ( Konsil Kedokteran Indonesia )

S T RS I P DinKes Kab/Kota

Rekomendasi IDI/PDGI Cab

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

48

Apa & Siapa KKI

Badan otonom, mandiri,non struktural dan Independen yg dibentuk oleh Negara

( UU RI no.29 th 2004, psl 4 sd 25 )

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

49

Apa & Siapa KKITujuan

1.Melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan

2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan oleh dokter & dokter gigi

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

50

Apa & Siapa KKI

• Ditetapkan oleh Presiden RI dan Bertanggung Jawab kepada Presiden RI

• Berkedudukan di Ibukota Negara RI

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

51

Apa & Siapa KKIKomposisi :

1. AIPKI dan AIPKGI2. ARSPI 3. Wakil dari Kemkes RI4. Wakil dari Kemdiknas RI5. Wakil dari Masyarakat6.Wakil dari IDI & PDGI7.Wakil dari Kolegium IDI & PDGI

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

PELANTIKAN ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA PERIODE TAHUN 2009-2014

ANGGOTA KKI

Terdiri dari :

-7 orang Dokter-7 orang Dokter Gigi-3 orang Tokoh Masyarakat

Kasus yang ditanganiMKDKI

sd akhir Maret 2013

Maret

DOKTER DIADUKAN BERDASARKAN SPESIALISASI

MASYARAKATINSTITUSI Dinkes RS Depkes AsuransiTEN-KES Dr/Drg

5757

Tahun 2007Jakarta

: 5Tangerang

: 1Cirebon

: 1Semarang

: 1Yogyakarta : 1Riau

: 1Sorong

: 1

Tahun 2006 Jakarta :

5 Lampung :

1 Surabaya :

1 Banjarmasin :

1 Solo :

1

Tahun 2008 Jakarta :

10 Tangerang :

2 Medan :

1 Bandung :

1 Batam :

1 Bengkulu :

1 Kalbar :

1 Bogor :

1 Depok :

1

Tahun 2009 Jakarta :15 Jatim :4 Kepri :2 Sumut :3 Sulsel : 1 Sulteng : 1 Kalbar : 2 Jabar : 3 Banten : 4 DIY : 1

Tahun 2010Tangerang : 4Sumut : 1Kepri : 1Jakarta : 33Jabar : 3Jatim : 4NTB : 1Kaltim : 1Sulsel : 1

April 2011 Jakarta :

6 Jatim : 2 DIY : 1 Lampung :

1 Sulteng :

1 Sumut :

1

KOMUNIKASI KOMUNIKASI INGKAR JANJI INGKAR JANJI

(DISHONESTY/FRAUD)(DISHONESTY/FRAUD) PENELANTARANPENELANTARAN PEMBIAYAANPEMBIAYAAN STANDAR PELAYANANSTANDAR PELAYANAN KASUS RUMAH TANGGAKASUS RUMAH TANGGA KOMPETENSIKOMPETENSI IKLANIKLAN

Penanganan pengaduan oleh MKDKI

2006-Juni 2011 :137 pengaduan

25 pengaduan dihentikan karena dicabut oleh pengadu.26 pengaduan ditolak/tidak diterima pada tahap pemeriksaan awal dengan alasan :

1) Pengaduan tidak memenuhi persyaratan misalnya pengadu dan/atau teradu tidak dapat diketahui keberadaannya.

2) Keterangan/informasi dalam pengaduan tidak lengkap.

3) Tindakan medis terjadi sebelum UU Praktik Kedokteran ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2004.

4) Tidak terdapat dugaan kuat pelanggaran disiplin profesi maupun dugaan pelanggaran etika profesi kedokteran.

5) Dokter/dokter gigi yang diadukan tidak terregistrasi di KKI.

42 Pengaduan yang melibatkan 74 dokter/dokter gigi, telah mendapatkan Keputusan :

• 40 Teradu tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran

• 34 teradu ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran Jenis sanksi disiplin yang diberikan:

20 teradu diberi peringatan tertulis;

14 teradu direkomendasikan untuk dicabut sementara STR/SIP;

• 6 diantara 34 teradu wajib mengikuti program reedukasi.

44 pengaduan masih dalam penanganan sampai dengan bulan Juni 2011.

Terima Kasih

( Perkonsil 89 / 2009 )

Ditjen Dikti

Pemohon KKI MKKI

Kolegium

Institusi Pendidikan

STR

Pemohon KKI Kolegium Kualifikasi kompetensiSert komSTR Smtr

Pemohon KKI Kolegium Kualifikasi kompetensiSert komSTR Smtr

Institusi Pendidikan ADAPTASI

Dokter WNA yg akan memberikan pendidikan & pelatihanDlm rangka alih iptek ( Perkonsil 37/ 2007 )

Pemohon-Institusi Pendidikan- RS Pendidikan -PB IDI

KKI Kolegium

- Kemkes RI - Dinkes Prop/Kab

Di - RS Pendidikan - non Pendidikan ks dg RS Pendidikan