UU NO 29/2004 TTG PRAKTIK KEDOKTERAN

Oleh

Dr.Anny Isfandyarie Sarwono

FK UMM, 2011

POKOK BAHASAN• Definisi Praktik Kedokteran• Asas dan Tujuan• Konsil Kedokteran Indonesia• Pendidikan & Pelatihan Kedokteran• Registrasi Dokter• Penyelenggaraan Praktik Kedokteran• Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia• Larangan dlm praktik kedokteran• Pidana bagi yg melanggar larangan & kewajiban

DEFINISI PRAKTIK KEDOKTERAN

• Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yg dilk o/ dokter dan dokter gigi thd pasien dlm melaksanakan upaya kesehatan. (pasal 1.1)

• Dokter & dokter gigi adalah dokter, DS, drg, dan drg Spes lulusan pend kedokt atau KG baik didlm maupun di luar negeri yg diakui Pemerintah RI sesuai dg perat. perundang-undangan.(pasal 1.2)

• Pasien adalah setiap orang yg melk konsultasi masalah kesehatannya utk memperoleh yankes yg diperlukan baik secara langsung maupun tdk langsung kpd dokter atau dokter gigi (ps 1.10)

ASAS PRAKTIK KEDOKTERAN(pasal 2)• Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila

dan didasarkan pada : Nilai ilmiah; Manfaat; Keadilan; kemanusiaan; Keseimbangan; serta Perlindungan dan keselamatan pasien

ASAS NILAI ILMIAH

• Nilai ilmiah adalah bahwa praktik kedokteran harus :

Didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yg diperoleh dalam pendidikan termasuk pendidikan berkelanjutan

Berdasar pada pengalaman dan Berdasar pada etika profesi

ASAS MANFAAT &ASAS KEADILAN• Penyelenggaraan praktik kedokteran harus

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

• Penyelenggaraan praktik kedokteran harus mampu memberikan pelayanan yg adil dan merata kepada setiap orang dg biaya yg terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yg bermutu.

ASAS KEMANUSIAAN & ASAS KESEIMBANGAN• Asas kemanusiaan adalah bahwa dalam

penyelenggaraan praktik kedokteran memberikan perlakuan yg sama dg tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

• Asas keseimbangan adalah bahwa dalam penyelenggaraan praktik kedokteran tetap menjaga keserasian serta keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat.

ASAS PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN PASIEN• Asas perlindungan dan keselamatan pasien

adalah bahwa dalam penyelenggaraan praktik kedokteran tidak hanya memberikan yankes semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dg tetap memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien.

TUJUAN UU(pasal 3)• Pengaturan praktik kedokteran bertujuan

utk :

a. Memberikan perlindungan kpd pasien;

b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu yanmed yg diberikan o/ dokter dan drg;

c. Mbrk kepastian hukum kpd masyarakat, dokter & dokter gigi

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

• Utk melindungi masy penerima jasa yankes dan meningkatkan mutu yankes dr dokter dan drg, dibentuk KKI yg td Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi (Pasal 4 ayat 1).

• Fungsi KKI (pasal 6) :

pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter & drg yg menjalankan praktik kedokteran, dlm rangka meningkatkan mutu yanmed.

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (2)

• Tugas KKI (Pasal 7) :

a. Melakukan registrasi dokter dan drg

b. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan drg; dan

c. Melakukan pembinaan thd penyelenggaraan praktik kedokteran yg dilaks bersama lembaga terkait sesuai dg fungsi masing-2.

WEWENANG KKI (pasal 8)a. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan drg;b. Menerbitkan dan mencabut STR dokter & drg;c. Mengesahkan standar kompetensi dokter dan drg;d. Melk pengujian thd p’syaratan registrasi dokter & drg;e. Mengesahkan penerapan cabang I.Kedokt dan KG;f. Melk pembinaan bersama thd dokter & drg mengenai pelaks

etika profesi yg ditetapkan o/ org profesi; dang. Melk pencatatan thd dokter & drg yg dikenakan sanksi o/ org

profesi atau perangkatnya krn melanggar ketentuan etika profesi.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEDOKTERAN & KG• Diklat kedokt atau KG, utk mbrk kompetensi kpd dokter

atau drg, dilaks sesuai dg standar pend profesi kedokt atau KG (Pasal 27).

• Setiap dokter/drg yg berpraktik wajib mengikuti diklat kedokt atau KG berkelanjutan yg diselenggarakan o/ org profesi dan lembaga lain yg diakreditasi o/ org profesi dlm rangka penyerapan perkembangan I. Penget dan teknologi kedokteran atau KG (Pasal 28 ayat 1).

REGISTRASI DOKTER• Setiap dokter & drg yg melk praktik kedokteran di Indonesia

wajib memiliki STR yg diterbitkan o/ KKI (ps 29 ayat 1 & 2).• P’syaratan utk memperoleh STR (ps 29 ayat 3) :a. Memiliki ijazah dokter,DS,drg, atau DrgSpb. Mempunyai surat pernyataan tlh mengucapkan sumpah/janji

dokter atau drg;c. Memiliki surat keterangan sehat fisik & mental;d. Memiliki sertifikat kompetensi; dane. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan

etika profesi.

MASA BERLAKU STR(pasal 29 ayat 4)• STR berlaku selama 5 tahun dan diregistrasi

ulang setiap 5 tahun sekali dg tetap memenuhi persyaratan sbgm dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d yi :

Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

Memiliki sertifikat kompetensi.

STR TIDAK BERLAKU (pasal 33)• STR tidak berlaku karena :

a. Dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Habis masa berlakunya dan ybs tidak mendaftar ulang;

c. Atas permintaan ybs;

d. Ybs meninggal dunia; atau

e. Dicabut KKI

WEWENANG SES MEMILIKI STR(Pasal 35)

Melk PK sesuai dg pend dan kompetensi yg dimiliki, yi :a. Mewawancarai pasien;a. Memeriksa fisik & mental pasien;b. Menentukan pemerk penunjang;c. Menegakkan Dx;d. Menentukan penatalaksanaan & pengobatan pasien;e. Melk tindakan kedokteran/KG;f. Menulis resep obat dan alkes;g. Menerbitkan srt keterangan dokter/drg;h. Menyimpan obat dlm jml & jenis yg diizinkan;i. Meracik & menyerahkan obat kpd Px, bagi yg praktik didaerah

terpencil yg tidak ada apotek

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN (ps 36 – ps 54)• SIP & p’syaratan memperoleh SIP;• Pelaksanaan praktik;• Standar pelayanan;• Persetujuan Tindakan Kedokt;• Rekam Medis;• Rahasia Kedokteran;• Kendali Mutu & Kendali Biaya;• Hak & Kewajiban Dokter/drg;• Hak & Kewajiban Pasien

SIP (pasal 36-37)

• Setiap dokter dan drg yg melk praktik kedokt di Indonesia wajib memiliki SIP.

• SIP tsb pasal 36, dikeluarkan o/ pejabat kesh yg b’wenang di kab/kota tempat praktik kedokteran atau KG dilaksanakan.

• SIP dokter/drg …. hanya diberikan utk paling banyak 3 tempat.(ps 37 ayat 2)

• 1 SIP hanya b’laku utk 1 tempat praktik.

PERSYARATAN UTK MEMPEROLEH SIP

• Utk memperoleh SIP dokter/drg harus (pasal 38) :

a. Memiliki STR yg masih berlaku

b. Mempunyai tempat praktik; dan

c. Memiliki rekomendasi dr organisasi profesi• SIP msh tetap b’laku sepanjang :

a. STR masih b’laku; dan

b. Tempat praktik masih sesuai dg yg tercantum dlm SIP.

PELAKSANAAN PRAKTIK• Praktik kedokteran diselenggarakan bdsrkan pd

kesepakatan ant dokter/drg dg pasien dlm upaya utk pemeliharaan kesh, pencegahan penyakit, peningkatan kesh, pengobatan penyakit dan pemulihan kesh. (pasal 39).

• Dokter/drg yg b’halangan menylenggarakan praktik kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter/drg pengganti (pasal 40 ayat 1).

• Dokter/drg pengganti harus dokter yg memiliki SIP (pasal 40 ayat 2).

PELAKSANAAN PRAKTIK (2)

• Dokter/drg yg tlh mempunyai SIP dan menyelenggarakan praktik kedokt sbgm dimaksud ps 36, wajib memasang papan nama praktik kedokteran (pasal 41 ayat 1).

• Dokter/drg dlm menyelenggarakan praktik kedokt wajib mengikuti standar pelayanan kedokt atau KG (pasal 44 ayat 1).

• Std pelayanan sbgm dimaksud ayat 1 dibedakan menurut jenis dan strata nayankes.

PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN/KG (pasal 45)(1). Setiap tindakan kedokt/KG yg akan dilakukan o/

dokter/drg thd pasien harus mdpt persetujuan.(2). Persetujuan sbgm dimaksud pd ayat (1) sekurang-

kurangnya mencakup :a. Diagnosis dan tatacara tindakan medisb. Tujuan tindakan medis yg dilakukan;c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;d. Risiko dan komplikasi yg mungkin terjadi; dane. Prognosis thd tindakan yg dilakukan.

PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (2)(4). Persetujuan sbgm dimaksud pada ayat (2)

dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.

(5). Setiap tindakan kedokteran atau KG yg mengandung risiko tinggi harus diberikan dg persetujuan tertulis yg ditandatangani oleh yg berhak memberikan persetujuan.

REKAM MEDIS(pasal 46 – 47)(1). Setiap dokter/drg dlm menjalankan praktik

kedokt wajib membuat rekam medis.(2).rekam medis sbgm dimaksud pd ayat (1)

harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima yankes.

(3). Setiap catatan reka medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yg mbrk pelayanan atau tindakan.

REKAM MEDIS (2)

(1). Dokumen rekam medis sbgm dimaksud ps 46 merup milik dokter, drg, atau nayankes, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.

(2). Rekam medis sgbm dimaksud pd ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya o/ dokter / drg dan pimpinan nayankes.

RAHASIA KEDOKTERAN(pasal 48)(1). Setiap dokter atau drg dlm melaksanakan praktik

kedokt wajib menyimpan rahasia kedokteran.

(2). Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya utk : Kepentingan kesehatan pasien Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dlm

rangka penegakan hukum Permintaan pasien sendiri Berdasarkan ketentuan perundang-undangan

KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA (pasal 49)(1). Setiap dokter atau drg dlm melaksanakan praktik

kedokteran atau KG wajib menyelenggarakan kendali mutu & kendali biaya

(2). Dlm rangka pelaksanaan kegiatan sbgm dimaksud ayat (1) dpt diselenggarakan audit medis.

(3). Pembinaan dan pengawasan ketentuan sbgm dimaksud pd ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh organisasi profesi.

HAK DOKTER(pasal 50)• Dokter/drg dlm melaks praktik kedokt memp hak :a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang

melaksanakan tugas sesuai dg std profesi dan std prosedur operasional;

b. Mbrk yanmed menurut std profesi & std prosedur operasional;

c. Memperoleh informasi yg lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan

d. Menerima imbalan jasa.

KEWAJIBAN DOKTER(pasal 51)• Dokter/drg dlm melaks praktik kedokteran mempunyai kewajiban :a. Mbrk yanmed sesuai dg std profesi, std prosedur operasional

serta kebutuhan medis pasien;b. Merujuk pasien ke dokter/drg lain yg mempunyai keahlian atau

kemampuan yg lbh baik, apabila tdk mampu melk suatu pemr atau pengobatan;

c. Merahasiakan sgl sesuatu yg diketahuinya ttg pasien, bahkan jg setelah pasien itu meninggal dunia;

d. Melk pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yg b’tugas dan mampu melakukannya; dan

e. Menambah ilmu penget & mengikuti perkemb I.Kedokt

Std Profesi Std Prosedur Operasional

Pengertian/ definisi

Btsn kemamp:•Knowledge•Skill•Professional attitudemin.yg hrs dikuasai utk dpt melakukan keg prof pd masy sec mandiri

Perangkat instruksi/langkah2 yg dibakukan utk mnyelesaikan suatu proses kerja rutin ttt

Mbrk langkah yg benar&terbaik bdsr konsensus brsama utk melk kegiatan&fs yankes

Badan Pembentuk Peraturan

Organisasi Prof IDI (PDPI)

Nayankes dg berpedoman kpd standar profesi

Contoh WSD oleh DS Paru Persiapan&prosedur pemasangan WSD

HAK PASIEN(pasal 52)• Pasien, dlm mnrm pelayanan pd praktik kedokteran,

mempunyai hak :a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap ttg tindakan

medis sbgm dimaksud dlm pasal 45 ayat (3);b. Meminta pendapat dokter/drg lain;c. Mendapatkan pelayanan sesuai dg kebutuhan medis;d. Menolak tindakan medis;e. Mendapatkan isi rekam medis

KEWAJIBAN PASIEN(pasal 53)• Pasien, dlm menerima pelayanan pada praktik

kedokteran, mempunyai kewajiban :

a. Mbrk informasi yg lengkap dan jujur ttg masalah kesehatannya;

b. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter/drg;

c. Mematuhi ketentuan yg b’laku di nayankes; dan

d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yg diterima

MKDKI(pasal 55-65)• Utk menegakkan disiplin dokter & drg dlm penyelenggaraan

praktik kedokt, dibentuk MKDKI. (pasal 55 ayat 1).• MKDKI b’tugas (pasal 64) :a. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus

pelanggaran disiplin dokter dan drg yg diajukan; danb. Menyusun pedoman dan tatacara penanganan kasus

pelanggaran disiplin dokter/drg* Yg dimaksud dg penegakan disiplin adalah penegakan aturan-

2 dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dlm pelaksanaan pelayanan yg harus diikuti oleh dokter dan drg. (penjelasan pasal 55 ayat 1).

PENGADUAN(pasal 66)(1). Setiap orang yg mengetahui atau kepentingannya

dirugikan atas tindakan dokter/drg dlm menjalankan praktik kedokteran dpt mengadukan secara tertulis kpd Ketua MKDKI

(2). Pengaduan sekurang-kurangnya hrs memuat :a. Identitas pengadu;b. Nama dan alamat tempat praktik dokter atau drg

dan waktu tindakan dilakukan;c. Alasan pengaduan.

PENGADUAN (2)

• Pasal 66 ayat (3):

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang utk melaporkan :

Adanya dugaan tindak pidana kpd pihak yg b’wenang; dan/atau

Menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

KEPUTUSAN MKDKI(pasal 69)(1). Keputusan MKDKI mengikat dokter, drg, dan KKI.(2). Keputusan sbgm dimaksud pada ayat (1) dpt

berupa : Dinyatakan tidak bersalah atau Pemberian sanksi disiplin.(3). Sanksi disiplin dpt berupa :a. Pemberian peringatan tertulis;b. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP, dan/atauc. Kewajiban mengikuti diklat di institusi pend.dok

LARANGAN DLM UU PRADOK(pasal 42 dan 73)• Pimpinan nayankes dilarang mengizinkan

dokter/drg yg tidak memiliki SIP utk melk praktik kedokteran di nayankes tsb (pasal 42).

• Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yg menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah ybs adalah dokter atau drg yg telah memiliki STR dan/atau SIP.(pasal 73 ayat 1).

LARANGAN DLM UU PRADOK (2)

• Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dlm memberikan pelayanan kpd masyarakat yg menimbulkan kesan seolah-olah ybs adalah dokter/drg yg tlh memiliki STR dan/atau SIP (pasal 73 ayat 2).

• Ketentuan sbgm dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yg diberi kewenangan o/ peraturan perundang-undangan. (pasal 73 ayat 2).

• Tenaga kesehatan dimaksud antara lain bidan dan perawat yg diberi kewenangan utk melakukan tindakan medis sesuai dg peraturan perundang-undangan (penjelasan pasal 73 ayat 3)

SANKSI THD PELANGGARAN KEWAJIBAN

• Pelanggaran kewajiban thd STR melk praktik kedokt tanpa STR pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (pasal 75 ayat 1).

• Pelanggaran kewajiban thd SIP melk praktik kedokt tanpa SIP pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (pasal 76).

SANKSI THD PELANGGARAN KEWAJIBAN (2)• Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling

banyak bagi setiap dokter yg dg sengaja melk praktik kedokteran :

tanpa memasang papan nama sbgm dimaksud pasal 41 ayat (1) pasal 79 a

Tidak membuat rekam medis sbgm dimaksud pasal 46 ayat (1) pasal 79 b

Tidak memenuhi kewajiban sbgm dimaksud pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e pasal 79 c

PASAL 79 c jo PASAL 51 a - e• Tdk mbrk yanmed sesuai dg std profesi, std prosedur

operasional, serta kebutuhan medis pasien pidana• Tidak merujuk pasien kedokter yg mempunyai keahlian atau

kemampuan lbh baik ketika tdk mampu melk pemr/pengobatan pidana

• Tidak merahasiakan segala sesuatu yg diketahui ttg pasien (bahkan jg setelah pasien meninggal) pidana

• Tidak melk pertolongan darurat pidana• Tidak menambah I.Penget dan mengikuti perkemb I. Kedokt

pidana

SANKSI THD PELANGGARAN LARANGAN

• Dipidana dg pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000,- bagi setiap orang yg dg sengaja :

> menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yg menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah ybs adalah dokter/drg yg telah memiliki STR dan/atau SIP (pasal 77)

> Menggunakan alat, metode atau cara lain dlm memberikan pelayanan kpd masy yg menimbulkan kesan seolah-olah ybs adalah dokter/drg yg telah memiliki STR dan/atau SIP (Pasal 78)

SANKSI THD PELANGGARAN LARANGAN DLM PASAL 42• Pasal 80 :(1). Setiap orang yg dengan sengaja mempekerjakan

dokter/drg sbgm dimaksud dlm Pasal 42, dipidana dg pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,-

(2). Dlm hal tindak pidana sbgm dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, mk pidana yg dijatuhkan adalah pidana denda sbgm dimaksud pada ayat (1) di (+) 1/3 atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

KAIDAH HUKUM

Error iuris nocetTidak tahu hukum, tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapuskan pemidanaan, karena semua orang dianggap tahu hukum.