Politik Antar Bangsa Bag 1 Sd 4

Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 1

Politik Antar Bangsa

Bagian 1

Teori dan Praktik Politik Internasional

Enam Prinsip Realisme Politik

1. Realisme politik menganggap bahwa politikm seperti masyarakat umumnya,

dikendalikan oleh hukum-hukum objektif yang berakar pada hakikat manusia.

2. Petunjuk utama yang membantu realisme politik untuk menemukan jalannya melintasi

bentangan alam politik internasional ialah konsep kepentingan yang diartikan dalam

istilah kekuasaan.

3. Realisme menganggap bahwa konsep utamanya tentang kepentingan yang ditegaskan

sebagai kekuasaan merupakan kategori objektif yang berlaku secara universal tetapi tidak

memberi sifat pada konsep itu dengan arti yang sudah ditentukan secara definitif.

4. Realisme politik menyadari pentingnya moral dari tindakan politik. Realisme politik

menyadari pula ketegangan yang tidak dapat dihindarkan antara perintah antara perintah

moral dan syarat-syarat dari tindakan politik yang berhasil.

5. Realisme politik menolak mengidentifikasi cita-cita moral bangsa tertentu dengan

hukum-hukum moral yang menguasai alam semesta.

6. Maka, perbedaan antara realisme politik dengan mahzab pemikiran lain adalah nyata dan

menyuluruh. Akan tetapi, banyak dari teori realisme politik mungkin disalahartikan dan

disalahkan-tafsirkan, tidak ada yang menyangkal sikap intelektual dan moralnya yang

khusus terhadap masalah yang bersifat politik.

Buku ini membahasas

1. Mengenai kekuatan-kekuatan yang menentukan hubungan politik

Kekuatan yang menentukan hubungan politik diantara bangsa-bangsa dan memahami

cara-cara kekuatan itu bekerja dan terhadap hubungan politik internasional serta lembaga-

lembaga. Politik International mencakup sejarah, masalah terkini, hukum international,

hubungan antar negara, sehingga mampu untuk meramalkan apa yang akan terjadi di

masa akan datang. Perlu diingat bahwa keadaan politik tertentu dapat menyebabkan

perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri tertentu.

2. Mengenai masalah perdamaian internasional

Yang membahas antara kekuasaan dan perdamaian. Dalam dunia yang berkekuatan

pendorongnya yaitu hasrat negara-negara berdaulat untuk kekuasaan, perdamaian hanya

dapat dipelihara oleh dua alat yaitu mekanisme kekuatan sosial yang mengatur sendiri

dan pembatasan atas perebutan norma tersebut dalam bentuk moralitas internasional,

hukum internasional dan opini umum dunia.

Bagian 2

Politik Internasional sebagai Perebutan Kekuasaan

Politik Internasional sama seperti semua politik yaitu perebutan kekuasaan. Tidak semua

tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara berkenaan dengan negara lain adalah bersifat politik

dan tidak semua Negara seantiasa terlibat dalam taraf yang sama dalam politk luar negeri.

Kekuasaan politik memberikan kepada pihak yang disebut pertama pengawasan atas

tindakan tertentu oleh pihak yang disebut terakhir, melalui dampak yang diakibatkan pihak

pelaksana atas pihak yang terkena. Kekuasaan ini dapat pula digunakan melalui

perintah,wewenamg, ancaman atau karisma orang atau jabatan atau gabungan. Dengan

dilakukan empat perbedaan yaitu :

a. Kekuasaan dan pengaruh

b. Kekuasaan dan kekuatan

c. Yang dapat dipakai dan tidak dapat dipakai

d. Kekuasaan yang sah dan tidak sah.

Dalam politik internasional kekuatan bersenjata sebagai ancaman atau kemampuan

merupakan faktor manajerial yang penting yang membantu kekuatan politk suatu Negara.

Pemakaian kekuatan fisik menyebabkan unsur psikologis hubungan politik itu hilang sehingga

harus dibedakan kekuatan militer dan politik. Dalam urusan internasional yang selalu menjadi

pembicaraan adalah politk ekonomi keuangan, territorial dan militer.

Seperti haknya semua politik cita-cita akan kekuasaan menjadi unsur yang membedakan

dalam politik internasional karena terpaksa merupakan politik kekauasan. Tetapi ternyata

perebutan kekuasaan dapat dihilangkan dengan cara mengorganisasi dunia, seperti adanya

Perserikatan bangsa-bangsa. Dan dengan cara demokrasi sehingga kehendak rakyat yang harus

berlaku.


Merosotnya peran yang dimainkan oleh kekuatan di kancah internasional berasal dari

dua sumber yaitu: filsafat politik internasional yang menguasai lebih dari stengah dari abad 19

seperti dikuasainya kelas menengah oleh kaum ningrat dan yang satu lagi adalah keadaan politik

dan intelektual khusus yang menentukan hubungan Amerika Serikat terhadap sisa dunia.

Abad ke-19 mengembangkan “ilmu tentang perdamaian” sebagai cabang pengetahuan

ilmiah yangterpisah. Teori dan praktek plebisit internasional juga merupakan perwujudan khas

dari pendekatan rasionalis terhadaap masalah internasional.

Perebutan Kekuasaan : Politik Status Quo

Semua politik baik dalam maupun internasional menerapkan tiga pola dasar yaitu

berusaha memelihara kekuasaan atau meningkatkan kekuasaan atau memperagakan kekuasaan.

Tiga pola politik ini berhungan dengan tiga politik internasional sehingga cenderung memelihara

kekuasaan yang menguntungkan Negara yang bersangkutan dengan demikian menjalankan

politik status quo. Konsep status quo berasal dari status quo ante bellum, istilah diplomatic yang

merujuk pada klausa yang lazim dalam perjanjian perdamaian yang mengatur mengosongkan

wilayah oleh pasukan musuh dan pemulihannya pada kedaulatan sebelum perang.

Perebutan Kekuasaan : Imperialisme

Pengamat memakai istilah “imperialistis” bukan dengan tujuan secara objektif

memberikan cirri corak pada corak politik luar negeri yang khusus tetapi untuk sebagai

penghinaan yang di pakai pengamat politk untuk mencela politik yang ditentangnya.

Tidak semua tujuan politik luar negeri untuk meningkatkan kekuasan suatu bangsa

merupakan manifestasi imperialme. Dan tidak setiap politik luar negeri yang bertujuan

memelihara imperium yang telah berdiri adalah imperialism.

Ide imperialism berasal dari Inggris, ide ini dipahami oleh Disraeli (1874)yang kemudian

dikembangkan oleh Sir Winston Churchil. Dengan ide pokok:

1. Penyatuan dan integrasi Inggris kedalam imperium yang disatukan melalui bantuan

perdagangan yang bersihat protektif.

2. Pencadangan tanah jajahan yang leluasa bagi oang inggris

3. Angkatan bersenjata yang disatukan, dan

4. Badan perwakilan pusat di London

Teri-teori ekonomi tentang imperialme dikembangkan dalam 3 mazhab yang berlainan,

yaitu: Marxis, Liberal dan teori “Iblis” tentang imperialime. Teori Marxis tentang imperialism

bertopang pada keyakinan semua keyakinan bahwa segenap gejala politik merukapan refleksi

dari kekuatan ekonomi. Dalam pandangan kaum Marxis kapitalisme merupakan kejahatan

utama dan imperialism adalah manifestonya.

Menurut teori ekonomi dan lebih khusus lagi teori “Iblis” orang-orang kapitalis memakai

pemerintah sebagai alat dalam menghasut politik imperialime. Bukti sejarah membuktikan

keunggulan politik terhadap perekonomian, “ kekuasaan raja uang…atas politik internasional”

menang dalam ucapan Profesor Schumper.

Pada hakikatnya imperialism sebagai politik dirancang untuk menghapuskan status quo.

Tiga hal yang mendorong Imperiasme:

1. Perang Yang Berakhir Dengan Kemenangan

Dalam perang Negara yang menang perang akan berusaha untuk memperoleh perubahan

dari hubungan kekuasaan dengan musuh yang dikalahkan.

2. Kalah Perang

Politik imperialism yang digunakan pihak yang menang sambil menantikan

pemenangnya akan juga menimbulkan politik imperialism bagi pihak yang kalah.

3. Kelemahan,

Negara- Negara lemah atau daerah secara politik kosong akan menarik dan akan

dimasuki oleh negara yang kuat.

Tiga tujuan imperialism:

1. Imperium Dunia

Sikap moderat nafsu untuk menaklukan merupakan cirri khas imperialism tanpa batas.

2. Imperium Kontinental

Ditentukan secara geografis dalam politik negara-negara Eropa dalam memperoleh

posisi yang lebih berpengarus di Continental Eropa.

3. Pengaruh local yang besar

Tiga metode imprialisme

1. Imperialism militer

Merupakan imperialisme yang paling jelas dan paling kasar. Ini dilakukan dengan

penaklukan militer. Biaya yang dikeluarkan pun berpotensi sangat besar dan


menghabiskan banyak biaya tanpa diketahui pasti hasil akhirnya menang atau kalah. Jadi

imperilisme ini diistilahkan judi yang dimainkan dengan taruhan tertinggi.

2. Imperialism ekonomi

Merupakan imperialisme dengan cara halus, tidak langsung, kurang efektif

dibandingkan keanekaaragaman militer, tetapi cukup efektif untuk mempertahankan

dominasi terhadap negara lain. Imperialisme ini diindikasikan dilakukn untuk menghapus

status quo dengan mengubh hubungan kekuasaan negara bukan dengan penaklukkan

tetapi dengan pengendalian ekonominya.

3. Imperialisme kebudayaan

Merupakan imperialisme yang paling halus, dengan cara penaklukkan dan pengendalin

pemikiran manusia. Tanpa harus melakukan penaklukan militer atau pun penguasaan

ekonomi. Negara imperialis ini dapat menanamkan pengaruhnya melalui pemahaman dan

pandangan Negara-negara lain yang mengikuti secara sukarela.

Melacak dan menentang politik imperialisme sebenarnya dapat dilakukan dengan memiliki

corak politik luar negri yang tepat yaitu apakah berusaha menghapuskan pembagiaan kekuasaan

yang ada atau melakukan penyesuaian-penyessuaian dalam kerangka umum stataus quo yang

ada. Bentuk penanganan imperialisme suatu negara dapat berbeda, tergantung politik luar

negeri apa yang ingin negara tersebut jalankan.

Imperialisme (yang ingin menghapus pembagian kekuasaaan) vs politik pembendungan

baik yang nyata, seperti tembok besar atau berupa kiasan seperti garis demarkaasi militer.

Imperialisme (dengan pembagian kekuasaaan) vs politik peredaan (appeasement)

merupakan kompromi yang dilakukan dengan memenuhi tuntutan suatu negara yang

melakukan ekspansi wilayah atas dasar pertimbangan nilai-nilai tertentu (misalnya,

kemanusiaan, fakta sejarah, tuntutan penduduk untuk menentukan nasibnya sendiri).

Imperialisme vs politik kekhawatiran untuk melawan imperialisme, beberapa Negara

menempuhnya dengan membentuk aliansi-aliansi. Dampak dari adanya aliansi yang

terbentuk dan menjadi kuat ini, menimbulkan kekhawatiran di intern aliansi tersebut.

Kekhawatiran terhadap sepak terjang salah satu Negara terkuat dalam aliansi yang

berbalik merugikan atau mengancam negara lain di dalam aliansi tersbut.

Perebutan Kekuasaan : Politik Prestise

Politik Prestise jarang digunakan dalam literatul politk modern, prestise merupakan salah

satu alat pembantu yang dipakai untuk politik status quo dan imperialism dapam mencapai

tujuan mereka. Seremonial diplomatik seperti mengenalkan dua besar negara asing merupaka

salah satu politik prestise. Contoh lainnya penundaan perundingan perdamaian antara Amerika,

Vietnam Utara dan Selatan karena perselisihan bentuk meja perindingan sebagai contoh lainnya.

Politik prestise sebagai politik untuk tujuan menunjukkan kekuasaan yang dimilikinya atau

dikira dimilikinya agar supaya negara lain percaya bahwa kekuasaan itu miliknya.

Disamping praktek diplomasi, politik prestise juga menggunakan peragaan militer sebagai

cara menyampaikan tujuannya. Diharapkan bahwa prestise suatu Negara cukup besat untuk

mencegah Negara lain untuk berperang. Politik prestise memiliki 2 dua tujuan akhir: prestise

untuk kepentingannya sendiri atau prestise untuk mendukung politik status quo atau imperialism.

Adalah suatu upaya menjaga agar gambaran mental yang dibentuk oleh orang lain dari

kedudukan kita dalam masyarakat, paling sedikit dengan tepat menggambarkan keadaan

sesungguhnya apabila tidak melebihinya. Tujuan: sebagai alat bantu untuk mendukung politik

status quo atau imperialisme dalam mencapai tujuan mereka

Politik prestise merupakan manifestasi dasar yang ketiga dari perebutan kekuasaan di kancah

internasional, tapi cenderung diabaikan. Hal ini disebabkan tiga alasan, yaitu:

a. Hubungan yang rumit dan tidak dapat diraba;

b. Memakai bentuk-bentuk pergaulan sosial aristokratis yang menjadi;

c. Lebih sebagai salah satu alat pembantu yang dipakai oleh politik status quo dan

imperialisme dalam usaha untuk mencapai tujuan mereka.

Ideologi dalam Politik Internasional

Ideologi dalam Politik Internasional mempunyai arti khusus (ideologi khusus) yang

mengandung unsur penyamaran dimana ideologi suatu Negara cenderung disamarkan,

sehingga antar Negara tidak saling mengetahui ideologi yang sebenarnya dari Negara yang

lain.

1. Ideologi status quo

Pemeliharaan atas kekuasaan suatu Negara tanpa mengganggu hak atas kekuasaan

negara lainBerusaha memelihara kekuasaan, meningkatkan kekuasaan, atau


memperagakan kekuasaan. Ideologi status quo ini diartikan sebagai paham yang

memfokuskan pada tindakan do nothing. Dikatakan bahwa pemeliharaan status quo ini

pada akhirnya bermuara pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Selain itu, ideologi ini juga berprinsip pada perlindungan kepentingan bersama untuk

melawan ancaman dari sumber tertentu. Ideologi ini melatarbelakangi adanya sistem

keamanan kolektif atau perjanjian saling membantu.

2. Ideologi imperialisme

Ideologi ini memiliki sifat dinamis dan diperkuat dengan doktrin hukum alam. Paham

untuk memperluas daerah kekuasaan/pengaruh, doktrin hukum alam dan menumbangkan

status quo dengan berbagai alasan yang dibenarkannya.

3. Ideologi ambiguitas

Anti imperialism, pembela status quo tapi adakalanya memihak negara

imperialispenentuan sendiri nasib suatu bangsa

Bagian 3

Kekuatan Nasional

Definisi Kekuatan

Kekuatan manusia atas pemikiran dan tindakan manusia lainnya, fenomena atau gejala yang

dapat ditemukan manakala manusia satu sama lain hidup dalam hubungan atau pergaulan sosial.

Definisi Kekuatan Nasional

Negara merupakan koleksi dari sejumlah individu yang mempunyai kesamaan ciri khas

tertentu, maka kekuatan politik luar negeri satu negara yang dimaksudkan adalah kekuatan atau

politik luar negeri sekelompok individu tertentu yang termasuk dalam negara yang sama.

Inti Kekuatan Nasional

1. Individu yang kita rujuk sebagai perwakilan negara akan bertindak atas nama negara

dalam menjalankan politik luar negeri sebagai organisasi legal

2. Simbol-simbol merupakan alat identifikasi individu dapat dengan kekuatan negara,

khususnya apabila hal itu mengacu kepada angkatan bersenjata dan hubungannya

dengan negara-negara lain c. Nasionalisme merupakan loyalitas terhadap suatu

bangsa

3. Nasionalisme mengalami kemunduran dengan contoh nyata yang terjadi di Eropa

dengan timbilnya organisasi supernasional seperti EU

4. Namun ada sebagian permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh satu negara sendiri

5. Kadang sejumlah negara mempunyai kepentingan bersama untuk menyelesaikan

masalah yang sama, dimana kepentingan mereka harus tercermin dalam politik

bersama yang melebihi kepentingan nasional

Unsur-unsur Kekuataan Nasional

1. Geografi

2. Sumber Daya Alam

a. Pangan

b. Bahan Mentah

i. Minyak

3. Kemampuan Industri

4. Kesiagaan Militer

a. Teknologi

b. Kepemimpinan

c. Kualitas dan Kuantitas Angkatan Bersenjata

5. Penduduk

6. Karakter Nasional

7. Moral Nasional

Unsur Geografi

Geografi merupakan faktor paling stabil yang merupakan anadalan kekuatan suatu negara.

Kemajuan teknologi dibidang komunikasi, transportasi dan perperangan dapat mengurangi

pentingnya faktor geografi, namun tidak dapat melenyapkannya. Faktor seperti laut, sungai,

gunung, dll adalah rintangan alam yang dapat menjadi “benteng” suatu negara. Faktor geografis

lain merupakan luasan wilayah suatu negara.


Unsur Pangan

Negara yang berswasembada mempunyai keuntunggan dibanding negara yang harus

mengimpor bahan pangan. Negara yang tidak swasembada harus dapat mengamankan jalur

pelayaran (perdagangan impor) bila tidak akan terjadi kelaparan yang mengancam negara.

Negara seperti Jerman yang dalam masa PD II hanya menghasilkan sendiri kurang dari 30%

pangan yang dibutuhkan harus mencapai tiga tujuan:

a. Menghindari perang yang lama dan mendapat kemenangan yang cepat sebelum persedian

pangan habis

b. Menaklukan negara yang kaya pangan

c. Menghancurkan kekuatan lawan yang menghalangi akses ke sumber-sumber pangan

Negara yang swasembada tidak perlu mengalihkan energi masional dan politik luar negeri dari

tujuan utamanya sehingga dapat menempuh politik yang lebih keras dan menuju sasaran.

Bahan Mentah

Bahan mentah dibutuhkan untuk menunjang produksi industri khususnya untuk menunjang

perang, sehingga menjadi kekuatan negara. Namun keuatan negara yang berasal dari

tersediannya bahan mentah tergantung juga pada teknologi perang yang dipakai pada periode

tertentu. Perubahan tknologi perang dapat mengakibatkan pergeseran pembagian kekuasaan bagi

pengendali bahan mentah. Sebagai contoh di era teknologi perang beralih ke nuklir, maka negara

yang memiliki endapan iuranium dapat meingkatkan kekuatannya. Dengan meningkatnya

ketergantung negara (industri, militer, dll) pada bahan minyak, telah memberikan kekuatan

kepada negara produsen minyak seperti negar-negara di Timur Tengah karena minyak dapat

dijadikan senjata politik. Maka negara kuat lainnya telah menggunakan pendekatan “diplomasi

minya” unutk membentuk lingkunmgan pengaruh yang memberi mereka akses khusus pada

endapan minyak. Semakin maju industri suatu negara semakin rentan terhadap kekuatan minyak

yang sudah menjadi sumber hidup negara tersebut.

Kemampuan Industri

Berlimpanya bahan baku perlu diseimbangi oleh kemampuan industri. Bahan mentah tidak

banyak manfaatnya apabila tidak dapat dikelolah oleh industinya sendiri. Industri baik secara

kuantitas dan kualitas menjadi nadalan kekuatan suatu negara. Kualitas industri selain mencakup

kualitas sumber daya manusia dalam keterampilan, kemampuan inovasi dan pengelolaan

organisasi. Suatu negara harus mencapai swasembada industri yang menguasai kapasitas

teknologi yang sejajar dengan negara lain untuk menjadi kuat. Bila tidak, kekuatan militer akan

tergantung dengan deya beli serta ketersediaan pemasok senjata

Kesiagaan Militer

Faktor yang telah disebut seperti geografi, sumber daya alam dan kemampuan industri akan

menunjang kesiagaan militer yang akhirnya mampu mendukung politik luar negeri. Kesiagaan

militer termasuk teknologi perperangan, kepemimpinan dan kuantitas dan kualitas angkatan

bersenjata. Kekuatan negara dari sisi militer tergantung pada kualitas orang dan senjata serta

pembagiannya diberbagai cabang pranata militer

Penduduk

Besarnya jumlah penduduk tidak menjamin kekuatan negara. Di satu sisi, jumlah penduduk

yang besar dapat menguntungkan negara karena pengelolaan industri dan melaksanakan perang

memerlukan penduduk. Namun di sisi lain jumlah penduduk yang besar juga dapat memiliki

dampak negatif terhadap kekuatan negara, karena banyak sumber daya yang langkah harus

dialihkan dari pembanguan kekuatan nasional demi menjaga penduduknya

Karakter dan Moral Nasional

Karakter nasional akan mempengaruhi kekuatan nasional. Karakter yang kuat dan gigioh

seperti orang rusia akan memberi suatu keuntungkan bagi kekuatan negara. Moral Nasional

adalah tingkat kebulatan tekd suatu bangsa untuk mendukung poltik luar negeri pemerintahnya

dalam waktu damai dan perang. Moral nasional menyebar ke segenap kegiatan negara, produksi

pertanian dan industri, paranta militer serta dinas diplomatiknya. Moral nasional dapat patah

pada titik tertentu. Kekuatan militer bukan sekedar dihitung dari jumlah massa (volume) namun

jumlah massa tersebut harus dikalikan dengan faktor x yaitu semangat prajurit. Rakyat yang

menggunakan haknya dan berpartisipasi penuh dalam dalam kehidupan negara cenderung

memiliki moral nasional yang tinggi dan niliai lebih patriotis. Moral nasional yang tinggi dapat

memperkuat politik luar negeri negara tersebut namun moral nasional tergantung pada kualitas


pemerintahnya. Tanpa moral nasional kekuatan nasional dapat merupakan kekuatan material,

merupakan keuatan kemampuan yang menantikan realisasinya dengan sia-sia

Kualitas Diplomasi

Semua faktor yang menentukan kekuatan nasional adalh bahan baku untuk menetukan

bentuk kekuatan negara. Kualitas diplomasi menggabungkan faktor-faktor tersebut menjadi satu

keseluruhan yang terpadu. Cara seorang diplomat menjalankan hubungan luar negeri di masa

damai untuk memperkuat negaranya disamakan dengan taktik militer oelh para pemimpin

militernya untuk kekuatan negara di masa perang, yaitu untuk memaksimumkan daya

pengaruhnya atas masalah-masalah dalam pentas internasional yang langsung menyangkut

kepentingan negara. Bila diplomasi adalah otak kekuatan nasional, moral adalah jiwanya.

Diplomasi negara harus dapat memanfaatkan seuluruh komponen kekuatan nasional yang

tersedia dengan sebaik-baiknya demi mengatasi kekurangan-kekurangan di bidang lainnya.

Kualitas Pemerintah

Pemerintah yang baik harus melakukan tiga hal,

1. Mengimbangi sumber Daya Dan Politik

Menetapkan dan menempuh tujuan politik luar negrinya dengan mempertimbangkan

kekuatan yang tersedia demi mencapai hasil yang maksimum.

2. Mengimbangi Antara Berbagai Sumber Daya

Mengabungkan unsur-unsur kekuatan nasional dalam kuantitas dan kualitas yang cukup

demi mendukung politik luar negrinya agar dapat kemungkinan sukses yang maksimum.

3. Menyeimbangi Dukungan Rakyat

Pemerintah harus berpikir panjang , maju dengan sangat berhati-hati dan membayar

dengan kerugian yang kecil demi mendapatkan keuntungan yang besar sedangkan rakyat

sering kali ingin mendapat hasil yang cepat walaupun hasil tersebut dapat merugikan

dikemudian hari. Sehingga pemerintah dihadapkan dengan dengan dilema antara politik

luar negeri yang baik dengan tuntutan opini umum yang buruk.

Evaluasi atas Kekuatan Nasional

Mereka yang bertanggung jawab atas urusan politik internasional harus melakukan evaluasi

berbabagi faktor atas kekuatan negara mereka sendiri dan negara-negara lain baik untuk masa

kini maupun masa depan. Perubahan-perubahan faktor dalam dan luar negeri harus dievaluasi

untuk mengetahui dampaknya terhadap kekuatan nasional serta politik luar negeri. Ada tiga

jenis kesalahan yang sering dilakukan dalam melakukan evaluasi yaitu :

a. Karakter Absolut Dari Kekuatan

Kekuatan merupakan konsep relatif yang dibanding dengan pihak lain dan bukan

merupakan karakter absolut

b. Karakter Permanen Dari Kekuatan

Kekuatan juga tidak permanen dan dapat merosot

c. Pendapat Yang Keliru Tentang Faktor Tunggal

Faktor tunggal yang sering diunggulkan dibanding faktor lain termasuk, geopolitik,

nasionalisme, militerisme

Bagian 4

Batas-batas Nasional dan Perimbangan Kekuasaan

Makna Perimbangan Kekuasaan

1. Politik yang bertujuan untuk mencapai suatu keadaan tertentu.

2. Suatu keadaan nyata.

3. Distribusi kekuasaan yang relatif sama.

4. Sembarang distribusi kekuasaan.

Perimbangan kekuasaan : Suatu keadaan nyata, di mana kekuasaan terbagi kurang lebih sama

diantara beberapa banyak bangsa.

Ekuilibrium Sosial

a. Perimbangan Kekuasaan Sebagai Konsep Universal

Perimbangan Kekuasaan sebagi konsep Universal adalah suatu konsep universal tentang

Stabilitas dalam suatu sistem yang terdiri atas beberapa kekuatan yang otonom. Apabila


keseimbangan/ekuilibrium itu terganggu oleh kekuatan luar (eksternal) atau karena

adanya perubahan dari unsur-unsur penyusun sistem (internal), maka sistem tersebut

cenderung akan mengembalikan diri pada kondisi semula atau mencapai ekuilibrium

yang baru. Asumsi Dasar yang perlu dipertimbangkan:

Adanya unsur unsur yang perlu bagi masyarakat.

Tanpa ekuilibrium maka salah satu unsur akan mengungguli yang lain kehancuran.

Tujuan ekuilibrium adalah menciptakan kestabilan sekaligus melestarikan unsur-unsur

yang ada dalam suatu sistem.

b. Perimbangan Kekuasaan dalam Politik Dalam Negeri

Parlemen perimbangan kekuasaan sistem multi partai representasi dari golongan

mayoritas dan minoritas ( yang berkoalisi ) menjadi oposisi yang saling

menyeimbangkan dan mewujudkan kondisi yang selalu check and balance.

Dua Pola Utama Perimbangan Kekuasaan

a. Pola Perlawanan Langsung

Suatu bangsa ingin menanamkan kekuasaan kepada bangsa lain dan bangsa lain ini

menolak untuk menyerah.

b. Pola Persaingan

Bangsa A dan B berusaha memenangkan

persaingan dalam menguasai bangsa C.

Cara-cara Perimbangan Kekuasaan

1. Memecah belah untuk menguasai

Cara yang digunakan oleh bangsa-bangsa yang berupaya agar saingan-saingan mereka

menjadi terpecah-belah atau membiarkan tetap terpecah-belah

2. Kompensasi-kompensasi

Cara perimbangan kekuasaan dengan cara memberikan kompensasi berupa wilayah

teritorial atau bentuk-bentuk lain ( financial, politik ,dll ) dari suatu bangsa kepada

bangsa lain dalam mencapai suatu kompromi.

3. Persenjataan-persenjataan

Perlombaan kekuatan bersenjata dari bangsa-bangsa sebagai alat utama kekuatan suatu

bangsa untuk mempertahankan atau memulihkan perimbangan kekuasaan.

4. Persekutuan-persekutuan

Sifat Umum persekutuan:

a. Merupakan fungsi yang perlu dalam perimbangan kekuasaan

b. Menghindari persekutuan jika merasa cukup kuat bertahan sendirian

c. Bersekutu untuk menahan kekuasaan-kekuasaan atau pengaruh musuh terhadap

bangsa-bangsa lain ( Containment policy ) .

d. Persekutuan berdasarkan persamaan-persamaan kepentingan yang khas dari

bangsa-bangsa yang bersekutu. ( Ideology, Geografi, ekonomi, dll )

o Persekutuan vs Dominasi

Bangsa B yang langsung diancam oleh bangsa A sebagai kekuatan

hegemoni, bergabung dengan bangsa C,D, yang kemungkinan juga

terancam oleh bangsa A


o Persekutuan vs kontra persekutuan

Adalah persaingan dan perlawanan antara dua persekutuan yang salah satu

atau kedua-duanya mempunyai tujuan imperialis dan mempertahankan

kemerdekaan anggota-anggotanya terhadap aspirasi imperialis dari koalisi

yang lain. Bentuk ini adalah konfigurasi yang paling sering ditemukan

dalam sistem perimbangan kekuasaan.

Struktur Perimbangan Kekuasaan

a. Sistem Dominasi dan Sistem Bergantung

“Perimbangan Kekuasaan" seolah-olah adalah sebagai suatu system tunggal yang

mencakup seluruh bangsa yang terlibat dalam politik Internasional, yang terdiri dari

subsistem-subsistem yang yang mempertahankan perimbangan kekuasaan masing-

masing.

Hubungan antar system bersifat subordinasi pada suatu system yang dominan

karena relative besarnya bobot di dalam timbangan-timbangannya,sedangankan lainnya

terikat pada timbangan-timbangan system yang dominan itu.

Contoh Perimbangan Kekuasaan yang dominan:

1. Pada abad 16 antara Prancis dan keluarga Hapsburg sedangkan pada waktu yang

sama Sistem yang otonom memepertahankan Equilibrium Negara-negara Italy.

2. Pada Akhir abad 17 perimbangan kekuasaan yang terpisah di Eropa Utara dari

tumbuhnya kekuasaan Swedia bagi bangsa sekitar Laut Baltik.

3. Pada abad 18 Transformasi Prusia melahirkan perimbangan kekuasaan Jerman

yang khusus, pada timbangan sebelahnya Austria. Siatem Otonom “Sebuah Eropa

kecil di dalam yang besar” dibubarkan 1886, dikeluarkanya Austria pada

Konfederasi Germania akibat perang Prusia Austria.

4. Pada Kekuasaan Timur meningkatnya Rusia dengan pembagian Polandia berdasar

prinsip Kompensasi Rusia,Prusia dan Austria.

5. Pada abad 19 Perimbangan kekuasaan di Balkan menjadi perhatian Eropa. Akhir

abad 19 mulai bicara perimbangan kekuasaan Afrika akibat perolehan jajahan Negara

besar. Perimbangan Belahan Bumi Barat di Pasifik, di Timur Jauh dan dan timur

dekat.

Semakin erat perimbangan kekuasaan berkaitan dengan yang dominan, semakin

kurang kesempatannya untuk bertindak secara otonom dan semakin kuat

kecenderunganya hanya menjadi manifestasi lokal dari perimbangan kekuasaan yang

dominan.

b. Perubahan Struktural Dalam Perimbangan Kekuasaan

Baru-baru ini hubungan2 antara kekuasaan yang dominan dan sistem-sistem lokal,

menampakan kecenderungan yang semakin kuat untuk mengubah kerugian otonomi

sitem-sistem local tersebut. Yang penyebabnya terletak pada perubahan-perubahan

structural yang telah di alami perimbangan kekuasaan yang dominan sejak PD I dan yang

menjadi nyata pada PD II. Yang dapat dilihat dari adanya perluasan berangsur-angsur

system perimbangan kekuasaan Eropa Barat dan Tengah ke lain tempat di Benua Eropa

dan benua lainnya.

Bersamaan dengan habisnya laju ekspansi ini maka terjadi pergeseran bobot-

bobot utama perimbangan dari Benua Eropa ke Benua Lain. Perimbangan kekuasaan

Eropa bukan lagi pusat politik dunia yang disekitarnya berkerumun perimbangan-

perimbangan local yang erat kaitanya maupun yang lebih kecil atau lebih besar otonomi

mereka. Jadi Perimbangan kekuasaan Eropa dewasa ini hanya merupakan fungsi belaka

dari perimbangan seluruh dunia yang bobot-bobot utamanya adalah Amerika Serikat dan

Uni Soviet , di timbanganyang berlawanan.

Dari Semua system perimbangan kekuasaan lokal hanya sistem Amerika Selatan

saja yang masih tetap menguasai suatu ukuran otonomi tertentu, berkat terlindung oleh

keunggulan Amerika Serikat.

Evaluasi Perimbangan Kekuasaan

Sepanjang sejarahnya selama lebih dari empat ratus tahun, politik perimbangan

kekuasaan berhasil mencegah Negara manapun untuk memperoleh wilayah dominan Universal.

Meskipun demikian wilayah dominan universal oleh suatu Negara manapun dicegah hanya

dibayar dengan peperangan. Kegagalan memenuhi fungsinya bagi masing-masing Negara dan

kegagalan memenuhinya bagi keseluruhan system Negara dengan cara apapun kecuali perang

nyata atau perang potensial, menunjukkan tiga kelemahan utama dari perimbangan kekuasaan


sebagai prinsip pedoman politik internasional Ketidakpastiannya, ketidaknyataanya dan

ketidakcakapannya.

Ketidakpastian Perimbangan Kekuasaan

Perimbangan kekuasaan dipahami secara mekanis, memerlukan patokan kuantitatif yang

mudah dikenal untuk mengukur dan membanding-bandingkan kekuasaan relative dari sejumlah

bangsa. Politik Kompensasi dan politik persenjataan yang bersaing sepanjang sejarah system

Negara modern merupakan penerapan praktis patokan tersebut.

Ketidak pastian perhitungan kekuatan melekat pada sifat alami kekuasaan nasional itu

sendiri. Maka dari itu hal ini akan muncul pada pola yang paling sederhana pun dari

perimbangan kekuasaaan : yaitu bilamana suatu bangsa menentang bangsa lainnya. Ketidak

pastian ini bagaimanapun juga akan sangat berlipat ganda jika anak-anak timbanganya bukan

tersusun oleh kesatuan-kesatuan yang tersendiri melainkanoleh persekutuan-persekutuan.

Ketidaknyataan Perimbangan Kekuasaan

Ketidakpastian semua perhitungan kekuatan ini tidak saja menjadikan perimbangan

kekuasaan tidak dapat ditetapkan secara praktis, melainkan juga mengarah kepada

pengingkaranya sendiri di dalam praktek. Untuk mencapai suatu tujuan semua bangsa harus

benar-benar secara aktif terlibat di dalam perebutan kekuasan dan harus bertujuan bukan untuk

suatu perimbangan yaitu persamaan,kekuasaan , melainkan keunggulan untuk kepentingan

sendiri. Aspirasi akan kekuasaan yang tidak terbatas, secara potensial selalu ada, pada nafsu

bangsa –bangsa akan kekuasaan, mendapat rangsangan yang hebat di dalam perimbangan

kekuasaan untuk mewujudkan keinginan tersebut menjadi kenyataan. Keinginan untuk meraih

kekuasaan maksimum itu universal, maka semua bangsa harus selalu merasa khawatir apabila

kekeliruan-kekeliruan perhitungannya dan meningkatnya kekuatan lain-lain bangs adapt

menambah sifat rendah diri mereka sehingga hal itu harus di hindari.

Berdasarkan kondisi perimbangan kekuasaan, perlawanan, antara suatu bangsa status quo

atau suatu persekutuan dari bangsa-bangsa status quo dan Negara imperalis atau sekelompok

darinya , kemungkinan besar akan berkembang kea rah peperangan. Dinamika politik

internasional yang berkisar antara bangsaatatus quo dan bangsa imperalis, dengan sendirinya

akan mengarah pada gangguan terhadap perimbangan kekuasaan yang sedemikian rupa

sehingga tinggal politik saja yang masih memberikan kemungkinan kepada bangsa-bangsa

status quo paling tidak suatu kesempatan untuk m emulihkan kembali perimbangan

kekuasaan untuk keuntungan mereka.

Perimbangan Kekuasaan Sebagai Ideologi

Perimbangan kekuasaan merupakan suatu alat untuk mempertahankan diri dari bangsa-

bangsa yang kemerdekaan dan kelangsungan hidupnya terancam oleh meningkatnya kekuatan

yang tidak berimbangdari bangsa-bangsa lain. Meskipun demikian telah tampak betapa

kekuasaan menguasai prinsip-prinsip yang ideal dan mengubahnya menjadi ideology-ideologi

baru dengan maksud untuk menutupi, member alas an supaya rasional dan memberikan seperti

apa adanya. Kebenaran ideology-ideologi anti imperalis pada umumnya berlaku bagi

perimbangan kekuasaan.

Ketidakcakapan Perimbangan Kekuasaan

Perimbangan Kekuasaan menjadi sumbangan nyata selama periode jayanya pada abad ke

17, 18 dan 19 bagi stabilitas system negaramodern dan bagi pelestarian kemerdekaan anggota-

anggotanya.

Usaha Pencegahan terhadap Pengaruh Konsensus Moral

1. Fenelon filsuf jaman Louis XIV – Supplement to Examination of Concience about

the duties of Royalty perhatian terhadap dipertahankanya semacam persamaan

keseimbangan di antara bangsa-bangsa bertetangga ini menjamin ketenangan bagi

semua pihak.

2. Rousseu. Bangsa – bangsa eropa menyusun di antara mereka sendiri suatu bangsa yg

tdk terlihat..Sistem eropa yang nyata memiliki tingkat kepadatan yang sedemikian

rupa sehingga dapat mempertahankan system tersebut dalam keadaan bergolak tanpa

menumbangkannya.

3. Vettel, penulis abad 18. Eropa menjadi semacam republic yang anggota-

anggotanya,walaupun merdeka, bersekutu melalui katan kepentingan bersama,untuk

memelihara ketertiban dan keamanan. Timbul rencana equilibrium politik atau

perimbangan kekuasaan, yang dipahami sebagai suatu kecenderungan mutlak untuk

mengusai, atau memaksakan hokum pada lainnya.


Konsensus Moral dari system Negara Modern

Kestabilan system Negara modern yang keluar dari semua cabang pernyataan dan

tindakan bukan dari perimbangan kekuasaan melainkan dari beberapa unsur, intelektual dan

moral sifatnya, yang mendasari perimbangan kekuasaan dan kestabilan Negara modern. Negara-

negara adalah terikat dan terorganisasi sedemikian rupa hingga agresi tidak mungkin berhasil

kecuali hal tersebut sedemikian moderat dan sedemikian menentukan bahwa opini yang berlaku

dari Negara membuktikan itu. Unsur-unsur komponen konsensus akan tergantung pada perkiraan

peranan dimana perimbangan kekuasaan dapat diharapkan memainkan perannya sekarang untuk

kebebasan dan stabilitas dalam masyarakat bangsa-bangsa.

Documents

Politik Antar Bangsa Bag 1 Sd 4