STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM

MENJAGA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN MALINAU

Nanda Jody Putranto

AbstrakStrategi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat dalam Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama di Kabupaten Malinau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang dipergunakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Malinau dan juga untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan analisi data model interaktif. Dengan narasumber yang ditentukan melalui teknik Purposive Sampling yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai Key informan, dan informan lain adalah Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pranata Sosial serta Kepala Sub Bidang Masalah Aktual dan Deteksi Dini.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa, Strategi yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sudah berjalan dengan baik. Strategi yang digunakan adalah wawasan kebangsaan, mengadakan dialog, meningkatkan peran Sub Bidang Masalah Aktual dan Deteksi Dini kemudian meningkatkan peran FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Hal tersebut dilakukan agar mampu mengendalikan dan menstabilisir umat agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan dan keharmonisan umat beragama, yang mana saat ini kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kab. Malinau cukup kondusif mengingat kerukunan umat beragama merupakan modal awal pemerintah kabupaten dalam menjalankan program-program pembangunan.

Kata Kunci: Strategi, Kerukunan Umat Beragama

PendahuluanAgama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam

kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting

Strategi Badan Kesatuan Bangsa (Kerukunan) (Nanda Jody Putranto) agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional, yang untuk periode 2005-2025 mengarah pada upaya untuk mewujudkan visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.”

Inspirasi dan aspirasi keagamaan tercermin dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Dari segi pemerintah, upaya pembinaan kerukunan hidup beragama telah dimulai sejak tahun 1965, dengan ditetapkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pada zaman pemerintahan Orde Baru, Pemerintah senantiasa memprakarsai berbagai kegiatan guna mengatasi ketegangan dalam kehidupan beragama, agar kerukunan hidup beragama selalu dapat tercipta, demi persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan.

Kemudian baru-baru ini telah disempurnakan isinya dan tertuang dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Dengan lahirnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang kehidupan umat beragama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kerukunan umat beragama merupakan modal yang sangat berharga bagi kelangsungan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Kerukunan umat beragama adalah sesuatu yang dinamis yang dapat berubah sesuai dengan perilaku para pendukungnya. Oleh karena itu perilaku para pemimpin agama dan juga tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam menjaga iklim kondusif. Di sinilah arti pentingnya hubungan antar umat beragama yaitu hubungan komunikatif yang tidak terbatas pada tokoh agama tapi juga kelibatan para tokoh masyarakat dan pejabat birokrasi pemerintahan.

Gesekan kepentingan masyarakat terkadang juga bermuatan isu agama. Pemerintah Kabupaten Malinau sangat berkepentingan untuk melokalisir gesekan yang mungkin saja terjadi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk di dalamnya tokoh atau pemuka agama. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dituntut untuk ikut serta memecahkan problematika ini. Untuk mewadahi berbagai kepentingan yang terkait dengan hubungan lintas agama dan juga hubungan antar tokoh masyarakat lintas etnik dan lintas agama.

Kabupaten Malinau sebagai salah satu kabupaten yang memiliki masyarakat yang sangat heterogen dan memiliki beragam potensi senantiasa

231

eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 1, Nomor 2, 2013dituntut untuk memberdayakan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Saat ini kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Kab. Malinau cukup kondusif. Hal ini merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah daerah untuk memelihara kondisi yang kondusif mengingat kerukunan umat beragama merupakan modal awal pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan.

Kabupaten Malinau di era otonomi daerah, mengalami kemajuan yang cukup pesat. Di dalam melaksanakan roda pemerintahan kabupaten Malinau yang dipimpin oleh Bupati menjadi harapan untuk menjawab setiap permasalahan dan tantangan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya dalam masyarakat. Dengan memiliki multi-agama, seperti Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu, masyarakat kabupaten Malinau hidup berdamping dan berkomunikasi satu sama lain. Meskipun masyarakat kabupaten Malinau mayoritas menganut agama Kristen, tetapi mereka hidup rukun dengan masyarakat non agama Kristen.

Melalui instansi terkait (Badan kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat) yang bertanggung jawab terhadap masalah keamanan dan ketertiban di wilayah Kab. Malinau merupakan kesempatan yang strategis untuk semakin memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai membina hubungan umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan saling menghargai. Untuk itu diperlukan strategi-strategi konkrit yang harus dilakukan yang diharapkan mampu mengendalikan dan menstabilisir umat agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan dan keharmonisan umat beragama sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan visi misinya tersebut. Berkaitan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Strategi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Malinau”.

Kerangka Dasar Teori1. Strategi

a) Pengertian StrategiSecara harfiah , istilah strategy berasal dari kata Yunani

strategos, atau strategus dengan kata jamak strategi. Strategos berarti jenderal tetapi dalam Yunani Kuno sering berarti perwira Negara (state officer) dengan fungsi yang luas. Definisi strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Menurut Glueck dan Jauch, P (1989 : 9), strategi adalah rencana yang perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

b) Perumusan Strategi1. Mengidentifikasi lingkungan.2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal.

232

Strategi Badan Kesatuan Bangsa (Kerukunan) (Nanda Jody Putranto) 3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success

factors).4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berba-

gai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber-daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.

c) Jenis-Jenis Strategi1. Strategi Integrasi kedepan, integrasi ke belakang, integrasi

horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi ver-tikal.

2. Strategi Intensif3. Strategi Diversivikasi4. Strategi Difensif5. Strategi Umum Michael Porter

d) Tingkat-tingkat StrategiDengan merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles

Hofer (1985) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut Master Strategy, yaitu : enterprise strategy, corporate strategy, business strategy dan functional strategy.

e) Tipe-Tipe Strategi1. Corporate strategy (strategi organisasi).2. Program Strategy (strategi program).3. Resource Support Strategy (strategi pendukung sumber

daya).4. Institutional Strategy (strategi kelembagaan).

f) Prinsip-Prinsip Untuk Menyukseskan Strategi1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya.2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan meny-

atukan semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain.

4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya.

5. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis.6. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak

terlalu besar.7. Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan

yang telah dicapai. Jangan menyusun strategi diatas kega-galan.

8. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.

2. Pengertian Organisasi

233

eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 1, Nomor 2, 2013Menurut Gibson, Ivancevich, Donnely (dalam Hardjito, 1997:07) yaitu

organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan.

Asas-asas Organisasi1. Principle of organization (asas tujuan organisasi)2. Principle of unity of objective (asas kesatuan tujuan)3. Principle of unity of command (asas kesatuan perintah)4. Principle of the span of management (asas rentang kendali)5. Principle of delegation of authority ( asas pendelegasian wewenang)6. Principle of parity of authority and responsibility (asas

keseimbangan wewenang dan tanggung jawab)7. Principle of responsibility (asas tanggung jawab)9. Principle of personnal placement (asas penempatan personalia)10. Principle of scaler chain (asas jenjang berangkai)11. Principle of effeciency (asas efisien)12. Principle of continuity (asas kesinambungan)13. Principle of coordination (asas koordinasi)

b. Ciri-ciri Organisasi yang Baik1. Tujuan organisasi itu jelas dan realistis2. Pembagian kerja dan hubungan pekerjaan antara unit-unit, sub-

subsistensi atau bagian-bagian harus baik dan jelas.3. Organisasi itu harus menjadi alat dan wadah yang efektif dalam

mencapai tujuan.4. Tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan

perusahaan.5. Unut-unit kerja (departement-bagian)-nya ditetapkan berdasarkan

atas eratnya pekerjaan.6. Job description setiap jabatan harus jelas dan tidak ada tumpang

tindih pekerjaan.7. Rentang kendali setiap bagian harus berdasarkan volume

pekerjaan dan tidak boleh terlalu banyak.8. Sumber perintah dan tanggung jawab harus jelas, melalui jarak

yang terpendek.9. Jenis wewenang (authority) yang dimilikisetiap pejabat harus

jelas.10.Mismanajemen penempatan karyawan tidak ada.11. Hubungan antara bagian dengan bagian lainnya jelas dan serasi12. Pendelegasian wewenang harus berdasarkan job description

karyawan.13. Diferensiasi, koordinasi. Integrasi, dan sinkronisasi harus baik.14. Organisasi harus luwes dan fleksibel.15. Organisasi harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga.

234

Strategi Badan Kesatuan Bangsa (Kerukunan) (Nanda Jody Putranto) c. Jenis-Jenis Organisasi

1. Berdasarkan Proses PembentukannyaDikenal dua macam, yaitu “organisasi formal dan organisasi informal”.2. Berdasarkan Kaitan Hubungan dengan PemerintahDikenal dua macam, yaitu “organisasi resmi dan organisasi tidak resmi”.3. Berdasarkan Skala (Ukuran ) Besar Kecilnya

a. Organisasi besarb. Organisasi Sedang (menegah)c. Organisasi Kecil

4. Berdasarkan tujuannyaDikenal dua macam, yaitu “organisasi sosial dan organisasi perusahaan”.

3. Kerukunan Umat BeragamaKerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat

beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu system ketertiban di dalam masyasrakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000:13). Osborne dan Gaebler (terjemahan Rosyid, 2000 : 192) bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Oleh Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi

235

eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 1, Nomor 2, 2013yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Strategi apa yang dipergunakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam menjaga Kerukunan antar Umat Beragama di Kabupaten Malinau. Untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh gambaran yang mendalam terhadap masalah yang diteliti maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang Strategi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam menjaga Kerukunan antar Umat Beragama di Kabupaten Malinau.Menurut Nawawi (2005: 63) yaitu “Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/obyek penelitian (seseorang lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana”. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif inilah peneliti berharap dapat mengetahui Strategi yang dipergunakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam menjaga Kerukunan antar Umat Beragama Kabupaten Malinau.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Sumber Data Primer: Data Primer adalahdata yang bersumber dari kegiatan wawancara dengan menggunakan informan dan dari kegiatan observasi.Menggunakan Purposive samplingmerupakan teknik pengambilansampel dengan berdasarkan pertimbangan ditentukan sendiri oleh peneliti yang dikemukakan Sugiy-ono(2009: 96) bahwa Purposive sampling adalah teknik penentuan sampling berdasarkan pertimbangan tertentu. (2) Sumber Data Sekunder: Data yang diperoleh melaluui beberapa informasi antara lain melauii: (a) Dokumen (b) Arsip-arsip yang relevan (c) Buku Ilmiah, hasil penelitian (d) Peraturan perun-dang-undangan yang relevan.

Dalam penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) Penelitian Studi Literatur yaitu mempelajari buku-buku, refrensi, peraturan-peraturan,laporan-laporan yang ada hubunganya dengan masalah yang diteliti,(2) Penelitian Studi Lapangan yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek penelitan. Penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu: (a) Observasi yaitu mengadakan pengawasan secara langsung kepada objek penelitian (b) Wawancara yaituTeknik wawancara adalah mencakup cara yang dipergunakan oleh seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba

236

Strategi Badan Kesatuan Bangsa (Kerukunan) (Nanda Jody Putranto) mendapatkan keterangan, atau pandapat secara lisan dari seseorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu yang dikemukakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.Menurut Sugiyono(2006:11),Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menilai nilai variable mandiri,baik satu atau lebih(independen)tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lain.

Dalam analisis data kualitatif terdapat empat komponen yaitu sebagai berikut: (1) Pengumpulan Data (Data Collecting) mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dalam suatu penelitian baik berupa dokumen, observasi maupun wawancara(2) Reduksi Data (Data Reduction) memilih,memfokuskan,menterjemahkan dengan membuat catatan dengan mengubah data yang mentah yang dikumpulkan dalam penelitian ke dalam catatan yang disortir atau diperiksa (3) Penyajian Data (Display Data)Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Display data adalah usaha merangkai informasi yang terorganisisr dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan.(4) Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing) Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari sebuah penulisan analisis, yang berisikan tentang hasil kesimpulan dari sebuah analisis data yang telah terpola dan tersusun serta teruji kebenarannya.

Hasil dan Pembahasan1. Wawasan kebangsaan

Sekarang ini umat beragama dihadapkan pada tantangan munculnya benturan-benturan atau konflik diantara mereka. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi pecahnya konflik antar umat beragama khususnya di Kabupaten Malinau perlu dikembangkan upaya seperti adanya Komunikasi Umat Beragama (Wawasan Kebangsaan). wawasan kebangsaan yang dijalankan di Kabupaten Malinau saat ini terbagi menjadi 2 jenis, yang pertama lebih mengarah kepada kelompok atau forum yang bertujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan antara umat beragama yang ada di Kabupaten Malinau, dimana peran pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai fasilitator sedangkan yang kedua hanya dalam bentuk pelatihan dan pembekalan materi yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya kerukunan baik intern umat beragama maupun antar umat beragama dengan umat beragama lainnya bagi pelajar, Ormas, LSM, dan tokoh pemuda. Dari wawasan kebangsaan ini ada 2 kegiatan, (a)mengadakan seminar atau sosialisasi kerukunan umat beragama dengan tokoh-tokoh agama atau tokoh pemuda agama di kecamatan dan desa. Sosialisasi kerukunan umat beragama adalah dimana tokoh agama, tokoh pemuda agama, pelajar, dan tokoh adat berkumpul dalam satu keinginan yakni untuk menghembuskan nafas kerukunan antar umat beragama. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen dan kepedulian masyarakat dalam

237

eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 1, Nomor 2, 2013mempromosikan nilai-nilai saling percaya dan saling pengertian diantara berbagai agama. pemahaman bersama tentang kerukunan harus dilakukan. Pasalnya bangsa ini yang tadinya sangat santun dan sopan, tapi sekarang justru sering terjadi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Konsepnya kita tahu bahwa agama itu merupakan kompas sebagai penunjuk arah bagaimana kita hidup dengan aman dan damai di permukaan dunia ini. Tapi yang terjadi sekarang agama malah dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan.

Pemahaman bersama itu dilakukan saat FKUB Malinau melakukan dialog dengan pemuka agama, tokoh masyarakat dan pendakwa agama serta pemuda dan lapisan masyarakat lainnya. Jadi jatidiri merupakan modal dasar kerukunan. Sebab dalam dialog akan ditemukan pikiran-pikiran jernih, sekaligus langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi munculnya gesekan-gesekan disebabkan masalah agama. Dialog-dialog antarumat beragama perlu dihidupkan kembali sehingga dapat membangun saling rasa kepercayaan bersama terhadap pentingnya kerukunan, sehingga tidak ada dusta di antara kita, sehingga tercapai tujuan yang ingin di capai. bagaimana tujuan-tujuan dari pelaksanaan sosialisasi kerukunan umat beragama, dimana untuk mencapai keharmonisan dan perdamaian antar umat beragama dan penanaman nilai-nilai kebersamaan dan diperlukan usaha bersama antara pemuka agama dan pimpinan lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), masyarakat madani, media massa, dan unsur masyarakat lain untuk menghilangkan rasa saling curiga dan membangun sikap saling pengertian. Di tengah-tengah beragam persoalan bangsa tersebut (baik kemiskinan, pengangguran, korupsi, serta ketidakadilan ekonomi, hukum, dan sosial) maka peran tokoh-tokoh agama sangat penting untuk member pencerahan dan suri teladan bagi umat, membangun kepercayaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian (b)melakukan Studi Banding ke beberapa daerah-daerah. Kegiatan studi banding adalah adalah sebuah kegiatan yang sangat penting bagi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau terkhusus bagi pengurus FKUB Malinau karena kegiatan ini akan memberikan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Malinau sendiri. studi banding adalah proses menggali ilmu khusus tentang kelebihan tempat lain. Dan yang paling penting, hasil study banding diselaraskan dengan kondisi riil di tempat kita saat ini dan kemudian diimbuhi dengan perencanaan-perencanaan matang tentang apa dan bagaimana program ke depan akan dijalankan. Kemudian secara umum tujuannya tentu lebih dikhususkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pengurus FKUB Malinau dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau dengan FKUB Malinau telah melaksanakan studi banding ke beberapa daerah kemudian untuk masalah pendirian rumah ibadah itu akan diklasifikasikan apakah itu masjid, tergolong langgar atau mushola, gereja dan lain-lain. Untuk urusan masalah pendirian rumah ibadah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau tidak pernah mengurusnya karena selama ini lebih kepada tupoksinya ada Kantor Kementerian Agama

238

Strategi Badan Kesatuan Bangsa (Kerukunan) (Nanda Jody Putranto) yang mengurusnya. Dari sinilah perlu ditingkatkan kembali program kerja yang sudah terlaksana sebelumnya seperti sosialisasi yang dilakukan ke kecamatan-kecamatan dan nantinya bisa sampai ke tingkat yang paling kecil dan sekolah-sekolah.

2. Mengadakan pertemuan secara berkala (3kali sebulan) dengan tokoh-tokoh adat maupun tokoh-tokoh pemuda

Untuk mengantisipasi munculnya konflik antar umat beragama perlu dikembangkan upaya-upaya dialog atau pertemuan secara berkala untuk men-geliminir perbedaan-perbedaan di masing-masing agama. Dialog atau perte-muan secara berkala adalah upaya untuk menjembatani bagaimana benturan bisa dieliminir. Dialog agama atau rapat koordinasi di Kabupaten Malinau merupakan wadah yang unik dan tidak seperti dialog-dialog di tempat-tempat lainnya. Dialog atau rapat koordinasi di Kabupaten Malinau di dalamnya terda-pat unsur pejabat pemerintah kabupaten, unsur tokoh agama, unsur tokoh masyarakat, dan unsur tokoh organisasi keagamaan yang berlatar belakang dari berbagai agama. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau memfasilitasi dialog agama atau rapat koordinasi ini untuk menunjang program kerja yang diarahkan untuk terciptanya harmonisasi se-hingga dapat terlihat berjalan efektif atau tidak.

Pemerintah Kabupaten Malinau sangat berkepentingan untuk melokalisir gesekan yang mungkin saja terjadi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk di dalamnya tokoh atau pemuka agama. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dituntut untuk ikut serta memecahkan problematika ini. Untuk mewadahi berbagai kepentingan yang terkait dengan hubungan antar agama dan juga hubungan tokoh masyarakat antar etnik dengan antar agama, di Malinau sudah terdapat berbagai forum dan salah satunya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),Maka diperlukan adanya kajian yang lebih komprehensif dan mendalam tentang apa dan bagaimana forum keagamaan di Kabupaten Malinau ini berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat berbalut wawasan kebangsaan sehingga terwujud kerukunan umat beragama.

3. Meningkatkan peran Sub Bidang Masalah akual dan Deteksi Dini dalam melaksanakan kebijakan teknis pengkajian masalah actual dan deteksi dini

Sub Bidang Masalah Aktual dan Deteksi Dini mempunyai peran yang penting karena isu-isu permasalahan selalu mereka ketahui terlebih dahulu agar isu-isu tersebut tidak menjadi masalah yang besar sehingga bisa menimbulkan konflik. Dengan upaya koordinasi intensif yang dilakukan subbid masalah aktual dan deteksi dini,kondisi keamanan di Kabupaten Malinau semakin kondusif. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditangani dengan baik sehingga tidak sampai menimbulkan gejolak yang luar biasa. Penanganan ancaman gerakan separatisme dan lain-lain. Keberhasilan ini tidak terlepas dari koordinasi di bidang polhukam guna meningkatkan

239

eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 1, Nomor 2, 2013kinerja pemerintah dalam mengantisipasi, menindak, dan mengatasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Serangkaian operasi cipta kondisi keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan oleh aparat keamanan telah berhasil menekan tindak kejahatan. Namun demikian upaya penciptaan keamanan dan ketertiban tersebut masih menemui banyak kendala karena tingginya dinamika politik, hukum, sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Namun diperlukan langkah-langkah untuk lebih meningkatkan peran dari Sub Bidang Maslah Aktual dan Deteksi Dini.Dasar dalam meningkatkan peran dari Sub Bidang Masalah Aktual dan Deteksi dini, seperti pelaksanaan pengkajian maslah aktual yang meliputi pemantauan dan pelaporan serta pengkajian dan penanganan masalah yang akan, sedang dan telah terjadi di masyarakat, kemudian dari pelaksanaan perlindungan masyarakatnya yang meliputi kesiagaan, penanggulangan dan peningkatan sumber daya manusia. Maka dengan peningkatan peran Sub Bidang Masalah Aktual dan Deteksi Dini ini kesadaran masyarakat tentang perlunya adat budaya dan kearifan lokal sebagai salah satu sarana meningkatkan harmonisasi sosial menjadi meningkat dan partisipasi dan reaksi spontan komponen masyarakat dalam penanggulangan isu-isu konflik agama meningkat.

4. Meningkatkan peran FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) seba-gai mitra didalam membangun dan memelihara kerukunan antar umat beragama

Kabupaten Malinau terdiri dari warga yang berbeda agama dan suku. Kesalahan dalam menjalani keperbedaan tersebut akan menimbulkan konflik diantara satu dengan yang lainnya. Dalam membangun hubungan kemitraan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan FKUB dibutuhkan kerjasama yang intens, interaksi yang komunikatif serta relasi yang saling melengkapi serta saling memberi penguatan. Disadari bahwa hubungan peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan FKUB masih banyak terdapat kelemahan, kekurangan, keterbatasan, tidak maksimal dan tidak optimal. Hal ini sangat mempengaruhi peran dan fungsi FKUB sebagaimana diamanatkan dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Mengingat bahwa kehidupan dan kerukunan umat beragama bersifat dinamis dan rentan terhadap pengaruh lingkungan global serta berbagai aspek kehidupan nasional maka kerukunan umat beragama harus dipelihara secara terus-menerus dan terarah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malinau berkewajiban meningkatkan peran FKUB sebagai mitra di dalam membangun dan memelihara kerukunan umat beragama, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pemecahan problem keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau bukan hanya sendiri dalam hal meningkatkan peran FKUB Malinau ini, berbagai macam upaya juga telah dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil

240

Strategi Badan Kesatuan Bangsa (Kerukunan) (Nanda Jody Putranto) (LSM) untuk pengembangan kerukunan, harmoni dan toleransi, namun upaya itu lebih banyak mengalami jalan buntu dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Kondisi demikian membuat masyarakat semakin tahu bahwa upaya-upaya yang dilakukan selama ini hanya membuang-buang dana.

Masyarakat sering melihat dan memahami bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah masih setengah hati dalam menangani kasus-kasus kerukunan umat beragama. Akar masalah konflik antar umat beragama sebenarnya telah dapat diidentifikasi, namun solusinya tidak sampai kepada penuntasan akar masalah. Sebenarnya dengan eksistensi FKUB, akar masalah tersebut dapat didiskusikan atau didialogkan. Warga masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi terkait dengan hubungan antar umat beragama kepada FKUB, sehingga persaingan dan permusuhan tidak berkembang dalam forum-forum yang sakral seperti khutbah, ceramah, dan ibadat. perlu adanya dukungan fasilitasi bagi pemberdayaan FKUB dalam penganggaran dalam bentuk anggaran melalui APBN/APBD, fasilitas kantor, perbantuan tenaga administrasi dan peningkatan kapasitas anggota FKUB melalui pembelajaran organisasi. Pemerintah Kabupaten Malinau masih kurang tegas dalam pengalokasian anggaran akibat kurang pemahaman terhadap urgensi pemeliharaan kerukunan. Oleh sebab itulah diperlukan ketegasan Pemerintah Kabupaten Malinau memberikan anggaran dari APBD tentang pemeliharaan kerukunan yang diambil dari pos anggaran pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ditambah lagi bantuan anggaran kegiatan dari usahawan guna memelihara keamanan dan ketertiban daerah, sebaiknya Pemerintah kabupaten Malinau mencantumkan anggaran belanja FKUB dalam APBD sehingga FKUB lebih mandiri, profesional dan bertanggungjawab.

FKUB sendiri terus mengintensifkan pembinaan kepada semua agama yang dianut masyarakat Kabupaten Malinau. Pertemuan-pertemuan rutin antar tokoh-tokoh agama juga sering dilakukan. Hal ini tak lain untuk menjalin hubungan yang lebihbaik disamping harmonisasi antarumat beragama. Perbedaan keyakinan dalam hidup bermasyarakat, memang seharusnya tidak dipandang sebagai satu ancaman keutuhan bangsa. Perbedaan seharusnya dijadikan kekuatan untuk maju menjadi bangsa yang lebih besar. Kekuatan untuk maju dan bersaing dengan bangsa lain. Bukan malah untuk saling menghancurkan antar sesama. Kemudian jika FKUB Malinau berhasil atau minimal telah optimal dalam menjalankan tupoksinya tentu ini sangat meringankan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau terkhusus dari Bidang Kesatuan Bangsa dalam hal menjaga kerukunan antar umat beragama. adanya hubungan kerja sama atau bermitranya dengan FKUB Malinau, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau sangat terbantu dalam membangun dan memelihara kerukunan umat beragama, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pemecahan problem keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itulah, Melalui pemberdayaan FKUB secara bertanggungjawab niscaya dapat menjernihkan suasana relasi

241

eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 1, Nomor 2, 2013sosial di tengah masyarakat, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kerukunan umat beragama.5. Hambatan-Hambatan

Begitu pun dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Malinau ini, dalam pelaksanaannya banyak sekali menemui hambatan-hambatan. Hambatan itu antara lain sebagai berikut (1) Penyaluran bantuan dana yang tersendat. Dana merupakan hal yang merupakan aspek vital dalam suatu kegiatan. Biasanya dana berbentuk berupa uang atau sejenisnya. Baik buruknya suatu kegiatan dapat diukur dengan besar dana yang dikeluarkan. Begitu pun pada kegiatan dari Bidang Kesbang sendiri maupun FKUB Malinau, tanpa adanya dana, kegiatan pun tidak bisa berjalan dengan maksimal.Sistem penyaluran baru membawa masalah baru. Meski secara prosedur penyaluran bantuan dana dari kementerian agama ke pemerintah daerah terlihat lebih efektif dan efisien dibanding tahun lalu. Namun kenyataannya banyak kendala yang ditemui di lapangan. Kemudian penyaluran bantuan dana harus dengan memperkuat pengawasan dimana pemerintah daerah (pemda) harus dilibatkan agar terjadi sinergi sehingga akan banyak pihak yang bertanggung jawab jika sampai terjadi penyimpangan.Selain persoalan transisi dengan sistem baru, banyak pihak yang bertanggung jawab mengurusi pencairan dana takut melakukan kesalahan prosedur. Sehingga sangat hati-hati dalam mengurusi proses perlengkapan data administrasi. Oleh sebab inilah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau terus berkoordinasi setiap pekan untuk mengetahui kendala dan mencari solusi tentang hambatan bantuan dana ini.

Hambatan selanjutnya dalam menjaga kerukunan umat beragama adalah (2)masih tingginya sikap fanatisme dari masing-masing agama. Sikap fanatisme agama yakni pemahaman keagamaan yang menekankan praktik keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama seharusnya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat di Kabupaten Malinau sendiri.Ada beberapa kelompok agama yang masih berpandangan bahwa agamanya adalah satu-satunya agama yang benar dan dapat menjamin keselamatan manusia. Pandangan-pandangan semacam ini tidak mudah dikikis karena ada masing-masing sekte atau aliran dalam agama tertentu. Dengan saling mengandalkan pandangan-pandangan setiap sekte dalam agama ini, maka timbullah sikap fanatisme yang berlebihan.Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi yang berjudul Strategi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama di Kabupaten Malinau, yaitu : (1) Dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Malinau maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau memiliki strategi-strategi yang senantiasa dilakukan agar tujuan organisasi yang diinginkan dapat tercapai.

Strategi yang digunakan yaitu -Seminar atau sosialisasi kerukunan umat beragama dengan tokoh-tokoh agama atau tokoh pemuda agama di

242

Strategi Badan Kesatuan Bangsa (Kerukunan) (Nanda Jody Putranto) kecamatan dan desa yang dilaksanakan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkhusus bagi tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh pemuda agama tentang pentingnya kerukunan umat beragama sebagai langkah antisipatif terhadap masalah kerukunan umat beragama. Dengan diberikan pemahaman ini, masyarakat lebih paham. Bilapun ada isu-isu agama yang mencoba mengintegrasikan, jadi masyarakat sudah lebih paham terlebih dahulu sehingga tidak terjadi perpecahan dalam agama tersebut. Lalu studi banding adalah suatu kegiatan yang sangat penting bagi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau terkhusus bagi pengurus FKUB Malinau dimana kegiatan ini akan memberikan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Malinau. Lalu mengantisipasi munculnya konflik antar umat beragama di Kabupaten Malinau melalui upaya-upaya dialog atau pertemuan secara berkala dilaksanakan untuk mengeliminir perbedaan-perbedaan di masing-masing agama. Pertemuan di Kabupaten Malinau di dalamnya terdapat unsur pejabat pemerintahan kabupaten, unsur tokoh agama, unsur tokoh masyarakat dan unsur tokoh organisasi keagamaan yang berlatar belakang dari berbagai agama. Lalu meningkatkan peran dari Sub Bidang Masalah Aktual dan Deteksi Dini melalui pelaksanaan pengkajian masalah aktual yang meliputi pemantauan dan pelaporan serta pengkajian dan penanganan masalah yang akan, sedang dan telah terjadi di masyarakat, kemudian pelaksanaan perlindungan masyarakatnya yang meliputi kesiagaan, penanggulangan dan peningkatan sumber daya manusia sebagai salah satu sarana meningkatkan harmonisasi sosial menjadi meningkat dan partisipasi dan reaksi spontan komponen masyarakat dalam penanggulangan isu-isu konflik agama meningkat. Kemudian meningkatkan peran FKUB sebagai mitra dalam memelihara kerukunan antar umat beragama dimana Pemerintah Kabupaten Malinau melakukan kewajiban secara konsisten memberikan fasilitas dukungan anggaran melalui APBN/APBD untuk pelaksanaan tugas pokok FKUB Malinau kemudian melalui pemberdayaan FKUB yang bertanggung jawab sehingga dapat menjernihkan suasana relasi sosial di tengah masyarakat Malinau, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Malinau. (2) Hambatan yang terjadi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Malinau yaitu tersendatnya penyaluran bantuan dana untuk pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan serta tingginya sikap fanatisme dalam masing-masing agama dimana munculnya persoalan transisi dengan sistem baru menjadikan pihak yang bertanggung jawab mengurusi pencairan dana takut melakukan kesalahan prosedur sehingga sangat hati-hati dalam mengurusi proses perlengkapan data administrasi. Selain itu masih ada beberapa kelompok agama yang berpandangan bahwa agama yang dianutnya adalah satu-satunya agama yang benar dan dapat menjamin keselamatan manusia, maka timbullah sikap fanatisme yang berlebihan.Daftar Pustaka

243

eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 1, Nomor 2, 2013Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya

Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.Gibson, Ivancevich, Donnely.`1997. Organisasi : Perilaku – Struktur – Proses.

Edisi Kedelapan. Jakarta : PT Binarupa AksaraIdrus, Muhammad. 2007. Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan

Kualitatif dan Kuantitatif). Yogyakarta: UIIJusuf, Irianto dkk. 2001. Isu-Isu Strategis. Jatim: Insan CendekiaMiles, Mathew B dan A. Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif.

Jakarta: Universitas IndonesiaMoleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung.

PT Remaja RosdakaryaNdraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. Jakarta.

PT Rineka CiptaSalusu, Jusuf. 2006. Pengambilan Keputusan Stratejik (Untuk Organisasi

Publik dan Organisasi Nonprofit). Jakarta : RasindoSugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta________. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif da R & D.

Bandung : CV. Alfabeta.Sutarto. 2004. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gajah Mada University

PressUsman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2003. Metodologi Penelitian

Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.DokumenPeraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 28 tahun 2008 tanggal 30 Juni

2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau.

Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006

Sumber Internet:http://bakesbang.malinau.go.id/http://id.shvoong.com/humanties/phylosophy/2117278-pengertian-strategi/

(diakses tanggal 10 Oktober 2012)http://jurnal-sdm.blogspot.com/.../konsep-strategi-definisi-perumusan.html

(diakses tanggal 10 Oktober 2012)http:// repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19940/.../Chapter%20II.pdf

(diakses tanggal 10 Januari 2013)

244