Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 1
Politik Antar Bangsa
Bagian 1
Teori dan Praktik Politik Internasional
Enam Prinsip Realisme Politik
1. Realisme politik menganggap bahwa politikm seperti masyarakat umumnya,
dikendalikan oleh hukum-hukum objektif yang berakar pada hakikat manusia.
2. Petunjuk utama yang membantu realisme politik untuk menemukan jalannya melintasi
bentangan alam politik internasional ialah konsep kepentingan yang diartikan dalam
istilah kekuasaan.
3. Realisme menganggap bahwa konsep utamanya tentang kepentingan yang ditegaskan
sebagai kekuasaan merupakan kategori objektif yang berlaku secara universal tetapi tidak
memberi sifat pada konsep itu dengan arti yang sudah ditentukan secara definitif.
4. Realisme politik menyadari pentingnya moral dari tindakan politik. Realisme politik
menyadari pula ketegangan yang tidak dapat dihindarkan antara perintah antara perintah
moral dan syarat-syarat dari tindakan politik yang berhasil.
5. Realisme politik menolak mengidentifikasi cita-cita moral bangsa tertentu dengan
hukum-hukum moral yang menguasai alam semesta.
6. Maka, perbedaan antara realisme politik dengan mahzab pemikiran lain adalah nyata dan
menyuluruh. Akan tetapi, banyak dari teori realisme politik mungkin disalahartikan dan
disalahkan-tafsirkan, tidak ada yang menyangkal sikap intelektual dan moralnya yang
khusus terhadap masalah yang bersifat politik.
Buku ini membahasas
1. Mengenai kekuatan-kekuatan yang menentukan hubungan politik
Kekuatan yang menentukan hubungan politik diantara bangsa-bangsa dan memahami
cara-cara kekuatan itu bekerja dan terhadap hubungan politik internasional serta lembaga-
lembaga. Politik International mencakup sejarah, masalah terkini, hukum international,
hubungan antar negara, sehingga mampu untuk meramalkan apa yang akan terjadi di
masa akan datang. Perlu diingat bahwa keadaan politik tertentu dapat menyebabkan
perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri tertentu.
2. Mengenai masalah perdamaian internasional
Yang membahas antara kekuasaan dan perdamaian. Dalam dunia yang berkekuatan
pendorongnya yaitu hasrat negara-negara berdaulat untuk kekuasaan, perdamaian hanya
dapat dipelihara oleh dua alat yaitu mekanisme kekuatan sosial yang mengatur sendiri
dan pembatasan atas perebutan norma tersebut dalam bentuk moralitas internasional,
hukum internasional dan opini umum dunia.
Bagian 2
Politik Internasional sebagai Perebutan Kekuasaan
Politik Internasional sama seperti semua politik yaitu perebutan kekuasaan. Tidak semua
tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara berkenaan dengan negara lain adalah bersifat politik
dan tidak semua Negara seantiasa terlibat dalam taraf yang sama dalam politk luar negeri.
Kekuasaan politik memberikan kepada pihak yang disebut pertama pengawasan atas
tindakan tertentu oleh pihak yang disebut terakhir, melalui dampak yang diakibatkan pihak
pelaksana atas pihak yang terkena. Kekuasaan ini dapat pula digunakan melalui
perintah,wewenamg, ancaman atau karisma orang atau jabatan atau gabungan. Dengan
dilakukan empat perbedaan yaitu :
a. Kekuasaan dan pengaruh
b. Kekuasaan dan kekuatan
c. Yang dapat dipakai dan tidak dapat dipakai
d. Kekuasaan yang sah dan tidak sah.
Dalam politik internasional kekuatan bersenjata sebagai ancaman atau kemampuan
merupakan faktor manajerial yang penting yang membantu kekuatan politk suatu Negara.
Pemakaian kekuatan fisik menyebabkan unsur psikologis hubungan politik itu hilang sehingga
harus dibedakan kekuatan militer dan politik. Dalam urusan internasional yang selalu menjadi
pembicaraan adalah politk ekonomi keuangan, territorial dan militer.
Seperti haknya semua politik cita-cita akan kekuasaan menjadi unsur yang membedakan
dalam politik internasional karena terpaksa merupakan politik kekauasan. Tetapi ternyata
perebutan kekuasaan dapat dihilangkan dengan cara mengorganisasi dunia, seperti adanya
Perserikatan bangsa-bangsa. Dan dengan cara demokrasi sehingga kehendak rakyat yang harus
berlaku.
Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 3
Merosotnya peran yang dimainkan oleh kekuatan di kancah internasional berasal dari
dua sumber yaitu: filsafat politik internasional yang menguasai lebih dari stengah dari abad 19
seperti dikuasainya kelas menengah oleh kaum ningrat dan yang satu lagi adalah keadaan politik
dan intelektual khusus yang menentukan hubungan Amerika Serikat terhadap sisa dunia.
Abad ke-19 mengembangkan “ilmu tentang perdamaian” sebagai cabang pengetahuan
ilmiah yangterpisah. Teori dan praktek plebisit internasional juga merupakan perwujudan khas
dari pendekatan rasionalis terhadaap masalah internasional.
Perebutan Kekuasaan : Politik Status Quo
Semua politik baik dalam maupun internasional menerapkan tiga pola dasar yaitu
berusaha memelihara kekuasaan atau meningkatkan kekuasaan atau memperagakan kekuasaan.
Tiga pola politik ini berhungan dengan tiga politik internasional sehingga cenderung memelihara
kekuasaan yang menguntungkan Negara yang bersangkutan dengan demikian menjalankan
politik status quo. Konsep status quo berasal dari status quo ante bellum, istilah diplomatic yang
merujuk pada klausa yang lazim dalam perjanjian perdamaian yang mengatur mengosongkan
wilayah oleh pasukan musuh dan pemulihannya pada kedaulatan sebelum perang.
Perebutan Kekuasaan : Imperialisme
Pengamat memakai istilah “imperialistis” bukan dengan tujuan secara objektif
memberikan cirri corak pada corak politik luar negeri yang khusus tetapi untuk sebagai
penghinaan yang di pakai pengamat politk untuk mencela politik yang ditentangnya.
Tidak semua tujuan politik luar negeri untuk meningkatkan kekuasan suatu bangsa
merupakan manifestasi imperialme. Dan tidak setiap politik luar negeri yang bertujuan
memelihara imperium yang telah berdiri adalah imperialism.
Ide imperialism berasal dari Inggris, ide ini dipahami oleh Disraeli (1874)yang kemudian
dikembangkan oleh Sir Winston Churchil. Dengan ide pokok:
1. Penyatuan dan integrasi Inggris kedalam imperium yang disatukan melalui bantuan
perdagangan yang bersihat protektif.
2. Pencadangan tanah jajahan yang leluasa bagi oang inggris
3. Angkatan bersenjata yang disatukan, dan
4. Badan perwakilan pusat di London
Teri-teori ekonomi tentang imperialme dikembangkan dalam 3 mazhab yang berlainan,
yaitu: Marxis, Liberal dan teori “Iblis” tentang imperialime. Teori Marxis tentang imperialism
bertopang pada keyakinan semua keyakinan bahwa segenap gejala politik merukapan refleksi
dari kekuatan ekonomi. Dalam pandangan kaum Marxis kapitalisme merupakan kejahatan
utama dan imperialism adalah manifestonya.
Menurut teori ekonomi dan lebih khusus lagi teori “Iblis” orang-orang kapitalis memakai
pemerintah sebagai alat dalam menghasut politik imperialime. Bukti sejarah membuktikan
keunggulan politik terhadap perekonomian, “ kekuasaan raja uang…atas politik internasional”
menang dalam ucapan Profesor Schumper.
Pada hakikatnya imperialism sebagai politik dirancang untuk menghapuskan status quo.
Tiga hal yang mendorong Imperiasme:
1. Perang Yang Berakhir Dengan Kemenangan
Dalam perang Negara yang menang perang akan berusaha untuk memperoleh perubahan
dari hubungan kekuasaan dengan musuh yang dikalahkan.
2. Kalah Perang
Politik imperialism yang digunakan pihak yang menang sambil menantikan
pemenangnya akan juga menimbulkan politik imperialism bagi pihak yang kalah.
3. Kelemahan,
Negara- Negara lemah atau daerah secara politik kosong akan menarik dan akan
dimasuki oleh negara yang kuat.
Tiga tujuan imperialism:
1. Imperium Dunia
Sikap moderat nafsu untuk menaklukan merupakan cirri khas imperialism tanpa batas.
2. Imperium Kontinental
Ditentukan secara geografis dalam politik negara-negara Eropa dalam memperoleh
posisi yang lebih berpengarus di Continental Eropa.
3. Pengaruh local yang besar
Tiga metode imprialisme
1. Imperialism militer
Merupakan imperialisme yang paling jelas dan paling kasar. Ini dilakukan dengan
penaklukan militer. Biaya yang dikeluarkan pun berpotensi sangat besar dan
Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 5
menghabiskan banyak biaya tanpa diketahui pasti hasil akhirnya menang atau kalah. Jadi
imperilisme ini diistilahkan judi yang dimainkan dengan taruhan tertinggi.
2. Imperialism ekonomi
Merupakan imperialisme dengan cara halus, tidak langsung, kurang efektif
dibandingkan keanekaaragaman militer, tetapi cukup efektif untuk mempertahankan
dominasi terhadap negara lain. Imperialisme ini diindikasikan dilakukn untuk menghapus
status quo dengan mengubh hubungan kekuasaan negara bukan dengan penaklukkan
tetapi dengan pengendalian ekonominya.
3. Imperialisme kebudayaan
Merupakan imperialisme yang paling halus, dengan cara penaklukkan dan pengendalin
pemikiran manusia. Tanpa harus melakukan penaklukan militer atau pun penguasaan
ekonomi. Negara imperialis ini dapat menanamkan pengaruhnya melalui pemahaman dan
pandangan Negara-negara lain yang mengikuti secara sukarela.
Melacak dan menentang politik imperialisme sebenarnya dapat dilakukan dengan memiliki
corak politik luar negri yang tepat yaitu apakah berusaha menghapuskan pembagiaan kekuasaan
yang ada atau melakukan penyesuaian-penyessuaian dalam kerangka umum stataus quo yang
ada. Bentuk penanganan imperialisme suatu negara dapat berbeda, tergantung politik luar
negeri apa yang ingin negara tersebut jalankan.
Imperialisme (yang ingin menghapus pembagian kekuasaaan) vs politik pembendungan
baik yang nyata, seperti tembok besar atau berupa kiasan seperti garis demarkaasi militer.
Imperialisme (dengan pembagian kekuasaaan) vs politik peredaan (appeasement)
merupakan kompromi yang dilakukan dengan memenuhi tuntutan suatu negara yang
melakukan ekspansi wilayah atas dasar pertimbangan nilai-nilai tertentu (misalnya,
kemanusiaan, fakta sejarah, tuntutan penduduk untuk menentukan nasibnya sendiri).
Imperialisme vs politik kekhawatiran untuk melawan imperialisme, beberapa Negara
menempuhnya dengan membentuk aliansi-aliansi. Dampak dari adanya aliansi yang
terbentuk dan menjadi kuat ini, menimbulkan kekhawatiran di intern aliansi tersebut.
Kekhawatiran terhadap sepak terjang salah satu Negara terkuat dalam aliansi yang
berbalik merugikan atau mengancam negara lain di dalam aliansi tersbut.
Perebutan Kekuasaan : Politik Prestise
Politik Prestise jarang digunakan dalam literatul politk modern, prestise merupakan salah
satu alat pembantu yang dipakai untuk politik status quo dan imperialism dapam mencapai
tujuan mereka. Seremonial diplomatik seperti mengenalkan dua besar negara asing merupaka
salah satu politik prestise. Contoh lainnya penundaan perundingan perdamaian antara Amerika,
Vietnam Utara dan Selatan karena perselisihan bentuk meja perindingan sebagai contoh lainnya.
Politik prestise sebagai politik untuk tujuan menunjukkan kekuasaan yang dimilikinya atau
dikira dimilikinya agar supaya negara lain percaya bahwa kekuasaan itu miliknya.
Disamping praktek diplomasi, politik prestise juga menggunakan peragaan militer sebagai
cara menyampaikan tujuannya. Diharapkan bahwa prestise suatu Negara cukup besat untuk
mencegah Negara lain untuk berperang. Politik prestise memiliki 2 dua tujuan akhir: prestise
untuk kepentingannya sendiri atau prestise untuk mendukung politik status quo atau imperialism.
Adalah suatu upaya menjaga agar gambaran mental yang dibentuk oleh orang lain dari
kedudukan kita dalam masyarakat, paling sedikit dengan tepat menggambarkan keadaan
sesungguhnya apabila tidak melebihinya. Tujuan: sebagai alat bantu untuk mendukung politik
status quo atau imperialisme dalam mencapai tujuan mereka
Politik prestise merupakan manifestasi dasar yang ketiga dari perebutan kekuasaan di kancah
internasional, tapi cenderung diabaikan. Hal ini disebabkan tiga alasan, yaitu:
a. Hubungan yang rumit dan tidak dapat diraba;
b. Memakai bentuk-bentuk pergaulan sosial aristokratis yang menjadi;
c. Lebih sebagai salah satu alat pembantu yang dipakai oleh politik status quo dan
imperialisme dalam usaha untuk mencapai tujuan mereka.
Ideologi dalam Politik Internasional
Ideologi dalam Politik Internasional mempunyai arti khusus (ideologi khusus) yang
mengandung unsur penyamaran dimana ideologi suatu Negara cenderung disamarkan,
sehingga antar Negara tidak saling mengetahui ideologi yang sebenarnya dari Negara yang
lain.
1. Ideologi status quo
Pemeliharaan atas kekuasaan suatu Negara tanpa mengganggu hak atas kekuasaan
negara lainBerusaha memelihara kekuasaan, meningkatkan kekuasaan, atau
Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 7
memperagakan kekuasaan. Ideologi status quo ini diartikan sebagai paham yang
memfokuskan pada tindakan do nothing. Dikatakan bahwa pemeliharaan status quo ini
pada akhirnya bermuara pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Selain itu, ideologi ini juga berprinsip pada perlindungan kepentingan bersama untuk
melawan ancaman dari sumber tertentu. Ideologi ini melatarbelakangi adanya sistem
keamanan kolektif atau perjanjian saling membantu.
2. Ideologi imperialisme
Ideologi ini memiliki sifat dinamis dan diperkuat dengan doktrin hukum alam. Paham
untuk memperluas daerah kekuasaan/pengaruh, doktrin hukum alam dan menumbangkan
status quo dengan berbagai alasan yang dibenarkannya.
3. Ideologi ambiguitas
Anti imperialism, pembela status quo tapi adakalanya memihak negara
imperialispenentuan sendiri nasib suatu bangsa
Bagian 3
Kekuatan Nasional
Definisi Kekuatan
Kekuatan manusia atas pemikiran dan tindakan manusia lainnya, fenomena atau gejala yang
dapat ditemukan manakala manusia satu sama lain hidup dalam hubungan atau pergaulan sosial.
Definisi Kekuatan Nasional
Negara merupakan koleksi dari sejumlah individu yang mempunyai kesamaan ciri khas
tertentu, maka kekuatan politik luar negeri satu negara yang dimaksudkan adalah kekuatan atau
politik luar negeri sekelompok individu tertentu yang termasuk dalam negara yang sama.
Inti Kekuatan Nasional
1. Individu yang kita rujuk sebagai perwakilan negara akan bertindak atas nama negara
dalam menjalankan politik luar negeri sebagai organisasi legal
2. Simbol-simbol merupakan alat identifikasi individu dapat dengan kekuatan negara,
khususnya apabila hal itu mengacu kepada angkatan bersenjata dan hubungannya
dengan negara-negara lain c. Nasionalisme merupakan loyalitas terhadap suatu
bangsa
3. Nasionalisme mengalami kemunduran dengan contoh nyata yang terjadi di Eropa
dengan timbilnya organisasi supernasional seperti EU
4. Namun ada sebagian permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh satu negara sendiri
5. Kadang sejumlah negara mempunyai kepentingan bersama untuk menyelesaikan
masalah yang sama, dimana kepentingan mereka harus tercermin dalam politik
bersama yang melebihi kepentingan nasional
Unsur-unsur Kekuataan Nasional
1. Geografi
2. Sumber Daya Alam
a. Pangan
b. Bahan Mentah
i. Minyak
3. Kemampuan Industri
4. Kesiagaan Militer
a. Teknologi
b. Kepemimpinan
c. Kualitas dan Kuantitas Angkatan Bersenjata
5. Penduduk
6. Karakter Nasional
7. Moral Nasional
Unsur Geografi
Geografi merupakan faktor paling stabil yang merupakan anadalan kekuatan suatu negara.
Kemajuan teknologi dibidang komunikasi, transportasi dan perperangan dapat mengurangi
pentingnya faktor geografi, namun tidak dapat melenyapkannya. Faktor seperti laut, sungai,
gunung, dll adalah rintangan alam yang dapat menjadi “benteng” suatu negara. Faktor geografis
lain merupakan luasan wilayah suatu negara.
Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 9
Unsur Pangan
Negara yang berswasembada mempunyai keuntunggan dibanding negara yang harus
mengimpor bahan pangan. Negara yang tidak swasembada harus dapat mengamankan jalur
pelayaran (perdagangan impor) bila tidak akan terjadi kelaparan yang mengancam negara.
Negara seperti Jerman yang dalam masa PD II hanya menghasilkan sendiri kurang dari 30%
pangan yang dibutuhkan harus mencapai tiga tujuan:
a. Menghindari perang yang lama dan mendapat kemenangan yang cepat sebelum persedian
pangan habis
b. Menaklukan negara yang kaya pangan
c. Menghancurkan kekuatan lawan yang menghalangi akses ke sumber-sumber pangan
Negara yang swasembada tidak perlu mengalihkan energi masional dan politik luar negeri dari
tujuan utamanya sehingga dapat menempuh politik yang lebih keras dan menuju sasaran.
Bahan Mentah
Bahan mentah dibutuhkan untuk menunjang produksi industri khususnya untuk menunjang
perang, sehingga menjadi kekuatan negara. Namun keuatan negara yang berasal dari
tersediannya bahan mentah tergantung juga pada teknologi perang yang dipakai pada periode
tertentu. Perubahan tknologi perang dapat mengakibatkan pergeseran pembagian kekuasaan bagi
pengendali bahan mentah. Sebagai contoh di era teknologi perang beralih ke nuklir, maka negara
yang memiliki endapan iuranium dapat meingkatkan kekuatannya. Dengan meningkatnya
ketergantung negara (industri, militer, dll) pada bahan minyak, telah memberikan kekuatan
kepada negara produsen minyak seperti negar-negara di Timur Tengah karena minyak dapat
dijadikan senjata politik. Maka negara kuat lainnya telah menggunakan pendekatan “diplomasi
minya” unutk membentuk lingkunmgan pengaruh yang memberi mereka akses khusus pada
endapan minyak. Semakin maju industri suatu negara semakin rentan terhadap kekuatan minyak
yang sudah menjadi sumber hidup negara tersebut.
Kemampuan Industri
Berlimpanya bahan baku perlu diseimbangi oleh kemampuan industri. Bahan mentah tidak
banyak manfaatnya apabila tidak dapat dikelolah oleh industinya sendiri. Industri baik secara
kuantitas dan kualitas menjadi nadalan kekuatan suatu negara. Kualitas industri selain mencakup
kualitas sumber daya manusia dalam keterampilan, kemampuan inovasi dan pengelolaan
organisasi. Suatu negara harus mencapai swasembada industri yang menguasai kapasitas
teknologi yang sejajar dengan negara lain untuk menjadi kuat. Bila tidak, kekuatan militer akan
tergantung dengan deya beli serta ketersediaan pemasok senjata
Kesiagaan Militer
Faktor yang telah disebut seperti geografi, sumber daya alam dan kemampuan industri akan
menunjang kesiagaan militer yang akhirnya mampu mendukung politik luar negeri. Kesiagaan
militer termasuk teknologi perperangan, kepemimpinan dan kuantitas dan kualitas angkatan
bersenjata. Kekuatan negara dari sisi militer tergantung pada kualitas orang dan senjata serta
pembagiannya diberbagai cabang pranata militer
Penduduk
Besarnya jumlah penduduk tidak menjamin kekuatan negara. Di satu sisi, jumlah penduduk
yang besar dapat menguntungkan negara karena pengelolaan industri dan melaksanakan perang
memerlukan penduduk. Namun di sisi lain jumlah penduduk yang besar juga dapat memiliki
dampak negatif terhadap kekuatan negara, karena banyak sumber daya yang langkah harus
dialihkan dari pembanguan kekuatan nasional demi menjaga penduduknya
Karakter dan Moral Nasional
Karakter nasional akan mempengaruhi kekuatan nasional. Karakter yang kuat dan gigioh
seperti orang rusia akan memberi suatu keuntungkan bagi kekuatan negara. Moral Nasional
adalah tingkat kebulatan tekd suatu bangsa untuk mendukung poltik luar negeri pemerintahnya
dalam waktu damai dan perang. Moral nasional menyebar ke segenap kegiatan negara, produksi
pertanian dan industri, paranta militer serta dinas diplomatiknya. Moral nasional dapat patah
pada titik tertentu. Kekuatan militer bukan sekedar dihitung dari jumlah massa (volume) namun
jumlah massa tersebut harus dikalikan dengan faktor x yaitu semangat prajurit. Rakyat yang
menggunakan haknya dan berpartisipasi penuh dalam dalam kehidupan negara cenderung
memiliki moral nasional yang tinggi dan niliai lebih patriotis. Moral nasional yang tinggi dapat
memperkuat politik luar negeri negara tersebut namun moral nasional tergantung pada kualitas
Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 11
pemerintahnya. Tanpa moral nasional kekuatan nasional dapat merupakan kekuatan material,
merupakan keuatan kemampuan yang menantikan realisasinya dengan sia-sia
Kualitas Diplomasi
Semua faktor yang menentukan kekuatan nasional adalh bahan baku untuk menetukan
bentuk kekuatan negara. Kualitas diplomasi menggabungkan faktor-faktor tersebut menjadi satu
keseluruhan yang terpadu. Cara seorang diplomat menjalankan hubungan luar negeri di masa
damai untuk memperkuat negaranya disamakan dengan taktik militer oelh para pemimpin
militernya untuk kekuatan negara di masa perang, yaitu untuk memaksimumkan daya
pengaruhnya atas masalah-masalah dalam pentas internasional yang langsung menyangkut
kepentingan negara. Bila diplomasi adalah otak kekuatan nasional, moral adalah jiwanya.
Diplomasi negara harus dapat memanfaatkan seuluruh komponen kekuatan nasional yang
tersedia dengan sebaik-baiknya demi mengatasi kekurangan-kekurangan di bidang lainnya.
Kualitas Pemerintah
Pemerintah yang baik harus melakukan tiga hal,
1. Mengimbangi sumber Daya Dan Politik
Menetapkan dan menempuh tujuan politik luar negrinya dengan mempertimbangkan
kekuatan yang tersedia demi mencapai hasil yang maksimum.
2. Mengimbangi Antara Berbagai Sumber Daya
Mengabungkan unsur-unsur kekuatan nasional dalam kuantitas dan kualitas yang cukup
demi mendukung politik luar negrinya agar dapat kemungkinan sukses yang maksimum.
3. Menyeimbangi Dukungan Rakyat
Pemerintah harus berpikir panjang , maju dengan sangat berhati-hati dan membayar
dengan kerugian yang kecil demi mendapatkan keuntungan yang besar sedangkan rakyat
sering kali ingin mendapat hasil yang cepat walaupun hasil tersebut dapat merugikan
dikemudian hari. Sehingga pemerintah dihadapkan dengan dengan dilema antara politik
luar negeri yang baik dengan tuntutan opini umum yang buruk.
Evaluasi atas Kekuatan Nasional
Mereka yang bertanggung jawab atas urusan politik internasional harus melakukan evaluasi
berbabagi faktor atas kekuatan negara mereka sendiri dan negara-negara lain baik untuk masa
kini maupun masa depan. Perubahan-perubahan faktor dalam dan luar negeri harus dievaluasi
untuk mengetahui dampaknya terhadap kekuatan nasional serta politik luar negeri. Ada tiga
jenis kesalahan yang sering dilakukan dalam melakukan evaluasi yaitu :
a. Karakter Absolut Dari Kekuatan
Kekuatan merupakan konsep relatif yang dibanding dengan pihak lain dan bukan
merupakan karakter absolut
b. Karakter Permanen Dari Kekuatan
Kekuatan juga tidak permanen dan dapat merosot
c. Pendapat Yang Keliru Tentang Faktor Tunggal
Faktor tunggal yang sering diunggulkan dibanding faktor lain termasuk, geopolitik,
nasionalisme, militerisme
Bagian 4
Batas-batas Nasional dan Perimbangan Kekuasaan
Makna Perimbangan Kekuasaan
1. Politik yang bertujuan untuk mencapai suatu keadaan tertentu.
2. Suatu keadaan nyata.
3. Distribusi kekuasaan yang relatif sama.
4. Sembarang distribusi kekuasaan.
Perimbangan kekuasaan : Suatu keadaan nyata, di mana kekuasaan terbagi kurang lebih sama
diantara beberapa banyak bangsa.
Ekuilibrium Sosial
a. Perimbangan Kekuasaan Sebagai Konsep Universal
Perimbangan Kekuasaan sebagi konsep Universal adalah suatu konsep universal tentang
Stabilitas dalam suatu sistem yang terdiri atas beberapa kekuatan yang otonom. Apabila
Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 13
keseimbangan/ekuilibrium itu terganggu oleh kekuatan luar (eksternal) atau karena
adanya perubahan dari unsur-unsur penyusun sistem (internal), maka sistem tersebut
cenderung akan mengembalikan diri pada kondisi semula atau mencapai ekuilibrium
yang baru. Asumsi Dasar yang perlu dipertimbangkan:
Adanya unsur unsur yang perlu bagi masyarakat.
Tanpa ekuilibrium maka salah satu unsur akan mengungguli yang lain kehancuran.
Tujuan ekuilibrium adalah menciptakan kestabilan sekaligus melestarikan unsur-unsur
yang ada dalam suatu sistem.
b. Perimbangan Kekuasaan dalam Politik Dalam Negeri
Parlemen perimbangan kekuasaan sistem multi partai representasi dari golongan
mayoritas dan minoritas ( yang berkoalisi ) menjadi oposisi yang saling
menyeimbangkan dan mewujudkan kondisi yang selalu check and balance.
Dua Pola Utama Perimbangan Kekuasaan
a. Pola Perlawanan Langsung
Suatu bangsa ingin menanamkan kekuasaan kepada bangsa lain dan bangsa lain ini
menolak untuk menyerah.
b. Pola Persaingan
Bangsa A dan B berusaha memenangkan
persaingan dalam menguasai bangsa C.
Cara-cara Perimbangan Kekuasaan
1. Memecah belah untuk menguasai
Cara yang digunakan oleh bangsa-bangsa yang berupaya agar saingan-saingan mereka
menjadi terpecah-belah atau membiarkan tetap terpecah-belah
2. Kompensasi-kompensasi
Cara perimbangan kekuasaan dengan cara memberikan kompensasi berupa wilayah
teritorial atau bentuk-bentuk lain ( financial, politik ,dll ) dari suatu bangsa kepada
bangsa lain dalam mencapai suatu kompromi.
3. Persenjataan-persenjataan
Perlombaan kekuatan bersenjata dari bangsa-bangsa sebagai alat utama kekuatan suatu
bangsa untuk mempertahankan atau memulihkan perimbangan kekuasaan.
4. Persekutuan-persekutuan
Sifat Umum persekutuan:
a. Merupakan fungsi yang perlu dalam perimbangan kekuasaan
b. Menghindari persekutuan jika merasa cukup kuat bertahan sendirian
c. Bersekutu untuk menahan kekuasaan-kekuasaan atau pengaruh musuh terhadap
bangsa-bangsa lain ( Containment policy ) .
d. Persekutuan berdasarkan persamaan-persamaan kepentingan yang khas dari
bangsa-bangsa yang bersekutu. ( Ideology, Geografi, ekonomi, dll )
o Persekutuan vs Dominasi
Bangsa B yang langsung diancam oleh bangsa A sebagai kekuatan
hegemoni, bergabung dengan bangsa C,D, yang kemungkinan juga
terancam oleh bangsa A
Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 15
o Persekutuan vs kontra persekutuan
Adalah persaingan dan perlawanan antara dua persekutuan yang salah satu
atau kedua-duanya mempunyai tujuan imperialis dan mempertahankan
kemerdekaan anggota-anggotanya terhadap aspirasi imperialis dari koalisi
yang lain. Bentuk ini adalah konfigurasi yang paling sering ditemukan
dalam sistem perimbangan kekuasaan.
Struktur Perimbangan Kekuasaan
a. Sistem Dominasi dan Sistem Bergantung
“Perimbangan Kekuasaan" seolah-olah adalah sebagai suatu system tunggal yang
mencakup seluruh bangsa yang terlibat dalam politik Internasional, yang terdiri dari
subsistem-subsistem yang yang mempertahankan perimbangan kekuasaan masing-
masing.
Hubungan antar system bersifat subordinasi pada suatu system yang dominan
karena relative besarnya bobot di dalam timbangan-timbangannya,sedangankan lainnya
terikat pada timbangan-timbangan system yang dominan itu.
Contoh Perimbangan Kekuasaan yang dominan:
1. Pada abad 16 antara Prancis dan keluarga Hapsburg sedangkan pada waktu yang
sama Sistem yang otonom memepertahankan Equilibrium Negara-negara Italy.
2. Pada Akhir abad 17 perimbangan kekuasaan yang terpisah di Eropa Utara dari
tumbuhnya kekuasaan Swedia bagi bangsa sekitar Laut Baltik.
3. Pada abad 18 Transformasi Prusia melahirkan perimbangan kekuasaan Jerman
yang khusus, pada timbangan sebelahnya Austria. Siatem Otonom “Sebuah Eropa
kecil di dalam yang besar” dibubarkan 1886, dikeluarkanya Austria pada
Konfederasi Germania akibat perang Prusia Austria.
4. Pada Kekuasaan Timur meningkatnya Rusia dengan pembagian Polandia berdasar
prinsip Kompensasi Rusia,Prusia dan Austria.
5. Pada abad 19 Perimbangan kekuasaan di Balkan menjadi perhatian Eropa. Akhir
abad 19 mulai bicara perimbangan kekuasaan Afrika akibat perolehan jajahan Negara
besar. Perimbangan Belahan Bumi Barat di Pasifik, di Timur Jauh dan dan timur
dekat.
Semakin erat perimbangan kekuasaan berkaitan dengan yang dominan, semakin
kurang kesempatannya untuk bertindak secara otonom dan semakin kuat
kecenderunganya hanya menjadi manifestasi lokal dari perimbangan kekuasaan yang
dominan.
b. Perubahan Struktural Dalam Perimbangan Kekuasaan
Baru-baru ini hubungan2 antara kekuasaan yang dominan dan sistem-sistem lokal,
menampakan kecenderungan yang semakin kuat untuk mengubah kerugian otonomi
sitem-sistem local tersebut. Yang penyebabnya terletak pada perubahan-perubahan
structural yang telah di alami perimbangan kekuasaan yang dominan sejak PD I dan yang
menjadi nyata pada PD II. Yang dapat dilihat dari adanya perluasan berangsur-angsur
system perimbangan kekuasaan Eropa Barat dan Tengah ke lain tempat di Benua Eropa
dan benua lainnya.
Bersamaan dengan habisnya laju ekspansi ini maka terjadi pergeseran bobot-
bobot utama perimbangan dari Benua Eropa ke Benua Lain. Perimbangan kekuasaan
Eropa bukan lagi pusat politik dunia yang disekitarnya berkerumun perimbangan-
perimbangan local yang erat kaitanya maupun yang lebih kecil atau lebih besar otonomi
mereka. Jadi Perimbangan kekuasaan Eropa dewasa ini hanya merupakan fungsi belaka
dari perimbangan seluruh dunia yang bobot-bobot utamanya adalah Amerika Serikat dan
Uni Soviet , di timbanganyang berlawanan.
Dari Semua system perimbangan kekuasaan lokal hanya sistem Amerika Selatan
saja yang masih tetap menguasai suatu ukuran otonomi tertentu, berkat terlindung oleh
keunggulan Amerika Serikat.
Evaluasi Perimbangan Kekuasaan
Sepanjang sejarahnya selama lebih dari empat ratus tahun, politik perimbangan
kekuasaan berhasil mencegah Negara manapun untuk memperoleh wilayah dominan Universal.
Meskipun demikian wilayah dominan universal oleh suatu Negara manapun dicegah hanya
dibayar dengan peperangan. Kegagalan memenuhi fungsinya bagi masing-masing Negara dan
kegagalan memenuhinya bagi keseluruhan system Negara dengan cara apapun kecuali perang
nyata atau perang potensial, menunjukkan tiga kelemahan utama dari perimbangan kekuasaan
Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 17
sebagai prinsip pedoman politik internasional Ketidakpastiannya, ketidaknyataanya dan
ketidakcakapannya.
Ketidakpastian Perimbangan Kekuasaan
Perimbangan kekuasaan dipahami secara mekanis, memerlukan patokan kuantitatif yang
mudah dikenal untuk mengukur dan membanding-bandingkan kekuasaan relative dari sejumlah
bangsa. Politik Kompensasi dan politik persenjataan yang bersaing sepanjang sejarah system
Negara modern merupakan penerapan praktis patokan tersebut.
Ketidak pastian perhitungan kekuatan melekat pada sifat alami kekuasaan nasional itu
sendiri. Maka dari itu hal ini akan muncul pada pola yang paling sederhana pun dari
perimbangan kekuasaaan : yaitu bilamana suatu bangsa menentang bangsa lainnya. Ketidak
pastian ini bagaimanapun juga akan sangat berlipat ganda jika anak-anak timbanganya bukan
tersusun oleh kesatuan-kesatuan yang tersendiri melainkanoleh persekutuan-persekutuan.
Ketidaknyataan Perimbangan Kekuasaan
Ketidakpastian semua perhitungan kekuatan ini tidak saja menjadikan perimbangan
kekuasaan tidak dapat ditetapkan secara praktis, melainkan juga mengarah kepada
pengingkaranya sendiri di dalam praktek. Untuk mencapai suatu tujuan semua bangsa harus
benar-benar secara aktif terlibat di dalam perebutan kekuasan dan harus bertujuan bukan untuk
suatu perimbangan yaitu persamaan,kekuasaan , melainkan keunggulan untuk kepentingan
sendiri. Aspirasi akan kekuasaan yang tidak terbatas, secara potensial selalu ada, pada nafsu
bangsa –bangsa akan kekuasaan, mendapat rangsangan yang hebat di dalam perimbangan
kekuasaan untuk mewujudkan keinginan tersebut menjadi kenyataan. Keinginan untuk meraih
kekuasaan maksimum itu universal, maka semua bangsa harus selalu merasa khawatir apabila
kekeliruan-kekeliruan perhitungannya dan meningkatnya kekuatan lain-lain bangs adapt
menambah sifat rendah diri mereka sehingga hal itu harus di hindari.
Berdasarkan kondisi perimbangan kekuasaan, perlawanan, antara suatu bangsa status quo
atau suatu persekutuan dari bangsa-bangsa status quo dan Negara imperalis atau sekelompok
darinya , kemungkinan besar akan berkembang kea rah peperangan. Dinamika politik
internasional yang berkisar antara bangsaatatus quo dan bangsa imperalis, dengan sendirinya
akan mengarah pada gangguan terhadap perimbangan kekuasaan yang sedemikian rupa
sehingga tinggal politik saja yang masih memberikan kemungkinan kepada bangsa-bangsa
status quo paling tidak suatu kesempatan untuk m emulihkan kembali perimbangan
kekuasaan untuk keuntungan mereka.
Perimbangan Kekuasaan Sebagai Ideologi
Perimbangan kekuasaan merupakan suatu alat untuk mempertahankan diri dari bangsa-
bangsa yang kemerdekaan dan kelangsungan hidupnya terancam oleh meningkatnya kekuatan
yang tidak berimbangdari bangsa-bangsa lain. Meskipun demikian telah tampak betapa
kekuasaan menguasai prinsip-prinsip yang ideal dan mengubahnya menjadi ideology-ideologi
baru dengan maksud untuk menutupi, member alas an supaya rasional dan memberikan seperti
apa adanya. Kebenaran ideology-ideologi anti imperalis pada umumnya berlaku bagi
perimbangan kekuasaan.
Ketidakcakapan Perimbangan Kekuasaan
Perimbangan Kekuasaan menjadi sumbangan nyata selama periode jayanya pada abad ke
17, 18 dan 19 bagi stabilitas system negaramodern dan bagi pelestarian kemerdekaan anggota-
anggotanya.
Usaha Pencegahan terhadap Pengaruh Konsensus Moral
1. Fenelon filsuf jaman Louis XIV – Supplement to Examination of Concience about
the duties of Royalty perhatian terhadap dipertahankanya semacam persamaan
keseimbangan di antara bangsa-bangsa bertetangga ini menjamin ketenangan bagi
semua pihak.
2. Rousseu. Bangsa – bangsa eropa menyusun di antara mereka sendiri suatu bangsa yg
tdk terlihat..Sistem eropa yang nyata memiliki tingkat kepadatan yang sedemikian
rupa sehingga dapat mempertahankan system tersebut dalam keadaan bergolak tanpa
menumbangkannya.
3. Vettel, penulis abad 18. Eropa menjadi semacam republic yang anggota-
anggotanya,walaupun merdeka, bersekutu melalui katan kepentingan bersama,untuk
memelihara ketertiban dan keamanan. Timbul rencana equilibrium politik atau
perimbangan kekuasaan, yang dipahami sebagai suatu kecenderungan mutlak untuk
mengusai, atau memaksakan hokum pada lainnya.
Rangkuman Politik Antar Bangsa Morgenthau 19
Konsensus Moral dari system Negara Modern
Kestabilan system Negara modern yang keluar dari semua cabang pernyataan dan
tindakan bukan dari perimbangan kekuasaan melainkan dari beberapa unsur, intelektual dan
moral sifatnya, yang mendasari perimbangan kekuasaan dan kestabilan Negara modern. Negara-
negara adalah terikat dan terorganisasi sedemikian rupa hingga agresi tidak mungkin berhasil
kecuali hal tersebut sedemikian moderat dan sedemikian menentukan bahwa opini yang berlaku
dari Negara membuktikan itu. Unsur-unsur komponen konsensus akan tergantung pada perkiraan
peranan dimana perimbangan kekuasaan dapat diharapkan memainkan perannya sekarang untuk
kebebasan dan stabilitas dalam masyarakat bangsa-bangsa.