POLITIK - ksp.go.idksp.go.id/wp-content/uploads/2019/10/1.-POLITIK-1.pdf · sebagai negara merdeka. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan

2 3

PO

LIT

IKBerdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan adalah usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.

Pemerintah telah memastikan perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran serta tegaknya sistem hukum adalah prioritas dalam pembangunan di bidang politik.

Petugas KPPS melayani warga yang akan memberikan hak suaranya di TPS 5 Pondok Benowo Indah yang

bertema super hero di Surabaya, Jawa Timur(Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru)Penari menampilkan Tarian Bendera Merah Putih

seusai acara Upacara Peringatan HUT ke-70 RI di Alun-Alun Kuala Kencana, Mimika, Papua

(Foto: ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

4 5

1.Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara

14

Sejumlah anak suku Bajo melompat saat bermain di Desa Bajo Indah, Konawe, Sulawesi Tenggara.

(Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru)15

6 7

Stabilitas politik dalam negeri terus dijaga dengan mewujudkan rasa aman serta memastikan ruang dialog untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi.

Po

liti

k D

ala

m

Ne

ge

ri

Lima Tahun Maju Bersama

Petugas KPPS melayani warga yang akan memberikan hak suaranya di TPS 5 Pondok Benowo Indah di Surabaya, Jawa Timur

(Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

8 9

Stabilitas Kehidupan DemokrasiKehidupan demokrasi Indonesia yang diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi terus berada di titik stabil.

POLITIK DALAM NEGERI

2015 2016 2017 20182014

73,0472,82

70,09 72,11 72,39

Data: BPS

Indeks Demokrasi Indonesia


Sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) melakukan penghitungan suara Pemilu 2019,

(Foto: ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul )

10 11

Pesta Demokrasi yang MerangkulPartisipasi dalam pemilu adalah salah satu indikator dari kualitas demokrasi. Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu serentak yang paling kompleks di dunia, dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan perselisihan yang rendah.


Partisipasi Pemilih (%)

81

Jumlah Perselisihan Hasil Pemilu

2014 2019

903

260

2014 2019

Data: Komisi Pemilihan Umum

70


Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto berpelukan usai menyaksikan pesilat Hanifan Kusumah mempersembahkan

medali emas di Asian Games 2018,(Foto: Sekretariat Presiden)

12 13

Personel TNI dan Polri mengawal distribusi logistik Pemilu serentak 2019 ke kawasan Taman Nasional Meru Betiri Dusun Bandealit,

Desa Andongrejo, Tempurejo, Jember, Jawa Timur. (Foto: ANTARA FOTO/Seno)


Polisi mengawal pendistribusian logistik Pemilu 2019 oleh sejumlah anggota Linmas ke TPS terpencil di Kecamatan Lamanen Selatan,

di Kabupaten Belu, NTT. (Foto: ANTARA FOTO/Kornelis Kaha)

14 15

Wajah Baru Pinggiran NegeriPembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menyeluruh di semua titik perbatasan telah meningkatkan marwah Indonesia sebagai negara yang bermartabat dan berdaulat.


3 7 7

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 2015-2019

ProvinsiKabupaten/

Kota Lokasi

Data: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Sejumlah warga berfoto di depan Tugu Garuda Pancasila di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalbar.

(Foto: ANTARA FOTO/HS Putra)


16 17

Makin Tangguh di Negeri Rawan BencanaInformasi kepada publik terkait potensi kebencanaan disampaikan lebih dini dan penanggulangan kebencanaan ditangani lebih sigap.


Indeks Risiko Rata-Rata Nasional

Indeks Risiko Rata-Rata Prioritas Nasional

2015 20152019 2019

156.

4

146.

3

169.

4

136.

1

Data: BNPB

5 Tahun Jokowi-JK: Membangun Fondasi Menuju Indonesia Maju

Kepala Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho memaparkan kronologis dan perkembangan bencana tanah longsor

Banjarnegara, Jateng, di Jakarta.(Foto: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)


18 19

Mewujudkan Pertahanan Nasional yang KuatDalam rangka pemenuhan Minimum Essential Force II (MEF II), kekuatan dan sistem persenjataan Indonesia mengalami peningkatanyang diwujudkan baik melalui kontribusi industri pertahanan nasional maupun kerja sama produksi luar negeri.


33,90%42,30%

50.90%

61.80%63.37%

2015 2016 2017 2018 2019

Data: Kementerian Pertahanan & Mabes TNI diolah

Capaian MEF (% terhadap Renstra)

Medium tank buatan PT. Pindad melakukan manuver saat uji tembak di lapangan infanteri, Cipatat,

Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.(Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)


20 21

Ancaman Menurun, Indonesia AmanProgram pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi terus dilakukan secara komprehensif, sehingga tercipta rasa aman bagi seluruh warga masyarakat.


Data: Institute for Economics and Peace

Global Terrorism Index (2018)

4.54Pengaruh terorisme

rendah

Global Peace Index(2019)

1.784Tingkat keamanan

cukup tinggi

Terpidana kasus terorisme Umar Patek (kedua kanan) membawa bendera ketika menjadi pengibar bendera merah putih pada upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional

(Harkitnas) di Lapas Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.(Foto: ANTARA FOTO/Umarul Faruq)


22 23

Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri serta kepemimpinan dalam perdamaian global dan kawasan menjadi prioritas dalam politik luar negeri Indonesia.

Po

liti

k L

ua

r N

eg

eri

Tahun Jokowi-JK: Membangun Fondasi Menuju Indonesia Maju

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pernyataan Indonesia di sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di Markas Besar PBB, New York.

. (Foto: ANTARA FOTO/Aditya E.S.Wicaksono)

24 25

Perlindungan Warga NegaraPenanganan WNI yang bermasalah di luar negeri menunjukkan perbaikan yang signifikan, baik dari sisi jumlah warga yang ditangani masalahnya dan terselesaikan, maupun diplomasi pemerintah terhadap negara-negara di mana WNI bekerja/tinggal.

POLITIK LUAR NEGERI

Data: Kementerian Luar Negeri

181.942 TKIdirepratriasi

91.754 Kasushukum WNI telah

ditangani

4.789 WNIdievakuasi dari daerah

perang, konflik politik, dan bencana alam

304 WNIyang terancam hukuman mati

dibebaskan

Rp 574 Miliarhak pekerja migran

diselamatkan

43 WNIdiselamatkan dari

penyanderaan

Data per September 2019

Siti Aisyah (kiri), WNI terdakwa kasus pembunuhan terhadap Kim Jong Nam (saudara tiri Kim Jong Un), didampingi ibunya saat akan bertemu

Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta(Foto: TEMPO/Subekti)


26 27

Indonesia Terpilih MenjadiAnggota Dewan Keamanan PBBPada tahun 2018, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.

POLITIK LUAR NEGERI

Reaksi Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi (kanan), setelah Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB), di markas besar PBB, New York, Indonesia meraih 144 suara dari 190 negara yang hadir.

(Foto: AP/Mary Altaffer)


28 29

Perdamaian MancanegaraIndonesia berperan aktif dalam perdamaian Palestina dengan terus mendorong two-state solution serta menyebarkan bibit perdamaian di Afghanistan dengan menyelenggarakan pertemuan trilateral bersama Afghanistan dan Pakistan.

POLITIK LUAR NEGERI

Data: Kementerian Luar Negeri

Mengadakan pertemuan untuk mendorong

proses perdamaian dan mencari upaya bersama

dalam menghentikan ekstremisme dan

kekerasan

Penyelenggaraan Pertemuan Trilateral Ulama Afghanistan

Indonesia dan Pakistan di Istana Bogor untuk mempertemukan ulama dari kedua negara guna membahas peran ulama dalam menghentikan

kekerasan, ekstremisme dan menciptakan perdamaian.

Pertemuan menghasilkan Bogor Ulema Declaration of Peace

Penandatanganan perjanjian hibah pembangunan klinik

Indonesia Islamic Center yang akan digunakan untuk membantu penyediaan

pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang

membutuhkan di Afghanistan


Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina(Foto: Kementerian Luar Negeri)

Indonesia menjadi pimpinan KTT OKI yang diselenggarakan di Jakarta, Maret 2016 (Foto: Kementerian Luar Negeri)

30 31

Sejajar dengan Negara-Negara MajuIndonesia dipandang maju pesat dalam penyelenggaraan acaraberskala internasional, sekaligus menunjukkan keberhasilan Pemerintah dalam menyiapkan diri menjadi negara maju.

POLITIK LUAR NEGERI

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) bersama Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (Ketiga kiri), Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (kedua kanan), Ketua Pleno Pertemuan Tahunan IMF World Bank

Group Petteri Orpo (kedua kiri), foto bersama sebelum Rapat Pleno Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali

(Foto: AM IMF-WBG/M Agung Rajasa)


32 33

2.Membuat Pemerintah Selalu Hadir dengan MembangunTata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Tepercaya.

Petugas mengecat lambang Garuda Pancasila sebagai bagaian dekorasi jelang perayaan Natal di Gereja Katedral, Jakarta,

(Foto: ANTARA FOTO/ Sigid Kurniawan)

34 35

Tata kelola pemerintahan yang kredibel ditandai dengan membaiknya pencegahan korupsi dan penanganan kasus-kasus korupsi dan penguatan dalam sistem birokrasi yang makin transparan, efektif, dan dapat diandalkan.

Tata

Ke

lola

P

em

eri

nta

han

Peserta seleksi CPNS mengikuti rangkaian tes di Gor Arcamanik, Bandung, Jawa Barat,

(Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Faris)


36 37

Melawan Korupsi Tiada HentiIndeks Persepsi Korupsi yang terus meningkat dan penyelamatan uang negara yang secara konsisten dilakukan merupakan bukti nyata

komitmen terhadap anti korupsi.

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Indeks Persepsi Korupsi (CPI)

Data: Transparency International

2015 2016 2017 2018

38

2014

3436

37 37


Sejumlah warga membawa poster dalam aksi Gerakan Sapu Koruptor e-KTP pada car free day di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta

(Foto: TEMPO/Febri Husen)

38 39

Mewujudkan Pelayanan Publik yang PrimaSkor Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia terus meningkat. Tahun ini meningkat hampir 5 poin, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ini menunjukan pelayanan publik

makin berkualitas dan makin efektif.

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

2015 2016 20172014

53,8

45,6

52,8 54,8

Skor Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia

Data: Kementerian PAN RB

2018

59,1

100

8781

6659,1 55 53

Sing

apur

aBru

nei

Mal

aysia

Thai

land

Indon

esia

Filipin

aVie

tnam

Global Governance Index, 2019

Seorang wajib pajak melaporkan SPT tahunan melalui e-Filing di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta, (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)


40 41

3.Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Foto udara proyek pembangunan Pelabuhan Gili Mas di Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB

(Foto: ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

42 43

Pe

mb

an

gu

nan

T

an

ah

Pap

ua

Percepatan pembangunan kesejahteraan di tanah Papua telah berdampak padapeningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan penurunan tingkat kemiskinan.

Dua anak pengungsi banjir bandang Sentani bermain di di dalam tenda darurat yang didirikan di Bukit Harapan, Sentani, Jaya Pura, Papua

(Foto: ANTARA FOTO/ Zabur Karuru)

44 45

Membangun Sumber Daya Manusia Unggul PapuaPembangunan manusia di Papua dan Papua Barat merupakan program prioritas nasional dan berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

PEMBANGUNAN TANAH PAPUA

Data: BPS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Papua

Papua Barat61

57

62 6263 64

2014 2015 2016 2017 2018

5758

5960

Sejumlah anak sedang bermain kejar-kejaran di dermaga di daerah Abepantai, Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, Jayapura, Papua.

(Foto: ANTARA FOTO/Anang Budiono)


46 47

Menuju Papua Sehat


Perhatian khusus pada kualitas kesehatan di Tanah Papuaterbukti dengan turunnya angka stunting dan naiknya

harapan hidup penduduk Provinsi Papua dan Papua Barat.

Data: BPS

PenurunanStunting

Papua Papua Barat

Angka HarapanHidup

2013 2018

40.1% 32.9%---------------------2013

2018

44.6% 27.8%---------------------

2013 2018

64.76 65.36---------------------2013 2018

65.14 65.15---------------------

Peserta BPJS Kesehatan berobat ke dokter di Puskesmas Jaifuri Arso III, Keerom, Papua,

(Foto: ANTARA FOTO/Indrayadi TH)


48 49

Menurunkan Kemiskinandi Papua Percepatan pembangunan kesejahteraan Papua melalui dukungan pemerintah pada produk ekonomi lokal telah berhasil meningkatkan ekonomi rakyat dan menurunkan angka kemiskinan.


27.13%25.82%

25.43% 25.1%22.66%

30.05%28.17% 28.54%

27.62% 27.43%

2014 2015 2016 2017 2018Sept

Persentase Tingkat Kemiskinan Masyarakat Papua

Papua

Papua Barat

Data: BPS

Penjual Noken Jeni Maday berpose dengan dagangannya di Pasar Mama-Mama Papua Sementara di Jayapura, Papua.

(Foto: ANTARA FOTO / Wahyu Putro A)


50 51

Kemandirian desa, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh program pembangunan desa.

Pe

mb

an

gu

nan

D

esa

Foto udara warga melintas di atas jembatan gantung yang dibangun Kementerian PUPR di Nagari Guguak Sarojo,

IV Koto, Agam, Sumatera Barat(Foto: ANTARA FOTO / Iggoy L Fitra)

52 53

Kinerja Dana DesaTransfer dana desa terus ditingkatkan mencapai Rp257 triliun pada tahun 2019 telah meningkatkan jumlah desa mandiri dan pendapatan masyarakat, sementara jumlah kemiskinan dan pengangguran di desa

menurun.

PEMBANGUNAN DESA

0,3290,316

0,320 0,319

2015 2016 2017 2018

Ketimpangan Desa

14,0913,96

13,4713,10

Data: Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Penurunan Kemiskinan Desa

2015 2016 2017 2018


Sejumlah wisatawan berswafoto dengan latar belakang jembatan yang dicat warna-warni di Desa Wisata Asinan, Bawen,

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, (Foto: ANTARA FOTO/ Aditya Pradana Putra) .

54 55

Mewujudkan Desa MandiriKomitmen untuk membangun desa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah desa mandiri serta berkurangnya jumlah desa tertinggal.

PEMBANGUNAN DESA

Desa Berkembang

Desa Mandiri

Desa tertinggal

73.4%

19.17%

7.43% 5.606

14.461

55.369

Jumlah desa menurut IPD 2018

Data: Kementerian Desa PDTT Pengunjung berfoto di kawasan wisata Mandiri Sayang Kaak yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hangjuang di Desa Handap Heurang,

Kabupaten Ciamis, Jawa Barat,(Foto: ANTARA FOTO/ Adeng Bustom)


56 57

Penggunaan Dana Desa yang TepatDana desa telah menghasilkan infrastruktur desa, menghidupkan BUM Desa, meningkatkan pelayanan kesehatan, serta menggerakkan perekonomian dan

mensejahterakan masyarakat desa.

PEMBANGUNAN DESA

Jalan Desa

191.600 km

Jembatan1.140.378

Meter

Pasar Desa8.983Unit

BUM Desa

37.830Unit

Penahan Tanah

192.569Unit

MCK240.587

Unit

Air Bersih

959.569Unit

Polindes9.692Unit


Data: Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

TambatanPerahu5.371Unit

Embung4.175Unit

Irigasi58.931Unit

SaranaOlahraga

19.526Unit

Drainase29.557.922

Unit

PAUD50.854

Unit

Posyandu24.820

Unit

Sumur45.169Unit

Warga berkendara di jalan yang dibangun mengunakan dana desa di Desa Laladon, Bogor, Jawa Barat. (Foto: ANTARA FOTO/ Yulius Satria Wijaya )

58 59

4.Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem danPenegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Tepercaya

Anak-anak membawa bendera merah putih di desa pesisir pulau Ndao, Rote, Nusa Tenggara Timur

(Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

60 61

Pemerintah memiliki komitmen untuk terus memperbaiki kualitas penegakan hukum yang berkeadilan, baik melalui penguatan budaya hukum, perlindungan hak asasi manusia maupun reformasi kelembagaan

Pe

ne

gakan

Hu

ku

my

an

g B

erk

ead

ilan

Terdakwa Hakim PN Jakarta Selatan nonaktif Iswahyu Widodo (kiri) dan Irwan (kedua kiri) mengikuti sidang pembacaan putusan (vonis)

di Pengadilan Tipikor, Jakarta(Foto: ANTARA FOTO/ Dhemas Reviyanto)

62 63

Menguatkan Posisi Indonesia sebagai Negara Hukum

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Indonesia terus mengukuhkan diri sebagai negara hukum di antaranya dengan pemberantasan pungutan liar dan pembangunan pengadilan-pengadilan baru di berbagai pelosok tanah air.

Data: Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan

Pemberantasan pungutan liar

melalui Satuan Tugas Sapu Bersih

Pungutan Liar (Saber Pungli)

20,953 Kasus Operasi Tangkap Tangan

32,223 Orang Tersangka

Rp 323.143.524.171Barang bukti yang berhasil diselamatkan

Tahun Jokowi-JK: Membangun Fondasi Menuju Indonesia Maju

Sumber: bursamediaindonesia.com

Majelis hakim menggelar sidang pidana pembakar hutan dengan terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa di Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir, Riau

(Foto: ANTARA FOTO/ Aswaddy Hamid)


64 65

Hukum yang Melayani Masyarakat


Perlindungan hukum untuk masyarakat terus ditingkatkan yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase tingkat penyelesaian

kasus tindak pidana dan menurunnya risiko penduduk terkena kejahatan.

58.13

62.99

2015 2016 2017

58.17

Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus Tindak Pidana (%)

Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (orang/seratus ribu penduduk)

2015 2016 2017

140 140129

Data: BPS dan Bappenas

Lima orang tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor dan barang bukti saat gelar perkara di Mapolres Cimahi, Jawa Barat

(Foto: TEMPO/Aditya Herlambang Putra)


66 67

Komitmen dalamMenjunjung HAM


Kinerja Pemerintah di bidang hak asasi manusia mendapatkan apresiasi Dewan HAM PBB saat Indonesia menyampaikan laporan kelompok kerja Universal Periodic Review

tahun 2017.

Pekerja menyanyikan lagu penyemangat di sela-sela kerjanya di salah satu pabrik tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah

(Foto: ANTARA FOTO/ Herka Yanis Pangaribowo)


Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan DubesIndonesia untuk Swiss, saat menghadiri sidang Universal Perodic

Review pada di Jenewa, Swiss, pada tahun 2017.(Foto: Kementerian Luar Negeri)

68 69

Melawan NarkobaPemberantasan narkoba terus digalakkan dengan berbagai program untuk menimbulkan efek jera. Penyitaan hasil tindak pidana pencucian uang tersangka tindak pidana narkotika dan pemberantasan jaringan sindikat merupakan program penting yang

terus dilaksanakan.


675 MJumlah aset yang disita dari hasil tindak pidana

pencucian uang tersangka tindak pidana

narkotika sejak 2015

141Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang terungkap sejak

2015

Data: Badan Narkotika Nasional (BNN)

(Foto: BNN)


70 71

Perlindungan HAM Perempuan dan Anak Hak-hak perempuan dan anak makin terlindungi dengan disahkannya Revisi UU Perkawinan dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di 17 Provinsi.


Kapasitas penanganan kasus kekerasan terhadap

perempuan & anak meningkat dengan

berdirinya UPTD PPPA di 20 provinsi &

36 kabupaten/kota.

Revisi UU No 1/74 tentang Perkawinan

disetujui oleh Pemerintah dan DPR

guna mencegah praktik perkawinan

anak.

Data: Kementerian PPPAAnak-anak bermain dengan gembira, berkat berbagai program

peningkatan kesejahteraan dan perlindungan ibu dan anak (Foto: Kementerian ESDM)


Documents

POLITIK - ksp.go.idksp.go.id/wp-content/uploads/2019/10/1.-POLITIK-1.pdf · sebagai negara merdeka. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan