PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS - PU

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2016 - 2021

TAHUN 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah-Nya dan rahmat-Nya

penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

2016 – 2021 dapat diselesaikan.

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota ini dibuat sebagai pedoman dalam

penyusunan program dan kegiatan pembangunan di bidang Ke-PU-an

(Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Pengelolaan Sumber Daya

Air, Bidang Perencanaan dan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

serta Unit Pelaksana Teknis) yang memuat sasaran-sasaran pokok yang

harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan

kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang dan

juga sekaligus sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu

memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Harapan kami semoga dokumen Perubahan Renstra ini dapat

menjadi media dalam membangun kebersamaan, sinergisitas serta

komitmen bersama yang dilandasi sikap kebersamaan, ketulusan untuk

berbuat terbaik khususnya di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah Perubahan Renstra ini disusun, semoga bermanfaat bagi

kita sem

Lima Puluh Kota, Desember 2018

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................. i

Daftar Isi .......................................................................................... ii

BAB I : PENDAHULUAN .......................................................... 1

1.1 Latar Belakang .................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ............................................... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................ 5

1.4 Sistematika Penulisan ......................................... 6

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ........ 10

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ...............................................

10

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ........................ 18

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................ 26

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Perangkat Daerah ...............................

29

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH ................................................

31

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ............

31

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...................................

33

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ..................................................

34

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ....................

37

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ............................... 43

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN .............................................. 45

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Perangkat Daerah ...............................................

45

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................. 47

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN ...............................................................

49

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .... 56

iii

BAB VIII : PENUTUP ................................................................... 58

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016

berubah nomenklatur menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum, Perumahanan dan

Penataan Ruang. Adapun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan pertanahan. Karena itu


berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Dearah

(Perubahan Renstra PD) yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan

kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima

Puluh Kota. Dalam menyusun Perubahan Renstra PD, Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada Revisi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator Kinerja

dalam Perubahan Renstra PD merupakan turunan dari Indikator Kinerja

Utama (IKU) Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing.

Proses Penyusunan Perubahan Renstra pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dengan tahapan

sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra PD

Susunan Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Ketua Tim

(Kepala Dinas), Sekretaris, dan Kelompok kerja. Tim ini diusulkan oleh

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati

Lima Puluh Kota.

2. Orientasi mengenai Perubahan Renstra PD


2

Orientasi mengenai Perubahan Renstra PD kepada seluruh anggota tim

dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman

terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan

perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya

dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen

Perubahan Renstra PD, dan menganalisis serta menginterpretasikan

data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan

dalam menyusun Perubahan Renstra PD.

3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Perubahan Renstra PD

Adapun agenda kerja penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

No Kegiatan

Sept 2018

Okt

2018

Nov 2018

Nov 2018

Des 2018

4 1 2 3 4 1

A PERSIAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA PD

B PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RENSTRA PD

C PENYERAHAN RANCANGAN

PERUBAHAN RENSTRA PD

1 Penyampaian rancangan Perubahan Renstra PD

2 Verifikasi rancangan Perubahan Renstra PD

4. Pengumpulan Data dan Informasi

Bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan

analisis untuk menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan

relevan

Tahap Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang terdiri dari dua tahap yaitu :

1. Tahap perumusan Rancangan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang


3

2. Tahap Penyajian Rancangan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Lima

Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

2016 – 2021 (RPJMD). Berdasarkan Perubahan RPJMD inilah disusun

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 yang akan dilaksanakan dan

diwujudkan selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan kewenangan dan tugas

pokok serta fungsi yang diemban dalam kerangka perwujudan visi dan misi

RPJMD.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang

disusun juga ikut mendukung dan sinergi dengan Renstra K/L dan Renstra

OPD Provinsi terkait. Renstra ini dijadikan dasar dan acuan dalam menyusun

Renja setiap tahun oleh OPD.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan

dan rujukan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4400).

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4400).


4

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438).

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 4124.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja

Kementerian dan Lembaga.

11. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.


5

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun

2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor

15).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018

Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4).

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 52).

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksudkan

sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan strategis dan

pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota yang

disusun berdasarkan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021.

1.3.2. Tujuan

Secara umum tujuan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :


6

a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Tahunan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh

Kota.

b. Sebagai Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang untuk mencapai tujuan dan sasaran

organisasi.

c. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas


Kota sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung

pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat

Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat

Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,

Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan

Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renstra Perangkat Daerah


7

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan

Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta

uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala

Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat

Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil,

dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang

dimiliki Perangkat Daerahdalam menjalankan tugas dan fungsinya,

mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha

yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah

berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau

indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator

lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh

pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan

Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan

Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil

telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan Perangkat Daerahpada lima tahun mendatang.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah


8

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan

pelayanan Perangkat Daerahbeserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah

dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat

ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun

Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat

dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau

dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan

Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah

provinsi/kabupaten/kota;

4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan

hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada


9

bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang

akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran

jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah

kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP


10

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota, maka Susunan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima

Puluh Kota terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

c. Bidang Bina Marga

d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

e. Bidang Cipta Karya

f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

g. Bidang Perencanaan

h. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

i. Unit Pelaksana Teknis.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Gambar 2.1.


11


12

2.1.2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Penataan

Ruang dan Bidang Perumahan sesuai kewenangan yang ada pada

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang serta bidang pertanahan;

pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang serta bidang pertanahan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bidang pekerjaan

umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;

pelaksanaan administrasi dinas;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait

tugas dan fungsinya;

Adapun penjabaran lebih rinci mengenai kewenangan, tugas pokok

dan fungsi pejabat struktural di lingkup Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima

Puluh Kota sebagai berikut :

a. Sekretariat

1. Sekretaris mempunyai tugas engelola urusan

kesekretariatan yang meliputi administrasi umum,

keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;

b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi

surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan,


13

perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat

dan keprotokolan;

c. pengelolaan urusan administrasi keuangan;

d. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Bidang Bina Marga

1. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan

urusan pemerintahan Sub Bidang Bina Marga yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada daerah.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan Jalan

Kabupaten/Nagari berdasarkan kebijakan nasional di

bidang jalan dengan berdasarkan kebijakan nasional di

bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar

daerah dan antar kawasan;

b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan

kabupaten/nagari;

c. penyusunan Keputusan Bupati tentang status jalan

kabupaten/nagari;

d. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan

pelatihan para aparatur penyelenggara jalan

kabupaten/nagari;

e. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk

jalan kabupaten/nagari;

f. Penyusunan rencana pembiayaan pembangunan jalan

kabupaten/nagari;

g. Pengadaan lahan dan Pelaksanaan Konstruksi Jalan

kabupaten/nagari;

h. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/nagari;


14

i. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan

kabupaten/nagari;

j. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan

kabupaten/nagari;

k. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan

kabupaten/nagari; dan

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

melaksanakan Urusan Pemerintahan Sub Bidang Sumber

Daya Air yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

perbantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air

kabupaten;

b. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah

sungai dalam satu kabupaten;

c. Penyusunan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air

pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

d. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan,

dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi

pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah

irigasi yang berada dalam satu kabupaten;

e. Pelaksanaan konservasi sumber daya air pada wilayah

sungai dalam satu kabupaten;

f. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam

satu kabupaten;

g. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala

kabupaten;


15

h. Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai,

danau, dan waduk pada wilayah sungai dalam satu

kabupaten;

i. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah

sungai dalam kabupaten; dan Pelaksanaan tugas lain yang

diberikan

d. Bidang Cipta Karya

1. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas membantu kepala Dinas

melaksanakan urusan pemerintahan sub Bidang Cipta Karya

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang

ditugaskan kepada daerah.

2. Dalam menyeleggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan

perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu

kebijakan nasional dan provinsi);

b. Penyusunan peraturan daerah kabupaten mengenai

pengembangan perkotaan dan perdesaan, Prasarana dan

Sarana Air Minum, kebijakan pengembangan Prasarana

dan Saranan (PS) air limbah, kebijakan pengembangan

Prasarana dan Sarana (PS) persampahan, kebijakan dan

strategi kabupaten tentang drainase, NSPK drainase dan

pematusan genangan, mengenai bangunan gedung dan

lingkungan di wilayah kabupaten berdasarkan NSPK

dan SPM yang disusun oleh pemerintah dan provinsi;

c. Pelaksanaan proses pembentukan lembaga/badan

pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di

kabupaten;

d. Pemberian izin penyelenggaraan Prasarana dan Saranan

(PS) air limbah di wilayah kabupaten;

e. Pengkoordinasian penanganan bencana alam tingkat

kabupaten;


16

f. Penyusunan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara

pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten;

g. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen

penyelenggara drainase dan pematusan genangan di

wilayah kabupaten;

h. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi

sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah

kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;

i. Pendataan bangunan gedung;

j. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk

bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan

bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana; dan

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan

e. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

1. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu

kepala dinas melaksanakan urusan pemerintah di bidang

Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada

daerah.

2. Dalam menyeleggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang Tata Ruang, Perumahan dan

Pemukiman mempunyai fungsi :

a. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan

pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang

milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;

b. Penyusunan Peraturan Daerah bidang penataan ruang

dan pertanahan di tingkat kabupaten;

c. Penyusunan penataan ruang perairan sampai dengan 4

(empat) mil dari garis pantai;

d. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi

ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka

penyelenggaraan penataan ruang;


17

e. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan

penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan

perkembangan realisasi pembangunan; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan

f. Perencanaan

1. Bidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas membantu kepala Dinas

melaksanakan perencanaan teknis urusan Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, sesuai dengan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

perbantuan kepada daerah;

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan umum dan teknis pembiayaan

jaringan jalan kabupaten/nagari; jaringan irigasi, rawa,

sungai dan embung dalam satu kabupaten; pemrograman

dan penganggaran konstruksi jaringan irigasi, rawa,

sungai dan embung dalam satu kabupaten; pemrograman

dan penganggaran jalan kabupaten/nagari;

b. Pelaksanaan proses penetapan rencana pengelolaan

sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu

kabupaten;

c. Penyusunan rencana induk pembangunan SPAM wilayah

administrasi kabupaten dan Prasarana Sistim air limbah

d. Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana

Sistim persampahan kabupaten;

e. Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana

Sistim drainase skala Kabupaten;

f. Penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten (RTRWK), rencana detail Tata Ruang untuk

RTRWK; dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

(RTBL);


18

g. Penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Kabupaten; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

g. Unit Pelaksana Teknis Alat Berat dan Labor

1. UPT Alat Berat dan Labor mempunyai wewenang

melaksanakan urusan pemerintahan dari wewenang yang

dilimpahkan Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada

ayat (4), Kepala UPT Alat Berat dan Labor mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja UPT Alat Berat dan Labor;

b. Menyelenggarakan pelayanan penggunaan atau

penyewaan alat berat dan labor;

c. Melaksanakan perbaikan alat berat dan alat – alat labor;

d. Mengusulkan pengadaan peralatan, suku cadang alat

berat dan labor;

e. Melaksanakan pengujian mutu bahan material, beton dan

tanah; dan

f. Melaksanakan pengawasan operasional alat – alat berat

dilapangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Lima Puluh Kota berdasarkan struktur organisasi, jumlah pegawai

yang tersedia sebanyak 87 orang Aparatur Sipil Negara. Kualifikasi

dan Pangkat/Golongan Aparatur Sipil Negara di Lingkup Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :


19

Tingkat Pendidikan Pegawai

No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai

1. Strata Dua (S2) 7 Orang

2. Strata Satu (S1) 38 Orang

3. Diploma 11 Orang

4. SMA dan sederajat 19 Orang

5. SMP dan sederajat 9 Orang

6. SD 3 Orang

Total 87 Orang

Pangkat dan Golongan

No Pangkat/ Golongan Jumlah Pegawai

1. Pembina Utama Muda / IV.c 1 Orang

2. Pembina / IV.a 5 Orang

3. Penata Tk. I / III.d 20 Orang

4. Penata / III.c 8 Orang

5. Penata Muda Tk. I / III.b 20 Orang

6. Penata Muda / III.a 6 Orang

7. Pengatur Tk. I / II.d 3 Orang

8. Pengatur / II.c 11 Orang

9. Pengatur Muda Tk. I / II.b 5 Orang

10. Pengatur Muda / II.a 5 Orang

11. Juru / I.d 1 Orang

12. Juru / I.c 2 Orang

Total 87 Orang


20

Latar Belakang Disiplin Ilmu

No Disiplin Ilmu Jumlah Pegawai

1. Teknik 52 Orang

2. Ekonomi 10 Orang

3. Umum 21 Orang

4. Sosial 4 Orang

Total 87 Orang

Diklat Struktural

No Diklat Struktural Jumlah

Pegawai

1. Spamen/PIM II 1 Orang

2. ADUM/ADUMLA/PIM IV 13 Orang

Total 14 Orang

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa

kualifikasi pendidikan bidang teknik sebanyak 52 orang, dan di

bidang lainnya sebanyak 35 orang, ini menunjukkan bahwa dalam

rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota belum

dapat secara optimal. Sebab jumlah tenaga teknik masih terbilang

kurang terutama sarjana teknik komputer dan sistim informasi

yang dapat mempercepat jalannya administrasi program kegiatan

serta tenaga – tenaga ahli perencanaan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki

gedung kantor sendiri yang berada di Tabek Panjang Kecamatan

Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk menunjang

operasional kegiatan serta tugas-tugas pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas


21

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peralatan yang

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kondisi Inventaris Kantor

No Klasifikasi Inventaris Jumlah

Kondisi

Baik Rusak Ringan

Rusak Berat

1. Peralatan Kantor

Meja Biro 14 12 2 0

Meja ½ Biro 43 28 15 0

Laptop 12 8 2 2

Komputer 20 16 0 4

Printer 25 15 5 5

GPS 4 4 0 0

Lemari Arsip 35 30 5 0

Fillling Kabinat 5 3 1 2

Kursi Putar 46 30 10 6

Kursi Biasa 65 65 0 0

Sofa Tamu 8 7 1 0

Telepon Dinas 1 1 0 0

Faximili 1 1 0 0

AC 18 20 0 0

2. Alat Berat 10 4 3 3

3. Kendaraan Roda 4 16 11 2 3

4. Kendaraan Roda 2 37 26 5 6

Data di atas menunjukkan bahwa kondisi inventaris kantor

untuk peralatan yang berjumlah 281 unit masih cukup baik,

sementara alat berat berjumlah 10 unit telah mengalami

penyusutan atau umur pemakaian yang lama, dan dalam kondisi

rusak berat/rusak sama sekali, selain itu inventaris kantor berupa

bangunan/sarana prasarana gedung kantor 1(satu) unit meskipun

sudah dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan tetapi masih perlu

dilakukan penambahan kapasitas ruangan, karena tidak sebanding

dengan jumlah pegawai dan tingginya intensitas volume pekerjaan.

Kemudian kendaraan penunjang operasional lainnya berupa

kendaraan roda 4 (empat) dengan jumlah 11 unit dengan kondisi


22

baik dan kendaraan roda 2 (dua) dengan jumlah 26 unit dalam

kondisi baik.

a. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan

Untuk bidang prasarana jalan dan jembatan Dinas


Kota secara garis besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kondisi Sarana Prasarana (Jalan Kabupaten)

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (Km)

No Jenis Permukaan Panjang

( Km )

1 Aspal 534,7

2 Beton 1,00

3 Kerikil 325,85

4 Tanah 265,75

Jumlah 1.127,30

Panjang Jalan Menurut Kondisi Permukaan (Km)

No Kondisi Jalan Panjang

( Km )

1 Baik 444,11

2 Sedang 128,74

3 Rusak 240,9

4 Rusak Berat 313,55

Jumlah 1.127,30

Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan (Km)

No Kelas Jalan Panjang

( Km )

1 Kelas III B 463,05

2 Kelas III C 664,25

Jumlah 1.127,30

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kondisi jalan di

Kabupaten Lima Puluh Kota yang menggunakan permukaan aspal

dengan panjang 534,7 km, sementara untuk jalan dengan jenis


23

permukaan kerikil dengan panjang 325,85 km, Untuk jalan dengan

permukaan tanah dengan panjang 265,75 km. Kondisi jalan yang

lain (beton) dengan panjang 1,00 km. Namun demikian ke depan

diharapkan semua jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah

menggunakan permukaan aspal.

Sementara untuk kondisi sarana/prasarana jembatan dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Kondisi Sarana Prasarana (Jembatan)

Terlampir.

Jumlah dan Panjang Jembatan Kabupaten Menurut Kecamatan (M)

No Kecamatan Jumlah Panjang

1 Payakumbuh 7 56,00

2 Akabiluru 6 46,30

3 Luak 2 62,60

4 Lareh Sago Halaban 16 106,15

5 Situjuah Limo Nagari 5 71,00

6 Harau 12 196,65

7 Guguak 13 75,33

8 Mungka 12 87,70

9 Suliki 9 39,65

10 Bukik Barisan 6 107,52

11 Gunuang Omeh 16 67,75

12 Kapur IX 14 130,95

13 Pangkalan Koto Baru 2 61,00

Jumlah 120 1108,60

Sarana prasarana jembatan dari data di atas menunjukkan

bahwa sampai pada tahun 2015, terdapat 120 jembatan dengan

panjang 1.108,60 m.

b. Bidang Sumber Daya Air

Untuk kondisi di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dapat

dilihat pada tabel-tabel berikut ini :


24

KONDISI IRIGASI

NO. DATA TEKNIS/JENIS

DATA VOLUME SATUAN KETERANGAN

1 Luas Irigasi Kewenangan

Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2015

22.781 Ha Merupakan total luas

daerah irigasi yang menjadi kewenangan

Pemerintah Kab Lima Puluh Kota

2 Kondisi jaringan irigasi

Merupakan total luas

daerah irigasi dalam kondisi baik yang menjadi kewenangan

Pemerintah Kab Lima Puluh Kota

- Baik

16.346 Ha

SUNGAI

No Nama Sungai Lokasi Panjang

1 Batang Sinamar Gunuang Omeh, Suliki, Guguak, Mungka, Payakumbuh, Harau, Luak,

Lareh Sago Halaban

96,13

2 Batang Liki Suliki, Gunuang Omeh 6,37

3 Batang Mahat Bukik Barisan, Pangkalan

Koto Baru

76,22

4 Batang Lampasi Akabiluru, Payakumbuh 50,37

5 Batang Agam Akabiluru, Situjuah Limo

Nagari, Harau

28,58

6 Batang Kapur Kapur IX 25,23

7 Batang Mongan Kapur IX 72,00

8 Batang Paiti Kapur IX 21,56

9 Batang Mangilang Malagiri

Pangkalan Koto Baru 10,23

10 Batang Namang Guguak, Payakumbuh 8,52

11 Batang Mungo Harau 18,41

12 Batang Sanipan Harau 19,41

13 Batang Nenan Bukik Barisan 5,00

14 Batang Kampar Kapur IX 18,80

15 Batang Harau Harau 16,80

16 Batang Samo Pangkalan Koto Baru 63,40

17 Batang Buluh Kasok Harau 15,58


25

Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya menangani pembangunan infrastruktur, air minum

dan sanitasi.

Khusus untuk cakupan air bersih/air minum melalui SPAM IKK dan PDAM dapat dilihat pada tabel berikut :

No Data Teknis Volume Satuan Keterangan

1 Jumlah penduduk

desa/kelurahan berpenghasilan rendah/MBR

27.600 / 7,52

Jiwa/% Merupakan jumlah rumah tangga/penduduk miskin

di kabupaten/kota yang bersangkutan

2 Cakupan penduduk yang

belum mendapat pelayanan air

minum

239.281 Jiwa Merupakan jumlah penduduk yang belum

terfasilitasi sistem penyediaan air minum (belum memiliki akses air

minum aman) pada kabupaten/kota yang

bersangkutan

3 Kapasitas

belum termanfaatkan / idle capacity

dari SPAM IKK dan PDAM

48,5 Liter/Detik Merupakan selisih antara

total kapasitas yang mampu dihasilkan oleh SPAM IKK/PDAM

terbangun terhadap kapasitas yang dimanfaatkan oleh

masyarakat/pelanggan

4 Kinerja

Pelaporan

100 % Merupakan nilai kinerja

pelaksanaan DAK Bidang Air Minum tahun 2015-

2016 pada kabupaten/kota yang bersangkutan

5 Indeks Kinerja

Sambungan Rumah (SR)

23,17 SR Merupakan realisasi SR

terbangun berdasarkan rencana/target SR pada

usulan rencana kegiatan (URK) DAK Bidang Air Minum tahun 2014-2015

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk yang belum terfasilitasi

sistem penyediaan air minum aman sebanyak 239.281 jiwa dan kapasitas

belum termanfaatkan/idle capacity dari SPAM IKK dan PDAM sebanyak 48,5

liter/detik. Untuk cakupan sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut :


26

No Data Teknis Volume Satuan Keterangan

1 Cakupan pelayanan sanitasi

(Tahun 2015)

60-65 % Merupakan persentase jumlah rumah tangga yang

belum terfasilitasi sarana dan prasarana sanitasi di

kab/kota yang bersangkutan

63.348 KK

253.392 Jiwa

e. Bidang Penataan Ruang dan Pertahanan

Pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

sampai tahun 2016 masih belum tertata secara baik, terutama

yang menyangkut dengan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan

dan Pengawasan Penataan Ruang serta Pengendalian Pemanfaatan

Ruang sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang

nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kondisi ini sebagai

akibat dari masih kurangnya aturan-aturan yang bersifat aplikasi

serta penjabaran dari undang-undang dan peraturan yang lebih

tinggi kemudian koordinasi antar instansi terkait dengan penataan

ruang juga masih sangat terbatas bahkan kegiatan-kegiatan yang

bersifat pengaturan dan pengendalian masih terletak pada instansi

non teknis yang berjalan sehingga tanpa mengacu kepada acuan

yang jelas terutama yang menyangkut dengan penataan ruang hal

tersebut terlihat jelas terhadap wajah kota yang sudah mulai

tumbuh dengan tidak keteraturan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota pada periode Renstra 2011-2015 dapat

dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.


27

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target

NSPK (%) (th

2019)

Targe

t IKK (th

2015)

Target Indika

tor Lainny

a

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Persentase tersedinya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

sesuai dengan kewenangannya

70 55 - 36,00 40,00 45,00 50,00 55,00 35,00 40,85 45,00 51,11 56,00 97,22 102,13 100,00 102,22 101,82

2 Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang

60 55 - 42,50 41,30 47,50 53,60 55,00 46,58 47,63 51,66 53,25 47,89 109,60 115,33 108,76 99,35 87,07

3 Persentase penduduk yang

mendapatkan akses air minum

yang aman

81,77 65 - 35,00 45,00 52,00 60,00 65,00 38,40 46,22 52,40 61,70 66,80 109,71 102,71 100,77 102,83 102,7

7

4 Persentase penduduk yang

terlayani sistem air limbah yang memadai

60 65 - 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 46,00 52,00 56,00 61,00 65,00 102,22 104,00 101,82 101,67 100,0

0

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-

Rata-rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggara

n

Realisas

i

Persentase tersedinya air

irigasi untuk

pertanian rakyat pada sistem

irigasi yang

sudah ada sesuai dengan

kewenangannya

6.783.486.100

9.864.0

68.130

11.770.924.8

00

12.993.412.1

50

19.504.031.5

00

6.623.337.10

0

9.775.169.60

0

11.428.841.2

00

12.894.677.4

50

19.025.533.7

00

97,64

99,10

97,09 99,24 97,55 31,31 31,22

Persentase

tingkat kondisi jalan

kabupaten/kota

baik dan sedang

26.345.669.900

18.991.791.60

0

34.562.330.850

26.167.483.000

50.410.577.000

21.897.143.124

17.820.268.050

33.982.160.849

25.486.937.034

48.707.899.500

83,1

1

93,8

3

98,32 97,40 96,62 30,61 34,55

Persentase penduduk yang

mendapatkan

akses air minum yang aman

13.061.384.00

0

8.164.0

69.500

11.199.533.0

00

2.285.663.00

0

7.142.554.40

0

12.732.773.3

00

6.107.815.40

1

10.454.167.1

00

2.103.979.30

0

4.158.501.65

0

97,48

74,81

93,34 92,05 58,22 33,15 9,23

Persentase

penduduk yang

terlayani sistem air limbah yang

memadai

1.367.835.000

1.451.6

85.000

3.537.304.00

0

3.290.508.00

0

5.949.636.00

0

1.260.896.97

3

1.297.255.50

0

3.389.534.00

0

3.164.160.00

0

5.570.437.56

0

92,1

8

89,3

6

95,82 96,16 93,63 55,91 58,39


28

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa target kinerja Persentase penduduk yang

terlayani sistem air limbah yang memadai, bisa dan telah tercapai. Hal ini

disebabkan karena telah tingginya kesadaran masyarakat untuk memliki

sarana air limbah yang baik serta terlaksananya kegiatan pembangunan

sarana air limbah seti ap tahun yang didanai oleh pemerintah pusat dan

daerah.

Adapun target kinerja yang belum tercapai adalah :

a. Persentase tersedinya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem

irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

b. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang.

c. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

Hal ini disebabkan oleh :

a. Masih rendahnya kondisi kinerja yang ada dengan target kinerja

sementara program yang dilaksanakan setiap tahun belum mampu

meraih target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

b. Luasnya wilayah Kabupaten yang menunjukkan jumlah irigasi yang

banyak, jalan yang cukup panjang dan penduduknya juga yang

banyak dan tersebar.

Dari Tabel 2.2 terlihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran yang baik

terjadi pada pencapaian terget kinerja berikut :

a. Persentase tersedinya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem

irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

b. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang.

c. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran untuk mencapai target

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman, kurang

baik. Hal ini disebabkan oleh :

a. Lokasi kegiatan dalam rangka penyediaan air bersih untuk

masyarakat sebagian berada pada daerah yang sulit sehingga ada

beberapa kegiatan yang terundur pelaksanaannya.

b. Adanya kebijakan pengurangan dana DAK Air Minum dari

Pemerintah pusat pada tahun anggaran berjalan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah


29

Berdasarkan Analisa yang dilakukan terhadap Renstra Kementrian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, beberapa hal yang

menjadi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan OPD adalah

sebagai berikut :

2. Tantangan :

a. Masih banyaknya infrastruktur yang perlu dibangun, ditingkatkan

dan diperbaiki, perlu diupayakan yang lebih serius untuk

menyelesaikan permasalahan infrastruktur ini.

b. Ada target Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang

ditetapkan secara nasional yang perlu jadi standar daerah dan

diupayakan untuk mencapainya.

c. APBD yang terbatas mengharuskan Dinas Pekerjaan dan Penataan

Ruang untuk melakukan penyusunan program berdasarkan prioritas

pembangunan dan kebutuhan masyarakat banyak.

3. Peluang :

a. Masih banyaknya infrastruktur yang perlu dibangun, ditingkatkan

dan diperbaiki, menjadi bahan bagi Dinas Pekerjaan dan Penataan

Ruang untuk mencari dan mendapatkan tambahan anggaran baik

yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat maupun dari

APBN.

b. Program kegiatan yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi maupun dari Kementrian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat yang berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang, membantu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan yang perlu dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk masa

yang akan datang :


30

No Jenis Pelayanan

Perkiraan Besaran

Kebutuhan Pelayanan

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Yang

Dibutuhkan

1. Pemenuhan

kebutuhan masyarakat

terhadap air bersih

Untuk melayani

seluruh Rumah Tangga yang belum

mendapatkan air bersih dan layak minum

Penambahan jaringan air

bersih dan sambungan Rumah yang berlokasi

dekat dengan Sumber Air

2. Pemenuhan kebutuhan

masyarakat terhadap sanitasi

Untuk melayani seluruh Rumah

Tangga yang belum memilki sarana sanitasi yang baik

dan sehat

Pembangunan sarana sanitasi di lokasi

perumahan padat dan kurang mampu


31

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima

Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan

pelayanan pada 2 urusan, yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang serta urusan Pertanahan. Beberapa permasalahan yang dapat

diidentifikasi pada setiap urusan ataupun tupoksi tersebut adalah

sebagai terlihat pada Tabel 3.1 berikut :


32

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Daerah


No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 2 3 4

1 Akses dan mobilitas yang

belum lancar

1. Masih tinggi persentase

jalan yang belum baik

1. Keterbatasan anggaran untuk

pembangunan dan perbaikan jalan dan

jembatan.

2. Masih banyak jembatan

yang belum baik dan

layak

2. Panjangnya jalan yang perlu

dibangun/diperbaiki dan banyaknya

jembatan yang perlu

dibangun/diperbaiki.

2 Areal pertanian yang

kurang terairi

Belum baik dan

memadainya

infrastruktur

irigasi


pembangunan/ perbaikan infrastruktur

irigasi.

2. Banyaknya infrastruktur irigasi yang

perlu dibangun/diperbaiki.

3 Masih banyaknya air yang

tergenang di badan jalan

Sebagian besar

belum adanya

saluran

drainase di

pinggir jalan


pembangunan saluran drainase.

2. Panjangnya saluran drainase yang

perlu dibangun.

4 Masih banyaknya rumah

tangga yang belum

mendapatkan air minum

yang layak

Sumber air yang

jauh dari rumah

masyarakat


pembangunan jaringan air bersih.

2. Perlu jaringan air bersih yang

panjang untuk mencapai rumah

masyarakat.

5 Masih banyaknya rumah

tangga yang belum

memiliki sarana sanitasi

yang layak

1. Sebagian

masyarakat

belum mampu

membangun

sarana sanitasi

yang layak

1. Keterbatasan kemampuan

perekonomian masyarakat.

2. Keterbatasan

air bersih untuk

mendukung

sanitasi yang

baik

2. Keterbatasan anggaran dari

pemerintah untuk pembangunan

sarana prasarana sanitasi.


33

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode 2016

– 2021 adalah TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN

DAN TAQWA.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan

dinasmis yang ‘mantap berlandaskan iman dan taqwa yang telah

dirumuskan diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan

berbudaya.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi

perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat

dengan pemanfaatan potensi daerah.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan

publik.

5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan

pembangunan berbasis jorong.

6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan

daerah basis perjuangan.

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan kedalam 11

agenda prioritas pembangunan antara lain :

1. Revolusi mental

2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri

3. Pariwisata dan ekonomi kreatif

4. Investasi dan kemudahan berusaha

5. Penguatan ekonomi kerakyatan

6. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia.


34

7. Reformasi birokrasi.

8. Penguatan nagari.

9. Penataan ruang dan kawasan strategis.

Sesuai dengan kewenangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang fokus melaksanakan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

no 6 yaitu Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan

dan daerah basis perjuangan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang tertuang dalam Tabel

3.1 dapat disimpulkan faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota yang

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil

kepala daerah, yaitu :

d. Keterbatasan anggaran untuk membangun dan memperbaiki

infrastruktur

e. Sumber air bersih yang jauh dari permukiman penduduk sehingga

membutuhkan anggaran yang besar untuk menyalurkannya ke

rumah penduduk

Adapun faktor-faktor pendorong adalah :

c. Masyarakat sangat membutuhkan peran pemerintah untuk

membangun dan memperbaiki infrastruktur.

d. Masyarakat bersedia membebaskan lahannya untuk kepentingan

pembangunan infrastruktur.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat :

Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan

rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang

berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di


35

kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1

ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

c. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan

umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar

tingkat pemerintahan

d. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan

penganggaran.

e. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi

nasional.

Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan

kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai

melalui sasaran strategis, yaitu:

a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi

b. Meningkatnya ketahanan air.


perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan

produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan

daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan

konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran

strategis, yaitu:

a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing

b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional


perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak

guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip

“infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:

a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman

dan perumahan.

b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur


36

permukiman

c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia,

pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan

akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran srategis, yaitu:

a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan

berintegritas.

c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan

berintegritas

d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat

e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan

informasi publik, serta sarana dan prasarana

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera

memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu sebagai berikut :

a) Meningkatkan tata pemerintahan Dinas PUPR yang baik, bersih, dan

profesional

b) Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi

dan pengembangan wilayah

c) Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan

Adapun sasaran yang perlu dicapai demi tercapainya tujuan tersebut antara

lain :

a) Meningkatnya tata kelola organisasi

b) Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah

c) Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta

pelayanan dasar masyarakat

d) Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen

berdasarkan daya dukung dan daya tampung


37

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan

Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat

Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra

Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

Faktor Penghambat:

a. Belum maksimalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota menampung aspirasi dan kebutuhan

masyarakat untuk memilki akses jalan yang baik, karena

keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia.

b. Masih terbatasnya jumlah personil yang dimiliki untuk memberikan

pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Faktor Pendorong:

b. Adanya upaya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kompetensi dan

integritas SDM.

c. Adanya prioritas program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk peningkatan

kemantapan jalan, pembangunan jaringan air bersih, pembangunan

sarana sanitasi

d. Adanya keterpaduan antara perencanaan, pemograman dan

penganggaran

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Kabupaten Lima Puluh Kota pada dasarnya terdiri dari dua

bentang alam darat yang berupa kawasan dataran untuk pengembangan

permukiman dan kawasan pegunungan.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan satu dari sembilan belas

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki


38

luas wilayah 3.354,30 Km² yang berarti 7,94 persen dari daratan

Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 Km², dan merupakan

kabupaten dengan luas wilayah nomor enam terbesar setelah Kabupaten

Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten

Pasaman Barat dan Kabupaten Solok.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kabupaten paling timur

di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pintu gerbang utama

dijalur darat dengan provinsi Riau. Secara geografis Kabupaten Lima

Puluh Kota terletak pada 0º25’28,71’’ LU - 0º22’14,52’’ LS dan

100º15’44,10’’ BT - 100º50’47,80’’ BT. Kabupaten Lima Puluh Kota

diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu Kabupaten Agam,

Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman

serta Provinsi Riau. Secara administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota

berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan

Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan

Kabupaten Sijunjung.

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten

Pasaman.

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Provinsi

Riau.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Kabupaten Lima Puluh Kota

memiliki posisi strategis dan dapat dikembangkan secara maksimal

meliputi pertanian, perkebunan, dan pariwisata.

Sedangkan isu strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota:

1. Merupakan jalur strategis PKN Padang – PKW Bukittinggi – PKN

Pekanbaru yang merupakan urat nadi perekonomian wilayah Pulau

Sumatera.

2. Rencana pembangunan Ruas Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang –

Payakumbuh – Bukittinggi yang yang melintasi wilayah Kabupaten


39

Lima Puluh Kota akan mendorong pusat kegiatan baru khususnya

permukiman di sekitar gerbang tol dan perkotaan sekitarnya

terutama di perkotaan Sarilamak.

3. Potensi pariwisata (baik wisata alam maupun budaya) khususnya

objek wisata Lembah Harau yang dikategorikan sebagai kawasan

lindung geologi dan kawasan pariwisata alam dan Kelok Sembilan

yang tidak dimiliki oleh daerah lain dan diusulkan menjadi Kawasan

Strategis Pariwisata Nasional.

4. Potensi sektor pertanian dan perkebunan gambir yang memiliki nilai

ekonomi tinggi dan potensi ekspornya bisa diperluas ke negara

tujuan lainnya.

5. Potensi Industri pengolahan gambir yang dapat memberikan nilai

tambah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan bagi

masyarakat dan peningkatan PAD Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Merupakan bagian dari wilayah yang rentan terhadap bencana

meliputi sesar aktif maupun bencana banjir, angin ribut dan

kekeringan.

7. Adanya potensi masyarakat madani yang dikaitkan dengan latar

belakang budaya yang kuat dan terlembagakan melalui lembaga adat

nagari.

8. Adanya potensi lahan pertanian yang luas, panennya bisa mencapai

kurang lebih 44.223 ha dan berpotensi turut mendukung

terwujudnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

9. Adanya potensi pertanian dan perkebunan yang dapat dikemas

menjadi sektor agribisnis sehingga dapat memberikan peningkatan

nilai tambah bagi perekonomian Kabupaten Lima Puluh kota.

10. Adanya potensi peternakan (khususnya potensi ayam ras petelur)

yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Lima

Puluh Kota. Dimana aset komoditi Ayam Ras petelur sebesar

450.645.408.000 atau sama dengan dana APBD Kabupaten Lima

Puluh Kota dalam setahun.


40

11. Adanya potensi perikanan yg tersebar di seluruh wilayah

Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur

Sumatera Barat No.523-24-2010 tentang proyeksi produksi

perikanan budidaya di Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota

menempati peringkat ke 2 terkait produksi perikanan yaitu sebesar

21.421 Ton/tahun dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera

Barat.

12. Adanya potensi bahan galian dan tambang yang tersebar di

beberapa lokasi seperti di Kecamatan Kapur IX (tambang Batu Bara),

Kawasan Manggani (Emas dan Biji Besi), dan Kawasan Blok North

Kuantan (Migas dan Geothermal) serta timah hitam di Pangkalan.

13. Kesenjangan perkembangan wilayah (Utara, Barat dan Selatan),

dimana perkembangan wilayah cenderung terpusat di bagian tengah

wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sedangkan wilayah Utara

(Kapur IX, Pangkalan Koto Baru) wilayah Barat ( Gunuang Omeh,

Bukik Barisan dan Suliki) wilayah Selatan (Situjuah Limo Nagari,

Lareh Sago Halaban) kurang berkembang dibanding wilayah tengah.

Berdasarkan hasil kegiatan diskusi, wawancara dengan

pemangku kepentingan, maka kondisi obyektif yang diinginkan adalah

pengembangan sentra agribisnis dan pariwisata yang dapat menangkap

peluang regional meliputi Provinsi Sumatra Barat maupun Provinsi

Riau karena secara geografis berbatasan dengan provinsi lain yang

diharapkan memiliki daya saing didukung infrastruktur yang

terintegrasi dengan pengembangan Kabupaten Lima Puluh kota.

Dengan kondisi diatas, maka disusunlah Tujuan dari

Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Lima

Puluh Kota yang dirumuskan berupa “Mewujudkan Kabupaten Lima

Puluh Kota sebagai Sentra Agribisnis dan Pariwisata yang Berdaya

Saing Didukung Pengembangan Infrastruktur yang Maju, Sinergis dan

Berkelanjutan.


41

Berdasarkan tujuan penataan ruang Kabupaten Lima Puluh

kota, maka kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh

kota untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan sistem agribisnis melalui penetapan kawasan

agropolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan

disertai pengelolaan hasil untuk memberikan nilai tambah.

2. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan

bersinergis antara pusat pengembangan di perkotaan Sarilamak

dan perkotaan kecamatan serta pengembangan sistem permukiman

nagari berbasis agribisnis dan pariwisata.

3. pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan

pusat-pusat pelayanan.

4. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana

lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi

pertanian, industri pertanian, ekowisata dan pusat permukiman

secara terpadu dan efisien.

5. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk

meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan

ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan

bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip

partisipasi, menghargai kearifan budaya minang, serta menunjang

pariwisata, penelitian, dan edukasi.

6. pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan

sistem agribisnis melalui dorongan terwujudnya sentra industri

berbasis pertanian-perkebunan dan ekowisata.

7. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik

untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan

kawasan sesuai fungsi utama kawasan.

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang disusun

untuk meraih tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh

kota yang merupakan kebijakan tentang struktur ruang, pola ruang

dan kawasan strategis. Dari kebijakan-kebijakan tersebut maka akan


42

dirumuskan strategi-strategi sebagai panduan dalam

operasionalisasinya.

Dengan memperhatikan ketersediaan prasarana dan kebijakan-

kebijakan terkait, struktur hirarki dan wilayah pelayanan kota-kota di

Kabupaten Lima Puluh Kota direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL): Perkotaan Sarilamak dengan wilayah

pelayanan Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) : Pangkalan Koto Baru,

sebagai pusat pertumbuhan wilayah Utara .

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK): Kabupaten Lima Puluh Kota

memiliki lima PPK yakni Luak, Akabiluru, Guguak, Suliki, dan

Kapur IX.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) : wilayah PPL merupakan

ibukota kecamatan yang tidak berfungsi sebagai PPK.

Pusat-pusat Permukiman Perkotaan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No Nama Skala

Pelayanan Wilayah Yang Dilayani

1 Sarilamak PKL Kabupaten Lima Puluh Kota

2 Pangkalan Koto Baru PKLp Kecamatan pangkalan Koto Baru

3 Luak PPK Kecamatan Luak dan Lareh Sago Halaban

4 Akabiluru PPK Kecamatan Akabiluru dan Situjuan Limo Nagari

5 Guguak PPK Kecamatan Guguak, Mungka

dan Payakumbuh

6 Suliki PPK Kecamatan Suliki, Bukik

Barisan dan Gunuang Omeh

7 Kapur IX PPK Kecamatan Kapur IX

8 Pakan Rabaa PPL Nagari Ampalu, Halaban, Sitanang, Tanjuang Gadang,

Labuah Gunuang, Balai Panjang, Bukik Sikumpa dan

Batu Payuang.

9 Situjuah Banda Dalam PPL Nagari Situjuah Gadang,

Situjuah Ladang Laweh, Situjuah Batua dan Tungka


43

10 Koto Baru Simalanggang PPL Nagari Taeh Bukik, Taeh Baruah, Koto Tangah

Simalanggang, Simalanggang, Piobang dan Sungai Baringin.

11 Banja Loweh PPL Nagari Baruah Gunuang, Sungai Naniang, Koto Tangah dan Mahek.

12 Koto Tinggi PPL Nagari Talang Anau dan

Pandam Gadang,

13 Padang Loweh PPL Nagari Mungka, Jopang Manganti, Talang Maua, Simpang Kapuak dan Sungai

Antuan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat

Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS :

Faktor penghambat :

Proses Revisi RTRW sudah dilakukan namun belum selesai

diundangkan sehingga belum bisa dilaksanakan, sehingga Revisi

RTRW belum bisa dijalankan.

Faktor pendorong :

Perda RTRW yang ada masih bisa dijalankan sepanjang hal yang

dilaksanakan tidak menyalahi revisi RTRW yang sudah

dirampungkan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah :

a. Belum maksimalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota menampung aspirasi dan kebutuhan

masyarakat untuk memilki akses jalan yang baik, karena

keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia.

b. Belum maksimalnya maksimalnya Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan


44

pelayanan kepada masyarakat disebabkan karena terbatasnya

jumlah personil yang dimiliki.

c. Belum maksimalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengatur Pemanfaatan Ruang

karena Revisi RTRW dalam proses diundangkan.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan analisis SWOT, dengan

hasil sebagai berikut:

KEKUATAN (Strengths) KELEMAHAN (Weaknesses)

S1 Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam pembangunan daerah

W1 Tenaga planner dan tenaga skill yang masih kurang

S2 Motivasi, spirit dan etos kerja aparatur yang cukup tinggi

W2 Keterbatasan anggaran

W3 Fasilitas pendukung kerja kurang memadai

PELUANG (Opportunities) TANTANGAN (Threats)

O1 Dukungan penuh dari jajaran pimpinan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

T1 Masih banyaknya infrastruktur dalam kondisi belum baik

O2 Jaringan kerja lembaga terbuka pada level regional dan nasional

T2 Tuntutan terhadap kualitas kinerja yang harus ditingkatkan dan dapat dipertanggungjawabkan

O3 Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi

T3 Bertambahnya ruang lingkup tugas yang ditangani sebagai implikasi dari peraturan perundangan terbaru

O4 Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas aparatur perencana


45

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi

dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara

keseluruhan.

Rumusan tujuan dan merefleksikan konteks pembangunan yang

dihadapi dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai.

Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-

sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak

harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat

memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai

dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas

dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil

pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Adapun Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2016-2021 sebagaimana pada

Tabel 4.1.


46

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -

1(2016) 2(2017) 3(2018) 4(2019) 5(2020) 6(2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatnya

pelayanan di bidang

infrastruktur dan penataan

ruang

Meningkatnya

kualitas infrastruktur

dasar dan umum

Persentase panjang jalan

kabupaten dalam kondisi baik (%)

41,5 44,61 46,69 48,22 49,8 61,52

Persentase jembatan kabupaten

dalam kondisi baik (%)

43 45,73 48,44 50 51,56 53,12

Persentase Luas Daerah Irigasi


59,22 71,75 80,09 81,7 83,33 85

Meningkatnya

cakupan pelayanan air

bersih dan sanitasi dasar

Persentase terpenuhinya

kebutuhan masyarakat terhadap air bersih (%)

73 75 76.35 77,33 79,42 81,62

Persentase terpenuhinya

kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi (%)

70 72 73.73 73,95 74,25 74,75

Meningkatnya penataan ruang

kawasan yang sesuai

dengan RTRW

Persentase tersusunnya dokumen tata ruang sebagai turunan dari RTRW (%)

30,77 30,77 30,77 30,77 38,46 46,15

Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

50 52 57 62 67 72


47

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dalam tahun

2016-2021 terlihat pada Tabel 5.1.


48

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.

MISI VI : Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatnya pelayanan di

bidang

infrastruktur

dan penataan

ruang

Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan

umum

Mempertahankan kemantapan jalan melalui peningkatan pembangunan dan

pemeliharaan jalan secara rutin dan

berkala serta bantuan material aspal dan

alat berat

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala dengan hotmixisasi sesuai skala prioritas

khususnya jalan poros yang menghubungkan antar kecamatan

Meningkatkan pembangunan dan

pemeliharaan jembatan secara rutin dan berkala untuk membuka aksesibilitas

daerah yang terisolir

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan

pada daerah yang sudah ada

Meningkatkan kualitas infrastruktur dan

sistem jaringan irigasi

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jaringan

irigasi

Meningkatnya cakupan

pelayanan air bersih dan sanitasi dasar

Meningkatkan pembangunan sarana dan

prasarana air bersih perdesaan untuk mencukupi target MDGs (Millenium

Development Goals)

Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih

perdesaan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat pada daerah rawan air bersih

Meningkatkan pembangunan sarana dan

prasarana sanitasi

Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi

Meningkatnya penataan

ruang kawasan yang

sesuai dengan RTRW

Meningkatkan kualitas dan penataan

ruang

Melaksanakan Penyusunan Rencana Tata Ruang sampai detail

Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Meningkatkan kualitas dokumen kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

1. Merivisi dokumen perencanaan

2. Menyempurnakan Penyusunan LKjIP


49

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan mengacu

pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD. Dalam

matrik Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini ditampilkan

indikator kinerja program dan kegiatan, data capaian pada tahun awal

perencanaan (tahun 2016), target kinerja program dan kerangka pendanaan

untuk tahun 2016 - 2021 dan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra ini.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan

kebutuhan daerah yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal

dari masyarakat dan stakeholders maupun untuk mengadopsi dan

memfasilitasi program – program Nasional yang akan dilaksanakan di

Kabupaten Lima Puluh Kota.

Matrik program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun 2016 - 2021

ditampilkan dalam Tabel 6.1.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 50

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tujuan Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,

Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada

Tahun Awal

Perencanaan (2015)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2016-2021) Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penangg

ung-jawab

Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra Perangkat Daerah

Targe

t Rp

Target

Rp Targe

t Rp

Target

Rp Target

Rp Target

Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Meningkatnya pelayanan di bidang infrastruktur dan penataan ruang

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)

38,02 41,5 139.895.25

0.500

44,61 110.242.51

3.200

46,69 128.200.38

1.900

48,22

105.254.70

5.438

49,8

122.640.00

0.000

61,52

133.020.00

0.000

61,52 739.252.85

1.038

Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (%)

42,18 43 7.501.806.

000

45,73 8.197.232.

800

48,44 11.104.141

.000

50 16.132.483

.000

51,56

20.200.000

.000

53,12

23.580.000

.000

53,12 86.715.662

.800

Persentase Luas Daerah

Irigasi dalam kondisi baik (%)

56 59,22 37.266.193

.700

71,75 36.944.591

.000

80,09 25.539.086

.100

81,7

37.246.991

.062

83,33

44.900.000

.000

85 51.450.000

.000

85 233.346.86

1.862

Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih (%)

66,8 73 5.316.903.

600

75 5.623.615.

000

76,35 5.380.712.

000

77,33

6.480.000.

000

79,42

7.600.000.

000

81,62

9.000.000.

000

81,62 39.401.230

.600

Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi (%)

65 70 9.417.145.

218

72 6.663.995.

700

73.73 7.467.545.

000

73,95

6.000.000.

000

74,25

6.400.000.

000

74,75

6.800.000.

000

74,75 42.748.685

.918

Persentase tersusunnya dokumen tata ruang sebagai turunan dari RTRW (%)

30,77 30,77 287.139.00

0

30,77 1.021.343.

000

30,77 1.388.322.

000

30,77

2.343.917.

500

38,46

6.800.000.

000

46,15

7.525.000.

000

46,15 19.365.721

.500

Nilai

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

45 50

3.070.248.300

52

2.919.739.200

57

2.148.933.455

62

2.918.127.000

67

3.780.000.000

72

4.245.000.000

72

19.082.047.955

Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan

umum

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)

38,02 41,5 139.895.25

0.500

44,61 110.242.51

3.200

46,69 128.200.38

1.900

48,22

105.254.70

5.438

49,8

122.640.00

0.000

61,52

133.020.00

0.000

61,52 739.252.85

1.038

01.03.01.15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ***

Panjang Jalan dan Jembatan yang Terbangun (km)

339,56 18,95 54.693.987

.000

17,63 40.759.217

.800

25,67 63.391.780

.000

23,59

62.482.197

.550

24,59

72.050.000

.000

25,11

74.130.000

.000

475,1 367.507.18

2.350


01.03.01.

15.01

Kegiatan

Perencanaan Pembangunan Jalan

Jumlah

dokumen perencanaan pembangunan jalan yang tersusun (dokumen)

46 5

141.145.000

3

319.281.000

5

391.606.000

5

425.078.000

5

450.000.000

5

480.000.000

74

2.207.110.000

Bidang

Perencanaan

Kabup

aten Lima Puluh Kota

01.03.01.15.03

Kegiatan Pembangunan Jalan

Panjang jalan yang terbangun (km)

338,1 18,9 47.969.961

.000

17,5 33.535.979

.000

25,6 53.326.593

.000

23,5

47.117.286

.550

24,5

53.000.000

.000

25 52.000.000

.000

473,1 286.949.81

9.550

Bidang Bina Marga

Kabupaten Lima Puluh

Kota

01.03.01.18

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan ***

Panjang jalan dan jembatan yang terpelihara (km)

183,7 27,2 41.263.470

.000

19,11 28.611.343

.000

17,2 25.296.554

.000

24,8

38.009.478

.100

27,85

44.200.000

.000

29,37

49.530.000

.000

329,23 226.910.84

5.100

01.03.01.18.01

Kegiatan Perencanaan periodik jalan kabupaten

Jumlah dokumen perencanaan pemeliharaan jalan yang tersusun (dokumen)

31 2 187.965.00

0

1 78.705.000

3 211.808.00

0

4 375.250.00

0

5 450.000.00

0

5 480.000.00

0

51 1.783.728.

000

Bidang Perencanaan


01.03.01.18.03

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Panjang jalan yang terpelihara secara rutin (km)

122 4 3.072.225.

000

6,41 6.124.440.

000

5,7 6.940.760.

000

4,5 5.352.075.

000

5,7 7.000.000.

000

6,3 8.000.000.

000

154,61 36.489.500

.000

Bidang Bina Marga


01.03.01.18.05

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan periodik

jalan kabupaten

Panjang jalan yang terpelihara

secara periodik (km)

61 22,8 37.084.355

.000

12 21.114.923

.000

11 16.913.426

.000

20 31.430.903

.100

21,75

35.500.000

.000

22,57

39.500.000

.000

171,12 181.543.60

7.100

Bidang Bina Marga

Kabupaten Lima

Puluh Kota

01.03.01.16

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Panjang Saluran Drainase yang Terbangun (km)

6,4 3 87.500.000

5,46 5.433.663.

200

5,61 5.014.972.

000

5,7 5.284.986.

000

6 5.950.000.

000

6,8 7.110.000.

000

38,97 28.881.121

.200

01.03.01.16.01

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong yang tersusun (dokumen)

23 3 87.500.000

3 103.563.00

0

4 279.044.00

0

6 434.986.00

0

7 550.000.00

0

9 650.000.00

0

55 2.105.093.

000

Bidang Perencanaan


01.03.01.16.03

Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang terbangun (km)

6,4 0 -

5,46 5.330.100.

200

5,61 4.735.928.

000

5,7 4.850.000.

000

6 5.400.000.

000

6,8 6.460.000.

000

35,97 26.776.028

.200

Bidang Cipta Karya


01.03.01.20

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

Persentase kondisi eksisting jalan dan jembatan yang terdata (%)

70 72 259.218.50

0

74 224.805.00

0

76 320.690.00

0

78 665.275.00

0

80 670.000.00

0

82 730.000.00

0

82 2.869.988.

500

01.03.01.20.01

Kegiatan Inspeksi kondisi Jalan

Jumlah dokumen

kondisi eksisting jalan yang tersusun (dokumen)

3 1 259.218.50

0

5 224.805.00

0

2 120.690.00

0

4 323.875.00

0

4 320.000.00

0

4 350.000.00

0

23 1.598.588.

500

Bidang Perenca

naan

Kabupaten

Lima Puluh Kota

01.03.01.23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

Persentase peningkatan kinerja sarana prasarana

kebinamargaan (%)

75 76 901.038.00

0

77 1.004.321.

000

78 608.126.90

0

80 3.619.000.

000

82 4.800.000.

000

84 6.350.000.

000

84 17.282.485

.900

01.03.01.23.04

Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Berat

Jumlah alat berat yang dibeli (unit)

9 0 -

0 -

0 -

2 2.268.000.

000

2 3.000.000.

000

2 4.000.000.

000

15 9.268.000.

000

UPT Alat Berat dan Labor


Ruang


01.03.01.23.10

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Lama berfungsinya Alat-alat berat dalam setahun (bulan)

- 12 587.333.00

0

12 767.071.00

0

12 531.520.40

0

12 1.100.000.

000

12 1.500.000.

000

12 2.000.000.

000

72 6.485.924.

400


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

01.03.01.23.12

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Lama berfungsinya alat-alat ukur laboratorium kebinamargaan dalam setahun (bulan)

- 12 313.705.00

0

12 237.250.00

0

12 76.606.500

12 251.000.00

0

12 300.000.00

0

12 350.000.00

0

72 1.528.561.

500



01.03.01.29

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Persentase berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh (%)

75 76 444.155.00

0

77 257.074.00

0

79 1.368.338.

000

81 6.190.000.

000

83 7.170.000.

000

85 8.250.000.

000

85 23.679.567

.000

01.03.01.29.01

Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur yang tersusun (dokumen)

27 1 96.455.000

1 50.475.000

2 117.690.00

0

2 220.000.00

0

2 250.000.00

0

2 350.000.00

0

37 1.084.620.

000

Bidang Cipta Karya


01.03.01.29.02

Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Jumlah infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan (unit)

16 1 347.700.00

0

0 206.599.00

0

6 1.250.648.

000

1 5.970.000.

000

1 6.920.000.

000

1 7.900.000.

000

26 22.594.947

.000

Bidang Cipta Karya


Jumlah Dokumen HSBGN yang tersusun

(Dokumen)

4 4 60.000.000

4 60.000.000

4 48.850.000

4 60.000.000

4 80.000.000

4 100.000.00

0

28 408.850.00

0

Bidang Cipta Karya

Kabupaten Lima Puluh

Kota

01.03.01.30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Persentase terlaksananya pembangunan infrastruktur pedesaan (%)

40 43 50.339.773

.000

45 43.096.005

.000

47 45.666.434

.000

48 7.046.251.

788

49 10.100.000

.000

50 13.000.000

.000

50 169.248.46

3.788

01.03.01.30.02

Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terbangun (km)

152,76 km

jalan dan 30

unit jembata

n

62,5 km

jalan dan 6 unit

jembatan

49.124.288

.000

50,75 km

jalan dan 1 unit

jembatan

34.175.522

.000

50,75 km

jalan dan 5 unit

jembatan

42.079.987

.000

2,5 km jalan

4.136.251.

788

3,2 km jalan

6.500.000.

000

4,05

km jalan

8.500.000.

000

326,51 km

jalan dan 42

unit jembat

an

144.516.04

8.788

Bidang Bina Marga


01.03.01.30.05

Kegiatan Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan

Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara (km)

1,4 km jalan dan 2 unit

jembatan

1 unit jemba

tan

623.400.00

0

0,5 km

jalan & 4 unit

jembatan

7.973.800.

000

1,25 km

jalan dan 4 unit

jembatan

1.224.075.

000

1 km jalan

1.000.000.

000

1,2 km jalan

1.500.000.

000

1,8 km jalan

2.000.000.

000

7,15 km

jalan dan 11

unit jembat

an

14.321.275

.000

Bidang Bina Marga


01.03.01.31

Program Pemberdayaan

Jasa Konstruksi

Persentase Meningkatnya

kapasitas penyelenggara jasa konstruksi (%)

- - - - - - - - - 5 1.500.000.000

5 1.800.000.000

10 3.300.000.

000

Bidang Jasa

Konstruksi

Dinas Pekerj

aan Umum dan Penataan Ruang

01.03.01.31.01

Kegiatan Pemberdayaan penyedia jasa

konstruksi (orang peeseorangan , badan usaha)

Jumlah sosialisasi bagi penyedia jasa

konstruksi

- - - - - - - - - 1 500.000.00

0

1 600.000.00

0

2 1.100.000.

000

Bidang Jasa Konstru

ksi

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

01.03.01.31.02

Kegiatan Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (orang peeseorangan ,

badan usaha)

Jumlah sosialisasi bagi pengguna jasa konstruksi

- - - - - - - - - 1 600.000.00

0

1 700.000.00

0

2 1.300.000.

000

Bidang Jasa Konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan


Ruang

01.03.01.31.03

Kegiatan Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang undangan jasa konstruksi dan

peraturan lainnya

Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan bidang konstruksi

- - - - - - - - - 1 400.000.00

0

1 500.000.00

0

2 900.000.00

0

Bidang Jasa Konstruksi


Ruang

Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi

baik (%)

42,18 43 7.501.806.

000

45,73 8.197.232.

800

48,44

11.104.141

.000

50 16.132.483

.000

51,56

20.200.000

.000

53,12

23.580.000

.000

53,12 86.715.662

.800

01.03.01.15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ***

Panjang Jalan dan Jembatan yang Terbangun (km)

339,56 18,95 54.693.987

.000

17,63 40.759.217

.800

25,67 63.391.780

.000

23,59

62.482.197

.550

24,59

72.050.000

.000

25,11

74.130.000

.000

475,1 367.507.18

2.350

01.03.01.15.04

Kegiatan Perencanaan pembangunan jembatan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan yang tersusun (dokumen)

19 4 326.243.00

0

4 244.470.80

0

2 188.858.00

0

4 478.683.00

0

6 600.000.00

0

6 650.000.00

0

45 2.488.254.

800

Bidang Perencanaan


01.03.01.15.05

Kegiatan Pembangunan jembatan

Jumlah jembatan yang terbangun (unit)

77 3 6.256.638.

000

7 6.659.487.

000

4 9.484.723.

000

5 14.461.150

.000

5 18.000.000

.000

6 21.000.000

.000

107 75.861.998

.000

Bidang Bina Marga


01.03.01.18

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan ***

Panjang jalan dan jembatan yang terpelihara

(km)

183,7 27,2 41.263.470

.000

19,11 28.611.343

.000

17,2 25.296.554

.000

24,8

38.009.478

.100

27,85

44.200.000

.000

29,37

49.530.000

.000

329,23 226.910.84

5.100

01.03.01.18.02

Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Jumlah dokumen perencanaan pemeliharaan jembatan yang tersusun (dokumen)

6 1 78.850.000

1 13.150.000

1 62.340.000

2 124.175.00

0

3 250.000.00

0

5 300.000.00

0

19 828.515.00

0

Bidang Perencanaan


01.03.01.18.04

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Jumlah jembatan yang terpelihara (unit)

7 4 840.075.00

0

7 1.280.125.

000

5 1.168.220.

000

3 727.075.00

0

4 1.000.000.

000

5 1.250.000.

000

35 6.265.495.

000

Bidang Bina Marga


01.03.01.20

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

Persentase kondisi eksisting jalan dan jembatan yang terdata (%)

70 72 259.218.50

0

74 224.805.00

0

76 320.690.00

0

78 665.275.00

0

80 670.000.00

0

82 730.000.00

0

82 2.869.988.

500

01.03.01.20.02

Kegiatan Inspeksi kondisi Jembatan

Jumlah dokumen

kondisi eksisting jembatan yang tersusun (dokumen)

0 0 -

0 -

3 200.000.00

0

4 341.400.00

0

4 350.000.00

0

4 380.000.00

0

15 1.271.400.

000

Bidang Perenca

naan

Kabupaten

Lima Puluh Kota

Persentase Luas Daerah

Irigasi dalam kondisi baik (%)

56 59,22 37.266.193

.700

71,75 36.944.591

.000

80,09 25.539.086

.100

81,7

37.246.991

.062

83,33

44.900.000

.000

85 51.450.000

.000

85 233.346.86

1.862

01.03.01.24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya ***

Persentase jaringan irigasi yang terkelola (%)

64 66 32.610.965

.600

68 34.986.368

.000

70 24.134.264

.100

72 33.285.538

.476

74 38.900.000

.000

76 44.950.000

.000

76 208.867.13

6.176


01.03.01.24.01

Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi yang tersusun (dokumen)

50 20 154.865.00

0

21 136.593.00

0

5 337.438.10

0

5 381.300.00

0

5 400.000.00

0

5 450.000.00

0

111 1.860.196.

100

Bidang Perencanaan


01.03.01.24.10

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)

413 129 16.855.291

.000

92 14.433.560

.000

99 10.218.812

.000

110 12.207.162

.722

112 15.000.000

.000

115 18.000.000

.000

1070 86.714.825

.722

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air


01.03.01.24.15

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

Jumlah jaringan irigasi yang telah dibangun yang terpelihara (jaringan irigasi)

124 50 10.875.991

.000

20 15.739.283

.000

26 10.559.674

.000

9 16.127.075

.754

12 18.000.000

.000

15 20.000.000

.000

256 91.302.023

.754



01.03.01.26

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Terpeliharanya konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya (%)

70 71 1.461.570.

000

72 1.296.075.

000

73 989.620.00

0

74 2.310.050.

424

75 3.000.000.

000

76 3.500.000.

000

76 12.557.315

.424

01.03.01.26.02

Kegiatan Pemeliharaan/Re

habilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya

Jumlah embung dan

penampung air lainnya yang terpelihara (embung)

22 5 1.161.075.

000

7 1.236.065.

000

6 989.620.00

0

18 2.310.050.

424

22 3.000.000.

000

30 3.500.000.

000

110 12.196.810

.424

Bidang Pengelol

aan Sumber Daya Air

Kabupaten

Lima Puluh Kota

01.03.01.26.05

Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Jumlah jaringan irigasi yang dikelola secara partisipatif (jaringan

irigasi)

13 4 300.495.00

0

1 60.010.000

0 -

0 -

0 -

0 -

18 360.505.00

0



01.03.01.28

Program Pengendalian Banjir

Persentase kawasan yang terhindar dari banjir (%)

50 53 7.918.476.

700

56 5.339.080.

000

70 3.433.542.

000

72 6.221.402.

162

74 8.500.000.

000

76 9.500.000.

000

76 40.912.500

.862

01.03.01.28.03

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Jumlah kawasan sungai yang dinormalisasi (kawasan)

43 37 7.918.476.

700

32 5.339.080.

000

25 3.433.542.

000

30 6.221.402.

162

40 8.500.000.

000

45 9.500.000.

000

252 40.912.500

.862



Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi dasar

Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih (%)

66,8 73 5.316.903.

600

75 5.623.615.

000

76,35 5.380.712.

000

77,33

6.480.000.

000

79,42

7.600.000.

000

81,62

9.000.000.

000

81,62 39.401.230

.600

01.03.01.24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya ***

Persentase jaringan irigasi yang terkelola (%)

64 66 32.610.965

.600

68 34.986.368

.000

70 24.134.264

.100

72 33.285.538

.476

74 38.900.000

.000

76 44.950.000

.000

76 208.867.13

6.176

01.03.01.24.06

Kegiatan Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Jumlah jaringan air bersih/ air minum yang terbangun (kawasan)

21 9 4.724.818.

600

10 4.676.932.

000

17 3.018.340.

000

20 4.570.000.

000

24 5.500.000.

000

28 6.500.000.

000

129 28.990.090

.600

Bidang Cipta Karya


01.03.01.30

Program pembangunan

infrastruktur perdesaaan

Persentase terlaksananya

pembangunan infrastruktur pedesaan (%)

40 43 50.339.773

.000

45 43.096.005

.000

47 45.666.434

.000

48 7.046.251.

788

49 10.100.000

.000

50 13.000.000

.000

50 169.248.46

3.788


01.03.01.30.03

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

Jumlah sarana prasarana air bersih perdesaan yang dibangun (unit)

48 3 592.085.00

0

1 946.683.00

0

5 2.362.372.

000

4 1.910.000.

000

5 2.100.000.

000

6 2.500.000.

000

72 10.411.140

.000

Bidang Cipta Karya


Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi (%)

65 70 9.417.145.

218

72 6.663.995.

700

73.73 7.467.545.

000

73,95

6.000.000.

000

74,25

6.400.000.

000

74,75

6.800.000.

000

74,75 42.748.685

.918

01.03.01.27

Program pengembangan

kinerja pengelolaan air minum dan air limbah **

Persentase tingkat kinerja

pengelolaan air minum dan limbah (%)

67 0 -

72 5.598.712.

200

74 6.626.012.

000

75 6.000.000.

000

76 6.400.000.

000

77 6.800.000.

000

77 31.424.724

.200

01.03.01.27.02

Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Jumlah prasarana dan sarana air limbah yang terbangun

(unit)

7 0 -

11 5.598.712.

200

115 6.626.012.

000

20 6.000.000.

000

20 6.400.000.

000

20 6.800.000.

000

193 31.424.724

.200

Bidang Cipta Karya


01.04.01.16

Program lingkungan sehat perumahan

Persentase tersedianya sarana air bersih dan sanitasi lingkungan sehat perumahan (%)

35 40 5.171.623.

718

-

-

-

-

-

5.171.623.

718

01.04.01.16.02

Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin

Jumlah terbangunnya prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi (unit)

24 24 5.171.623.

718

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

48 5.171.623.

718

Bidang Cipta Karya


01.03.01.32

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase Cakupan layanan pengelolaan persampahan (%)

7 7,2 1.200.419.

500

7,6 1.065.283.

500

8 841.533.00

0

-

-

-

3.107.236.

000

01.03.01.32.02

Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Jumlah ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (unit)

0 28 277.822.00

0

60 225.715.00

0

3 157.105.00

0

0 -

0 -

0 -

91 660.642.00

0

Bidang Cipta Karya


01.03.01.

32.04

Kegiatan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Lama

beroperasinya prasarana dan sarana persampahan dalam setahun (bulan)

- 12

922.597.500

12

839.568.500

12

684.428.000

-

-

-

-

-

-

36

2.446.594.000

Bidang

Cipta Karya

Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

01.04.01.15

Program Pengembangan

Perumahan

Persentase rumah yang

layak huni (%)

82 85 3.012.962.

000

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

85 3.012.962.

000

01.04.01.

15.07

Kegiatan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Jumlah rumah

layak huni yang terbangun (unit)

91 91

3.012.962.000

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

182

3.012.962.000

Bidang

Tata Ruang Perumahan dan Permukiman

Kabup


01.04.01.17

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Persentase Terberdayakannya komunitas perumahan

(%)

50 52 32.140.000

-

-

-

-

-

32.140.000


01.04.01.17.07

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Lama terpantaunya kegiatan pemberdayaan komunitas perumahan dalam setahun (bulan)

- 12 32.140.000

- -

- -

- -

- -

- -

12 32.140.000

Bidang Tata Ruang Perumahan dan Permukiman


Meningkatnya penataan ruang kawasan

yang sesuai dengan RTRW

Persentase tersusunnya dokumen tata ruang sebagai turunan dari

RTRW (%)

30,77 30,77 287.139.00

0

30,77 1.021.343.

000

30,77 1.388.322.

000

30,77

2.343.917.

500

38,46

6.800.000.

000

46,15

7.525.000.

000

46,15 19.365.721

.500

01.03.01.35

Program Perencanaan Tata Ruang

Terlaksananya perencanaan tata ruang (%)

30 30 -

40 546.497.00

0

50 811.747.50

0

60 1.951.633.

000

70 2.600.000.

000

80 3.075.000.

000

80 8.984.877.

500

01.03.01.35.01

Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang

Jumlah dokumen kebijakan tentang tata ruang yang tersusun (dokumen)

- - -

- -

- -

1 96.938.000

1 350.000.00

0

1 450.000.00

0

1 896.938.00

0

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan


01.03.01.35.02

Kegiatan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Jumlah Ranperda tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL yang ditetapkan (dokumen)

1 - -

1 98.870.000

1 153.164.00

0

1 563.446.00

0

1 600.000.00

0

1 700.000.00

0

2 2.115.480.

000



01.03.01.35.03

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

Jumlah kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penataan Ruang yang terlaksana (kegiatan)

- - -

- -

1 52.569.000

1 99.717.500

1 150.000.00

0

1 175.000.00

0

4 477.286.50

0



01.03.01.35.05

Kegiatan Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang disusun (dokumen)

- - -

- -

1 344.413.00

0

1 802.919.00

0

1 900.000.00

0

1 950.000.00

0

1 2.997.332.

000



01.03.01.35.07

Kegiatan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Jumlah (dokumen) dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun (dokumen)

- - -

- -

1 185.169.00

0

- 250.000.00

0

- 350.000.00

0

- 450.000.00

0

1 1.235.169.

000



01.03.01.35.08

Kegiatan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Lama terjalinnya Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang yang terlaksana dalam setahun (bulan)

- - -

- -

12 17.095.000

- -

12 100.000.00

0

12 150.000.00

0

36 267.095.00

0


Dalam dan Luar Daerah

01.03.01.35.11

Kegiatan Revisi rencana tata ruang

Jumlah dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah yang tersusun (dokumen)

- - -

1 447.627.00

0

- -

- -

- -

- -

1 447.627.00

0




01.03.01.35.12

Kegiatan Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

Jumlah kegiatan pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang yang terlaksana

(kegiatan)

- - -

- -

1 59.337.500

1 138.612.50

0

1 150.000.00

0

1 200.000.00

0

4 547.950.00

0



01.03.01.36

Program Pemanfaatan Ruang

Persentase terlaksananya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan Perda Tata Ruang (%)

60 65 186.260.00

0

70 166.883.00

0

75 35.993.500

80 80.631.500

85 675.000.00

0

90 825.000.00

0

90 1.969.768.

000

01.03.01.36.02

Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang

Jumlah dokumen Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang yang tersusun (dokumen)

- - -

1 166.883.00

0

- -

- -

1 200.000.00

0

1 250.000.00

0

3 616.883.00

0



01.03.01.36.05

Kegiatan Survey dan Pemetaan

Jumlah terlaksananya kegiatan survey dan pemetaan ruang (kegiatan)

- 1 186.260.00

0

- -

- -

- -

1 250.000.00

0

1 300.000.00

0

3 736.260.00

0



01.03.01.36.06

Kegiatan Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang

Jumlah aparatur yang meningkat pengetahuannya dalam pemanfaatan ruang (orang)

- - -

- -

5 35.993.500

- -

12 100.000.00

0

15 125.000.00

0

32 260.993.50

0



01.03.01.36.07

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota

Lama terjalinnya koordiasi yang baik dengan lintas kabupaten/kota dalam pengendalian pemanfaatan ruang dalam setahun (bulan)

- - -

- -

- -

12 80.631.500

12 125.000.00

0

12 150.000.00

0

36 355.631.50

0


Luar Daerah

01.03.01.37

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase terlaksananya pendalian pemanfaatan ruang (%)

65 70 100.879.00

0

75 75.472.000

80 69.466.000

85 100.000.00

0

90 225.000.00

0

95 275.000.00

0

95 845.817.00

0

01.03.01.

37.05

Kegiatan

Pengawasan pemanfaatan ruang

Lama

terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang dalam setahun (bulan)

- 12

100.879.000

12

75.472.000

12

16.045.000

12

100.000.000

12

125.000.000

12

150.000.000

72

567.396.000

Bidang

Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabup


01.03.01.37.08

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Terdapatnya Laporan Pengawasan

dan Pengendalian Ruang (bulan)

- - -

- -

12 53.421.000

- -

12 100.000.00

0

12 125.000.00

0

36 278.421.00

0

Bidang Penataan

Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Lima

Puluh Kota

01.04.01.16

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

Persentase terwujudnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah bagi pembangunan untuk

n/a n/a -

15 142.518.00

0

25 183.815.00

0

35 -

50 3.000.000.

000

75 3.000.000.

000

75 6.326.333.

000


kepentingan umum sarana dan prasarana pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (%)

01.04.01.16.01

Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

Luas terlaksananya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (hibah tanah, tanah objek

reformasi agraris dan pengadaan tanah) (Ha)

n/a n/a -

2,9993

142.518.00

0

1168,68

183.815.00

0

0 -

2 3.000.000.

000

2 3.000.000.

000

1175,6793

6.326.333.

000



01.04.01.17

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Jumlah konflik-konflik pertanahan yang diselesaikan (kasus)

n/a n/a -

1 89.973.000

1 287.300.00

0

2 211.653.00

0

2 300.000.00

0

2 350.000.00

0

8 1.238.926.

000

01.04.01.17.01

Kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Jumlah Terfasilitasinya penyelesaiaan konflik-konflik pertanahan (kasus)

n/a n/a -

1 89.973.000

2 287.300.00

0

2 211.653.00

0

2 300.000.00

0

2 350.000.00

0

9 1.238.926.

000



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

45 50 3.070.248.

300

52 2.919.739.

200

57 2.148.933.

455

62 2.918.127.

000

67 3.780.000.

000

72 4.245.000.

000

72 19.082.047

.955

01.03.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase terlaksananya dengan baik pelayanan administrasi perkantoran (%)

80 82 1.683.104.

300

84 1.674.918.

200

85 1.182.087.

455

86 1.281.506.

000

88 1.785.000.

000

90 2.015.000.

000

9.621.615.

955

01.03.01.01.01

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lama terjalinnya komunikasi antar instansi dalam setahun (bulan)

- 12 4.600.000

12 5.885.000

12 5.885.000

12 7.700.000

12 10.000.000

12 15.000.000

72 49.070.000

Sekretariat


01.03.01.01.02

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Lama terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun (bulan)

- 12 133.200.00

0

12 98.160.000

12 98.160.000

12 99.600.000

12 125.000.00

0

12 150.000.00

0

72 704.120.00

0

Sekretariat



01.03.01.01.06

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Lama terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan keperluan pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas dalam setahun (bulan)

- 12 32.200.000

12 41.000.000

12 31.004.355

12 34.000.000

12 40.000.000

12 50.000.000

72 228.204.35

5

Sekretariat


01.03.01.01.07

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Lama terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan

administrasi keuangan dalam setahun (bulan)

- 12 390.550.00

0

12 446.080.00

0

12 378.232.00

0

12 410.100.00

0

12 500.000.00

0

12 550.000.00

0

72 2.674.962.

000

Sekretariat

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

01.03.01.01.08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Lama terciptanya ruang kerja dan lingkungan kerja yang

bersih dalam setahun (bulan)

- 12 59.946.000

12 63.825.000

12 53.761.000

12 41.752.500

12 75.000.000

12 85.000.000

72 379.284.50

0

Sekretariat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penata

an Ruang

01.03.01.01.09

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Lama berfungsinya peralatan kerja dalam setahun (bulan)

- 12 28.500.000

12 48.800.000

12 20.000.000

12 22.000.000

12 50.000.000

12 60.000.000

72 229.300.00

0

Sekretariat


an Ruang

01.03.01.01.10

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Lama tersedianya kebutuhan dinas untuk keperluan alat tulis kantor dalam setahun (bulan)

- 12 215.546.00

0

12 136.041.00

0

12 109.480.00

0

12 154.510.00

0

12 175.000.00

0

12 185.000.00

0

72 975.577.00

0

Sekretariat


01.03.01.01.11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Lama terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan cetak dan penggandaan dalam setahun (bulan)

- 12 112.663.80

0

12 122.313.20

0

12 102.043.10

0

12 103.800.00

0

12 120.000.00

0

12 130.000.00

0

72 690.820.10

0

Sekretariat


01.03.01.01.12

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Lama terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan listrik dan penerangan dalam setahun (bulan)

- 12 17.060.000

12 19.600.000

12 9.000.000

12 13.310.000

12 20.000.000

12 25.000.000

72 103.970.00

0

Sekretariat


01.03.01.01.13

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)

157 96 170.350.00

0

82 369.450.00

0

9 203.575.00

0

33 149.375.00

0

30 175.000.00

0

35 200.000.00

0

442 1.267.750.

000

Sekretariat


01.03.01.01.15

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Lama tersedianya kebutuhan dinas untuk bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam setahun (bulan)

- 12 19.200.000

12 16.200.000

12 9.840.000

12 16.800.000

12 25.000.000

12 35.000.000

72 122.040.00

0

Sekretariat



01.03.01.01.17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Lama terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan makan dan minum dalam setahun

(bulan)

- 12 99.287.500

12 44.825.000

12 36.850.000

12 47.660.500

12 70.000.000

12 80.000.000

72 378.623.00

0

Sekretariat


01.03.01.01.18

Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Lama terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah dalam setahun (bulan)

- 12 400.001.00

0

12 262.739.00

0

12 124.257.00

0

12 180.898.00

0

12 400.000.00

0

12 450.000.00

0

72 1.817.895.

000

Sekretariat

Dalam dan Luar Daerah

01.03.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)

65 66 985.525.00

0

68 1.068.560.

000

69 728.620.00

0

71 1.378.850.

000

73 1.670.000.

000

75 1.830.000.

000

75 7.661.555.

000

01.03.01.02.05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah ketersediaan kendaraan dinas untuk operasional kegiatan (unit)

51 5 144.775.00

0

3 100.550.00

0

1 300.000.00

0

3 626.350.00

0

2 500.000.00

0

2 550.000.00

0

67 2.221.675.

000

Sekretariat


01.03.01.02.10

Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Jumlah ketersediaan mebeleur yang menunjang kinerja aparatur (unit)

188 68 73.500.000

32 64.000.000

2 15.000.000

32 75.000.000

35 100.000.00

0

37 125.000.00

0

394 452.500.00

0

Sekretariat


01.03.01.

02.21

Kegiatan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

Jumlah rumah

dinas yang terpelihara (unit)

- 1

25.000.000

1

77.310.000

-

-

-

-

1

100.000.000

1

125.000.000

4

327.310.000

Sekreta

riat

Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

01.03.01.02.22

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah terlaksananya

pemeliharaan gedung kantor (kegiatan)

- 1 202.250.00

0

2 407.700.00

0

1 205.120.00

0

2 407.500.00

0

2 420.000.00

0

2 430.000.00

0

9 2.072.570.

000

Sekretariat

Dinas Pekerj

aan Umum dan Penataan Ruang

01.03.01.02.24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Lama berfungsinya kendaraan dinas dalam

setahun (bulan)

- 12 540.000.00

0

12 419.000.00

0

12 208.500.00

0

12 270.000.00

0

12 550.000.00

0

12 600.000.00

0

72 2.587.500.

000

Sekretariat

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

01.03.01.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase tingkat disiplin aparatur (%)

79 81 137.910.00

0

- -

83 150.000.00

0

85 150.000.00

0

87 150.000.00

0

90 175.000.00

0

90 762.910.00

0

01.03.01.03.02

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah ketersediaan pakaian dinas aparatur (stel)

- 395 137.910.00

0

- -

190 150.000.00

0

190 150.000.00

0

190 150.000.00

0

190 175.000.00

0

1155 762.910.00

0

Sekretariat


01.03.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya (%)

70 71 98.500.000

72 92.000.000

73 25.000.000

74 50.000.000

75 75.000.000

76 100.000.00

0

76 440.500.00

0

01.03.01.05.03

Kegiatan Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Jumlah aparatur yang

telah mengikuti

73 17 98.500.000

20 92.000.000

5 25.000.000

10 50.000.000

14 75.000.000

18 100.000.00

0

157 440.500.00

0

Sekretariat

Dalam dan

Luar Daera


Perundang-undangan

binmtek dan pelatihan (orang)

h

01.03.01.06

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase terciptanya sistem

pelaporan kinerja yang baik (%)

80 81 165.209.00

0

82 84.261.000

83 63.226.000

84 57.771.000

85 100.000.00

0

86 125.000.00

0

86 595.467.00

0

01.03.01.06.01

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD (dokumen)

- 1 90.175.000

1 74.926.000

1 41.850.000

1 41.850.000

1 70.000.000

1 80.000.000

6 398.801.00

0

Sekretariat


Ruang

01.03.01.06.03

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah tersusunnya dokumen laporan prognosis realisasi

anggaran (dokumen)

- 1 12.532.000

1 3.775.000

1 8.276.000

1 8.441.000

1 15.000.000

1 25.000.000

6 73.024.000

Sekretariat


an Ruang

01.03.01.06.04

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah tersusunnya dokumen laporan akhir tahun (dokumen)

- 1 62.502.000

1 5.560.000

1 13.100.000

1 7.480.000

1 15.000.000

1 20.000.000

6 123.642.00

0

Sekretariat



62

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah

dalam lima tahun mendatang (2016-2021) sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat

dalam Tabel 7.1 berikut ini :


63

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi

Kinerja pada

awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode RPJMD Tahun

2015 Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 Persentase

panjang jalan

kabupaten


38,02 41,5 44,61 46,69 48,22 49,8 61,52 61,52

2 Persentase

jembatan

kabupaten

dalam kondisi

baik (%)

42,18 43 45,73 48,44 50 51,56 53,12 53,12

3 Persentase Luas daerah

irigasi dalam

kondisi baik

(%)

56 59,22 71,75 80,09 81,7 83,33 85 85,00

4 Persentase

terpenuhinya kebutuhan

masyarakat

terhadap air

bersih (%)

66,8 73 75 76,35 77,33 79,42 81,62 81,62

5 Persentase

terpenuhinya

kebutuhan masyarakat

terhadap

sanitasi (%)

65 70 72 73.73 73,95 74,25 74,75 74,75

6 Persentase

tersusunnya

dokumen tata ruang sebagai

turunan dari

RTRW (%)

30,77 30,77 30,77 30,77 30,77 38,46 46,15 46,15

7 Nilai

Akuntabilitas

Kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan

Ruang

45 50 52 57 62 67 72 72


64

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen perencanaan

taktis strategis dari organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lima Puluh Kota yang dijadikan pedoman dalam rangka

pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran sehingga dapat dijadikan

sebagai instrumen kontrol dalam menghadapi peluang dan tantangan serta

kecenderungan dimasa akan datang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh

Kota sebagai institusi pelaksana teknis pembangunan daerah dihadapkan

pada sejumlah isu – isu pembangunan baik tingkat lokal, regional, nasional,

dan global yang semakin kompleks. Renstra ini diharapkan dapat

mengantisipasi berbagai perubahan yang telah terjadi.

Untuk implementasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota ini, maka dukungan dan kerjasama yang

baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong tercapainya

tujuan kita bersama.

Documents

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS - PU