Upload
truongthien
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
2013-2018
2017-2018
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2017
DAFTAR ISI
SURAT KEPUTUSAN BUPATI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
1.2. LANDASAN HUKUM
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
1-1
1-1
1-3
1-7
1-7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DISBUDPAR
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DISBUDPAR
2.2. SUMBER DAYA PADA DISBUDPAR
2.3. KINERJA PELAYANAN DISBUDPAR
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DISBUDPAR
II-1
II-1
II-12
II-18
II-21
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN DISBUDPAR
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TERPILIH
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DISBUDPAR PROV JABAR
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
III-1
III-1
III-3
III-5
III-8
III-12
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISBUDPAR
KABUPATEN BOGOR
4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISBUDPAR
IV-1
III-1
IV-4
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
V-1
BAB VI. INDIKATOR KINERJA DISBUDPAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
VI-1
BAB VII. PENUTUP VI-1
TABEL 2.1.b PENCAPAIAN KINERJA DISBUDPAR II-19
TABEL 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI II-20
TABEL 4.1.a TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DISBUDPAR IV-2
TABEL 4.1.b TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DISBUDPAR IV-3
TABEL 5.1.a RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH
V-2
TABEL 5.1.b RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH
V-17
TABEL 6.1.a INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
VI-71
TABEL 6.1.b INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
VI-71
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 050/ /KPTS/XII/2017 Lampiran : 1 (satu) dokumen
Tentang :
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR 2013 - 2018
MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Pasar 85 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD
sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat
indikatif;
b. Bahwa dengan adanya sinkronisasi dan perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 menjadi satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional, perlu dilakukan sinkronisasi dan perubahan
terhadap Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja
Daerah;
c. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Kepala Perangkat Daerah menetapkan Perubahan
Renstra PD menjadi pedoman unit kerja dalam
menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) PD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, dipandang
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tentang
Penetapan Perubahan Renstra Disbudpar Kabupaten
Bogor Tahun 2013-2018 sebagai pedoman dalam
menyusun rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2017-2018.
MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
14. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4464);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi SKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor
310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun
2013 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008
tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi SKPD
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor
9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor
12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah
Ciawi Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah
Cibinong Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor
24);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 36);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor
27);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pembentukan Dinas Penanggulangan Bencana
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 42);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bogor (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor
43);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010
Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2010);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah
Leuwiliang Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2011 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 7);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2011 Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor
21);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 22);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah
Cileungsi Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 64);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun
2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 13);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun
2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 14);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
PERTAMA : Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA : Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan penjabaran dari perubahan RPJMD
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman
dalam menyusun rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Bogor sampai tahun 2018;
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bogor;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Dikeluarkan di : Cibinong Pada Tanggal : 22 Juni 2017
KEPALA,
Drs. RAHMAT SURJANA, M.Si. Pembina Utama Muda
NIP. 196006041986031014
I-1
LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR : 050/382/Kpts/Per-UU/2017
TANGGAL : 7 Juli 2017
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perubahan Renstra Disbudpar Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam jangka 2
(Dua) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor. Sehingga Renstra Perubahan
Disbudpar Kabupaten Bogor merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan program Tahun 2013-2018 dituangkan ke dalam kebijakan,
strategi, dan program perencanaan pembangunan yang mengacu
kepada RPJMD Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-
2018. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana
kerja dan penganggaran tahunan Disbudpar Kabupaten Bogor.
Perubahan Renstra Disbudpar Kabupaten Bogor periode 2013-2018
menyajikan agenda utama Disbudpar Kabupaten Bogor untuk
mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya
tertangani pada periode 2013-2018 yang diperkirakan akan timbul
pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan
strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional,
nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-
I-2
akhir ini. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan
konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran
yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan
sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan
yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan
dalam pengendalian dan evaluasi.
Sebagai dokumen perencanaan formal suatu instansi pemerintah,
Renstra Perubahan Disbudpar Kabupaten Bogor 2017-2018 disusun
melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis, yang berpedoman
pada; (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan
penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan
tahunan; (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah yang diperbarui oleh UU NO. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah; (3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (4) Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Peraturan Daerah No. 24 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; dan (6)
Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten
Bogor Tahun 2013-2018. Proses penyusunan Renstra Perubahan
Disbudpar Kabupaten Bogor Tahun 2017–2018 dilakukan melalui
tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Perubahan Renstra,
Rancangan Akhir Perubahan Renstra, hingga penetapan
Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor sebagai salah satu PD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan
Renstra Perubahan Disbudpar Kabupaten Bogor Tahun 2017-2018
dengan berpedoman padaPerubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun
2013-2018. Selanjutnya Renstra Perubahan Disbudpar yang telah
I-3
ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja
Disbudpar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan
penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan Disbudpar
Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
I-4
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
I-5
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Repblik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 –
2025(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor
24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 88);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
I-6
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
200 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008
tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daerah Nomor 12 Tahun 2008);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5);
I-7
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra Perubahan Disbudpar Kabupaten Bogor
Tahun 2017-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan
jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
diamanatkan kepada Disbudpar Kabupaten Bogor sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan Disbudpar
Kabupaten Bogor Tahun 2017-2018 adalah untuk dijadikan
landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Disbudpar, penguatan
peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Daerah,
serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja
tahunan dan lima tahunan Disbudpar Kabupaten Bogor.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Perubahan Disbudpar Kabupaten
Bogor Tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD
Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Disbudpar, Kinerja
Pelayanan Disbudpar dan Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan Disbudpar.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Disbudpar,
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
I-8
Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan
RT/RW dan Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi,
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan
Kebijakan Disbudpar Kabupaten Bogor tahun 2017-2018.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan
lokalitas PD, program lintas PD dan program kewilayahan
disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif yang ada di Disbudpar untuk periode tahun 2013-
2018.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan beberapa kaidah pelaksanaan
antara lain bahwa Perubahan Renstra PD merupakan
dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan; Perubahan
Renstra PD Kabupaten Bogor Tahun 2017-2018 merupakan
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
dan Renstra PD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 menjadi
pedoman dalam penyusunan Renja PD.
II-1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disbudpar
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor
merupakan salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016).
Berdasarkan Perda tersebut Disbudpar mempunyai tugas pokok
Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengembangan urusan pariwisata dan kebudayaan.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Disbudpar mempunyai
fungsi, sebagai berikut :
a. Rumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pariwisata dan kebudayaan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan
kebudayaan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
1. Kepala Dinas
Disbudpar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai
tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan urusan pariwisata dan
kebudayaan.
2. Sekretariat
Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan
pengelolaan kesekretariatan dinas.
Sekretariat mempunyai fungsi :
II-2
a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaporan program kerja
dan kegiatan di lingkungan dinas;
b. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
c. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
penyelenggaraan urusan keuangan;
d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah
tangga kantor;
e. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
penyelenggaraan urusan kepegawaian;
f. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat dipimin oleh
seorang sekretaris dan dibantu oleh :
1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
2) Sub Bagan Umum dan Kepegawaian;
3) Sub Bagian Keuangan.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
1) Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan
penyusunan program dan pelaporan dinas. Untuk
menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan
pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
b) Menyusun laporan penyelenggaraan program kerja dan
kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
c) Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan;
d) Menyelenggarakan urusan anggaran;
e) Menyelenggarakan urusan pelaporan.
2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan
administrasi umum dan kepegawaian dinas. Untuk
II-3
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian
umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Membimbing dan mengontrol pelaksanaan administrasi
surat-menyurat, tata naskah dan kearsipan;
b) Membimbing dan mengontrol penyelenggaraan administrasi
perjalanan dinas;
c) Menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai
standarisasi yang berlaku;
d) Mengajukan usulan untuk penghapusan barang-barang
milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;
e) Mengajukan usulan kebutuhan perlengkapan/rumah
tangga dinas;
f) Mengontrol pemeliharaan dan pelaksanaan perbaikan
inventaris perlengkapan/rumah tangga dinas;
g) Mengontrol pelaksanaan pengawasan dan pengamanan aset
dilingkungan dinas;
h) Mengatur urusan keprotokolan internal dinas;
i) Menyiapkan dan menyusun jadwal acara kedinasan lingkup
dinas;
j) Mengatur pelayanan keprotokolan pada kegiatan rapat
lingkup dinas;
k) Mengatur dan memberi petunjuk pelaksanaan pelayanan
informasi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan;
l) Mengontrol penyusunan data dan laporan kepegawaian;
m) Mengontrol dan memberi petunjuk pelaksanaan proses
administrasi kepegawaian;
n) Mengevaluasi data dan informasi kepegawaian di
lingkungan kantor sebagai bahan tindak lanjut proses
kepegawaian;
o) Mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai baik
secara formal dan non formal, dalam bentuk sekolah,
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan
sebagainya.
II-4
3) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris
dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan
administrasi keuangan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a) Menyelenggarakan dan pengoordinasian urusan verifikasi
dan perbendaharaan;
b) Menyelenggarakan urusan akuntansi.
3. Bidang Destinasi Pariwisata
Bidang Destinasi Pariwisata secara umum mempunyai tugas
membantu dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dalam
melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata.
Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan destinasi
wisata kabupaten;
b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan
strategis pariwisata kabupaten;
c. Menyusun kebijakan teknis terkait penertiban TDU pariwisata
kabupaten (sebagai bahan acuan TPSP untuk
menatausahakan pelayanan TDU pariwisata);
d. Pembinaan Pelaku Usaha Kepariwisataan;
e. Melaksanakan penerapan standar usaha kepariwisataan;
f. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku;
usaha kepariwisataan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang destinasi
pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh
:
1) Seksi Daya Tarik Wisata;
2) Seksi Sarana Wisata;
3) Seksi Jasa Wisata.
Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin
oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
II-5
1) Seksi Daya Tarik Wisata mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan
daya tarik wisata kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas
dimaksud, Seksi Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a) Melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata;
b) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan daya tarik
wisata di kawasan strategis pariwisata kabupaten;
c) Menyusun kebijakan teknis terkait penertiban TDU
pariwisata bidang daya tarik wisata pada kabupaten
(sebagai bahan acuan TPSP untuk menatausahakan
pelayanan TDU pariwisata);
d) Pembinaan Pelaku Usaha daya tarik wisata;
e) Melaksanakan penerapan standar usaha daya tarik wisata;
f) Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku
usaha daya tarik wisata.
2) Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan
sarana wisata kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas
dimaksud, Seksi Sarana Wisata mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a) Melaksanakan pengelolaan sarana wisata;
b) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana
wisata di kawasan strategis pariwisata kabupaten;
c) Menyusun kebijakan teknis terkait penertiban TDU
pariwisata bidang sarana wisata pada kabupaten (sebagai
bahan acuan TPSP untuk menatausahakan pelayanan TDU
pariwisata);
d) Pembinaan Pelaku Usaha sarana wisata;
e) Melaksanakan penerapan standar usaha sarana wisata;
f) Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku
usaha sarana wisata.
II-6
3) Seksi Jasa Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan Jasa
wisata kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud,
Seksi Jasa Wisata mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Melaksanakan pengelolaan jasa wisata;
b) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jasa wisata
di kawasan strategis pariwisata kabupaten;
c) Menyusun kebijakan teknis terkait penertiban TDU
pariwisata bidang jasa wisata pada kabupaten (sebagai
bahan acuan TPSP untuk menatausahakan pelayanan TDU
pariwisata);
d) Pembinaan Pelaku Usaha jasa wisata;
e) Melaksanakan penerapan standar usaha jasa wisata;
f) Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku
usaha jasa wisata.
4. Bidang Pemasaran Pariwisata
Bidang Pemasaran Pariwisata secara umum mempunyai tugas
membantu dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dalam
melaksanakan pengelolaan Pemasaran pariwisata.
Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
a. Melakukan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
b. Menyelenggarakan penyediaan bahan promosi kepariwisataan;
c. Pengelolaan data dan sistem informasi kepariwisataan;
d. Menyelenggarakan kajian dan penelitian tentang pariwisata,
ekonomi kreatif dan kebudayaan;
e. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dinas;
f. Menyelenggarakan event pariwisata kabupaten;
g. Melakukan pengelolaan pelaksanaan event di kabupaten.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pemasaran
pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh
:
1) Seksi Promosi Pariwisata;
II-7
2) Seksi Data dan Sistem Informasi;
3) Seksi Event Pariwisata.
Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin
oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
1) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan
pengelolaan Promosi Pariwisata kabupaten. Untuk
menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Promosi Pariwisata
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Melakukan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
b) Menyelenggarakan penyediaan bahan promosi
kepariwisataan.
2) Seksi Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan
pengelolaan Data dan Sistem Informasi pariwisata dan
kebudayaan kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas
dimaksud, Seksi Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a) Pengelolaan data dan sistem informasi kepariwisataan;
b) Menyelenggarakan kajian dan penelitian tentang pariwisata,
ekonomi kreatif dan kebudayaan;
c) Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dinas.
3) Seksi Event Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan
pengelolaan Event Pariwisata kabupaten. Untuk
menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Event Pariwisata
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Menyelenggarakan event pariwisata kabupaten;
b) Melakukan pengelolaan pelaksanaan event di kabupaten.
II-8
5. Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif
Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif
secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab kepada kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan
Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif.
Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif
mempunyai fungsi :
a. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada
sektor pariwisata dan budaya;
b. Melaksanakan penerapan sertifikasi profesi sektor pariwisata
dan budaya;
c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan ekonomi
kreatif kabupaten;
d. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan Hak Kekayaan
Intelektual;
e. Melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
f. Menyelenggarakan sosialisasi sadar wisata dan menjalin
kemitraan;
g. Menyelenggarakan kerjasama kepariwisataan, kebudayaan
dan ekonomi kreatif;
h. Melakukan hubungan dengan lembaga dan pihak lain;
i. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan publikasi;
j. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pelayanan kehumasan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Kemitraan,
Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
1) Seksi Sumber Daya Manusia;
2) Seksi Ekonomi Kreatif;
3) Seksi Kemitraan dan Hubungan antar Lembaga.
Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin
oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
II-9
1) Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan
Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan pengelolaan Sumber
Daya Manusia Pariwisata dan kebudayaan kabupaten. Untuk
menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Sumber Daya
Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada
sektor pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif;
b) Melaksanakan penerapan sertifikasi profesi sektor
pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif.
2) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Kemitraan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi
Kreatif dalam melaksanakan pengelolaan Ekonomi Kreatif
kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi
Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan ekonomi
kreatif kabupaten;
b) Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan Hak Kekayaan
Intelektual;
c) Melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
3) Seksi Kemitraan dan Hubungan antar Lembaga mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Kemitraan, Sumber Daya
Manusia Dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan
pengelolaan Kemitraan dan Hubungan antar Lembaga
kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi
Kemitraan dan Hubungan antar Lembaga mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a) Menyelenggarakan sosialisasi sadar wisata dan menjalin
kemitraan;
b) Menyelenggarakan kerjasama kepariwisataan, kebudayaan
dan ekonomi kreatif;
c) Melakukan hubungan dengan lembaga dan pihak lain;
d) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan publikasi;
II-10
e) Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pelayanan kehumasan.
6. Bidang Kebudayaan
Bidang Kebudayaan secara umum mempunyai tugas membantu
dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dalam
melaksanakan pengelolaan Kebudayaan.
Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam
Daerah kabupaten;
b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam
Daerah kabupaten;
c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah
kabupaten;
d. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam
Daerah kabupaten;
e. Pembinaan sejarah lokal kabupaten;
f. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten;
g. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
h. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah
kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
i. Pengelolaan museum kabupaten.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Kebudayaan
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
1) Seksi Kebudayaan;
2) Seksi Kesenian;
3) Seksi Cagar Budaya dan Sejarah.
Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin
oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
1) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan pengelolaan
kebudayaan kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas
II-11
dimaksud, Seksi Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam
Daerah kabupaten;
b) Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam
Daerah kabupaten;
c) Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah
kabupaten.
2) Seksi Kesenian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Kebudayaan dalam melaksanakan pengelolaan Kesenian
kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi
Kesenian mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam
Daerah kabupaten.
3) Seksi Cagar Budaya dan Sejarah mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan pengelolaan
Cagar Budaya dan Sejarah kabupaten. Untuk
menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Cagar Budaya dan
Sejarah mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Pembinaan sejarah lokal kabupaten;
b) Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten;
c) Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
d) Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah
kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
e) Pengelolaan museum kabupaten.
Secara lengkap Struktur Organisasi Disbudpar Kabupaten Bogor,
disajikan dalam Gambar 2.1.
II-12
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Disbudpar Kabupaten Bogor
2.2. Sumber Daya pada Disbudpar
2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Disbudpar
Kabupaten Bogor didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur
sebanyak 63 orang, yang terdiri dari 61 orang PNS dan 2 orang tenaga
kontrak. Selain itu, dibantu pula oleh 8 orang petugas keamanan, 11
orang petugas kebersihan Dengan demikian SDM yang dimiliki oleh
Disbudpar seluruhnya berjumlah 82 orang seperti terlihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia Disbudpar Kabupaten Bogor Tahun 2014
No Pegawai Jenis Kelamin Total
L % P % ∑ %
1. PNS 41 50 20 24,39 61 74,39
2. Tenaga Kontrak 2 2,43 0 0 2 2,43
3. Petugas keamanan 8 9,75 0 0 8 9,75
4. Petugas kebersihan 11 13,41 0 0 11 13,41
Total 62 75,59 20 24,39 82 100,00
II-13
Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi SDM
Disbudpar khususnya yang berstatus PNS, berikut ini distribusinya
berdasarkan kategori jabatan, pangkat/golongan, tingkat pendidikan,
disiplin ilmu, dan diklat penjenjangan yang pernah diikuti.
a. SDM Disbudpar Berdasarkan Jabatan
Sesuai dengan Perda Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembentukan
Lemtekda Kabupaten Bogor, maka formasi jabatan struktural di
Disbudpar terdiri dari eselon II/b, III/b dan IV/a dengan jumlah
seluruhnya sebanyak 21 orang. Sedangkan formasi jabatan fungsional
berjumlah 41, namun baik pejabat fungsional perencana maupun
peneliti di Disbudpar saat ini tidak terisi. Tidak adanya pejabat
fungsional perencana dan peneliti atau perencana dan peneliti yang
bersertifikat di Disbudar perlu mendapat perhatian, sehubungan akan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana kebijakan pengelolaan
pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Data
SDM Disbudpar berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel dibawah
ini.
Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia Disbudpar Kabupaten Bogor
Berdasarkan Jabatan Tahun 2014
No Jabatan Jenis Kelamin Total
L % P % ∑ %
1. Eselon II/b 1 1,63 0 0 1 1,63
3. Eselon III/b 5 8,19 0 0 5 8,19
4. Eselon IV/a 8 13,11 6 9,83 14 22,95
6. Staf/fungsional
umum 27 44,26 14 22,95 41 67,21
Total 41 67,21 20 32,78 61 100,00
b. SDM Disbudpar Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang
Bila dilihat berdasarkan pangkat dan golongan ruang, maka
sebagian besar pegawai Disbudpar adalah Golongan III, yaitu sebanyak
31 orang atau 50,81%. Sedangkan untuk Golongan II sebanyak 20
Orang atau sekitar 32,78%. Namun demikian, masih ada pegawai yang
berstatus golongan I sebanyak 1 orang atau 1,63%. Upaya peningkatan
pangkat dan golongan ruang untuk pegawai golongan I dapat dilakukan
II-14
dengan penyesuaian tingkat pendidikan. Data secara rinci disajikan
pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.3. Sumber Daya Manusia Disbudpar Kabupaten Bogor Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2014
No Pangkat Gol/Ruang
Jenis Kelamin Total
L % P % ∑ %
1. Pembina Utama Muda
IV/c 1 1,63 0 0 1 1,63
2. Pembina
Tk. I IV/b 2 3,27 0 0 2 3,27
3. Pembina IV/a 4 6,55 2 3,27 6 9,83
4. Penata Tk. I III/d 8 13,11 4 6,55 12 19,67
5. Penata III/c 1 1,63 4 6,55 5 8,19
6. Penata Muda Tk. I
III/b 3 4,91 8 13,11 11 18,03
7. Penata Muda
III/a 2 3,27 1 1,63 3 4,91
8. Pengatur Tk. I
II/d 3 4,91 0 0 3 4,91
9. Pengatur II/c 5 8,19 1 1,63 6 9,83
10. Pengatur Muda
II/b 8 13,11 0 0 8 13,11
11. Pengatur Muda Tk. I
II/a 3 4,91 0 4,91 3 4,91
12. Juru Tk. I I/d 0 0 0 0 0 0
13. Juru I/c 1 1,62 0 0 1 1,62
14. Juru Muda Tk. I
I/b 0 0 0 0 0 0
15. Juru Muda I/a 0 0 0 0 0 0
Total 41 67,21 20 32,78 61 100,00
c. SDM Disbudpar Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dilihat dari segi tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai
Disbudpar lulusan Strata-1 dengan jumlah 23 Orang yaitu sebesar
36,50%. Hal ini menjadi faktor kekuatan atau strength bagi Disbudpar
dalam upaya Pengembangan Pariwisata yang berkualitas. Namun
demikian masih ada pegawai Disbudpar dengan tingkat pendidikan SD
dan SLTP, yaitu sebanyak 2 orang atau 3,17%. Selengkapnya dapat
dilihat tabel dibawah ini.
II-15
Tabel 2.4. Sumber Daya Manusia Disbudpar Kabupaten Bogor Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017
No Pendidikan Jenis Kelamin Total
L % P % ∑ %
1. Strata-3 (S3) 0 0 0 0 0 0
2. Strata-2 (S2) 10 15,87 2 3,17 12 19,09
3. Strata-1 (S1) 13 20,63 10 15,87 23 36,50
4. Sarjana Muda/D3 2 3,17 3 4,76 5 7,93
5. SLTA/SMK 18 28,57 3 4,76 21 33,33
6. SLTP 1 1,58 0 0 1 1,58
7 SD 1 1,58 0 0 1 1,58
Total 45 71,42 18 28,57 63 100,00
d. SDM Disbudpar berdasarkan Latar Belakang Disiplin Ilmu
Apabila dilihat dari segi latar belakang disiplin ilmunya, terdapat
41 orang doktor dan magister dengan latar belakang 13 jenis disiplin
ilmu, 21 orang sarjana dan diploma dengan latar belakang 11 jenis
disiplin ilmu, 24 orang berlatar belakang pendidikan kejuruan dan
umum. Beragamnya disiplin ilmu pegawai Disbudpar menjadi
kelebihan mengingat luasnya cakupan bidang pekerjaan Disbudpar
yang meliputi perencanaan seluruh urusan wajib dan pilihan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Data selengkapnya
dapat dilihat tabel berikut.
Tabel2.5. Sumber Daya Manusia Disbudpar Kabupaten Bogor Berdasarkan Latar Belakang Disiplin Ilmu
No Disiplin Ilmu Jenis Kelamin Total
L % L % ∑ %
I.
Doktor Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan
0 0 1 1,15 1 1,15
II. Magister
1. Ilmu Administrasi Negara/Publik
3 3,45 0 0 5 5,75
2. Ilmu Pemerintahan
0 0 0 0 1 1,15
II-16
No Disiplin Ilmu Jenis Kelamin Total
L % L % ∑ %
3.
Kajian
Pengembangan Perkotaan
1 1,15 0 0 1 2,30
4. Perencanaan dan Kebijakan
Publik
0 0 1 1,15 2 2,30
5. Ilmu Kesejahteraan
Sosial
2 2,30 0 0 2 2,30
6. Manajemen 8 9,20 12 13,79 20 22,99
7. Manajemen Sistem
Informasi
1 1.15 0 0 1 1,15
8. Manajemen
Ekowisata 1 1,15 0 0 1 1,15
9.
Manajemen
Pembangunan Daerah
1 1,15 3 3,45 4 4.60
10. Agronomi 1 1,15 0 0 1 1,15
11. Ilmu Lingkungan
0 0 2 2,30 2 2,30
12. Perencanaan Wilayah
0 0 1 1.15 1 1,15
II. Sarjana
1. Administrasi
Negara/Publik 4 4,60 3 3.45 7 8,05
2. Manajemen
Informatika 1 1,15 0 0 1 1,15
3. Ilmu
Pemerintahan 1 1,15 0 0 1 1,15
4. Planologi 1 1,15 1 1,15 2 2,30
5. Ekonomi 1 1,15 0 0 3 3,45
6. Pertanian 0 0 0 0 1 1,15
7. Teknologi Pertanian
0 0 1 1,15 1 1,15
III. Diploma III
1.
Manajemen
Transportasi Udara
1 1,15 0 0 1 1,15
2. Teknik Konstruksi
1 1,15 0 0 1 1,15
II-17
No Disiplin Ilmu Jenis Kelamin Total
L % L % ∑ %
gedung
3. Manajemen 2 2,30 0 0 2 2,30
4. Akuntansi 1 1,15 0 0 1 1,15
IV. SLTA Kejuruan (SMEA/STM)
1 1,15 2 2,30 2 2,30
V. SLTA Umum (SMA)
17 19,54 1 1.15 18 20,69
VI. SLTP 5 4,60 0 0 5 4,60
Total 88
e. SDM Disbudpar Berdasarkan Diklat Struktural yang Pernah Diikuti
Disamping pendidikan formal, pegawai Disbudpar juga
mendapatkan diklat struktural maupun diklat fungsional. Dari 87
orang pegawai Disbudpar, sebanyak 0,0% telah mengikuti
Sepala/Diklat PIM II, 8,19% telah mengikuti Diklat Sepama/Diklat PIM
III dan 22,95% telah mengikuti Diklat Adum/Adumla/PIM IV. Seluruh
pegawai yang telah memenuhi persyaratan seyogyanya mendapatkan
kesempatan yang sama untuk mendapatkan diklat baik struktural
maupun fungsional. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 2.6. Sumber Daya Manusia Disbudpar Kabupaten Bogor
Berdasarkan Diklat Struktural yang Pernah Diikuti
No Jenis Diklat Jenis Kelamin Total
L % P % ∑ %
1. Sepala/Diklat PIM II
0 0 0 0 0 0
2. Spama/Diklat PIM III
5 8,19 0 0 5 8,19
3. Adum/Adumla/Diklat PIM IV
8 13,11 6 9,83 14 22,95
4. Belum mengikuti diklat struktural
28 45,90 14 22,95 42 68,85
Total 41 67,21 20 32,78 61 100,00
II-18
2.3. Kinerja Pelayanan Disbudpar
BerdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun
2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2008-2013, Indikator kinerja pelayanan Disbudpar sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :
1. persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang
dilindungi;
2. Cakupan organisasi seni budaya;
3. Cakupan gelar seni;
4. Jumlah kunjungan wisatawan domestik
5. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
6. Jumlah Dayatarik Wisata
7. Lama Tinggal Wisatawan
Terkait dengan 7 indikator kinerja pelayanan Disbudpar seperti
tersebut di atas, maka Tabel 2.1.b di bawah ini menunjukkan
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Disbudpar Kabupaten Bogor
selama periode 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
II-19
II-20
II-21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada
Disbudpar
Disbudpar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang
Kebudayaan dan Pariwisata tentunya tidak terlepas dari berbagai
permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal.
Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi
tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan
peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan
pelayanan pada Disbudpar Kabupaten Bogor. Tantangan ke
depan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika
pembangunan daerah yang harus bergerak sedemikian cepat
sebagai konsekuensi perkembangan global di berbagai sektor
kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari.
Perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah
provinsi. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang
harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
agar tetapsinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan
pemerintah provinsi dalam menjalankan berbagai program dan
kegiatan.
Dalam kebijakan provinsi Jawa Barat, kebudayaan dan
pariwisata termasuk ke dalam salah satu karakter kebijakan
umum yaitu Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi
wisata dunia.
Kebijakan tersebut menjadi misi ke 5 (Lima) Pembangunan
Provinsi Jawa Barat yaituMengokohkan kehidupan sosial
kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga,
seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal
dimaknai melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial
kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal.
II-22
Fokus pembangunannya diarahkan kepada Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)serta kawasan
strategis dengan membagi peran strategis pembangunan
kewilayahan.
Secara umum, Kabupaten Bogor termasuk ke dalam
kebijakan kewilayahan (Tematik Kewilayahan) berdasarkan
kepada Wilayah Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan
(WKPP) I Wilayah Bogor, dengan arahan mengembangkan
agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata
Pemandanganalam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi
Pelabuhanratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas.
Kegiatan Prioritas (2013-2018) dalam tematik sektoral Jawa
Barat untuk bidang kebudayaan dan pariwisata, sebagai berikut :
1. Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budayadi
Jawa Barat;
2. Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat; dan
3. Pengembangan Destinasi wisata.
Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi Provinsi Jawa
Barat :
Mengembangkan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya,
ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali, sasarannya
yaitu,
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas obyek wisata dan
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke objekwisata di Jawa
Barat
Kebijakan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Provinsi Jawa
Barat :
Pelestariandan perlindungan budaya lokal dengan sasaran,
1. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa sastra
dan aksara daerah;
II-23
2. Termanfaatkanya nilai-nilai tradisional, peninggalan
kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembang
budaya daerah;
3. Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas hak kekayaan
intelektual (HaKI) di bidang budaya; dan
4. Meningkatnya apresisasi seni dan budaya daerah di kalangan
pemerintah, masyarakat danswasta.
Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan
untuk mencapai misi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018 bidang kebudayaan, sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Nilai Budaya; dan
b. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Sedangkan bidang pariwisata :
a. Program Pengembangan Destinasi Wisata;
b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
III-1
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai
permasalahan yang dihadapi, pernasalahan tersebut antara lain :
1. Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bidang
Pariwisata.
Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas
maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing
tinggi ternyata masih jauh dari memadai. Terutama SDM di
bidang pariwisata yang memiliki pemikiran stratejik dan
visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari
segala aktivitas kegiatan pariwisata Kabupaten Bogor. Hal
tersebut memberikan implikasi pada kualitas pariwisata
Kabupaten Bogor itu sendiri, yang dihadapkan pada persaingan
yang semakin ketat dengan daerah-daerah lain.
2. Masih Rendahnya Daya Saing Unit Bisnis Kepariwisataan.
Secara umum daya saing unit bisnis pariwisata Kabupaten
Bogor masih kurang. Kelemahan tersebut menyangkut masalah
manajemen produk, kurangnya sajian atraksi pariwisata dan
budaya, sumber daya manusia, dan pemasaran. Hal ini
memberikan implikasi pada lama tinggal (length of stay) dan
pengeluaran wisatawan (tourist expenditure) di Kabupaten
Bogor. Dengan menyediakan lebih banyak atraksi pariwisata
dan budaya akan mendorong peningkatan lama tinggal dan
pengeluaran wisatawan.
3. Masih Rendahnya Aksesibilitas Menuju Ke Obyek Wisata.
Meskipun secara umum kondisi jalan maupun panjang jalan di
kabupaten relatif baik, akan tetapi kenyataan menunjukkan
III-2
bahwa kualitas maupun kuantitas jalan menuju obyek wisata
masih relatif rendah.
4. Masih Kurangnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas di Jalur
Pariwisata
Meskipun secara umum kondisi jalan maupun panjang jalan di
Kabupaten Bogor relatif baik, akan tetapi kenyataan
menunjukkan bahwa sering terjadi kemacetan di jalur wisata
terutama di jalur Puncak. Problem kemacetan ini akan
mengakibatkan dampak yang kurang baik baik bagi wisatawan
yang datang maupun bagi pelaku usaha di sekitar jalur
tersebut.
Apabila tidak ditangani dengan serius dikhawatirkan
kemacetan ini akan berdampak buruk bagi pengembangan
pariwisata ke depan.
5. Masih Rendahnya Aksesibilitas Menuju Ke Obyek Wisata
Meskipun secara umum kualitas jalan di Kabupaten Bogor
sudah baik, akan tetapi masih banyak jalan-jalan menuju
obyek wisata yang masih perlu ditingkatkan. Seperti misalnya
jalan menuju ke kawasan wisata Gunung Salak Endah. Jalan
menuju ke kawasan wisata ini relatif sempit sehingga jalan
tersebut sukar untuk dilalui oleh mobil besar, seperti bis.
Dikarenakan hal tersebut, di kawasan ini sering terjadi
kemacetan yang tentunya akan mengurangi kenyamanan
wisatawan dalam melakukan perjalanan wisatanya.
6. Masih Terbatasnya Obyek Wisata Yang Sudah Tertata
Kesiapan obyek wisata sebagai produk pariwisata tentunya
merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Disamping
besarnya potensi obyek wisata yang ada di Kabupatyen Bogor,
ternyata masih banyak potensi obyek wisata yang belum
tertata. Dan yang sudah tertatapun masih belum maksimal
dalam penyajiannya.
7. Masih Rendahnya Koordinasi Dan Persamaan Persepsi
Diantara Perangkat Daerah Terkait, Koordinasi merupakan hal
III-3
yang penting didalam upaya mendorong peningkatan
kunjungan wisatawan. Dengan kordinasi yang baik akan
didapat kesamaan persepsi dan gerak langkah dalam
menghadapi berbagai tantangandalam upaya meningkatkan
kunjungan wisatawan. Diakui bahwa sektor pariwisata
merupakan end user terhadap sarana dan prasarana yang ada.
Sedangkan kewenangan penanganan sarana dan prasarana ada
di di masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih
Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati
terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan
dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih
serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan Disbudpar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan
misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.
Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Disbudpar yang dapat mempengaruhi
pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini juga akan
menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Disbudpar.
Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bogor Tahun 2013-2018 bahwa visi PemerintahKabupaten Bogor
Tahun 20013-2018 adalah “KABUPATEN BOGOR MENJADI
KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas dirumuskanlah misi
PemerintahKabupaten Bogor, sebagai berikut:
1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
III-4
2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan
pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata.
3. Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas
infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan.
4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan
pendidikan dan pelayanan kesehatan.
5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan
kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan
yang baik.
Ditinjau dari sisi tugas, secara umum tugas Disbudpar terkait
dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Disbudpar
berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 2 yaitu
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat dan
Pengembangan Usaha Berbasis Sumber Daya Alam dan Pariwisata.
III-5
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Disbudpar Provinsi Jawa
Barat
Dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik
nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang
dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar
globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi
barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang
berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus
globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan
desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin
membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya
kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola
pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik
belumsepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan
modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai
sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim
(climate change), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan
penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga
kerja Indonesia di luar negeri.
Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya
tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal
ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi
pemerintah, termasuk Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
yang diberi tugas dalam pembangunan pariwisata dan
kebudayaan, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan
tersebut. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat signifikan
dikarenakan budaya merupakan salah satu pondasi kehidupan
berbangsa dan bernegara sedangkan sektor pariwisata merupakan
salah satu sektor yang relatif tahan terhadap krisis global serta
merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat menjadi
salah satu sumber pemasukan negara selain migas. Untuk itu,
III-6
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dituntut memiliki
kemampuan untuk dapat menstimulus pembangunan pariwisata
dan budaya sehingga dapat mencapai target dan tujuan
pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar
1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.
Dalam Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun
2010 – 2014 disebutkan tujuan yang ingin dicapai dalam
pembangunan pariwisata dan budaya adalah : (a) Meningkatkan
kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat
terhadap nilai dan keragaman budaya, (b) Meningkatkan kualitas
perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya,
(c) Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap terhadap perekonomian
nasional dan masyarakat, (d) Meningkatkan kapasitas sumber
daya pembangunan kebudayaan dan pariwisata, dan (e)
Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Kementerian
kebudayaan dan kepariwisataan yang bersih dan berwibawa.
Pembangunan di Jawa Barat pada tahap kedua RPJPDaerah
atau RPJMDaerahtahun 2008-2013 menuntut perhatian lebih,
tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum
terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang
muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang
strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa
Barat berperan sebagai agent of development (agen pembangunan)
bagi pertumbuhan nasional.
Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan
dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada
kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa
Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan
hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya
kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangansosial.
III-7
Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan
kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.
Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk
pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup
masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan
kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan
kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan
infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan
yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta
penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan
kemandirian masyarakat Jawa Barat.
Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD
Pemerintah Kabupaten Bogor 2009-2013), prioritas pembangunan
Kabupaten Bogor diarahkan pada :
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama
pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang
mengutamakan manusia dalam pembangunan.
2. Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan melalui
pembangunan maupun pengembangan agribisnis, agro-industri
serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta
pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk
mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan
pemerintahan yang bersih.
6. Peningkatan kesolehan sosial masyarakat dan/atau
pembangunan sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan
martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban
masyarakat yang tinggi.
III-8
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025,
disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk
mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan
kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building
Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki
nilai konservasi;(b) meningkatkan kualitas lingkungan pada
kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah,
melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan
sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat
mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan
infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan
perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah
tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota
dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan
pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem
jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah
dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak,
dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana
tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian,
pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan
sistem kota-kota.
Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan
pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola
ruang.Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a)
peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan
ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; (b) peningkatan
kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
III-9
transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang
terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya
kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan
pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan
perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan
dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan
kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan
kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan
keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c)
kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi :
pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan
strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan
andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang
lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis
industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui
penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan
infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan;
pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan
strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan
andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan
pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten
sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi
sistem jaringan.
Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan
penataan ruang wilayah meliputi :
a) Strategi pengembangan struktur ruang wilayah;
b) Strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan
perkotaan;
c) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman
perdesaan dan perkotaan;
III-10
Pemanfaatan kawasan wisata alam meliputi :
a. Taman Safari Indonesia, Wisata Agro Gunung Mas, Telaga
Warna, Panorama Alam Riung Gunung, dan Curug Cilember di
Kecamatan Cisarua;
b. Wanawisata Bodogol dan Taman Rekreasi Lido di Kecamatan
Caringin;
c. Curug Nangka di Kecamatan Tamansari;
d. Kawah Ratu, Curug Cigamea, Curug Seribu, Curug Ngumpet,
Air Panas Gunung Salak Endah, Air Panas Ciasmara, Air Panas
Gunungsari, Bumi Perkemahan Gunung Bunder, Bumi
Perkemahan Pancasila, Telaga Ciputri, dan Panorama Alam
Ciasihan di Kecamatan Pamijahan;
e. Air Panas Jugalajaya, Air Panas Kembang Kuning, Situ
Cikadondong, Situ Jantungeun, Situ Wedana, dan Curug
Bandung di Kecamatan Jasinga;
f. Bumi Perkemahan Sukamantri di Kecamatan Tamansari;
g. Arung Jeram Cianten di Kecamatan Leuwiliang;
h. Situ Rancabungur di Kecamatan Rancabungur;
i. Situ Tonjong dan Situ Kemuning di Kecamatan Bojong Gede;
j. Gua Gudawang di Kecamatan Cigudeg;
k. Situ Cikaret dan Situ Ciriung di Kecamatan Cibinong;
d) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah;
e) Strategi pengembangan pola ruang wilayah;
f) Strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air,
penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam
lainnya.
g) Selanjutnya dijelaskan Rencana Kawasan pariwisata yang
meliputi :
1. kawasan wisata alam;
2. kawasan budaya; dan
3. kawasan wisata minat khusus.
III-11
l. Air Panas Bojong Koneng, Wahana Wisata Gunung Pancar dan
Kawah Hitam di Kecamatan Babakanmadang;
m. Air Panas di Kecamatan Ciseeng;
n. Situ Gunung Putri dan Taman Rekreasi Gunung Putri Indah di
Kecamatan Gunung Putri;
o. Taman Buah Mekarsari di Kecamatan Cileungsi; dan
p. Penangkaran Rusa Giri Jaya di Kecamatan Tanjungsari.
Kawasan budaya meliputi:
a. Desa Wisata, Tapak Kaki Gajah, dan Situs Megalit di
Kecamatan Ciampea;
b. Prasasti Muara di Kecamatan Rumpin;
c. Tapak Kaki Purnawarman dan Prasasti Batu Tulis Ciaruteun di
Kecamatan Cibungbulang;
d. Kampung Adat di Kecamatan Sukajaya;
e. Prasasti Batu Tulis Pasir Awi, Taman Budaya, Arca Wisnu, dan
Arca Domas di Kecamatan Sukamakmur.
f. Taman Budaya di Kecamatan Cisarua;
Kawasan wisata minat khusus meliputi:
a. Taman Safari Indonesia dan Wisata Agro Gunung Mas di
Kecamatan Cisarua;
b. Goa Gudawang di Kecamatan Cigudeg; dan
c. Taman Buah Mekarsari di Kecamatan Cileungsi.
Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman
bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan
pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta
mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan
bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra
spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
serta rencana pembangunan lainnya.
III-12
Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan
rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan
sistem pusat permukiman perdesaan;sistem pusat permukiman
perkotaan; dan sistem prasarana wilayah.
Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat
berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis
dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih
terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di kabupaten Bogor. Hal
ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah
di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan
bagian Kabupaten Bogor lainnya termasuk didalamnya dalam
pembangunan kepariwisataan. Isu ketimpangan ini harus
direspon secara cepat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW
harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi
pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang
terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman
pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap RTRW dan
perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Pengembangan pariwisata dan budaya Kabupaten Bogor tidak
terlepas dari isu-isu strategis, baik yang bersifat mendukung
maupun menghambat. Isu-isu tersebut antara lain :
a. Isu-isu strategis yang bersifat positif (mendukung) :
1) Tersedianya dasar hukum sebagai landasan operasional
baik berupa perundang-undangan maupun peraturan
daerah;
III-13
2) Terjalinnya hubungan kerja yang baik dengan stake holder
kepariwisataan dan kebudayaan;
3) Tersedianya jaringan internet untuk keperluan akses
informasi;
4) Pemandangan alam dan kesejukan khas pegunungan;
5) Potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata di
Kabupaten Bogor cukup besar;
6) Posisi geografis yang berdekatan dengan DKI Jakarta dan
bandara internasional Soekarno-Hattaserta berada pada
jalur lintasan antarkota di Jawa Barat;
7) Kondisi sosial masyarakat yang cukup mendukung;
8) Kondisi keamanan di Kabupaten Bogor cukup menunjang;
9) Tren perjalanan wisata yang meningkat setiap tahunnya;
10) Tersedianya utilitas yang memadai (fasilitas RS, bank,
kantor pos, listrik, air bersih dll);
11) Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan
promosi;
12) Tren perkembangan green tourism
b. Isu-isu strategis yang bersifat negative :
1) Perkembangan pariwisata di daerah lain yang cukup
berkembang pesat;
2) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan yang kurang
memadai;
3) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk
memberikan pelayanan yang baik kepadawisatawan;
4) Keberadaan PKL yang tidak tertata yang menimbulkan
kesan kumuh;
5) Masih adanya kesenjangan kualitas SDM dan pelaku usaha
pariwisata;
6) Penanganan sampah dan kebersihan lingkungan yang
kurang memadai;
III-14
7) Biaya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat
yang belum optimal;
8) Belum menerapkan teknologi informasi yang utuh dalam
pengelolaan data kepariwisataan dan kebudayaan;
9) Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki
pengetahuan dalam bidang pariwisata dan kebudayaan;
10) Belum memiliki bank data kepariwisataan dan kebudayaan
yang lengkap;
11) Terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan
kebutuhan yang diperlukan;
12) Lemahnya koordinasi lintas sektoral (antar OPD) dalam
mendukung pembangunan pariwisata.
Strategi Kemungkinan / Peluang untuk ditangani
1) Mempertahankan dan meningkatkan wisatawan asal
Jabodetabek dan sekitarnya sebagai pasar utama yang
sudah ada;
2) Menata dan mengembangkan potensi wisata alam dalam
rangka meningkatkan daya tariknya;
3) Mengembangkan potensi seni dan budaya sebagai atraksi
wisata seni/budaya dan obyek wisata budaya guna
menunjang peningkatan daya tarik wisata;
4) Meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat
dalam menunjang kegiatan kepariwisataan terutama
masyarakat di sekitar obyek wisata/kawasan wisata;
5) Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata dan budaya
dengan memanfaatkan berbagai media dan sarana promosi;
6) Meningkatkan pelayanan terhadap tamu/wisatawan;
7) Mendorong usaha pariwisata yang berbasis lingkungan
(green tourism);
8) Mendorong pengembangan Desa Wisata.
III-15
9) Melakukan pemetaan profil wisatawan yang berkunjung ke
Kabupaten Bogor;
10) Meningkatkan koordinasi pembangunan pariwisata antar
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bogor, dengan pemerintah provinsi maupun
dengan pemerintah pusat;
11) Mendorong ketersediaan pegawai Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata yang memiliki kompetensi dalam bidang budaya
dan pariwisata;
12) Mendorong pengembangan infrastuktur jalan yang memadai
dan berkualitas sehingga dapat memberikan kemudahan
dan kenyamanan kepada wisatawan;
13) Mendorong terciptanya masyarakat sadar wisata dan
penerapan sapta pesona dalam kehidupan masyarakat;
14) Melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan pariwisata
(community based tourism);
15) Meningkatkan upaya dan kerja sama dengan biro-biro
perjalanan wisata di DKI Jakarta dan Bogor dalam
penyediaan paket-paket perjalanan wisata ke obyek dan
daya tarik wisata di Kabupaten Bogor;
16) Melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia maupun usaha-usaha yang bergerak di bidang
pariwisata;
17) Melakukan koordinasi dalam upaya penataan pedagang kaki
lima (PKL);
18) Merencanakan dan mengusulkan anggaran
program/kegiatan pengembangan pariwisata dan
mengupayakan minat serta peran serta investor swasta;
IV-1
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disbudpar Kabupaten
Bogor
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang.
Tujuan Strategis didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan
strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan.
Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor akan dapat
mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu
sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber
daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang
mempengaruhinya.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka
waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam
penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat
pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.
Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor yang tertuang dalam
RPJMD selanjutnya yang dijabarkan secara lebih operasional
dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata beserta indikator kinerjanya disajikan
dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.
IV-2
IV-3
IV-4
4.2. Strategi dan Kebijakan Disbudpar
Arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Bogor dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya
merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan arah
dan strategi kebijakan program pembangunan Kabupaten Bogor.
Ruang lingkup kebijakan dan program di bidang
kepariwisataan adalah sebagai berikut :
- Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat disertai upaya
penggalian dan pengembangan potensi pariwisata untuk
memacu perkembangan perekonomian masyarakat dengan
program penataan obyek wisata, pengembangan kawasan wisata
andalan, peningkatan kualitas pelayanan kepariwisataan,
pengembangan dan promosi pariwisata dan budaya;
- Pelestarian dan pengembangan potensi seni dan budaya serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan program
pelestarian dan pengembangan kesenian daerah dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata,
seni dan budaya.
Sebagai kebijakan/strategi operasionalnya antara lain sebagai
berikut :
a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, masyarakat maupun pelaku
usaha pariwisata;
b. Peningkatan penggunaan bahasa asing khususnya bahasa
Inggris dalam berbagai media informasi pariwisata sebagai
media bentuk pelayanan kepada wisatawan asing;
c. Peningkatkan kualitas seni dan budaya melalui pembinaan
terhadap pelaku dan pemenuhan sarana dan prasarananya;
d. Meningkatkan pengetahuan dan apresiasi masyarakat terhadap
seni dan budaya tradisional sebagai jati diri daerah;
IV-5
e. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait
untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, iklim usaha
yang baik dan terwujudnya Sapta Pesona;
f. Mendorong pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana
yang memadai serta dapat mendukung kelancaran kegiatan
pariwisata;
g. Meningkatkan daya tarik melalui penataan sumber daya
pariwisata dan pengembangan daya tarik wisata yang sudah
ada;
h. Penguatan data dan informasi pariwisata;
i. Meningkatkan penyebaran informasi pariwisata seluas-luasnya
melalui media, pameran dan sarana lainnya;
j. Meningkatkan penyelenggaraan peristiwa/event pariwisata
yang berkualitas;
V-1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014-
2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan
lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan
Kewilayahan.
Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2014-2018 disajikan dalam Tabel 5.1
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1. Jumlah
Kunjungan
Wisata
1 Penyelenggaraan festival seni
budaya
1 Penyelenggaraan festival
seni budaya
8 9 400,000,000 420,550,000 9 959,750,000
2 Jumlah Benda, situs dan
kawasan cagar budaya
2. Kontribusi
sektor pariwisata
terhadap PDRB
atas harga
berlaku
2. Berkembangnya
pariwisata daerah yg
berbasis sumber
daya alam dan
lngkungan.
3 Benda, situs dan kawasan
cagar budaya yang
dilestarikan (%)
4 Jumlah Kajian Seni Budaya Kegiatan :
5 Cakupan Kajian Seni Budaya
(%)
1 - Jumlah kegiatan pelestarian
Nlai-nilai
8 250,000,000 15 248,250,000 17 202,750,000
6 Jumlah Sumber daya
manusia seni budaya
- Persiapan (KAK)
7 Cakupan Sumber daya
manusia seni budaya (%)
- Pelaksanaan
8 Jumlah Organisasi Seni
Budaya
- Pelaporan
9 Cakupan Organisasi Seni
Budaya (%)
10 Jumlah grup kesenian 2 - Jumlah peserta 1 200 150,000,000 200 172,300,000
11 Jumlah gelar seni - Persiapan (KAK) 1 1
12 Cakupan gelar seni (%) - Pelaksanaan 2 2
13 Misi kesenian (%) - Pelaporan 1 1
14 Sarana penyelenggaraan seni
dan budaya
15 Jumlah gedung kesenian 3 - Jumlah peserta 100 100,000,000
16 Jumlah fasilitasi seni - Persiapan (KAK) 1
17 Cakupan fasilitasi seni (%) - Pelaksanaan 2
- Pelaporan 1
4 - Jumlah Jupel 50 550,000,000
- Jml. Dok. (KAK/Juknis), 1
- Jumlah dok. barang/jasa, 1
- Jumlah Laporan 1
5 - Jumlah peserta
- Persiapan (KAK)
- Pelaksanaan
- Pelaporan
6 - Jumlah peserta
- Persiapan (KAK)
- Pelaksanaan
- Pelaporan
7 - Jumlah peserta 120 107,000,000
- Persiapan (KAK) 1
- Pelaksanaan 1
- Pelaporan 1
1 Jumlah Benda, situs dan
kawasan cagar budaya
45 45 1,088,600,000 45 1,063,451,000 75 200,000,000
2 Benda, situs dan kawasan
cagar budaya yang
dilestarikan (%)
31 35 35 35
Program :
Pengembangan Nilai
Budaya
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
5 6
Mengembangkan
Pariwisata daerah
yang berbasis
pada sumber
daya alam dan
lingkungan serta
budaya lokal
3 4
Indikator Kinerja
Tujuan
1. Berkembangnya
pariwisata daerah yg
berbasis budaya lokal.
Partisipasi dalam
Festival Seni Budaya
Daerah Kemilau
Nusantara
Pembinaan dan
Sosialisasi Cagar
Budaya untuk Remaja
Siswa SLTA
Festival Kaulinan Urang
Lembur (alimpaido) Tk.
Kab. Bogor Dan
Pengiriman Peserta
Pemenang Ke Prov.
Jawa Barat
Program :
Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Tabel 5.1.a
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah (PD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor
Tujuan Sasaran Indikator SasaranKod
eProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi2014 2015 2016
Pelestarian Nilai-nilai
Budaya Di Kampung
Adat Wilayah
Kabupaten Bogor
Pemberdayaan Bahasa,
Sastra dan Aksara
Sunda
Honorarium Para Juru
Pelihara Dan BimTek.
Tenaga Konservasi Juru
Pelihara Benda Cagar
Budaya
Pelestarian Seni Pencak
Silat Cimande
V-56
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
5 63 4
Indikator Kinerja
TujuanTujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kod
eProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi2014 2015 2016
3 Jumlah Kajian Seni Budaya 3 - 1 1
4 Cakupan Kajian Seni
Budaya (%)
20 - 50 40
5 Jumlah Sumber daya
manusia seni budaya
150 195 215 235
6 Cakupan Sumber daya
manusia seni budaya (%)
25 25 25 25
7 Jumlah Organisasi Seni
Budaya
1 1 2 2
8 Cakupan Organisasi Seni
Budaya (%)
33 33 33 33
Kegiatan :
1 - Jml. situs 1 200,000,000 - - - -
- Jml. fas. penunjang - - - - - - Jml. Dok. (KAK/Juknis), 1 - - - - - - Jumlah dok. barang/jasa, 1 - - - - -
- Jumlah Laporan 1 - - - - -
2 - Jml. situs 2 200,000,000
- Jml. fas. penunjang - - - Jml. Dok. (KAK/Juknis), - - - Jumlah dok. barang/jasa, - -
- Jumlah Laporan - -
3 - Jumlah Kajian - - 1 72,350,000 - - - Jml. Dok. (KAK/Juknis), - - 1 - - - Jumlah dok. barang/jasa, - - 1 - - - Jumlah Laporan - - 1 - -
4 - Jumlah Kajian - - - - 1 100,000,000
- Jml. Dok. (KAK/Juknis), - - - - 1
- Jumlah dok. barang/jasa, - - - - 1
- Jumlah Laporan - - - - 1
5 - Jumlah Peserta 60 88,600,000 120 98,200,000 - - - Jumlah Peserta Pupuh 30 60 - - - Jumlah Peserta
Presenter/Dongeng
30 60 - -
- Jumlah Dok. Persiapan
(KAK/Juknis),
1 1 - -
- Jumlah dok. barang/jasa, 1 1 - -
- Jumlah Laporan 1 1 - -
6 - Jumlah peserta SLTA 90 100,000,000 180 144,601,000
- Jumlah Dok. Persiapan
(KAK/Juknis),
1 1
- Jumlah dok. barang/jasa, 1 1
- Jumlah Laporan 1 1
7 - Jumlah Jupel 45 400,000,000 50 548,300,000
- Jumlah Dok. Persiapan
(KAK/Juknis),
1 1
- Jumlah dok. barang/jasa, 1 1
- Jumlah Laporan 1 1
8 - Jml. Jupel - - - - - -
- Jml. (KAK/Juknis) - - - - - - - Jumlah dok. barang/jasa, - - - - - -
- Jumlah Laporan - - - - - -
Kajian Sejarah Seni dan
Budaya di Destinasi
Wisata Budaya.
Kajian Sejarah Seni
Angklung Gubrag
Pembinaan dan
Sosialisasi Cagar
Budaya Untuk Remaja
Siswa/I SLTA
Penataan Obyek Wisata
Situs Batu Tulis dan
Peningkatan Sarana
Penunjang lainnya.
(2014)
Pemeliharaan dan
Penataan Lingkungan
Situs (2015)
Honorarium Para Juru
Pelihara Dan BimTek.
Tenaga Konservasi Juru
Pelihara Benda Cagar
Budaya
Pemberdayaan Bahasa,
Sastra Dan Aksara
Sunda
Pemeliharaan Situs dan
(BCB) Benda Cagar
Budaya
V-57
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
5 63 4
Indikator Kinerja
TujuanTujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kod
eProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi2014 2015 2016
9 - Jumlah Kajian - - - - - 1 100,000,000
- Jml. Dok. (KAK/Juknis), - - - - - 1
- Jumlah dok. barang/jasa, - - - - - 1
- Jumlah Laporan - - - - - 1
7 - Jumlah Kajian 1 200,000,000 - - - - - Jml Dok. (KAK/Juknis), 1
- Jml dok. barang/jasa, 1
- Jumlah Laporan 1
8 - Jumlah Sanggar 37 50,000,000 - - - -
- Jml Dok. (KAK/Juknis), 1
- Jumlah Laporan 1
9 - Jumlah Situs 30 50,000,000 - - - - - Jml Dok. (KAK/Juknis),
- Jumlah Laporan
10 Inventarisasi & verifikasi - Jumlah
Cagar Budaya - Jml Dok. (KAK/Juknis),
(Penetapan Cagar - Jumlah Laporan
Budaya TK. Kab.)
11 Lokakarya Konservasi - Jumlah
Benda Cagar Budaya - Jml Dok. (KAK/Juknis),
- Jumlah Laporan
12 Pengangkatan Benda - Jumlah
Cagar Budaya - Jml Dok. (KAK/Juknis),
- Jumlah Laporan
1 Jumlah grup kesenian 225 230 3,847,000,000 235 1,889,650,000 213 2,480,600,000
2 Jumlah gelar seni 77 60 70 80
3 Cakupan gelar seni (%) 75 75 75 75
4 Misi kesenian (%) 100 100 100 100
5 Sarana penyelenggaraan
seni dan budaya
2 1 1 3
6 Jumlah gedung kesenian 1 1 1 1
7 Jumlah fasilitasi seni 64 28 - 4
8 Cakupan fasilitasi seni (%) 30 30 30 30
Kegiatan :
1 - Jumlah Peserta, 60 200,000,000 100 400,200,000 100 300,000,000
- Jumlah kategori, 1 1 1
- Jumlah Pemenang, 1 1 1
- Jumlah Dok. Persiapan
(KAK/Juknis),
1 1 1
- Jumlah dok. barang/jasa, 1 1 1
- Jumlah Laporan 1 1 1
2 - Jumlah Peserta 40 75,000,000 40 100,000,000 80 150,000,000
- Jumlah kategori,
- Jumlah Pemenang,
- Jumlah Dok. Persiapan
(KAK/Juknis),
- Jumlah dok. barang/jasa,
- Jumlah Laporan
3 - Jumlah Peserta misi 50 100,000,000 50 148,650,000 - -
- Jumlah Pengiriman 1 1 -
Penyusunan FS.
Museum Bambu
Study kelayakan
pembuatan Museum
daerah di Kab. Bogor
Pembinaan Kesenian
TK. Kab. Bogor
Program :
Pengelolaan Keragaman
Budaya
Pasanggiri Mojang Dan
Jajaka TK. Kab. Bogor
Penyelenggaraan
Pasanggiri Seni Sunda
Partisipasi Dalam
Festival Seni Budaya
Daerah Kemilau
Nusantara
Pembinaan dan
Pengendalian Situs
Cagar Budaya
V-58
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
5 63 4
Indikator Kinerja
TujuanTujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kod
eProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi2014 2015 2016
- Jumlah Dok. Persiapan
(KAK/Juknis),
1 1 -
- Jumlah Laporan 1 1 -
4 - Jumlah pagelaran
(Pelaksanaan Pagelaran di
Obyek wisata, Hotel,
Gedung Kesenian dan Event
tertentu)
60 350,000,000 70 498,100,000 52 400,000,000
- Jumlah Dok. Persiapan
(KAK/Juknis),
1 1 1
- Jumlah Laporan 1 1 1
5 - Jumlah pagelaran 4 250,000,000 4 247,200,000 4 242,000,000
- Jumlah Dalang 4 4 4
Jumlah Tempat 4 4 4
- Jumlah Dok. Persiapan
(KAK/Juknis),
1 1 1
- Jumlah dok. barang/jasa, 1 1 1
- Jumlah Laporan 1 1 1
8 - Jumlah peserta - - 90 99,100,000 180 120,000,000
- Jumlah kategori - - 2 7
- Jumlah pemenang - - 6 21
- Jumlah Laporan - - 1 1
9 - Jumlah peserta 40 500,000,000 45 250,000,000 62 468,600,000
- Jumlah kategori 1 1 1
- Jumlah pemenang 3 3 3
- Jumlah Dok. Persiapan
(KAK/Juknis),
1 1 1
- Jumlah dok. barang/jasa, 1 1 1
- Jumlah Laporan 1 1 1
10 - Jumlah peserta 60 125,000,000 60 146,400,000 80 125,000,000
- Jumlah kategori 3 3 4
- Jumlah pemenang 9 9 12
- Jumlah Dok. Persiapan
(KAK/Juknis),
1 1 1
- Jumlah dok. barang/jasa, 1 1 1
- Jumlah Laporan 1 1 1
11 - Jumlah Peserta misi 1 300,000,000 - - - 250,000,000
- Jumlah Pengiriman 1 - - - -
- Jumlah Dok. Persiapan
(KAK/Juknis),
1 - - - -
- Jumlah Laporan 1 - - - -
12 - Jumlah peserta 102 1,200,000,000 - - - -
- Jumlah kategori 3 - - - -
- Jumlah pemenang 3 - - - -
- Jumlah Dok. Persiapan
(KAK/Juknis),
1 - - - -
- Jumlah dok. barang/jasa, 1 - - - -
- Jumlah Laporan 1 - - - -
13 - Jumlah sanggar/L. Seni 28 200,000,000 - - - -
- Jumlah Dok. Persiapan
(KAK/Juknis),
- - - -
- Jumlah dok. barang/jasa, - - - -
- Jumlah Laporan - - - -
14 - Jumlah peserta 40 175,000,000 - - 40 250,000,000
- Jumlah kategori 3 - - 3
Pelestarian Budaya
Wayang Golek
Pementasan Kesenian
Di Obyek Wisata, Hotel,
Gedung Kesenian Dan
Event-event Tertentu
Penyelenggaraan
Festival Seni/Pagelaran
Seni Nuansa Islam
Pengiriman Misi
Kebudayaan
Grebeg Maulid Nabi
Besar Muhammad SAW
TK. Kab. Bogor
Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Sanggar /
Lingkung Seni
Pekan Olah Raga dan
Seni Perempuan TK.
Kab. Bogor
Pelestarian Seni Pencak
Silat Cimande
Penyelenggaraan
Festival Budaya Daerah
/ Helaran
Partisipasi Dalam
Festival Seni Budaya
Daerah Kemilau
Nusantara
V-59
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
5 63 4
Indikator Kinerja
TujuanTujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kod
eProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi2014 2015 2016
- Jumlah pemenang 6 - - 6
- Jumlah Dok. Persiapan
(KAK/Juknis),
1 - - 1
- Jumlah dok. barang/jasa, 1 1
- Jumlah Laporan 1 1
15 - Jumlah penghargaan 1 372,000,000 - - - -
- Jumlah Dok. Persiapan
(KAK/Juknis),
1 - - - -
- Jumlah Laporan 1 - - - -
16 - Jumlah peserta 200 175,000,000
- Persiapan (KAK) 1
- Pelaksanaan 2
- Pelaporan 1
- Jumlah kegiatan
- Persiapan (KAK)
- Pelaksanaan
- Pelaporan
Program :
- Terpenuhinya kebutuhan
administrasi perkantoran
16 1,021,225,000 15 1,109,435,000 14 1,027,413,000
Kegiatan :
1 - Materai 800 3,900,000 - - - -
2 - Jenis rekening yg
dibayarkan
4 188,000,000 4 200,400,000 4 160,200,000
3 - 14 8,000,000 15 10,000,000 18 12,700,000
4 - Jumlah petugas kebersihan
yang dibiayai
9 142,000,000 11 197,200,000 11 213,700,000
- Jumlah alat kebersihan 25 19
5 - Jumlah alat tulis kantor
yang tersedia
56 55,000,000 64 50,000,000 59 50,000,000
6 - Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang tersedia
13 50,000,000 13 50,000,000 13 50,000,000
7 - 5 10,000,000 5 6,320,000 5 5,000,000
8 - 6 13,000,000 6 13,000,000 6 14,300,000
9 Penyediaan bahan
logistik kantor
- Jumlah bahan logistik
kantor yg tersedia
1 2,400,000 1 42,900,000 - -
10 - 1,240 46,000,000 1,240 46,000,000 540 37,600,000
Penyediaan jasa surat
menyurat
Pengembangan Potensi
Seni Kab. Bogor.
(Workshop)
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dibayar pajaknya
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Pekan Olah Raga dan
Seni Perempuan TK.
Kab. Bogor
Fasilitasi Pemberian
penghargaan Kpd.
Pencipta Mars Tegar
Beriman
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Festival Kaulinan Urang
Lembur (alimpaido) Tk.
Kab. Bogor Dan
Pengiriman Peserta
Pemenang Ke Prov.
Jawa Barat
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik / penerangan
bangunan kantor yang
tersedia
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah buku per UU, surat
kabar dan majalah yang
tersedia
Penyediaan Makanan
Dan Minuman
Jumlah orang yang
diberikan jamuan makanan
dan minuman
V-60
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
5 63 4
Indikator Kinerja
TujuanTujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kod
eProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi2014 2015 2016
11 - 200,000,000 106 198,320,000 120 99,940,000
12 - 2 45,450,000 2 29,315,000 2 58,273,000
13 - 30,000,000 5 31,900,000 6 44,200,000
14 - 30,000,000 200 26,000,000 67 44,200,000
15 - 30,000,000 150 34,800,000 5 45,300,000
16 - Jumlah petugas keamanan
kantor
8 167,475,000 8 173,280,000 8 192,000,000
Program :
- Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana aparatur
12 846,257,000 10 1,276,585,000 7 492,750,000
Kegiatan :
1 Pengadaan Peralatan
Kantor
- Jumlah peralatan kantor
yang tersedia
8 60,500,000 5 58,300,000 3 39,600,000
2 - Jumlah perlengkapan 1 12,000,000 3 21,000,000 - -
- Lemari Arsip Besi
- Rak Arsip
- Mesin potong rumput
3 - Jumlah kendaraan dinas
operasional yg disediakan
2 396,000,000 2 334,985,000 - -
4 Pengadaan Mebeleur - Jumlah mebeleur yang
tersedia.
3 25,557,000 1 15,000,000 19 16,150,000
5 - Jumlah perencanaan (DED)
yg tersedia
- - 1 400,000,000 - -
6 - Jumlah gedung yang
dipelihara
1 144,000,000 2 255,000,000 2 200,000,000
7 - Jumlah kendaraan dinas /
operasional yg terpelihara
15 140,000,000 16 140,000,000 18 152,000,000
8 - Jumlah komputer yang
dipelihara
5 25,000,000 4 20,000,000 4 22,000,000
9 - Jumlah jaringan yang
dipelihara
1 5,200,000 1 6,500,000 - -
Rapat-rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Ke
Dalam Dan Luar
Daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
ke dalam dan luar daerah.
Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi / Teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung
adm/teknis perkantoran
Pelayanan Dokumentasi
Dan Arsip Skpd
Jenis dan Jumlah dokumen
dan arsip yang ditata.
Pengadaan
Perlengkapan Kantor
Pengadaan kendaraan
dinas / operasional
Pembuatan
Perencanaan
Pembangunan Gedung
Kantor (DED)
Pemeliharaan Rutin /
berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin /
berkala Kendaraan
Dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin /
berkala Komputer
Penyediaan Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah dokumen
administrasi kepegawaian
yang dikelola
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Barang
Jumlah dokumen
administrasi barang
Penyediaan Pelayanan
Keamanan Kantor
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin /
berkala Jaringan
Komputer
V-61
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
5 63 4
Indikator Kinerja
TujuanTujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kod
eProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi2014 2015 2016
10 - Jumlah AC yang dipelihara 8 12,000,000 - - 10 13,000,000
11 - Jumlah alat-alat studio
yang dipelihara.
2 16,000,000 - - - -
12 - Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara
2 5,000,000 4 25,800,000 - -
13 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Mebeleur
- Jumlah mebeleur yang
dipelihara
10 5,000,000 - -
14 - 1 50,000,000
15 -
Program :
- Terwujudnya disiplin
aparataur
1 34,200,000 - - 1 11,550,000
Kegiatan :
1 - Jumlah pakaian dinas
beserta perlengkapannya yg
disediakan
157 34,200,000 - - 66 11,550,000
Program :
- Terwujudnya Sumber Daya
Aparatur yg berkualitas
3 230,000,000 2 65,000,000 2 45,000,000
Kegiatan :
1 - Jumlah peserta diklat
formal (yg dikirim)
16 40,000,000 16 50,000,000 16 30,000,000
2 Pembinaan Mental dan
Rohani bagi Aparatur
- Jumlah penyelenggaraan
olahraga dan pengajian
48 15,000,000 48 15,000,000 45 15,000,000
3 - Jumlah peserta diklat Non
formal (yg dikirim)
70 175,000,000 - - - -
Program :
- 8 660,000,000 8 834,225,000 8 775,000,000
1 - 1 30,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000
2 - 12 25,000,000 10 30,000,000 12 30,000,000
Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Pendidikan dan
Pelatihan Non Formal
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Terwujudnya
pertanggungjawaban
kinerja dan keuangan SKPD
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan
capaian kinerja dan
keuangan kantor
Pemeliharaan Rutin /
Berkala AC
Pemeliharaan Rutin /
Berkala alat-alat studio
dan komunikasi
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan pakaian
Dinas beserta
kelengkapannya
Penyuaunan
Perencanaan
Rehabilitasi/Renovasi
Gedung Kantor
Jumlah dokumen
Renc.Rehabilitasi/Renovasi
Gdg. Ktr
Jumlah yang di
Rehabilitasi/Renovasi Gdg.
Ktr
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan
keuangan semesteran SKPD
Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung
Kantor
V-62
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
5 63 4
Indikator Kinerja
TujuanTujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kod
eProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi2014 2015 2016
3 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
- Jumlah dokumen laporan
keuangan akhir tahun
4 30,000,000 4 40,000,000 4 40,000,000
4 - Jumlah dan jenis dokumen
perencanaan anggaran
6 125,000,000 5 140,000,000 5 140,000,000
5 - Jumlah dokumen
administrasi keuangan
program/kegiatan
3 220,000,000 3 250,000,000 4 250,000,000
6 Penyusunan Renstra
Dan Renja Skpd
- Jumlah dokumen Renstra
SKPD
1 100,000,000 2 125,000,000 2 125,000,000
- Jumlah dokumen Renja
SKPD
1
7 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan SKPD
- Jumlah dokumen hasil
monitoring dan evaluasi
program dan kegiatan
2 100,000,000 2 110,000,000 2 100,000,000
8 Publikasi Kinerja Skpd - 2 30,000,000 8 99,225,000 4 50,000,000
9 Jumlah dokumen Renstra
Transisi
- - - - - -
1. Pelestarian
seni budaya
daerah
1 Kunjungan wisata nusantara 1 Kunjungan wisata
nusantara
4,125,130 4,975,939 2,473,000,000 4,892,320 2,911,319,000 8,625,229 2,529,940,000
2 Kunjungan wisata
mancanegara
2 Kunjungan wisata
mancanegara
38,536 190,518 166,071
2. Jumlah
Kunjungan
Wisata
3 Jumlah Event Pariwisata 3 Jumlah Event Pariwisata 8 6 7 5
4 Jumlah Pameran Pariwisata
5 Jumlah Daya Tarik Wisata Kegiatan :
6 Jumlah Restoran/Rumah
Makan
1 Pameran Dalam Negeri - Jml. Kegiatan 2 648,000,000 7 840,264,000 3 500,000,000
7 Jenis, kelas dan jumlah
Rumah Makan (%)
- Jml. Pameran. 3 4 2
8 Jenis, kelas dan jumlah
Restoran (%)
- Jml. BTME - - 1
9 Jumlah Hotel / penginapan - Jml. Roadshow 3 3 -
10 Jenis, kelas dan jumlah Hotel
Bintang (%)
- Jml. Dok Persiapan
(KAK/Juknis)
1 1 1
11 Jenis, kelas dan jumlah Hotel
Non Bintang (%)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 6 3 2
12 Jumlah paket wisata - Jml. Dok.Laporan 1 1 1
13 Jumlah SDM pariwisata
bersertifikat nasional
14 Jumlah bina usaha pelaku
usaha pariwisata
2 Roadshow Pariwisata
Kabupaten Bogor
- Jml. Roadshow - - - - 3 511,440,000
15 PDRB harga berlaku sektor
pariwisata (juta Rupiah)
- Jml. Dok Persiapan
(KAK/Juknis)
- - 1
16 PDRB konstan sektor
pariwisata (Juta Rupiah)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J - - 3
17 Jumlah Kerjasama - Jml. Dok.Laporan - - 1
Berkembangnya
Pariwisata daerah
yang berbasis
pada keindahan
alam dan
lingkungan serta
budaya lokal
Berkembangnya
pariwisata andalan
disertai dengan
meningkatnya
kunjungan wisata
Program :
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan
keuangan semesteran SKPD
Penyusunan
Perencanaan Anggaran
Penatausahaan
Keuangan SKPD
Jumlah publikasi media
yang terselenggara
Penyusunan Renstra
Transisi Tahun 2019-
2020
3. Kontribusi
sektor pariwisata
terhadap PDRB
atas harga
berlaku
V-63
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
5 63 4
Indikator Kinerja
TujuanTujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kod
eProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi2014 2015 2016
3 - Jml. Fasilitas 1 200,000,000 1 174,500,000 1 241,000,000
- Jml. Dok Persiapan
(KAK/Juknis)
1 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1 1 1
- Jml. Dok.Laporan 1 1 1
4 - Jml. Bahan (jenis) 13 400,000,000 6 299,600,000 7 430,000,000
- Jml. Dok Persiapan
(KAK/Juknis)
1 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 3 3 3
- Jml. Dok.Laporan 1 1 1
5 - Jml. Bahan (jenis) 5 300,000,000 3 499,100,000 220,000,000
- Jml. Dok Persiapan
(KAK/Juknis)
1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 3 3
- Jml. Dok.Laporan 1 1
6 - Jml. Peserta - 60 150,000,000 60 135,000,000 90 400,000,000
- Jml. Dok Persiapan
(KAK/Juknis)
1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1 1
- Jml. Dok.Laporan 1 1
7 Penyusunan Profil
Wisatawan
- Jml. Dokumen - - 6 319,700,000 - -
- Jml. Dok Persiapan
(KAK/Juknis)
- 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J - 1
- Jml. Dok.Laporan -
8 - Jml. Perjanjian 4 75,000,000 5 156,130,000
- Jml. Penjajakan 1
- Jml. Kab/Kota 3
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1
- Jml. Dok.Laporan 1 1
9 Table Top dan Fam Trip - Jml. Peserta 60 300,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 2
- Jml. Dok.Laporan 1
10 - Jml. Peserta 40 194,125,000 77,500,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1
- Jml. Dok.Laporan 1
11 - Jml. Peserta 50 100,000,000 150,000,000
- Jml. Dok.(KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
12 Gebyar Tahun Baru - Jml. Kegiatan 1 300,000,000 1 292,900,000 - -
- Jml. Dok. (KAK/Juknis) 1 1 -
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1 1 -
- Jml. Dok.Laporan 1 1 -
13 - Jml. Kegiatan - - - -
- Jml. Dok (KAK/Juknis) - -
- Jml. Dok. Pengadaan B/J - -
- Jml. Dok.Laporan - -
Pengadaan Fasilitas
Perkantoran Tic
Pengadaan Bahan dan
Barang Promosi
Pariwisata dan Budaya
Penyebaran Informasi
Pariwisata Dan Budaya
Kabupaten Bogor
Festival Makanan
Minuman (Kuliner)
Kabupaten Bogor
Fam Trip Paket Wisata
(Penyusunan Paket
Wisata)
BTME (Bogor Tourism
Mart & Expo)
- Peningkatan
Kerjasama Promosi
Pariwisata Antar Kab./
Kota.
- Evaluasi Perjanjian
Promosi Antar
Kab./Kota.
Promosi Produk dan
Pendukung Pariwisata
di daerah dan Sarana
Wisata
V-64
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
5 63 4
Indikator Kinerja
TujuanTujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kod
eProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi2014 2015 2016
14 - Jml. Sistem Web
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
15 - Jml. Dokumen
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
16 - Jml. Peserta
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
17 - Jml. Peserta
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
18 Bogor Wonderfull Golf - Jml. Kegiatan
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
19 - Jml. Peserta - - - - - -
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
20 Wisata Rally/Offroad - Jml. Peserta
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
4 Jumlah Pameran Pariwisata 43 48 1,420,850,000 55 2,730,325,000 69 1,174,000,000
5 Jumlah Daya Tarik Wisata 235 255 275 360
6 Jenis, kelas dan jumlah
Rumah Makan (%)
56 39.22 36.36 57
7 Jenis, kelas dan jumlah
Rumah Makan (%)
44 60.78 63.64 43
8 Jenis, kelas dan jumlah
Restoran (%)
200 205 210 215
9 Jumlah Hotel / penginapan 8.87 2.44 4.76 5.00
10 Jenis, kelas dan jumlah
Hotel Bintang (%)
91.13 97.56 95.24 95.00
11 Jenis, kelas dan jumlah
Hotel Non Bintang (%)
20 20 30 35
Kegiatan :
1 - Jml. Website - - 2 245,050,000 1 50,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 2 1
- Jml. Dok.Laporan 1 1
2 - Jml. Fasilitas 4 400,000,000 3 1,746,800,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 2 2
- Jml. Dok.Laporan 1 1
Festival Burung
Berkicau
Updating Website Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata
Pasanggiri Mojang &
Jajaka TK. Kab. Bogor
Penyusunan Data dan
Informasi Pariwisata
dan Budaya
Penyelenggaraan
Budaya
Daerah/Helaran
Peningkatan
Sarana/Fasilitas
Gedung Kesenian dan
Olahraga
Program :
Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Updating Website Dinas
Kebudayaan Dan
Pariwisata
V-65
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
5 63 4
Indikator Kinerja
TujuanTujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kod
eProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi2014 2015 2016
3 - Jml. Papan Penunjuk 100,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1
- Jml. Dok.Laporan 1
4 - Jml. Dok. Master Plan - - 1 148,200,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) - 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J - 1
- Jml. Dok.Laporan - 1
5 - Jml. Fasilitas - - 10 496,400,000 2 150,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) - 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J - 1
- Jml. Dok.Laporan - 1
6 - Jml. Fasilitas 12 395,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1
- Jml. Dok.Laporan 1
7 - Jml. Dok. Kajian 1 200,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1
- Jml. Dok.Laporan 1
8 - Jml. Usaha Akomodasi 60 100,000,000
- Jml. Usaha Resto/RM 60
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok.Laporan 1
9 - Jml. Usaha RHU 65 150,000,000
- Jml. Usaha DTW 25
- Jml. Usaha Jasa Wisata 30
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok.Laporan 1
10 - Jml. Daya Tarik Wisata 1 75,850,000 1 125,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 2 2
- Jml. Dok.Laporan 1 1
11 - Jml. Daya Tarik Wisata
(Gua)- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
12 Penyusunan Paket
Wisata
- Jml. Paket - - 10 93,875,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) - 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J - 1
- Jml. Dok.Laporan - 1
13 - Jml. Dok. KSP 2 350,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1
- Jml. Dok.Laporan 1
14 - Jml. Dok. KSP
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
Penyusunan Master
Plan Kawasan Strategis
Pariwisata (KSP)
Cibinong dan
Tamansari
Penyusunan Master
Plan Kawasan Strategis
Pariwisata (KSP)
Minapolitan dan Lido
Pembuatan Sarana
Papan Penunjuk Arah
Daya Tarik Wisata
Peningkatan Fasilitas
Sarana Obyek Wisata
Unggulan Kecamatan
Peningkatan Fasilitas
Desa Wisata
Kajian Potensi Investasi
Sektor Pariwisata
Pembuatan Master Plan
Pengembangan Wisata
Goa Gudawang
Pembinaan,
Pengawasan, dan
Pengendalian Bidang
Sarana Wisata
Pembinaan,
Pengawasan, dan
Pengendalian Usaha
Bidang Jasa dan ODTW
Pengelolaan Dan
Pemeliharaan Obyek
Wisata
Inventarisasi Gua di
Kab. Bogor
V-66
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
5 63 4
Indikator Kinerja
TujuanTujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kod
eProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi2014 2015 2016
15 - Jml. Fasilitas Wisata - - - - -
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
16 - Jml. Peserta 100 349,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1
- Jml. Dok.Laporan 1
17 - Jml. Peserta 150,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1
- Jml. Dok.Laporan 1
18 - Jml. Peserta
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
19 - Jml. Usaha
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pelaksanaan
- Jml. Dok.Laporan
20 - Jml. Usaha
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pelaksanaan
- Jml. Dok.Laporan
21 - Jml. Usaha
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pelaksanaan
- Jml. Dok.Laporan
22 - Jml. Usaha
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pelaksanaan
- Jml. Dok.Laporan
23 - Jml. Usaha
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pelaksanaan
- Jml. Dok.Laporan
24 - Jml. Peserta
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
25 Penyusunan DED - Jml. Dokumen
Serana/Fasilitas - Jml. Dok (KAK/Juknis)
Kebudayaan &
Pariwisata
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
12 Jumlah paket wisata 90 110 2,250,000,000 130 2,282,700,000 100 2,344,459,000
13 Jumlah SDM pariwisata
bersertifikat nasional
300 240 260 330
14 Jumlah bina usaha pelaku
usaha pariwisata
3.13 3.25 3.07 2.99
15 PDRB harga berlaku sektor
pariwisata (juta Rupiah)
3,396,061.73 3,811,692.51 4,293,745.11 4,787,410.93
Pengembangan Desa
Wisata
Pengembangan Mina
Wisata
Pelaksanaan Travel
Dialog
Penerapan Standar
Kelayakan Usaha pada
Restoran/RM
Penerapan Standar
Kelayakan Usaha
Rekreasi dan Hiburan
Umum
Penerapan Standar
Kelayakan Usaha pada
Obyek/Daya Tarik
Wisata
Penerapan Standar
Kelayakan Usaha pada
Usaha Akomodasi
Pembangunan Fasilitas
Outbond di Tapak
Kegiatan TTP (Taman
Teknologi Pertanian)
Penerpan Sadar Wisata
terhadap Masyarakat
Sekitar Daerah Wisata
Penerapan Standar
Kelayakan Usaha pada
Usaha Jasa Wisata
Program :
Pengembangan Kemitraan
V-67
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
5 63 4
Indikator Kinerja
TujuanTujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kod
eProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi2014 2015 2016
16 PDRB konstan sektor
pariwisata (Juta Rupiah)
2,663,947.25 2,810,330.10 3,040,655.80 3,289,896.80
17 Jumlah Kerjasama
Pariwisata
4 4 7 7
Kegiatan :
1 - Jml. Peserta 100 300,000,000 80 247,300,000 100 250,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 2 2 2
- Jml. Dok.Laporan 1 1 1
2 - Jml. Peserta 50 100,000,000 - - 40 95,670,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 - 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1 - 1
- Jml. Dok.Laporan 1 - 1
3 Forum Desa Wisata - Jml. Peserta 80 100,000,000 - -
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 -
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1 -
- Jml. Dok.Laporan 1 -
4 - Jml. Kegiatan 1 300,000,000 1 388,900,000
- Jml. Peserta 120 80
- Jml. Desa Wisata - -
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 3 3
- Jml. Dok.Laporan 1 1
5 - Jml. Peserta - - - -
- Jml. Desa Wisata
- Jml. Dok (KAK/Juknis) - -
- Jml. Dok. Pengadaan B/J - -
- Jml. Dok.Laporan - -
6 - Jml. Peserta 120 100,000,000 - -
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 3
- Jml. Dok.Laporan 1
7 - Jml. Paket desa wisata 1 100,000,000 - -
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1
- Jml. Dok.Laporan 1
8 - Jml. Peserta 50 100,000,000 40 100,000,000 40 98,200,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1 1 1
- Jml. Dok.Laporan 1 1 1
9 - Jml. Usaha RM/Resto - - 60 73,000,000 60 100,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) - 1 1
- Jml. Dok.Laporan - 1 1
10 - Jml. Usaha RHU - - 150 73,000,000 40 100,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) - 1 1
- Jml. Dok.Laporan - 1 1
11 - Jml. Peserta - - 40 97,500,000 40 99,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) - 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J - 1 1
Pengembangan Produk
dan Strategi Promosi
Desa Wisata
Pelatihan Pengemasan
Makanan Dan Minuman
Di Desa Wisata
Peningkatan Sdm
Usaha Makanan Dan
Minuman /
Pengembangan SDM
RM dan Restoran
Pengembangan
Pariwisata Berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat Lokal Dan
Ekonomi Kreatif Yang
Mendukung Kegiatan
Desa Wisata
Peningkatan SDM
Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum (RHU)
Penerapan Standar
Kelayakan Usaha Pada
usaha Rekreasi Hiburan
Umum (RHU)
Penerapan Standar
Kelayakan Usaha Pada
Restoran Dan Rumah
Makan
Pengembangan /
Pelatihan Desa Wisata
Bimbingan Teknis Desa
Wisata bagi Aparatur
Desa
Pelatihan Manajemen
Pengelolaan Home Stay
di Desa Wisata
V-68
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
5 63 4
Indikator Kinerja
TujuanTujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kod
eProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi2014 2015 2016
- Jml. Dok.Laporan 1 1
12 - Jml. Usaha obyek Wisata 40 73,000,000 40 100,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1
- Jml. Dok.Laporan 1 1
13 - Jml. Usaha Akomodasi 60 73,000,000 75 100,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1
- Jml. Dok.Laporan 1 1
14 - Jml. Usaha Jasa Wisata 40 73,000,000 60 100,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1
- Jml. Dok.Laporan 1 1
15 - Jml. Peserta 40 100,000,000 50 200,000,000 40 97,210,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1 2 1
- Jml. Dok.Laporan 1 1 1
16 - Jml. Peserta
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
17 - Jml. Peserta
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
18 - Jml. Peserta
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
19 - Jml. Peserta 90 250,000,000 120 270,000,000 105 230,555,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 3 3 4
- Jml. Dok.Laporan 1 1 1
20 - Jml. Peserta 45 100,000,000 45 100,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1 1
- Jml. Dok.Laporan 1 1
21 - Jml. Peserta 50 99,200,000 40 100,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 3 1
- Jml. Dok.Laporan 1 1
22 - Jml. Peserta 30 98,200,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 3
- Jml. Dok.Laporan 1
23 - Jml. Peserta
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
Penerapan Standar
Kelayakan Usaha Pada
Obyek Wisata/Daya
Tarik Wisata
Penerapan Standar
Kelayakan Usaha Pada
Usaha Akomodasi
Penerapan Standar
Kelayakan Usaha pada
Usaha Jasa Wisata
Pelaksanaan Uji
Kompetensi/Sertifikasi
Pelaku Usaha
Restoran/RM
Pelaksanaan Uji
Kompetensi/Sertifikasi
Pelaku Usaha Jasa
Wisata
Pelaksanaan Uji
Kompetensi/Sertifikasi
Pelaku Usaha RHU
Bimbingan Tehnik
Pengelolaan
Keselamatan
Pengunjung Di Usaha
Pariwisata
Peningkatan SDM pada
Obyek Wisata
Pengembangan SDM
Pramuwisata
Pengembangan SDM
Pelaku Usaha
Perjalanan Wisata
Pengembangan SDM
Pelaku Usaha
Akomodasi /
Pembinaan &
pengembangan SDM
pelaku usaha sarana
Akomodasi thd.
Pelayanan Tamu
Pelaksanaan Uji
Kompetensi/Sertifikasi
Pelaku Usaha
Akomodasi
V-69
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
5 63 4
Indikator Kinerja
TujuanTujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kod
eProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi2014 2015 2016
24 - Jml. Peserta 40 100,000,000 120 150,000,000
- Jml. Kegiatan
- Jml. Dok. Kesepakatan 1 1
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1 3
- Jml. Dok.Laporan 1 1
25 - Jml. Peserta 100 200,000,000 40 99,000,000 20 98,650,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1 1 1
- Jml. Dok.Laporan 1 1 1
26 - Jml. Peserta 50 100,000,000 50 118,950,000 40 97,200,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1 1 1
- Jml. Dok.Laporan 1 1 1
27 - Jml. Peserta 35 100,000,000 35 97,650,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1 1
- Jml. Dok.Laporan 1 1
28 - Jml. Peserta 100 100,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1
- Jml. Dok.Laporan 1
29 - Jml. Dokumen 3 100,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1
- Jml. Dok.Laporan 1
30 Travel dialog - Jml. Travel 20 100,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1
- Jml. Dok.Laporan 1
31 - Jml. Peserta 30 98,650,000 9 95,324,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1 1
- Jml. Dok.Laporan 1 1
32 - Jml. Kerja sama 135,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pelaksanaan
- Jml. Dok.Laporan
33 - Jml. Kerja sama
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
34 FamTrip untuk Jurnalis - Jml. Peserta 40 100,000,000
- Jml. Dok (KAK/Juknis) 1
- Jml. Dok. Pengadaan B/J 1
- Jml. Dok.Laporan 1
35 - Jml. Dokumen/Kajian
- Jml. Dok (KAK/Juknis)
- Jml. Dok. Pengadaan B/J
- Jml. Dok.Laporan
Penerapan Sadar
Wisata Terhadap
Masyarakat Sekitar
Daerah Wisata
Peningkatan Kerjasama
Pariwisata dan Budaya
Penyusunan Kajian
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Peningkatan Kerjasama
Promosi Pariwisata
Antar Kab/Kota
Pengembangan SDM
Jasa Wisata /
Peningkatan Kapasitas
Pegawai dan Pelaku
Jasa Wisata
Sosialisasi Klasifikasi
Hotel
Penyusunan Standar
Kelayakan Usaha
Pariwisata
Pengembangan
Ekowisata
Forum Komunikasi
Pengembangan
Pariwisata
Pengembangan SDM
Usaha Outbond
V-70
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
5 63 4
Indikator Kinerja
TujuanTujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kod
eProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(Tahun 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penanggu
ng Jawab
Lokasi2014 2015 2016
14,271,132,000 14,583,240,000 12,040,462,000
V-71
VI-1
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DISBUDPAR YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 bahwa Disbudpar Kabupaten Bogor
menyelenggarakan Urusan Perencanaan.
Masing-masing urusan memiliki indikator yang mengacu pada tujuan
dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Disbudpar dalam
5 tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:
1. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%).
2. Cakupan Organisasi Seni Budaya (%)
3. Cakupan gelar seni (%)
4. Kunjungan wisata Domestik
5. Kunjungan wisata mancanegara
6. Jumlah Daya Tarik Wisata
7. Lama Tinggal Wisatawan
Tabel 6.1. di bawah ini adalah indikator-indikator tersebut di atas
yang disertai dengan target pencapaiannya sampai tahun 2018.
Kondisi Kinerja
pada Awal
periode RPJMD
Tahun 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 9
KEBUDAYAAN
1 Penyelenggaraan festival seni budaya 8 9 9 9
2 Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya 45 45 45 75 144
3 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%) 31 35 35 35 35
4 Jumlah Kajian Seni Budaya 3 - 1 1 8
5 Cakupan Kajian Seni Budaya (%) 20 - 50 40 50
6 Jumlah Sumber daya manusia seni budaya 150 195 215 235 245
7 Cakupan Sumber daya manusia seni budaya (%) 25 25 25 25 25
8 Jumlah Organisasi Seni Budaya 1 1 2 2 2
9 Cakupan Organisasi Seni Budaya (%) 33 33 33 33 33
10 Jumlah grup kesenian 225 230 235 213 225
11 Jumlah gelar seni 77 60 70 80 407
12 Cakupan gelar seni (%) 75 75 75 75 75%
13 Misi kesenian (%) 100 100 100 100 100%
14 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 2 1 1 3 3
15 Jumlah gedung kesenian 1 1 1 1 1
16 Jumlah fasilitasi seni 64 28 - 4 40
17 Cakupan fasilitasi seni (%) 30 30 30 30 30%
PARIWISATA
1 Kunjungan wisata nusantara 4,125,130 4,975,939 4,892,320 8,625,229 -
2 Kunjungan wisata mancanegara 38,536 190,518 166,071 -
3 Jumlah Event pariwisata - - - 3 9
4 Jumlah Pameran Pariwisata 8 6 7 5 7
5 Jumlah Daya Tarik Wisata 43 48 55 69 72
6 Jumlah Restoran/Rumah Makan 235 255 275 360 370
7 Jenis, kelas dan jumlah Rumah Makan (%) 56 39.22 36.36 57 56
8 Jenis, kelas dan jumlah Restoran (%) 44 60.78 63.64 43 44
9 Jumlah Hotel / penginapan 200 205 210 215 225
10 Jenis, kelas dan jumlah Hotel Bintang (%) 8.87 2.44 4.76 5.00 8.00
11 Jenis, kelas dan jumlah Hotel Non Bintang (%) 91.13 97.56 95.24 95.00 92.00
12 Jumlah paket wisata 20 20 30 35 45
13 Jumlah SDM pariwisata bersertifikat nasional 90 110 130 100 250
14 Jumlah bina usaha pelaku usaha pariwisata 300 240 260 330 370
15 PDRB harga berlaku sektor pariwisata (juta Rupiah) 3,396,061.73 3,811,692.51 4,293,745.11 4,787,410.93 -
16 PDRB konstan sektor pariwisata (Juta Rupiah) 2,663,947.25 2,810,330.10 3,040,655.80 3,289,896.80 -
17 Jumlah kerjasama pariwisata 4 4 7 7 9
NO Indikator
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
Tabel 6.1.a
Indikator Kinerja SKPD yabg Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
VI-2
Kondisi Kinerja
pada Awal
periode RPJMD
Tahun 2013 2017 2018
1 2 3 7 8 9
KEBUDAYAAN
1 Cakupan Organisasi Seni Budaya (33%) 33% 33% 33%
2 Persentase benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
Dilindungi (35%)
35% 35% 35%
3 Cakupan Gelar Seni (75%) 75% 75% 75%
PARIWISATA
4 Jumlah kunjungan wisatawan domestik 6,887,000 7,275,000 7,275,000
5 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 213,000 225,000 225,000
6 Jumlah Dayatarik Wisata 478 667 667
7 Lama Tinggal Wisatawan (Hari) 2 2 2
Tabel 6.1.b
Indikator Kinerja SKPD yabg Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO IndikatorTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
VII-1
BAB VII
PENUTUP
Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Bogor Tahun 2013-2018 telah disusun dengan mempedomani
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Resntra ini
akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2017-2018 serta menjadi acuan
dalam penyusunan Renstra Transisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
tahun 2019-2020.
Disamping itu, dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah
Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 yakni mewujudkan Kabupaten
Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia, penyusunan Renstra
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah diarahkan pada upaya untuk
mewujudkan tercapainya visi tersebut hingga akhir periode.
Semoga perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
tahun 2013-2018 ini dapat dipedomani oleh seluruh pemangku
kepentingan terkait.
BUPATI BOGOR
Hj. NURHAYANTI