PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SEMIN …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/144_kecamatan semin/Renstra... · antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SEMIN

TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN SEMIN

TAHUN 2017

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................ i

BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................................................ 21

B. Landasan Hukum ............................................................................................................... 3

C. Maksud dan Tujuan........................................................................................................... 4

D. Sistematika Penulisan ....................................................................................................... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEMIN ...................................... 6

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Semin .............................................. 11

B. Sumber Daya Kecamatan Semin ..................................................................................... 17

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Semin .............................................................................. 21

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Semin......................... 24

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ..... 32

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Semin ....................................................................................................... 32

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... 33

C. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana [ Strategis Kecamatan Semin ........... 38

D. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 39

E. Penentuan Isu-Isu Strategis ............................................................................................ 40

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ......................................................................... 44

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Semin………………………………………….44

B. Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semin dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 48

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN………………………………………………50

A. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Semin ...................................................... 50

B. Kebijakan ........................................................................................................................ 52

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN………………….……………………….53

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .................................. 67

BAB VIIIPENUTUP ……………………………………………………………………………….69

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SEMIN NOMOR /KPTS/2017 TENTANG ATAS KEPUTUSAN REVIU RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SEMIN TAHUN 2016-2021

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SEMIN TAHUN 2016 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang. Pelaksanaan otonomi daerah dengan titik berat pelaksanaan otonomi

daerah secara luas pada daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah ini tugas pokok pemerintahan pada hakekatnya adalah melaksanakan fungsi pelayanan secara lebih optimal kepada masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan tuntutan yuridis konstitusional dalam melaksanakan pembangunan untuk 5 tahun kedepan serta memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

Sebagai dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan Renstra adalah dalam rangka meningkatkan mutu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semin agar lebih bersifat outcome,sebagaimana rekomendasi hasil dari pendampingan dan konsultasi dengan Tim Asistensi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,yang menghasilkan Indikator Kinerja Utama yang baru .

Salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang harus disusun adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renstra PD. Meskipun Renstra PD disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun Renstra – PD disusun harus berpedoman berdasarkan pada RPJMD.

Penyusunan Renstra PD merupakan upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program Perangkat Daerah sehingga makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah. PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan, agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja perangkat.

Renstra PD mengandung strategi yang menggambarkan bagaimana setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

2

1.1.1. Pengertian Renstra Kecamatan Semin

Renstra Kecamatan Semin merupakan dokumen perencanaan jangka menengah atau untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semin. Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis

1.1.2. Fungsi Renstra Kecamatan Semin

Dalam penyelenggaraan pembanguan daerah, fungsi atau manfaat Renstra Kecamatan Semin adalah sebagai berikut : a. untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin

kompleks; b. untuk pengelolaan keberhasilan; c. berorientasi masa depan; d. adaptif; e. pelayanan prima; f. meningkatkan komunikasi; g. menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi; h. meningkatkan produktifitas.

1.1.3. Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Semin

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Semin berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Proses tersebut disusun melalui beberapa tahapan, yaitu : 1. Tahap Persiapan 2. Tahap Perumusan/penyusunan

a. Pengolahan data dan informasi; b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Semin; c. RPJM Kabupaten dan RPJM Propinsi; d. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; e. Perumusan Isu-isu Strategis; f. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Kecamatan Semin; g. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Kecamatan

Semin. 3. Tahap Verifikasi 4. Tahap Penetapan

1.1.4. Keterkaitan Renstra Kecamatan Semin dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Kecamatan Semin disusun berpedoman pada RPJMD, sedangkan RPJMD memperhatikan RPJMNas. RPJMD disusun berpedoman pada RPJP Daerah, sedangkan RPJP Daerah memperhatikan pada RPJPNas. RPJMD kemudian dijabarkan dalam RKPD yang merupakan pedoman penyusunan RAPBD, sedangkan Renstra Kecamatan Semin merupakan pedoman bagi penyusunan Renja Kecamatan Semin tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.

3

Kaitan Renstra Kecamatan Semin dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan dalam bagan berikut:

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Semin Tahun

2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah Sebagaimanan telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNAN

RAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA

SKPD

5 TAHUN

RENJA

SKPDPEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMAN

RKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNAN

RAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRA

SKPD

5 TAHUN

RENJA

SKPDPEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

RENJA PD RENSTRA

PD

4

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-20121.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, sehingga penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai implementasi dari sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah: 1. Sebagai acuan operasional kegiatan terutama pencapaian tujuan akhir

pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semin; 2. Untuk mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan

dan berinteraksi dengan stakeholders (positioning organization); 3. Menyiapkan perubahan secara proaktif dan responsif terhadap

perubahan yang semakin kompleks; 4. Memberikan pemahaman dan kepuasan pelanggan dan pihak-pihak yang

berkepentingan; 5. Memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan

kinerja dan nilai, mendorong proses pengambilan keputusan secara teratur, serta keberhasilan pencapaian tujuan.

1.4 Sistematis Penulisan.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEMIN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan

Semin

2.2 Sumber Daya Kecamatan Semin

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Semin

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Semin

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Semin

3.2 Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Semin

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Semin

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semin dengan

Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN SEMIN

Kecamatan Semin merupakan satu dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Secara geografis terletak dibagian timur laut yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri sehingga merupakan pintu gerbang arus lalu lintas dari Sukoharjo dan Wonogiri ke kota Wonosari. Secara topografis, Kecamatan Semin termasuk dalam Zone Utara atau Zone Batur Agung Timur, sehingga wilayah Semin potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan),

tanaman semusim (padi, palawija), budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak.

Secara geomorfologi wilayah Kecamatan Semin termasuk dalam satuan Perbukitan Seribu (Gunung Sewu). Kecamatan Semin dilalui Sungai Oya dan sungai-sungai kecil yang bermuara di Sungai Oya. Sungai Oya termasuk tipe aliran permanent, sepanjang tahun air mengalir, sedangkan beberapa sungai lain hanya mengalir pada musim penghujan. Kondisi air tanah mencukupi untuk kebutuhan penduduk.

Kondisi alam wilayah Semin mempunyai kemiringan antara 8 – 14 % dan mempunyai ketinggian antara 250 – 900 m diatas permukaan laut. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Semin mempunyai potensi sangat tinggi terhadap bencana banjir, erosi/tanah longsor khususnya pada musim penghujan. Tingkat kesuburan tanah yang ada cukup memberikan harapan bagi masyarakat, terbukti dengan mudah tumbuhnya pepohonan yang ada dilingkungan, baik yang dibudidayakan maupun tumbuh secara alami.

Iklim secara umum sama dengan kondisi di wilayah Kecamatan Semin, dengan curah hujan rata-rata 2.292 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 109 hari.

Secara administrasi Kecamatan Semin memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo Propinsi

Jawa Tengah. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Ngawen.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Karangmojo dan Kecamatan Ponjong.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Pemerintah Kecamatan Semin melayani 10 Desa, yang terdiri dari 116 dusun, 121 RW dan 557 RT, dengan jumlah penduduk seluruhnya 50.723jiwa meliputi 24.556 jiwa laki – laki dan 26.167 jiwa perempuan. Luas daerah sebesar 78,92km2, sehingga tingkat kepadatan penduduk sebesar 643jiwa/Km.

7

Tabel 2.1 Data Desa, Padukuhan, RW, Rt se Kecamatan Semin

No Desa Dusun RW RT

1 Kalitekuk 10 11 49

2 Kemejing 11 11 44

3 Bendung 9 9 36

4 Bulurejo 7 7 34

5 Sumberejo 16 16 64

6 Candirejo 9 10 55

7 Rejosari 15 15 65

8 Karangsari 13 13 72

9 Pundungsari 10 10 49

10 Semin 16 19 89

JUMLAH 116 121 557

Sumber: Data Kecamatan Semin 2015

Tabel 2.2 Luas Desa di Kecamatan Semin

No Desa Luas Area ( Km ) Prosentase ( % )

1 Semin 12,02 15,23

2 Kalitekuk 7,22 9,15

3 Pundungsari 7,28 9,22

4 Karangsari 9,38 11,89

5 Rejosari 9,52 12,06

6 Sumberejo 8,91 11,29

7 Candirejo 11,12 14,09

8 Bendung 4,96 6,28

9 Kemejing 4,40 5,58

10 Bulurejo 4,11 5,21

78,92 100,00

Sumber Data : Kecamatan Semin dalam Angka 2015

Tabel 2.3 Luas Lahan Menurut Penggunaan

Penggunaan Lahan Luas Area (Ha) Prosentase(%)

1. LAHAN PERTANIAN

1.1. Lahan Sawah 1.943 24,62

a. Irigasi Teknis - -

b. Irigasi Setengah Teknis 275 3,48

c. Irigasi Sederhana 76 0,96

d. Irigasi Desa/non PU - -

e. Tadah Hujan 1.592 20,17

f. Lainya ( polder,rembesan,dll ) - -

1.2. Lahan Bukan Sawah 3.899 49,40

a. Tegal/Kebun 3.492 44,25

b. Ladang/huma - -

c. Perkebunan - -

d. Ditanami pohon/hutan rakyat 117 1,48

e. Kolam/tebat/empang - -

f. Lainnya(pekarangan yg ditanami,dll) 290 3,67

2.LAHAN BUKAN PERTANIAN 2.050 25,98

a. Rumah,bangunan & halaman sekitar 1671 21,17

b. Hutan Negara 123 1,56

8

b. Lainnya (jalan, sungai, lahan

tandus, dll)

256 3,24

Jumlah 7.892 100

Sumber Data : Kecamatan Semin dalam Angka 2015

Tabel 2.4 Luas Panen,Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Sawah

Menurut Desa di Kecamatan Semin

No Nama Desa Luas Panen (ha ) Produksi ( Ton ) Rata-rata Produksi (Kw/Ha)

1 Kalitekuk 286 1.444,29 50,50

2 Kemejing 178 990,25 55,63

3 Semin 626 4.950,92 79,09

4 Pundungsari 353 1.897,37 53,75

5 Karangsari 654 3.895,52 59,56

6 Rejosari 393 1.991,10 50,66

7 Bulurejo 164 894,10 54,52

8 Bendung 176 994,06 56,48

9 Sumberejo 302 1.856,70 61,48

10 Candirejo 686 4.219,36 60,59

Jumlah 3.818 23.133,67 60,59

Sumber Data : BPP Kecamatan Semin 2014

Tabel 2.5

Luas Panen,Produksi dan Rata-rata Produksi Ubi Kayu Menurut Desa di Kecamatan Semin


1 Kalitekuk 527 4.226,48 80,26

2 Kemejing 340 3.333,72 98,18

3 Semin 847 9.761,62 115,21

4 Pundungsari 473 5.508,39 116,42

5 Karangsari 822 9.658,60 117,48

6 Rejosari 726 8.599,73 118,41

7 Bulurejo 242 2.751,66 113,67

8 Bendung 314 3.637,74 115,71

9 Sumberejo 428 5.095,29 119,17

10 Candirejo 786 8.752,62 111,36

Jumlah 5505 61.325,84 111,40


Tabel 2.6 Luas Panen,Produksi dan Rata-rata Produksi Jagung



1 Kalitekuk 416 1.660,37 39,88

2 Kemejing 259 1.023,62 39,55

3 Semin 853 3.129,77 36,71

4 Pundungsari 415 1.561,13 37,66

5 Karangsari 541 2.093,47 38,68

6 Rejosari 767 2.810,09 36,61

9

7 Bulurejo 331 1.279,69 38,63

8 Bendung 395 1.605,97 40,70

9 Sumberejo 572 2.344,42 40,99

10 Candirejo 990 3.523,46 35,59

Jumlah 5539 21.031,98 37,97


Tabel 2.7 Luas Panen,Produksi dan Rata-rata Produksi Kedelai



1 Kalitekuk 161 252,58 15,66

2 Kemejing 98 111,29 11,33

3 Semin 406 537,06 13,24

4 Pundungsari 231 361,74 15,67

5 Karangsari 269 420,64 15,65

6 Rejosari 339 490,10 14,45

7 Bulurejo 135 210,88 15,65

8 Bendung 145 226,93 15,67

9 Sumberejo 340 556,26 16,37

10 Candirejo 330 437,43 13,24

Jumlah 2454 3.604,90 14,69


Tabel 2.8 Luas Panen,Produksi dan Rata-rata Produksi Kacang Tanah



1 Kalitekuk 207,64 221,45 10,67

2 Kemejing 150,93 146,48 9,71

3 Semin 335,50 422,18 12,58

4 Pundungsari 162,46 169,76 10,45

5 Karangsari 295,12 309,65 10,49

6 Rejosari 231,67 229,27 9,90

7 Bulurejo 109,59 96,89 8,84

8 Bendung 142,27 151,25 10,63

9 Sumberejo 73,06 64,72 8,86

10 Candirejo 204,76 219,80 10,73

Jumlah 1.913,00 2.031,45 10,62


Tabel 2.9 Banyaknya Populasi Ternak Besar

Menurut Jenisnya di Kecamatan Semin

No Nama Desa Sapi Perah Sapi Biasa Kerbau Kuda

1 Kalitekuk - 836 - -

2 Kemejing - 611 - -

3 Semin - 1508 - -

4 Pundungsari - 929 - -

5 Karangsari - 1075 - -

6 Rejosari - 937 - -

10

7 Bulurejo - 389 - -

8 Bendung - 716 - -

9 Sumberejo - 1019 - -

10 Candirejo - 992 - -

Jumlah - 9.011 - -

Sumber Data : Kecamatan Semin dalam angka 2014

Tabel 2.10

Banyaknya Populasi Ternak Kecil Menurut Jenisnya di Kecamatan Semin

No Nama Desa Kambing Domba Babi

1 Kalitekuk 615 94 -

2 Kemejing 825 160 -

3 Semin 1102 273 -

4 Pundungsari 738 175 -

5 Karangsari 685 294 -

6 Rejosari 1061 175 -

7 Bulurejo 286 294 -

8 Bendung 668 320 -

9 Sumberejo 866 254 -

10 Candirejo 1684 204 -

Jumlah 8.530 2.243 -


Tabel 2.11 Banyaknya Populasi Unggas

Menurut Jenisnya di Kecamatan Semin

No Nama Desa Ayam Kampung Ayam Ras Itik/Bebek

1 Kalitekuk 9.469 13 9.469

2 Kemejing 3.147 31 3.147

3 Semin 5.497 75 5.497

4 Pundungsari 4.466 66 4.466

5 Karangsari 6.942 16 6.942

6 Rejosari 1.083 93 1.083

7 Bulurejo 10.658 63 10.658

8 Bendung 4.474 87 4.474

9 Sumberejo 8.536 66 8.536

10 Candirejo 20.581 101 20.581

Jumlah 74.852 610 74.852


Tabel 2.12

Banyaknya Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Menurut Desa dan Status Sekolah Di Kecamatan Semin

No Nama Desa TK SD+MI SLTP SLTA AK/PT

1 Kalitekuk 3 3 - - -

2 Kemejing 2 3 1 - -

3 Semin 4 9 2 1 -

4 Pundungsari 3 4 4 2 -

5 Karangsari 2 5 - - -

6 Rejosari 4 6 1 - -

11

7 Bulurejo 2 3 - 1 -

8 Bendung 4 3 1 - -

9 Sumberejo 4 4 - - -

10 Candirejo 5 7 1 - -

Jumlah 33 47 10 4

Sumber data:UPT Dinas pendidikan Kecamatan Semin 2015

Tabel 2.13 Sarana Kesehatan di Kecamatan Semin

No Puskesmas Pustu Desa yang dilayani

Rawat Inap

UGD Balai

Pengobatan Swasta

1 Puskesmas Semin I

4 6 Desa terdiri : 1. Kalitekuk 2. Bendung 3. Bulurejo 4. Semin 5. Kemejing 6. Pundungsari

1 1 3

2 Puskesmas Semin II

3 4 Desa terdiri: 1. Rejosari 2. Karangsari 3. Sumberejo 4. Candirejo

1 1

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Semin.

Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan. Kedudukan Kecamatan Semin dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun struktur organisasi Kecamatan Semin terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Camat

2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari

Subbagian-subbagian

3. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Kecamatan Semin terdiri dari :

1. Camat

2. Sekretariat yang membawahi :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

b. Subbagian Umum

3. Seksi Tata Pemerintahan

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

7. Seksi Pelayanan Umum

8. Kelompok Jabatan Fungsional

12

Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, tugas pokok Camat Semin adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Camat Semin mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;

6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan; 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;

9. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

10. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Uraian tugas dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

CAMAT

Sekretaris Camat

Seksi Tata

Pemerintahan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Seksi

Ketentraman dan Ketertiban

Umum

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

Seksi

Kesejahteraan Sosial

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Umum

Seksi

PelayananUmum

13

2.1.1 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Camat yang berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana kegiatan sekretariat; 2. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis

kecamatan ; 3. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis,

rencana kerja, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan; 4. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas unit-unit organisasi di

lingkungan kecamatan; 5. penyusunan rencana kerja sama; 6. penyusunan perjanjian kinerja kecamatan; 7. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan; 8. pelaksanaan analisis dan penyajian data di kecamatan; 9. penerapan dan pengembangan sistem informasi di kecamatan; 10. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak

pelaksanaan program dan kegiatan; 11. penyusunan laporan kinerja kecamatan; 12. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern kecamatan; 13. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan

kecamatan; 14. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan

kecamatan; 15. penyiapan bahan dan penatausahaan kecamatan; 16. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan,

administrasi umum, perpustakaan , kerumahtanggaan , sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;

17. pelayanan adminstrasi dan fungsional; 18. penyelenggaraan system pengendalian intern kecamatan; 19. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan 20. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

sekretariat.

Sekretariat terdiri dari subbagian-subagian, dan masing masing mempunyai tugas sebagai berikut : a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan keuangan;

4. menyusun rancangan kebijakan umum dinas; 5. melaksanakan analisis dan penyajian data; 6. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi

pembangunan di bidang perencanaan dan keuangan; 7. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan

kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran kecamatan;

14

8. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;

9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;

10. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan kecamatan; 11. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan

kecamatan; 12. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan

kecamatan; 13. menyusun laporan keuangan; 14. mengelola administrasi pendapatan; 15. menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan; 16. menyusun laporan kinerja kecamatan; 17. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian

Perencanaan dan Keuangan; 18. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan, dan; 19. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Subbagian Umum mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan Subbag Umum; 2. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum; 3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian

Umum; 4. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan

perundang-undangan; 5. mengelola surat-menyurat dan kearsipan; 6. melaksanakan pengendalian internal kecamatan; 7. menyusun rincian tugas kecamatan; 8. mengelola urusan rumah tangga; 9. mengelola barang milik daerah; 10. mengelola perpustakaan dinas; 11. melaksanakan hubungan masyarakat; 12. 13

menyusun rencana kerjasama; melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik kecamatan;

14. melaksanakan urusan ketatalaksanaan; 15. mengelola perjalanan dinas; 16. 17.

menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan komptensi pegawai; memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;

18. melaksanakan pegembangan kepegawaian; 19. menyelenggarakan analisis jabatan; 20. mengelola tata usaha kepegawaian; 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

menganalisis beban kerja; menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai; melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan; menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai; menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Umum; menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang administrasi umum;dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

2.1.2 Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

15

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; 2. merumuskan kebijakan teknis di bidang Tata Pemerintahan; 3. 4.

menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Tata Pemerintahan; menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Pemerintahan;

5. menyusun rencana operasional di bidang Tata Pemerintahan; 6. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Tata

Pemerintahan; 7. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian

kebijakan pemanfaatan tata ruang; 8.

9.

menyelenggarakan koordinasi di bidang Tata Pemerintahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

10. menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan; 11. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa; 12. melaksanakan pembinaan badan pemusyawaratan desa; 13. melaksanakan pembinaan Kepala Desa dan perangkat desa; 14. melaksanakan pembinaan fasilitasi pengisian Kepala Desa dan

perangkat desa; 15. 16.

melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa; melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan desa;

17. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh desa;

18. melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar desa;

19. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;

20. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa;

21. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Tata Pemerintahan;

22. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Tata Pemerintahan;dan

23. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan.

2.1.3 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Umum; 2. merumuskan kebijakan teknis di bidang Ketentraman dan

Ketertiban Umum; 3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum; 4. menyusun rencana operasional di bidang Ketentraman dan

Ketertiban Umum; 5. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

Ketentraman dan Ketertiban Umum; 6. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan

pencegahan bencana; 7. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan; 8. menyelenggarakan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan

bangsa;

16

9. menyelenggarakan koordinasi di bidang ketentraman dan Ketertiban Umum dengan instansi vertical dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;

10. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

11. 12.

menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan

13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

2.1.4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2. merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

4. menyusun rencana operasional di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

5. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

6. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

7. menyelenggarakan koordinasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

8. menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;

9. melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup;

10. melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat; 11 melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan

potensi desa; 12. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;

13. melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi program pembangunan desa;

14 menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

15. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

16. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2.1.5 Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial; 2. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial; 3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi

Kesejahteraan Sosial; 4. menyusun rencana operasional di bidang Kesejahteraan Sosial;

17

5. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang Kesejahteraan Sosial;

6. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pendidikan dan kebudayaan;

7. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan di bidang kesehatan; 8. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian

keluarga berencana; 9. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan

kesejahteraan sosial; 10. menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan; 11 menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian

tenaga kerja dan transmigrasi; 12. menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian dan

penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat

adiktif lainnya; 13. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan

pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga; 14 menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan

kemasyarakatan; 15. menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial

dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

16. melaksanakan fasilitasi penanganan bencana; 17. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial; 18. 19.

menyelanggarakan sistem pengendalian intern Seksi Kesejahteraan Sosial; menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesejahteraan social; dan

20. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;

2.1.6 Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum; 2. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum; 3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pelayanan

Umum; 4. menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum; 5. melaksanakan pelayanan umum; 6. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan; 7. melaksanakan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi

vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya; 8. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pelayanan

Umum 9. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional di bidang pelayanan umum; dan 10. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi

Pelayanan Umum

2.2 Sumber Daya Kecamatan Semin

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, didukung dengan pegawai sebanyak 21 orang PNS pada Bulan Mei Tahun 2017. Adapun data jumlah PNS dari tahun 2012-2016 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

18

Tabel 2.14

Jumlah Pegawai Kecamatan Semin

No Tahun Jumlah Pegawai

1 2012 28

2 2013 26

3 2014 27

4 2015 27

5 2016 26

6 2017 21

Sumber : Data Kecamatan Semin 2017

Adapun jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kecamatan Semin

pada tahun 2017 sebanyak 8 jabatan, terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon IVa= 4 jabatan, eselon IVb = 2 jabatan.

Sedangkan komposisi pegawai Kecamatan Semin berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15

Data Pegawai Kecamatan Semin Menurut Golongan/Pangkat

No

Nama Instansi

JML PNS

Golongan Ruang

II III IV

A b c D a b c d A b c d

1. Camat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2. Sekretaris Camat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

3. Seksi Tapem 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

4. Seksi Trantib 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

5. Seksi Kesos 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

6. Seksi PMD 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

7. Seksi Pelayanan Umum

3

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

8. Subbag.Perenc.& Keu 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

9. Subbag. Umum 4 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Jumlah 21 0 1 5 1 0 4 3 3 3 1 0 0

Sumber: Data Kecamatan Semin 2017.

Tabel 2.16 Data Pegawai Kecamatan Semin

Menurut Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Keterangan

1. Pascasarjana (S-2) 2

2. Sarjana (S-1) 9

3. Diploma III 1

4. SLTA/sederajat 9

Jumlah 21


Secara kuantitas memang sudah mencukupi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing- masing. Namun hambatannya banyak pegawai yang motivasi kerjanya berkurang karena memasuki masa pre- pensiun.

19

Tabel 2.17

Data Asset Kecamatan Semin

No Jenis Barang Jumlah Tahun

Perolehan Harga

Keterangan

B RR RB

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tanah Kec, Semin 1 bidang 1970 5.000 B

2 Tanah Rumah Dinas 1 bidang 1912 20.000 B

3 Gedung Rumdin Camat

1 2011 146.189.000 B

4 Gedung Kantor Kec.Semin baru

1 2013 1.456.193.193,92 B

5 Mobil Avanza 1 2013 175.048.900 B

6 Sepeda Motor Kirana 1 2004 11.000.000 B

7 Sepeda Motor Supra 1 2012 13.891.500 B





12 Sepeda Motor Yupiter 2 2017 32.900.000 B

13 Mesin Ketik Manual Standar

1 2017 2.500.000 B


1 2014 1.700.000 B


1 2008 2.600.000 B

16 Filling Besi/Metal 2 1998 1.300.000 B




20 Brangkas 1 1994 200.000 B

21 Layar Overhead 1 2015 1.000.000 B

22 Lemari Kayu 1 2014 2.000.000 B

23 Lemari Kayu 1 2016 3.000.000 B

24 Zice 1 1998 555.000 B

25 Zice 1 2005 850.000 B

26 Zice 1 2006 1.800.000 B

27 Zice 1 2013 2.300.000 B

28 Meja Rapat 10 2013 11.000.000 B

29 Meja Rapat 10 2014 11.000.000 B

30 Meja Resepsion 1 2007 2.400.000 B

31 Meja Resepsion 1 2008 2.500.000 B

32 Meja Resepsion 2 2015 6.700.000 B

33 Kursi Rapat 20 2005 4.736.000 B

34 Kursi Rapat 50 2013 18.750.000 B

35 Kursi Rapat 30 2014 11.850.000 B

36 Kursi Rapat 25 2017 10.000.000 B

37 Kursi Putar 4 2017 4.000.000 B

38 Kursi Putar 5 2013 3.750.000 B

39 Kursi Putar 2 2011 1.960.000 B

40 Meja Komputer 1 2011 465.000 B

41 Kursi Tunggu 2 2017 3.400.000 B

42 Kursi Tunggu 3 2014 2.100.000 B

43 AC Unit 1 2012 4.500.000 B

44 AC Unit 2 2016 10.000.000 B

20

45 Kipas Angin 2 2014 680.000 B

46 Kipas Angin 1 2006 420.000 B

47 Kipas Angin 1 2015 600.000 B

48 Kipas Angin 2 2015 1.600.000 B

49 Kipas Angin 1 2017 800.000 B

50 Karaoke 1 2004 2.500.000 RR

51 Stabilizer 3 2017 2.700.000 B

52 UPS 3 2015 1.500.000 B

53 UPS 2 2016 1.000.000 B

54 Dispencer 1 2011 475.000 B

55 Mimbar/Podium 1 2013 1.500.000 B

56 Computer Unit Personal

1 2014 4.500.000 B


1 2013 5.000.000 B


1 2011 6.601.888 B


1 2008 9.900.000 B


1 2017 5.263.300 B

61 Lap Top 1 2015 4.500.000 B

62 Lap Top 1 2016 7.000.000 B

63 Lap Top 1 2010 7.558.918 B

64 Lap Top 1 2017 7.000.000 B

65 Printer 1 2010 608.772 B

66 Printer 1 2011 710.310 B

67 Printer 1 2014 1.000.000 B

68 Printer 1 2011 1.507.999 B

69 Printer 1 2015 750.000 B

70 Printer 1 2015 1.000.000 B

71 Printer 1 2016 2.000.000 B

72 Printer 2 2017 4.491.450 B

73 Meja Kerja Pejabat 1 1994 250.000 B

74 Meja Kerja Pejabat 1 2014 1.800.000 B

75 Proyektor+Attachment 1 2016 7.000.000 B

76 Proyektor+Attachment 1 2011 10.514.420 B

77 Kamera Digital 1 2015 5.000.000 B

78 Sound sistem 1 2015 1.000.000 B

79 Sound sistem 1 2014 4.050.000 B

80 Unit Transceiver Stationary

1 1981 2.000.000 B

81 Jaringan Distribusi Listrik

1 2011 9.277.500 B

JUMLAH 2.158.933.050,92


Dari Tabel data Aset Kecamatan Semin dapat dianalisa sebagai berikut : 1. Gedung Kantor yang baru dengan kondisi baik tetapi masih adanya

kekurangan ruangan untuk beberapa seksi dan instansi terkait.

2. Untuk sarana kendaraan operasional perlu adanya penambahan.

3. Kebutuhan mebelair masih kurang dan perlu adanya penambahan maupun

peningkatan jenis mebelair sesuai dengan kebutuhan ruangan dan

penggunaan.

21

4. Untuk alat – alat Teknologi Informasi masih belum memenuhi kebutuhan

karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Semin.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gunungkidul, kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah kecamatan mencakup bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa, bidang

ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayanan masyarakat. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh Seksi yang berkaitan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk pelayanan masyarakat diampu oleh Seksi Pelayanan Umum melalui Pelayanan Satu Pintu di kecamatan.

Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Semin terdiri dari : 1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK); 3. Pelayanan Dispensasi Nikah; 4. Pelayanan Legalisasi Surat Pindah Datang Penduduk; 5. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

22

Analisa terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Semin

Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Indikator pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat target yang

ditetapkan sebesar 77,79 point capaian kinerja yang ada mencapai

78,00 poin atinya bahwa masyarakat kecamatan Semin pada periode

tahun 2010-2015 merasa puas dengan pelayanan yang telah

dilakukan.

2. Indikator yang kedua adalah tentang Kualitas Manajemen

Pemerintahan Desa target yang ditentukan adalah 100 poin capaian

kinerja yang dicapai adalah 100 poin dengan demikian artinya bahwa

Manajemen Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Ngawen telah

berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

3. Indikator yang ketiga belum bisa memenuhi target yang ditentukan

dari target 100 poin, capaian kinerjanya 90 poin.

4. Bahwa dari tahun ke tahun anggaran pada SKPD Kecamatan Semin

terjadi Walaupun ada kenaikan anggaran SKPD bisa merealisasikan

anggaran yang ada walaupun tidak semuanya bisa 100 %, tapi target

kinerja bisa tercapai.

Hasil dari Capaian Kinerja Pelayanan dapat dilihat seperti pada tabel

di bawah ini :

23

Tabel 2.18 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Semin

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015

No Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target

Target Renstra SKPD tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada

Tahun ke- Keteranga

n

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1

Indeks Kepuasan Masyarakat

77,79 73,90 73,95 76,35 76,70 77,79 73,90 73,95 76,35 76,70 78,00 1 1 1 1 1

IKU

2

Indek Kualitas Pemerintahan Desa

100 80 85 90 95 100 80 85 90 95 100 1 1 1 1 1

IKU

3

Prosentase Penurunan angka kriminalitas

100 60 70 80 90 100 60 70 80 85 90 1 1 1 1 1

IKU

24

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Semin.

Tantangan Seksi Tata Pemerintahan dalam mengembangkan

pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa adalah adanya beberapa

ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah daerah yang berupa Peraturan

Daerah maupun Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati, sehingga

menyulitkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Masih kurangnya

pembinaan teknis pengelolaan keuangan desa dari Kabupaten ke Kecamatan,

sehingga masih minimnya pengetahuan aparat Seksi Tata Pemerintahan dalam

membina pengelolaan keuangan Desa. Adapun peluang yang dimiliki yaitu

adanya anggaran Kecamatan Semin yang dimiliki untuk melaksanakan

kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa, adanya peningkatan

kemampuan sumber daya keuangan desa dan sumber daya manusia di desa.

Tantangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dalam

mengembangkan pelayanan peningkatan keamanan, ketenteraman, dan

ketertiban masyarakat adalah masih minimnya data-data potensi wilayah

rawan bencana secara lengkap, detail, valid, dan modern. Selain itu sarana dan

prasarana dalam mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan bencana

dan tindak kriminal juga masih terbatas. Adapun peluang yang dimiliki yaitu

adanya anggaran Kecamatan Semin yang dimiliki untuk melaksanakan

kegiatan peningkatan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat,

adanya anggota Linmas/Hansip di setiap desa dapat membantu menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Semin.

Tantangan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam

mengembangkan pelayanan peningkatan partisipasi masyarakat adalah skema

Musyarawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang ada masih

belum dapat mengakomodir perencanaan dari tingkat desa dan kecamatan

agar selaras dengan perencanaan yang dilakukan oleh OPD tingkat kabupaten.

Sehingga pada saat dituangkan dalam rencana kerja maupun Dokumen

Pelaksanaan Anggaran tidak dapat terlaksana sesuai dengan usulan. Adapun

peluang yang dimiliki yaitu adanya anggaran Kecamatan Semin yang dimiliki

untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, skema yang

ada sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, artinya peningkatan peran

masyarakat dan stakeholder baik dari perencanaan, pelaksanaan, maupun

evaluasi sudah semakin meningkat.

Tantangan Seksi Kesejahteraan Sosial dalam mengembangkan

pelayanan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah data-data mengenai

keluarga miskin dan pengangguran masih belum sinkron antar OPD maupun

antar lembaga-lembaga pemilik data, misalnya data yang dimiliki BPS,

25

BPPPAKBPMD, Dinas Kesehatan, Bappeda, maupun Desa, sehingga seringkali

terjadi kesulitan dalam penanganan permasalahan pada masyarakat miskin

seperti kesehatan, pendidikan, dan lain lain. Adapun peluang yang dimiliki

yaitu adanya sumber dana yang mencukupi baik dari Pemerintah Pusat,

Propinsi, maupun Kabupaten dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

melalui berbagai program.

Sedangkan tantangan dalam mengembangkan pelayanan satu pintu

adalah pelayanan kependudukan yang berupa KTP dan KK merupakan

kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang

menempatkan operatornya di kecamatan. Sedangkan petugas administrasi

pelayanan hingga saat ini adalah pegawai kecamatan yang diberbantukan. Jadi

apabila terjadi permasalahan dalam pelayanan, seharusnya menjadi

tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tetapi pada

akhirnya menjadi tanggungjawab kecamatan. Adapun peluang yang dimiliki

adalah adanya koordinasi antara Kecamatan Semin dengan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan kegiatan

kependudukan.

Tantangan dan peluang pelayanan Kecamatan Semin dapat dilihat dari

Program/kegiatan beserta anggaran yang dimiliki pada lampiran tabel 2.19.

terlampir:

26

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat

menyurat

800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 797.000 800.000 800.000 799.000 100% 100% 100% 100% 100% - -

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

9.450.000 7.975.000 9.450.000 9.450.000 9.450.000

5.931.609

6.851.587 8.160.702 8.571.583 8.605.335 63% 86% 86% 91% 91% - -

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

- - 1.000.000 1.000.000 1.375.000

-

- 834.800 747.400 1.185.900 0% 0% 83% 75% 86% 273.438 273.438

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

8.100.000 12.300.000 12.300.000 12.300.000 12.300.000 8.100.000

12.300.000 12.300.000 12.175.000 12.300.000 100% 100% 100% 99% 100% 1.050.000 1.050.000

Penyediaan jasa kebersihan

kantor800.000 1.000.000 - - - 800.000 700.000 - - - 100% 70% 0% 0% 0% (200.000) (200.000)

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

1.900.000 2.700.000 2.700.000 2.550.000 2.100.000 1.899.500

2.168.000 2.695.000 2.521.000 2.100.000 80% 100% 99% 100% 134.375 134.375

Penyediaan alat tulis

kantor

3.000.000 3.150.000 3.200.000 3.500.000 3.500.000 2.999.600

3.150.000 3.200.000 3.500.000 3.499.500 100% 100% 100% 100% 100% 125.000 125.000

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

3.500.000 4.150.000 4.140.000 4.000.000 4.500.000 3.499.125

4.143.300 4.140.000 3.996.750 4.500.000 100% 100% 100% 100% 100% 156.250 156.250

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.000.000 10.277.500 1.000.000 1.000.000 1.250.000

995.900

10.276.500 1.000.000 1.000.000 1.242.500 100% 100% 100% 100% 99% 15.625 15.625

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

13.375.000 13.950.000 5.000.000 7.100.000 14.500.000 12.145.000

13.780.000 4.500.000 6.960.000 11.930.000 91% 99% 90% 98% 82% (1.106.250) (1.106.250)

Penyediaan peralatan rumah

tangga

- - 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -

- 1.000.000 996.000 1.000.000 0% 0% 100% 1,0 1,0 250.000 250.000

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan dan

perundang-undangan

900.000 960.000 960.000 960.000 1.200.000 780.000 780.000 890.000 910.000 1.147.500 87% 81% 93% 95% 96% 30.000 30.000

(1)

Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Tabel 2.19

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Semin

Tahun 2010-2015

Kode

Rekening

PROGRAM dan

KEGIATAN **)

Rasio antara Realisasi dan

anggaran tahun ke-Rata2 Pertumbuhan

27

Penyediaan makanan dan

minuman

2.250.000 2.450.000 3.450.000 3.800.000 3.070.000 1.526.000 1.500.000

2.583.000 2.896.000 2.812.000 68% 61% 75% 76% 92% 341.875 341.875

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

4.640.000 5.410.000 5.830.000 6.550.000 6.500.000

4.630.000 5.380.000

5.820.000 6.550.000 6.470.000 100% 99% 100% 100% 100% 474.375 474.375

- Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

-

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

18.000.000 16.220.000 15.850.000 19.600.000 18.100.000 17.985.000 12.246.700 14.554.772 16.986.697 17.649.006 100% 76% 92% 87% 98% 306.250 306.250

Pengadaan meubelair - 6.200.000 - 40.650.000 29.250.000 - 5.860.000 - 38.050.000 28.750.000 0% 95% 0% 94% 98% 9.450.000

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

- - - - 4.500.000 - - - - 4.500.000 0% 0% 0% 100% 281.250 281.250


rumdin

- 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.540.000 - - 1.421.500 1.381.000 1.540.000 0% 0% 95% 92% 100% 377.500


gedung kantor

2.250.000 17.225.000 3.800.000 3.000.000 15.500.000 2.198.000 16.954.000 3.794.000 3.000.000 15.500.000 98% 98% 100% 100% 100% 968.750 968.750


meubelair

1.450.000 - 2.500.000 1.500.000 1.560.000 1.018.000 - 1.061.500 1.337.000 1.560.000 70% 0% 42% 89% 100% 16.250 16.250

- Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaan mesin/kartu

absensi

- 4.000.000 - - - - 3.886.000 - - - 0% 97% 0% 0% 0% - -

Program peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Penyusunan analisis beban

kerja

- - 2.970.000 - - - - 2.631.050 - - 0% 0% 89% 0% 0% - -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

-

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 999.500 1.000.000 998.800 1.498.800 1.497.000 100% 100% 100% 100% 100% 125.000 125.000

28

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 498.000 500.000 500.000 500.000 500.000 487.500 500.000 498.250 497.000 466.300 98% 100% 100% 99% 93% 500

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.923.000 2.000.000 1.999.600 1.999.300 2.000.000 96% 100% 100% 100% 0% -

Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ - 4.750.000 4.600.000 - 2.520.000 - 4.738.900 4.599.750 - 2.519.800 0% 100% 100% 0% 0% 157.500

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Penyusunan rencana strategis SKPD 1.750.000 - - 3.000.000 - 1.575.000 - - 2.700.000 - 90% 0% 0% 0% 0% 125.000

Penyusunan rencana kerja SKPD 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.475.000 2.700.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.473.050 2.700.000 100% 100% 100% 100% 0% 257.813

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian

program kegiatan SKPD

- 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 - 2.499.250 2.500.000 2.499.100 1.999.875 0% 100% 100% 100% 100% 593.750

Penyusunan Indeks kepuasan masyarakat (

IKM )

- - - 3.000.000 2.500.000 - - - 2.865.100 2.500.000 0% 0% 0% 96% 100% 718.750

Fasilitasi pelayanan publik terpadu - - - - 3.190.000 - - - - 3.187.750 0% 0% 0% 0% 0% 199.375

Pengendalian internal SKPD - - - - 3.470.000 - - - - 3.459.000 0% 0% 0% 0% 0% 216.875

Program Pengembangan Otonomi daerah dan

Desa

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 13.700.000 15.500.000 7.500.000 15.000.000 14.500.000 13.673.550 14.180.000 7.500.000 15.000.000 14.500.000 100% 91% 100% 100% 100% 293.750

Program Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Pembinaan Pelayanan Publik Terpadu 5.000.000 31.395.000 37.895.000 3.670.000 - 2.890.000 30.678.200 34.519.273 3.665.875 - 58% 98% 91% 100% 0% (561.875)

Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang

APB Desa

2.895.000 3.850.000 5.000.000 - - 2.895.000 3.850.000 4.990.000 - - 100% 100% 100% 0% 0% (723.750)

Fasilitasi Penyusunan siklus tahunan desa - 3.500.000 5.000.000 13.000.000 14.000.000 - 3.495.000 5.000.000 12.990.000 14.000.000 0% 100% 100% 100% 100% 3.312.500

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD - 3.625.000 5.000.000 - - - 2.875.000 5.000.000 - - 0% 79% 100% 0% 0% -

Program Pelayanan dan Rehabilitasi


Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan - - - - 5.000.000 - - - - 4.965.000 0% 0% 0% 0% 99% 312.500

29

Program Pengembangan

Data/Informasi

Pendataan keluarga miskin dan

pengangguran

12.775.000 14.780.000 - - - 12.775.000 14.780.000 - - - 100% 100% 0% 0% 0% (3.193.750)

Program Pelayanan Rehabilitasi dan


Penanganan masalah masalah strategis

yang menyangkut tanggap darurat dan

kejadian luar biasa

3.165.000 3.660.000 - - - 3.165.000 3.660.000 - - - 100% 100% 0% 0% 0% (791.250)

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif UKM

Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil

produksi

3.045.000 - 3.000.000 - - 3.045.000 - 3.000.000 - - 100% 0% 100% 0% 0% (761.250)

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah - 2.000.000 - - 3.000.000 - 1.800.000 - - 3.000.000 0% 90% 0% 0% 100% 187.500

Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Pembinaan organisasi pemuda - - 2.000.000 3.250.000 3.000.000 - - 1.990.000 3.250.000 2.990.000 0% 0% 100% 100% 100% 796.875

Pembentukan Paskibraka 8.260.000 5.500.000 8.575.000 6.000.000 11.940.000 8.260.000 5.500.000 8.575.000 6.000.000 11.940.000 100% 100% 100% 100% 100% (193.750)

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

- 5.975.000 3.000.000 3.700.000 6.000.000 - 5.975.000 3.000.000 3.700.000 6.000.000 0% 100% 100% 100% 100% 1.068.750

Program Peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan

Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan

tenaga kerja perempuan

- - 2.500.000 - - - - 2.500.000 - - 0% 0% 100% 0% 0% -

Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan - - 4.000.000 3.500.000 2.500.000 - - 3.990.000 3.500.000 2.500.000 0% 0% 100% 100% 100% 812.500

30

Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

-

Peny iapan tenaga pengendali

keamananan dan kenyamanan

lingkungan

6.340.000 6.500.000 - 3.500.000 3.780.000 6.340.000 6.500.000 - 3.495.000 3.770.000 100% 100% 0% 100% 100% (692.500) (692.500)

Pengendalian keamanan

lingkungan

5.860.000 7.000.000 3.000.000 7.000.000 7.140.000 5.860.000 7.000.000 3.000.000 6.990.000 7.140.000 100% 100% 100% 100% 100% 293.750 293.750

-

Program Pemeliharaan

Kantrantibnas & Pencegahan

Tindak Kriminal

-

Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan

siskamawakarsa di daerah

- - 3.000.000 - - - 2.980.000 - 0% 0% 99% 0% 0% - -

Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana Alam

-

Pemantauan dan penyebarluasan

informasi bencana alam

2.260.000 3.500.000 2.500.000 4.220.000 4.500.000 2.260.000 3.500.000 2.480.000 4.220.000 4.500.000 100% 100% 99% 100% 100% 507.500 507.500

-

Program Peningkatan partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

5.375.000 8.285.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000 5.375.000 8.285.000 4.990.000 6.490.000 7.000.000 100% 100% 100% 100% 100% 312.500 312.500

Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

2.505.000 3.015.000 - 2.400.000 4.000.000 2.505.000 3.015.000 - 2.400.000 4.000.000 100% 100% 0% 100% 100% 73.750 73.750

Koordinasi dan Fasilitasi bulan bakti

gotong royong

3.840.000 3.995.000 3.000.000 2.000.000 2.500.000 3.840.000 3.840.000 3.000.000 2.000.000 2.500.000 100% 96% 100% 100% 100% (428.750) (428.750)

Evaluasi pembangunan desa 6.475.000 7.575.000 3.000.000 7.500.000 7.500.000 6.055.000 6.475.000 3.000.000 7.500.000 7.500.000 94% 85% 100% 100% 100% 256.250 256.250

Pendataan propil desa 3.575.000 - 3.000.000 4.000.000 3.500.000 3.575.000 - 3.000.000 4.000.000 3.500.000 100% 0% 100% 100% 100% 75.000 75.000

Program Pengembagan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

-

Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

- 2.500.000 2.500.000 4.000.000 - - 2.500.000 2.500.000 3.980.000 - 0% 100% 100% 100% 0% 750.000 750.000

-

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

-

Pemberdayaan lembaga

organisasi kemasyarakatan

- - - - 3.000.000 - - - - 2.980.000 0% 0% 0% 0% 99% 187.500 187.500

31

Program Pembangunan Desa -

Pengembangan desa pusat

pertumbuhan

- - 3.000.000 - - - - 3.000.000 - - 0% 0% 100% 0% 0% - -

Programn Peningkatan Kapasitas

Aparatus Pemerintah Desa

Pelatihan aparatur pemerintah

desa dalam bidang manajemen

pemerintah desa

- - 7.000.000 4.500.000 5.000.000 - - 7.000.000 4.500.000 4.960.000 0% 0% 100% 100% 99% 1.156.250 1.156.250

Program Penanggulangan

Kemiskinan Terpadu

-

Pendampingan program

pengembangan kecamatan ( PPK )

1.420.000 5.000.000 - - - 1.420.000 5.000.000 - - - 100% 100% 0% 0% 0% (355.000) (355.000)

Pendampingan program

penanggulangan di Perkotaan P 2

KP

1.110.000 2.500.000 2.500.000 - - 1.110.000 2.500.000 2.500.000 - - 100% 100% 100% 0% 0% (277.500) (277.500)

Koordinasi dan evaluasi program

penanggualngan kemiskinan

- - - 22.940.000 18.550.000 - - - 22.940.000 18.550.000 0% 0% 0% 100% 100% 5.460.625 5.460.625

Pendampingan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat

Perdesaan ( PNPM )

- - - 4.000.000 2.000.000 - - - 4.000.000 2.000.000 0% 0% 0% 100% 100% 875.000 875.000

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

Pengolahan, updating, dan analisa

data statistik daerah

- 4.665.000 7.000.000 12.875.000 17.050.000 - 4.665.000 7.000.000 12.875.000 17.040.000 0% 100% 100% 100% 100% 3.479.688 3.479.688

32

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Semin.

Guna mendapatkan potret gambaran tentang kondisi saat ini dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Semin, berikut dijabarkan secara rinci yang meliputi bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang fisik, dan bidang pemerintahan.

3.1.1 Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

1. Masih tingginya jumlah angka pengangguran; 2. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin; 3. Kesenian dan kebudayaan belum dikembangkan; 4. Masih rendahnya angka melanjutkan pendidikan terutama dari SLTP

ke SLTA.

b. Permasalahan

1. Masih tingginya angka putus sekolah pada usia wajib belajar 9 (sembilan) tahun;

2. Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi keberadaannya; 3. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai standar; 4. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis

lapangan kerja.

3.1.2 Bidang Ekonomi

a. Kondisi Saat Ini

1. Pengelolaan hasil industri kecil dan rumah tangga belum memadai; 2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah; 3. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional; 4. Belum optimalnya usaha industri kecil dan rumah tangga; 5. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan

produk luar baik dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya; 6. Banyaknya kelompok ternak sapi, kambing, ayam dan lain-lain; 7. Penjualan hasil industri belum optimal seperti, akar wangi, mainan

anak-anak, dan lain-lain.

b. Permasalahan

1. Masih banyak kelompok-kelompok yang kekurangan modal; 2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan

kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok; 3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

pembangunan pertanian baik antar SKPD maupun sumber dana; 4. Potensi hasil industri di wilayah Kecamatan Semin belum dikelola

secara profesional; 5. Belum adanya pusat penjualan (show room) bagi hasil industri

Kecamatan Semin; 6. Belum adanya produk penjualan produk olahan.

3.1.3 Bidang Fisik Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1. Sarana jalan yang menghubungkan Kecamatan Semin dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri bergelombang sehingga mengganggu transportasi;

33

2. Air sungai oya belum dimanfaatkan secara optimal; 3. Dengan dibangunnya terminal tipe C belum adanya penataan jalur

angkutan dan penataan linkungan sekitar terminal; 4. Pembangunan trotoar dan talut disekitar perkotaan belum ada; 5. Pembangunan Teriminal Tipe C hingga saat ini belum selesai; 6. Belum dimanfaatkannya embung pakel sebagai saluran irigasi; 7. Masih banyaknya jalan kabupaten yang rusak; 8. Jalan menuju embung pakel belum teraspal; 9. Belum pernah dilaksanakan pengerukan embung pakel; 10. Ruas jalan Semin – Kalilunyu – Nglipar – Sambipitu – Jogjakarta

masih banyak yang rusak;

b. Permasalahan

1. Masih terbatasnya sarana gedung Kecamatan Semin sehingga mengganggu pelayanan masyarakat;

2. Angkutan yang bertonase berat dapat mengakibatkan rusaknya jalan;

3. Penataan pedagang pasar dan pedagang kaki lima belum tertib; 4. Belum adanya optimalisasi pemanfaatan sepanjang aliran Sungai

Oya atau pembuatan karamba untuk budidaya ikan; 5. Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum

memadai; 6. Tidak lancarnya jalan yang menghubungkan wilayah Kecamatan

Semin dengan Kecamatan Ngipar.

3.1.4 Bidang Pemerintahan dan Ketertiban

a. Kondisi Saat Ini

1. Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa; 2. Masih adanya desa yang belum memiliki Sekretaris Desa; 3. Belum efektifnya pengawasan melekat; 4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum; 5. Belum ada sinkronisasi tugas pokok dan fungsi PNS dan perangkat

desa; 6. Belum ada koordinasi rutin perangkat kecamatan di wilayah

perbatasan tentang kamtibmas.

b. Permasalahan

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;

2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata; 3. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS

belum maksimal; 4. Desa sering terlambat dalam pembuatan laporan; 5. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai; 6. Masih rendahnya masyarakat tentang hukum; 7. Terdapat kecemburuan antara sekretaris desa yang diangkat menjadi

PNS dengan perangkat desa; 8. Belum adanya koordinasi di wilayah perbatasan yang rutin; 9. Belum tertibnya administrasi tanah kas desa. 10. Tingginya angka kriminalitas atau miras karena Kecamatan Semin

merupakan wilayah perbatasan dengan daerah lain.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Penentuan arah pembangunan di Kabupaten Gunungkidul

didasarkan pada filosofi atau sesanti yang adiluhung dari leluhur serta

sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan Rencana Pembangunan

34

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 dijiwai filosofi

pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu: “DHAKSINARGHA

BUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi

pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan.

Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul tersebut sesuai dengan

Filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: “HAMEMAYU HAYUNING

BAWANA”.

Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul DHAKSINARGHA

BUMIKARTA merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa

ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul

menjadi Daerah yang subur dan makmur, dalam rangka mencapai

Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan

tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai

budaya.

Konsep pembangunan Kabupaten Gunungkidul juga dilandasi filosofi

pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam

Perda DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Hamemayu Hayuning

Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan

masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Hakekat budaya adalah

hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang

benar dan bermanfaat.Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh

masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik

ke dalam maupun ke luar.Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk

mewujudkan masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi,

tentrem, kerta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan

bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik

ke dalam maupun ke luar.

Enam nilai dasar budaya (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan

Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-

Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu

Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara) dalam konteks keistimewaan Yogyakarta

perlu didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif dan preskriptif, serta perlu

dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta.

Demikian juga halnya dengan konsep Tahta Untuk Rakyat dan

Manunggaling Kawulo Gusti sangat dekat dan mirip dengan konsep-konsep

demokrasi dan partisipatori. Konsep Pathok Nagara memiliki pesan yang

mirip dengan konsep green belt dalam pembangunan kota moderen. Konsep

Catur Gatra Tunggal dan Sumbu Kraton-Tugu mirip dengan kota-kota

Teokrasi di Eropa yang dibangun pada abad pertengahan yang

menyimbolkan centrum dan identitas dan sampai saat ini masih dirawat

dengan sangat baik sehingga menjadi bagian penting bagi kegiatan

pariwisata. Konsep Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, mirip dengan spirit

atau semangat Bushido yang telah menjadi acuan mental manusia Jepang

modern dalam membangun negara dan bangsanya.

Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul yang juga

dilandasi filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya

35

menjadi ruh atau jiwa dalam Visi pembangunan daerah sebagai suatu

pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah,

dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan

komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu

dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

A. VISI

Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 adalah:

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka

dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri,

dan sejahtera tahun 2021.”

Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai sebuah

kondisi kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah satu tujuan wisata

utama dalam skala regional, nasional, dan internasional. Kondisi ini ditandai

dengan:

1. Obyek wisata dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar :

a. Fasilitas umum (Tempat Ibadah, parkir, ruang terbuka publik);

b. Sarana penyediaan air bersih, pengelolaan sanitasi, dan persampahan;

c. Pos terpadu (Layanan Informasi, Kesehatan,SAR);

d. Jaringan listrik;

e. Sarana telekomunikasi.

2. Akses menuju obyek wisata dalam kondisi baik;

3. Manajemen pengelolaan obyek wisata yang berkualitas;

4. Manajemen pelayanan kepariwisataan yang berkualitas;

5. Penyelenggaraan event yang modern dan professional serta mendukung

peningkatan daya tarik wisata.

Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimaknai bahwa dalam

pengembangan pariwisata yang juga mengoptimalkan potensi dan kekayaan

budaya lokal dengan konsep mengembangkan dan mempertahankan budaya,

adat istiadat, serta nilai-nilai luhur budaya (keistimewaan). Berbudaya juga

dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal juga mampu menyerap dan

menyaring budaya asing namun tetap mempertahankan identitas budaya

lokal. Kondisi ini antara lain ditunjukkan dengan :

1. Perilaku masyarakat yang ramah dan sopan;

2. Perilaku hidup bersih;

3. Budaya jujur,tertib, dan disiplin;

4. Penggunaan pakaian yang menunjukkan budaya daerah;

5. Arsitektur dan ornamen bangunan bercirikhas lokal.

Dengan terwujudnya Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata

yang terkemuka dan berbudaya, maka masyarakat yang berdaya saing, maju,

mandiri, dan sejahtera akan tercapai.

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat

Gunungkidul dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik,

mempunyai kemampuan dan keterampilan memadai untuk bersaing dalam

berbagai bidang dengan berlandaskan pada keunggulan komparatif dan

kompetitif.

Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Gunungkidul

yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan dan politik. Ditinjau dari

aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat pendapatan yang

36

lebih baik dan distribusi yang lebih merata. Proses produksi telah

berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri,

sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung

pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan

lingkungan. Dalam aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat

yang mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang

demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin, dan peran serta

masyarakat dalam berbagai bidang tinggi.

Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat Gunungkidul

yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfatkan potensi dan

kemampuan yang dimiliki sendiri dengan baik, efektif, dan efisien untuk

memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya, tanpa harus

meninggalkan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan

pembangunan daerah.

Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat Gunungkidul

yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai

oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi

keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang religius, rukun, saling

menghormati dan menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,

hak asasi manusia, dan keadilan.

B. Misi

Misi merupakan penjabaran dari Visi dan disusun dalam rangka

mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam

mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi

yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan

sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang

akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2021,

ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang

kondusif.

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara

berkelanjutan.

Merujuk pada tugas dan fungsi Kecamatan Semin terkait dengan visi

dan Misi RPJMD 2016-2021, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah

Kecamatan Semin dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat

kecamatan dan desa, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan

dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan

pelayanan publik.

37

Pemerintah Kecamatan Semin sebagai birokrasi / aparat

penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung

dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai

bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi

meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan

kewajiban pemerintah kecamatan untuk tetap menggunakan dan mengelola

baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah

Semin. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun

potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan

SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian

masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan.

Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Pemerintah Kecamatan Semin, yang meliputi permasalahan dalam bidang

sosial budaya, perekonomian, fisik dan prasarana, serta pemerintahan seperti

yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat

menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kecamatan

Semin yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD 2016-2021.

B.1. Faktor Pendorong :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan;

2. Adanya potensi sumber daya air;

3. Adanya potensi wisata dan pengolahan hasil pertanian;

4. Adanya potensi kerajinan industri kecil dan rumah tangga;

5. Adanya kerajinan ukir batu dan batu alam/kaolin, cor logam lampu hias dan cor logam lampu taman;

6. Adanya potensi hasil tanaman keras;

7. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan, dll;

8. Meningkatnya jumlah alat transportasi;

9. Meningkatnya prosentase jalan beraspal dan jalan cor blok;

10. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM);

11. Meningkatnya kualitas aparat pemerintah kecamatan dan desa.

B.2. Faktor Penghambat :

1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin; 2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang ada; 3. Belum optimalnya pengelolaan hasil industri kecil dan rumah tangga

serta promosi obyek wisata; 4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan; 5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil tanaman keras seperti,

mete, sukun, kelapa, cengkeh, duren, sawo dll; 6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil; 7. Ketidakseimbangan prosentasi jalan yang layak (beraspal/cor blok)

dengan peningkatan jumlah alat transportasi. C.1. Faktor Pendorong :

1. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan, dll;

38

2. Meningkatnya kualitas aparat pemerintah kecamatan dan desa; 3. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM); 4. Meningkatnya prosentase jalan beraspal.

C.2. Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;

2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata; 3. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS

belum maksimal; 4. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai; 5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat; 6. Belum optimalnya pengelolaan industri kecil dan rumah tangga serta

promosi obyek wisata; 7. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil; 8. Ketidakseimbangan persentasi jalan yang layak (beraspal/cor blok)

dengan peningkatan jumlah alat transportasi.

D.1. Faktor Pendorong :

1. Wilayah potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan);

2. Wilayah potensial untuk tanaman semusim (padi, palawija); 3. Wilayah potensial untuk budidaya perikanan darat, pembibitan, dan

penggemukan ternak; 4. Dilalui Sungai Oya dengan debit air yang mencukupi sepanjang

tahun; 5. Merupakan pintu gerbang masuk wilayah Kabupaten Gunungkidul; 6. Wilayah potensial untuk pertambangan.

D.2. Faktor Penghambat:

1. Wilayah potensial terhadap bencana banjir, erosi/tanah longsor khususnya pada musim penghujan;

2. Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan Semin kadangkala mengalami disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat.

3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Semin

Visi RPJM DIY tahun 2012 -2017 adalah “Daerah Istimewa

Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri, dan

Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”

Kemudian dijabarkan dalam Misi :

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;

2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat

kerakyatan, inovatif dan kreatif;

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Berkaitan dengan faktor-faktor pendorong dan penghambat

pelayanan Kecamatan Semin yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

kecamatan ditinjau dari visi dan misi RPJM Propinsi DIY 2012-2021, maka

dapat diurai sebagai berikut :

Faktor Pendorong :

39

1. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan, dll

2. Meningkatnya kualitas aparat pemerintah kecamatan dan desa;

3. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM);

4. Meningkatnya prosentase jalan beraspal.

Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan,

akuntabel, dan partisipatif;

2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata;

3. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS belum

maksimal;

4. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai;

5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat;

6. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata;

7. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil;

8. Ketidakseimbangan prosentasi jalan yang layak (beraspal/cor blok)

dengan peningkatan jumlah alat transportasi.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis RPJMD 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030,

wilayah Kecamatan Semin terbagi dalam dua struktur, sebagian masuk

dalam Struktur Ruang Sistem Perkotaan yaitu sebagai Pusat Kegiatan Lokal

(PKL) untuk Perkotaan Semin, dan sebagian masuk dalam Sistem Perdesaan,

yaitu desa Candirejo.

Sedangkan dari rencana pola ruang Kecamatan Semin termasuk

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

yaitu kawasan resapan air yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan

ekologi.

Dari peruntukan lahan, wilayah Kecamatan Semin termasuk dalam

kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat

Daerah yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari

Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga belum

dapat dilakukan penelaahan yang lebih mendalam. Peraturan Daerah yang

mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah sudah ditetapkan pada

Tahun 2011 yang lalu setelah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan, namun kajian

mengenai lingkungan strategis belum pernah dilakukan. Sedapat mungkin

dilakukan kajian yang dapat dikemukakan seperti penjelasan di bawah ini.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul dikelompokkan ke dalam tiga zona

pengembangan, yaitu Zona Utara, Zona Tengah, dan Zona Selatan.

Kecamatan Semin terletak di Zona utara dengan ibukota kecamatan terletak

di Desa Semin. Iklim secara umum sama dengan kondisi di wilayah

40

Kabupaten Gunungkidul, dengan curah hujan rata-rata 2,292 mm/tahun

dengan jumlah hari hujan sekitar 109hari/tahun, suhu udara berkisar 180

C – 350 C. Wilayah Kecamatan cukup potensial untuk tanaman tahunan

seperti tanaman perkebunan, dan tanaman keras, juga tanaman semusim

seperti padi, palawija.

Faktor Pendorong :

1. Wilayah potensial untuk tanaman tahunan ( tanaman perkebunan, buah-

buahan dan kayu-kayuan );

2. Wilayah potensial untuk tanaman semusim ( padi, palawija );

3. Wilayah potensial untuk budidaya perikanan darat, pembibitan, dan

penggemukan ternak;

4. Dilalui Sungai Oya dengan debit air yang mencukupi sepanjang tahun;

5. Merupakan pintu gerbang masuk wilayah Kabupaten Gunungkidul dari

wilayah timur dan utara.

Faktor Penghambat:

1. Wilayah potensial terhadap bencana erosi/tanah longsor khususnya pada

musim penghujan serta bencana gempa bumi;

2. Wilayah potensial terjadi kekeringan;

3. Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan Semin kadangkala mengalami

disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Rumusan visi dan misi Renstra kecamatan Semin 2010-2015, merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD. Untuk menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal.

3.5.1 Analisis Internal

Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kecamatan Semin dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi

modal pembangunan kecamatan. 1. Kondisi Fisik Dasar

a. Secara topografis termasuk dalam Zone Utara atau Zone Batur Agung Timur, sehingga wilayah Semin potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija), budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak.

b. Secara geomorfologi wilayah Seminmempunyai kemiringan antara 8 – 14 % dan mempunyai ketinggian antara 250 – 900 m pada permukaan laut, sehingga berpotensi sangat tinggi terhadap bencana banjir, erosi/tanah longsor khususnya pada musim penghujan.

2. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

a. Menurut data dari Badan Pusat Statistik penduduk Kecamatan Semin tahun 2010 48.871 jiwa terdiri dari laki-laki 23.697 dan perempuan 25.174.

41

b. Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia muda, yaitu menggelembung di usia 15 – 29 tahun dengan jumlah 26.618 orang.

c. Penduduk usia kerja awal mulai usia 18 tahun banyak melakukan migrasi ke luar daerah.

d. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani pemilik tanah sejumlah 15.220 orang.

3. Kondisi Perekonomian a. Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah Kecamatan

Semin, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata hampir di semua desa.

b. Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama penghasil buah-buahan), dan peternakan (terutama sapi, kambing, dan ayam ) cukup tinggi.

4. Kondisi Pemerintahan

a. Aparat Kecamatan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 206 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

b. Pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan dilaksanankannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

c. Penguatan kelembagaan kecamatan dan desa dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan penerapan asas subsidiari.

d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbang setiap tahun.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kecamatan Semin sebagai berikut :

i. Kekuatan

1. Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Jumlah aparatur pemerintah kecamatan yang cukup memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.

3. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan.

4. Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya perikanan dan peternakan.

5. Mempunyai potensi wisata dan kerajinan kayu yang cukup prospektif.

ii. Kelemahan

1. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana banjir, dan tanah longsor.

2. Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan Semin kadangkala mengalami disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat

3. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi 4. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi 5. Penguasaan teknologi masih rendah 6. Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan integratif

42

7. Perilaku dan kinerja sebagian aparatur kecamatan dan desa belum optimal.

3.5.2 Analisis Eksternal

Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Semin dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan kecamatan. Tinjauan eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kecamatan Semin sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

a. Peluang. 1. Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam

lingkup regional 2. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat 3. Adanya kerjasama antara Kabupaten Gunungkidul dengan

kabupaten-kabupaten yang berbatasan. 4. Semakin meningkatnya dana yang dikelola oleh desa.

b. Tantangan 1. Ketergantungan yang semakin besar dengan pemerintah

kabupaten dan pemerintah pusat; 2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai

kepentingan yang sering saling bertentangan; 3. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti

pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif; 4. Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin

meningkat. 5. Tuntutan pelayanan yang optimal dan prima.

Untuk mempermudah dalam menentukan isu-isu strategis yang dimiliki

oleh Kecamatan Semin, maka akan digunakan Analisis SWOT yang dijelaskan

pada tabel berikut :

43

Peluang : Tantangan :

1Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang

prospektif dalam lingkup regional1

Ketergantungan yang semakin besar dengan pemerintah

kabupaten dan pemerintah pusat

2Perkembangan teknologi informasi yang semakin

cepat2

Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai

kepentingan yang sering saling bertentangan

3Adanya kerjasama antara Kabupaten Gunungkidul

dengan kabupaten-kabupaten yang berbatasan.

3Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti

pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif

4Semakin meningkatnya dana yang dikelola oleh desa

4 Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin

meningka

5 Tuntutan pelayanan yang optimal dan prima

Kekuatan : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :

1 Adanya Perbub Gk No 76 th 2016 ttg Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Kecamatan

1 Peningkatan kinerja SDM aparatur kecamatan Dan

desa baik hardware, software, dan brainware

1 Optimalisasi penggunaan APBD Kabupaten dan APBN untuk

kegiatan pembangunan kegiatan pembangunan

2 Jumlah aparatur yang cukup memadai 2 Pemantapan sistem manajemen perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi

2 Optimalisasi peran dan fungsi masyarakat dan stakeholder

dalam perencanaan pembangunan

3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan hingga evaluasi

3 Optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah untuk

mendukung kebutuhan dalam dan luar daerah untuk

mendukung kebutuhan dalam dan luar daerah

3 Peningkatan peran aparat dan masyarakat dalam pemanfaatan

potensi wilayah pemanfaatan potensi wilayah

4 Potensi wilayah yang mendukung untuk pertanian

peternakan dan perikanan

4 Peningkatan potensi wisata dan kerajinan

5 Potensi wisata dan kerajinan kayu

Kelemahan : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :

1 Kondisi geografis yang rawan terhadap bencana 1 Pencegahan dini terhadap dampak bencana 1 Optimalisasi penggunaan APBD dan APBN untuk pencegahan

dan penanggulangan bencana

2 Sebagai wilyah perbatasan mengalami disparitas

perkembangan antar kawasan

2 Percepatan pembangunan wilayah 2 Mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengembangan

wilayah

3 Jumlah penduduk miskin relatif tinggi 3 Peningkatan penyebarluasan informasi tentang

kesempatan kerja

3 Peningkatan kemampuan masyarakat dalam peningkatan

pembangunan, ekonomi, dan sosial

4 Pengangguran cukup tinggi 4 Peningkatan fasilitasi pendidikan ketrampilan dan

teknologi bagi aparat dan masyarakat

4 Peningkatan validasi dan kelengkapan data untuk

kesejahteraan masyarakat

5 Penguasaan teknologi masih rendah 5 Peningkatan sarana dan prasarana pendataan

6 Data pembangunan belum tersedia secara sistematis 6 Pemantapan sistem informasi manajemen

7 Perilaku dan kinerja aparat belum optimal

Tabel 3.1

Internal

ANALISIS SWOT

Faktor

Eksternal

Faktor

44

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

4.1.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

arsitektur kinerja PD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun

tujuan dari Kecamatan Semin adalah

“Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kecamatan

yang berkualitas”

Indikator tujuan tersebut adalah indeks kualitas penyelenggaraan

pelayanan pemerintah kecamatan dengan kondisi awal Renstra tahun 2016

adalah 90% dan target akhir periode Renstra tahun 2021 adalah 100%.

Secara lebih rinci disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator, dan Target Kinerja Tujuan Kecamatan Semin

Tahun 2016-2021

No Tujuan Indikator Tujuan

Kondisi Awal Renstra

( Tahun 2016 )

Target Akhir Periode Renstra

( Tahun 2021 )

1 2 3 4 5

1

Terwujudnya

Penyelenggaraan

Pelayanan Pemerintah Kecamatan yang

berkualitas

Indeks Kualitas

penyelenggaraan

pelayanan pemerintah

kecamatan

92

96

4.1.2 Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran dari tujuan diatas dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan :

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintah kecamatan yang

berkualitas.

45

Sasaran :

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat;

2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah;

3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah meningkat;

4. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perangkat

daerah meningkat.

Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Kecamatan Semin

dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah dapat dilihat pada

lampiran tabel 4.2.

Tabel 4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT

DAERAH

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target kinerja sasaran pada tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1 Terwujudnya

penyelenggar

aan

pelayanan

pemerintah

Kecamatan

yang

berkualitas

1. Kualitas

penyelenggar

aan

pemerintahan

kecamatan

meningkat

1. Persentase desa

yang menetapkan

RKPDes dan APB

Desa tepat waktu

90% 100% 100% 100% 100%

2. Kesesuaian

program

dalam

dokumen

perencanaan

PD.

1. Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD

terhadap RKPD

dan Renstra PD

terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100%

3. Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

perangkat

daerah

meningkat

1. Persentase

laporan keuangan

disusun tepat

waktu ( Bulanan,

Semesteran,

Tahunan )

100% 100% 100% 100% 100%

4.Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan

perangkat daerah

meningkat

1. Nilai IKM

Perangkat Daerah

78,07 78,50 79 79,5 80

46

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut di atas untuk selanjutnya dapat disajikan sasaran dan indikator kinerja utama sebagai berikut :

47

Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Semin

No Sasaran Indikator

Sasaran PD

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke Unit kerja penanggung

jawab

Keterangan Rumus/Formulasi 2017 2018 2019 2020 2021

1

Kualitas penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

meningkat

Persentase desa

yang

menetapkan RKPDes dan

APBDes tepat

waktu

90

100

100

100

100

Kecamatan

Semin

∑ desa yang menetapkan RKPDesa

dan APBDesa tepat waktu

∑ seluruh desa

Yang dimaksud dengan tepat waktu

adalah RKPDesa ditetapkan dalam

batas waktu paling lambat bulan

September Tahun -1 dan APBDesa

ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember

Tahun -1

Tipologi data: Non komulatif

48

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan

Sasaran RPJMD

4.2.1 Indikator Kinerja Kecamatan Semin

Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Penyusunan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJM Daerah dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja yang disusun Kecamatan Semin dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat; 2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah; 3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah meningkat; 4. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah

meningkat.

Secara rinci indikator kinerja yang disusun Kecamatan Semin dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai bentuk komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah dalam lima tahun mendatang, disajikan dalam tabel 4.2.1 sebagai berikut :

Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

49

NO Indikator

Kondisi

kinerja

pada

awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

pada akhir

periode

RPJMD

Tahun

0

Tahun

1

Tahun

2

Tahun

3

Tahun

4

Tahun

5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Presentase desa

yang

menetapkan RKPDes dan

APBDes tepat

waktu

90 90 100 100 100 100 100

2 Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD terhadap RKPD

Renstra PD

terhadap

RPJMD

100

100

100

100

100

100

100

3

Persentase

laporan keuangan

disusun tepat

waktu

100 100 100 100 100 100 100

4

Nilai IKM

Perangkat

Daerah

78,00 78,07 78,50 79 79,5 80 80

50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Semin

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran, strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program program. Strategi membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul di waktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah ubah. Strategi juga akan memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan presepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan.

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melaksanakan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semin Tahun 2016 – 2021, maka disusun strategi dan kebijakan sebagai berikut: Strategi: meningkatkan kemampuan manajemen aparat pemerintah desa,

meningkatkan sumberdaya manusia yang terampil dan profesional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Kebijakan: meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis perangkat desa dan lembaga desa.

Tabel 5.1

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran Tingkat Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

FAKTOR EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL

PELUANG (OPORTUNITIES)

ANCAMAN (TREATHMENT)

1. Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif

dalam lingkup regional; 2. Perkembangan teknologi

informasi yang semakin cepat; 3. Adanya kerjasama antara

Kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten-kabupaten yang berbatasan;

4. Semakin meningkatnya dana

yang dikelola oleh desa.

1. Ketergantungan yang semakin besar dengan pemerintah

kabupaten dan pemerintah pusat;

2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai

kepentingan yang sering saling bertentangan;

3. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum

memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif;

4. Disparitas perkembangan

antar kawasan yang semakin meningkat.

5. Tuntutan pelayanan yang optimal dan prima.

KEKUATAN (STRENGTH)

(S-O)

(S-T)

1. Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76

tahun 2016 tentang Uraian Tugas Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi.

Alternatif Strategi : 1. Melaksanakan tugas pokok

dan fungsi sesuai dengan regulasi yang berlaku;

2. Meningkatkan kemampuan manajemen aparat

Alternatif Strategi : 1. Memberikan pemahaman

aparatur agar beradaptasi dengan tuntutan yang semakin beragam;

51

2. Jumlah aparatur pemerintah kecamatan yang cukup

memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.

3. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin

meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan.

4. Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya perikanan dan peternakan.

5. Mempunyai potensi wisata dan kerajinan kayu yang cukup prospektif.

pemerintah kecamatan; 3. Meningkatkan sumberdaya

manusia yang terampil dan profesional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

5. Mengoptimalkan potensi

wilayah untuk pertanian , perikanan, peternakan, wisata dan kerajinan.

2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis aparat

pemerintah kecamatan;

3. Mengoptimalkan partisipasi melalui proses perencanaan pembangunan yang lebih baik.

4. Mengoptimalkan hasil dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, wisata dan kerajinan

KELEMAHAN (WEAKNESS)

(W-O)

(W-T)

1. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana

banjir, dan tanah longsor; 2. Sebagai wilayah perbatasan,

Kecamatan Semin kadangkala mengalami disparitas

perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat;

3. Jumlah penduduk miskin

masih relatif tinggi 4. Tingkat pengangguran masih

cukup tinggi; 5. Penguasaan teknologi masih

rendah; 6. Data pembangunan belum

tersedia secara sistematis dan integratif;

7. Perilaku dan kinerja sebagian aparatur kecamatan dan desa belum optimal.

Alternatif Strategi : 1. Mengoptimalkan SDM yang

ada dengan pemahaman regulasi yang berlaku;

2. Mengoptimalkan kemampuan manajemen aparat pemerintah

kecamatan; 3. Mengoptimalkan potensi yang

ada di wilayah perbatasan

untuk peningkatan perkembangan wilayah

4. Mengoptimalkan penguasaan teknologi yang mendukung

kinerja 5. Mengoptimalkan perilaku

aparatur dalam menjaga situasi kondusif di desa.

Alternatif Strategi : 1. Mengoptimalkan SDM yang ada

untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin beragam;

2. Meningkatkan pemahaman dan

kemampuan aparat kecamatan; 3. Meningkatkan kemampuan

masyarakat dalam pemanfaatan

potensi wilayah; 4. Mengoptimalkan teknologi

untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat

5. Mengoptimalkan kinerja untuk memenuhi tuntutan kondisi masyarakat dan desa yang beragam

Dari tabel 5.1 di atas maka bisa didapatkan strategi strategi yang dituangkan dalam tabel 5.1.1 berikut ini :

Tabel 5.1.1

Penentuan strategi

No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Strategi

(1) (2) (3) (4)

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan meningkat.

Persentase desa yang menetapkan RKP Desa dan APB Desa tepat waktu.

Memanfaatkan kinerja lembaga desa yang sudah melaksanakan/mengikuti bimtek pemerintah desa.

2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan PD

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD

Meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparat kecamatan.

3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan PD meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu ( Bulanan, Semesteran, Tahunan )

Memanfaatkan sumber daya manusia ( SDM ) yang handal dan berkualitas, professional yang berbasis ilmu pengetahuan.

4. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah meningkat.

Nilai IKM perangkat daerah Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat.

52

5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk mencapai

tujuan. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam

melaksanakan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih

terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan tujuan, sasaran,

dan strategi Kecamatan Semin tahun 2016-2021, maka disusun rumusan

tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan disajikan dalam tabel sebagai

berikut :

Tabel 5.2

Tujuan,Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1. Terwujudnya

penyelenggaraa

n pelayanan pemerintah

kecamatan

yang

berkualitas.

1. Kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

meningkat.

1. Memanfaatkan

kinerja lembaga

desa yang sudah melaksanakan/men

gikuti bimtek

pemerintah desa

1. Menfasilitasi bimtek

pengelolaan

keuangan desa. 2. Menfasilitasi bimtek

perencanaan

pembangunan desa

2. Kesesuaian

program dalam

dokumen

perencanaan PD

1. Meningkatkan

pemahaman dan

kemampuan aparat kecamatan.

1. Menfasilitasi bimtek

penyusunan

perencanaan

3. Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan PD

meningkat

1. Memanfaatkan

sumber daya

manusia ( SDM )

yang handal dan

berkualitas, professional yang

berbasis ilmu

pengetahuan.

1. Memfasilitasi

peningkatan

pengembangan

kapasitas sumber

daya aparatur. 2. Meningkatkan

kinerja pengelolaan

keuangan yang

akuntabel.

4. Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan

perangkat daerah

meningkat.

1. Meningkatkan

kinerja pelayanan

masyarakat

1. Menfasilitasi

pelayanan masyarakat dengan

optimal dan

berkualitas untuk

semua masyarakat

53

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang

sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas

beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana

tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Perangkat

Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas

strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,

merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome

merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries

tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam

satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung

dari jenis layanan Perangkat Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program

prioritas, menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah.

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor:050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD

Tahun 2017 diamanatkan bahwa dalam RPJMD Tahun 2016-2021 perlu

menampilkan program pembangunan tahun 2016. Hal ini untuk mewadahi

program pembangunan tahun 2016 yang tidak masuk dalam RPJMD Tahun 2010-

2015 sementara tidak termasuk juga dalam tahapan tahunan dalam RPJMD

Tahun 2016-2021 karena tahun pertama RPJMD Tahun 2016-2021 adalah tahun

2017. Analog dengan penyusunan RPJMD, dalam penyusunan Renstra PD juga

perlu menampilkan Program dan kegiatan pembangunan tahun 2016 disertai

anggaran sebagaimana tertuang adalam APBD Tahun 2016 (murni). Program dan

kegiatan beserta anggaran pembangunan tahun 2016 disajikan dalam tabel

dengan format tabel 6.1

54

Tabel 6.1

Program, Kegiatan, dan Anggaran Kecamatan Semin

Tahun 2016

Kode Rekening Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan Anggaran Keterangan

1 2 3 4

Urusan : semua urusan yang ada pada semua SKPD

Bidang : semua urusan

1.20 18 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 18 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.600.000,00 DAU

1.20 18 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.800.000,00 DAU

1.20 18 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.000.000,00 DAU

1.20 18 01 08 Penyediaan alat tulis kantor 4.000.000,00 DAU

1.20 18 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.500.000,00 DAU

1.20 18 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.500.000,00 DAU

1.20 18 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 21.000.000,00 DAU

1.20 18 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.500.000,00 DAU

1.20 18 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 960.000,00 DAU

1.20 18 01 15 Penyediaan makanan dan minuman 6.725.000,00 DAU

1.20 18 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 7.400.000,00 DAU

1.20 18 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/tehnik 10.950.000,00 DAU

1.20 18 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 18 02 08 Pengadaan mebelair 3.000.000,00 DAU

1.20 18 02 09 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 71.457.000,00 DAU

1.20 18 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 750.000,00 DAU

1.20 18 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 27.510.000,00 DAU

1.20 18 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 750.000,00 DAU

55

1 2 3 4

1.20 18 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20 18 03 02 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD 3.000.000,00 DAU

1.20 18 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD

1.20 18 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.400.000,00 DAU

1.20 18 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,00 DAU

1.20 18 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.780.000,00 DAU

1.20 18 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ 19.649.500,00 DAU

1.20 18 06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.20 18 06 01 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat ( IKM ) SKPD 1.200.000,00 DAU

1.20 18 06 02 Penyusunan pelayanan public terpadu ( PATEN ) 5.000.000,00 DAU

1.20 18 06 04 Penyusunan internal SKPD 2.490.000,00 DAU

1.20 18 06 07 Pengelolaan data dan informasi SKPD 1.875.000,00 DAU

1.20 18 07 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

1.20 18 07 01 Penyusunan Renstra 3.970.000,00 DAU

1.20 18 07 02 Penyusunan rencana kerja SKPD 3.676.000,00 DAU

1.20 18 07 04 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD 2.150.000,00 DAU

URUSAN : WAJIB

1.13 18 18 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan

1.13 18 18 01 Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan

sosial ( PMKS )

7.965.000,00 DAU

1.13 18 18 02 Koordinasi dan pendampingan upaya kesehatan masyarakat, perorangan dan

keluarga berencana

23.000.000,00

1.13 18 18 04 Koordinasi dan pembinaan pengembangan dan pelestarian budaya local 16.500.000,00 DAU

56

1 2 3 4

1.13 18 18 05 Koordinasi dan pembinaan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan

kepada TYME

9.000.000,00 DAU

1.13 18 18 06 Koordinasi dan pembinaan organisasi perempuan 4.000.000,00 DAU

1.13 18 18 07 Koordinasi dan pembinaan olah raga, pemuda dan karang taruna 15.240.000,00 DAU

1.13 18 18 08 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 4.500.000,00 DAU

1.19 18 24 Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Kenymanan Lingkungan

1.19 18 24 01 Pembinaan dan koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat dan patroli terpadu

Muspika

7.000.000,00 DAU

1.19 18 24 02 Pembinaan, koordinasi, dan monitoring peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan

4.000.000,00 DAU

1.19 18 24 03 Koordinasi, mitigasi, pencegahan bencana dan penanganan korban bencana alam 10.000.000,00 DAU

1.19 18 24 03 Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibra kecamatan 16.100.000,00 DAU

1.19 18 24 03 Pembinaan dan koordinasi pencegahan penyakit masyarakat ( Pekat ) 4.000.000,00 DAU

1.20 18 36 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan

Desa

1.20 18 36 01 Pembinaan dan koordinasi penyusunan siklus tahunan desa, produk hokum desa,

dan pengelolaan keuangan desa

23.590.000,00 DAU

1.20 18 36 02 Pembinaan, koordinasi pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penguatan

kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan kelembagaan desa

11.060.000,00

1.20 18 36 03 Koordinasi dan pendampingan penataan administrasi pertanahan dan tanah kas desa 3.700.000,00 DAU

1.20 18 36 04 Pembinaan, koordinasi kerjasama antar desa 2.275.000,00 DAU

1.20 18 36 05 Pembinaan, koordinasi penyusunan monografi desa dan kecamatan 4.135.000,00 DAU

1.20 18 36 06 Fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah 3.335.000,00 DAU

57

1 2 3 4

1.22 18 18 Program Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.22 18 18 01 Pembinaan dan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan desa dan

kecamatan

12.750.000,00 DAU

1.22 18 18 02 Pembinaan dan koordinasi evaluasi pembangunan desa 11.080.000,00 DAU

1.22 18 18 03 Pembinaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan pelestarian asset asset

program pemberdayaan masyarakat desa

3.050.000,00 DAU

1.22 18 18 04 Koordinasi dan pendampingan penyusunan propil desa dan propil kecamatan 5.360.000,00 DAU

1.22 18 18 06 Koordinasi dan pendampingan ekspose/pameran kerajinan dan insdustri rumah

tangga lainnya

5.032.500,00 DAU

1.22 18 18 07 Pembinaan, koordinasi dan pendampingan kelompok pertanian, dan perkebunan,

peternakan, dan perikanan darat serta lingkungan hidup

5.000.000,00 DAU

1.22 18 18 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.200.000,00 DAU

58

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Semin disajikan

dalam tabel 6.2. berikut ini

59

60

61

62

63

64

65

66

67

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan

derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan berpedoman

indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah

dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Penyusunan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan

sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJM Daerah dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja yang disusun

Kecamatan Semin dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat;

2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah;

3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah meningkat;

4. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah

meningkat.

Secara rinci indikator kinerja yang disusun Kecamatan Semin dan secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai bentuk komitmen

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah dalam lima tahun

mendatang, disajikan dalam tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD

NO Indikator

Kondisi

kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

pada

akhir

periode

RPJMD

Tahun

0

Tahun

1

Tahun

2

Tahun

3

Tahun

4

Tahun

5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Presentase desa

yang menetapkan

RKPDes dan

APBDes tepat waktu

90 90 100 100 100 100 100

68

Rencana Strategis Kecamatan Semin Tahun 2016-2015 merupakan

pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan

melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Strategi yang dipilih baik berupa

kebijakan, program, dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus

dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan

untuk mewujudkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan

tahun 2021. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi

Bupati Gunungkidul untuk pembangunan daerah lima tahun kedepan dan lima

tahun (2016 - 2021).

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Kecamatan Semin mempunyai tugas

membantu dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana telah

digariskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.

Rencana strategis ini disusun sebagai pedoman dan arah yang lebih tegas dan

jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan

rencana kerja tahunan serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari

kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Semin.

Rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi

seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan (stakeholders) utamanya di

Kecamatan Semin dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dapat

tercapai secara sinergi dalam pelaksananya.

2 Persentase

kesesuaian program

dalam Renja PD

terhadap RKPD

Renstra PD

terhadap RPJMD

100

100

100

100

100

100

100

3

Persentase laporan

keuangan disusun

tepat waktu

100 100 100 100 100 100 100

4 Nilai IKM Perangkat

Daerah

77,75 78,07 78,50 79 79,5 80 80

69

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen

perencanaan SKPD selama 5 ( lima ) tahun kedepan, oleh karena itu Renstra

Kecamatan Semin Tahun 2016-2021 disusun menurut Tujuan, Sasaran, Strategi,

Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disertai dengan kerangka

pendanaan indikatif serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan

Semin.

Renstra Kecamatan Semin disusun dengan memperhatikan sumber daya

dan potensi yang dimiliki, evaluasi kinerja 5 (lima) tahun yang lalu, serta isu-isu

strategis yang berkembang. Renstra tersebut merupakan acuan bagi Penyusunan

Rencana Kerja Kecamatan Semin yang merupakan kebijakan program dan

kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan

Semin telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku

kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat pada

proses musrenbang tingkat padukuhan hingga musrenbang tingkat kecamatan.

Renstra Kecamatan Semin Tahun 2016-2021 merupakan dasar untuk

mengevaluasi dan laporan atas hasil kinerja Camat selaku Kepala Perangkat

Daerah. Dalam Renstra berisi visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai

selaras dengan strategi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas sesuai

dengan RPJMD Kabupaten Gunungidul.

Demikianlah Renstra Kecamatan Semin yang disusun ini dapat menjadi

dokumen perencanaan yang dapat mengantisipasi besarnya tantangan berkaitan

dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang

harus ditampung dan ditindaklanjuti . Kami berharap agar Rencana Strategis

Kecamatan Semin Tahun 2016-2021 akan berguna bagi kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat.

,

Ditetapkan di Semin pada tanggal,

CAMAT SEMIN,

Drs. BARJI NIP. 19600613 198203 1 008

70

Documents

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SEMIN …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/144_kecamatan semin/Renstra... · antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha