PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN …bappeda.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/05/4.-RENSTRA...Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda yang berpedoman

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN BLITAR 2016-2021 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR 2017

1 | PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 telah

ditetapkan pada 20 September 2016 melalui Surat Keputusan Kepala

BAPPEDA Nomor 188.4/34.1/409.201/2016 tentang Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-

2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk

disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah

Kabupaten Blitar melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten

Blitar Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan

RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra BAPPEDA

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sesuai

dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi

2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD

3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja

4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

5. Penyederhanaan kegiatan

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang

berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan

sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis

usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui

umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan

instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini

merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain


agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap

berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana

strategis Bappeda Kabupaten Blitar merupakan Rencana Induk (master plan)

yang komprehensif tentang bagaimana Bappeda akan mencapai tujuannya.

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blitar merupakan

dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2016-2021 yang

disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan

selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang

dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan

kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar, maka secara

otomatis Renstra BAPPEDA juga mengacu pada dokumen perencanaan

diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Blitar, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta

RPJM Nasional. Selain itu, Renstra BAPPEDA juga memperhatikan Renstra

K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencana.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam

sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat

dalam bagan sebagai berikut :


Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda yang

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar dan kemudian menjadi pedoman

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda. Dengan demikian dokumen Renstra

merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran

pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait

dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD

dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2005-2025;


12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014-2019;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar

Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor …. Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-

2021;

16. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bitar Tahun 2016-2021

merupakan penjabaran misi dan tujuan yang ingin diwujudkan atau dicapai

dalam jangka 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan penerapan

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Adapun tujuannya adalah untuk menjadi koordinator yang mampu

menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan

konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui

pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran

atas tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah

dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan

fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai

permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan

dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap

perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Blitar.


Sistimatika penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Blitar

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Kabupaten Blitar

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bappeda Kabupaten blitar

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Blitar

4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Blitar

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, dapat dijabarkan

bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana fungsi

penunjang daerah di bidang perencanaan dan fungsi penunjang daerah di bidang

penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah. Dengan

kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati memimpin

dan melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan serta tugas

pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah yang

meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;

b. mengkoordinasi, mensinkronisasi dan mengintegrasi perencanaan

pembangunan daerah dengan perangkat daerah di lingkungan pemerintah

kabupaten serta instansi vertikal di kabupaten;

c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan perubahannya bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah

Daerah;

d. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan sektoral;

e. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pembinaan terhadap

kegiatan di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan

pembangunan daerah;

f. memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan

daerah, penelitian dan pengembangan;


Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan

perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang

prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematik, produknya dirumuskan

dengan sistematik dan didasarkan pada pemikiran logis dan obyektif.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses

pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan

menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan

(action plan). Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat

implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Kegiatan

perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian,

karena proses pelaksanaannya akan banyak mengunakan metode-metode riset,

mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi

lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang

dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun eksperimental.

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar dilaksanakan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh

pejabat eselon II b dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Penyusunan Program

- Sub Bagian Keuangan

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Prasarana Wilayah, terdiri dari :

- Sub Bidang Prasarana Wilayah I

- Sub Bidang Prasarana Wilayah II

- Sub Bidang Prasarana Wilayah III

4. Bidang Perekonomian, terdiri dari :

- Sub Bidang Ekonomi I

- Sub Bidang Ekonomi II

- Sub Bidang Ekonomi III

5. Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari :

- Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan I.

- Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan II


- Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan III

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

- Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan

- Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan

- Sub Bidang Data dan Pelaporan


Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Blitar


Saat ini BAPPEDA Kabupaten Blitar belum memiliki UPTB maupun

Kelompok Jabatan Fungsional baik Perencana, Peneliti, ataupun jabatan

fungsional yang lain, namun tidak menutup kemungkinan akan adanya UPTB

maupun Kelompok Jabatan Fungsional apabila dirasa diperlukan.

Secara umum Bappeda merupakan unit organisasi yang melaksanakan

perencanaan pembangunan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN). Menurut undang-undang tersebut, perencananaan

pembangunan terbagi kedalam tiga jangka waktu yakni jangka panjang, jangka

menengah, dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang adalah

perencanaan yang dilaksanakan untuk jangka waktu 20 tahun. Perencanaan

jangka menengah dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun dan perencanan

jangka pendek untuk jangka waktu 1 tahun.

Perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek dituangkan dalam

dokumen perencanaan. Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen

perencanaan jangka panjang. Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

adalah dokumen perencanaan jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan jangka pendek.

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga

tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi

masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat

dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu Bappeda juga

berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi

perencanaan pembangunan.

Dalam kegiatan Musrenbang, Bappeda mengkoordinir proses

perencanaan pembangunan yang diawali dari desa, kecamatan hingga

kabupaten yakni proses Musrenbang. Hasil-hasil musrenbang merupakan dasar

bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya

sebagai acuan dalam menetapkan APBD. Proses perencanaan ini merupakan

kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh Bappeda dengan siklus sebagai

berikut:


Gambar 2.2

Siklus Perencanaan dan Penganggaran

Sekretaris Bappeda merupakan koordinator untuk melaksanakan siklus

perencanaan tersebut. Dalam uraian tugas pokok dan fungsinya, sekretaris

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan

penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kesekretariatan badan,

yang meliputi pengkoordinasian penyusunan dan evaluasi program, pengelolaan

administrasi umum, pengelolaan kerumahtanggaan, kepegawaian serta

pengelolaan keuangan badan. Sekretariat Bappeda adalah unit pelaksana

dibawah Sekretaris guna melaksanakan tugas-tugas dimaksud.

Selain melaksanakan kegiatan rutin sebagaimana siklus diatas, Bappeda

juga melaksakan perencanaan makro yang berkaitan dengan bidang sosial,

pemerintahan, prasarana wilayah, perekonomian, penelitian dan pengembangan

serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Blitar

Sumber daya Bappeda yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan

OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.


2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Bappeda berjumlah 49

orang (termasuk 3 orang tenaga honorer) adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Bappeda : 1 orang

2. Sekretaris : 1 orang

3. Kepala Bidang : 4 orang

4. Kepala Sub bagian/Sub bidang : 15 orang

5. Staf : 28 orang

Jumlah keseluruhan : 49 orang

Dari jumlah 49 personil tersebut 49% berpendidikan tingkat Sarjana, 39%

tingkat Pasca Sarjana, 12% tingkat SMA, dan 2% tingkat Sarjana Muda. Untuk

lebih jelasnya gambaran sumberdaya aparatur BAPPEDA disajikan dalam tabel

berikut:

Tabel 2.1

Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur

No. Pendidikan

Golongan

Jumlah Kontrak I II III IV

1 SD - - - - - 0

2 SLTP - - - - - 0

3 SLTA 2 - 2 2 - 6

4 Sarjana Muda - - - 1 - 1

5 Sarjana 1 - - 20 2 23

6 Pasca Sarjana - - - 15 4 19

Jumlah 3 0 2 38 6 49

Latar belakang disiplin ilmu aparatur BAPPEDA cukup beragam, hal ini

merupakan kekuatan bagi BAPPEDA Kabupaten Blitar dalam kelancaran

pelaksanaan tugas. Keragaman disiplin ilmu aparatur BAPPEDA disajikan dalam

table berikut :


Tabel 2.2

Jumlah Aparatur Menurut Bidang Ilmu

BIDANG ILMU TINGKAT SARJANA TINGKAT PASCA

SARJANA

PEMERINTAHAN

EKONOMI

MANAJEMEN

SOSIAL

PENDIDIKAN 1

POLITIK

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3

PERTANIAN

PETERNAKAN

KEHUTANAN 1

TEKNIK PLANOLOGI

TEKNIK GEODESI

STATISTIK 1

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Bappeda

terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di

kompleks Pendopo Kabupaten Blitar jalan Semeru 40 Blitar.

- Sarana bergerak terdiri dari kendaraan roda empat (4 unit), kendaraan roda

dua (29 unit)

- Penunjang administrasi :

a. Komputer (PC) 18 unit

b. Laptop/Note Book 31 unit

c. Handycam 8 unit

d. Scanner 3 unit

e. Printer 13 unit

f. Slide projector 3 unit

g. Faximile 1 unit

h. Ruang Rapat 3 unit

i. Ruang Kabid dan Sekretaris 6 unit


2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar merupakan

sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses

perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan

bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan

kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator

kinerja Bappeda Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 2.3

Kinerja Pelayanan Bappeda 2011-2016

No INDIKATOR KINERJA

TARGET RENSTRA BAPPEDA

REALISASI CAPAIAN TH. KE-

RASIO CAPAIAN TAHUN KE-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik

100% 97,59% 97,59%

2 Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD)

80% 87,87% 109,84%

3 Persentase usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang diakomodir oleh SKPD

80% 76% 95%

4 Persentase data SKPD hasil pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu

85% 75% 88,24%

5 Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan

70% 66,67% 95,24%

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja BAPPEDA

Kabupaten Blitar dibandingkan target pada Renstra periode 2011-2016 sudah

cukup bagus, dengan rata-rata capaian sebesar 97,18%. Satu indikator tercapai

melebihi target, yaitu persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen

perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD).

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan


mendapatkan pendanaan dan dilaksanakan, namun demikian tetap

menyesuaikan dengan prioritas dan kemampuan daerah.

Indikator pertama yaitu Persentase SKPD yang memiliki renstra dengan

baik tercapai 97,59% dari target 100%,

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus

pada aspek pendanaan pelayanan SKPD, dilakukan analisis pengelolaan

pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode

perencanaan sebelumnya.


Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

BELANJA 6.574.823.399 9.304.921.640 12.250.101.950 10.073.983.550 14.793.344.950 6.238.442.995 8.828.912.323 11.375.736.336 9.486.762.380 13.943.925.718

BELANJA OPERASI 6.259.523.399 9.051.151.640 11.827.426.950 9.891.633.550 14.536.224.950 5.942.859.313 8.578.144.413 11.000.293.336 9.310.292.380 13.697.289.218

Belanja Pegawai 2.600.861.780 3.224.342.559 3.347.797.400 3.156.161.600 4.207.792.000 2.504.633.464 3.047.366.080 3.209.298.090 3.033.367.809 4.061.902.216

Belanja Barang 3.658.661.619 5.826.809.081 8.479.629.550 6.685.471.950 10.268.432.950 3.438.225.849 5.530.778.333 7.790.995.246 6.226.924.571 9.580.287.002

Belanja Hibah 0 0 0 50.000.000 60.000.000 0 0 0 50.000.000 55.100.000

BELANJA MODAL 315.300.000 253.770.000 422.675.000 182.350.000 257.120.000 295.583.682 250.767.910 375.443.000 176.470.000 246.636.500

Belanja Peralatan

dan Mesin 169.880.000 253.770.000 422.675.000 182.350.000 207.120.000 156.665.682 250.767.910 375.443.000 176.470.000 197.636.500

Belanja Aset

Lainnya 145.420.000 0 0 0 50.000.000 138.918.000 0 0 0 49.000.000


Tabel 2.5

Rasio antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-rata Pertumbuhan

Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Uraian ***)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke- Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

BELANJA 95% 95% 93% 94% 94% 15,92 15,95

BELANJA OPERASI 95% 95% 93% 94% 94% 16,67 16,65

Belanja Pegawai 96% 95% 96% 96% 97% 10,49 10,59

Belanja Barang 94% 95% 92% 93% 93% 19,14 19,18

Belanja Hibah 0% 0% 0% 100% 92% - -

BELANJA MODAL 94% 99% 89% 97% 96% (21,75) (17,24)

Belanja Peralatan dan

Mesin 92% 99% 89% 97% 95% (11,70) (7,83)

Belanja Aset Lainnya 96% 0% 0% 0% 98% - -

Tabel 2.4 dan 2.5 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran BAPPEDA Kabupaten Blitar

selama periode 2011-2015 cukup baik dengan rata-rata penyerapan sebesar 94% tiap tahun, dan rata-rata

pertumbuhan anggaran sebesar 15,92%. Hal ini menunjukkan bahwa selain terjadi efisiensi anggaran, juga

bahwa perencanaan anggaran pada BAPPEDA Kabupaten Blitar cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD merupakan hasil analisis terhadap

Kinerja Pelayanan SKPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

SKPD Bappeda Kabupaten Blitar:

Tantangan :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai

dengan tugas dan kewajiban;

2. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan OPD;

3. Belum beragamnya sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen perencanaan;

4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara

sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Peluang :

1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai


2. Tersedianya dukungan anggaran

3. Sudah tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

4. Sudah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Penganggaran, dan

Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Komitmen pemerintah pusat dalam penguatan fungsi perencanaan melalui punishment atas

keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan

20| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik

akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang

dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian

tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi

merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-

nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi

dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang

menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi

harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang

terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan

kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat

perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui

permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu

mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak

semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan

untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan.

Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk

mewujudkan rencana strategis.

5.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam

penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD, maka

terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda dalam hal perencanaan

pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten

Blitar yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

a) Kurang optimalnya layanan publik bidang perencanaan pembangunan;


b) Kurangnya kemampuan SDM Perencana dalam menyusun dokumen

perencanaan pembangunan daerah ;

c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;

d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam

pengambilan kebijakan pemerintah ;

e) Masih minimnya pemanfaatan Iptek dan pengembangan Inovasi Daerah ;

f) Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah;

g) Belum adanya Perda Perencanaan di Kabupaten Blitar yang mengatur

sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;

h) Belum terintegrasinya software E-Planning dan E-Budgeting

i) Belum tersedianya software E-Monev dalam rangka membangun perencanaan

dan evaluasi yang terintegrasi;

j) Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi

oleh rumpun bidang terhadap SKPD di bawah koordinasinya;

k) Belum adanya pejabat fungsional perencana pada Bappeda Kabupaten Blitar.

l) Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan

penyelesaian dokumen perencanaan;

m) Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja

Pemerintahan;

n) Masih kurangnya komitmen dan konsistensi SKPD atas dokumen perencanaan

pembangunan.

5.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah terpilih periode 2016-2021 adalah “Menuju Kabupaten

Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing”. Berdasarkan visi tersebut

dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program

pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program

pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran ;

2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan

(religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama

dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan ;


3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui

peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan

kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta

kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang

memadai ;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi,

serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi ;

5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang

memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian,

pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi

kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor

pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan hidup ;

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui

optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan visi

dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappeda sangat berperan dalam rangka

merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu

Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai

target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala

daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Bappeda dapat dirumuskan faktor

pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda yang berpengaruh pada

pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Faktor Pendorong :

a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan

dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.

b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan

kebutuhan dan kemampuan daerah.

c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi

anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.


Faktor Penghambat :

a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat

mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;

b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-

kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan

jangka menengah maupun jangka panjang.

c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;

d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum

sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan

pelaksanaan pembangunan.

5.3. Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana

bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan

sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan

strategis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses

penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota

dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program

dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra

Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappeda mempunyai tugas dan fungsi

yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas

dicantumkan bahwa Bappenas memiliki 4 peran yaitu (1) penyusun

kebijakan/pengambil keputusam; (2) think-tank; (3) koordinator dan (4)

administrator. Masing-masing peran tersebut memiliki fungsi sebagai berikut:

Tabel 3.1

Peran dan Fungsi Kementrian PPN/BAPPENAS

POLICY/DECISION

MAKER THINK-TANK KOORDINATOR ADMINISTRATOR

1. Penyusunan rencana

pembangunan nasional

1. Pengkajian dan

perumusan kebijakan

di bidang perencanaan

pembangunan dan

kebijakan lainnya

1. Koordinasi dan

perumusan kebijakan

di bidang

perencanaan

pembangunan,

strategi pembangunan

nasional, arah

kebijakan sektoral,

1. Pengelolaan dokumen

perencanaan termasuk

pinjaman dan hibah

luar negeri (PHLN)


POLICY/DECISION

MAKER THINK-TANK KOORDINATOR ADMINISTRATOR

lintas sector, dan

lintas wilayah,

kerangka ekonomi

makro nasional dan

regional, rancang

bangun sarana dan

prasarana, kerangka

regulasi,

kelembagaan, dan

pendanaan, serta

pemantauan evaluasi

dan pengendalian

pelaksanaan

pembangunan

nasional

2. Penyusunan

rancangan anggaran

pendapatan dan

belanja negara

2. Penguatan kapasitas

perencanaan di pusat

dan di daerah dalam

menciptakan

mekanisme pendanaan

inovatif dan kreatif

2. Koordinasi pencarian

sumber dana

pembiayaan dalam

dan luar negeri, serta

pengalokasian dana

2. Penyusunan dan

pengelolaan laporan

hasil pemantauan atas

pelaksanaan rencana

pembangunan

3. Pengendalian dan

evaluasi terhadap

pelaksanaan rencana

pembangunan

3. Perencanaan

partisipatif melalui

kerjasama dengan

perguruan tinggi,

organisasi profesi, dan

organisasi masyarakat

sipil

3. Koordinasi dan

sinkronisasi

pelaksanaan

kebijakan

perencanaan dan

penganggaran

pembangunan

nasional dan

penyiapan rancang

bangun sarana dan

prasarana

3. Penyusunan dan

pengelolaan laporan

hasil evaluasi

4. Pengambilan

keputusan dalam

penanganan

permasalahan

mendesak dan

berskala besar, sesuai

penugasan

4. Koordinasi kegiatan

strategis penanganan

permasalahan

mendesak dan

berskala besar sesuai

penugasan

4. Pembinaan dan

pelayanan administrasi

umum

Sumber : Renstra Bappenas 2015-2019

Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu (1) mewujudkan

perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan

(2) mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di

Kenentrian PPN/Bappenas. Sasaran strategis dari tujuan pertama yaitu

terlaksananya rencana pembangunan nasional, dan sasaran strategis dari tujuan


kedua yaitu terwujudnya manajemen tata kelola pemerintahan di Kementrian

PPN/Bappenas

Adapun telaah terhadap Renstra Bappeda Provinsi dilakukan terhadap

dokumen Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Dalam Renstra Bappeda

Provinsi Jawa Timur dicantumkan bahwa Bappeda Provinsi Jawa Timur memiliki

fungsi dan peran sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap

perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan.

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2014 - 2019 yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategisnya adalah:

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif, Profesional,

Inovatif dan Bertanggung Jawab”.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses

perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif

berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan

konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua

pihak. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah sebuah sistem

perencaan, dimana semua input SDM aparatur dalam pembangunan memiliki

keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam

bidang dukungan administrasi ketatausahaan. Perencanaan Pembangunan

Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan

dengan penetapan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui

target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku.

Sementara itu Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bertanggung jawab

adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik

secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka upaya-upaya yang akan

dilakukan, dituangkan dalam beberapa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber

Daya Manusia;

2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah yang partisipatif dan inovatif ;


3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Rumusan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Timur tersebut, lebih lanjut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran

pembangunan yaitu:

1. SDM Perencana yang berkualitas dan profesional;

2. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif;

3. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta

tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu.

Secara keseluruhan ketiga sasaran pembangunan Bappeda Provinsi Jawa

Timur tersebut di atas, rencananya dicapai melalui 12 program prioritas. Telaah

terhadap sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam

kaitannya dengan kepentingan perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Blitar memunculkan beberapa permasalahan pelayanan SKPD

beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya yang

dapat diidentifikasi sebagaimana Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar berdasarkan

Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

Bappeda Provinsi

Jawa Timur

Permasalahan

Pelayanan Bappeda

Kabupaten Blitar

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1. SDM Perencana yang

berkualitas dan

profesional.

Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas

Sumber Daya Aparatur

Perencana

Belum adanya

tenaga fungsional

perencana pada

Bappeda Kab. Blitar

Tersedianya pendanaan untuk

pendidikan dan

pelatihan formal.

2. Mekanisme perencanaan

yang transparan,

partisipatif dan inovatif.

Belum Optimalnya Sistem

Pendampingan

Perencanaan Per-Rumpun

SKPD

Koordinasi

antar

stakeholder

perencanaan pembangunan

daerah di

Kabupaten Blitar

yang belum

optimal.

Mulai terbangunnya

sistem informasi yang

mendukung

peningkatan kinerja

perencanaan

Bappeda Kabupaten

Blitar.


No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

Bappeda Provinsi

Jawa Timur

Permasalahan

Pelayanan Bappeda

Kabupaten Blitar

Sebagai Faktor


3. Perencanaan dan evaluasi

pembangunan daerah

yang berkualitas serta

tersedianya

data/informasi

perencanaan yang

akurat dan tepat waktu.

Kurangnya ketersediaan data dan informasi

pembangunan daerah

Kompleksitas

data/informasi yang dibutuhkan

untuk perencanaan

pembangunan,

sementara akurasi

dan ketepatan data

perencanaan masih

minim.

Adanya upaya untuk terus meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

data/informasi

perencanaan

pembangunan.

5.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang

memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah

pada Renstra ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan

pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Blitar.

Secara Ringkas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa visi

penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar diarahkan untuk : “Mewujudkan ruang

wilayah yang produktif berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat.”

Adapun misi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah :

1. Mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras dengan daya dukung di

Kabupaten Blitar disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah ;

2. Mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang

didukung oleh berbagai deregulasi bidang ekonomi; dan

3. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara proporsional terhadap

perkembangan wilayah.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya

Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis

keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan

pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal inilah yang akan berangsur diwujudkan

Pemerintah Kabupaten Blitar dalam Pembangunan 5 tahun mendatang.


Tabel 3. 3

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar

berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Kebijakan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kab. Blitar

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor


1. Dibutuhkan data/informasi tentang pusat-pusat

pelayanan perekonomian

dan juga data/informasi tentang sebaran SDA di

wilayah perdesaan.

Keterbatasan aksesibilitas terhadap

data/informasi tentang

pusat-pusat pelayanan

perekonomian, sebaran

SDA di wilayah

perdesaan serta tata

ruang permukiman dan

prasarana

wilayah di wilayah

perdesaan.

Kompleksitas data/informasi

yang dibutuhkan

untuk perencaan

pembangunan,

sementara

akurasi dan

ketepatan data

perencanaan

masih minim.

Adanya upaya

untuk terus

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

data/informasi

perencanaan

pembangunan.

2. Dibutuhkan data/informasi tentang tata ruang

permukiman dan

prasarana wilayah di wilayah perdesaan.

3. Tuntutan terhadap Bappeda

agar mampu meng-

koordinasikan perencanaan,

monitoring dan evaluasi

terhadap pengembangan

industri dan

perdagangan di wilayah

perkotaan

sehingga tidak berdampak negatif terhadap aspek

keberlanjutan (ekonomi,

sosial budaya dan

lingkungan hidup).

Keterbatasan

kewenangan Bappeda

untuk menjangkau aspek-

aspek teknis

implementasi

pembangunan, misalnya

dalam hal pengembangan

industri dan perdagangan,

serta penataan ruang

permukiman dan

prasarana wilayah.

Koordinasi,

monitoring

dan evaluasi perencanaan

pembangunan

lintas

sektor dan lintas

SKPD

yang masih lemah.

Adanya usaha

untuk

meningkatkan

peran lembaga

perencana serta

menemukan

model

dan pendekatan

dalam Koordinasi,

monitoring dan

evaluasi

perencanaan

pembangunan

lintas sektor dan

lintas SKPD yang

lebih efektif dan

efisien sesuai

dengan

perkembangan dinamika di dalam

masyarakat serta

dinamika dalam

sistem

pemerintahan di

Kabupaten Blitar

4. Bappeda dituntut untuk

mampu

mengendalikan penataan

ruang permukiman dan

prasarana wilayah di wilayah

perkotaan yang

perkembangannya sangat

cepat dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi;

melalui koordinasi

perencanaan, monitoring dan

evaluasi, agar sejalan dengan

sistem dan fungsi

perwilayahan yang telah

ditetapkan dalam RTRW.


Sedangkan berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Blitar, didapatkan beberapa permasalahan yang secara langsung

maupun tidak langsung berkaitan dengan struktur tugas Bappeda yakni sebagai

berikut:

1. Belum optimalnya perencanaan pemanfaatan lahan dan pengendalian

penggunaan lahan;

2. Terjadinya pencemaran lingkungan sebagai akibat meningkatnya jumlah

limbah domestik, limbah industri/perusahaan;

3. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan

tata kelola/ administrasi/manajemen pemerintahan serta pelayanan publik;

4. Belum optimalnya pembangunan dan tata kelola/administrasi/manajemen

pemerintahan Desa/Kelurahan;

5. Belum optimalnya pengembangan perekonomian lokal berbasis koperasi dan

UMKM (terutama sumber daya manusia pengelola);

6. Masih rendahnya daya saing, nilai tambah dan pemasaran produk hasil

pertanian;

7. Masih rendahnya pelayanan kesehatan yang memadai;

8. Masih rendahnya mutu pendidikan (terutama tenaga pendidik).

Bappeda Kabupaten Blitar sebagai perencana perlu menyusun rencana

pembangunan yang disesuaikan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan

memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai wadah

implementasi perencanaan, sehingga lokasi dan kegiatan akan dijalankan dapat

diarahkan.

5.5. Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan

datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional

maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan

terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada

tugas dan fungsi SKPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan

yang dapat dikendalikan oleh SKPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang

tidak dapat dijangkau oleh SKPD karena keterbatasan kewenangannya.


Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat

dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan

rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2016 - 2021 yakni:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta penegakkan

standar mutu perencanaan, pengendalian dan evaluasi;

2. Meningkatkan keselarasan antara perencanaan pembangunan jangka

panjang, jangka menengah, dan jangka pendek daerah dengan

pelaksanaannya di OPD;

3. Meningkatkan peran kelembagaan Bappeda dalam perencananaan,

penganggaran, dan pengendalian;

4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur perencana;

5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam

sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi;

6. Meningkatkan ketepatan dan validitas data perencanaan pembangunan;

7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaringan aspirasi dalam proses

perencanaan;

8. Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan

penyelesaian dokumen perencanaan.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 adalah

visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu

pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu Bapak Drs.

H. Rijanto, MM dan Bapak Marhaenis U.W.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2016-2021 selanjutnya

diinternalisasi menjadi visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Blitar Periode 2016-2021, sebagai berikut:

“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”

Gambar 4.1 Visi Kabupaten Blitar 2016-2021

Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut:

Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara

lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan

masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat

BLITAR

SEJAHTERA

MAJUBERDAYA

SAING


terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan

secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius,

aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam

menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek

kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber

daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdaya Saing, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat

Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif

yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan

internasional.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi memberi gambaran alasan

yang menjelaskan jati diri sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Lebih lanjut,

rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan

sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan

ditempuh untuk mencapai visi.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar 2016-2021

diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. MISI I:

Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan

kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan

kemasyarakatan yang tepat sasaran.

2. MISI II:

Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius),

kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan

sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan.

3. MISI III:

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan

mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi

pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh

pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.


4. MISI IV:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta

pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

5. MISI V:

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang

memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan

ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa

kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta

pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

hidup.

6. MISI VI:

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui

optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini

menjalankan Misi IV yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Bappeda menetapkan

tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah;

2. Peningkatan Fungsi Kelitbangan dalam Pengambilan Kebijakan Daerah.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi IV RPJMD

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 yang berbunyi “Mewujudkan pemerintahan

daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel”, sasaran ke-7 yang berbunyi

”meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah”.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 36

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.

Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Blitar diharapkan menjadi koordinator yang

mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan

RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan


pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan

berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Blitar dapat

tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda menetapkan empat

sasaran strategis :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan

daerah;

2. Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan;

3. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan BAPPEDA;

4. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang

berkualitas.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 dengan Tujuan

dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Blitar ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:


Gambar 4.2

Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Blitar

Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai

beberapa indikator, sebagai berikut :

VISI DAERAH:

Menuju Kabupaten Blitar lebih sejahtera, maju, dan berdaya saing

MISI IV RPJMD:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi

SASARAN ke -7 RPJMD:

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

TUJUAN OPD:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah;

2. Peningkatan Fungsi Kelitbangan dalam Pengambilan Kebijakan Daerah

SASARAN OPD :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah;

2. Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan;

3. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan BAPPEDA;

4. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

Sasaran RPJMD

Kabupaten

Blitar

Tujuan SKPD Sasaran SKPD Indikator Sasaran

SKPD

Target Indikator Sasaran SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

efektivitas dan

efisiensi serta

akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

Peningkatan

kualitas

perencanaan

daerah

Meningkatnya

kualitas

perencanaan dan

pencapaian kinerja

pembangunan

daerah

Persentase SKPD

yang menyusun

dokumen

perencanaan

dengan kualitas

baik

- 55% 60% 70% 80% 85%

Rata-rata Capaian

Kinerja Sasaran

RPJMD

- 75% 75% 80% 85% 95%

Peningkatan Fungsi Kelitbangan dalam Pengambilan Kebijakan Daerah

Meningkatnya hasil penelitian/ kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah

66,67% 68% 70% 73% 75% 75%

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Meningkatnya pelayanan kesekretariatan BAPPEDA

Indeks Kepuasan Aparatur

- Baik Baik Baik Baik Baik

Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas

Score SAKIP SKPD

- CC B B BB BB

Sebagaimana disampaikan pada Bab sebelumnya mengenai kinerja

pelayanan Bappeda periode 2011-2015 telah ditunjukkan bahwa pencapaian

indikator kinerja untuk SKPD dengan dokumen renstra yang baik telah mencapai

97,59%. Maka pada periode ini untuk indikator yang sama, BAPPEDA

meningkatkan standar mutu dan penilaian dari dokumen perencanaan, sehingga

target yang ditetapkan dimulai dari angka 55% untuk tahun 2017. Hal ini

dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan daerah yang

sesungguhnya.

Satu indikator sasaran terkait fungsi kelitbangan tidak berubah, hanya

targetnya yang diubah mengingat capaian pada tahun 2016 yang kemudian


dijadikan tahun dasar dalam perubahan renstra ini sudah melebihi target yaitu

sebesar 66,67%.

Tiga indikator yang lain merupakan indikator baru, yang dirumuskan untuk

lebih meningkatkan kualitas perencanaan, diantaranya terkait dengan Score SAKIP

SKPD yang digunakan untuk mengukur dokumen perencanaan, penganggaran dan

pelaporan OPD yang berkualitas.

4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan

sasaran- sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2016-2021, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi

dan kebijakan Bappeda. Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun

di dalam Renstra Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ini menggunakan

dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT

digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat

digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih

alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari

berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan

metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk

menentukan strategi yang akan digunakan Bappeda.

Tabel 4.2

Analisis SWOT

ISU STRATEGIS

KEKUATAN WEAKNESS

a) Ketersediaan Anggaran untuk

Pelaksanaan Program

a) Masih Kurangnya Kuantitas

dan Kualitas Sumber Daya

Aparatur Perencana

b) Struktur Organisasi dan

Tupoksi Organisasi yang Jelas

b) Masih Minimnya Kapasitas

Aparatur dalam Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Pembangunan

Daerah

c) Motivasi Bekerja Pegawai yang

Kuat

c) Lemahnya Koordinasi Antar

Lembaga

d) Peningkatan Penerapan Sistem

Informasi dan Teknologi di

Organisasi

d) Sarana dan Prasarana

Aparatur dan Administrasi

Perkantoran yang Belum

Optimal


e) Belum Optimalnya Sistem

Pendampingan Perencanaan

Per-Rumpun SKPD

f) Kurangnya ketersediaan data

dan informasi pembangunan

daerah

PE

LU

AN

G

a) Teknologi dan Informasi

Perencanaan Berbasis Web

yang Berkembang Pesat

STRATEGI S-O :

Menerapkan pelayanan aparatur

Bappeda yang efektif dan efisien

STRATEGI W-O :

Meningkatkan kualitas

manajemen organisasi melalui

peningkatan kapasitas aparatur,

akuntabilitas kinerja keuangan

dan database Bappeda

b) Dukungan dari Kebijakan

Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan

Pembangunan

c) Dukungan Program /

Kegiatan yang berasal dari

CSR dan Lembaga Donor

dalam Perencanaan

Pembangunan

AN

CA

MA

N

a) Adanya kompetisi dalam

pemberian pelayanan publik

antar SKPD dan antar

Daerah

STRATEGI S-T:

Melaksanakan penyusunan

perencanaan pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah

secara konsisten dan akuntabel

berbasis IT

STRATEGI W-T :

Meningkatkan pemanfaatan

hasil penelitian / kajian dalam

pengambilan kebijakan daerah

b) Adanya sanksi dari

pemerintah pusat dan

provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian

dokumen perencanaan

c) Kontrol Masyarakat,

Media dan LSM yang Tinggi

dalam Mengevaluasi Kinerja

Pemerintahan

d) Tingginya Presure dari

Legeslatif dalam Proses

Perencanaan dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

e) Masih kurangnya

komitmen dan konsistensi

SKPD atas dokumen

perencanaan pembangunan

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas,

selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang

kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah

dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum,

yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci

menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di

bawah ini.


Tabel 4.3

Analisis BSC

No. Perspektif

Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Bappeda yang efektif dan

efisien

Kebijakan Umum Program

1 Perspektif Masyarakat - -

2 Perspektif Proses

Internal

Peningkatan standar kualitas pelayanan

aparatur Bappeda

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

3 Perspektif Kelembagaan - -

4 Perspektif Keuangan - -

No. Perspektif

Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui

peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan

database Bappeda



2 Perspektif Proses

Internal - -

3 Perspektif Kelembagaan

Peningkatan kapasitas dan pembinaan

aparatur Bappeda

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan,

aset dan database Bappeda

Program Perencanaan Penganggaran, Pengendalian

dan Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan


No. Perspektif

Strategi 3: Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel

berbasis IT



2 Perspektif Proses

Internal - -


Peningkatan konsistensi pengendalian

dokumen perencanaan melalui E-

Planning

Program Perencanaan

Pembangunan Jangka

Panjang dan Jangka

Menengah

Program Perencanaan

Tahunan Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan

Penganggaran Tahunan

Daerah


Program Perencanaan

Pembangunan Prasarana

Wilayah

Program Perencanaan

Pembangunan

Perekonomian

Program Perencanaan

Pembangunan Sosial dan

Pemerintahan

Program Pemutakhiran Data

dan Pelaporan Perencanaan

Pembangunan Daerah


No. Perspektif

Strategi 4: Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam

pengambilan kebijakan daerah



2 Perspektif Proses

Internal - -


Peningkatan partisipasi SKPD dalam

penentuan tema penelitian/ kajian di Bappeda

Program Penelitian dan

Pengembangan


Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam

mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Bappeda, maka strategi di atas harus

dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan,

sasaran, strategi dan kebijakan Bappeda lima tahun kedepan dijelaskan pada

tabel berikut ini.

Tabel 4.4

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing

MISI IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi serta

Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Sasaran

RPJMD Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik

Meningkatnya

pelayanan

kesekretariatan

BAPPEDA

Menerapkan

pelayanan

aparatur

Bappeda

yang efektif

dan efisien

Peningkatan

standar kualitas

pelayanan aparatur

Bappeda

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Peningkatan Program Peningkatan


VISI : Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing

MISI IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi serta

Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Sasaran

RPJMD Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program

kapasitas dan

pembinaan

aparatur Bappeda

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Mewujudkan

dokumen

perencanaan,

penganggaran,

dan pelaporan

yang berkualitas

Peningkatan

akuntabilitas

penatausahaan

pengelolaan

keuangan, aset dan

database Bappeda

Program Perencanaan

Penganggaran,

Pengendalian dan

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya

efektivitas

dan efisiensi

serta

akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

Peningkatan

kualitas

perencanaan

daerah

Meningkatnya

kualitas

perencanaan dan

pencapaian kinerja

pembangunan

daerah

Melaksanakan

penyusunan

perencanaan

pengendalian

dan evaluasi

pembangunan

daerah secara

konsisten dan

akuntabel

berbasis IT

Peningkatan

konsistensi

pengendalian

dokumen

perencanaan

Program

Perencanaan

Pembangunan

Jangka Panjang

dan Jangka

Menengah Daerah

Program

Perencanaan

Tahunan Daerah

Program

Perencanaan

Penganggaran

Daerah

Program

Perencanaan

Pembangunan

Prasarana Wilayah

Program

Perencanaan

Pembangunan

Perekonomian

Program

Perencanaan

Pembangunan

Sosial dan

Pemerintahan

Program

Pemutakhiran data

dan Pelaporan

Pembangunan

Daerah

Peningkatan

Fungsi

Kelitbangan

dalam

Pengambilan

Kebijakan

Daerah

Meningkatnya hasil

penelitian/ kajian

yang dimanfaatkan

dalam

pengambilan

kebijakan daerah

Meningkatkan

pemanfaatan

hasil

penelitian /

kajian dalam

pengambilan

kebijakan

daerah

Peningkatan

partisipasi SKPD

dalam penentuan

tema penelitian/

kajian di Bappeda

Program Penelitian

dan

Pengembangan


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di

RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Bappeda ditentukanlah program-program.

Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah

program sebagai berikut :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK (Peraturan Bupati

Nomor 36 Tahun 2016)

2. Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Perbandingan perubahan Program disajikan pada table 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1

Perbandingan Perubahan Program

Program Sebelum

Perubahan Program Setelah Perubahan

Keterangan

1. Program Pelayanan


1. Program Pelayanan


2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur


Sarana dan Prasarana

Aparatur


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4. Program Perencanaan,

Penganggaran,

Pengendalian Kinerja dan

Keuangan

4. Program Perencanaan,

Penganggaran,

Pengendalian dan

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Disempurnakan

5. Program Pengembangan

dan Pemeliharaan Data

dan Statistik

Dihapuskan, karena

BAPPEDA tidak lagi

mengampu urusan statistik

6. Program Perencanaan

Strategis Daerah


Pembangunan Jangka

Disempurnakan


Program Sebelum

Perubahan Program Setelah Perubahan

Keterangan

Panjang dan Jangka

Menengah Daerah

7. Program Perencanaan dan

Penganggaran Tahunan

Pembangunan Daerah


Pembangunan Tahunan

Daerah

Disesuaikan dengan tugas

pokok dan fungsi bidang

pengampu


Penganggaran Daerah



Wilayah dan Tata Ruang



Wilayah

Urusan Tata Ruang tidak lagi

diampu BAPPEDA


Pembangunan

Perekonomian


Pembangunan

Perekonomian


Pembangunan

Pemerintahan dan

Kemasyarakatan


Pembangunan Sosial dan

Pemerintahan

Disesuaikan dengan

Perubahan SOTK

11. Program Pengendalian,

Evaluasi dan Pelaporan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

11. Program Pemutakhiran

Data dan Pelaporan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Diubah

12. Program Penelitian dan

Pengembangan

12. Program Penelitian dan

Pengembangan

Selain penyesuaian program, dalam perubahan Renstra BAPPEDA juga dilakukan

penyederhanaan kegiatan. Pada Renstra sebelumnya terdapat 61 kegiatan, pada

perubahan Renstra menjadi 39 kegiatan.

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan

pendanaan indikatif dalam Perubahan Renstra ini disajikan dalam tiga tabel terpisah, untuk

memisahkan program dan kegiatan tahun 2016 yang sudah dilaksanakan, tahun 2017

yang sedang dilaksanakan, serta rencana tahun 2018-2021 sebagaimana ditunjukkan

pada tabel-tabel berikut ini :


Tabel 5.2

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Tahun 2016

NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tercukupinya layanan administrasi perkantoran

100% 740,476,693

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

% peningkatan sarana pasarana dan aparatur dalam kondisi baik

100% 512,187,083

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana

10% 397,953,576

4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terwujudnyafasilitasi kinerja bagi lembaga mitra perencana pembangunan daerah di Kabupaten Blitar

100% 676,950,000

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu

80% 5,499,900

6 Program Pengembangan Data dan Informasi

Tersedia data yang valid dan memadai sebagai bahan penentuan kebijakan

100% 356,950,000

7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS

55% 2,772,462,047

8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi

100% 1,231,110,542

9 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan sosial budaya

100% 1,173,253,839


NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI 10 Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA

100% 1,692,777,200

11 Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

64% 1,332,520,068

JUMLAH 10,892,140,948

Tabel 5.3

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Tahun 2017

NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KONDISI

AWAL (2016)

TAHUN 2017

TARGET PAGU

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kepuasan aparatur

NA 100% 689,000,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

100% 863,663,579.43

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

258,200,000.00

4 Program Perencanaan Penganggaran, Pengendalian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu

80% 100% 33,000,000.00

5 Program Perencanaan Strategis Daerah

Tingkat konsistensi pelaksanaan RPJMD

NA 70% 660,465,000.00

Persentase dokumen renstra OPD berkualitas Baik

NA 70%

6 Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah

Persentase kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD

NA 70% 970,766,500.00

Persentase Renja SKPD yang berkualitas baik

NA 70%

Persentase alokasi anggaran untuk program

NA 75%


NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KONDISI

AWAL (2016)

TAHUN 2017

TARGET PAGU

prioritas RKPD

7 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Praswil

70% 1,394,535,000.00

8 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Ekonomi

70% 1,098,100,000.00

9 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan

70% 1,235,668,500.00

10 Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu

75% 930,250,000.00

Persentase keterisian data perencanaan pembangunan

55%

11 Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase usulan kajian OPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

15% 18% 2,315,000,000.00

JUMLAH 10,448,648,579.43

47 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021

Tabel 5.4

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tahun 2018-2021

NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KONDISI AWAL

(2016)

TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN

2021 KONDISI AKHIR

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

TARGET

(mulai 2018 s.d

2021)

PAGU (mulai 2018 s.d 2021)

URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

NA 100% 1,100,000,000.00 100% 1,100,000,000.00 100% 1,100,000,000.00 100% 1,100,000,000.00 100% 4,400,000,000.00

1 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Jumlah jenis layanan administrasi

perkantoran

4 jenis layanan

4 jenis layanan

700,000,000.00 4 jenis layanan




2,800,000,000.00

2 Publikasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah jenis media

publikasi

3 jenis

media

3 jenis

media

400,000,000.00 3 jenis

media

400,000,000.00 3 jenis

media

400,000,000.00 3 jenis

media

400,000,000.00 3 jenis

media

1,600,000,000.00

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase sarpras

aparatur dengan kondisi layak fungsi

100% 100% 400,000,000.00 100% 450,000,000.00 100% 450,000,000.00 100% 450,000,000.00 100% 1,750,000,000.00

3 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarpras yang berfungsi baik

400,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 1,750,000,000.00

III Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

100% 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 1,200,000,000.00

4 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang

mengikuti diklat formal

8 orang 10 orang 100,000,000.00 10 orang 100,000,000.00 10 orang 100,000,000.00 10 orang 100,000,000.00 10 orang 400,000,000.00

5 Capacity Building Perencanaan Jumlah aparatur yang

mengikuti capacity building

49 orang 49 orang 200,000,000.00 49 orang 200,000,000.00 49 orang 200,000,000.00 49 orang 200,000,000.00 49 orang 800,000,000.00

IV Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja

BAPPEDA yang disusun tepat waktu

80% 100% 47,500,000.00 100% 50,000,000.00 100% 54,000,000.00 100% 56,000,000.00 100% 207,500,000.00


NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KONDISI AWAL (2016)


2021 KONDISI AKHIR


TARGET (mulai

2018 s.d

2021)


6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Jumlah dokumen yang disusun

4 dok 4 dok 20,000,000.00 4 dok 20,000,000.00 4 dok 22,000,000.00 4 dok 22,000,000.00 4 dok 84,000,000.00

7 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan


8 dok 8 dok 27,500,000.00 8 dok 30,000,000.00 8 dok 32,000,000.00 8 dok 34,000,000.00 8 dok 123,500,000.00

V Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah

Tingkat konsistensi pelaksanaan RPJMD

100% 70% 450,000,000.00 75% 150,000,000.00 80% 300,000,000.00 85% 400,000,000.00 85% 1,300,000,000.00

Persentase dokumen renstra OPD berkualitas baik

NA 70% - - - 70%

8 Revisi dan Review Dokumen Perencanaan Jangka Panjang

Jumlah dokumen 1 300,000,000.00 1 150,000,000.00 2 450,000,000.00

9 Revisi dan Review Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Jumlah dokumen 1 150,000,000.00 1 150,000,000.00 1 150,000,000.00 1 150,000,000.00 1 600,000,000.00

10 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang/ Menengah

Jumlah dokumen 1 250,000,000.00 1 250,000,000.00

VI Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Persentase Kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD

70% 1,070,000,000.00 75% 885,000,000.00 80% 1,100,000,000.00 85% 910,000,000.00 3,965,000,000.00

Persentase Renja

SKPD yang berkualitas baik

NA 70% 75% 80% 85% 85%

11 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Jumlah dokumen 1 1 100,000,000.00 1 100,000,000.00 1 100,000,000.00 1 100,000,000.00 1 400,000,000.00

12 Penyusunan RKPD Jumlah dokumen 1 1 410,000,000.00 1 225,000,000.00 1 440,000,000.00 1 250,000,000.00 1 1,325,000,000.00

13 Penyusunan RKPD P Jumlah dokumen 1 1 200,000,000.00 1 200,000,000.00 1 200,000,000.00 1 200,000,000.00 1 800,000,000.00

14 Pengembangan dan Pemeliharaan

Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Jumlah SI 1 2 130,000,000.00 2 130,000,000.00 2 130,000,000.00 2 130,000,000.00 2 520,000,000.00

15 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Jumlah dokumen 1 1 230,000,000.00 1 230,000,000.00 1 230,000,000.00 1 230,000,000.00 1 920,000,000.00

VII Program Perencanaan

Penganggaran Tahunan Daerah

Persentase alokasi

anggaran untuk program prioritas RKPD

276,000,000.00 280,000,000.00 284,000,000.00 288,000,000.00 1,128,000,000.00

16 Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS


2 2 150,000,000.00 2 152,000,000.00 2 154,000,000.00 2 156,000,000.00 2 612,000,000.00




2021 KONDISI AKHIR


TARGET (mulai

2018 s.d

2021)


17 Penyusunan Dokumen KUPA dan PPASP


2 2 126,000,000.00 2 128,000,000.00 2 130,000,000.00 2 132,000,000.00 2 516,000,000.00

VIII Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Persentase konsistensi dokumen

perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Praswil

NA 75% 1,400,000,000.00 100% 1,400,000,000.00 85% 1,475,000,000.00 85% 1,500,000,000.00 85% 5,775,000,000.00

18 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Subbid Praswil I

Jumlah urusan yang diampu

3 3 300,000,000.00 3 300,000,000.00 3 325,000,000.00 3 325,000,000.00 3 1,250,000,000.00

19 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian

dan Evaluasi Subbid Praswil II

Jumlah urusan yang

diampu

5 5 400,000,000.00 5 400,000,000.00 5 425,000,000.00 5 425,000,000.00 5 1,650,000,000.00

20 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Subbid Praswil III


3 3 300,000,000.00 3 300,000,000.00 3 325,000,000.00 3 325,000,000.00 3 1,250,000,000.00

21 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Praswil


2 400,000,000.00 2 400,000,000.00 2 400,000,000.00 2 425,000,000.00 2 1,625,000,000.00

IX Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan

dokumen anggaran Rumpun Bidang Ekonomi

NA 75% 1,350,000,000.00 80% 1,350,000,000.00 85% 1,425,000,000.00 85% 1,425,000,000.00 85% 5,550,000,000.00

22 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Subbid Ekonomi I


3 3 300,000,000.00 3 300,000,000.00 3 325,000,000.00 3 325,000,000.00 3 1,250,000,000.00

23 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian

dan Evaluasi Subbid Ekonomi II

Jumlah urusan yang

diampu

3 3 300,000,000.00 3 300,000,000.00 3 325,000,000.00 3 325,000,000.00 3 1,250,000,000.00

24 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Subbid Ekonomi III


2 2 300,000,000.00 2 300,000,000.00 2 325,000,000.00 2 325,000,000.00 2 1,250,000,000.00

25 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Ekonomi


2 300,000,000.00 2 300,000,000.00 2 300,000,000.00 2 300,000,000.00 2 1,200,000,000.00

26 Fasilitasi dan Koordinasi Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen laporan

12 12 150,000,000.00 12 150,000,000.00 12 150,000,000.00 12 150,000,000.00 12 600,000,000.00




2021 KONDISI AKHIR


TARGET (mulai

2018 s.d

2021)


X Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan

Pemerintahan

Persentase konsistensi dokumen

perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Sosial dan

Pemerintahan

NA 75% 1,425,000,000.00 80% 1,425,000,000.00 85% 1,425,000,000.00 85% 1,425,000,000.00 85% 5,700,000,000.00

27 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Subbid Sospem I


5 5 400,000,000.00 5 400,000,000.00 5 400,000,000.00 5 400,000,000.00 5 1,600,000,000.00

28 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Subbid Sospem II


6 6 475,000,000.00 6 475,000,000.00 6 475,000,000.00 6 475,000,000.00 6 1,900,000,000.00

29 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Subbid Sospem III


2 2 250,000,000.00 2 250,000,000.00 2 250,000,000.00 2 250,000,000.00 2 1,000,000,000.00

30 Perumusan Kebijakan Teknis

Perencanaan Bidang Sospem

Jumlah dokumen yang

disusun

2 300,000,000.00 2 300,000,000.00 2 300,000,000.00 2 300,000,000.00 2 1,200,000,000.00

XI Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu

75% 75% 570,000,000.00 80% 570,000,000.00 85% 570,000,000.00 85% 570,000,000.00 85% 2,280,000,000.00

Prosentase keterisian data perencanaan pembangunan

NA 60% 65% 65% 70% 70%

31 Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar


1 1 250,000,000.00 1 250,000,000.00 1 250,000,000.00 1 250,000,000.00 1 1,000,000,000.00

32 Evaluasi Pelaksanaan RKPD

Kabupaten Blitar

Jumlah pelaporan 2 kali 2 kali 100,000,000.00 2 kali 100,000,000.00 2 kali 100,000,000.00 2 kali 100,000,000.00 2 kali 400,000,000.00

33 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah


34 Pemeliharaan Database

Pembangunan Daerah


URUSAN PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN




2021 KONDISI AKHIR


TARGET (mulai

2018 s.d

2021)


XII Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase usulan kajian OPD yang

ditindaklanjuti dalam bentuk kajian

15% 18% 2,350,000,000.00 20% 2,100,000,000.00 22% 2,350,000,000.00 24% 2,100,000,000.00 24% 8,900,000,000.00

35 Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Jumlah kajian 4 800,000,000.00 4 800,000,000.00 4 800,000,000.00 4 800,000,000.00 4 3,200,000,000.00

36 Kajian Bidang Sosial dan

Pemerintahan

Jumlah kajian 4 800,000,000.00 4 800,000,000.00 4 800,000,000.00 4 800,000,000.00 4 3,200,000,000.00

37 Fasilitasi dan Koordinasi

Pengembangan Inovasi Daerah

Jumlah koordinasi yang

dilaksanakan

2 kali 450,000,000.00 2 kali 300,000,000.00 2 kali 450,000,000.00 2 kali 300,000,000.00 2 kali 1,500,000,000.00

Jumlah lomba yang

dilaksanakan

1 2 1 2 1

38

Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Kelitbangan

Jumlah koordinasi kelitbangan yang dilaksanakan

2 200,000,000.00 2 100,000,000.00 2 200,000,000.00 2 100,000,000.00 2 600,000,000.00

Jumlah diseminasi yang dilaksanakan

0 1 0 1

Jumlah workshop/lomba KIR yang dilaksanakan

1 1 1 1 1

39 Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan DRD Kabupaten Blitar

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

2 100,000,000.00 2 100,000,000.00 2 100,000,000.00 2 100,000,000.00 2 400,000,000.00

Total BAPPEDA 10,738,500,000.00 10,060,000,000.00 10,833,000,000.00 10,524,000,000.00 42,155,500,000.00


BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Blitar dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-4

RPJMD Kabupaten Blitar 2016 – 2021 yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik, pada tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan

Akuntabel, serta sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2016 – 2021:

(1) Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah;

(2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam pencapaian kedua Sasaran tersebut, Bappeda mendorong pencapaian

Indikator Kinerja Sasaran khususnya pada pencapaian Nilai SAKIP Kabupaten Blitar.

Secara umum Indikator Kinerja Daerah pada misi ke IV RPJMD adalah sebagai berikut :

Misi IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan

Indikator

Kinerja

Tujuan

Target

Indikato

r Kinerja

Tujuan

Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran

Kondisi

Awal

Target Indikator Kinerja Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mewujudkan

Pemerintahan

Daerah yang

Efektif, Efisien

dan Akuntabel

Indeks

Reformasi

Birokrasi

> 80

Meningkatnya

Efektivitas dan

Efisiensi serta

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Daerah

a. Nilai SAKIP

b. Peringkat

Penilaian

LPPD se-

JATIM

c. Opini BPK

C

36

WDP

CC

30

WDP

CC

30

WDP

B

30

WDP

B

20

WTP

BB

20

WTP

BB

10

WTP

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publik

Predikat Nilai

Survey

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

Layanan Publik

Sedang Baik Baik Baik Baik Sangat

Baik

Sangat

Baik

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut,

Bappeda Kabupaten Blitar menerapkan Indikator Kinerja Sasaran SKPD yang mengacu

kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 6.1. berikut ini.


Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN

RPJMD

SASARAN

BAPPEDA

INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -6

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik

Meningkatnya

pelayanan

kesekretariatan

BAPPEDA

Indeks

Kepuasan

Aparatur

- Baik Baik Baik Baik Baik

Mewujudkan

dokumen

perencanaan,

penganggaran,

dan pelaporan

yang

berkualitas

Score SAKIP

SKPD

- CC B B BB BB

Meningkatnya

efektivitas dan

efisiensi serta

akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

Meningkatnya

kualitas

perencanaan dan

pencapaian

kinerja

pembangunan

daerah

Persentase

SKPD yang

menyusun

dokumen

perencanaan

dengan kualitas

baik

- 55% 60% 70% 80% 85%

Rata-rata

Capaian Kinerja

Sasaran RPJMD

- 75% 75% 80% 85% 95%

Meningkatnya

hasil

penelitian/

kajian yang

dimanfaatkan

dalam

pengambilan

kebijakan

daerah

Persentase

hasil

penelitian/kaji

an yang

dimanfaatkan

dalam

pengambilan

kebijakan

daerah

66,67

%

68% 70% 73% 75% 75%

Documents

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN …bappeda.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/05/4.-RENSTRA...Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda yang berpedoman