RENSTRA BAPPEDA PROVINSI NTB TAHUN 2013-2018 · Web viewTabel 2 1Data PNS dan Non PNS di Bappeda Provinsi NTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian32 Tabel 3.1 Capaian

BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)Tahun 2013-2018

Kata PengantarDengan memanjatkan puji syukur kepada Allaah SWT, dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan rencana pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penelitian pembangunan daerah.

Semoga Renstra Bappeda Provinsi NTB ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda terkait urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian serta pengembangan daerah.

KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB,

Ir. RIDWAN SYAH, M.Sc.,MM.,MTPPembina Utama Madya (IV/d)NIP.19630626 1990031005

Daftar IsiI.

Kata Pengantar iDaftar Isi iiDaftar Tabel ivDaftar Gambar vDaftar Singkatan viBab I Pendahuluan 11.1. Latar Belakang 11.2. Landasan Hukum 11.3. Maksud dan Tujuan 21.4. Sistematika 3Bab II Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi NTB 42.1. Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi NTB 4

2.1.1. Kepala Bappeda Provinsi NTB 42.1.2. Sekretaris Bappeda Provinsi NTB 52.1.3. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan

Infrastruktur (PWPI) Bappeda Provinsi NTB 82.1.4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi (PPE)

Bappeda Provinsi NTB 132.1.5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya (PPSB)

Bappeda Provinsi NTB 182.1.6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi NTB 222.1.7. Kepala Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian

Perencanaan Pembangunan (PEP3) Bappeda Provinsi NTB 262.2. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi NTB 312.3. Sumber Daya Manusia 322.4. Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi NTB 332.5. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran 33Bab III Isu Strategis Dalam Perencanaan dan Penelitian Daerah 363.1. Gambaran Umum Pelayanan Bappeda Provinsi NTB 363.2. Review Capaian Kinerja Bappeda Provinsi NTB Sebelumnya 363.3. Isu Strategis Bappeda Provinsi 623.4. Telaahan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2013-

2018 623.5. Telaahan Renstra Bappenas Tahun 2015-2019 673.6. Telaahan Renstra Bappeda Kabupaten/Kota se-NTB 683.7. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) 683.8. Analisis SWOT Bappeda Provinsi NTB 98Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 1004.1. Visi dan Misi 1004.2. Tujuan dan Sasaran 1004.3. Strategi dan Kebijakan 1054.4. Kerangka Kelembagaan Bappeda Provinsi NTB 110Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif 114

ii

Bab VI Indikator Kinerja Bappeda Provinsi NTB Dalam Kerangka RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 1216.1. Target Indikator Kinerja Perencanaan Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun

2013-2018 121

iii

Daftar TabelTabel 2 -1 Data PNS dan Non PNS di Bappeda Provinsi NTB Berdasarkan Tingkat

Pendidikan dan Status Kepegawaian 32Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013-2016

39Tabel 3-3 Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

59Tabel 3-4 Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi NTB

65Tabel 3-5 Telaahan Pola Ruang Provinsi NTB 76Tabel 3-6 Kawasan Strategis Provinsi Sesuai RTRW Provinsi NTB

90Tabel 3-7 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi NTB 92Tabel 3-8 Analisis SWOT Bappeda Provinsi NTB

94Tabel 4-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi NTB 101Tabel 4-2 Strategi dan Kebijakan 107Tabel 4-3 Jenis Dokumen yang Dihasilkan oleh Masing-masing Bidang

Bappeda Provinsi NTB 112

Tabel 5-1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat 114

Tabel 6-1 Indikator Kinerja Bappeda Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2013-2018121

Tabel 6-2 Sandingan Indikator Kinerja Bappeda Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 dan Renstra Bappeda21

iv

Daftar GambarGambar 2-1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi NTB 31

v

Daftar SingkatanBappeda : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan DaerahBMD : Badan Milik DaerahRenstra : Rencana Strategis

vi

Bab I Pendahuluan

1.1.Latar BelakangDinamika yang terjadi dalam pelaksaan otonomi daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 telah mengakibatkan berbagai perubahan termasuk dalam penyelelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah perlu melakukan perubahan-perubahan demi mengakomodir dinamika yang terjadi, salah satunya dengan melakukan penyesuaian terhadap organisasi.

Penyesuaian terhadap organisasi juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penyesuaian tersebut tentunya berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD 2013-2018. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 telah direvisi melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka mengintegrasikan, sinkronisasi dan sinergi perencanaan perencanaan pembangunan daerah ke dalam sistem pembangunan nasional dengan menyesuaikan target pembangunan daerah, dan penyesuaian perubahan kewenangan pemerintah Provinsi NTB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan penyesuaian terhadap beberapa strategi, kebijakan dan program prioritas dari Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi NTB terkait dengan upaya percepatan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Provinsi NTB tahun 2013-2018.

Revisi terhadap RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 mengakibatkan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang merupakan penjabaran operasional visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih juga perlu direvisi. Bappeda merupakan salah satu SKPD yang melakukan revisi terhadap Renstra, dimana penyusunan revisi Renstra Bappeda tersebut berpedoman pada RPJMD dan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Renstra Bappeda merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta bersifat indikatif. Selain itu, Renstra Bappeda juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Bappeda selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan kontrak kerja Kepala Bappeda dengan Gubernur.

1.2.Landasan HukumLandasan hukum dalam penyusunan Renstra Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);

9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

10.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K-L) 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

11.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609);

12.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 116);

13.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114).

2

1.3.Maksud dan TujuanMaksud penyusunan Revisi Rencana Strategis Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018 adalah : (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, (2) sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Bappeda Provinsi NTB dalam merumuskan kebijakan dan menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, (3) sebagi dasar bagi unit kerja lingkup Bappeda Provinsi NTB dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan revisi Renstra Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013-2018 ini adalah:1. Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah yang holistik,

integratif, tematik dan spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

2. Terselenggaranya penelitian pengembangan potensi daerah dalam mendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah

3. Terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif dalam mencapai target indikator kinerja pembangunan daerah

1.4.SistematikaRevisi Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013-2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PendahuluanBab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan BappedaBab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda, Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola, Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran.

Bab III Masalah dan Isu dalam Perencanaan dan Penelitian DaerahBab ini menjelaskan gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan Bappeda, hasil – hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya, analisis isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda, serta analisis lingkungan strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan KebijakanBab ini menjelaskan visi dan misi Bappeda, tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda, serta strategi dan kebijakan yang diambil

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan IndikatifBab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada lingkup Bappeda.

Bab VI Indikator Kinerja Bappeda dalam Kerangka RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018

3

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda hingga tahun 2018 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

4

Bab II Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi NTB

2.1. Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi NTBTugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi NTB diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bappeda Provinsi NTB melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Adapun rincian tugas dan fungsi Bappeda Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut hadalah sebagai berikut :

2.1.1. Kepala Bappeda Provinsi NTBA. Ringkasan Tugas

Membantu Gubernur dalam memimpin penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan penunjang fungsi perencanaan daerah dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi, perumusan kebijakan teknis dan kebijakan strategis, mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran rencana pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan daerah, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah, mengembangan penelitian dan pengembangan berbagai potensi unggulan daerah, melaksanakan administrasi umum dalam pelayanan publik terkait perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja BAPPEDA Provinsi NTB.

B. Uraian Tugas1. Memimpin perumusan dan penetapan kebijakan di bidang

perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan sektor strategis dan lintas sektor, lintas kabupaten/kota dalam lingkup Pemerintah Provinsi NTB

2. Mengoordinasikan rumusan kebijakan teknis dan kebijakan strategis daerah dengan seluruh kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan (RPJPD, RPJMD, RKPD)

3. Mengoordinasikan rencana program prioritas dan alokasi penganggaran rencana pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan daerah

4. Menyusun anggaran perencanaan pembangunan daerah (KUA, PPAS, RAPBD dan APBD dan APBD-Perubahan)

5. Memantau, mengevaluasi dan mengendalikan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah

5

6. Mengembangan penelitian daerah dalam mendukung pengembangan potensi unggulan daerah untuk kesejahteraan masyarakat

7. Melaksanakan administrasi umum dalam pelayanan publik terkait perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah

8. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi NTB

C. Uraian Fungsi1. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah – 20

tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah – 5 tahun (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah – 1 tahun (RKPD)

2. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan daerah

3. Perumusan kebijakan strategis dan Rencana Strategis – 5 tahun (Renstra) Bappeda Provinsi NTB

4. Penyelenggaraan penyelarasan rencana pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota se-NTB

5. Penyusunan dokumen anggaran (KUA, PPAS, RAPBD, APBD, dan APBD-Perubahan)

6. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana dan hasil rencana pembangunan daerah

7. Penyelenggaraan penelitian daerah dalam mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis daerah

8. Penyelenggaraan administrasi umum dalam pelayanan publik terkait perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah (PPID)

9. Penyusunan laporan hasil perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2.1.2. Sekretaris Bappeda Provinsi NTBA. Ringkasan Tugas

Membantu Kepala Bappeda dalam bidang kesekretariatan dan administrasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Bappeda yang meliputi ketatausahaan, umum dan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama hubungan masyarakat, arsip/dokumentasi, serta evaluasi dan pelaporan dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

B. Uraian Tugas1. Mengoordinasikan program dan kegiatan di Bappeda2. Mengoordinasikan dan menyusun rencana, program/kegiatan dan

anggaran di BAPPEDA sesuai pedoman kerja dan indikator kinerja

6

3. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengakomodir masukan para-pihak dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

4. Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda

5. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi NTB

6. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Bappeda sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi NTB dan Renstra-Bappeda

7. Melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi/kearsipan Bappeda

8. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana9. Menyelenggarakan pengelolaan Barang Milik Daerah

(BMD)/kekayaan negara10.Menyelenggarakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di

lingkup Bappeda11.Mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan

penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara

C. Uraian Fungsi1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),

dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda2. Penyusunan rencana kerja tahunan Bidang Sekretariat Bappeda

Provinsi NTB sesuai pedoman kerja dan indikator kinerja3. Pelaksanaan Musrenbang untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan

RKPD4. Penyelenggaraan tertib administrasi kepegawaian dan manajemen

ASN (kenaikan pangkat, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji berkala, cuti, dan lainnya)

5. Pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum kepegawaian, dan kerjasama hubungan masyarakat

6. Hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)7. Pengelolaan administrasi keuangan dan dokumen Laporan Keuangan

bulanan/tahunan Bappeda8. Pengelolaan aset dan Barang Milik Daerah (BMD) – dokumen

Laporan Kegiatan Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah) tahunan Bappeda

9. Pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dan protokol10.Penyusunan dan pengelolaan kearsipan dinas 11.Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata

laksana kerja Bappeda

7

2.1.2.1. Kepala Sub Bagian UmumA. Ringkasan tugas

Membantu Sekretaris Bappeda dalam melaksanakan ketatausahaan, administrasi perkantoran, kearsipan, pengelolaan urusan rumah tangga dan kebersihan kantor, urusan protokol, pengelolaan aset Bappeda, kerjasama hubungan masyarakat, pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan dan evaluasi kinerja dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Uraian Tugas 1. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas2. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi

kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas Bappeda

3. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas di Bappeda

4. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas Bappeda

5. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian

6. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat dan pengambilan keputusan

7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi

8. Melaksanakan penyusunan dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

9. Melakukan pembinaan, evaluasi dan kedisiplinan ASN sesuai peraturan perundang-undangan

10.Mengarahkan, membina dan menilai pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bagian Umum sesuai rencana kerja dan indikator kinerja

11.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala dan Sekretaris Bappeda Provinsi NTB

2.1.2.2. Kepala Sub Bagian KeuanganA. Ringkasan tugas

Membantu Sekretaris BAPPEDA dalam melaksanakan perbendaharaan, penatausahaan keuangan, pengelolaan dan penyiapan bahan verifikasi, urusan akuntansi, penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksanaan dan pelaporan keuangan Bappeda.

B. Uraian Tugas1. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas2. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran

eksekutif untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

8

3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan untuk tertibnya administrasi keuangan

4. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut

5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para Kepala Sub Bagian/Bidang melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat dan pengambilan keputusan

6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi

7. Menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan Bappeda8. Menyiapkan laporan realisasi anggaran Bappeda9. Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta

penyiapan tindak lanjutnya dari Laporan Hasil Temuan10.Mengarahkan, membina dan menilai pelaksanaan tugas bawahan di

Sub Bagian Keuangan sesuai rencana kerja dan indikator kinerja11.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala dan Sekretaris

Bappeda Provinsi NTB2.1.2.3. Kepala Sub Bagian Program

A. Ringkasan tugasMembantu Sekretaris BAPPEDA dalam menghimpun dan menyiapkan perumusan kebijakan untuk penyusunan kebijakan teknis dan strategis, menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Bappeda, Rencana Kerja Tahunan (RKT), perencanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan Bappeda.

B. Uraian Tugas1. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan Bappeda sesuai

Renstra Bappeda2. Menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah (Musrenbang) Provinsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengakomodir masukan para-pihak dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

3. Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah

4. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda

5. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan pada Bappeda

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda

7. Menghimpun dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda

8. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (RPJPD, RPJMD, RKPD)

9

9. Menyusun Standard Operational Procedures (SOP) pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda

10.Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)11.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala dan Sekretaris

Bappeda Provinsi NTB

2.1.3. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur (PWPI) Bappeda Provinsi NTB

A. Ringkasan TugasMembantu Kepala Bappeda dalam menyusun kebijakan teknis dan strategis perencanaan wilayah, pembangunan infrastruktur daerah, kemaritiman dan sumber daya alam, mengoordinasikan, menyusun dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) terkait bidang PWPI, melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Lembaga non-Pemerintah, media dan masyarakat dan daerah, mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan Perangkat Daerah terkait bidang perencanaan wilayah dan pengembangan infrastruktur serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan perencanaan bidang PWPI.

B. Uraian Tugas1. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) terkait bidang PWPI2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Bappeda dan

Rencana Kerja Bappeda terkait bidang PWPI3. Mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD terkait bidang PWPI

4. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD

5. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang PWPI

6. Mengoordinasikan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi terkait bidang PWPI yang menangani: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Urusan Perhubungan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan Lingkungan Hidup Urusan Kehutanan Urusan Kelautan dan perikanan Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Statistik Urusan Perencanaan dan Litbang

10

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Pemerintah dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat7. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi

kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota terkait bidang PWPI

8. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

9. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah terkait bidang PWPI

10.Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi terkait bidang PWPI

11.Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda kabupaten/kota se-NTB terkait bidang PWPI

12.Mengkaji kebijakan perencanaan tata ruang wilayah dan pembangunan infrastruktur di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

13.Mengoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan lembaga non-pemerintah, NGO/LSM mitra kerja pemerintah, swasta dan media

14.Melaksanakan pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan terkait bidang PWPI

C. Uraian Fungsi1. Penyusunan bahan kebijakan perencanaan pembangunan terkait

bidang PWPI2. Penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

NTB dan berbagai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait penjabaran rencana tata ruang wilayah

3. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD

4. Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda

5. Penyusunan analisa dan kajian kewilayahan Provinsi NTB6. Terlaksananya koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah bidang PWPI7. Penyusunan rencana kerjasama dengan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, lembaga non-pemerintah, NGO/LSM mitra kerja pemerintah, swasta dan media

8. Pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, lembaga non-pemerintah, NGO/LSM mitra kerja pemerintah, swasta dan media

9. Terlaksananya pembinaan, pengendalian, moitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan terkait bidang PWPI

11

10.Tersusunnya pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan terkait bidang PWPI

2.1.3.1. Kepala Sub Bidang Perencanaan WilayahA. Ringkasan tugas

Membantu Kepala Bidang PWPI dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, kebijakan strategis, rencana program dan kegiatan, strategi dan pendanaan pembangunan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan wilayah di Provinsi NTB.

B. Uraian Tugas1. Mengkaji, menganalisis dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan

konektivitas daerah, dan mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektifitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektifitas

2. Mengkaji, mengoordinasikan dan merumuskan RTRW Provinsi NTB3. Menyusun analisa dan kajian kewilayahan dan mensinkronisasikan

kebijakan sektoral, kewilayahan dan tata ruang dalam penentuan lokasi program dan kegiatan prioritas di Provinsi NTB

4. Mengkaji kebijakan perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah

5. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Perencanaan Wilayah

6. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah bidang perencanaan wilayah

7. Mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang perencanaan wilayah

8. Menganalisis data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang perencanaan wilayah untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

9. Menyiapkan bahan penyusunan untuk penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) di perencanaan wilayah

10.Menyajikan data capaian indikator kinerja pemerintah daerah terkait bidang perencanaan wilayah

11.Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang perencanaan wilayah

12.Menyusun bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang perencanaan wilayah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota

13.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan wilayah menggunakan media cetak dan elektronik

12

14.Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan panjang (RKPD, RPJMD, dan RPJP) terkait bidang perencanaan wilayah

15.Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan wilayah

16.Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah terkait bidang perencanaan wilayah

17.Melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan bidang perencanaan wilayah kepada Kepala Bidang dan Kepala Bappeda

2.1.3.2. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Transportasi

A. Ringkasan tugasMembantu Kepala Bidang PWPI dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, kebijakan strategis, rencana program dan kegiatan, strategi dan pendanaan pembangunan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi.

B. Uraian Tugas1. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang

Pekerjaan Umum, Permukiman dan Transportasi2. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah bidang

pekerjaan umum, permukiman dan transportasi3. Mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan

teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi

4. Menganalisis data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

5. Menyiapkan bahan penyusunan untuk penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) di bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi

6. Menyajikan data capaian indikator kinerja pemerintah daerah terkait bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi

7. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi

8. Menyusun bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota

9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi menggunakan media cetak dan elektronik

13

10.Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan panjang (RKPD, RPJMD, dan RPJP) terkait bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi

11.Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi

12.Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah terkait bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi

13.Melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum, permukiman dan transportasi kepada Kepala Bidang dan Kepala Bappeda

2.1.3.3. Kepala Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya AlamA. Ringkasan tugas

Membantu Kepala Bidang PWPI menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, kebijakan strategis, rencana program dan kegiatan, strategi dan pendanaan pembangunan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kemaritiman dan sumber daya alam.

B. Uraian Tugas1. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang

Kemaritiman dan Sumber Daya Alam2. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah bidang

kemaritiman dan sumber daya alam 3. Mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan

teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam

4. Menganalisis data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

5. Menyiapkan bahan penyusunan untuk penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) di bidang kemaritiman dan sumber daya alam

6. Menyajikan data capaian indikator kinerja pemerintah daerah terkait bidang kemaritiman dan sumber daya alam

7. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam

8. Menyusun bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota

9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang kemaritiman dan sumber daya alam menggunakan media cetak dan elektronik

14

10.Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan panjang (RKPD, RPJMD, dan RPJP) terkait bidang kemaritiman dan sumber daya alam

11.Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam

12.Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah terkait bidang kemaritiman dan sumber daya alam

13.Melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan bidang kemaritiman dan sumber daya alam kepada Kepala Bidang dan Kepala Bappeda

2.1.4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi (PPE) Bappeda Provinsi NTB

A. Ringkasan TugasMembantu Kepala Bappeda dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi, menyusun bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis, mengoordinasikan, memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Lembaga non-Pemerintah, media dan masyarakat, mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan Perangkat Daerah terkait bidang perencanaan pembangunan ekonomi serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan perencanaan bidang ekonomi.


pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) terkait bidang PPE2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Bappeda dan

Rencana Kerja Bappeda terkait bidang PPE3. Mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD terkait bidang PPE;

4. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang PPE

5. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang PPE

6. Mengoordinasikan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi terkait bidang PPE yang menangani: Urusan Pangan Urusan Pertanian Urusan Perindustrian Urusan Perdagangan Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah Urusan Penanaman Modal

15

Urusan Pariwisata Urusan Bidang Pertanian Sub Urusan Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner Unsur Keuangan

7. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota terkait bidang PPE

8. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

9. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah terkait bidang PPE

10.Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi terkait bidang PPE

11.Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda kabupaten/kota se-NTB terkait bidang PPE

12.Mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang telah ditetapkan di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi ekonomi daerah dan kebutuhan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota


14.Melaksanakan pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan terkait bidang PPE

C. Uraian Fungsi1. Penyusunan rencana kerja dan kebutuhan anggaran tahunan Bidang

PPE Bappeda2. Penyelenggaraan kajian keselarasan program perencanaan

pembangunan ekonomi tingkat nasional dengan potensi dan kebutuhan daerah

3. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan ekonomi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan terkait pengembangan ekonomi daerah

4. Penyusunan kebijakan teknis dan kebijakan strategis dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bidang perekonomian yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi

5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

6. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan rencana bidang PPE

16

7. Terlaksananya koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang PWPI

8. Penyusunan rencana kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, lembaga non-pemerintah, NGO/LSM mitra kerja pemerintah, swasta dan media

9. Pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, lembaga non-pemerintah, NGO/LSM mitra kerja pemerintah, swasta dan media

10.Terlaksananya pembinaan, pengendalian, moitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan terkait bidang PWPI

11.Tersusunnya pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan terkait bidang PWPI

2.1.4.1. Kepala Sub Bidang Investasi dan KeuanganA. Ringkasan tugas

Membantu Kepala Bidang PPE dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, strategi dan pendanaan pembangunan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan program pembangunan di bidang investasi dan keuangan.

B. Uraian Tugas1. Melakukan kajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro

daerah terkait perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi melalui pendekatan holistik integrative

2. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah

3. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah

4. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah bidang investasi dan keuangan

5. Mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang investasi dan keuangan

6. Menganalisis data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang investasi dan keuangan

7. Menyajikan data capaian indikator kinerja pemerintah daerah terkait bidang investasi dan keuangan

8. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang investasi dan keuangan

9. Menyiapkan bahan penyusunan untuk penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) di bidang investasi dan keuangan

17

10.Menyusun bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang investasi dan keuangan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota

11.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang investasi dan keuangan menggunakan media cetak dan elektronik

12.Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan panjang (RKPD, RPJMD, dan RPJP)

13.Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang investasi dan keuangan

14.Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah terkait bidang investasi dan keuangan

15.Melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan bidang investasi dan keuangan kepada Kepala Bidang dan Kepala Bappeda

2.1.4.2. Kepala Sub Bidang Pangan dan PertanianA. Ringkasan tugas

Membantu Kepala Bidang PPE dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, strategi dan pendanaan pembangunan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pangan dan pertanian.

B. Uraian Tugas1. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah bidang

pangan dan pertanian2. Mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan

teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang pangan dan pertanian

3. Menganalisis data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang pangan dan pertanian untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

4. Menyiapkan bahan penyusunan untuk penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) di bidang pangan dan pertanian

5. Menyajikan data capaian indikator kinerja pemerintah daerah terkait bidang pangan dan pertanian

6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang pangan dan pertanian

7. Menyusun bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pangan dan pertanian dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota

8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang pangan dan pertanian menggunakan media cetak dan elektronik

18

9. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan panjang (RKPD, RPJMD, dan RPJP)

10.Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pangan dan pertanian

11.Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah terkait bidang pangan dan pertanian

12.Melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan bidang pangan dan pertanian kepada Kepala Bidang dan Kepala Bappeda

2.1.4.3. Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan PariwisataA. Ringkasan tugas

Membantu Kepala Bidang PPE dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, strategi dan pendanaan pembangunan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan industri, perdagangan dan pariwisata.


industri, perdagangan dan pariwisata2. Mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan

teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang industri, perdagangan dan pariwisata

3. Menganalisis data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang industri, perdagangan dan pariwisata untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

4. Menyiapkan bahan penyusunan untuk penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) di bidang industri, perdagangan dan pariwisata

5. Menyajikan data capaian indikator kinerja pemerintah daerah terkait bidang industri, perdagangan dan pariwisata

6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang industri, perdagangan dan pariwisata

7. Menyusun bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang industri, perdagangan dan pariwisata dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota

8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang industri, perdagangan dan pariwisata menggunakan media cetak dan elektronik


10.Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang industri, perdagangan dan pariwisata

19

11.Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah terkait bidang industri, perdagangan dan pariwisata

12.Melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan bidang industri, perdagangan dan pariwisata kepada Kepala Bidang dan Kepala Bappeda

2.1.5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya (PPSB) Bappeda Provinsi NTB

A. Ringkasan TugasMembantu Kepala BAPPEDA dalam menyusun perencanaan sosial budaya, menyusun bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis, mengoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Non-Pemerintah, media dan masyarakat, mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan Perangkat Daerah terkait bidang perencanaan sosial budaya dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan perencanaan bidang sosial budaya.


pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) terkait bidang PPSB2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Bappeda dan

Rencana Kerja Bappeda terkait bidang PPSB3. Mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD terkait bidang PPSB;

4. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang PPSB

5. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang PPSB

6. Mengoordinasikan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi terkait bidang PPSB yang menangani: Urusan Kesehatan Urusan Pendidikan Urusan Kebudayaan Urusan Sosial Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan Tenaga Kerja Urusan Transmigrasi Urusan Perpustakaan Urusan Kearsipan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Kepemudaan dan Olahraga

20

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Unsur Kepegawaian Unsur Pendidikan dan Pelatihan

7. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota terkait bidang PPSB

8. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang PPSB

9. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah terkait bidang PPSB

10.Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi terkait bidang PPSB

11.Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda kabupaten/kota se-NTB terkait bidang PPSB

12.Mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan sosial budaya yang menjadi proritas di tingkat nasional dan menyelaraskan dengan potensi sosial budaya, kearifan lokal dan kebutuhan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota


14.Melaksanakan pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan terkait bidang PPSB

C. Uraian Fungsi1. Penyusunan rencana kerja tahunan dan penganggaran bidang PPSB

Bappeda2. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis bidang

PPSB untuk penyusunan RKPD, RPJMD, dan RPJPD3. Penyelenggaraan koordinasi rencana pembangunan di bidang sosial,

pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan, sosial budaya yang disusun oleh Perangkat Daerah dalam lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi NTB

4. Penyelenggaraan program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang terintegrasi dengan sektor dan bidang pembangunan terkait lainnya dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Penyelenggaraan konsultasi dan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran terkait bidang PPSB

6. Penyusunan kerangka regulasi dan kelembagaan terkait perencanaan pembangunan sosial budaya

7. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program bidang sosial budaya

21

8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan rencana kinerja terkait bidang PPSB

9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya

2.1.5.1. Kepala Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan

A. Ringkasan tugasMembantu Kepala Bidang PPSB dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, strategi dan pendanaan pembangunan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan.

B. Uraian Tugas1. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah bidang bidang

sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan2. Mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan

teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan

3. Menganalisis data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan

4. Menyajikan data capaian indikator kinerja pemerintah daerah terkait bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan

5. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan

6. Menyusun bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan menggunakan media cetak dan elektronik


9. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan

10.Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah terkait bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan

11.Melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan bidang bidang sosial, ketenagakerjaan dan kependudukan kepada Kepala Bidang dan Kepala Bappeda

22

2.1.5.2. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan KesehatanA. Ringkasan tugas

Membantu Kepala Bidang PPSB dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, strategi dan pendanaan pembangunan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan program pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.


pendidikan dan kesehatan2. Mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan

teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang pendidikan dan kesehatan

3. Menganalisis data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang pendidikan dan kesehatan

4. Menyajikan data capaian indikator kinerja pemerintah daerah terkait bidang pendidikan dan kesehatan

5. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan

6. Menyusun bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan dan kesehatan menggunakan media cetak dan elektronik


9. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan

10.Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah terkait bidang pendidikan dan kesehatan

11.Melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan bidang pendidikan dan kesehatan kepada Kepala Bidang dan Kepala Bappeda

2.1.5.3. Kepala Sub Pemerintahan dan PolitikA. Ringkasan Tugas

Membantu Kepala Bidang PPSB dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, strategi dan pendanaan pembangunan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan bidang pemerintahan dan politik.


pemerintahan dan politik

23

2. Mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang pemerintahan dan politik

3. Menganalisis data dan informasi untuk menyusun bahan kebijakan teknis dan kebijakan strategis terkait perencanaan di bidang pemerintahan dan politik

4. Menyajikan data capaian indikator kinerja pemerintah daerah terkait bidang pemerintahan dan politik

5. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan dan politik

6. Menyusun bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan politik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan politik menggunakan media cetak dan elektronik


9. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan politik

10.Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah terkait bidang pemerintahan dan politik

11.Melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan bidang pemerintahan dan politik kepada Kepala Bidang dan Kepala Bappeda

2.1.6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi NTB

A. Ringkasan TugasMembantu Kepala Bappeda dalam menyusun bahan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Lembaga non-Pemerintah, Media dan masyarakat dan daerah rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan, strategi dan pendanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan terkait ekonomi dan wilayah, sosial dan budaya, serta pengembangan informasi geospasial.

B. Uraian Tugas1. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan

pengembangan pemerintahan provinsi NTB2. Menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan

pengembangan pemerintahan provinsi NTB3. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di

bidang ekonomi dan wilayah, sosial budaya, dan informasi geospasial

24

4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan wilayah, sosial budaya, dan informasi geospasial

5. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan kebijakan pemerintah daerah dan analisis potensi ekonomi, infrastruktur wilayah dan sosial budaya dalam mendukung pengembangan daerah

6. Menyiapkan bahan, strategi, dan melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah

7. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan wilayah, sosial budaya, dan informasi geospasial

8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Provinsi NTB

9. Melaksanakan administrasi dan tata usaha penelitian dan pengembangan daerah Provinsi NTB

10.Melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan daerah di bidang ekonomi dan wilayah, sosial budaya, dan informasi geospasial dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah dan lembaga penelitian lainnya

11.Menerbitkan ijin penelitian di lingkup Provinsi NTB12.Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan agenda Dewan

Riset Daerah (DRD) dan menghimpun profil potensi sumberdaya peneliti/pakar di Provinsi NTB

13.Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan buku penelitian dan pengembangan

14.Memfasilitasi upaya inisiasi, desiminasi hasil-hasil penelitian unggulan dan strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah

15.Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan wilayah, sosial budaya, dan informasi geospasial

16.Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi NTB

C. Uraian Fungsi1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan

pengembangan ekonomi dan wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial

2. Penyusunan program kerja/kegiatan Bidang Penelitian dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

3. Penyusunan kajian dan analisis kebijakan pada bidang ekonomi dan wilayah, sosial budaya dan informasi geospasial sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi NTB

4. Penerbitan ijin penelitian di lingkup Provinsi NTB

25

5. Penyusunan kajian kebijakan dan analisis potensi daerah guna mendukung pengembangan daerah

6. Pemberian fasilitas pendukung pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) dan menghimpun profil potensi sumberdaya peneliti/pakar di Provinsi NTB

7. Penyusunan perumusan perencanaan pelaksanaan koordinasi, kerjasama penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

8. Penyusunan rencana koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta penyusunan buku litbang

9. Penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial

10.Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian dan pengembanganekonomi dan wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

11.Fasilitasi upaya inisiasi, desiminasi hasil-hasil penelitian unggulan dan strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah

12.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang penelitian dan pengembangan daerah di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

13.Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penelitian dan pengembangan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan wilayah, sosial budaya, serta informasi geospasial

2.1.6.1. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Wilayah

A. Ringkasan tugasMembantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, strategi dan pendanaan pembangunan, analisis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi wilayah.

B. Uraian Tugas1. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian

dan pengembangan perekonomian dan wilayah2. Menyusun rencana kerja program dan kegiatan Sub bidang Litbang

Ekonomi dan Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

3. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan dengan bidang-bidang terkait lainnya

26

4. Menyiapkan bahan koordinasi dengan OPD terkait pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah sesuai potensi ekonomi daerah dan wilayah

5. Menyusun bahan pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan bidang perekonomian (perindustrian dan keuangan, pertanian, perikanan kelautan dan perusahaan daerah) dan wilayah

6. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian/pengkajian serta penyusunan buku litbang

7. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan perekonomian dan wilayah

8. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penelitian dan pengembangan perekonomian dan wilayah di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

9. Menyiapkan bahan dalam memfasilitasi upaya inisiasi, desiminasi hasil-hasil penelitian unggulan dan strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah dibidang ekonomi dan wilayah

10.Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan perekonomian dan wilayah di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

11.Melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup penelitian dan pengembangan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan wilayah kepada Kepala Bidang dan Kepala Bappeda

2.1.6.2. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya

A. Ringkasan tugasMembantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, strategi dan pendanaan pembangunan, analisis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan sosial budaya

B. Uraian Tugas1. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian

dan pengembangan sosial budaya2. Menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Litbang Sosial Budaya

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas3. Menyusun bahan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka

penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya4. Menyelenggarakan dukungan dalam pelaksanaan agenda Dewan

Riset Daerah (DRD) Provinsi NTB5. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penelitian dan

pengembangan bidang sosial budaya6. Menyiapkan bahan penyusunan izin penelitian7. Menyelenggarakan sosialisasi dan penyebarluasan data dan

informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial budaya

27

8. Menyusun bahan penyajian data dan informasi di bidang penelitian pengembangan sosial budaya

9. Menyusun bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penelitian dan pengembangan sosial budaya di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

10.Menyiapkan bahan fasilitasi upaya inisiasi, desiminasi hasil-hasil penelitian unggulan dan strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah dibidang sosial budaya

11.Menerbitkan dan menyebarluaskan data dan informasi hasil-hasil penelitian untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

2.1.6.3. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Informasi Geospasial

A. Ringkasan tugasMembantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, strategi dan pendanaan pembangunan, analisis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan informasi geospasial.

B. Uraian Tugas1. Menyusun bahan kebijakan teknis, strategi pengembangan,

koordinasi, fasilitasi penataan informasi geospasial2. Menyusun analisis dan pengembangan informasi geospasial tematik

daerah3. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pendanaan di bidang

informasi geospasial 4. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian informasi geospasial dasar dan tematik5. Menyiapkan bahan dalam memfasilitasi upaya inisiasi, desiminasi

hasil-hasil penelitian unggulan dan strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah di bidang informasi geospasial

6. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan informasi geospasial sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Melaksanakan pelatihan penyusunan data dan informasi geospasial guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia

8. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di informasi geospasial daerah

9. Menyelenggarakan kegiatan forum data/simpul jaringan dalam rangka sinkronisasi, koordinasi dan integrasi informasi geospasial tematik daerah

10.Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang litbang informasi geospasial

11.Menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi geospatial daerah

28

2.1.7. Kepala Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan (PEP3) Bappeda Provinsi NTB

A. Ringkasan TugasMembantu Kepala Bappeda dalam menyusun bahan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan teknis dan kebijakan strategis, mengoordinasikan, memfasilitasi rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Lembaga Non-Pemerintah, media dan masyarakat, strategi dan pendanaan/rencana anggaran pembangunan daerah, pembinaan dan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah.

B. Uraian Tugas1. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan

pembangunan daerah2. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan3. Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi

pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan panjang (RKPD, RPJMD, dan RPJPD)

4. Menyusun rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai bahan penyusunan R-APBD dan APBD

5. Mengintegrasikan dan melakukan harmonisasi program-program pembangunan daerah

6. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah

7. Mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah dengan pemerintah pusat, SKPD lingkup pemerintah provinsi NTB, dan pemerintah kabupaten/kota se-NTB

8. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah

9. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap capaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah

10.Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan

11.Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah12.Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik

sebagai bahan dokumentasi13.Menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan daerah14.Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan daerah

29

15.Mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah

16.Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah

C. Uraian Fungsi1. Penyusunan bahan analisis dan kajian perencanaan dan pendanaan

pembangunan daerah2. Penyusunan analisa dan kajian kewilayahan3. Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

jangka pendek, menengah dan panjang (RKPD, RPJMD, dan RPJPD)4. Penyusunan KUA dan PPAS untuk bahan penyusunan R-APBD dan

APBD5. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di

daerah6. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian,

evaluasi, dan informasi pembangunan daerah7. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

perencanaan dan penganggaran di daerah8. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan

pembangunan daerah, dan pelaksananaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah

9. Pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap penyimpangan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

10.Tersusunnya identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data monev untuk mengetahui perkembangan pembangunan daerah

11.Tersusunnya data informasi pembangunan daerah12.Terlaksananya pengamanan data baik bahan cetak maupun

elektronik untuk bahan dokumentasi13.Tersusunnya bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan daerah14.Terlaksananya evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan daerah15.Terlaksananya pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk

penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah16.Tersusunnya hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan daerah

2.1.7.1. Kepala Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan PelaporanA. Ringkasan tugas

Membantu Kepala Bidang PEP3 dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, strategi dan pendanaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyusunan pelaporan pengembangan perencanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan daerah

30

B. Uraian Tugas1. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan

daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas2. Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi,

pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah

3. Mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah

4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

5. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan selanjutnya

6. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan

7. Membuat laporan hasil evalusi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian

8. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen Pertanggungjawaban Gubernur

9. Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

10.Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Laporan Evaluasi Program Prioritas dan Capaian Indikator RPJMD

11.Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Laporan Evaluasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

12.Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Laporan Evaluasi APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama)

13.Menyiapkan bahan sinkronisasi program APBN dengan APBD

2.1.7.2. Kepala Sub Bidang Pengendalian PerencanaanA. Ringkasan tugas

Membantu Kepala Bidang PEP3 dalam menghimpun, menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, strategi dan pendanaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi penyusunan pelaporan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

B. Uraian Tugas1. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian konsistensi

perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan APBD

2. Merencanakan pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi RTRW Provinsi dan RPJMD Provinsi NTB

3. Mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah

31

4. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

5. Menyelenggarakan koordinasi penilaian dokumen perencanaan6. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan

pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah7. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program

pembangunan daerah8. Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian

pelaksanaan rencana pembangunan daerah9. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai

bahan penyusunan program lanjutan tingkat provinsi dan kabupaten/kota

10.Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

11.Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi rencana program dan kegiatan pengembangan perencanaan pembangunan daerah

2.1.7.3. Kepala Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Perencanaan

A. Ringkasan tugasMembantu Kepala Bidang PEP3 dalam menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, strategi dan pendanaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

B. Uraian Tugas1. Menyiapkan bahan analisis data dan informasi sebagai bahan

perencanaan pembangunan daerah2. Menyajikan dan mengamankan data dan informasi pembangunan

daerah3. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daeah melalui

bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara

periodic sebagai bahan evaluasi5. Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Data

dan Sistem Informasi perencanaan6. Mengoordinasikan kompilasi data dan informasi aspirasi masyarakat

sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah7. Menyiapkan bahan koordinasi, dan pembinaan pengelolaan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

8. Melaksanakan Pengembangan Sistem Aplikasi Data dan Informasi Perencanaan pembangunan daerah

9. Menyiapkan bahan data dan informasi untuk pelayanan PPID Bappeda Provinsi NTB

32

2.2. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi NTB

Struktur organisasi Bappeda adalah sebagai berikut:

Gambar 2-1 Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi NTB

Sumber: Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi NTB

31

2.3. Sumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan atau kegagalan Bappeda dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Jumlah SDM pada Bappeda Provinsi NTB sebanyak 108 orang PNS dan 10 orang pegawai tidak tetap. Rincian SDM pada Bappeda Provinsi NTB dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2 -1 Data PNS dan Non PNS di Bappeda Provinsi NTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

No.

Tingkat Pendidikan

Status KepegawaianPNS (orang) Non PNS

(orang)1. S3 12. S2 18 -3. S1 60 44. DIV 25. D3 2 -6. SMA 22 57. SMP 3 18. SD 0 0

Total Jumlah 108 10Sumber: Sub Bagian Umum Bappeda Provinsi NTB

Tabel 2 -2 Data PNS dan Non PNS di Bappeda Provinsi NTB Berdasarkan Golongan

No. Golongan

Status kepegawaian PNS (Orang)

1. Golongan IV 182. Golongan III 673. Golongan II 214. Golongan I 2

Total Jumlah 108Sumber: Sub Bagian Umum Bappeda Provinsi NTB

Berdasarkan Tabel 2.1 diketahui bahwa kualitas SDM Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan sangat memadai, dimana sebagian besar pegawai Bappeda memiliki jenjang pendidikan S2 sebanyak 18 orang dan S1 sebanyak 60 orang. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi karena tingkat pendidikan secara umum dapat mempengaruhi seseorang dalam bersikap, mengambil keputusan serta kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan maupun masalah. Berdasarkan Tabel 2.2 diatas diketahui bahwa sebagian besar pegawai Bappeda Provinsi NTB merupakan pegawai golongan IV sebanyak 18 orang dan golongan III sebanyak 67 orang, sehingga secara kuantitas dan kualitas diharapkan mampu untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif demi pencapaian visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM terus dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi dan lembaga lainnya dan salah satu upaya peningkatan kualitas SLM yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB adalah dengan melaksanakan pendidikan non formal berupa pendidikan struktural dan jabatan terutama diperuntukkan bagi PNS yang menduduki

32

jabatan di pemerintahan. Pegawai Bappeda Provinsi NTB yang telah mengikuti pendidikan struktural dan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 -3 Data PNS yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan Berdasarkan Eselon

No Eselon

Tingkat Diklatpi

m

Jumlah Pejabat yang Mengikuti

(Orang)1 II a Pim II 12 III a Pim III 64 IV a Pim IV 12

Jumlah 16 Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. NTB

Berdasarkan Tabel 2.3 diketahui bahwa hampir sebagain besar pejabat Bappeda Provinsi NTB telah mengikuti Diklat Pim mulai dari Kepala Bappeda, Sekretaris dan Kepala Bidang hingga Kasubbag dan Kasubbid. Hanya beberapa pejabat saya yang belum mengikuti Diklat Pim, khususnya pejabat yang mendapatkan promosi dari staf menjadi Kasubbag/Kasubbid. Dengan telah mengikuti Diklat Pim pejabat pada Bappeda Provinsi NTB diharapkan memiliki pengetahuan yang komprehensif dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

2.4. Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi NTB

Perencanaan dan penelitian memerlukan dukungan tidak hanya sumber daya manusia yang professional dan andal namun juga ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Selain gedung kantor yang terdiri dari 2 lantai dengan luas 1.526 m2 yang dilengkapi dengan sebuah mushola dan 10 kamar mandi yang berdiri diatas lahan seluas 4.478,5 m2, Bappeda Provinsi juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti 1 line telepon, 60 unit komputer PC dan 58 laptop, 59 unit printer serta jaringan internet yang bias diakses pada setiap ruangan. Untuk memudahkan koordinasi dengan instansi dan stakeholder lainnya Bappeda juga memiliki 4 (empat) ruang rapat dengan kapasitas 20 sampai dengan 100 orang yang dilengkapi dengan fasillitas audio visual dan infokus. Selain itu, juga terdapat kendaraan dinas roda empat sebanyak 24 unit dan roda dua sebanyak 50 unit yang digunakan oleh pegawai Bappeda sebagai sarana transportasi dalam menjalankan tugas kantor. Untuk mendukung proses peningkatan kualitas perencanaan dan penelitian Provinsi NTB, Bappeda juga menggunakan Sistem Informasi Manajemen seperti e-planning.

2.5. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Bappeda Provinsi NTB merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan perencanaan pembangunan dan penelitian. Selain memberikan pelayanan yang bersifat internal kepada unsur Pimpinan Daerah, OPD Provinsi NTB, Kabupaten dan Kota se-Provinsi NTB serta instansi vertikal

33

yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan penelitian, Bappeda Provinsi NTB juga memberikan pelayanan yang bersifat eksternal kepada masyarakat.Jenis pelayanan yang tersedia pada Bappeda Provinsi NTB adalah penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pembangunan daerah, penyediaan ijin penelitian bagi mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian, serta penyediaan peta informasi geospasial yang kesemuanya dilakukan oleh masing-masing bagian pada Bappeda Provinsi NTB sesuai dengan tugas pokok dan funghsinya. Adapun rincian jenis pelayanan dan kelompok sasaran yang Bappeda Provinsi NTB dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2 -4 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No

Bagian Jenis Pelayanan Kelompok Sasaran

1. Sekretatariat Administrasi Pelayanan surat

menyurat Data, rencana kerja,

anggaran dan evaluasi internal Bappeda

Pejabat dan staf Bappeda Provinsi NTB

2. Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur

Data OPD mitra, permasalahan dan progress

Rencana kerja dan anggaran

Bahan awal RPJPD, RPJMD, RKPD

Hasil monev

OPD mitra bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur

Bappeda Kab/Kota se Provinsi NTB

Lembaga Non Pemerintah/BUMN/BUMD

Masyarakat Umum3. Perencanaan

Pembangunan Ekonomi




Hasil monev

OPD mitra bidang perencanaan pembangunan ekonomi



Masyarakat Umum4. Perencanaan

Pembangunan Sosial Budaya




Hasil monev

OPD mitra bidang perencanaan pembangunan sosial



Masyarakat Umum

34

5. Penelitian dan Pengembangan Pusat data dan

penyebarluasan informasi pembangunan NTB

Kegiatan penelitian Rekomendasi

program dan kegiatan prioritas

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB



Masyarakat Umum6. Pemantauan

Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan pembangunan

Pusat pengumpulan data

Rencana dan anggaran

Evaluasi akhir SKPD

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB



Masyarakat Umum

35

Bab III Isu Strategis Dalam Perencanaan dan Penelitian Daerah

3.1. Gambaran Umum Pelayanan Bappeda Provinsi NTB

Bappeda Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda memiliki peran yang strategis untuk mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunanb. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergik, baik antar daerah,

antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah.c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan.d. Mengoptimalkan partispasi masyarakat. e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan. Bappeda Provinsi NTB sebagai koordinator perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, bertanggungjawab dalam merumuskan konsep yang dapat menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi saat ini maupun masalah yang kemungkinan timbul di masa mendatang dengan tetap mengacu pada RPJMD Provinsi NTB dan mempertimbangkan aspirasi, kondisi obyektif serta perkembangan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perumusan konsep penyelesaian masalah pembangunan memerlukan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu Bappeda seyogyanya memiliki data dan informasi yang akurat tersebut sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

3.2. Review Capaian Kinerja Bappeda Provinsi NTB Sebelumnya

Review capaian indikator kinerja Bappeda Provinsi NTB bertujuan untuk mengevaluasi target dan realisasi kinerja Bappeda Provinsi NTB pada 4 tahun terakhir yaitu 2013-2016 sesuai fungsi Bappeda dalam membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan saja. Review terhadap capaian indikator kinerja ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018. Indikator kinerja daerah Bappeda pada periode 2013-2016 adalah:

36

Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu Data)

Dokumen perencanaan dan perrtanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional

Untuk capaian indikator kinerja daerah yang menjadi tanggung jawab Bappeda Provinsi NTB, pada tanggal 10 September 2014 Pemerintah Provinsi NTB telah meresmikan program “NTB SATU DATA” oleh Gubernur NTB di Gedung Pusat Data Daerah Provinsi NTB “BALE ITE (Balai Layanan Informasi, Teknologi dan Edukasi)”. Sementara itu, masyarakat yang mengakses NTB Online pada tahun 2014 mencapai 25.096 orang dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 87.358 orang. Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018 yaitu sebanyak 10.000 orang pada tahun 2014 dan 20.000 pada tahun 2015.

Adapun untuk capaian indikator daerah lainnya seperti dokumen perencanaan dan perrtanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional, Pemerintah Provinsi NTB telah menerima penghargaan Pangripta Nusantara pada tahun 2014 yang merupakan penghargaan tertinggi bagi pemerintah daerah yang berprestasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Kriteria penilaian dari Anugerah Pangripta Nusantara adalah : (1) Konsistensi perencanaan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah; (2) Konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan; (3) Inovasi proses perencanaan serta kebijakan/program pembangunan. Selain penghargaan Pangripta Nusantara, Provinsi NTB juga berhasil meraih penghargaan MDGs sebagai Provinsi Terbaik III Kategori B yaitu bagi daerah yang memiliki kriteria sumberdaya yang belum optimal, tetapi memiliki kemampuan potensial untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas. Penghargaan MDGs tersebut diserahkan secara langsung oleh Presiden RI kepada Gubernur NTB untuk beberapa kategori, yaitu : (1) Terbaik I pada kategori Laju Pencapaian MDGs Terbaik Tahun 2011-2013 (diberikan kepada 3 provinsi terbaik yang menunjukkan laju pencapaian MDGs yang tinggi pada tahun 2011-2013); (2) Peraih Penghargaaan MDGs Untuk Provinsi Terbaik Dengan Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak 2011-2013 (Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan perbaikan 10 dari 12 indikator yang dinilai). Penghargaan tersebut diberikan atas dasar pencapaian 12 indikator sebagai berikut : (1) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional; (2) Indeks kedalaman kemiskinan; (3) Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (<1400 kkal/kapita/hari); (4) Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah menengah (SMP/MTs); (5) Rasio APM perempuan/laki di sekolah menengah; (6) Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian; (7) Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak; (8) Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih; (9) Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49, cara modern; (10) Case Detection Rate Tuberculosis; (11) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak.

Selain pencapaian indikator kinerja daerah diatas, Provinsi NTB juga berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai indikator kinerja lainnya dan upaya tersebut membuahkan hasil, diantaranya dengan diterbitkannya 11 Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari 1 Perda RTRW Provinsi dan 10 Perda RTRW Kabupaten/Kota, pembuatan sistem informasi RKPD Online untuk membantu proses penyusunan program/kegiatan dan anggaran

37

secara berjenjang yang diperuntukkan bagi SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota serta masyarakat dan anggota legislatif dengan tujuan untuk memberikan akses data yang cepat, luas dan terpercaya mengenai pembangunan daerah. Penggunaan sstem RKPD Online tersebut telah diakses sebanyak 10.684 pengunjung pada tahun 2015 dan memudahkan dalam penyusunan dokumen RKPD sehingga dapat disahkan menjadi Peraturan Gubernur tepat waktu.Selain indikator kinerja daerah tersebut diatas, Bappeda Provinsi NTB juga memiliki indikator kinerja sesuai dengan program prioritas untuk mencapai misi yang ada dalam RPKMD. Capaian dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan program prioritas dapat dilihat pada Tabel 3.1.

38

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013-2016

No Sasaran Program Kegiatan Uraian

Capaian Indikator Kinerja2013 2014 2015 2016

Target Capaian Target Capaia

nTarge

tCapaia

nTarge

tCapaia

n1. Meningkatnya

Kualitas Dan Kuantitas Data/Informasi

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiataan

Buletin Info Bappeda yang dicetak

3 edisi 3 edisi

Pameran Internasional Infrastructure Conference and Exhebition (IICE) di Jakarta yang diikuti

1 Event

1 Event

Peta kemiskinan yang dihasilkan

1 dok 1 dok

Peta tematik lahan pertanian pangan berkelnajutan Kota Mataram

1 dok 1 dok

SIG sektor pendidikan Lombok Barat

1 dok 1 dok

Peta tematik berbasis desa

1 dok 1 dok

Peta tematik KSP Pototano

1 kaw 1 kaw

Peta spasial potensi wilayah NTB yang mutakhir

1 dok 1 dok

Sistem Informasi Geografis (SIG ) Usaha ternak sapi dan kerbau di NTB

1 dok 1 dok

Penyusunan profile daerah

Peta Sosial berbasis WEB di Provinsi NTB yang disusun

11 peta

digital

11 peta

digital

10 Desa

10 Desa

Peserta pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

20 orang

20 orang

Buku saku informasi daerah

200 Eks.

200 Eks. 1 dok/ 100 eks

1 dok/ 100 eks

39



Buku profil daerah 200 Eks.

200 Eks.

Pengolahan data dan pelayanan informasi daerah

Kajian penetapan program prioritas dan penganggaran

1 dok 1 dok

Kajian dampak UU 23 bagi Pemda

1 dok 1 dok

Kajian konflik pemanfaatan lahan untuk pariwisata di P Lombok

1 dok 1 dok

Kajian Visi Berbudaya dalam RPJMD Prov. NTB

1 dok 1 dok

2. Meningkatkan efektivitas Kerjasama pembangunan

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga

Buku Nusa Tenggara Barat Dalam Angka yang dicetak

200 buku

200 buku

200 buku

200 buku

190 buku

190 buku

1 dok/ 55

buku

1 dok/ 55 buku

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB yang dicetak

200 buku

200 buku

200 buku

200 buku

100 buku

100 buku

1 dok/ 50

buku

1 dok/ 50

buku

Buku Indikator Makro Pembangunan NTB yang dicetak

150 buku

150 buku

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB yang disusun

90 buku

90 buku

Index Pembangunan Regional Provinsi NTB yang disusun

1 dok 1 dok 90 buku

90 buku 1 dok/ 50

buku

1 dok/ 50 buku

Tabel Input-Output Provinsi NTB Tahun 2014 yang disusun

1 dok 1 dok

Analisis Tingkat Kemiskinan dan Karakteristik Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2013 yang disusun

1 dok 1 dok

Penyusunan Indikator 1 dok 1 dok

40



Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB tahun 2013 yang disusunIndeks Pembangunan Gender Provinsi NTB Tahun 2013 yang disusun

1 dok 1 dok

Kajian Nilai Tukar Petani di Provinsi NTB Tahun 2013 yang disusun

1 dok 1 dok

Analisis Daya Saing Daerah Provinsi NTB yang disusun

175 buku

175 buku

Peserta rapat koordinasi kebijakan sistem informasi pembangu-nan daerah

38 orang

38 orang

Peserta rapat evaluasi ketersediaan data SIPD

38 orang

38 orang

Peserta seminar analisa daya saing daerah provinsi NTB tahun 2015

38 orang

38 orang

Buku Analisis kemiskinan 2015 yang dicetak

1 dok / 40

buku

1 dok / 40 buku

Buku Analisis Tingkat pengangguran terbuka NTB 2015

1 dok / 40

buku

1 dok / 40 buku

Buku Analisis Statistik sektoral Prov NTB 2015

1 dok / 40

buku

1 dok / 40 buku

Naskah akademik Ranperda pengelolaan data informasi Prov. NTB 2016

1 dok / 10

buku

1 dok / 10 buku

3. Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

Laporan pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Bappeda se Provinsi NTB yang dicetak

10 buku

10 buku

15 buku

15 buku 15 buku

15 buku

15 buku

15 buuku

41



layanan publik Laporan Pra Forum SKPD Provinsi NTB yang dicetak

15 buku

15 buku

Laporan pelaksanaan Forum SKPD Provinsi NTB yang dicetak

10 buku

10 buku

15 buku

15 buku 15 buku

15 buku 15 buku

15 buku

Laporan pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi NTB yang dicetak

10 buku

10 buku

15 buku

15 buku

Peserta Bimtek penyusunan Renstra SKPD

50 orang

50 orang

Peserta Bimtek proses penyusunan LAKIP SKPD

75 orang

75 orang

Peserta Workshop Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

90 orang

90 orang

Laporan hasilkegiatan sarasehan pembangunan NTB yang dicetak

15 buku

15 buku

15 buku

15 buku

Peserta workshop perencanaan pembangunan daerah

25 orang

25 orang

80 orang

80 orang

Penyusunan rancangan RKPD

Buku RKPD Provinsi NTB yang dicetak

75 buku

75 buku

75 buku

75 buku 2 dok @ 75 buku

2 dok @ 75 buku

2 dok @ 10 buku

2 dok @ 10 buku

Penyelenggararaan musrenbang RKPD

Rencana Pembangunan Daerah yg disusun

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi NTB yang dicetak

15 buku

15 buku

15 buku

15 buku 15 buku

15 buku 1 dok/ 20

buku

1 dok/ 20 buku

Bahan Musrenbangnas yang disusun

25 buku

25 buku

Peserta Pra Musrenbang RKPD

600 orang

600 orang

250 orang

250 orang

42



Peserta Musrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun 2015

650 orang

650 orang

650 orang

650 orang

700 orang

700 orang

Koordinasi penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah

Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi NTB yang dicetak

10 buku

10 buku

20 buku

20 buku 1 dok/ 20

buku

1 dok/ 20 buku

1 dok/ 20

buku

1 dok/ 20 buku

Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)

Buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang dicetak

160 Buku

160 Buku

200 buku

200 buku

1 dok/ 200 buku

1 dok/ 200 buku

1 dok/ 150 buku

1 dok/ 150 buku

Buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan 2008 – 2013 yang dicetak

180 buku

180 buku

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Buku Laporan Konsolidasi PP 39 Tahun 2006 Triwulan IV Tahun 2012 dan Triwulan I, II dan III Tahun 2013 yang dicetak

40 buku

40 buku

1 dok/ 30

buku

1 dok/ 30 buku

Dokumen Evaluasi UKP-PPP Tahun 2014 (4 triwulan) yang dicetak

60 buku

60 buku 1 dok/ 60

buku

1 dok/ 60 buku

1 dok/ 60

buku

1 dok/ 60 buku

Dokumen Evaluasi Capaian Program Prioritas RPJMD 2013 - 2018 Semester I dan II yang dicetak

60 buku

60 buku 2 dok/ 30

buku

2 dok/ 30 buku

Dokumen Evaluasi Program Prioritas RPJMD Provinsi NTB Semester II TA. 2015 dan Semester I TA 2015 yang disusun dan dicetak

1 dok/ 60

buku

1 dok/ 60 buku

43



Buku Progres Report Kinerja Program Unggulan NTB Bersaing Tahun 2012 yang dicetak

40 buku

40 buku

60 buku

60 buku

Dokumen Sinkronisasi program kegiatan APBN dengan APBD

1 dok/ 20

buku

1 dok/ 20 buku

1 dok/ 10

buku

1 dok/ 10 buku

Evaluasi Dokumen RKPD, KUA/PPAS dan DPA SKPD TA. 2015 yang disusun dan dicetak

1 dok/ 20

buku

1 dok/ 20 buku

Rapergub Program Kegiatan Prioritas dan Pendukung dalam rangka pencapaian indikator RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 dan Rapergub Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 yang disusun dan dicetak

1 dok/ 20

buku

1 dok/ 20 buku

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS

KUA dan PPAS yg disusun

2 Dok/150 Buku

2 Dok/150 Buku

5 dok @ 75 buku

5 dok @ 75 buku

4 dok @ 75 buku

4 dok @ 75 buku

3 dok @ 50 buku

3 dok @ 50 buku

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Laporan Tahunan Bappeda Provinsi NTB yang dicetak

15 Buku

15 Buku

20 buku

20 buku 1 dok/ 15

buku

1 dok/ 15 buku

1 dok/ 25

buku

1 dok/ 25 buku

Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTB yang dicetak

25 Buku

25 Buku

20 buku

20 buku 1 dok/ 25

buku

1 dok/ 25 buku

1 dok/ 25

buku

1 dok/ 25 buku

Rencana Kerja Perubahan Bappeda Provinsi NTB yang dicetak

1 dok/ 25

buku

1 dok/ 25 buku

1 dok/ 25

buku

1 dok/ 25 buku

DPPA Bappeda Provinsi NTB tahun anggaran berjalan yg

20 Buku

20 Buku

20 buku

20 buku 1 dok/ 25

buku

1 dok/ 25 buku

1 dok/ 25

buku

1 dok/ 25 buku

44



dicetakDPA Bappeda Provinsi NTB tahun anggaran berikutnya yg dicetak

20 Buku

20 Buku

20 buku

20 buku 1 dok/ 25

buku

1 dok/ 25 buku

1 dok/ 25

buku

1 dok/ 25 buku

Laporan Capaian Kinerja Bappeda yang disusun

1 dok 1 dok

Dokumen Penyelarasan RPJMD 2014 - 2018 dengan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi NTB Tahun 2014 - 2018 yang diselaraskan

20 buku

20 buku

Studi Penerapan Good Governance & Management Public di Provinsi NTB yang disusun

1 dok 1 dok

Studi Penerapan dan popularitas Program Unggulan Provinsi NTB yang disusun

1 dok 1 dok

Studi Persepsi Masyarakat tentang Pembangunan Kebudayaan Sasak, Samawa dan Mbojo yang disusun

1 dok 1 dok

Study Kepuasan tentang Pembangunan Infrastruktur di NTB yg disusun

1 dok 1 dok

Pra Renstra Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 yg dicetak

15 buku 15 buku

Perwujudan NTB Bersaing yang dicetak

1000 exemp

elar

1000 exempl

ar

45



Sosialisasi / publikasi perencanaan pembangunan daerah

Sosialisasi/publikasi melalui media cetak (Lombok Post, Radar Lombok, Radar Mandalika, Radar Sumbawa)

21 kali 21 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 th22 kali

1 th23 kali

Sosialisasi publikasi melalui media elektronik (Sindo TV)

1 kali 1 kali

Sarana dan prasarana sosialisasi/publikasi yang diadakan :

Spanduk

Baliho

Umbul-umbul

Bendera merah putih uk.200 x 130 cm.

Bendera merah putih uk.100 x 60 cm.

Gapura kegiatan 17 Agustus dan HUT NTB

30 bh

15 bh

20 bh

2 bh

10 bh

2 Keg

30 bh

15 bh

20 bh

2 bh

10 bh

2 Keg

120 m/ 30 Bh

1 th/ 25 bh20 bh

2 bh

10 bh

2 Keg

120 m/ 30 bh

1 th/ 25 bh20 bh

2 bh

10 bh

2 Keg

Evaluasi Dokumen Perencanaan

Evaluasi RPJMD Provinsi NTB 2009 – 2013 yang disusun

1 dok 1 dok

Peserta FGD RPJMD Provinsi NTB 2013 – 2018

100 orang

100 orang

Peserta Musrenbang RPJMD Provinsi NTB 2013 – 2018

120 orang

120 orang

Draft RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 yang disusun

1 dok 1 dok

Dokumen draft Review Revisi RPJMD Prov NTB 2013-2018

1 dok/ 100 buku

1 dok/ 100 buku

Dokumen Review 1 dok/ 1 dok/

46



Revisi RPJMD Prov NTB 2013-2018

500 buku

500 buku

Pengembangan Sistem Informasi Musrenbang

SIPPD Provinsi NTB Tahun 2013 yg disusun

1 dok 1 dok

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Peserta kabupaten/kota sosialisasi Perda No 2 Tahun 2014 tentang RPJMD 2013 - 2018

20 orang

20 orang

Peserta provinsi sosialisasi Perda No 2 Tahun 2014 tentang RPJMD 2013 - 2018

60 orang

60 orang

Sistem Aplikasi RKPD Online yang tersedia

1 softwar

e/ aplikasi

1 software/aplikasi

Perda SIPPD-PT yang disusun dan dicetak

1 dok/100 buku

1 dok/100 buku

Laporan kegiatan RKPD Berbasis Online yang dicetak

20 buku

20 buku

Penyusunan Perda Revisi RPJPD

Revisi Perda RPJPD Provinsi NTB 2005 - 2025

1 dok 1 dok

Sinkronisasi dokumen RPJMD Provinsi NTB

Renstra SKPD yang telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi NTB

44 dok 44 dok

RPJMD Kab/Kota yang telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi NTB

3 kab/ kota

3 kab/ kota

Laporan pelaksanaan sinkronisasi RPJMD Provinsi NTB dengan RPJMD Kab/Kota yang dicetak

10 buku

10 buku 1 dok/ 20

buku

1 dok/ 20 buku

Laporan pelaks. sinkronisasi RPJMD Provinsi NTB dgn

10 buku

10 buku

47



Renstra SKPD Prov. NTB yang dicetak

4. Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Ekonomi

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

LP2KD yang dicetak 10 buku

10 buku

10 buku

10 buku 1 dok/ 30

buku

1 dok;/ 30 buku

Data Base Pertanian dan Kelautan Provinsi NTB 2012 yang dicetak

10 buku

10 buku

Laporan Pelaksanaan Kegiatan DBH-CHT yang dicetak

60 buku

60 buku

10 buku

10 buku 1 dok/ 20

buku

1 dok/ 20 buku

Rapat evaluasi dan FGD DBHCHT

2 kali/ 240

orang

2 kali/ 240

orangPeserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

300 orang

300 orang

120 orang

120 orang

2 kali/ 120

orang

2 kali/ 120

orang

Laporan hasil rapat Penanggulangan Kemiskinan

1 dok/ 30

buku

1 dok/ 30 buku

10 buku

10 buku

Peserta Rapat Koordinasi DBH-CHT

70 orang

70 orang

90 orang

90 orang

2 kali/ 110

orang

2 kali/ 110

orangPeserta Rapat Sosialisasi Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut NTB

30 orang

30 orang

Buku saku database bidang Ekonomi yang dicetak

600 buku

600 buku

Booklet Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dicetak

300 eks

300 eks

Peserta rapat DBHCHT 90 orang

90 orang

3 kali (205

orang)

3 kali (205

orang)Peserta rapat subdit Pertanian & Kelautan

200 orang

200 orang

6 kali/ 120

6 kali/ 120

48



orang orangPeserta rapat penyusunan buku saku database bidang ekonomi

40 orang

40 orang

Bimtek P3BM 1 kali/ 40

orang

1 kali/ 40

orangRakor P2B 2 kali/

110 orang

2 kali/ 110

orangPeta jalan pengembangan komoditi unggulan

1 dok 1 dok

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

1 dok/ 30

buku

1 dok/ 30 buku

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Master plan pengembangan ekonomi kreatif Provinsi NTB yang disusun

1 dok 1 dok

Update database capaian indikator MDGs

20 buku

20 buku

25 buku

25 buku 1 dok/ 25

buku

1 dok/ 25 buku

1 dok/ 50

buku

1 dok/ 50 buku

Laporan Tahunan MDGs

20 buku

20 buku

25 buku

25 buku 1 dok/ 25

buku

1 dok/ 25 buku

1 dok/ 50

buku

1 dok/ 50 buku

Peserta Rakor Penyusunan Rencana SKPD tentang MDGs

60 orang

60 orang

Peserta rapat kegiatan evaluasi capaian indikator MGDs

60 orang

60 orang

2 kali / 80

orang

2 kali/ 80

orangPeserta rapat tahunan pencapaian MDGs

30 orang

30 orang

Buku (laporan) pelaksanaan KEK Provinsi NTB

1 dok/ 25

buku

1 dok/ 25 buku

1 dok/ 60

buku

1 dok/ 60 buku

Rapat koordinasi KEK 8 kali/ 240

orang

7 kali/ 210

orang

49



Peserta Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Provinsi NTB

60 orang

60 orang

30 orang

30 orang

1 kali/ 50

orang

1 kali/ 50

orang

Peserta Rapat Forum Bumdes

60 orang

60 orang

Peserta rapat koordinasi PNPM PISEW

53 orang

53 orang

50 orang

50 orang

2 kali/ 120

orang

2 kali/ 120

orangPeserta kegiatan pengembangan ekonomi local (PEL)

60 orang

60 orang

2 kali/ 60

orang

2 kali/ 60

orangDokumen Rencana Pengembangan Ekonomi NTB 2014 - 2018 yang disusun

1 dok 1 dok

Peserta rakor kegiatan industri dan keuangan

40 orang

40 orang

3 kali/ 90

orang

3 kali/ 90

orangPeta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri PUD

1 dok 1 dok

5. Meningkatnya Kualitas Rencana Sosial dan Budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi Provinsi NTB Tahun 2012 yang dicetak

50 buku

50 buku

Laporan Aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1 dok 1 dok

Peserta sosialisasi pergub dan dokumen RAD-PK Provinsi NTB

45 orang

45 orang

Peserta workshop analisis otonomi daerah dan reformasi birokrasi (penguatan peran fungsi dan wewenang Gubernur)

45 orang

45 orang

Peserta rapat bidang pemerintahan

200 orang

200 orang

7 kali/ 140

7 kali/ 140

50



orang orangRapat penyusunan Pergub Bale Mediasi

2 kali/ 40

orang

2 kali/ 40

orangPeserta Sosialisasi Pergub 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi

1 kali/ 120

orang

1 kali/ 120

orang

126 orang

126 orang

Rapat evaluasi capaian kinerja SKPD mitra bidang sosial

1 kali/ 30

orang

1 kali/ 30

orangRakor penyusunan dokumen penyelarasan perencanaan pembangunan social

2 kali/ 93

orang

2 kali/ 93

orang

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra

Peserta rapat koordinasi program UNICEF dan MI

30 orang

30 orang

Peserta rapat koordinasi program AMPL, PPSP, dan STBM

25 orang

25 orang

Peserta rapat tim koordinasi/pokja sekretariat Gerakan 3A (Akino, Absano, Adono)

30 orang

30 orang

Pengembangan karya sastra :- Peserta lomba

naskah cerita- Naskah Cerita

pemenang lomba yang dicetak

53 orang

1000 buku

53 orang

1000 buku

Dokumen evaluasi Kinerja Gerakan 3A yang dicetak

10 buku

10 buku

Map bidang Perencanaan Pembangunan Sosial yang dicetak

250 buah

250 buah

51



Peserta Workshop Program Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan (ASHAR)

100 orang

100 orang

Peserta Workshop Program Bersih Lingkungan dan Sanitasi (BERLIAN)

60 orang

60 orang

Perda tentang Pemerataan Akses Air Bersih

1 dok/ 200 buku

1 dok/ 200 buku

Roadmap Generasi Emas NTB 2025

1 dok 1 dok

Gugus tugas program PAUDHI

1 dok 1 dok

Peserta sosialisasi Perda dan Pergub Pemerataan Air Bersih

1 kali/ 90

orang

1 kali/ 90

orang

150 orang

150 orang

Dokumen IPM NTB yang dicetak

1 dok 1 dok

6. Meningkatnya kualitas rencana pembangunan prasarana wilayah dan SDA

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah

Kajian perencanaan dan Master Plan pengembangan sistem jaringan Jalan By Pass Ampenan – Kayangan yang disusun

1 dok 1 dok

Peserta rakor perencanaan bidang prasarana

300 orang

300 orang

6 kali/ 100

orang

6 kali/ 100

orang

Peserta rakor perencanaan bidang perumahan dan sanitasi

300 orang

300 orang

Dokumen identifikasi pelayanan air bersih Provinsi NTB

1 dok 1 dik

52



Peserta pertemuan koordinasi DAK Infrastruktur

100 orang

100 orang

Koordinasi pengelolaan tata ruang dan SDA

Raperda KSP Agropolitan Alas Utan yang disusun

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Peserta seminar Penyusunan Finalisasi Ranperda KSP Agropolitan Alas Utan

60 orang

60 orang

Konsultasi public penyusunan Perda KSP Agropolitan Alasutan

1 kali/ 75

orang

1 kali/ 75

orangHasil Konsultasi Publik Geopark Lombok yang disusun

1 dok 1 dok

Leaflet Geopark Rinjani yang dicetak

500 lembar

500 lembar

Buku saku Geopark Rinjani yang dicetak

500 buku 500 buku

Peserta seminar Geopark Rinjani sebagai Geopark Dunia

75 orang

75 orang

1 kali/ 75

orang

1 kali/ 75

orang

Peserta sosialisasi Geopark Rinjani sebagai Geopark Dunia

150 orang

150 orang

1 kali/ 75

orang

1 kali/ 75

orang

Workshop Geopark Rinjani

1 kali/ 75

orang

1 kali/ 75

orangRencana Induk Pengembangan Geopark RInjani

1 dok 1 dok

Peserta workshop Tambora sebagai Taman Nasional

100 orang

100 orang

1 kali/ 75

orang

1 kali/ 75

orang

53



Sosialisasi Tambora sebagai Geopark nasional

1 kali/ 75

orang

1 kali/ 75

orangPeserta Bimtek SOP Mekanisme Pelaksanaan/Penyelenggaraan Penataan Ruang

60 orang

60 orang

Dokumen kajian evaluasi Perda RTRW Provinsi NTB

1 dok 1 dok

Dokumen KLHS KSP Agropolitan Alas Utan

1 dok 1 dok

Dokumen Album Peta KSP Agropolitan Alas Utan

1 dok 1 dok

Dokumen identifikasi bahan - bahan penyusunan Dossier GeoparkNasional Tambora

1 dok 1 dok

Dosier Tambora sebagai Geopark nasional

1 dok/ 100 buku

1 dok/ 100 buku

Dokumen finalisasi Dossier Geopark Rinjani menuju Geopark Dunia

1 dok 1 dok

Hasil Pelaksanaan MP3EI di Provinsi NTB

200 buku

200 buku

Peserta seminar Geopark Rinjani

120 orang

120 orang

Peserta Sosialisasi Gas Rumah Kaca (GRK)

60 Orang

60 Orang

Laporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

1 dok/ 30

buku

1 dok/ 30 buku

Laporan Pelaksanaan Program Kemakmuran Hijau

1 dok/ 30

buku

1 dok/ 30 buku

Rakor program 3 kali/ 3 kali/

54



Compact Kemakmuran hijau

105 orang

105 orang

Laporan Percepatan pengembangan Samota

1 dok/ 60

buku

1 dok/ 60 buku

Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (BKPRD)

9 kali/ 450

orang

9 kali/ 450

orang

Koordinasi pembinaan pengendalian WISMP II (Water Irrigation System Management Project II)

Peserta Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi WISMP II

50 orang

50 orang

40 orang

40 orang

8 kali/ 320

orang

8 kali/ 320

orang

Peserta Rapat Kegiatan Rakor PPIU

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

13 kali/ 280

orang

13 kali/ 280

orang

Peserta Sosialisasi Perda dan Pergub WISMP II

50 orang

50 orang

Peserta Pelatihan TPM Program WISMP II

30 orang

30 orang

50 orang

50 orang

1 kali/ 30

orang

1 kali/ 30

orangPeserta Rapat Penyusunan Profil KPI dan Succes Story WISMP II

50 orang

50 orang

1 kali/ 48

orang

1 kali/ 48

orang

Peserta kegiatan PSETK

35 orang

35 orang

Pelatihan penguatan Komisi Pengelola Irigasi Program WISMP II

1 kali/ 46

orang

1 kali/ 46

orang

Workshop penyusu-nan program terpadu kelembagaan pengelolaan irigasi program WISMP II

1 kali/ 60

orang

1 kali/ 60

orang

Peserta sosialisasi Pergub tentang penguatan kelembagaan pengeloaan irigasi

100 orang

100 orang

55



(KPI)Dokumen Pergub tentang penguatan kelembagaan pengeloaan irigasi (KPI)

1 dok/ 500 buku

1 dok/ 500 buku

7. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Data/ Informasi/Statistik Daerah

Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Daerah

Kajian Penelitian Arus Barang dan Jasa di NTB yang disusun dan dicetak

1 dok/ 20

buku

1 dok/ 20 buku

Kajian Profil Kemiskinan di Perkotaan yang disusun dan dicetak

1 dok/ 20

buku

1 dok/ 20 buku

Kajian Potensi Perikanan dan Kelautan di Prov. NTB yang disusun dan dicetak

1 dok/ 20

buku

1 dok/ 20 buku

Kajian Dampak Pariwisata dalam Pembangunan Daerah yang disusun dan dicetak

1 dok/ 20

buku

1 dok/ 20 buku

Survey Islamic Center (IC) Mataram dalam cita, citra dan ekspektasi Publik yang disusun dan dicetak

1 dok/ 20

buku

1 dok/ 20 buku

Survey respon masyarakat terhadap program unggulan Prov. NTB yang disusun dan dicetak

1 dok/ 20

buku

1 dok/ 20 buku

Kegiatan FGD 14 kali @ 25 orang

14 kali @ 25 orang

Rapat kegiatan penyusunan kajian (4 kajian)

4 kali @ 50 orang

4 kali @ 50

orangRapat kegiatan penyusunan hasil

2 kali @ 100

2 kali @ 100

56



survey orang orang

57

Indikator kinerja daerah yang menjadi tanggung jawab Bappeda Provinsi NTB direvisi seiring dengan adanya revisi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2018, dimana indikator kinerja daerah untuk Bappeda periode 2013-2018 menjadi :

Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Sementara untuk indikator kinerja prioritas pembangunan yang menjadi tanggung jawab Bappeda dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : Peningkatan kualitas rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan

daerah, yang dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut : Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja

dan keuangan Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja

dan keuangan Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah Program pengembangan data/informasi Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program perencanaan tata ruang Program pembangunan daerah rawan bencana Program penelitian dan pengembangan Program peningkatan pelayanan penelitian

58

Tabel 3-2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2016

ProgramAnggaran Realisasi Rasio antara realisasi

dan anggaranRata-rata

perumbuhan2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 201

3201

42015

2016

Anggaran

Realisasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,328,608,700

3.535.550.450

6,326,530,640

5,555,000,900

3,078,757,076

3.309.180.387

5,836,260,364

5,555,000,900

92.10

93.60

92.25

100 16.88 20.26

Program Peningk. Sarana dan Prasarana Aparatur

1,174,184,800

2.639.210.000

2,189,734,000

974,120,000

1,008,560,209

2.204.840.946

1,957,178,277

857,941,153

85.89

83.54

89.54

88.07

-3.33 -2.91

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

126,370,900

198.5900.000

295,520,000

226,779,500

115,678,500

142.281.500

176,104,000

202,234,000

91.54

71,65

59.59

89.18

4.17 5.05

Program Peningk. Pengemb.Sistem Pelap. Capaian Kinerja dan Keuangan

19,200,000 20.000.000 35,700,000 43,270,000 12,657,250 19.459.050 35,700,000 43,270,000 65.92

97,30

100 100 32.14 45.14

Program Peningkatan Kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah

- - - 57,350,000 - - - 53,667,250 93.58

Program Pengembangan Data Informasi

340,776,000

368.400.000

152,620,000

703,930,000

309,016,020

255.764.500

142,269,400

660,860,000

90.68

69.43

93.22

88.85

46.77 49.76

Program Kerjasama Pembangunan

359,650,000

1.289.002.072

703,930,000

355,181,000

1.288.024.900

660,860,000

98.76

97.30

93.88

-15.29 -15.42

Program Perencana Tata Ruang

- - - 1,083,298,500

- - - 994,380,131

91.79

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3,669,702,750

3.651.511.601

2,657,411,000

3,603,453,500

3,380,136,100

3.408.483.115

2,316,668,650

3,426,380,597

92.11

93.34

87.18

95.09

-0.66 0.51

Program perencanaan pembangunan ekonomi

694,167,750

615.187.198

1,269,780,000

1,793,172,500

681,353,750

602.582.350

1,192,398,830

1,735,081,940

98.15

97.95

93.91

96.76

42.61 42.55

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

591,547,400

634.814.000

469,874,900

941,517,800

515,767,200

559.624.800

435,506,900

884,599,000

87.19

88.16

92.69

93.95

20.63 24.41

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.

1,629,678,200

2.381.621.179

2,537,437,800

1,979,885,600

1,534,572,150

2.242.684.409

2,024,388,422

1,763,963,639

94.16

94.17

79.78

89.09

5.35 3.95

59

Program Pengembangan data/Informasi/Statist9ik daerah

563,790,000

1,736,489,600

483,775,550

1,673,128,700

85.81

96.35

308.00 345.85

Sumber: DPA-APBD Provinsi NTB Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016

Perubahan Bappeda dengan tambahan fungsi terkait urusan penelitian dan pengembangan daerah dimulai sejak awal tahun 2017 sesuai dengan Perda No. 11/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB. Review terhadap capaian indikator kinerja mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018. Indikator kinerja daerah yang menjadi tanggungjawab Bappeda Provinsi NTB adalah tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD dengan target capaian sebesar 95 persen pada akhir tahun rencana di 2018.

Adapun rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan untuk tahun 2017-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3-3 Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Pelayanan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 – 2018

No. Program Indikator

KinerjaSatu an

Kondisi

Awal RPJMD(Tahu

n 2013)

2014 2015 2016 Target 2017 Target 2018Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode RPJMD

Target

Kinerja

Rp. (000)

Target

Kinerja

Rp. (000)

Target

Kinerja

Rp. (000)

Target

Kinerja

Rp. (000)

Target

Kinerja

Rp. (000)

Target

Kinerja

Rp. (000)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan administrasi yang terselenggara

% 100 100 3,535,550

100 6,326,531

100 5,555,001

100 35.588.477

100 6.147.325

100 27.152.884

2. Program Peningk. Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana prasarana aparatur yang terpelihara

% 100 100 2,639,210

100 2,189,734

100 974,120 100 1.513.950

100 1.665.345

100 8.982.359

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kapasitas sumber daya aparatur yangditingkatkan

% 100 100 198,590 100 295,520 100 226,780 100 261.925 100 288.118 100 1.270.932

4. Program Peningk. Pengemb.Sistem

Rencana kerja dan laporan

Dok 2 2 20,000 2 35,700 2 43,270 2 51.041 2 56.145 10 206

60


KinerjaSatu an

Kondisi

Awal RPJMD(Tahu

n 2013)



Target

Kinerja

Rp. (000)

Target

Kinerja

Rp. (000)

Target

Kinerja

Rp. (000)

Target

Kinerja

Rp. (000)

Target

Kinerja

Rp. (000)

Target

Kinerja

Rp. (000)

Pelap. Capaian Kinerja dan Keuangan

keuangan yang tersusun

5. Program Peningkatan Kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah

Dokumen peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang tersusun

Dok 0 0 0 0 0 1 57,350 1 57,500 1 63,250 3 178,100

6. Program Pengembangan Data/Informasi

Data informasi yang tersusun

Dok 2 2 368,400 5 152,620 6 225,340 5 433,043 5 900,000 23 2,079,403

7. Program Pengembangan data/Informasi/Statistik Daerah

Data/informasi statistik daerah yang tersusun

Dok 0 0 0 6 563,790 15 1,736,490

0 0 0 0 21 2,300,280

8. Program Kerjasama Pembangunan

Dokumen kerjasaman pembangunan yang tersusun

Dok 2 10 1,289,002

5 703,930 0 0 0 0 0 0 15 1,992,932

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun

Dok 10 17 3,651,512

24 2,657,411

19 3,603,454

20 3,833,649

20 4,217,014

100 17,963,039

10. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang tersusun

Dok 8 12 615,187 12 1,269,780

10 1,793,173

9 1,683,906

9 3,367,812

52 8,729,858

11. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Dokumen perencanaan social dan budaya yang tersusun

Dok 2 3 634,814 4 469,875 5 941,518 5 1,147,843

5 2,279,964

22 5,474,014

12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.

Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan

Dok 1 7 2,381,621

4 2,537,438

10 1,979,886

9 2,201,015

9 2,900,000

39 11,999,960

61


KinerjaSatu an

Kondisi

Awal RPJMD(Tahu

n 2013)



Target

Kinerja

Rp. (000)

Target

Kinerja

Rp. (000)

Target

Kinerja

Rp. (000)

Target

Kinerja

Rp. (000)

Target

Kinerja

Rp. (000)

Target

Kinerja

Rp. (000)

sumber daya alam yang tersusun

13. Program Perencanaan Tata Ruang

Dokumen perencanaan tata ruang yang tersusun

Dok 2 0 0 0 0 2 1,083,299

3 1,673,911

3 3,347,822

8 6,105,032

14. Program Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Dokumen rencana pembangunan daerah rawan bencana yang tersusun

Dok 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 400,000 2 400,000

15. Program Penelitian dan Pengembangan

Kajian penelitian dan pengembangan yang tersusun

Dok 0 0 0 0 0 0 0 10 1,365,362

10 2,730,724

20 4,096,086

16. Program Peningkatan Pelayanan Penelitian

Dokumen pelayanan, publikasi dan jaringan penelitian yang tersusun

Dok 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2,800,000

3 2,800,000

62

3.3. Isu Strategis Bappeda ProvinsiIsu strategis merupakan tantangan dalam perencanaan dan penelitian daerah yang bersifat kritis dan harus dihadapi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018.

Isu strategis ini dapat mencakup internal dan eksternal Bappeda Provinsi NTB sebagai organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian daerah.

Isu strategis internal Bappeda Provinsi NTB meliputi: a. Masih kurangnya SDM dengan skill dan kompetensi yang sesuai tugas dan

tanggung jawabnyab. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang

menyebabkan kurang optimalnya proses perencanaan bottom up c. Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antar bidang untuk menjaga

konsistensi perencanaan pembangunan daerah d. Masih kurangnya alat kerja penunjang dalam pelaksanaan tugas e. Masih rendahnya penguasaan iptek

Isu strategis eksternal Bappeda Provinsi NTB meliputi isu dalam perencanaan dan penelitian daerah yang terkait dengan pemerintah pusat, OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, dan OPD lingkup Kabupaten/Kota se-NTB. Isu tersebut adalah sebagai berikut :a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyusunan perencanaan

dan penganggaran daerahb. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang

otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

c. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan antara Bappeda dengan SKPD lain

d. Belum optimalnya rencana kegiatan penelitian untuk pengembangan potensi daerah

e. Hasil penelitian daerah belum ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah.

3.4. Telaahan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2013-2018

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2013-2018 dijabarkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018. Visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2013– 2018 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”

Makna visi diatas adalah: Masyarakat NTB: seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat Beriman : taat beragama, berbudi pekerti luhur dan toleran Berbudaya : sadar budaya dan memelihara nilai-nilai kearifan lokal Berdayasaing : birokrasi bersih dan melayani serta masyarakat sehat,

cerdas produktif, inovatif, kreatif Sejahtera : terpenuhinya kebutuhan dasar (ekonomi, sosial dan

keadilan)

63

Penjabaran visi ini ke dalam 7 misi pembangunan daerah, sasaran dan program terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3-3 Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur NTBNo Misi Tujuan Sasaran Program

1 Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter melalui pemantapan ketaatan beragama, peningkatan budi pekerti, dan pengembangan toleransi

1. Meningkatkan akhlak dan moral berlandaskan nilai – nilai agama

2. Mengembangkan semangat kebersamaan dalam kemajemukan

1. Terwujudnya masyarakat yang agamis dan bermartabat

2. Terwujudnya masyarakat yang santun dan berbudaya

3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis

1. Mengembangkan muatan lokal budi pekerti, budaya dan nilai – nilai toleransi di sekolah dan madrasah

2. Pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah dan sumbangan sosial lainnya untuk pengentasan kemiskinan

3. Melanjutkan pembangunan Islamic center dan sarana prasarana keagamaan lainnya

4. Pemberdayaan dan pengembangan potensi tokoh agama dan tokoh masyarakat

5. Mengembangkan lembaga – lembaga keagamaan dan kemasyarakatan serta penyediaan insentif

2 Mengembangkan budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan

Meningkatkan peran budaya dan kearifan lokal sebagai penggerak pembangunan

Terwujudnya pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal

1. Pembangunan dan pengembangan pusat – pusat kebudayaan

2. Reaktualisasi dan pewarisan nilai – nilai budaya dan kearifan lokal

3. Pengembangan tradisi/budaya tertulis

4. Pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan kaderisasi

64

No Misi Tujuan Sasaran Program

seniman/budayawan

5. Pemberdayaan tokoh dan lembaga adat untuk resolusi konflik

6. Pengembangan kegiatan berkesenian dan berkebudayaan

3 Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan

6. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik

7. Meningkatkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum

8. Meningkatkan stabilitas kamtibmas

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan melayani

2. Terwujudnya masyarakat sadar hukum

3. Terwujudya rasa aman masyarakat

1. Penciptaan birokrasi yang bersih dan melayani

2. Peningkatan profesionalisme aparatur dan kesejahteraan pegawai

3. Penciptaan rasa aman masyarakat

4. Inovasi manajemen penyelenggaraan pemerintahan

4 Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdaya saing melalui optimalisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kesejahteraan sosial yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan gender

1. Meningkatkan kualitas pendidikan

2. Meningkatkan derajat kesehatan

3. Mengendalikan pertumbuhan penduduk

4. Memfasilitasi penanganan anak terlantar dan anak jalanan

5. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan

1. Terwujudnya masyarakat cerdas kreatif dan inovatif

2. Terwujudya masyarakat sehat dan sejahtera

3. Terkendalinya pertumbuhan penduduk

4. Tertanganinya anak terlantar dan anak jalanan

5. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan

1. Pemantapan wajar 9 tahun menuju pendidikan menengah universal 12 tahun

2. Pengembangan pendidikan berkarakter

3. Pengembangan PAUDNI

4. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

5. Melanjutkan program beasiswa

6. Pengembangan rumah pintar desa/kelurahan

7. Mengembangkan taman bacaan masyarakat

8. Melanjutkan Jamkesmasda, Jampersal

9. Peningkatan akses masyarakat ke sanitasi dasar dan air bersih

10. Penanggulangan

65


narkotika, HIV/AIDS dan penyakit menular

11. Melanjutkan revitalisasi Posyandu dan Keluarga Berencana

12. Pemberdayaan penyandang cacat, anak terlantar

13. Pengembangan parenting bagi anak terlantar

14. Pemberdayaan perempuan pedesaan dan pesisir

15. Peningkatan kapasitas dan perlindungan TKI/TKW

16. Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan antar provinsi dan antar negara

17. Peningkatan program kepemudaan dan olah raga prestasi

5 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, mempercepat penurunan kemiskinan dan mengembangkan keunggulan daerah melalui industri pariwisata, agroindustri, dan ekonomi kreatif berbasis budaya sumberdaya lokal dan iptek

1. Mewujudkan ketahanan pangan

2. Mengembangkan agroindustri

3. Mengembangkan ekonomi kreatif

4. Mengembangkan kepariwisataan daerah

1. Terwujudnya ketahanan pangan

2. Meningkatnya taraf hidup masyarakat

3. Menurunnya angka kemiskinan

4. Meningkatnya kesempatan kerja

5. Berkembangnya kepariwisataan daerah

1. Peningkatan dan pengembangan sentra agrobisnis dan agroindustri

2. Peningkatan kapasitas wirausaha baru, usaha kecil dan menengah

3. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis satu desa satu produk unggulan

4. Peningkatan kualitas dan pengembangan destinasi wisata

5. Pemberdayaan kelompok sadar wisata

6. Pengembangan geopark Rinjani dan Tambora

66


7. Pengembangan hortipark berbasis holtikultura varitas unggulan lokal

8. Fasilitas pengembangan pasar desa

9. Pengembangan industri kerajinan rumah tangga pendukung pariwisata

10. Melanjutkan pengembangan koperasi berkualitas

11. Pengembangan jaringan penelitian dan sistem inovasi daerah (SIDa)

6 Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur serta konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang

1. Meningkatnya kemantapan jalan

2. Meningkatkan ketersediaan air irigasi, air bersih dan sanitasi

3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan telekomunikasi

4. Meningkatkan ketersediaan energi dan kelistrikan

5. Meningkatkan kualitas permukiman

1. Terwujudnya aksesibilitas inter dan antar wilayah

2. Meningkatnya ketersediaan air irigasi, kualitas air bersih dan sanitasi

3. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan telekomunikasi

4. Meningkatnya ketersediaan energi dan kelistrikan

5. Meningkatnya kualitas permukiman

1. Melanjutkan pemantapan infratruktur dan sistem jaringan infrastruktur strategis (jalan, moda transportasi, sistem irigasi, pelabuhan, bandara, terminal, kelistrikan, telekomunikasi dan informatika)

2. Meningkatkan ketersediaan energi listrik untuk mendukung kegiatan ekonomi

3. Pengembangan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis cepat tumbuh

4. Melanjutkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung aktivitas sosial, budaya, ekonomi dan keagamaan

7 Memantapkan pengelolaan

1. Mempertahankan luas lahan

1. Terwujudnya luas lahan pertanian

1. Melanjutkan pengembangan

67


lingkungan hidup yang berkelanjutan

pertanian berkelanjutan

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber mata air

3. Mempertahankan luas kawasan hutan dan menurunkan luas lahan kritis

4. Meningkatkan luas ruang terbuka hijau

5. Melindungi dan melestarikan ekosistem pesisir dan kelautan

6. Mengembangkan energi baru dan terbarukan

berkelanjutan2. Meningkatnya

kualitas dan kuantitas sumber mata air

3. Dipertahankannya luas kawasan hutan dan berkurangnya luas lahan kritis

4. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau

5. Terlindunginya dan terlestarikannya ekosistem pesisir dan kelautan

6. Berkembangnya energi baru dan terbarukan

geopark rinjani dan tambora

2. Fasilitasi pembangunan kebun raya

3. Pemberdayaan kelompok perlindungan mata air

4. Penguatan lembaga kesatuan pengelolaan hutan (KPH)

5. Implementasi model konservasi keanekaragama hayati daerah

6. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

7. Memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang

8. Pengembangan sistem pengelolaan limbah

9. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan – kawasan konservasi laut dan hutan

10. Pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana alam dan perubahan iklim

11. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

12. Perlindungan dan konservasi mata air dan sumberdaya alam

13. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem

68


pesisir dan laut (mangrove, terumbu karang, padang lamun)

Dalam pelaksanaan visi, misi serta program kepala daerah terpilih periode tahun 2013 -2018, Bappeda Provinsi NTB memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan tahun 2013-2018 dalam Renstra dan Renja organisasi perangkat daerah. Bappeda Provinsi NTB perlu mengkoordinasikan perencanaan bidang ekonomi, sosial, wilayah dan pengembangan infrastruktur serta menjamin bahwa penelitian dan pengembangan daerah dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan, sinkronisasi, harmonisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

3.5. Telaahan Renstra Bappenas Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019, visi Bappenas adalah “Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”. Misi yang ingin diwujudkan adalah sebagai berikut:1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran,

regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah)

2. Melakukan pengendalian melalui sinkronisasi program dan kegiatan unutk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional

3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas

Tujuannya adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel, dan mewujudkan tata kelola kelembagaan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas. Sasarannya adalah perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel dan manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih. Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi Bappenas untuk mencapai tujuan dan sasaran ini adalah dengan meningkatkan kualitas dan efektifitas proses bisnis perencanaan pembangunan, mengoptimalkan penggunaan bukti dan data, memperkuat kapasitas SDM, memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, memperkuat sistem data dan informasi, memperbaiki indikator kinerja, memperbaiki kerangka regulasi dan kelembagaan, dan mendorong perubahan pola piker dan budaya perencanaan pembangunan nasional.

69

3.6. Telaahan Renstra Bappeda Kabupaten/Kota se-NTB

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah, maka hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mampu bersinergi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi dibawah kepemimpinan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar-daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Bappeda Provinsi NTB bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya berupaya untuk menyelaraskan, mensinergikan, mengsinkronisasikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik melalui kegiatan Musrenbang Provinsi NTB maupun pada rapat koordinasi teknis dan sektoral. Hal ini dimaksudkan agar antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat saling mendukung dalam upaya menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Bappeda Provinsi NTB dapat mengarahkan kerjasama antar daerah kabupaten/kota dalam provinsi berdasarkan produk dan program unggulan masing-masing melalui koordinasi dan peningkatan networking antar daerah yang kesemuanya bermuara untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah. Bappeda Provinsi NTB dapat menjadi inisiator dalam membangun kesadaran bersama mengenai mutual relationship yang adil dan saling menguntungkan antar pemerintahan lokal dan/atau dengan pihak swasta.

3.7. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari segi struktur ruang maupun pola ruang.

Yang dimaksud dengan "struktur ruang" adalah susunan pusat – pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah provinsi. Sedangkan yang dimaksud dengan “pola ruang” adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

70

- Rencana Struktur RuangUntuk struktur ruang dipisahkan menjadi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan. Dengan telaah terhadap struktur ruang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3-4 Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi NTB

No.

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat

Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada

Periode Perencanaan Berkenaan

Arahan Lokasi Pengembangan

Pelayanan Bappeda

1 Rencana sistem perkotaan

PKN berada di Mataram

Memiliki standar infrastruktur minimal

Kota Mataram

- Perhubungan : bandara pusat penyebaran primer, pelabuhan nasional/utama tersier atau Terminal Penumpang Tipe A

- Ekonomi : pasar induk antar wilayah, perbankan nasional atau internasional

- Kesehatan : rumah sakit umum tipe A

- Pendidikan : perguruan tinggi S1

PKW berada di Praya, Sumbawa Besar dan Raba

Memiliki standar infrastruktur minimal

Kota Praya, Sumbawa Besar dan Raba

- Perhubungan : bandara pusat penyebaran tersier, pelabuhan regional/pengumpan primer atau Terminal Penumpang Tipe B

- Ekonomi : pasar induk regional, perbankan regional atau nasional

- Kesehatan : rumah sakit umum tipe B

71

No.


Struktur Ruang Saat

Ini




Pelayanan Bappeda

- Pendidikan : perguruan tinggi D-3

PKWp berada di Gerung, Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu dan WohaPKL berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Labuhan Lombok, Poto Tano, Jereweh, Alas, empang, Lunyuk, Lengguan, Labangka, Calabai, Kempo, Hu'u, Kilo, Kore, O'o, Sila, Tangga, Wawo, Wera dan Sape

Memiliki standar infrastruktur minimal- Perhubungan :

bandara perintis, pelabuhan lokal/pengumpan sekunder atau Terminal Penumpang Tipe C

- Ekonomi : pasar induk lokal, perbankan lokal atau regional

- Kesehatan : rumah sakit umum tipe C

- Pendidikan : sekolah menengah

2 Rencana sistem jaringan

Sistem jaringan transportasi

Sistem jaringan transportasi nasional

Terdiri dari sistem transportasi darat, laut dan udara, meliputi :- Jaringan jalan

nasional terdiri dari jalan arteri primer dan jalan kolektor primer

- Jaringan prasarana Mataram, Gerung,

72

No.


Struktur Ruang Saat

Ini




Pelayanan Bappeda

terdiri dari Terminal Penumpang Kelas A

Sumbawa Besar dan Raba

- Pelabuhan pengumpul

Lembar, Labuhan Lombok dan Bima

- Pelabuhan penyeberangan lintas provinsi

Lembar, Bima dan Sape

- Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

Teluk Awang

- Bandar udara pusat pengumpul skala sekunder

Selaparang/Praya

- Bandar udara pusat pengumpul tersier

Muhammad Salahuddin Bima

Sistem jaringan transportasi nasionalTerdiri dari sistem transportasi darat, laut dan udara, meliputi :- Jaringan jalan

provinsiJalan lintas utama Pulau Lombok, jalan lintas utama Pulau Sumbawa, jalan lintas utara dan selatan Pulau Lombok, jalan lintas utara dan selatan Pulau Sumbawa

- Jaringan prasarana LLAJ meliputi Terminal Tipe B

Tanjung, Praya, Selong, Taliwang, Dompu dan Woha

- Pelabuhan pengumpan

Bangsal Pemenang, Labuhan Haji, Tanjung Luar, Benete, Badas, Calabai, Kempo, Waworada, Cempi dan Sape

- Pelabuhan penyeberangan lintas

Labuhan Lombok, Telong - elong, Pototano, Benete,

73

No.


Struktur Ruang Saat

Ini




Pelayanan Bappeda

Kabupaten/Kota Pulau Moyo, Lua Air

- Pelabuhan khusus penumpang

Pesisir pantai Kota Mataram

- Bandar udara pusat pengumpan

Brang Biji dan Sekongkang

Sistem jaringan energi dan kelistrikan

Pembangkit tenaga listrik

- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

Ampenan (Kota Mataram), Taman (Kota Mataram), Paok Motong (Kab. Lombok Timur), Gili Trawangan (Kab. Lombok Utara), Gili Air (Kab. Lombok Utara), Gili Meno (Kab. Lombok Utara),Maringkik (Kab. Lombok Timur), Taliwang (Kab. Sumbawa Barat), Klawis (Kab. Sumbawa Barat), Sekongkang (Kab. Sumbawa Barat), Labuhan I (Kab. Sumbawa),Alas I (Kab. Sumbawa), Sebotok (Kab. Sumbawa), Labuhan Haji (Kab. Lombok Timur),Lebin (Kab. Sumbawa), Bugis Medang (Kab. Sumbawa), Lunyuk (Kab. Sumbawa), Empang (Kab.

74

No.


Struktur Ruang Saat

Ini




Pelayanan Bappeda

Sumbawa), Lantung (Kab. Sumbawa), Mamak (Kab. Sumbawa), Dompu (Kab. Dompu), Kempo (Kab. Dompu), Kwangko (Kab. Dompu), Pekat (Kab. Dompu), Raba (Kota Bima), Ni’u (Kota Bima),

Bajo Pulau (Kab. Bima), Nggelu (Kab. Bima), Pa’I (Kab. Bima),

Sa’i (Kab. Bima),

Sampungu (Kab. Bima), Sape (Kab. Bima),

Monta (Kab. Bima), Kore (Kab. Bima)

- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Jeranjang (Kabupaten Lombok Barat),IPP Tahap I (Kab. Lombok Timur ),IPP Tahap II (Kab. Lombok Barat),Loan (Kab. Lombok Timur),IPP Alas (Kab. Sumbawa),APLN (Kab. Bima),Bonto (Kota Bima)

- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, dan Bima

75

No.


Struktur Ruang Saat

Ini




Pelayanan Bappeda

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Kokoq Putih (Kabupaten Lombok Utara), Muntur (Kabupaten Lombok Utara), Pekatan (Kabupaten Lombok Utara), Brangbeh (Kabupaten Sumbawa), Batulanteh (Kabupaten Sumbawa)

- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Bima

- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima

- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Sembalun (Kabupaten Lombok Timur),Hu’u (Kabupaten Dompu), Maronge (Kabupaten Sumbawa)

- Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL)

Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Bima

- Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)

Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima

- Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi

Seluruh Kabupaten/Kota di

76

No.


Struktur Ruang Saat

Ini




Pelayanan Bappeda

(PLTBE) wilayah Nusa Tenggara Barat

-Jaringan tenaga listrikJaringan transmisi tegangan tinggi

SUTT Ampenan – Jeranjang, SUTT Jeranjang – Sengkol, SUTT Sengkol– Selong, SUTT PLTU IPP– Selong, SUTT Ampenan – Tanjung, SUTT Selong – Pringgabaya, SUTT PLTP – Sembalun, SUTT PLTU Bonto – Ni’u, SUTT Dompu – Labuhan, SUTT PLTU Badas – Labuhan, SUTT Labuhan – Tano, SUTT PLTP Hu’u – Dompu, SUTT Brangbeh – Labuhan, SUTT Maronge – Labuhan.

- Jaringan distribusi Seluruh wilayah Provinsi NTB

- Gardu Induk GI. Tanjung (Kab. Lombok Utara); GI. Ampenan (Kota Mataram); GI Jeranjang (Kab. Lombok Barat); GI Sengkol (Kab. Lombok Tengah); GI Selong (Kab. Lombok Timur); GI Pringgabaya (Kab. Lombok Timur); GI Kuta (Kab. Lombok Tengah); GI Tanjung (Kab. Lombok Utara); GI Bima (Kab.

77

No.


Struktur Ruang Saat

Ini




Pelayanan Bappeda

Bima); GI Dompu (Kab. Dompu); GI Woha (Kab. Bima)

Distribusi minyak dan gas- Depo bahan bakar

minyakAmpenan, Kayangan, Tanjung, Bayan, Labuhan Haji, Keruak, Pringgabaya, Taliwang, Sekongkang, Badas, Alas Barat, Kempo, Pekat, Rasa Na’e, Wera dan Sape.

- Depo gas Ampenan, Labuapi, Narmada, Praya, Puyung, Penujak, Selong, Labuhan Haji, Pringgabaya, Masbagik, Seteluk, Sekongkang, Jereweh, Badas, Unter Iwes, Moyo, Lopok, Kempo, Manggelewa, Woja, Woha, Panda, Sape, dan Wera

- Pengembangan pengolahan migas (kilang)

Sekotong, Bayan, Kayangan, Keruak, Pujut, Taliwang, Seteluk, Moyo Utara, Kempo, Pekat, Sanggar, Wera, dan Langgudu

- Wilayah penunjang migas

Bayan, Kayangan, Gangga, Tanjung, Sambelia, Alas Barat, Badas, Moyo Utara, Maronge, Plampang,

78

No.


Struktur Ruang Saat

Ini




Pelayanan Bappeda

Empang, Kempo, Pekat, Tambora, Donggo, Sanggar, Tolowali, Wera, Sape, dan Langgudu

Sistem jaringan telekomunikasi

- Jaringan mikro digital perkotaan

Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima, kota Bima

- Jaringan serat optik dalam provinsi

Kota Mataram (Mataram), Kab. Sumbawa (sumbawa Besar), Kab. Sumbawa Barat (Taliwang & Maluk), Kab. Dompu (Dompu), Kab/Kota Bima (Bima & Rasanae)

- Jaringan terestrial dalam provinsi

Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima, kota Bima

- Pengembangan stasiun telepon otomat

Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa,

79

No.


Struktur Ruang Saat

Ini




Pelayanan Bappeda

Kab. Sumbawa Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima, kota Bima

Pengembangan jaringan telekomunikasi khusus- Jaringan ultimedia

terpusat di Kota Mataram

Distribusi Tanjung – Gerung – Praya –Selong – Taliwang – Sumbawa Besar – Dompu – Woha – Kota Bima

- Pusat penyebaran masing - masing ibukota kecamatan

- Pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana

- Penanganan telekomunikasi khusus untuk instansi pemerintah,swasta & masyarakat lainnya

Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air

Sistem jaringan prasarana sumberdaya air nasional terkait dengan wilayah Provinsi NTB- Wilayah

Sungai(WS) strategis nasional yaitu WS Pulau Lombok

DAS Dodokan, DAS Menanga, DAS Putih, dan DAS Jelateng

- Sistem jaringan irigasi nasional

Bendungan Batujai, Bendungan Pengga, bendungan Mamak, Bendungan Btu Bulan, Bendungan Tiu Kulit,

80

No.


Struktur Ruang Saat

Ini




Pelayanan Bappeda

Bendungan Gapit, Bendungan Pelapparado, bendungan Suni, Bendungan Plara

- Daerah Irigasi (DI) nasional(a) DI nasional lintas Kab/Kota

Batu Bulan, Mamak, Pelaparado

(b) DI nasional utuh Kab/Kota

Jurang Sate Hulu, Jurang Sate Hilir, Muiur II, Batu Jai, Surabaya, Jurang Batu, Pengga

Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air Provinsi- Wilayah Sungai

(WS) lintas Kab/Kota (WS Sumbawa dan WS Bima - Dompu)

WS Sumbawa (DAS Moyo Hulu, DAS Rhee, DAS Jereweh, DAS Beh, DAS Bako, DAS Ampang, dan DAS Moyo); WS Bima - Dompu (DAS Baka, DAS Hoddo, DAS Banggo, DAS Parado, DAS Rimba dan DAS Sari)

- Sistem jaringan irigasi provinsi meliputi bendungan, bendung, jaringan saluran irigasi dan daerah irigasi

Danau Segara Anak, Waduk Batujai, Waduk Pengga dan Rencana pembangunan waduk baru (Mujur dan Pandanduri); Waduk Mamak, Lebok Taliwang, Waduk Tiu Kulit, Waduk Batu Bulan, Waduk Gapit, Waduk Pelaparado,

81

No.


Struktur Ruang Saat

Ini




Pelayanan Bappeda

Waduk Sumi dan Rencana pembangunan waduk baru (Rababaka, Beringin Sila, Labangka dan Bintang Bano)

- Sistem jaringan air bersih provinsi meliputi jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku dan instalasi air minum

Sumber air baku di Pulau Lombok berada pada lereng Gunung Rinjani, di Pulau Sumbawa sumber air baku sebagian besar dari air tanah dalam dan sungai/bendung

Sistem Jaringan Prasarana Persampahan

Tepat Pembuangan Akhir Kebon Kongok dengan sistem sanitary landfill

Kab. Lombok Barat

Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi

Sistem perpipaan air limbah provinsi Mataram Metro

Kota Mataram dan sebagian wilayah Kab. Lombok Barat

Instalasi pengolahan air limbah di Mataram Metro

Kota Mataram dan sebagian wilayah Kab. Lombok Barat

- Rencana Pola RuangAdapun rencana pola ruang wilayah provinsi, meliputi rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi dan rencana pola ruang provinsi. Adapun telaahan untuk rencana pola ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 3-5 Telaahan Pola Ruang Provinsi NTB

No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini




Pelayanan Bappeda

1 Rencana Pengembang

Kawasan lindung

Kawasan yang memberikan

82

No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini




Pelayanan Bappeda

an Kawasan Lindung nasional dan

provinsiperlindungan terhadap kawasan bawahannya.- Hutan lindung Kab. Lombok

Barat dab Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab.Sumbawa Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima

- Kawasan resapan air

Kawasan Gunung Rinjani, Kawasan Selatan Pulau Lombok; dan Kawasan Gunung Tambora

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya nasional

Cagar Alam (CA.), Suaka Margasatwa (SM.), Taman Nasional (TN.) Gunung Rinjani, Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa dan Taman Wisata Alam (TWA)

Kawasan lindung nasional lainnya

Taman Buru (TB) Pulau Moyo dan Taman Buru (TB) Tambora Selatan

Kawasan perlindungan setempat

Kawasan sempadan pantai sepanjang tepian pantai sejauh antara 30 - 250 meter dari garispasang tertinggi secara proporsional sesuai dengan bentuk, letak dan kondisi fisik pantai; Kawasan

83

No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini




Pelayanan Bappeda

sempadan sungai antara 30-100 meter sesuai letak, bentuk dan kondisi sungai pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) :Jelateng, Dodokan, Putih, Menanga, Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, Pulau Moyo, Ampang, Hoddo, Bango, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh; Kawasan sekitar danau atau waduk Segara Anak, Batujai, Mujur, Pandanduri Swangi, Pengga, Beringin Sila, Labangka, Mamak, Lebok Taliwang, Bintang Bano, Tiu Kulit, Batu Bulan, Pelara, Gapit, Pelaparado, Campa, Rababaka, Sumi antara 50-100 meter dari garis pasang tertinggi ke arah darat; Kawasan Hutan Kota yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana gunung berapi

Sekitar Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan Gunung Api

84

No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini




Pelayanan Bappeda

SangiangKawasan rawan banjir Kota Mataram

(Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkok); Kab Lobar dan KLU (Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga-Lempenge, sepanjang Sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung, dan Jembatan Kembar); Kab. Loteng (sepanjang aliran sungai); Kab Lotim(sepanjang aliran sungai); Kab Sumbawa dan KSB (Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo

85

No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini




Pelayanan Bappeda

Hulu, Ropang dan Lape Lopok); Kab Dompu (sepanjang aliran sungai); Kota Bima (sepanjang pantai di Kota Raba); Kab. Bima (sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke – Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya)

Kawasan rawan tsunami

Kab Lobar (kawasan pesisir bagian selatan); Kab Loteng (Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Teluk Awang); Kab Lotim (Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji); KSB (Maluk, Benete, Tongo, Sejorong, dan Sekongkang); Kab Sumbawa (Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagianSelatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang); Kab Dompu (Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai

86

No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini




Pelayanan Bappeda

Hu’u di pesisir bagian selatan); Kota Bima (pantai bagian barat); Kab. Bima (Sape, Lambu, Karumbu)

Kawasan rawan angin topan

Kab Lobar dan KLU (Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Narmada dsk, dan Bayan dsk); Kab Lotim (Kecamatan Keruak dsk, Jerowaru dsk, dan Sambelia dsk); KSB (Kecamatan Brang Rea dsk); Kab Sumbawa (Kecamatan Alas dsk, Unter Iwes dsk, Empang-Tarano dsk); Kab Dompu (Hampir seluruh wilayah ); Kab Bima (Kecamatan Woha dsk, Monta dsk, Woja dsk, dan Wera dsk)

Kawasan rawan gelombang pasang

Kota Mataram (Sekip dan Ampenan); Kab Lobar dan KLU (sepanjang pesisir Kab Lobar dan KLU); Kab. Loteng (Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Pantai Awang); Kab Lotim (Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji, Labuhan Lombok); KSB

87

No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini




Pelayanan Bappeda

(Maluk, Benete, Tongo, Sejorong, dan Sekongkang); Kab Sumbawa (Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian Selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang); Kab Dompu (Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai Hu’u di pesisir bagian selatan); Kota Bima ( pantai bagian barat Kota Bima); Kab Bima (Donggo dsk, Sape dan Lambu, Wera, Karumbu dan daerah sekitarnya)

Kawasan rawan kekeringan

Kab Lobar dan KLU (Kecamatan Lembar; Sekotong dan sekitarnya; Kedondong; Malimbu; Pemenang dan sekitarnya; Tanjung; Liuk-Kayangan-Selengen-Bayan; dan Medas); Kab Loteng (Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya); Kab Lotim (Keruak-Jerowaru-

88

No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini




Pelayanan Bappeda

Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur; Labuhan Haji; Pringgabaya; Kecamatan Sambelia dan sekitarnya); KSB (Sejorong, Maluk, Jereweh-Endeh-Bertong-Taliwang-Tepas-Seteluk-Labuhan Sepakeh); Kab Sumbawa (Lunyuk Besar-Kopo-Batulanteh-Baturotok-Punik; Alas-Penyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar-Semongkat; Pototano-Labuhan-Serading-Batubulan-Lopok-Lape-Kalaning-Tanjungberu-Pungkit; Plampang-Empang); Kab Dompu (Kempo, Hu’u, Kilo; dan Mbawi); Kab/Kota Bima (Sila; Paradowane; Bima dan sekitarnya; Tawali; Sape; dan P. Sangiang)

Kawasan rawan tanah longsor

Kawasan sekitar Rinjani, Malimbu, Sekotong, Kuta, Gunung Nangi, Taliwang, Seteluk, Jereweh, Maluk, Punik,

89

No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini




Pelayanan Bappeda

Alas, Semongkat, Lenangguar, Empang, Tambora, Ranggo, Paradowane, Bima, Karumbu dan Gunung Kuta

Kawasan rawan abrasi pantai

Tersebar di wilayah pesisir di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa

Kawasan rawan gempa bumi

Tersebar di beberapa wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa

2 Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya nasional

Kawasan Andalan

- Kawasan Andalan Lombok

-

- Kawasan Andalan Sumbawa

-

- Kawasan Andalan Bima

-

Kawasan Andalan Laut adalah Kawasan Andalan Perairan Selat Lombok

-

Kawasan budidaya provinsi

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dan terbatas

Gunung Rinjani (RTK 1), Pandan Mas (RTK 2), Gunung Sasak (RTK 3), Pelangan (RTK 7), Marejebonga (RTK 13), Pelaning (RTK 5), Ngali (RTK 12), Serading (RTK 36), Pusuk Pao (RTK 38), Riwo (RTK 43), Rentuk Sebokas (RTK 46), Buin Soway

90

No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini




Pelayanan Bappeda

(RTK 57), Selalu Legini (RTK 59), Pucak Ngengas (RTK 60), Batulanteh (RTK 61), Kerawak Utuk (RTK 62), Dodo Jaran Pusang (RTK 64), Ampang Kampaja (RTK 70), Olat Lake (RTK 78), Gili Ngara (RTK 79), Pulau Rai Rakit Kwangko (RT 80), Santong Labu Baron (RTK 81), Samoko Lito (RTK 89), Pajo (RTK 42), Tambora (RTK 53), Soromandi (RTK 55), Toffo Rompu (RTK 65), Pulau Satonda (RTK 83), Tolowata (RTK 23), Tololai (RTK 24), Kota Donggomasa (RTK 67), Nipa Pusu (RTK 66), Nanganae Kapenta (RTK 68), Pulau Sangeang (RTK 86), Gili Banta dsk (RTK 87) dan Lemusung dsk (RTK 91)

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;- Kawasan pertanian

lahan basahTersebar di seluruh wilayah provinsi dengan luas lahan

91

No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini




Pelayanan Bappeda

bervariasi- Kawasan pertanian

lahan keringTersebar di seluruh SWP seluas ±600.795 Ha

- Kawasan pertanian hortikultura

Tersebar di seluruh wilayah provinsi

Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-Bun): Sekotong, Gerung, Gangga, Bayan, Kopang, Pujut, Terara, Pringgabaya, Utan Rhee, Batulanteh, Sorinomo, Tambora, Sumbawa, Kayangan, dan Wera dan kawasan pengembangan tanaman komoditi unggulan

Kawasan peruntukan peternakan- Pulau Lombok Kawasan

pengembangan sapi di Pulau Lombok tersebar di seluruh kabupaten se Pulau Lombok

- Pulau Sumbawa Kab. Sumbawa Barat (Kec. Seteluk Taliwang , Brang Rea , Jereweh, Sekongkang);Kab.Sumbawa (Kec. Rhee, Lape Lopok , Moyo Hilir , Moyo Hulu , Utan, Empang,

92

No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini




Pelayanan Bappeda

Tarano, Plampang , Labangka, Maronge, Ropang, Batu Lanteh); Kab Dompu(Kec Pajo, Hu’u, Manggalewa, Kempo, Kilo, Pekat); Kab Bima (Ambalawi, Belo, Donggo, Langgudu, Sanggar, Tambora, Wawo, Wera, Woha)

Kawasan peruntukan pertambangan

WUP operasi produksi di Pulau Sumbawa seluas ±100.536,29 hektar dan zona tertentu yang telah dinyatakan layak berdasarkan hasil kajian teknis, ekonomi dan lingkungan

Kawasan peruntukan pariwisata- Pulau Lombok Senggigi dan

sekitarnya, Suranadi dan sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Benang Stokel dan sekitarnya, Dusun Sade dan sekitarnya; Selong Belanak dan sekitarnya, Kuta dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya; Gili Indah dan sekitarnya,

93

No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini




Pelayanan Bappeda

Gunung Rinjani dan sekitarnya

- Pulau Sumbawa Maluk dan sekitarnya; Pulau Moyo dan sekitarnya; Hu’u dan sekitarnya, Teluk Bima dan sekitarnya, Sape dan sekitarnya; Gunung Tambora dan sekitarnya

Kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil- Pulau Lombok Gili Indah dan

sekitarnya, Senggigi dan sekitarnya, Lembar dan sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Teluk Sepi dan sekitarnya, Kuta,Awang dan sekitarnya, Tanjung Luar dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya, dan Labuhan Lombok dan sekitarnya

- Pulau Sumbawa Alas - Pantai Utara Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya ; Teluk Saleh dan sekitarnya; dan Labuhan Lalar, Maluk dan sekitarnya; Teluk Sanggar dan sekitarnya; Teluk Cempi dan sekitarnya; Waworada dan sekitarnya; Teluk

94

No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini




Pelayanan Bappeda

Bima dan sekitarnya; dan Sape dan sekitarnya

Kawasan peruntukan industri- Kawasan

AgroindustriGerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Bayan, Kayangan, Gangga, Batukliang, Praya Barat, Praya Timur, Jonggat, Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, Pujut, Selong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Haji, Jerowaru, Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu, Moyohilir, Lape Lopok, Plampang, Empang, Dompu, Kempo, Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape, dan RasanaE

- Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Labuapi, Kediri, Gerung, Tanjung, Pemenang, Praya, Batukliang, Kopang, Masbagik, Aikmel, Labuhan Haji, Jereweh, Alas, Sumbawa, Empang, Plampang,

95

No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini




Pelayanan Bappeda

Dompu, Kempo, Hu’u, Bolo, Woha Sape, dan Pajo.dan RasanaE

Kawasan peruntukan permukiman- Kawasan

permukiman perkotaan

Berada di kawasan perkotaan Ibukota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten dan Kota, Ibu Kota Kecamatan dan Desa yang sudah menampakkan gejala perkotaan

- Kawasan permukiman perdesaan

Berada diluar kawasan perkotaan yang didominasi oleh penggunaan lahan sawah dan perkebunan

Kawasan peruntukan lainnya

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

- Kawasan Strategis Provinsi (KSP)Dalam RTRW Provinsi NTB, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis sebagaimana dimaksud diatas meliputi kawasan strategis dari kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sementara itu, Kawasan Strategis Provinsi hanya meliputi kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang prioritas penataan ruangnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

96

Tabel 3-6 Kawasan Strategis Provinsi Sesuai RTRW Provinsi NTB

No Kawasan Strategis

Indikasi Sektor Unggulan pada Periode

Perencanaan Berkenaan

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan

Bappeda1 Kawasan strategis

dari kepentingan pertumbuhan ekonomi

Sektor unggulan perdagangan – jasa, industri dan pariwisata

Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamaan Kediri

Sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan

Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno, dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara

Sektor unggulan pertanian, industri, dan pariwisata

Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur

Sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan

Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur

Sektor unggulan pertanian dan industri

Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat

Sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata

Agropolitan Alas Utan berada di Kabupaten Sumbawa

Sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata

Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa

Sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri

Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu

Sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri

Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu

Sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, dan perikanan

Hu’u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu

Sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri

Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima

97

No Kawasan Strategis

Indikasi Sektor Unggulan pada Periode

Perencanaan Berkenaan

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan

Bappeda

Sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri

Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima

2 Kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini

Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa

Kawasan Ekosistem Gunung Tambora

Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima

Kawasan Ekosistem Hutan Parado

Kabupaten Dompu dan Bima

Kawasan Ekosistem Pulau Sangiang

Kabupaten Bima

- Kajian Strategis Lingkungan Hidup (KLHS)Selain aspek ekonomi dan sosial pilar utama pembangunan yang tidak kalah penting adalah aspek lingkungan. Keberhasilan pembangunan selain dicirikan oleh peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan, juga mesti ada jaminan keberlanjutan. Setiap proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan diharuskan mengandung kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Perhatian terhadap pelestarian lingkungan hidup idealnya sudah muncul dan ditempatkan sejak proses awal perumusan strategi hingga pelaksanaan pembangunan. Konsekuensi dari tuntutan ini adalah hadirnya instrument pengkajian terhadap lingkungan hidup pada tataran strategis setara dengan strategi pembangunan itu sendiri.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau yang dikenal juga dengan nama Strategic Environmental Assessment (SEA) merupakan penyempurnaan dari AMDAL sebagai instrument lingkungan hidup yang sudah ada sebelumnya. Apabila AMDAL digunakan pada kegiatan proyek maka KLHS ada pada tingkatan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pembangunan. Adapun untuk daerah NTB isu lingkungan, ekonomi dan sosial budaya yang menjadi perhatian saat ini antara lain: alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, konservasi dan pengelolaan sumberdaya air, sistem drainase yang tidak berjalan, permukiman kumuh dan sanitasi buruk, kerusakan SDA, abrasi pantai dan rab, infrastruktur wilayah dan perekonomian yang kurang memadai, kebutuhan energi, ketahanan pangan, kemiskinan, konflik sosial dan rendahnya kualitas SDM. Adapun aspek kajian serta ringkasan dokumen KLHS Pemerintah Provinsi NTB adalah sebagai berikut.

98

Tabel 3-7 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi NTB

No. Aspek Kajian Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap

Pelayanan Bappeda

1 Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

Pemda Provinsi NTB mencanangkan gerakan percepatan pembangunan infrastruktur berupa proyek kemantapan jalan provinsi sepanjang 322 kilometer baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, dengan dukungan anggaran sebesar Rp 499,8 miliar.

Bappeda pada masa yang akan datang harus selektif dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan per

Selain pembangunan infrastruktur dibidang transportasi, pemerintah daerah juga meningkatkan infrastruktur kesehatan. Pembangunan infrastruktur dibidang kesehatan merupakan prioritas. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah Puskesmas, Poskesdes dan tenaga kesehatan dalam mendukung pencapaian program unggulan dalam bidang kesehatan. Begitu juga pembangunan infrastruktur bidang pendidikan, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dalam bidang pendidikan.

tahun agar dapat menciptakan pemerataan pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas.

2 Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup

Untuk pencemaran lingkungan hidup dikhawatirkan rendahnya kesadaran/perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah serta kurangnya penegakan hukum dan kurangnya fasilitas pendukung dalam pengelolaan sampah terutama di kawasan pasar, permukiman, bantaran sungai. Hal ini berdampak pada perubahan sanitasi lingkungan, gangguan kesehatan dan nilai estetika.

Bappeda perlu turut serta dalam melakukan pemantauan secara terus menerus sehingga sumber pencemaran dapat diketahui dengan cepat selain itu perlu direncanakan pengembangan zona industri yang dilengkapi sarana pengolahan limbah dan penguatan kelembagaan insdustri.

99


Implikasi terhadap

Pelayanan Bappeda

3 Kinerja layanan/jasa ekosistem

Meminimalkan terjadinya alih fungsi lahan - lahan produktif dengan mengendalikan pemanfaatan dan pengaturan lahan

Bappeda berkoordinasi dengan SKPD pada lingkup Pemprov NTB untuk menjaga ekosistem sesuai dengan RTRW

4 Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Dalam pemanfaatan sumber daya alam, Pemerintah Provinsi NTB akan meningkatkan program perlindungan dan konservasi terhadap daerah tangkapan air termasuk sumber - sumber mata air serta memantau dan mencegah terjadinya pencemaran mata air dan sungai yang ada di daerah hulu sampai dengan hilir, pemerintah juga akan melakukan pencegahan perubahan fungsi pemanfaatan kawasan resapan air menjadi kawasan budidaya.

Untuk efisiensi pemanfaatan sumber daya alam Bappeda berfungsi sebagai koordinator dalam perumusan kegiatan bersama - sama dengan BLHP, Distamben, PU dan dinas - dinas lainnya yang berkepentingan.

5 Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Berkurangnya hutan mangrove, perubahan iklim global, pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan, eksploitasi karang laut menyebabkan abrasi dan banjir rob di kawasan pesisir. Sehingga berdampak terhadap rusaknya ekosistem pantai, berkurangnya obyek wisata, berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan.

Bappeda telah melakukan koordinasi dalam rangka mitigasi terhadap perubahan iklim melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang telah ditetapkan oleh Gubernur

6 Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Pertumbuhan penduduk yang tinggi, kemiskinan, lemahnya pengawasan, illegal logging, penambangan liar, perambahan hutan, alih fungsi lahan, perburuan liar akan menyebabkan kerusakan sumber daya alam dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

Untuk mengatisipasi hal ini, Bappeda melakukan koordinasi kepada pemangku kebijakan serta para stakeholder

100


Implikasi terhadap

Pelayanan Bappeda

sehingga antisipasi terhadap ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dapat dapat ditingkatkan dan dijaga.

3.8. Analisis SWOT Bappeda Provinsi NTBAnalisis SWOT Bappeda Provinsi NTB mencakup strategi untuk mengukur kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan. Analisis SWOT membantu Bappeda untuk memformulasikan strategi baru dalam mencapai tujuan organisasi perencanaan dan penelitian pengembangan daerah. Perubahan pada aspek misi, tujuan, sasaran, strategi menjadi penting untuk mendukung perubahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Potensi yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi NTB meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana yang dimiliki dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas perencanaan dan penelitian pengembangan daerah. Potensi yang dimiliki oleh organisasi Bappeda Provinsi NTB merupakan faktor-faktor internal yang melekat pada lembaga. Hal ini perlu dimanfaatkan secara optimal dalam menghadapi tantangan dan peluang sebagai faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan di Bappeda Provinsi NTB.

Tabel 3-8 Analisis SWOT Bappeda Provinsi NTB

Strength Weakness

Kekuatan Kelemahan1 Jumlah Sumber Daya Manusia

(SDM) yang cukup memadai1 Kompetensi SDM perencana

dan SDM IT belum optimal

2 Sarana prasarana kantor tersedia dengan baik, termasuk fasilitas internet, ruang rapat, dan pendukung lainnya

2 Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyusunan perencanaan dan penelitian daerah masih belum optimal

3 Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara otonomi

3 Sinergitas rencana program sektoral dan spasial masih rendah

101

4 Produk perencanaan yang dihasilkan telah tersedia dan ditetapkan

4 Mekanisme monitoring dan evaluasi belum sistematis

5 Gaya kepemimpinan dan bentuk dukungan pimpinan yang lebih proaktif

5 Hasil-hasil monitoring, evaluasi dan penelitian belum dimanfaatkan secara optimal

5 Media dan pola komunikasi antar atasan dan bawahan mulai meningkat

5 Inisiatif, inovasi dan kreatifitas staf masih kurang

Opportunity Threats

Peluang Tantangan1 Peran Bappeda sebagai

perencana pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah

1 Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti

2 Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan

2 Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

3 Adanya tuntutan penerapan good governance serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan sehingga mendukung penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif

3 Sistem pengendalian dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan input bagi kebutuhan perencanaan

4 Ketersediaan teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan seluruh stakeholder baik melalui jaringan internet, telepon dan faximile

4 Belum adanya regenerasi tenaga Fungsional Perencana, sebagai upaya peningkatan kualitas SDM di Bappeda Provinsi NTB

5 Kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia semakin terbuka lebar

5 Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perencanaan pembangunan

6 Semakin banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan iptek serta lembaga donor luar dan

6 Sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah belum bersinergi dengan optimal

102

dalam negeri yang dapat diajak bekerjasama untuk pengembangan perencanaan pembangunan daerah

103

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1.Visi dan MisiDalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, visi pembangunan daerah Provinsi NTB adalah “Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”. Dalam visi ini, fokus yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB adalah Masyarakat NTB, Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera. Bappeda Provinsi NTB sebagai SKPD yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan, harus dapat memberikan peranan sebagai badan daerah yang mendukung pencapaian visi Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maka visi Bappeda Provinsi NTB harus diarahkan pada upaya berkesinambungan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat luas.Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka proses perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan visi dan misi tersebut. Oleh karena itu Bappeda telah merumuskan visi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

“MENJADI LEMBAGA PERENCANA YANG ANDAL”

Penjabaran dari Visi Bappeda Provinsi NTB diatas adalah sebagai berikut :a. Lembaga adalah wadah dimana orang berkumpul, bekerja sama secara

berencana terorganisasi, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.

b. Perencana adalah penyusun atau pembuat rencana baik konsep maupun uraiannya.

c. Andal memiliki arti yang dapat dipercaya.

Agar dapat mewujudkan visi diatas, maka rumusan Misi Bappeda Provinsi NTB harus selaras dengan visi dan memiliki relevansi dengan pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi NTB periode 2013 - 2018 . Untuk itu, Bappeda Provinsi NTB menetapkan misi 2013 - 2018 sebagai berikut :1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur.2. Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan akuntabel untuk

perencanaan pembangunan.3. Mendayagunakan hasil monitoring dan evaluasi dalam perencanaan

pembangunan.4. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.5. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan sosial dasar daerah.6. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah yang sinergis berbasis

tata ruang.7. Mendayagunakan hasil kajian dan penelitian pengembangan daerah yang

mampu mengembangkan potensi masyarakat lokal.

104

4.2.Tujuan dan SasaranUntuk mencapai visi dan misi Bappeda Provinsi NTB, tujuan yang akan dicapai dalam kerangka 5 (lima) tahun, terutama di akhir tahun kelima (2018), adalah:

Misi 1 Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparaturT.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kantor.T.2 Meningkatkan akuntabilitas keuangan.T.3 Meningkatkan kualitas rencana dan pelaporan.

Misi 2 Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan akuntabel

T.1 Mendayagunakan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah.

T.2 Meningkatkan akurasi dan kemutakhiran data pembangunan daerah.

Misi 3 Mendayagunakan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan dalam perencanaan pembangunanT.1 Meningkatkan kualitas dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD,

KUA/PPAS dan LKPJ.T.2 Meningkatkan kemanfaatan laporan hasil monitoring dan

evaluasi program pembangunan.

Misi 4 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.T.1 Mengembangkan perekonomian dengan berbasis agrikultur

dan pariwisata.T.2 Meningkatkan perekonomian daerah dengan mewujudkan

sasaran MDGsMisi 5 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan sosial dasar daerah.

T.1 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

T.2 Meningkatkan kuantitas kesejahteraan masyarakat.

Misi 6 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah yang sinergis berbasis tata ruangT.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan infrastruktur

daerah berbasis tata ruang.T.2 Memantapkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bencana

alam.

Misi 7 Mendayagunakan hasil kajian dan penelitian pengembangan daerah yang mampu mengembangkan potensi masyarakat lokal.T.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian bidang sosial

budaya, ekonomi dan kewilayahan.T.2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi geospasial

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari perumusan visi dan misi Bappeda Provinsi NTB tersebut diatas, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi NTB

105

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

SATUAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

KE1 2 3 4 5

Misi 1 Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur

Meningkatkan kualitas pelayanan kantor

Terwujudnya pengelolaan naskah yang baik

Rata – rata waktu tindak lanjut surat menyurat

Jam 17 17 17 17 17

Terwujudnya layanan sarana prasarana kantor

Persentase layanan sarana prasarana kantor

% 100 100 100 100 100

Tersedianya kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang memadai

Peralatan kantor yang terpelihara % 100 100 100 100 100

Tersedianya aparat yang mumpuni dan berbudi pekerti luhur

Persentase aparat yang telah mengikuti pelatihan

% 60%

70%

80%

90% 100

Meningkatkan akuntabilitas keuangan

Terwujudnya layanan keuangan yang cepat, transparan dan laporan keuangan yang bertanggung jawab

Presentase penyerapan anggaran

% 92 92.5 93 93.

5 94

Meningkatkan kualitas rencana dan pelaporan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Jumlah masukan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat

Jumlah usulan 210 220 230 240 250

Jumlah masukan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang sesuai dengan perencanaan pembangunan

Jumlah usulan 80 85 90 96 100

Jumlah masukan

Jumlah usulan 80 85 90 96 100

106


SATUAN


KE1 2 3 4 5

program yang terakomodir

Tersedianya dokumen renstra, renja SKPD dan LAKIP yang berkualitas

Penyelesaian dokumen/ laporan :- DPA SKPD- LAKIP

Bulan 21

21

21

21

21

Misi 2 Menyediakan Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir dan Akuntabel

Mendayagunakan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah

Terkelolanya basis data spasial daerah

Presentase penanganan data spasial daerah % 20 40 60 80 100

Tersebarnya data dan informasi pembangunan berbasis web


Orang 10.000

20.000

40.000

80.000

160.000

Meningkatkan akurasi dan kemutakhiran data pembangunan daerah

Tersedianya data yang akurat, selaras, mutakhir dan akuntabel

Presentase data pembangunan daerah yang selaras

% 26 37 63 74 100

Misi 3 Mendayagunakan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dalam Perencanaan Pembangunan

Meningkatkan kualitas dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS dan LKPJ.

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggung jawaban yang berkualitas

Dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional

Dokumen 1 1 1 1 1

Ketepatan penyelesaian dokumen /laporan :- KUA/PPAS

murni- KUA/PPAS

perubahan

Bulan 4

4

3

4

4

3

4

4

3

4

4

3

4

4

3

107


SATUAN


KE1 2 3 4 5

- LKPJTingkat keselarasan RPJMD terhadap RKPD

% - - 95 100 100

Tingkat keselarasan RPJMD terhadap Renstra

% - - 95 100 100

Tingkat keselarasan RKPD terhadap Renja

% - - 95 100 100

Meningkatkan kemanfaatan laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan berkualitas

SKPD yang mempedomani dokumen perencanaan % 90 90 90 100 100

Misi 4 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Ekonomi Daerah.Mengembangkan perekonomian dengan berbasis agrikultur dan pariwisata.

Terwujudnya rencana pemanfaatan SDA potensial daerah secara berkelanjutan

Persentase komoditi unggulan daerah yang dikembangkan

% 16 32 51 70 91

Terwujudnya rencana pengembangan industri berbasis agro dan pariwisata (industri kreatif)

Persentase rencana program industri kreatif yang dikembangkan

% 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Meningkatkan perekonomian daerah dengan mewujudkan sasaran MDGs

Tercapainya tujuan dan sasaran MDGs di Provinsi NTB

Dokumen hasil kegiatan pendukung MDGs yang berprestasi ditingkat nasional

Dokumen 1 1 1 1 1

Misi 5 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Sosial Dasar Daerah.

108


SATUAN


KE1 2 3 4 5

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani

Terwujudnya rencana pemerintahan yang bersih dan melayani

Persentase rencana program pemerintahan yang bersih dan melayani

% 47,5

52,2

58,43

65,9

72,49

Meningkatkan kuantitas kesejahteraan masyarakat

Tersedianya pelayanan sosial dasar yang berkualitas

Persentase rencana program pelayanan sosial dasar strategis daerah

% 58 69 79 88 99

Misi 6 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Daerah yang Sinergis Berbasis Tata Ruang

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan infrastruktur daerah berbasis tata ruang

Terwujudnya konektivitas infrastruktur antar wilayah

Persentase rencana program infrastruktur strategis daerah

% 68,92 72,67 72,9 73,21 83,65

Memantapkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bencana alam

Terwujudnya sinergitas pemanfaatan tata ruang wilayah

Persentase rencana tata ruang Kab/Kota yang diselaraskan dengan rencana tata ruang provinsi :- RTDR % 12 24 36 48 50

Tersedianya rencana pengelolaan SDA dan adaptasi mitigasi bencana

Persentase rencana program rehabilitasi hutan dan lahan, RTH dan pengelolaan bencana

% 14,09 28,18 42,26 56,35 70,44

Misi 7 Mendayagunakan hasil kajian dan penelitian pengembangan daerah yang mampu mengembangkan potensi masyarakat lokal

Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian bidang sosial budaya, ekonomi dan kewilayahan

Tersedianya dokumen kajian dan penelitian bidang sosial budaya, ekonomi dan kewilayahan

Dokumen kajian dan penelitian bidang social budaya, ekonomi dan kewilayahan

Dokumen - - - 10 20

109


SATUAN


KE1 2 3 4 5

Meningkatnya kuantitas dan kualitas informasi geospasial

Tersedianya data dan informasi geospasial daerah

Dokumen data dan informasi geospasial daerah

Dokumen - - - - 3

4.3.Strategi dan KebijakanArah kebijakan dan strategi dalam mewujudkan sasaran strategis perencanaan dan penelitian pengembangan daerah adalah:1. Menggunakan pendekatan informasi geospasial dan teknologi informasi

seperti penerapan e-planning dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

2. Membangun daerah perdesaan secara komprehensif sesuai potensi, budaya dan kearifan lokal yang ada di masing-masing desa.

3. Meningkatkan akses masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan penelitian pengembangan daerah secara aktif dengan memanfaatkan teknologi informasi

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan internal sumber daya perencana dan peneliti di BAPPEDA Provinsi NTB.

5. Menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dan perkuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam alur komunikasi data dan informasi perencanaan dan penelitian dalam mekanisme internal BAPPEDA Provinsi NTB.

6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB dalam menginterasikan dan mengharmonisasikan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan prioritas daerah.

7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan legislatif daerah dalam mendorong perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sesuai rencana program dan kegiatan prioritas dan strategis daerah.

110

Tabel 4-2 Strategi dan Kebijakan

ISU VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI

Kuantitas dan kualitas pelayanan aparatur belum optimal

MENJADI LEMBAGA

PERENCANA YANG ANDAL

Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur



Fasilitasi, koordinasi dan regulasi


Fasilitasi, koordinasi dan regulasi


Koordinasi dan rehabilitasi


Fasilitasi dan edukasi

Kualitas data dan informasi pembangunan belum akurat


Terwujudnya layanan keuangan yang cepat, transparan dan laporan keuangan yang bertanggungjawab

Koordinasi, edukasi dan fasilitasi

Meningkatkan kualitas rencana dan pelaporan

Terwujudnya pola perencanaan yang partisipatif dan akurat

Koordinasi dan fasilitasi

Tersedianya dokumen renstra, renja SKPD dan LAKIP yang berkualitas

Koordinasi, fasilitasi dan edukasi

Dayaguna hasil guna monitoring dan evaluasi pembangunan untuk perencanaan

Menyediakan Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir dan Akuntabel

Mendayagunakan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah

Terkelolanya basis data spasial daerah

Fasilitasi, koordinasi dan edukasi


Fasilitasi, mobilisasi, dan koordinasi

111




Koordinasi, fasilitasi dan edukasi

Kualitas dokumen rencana pembangunan daerah dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah

Mendayagunakan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dalam Perencanaan Pembangunan

Meningkatkan kualitas dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS dan LKPJ

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas

Koordinasi, edukasi dan fasilitasi

Dayaguna hasil guna monitoring dan evaluasi pembangunan untuk perencanaan


Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas

Koordinasi, edukasi/sikronisasi

Sinergi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan

Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Ekonomi Daerah

Mengembangkan perekonomian dengan berbasis agrikultur dan pariwisata.


Koordinasi, fasilitasi, edukasi dan sinkronisasi

Terwujudnya rencana pengembangan industri berbasis agro dan pariwisata (industri kreatif)




Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Sosial Dasar Daerah



Koordinasi, fasilitasi, edukasi dan evaluasi

112




Koordinasi, fasilitasi dan regulasi

Rencana pembangunan berbasis tata ruang

Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Daerah yang Sinergis Berbasis Tata Ruang



Koordinasi, regulasi, fasilitasi dan rehabilitasi

Memantapkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bencana alam


Koordinasi, fasilitasi dan regulasi

Tersedianya rencana pengelolaan SDA dan adaptasi mitigasi bencana

Koordinasi dan fasilitasi

113

4.4.Kerangka Kelembagaan Bappeda Provinsi NTB

Kerangka kelembagaan Bappeda Provinsi NTB mencakup pembagian peran antar bidang dalam organisasi Bappeda Provinsi NTB untuk menjalankan fungsi 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian pengembangan daerah. Dalam perkembangannya, urusan perencanaan meliputi penyusunan arah kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah dan urusan penelitian pengembangan daerah meliputi arah kebijakan penelitian daerah yang menjadi kebutuhan pengembangan daerah yang memerlukan pendanaan, distribusi hasil penelitian dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian pengembangan daerah dalam perencanaan dan penganggaran untuk program prioritas pembangunan. Kerangka kelembagaan ini dikembangkan sesuai orientasi peningkatan kinerja dan output Bappeda Provinsi NTB yang berkualitas, tepat sasaran dan tepat waktu. Dalam pelaksanaannya, Bappeda Provinsi NTB berfungsi untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah sebagai arahan pemerintah pusat yang perlu disinergikan dan disinkronkan dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

114

Gambar 3.1 menjelaskan hubungan antar bidang dalam meningkatkan kinerja dan output kelembagaan Bappeda Provinsi NTB. Ketiga Bidang teknis yaitu Bidang PWPI, Bidang PPE dan Bidang PPSB memiliki hubungan keterkaitan dalam menghasilkan data terkait permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang ada pada OPD yang menjadi mitra kerjanya.

115

Output yang dihasilkan oleh Bappeda secara umum adalah dokumen perencanaan yang meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah – 20 tahun (RPJPD), 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah – 5 tahun (RPJMD), dan 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah – 1 tahun (RKPD)4. Arah kebijakan teknis perencanaan dan penganggaran daerah5. Kebijakan strategis dan Rencana Strategis – 5 tahun (RENSTRA) Bappeda

Provinsi NTB6. Rencana koordinasi pembangunan daerah antara pemerintah pusat,

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-NTB7. Dokumen anggaran (KUA, PPAS, RAPBD, APBD, dan APBD-Perubahan)8. Dokumen hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana dan hasil

rencana pembangunan daerah 9. Dokumen rencana penelitian pengembangan daerah 10.Dokumen laporan kemajuan pelaksanaan pelayanan publik terkait

perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah (PPID)11.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) 12.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Penyusunan dokumen ini dijabarkan ke dalam masing-masing bidang sehingga secara kolektif menjadi output dari Bappeda Provinsi NTB.Tabel 4.1 menjelaskan jenis dokumen yang dihasilkan oleh masing-masing Bidang di Bappeda Provinsi NTB.

Tabel 4-3 Jenis dokumen yang dihasilkan oleh masing-masing Bidang Bappeda Provinsi NTB

Bidang Sekretaria

tBidang PWI Bidang

PPEBidang PPSB

Bidang Litbang

Bidang PEP3

Kebijakan strategis dan Rencana Strategis – 5 tahun (Renstra) Bappeda Provinsi NTB

Rencana koordinasi pembangunan daerah antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota se-NTB

Rencana koordinasi pembangunan daerah antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota se-NTB

Rencana koordinasi pembangunan daerah antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-NTB

Dokumen rencana penelitian pengembangan daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dokumen hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana dan hasil rencana pembanguna

Dokumen hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana dan hasil rencana

Dokumen hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana dan hasil rencana pembangunan daerah

Dokumen laporan kemajuan pelaksanaan pelayanan publik terkait perencanaan, penelitian

116

Bidang Sekretaria

tBidang PWI Bidang

PPEBidang PPSB

Bidang Litbang

Bidang PEP3

n daerah pembangunan daerah

dan pengembangan daerah (PPID)Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah – 20 tahun (RPJPD)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah – 5 tahun (RPJMD)Rencana Kerja Pemerintah Daerah – 1 tahun (RKPD)Dokumen anggaran (KUA, PPAS, RAPBD, APBD, dan APBD-Perubahan)

117

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Rencana program dan kegiatan untuk tahun 2017-2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sehingga sasaran yang telah ditargetkan dapat terwujud. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:1. Program pelayanan administrasi perkantoran2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan5. Program peningkatan kepasitas pengelolaan keuangan daerah6. Program pengembangan data/informasi7. Program perencanaan pembangunan daerah8. Program perencanaan pembangunan ekonomi9. Program perencanaan sosial dan budaya10.Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam11.Program pembangunan daerah rawan bencana12.Program perencanaan tata ruang13.Program penelitian dan pengembangan14.Program peningkatan pelayanan penelitian

Dan sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Bappeda setiap tahunnya membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan realisasi anggaran dengan memuat keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing – masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Pada umumnya evaluasi kegiatan dan program serta kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja antara lain :a. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi dan informasi;

b. Indikator keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik;

c. Indikator hasil (outcome) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB untuk periode tahun 2017 - 2018 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5-9 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat

118

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2018Target capaia

n kinerja

Target capaian kinerja


Kebutuhan Dana/ pagu

indikatifBadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

32.876.414.000

Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

32.876.414.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.588.477.000

6.147.325.000

01. Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat yang terlayani

125 surat

26.950.000 125 surat 29.645.000

02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Persentase penyediaan jasa perkantoran

100 % 532.750.000 100 % 586.025.000

07. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Persentase jasa administrasi keuangan

100 % 128.860.000 100 % 141.746.000

08. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Persentase jasa kebersihan kantor yang disediakan

100 % 275.283.840 100 % 302.815.000

10. Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah paket alat tulis kantor

10 paket

15.538.600 10 paket 17.092.000

11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah paket dokumen yang dicetak dan digandakan

10 paket

15.000.000 10 paket 16.500.000

12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah gedung yang disediakan instalasi listrik

1 unit gedung kantor

17.517.700 1 unit 19.269.000

13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

246 unit/ paket

596.043.000 13 paket 655.647.000

17. Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman kantor

1 tahun 170.000.000 1 tahun 187.000.000

18. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Jumlah rapat dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri

75 kali 645.375.000 75 kali 719.813.000

19. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

Persentase penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

126 orang

2.884.048.000 100 % 3.172.452.000

20. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang

68 kali 272.110.860 70 kali 299.321.000

119



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan


n kinerja




indikatifdihadiri

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.513.950.000

1.665.345.000

22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah bangunan gedung/kantor yang terpelihara

1 unit 275.600.000 1 unit 303.160.000

24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

81 unit 570.000.000 81 unit 627.000.000

26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

75 unit 44.500.000 100 unit 48.950.000

30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara

184 unit 67.500.000 200 unit 74.250.000

42. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah bangunan gedung/kantor yang direhab

1 unit gedung

556.350.000 1 unit 611.985.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

261.925.000 288.118.000

01. Pendidikan dan pelatihan formal

Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

2 kali 184.625.000 10 orang 203.088.000

04. Peningkatan mental dan fisik aparatur

Jumlah aparatur yang dibina mental dan fisik

126 orang

77.300.000 126 orang

85.030.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

51.041.100 56.145.000

04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dokumen keuangan akhir tahun yang tersedia

2 dokume

n

51.041.100 2 dokumen

56.145.000

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

57.500.000 63.250.000

01. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah

Dokumen manajemen aset/barang milik daerah yang disusun

1 dokume

n

57.500.000 1 dokumen

63.250.000

Program pengembangan data/informasi

433.042.500 1.083.280.000

01. Pengumpulan, updating, dan analisis data

data informasi capaian target kinerja program

1 dokume

n

258.159.500 1 dokumen

483.280.000

120



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan


n kinerja




indikatifinformasi capaian target kinerja program dan kegiatan

dan kegiatan yang disusun

09. Penyusunan Data Spasial

Dokumen/data spasial yang disusun

1 dokumen/peta

174.883.000 1 dokumen

/peta

600.000.000

Program perencanaan pembangunan daerah

3.883.649.000

5.220.704.000

01. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Dokumen pengembangan partisipasi masyarakat yang tersedia

1 dokume

n

449.627.000 1 dokumen

494.089.000

05. Penyusunan Rancangan RPJMD

Tersedianya Dokumen Rancangan RPJMD

1 Dokume

n

1 Dokume

n

718.000.000

08. Penyusunan rancangan RKPD

Dokumen RKPD murni dan perubahan yang disusun

2 dokume

n

267.720.000 2 dokumen

294.492.000

09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Dokumen

perencanaan

1 dokume

n

1.017.550.000 1 dokumen

1.117.000.000

11. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Dokumen laporan kinerja pemerintah (LKjIP) Bappeda yang disusun

1 dokume

n

167.467.000 1 dokumen

184.214.000

12. Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Dokumen LKPJ yang disusun

1 dokume

n

174.721.000 2 dokumen

418.600.000

13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dokumen hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian

1 dokume

n

374.170.000 4 dokumen

411.587.000

14. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS

Dokumen KUA dan PPAS murni dan perubahan yang disusun

2 dokume

n

184.000.000 2 dokumen

225.000.000

15. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan yang disusun

2 dokume

n

357.090.000 6 dokumen

392.799.000

16. Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan

1 tahun 78.000.000 25 kali 85.800.000

18. Evaluasi Dokumen Perencanaan

Dokumen Perencanaan yang dievaluasi

1 dokume

n

251.870.000 1 dokumen

277.057.000

21. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Sistem perencanaan pembangunan daerah yang

8 aplikasi

424.606.000 1 aplikasi 507.066.000

121



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan


n kinerja




indikatifDaerah dikembangkan22. Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB

Dokumen RPJMD kabupaten/kota yang diselaraskan

1 dokume

n

86.828.000 1 dokumen

95.000.000

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.683.906.000

3.367.812.000

10. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT

Dokumen pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT yang disusun

1 dokume

n

590.000.000 1 dokumen

1.010.976.500

11. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan

Dokumen perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan yang disusun

1 dokume

n

349.785.000 4 dokumen

570.000.000

12. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata

Dokumen perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata yang disusun

1 dokume

n

225.735.000 2 dokumen

540.000.000

13. Penyusunan perencanaan bidang pangan dan pertanian

Dokumen perencanaan bidang pangan dan pertanian yang disusun

1 dokume

n

518.386.000 2 dokumen

1.246.835.500

Program perencanaan sosial dan budaya

1.147.843.000

2.805.889.000

05. Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang disusun

1 dokume

n

150.160.000 2 dokumen

165.164.000

08. Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra

Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Kesra yang disusun

1 dokume

n

493.640.000 1 dokumen

1.068.930.000

09. Penguatan Lembaga Mediasi

Laporan hasil pelaksanaan evaluasi Lembaga Mediasi yang disusun

1 dokume

n

127.414.000 1 dokumen

195.155.000

10. Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

Laporan hasil Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang

1 dokume

n

104.391.000 1 dokumen

354.390.000

122



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan


n kinerja




indikatifdisusun

11. Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang disusun

1 dokume

n

272.238.000 1 dokumen

1.022.250.000

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

2.201.015.000

2.900.000.000

02. Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Dokumen Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disusun

1 dokume

n

326.061.000 3 dokumen

500.000.000

07. Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah

Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah yang disusun

1 dokume

n

522.098.500 2 dokumen

900.000.000

10. Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Dokumen Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif yang disusun

1 dokume

n

561.859.500 2 dokumen

650.000.000

11. Pemantapan Zonasi Ruang Laut dengan RTRW Provinsi NTB

Dokumen Pemantapan Zonasi Ruang Laut dengan RTRW Provinsi NTB yang disusun

2 dokume

n

790.996.000 2 dokumen

850.000.000

Program Pembangunan Daerah Rawan Bencana

0 400.000.000

01. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana yang disusun

2 dokumen

400.000.000

Program Perencanaan Tata Ruang

1.673.911.000

3.347.822.000

01. Penyusunan Rencana Wilayah

Dokumen Rencana Wilayah yang disusun

1 dokume

n

1.119.154.000 2 dokumen

2.000.000.000

02. Peningkatan Peran Serta BKPRD dalam Perencanaan

laporan hasil pelaksanaan Peran Serta

1 dokume

n

554.757.000 1 dokumen

1.347.822.000

123



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan


n kinerja




indikatifPembangunan Wilayah

BKPRD dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah yang disusun

Program Penelitian dan Pengembangan

1.365.362.000

2.730.724.000

01. Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah

Dokumen hasil Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah yang disusun

1 dokume

n

654.552.000 8 dokumen

800.000.000

02. Penelitian dan pengembangan sosial budaya

Dokumen hasil Penelitian dan pengembangan sosial budaya yang disusun

7 dokume

n

454.550.000 7 dokumen

750.000.000

03. Penelitian dan pengembangan informasi geospasial

Dokumen hasil Penelitian dan pengembangan informasi geospasial yang disusun

1 dokume

n

133.300.000 1 dokumen

550.724.000

04. Peningkatan peran serta dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan

Prosentase peran serta dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan

1 tahun 122.960.000 100 % 630.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Penelitian

0 2.800.000.000

01. Pelayanan Ijin Penelitian

SOP penyelenggaran ijin penelitian di Bappeda

1500 ijin penelitia

n

250.000.000

02. Publikasi Penelitian Unggulan

Cakupan implementasi hasil penelitian

1 kali konferen

si bertaraf internasi

onal

2.250.000.000

03. Kerjasama Penelitian

Cakupan jaringan penelitian dalam dan lintas daerah

8 mitra jaringan penelitian dalam

dan lintas

daerah

300.000.000

124

Bab VI Indikator Kinerja Bappeda Provinsi NTB Dalam Kerangka RPJMD Provinsi NTB Tahun

2013-2018

6.1.Target Indikator Kinerja Perencanaan Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Adapun indikator kinerja Bappeda Provinsi NTB yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Bappeda pada 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Bappeda Provinsi NTB sesuai dengan revisi RPJMD 2013-2018 adalah tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6-10 Indikator Kinerja Bappeda Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2013-2018

No Indikator Kinerja

Kondisi kinerja awal 2013

2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja Akhir 2018

Target Real. Targe

t Real. Target

1 Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD

78,58% 82,35%

84,67% 88,00% 95,00

% 100% 100%

Selain indikator kinerja daerah, Bappeda Provinsi NTB juga memiliki indikator kinerja berdasarkan program prioritas pembangunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya. Sandingan indikator kinerja Bappeda Provinsi NTB dalam RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6-2 Sandingan Indikator Kinerja Bappeda Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 dan Renstra Bappeda

RPJMD Provinsi NTB 2013-2018Tujuan Renstra

Sasaran Renstra

Sasaran Kebijakan Umum

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun

2017 2018Terwujudnya Mengemb Tingkat Meningkatny Tersedianya 1. Dokumen 1 1

125


Sasaran Renstra


Indikator Kinerja


2017 2018keselarasan perencanaan pembangunan daerah

angkan perencanaan partisipatif

keselarasan RKPD terhadap RPJMD

a kualitas dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS dan LKPJ

dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas

perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional

2. Ketepatan penyelesaian dokumen /laporan :- KUA/PPAS

murni- KUA/PPAS

perubahanLKPJ

4 bl

4 bl

3 bl

4 bl

4 bl

3 bl

3. Tingkat keselarasan RPJMD terhadap RKPD

95 % 100 %

4. Tingkat keselarasan RPJMD terhadap Renstra

100 % 100 %

5. Tingkat keselarasan RKPD terhadap Renja

100 % 100 %

Meningkatnya kualitas rencana dan pelaporan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

1. Jumlah masukan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat

240usulan

250 usulan

2. Jumlah masukan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah

96 usulan

100 usulan

3. Jumlah masukan yang terakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah.

96 usulan

100 usulan

Kegiatan perencanaan sektoral dan monitoring evaluasi yang diselenggarakan


Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan berkualitas

SKPD yang mempedomani dokumen perencanaan

100 % 100 %

Tercapainya target-target perencanaan pembangunan daerah

Persentase pencapaian indikator kinerja daerah

100 % 100 %

Mendaya gunakan data

Terkelolanya basis data

Presentase penanganan data

80 % 100 %

126


Sasaran Renstra


Indikator Kinerja


2017 2018dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah

spasial daerah spasial daerah



80.000 160.000



Presentase data pembangunan daerah yang selaras

74 % 100 %

Terwujudnya rencana pembangunan sosial yang berkualitas

Mengembangkan perencanaan partisipatif

Dokumen yang tersusun



Persentase rencana program pemerintahan yang bersih dan melayani

65,9 % 72,49 %



Persentase rencana program pelayanan sosial dasar strategis daerah

88 % 99 %

Kegiatan yang tersusun

Jumlah kegiatan untuk pengkajian bidang sosial

3 keg 3 keg

Terwujudnya rencana pembangunan ekonomi yang berkualitas


Perencanaan yang diselenggarakan

Mengembangkan perekonomian dengan berbasis agrikultur dan pariwisata


Persentase komoditi unggulan daerah yang dikembangkan

70 % 91 %

Terwujudnya rencana pengembangan industri berbasis agro dan pariwisata

Persentase rencana program industri kreatif yang dikembangkan

9,2 % 9,2 %

Meningkatkan perekonomian daerah dengan mewujudkan sasaran MDGs


Dokumen hasil kegiatan pendukung MDGs yang berprestasi ditingkat nasional

1 1

Perencanaan yang disusun

Jumlah dokumen kajian bidang ekonomi

3 Dok 3 Dok

Terwujudnya rencana pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas


Dokumen yang tersusun



Persentase rencana program infrastruktur strategis daerah

73,21 %

83,65 %

127


Sasaran Renstra


Indikator Kinerja


2017 2018Memantapkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bencana alam


Rencana tata ruang Kab/Kota yang diselaraskan dengan rencana tata ruang provinsi :- RTDR

48 % 50 %Tersedianya rencana pengelolaan SDA dan adaptasi mitigasi bencana

Persentase rencana program rehabilitasi hutan dan lahan, RTH dan pengelolaan bencana

56,35 %

70,44 %

Rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Jumlah dokumen rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam

8 Dok 7 Dok

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Peningkatan kualitas rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah

Keselarasan program perencanaan pembangunan daerah

Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang berwibawa dan profesional

Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda

1. Nilai Evaluasi AKIP

B B

Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda

Lama proses ijin penelitian

1 hari 1 hari



Rata – rata waktu tindak lanjut surat menyurat

17 jam 17 jam


Persentase layanan sarana prasarana kantor

100 % 100 %


Peralatan kantor yang terpelihara

% 100 %


Persentase aparat yang telah mengikuti pelatihan

90% 100 %


Terwujudnya layanan keuangan yang cepat, transparan dan laporan keuangan yang bertanggung jawab

Presentase penyerapan anggaran

93,5 % 94 %

128


Sasaran Renstra


Indikator Kinerja


2017 2018

129

Documents

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI NTB TAHUN 2013-2018 · Web viewTabel 2 1Data PNS dan Non PNS di Bappeda Provinsi NTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian32 Tabel 3.1 Capaian