REVISI DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2010-2015revisi dokumen rencana strategis (renstra) 2010-2015 bappeda kabupaten sidoarjo tahun 2015

REVISI DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) 2010-2015

BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015

Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Jl. Sultan Agung 13 Sidoarjo Telp. 031-8961437 — Faks. 031-8956819

Situs : www.bappeda .sidoarjokab.go.id — Email : [email protected]

Renstra Bappeda Kab. Sidoarjo Tahun 2010-2015

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………….. 1

1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………………. 24

1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….. 25

1.4 Sistematika penulisan ……………………………………………………….. 26

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur

Organisasi SKPD …………………………………………………………….. 27

2.2 Sumberdaya SKPD ………………………………………………………… 33

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ……………………………………………………. 35

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan SKPD …………………………………………………………… 42

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan

Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ……………………………………….. 44

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih …………………………………. 46

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Propinsi/Kabupaten/Kota ……………………………………………………. 52

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ……………………………………. 53

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ………………………………………………… 54

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD ………………………………………………………….. 62

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD …………………………… 64

4.3 Strategi dan Kebijakan ……………………………………………………… 66

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF ........................................................................................................... 82

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .......................................................... 93

BAB VII PENUTUP ............................................................................................................. 94




Revisi Renstra Bappeda Kab. Sidoarjo Tahun 2010-2015 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentant

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab kepada daerah dalam melaksanakan otonominya. Pemberian

kewenangan yang luas ini memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih

mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan nasional,

pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Untuk itulah diperlukan

suatu sistem perencanaan pembangunan yang dapat menjamin terlaksananya

pembangunan secara harmonis, selaras, dan berkelanjutan.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional ini sebagaimana diamanatkan

oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, tata cara perencanaan pembangunan dibuat dalam berbagai tahapan yang

meliputi jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah dengan

melibatkan masyarakat.

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh

karena itu Renstra Bappeda merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan

pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku

pembangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah mengamanatkan bahwa Renstra dalam rangka penyelenggaraan pembangunan

dalam penyusunannya haruslah berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan





lainnya, seperti RPJPD, RPJMD dan RTRW Kabupaten Sidoarjo serta memperhatikan

Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA) Bappeda

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu dokumen perencanaan strtageis pembangunan

daerah jangka menengah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap 2 dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026. Renstra Bappeda ini memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta bersifat indikatif.

Fungsi RENSTRA Bappeda dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD dan

perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo adalah untuk memberikan

panduan bagi perencanaan pembangunan secara komprehensif sesuai tugas dan fungsi

Bappeda serta mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien melalui

program/kegiatan yang terukur.

Proses penyusunan Renstra Bappeda ini dilakukan secara simultan (bersamaan)

dengan proses penyusunan RPJMD yang dimulai dengan kegiatan mengolah data dan

informasi yang terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi Bappeda,

melakukan koordinasi di internal Bappeda dari masing-masing bidang melalui focus

group discussion, melakukan proses musyawarah dengan melibatkan elemen

stakeholder di Kabupaten Sidoarjo serta menganalisis gambaran pelayanan termasuk

analisis SWOT dan matrik strategi untuk menentukan kondisi saat ini dan jangka 5 tahun

kedepan yang tertuang melalui arah kebijakan dan strategi yang ditempuh. Langkah

selanjutnya adalah mereview Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur 2008-2013,

menelaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), menganalisis dokumen hasil Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan perumusan isu-isu strategis, visi dan misi SKPD,

tujuan pelayanan jangka menengah, perumusan sasaran pelayanan jangka menengah

Bappeda dan terakhir adalah penyusunan matrik runtutan untuk menjadi bahan

penyusunan program dan kegiatan, lokasi serta pagu anggaran indikatif.

Renstra Bappeda dibuat dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidoarjo

dan untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja

SKPD). Keterkaitan ini nampak sesuai fungsi layanan Bappeda dibidang perencanaan

utamanya mengait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2010 - 2015 sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang

penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah





(RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 - 2025. Dalam visi, misi dan programnya,

Bupati H.Saiful Illah, SH, MHum dan Wakil Bupati H. MG. Hadi Sutjipto, SH, MM, dengan

tegas menyatakan keinginan dan keyakinannya untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo

yang lebih sejahtera, mandiri dan berkeadilan. Dalam hal inilah Bappeda memiliki fungsi

strategis dalam mewadahi aspek perencanaan daerah sesuai prioritas dalam RPJMD

yang dituangkan dalam Renstra Bappeda 2010-2015 guna pencapaian masyarakat

sejahtera, mandiri dan berkeadilan.

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo, salah satu tahap

penyusunannya adalah review terhadap Renstra Bappenas dan Bappeda Propinsi yang

masih berlaku untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas

pencapaian sasaran dan prioritas pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo

terhadap sasaran dan prioritas dalam Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur sesuai

dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Dengan keterkaitan yang sedemikian rupa dalam sistem perencanaan pembangunan ini

diharapkan dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-

daerah, antar-ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan

daerah.

Keterkaitan RENSTRA Bappeda dengan RPJMD dengan RTRW Kabupaten

Sidoarjo penekanannya bahwa rencana program atau sektoral masing-masing SKPD

sebagaimana dalam RPJMD ini dalam implementasinya harus selaras dengan arahan

dan struktur ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2009

tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 disebutkan bahwa struktur ruang

wilayah di Kabupaten Sidoarjo diwujudkan berdasarkan arahan sistem perdesaan,

sistem perkotaan, dan arahan sistem jaringan prasarana wilayah.

Kriteria kawasan perdesaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari

kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian,

kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam,

kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kriteria kawasan perkotaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari

kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan

pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa

pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perdesaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi wilayah Kecamatan Sedati,

Candi, Tanggulangin, Krian, Tarik, Prambon, Wonoayu, Sukodono, Tulangan,

Krembung, dan Balongbendo. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sidoarjo





meliputi wilayah yang ada di Kecamatan Waru, Sedati, Buduran, Gedangan, Sidoarjo,

Candi, Tanggulangin, Jabon, Taman, krian, Balongbendo, Krembung, Tarik, Prambon,

Wonoayu, Sukodono, Porong, dan Tulangan.

Sementara pembagian wilayah berdasarkan Sub Satuan Wilayah

Pengembangan (SSWP) sebagaimana termaktub di RPJMD Kabupaten Sidoarjo adalah

sebagai berikut:

1. SSWP 1 meliputi wilayah Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan

Sukodono, Kecamatan Taman dan Kecamatan Sedati, dengan fungsi utama

Permukiman, Industri dan Perdagangan skala lokal, regional, dan internasional

dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Waru

2. SSWP II meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sidoarjo, sebagian Kecamatan

Buduran, dan sebagian Kecamatan Candi, dengan fungsi utama Permukiman Pusat

pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan pusat pertumbuhan berada di

Kawasan Sidoarjo;

3. SSWP III meliputi wilayah sebagian Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon,

sebagian Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan

Krembung; dengan fungsi utama Kawasan permukiman, Konservasi Geologi,

industri, pertanian, dan perdagangan skala regional dengan pusat pertumbuhan

berada di Kawasan Krembung;

4. SSWP IV meliputi wilayah Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan

Tarik, Kecamatan Prambon, dan Kecamatan Wonoayu, dengan fungsi utama

pertanian teknis, zona industri ditunjang dengan kegiatan permukiman kepadatan

rendah pusat pertumbuhan berada di Kawasan Krian.

5. SSWP V meliputi wilayah pesisir id Kecamatan Sedati, pesisir Kecamatan Buduran,

pesisir Kecamatan Sidoarjo, pesisir Kecamatan Candi, pesisir Kecamatan Porong,

Pesisir Kecamatan Tanggulangin, dan pesisir Kecamatan Jabon; dengan fungsi

utama kawasan budidaya perikanan dan pariwisata dengan pusat pertumbuhan

berada di Kawasan Candi.

Sementara mengacu pada RPJPD, dimana arah Pembangunan Daerah

Kabupaten Sidoarjo mencakup:

1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

a. Geomorfologi

- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat





- Terciptanya keserasian pemanfaatan tata ruang, optimalisasi pemanfaatan lahan

yang memiliki nilai ekonomis dengan tetap memperhatikan keseimbangan

lingkungan.

b. Lingkungan Hidup

- Integrasi dan harmonisasi kebijakan lingkungan hidup dengan sektor lain

- Kepedulian dan kesadaran masyarakat pada lingkungan hidup

- Hukum lingkungan yang adil dan tegas

- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

2. Demografi

a. Kualitas sumberdaya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia dan

memiliki daya saing tinggi

b. Akses, pemerataan, relevansi, dan mutu terhadap layanan sosial

c. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

d. Partisipasi masyarakat disegala bidang

3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

a. Ekonomi

- Ekonomi berorientasi pasar dan daya saing global yang berbasis teknologi

- Agrobisnis moddern berbasis kerakyatan

- Industrial cluster dan pertanian berbasis potensi daerah dan pariwisata

- Sumber-sumber keuangan penunjang perekonomian

- Regulasi dan debirokrasi untuk peningkatan perekonomian daerah

- Ketahanan pangan

- Iklim investasi ramah lingkungan

- Perluasan lapangan kerja

- Peningkatan ekonomi rakyat melalui koperasi.

b. Sumber Daya Alam

- Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara proporsional dan

berkelanjutan

- Keterkaitan usaha bidang pertambangan dan energi

- Pemanfaatan potensi tambang dan sumber energi alternatif

- Perencanaan secara lebih matang terhadap ekplorasi tambang dan dampak

yang mungkin ditimbulkan.

4. Sosial Budaya dan Politik

a. Sosial Budaya

- Nilai-nilai keagamaan, jati diri dan nilai-nilai dasar sosial





- Budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang

berbeda

- Karakter kabupaten yang berbudaya

- Organization capital.

b. Politik

- Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang politik yang sehat

- Efektivitas lembaga pemerintahan, organisasi politik dan sosial kemasyarakatan

- Peran komunikasi dan informasi dalam politik

5. Prasarana dan Sarana

- Sistem perencanaan infrastruktur wilayah

- Sumberdaya sungai

- Kualitas dan kuantitas air bersih

- Prasarana dan sistem transportasi

- Pembangunan perumahan dan pemukiman

- Pengelolaan energi

- Pembangunan telematika

- Pengelolaan limbah pedesaan dan perkotaan yang ramah lingkungan

- Information capital

6. Pemerintahan

- Peningkatan kemampuan otonomi daerah

- Peningkatan pelayanan pada masyarakat

- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah.

1.1.1. Gambaran Kondisi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

A. Pertumbuhan Produk Domestic Regional Brutto (PDRB)

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, PDRB (atas dasar harga

konstan) Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan setiap tahunnya (ditunjukkan

dalam tabel I.1). Pada tahun 2009, dari sembilan sektor pembangunan, sektor

Industri pengolahan memiliki sumbangan PDRB tertinggi, yaitu sebesar 45,18 %;

disusul oleh PHR (perdagangan, hotel dan restoran) sebesar 30,03 %; Angkutan dan

Komunikasi sebesar 10,09 %; jasa-jasa sebesar 5,30 %; pertanian sebesar 3,52 %;

listrik, gas dan air bersih sebesar 2,03 %; konstruksi sebesar 2,01 %; keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,28 %; dan pertambangan dan penggalian

sebesar 0,55 %.





Tabel I.1

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2009 (juta rupiah)

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009

Pertanian 828.351 829.911 831.105 845.624 864.735

Pertambangan dan

Penggalian 315.760 259.362 165.902 152.857 136.239

Industri Pengolahan 10.061.003 10.355.908 10.579.786 10.801.437 11.107.118

Listrik Gas dan Air Bersih 347.669 381.446 418.672 458.506 498.809

Konstruksi 437.684 448.725 456.972 474.085 494.802

PHR 4.831.979 5.398.730 6.082.867 6.787.302 7.382.548

Angkutan dan Komunikasi 2.230.697 2.360.035 2.441.601 2.416.178 2.480.690

Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan

267.710 276.812 292.861 303.956 315.780

Jasa-jasa 880.511 976.797 1.079.818 1.190.064 1.302.645

TOTAL PDRB 20.201.364 21.287.727 22.349.584 23.430.009 24.583.365

Sumber: Badan Pusat statistik Kabupaten Sidoarjo, 2010

B. Laju Inflasi

Tabel I.2 Inflasi dan Laju Inflasi Kabupaten Sidoarjo

Tahun Tingkat Inflasi

2005 5,23%

2006 6,32%

2007 7,05%

2008 8,96%

2009 3,79%

2010 5,86% Sumber: Badan Pusat statistik Kabupaten Sidoarjo, 2011

Secara kumulatif, selama tahun 2010 sampai bulan Nopember laju inflasi

Kabupaten Sidoarjo mencapai 5,86%, kondisi ini lebih tinggi bila dibandingkan

dengan kumulatif inflasi selama tahun 2009 yang mencapai 3,79%. Rata-rata laju

inflasi antara tahun 2005-2010 sebesar 6,20%.

C. Aspek Kesejahteraan Sosial

I. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah anak

usia 7 – 12; 13 – 15 dan 16 - 18 tahun yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/MA/SMK dibagi seluruh jumlah anak usia 7 – 12; 13 – 15 dan 16 - 18 tahun





untuk jenjang pendidikan tersebut. APM yang dicapai pada tahun 2010 untuk SD/MI

sebesar 98,72%, SMP/MTs sebesar 73,31% dan SMA/MA/SMK sebesar 61,04%.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) selama lima tahun pada masing-

masing jenjang pendidikan terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik I.1

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

85,0571,06 75,91

92,8972,18 73,17

37,8937,32

61,7161,74

52,3 61,04

107,46 107,61 111,82 113,15 101,5 98,72

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010

pe

rce

nta

ge (

%)

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

Sumber data: Dinas Pendidikan, 2011

Dari grafik I.1 dapat dilihat bahwa APM untuk jenjang pendidikan SD/MI selama

enam tahun berfluktuasi dan menunjukkan tren menurun. APM untuk jenjang

pendidikan SD/MI dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengalami penurunan

sebesar 98,72%. APM untuk jenjang pendidikan SMP/MTs selama enam tahun

berfluktuasi dan menunjukkan tren menurun. APM untuk jenjang pendidikan

SMP/MTs dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengalami kenaikam sebesar

73,17%. Sedangkan APM untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK selama enam

tahun berfluktuasi dan menunjukkan tren meningkat. APM untuk jenjang pendidikan

SMA/MA/SMK tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan

sebesar 61,04%.

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara

jumlah seluruh murid sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah

seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut. APK yang dicapai pada

tahun 2010 untuk SD/MI sebesar 109,96%, SMP/MTs sebesar 98,17% dan

SMA/MA/SMK sebesar 82,69%. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)

selama enam tahun pada masing-masing jenjang pendidikan terlihat dalam grafik

sebagai berikut :





Grafik I.2 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Sumber data: Dinas Pendidikan, 2011

Berdasarkan grafik I.2 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK)

pada jenjang pendidikian SD/MI tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengalami

penurunan sebesar 9,69%. Penurunan ini menunjukkan bekurangnya anak usia 7-12

tahun dari Kabupaten lain yang bersekolah di Kabupaten dan berkurangnya anak

usia di bawah tujuh tahun masuk SD/MI.

APK untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2005 sampai dengan tahun

2010 mengalami peningkatan sebesar 1,50%. Sedangkan APK untuk jenjang

pendidikan SMA/MA/SMK tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 juga mengalami

peningkatan sebesar 21,74%.

II. Prosentase angka kelulusan sekolah

Untuk menilai kualitas secara umum dalam penyelenggaraan pendidikan di

Kabupaten diukur dengan angka kelulusan. Kemampuan sekolah untuk meluluskan

anak didiknya akan berbanding lurus dengan kualitas tersebut. Perkembangan angka

kelulusan tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 untuk jenjang pendidikan SD/MI,

SMP/MTs dan SMA/MA/SMK terlihat pada grafik berikut ini:





Grafik I.3 Perkembangan Angka Kelulusan

Sumber Data : Dinas Pendidikan

III. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita

A. Angka Kematian Bayi

Untuk menilai hasil dari pelayanan kesehatan terhadap bayi dan balita

dilakukan melalui beberapa standar pelayanan kepada bayi dan balita. Target angka

kematian bayi tahun 2010 yang ditetapkan adalah sebesar 35 per 1000 kelahiran

hidup. Realisasi angka kematian bayi pada tahun 2010 adalah sebesar 9,60 per 1000

kelahiran hidup. Dengan demikian angka capaian ini telah sesuai dengan target yang

ditentukan. Perkembangan angka kematian bayi untuk tahun 2005 sampai dengan

2010 terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik I.4

Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Sumber data : Dinas Kesehatan





Apabila dilihat dari perkembangan selama lima tahun, realisasi angka kematian

bayi menurun sebesar 9,60% yaitu dari sebesar 12,5 per 1000 kelahiran hidup pada

tahun 2005 menjadi sebesar 9,60 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010. Dengan

semakin menurunnya angka ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan kesehatan

khususnya terhadap bayi selama enam tahun telah berjalan sesuai dengan yang

diharapkan.

B. Angka Kematian Balita

Grafik I.5

Angka Kematian Balita

Sumber: Dinas kesehatan, 2011

Perkembangan angka balita selama enam tahun 2001 – 2010 mengalami

penurunan hingga pada tahun 2010 yang hanya sebesar 10,18 per 1000 kelahiran

hidup. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah bayi yang meninggal setiap tahunnya

semakin berkurang.

C. Balita dengan Gizi Buruk

Balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi yang diukur menurut berat

badan dan tinggi badan dengan Z score < -3 dan atau dengan tanda-tanda klinis

(marasmur, kwashiorkor, marasmus kwashiorkor).Target balita dengan gizi buruk

setiap tahunnya adalah sebesar <0,1 % dari jumlah yang diperiksa/ditimbang.

Perkembangan balita gizi buruk selama lima tahun terlihat pada grafik berikut ini :





Grafik I.6

Perkembangan Balita dengan Gizi Buruk dari Jumlah Balita yang Ditimbang

Sumber data: Dinas Kesehatan

Selama lima tahun jumlah balita gizi buruk semakin menurun. Realisasi jumlah

balita gizi buruk tahun 2010 sebanyak 0,04% dari jumlah balita yang ditimbang.

Jumlah ini turun dibanding tahun 2005 yang sebanyak 0,17%. Jika dibandingkan

dengan target setiap tahunnya yang sebesar 0,1 % maka capaian tahun 2009 yang

sebesar 0,04% telah melampaui target yang ditetapkan.

Hambatan yang dihadapi dalam kasus gizi buruk ini antara lain :

1. Pada umumnya kasus gizi buruk bukan murni karena kekurangan asupan gizi,

tetapi terdapat penyakit penyerta dan kelainan bawaan yang memperparah

kondisi balita sehingga sulit ditangani

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi

3. Faktor sosial ekonomi masyarakat yang rendah

Untuk itu perlu dilakukan hal-hal antara lain :

1. Memotivasi masyarakat secara terus menerus dengan kerja sama lintas program

dan lintas sektor

2. Membentuk Pos Gizi (kegiatan praktek perilaku pemulihan gizi) melalui

pendekatan Positive Deviance (Penyimpangan Positif – perilaku berbeda dari

masyarakat kurang mampu tetapi mempunyai balita dengan status gizi yang baik)

3. Dukungan pemerintah melalui intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Pemulihan.





D. Prevelensi Gizi Kurang

Grafik I.7

Prevelensi Gizi Kurang

Sumber: Dinas Kesehatan, 2011

Perkembangan prevelensi gizi kurang pada tahun 2010 meningkat sebesar

9,36% jika dibanding pada tahun sebelumnya, 2009 yang hanya sebesar 8,16%.

Apabila dibandingkan dengan target sebesar <11% dari jumlah balita yang diperiksa,

prevalensi gizi kurang di Kabupaten pada tahun 2005-2010 sudah memenuhi target.

Akan tetapi harus tetap diwaspadai karena balita gizi kurang apabila tidak ditangani

secara akurat dapat jatuh pada kondisi gizi buruk.

Hambatan yang ada pada penanganan balita gizi kurang antara lain :

Kurang pengetahuan masyarakat tentang gizi

Faktor sosial ekonomi yang kurang

Untuk itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

Promosi kesehatan khususnya masalah gizi balita secara terus menerus

diantaranya melalui kegiatan Posyandu.

Meningkatkan peran serta masyarakat terutama pada kegiatan Posyandu

sehingga status gizi balita dapat terpantau secara berkala.

Dukungan Pemerintah untuk pengadaan PMT bagi balita gizi kurang untuk

mencegah agar tidak jatuh pada kondisi gizi buruk.





E. Perkembangan Kecamatan Bebas Rawan Gizi

Grafik I.8

Perkembangan Kecamatan Bebas Rawan Gizi

Sumber: Dinas Kesehatan

Perkembangan kecamatan bebas rawan gizi pada tahun 2010 menurun

sebesar 88,88% jika dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 94,44%. Pada tahun

2005 perkembangan kecamatan bebas rawan gizi belum memenuhi target, yaitu

hanya 77,78% dari target yanyang ditetapkan sebesar 90%. Tahun 2006-2010

pencapaian kecamatan bebas rawan gizi sudah memenuhi target, bahkan pada tahun

2008 semua kecamatan di Kabupaten bebas rawan gizi. Untuk itu perlu promosi

kesehatan terus menerus terutama tentang pengetahuan gizi masyarakat agar

pengetahuan dan pemahaman masyarakat meningkat, sehingga prevalensi balita

KEP dapat ditekan.

IV. Jumlah keluarga miskin

Perkembangan jumlah keluarga miskin tahun 2008 dan tahun 2009 adalah

sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik I.9

Jumlah Keluarga Miskin

4787753053 52495

6745961971 61971

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sumber Data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja





Dari grafik I.9 terlihat bahwa pada tahun 2008 ditemukan jumlah keluarga

miskin sebanyak 67.459 jiwa dan tahun 2010 menurun menjadi sebanyak 61.971 jiwa.

Pada tahun 2010 target persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah

penduduk adalah 9,65%. Kondisi diatas tidak dapat dibandingkan secara langsung

dari tahun ke tahun. Hal itu karena data tahun 2005 didasarkan pendataan statistik

untuk dasar program Bantuan Langsung Tunai (BLT), data tahun 2006 dan 2007

didasarkan pendataan menggunakan 11 indikator, sedangkan data tahun 2008 dan

tahun 2009 didasarkan pendataan menggunakan 14 indikator, sehingga tidak bisa

dibandingkan. Namun berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemkab dan

Pemprov Jawa Timur, data tahun 2009 jumlah keluarga miskin sebanyak 61.971 RTS

ditetapkan sebagai titik 0 (NOL) kemiskinan Sidoarjo. Pada tahun 2010 jumlah

keluarga miskin masih sama dengan kondisi tahun 2009. Hal ini karena BPS tidak

mendata jumlah keluarga miskin tiap tahun.

Data jumlah keluarga miskin diatas akan menjadi acuan bagi semua SKPD

yang melaksanakan kegiatan pengentasan kemiskinan. Disamping jumlah penduduk

miskin sebesar 61.971 KK (193.394 jiwa) yang merupakan data acuan JAMKESMAS,

juga terdapat masyarakat miskin sejumlah 27.224 orang yang merupakan data acuan

JAMKESDA meskipun data ini perlu diverivikasi kehandalannya.

V. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Perkembangan jumlah PMKS tahun 2008 dan tahun 2010 adalah sebagaimana

terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik I.10

Jumlah PMKS


Dari grafik I.10 terlihat bahwa pada tahun 2008 ditemukan PMKS sebanyak

44.110 jiwa dan tahun 2010 menurun menjadi sebanyak 32.489 jiwa. Apabila

dibandingkan dengan target tahun 2010 yang sebanyak 34.845 jiwa, capaian kinerja





indikator ini sebesar 107,25%. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun

2009 terjadi penurunan jumlah PMKS sebanyak 2.356 jiwa atau 6,76%. Menurunnya

jumlah PMKS di Kabupaten Sidoarjo karena :

Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat

yang berpengaruh pada meningkatnya kualitas hidupyang layak dan

bermartabat.

Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dengan terselenggaranya

pendidikan ketrampilan baik formal maupun informal yang diselenggarakan baik

oleh Pemerintah, swasta maupun stakeholders yang lain.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah

kesejahteraan sosial (PMKS).

Meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab serta peran aktif

dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan

dengan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Meningkatnya prakasa dan peran aktif masyarakat termasuk mesyarakat mampu,

dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial/LSM dalam

menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan

berkelanjutan.

VI. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) yang Dibantu

Grafik I.11

Jumlah PMKS yang Dibantu






Jumlah PMKS yang dibantu pada tahun 2009 dan 2010 meningkat drastis

sebesar 789 PMKS pada tahun 2009 dan sebesar 822 PMKS pada tahun 2010.

Apabila dibandingkan dengan jumlah PMKS yang dibantu tahun 2009 terjadi

peningkatan sebanyak 33 jiwa, atau meningkat 4,18%. Sedangkan apabila

dibandingkan dengan target jumlah PMKS yang dibantu tahun 2010 yang sebanyak

789 jiwa, capaian kinerja indikator ini sebesar 104,18%.

I. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhap

Keberhasilan pembangunan dalam rangka penenggulanagan kemiskinan tidak

lepas dari peran serta masyarakat untuk menunjang upaya pemerintah dalam rangka

peningkatan pembangunan yang berbasisi sosial dasar masyarakat sesuaidengan

yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Bentuk upaya tersebut antara lain adalah pembangunan

rehab rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin yang telah dilaksanakan setiap

tahun sejak tahun 2005.

Jumlah rumah tidak layak huni hasil pendataan sebanyak 7.019 rumah, jumlah

tersebut selama tahun 2006-2009 telah direalisasikan dirahabilitasi melalui bantuan

anggaran pemerintah kabupaten sebanyak 5.269 rumah atau 75,07%.

Grafik I.11

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhab

0

500

1000

1500

2000

2500

rumah 250 1.019 1.000 2.250 750 1.250

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sumber : BPMPKB, 2010





Pada tahun 2010 terealisasi untuk rehabilitasi rumah yang tidak layak huni

sebanyak 1.250 rumah yang terdiri dari 1.000 rumah menggunakan anggaran

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 250 rumah menggunakan anggaran Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo dengan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 563.771.100,-.

Dengan terealisasinya perbaikan pada tahun 2010 maka pada akhir tahun 2010

jumlah rumah tidak layak huni tinggal 500 rumah. Rehabilitasi rumah tidak layak huni

ini memang belum seluruhnya selesai pad tahun 2010, hal ini karena menyesuaikan

dengan kemampuan keuangan daerah. Pada masa yang akan datang akan dipikirkan

strategi bantuan rebab rumah tidak layak huni ini bukan hanya menjadi tanggung

jawab pemerintah, tetapi jug asekiranya melibatkan masyarakat maupun perusahaan

melalui program community develpoment.

VII. Kesempatan Kerja

A. Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja

Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja pada periode 2006-2010

berfluktuasi dan menunjukkan tren menurun. Tahun 2006 jumlah angkatan

kerja yang tidak bekerja adalah 90.574 orang. Tahun berikutnya, tahun 2007,

jumlah angkatan yang tidak bekerja melonjak menjadi 115.408 orang.

Sedangkan pada tahun 2008, jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja sedikit

menurun menjadi 110.158 orang. Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja

terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebanyak 83.603 orang.

Perkembangan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dapat dilihat pada

grafik I.13 berikut ini.

Grafik I.13

Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja yang Tidak Bekerja

-

50.000

100.000

150.000

2006 2007 2008 2009 2010

Orang 90.574 115.408 110.158 93.344 83.603

Perkembangan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja

Sumber data: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja





B. Jumlah angkatan kerja

Jumlah angkatan kerja tahun 2006-2010 berfluktuasi, yaitu dari sebanyak

910.851 orang pada tahun 2007 menjadi sebanyak 924.661 orang pada tahun 2008

atau naik sebesar 1,52%.

Grafik I.14

Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja

800.000

850.000

900.000

950.000

1.000.000

1.050.000

2006 2007 2008 2009 2010

Orang 893.573 910.851 924.661 916.206 1.001.22

893.573 910.851

924.661 916.206

1.001.225


C. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan

Jumlah tenaga keja yang berhasil ditempatkan selama enam tahun sebanyak

20.984 orang atau rata rata per tahun 3.497 orang, dan berfluktuasi di setiap tahunnya.

Perkembangan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan selama lima tahun dapat dilihat

pada grafik berikut ini:

Grafik I.15

Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan






Jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada tahun 2010 meningkat

sebesar 424,71% dibanding dengan tahun 2009. Sedangkan apabila dibandingkan

dengan target tahun 2010 yang ditetapkan sebesar 9.437 orang, terget kinerja tercapai

100%. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun 2010

dibandingkan tahun 2009 karena :

Penyebaran informasi lowongan kerja melalui PO BOX 1500.

Kerjasama lembaga penempatan tenaga kerja swasta, bursa kerja khususnya bursa

kerja swasta.

Banyaknya rekruitmen dai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

VIII. Angka Kriminalitas

Selama lima tahun angka kriminalitas berfluktuasi dalam kisaran angka 1.000 -

1.800 kejadian setiap tahunnya. Pada tahun 2005 – 2007 angka kriminalitas cenderung

turun dan naik pada tahun 2008 dan 2009. Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 s/d

2009 berpengaruh pada perekonomian baik secara nasional maupun regional khususnya

terhadap lonjakan harga sembako. Kondisi tersebut berpengaruh pada pola pikir sebagian

masyarakat yang mengambil jalan pintas dalam memenuhi kebutuhannya. Perkembangan

angka kriminalitas selama lima tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik I.16

Perkembangan Angka Kriminalitas

-

500

1.000

1.500

2.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.243 1.224 1.200

1.466

1.741

1.067

Ke

jad

ian

Perkembangan angka Kriminalitas

Sumber Data : Bakesbangpol dan linmas





Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2005 - 2010 dalam menekan angka

kriminalitas adalah:

1. Menyelenggarakan diklat Pam Swakarsa

2. Menambah frekuensi koordinasi dengan aparat keamanan Kecamatan dan Desa

serta pemanfaatan potensi ang ada untuk kelancaran informasi

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat pada keamanan dan ketertiban masyarakat

4. Menyelenggarakan Rakor Kominda

5. Menyelenggarakan Lomba Cipta Kampung Aman

6. Menambah pasukan keamanan pada bank-bank yang dinilai rawan terhadap

perampokan nasabah dan meningkatkan keamanan di ATM-ATM dan pusat

perbelanjaan

7. Sosialisasi Wasbang dan Ranham.

IX. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Grafik I.117

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber: Dinas Pendidikan

Pada tahun 2008, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,35%. Pada

tahun 2009 sebesar 75,60%, dan pada tahun 2010 target IPM sebesar 75,89%. Hal ini dapat

dilihat bahwa ada peningkatan IPM dari tahun ke tahun. Disusul dengan peningkatan Angka

Partisipasi Sekolah dan peningkatan daya beli masyarakat dari tahun 2008 sampai tahun

2009 sebesar 10,23%.





A. Perkembangan Usia Harapan Hidup

Grafik I.18

Perkembangan Usia Harapan Hidup

Sumber: Dinas Pendidikan, 2011

Perkembangan usia harapan hidup pada tahun 2010 mengalami kenaikan

menjadi 70,39 dibanding pada tahun 2009 yang hanya sebesar 70,13.

B. Perkembangan Angka Melek Huruf

Grafik I.19

Perkembangan Angka Melek Huruf


Perkembangan angka melek huruf selama lima tahun 2005 - 2010 mengalami

kenaikan. Hanya pada tahun 2009 yang turun sebesar 97,09% dan pada tahun 2010

mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 97,29%.





C. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk

Grafik I.20

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk


Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Sidoarjo pada

tahun 2009 sebesar 9,52 dan pada tahun 2010 tidak mengalami kenaikan, tetap

sebesar 9,52.

Terakhir, sebagai dasar bagi penyusunan rencana kerja (Renja) Bappeda dalam

kurun waktu I tahun, maka Renstra ini akan selalu dijadikan acuan. Dokumen perencanaan

Bappeda untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang

memuat:

a. Program dan kegiatan

b. Lokasi kegiatan

c. Indikator kinerja

d. Kelompok sasaran

e. Pagu indikatif.

Rencana Kerja Bappeda diharapkan akan selalu mengacu pada yang teruang dalam

Renstra Bappeda dengan peninjauan setiap tahun yang mendasarkan pada hasil

Musrenbang mulai tingkat desa/kelurahan hingga level Kabupaten. Dengan pola seperti

tersebut, maka keterpaduan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek dapat

terjalin dengan selaras.





1.2 . Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENSTRA Bappeda Kabupaten Sidoarjo 2010-2015

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara


Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara


Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015;





13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar SKPD dan antar

pelaku pembangunan di Kabupaten Sidoarjo serta menjamin tercapainya

penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar

sektor pembangunan maupun antar tingkat pemerintah

3. Memberikan arahan atau pedoman bagi Bappeda dalam melaksanakan tugasnya

untuk menentukan arah kebijakan, strategi, dan prioritas-prioritas di bidang

perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang

telah ditetapkan dalam kurun waktu 2010 - 2015 dapat tercapai;

4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi

terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;

5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang

rencana pembangunan jangka menengah Bappeda;

6. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang dinamis dan semakin kompleks;

2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;

3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan

pembangunan;

4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;

(Goals)

5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi

tindakan masa depan;

6. Meningkatkan tugas pelayanan kepada masyarakat secara prima;

7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).





1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika penulisan


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumberdaya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD




Renstra Bappeda Kab. Sidoarjo Tahun 2010-2015 27


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Sidoarjo, Bappeda Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

daerah.

Adapun susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Badan, yang mempunyai tugas memimpin,

melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan

kegiatan badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi :

a) Perencanaan program bidang perekonomian dan sumber daya alam;

pemerintahan dan aparatur; kesejahteraan rakyat dan aparatur;

permukiman dan prasarana wilayah; penelitian dan pengembangan;

statistik dan pelaporan serta kesekretariatan.

b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;

c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;

d) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;

e) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya.





b. Unsur staf, yaitu Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan, perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

a) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis;

b) Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

c) Pengelolaan administrasi keuangan;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. Sub Bagian Keuangan

c. Unsur pelaksana, yaitu Bidang-bidang yang terdiri dari :

1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Badan dalam perencanaan bidang

perekonomian dan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugasnya,

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis perencanaan di

bidang perekonomian dan sumber daya alam;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk

teknis perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

c. Perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

perencanaan di perekonomian dan sumber daya alam;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Perekonomian dan

Sumber Daya Alam terdiri dari :

1. Sub Bidang Perekonomian

2. Sub Bidang Sumber Daya Alam

2) Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Badan dalam perencanaan bidang pemerintahan dan





aparatur. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan aparatur

mempunyai fungsi :


bidang pemerintahan dan aparatur;


teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan aparatur;

c. Perencanaan di bidang pemerintahan dan aparatur;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

perencanaan bidang Pemerintahan dan aparatur;

e. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Badan sesuai


Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan

Aparatur terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemerintahan

2. Sub Bidang Aparatur

3) Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Badan dalam perencanaan bidang

kesejahteraan rakyat dan kemasayrakatan. Untuk melaksanakan tugas,

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:


bidang kesejahteran rakyat dan kemasyarakatan;


teknis perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat dan

kemasyarakatan;

c. Perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

perencanaan bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai


Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Kesejahteraan Rakyat

dan Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

2. Sub Bidang Kemasyarakatan





4) Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas badan dalam perencanaan bidang

permukiman dan prasarana wilayah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang

Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:


bidang permukiman dan prasarana wilayah;


teknis perencanaan di bidang permukiman dan prasarana wilayah;

c. Perencanaan di bidang permukiman dan prasarana wilayah;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

perencanaan bidang permukiman dan prasarana wilayah;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai


Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Permukiman dan

Prasarana Wilayah terdiri dari :

1. Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman

2. Sub Bidang Prasarana Wilayah

5) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan

sebagaian tugas badan di bidang penelitian dan pengembangan. Untuk

melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai

fungsi:

a. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis penelitian dan

pengembangan;


teknis penelitiand an pengembangan;

c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemetintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai


Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Penelitian dan

Pengembangan terdiri dari :

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan

Kemasyarakatan





2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

6) Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas badan di bidang statistik dan pelaporan. Untuk

melaksanakan tugas, Bidang statistik dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis statistik dan

pelaporan;


teknis statistik dan laporan;

c. Pengumpulan, pengkajian dan penyajian data serta menyusun sistem

informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;

d. Penyusunan data statistik daerah;

e. Penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan

tahunan;

f. Penyusunan kebijakan, prioritas dan plafon anggaran;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai


Guna menunjang pelaksanaan tugasnya, Bidang Statistik dan Pelaporan

terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendataan dan Statistik

2. Sub Bidang Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

d. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi Bada Perencanaan Pembangunan sesuai dengan keahlian

dan kebutuhan.

Bagan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo berdasarkan

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :





Bagan II.1.

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Kepala Bappeda

Sekretaris

Subbag Perencanaan dan

Pelaporan

Subbag Umum dan Kepegawaian

Subbag keuangan

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Pemerintahan

dan Aparatur

Bidang Kesejahteraan

Rakyat dan Kemasyarakatan

Bidang Permukiman

dan Prasarana Wilayah

Bidang Penelitian dan

Pengembangan

Bidang Statistik dan

Pelaporan

Subbid Perekono-

mian

Subbid Sumber

Daya Alam

Subbid Pemerintah-

an

Subbid

Aparatur

Subbid Kesejahteraan

Rakyat

Subbid

Kemasyarakatan

Subbid Tata Ruang dan

Permukiman

Subbid Prasarana

Wilayah

Subbid Penelitian dan

Pengembangan Pemerintahan

dan

Kemasyarakatan

Subbid Penelitian dan

Pengembangan Pembangunan

Subbid Pendataan

dan Statistik

Subbid Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan





2.2 Sumberdaya SKPD

a. Sumber Daya Manusia

Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan modal yang

sangat penting yang menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik.

Demikian pula dengan Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang keseluruhan pegawainya

merupakan PNS dan CPNS Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ditinjau dari jumlah, jenis

kelamin, tingkat pendidikan, dan diklat penjenjangan, maka kondisi aparatur Bappeda

Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1) Jumlah dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Sidoarjo

sebanyak 52 orang, terdiri dari 29 orang laki-laki dan 23 orang perempuan.

2) Status Kepegawaian

Berasarkan data per Mei 2015 Dari 52 orang pegawai, yang terdiri atas 51orang

berstatus PNS sedangkan 1 orang CPNS serta tenaga pengentry data berstatus

kontrak sebanyak 10 orang, dengan tingkat pendidikan formal yang dimiliki sebagai

berikut :

- Pendidikan Magister (S2) : 16 orang

- Pendidikan Sarjana (S1) : 25 orang

- Pendidikan Sarjana Muda (D3) : 1 orang

- Pendidikan SLTA : 10 orang

3) Pendidikan penjenjangan aparatur

- Pendidikan SPAMEN (Diklat Pim II) : 1 orang

- Pendidikan SPAMA (Diklat Pim III) : 7 orang

- Pendidikan ADUMLA dan ADUM (Diklat Pim IV) : 15 orang

Di samping pendidikan penjenjangan, aparatur Bappeda Kabupaten Sidoarjo

juga mengikuti berbagai pelatihan teknis fungsional baik di bidang perencanaan maupun

non perencanaan/penunjang, baik yang diselenggarakan oleh Depdagri, Bappenas,





Propinsi atau Pemerintah Kabupagten Sidoarjo sendiri serta mengikuti berbagai

seminar/lokakarya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan.

b. Sarana prasarana pendukung

Untuk menunjang dan mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi tersedia sarana prasarana pendukung sebagai berikut :

- Kendaraan roda empat : 6 unit

- Kendaraan roda dua : 11 unit

Selain fasilitas kendaraan, terdapat pula sarana prasarana pendukung lainnya

sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.1.

Daftar sarana prasarana pendukung pekerjaan

Pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo

No Jenis Jumlah Kondisi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Komputer PC

Laptop (Notebook)

OHP

LCD (In Focus)

Mesin fotokopi

Meja Kerja

Kursi Kerja

AC

Filing Cabinet

Printer

Scanner

Almari kaca/kayu

Layar OHP

Kursi Tamu

Mesin Penghancur Kertas

Speaker audioroom

23 unit

13 unit

2 unit

2 unit

1 unit

45 buah

48 buah

24 buah

16 unit

16 unit

4 unit

21 unit

1 buah

3 unit

2 unit

11 unit

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik





17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wireless

VCD dan Tape

Handycam

Camera Digital

Server

TV LCD 24’

Monitor touchscreen

Tandon air

Rak buku

Meja kursi front office

2 unit

6 unit

5 unit

4 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 buah

1 buah

1 buah

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Sumber : Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Desember 2010

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun

2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Sidoarjo Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Bappeda adalah unsur

perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga secara garis besar unsur

pelayanan yang diberikan oleh Bappeda adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan

daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan ini ditunjukkan melalui penyediaan

perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Keberhasilan pelayanan tersebut

tidak terlepas dari kerjasama di antara personel karyawan/karyawati di lingkungan Bappeda

Kabupaten Sidoarjo maupun kerjasama lintas sektoral di antara Satuan Kerja Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Capaian kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam RENSTRA Bappeda Tahun

2006-2010 ditunjukkan melalui meningkatnya kualitas maupun kuantitas dokumen

perencanaan yang dihasilkan. Dalam Renstra Bappeda menunjukkan tingkat capaian

kinerja Bappeda berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya yakni , menurut

SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator

lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah kabupaten





Sidoarjo (IKU Kabupaten dan IKU SKPD/Bappeda) sebagaimana pada Tabel II.1. dan II.2

(Sumber: Renstra Bappeda Tahun 2006-2010).

Sementara, output pelayanan yang dilaksanakan Bappeda antara lain :

1. Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan

untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pembangunan daerah dan

kawasan strategis daerah.

2. Penyusunan dokumen perencanaan, yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah

berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD), serta asistensi penyusunan rencana strategis SKPD, Rencana Kerja

SKPD dan dokumen perencanaan yang terkait dengan anggaran seperti KUA dan

dokumen lain.

3. Penyusunan rencana induk (masterplan), rencana umum, studi kelayakan (feasibility

study) kegiatan fisik dan non fisik pembangunan daerah

4. Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana kawasan strategis daerah.

5. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, berupa pendataan dan

analisis kinerja pembangunan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD serta

penyediaan data umum pembangunan daerah.

6. Pelayanan ketatausahaan Bappeda, berupa pengelolaan program dan kegiatan

Bappeda, pengelolaan keuangan Bappeda, pengelolaan kepegawaian Bappeda dan

ketatausahaan umum lainnya.

Secara lengkap, pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Sidoarjo dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.





Tabel II.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Sidoarjo (2006-2010)

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target

SPM

Target

IKK

Target Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Jumlah dokumen perencanaan dan penelitian yang

dihasilkan

- 20 4 20 4 20 100% 100%

2 Jumlah dokumen perencanaan/penelitian yang

dimanfaatkan

- 20 4 20 4 20 100% 100%

3 Jumlah dokumen statistik yang tersedia - 2 2 2 2 2 100% 100%

4 Jumlah dokumen tata ruang (RDTRK) yang sesuai dengan

RTRW

- 7 4 7 4 7 100% 100%

5 Jumlah zoning regulation (raperda) - 1 - 1 - 1 - 100%

6 Jumlah revisi RTRW yang ditetapkan - 1 1 - 1 - 100% -

7 Jumlah masterplan RTH dan rancangan perbup - 1 - 1 - 1 - 100%

8 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah

ditetapkan dengan Perda

- 1 1 1 1 1 100% 100%

9 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah

ditetapkan dengan Perda/Perkada

- 1 1 1 1 1 100% 100%

10 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah

ditetapkan dengan Perkada

- 1 1 1 1 1 100% 100%

11 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD - 334 311 334 311 334 100% 100%

12 Buku Kabupaten dalam angka - 87 100 87 100 87 100% 100%

13 Buku PDRB - 80 100 80 100 80 100% 100%

14 Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi

perkantoran

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15 Persentase sarana dan prasarana layak pakai - 100% 90% 90% 90% 70% 70% 70% 78% 78% 78%

16 Persentase rata-rata kehadiran pegawai - 100% 100% 100% 90% 90,91% 95% 84% 90,91% 95% 84%

17 Persentase pegawai yang dikirim mengikuti pelatihan - 100% 20 20 33 18 15 33 90% 75% 100%

18 Jumlah dokumen monev yang dapat digunakan sebagai

input perencanaan pembangunan

- 100% 7 7 100%

19 Persentase program/kegiatan yang sesuai dengan

dokumen perencanaan

- 100% 100% 90% 90%

20 Jumlah forum koordinasi yang dilaksanakan - 100% 15 7 15 7 100% 100%





Tabel II.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo

Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggara

n Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA DAERAH

Belanja tidak langsung

- Belanja pegawai 1.981.400.000 2.236.000.000 1.975.085.680 2.090.125.054 99,68% 93,48% 20% 10%

Belanja langsung

- Belanja pegawai 1.925.405.000 2.024.535.000 1.859.169.000 1.963.495.000 96,56% 96,98% 5,2% 5,7%

- Belanja barang dan jasa

3.955.689.637

7.975.614.877

3.818.925.923 7.839.847.315 96,54% 98,30% 110% 105,3%

- Belanja modal 224.455.000 443.450.000 222.409.000 441.976.000 99,09% 99,67% 97,6% 98,8%





2.4 Tantangan dan Peluang Bagi Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dari hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur khususnya

menyangkut keselarasan dengan tujuan dan sasaran yakni memantapkan penyelenggaran

sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, serta peningkatan kinerja

pembangunan daerah melalui pengendalian, pelaporan dan Monev yang dapat

dipertanggungjawabkan dengan dukungan data dan informasi pembangunan daerah yang

mendukung kebijakan. Sebagaimana hasil telaahan terhadap RTRW, sinkronisasi dan

keselarasan dokumen Renstra Bappeda dengan RTRW telah dilakukan untuk menjamin

kepastian dalam aspek spasial (keruangan), sektoral, tata guna lahan, demografi, serta

aspek lain yang terkait. dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Renstra Bappeda. Hasil telaah atas

dokumen-dokumen tersebut yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Dalam konteks sub bab ini

dikemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan

lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Sesuai dengan fungsi Bappeda Kabupaten Sidoarjo yakni 1) Perumusan kebijakan

teknis perencanaan pembangunan daerah; 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan

pembangunan daerah; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah, maka dalam upaya pengembangan fungsi layanan ini. Dimana

secara sistematis, hasil kajian/telaah atas peluan dan tantangan dalam 5 tahun kedepan

yang dihadapi berkaitan dengan fungsi Bappeda dituangkan sebagai berikut: .

Peluang (Opportunities) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang menjadi

daya dorong Bappeda Kabupaten Sidoarjo :

1. Adanya lembaga asosiasi kabupaten/kota misalkan AKOPSI (sanitasi) dan lembaga lain

untuk mendukung implementasi atas program/kegiatan dari hasil perencanaan daerah.

2. Kondisi geografis dan letak strategis Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan tumbuh yang

sangat strategis dalam mendukung perencanaan ke depan dalam membangun

Kabupaten Sidoarjo sebagai kabupaten yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

3. Kerangka regulasi/peraturan perundang-undangan yang lebih sistematis dan terukur

keselarasan bagi perumusan perencanaan strategis dan perencanaan teknis.

4. Sistem perencanaan yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda untuk

berinisiatif, berkoordinasi dan menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.





5. Meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab serta peran aktif dunia

usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan

kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

6. Meningkatnya prakasa dan peran aktif masyarakat termasuk mesyarakat mampu, dunia

usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial/LSM dalam menyelenggarakan

pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

Tantangan (Threats) adalah unsur pada lingkungan eksternal yang tantangan bagi

pencapaian tujuan.

1. Upaya pencapaian indikator-indikator MDGs yang akan berkaitan dengan strategi bagi

pencapainnya oleh Kabupaten Sidoarjo dimana sesuai yang diratifikasi Pemerintah RI

sampai tahun 2015.

2. Perubahan yang sering terjadi pada peraturan perundangan dan pedoman yang

mengatur mekanisme perencanaan;

3. Masih lemahnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar SKPD serta rendahnya

kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan terutama bagi proses

pengendalian dalam implementasi hasil dokumen perencanaan daerah.

4. Ketidakstabilan politik dan APBN Indonesia yang berpengaruh terhadap perencanaan

dan penyaluran anggaran DAU untuk Kabupaten Sidoarjo.

5. Kompleksitas permasalahan di Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah hinterland Kota

Surabaya dengan bermacam karakteristik masyarakat dimana belum tersusun dokumen

KLHS.





BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Tugas Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diuraikan di Bab II

adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan daerah, yang dalam pelaksanaannya Bappeda

menyelenggarakan 3 fungsi, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ini Bappeda masih menemui

beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain :



2. Adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga

perencanaan;

3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan

legislatif daerah;

4. Berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan akibat dari

menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya suatu

rencana;

5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang berakibat kurang efektifnya

proses perencanaan;


kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan;

7. Bappeda belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP)

perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum

meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan

pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan

pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan





Tabel III.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi Saat ini

Standar

yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD

INTERNAL

(KEWENANGAN

SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pelayanan Bappeda berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pada umumnya sudah mencapai target terutama menyangkut perencanaan

IKU Kab. Sidoarjo

1. SDM aparat perencana

2. Sarana dan prasarana pendukung

3. Koordinasi antar bidang

1. Peraturan perundang-undangan

2. Koordinasi antar SKPD/ sektoral

1. Perubahan yang sering terjadi pada peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

2. Adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga perencanaan;

3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan legislatif daerah;

4. Berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya suatu rencana;

5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang berakibat kurang efektifnya proses perencanaan;

6. Masih lemahnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar SKPD serta rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan;

7. Bappeda belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan

Kajian RTRW SSWP Kabupaten Sidoarjo yang terbagi dalam 5 SSWP.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2007 tentang Penataan ruang

Koordinasi antar instansi terkait

Peraturan Perundang-undangan

1. Adanya perbedaan antara luasan di mapping dengan di table;

2. Tidak semua pelaku usaha melakukan proses perijinan, banyak yang sudah membangun baru menguru ijin





Tabel III.2

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No

Isu Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Semakin diakuinya nilai-nilai (values) universal.

Reformasi birokrasi dan tata kelola

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

2 Semakin meningkatnya peran swasta dan masyarakat internasional

Pendidikan Pemerataan dan kualitas kesehatan

3 Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Kesehatan Pemerataan dan kualitas pendidikan

4 MDGs Penanggulangan kemiskinan

Infrastruktur dan tata kelola potensi daerah

5 MDGs Ketahanan pangan

Kemiskinan dan jumlah pengangguran

6 Infrastruktur Pertumbuhan ekonomi

7 ISO Iklim investasi dan usaha

Kemandirian pemerintah dalam pembangunan

8 Energi; Kelestarian lingkungan hidup dan bencana alam

9 Lingkungan hidup dan Bencana

Keadilan, peran serta masyarakat dan persamaan gender

10 Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik;

11 Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rumusan visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana termaktub dalam

RPJMD adalah:

“Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan”

Penjelasan atas Visi tersebut sebagai berikut :

a. Sejahtera adalah kondisi masyarakat yang mempunyai indeks pembangunan manusia

(IPM) yang tinggi. IPM disusun dari 3 komponen, yaitu : lamanya hidup yang diukur





dengan harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi

antara angka melek huruf pada usia 15 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah, serta

tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah

disesuaikan. Dari kondisi ini, diharapkan, seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang

meliputi pendapatan, kesehatan, pendidikan, keadaan sosial budaya, keamanan,

ketertiban, kedamaian dan peradaban telah sampai pada pencapaian taraf puncak baik

lahir maupun batin.

b. Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri dan

sumber daya yang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya tanpa harus

tergantung pada pihak luar. Pada tataran masyarakat, mandiri adalah masyarakat yang

mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak.

Sedangkan pada tataran pemerintah daerah, mandiri adalah mampu membiayai

pembangunannya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya tanpa

harus tergantung dengan luar. Terdapat lima indikator bagi terwujudnya pemerintah

daerah yang mandiri, yaitu:

1. Rasio PAD terhadap APBD > 20 %, ini berarti pendapatan asli daerah (PAD)

mampu membiayai pembangunan dan pemerintahan.

2. Rasio kemandirian keuangan adalah pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan

bantuan pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman, dengan semakin kecil rasio

ini menggambarkan semakin mandirinya daerah.

3. Optimalisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ini berarti Pemerintah

daerah selalu berupaya mendorong pembangunan di sembilan sektor

perekonomian daerah, dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang paling

potensial sehingga kontribusinya pada perekonomian daerah bisa lebih nyata

dirasakan.

4. Perimbangan perbandingan income perkapita dengan kebutuhan hidup

masyarakat, ini berarti tiap-tiap penduduk/masyarakat dapat hidup secara layak

akibat terpenuhinya seluruh kebutuhan hidupnya dari pendapatan yang

diperolehnya.

5. Surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), ini berarti pendapatan

asli daerah dan dana perimbangan yang diperoleh daerah harus relatif tinggi

sehingga surplus bila digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan

pelaksanaan pemerintahan, termasuk dalam hal ini adalah pembayaran terhadap

hutang-hutang daerah.

c. Berkeadilan adalah terwujudnya pembangunan dan pelayanan yang adil dan merata,

yang dilakukan oleh partisipasi seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat





dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Serta diukur dengan indeks

ketimpangan antar wilayah.

Penjabaran Visi tersebut dituangkan dalam Misi yang merupakan perwujudan visi

pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010–2015 dijabarkan ke dalam 8 misi, dijalankan

secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor-

sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan

kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri. Adapun 8 misi utama Kabupaten Sidoarjo

adalah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat

yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang sejahtera harus dimulai

dengan meningkatan kualitas sumber daya manusianya. Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing

dalam menghadapi tantangan global diarahkan pada pembangunan sumber daya

manusia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era

globalisasi.

Misi 2: Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata,

UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara

optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup

masyarakat.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan

masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi

kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap

tenaga kerja dan berorientasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan

kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan

pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi

pada globalisasi ekonomi.

Misi 3: Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman

serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.

Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meingkatkan

kualitas kehidupan masyarakat Sidoarjo seutuhnya. Dalam pengelolaannya negara

menjamin kemerdekaan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban





melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah

harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam

melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan

tertib, baik intern maupun maupun antar umat beragama.

Misi 4: Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan

dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender.

Partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender merupakan strategi pembangunan

yang berkembang dari masa ke masa yang dinamis sesuai dengan konteks

peradaban. Paradigma pembangunan ini berbasis komunitas dengan memberikan

tempat utama bagi prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan lokal.

Misi 5: Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima.

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen

pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan secara benar (good-government) dan bersih

(clean-government) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik

memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku

dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik.

Misi 6: Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pemberdayaan investasi daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen yaitu

pemerintah, masyarakat, dan swasta. Salah satu aspek yang diberdayakan di

Kabupaten Sidoarjo adalah investasi daerah yaitu investasi yang dilakukan oleh

komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Misi 7: Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi

rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan

menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai

berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan atau yang disebut

dengan pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas

manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, dengan

berbasis pada gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk

menopang hidup, dan gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan





lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang

akan datang.

Misi 8: Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta

menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat.

Mengembangkan demokrasi, norma, dan etika masyarakat merupakan upaya

menuju Kabupaten Sidoarjo yang demokratis,mandiri dan sejahtera. Perlu adanya

upaya yang serius dan intens dari segenap aparatur daerah untuk

mensosialisasikan cara-cara demokrasi yang ideal secara simultan dan

berkelanjutan.

Dalam upaya sejalan dengan tugas dan fungsi Bappeda, maka rumusan Visi dan

Misi dalam RPJMD menjadi dasar bagi Bappeda untuk menselaraskan aspek perencanaan

pembangunan daerah dalam menopang pencapaian atas visi, misi dan program. Aspek

program yang dicakup oleh Bappeda sebagimana tertuang didalam RPJMD antara lain:

1. Program Pengembangan Perumahan

2. Program Perencanaan Tata Ruang

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

5. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

7. Program Kerjasama Pembangunan

8. Program Pengelolaan RTH

9. Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan hidup (Koordinasi

penilaian Kab/Kota Sehat)

10. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan Tanah

11. Program pengadaan data pokok peruntukan tanah (per kecamatan)

12. Program Pengembangan Data/Informasi

Termasuk juga program lintas SKPD yang ditangani Bappeda bersama SKPD

terkait/teknis misalkan dengan Dinas PU Cipta Karya menyangkut Program Lingkungan

Sehat Perumahan, Program Pengembangan Perumahan. Dengan Dinas PU Pengairan,

Dinas Pertanian yakni Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya serta beberapa program diatas yang sifatnya lintas SKPD.





Tabel III.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan

No Misi Dan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan

SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.

Pemanfaatan dokumen perencanaan berkaitan upaya penguatan daya saing (IPM) masih belum digunakan secara optimal dalam rekomendasi dan pelaksanaan program/kegiatan.

Kemampuan daya ungkit program/kegiatan belum memadai bagi upaya peningkatan kualitas SDM termasuk kurangnya dukungan hasil dokumen perencanaan yang memadai.

Isu SDM dan daya saing merupakan Isu nasional, sehingga terintegrasi dengan perencanaan nasional.

Peran serta swasta dan lintas sektoral dalam upaya penguatan SDM yang makin meningkat dalam upaya pengembangan kapasitas (misalkan program CSR).

1. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Program Perencanaan pembangunan ekonomi

2. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender.

Berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya suatu rencana;

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang berakibat kurang efektifnya proses perencanaan;

Proses perencanaan pembangunan belum melibatkan unsur stakeholders secara substantive dan konsisten atas perencanaan.

Pola perencanaan pembangunan partisipatif banyak didorong oleh NGO dan lembaga donor termasuk isu gender.

Isu pembangunan berkelanjutan sudah terinternalisasi pada SDM perencana di Bappeda.

1. Program pengembangan dan penguatan partisipasi masyarakat pada proses Pembangunan Daerah

3 Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima.

Bappeda belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan

Kurangnya SDM perencana pada kelompok fungsional

Secara simultan dilakukan proses penyediaan SOP serta alat praktis bagi analisis kelayakan kegiatan. Upaya penguatan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas individu, lembaga dan system.

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah





2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan

4 Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Konsisitensi dan sinergisitas dokumen perencanaan

Dokumen peta jalan (road map) investasi belum ada.

Optimalisasi fungsi SSWP yang terintegrasi dan terkoneksi dengan pembangunan regional.

1. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

5 Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Konsistensi dan proporsi dokumen perencanaan

Masih lemahnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar SKPD serta rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; Perencanaan kawasan dan dokumen KLHS belum memadai

Kerjasama dengan pihak eksternal (lembaga donor dan asosiasi, lintas kewilayahan dan pengembangan jejeraing)

1. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya

3. Program pemberdayaan petani pemakai air

3.3 Telaahan Renstra Bappeda Propinsi

Tabel III.4

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jatim

No Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi

Permasalahan Pelayanan Bappeda

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja Kompetensi dan

daya dukung SDM serta prasarana masih perlu ditingkatkan .

System yang berkaitan dengan aspek perencanaan dan pelaporan perencanaan dan hasil pembangunan belum memadai.

Ego sektoral dan lintas kewilayahan

Kapasitas SDM kurang proporsinal dengan Tugas dan Fungsi

Masih lemahnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar SKPD serta rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan;

Adanya upaya secara berkelanjutan untuk pengembangan kapasitas indivisu, system dan lembaga.

Secara simultan dilakukan proses penyediaan SOP serta alat praktis bagi analisis kelayakan kegiatan.

2. Meningkatnya kompetensi SDM

3. Meningkatnya pengembangan system pelaporan keuangan

4. Tersedianya pedoman system dan mekanisme perencanaan pembangunan

5. Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaa pembangunan

6.

Terlaksanakannya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan





No Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi

Permasalahan Pelayanan Bappeda

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

7. Tersedianya system pelaporan hasil-hasil pembangunan

Penyedian system penunjang sudah terencana.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel III.6

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Rencana Tata Ruang

Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Pengembangan fungsi SSWP

Fungsi dan nilai strategis SSWP belum terintegrasi dalam koridor perencanaan daerah

Masih lemahnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar SKPD serta rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan

Perkembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang cukup merata serta potensi masing-masing SSWP untuk dikembangkan

2. Perencanaan lingkungan hidup strategis

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) belum terdokentasi dalam perencanaan

Dukungan kebijakan bagi percepatan perencanaan KLHS

Tabel III.7

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

No Rencana

Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

Pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Pola Ruang

terhadap Kebutuhan

Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Ruang Sosial

Dinamis Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Prioritas dan berkelanjutan

Kabupaten Sidoarjo

2 Spasial dan Sektoral

Dinamis Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Kabupaten Sidoarjo


Dinamis Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Prioritas, Mitigasi dan berkelanjutan

Kawasan Khusus Rawan Bencana


Dinamis Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


Basis SSWP





No Rencana

Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

Pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Pola Ruang

terhadap Kebutuhan

Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan

Pelayanan SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5.

Spasial dan Sektoral

Dinamis Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya


Perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sidoarjo

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional,

nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial

untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Bappeda

Kabupaten Sidoarjo dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-

isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan

amanat RPJMD Kabupaten Sidoarjo, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran

Bappeda dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan

koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2010-2015.

Tabel III.8

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No Kriteria*)

Bobot**)

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota

20

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 15

3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 15

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 10

6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 10

7 Kebutuhan layanan bagi masyarakat 10

Total 100

Perumusan isu-isu strategis di samping berdasarkan peluang dan ancaman yang

terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan

kelemahan lembaga/institusi Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang

berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam misi Undang-Undang 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang





menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan

selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel III.9

Nilai Skala Kriteria Atas Isu-isu Strategis

No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke- Total

Skor

1 2 3 4 5 6 7

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannnya

12.5 15 17.5 15 7.5 7.5 15 90

2 Penanggulangan Masalah Mendesak dan Berskala Besar Secara Komprehensif

12.5 15 15 15 7.5 7.5 15 87.5

3 Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

10 15 15 15 7.5 7.5 15 85

4 Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai Lembaga yang Bersih, Transparan dan Akuntabel, serta Learning Organization

10 18 15 15 7.5 7.5 10 83

5 Kemampuan Menghadapi Perubahan Multi Dimensi ke Depan dalam Menyusun Perencanaan dan Merumuskan KebIjakan Pembangunan

10 12 15 15 5 7.5 10 75.5

6 Pemantapan Komunikasi Publik dan Stakeholders tentang Produk-produk Perencanaan dan Hasil-hasil Kajian Strategis Pembangunan

10 10 15 15 7.5 5 9.5 75

7 Pemantapan Peran Bappeda selaku Motivator, Koordinator, Fasilitator, Komunikator, Administrator, serta Think Tank Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

10 10 15 13 5 7.5 10 73

1. Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten

dalam Penganggaran dan Pelaksanaannnya

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, arus globalisasi cenderung

bergerak semakin cepat. Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang

tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hal ini karena penerapan teknologi

merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki





secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara

kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.

Banyak permasalahan kritis dalam pembangunan bersifat spesifik pada

wilayah tertentu. Dengan demikian, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas

penggunaan sumberdaya, maka perlu perencanaan pembangunan berbasis wilayah

(spesifik lokasi).

Melalui perencanaan pembangunan tepat guna spesifik lokasi diharapkan

dapat mempercepat tujuan pembangunan sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan dengan efisiensi dan efektifitas yang tinggi.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Bappeda adalah pada

awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif sehingga perannya dalam

pengendalian dan evaluasi pembangunan relatif terbatas. Ke depan, Bappeda

diharapkan dapat terlibat penuh dalam sistem penganggaran untuk menjamin

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya.

2. Penanggulangan Masalah Mendesak dan Berskala Besar Secara Komprehensif

Bupati sering dituntut mengambil keputusan untuk menangani permasalahan

yang mendesak seperti bencana alam, kemiskinan, wabah penyakit menular,

pemutusan hubungan kerja (PHK), kekurangan pangan kronis, pembentukan desa

baru karena terjadinya disparitas antar desa. Di pihak lain, peran Bappeda

membantu Bupati untuk mengkaji dan menyediakan alternatif kebijakan/keputusan

belum berjalan optimal.

Dalam upaya mengantisipasi permasalahan di atas, maka Bappeda harus

mendukung berbagai kebijakan Bupati dengan kajian akurat mengenai dampak dari

berbagai permasalahan yang mendesak tersebut. Selain itu, kemampuan Bappeda

untuk melakukan deteksi dini dan respon cepat perlu dibangun secara komprehensif.

Selain hal tersebut Bappeda juga berperan untuk lebih meningkatkan perencanaan

bottom-up untuk membangun partisipasi masyarakat terhadap kegiatan

pembangunan yang diprakarsai pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3. Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan

Pembangunan

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan,

akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka

sistem pengendalian dan evaluasi harus dioptimalkan dalam proses perencanaan





dan pelaksanaan pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan

pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah seperti tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, dimaksudkan untuk :

a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan yang dilakukan berbagai

organisasipublik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kenijakan

dan pelaksanaan.

b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan

dan perencanaan program.

c. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran.

d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan publik.

e. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan

pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektifitas perencanaan.

Melalui pengendalian dan evaluasi yang efektif maka berbagai kekeliruan

atau penyimpangan dalam perencanaan dan atau kegagalan dalam pencapaian

indikator keberhasilan terutama output dan outcome sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan dapat diketahui sedini mungkin, sehingga alternatif pemecahannya dapat

segera dirumuskan dan diimplementasikanuntuk mencegah terjadinya dampak

negatif yang lebih besar.

4. Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai Lembaga yang Bersih, Transparan dan

Akuntabel, serta Learning Organization

Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

mengehendaki pergeseran peranan masyarakat yang lebih dominan dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Sidoarjo. Dengan demikian,

reformasi total menuntut perlunya segera melaksanakan rekonstruksi kelembagaan

Bappeda Kabupaten Sidoarjo berdasarkan prinsip good governance dengan tiga

karakteristik utama, yaitu kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi.

Kebijakan pembangunan dirancang secara transparan dan melalui debat

publik, dilaksanakan secara transparan pula dan diawasi oleh publik, sedangkan

pejabat pelaksana bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dan kebijakan

tersebut. Dengan demikian, kebijakan pembangunan akan lebih berorientasi pada

kepentingan masyarakat banyak (demokratis) dan bebas dari praktek kolusi, korupsi,

dan nepotisme (KKN).





Demokratisasi kebijakan pembangunan dan pencegahan KKN melalui good

governance sangat bermanfaat untuk meminimalkan biaya ekonomi tinggi (high cost

economy) dan kegagalan pembangunan sebagai akibat dari kesalahan kebijakan.

Dengan demikian, perekonomian akan lebih efisien dan pertumbuhan berbagai

sektor pendukung akan dipercepat karena sesuai dengan kebutuhan

masyarakat/lapangan, bukan karena keinginan atau dukungan pemerintah.

Dalam upaya menerapkan prinsip good governance beberapa hal harus

diperhatikan, antara lain :

a. Kualitas (profesional) dan kuantitas pegawai Bappeda yang memadai.

b. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia Bappeda seyogyanya

terarah dengan baik yang ditunjukkan dengan jelasnya startegi pengembangan

dan pelatihan (training & development), jenjang karir (career path), penilaian

kinerja (performance management), serta sistem remunerasi dan kompensasi

pegawai (compensation & benefit). Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan

kunci keberhasilan terciptanya sumberdaya aparatur Bappeda yang mampu

menjawab kompleksitas permasalahan pembagunan dan dinaika perubahan

yang terjadi dalam lima tahun kedepan.

c. Penerapan sertifikasi ISO 9001:2008 yang didukung oleh peningkatan kinerja

dalam pelaksanaan tugas keseharian melalui penerapan Standard Operational

Procedure (SOP) lingkup Bappeda Kabupaten Sidoarjo, yang mencakup : tata

laksana rapat (pimpinan, bidang, sub bidang, kegiatan), tata laksana apel

(pimpinan apel, komandan apel, peserta apel, waktu dimulai dan selesai apel),

dan keamanan dan kenyamanan serta kebersihan gedung Bappeda Kabupaten

Sidoarjo.

d. Penerapan insentif berbasis kinerja (IBK). Bappeda, sebagai lembaga

perencana, menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk

rencana pembangunan dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan

melalui jalur yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan di

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Bappeda menjadi usaha

yang sangat penting, karena perencanaan yang berdaya guna dan behasil guna

sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya

aparaturnya.

e. Komitmen semua insan Bappeda untuk menjadikan lingkungan/organisasi

pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan

good governance dan akademisi yang memungkinkan merekrut talenta-talenta

terbaik untuk menjadi karyawan/karyawati Bappeda. Terbentuknya Bapeda

berkualitas akan menjadikan magnet untuk merekrut dan mempertahankan





talenta-talenta terbaik untuk mengembangkan karier dan berkontribusi di dunia

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu,

keberadaan Bappeda sebagai koordinator dan fasilitator baik perencanaan dan

pelaksanaan maupun penganggaran pembangunan akan diakui secara penuh

oleh pemerintah daerah, stakeholders dan public secara keseluruhan.

5. Kemampuan Menghadapi Perubahan Multi Dimensi ke Depan dalam

Menyusun Perencanaan dan Merumuskan KebIjakan Pembangunan

Struktur organisasi Bappeda saat ini telah mencapai bentuk yang optimal

dalam arti berdasarkan cakupan bidang tugas dan fungsinya sudah memenuhi

kriteria organisasi yang disyaratkan, yaitu tugas dan fungsi lebih terfokus,

ramping struktur dan kaya akan fungsi, sehingga akan tetap dipertahankan untuk

periode lima tahun ke depan. Keberadaan sekretariat dan enam bidang (Bidang

Data dan Pelaporan, Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah, Bidang

Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Aparatur,

Bidang Kesejateraan Masyarakat, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan)

telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian

dan evaluasi pembangunan secara utuh, walaupun membawa konsekuensi luas

dalam aspek SDM dan fasilitas.

Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal,

setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam

menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai

dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan.

Ke depan, pengembangan kelembagaan Bappeda ditekankan pada

peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan

efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas

ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana

dan prasarana di lembaga.

Anggaran berbasis kinerja adalah dasar dari pengembangan sistem

penganggaran masa depan. Sasaran dan indikator pencapaian hasil dari

program pembangunan perlu dipersiapkan secara jelas dan terukur serta

digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Alokasi anggaran

dari bidang lingkup Bappeda dan SKPD lain berbasis kepada kinerja masing-

masing yang mengarah kepada pencapaian cost effectiveness yang tinggi. Hal

ini untuk merespon pola anggaran berbasis kinerja dalam mekanisme

“blockfund”.





6. Pemantapan Komunikasi Publik dan Stakeholders tentang Produk-produk

Perencanaan dan Hasil-hasil Kajian Strategis Pembangunan

Kinerja, citra publik, dan kepuasan idealistik Bappeda sebagai lembaga

perencanaan sangat ditentukan oleh pemanfaatan produk perencanaan dan hasil

kajian startejik pembangunan serta dampak yang dihasilkannya. Bappeda baru

dapat dikatakan berhasil dalam mengemban misi institusionalnya bilamana

produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian stratejik pembangunan adalah

baik, rasional dan diterima serta bermanfaat bagi semua pihak dan berdampak

besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah Sidoarjo. Oleh karena itu,

Bappeda harus melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan

dan hasil kajian strategis pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya

hasil tetapi juga diketahui dan dimanfaatkan secara luas oleh stakeholders dan

publik.

Untuk itu, diseminasi dan sosialisasi produk perencanaan dan hasil kajian

strategik harus ditingkatkan melalui peragaan, komunikasi tatap muka, dan media

diseminasi lainnya. Peragaan merupakan kegiatan yang mendemonstrasikan

keunggulan produk perencanaan dan hasil kajian stratejik melalui

penyelenggaraan ruang pamer (show room) dan pameran pembangunan.

Sedangkan komunikasi tatap muka merupakan kegiatan yang memungkinkan

terjadinya dialog antara penyaji yang menyampaikan informasi dan khalayak

peserta (stakeholders dan publik).

7. Pemantapan Peran Bappeda selaku Motivator, Koordinator, Fasilitator,

Komunikator, Administrator, serta Think Tank Perencanaan dan

Pelaksanaan Pembangunan

Peran Bappeda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

perlu ditingkatkan seperti dijelaskan sebagai berikut :

a. Selaku Motivator, Bappeda diharapkan sebagai agen pembaharuan yang

ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah,

yang diorientasikan kepada perubahan kondisi masyarakat Sidoarjo yang

lebih maju. Dengan demikian Bappeda harus mampu menjadi motor

penggerak di daerah untuk menggunakan segala sumber daya yang tersedia

baik di lingkungan internal dan eksternal dalam menghasilkan produk-produk

perencanaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel.

b. Selaku Koordinator, perlu dipertegas dan diberdayakan tidak saja dalam

mengkoordinasikan perencanaan antar SOPD di tingkat kabupaten tetapi

juga penganggaran dan pelaksanaannya.





c. Selaku Fasilitator, Bappeda diharapkan menjalin kerjasama dengan seluruh

stakeholders baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi termasuk pihak

swasta.

d. Selaku Komunikator, Bappeda diharapkan secara aktif melakukan

sosialisasi tentang produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian stratejik

melalui berbagai media diseminasi.

e. Selaku Administrator, Bappeda diharapkan :

(1) terus meningkatkan kualitas pengelolaan tahapan/proses perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan;

(2) secara aktif menyusun dan menginformasikan sistem prosedur

pelaksanaan;

(3) peran aktif sebagai penyusun kebijakan dan pemantau pelaksanaan

pembangunan;dan

(4) peran aktif sebagai penyusun kebijakan pelaksanaan good governance

dalam pelaksanaan APBD dan APBN.

f. Bappeda diharapkan sebagai agen pembaharuan dan perubahan yang

ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah. Baik

kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah dan Karya Rencana

Tahunan, harus mampu berperan sebagai motivator penggerak untuk

memberdayakan segala sumber-sumber daya di lingkup Bappeda.





BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda

Sebagai suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan, visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang

ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini

yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin

dicapai.

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang

ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5

(lima) tahun yang akan datang. Visi harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita

layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah

maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek

kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan

mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Untuk itu Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai sebuah organisasi telah

merumuskan visi SKPD yang sejalan dengan visi Bupati terpilih dan menggambarkan

arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun visi tersebut adalah :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAERAH YANG SINERGIS,

PROPORSIONAL, KOMUNIKATIF DAN KONSISTEN”

Upaya mewujudkan perencanaan daerah yang Sinergis bermakna penguatan

sinergi antar pelaku (birokrasi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha) dalam relasi

tripartit yang saling mendukung, antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui

upaya penguatan koordinasi dan kesepahaman, antar dokumen perencanaan baik

jangka panjang, menengah maupun jangka pendek maupun dokumen pendukung

lainnya. Proporsional bermakna bahwa dalam perencanaan daerah sejalan dengan

tugas dan fungsi Bappeda dimana aspek perencanaan harus tetap dalam koridor aturan

main (rule of game), sesuai aturan dan sesuai proporsi masing-masing pihak yang

terlibat dalam perencanaan pembangunan serta secara berkelanjutan bagi penguatan





kapasitas perencana pembangunan daerah. Komunikatif bermakna bahwa produk

perencanaan menjadi bagian dari informasi kepada publik serta proses perencanaan

bersandar pada pola komunikasi yang seimbang. Konsisten bermakna bahwa desain

perencanaan menjadi panduan bagi seluruh stakeholder dalam pelaksanaan

pembangunan daerah, sehingga diperlukan komitmen dan konsistensi atas produk

rencana pembangunan agar dapat dilaksanakan sebagai skenario atas pemenuhan

kebutuhan pembangunan Kabupaten Sidoarjo dalam 5 tahun kedepan serta sebagai

sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terintegrasi.

Selanjutnya dari visi di atas, dirumuskanlah misi Bappeda sebagai rumusan

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi di atas.

Rumusan misi ini dimaksudkan untuk membantu lebih jelas penggambaran visi yang

ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Misi Bappeda Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sinergitas dan konsistensi perencanaan SKPD dengan

perencanaan Kabupaten yang ditunjang dengan kapasitas SDM perencana;

Upaya memperkuat kelembagaan perencanaan pembangunan daerah diperlukan

penguatan sinergi atas produk rencana dari SKPD dengan perencanaan

daerah/kabupaten sebagai suatu perencanaan yang terpadu serta komitmen semua

pihak untuk menjamin konsistensi perencanaan. Dalam hal ini juga perlu ditopang

dengan pengembangan kapasitas SDM perencana.

2. Mengoptimalkan fungsi rencana tata ruang sebagai skenario pembangunan

daerah yang berkelanjutan;

Pembangunan berkelanjutan merupakan isu sentral untuk menjamin fungsi rencana

tataruang sejalan dengan pelaksanaan/implementasi dengan mengeliminir atas

penyimpangan serta mendayagunakan fungsi keruangan secara optimal dan

konsisten dengan dukungan produk rencana yang selaras.

3. Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi sebagai dasar keberlanjutan

sistem perencanaan pembangunan daerah;

Peran penting Bappeda melalui Monev yang berkelanjutan terus berupaya

dimantapkan dengan dukungan kelembagaan yang sinergis dan proporsional. Dalam

konteks ini perlu dilakukan upaya membangun komunikasi yang selaras antar

elemen pelaku pembangunan daerah.





4. Mewujudkan data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang

berkualitas dan terintegrasi;

Pusat data menjadi kebutuhan yang mendukung bagi proses pembangunan secara

substantif dan tepat. System data yang terintegrasi serta berkualitas menjadi jaminan

bagi perencanaan pembangunan yang lebih baik serta menjadi bagian informasi bagi

public menyangkut perencanaan atas program, kegiatan berikut anggaran secara

transparan dan akuntabel..

5. Mengoptimalkan fungsi Litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan

pembangunan daerah.

Peran dan fungsi Penelitian dan Pengembangan sebagai penopang perumusan

kebijakan bagi pembangunan sangat strategis. Upaya penguatan kelembagaan

Litbang menjadi agenda utama Bappeda dalam 5 tahun kedepan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam upaya menjabarkan Visi dan Misi Bappeda, maka berikut dirumuskan

Tujuan dan Sasaran jangka menengah sebagai berikut:

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO. TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KENERJA

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

00

(1) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang konsisten dan sinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah/kabupaten

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Daerah

Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik

80% 85% 90% 95% 100%

Persentase desa/kel/kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai juknis

100% 100% 100% 100% 100%

(2) Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan

Meningkatnya disiplin, kapasitas, etos kerja pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Persentase kehadiran pegawai

90% 95% 100% 100% 100%

Pemahaman SDM perencana atas peraturan dan perumusan dokumen perencanaan

40% 50% 60% 70% 75%

Tingkat pemenuhan kualitas dan mutu layanan pegawai

80% 85% 90% 93% 95%





NO. TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KENERJA

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

MISI 2

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah

Meningkatnya fungsi rencana tata ruang sebagai skenario pembangunan daerah

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kebijakan/dokumen RTRW

20% 40% 60% 80% 100%

Misi 3

(1) Terwujudnya fungsi monev sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan

Meningkatnya fungsi monev sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan

Persentase kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan berdasar hasil Monev

20% 40% 60% 80% 100%

(2) Terselenggaranya tertib administrasi

perkantoran secara baik dan proporsional

Meningkatnya tertib administrasi perkantoran Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai/memenuhi syarat

Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu

85% 90% 90% 90% 90%

Persentase kegiatan yang diselesaikan tepat waktu

85% 90% 90% 90% 90%

Persentase penyerapan anggaran per tribulan

85% 90% 93% 94% 95%

Persentase sarana dan prasarana yang memadai/memenuhi syarat

30% 35% 45% 65% 80%

(2) Meningkatkan akses data dan informasi bagi kebutuhan perencanaan dan komunikasi dengan stakeholders

Menyediakan data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas

Persentase data hasil Pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu

85% 90% 93% 94% 95%

MISI 5

Mewujudkan fungsi Litbang Bappeda secara proporsinal dan optimal bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah

Mengoptimalkan peran Litbang dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Persentase dokumen kajian dan litbang yang ditindaklanjti sebagai rumusan kebijakan pembangunan daerah

40% 50% 60% 70% 75%

4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi

organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Berdasarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-

permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah

kebijakanpembangunan.

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk

dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) bagi

suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan

yang terjadi. Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang

dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sementara lingkungan





eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung

berpengaruh pada organisasi.

Kedua lingkungan ditelaah dengan menggunakan analisa SWOT (Strengths,

Weaknesses, Opportunities, and Threats) untuk mengidentifikasi faktor-faktor baik

internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan maupun eksternal yakni peluang dan

tantangan yang akan menjadi elemen strategi organisasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo

dalam proses pencapaian tujuan dalam bentuk Matrik IFAS/EFAS.

Kekuatan (Strengh), yaitu situasi dan kemampuan internal bersifat positif yang

memungkinkan Bappeda Kabupaten Sidoarjo memiliki keuntungan strategis dalam

mencapai visi dan misi meliputi :

1. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang sudah

disusun (RPJMD) serta dokumen lainnya seperti RTRW dan Renstra Bappeda

Propinsi Jawa Timur sebagai acuan dan upaya keterkaitan perencanaan.

2. SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan tinggi, sehingga mempunyai visi

ke depan dan berdedikasi tinggi dalam proses perencanaan.

3. Dukungan dari Kepala Daerah untuk pengembangan ke depan terhadap suatu

perencanaan pembangunan yang substantive dalam mendukung pencapaian visi,

misi dan tujuan pembangunan daerah.

4. Adanya suatu tekad/semangat membentuk team work dalam penguatan

kelembagaan dan kapasitas bagi perencanaan daerah;

5. Adanya dukungan anggaran dalam menunjang kegiatan perencanaan

pembangunan.

Kelemahan (Weaknesses) yaitu situasi dan ketidakmampuan internal yang

mengakibatkan Bappeda Kabupaten Sidoarjo tidak dapat atau gagal dalam mencapai

visi dan misi adalah :

1. Kurangnya staf yang terdidik secara fungsional dalam mengembangkan kreatifitas

dan ide perencanaan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang ingin dicapai serta

memformulasikan ke dalam kosep di masing-masing bidang sebagai tindak lanjut.

2. Kurang tersedianya data-data dan informasi yang sebagai pendukung dalam analisa

proses perencanaan baik pada Bappeda maupun digunakan instansi terkait.

3. Belum mantapnya mekanisme dan koordinasi perencanaan antara Bappeda dengan

SKPD dan legislatif daerah;

4. Bappeda belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP)

perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum





meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan

pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan

pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

5. Belum membudayakan transparansi (keterbukaan) dari dinas/instansi untuk

mengemukakan masalah–masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan

pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Peluang (Opportunities) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang

membantu Bappeda Kabupaten Sidoarjo :

1. Adanya lembaga asosiasi kabupaten/kota misalkan AKOPSI (sanitasi) dan lembaga

lain untuk mendukung implementasi atas program/kegiatan dari hasil perencanaan

daerah.

2. Kondisi geografis dan letak strategis Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan tumbuh

yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan ke depan dalam membangun

Kabupaten Sidoarjo sebagai kabupaten yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

3. Kerangka regulasi/peraturan perundang-undangan yang lebih sistematis dan terukur

keselarasan bagi perumusan perencanaan strategis dan perencanaan teknis.

4. Sistem perencanaan yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda untuk

berinisiatif, berkoordinasi dan menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

5. Meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab serta peran aktif dunia

usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan

kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

6. Meningkatnya prakasa dan peran aktif masyarakat termasuk mesyarakat mampu,

dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial/LSM dalam menyelenggarakan

pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

Tantangan (Threats) adalah unsur pada lingkungan eksternal yang dapat mempersulit

pencapaian tujuan.

1. Upaya pencapaian indikator-indikator MDGs yang akan berkaitan dengan strategi

bagi pencapainnya oleh Kabupaten Sidoarjo dimana sesuai yang diratifikasi

Pemerintah RI sampai tahun 2015.








kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan terutama bagi proses

pengendalian dalam implementasi hasil dokumen perencanaan daerah.

4. Ketidakstabilan politik dan APBN Indonesia yang berpengaruh terhadap

perencanaan dan penyaluran anggaran DAU untuk Kabupaten Sidoarjo.

5. Kompleksitas permasalahan di Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah hinterland Kota

Surabaya dengan bermacam karakteristik masyarakat dimana belum tersusun

dokumen KLHS.

6. Sistem perencanaan yang terdesentralisasi bisa berakibat euphoria jika tidak

ditangani oleh secara tepat, konsisiten dan proporsional.

Indentifikasi terhadap faktor internal dan eksternal seperti tersebut di atas masih

berupa analisis kualitatif sehingga belum terlihat posisi Bappeda secara akurat serta

komponen atau unsur mana dari SWOT tersebut yang lebih dominan dan berpengaruh

terhadap kinerja Bappeda.

Berikut ini disajikan matrik analisis SWOT, sebagai model penentuan alternatif

bagi pengembangan layanan berkaitan dengan aspek hasil telaah tersebut diatas.





Tabel IV.2

Matrik analisis SWOT berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda bagi Penentuan Alternatif Strategi (Sasaran: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Meningkatnya disiplin, kapasitas, etos kerja

pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Faktor

Eksternal

Faktor

Internal

Peluang:

Kerangka regulasi/peraturan perundang-undangan yang lebih sistematis dan terukur keselarasan bagi perumusan perencanaan strategis dan perencanaan teknis.

Sistem perencanaan yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda untuk berinisiatif, berkoordinasi dan menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Meningkatnya prakasa dan peran aktif masyarakat termasuk mesyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial/LSM dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

Tantangan:

Upaya pencapaian indikator-indikator MDGs yang akan berkaitan dengan strategi bagi pencapainnya oleh Kabupaten Sidoarjo dimana sesuai yang diratifikasi Pemerintah RI sampai tahun 2015.

Perubahan yang sering terjadi pada peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

Masih lemahnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar SKPD serta rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan terutama bagi proses pengendalian dalam implementasi hasil dokumen perencanaan daerah.

Kekuatan:

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang sudah disusun (RPJMD) serta dokumen lainnya seperti RTRW dan Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur sebagai acuan dan upaya keterkaitan perencanaan.

SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan tinggi, sehingga mempunyai visi ke depan dan berdedikasi tinggi dalam proses perencanaan.

Alternatif Strategi (SO):

1. Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan SKPD dan Daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan dengan prakarsa aktif stakeholders.

2. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui peningkatan sistem pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta profesionalisme aparatur.

3. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan

yang baik (good governance) pada semua tingkat lini pemerintahan dan pada semua kegiatan serta meningkatkan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif

Alternatif Strategi (ST):

1. Menselaraskan upaya pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah dengan isu global dan nasional, terutama indicator MDGs dimana tahun 2015 harus tercapai.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan. .

3. Mengembangkan budaya dan pola komunikasi secara proporsional serta setara dilingkup Pemkab Sidoarjo





Dukungan dari Kepala Daerah untuk pengembangan ke depan terhadap suatu perencanaan pembangunan yang substantive dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

Adanya suatu tekad/semangat membentuk team work dalam penguatan kelembagaan dan kapasitas bagi perencanaan daerah;

Adanya dukungan anggaran dalam menunjang kegiatan perencanaan pembangunan

dan bertanggung jawab.

Kelemahan:

- Kurangnya staf yang terdidik secara fungsional dalam mengembangkan kreatifitas dan ide dalam mengembangkan kreatifitas dan ide perencanaan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang ingin dicapai serta memformulasikan ke dalam kosep di masing-masing bidang sebagai tindak lanjut.

- Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan legislatif daerah;

- Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Bappeda dengan lembaga/dinas dan instansi lain.

Alternatif Strategi (WO):

1. Peningkatan daya dukung SDM dan sarana dan prasaran dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah.

2. Menata dan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik (prima) kepada masyarakat.

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan.

Alternatif Strategi (WT):

1. Pengembangan inisiatif dan kreatifitas perencanaan dengan meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi serta koordinasi lintas sektoral.





Tabel IV.3

Matrik analisis SWOT berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda bagi Penentuan Strategi (Sasaran: Meningkatnya fungsi rencana tata ruang sebagai skenario pembangunan daerah)

Faktor

Eksternal

Faktor

Internal

Peluang:

Kondisi geografis dan letak strategis Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan tumbuh yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan ke depan dalam membangun Kabupaten Sidoarjo sebagai kabupaten yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

Meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab serta peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Meningkatnya prakasa dan peran aktif masyarakat termasuk mesyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial/LSM dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

Tantangan:

Kompleksitas permasalahan di Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah hinterland Kota Surabaya dengan bermacam karakteristik masyarakat..

Sistem perencanaan yang terdesentralisasi bisa berakibat euphoria jika tidak ditangani oleh secara tepat, konsisten dan proporsional.

Kekuatan:


Adanya dukungan anggaran dalam menunjang kegiatan perencanaan pembangunan


1. Pengembangan perencanaan pembangunan

masterplan yang berkelanjutan bagi kawasan tumbuh

dan strategis dalam meningkatkan daya dukung

kawasan.

2. Mendorong peran swasta melalui program CSR

sebagai daya dukung dan daya ungkit bagi

pengembangan lingkungan yang terpadu dan

berkelanjutan.


1. Penataan dan pematangan perencanaan

social dan budaya untuk meningkatkan

daya saing dan kesejahteraan masyarakat.





Kelemahan:

- Belum tersedianya dokumen pendukung perencanaan lingkungan strategis (KLHS).

- Fungsi perencanaan kawasan (SSWP) yang belum optimal

Alternatif Strategi (WO):

1. Menyediakan dokumen KLHS untuk menopang

perencanaan dan pengembangan kawasan

2. Mendayagunakan potensi basis dan unggulan setiap

kawasan berdasar SSWP.

Alternatif Strategi (WT):

1. Mempersiapkan daya dukung kawasan

melalui sarana-prasarana untuk

pengembangan





Tabel IV.4

Matrik analisis SWOT berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda bagi Penentuan Strategi

(Sasaran: Meningkatnya fungsi monev sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan)

Faktor

Eksternal

Faktor

Internal

Peluang:


Sistem perencanaan dan movev yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda untuk berinisiatif, berkoordinasi, menampung atas aspirasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Model-model system monev yang berkembang dan dapat dipergunakan.

Perkembangan isu pembangunan berkelanjutan

Adanya lembaga asosiasi kabupaten/kota misalkan AKOPSI (sanitasi) dan lembaga lain untuk mendukung implementasi atas program/kegiatan dari hasil perencanaan daerah.

Tantangan:

Masih lemahnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar SKPD serta rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan terutama bagi proses pengendalian dalam implementasi hasil dokumen perencanaan daerah.

Dukungan sistem dan dokumen perencanaan yang baik sebagai dasar bagi pelaksanaan system monev yang baik

Kekuatan:

Penguatan fungsi Monev dilingkungan Bappeda secara lebih Substansi dengan dikembangkannya sitem METAL BESI.

SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan tinggi, sehingga masih mampu didayagunakan dalam proses perencanaan dan movev yang berkelanjutan.

Adanya suatu tekad/semangat membentuk team work dalam penguatan kelembagaan dan kapasitas bagi perencanaan daerah dan Movev yang berkelanjutan;


1. Mengembangkan system Monev METAL BESI secara lebih optimal serta instrument Monev dalam menunjang pelayanaan.

2. Perlunya daya dukung instrument Monev yang lebih operasional dan memadai untuk mengukur capaian indicator kinerja program/kegiatan


1. Penguatan unsur dan elemen

pelaksana Fungsi Monev lintas

sektoral

2. Penguatan lembaga Bappeda yang

kredibel, transparan dan

akuntabel yang ditopang dengan

tertib administrasi dan anggaran.





Kelemahan:

- Kurang tersedianya data-data dan informasi yang valid sebagai pendukung dalam analisa proses Monev yang baik pada Bappeda maupun instansi terkait.

- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

- Bappeda belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) bagi Monev pembangunan berkelanjutan.

Alternatif Pengembangan (WO):

1. Penyiapan SOP bagi Monev yang mendukung

perencanaan berkelanjutan sekaligus sebagai model

early warning system.

2. Optimalisasi pengelolaan data dan teknologi informasi

sebagai basis Monev perencanaan pembangunan.

Alternatif Pengembangan (WT):

1. Upaya perbaikan secara

berkelanjutan atas system Monev

terutama menyangkut lintas

sektoral.

2. Optimalisasi pengembangan dan

pemanfaatan e-Government.





Tabel IV.5

Matrik analisis SWOT berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda bagi Penentuan Strategi

(Sasaran: Meningkatkan layanan dan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah serta Dukungan bagi Perencanaan

yang Berkualitas)

Faktor

Eksternal

Faktor

Internal

Peluang:


Sistem perencanaan yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda untuk berinisiatif, berkoordinasi dan menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Dukungan lembaga eksternal bagi penyediaan data dan informasi.

Tantangan:

Masalah data dan informasi dari pihak eksternal yang tingkat validitasnya kurang memadai.

Perubahan kondisi masyarakat dan lingkungan yang cepat sehinga kesesuaian data dan informasi juga berubah;

Kekuatan:


SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan tinggi, sehingga mempunyai visi ke depan dan berdedikasi tinggi dalam proses perencanaan.



1. Optimalisasi pengelolaan data dan teknologi

informasi sebagai basis perencanaan pembangunan

daerah.

2. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan

mengawasi jalannya pemerintahan.

3. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan mutu

pelayanan publik melalui peningkatan akses dan

sebaran informasi.


1. Trianggulasi data dan informasi

secara berkala untuk menopang

validitas data dan informasi





Kelemahan:

- Dukungan sarana dan staf yang terdidik secara fungsional dalam mengembangkan pusat data dan informasi masih kurang.

- Kurang tersedianya data-data dan informasi yang valid sebagai pendukung dalam analisa proses perencanaan baik pada Bappeda maupun instansi terkait.

- Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan legislatif daerah;


- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan


1. Pengembangan sarana pendukung pusat data dan

kapasitas SDM pengelola data dan informasi.


1. Memperkuat jejaring data dengan

pihak eksternal serta upaya

kerjasama dalam membangun

pusat data dan informasi

pembangunan daerah.





Tabel IV.6

Matrik analisis SWOT berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda bagi Penentuan Strategi (Sasaran: Mengoptimalkan peran Litbang dalam proses perencanaan pembangunan daerah)

Faktor

Eksternal

Faktor

Internal

Peluang:

Adanya lembaga asosiasi kabupaten/kota misalkan AKOPSI (sanitasi) dan lembaga lain untuk mendukung perumusan kebijakan serta kerjasama atas program/kegiatan dari hasil perencanaan daerah.

Model R&D di sector swasta yang berperan optimal dan dapat dijadikan sebagai best practices.

Tantangan:

Perubahan lingkungan dan masyarakat yang membutuhkan kajian secara sistematis dan terencana bagi perumusan kebiijakan pembangunan berkelanjutan.

Kekuatan:


Kapasitas dan daya dukung kelembagaan bagi pengembangan fungsi Litbang


1. Penguatan kerjasama untuk mendukung dan

meningkatkan kapasitas Litbang dengan

mengadopsi model R&D di sektor swasta.


1. Optimalisasi peran Litbang bagi

perumusan kebijakan yang selalu

memperhatikan perubahan di

masyarakat dan isu-isu strategis

daerah.





Kelemahan:


- Belum berfungsinya Litbang secara optimal sesuai dengan Tugas dan Fungsi

- Bappeda belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP), penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan


1. Penguatan kelembagaan (aturan main) untuk

memfungsikan peran Litbang secara lebih optimal.

2. Kewenangan yang proporsional kepada Bidang

Litbang.


1. Pengembangan SOP dalam

kegiatan penelitian dan

pengembangan untuk memperkuat

peran dan fungsi Litbang dalam

perumususan kebijakan yang

strategis.





Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih

agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima)

tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan

sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan

mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-

strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa

mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Pilihan strategi berikut berkaitan dengan hasil matrik analisis SWOT, dimana sesuai

dengan kesepakatan maka kemudian dipilih dari beberapa alternative sesuai dengan

positioning Bappeda. Kemudian, mendasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

sebagaimana dimaktub diatas, maka runtutan sampai Strategi dan Kebijakan Bappeda

sebagaimana dalam tabel matrik berikut.





Tabel IV.7

Matrik Sinkronisasi dan Keselarasan

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI:

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAERAH YANG SINERGIS, PROPORSIONAL, KOMUNIKATIF DAN KONSISTEN”

MISI I : Mewujudkan sinergitas dan konsistensi perencanaan SKPD dengan perencanaan Kabupaten

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan kualitas

dokumen perencanaan

pembangunan SKPD

yang konsisten dan

sinergi dengan

dokumen perencanaan

pembangunan

daerah/kabupaten

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan pada level SKPD dan Kabupaten

Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan SKPD dan Daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan dengan prakarsa aktif stakeholders.

Meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui peningkatan sistem pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta profesionalisme aparatur

Pengembangan inisiatif dan kreatifitas perencanaan SKPD dengan meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi serta koordinasi lintas sektoral.

Sinkronisasi dan keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra &RPJM) serta dokumen jangka pendek (Renja dan RKPD) secara berkala dan berkelanjutan.

Pengembangan kapasitas SDM atas dan penyusunan pedoman peningkatan dan pengembangan mutu layanan

Peningkatan koordinasi lintas sektoral (antar SKPD dan daerah lain), pemahaman sesuai Tugas-Fungsi dan inisiatif pegawai di Bappeda.

2. Peningkatan kualitas

dan profesionalisme

SDM perencana

pembangunan

Meningkatnya disiplin, kapasitas, etos kerja pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Sidoarjo





MISI II : Mengoptimalkan fungsi rencana tata ruang sebagai skenario pembangunan daerah yang berkelanjutan;



1) Meningkatnya fungsi rencana tata ruang sebagai skenario pembangunan daerah dan,

Pengembangan perencanaan pembangunan masterplan yang berkelanjutan bagi kawasan tumbuh dan strategis dalam meningkatkan daya dukung kawasan.

Mendorong peran swasta melalui program CSR sebagai daya dukung dan daya ungkit bagi pengembangan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan.

Pengembangan perencanaan pembangunan masterplan yang berkelanjutan bagi kawasan tumbuh dan strategis dalam meningkatkan daya dukung kawasan.

Pemetaan dan kerjasama secara berkelanjutan dengan sektor swasta dalam program CSR sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat

2) Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kebijakan/dokumen tata ruang

Perencanaan tata ruang yang adaptif dengan memperhatikan fungsi ruang dan kawasan RTH.

Pengelolaan dan pengembangan kawasan dengan pedoman RTRW, RDTRK, Peraturan Zonasi dan KLHS konsisten.





MISI III: Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan

daerah;


(1) Terwujudnya fungsi monev sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan


Mengembangkan system Monev

METAL BESI secara lebih optimal

serta instrument Monev dalam

menunjang pelayanaan.

Optimalisasi pengelolaan data dan

teknologi informasi sebagai basis

Monev perencanaan pembangunan.

Meningkatkan kapasitas masyarakat

untuk berpartisipasi dalam proses

pembangunan dan mengawasi

jalannya pemerintahan.

Mengembangkan system Monev

METAL BESI secara lebih optimal

serta instrument Monev dalam

menunjang pelayanaan.

Meningkatkan pengelolaan data

dan teknologi informasi sebagai

basis Monev perencanaan

pembangunan.

Political will bagi peningkatkan

kapasitas masyarakat untuk

berpartisipasi dalam proses

pembangunan dan mengawasi

jalannya pemerintahan.

Ketersediaan sistem Monev yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perlunya daya dukung instrument

Monev yang lebih operasional dan

memadai untuk mengukur capaian

indicator kinerja program/kegiatan

Penyiapan SOP bagi Monev yang

mendukung perencanaan

berkelanjutan sekaligus sebagai

model early warning system.

Meningkatkan daya dukung

instrument Monev yang lebih

operasional dan memadai untuk

mengukur capaian indicator

kinerja program/kegiatan

Kegiatan Penyiapan SOP bagi

Monev yang mendukung

perencanaan berkelanjutan

sekaligus sebagai model early

warning system.





(2) Terselenggaranya tertib administrasi perkantoran secara baik dan proporsional

Meningkatnya tertib administrasi perkantoran serta Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai/memenuhi syarat

Penguatan lembaga Bappeda yang

kredibel, transparan dan akuntabel

yang ditopang dengan tertib

administrasi dan anggaran.

Meningkatkan pemahaman dan

tertib administrasi dan anggaran

Bappeda yang kredibel,

transparan dan akuntabel yang

ditopang dengan tertib

administrasi dan anggaran.

MISI IV: Mewujudkan data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terintegrasi;


(2) Data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas, komunikatif dan terintegrasi

Meningkatkan layanan dan

ketersediaan data dan informasi

pembangunan daerah

Optimalisasi pengelolaan data dan


perencanaan pembangunan daerah.

Meningkatkan transparansi,

partisipasi dan mutu pelayanan

publik melalui peningkatan akses

dan sebaran informasi.

Dukungan SDM dan anggaran

bagi pengelolaan data dan


perencanaan pembangunan

daerah.

Mendorong transparansi,

partisipasi dan mutu pelayanan

publik melalui peningkatan akses

dan sebaran informasi oleh publik

dengan stimulus

program/kegiatan.

(3) Meningkatkan akses data dan informasi bagi kebutuhan perencanaan dan komunikasi dengan stakeholders

Menyediakan data base dan

sistem informasi perencanaan

pembangunan yang berkualitas

Pengembangan sarana pendukung

dan akses pusat data serta

kapasitas SDM pengelola data dan

informasi.

Memperkuat jejaring data dengan

pihak eksternal serta upaya

kerjasama dalam membangun pusat

data dan informasi pembangunan

daerah.

Dukungan sarana pusat data bagi

pengelolaan data dan teknologi

informasi sebagai basis

perencanaan pembangunan

daerah.

Kerjasama dalam jejaring data

dengan pihak eksternal serta

upaya kerjasama dalam

membangun pusat data dan

informasi pembangunan daerah.





MISI V: Mengoptimalkan fungsi Litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan pembangunan daerah.


Mewujudkan fungsi Litbang Bappeda secara proporsinal dan optimal bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah

Mendukung ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan daerah

Penguatan kerjasama untuk

mendukung dan meningkatkan

kapasitas Litbang dengan

mengadopsi model R&D di sektor

swasta.

Penguatan kelembagaan (aturan

main) untuk memfungsikan peran

Litbang secara lebih optimal.

Kerjasama melalui kajian untuk

mendukung dan meningkatkan

kapasitas Litbang dengan

mengadopsi model R&D di sektor

swasta.

Mengoptimalkan peran Litbang dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Penguatan kelembagaan (aturan

main) melalui pemahaman dan

koordinasi untuk memfungsikan

peran Litbang secara lebih optimal

bagi perumusan kebijakan

pembangunan daerah.





BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dalam Renstra BAPPEDA 2010-2015 merupakan program prioritas RPJMD

Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA. Rencana program

prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum

dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk

setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas

ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BAPPEDA.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan

indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang

diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Untuk mencapai tujuan, sasaran berikut dengan strategi dan arah kebijakan yang

sudah disusun dan yang telah ditetapkan tersebut, maka rencana program yang akan

dilaksanakan oleh masing-masing bagian dan bidang di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam priode 5 ( lima ) tahun ke depan,

aspek program utama Bappeda sebagaimana tertuang didalam RPJMD antara lain:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah

6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

7. Program Pengembangan Perumahan

8. Program Perencanaan Tata Ruang

9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

10. Program Pengelolaan RTH

11. Program Penelitian dan Pengembangan

12. Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan hidup (Koordinasi

penilaian Kab/Kota Sehat)

13. Program Penataan,Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah





14. Program Pengembangan Data/Informasi

15. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

16. Program pemberdayaan komunitas perumahan

17. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Termasuk juga program lintas SKPD yang ditangani Bappeda bersama SKPD

terkait/teknis misalkan dengan Dinas PU Cipta Karya menyangkut Program Lingkungan

Sehat Perumahan, Program Pengembangan Perumahan. Dengan Dinas PU Pengairan,

Dinas Pertanian yakni Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya serta beberapa program diatas yang sifatnya lintas SKPD.

Sedangkan program penunjang / program rutin kesekretariatan adalah sebagai

berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Disiplin Pegawai

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.





Tabel V.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif


Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPD

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Peningkatan kualitas Dokumen perencanaan pembangunan yang konsisten dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan program atau kegiatan SKPD Ketersediaan dokumen perencanaan yang sinergi dan konsisten

Program perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

2 dok 1.652.598.000 2 430.602.020 2 222.378.260 1 182.363.198 2 648.241.494

Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah (Monev)

1 paket 1 932.971.043 1 830.212.170 1 1.094.179.189 1 1.220.219.282

Tersedianya dokumen pengendalian dan pelaporan APBN

0 1 179.417.508 1 88.951.304 1 109.417.919 1 114.395.558

Terselenggaranya musrenbang RKPD

1 paket 1 215.301.010 1 177.902.608 1 255.308.478 1 305.054.821

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Terpenuhinya data indikator ekonomi daerah (PDRB, IHK, ICOR,Indeks GINI dan Indeks Disparitas Wilayah, ILOR, tersusunnya update SE.1)

6 dok 725.000.000 5 427.013.670 4 263.888.868 4 328.253.757 5 457.582.231

Tersusunnya Analisa Ekonomi

1 paket 1 107.650.505 1 94.881.391 1 124.006.975 1 137.274.669





Kab. Sidoarjo sebagai dasar kebijakan pembangunan ekonomi

Tersusunnya dokumen masterplan pengembangan kawasan agropolitan

1 paket 1 179.417.508 1 148.252.173 1 182.363.198 1 190.659.263

Penyusunan dan evaluasi RAD Pengembangan ekonomi kreatif

1 paket 71.767.003 1 44.475.652 1 54.708.959 1 57.197.779

Tersusunnya Analisa Hasil Monev bidang ekonomi

1 paket 1 43.060.202 1 41.510.609 1 58.356.223 1 68.637.335

Tersusunnya masterplan pembangunan ekonomi daerah

2 dok 2 322.951.515 1 148.252.173 1 182.363.198 1 190.659.263

Tersusunnya dokumen rencana pengembangan cluster ekonomi

2 dok 143.534.007 2 118.601.739 2 182.363.198 2 190.659.263

Program perencanaan sosial dan budaya

Tersusunnya dokumen pengendalian masterplan pendidikan

1 dokumen

1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1,686,486,000

Tersusunnya dokumen pengendalian masterplan kesehatan

1 dokumen 1 50.000.000

Tersusunnya dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan

1 dokumen 1 dokumen 1 135.000.000 1 137.575.799 1 154.771.138 1 120.452.108

Tersusunnya dokumen IPM

1 dokumen 1 dokumen 1 90.000.000 1 90.135.868 1 99.852.347 1 76.651.341

Tersusunnya dokumen IPJ

1 dokumen 1 dokumen 1 80.000.000 1 80.647.882 1 89.867.113 1 69.351.214

Tersusunnya dokumen RAD pembangunan

0 1 dokumen





kepemudaan

Tersusunnya strategi percepatan pencapaian MDGs

0 1 dokumen 1 95.000.000 1 90.135.868 1 94.859.730 1 69.351.214

Tervalidasinya data keluarga miskin

1 dokumen 1 dokumen 1 379.519.445 1 292.005.110

Tersusunnya profil PNPM

1 dokumen 1 dokumen 1 70.000.000 1 75.903.889 1 89.867.113 1 73.001.278

Tersusunnya analisa struktur dan perencanaan tenaga kerja daerah

1 dokumen 1 dokumen 1 90.000.000 1 92.982.264 1 105.843.488 1 83.221.456

Tersusunnya Analisa Hasil Monev bidang kesramas

5 dokumen 5 dokumen 5 110.000.000 5 113.855.834 5 129.808.052 5 102.201.789

Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur

2 paket 3 paket 2 375.000.000 3 426.959.376 2 399.409.389 3 346.756.068

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Tersedianya dokumen kebijakan APBD

4 4 320.000.000 4 350.000.000 4 374.169.822 4 399.5293857 4 371.455.465

Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan

Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai/memenuhi syarat


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


70% 75% 578.222.000 80% 565.567.978 87% 612.156.375 88% 642.896.960 90% 696.664.956

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

Meningkatnya kapasitas BKPRD dan terbentuknya pedoman SOP

0% 415.000.000 2 200.000.000 1 96.145.880 1 94.082.911 1 94.622.383

Prosentase jumlah pegawai yang

35% 37% 450.000.000 38% 456.692.931 39% 470.414.553 40% 496.767.512





pembangunan daerah

dikirim mengikuti pelatihan

Meningkatnya kapasitas aparatur perencana desa

75 orang 75 140.000.000 75 144.218.820 75 150.532.657 75 160.858.051

Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase kehadiran pegawai

90% 90% 8.580.000 90% 8.600.000 90% 8.121.198 90% 8.190.169 92% 8.179.820

Persentase pegawai SKPD yang mengisi buku kendali keluar kantor pada jam kantor

75% 75% 80% 85% 90% 95%

Program pelayanan administrasi perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan perkantoran

100% 100% 771.750.000 100% 800.000.000 100% 772.351.809 100% 793.200.648 100% 851.052.531

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu

80% 80% 25.000.000 85% 27.500.000 90% 23.924.776 95% 30.789.436 100% 31.933.992


Meningkatnya fungsi rencana tata ruang sebagai skenario pembangunan daerah

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kebijakan/dokumen tata ruang Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kebijakan/dokumen tata ruang

Program

perencanaa

n tata ruang

Tersedianya SPM bidang tata ruang dan penyelenggaraannya

0 2.170.000.000 1 267.676.737 1 92.657.126

Tersedianya kebijakan penataan ruang air (Rencana zonasi wilayah perairan)

0 1 perda 177.595.568

Tersedianya kebijakan tata ruang rinci (RDTRK Sedati, Krian, Tulangan, Wonoayu, prambon, Krembung,

11 paket 3 2 443.988.921 2 366.626.582





Tanggulangin)

Zoning regulation SSWP I,II,III,IV

1 dokumen 3 1 488.387.813 1 403.289.240

Tersedianya dokumen teknis dan peraturan dalam pelaksanaan kebijakan fiscal untuk insentif dan disinsentif pengendalian pemanfaatan ruang

0 1 133.196.676

Perda RDTRK dan Zoning Regulation SSWP I,II,III,IV

0 5 perda 463.285.632

Tersusunnya analisa hasil monev rencana tata ruang

1 1 2 133.196.676 2 109.987.975 2 100.378.776 2 138.985.690

Tersedianya dokumen RDTRK kawasan gemopolis, kawasan pesisir, kawasan bandara, water front city, dan agropolitan perikanan dan pertanian

2 (gemopol

is dan water

front city)

549.939.873 1 (KKOP/Banda

ra Juand

a)

334.595.921 3 (kwsn

pesisir,agropol

i tan perikan an dan pertain

an)

741.257.011

Koordinasi, Intergrasi dan Sinkronisasi (KIS) Perencanaan Tata Ruang

Standarisasi18

RDTRK

500.000.000 Standarisasi % RZ

500.000.000

Program

pengemban

gan dan

pengelolaan

jaringan

irigasi,

rawa, dan

jaringan

pengairan

lainnya

Tersusunnya dikumen perencanaan jaringan irigasi

19 2 75.000.000 2 88.797.784 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000

Program

perencanaa

Terlaksananya koordinasi pembangunan

1 paket 1 paket 25.000.000 1 paket 117.055.988 1 paket 140.000.000 1 paket

100.831.767 1 paket 138.880.206





n

pembangun

an daerah

rawan

bencana

daerah rawan bencana

Tersusunnya dolumen pengendalian masterplan

1 dok 1 dok 50.000.000

Program

penataan

penguasaan

, pemilikan,

penggunaan

, dan

pemanfaata

n tanah

Tersedianya kebijakan pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang yang terintegrasi dengan administrasi pertanahan

1 1 372.422.248

Tersedianya neraca tanah persediaan dan pemeliharaan tanah (data pokok penentuan tanah per kecamatan)

1 9 1.062.660.171 9 1.088.236.470

Tersedianya dokumen teknis dan peraturan mengenai hubungan-hubungan antara orang-orang dengan bumi, air

0 1 241.830.327

Tersedianya peraturan mengenai pengelolaan tanah oloran (perbup)

0 1 94.458.682

Program

pengemban

gan

perumahan

Tersedianya kebijakan, regulasi, dan tersedianya koordinasi, sosialisasi, desiminasi, dan kerjasama bidang perumahan formal

0 1 paket 107.650.505 1 paket 148.252.173

Terfasilitasinya peningkatan kualitas, perumahan swadaya yang dapat menstimulasi

0 1 74.126.087





masyarakat MBR untukmenghuni rumah yang layak huni

Tersedianya peraturan pengembangan perumahan dan pemukiman di Kab. Sidoarjjo RP4D (Perbup)

0 1 35.883.502

Tersedianya data base perumahan dan pengembang serta fasum

0 4 paket 179.417.508 4 192.727.825 4 237.072.158 4 247.857.042

Tersedianya regulasi/kebijakan NSPK

0 3 88.951.304

Tersedianya kebijakan dan terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi wadah dan stimulasi penyediaan PSU untuk RSH dan Rusuna

0 1 71.767.003

Meningkatnya kapasitas para pemangku kepentingan di bidang perumahan swadaya dalam rangka melakukan pendampingan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

0 1 152.527.410

Terbentuknya Pokja PPPS (Program Percepatan Pembangunan Sanitasi)

0 1 71.767.003 1 59.300.869 1 72.945.279 1 76.263.705

Terbentuknya SSK (Strategi Sanitasi Kab. Sidoarjo)

0

Terfasilitasi advokasi dan penguatan

0 1 71.767.003 1 59.300.869 1 72.945.279 1 76.263.705





lkelembagaan SSK

Program

pengemban

gan kinerja

pengelolaan

persampaha

n

Tersusunnya masterplan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo

0 100 100.000.000

Tersusunnya masterplan pengelolaan limbah domestic di Kabupaten Sidoarjo

100 500.000.000

Pengemban

gan Wilayah

Strategis

dan Cepat

tumbuh

Tersusunnya dokumen Masterplan Jaringan Irigasi Kabupaten Sidoarjo Tahap II

100 500.000.000

Tersusunnya penataan ruang dan strategi bisnis kawasan Krian dan Taman Kabupaten sidoarjo

Program

perencanaa

n prasarana

wilayah dan

sumber

daya alam

Tersedianya dok pengendalian pemanfaatan SDA termasuk SDA bawah tanah, wilayah pesisir dan perairan

0 2 dok 358.835.016 1 118.601.739 1 145.890.559 1 190.659.263

Terwujudnya fungsi monev sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan


Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil monev program pembangunan

Program

pengendalia

n

pencemaran

dan

perusakan

lingkungan

hidup

Terkoordinasinya program-program yang mendukung terwujudnya kab/kota sehat

0 1 paket 68.576.750 1 187.902.790 1 75.897.244 1 192.883.674

Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)

100 650.000.000

Program

pengelolaan

RTH

Tersedianya masterplan dan kebijakan RTH serta terselenggaranya

1 paket 2 133.196.676 1 73.325.316 1 66.919.184 1 92.657.126





sosialisasi kebijakan

Data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terintegrasi

Tersedianya data base perencanaan pembangunan yang terintegrasi

Prosentase terbangunnya data base perencanaan pembangunan

Program

pengadaan

data pokok

peruntukan

tanah (per

kecamatan)

Tersedianya data peruntukan tanah per kecamatan berdasarkan tata ruang

0 5 465.527.810 5 472.293.409 5 483.660.653

Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat berdasarkan sistem informasi perencanaan pembangunan

Program

pengemban

gan

data/informa

si

Tersedianya dokumen RAD-PK SKPD

18 dok dari 53 dok

942.500.000 9 100.000.000 9 97.255.623 9 92.056.943 9 93.776.614

Tersedianya dokumen evaluasi RAD-PK

0 9 100.000.000 9 97.255.623 9 92.056.943 9 93.776.614

Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan desa

0% 20% 200.000.000 40% 340.394.680 10% 92.056.943 10% 93.776.614

Ter-updatenya data informasi situs Bappeda

65% 70% 20.000.000 72% 21.396.237 73% 23.014.236 75% 23.319.686

Tersusunnya dokumen hasil kajian/penelitian sebagai dasar perencanaan pembangunan

9 dok 6 300.000.000 6 291.766.868 7 276.170.828 7 281.329.843

Tersusunnya dokumen ringkasan eksekutif (jurnal penelitian)

1 dok 2 35.000.000 2 34.039.468 2 32.219.930 2 46.888.307

Tersusunnya dokumen jarlitbang

10 dok 10 250.000.000 15 291.766.868 15 276.170.828 15 281.329.843

Tersusunnya peta potensi ekonomi Kab. Sidoarjo

1 paket 1 60.000.000 1 58.353.374 1 55.234.166 1 56.265.969

Tersedianya data/informasi pembangunan

1 paket 1 175.000.000 1 194.511.246 1 184.113.886 1 210.997.382





BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel VI.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kabupaten Sidoarjo

NO Indikator Kinerja

Kabupaten (IKK)

Kondisi

Kinerja pada

awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode

RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Jumlah dokumen

perencanaan yang

dihasilkan

52 54 56 58 60 62 62

2 Pemanfaatan dokumen

perencanaan 52 54 56 58 60 62 62

3 Dokumen RTRW,

RDTRK,dan peraturan

zonasi

8 dokumen 5

dokumen

5

dokumen - - - -



Situs : www.bappekab .sidoarjokab.go.id — Email : [email protected]


BAB VII PENUTUP

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran secara operasional

dari RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 - 2015, maka sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Bappeda, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pola penjabaran

RENSTRA dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan

peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan, sasaran strategis dan

kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan

rangkaian bisnis proses yang saling berkesinambungan.

Revisi Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Bappeda dalam

Penyusunan Perencanaan Tahunan SKPD dan sebagai panduan dalam evaluasi Sistem

Akuntabililitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga dapat mewujudkan tata kelola

organisasi pemerintahan yang transparan, akuntabel serta efektif dan efisien sesuai denga

visi dan misi Bappeda dan tupoksi Bappeda sebagai koordinator perencanaan

pembangunan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini juga

termasuk dalam upaya Bappeda untuk merealisasikan RPJMD tahun 2010-2015 secara

lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dalam pelaksanaan program dan

kegiatan, masing–masing bagian/ bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya

organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian penyusunan Revisi Rencana Strategis ( RENSTRA ) BAPPEDA

Kabupaten Sidoarjo tahun 2010–2015 agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam

perencanaan maupun pelaksanaaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas

pelaksanaannya.

Sidoarjo, 2015

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

Ir. SULAKSONO Pembina Utama Muda

NIP. 19620129 198903 1 005



Situs : www.bappekab .sidoarjokab.go.id — Email : [email protected]


target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

Program Pengembangan

dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa,

dan jaringan pengairan

lainnya

1 Tersusunnya dokumen

perencanaan jaringan

irigasi

19 dokumen

(dari 29

dokumen)

2 75.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 Bid Kimpraswil

75.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

1 Tersedianya regulasi

pengembangan

kawasan khusus dan

penataan lingkungan

kumuh

1 dokumen

RP4D

325.000.000 1

Perbup

RP4D

100.000.000 Bid Kimpraswil

2 Terlaksananya fasilitasi

penataan lingkungan

permukiman kumuh

0 1 paket 200.000.000 Bid Kimpraswil

325.000.000 - - 100.000.000 200.000.000

1 Tersedianya SPM

bidang tata ruang dan

penyelenggaraannya

0 - - - - 1 paket 400.000.000 1 paket 100.000.000 Bid Kimpraswil

2 Tersedianya kebijakan

penataan ruang air

(Rencana zonasi

wilayah perairan)

0 - - 1 perda 200.000.000 - - - - - - Bid Kimpraswil


tata ruang rinci (RDTRK

Sedati, Krian,Tulangan,

Wonoayu, Prambon,

Krembung,Tanggulangin

)

11 paket 3 paket 300.000.000 2 paket 500.000.000 2 paket 500.000.000 - - - - Bid Kimpraswil

4 Zoning regulation SSWP

I,II,III,IV

1 dokumen 3 dok 1.570.000.000 1 550.000.000 1 550.000.000 - - - - Bid Kimpraswil

5 Tersedianya dokumen

teknis dan peraturan

dalam pelaksanaan

kebijakan fiskal untuk

insentif dan disinsentif

pengendalian

pemanfaatan ruang

0 - 250.000.000 1 150.000.000 - - - - - - Bid Kimpraswil

2

3

KetIndikator Kinerja Program

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2011 2012 2013 2014 2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No

Kondisi Kinerja

Baseline

(Tahun 2010)

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Jumlah

1

Program lingkungan

sehat perumahan

Program perencanaan

tata ruang

Jumlah

6 Perda RDTRK dan

Zoning regulation SSWP

I, II, III, IV, V

0 - - - - - - - - 5 Perda 500.000.000 Bid Kimpraswil

7 Tersusunnya Analisa

Hasil Monev rencana

tata ruang

1 dokumen 1 dok 50.000.000 2 dok 150.000.000 2 dok 150.000.000 2 dok 150.000.000 2 dok 150.000.000 Bid Kimpraswil


RDTRK kawasan

strategis (gemopolis,

kawasan pesisir,

kawasan bandara, water

front city, dan

agropolitan perikanan

- - - - - 2

dokume

n

(gemopo

lis dan

water

front

750.000.000 1 dok

(KKOP/B

andara

Juanda)

500.000.000 3 dok

(kawasan

pesisir,

agropolita

n

perikanan

dan

800.000.000 Bid Kimpraswil

2.170.000.000 1.550.000.000 1.950.000.000 1.050.000.000 1.550.000.000

Program Pelayanan

Adminsitrasi Perkantoran

1 Terpenuhinya

kebutuhan perkantoran

100% 100% 771.750.000 100% 800.000.000 100% 825.000.000 100% 850.000.000 100% 900.000.000 Sekretariat

771.750.000 800.000.000 825.000.000 850.000.000 900.000.000

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

1 Persentase sarana dan

prasarana yang

memadai / memenuhi

syarat

70% 75% 578.222.000 80% 600.000.000 87% 88% 650.000.000 90% 700.000.000 Sekretariat

578.222.000 600.000.000 - 650.000.000 700.000.000

1 Persentase kehadiran

pegawai

90% 90% 8.580.000 90% 8.600.000 90% 8.650.000 90% 8.700.000 92% 8.750.000 Sekretariat

2 Persentase pegawai

SKPD yang mengisi

buku kendali keluar

kantor pada jam kantor

75% 75% 80% 85% 90% 95% Sekretariat

8.580.000 8.600.000 8.650.000 8.700.000 8.750.000

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1 Persentase laporan

yang diselesaikan tepat

waktu

80% 80% 25.000.000 85% 27.500.000 90% 30.000.000 95% 32.500.000 100% 35.000.000 Sekretariat

25.000.000 27.500.000 30.000.000 32.500.000 35.000.000


RAD-PK SKPD

18 dokumen

dari 53

dokumen

9

dokume

n

9

dokume

n

100.000.000 9

dokume

n

100.000.000 9

dokume

n

100.000.000 9

dokumen

100.000.000 Bid Pemratur


evaluasi RAD-PK

0 9

dokume

n

65.000.000 9

dokume

n

100.000.000 9

dokume

n

100.000.000 9

dokume

n

100.000.000 9

dokumen

100.000.000 Bid Pemratur

3 Tersedianya sistem

informasi perencanaan

pembangunan desa

0% 0% - 20% 200.000.000 40% 350.000.000 10% 100.000.000 10% 100.000.000 Bid Pemratur

3

4

5

6

7

8

Jumlah

Jumlah

Program pengembangan

Data/informasi

Program perencanaan

tata ruang

Program peningkatan

disiplin aparatur

Jumlah

Jumlah

Jumlah

4 Ter-update-nya data

informasi situs Bappeda

65% 67% 35.000.000 70% 20.000.000 72% 22.000.000 73% 25.000.000 75% 27.000.000 Sekretariat


hasil kajian/penelitian

sebagai dasar

perencanaan

pembangunan

9 dokumen 5 dok 451.500.000 6 dok 600.000.000 6 dok 600.000.000 7 dok 700.000.000 7 dok 700.000.000 Bid Litbang


ringkasan eksekutif (

jurnal penelitian )



jarlitbang


8 Tersusunnya peta

potensi ekonomi Kab.

Sidoarjo

1 paket 1 paket 50.000.000 1 paket 60.000.000 1 paket 60.000.000 1 paket 60.000.000 1 paket 60.000.000 Ekonomi & SDA

9 Tersedianya data /

informasi pembangunan

1 paket 1 paket 175.000.000 1 paket 175.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 225.000.000 Stalap

942.500.000 1.540.000.000 1.767.000.000 1.620.000.000 1.662.000.000


teknis dan regulasi titik

koordinat garis

sempadan pantai

0 - - 4 paket 800.000.000 - - - - - - Bid Kimpraswil

2 Terkoordinasinya

penyelesaian masalah

perbatasan antar daerah

10% 5% 20.000.000 20% 150.000.000 20% 165.000.000 20% 180.000.000 20% 200.000.000 Bid Pemratur

20.000.000 950.000.000 165.000.000 180.000.000 200.000.000

Program perencanaan

pengembangan wilayah

strategis dan cepat

tumbuh

1 Tersusunnya kebijakan

makro pengembangan

infrastruktur

0 75.000.000 1 paket 500.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 100.000.000 Bid Kimpraswil

75.000.000 500.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000

1 Meningkatnya kapasitas

BKPRD dan

terbentuknya pedoman

SOP

0 2 Paket 200.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 Bid Kimpraswil

2 Prosentase jumlah

pegawai yang dikirim

mengikuti pelatihan

35% 36% 415.000.000 37% 450.000.000 38% 475.000.000 39% 500.000.000 40% 525.000.000 Sekretariat


aparatur perencana

desa

75 orang - 75

orang

140.000.000 75

orang

150.000.000 75

orang

160.000.000 75 orang 170.000.000 Bid Pemratur

415.000.000 790.000.000 725.000.000 760.000.000 795.000.000


perencanaan

pembangunan daerah

2 dok 2 dok 600.000.000 2

(RKPD

dan

perub

600.000.000 2 375.000.000 1 250.000.000 2 850.000.000 Stalap12

10

11

2012 : Penyusunan RKPD perubahan RPJPD 2013 :

Penyusunan RKPD dan evaluasi paruhwaktu

RPJMD 2014 : sama dg 2012 2015 : Penyusunan

Rancangan RPJMD 2016-2020 dan RKPD

Jumlah

Program peningkatan

kapasitas kelembagaan

perencanaan

pembangunan daerah


wilayah perbatasan

8

9

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Program perencanaan

pembangunan daerah


Data/informasi


evaluasi perencanaan

pembangunan daerah

(Monev)

1 paket 1 paket 735.000.000 1 paket 735.000.000 1 paket 735.000.000 1 paket 735.000.000 1 paket 735.000.000 Stalap


pengendalian dan

pelaporan APBN

0 1 dok 67.598.000 1 dok 125.000.000 1 dok 150.000.000 1 dok 150.000.000 1 dok 150.000.000 Stalap

4 Terselenggaranya

musrenbang RKPD

1 paket 1 paket 250.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 350.000.000 1 paket 400.000.000 Sekretariat

1.652.598.000 1.760.000.000 1.560.000.000 1.485.000.000 2.135.000.000

1 Terpenuhinya data

indikator ekonomi

daerah (PDRB, IHK,

ICOR,Indeks GINI dan

Indeks Disparitas

Wilayah, ILOR,

tersusunnya update

6 dokumen 3 dok 325.000.000 5 dok 595.000.000 4 dok 445.000.000 4 dok 450.000.000 5 dok 600.000.000 Ekonomi & SDA


Ekonomi Kab. Sidoarjo

sebagai dasar kebijakan

pembangunan ekonomi



masterplan

pengembangan

kawasan agropolitan

1 paket - - 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 Ekonomi & SDA

4 Penyusunan dan

evaluasi RAD

Pengembangan

ekonomi kreatif

0 1 paket 100.000.000 1 paket 75.000.000 1 paket 75.000.000 1 paket 75.000.000 Ekonomi & SDA


Hasil Monev bidang

ekonomi


6 Tersusunnya

masterplan

pembangunan ekonomi

2 dok 1 dok 200.000.000 2 dok 450.000.000 1 dok 250.000.000 1 dok 250.000.000 1 dok 250.000.000 Ekonomi & SDA


rencana pengembangan

cluster ekonomi

0 - - 2 dok 200.000.000 2 dok 200.000.000 2 dok 250.000.000 2 dok 250.000.000 Ekonomi & SDA

725.000.000 1.805.000.000 1.450.000.000 1.525.000.000 1.695.000.000


pengendalian

masterplan pendidikan

1 dok 1 dok 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.686.486.000 Bid Kesramas


pengendalian

masterplan kesehatan

1 dok 1 dok 50.000.000 Bid Kesramas

12

14

Jumlah

13

Jumlah

Program perencanaan

sosial budaya

Program perencanaan

pembangunan daerah

Program perencanaan

pembangunan ekonomi


strategi percepatan

penanggulangan

kemiskinan

1 dok 1 dok 225.000.000 135.000.000 145.000.000 155.000.000 165.000.000 Bid Kesramas


IPM

1 dok 1 dok 85.000.000 1 dok 90.000.000 1 dok 95.000.000 1 dok 100.000.000 1 dok 105.000.000 Bid Kesramas


IPJ



RAD pembangunan

kepemudaan

0 1 dok 75.000.000 Bid Kesramas

7 Tersusunnya strategi

percepatan pencapaian

MDGs

0 1 dok 95.000.000 1 dok 95.000.000 1 dok 95.000.000 1 dok 95.000.000 1 dok 95.000.000 Bid Kesramas

8 Tervalidasinya data

keluarga miskin

1 dok 1 dok 400.000.000 1 dok 400.000.000 1 dok 400.000.000 Bid Kesramas

9 Tersusunnya profil

PNPM


10 Tersusunnya analisa

struktur dan

perencanaan tenaga

kerja daerah



Hasil Monev bidang

kesramas


12 Terlaksananya

koordinasi perencanaan

bidang pemerintahan

dan aparatur

2 paket 3 paket 275.350.000 2 paket 375.000.000 3 paket 450.000.000 2 paket 400.000.000 3 paket 475.000.000 Bid Pemratur

1.472.350.000 1.145.000.000 1.618.000.000 1.216.000.000 3.375.486.000

Program perencanaan

pembangunan daerah

rawan bencana

1 Terlaksananya

koordinasi

pembangunan daerah

rawan bencana

1 paket 1 paket 25.000.000 1 paket 125.000.000 1 paket 140.000.000 1 paket 155.000.000 1 paket 170.000.000 Bid Pemratur

25.000.000 125.000.000 140.000.000 155.000.000 170.000.000

Program peningkatan

dan pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah


kebijakan APBD

4 4 320.000.000 4 350.000.000 4 375.000.000 4 400.000.000 4 400.000.000 Stalap

320.000.000 350.000.000 375.000.000 400.000.000 400.000.000

14

15

16

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Program perencanaan

sosial budaya


pemanfaatan ruang dan

pengendalian ruang

yang terintegrasi

dengan administrasi

pertanahan

1 - - - - 1 400.000.000 Bid Kimpraswil

2 Tersedianya neraca

tanah persediaan dan

pemeliharaan tanah

(data pokok

perkecamatan)

1 - - - - - - 9 paket 1.125.000.000 9 paket 1.125.000.000 Bid Kimpraswil


teknis dan peraturan

mengenai hubungan-

hubungan antara orang-

orang dengan bumi, air

0 - - - - - - - - 1 250.000.000 Bid Kimpraswil

5 Tersedianya peraturan

mengenai pengelolaan

tanah oloran (perbup)

0 - - - - - - 1 100.000.000 - - Bid Kimpraswil

- - 400.000.000 1.225.000.000 1.375.000.000

1 Tersedianya kebijakan,

regulasi, dan

tersediannya koordinasi,

sosialisasi, desiminasi,

dan kerjasama bidang

0 - - 1paket 150.000.000 1 250.000.000 - - - - Bid Kimpraswil

2 Terfasilitasinya

peningkatan kualitas

perumahan swadaya

yang dapat

menstimulasi

masyarakat MBR untuk

menghuni rumah yang

0 - - - - 1 125.000.000 - - - - Bid Kimpraswil

3 Tersedianya peraturan

pengembangan

perumahan dan

permukiman di

kabupaten Sidoarjo

0 - - 1 50.000.000 - - - - - - Bid Kimpraswil

4 Tersedianya data base

perumahan dan

pengembang serta

fasum

- - 4 paket 250.000.000 4 paket 325.000.000 4 paket 325.000.000 4 paket 325.000.000 Bid Kimpraswil

- 450.000.000 700.000.000 325.000.000 325.000.000

1 Tersedianya

regulasi/kebijakan NSPK

0 - - - - 1 150.000.000 - - - - Bid Kimpraswil

17

18

19 Program pemberdayaan

komunitas perumahan


perumahan

Jumlah

Program penataan

penguasaan, pemilikan,

penggunaan,

pemanfaatan tanah

Jumlah


dan terselenggaranya

koordinasi sosialisasi

wadah dan stimulasi

penyediaan PSU untuk

RSH dan Rusuna

0 - - 1 100.000.000 - - - - - - Bid Kimpraswil


para pemangku

kepentingan di bidang

perumahan swadaya

dalam rangka

melakukan

pendampingan

masyarakat dan

pemberdayaan

masyarakat

0 - - - - - - - - 1 paket 200.000.000 Bid Kimpraswil

4 Terbentuknya POKJA

PPSP(Program

Percepatan

Pembangunan Sanitasi)

0 - - 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 Bid Kimpraswil

5 Terbentuknya SSK

(Strategi Sanitasi Kab.

Sidoarjo)

0 - - Bid Kimpraswil

6 Terfasilitasi advokasi

dan penguatan

kelembagaan SSK

0 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 Bid Kimpraswil

- 300.000.000 350.000.000 200.000.000 400.000.000

1 Terciptanya masterplan

/ rencana induk

poengelolaan

manajemen sampah

metode 3R berbasis

kemasyarakatan dan

TPA sanitary landfill


2 Terciptanya kebijakan

pengelolaan sampah

metode 3R berbasis

kemasyarakatan


- - 300.000.000 200.000.000 -

Program pengelolaan

RTH

1 Tersedianya masterplan

dan kebijakan RTH

serta terselenggaranya

sosialisasi kebijakan

1 paket 2 paket 150.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 Bid Kimpraswil

- 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

20

21

19 Program pemberdayaan

komunitas perumahan

Jumlah

Jumlah

Jumlah


kinerja pengelolaan

persampahan

Program perencanaan

prasarana wilayah dan

sumber daya alam


pengendalian

pemanfaatan sumber

daya alam termasuk

sumber daya alam

bawah tanah, wilayah

pesisir dan perairan

0 - - 2 dok 500.000.000 1 dok 200.000.000 1 dok 200.000.000 1 dok 250.000.000 Bid Kimpraswil

dan ekonomi SDA

- 500.000.000 200.000.000 200.000.000 250.000.000

23 Program pengadaan

data pokok peruntukan

tanah (per kecamatan)

Program pembangunan

sistem informasi

pertanahan

1 Tersedianya data

peruntukan tanah per

kecamatan berdasarkan

tata ruang

0 - - - - 5 paket 500.000.000 5 paket 500.000.000 5 paket 500.000.000 Bid Kimpraswil

- - 500.000.000 500.000.000 500.000.000

24 Program Kerjasama

Pembangunan

1 Adanya fasilitasi

kerjasama dengan dunia

usaha/lembaga (CSR)

0 - - 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 Bid Pemratur

- 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Program pengendalian

pencemaran dan

perusakan lingkungan

hidup (Koordinasi

penilaian kab/kota sehat)

1 Terkoordinasinya

program-program yang

mendukung terwujudnya

kab/kota sehat

0 - - 1 paket 75.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 90.000.000 1 paket 250.000.000 Bid Kesramas

- 75.000.000 200.000.000 90.000.000 250.000.000

9.601.000.000 13.626.100.000 13.663.650.000 13.272.200.000 17.326.236.000

25

Jumlah

Jumlah

22

Jumlah

JUMLAH TOTAL

Jumlah

4.146.750

2012 : Penyusunan RKPD perubahan RPJPD 2013 :

Penyusunan RKPD dan evaluasi paruhwaktu

RPJMD 2014 : sama dg 2012 2015 : Penyusunan

Rancangan RPJMD 2016-2020 dan RKPD

Documents

REVISI DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2010-2015revisi dokumen rencana strategis (renstra) 2010-2015 bappeda kabupaten sidoarjo tahun 2015