Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2019
PAYAKUMBUH, JUNI 2019
WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR: (;,;- TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a . bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
merupakan penjabaran Perubahan RKPD Kota
Payakumbuh;
Mengingat
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Penetapan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan
Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah
Perkada tentang Perubahan RKPD ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan
huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota
Payakumbuh tentang Penetapan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2019.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421) ;
3 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817) ;
6 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322) ;
8 . Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya
Solok dan Payakumbuh;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 550) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 701);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
07 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun
2012 - 2032 )Lembaran Daerah Propinsi Sumatera
Barat Tahun 2012 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ;
18. Peraturan Gubemur Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2019;
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2
Tahun 2010 ten tang Urusan Pemerintah yang
Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3
Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
21 . Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2030
(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012
Nomor 1) ;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7
Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2012 Nomor 7) ;
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-
2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun
2018 Nomor 1) .
25 Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 42 Tahun
2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019
Nomor 42);
26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 57 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Payakumbuh Nomor 56 tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Payakumbuh Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 57) .
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Payakumbuh;
3 . Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4 . Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia;
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun
peningkatan indeks pembangunan manusia;
6 . Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
didalamnya, guna pemanfataan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah/daerah dalamjangka waktu tertentu;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya
disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang
membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan
Pembangunan;
I
8. Prmnglrnt Dacrah adalah Pcrangkat Daerah di
lingkungan Peme1intah Daerah Kota Payakumbuh ;
9 . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut
RPJPD Kota Payakumbuh adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
Tahun ;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2017-2022 , selanjutnya disingkat
RPJMD Tahun 2017-2022 adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5
(lima) Tahun;
11 . Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, selanjutnya
disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang
Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang
wilayah kota;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-
2022, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah,
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) Tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya
disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) Tahun;
14. Rencana Kerja Pera,,gkat Daerah selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
Tahun;
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir pe1iode perencanaan;
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang a kan dilaksanakan untuk mewujudkan visi ;
1 7. Tuj ua n adnlah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap
misi yung clirumuska n bersifat spesifik, realistis,
dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat
dicapai dalam periode yang direncanakan;
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari
suatu program atau keluaran yang diharapkan dari
suatu kegiatan ;
19. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program -
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah a tau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
( outpurj dalam rangka mencapai hasil ( outcome) suatu
program;
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai
alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program
atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran
(output) , hasil (outcome) , dampak ( impacrj ;
24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber
daya pembangunan agar hasil ( outcome) dapat
terwujud;
25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai
atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam
periode waktu tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam
satu program;
26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah
berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh
dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program;
27. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan inforrnasi,
baik tentang surnber daya yang diperlukan maupun
keluaran dan dampak yang tercantum di dalam
dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang
hendak dicapai dan tidak kaku.
BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2019 merupakan Perubahan Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
Tahun sebagai penjabaran Perubahan RKPD Kota
Payakumbuh Tahun 2019;
Pasal 3
(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota
(2)
(3)
Payakumbuh Tahun 2019 ditetapkan oleh Walikota
Payakumbuh.
Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan
kewenangan Perangkat Daerah.
Perangkat Daerah yang menyusun Peru bahan Renja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan;
2 . Dinas Kesehatan;
3 . Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4 . Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman;
5 . Dinas Sosial;
6 . Kantor Kesbangpol;
7 . Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan
Kebakaran;
8 . Sadan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Ditms Perhubungan ;
10. Dinas Lingkungan Hid up
11 . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;
13. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Komunikasi dan lnformatika;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Ketahanan Pangan;
21 . Sadan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah
24. Inspektorat;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Kecamatan Payakumbuh Utara;
28. Kecamatan Payakumbuh Barat;
29. Kecamatan Payakumbuh Timur;
30. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
31. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.
Pasal 4
Peru bahan Renja Perangkat Daerah harus memuat
evaluasi Renja Tahun sebelumnya sampai triwulan II
tahun berjalan, perubahan terhadap program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif
Pasal 5
Sistimatika dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah
tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
sekurang- kurangnya terdiri dari :
a . pendahuluan;
b . hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
c. perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
d . penutup
Pasal 6
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2018 harus mempedomani dan
mengacu pada :
a . RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
b . Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
c. RTRW Kota Payakumbuh;
d . Hasil Evaluasi tahun n - 1 dan evaluasi sampai
triwulan II tahun berjalan.
Pasal 7
Penetapan Peru bahan Renja Perangkat Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2018 bertujuan untuk :
a . Menyesuaikan perencanaan teknis Perangkat Daerah
untuk 1 (satu) tahun berjalan;
b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas
pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar
fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
BAB Ill
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8
( 1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian
dan evaluasi kebijakan Perubahan Renja Perangkat
Daerah
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan
evaluasi perubahan perencanaan kerja Perangkat
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 sebagaimana
dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan.
BABIV
KETENTUANPENUTUP
Pasal 9
Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam
lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan W alikota
Inl.
Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal \~ A°i\l-~\:\) ~ 2019
Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal \ ~ A<>,~~~) 2019
RIZAFALEPI
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,
~ ~-~_--r __ _.-/
RIDAANANDA
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR (;\""
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan
karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2019 dapat terlaksana dan
menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Kantor Camat Payakumbuh
Utara selama satu tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
Tahun 2017-2022.
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun
2019 dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan
fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi yang ada di OPD sehingga
memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance.
Namun demikian disadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus
ditingkatkan dalam upaya menyusun perubahan rencana kerja OPD tahun 2019. Akhir kata,
semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk
penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kegiatan (RKA) OPD Kecamatan Payakumbuh Utara
Tahun 2019.
Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan
kontribusi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payakumbuh
Utara tahun 2019.
Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan,
bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renja Kantor Camat Payakumbuh Utara Kota
Payakumbuh Tahun 2019, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan
pembangunan di Kota Payakumbuh pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Kantor
Camat Payakumbuh Utara di masa yang akan datang.
Payakumbuh, Juni 2019
CAMAT PAYAKUMBUH UTARA,
NURDAL, S.Sos NIP. 19611005 198602 1 003
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................ iv
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum ....................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA KEC. PAYAKUMBUH
UTARA TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2018 ........................ 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan
Payakumbuh Utara Tahun 2019 sampai dengan Bulan Juni 2019
dan Capaian Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara ................................. 6
2.2 Analisis Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara ................................... 21
2.2.1 Gambaran Umum Kecamatan Payakumbuh Utara ...................... 12
2.2.2 Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat
Payakumbuh Utara ..................................................................... 14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Payakumbuh Utara ................................................................................... 16
2.4. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................................. 18
BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN ........................................ 20
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .......................................................... 20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................................................... 21
3.3. Program dan Kegiatan ................................................................................ 22
BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 27
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Utara
Tahun 2019 sampai dengan Bulan Juni 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara ............................................................................................. 6
Tabel 2.2. Kinerja Pelayanan Kantor Camat Payakumbuh Utara ........................................ 15 Tabel 2.3. Persandingan Daftar Prioritas Hasil Musrembang Kecamatan 2018 dengan Rancangan Renja OPD Tahun 2019 ......................... 29 Tabel 3.1. Persandingan Antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kota Dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2019 ................................................................... 20 Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Payakumbuh Utara ............................. 22 .
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara ...................................... 13 Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Utara ..................... 14
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sistem perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Rencana pembangunan
pemerintah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Perangkat Daerah Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan
Kerja Perangkat Daerah Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD).
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan
untuk periode 20 (dua puluh tahun) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima tahun) tahun. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah Strategis (Renstra-SKPD) adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan
Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat
daerah untuk periode 1 (satu tahun).
Renja SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah serta berpedoman pada RPJM daerah dan bersifit indikatif. Penyusunan Renja-
SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKP, memuat kebijakan,
program,dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kegiatan (RKA)
Perangkat Daerah. RKA Perangkat daerah merupakan dokumen yang berisikan rencana
kegiatan dan belanja untuk mencapai tujuan pembangunan pemerintah daerah. Penyusunan
RKA berguna untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
pemerintah daerah.
2
Proses penyusunan Renja SKPD menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusuan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah terdiri dari tiga tahap yaitu tahap persipan penyusunan, tahap
penyusunan, dan tahap penetapan renja. Tahap persiapan meliputi pembentukan tim
penyusunan RKPD dan Renja, Orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan
agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Tahap penyusunan merupakan tahap
awal penyusunan renja SKPD sebelum dilakukan penetapan renja.
Kantor Camat Payakumbuh Utara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh. Kantor Camat Payakumbuh Utara menyusun Renja
SKPD Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2019 untuk mewujudkan tujuan Pembangunan
Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah
Payakumbuh Tahun 2017-2022.
1.2. Landasan Hukum
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rupublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Rupublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Rupublik Indonesia nomor 5679);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
e. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);
3
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-
2025;
i. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
j. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 01);
k. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 07);
l. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2012 –
2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 4);
m. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016
Nomor 17);
n. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9);
o. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 56);
4
p. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111);
q. Surat Edaran Walikota Payakumbuh Nomor : 065/29/SE/WK-PYK/2019 tentang
tanggal 14 Juni 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana kerja
Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2019;
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Utara Pemerintah
Kota Payakumbuh Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya selama periode 1 (satu) tahun.
Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Utara
Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2019 adalah :
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat,
tepat sasaran dan berkesinambungan; dan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan
pembangunan daerah;
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematikan penulisan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Utara adalah
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN,
Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan
Renja Kecamatan Payakumbuh Utara, maksud dan tujuan penyusunan Renja
Kecamatan Payakumbuh Utara, dan sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Payakumbuh Utara
Tahun 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 dan Capain Renstra
Kecamatan Payakumbuh Utara
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
5
2.4. Penelahaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak
lanjut.
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN
BULAN MEI 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh
Utara Tahun 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 dan Capaian Renstra
Kecamatan Payakumbuh Utara
Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja OPD dimaksudkan untuk
mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai
dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam
pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan apakah program dan
kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk
direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada
pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok
ukur yang ditetapkan sampai dengan bulan Mei 2019. Oleh karena itu dalam
perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus
ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Payakumbuh Utara
Tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 dapat dilihat pada Tabel Evaluasi
Pelaksanaan Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2019 sampai dengan bulan
Mei 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara (Tabel 2.1).
Perangkat Daerah : KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
6 7 8 9 10 11
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
IProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran
Nilai IKM
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah benda pos dan buku cek yang dibeli
100 41.110.000 20 8.202.000 100 8.222.000 48,71 4.005.000 48,71 48,71 68,66 68,66
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayar
100 303.488.000 13 40.644.409 100 67.488.000 25,26 17.046.276 25,26 25,26 38,65 38,65
3Penyediaan Jasa Pemeliharaan&Perizinan Kendaraan Dinas / operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya
100 30.000.000 16 4.910.100 100 4.626.000 9,62 444.900 9,62 9,62 25,98 25,98
4 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayar jasanya
100 1.640.397.500 19 305.503.600 100 333.992.000 25,24 84.315.000 25,24 25,24 43,87 43,87
5 Penyediaan Jasa kebersihan kantorJumlah jenis peralatan kebersihan yang dibeli
100 259.916.500 11 27.325.000 100 2.343.700 96,57 2.263.200 96,57 96,57 107,08 107,08
6Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 100 47.000.000 18 8.679.900 100 9.400.000 31,16 2.929.000 31,16 31,16 49,63 49,63
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK yang dibeli 100 216.960.000 20 43.370.020 100 43.989.450 65,99 29.026.550 65,99 65,99 85,98 85,98
8Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang yang dicetak, digandakan daan dan dijilid
100 175.000.000 20 34.940.945 100 35.000.000 33,89 11.862.300 33,89 33,89 53,86 53,86
9Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli
100 26.411.500 20 5.282.300 100 6.642.130 58,81 3.906.550 58,81 58,81 78,81 78,81
10Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU-an
Jumlah jenis surat kabar yang disediakan
100 134.998.500 19 26.151.000 100 38.860.800 23,25 9.035.550 23,25 23,25 42,62 42,62
11 Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah porsi Makanan dan snack yang disediakan
100 367.575.000 20 71.873.950 100 72.415.000 41,47 30.028.350 41,47 41,47 61,02 61,02
12Rakor dan Konsultasi dalam / Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan 100 870.650.000 21 183.629.500 100 120.601.200 59,19 71.380.949 59,19 59,19 80,28 80,28
13Penyediaan Tenaga Adm dan teknis perkantoran
Jumlah THL yang dibayar jasanya 100 965.450.490 21 204.065.048 100 205.226.000 35,99 73.853.584 35,99 35,99 57,12 57,12
IIProgram peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Nilai IKM
14 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah bangunan kantor yang dibangun 100 6.567.455.000 8 556.790.706 100 3.150.000.000 0,24 7.624.450 0,24 0,24 8,72 8,72
15Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan
100 915.529.100 16 148.409.000 100 153.682.600 30,85 47.406.200 30,85 30,85 47,06 47,06
16Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
100 4.600.000 15 676.000 100 920.000 31,30 288.000 31,30 31,30 46,00 46,00
17Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Jumlah gedung yang direhab 100 1.000.000.000 - - 100 244.750.000 - - - - - -
18 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jumlah tanah yang diadakan 100 811.327.000 51 416.610.750 100 447.601.100 - - - - 51,35 51,35
IIIProgram peningkatan disiplin aparatur
19Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang disediakan 100 141.750.000 19 26.550.000 100 31.500.000 99,00 31.185.000 99,00 99,00 117,73 117,73
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2019 KOTA PAYAKUMBUH
NOUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (
Outcome ) / Kegiatan ( Output )
4 52 3
Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2019
1
Target Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2022
(akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun 2018
Capaian Target Renstra s/d Bulan Mei 2019
12 13
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2019
Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat Capaian
Kinerja
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
6 7 8 9 10 11
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
NOUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (
Outcome ) / Kegiatan ( Output )
4 52 3
Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2019
1
Target Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2022
(akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun 2018
Capaian Target Renstra s/d Bulan Mei 2019
12 13
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2019
Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat Capaian
Kinerja
V
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
Nilai Evaluasi AKIP
21Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan pemerintah yang disusun
100 7.000.000 20 1.399.600 100 1.488.000 26,08 388.000 26,08 26,08 46,07 46,07
22Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah laporan pemerintah yang disusun
100 7.000.000 20 1.400.000 100 1.488.000 26,08 388.000 26,08 26,08 46,08 46,08
VIProgram Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
23Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Jumlah kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan yang dibina
100 2.001.320.700 33 654.996.650 100 557.218.575 62,79 349.868.750 62,79 62,79 95,52 95,52
24Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi ASN kec dan kel
100 7.570.000 - - 100 7.570.000 - - - - - -
25 Pembinaan Kegiatan KemasyarakatanJumlah kelompok kerja kelurahan yang dibina
100 283.784.000 20 56.745.400 100 81.556.000 1,98 1.617.000 1,98 1,98 21,98 21,98
VIIProgram Peningkatan kualitas hidup beragama
Persentase kehadiran peserta musrenbang
26 Peningkatan Kehidupan BeragamaJumlah santri yang diberi pendidikan
100 620.129.750 18 113.470.250 100 83.393.950 16,47 13.734.250 16,47 16,47 34,77 34,77
IXProgram Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Persentase kehadiran peserta musrenbang
27Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa
Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan/kelurahan yang dilaksanakan
100 687.170.000 20 136.471.370 100 126.875.550 71,06 90.157.250 71,06 71,06 90,92 90,92
IXProgram Peningkatan Ketertiban kewilayahan
Persentase kehadiran peserta musrenbang
28Penyuluhan Pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba
Jumlah penyelenggaraan sosialisasi anti narkoba 100 22.381.250 20 4.434.000 100 4.735.590 - - - - 19,81 19,81
VIIIProgram Penyelenggaraan Kewilayahan
Nilai IKM
29Penyelenggaraan Pelayanan Adm terpadu Kecamatan ( PATEN )
Jenis pelayanan perizinan dan rekomendasi Paten yang dilaksanakan 100 71.910.000 20 14.478.800 100 7.960.000 - - - - 20,13 20,13
30Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Tongah Koto
Terselenggaranya operasional kelurahan 100 650.000.000 20 129.771.537 100 121.360.455 50,13 60.836.096 50,13 50,13 70,09 70,09
31Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Kociak kubu Tapak Rajo
Terselenggaranya operasional kelurahan 100 650.000.000 20 128.279.726 100 130.000.000 31,40 40.814.896 31,40 31,40 51,13 51,13
32Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai
Terselenggaranya operasional kelurahan 100 650.000.000 20 129.941.052 100 112.467.500 39,41 44.323.950 39,41 39,41 59,40 59,40
33Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tigo Koto Diate
Terselenggaranya operasional kelurahan 100 650.000.000 20 129.663.508 100 130.000.000 47,09 61.214.994 47,09 47,09 67,04 67,04
34Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Napar
Terselenggaranya operasional kelurahan
100 335.000.000 20 65.754.486 100 72.000.000 57,17 41.159.554 57,17 57,17 76,79 76,79
35Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Taratak Padang Kampuang
Terselenggaranya operasional kelurahan 100 650.000.000 19 126.405.296 100 114.933.310 39,19 45.038.196 39,19 39,19 58,63 58,63
Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
6 7 8 9 10 11
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
NOUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (
Outcome ) / Kegiatan ( Output )
4 52 3
Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2019
1
Target Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2022
(akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun 2018
Capaian Target Renstra s/d Bulan Mei 2019
12 13
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2019
Realisasi Kinerja RenjaRealisasi Tingkat Capaian
Kinerja
36Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ompang Tanah Sirah
Terselenggaranya operasional kelurahan 100 650.000.000 20 129.837.496 100 121.815.020 47,75 58.166.146 47,75 47,75 67,72 67,72
37Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tigo Koto Dibaruah
Terselenggaranya operasional kelurahan 100 650.000.000 20 128.026.649 100 126.808.750 40,78 51.713.894 40,78 40,78 60,48 60,48
38Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ikua Koto Dibalai
Terselenggaranya operasional kelurahan 100 650.000.000 20 129.502.872 100 115.897.425 34,57 40.068.846 34,57 34,57 54,50 54,50
39Koordinasi dan Sosialisasi keamanan, ketentraman dan ketertiban
Terselenggaranya operasional kelurahan 100 119.770.000 19 22.510.850 100 17.877.490 34,93 6.245.500 34,93 34,93 53,73 53,73
100 23.882.654.290 17,7 4.216.703.770 100 6.912.705.595 19,27 1.332.336.181 19,27 19,27 23,23 23,23 JUMLAH
10
2.2. Analisis Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara
2.2.1 Gambaran Umum Kecamatan Payakumbuh Utara
Kecamatan Payakumbuh Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Payakumbuh Nomor 05 tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan diLingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah, pasal 3 ayat 1(f) menyebutkan bahwa Kecamatan Payakumbuh
Utara merupakan Kecamatan Tipe A yang berada di Kota Payakumbuh.
Peran Kecamatan Payakumbuh Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja
Kecamatan adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Menggordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan perda dan peraturan walikota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kota yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan peraturan undang-undang.
Kecamatan Payakumbuh Utara didukung oleh perangkat daerah sebagai unsur
organisasi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Susunan Organisasi Kecamatan
Payakumbuh Utara berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja
Kecamatan adalah sebagai berikut :
1. Camat;
2. Sekretaris Camat;
3. Seksi Pemerintahan & Trantibum;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Ekonomi Pembanguan;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
11
7. Sub Bagian Umum & Kepegawaian
8. Sub Bagian Program & Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
OPD Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri dari satu camat, satu sekretaris, 4
(empat) kasi, dan 2 sub bagian di bawah sekretariat. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan
Payakumbuh Utara dapat dilihat pada bagan berikut ini
: Bagan 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara
Camat dibantu oleh lurah dalam pelaksanakan tugas dan fungsi. Kecamatan
Payakumbuh Utara memiliki 9 kelurahan, yaitu :
1. Kelurahan Balai Tongah Koto
2. Kelurahan Taratak Padang Kampuang
3. Kelurahan Kotokociak Kubu Tapak Rajo
4. Kelurahan Napar
5. Kelurahan Kapalo Koto Dibalai
6. Kelurahan Tigo Koto Diate
Sekretaris Camat
Sub. Bagian Umum &
Kepegawaian
Kelompok Jabatan
Fungsional
Sub. Bagian Program & Keuangan
Seksi Ekonomi Pembangunan
Seksi Kesejahteraan
Sosial
Seksi Pemerintahan
Seksi Ketentraman & Ketertiban
Umum
CAMAT
Seksi Pemberdayan Masyarakat
12
7. Kelurahan Tigo Koto Dibaruah
8. Kelurahan Ikua Koto Dibalai
9. Kelurahan Ompang Tanah Sirah
Masing-masing kelurahan di atas dipimpin oleh satu lurah, satu sekretaris lurah, dan tiga
kasi. Struktur organisasi Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Utara dapat dilihat pada bagan
berikut ini :
Bagan 2.2. Struktur Organisasi Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Utara
2.2.2. Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Payakumbuh Utara
Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara diukur dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang mana telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Payakumbuh
Utara Tahun 2017-2022. Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
Seksi Kesejahteraan Sosial & Ekonomi
Pembanguan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Pemerintahan & Trantibum
Sekretaris Lurah
LURAH
13
Tabel 2.2. Kinerja Pelayanan Kantor Camat Payakumbuh Utara
No Indikator (SPM/IKK/IKU) Satuan Realisasi Capaian
2018
Proyeksi
2019 2020 2021 2022
1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 87,75 88 89 90 91
2 Nilai Evaluasi AKIP Nilai A A A A AA
3 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif % 100 100 100 100 100
14
Tabel 2.2 menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kantor Camat Payakumbuh Utara
diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM), Nilai Evaluasi AKIP, Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Payakumbuh
Utara
Kantor Camat Payakumbuh Utara memilki fungsi sebagai pelayanan dan
pengkoordinasian dengan instansi terkait. Kantor Camat Payakumbuh Utara memiliki fungsi
pelayanan, yaitu Kantor Camat Payakumbuh Utara memberikan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara. Kantor Camat memiliki fungsi
pengkoordinasian dengan instansi terkait, yaitu Kantor Camat Payakumbuh Utara
mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara
dan mengkoordinasikan dengan instansi yang terkait dengan permasalahan tersebut.
Kinerja pelayanan Kantor Camat Payakumbuh Utara sudah berada pada level sangat
baik berdasarkan indikator kinerja yang telah diurai di atas. Namun hal kritis yang menjadi
permasalahan dalam pelayanan adalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
kualitas SDM.
Permasalahan kekurangan SDM adalah kekurangan jumlah PNS dalam melaksanakan
tugas. Di Kantor Camat Payakumbuh Utara memiliki 5 (lima) bidang dan 2 (dua) kasubag.
Masing-masing kasi dan kasubag umum & kepegawaian tidak memiliki staf dalam
pelaksanaan tugasnya. Bidang Pelayanan Masyarakat Terpadu (PATEN) memanfaatkan
Tenaga Harian Lepas (THL) yang berjumlah tiga (tiga) orang. Jumlah ini kurang maksimal
untuk memberikan layanan yang maksimal. Permasalahan kualitas SDM adalah masih
banyaknya kasi yang belum memahami tupoksi, sehingga kualitas kerja belum maksimal.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
OPD adalah :
1. Kekurangan SDM untuk memberikan pelayanan;
2. Kualitas SDM belum optimal;
3. Pada umumnya aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam musrenbang bukan
berdasarkan prioritas kebutuhan pembangunan daerah, sehingga tidak bisa
diakomodir.
Permasalahan dan hambatan yang dimiliki oleh Kantor Camat Payakumbuh Utara
berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program
nasional/internasional seperti SPM dan SDGs (Sustanable Development Goals). Misi kepala
Daerah Kota Payakumbuh untu Tahun 2017-2022 yang sesuai dengan tugas dan fungsi
Kantor Camat Payakumbuh Utara adalah menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik
15
dan bersih. Misi ini bisa tercapai jika jumlah SDM PNS Kantor Camat Payakumbuh Utara
mencukupi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kualitas PNS
mempengaruhi pencapaian misi kepala daerah. Semakin baik kulaitas PNS maka semakin
baik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Aspirasi masyarakat yang tidak
berdasarkan prioritas kebutuhan pembangunan dapat menghambat terwujudnya
pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
SDGs (Sustanable Development Goals) adalah sebuah program pembangunan
berkelanjutan yang mana didalmnya terdapat 17 tujuan dan 169 target terukur dengan
tenggat waktu yang ditentukan. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang
bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Tujuan SDGs adalah yang dikutip
dari Depkes Litbang RI :
1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong
pertanian yang berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan disegala usia
4. Menjamin pendidikan yang inklusif
5. Menjamin kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitiasi berkelanjutan
7. Menjamin akses energi yang terjangkau
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara
11. Menjadikan kota dan pemukiman yang aman dan inklusif
12. Menjamin pola konsumsi dan produksi berkelanjutan
13. Mengambil tindakan segera atas perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara
berkelnjutan
15. Melindungi dan memperbaharui segala ekosistem darat
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan,
menyediakan akses keadilan, serta membangun institusi efektif dan akuntable disetiap
tingkatan
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi dan merivitalisasi kemitraan global
Berdasarkan uraian tujuan SDGs di atas, Permasalahan dan Hambatan yang dimiliki
Kantor Camat Payakumbuh Utara mempengaruhi pencapaian tujuan SDGs nomor 16, yakni
mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan. Jika jumlah SDM dan
16
kualitas SDM tidak memadai, serta aspirasi masyarakat tidak berdasarkan kebutuhan
pembangunan maka akan menghalangi perwujudan pembanguan yang berkelanjutan.
Kantor Camat Payakumbuh Utara berupaya untuk selalu meningkatkan dan
mempertahankan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam
meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan terhadap masyarakat adalah
tuntutan masyarakat yang beragam. Peluang yang dimiliki Kantor Camat Payakumbuh Utara
dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat adalah perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi yang dapat mempercepat prose pelayanan.
2.4. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan masyarakat adalah usulan program dan kegiatan yang
berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan kota, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari penelitian
lapangan dan pengaatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Berikut usulan program/
kegiatan untuk Tahun 2019.
17
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Penyusunan Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun Anggaran 2019 mengacu
pada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provisnsi, serta disinkronkan dengan arah
pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergisitas pelaksanaan
pembangunan dari tingkat pusat samapi tingkat daerah. Persandingan antara prioritas
nasional, provinsi, kota dengan usulan Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2019
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.1. Persandingan Antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kota dengan
Usulan Rencana Kerja Tahun 2019
Prioritas Pembangunan
Nasional
Prioritas Pembangunan
Provinsi
Prioritas Pembanguan
Kota Payakumbuh
Program/Kegiatan dalam Renja 2019
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningktan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
5. Program penyelenggaraan pemerintahan umu dan perangkat daerah
6. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
18
Prioritas Pembangunan
Nasional
Prioritas Pembangunan
Provinsi
Prioritas Pembanguan
Kota Payakumbuh
Program/Kegiatan dalam Renja 2019
Melakukan revolusi karakter bangsa
Pengalaman agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
Peningkatan iman dan taqwa
1. Program peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama
Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payakumbuh Utara mengacu pada Rencana
Strategis (Renstra) Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2017-2022. Renja Kecamatan
Payakumbuh Utara Tahun Anggaran Tahun 2019 merupakan pelaksanaan kegiatan untuk
mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara
Tahun 2017-2022. Visi Kecamatan Payakumbuh Utara adalah “Terwujudnya Kecamatan
Payakumbuh Utara Yang Maju Dalam Pemerintahan, Terpadu dalam Pelayanan,
Terdepan dalam Pembangunan, Menuju Masyarakat yang Sejahtera, dan Religius ’’
Misi Kecamatan Payakumbuh Utara adalah :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2018 dapat dilihat
pada tabel berikut:
19
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Payakumbuh Utara
Tahun 2019
No Tujuan Sasaran
1 Meningkatnya kualitas pelayanan
kecamatan
1. Terwujudnya pelayanan publik yang
berkualitas
2. Tertindaklanjutinya pengaduan
masyarakat
2 Meningkatkan peran aktif
masyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program adalah sekumpulan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kegiatan adalah
serangkaian aktifitas yang disertai pagu dana untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Kantor
Camat Payakumbuh Utara memiliki 9 (sembilan) program dan 39 (tiga puluh sembilan)
kegiatan Tahun 2019. Sumber dana Kantor Camat Payakumbuh Utara untuk menjalankan
program dan kegiatan Tahun 2019 adalah adalah APBD Pemerintah Kota Payakumbuh.
Perangkat Daerah : KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
Kelompok SasaranTarget Capaian Kinerja
Program/ KegiatanSebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K Rp K Rp
IProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran
Nilai IKM
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah benda pos dan buku cek yang dibeli
Kec Pyk Utara 1674 lembar dan 10 buku 8.222.000 8.222.000 - APBD1640 lembar dan 10
buku8.220.000 Rutin Kec Pyk Utara
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayar
Kec Pyk Utara 30 Rekening 67.488.000 95.870.000 28.382.000 APBD 30 Rekening 58.080.000 Rutin Kec Pyk Utara
3Penyediaan Jasa Pemeliharaan&Perizinan Kendaraan Dinas / operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya
Kec Pyk Utara 32 Unit 4.626.000 5.748.800 1.122.800 APBD 41 Unit 5.000.000 Rutin Kec Pyk Utara
4Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayar jasanya
Kec Pyk Utara 33 orang 333.992.000 298.333.000 (35.659.000) APBD 54 orang 327.648.000 Rutin Kec Pyk Utara
5 Penyediaan Jasa kebersihan kantorJumlah jenis peralatan kebersihan yang dibeli
Kec Pyk Utara 21 jenis 2.343.700 5.561.400 3.217.700 APBD 25 jenis 4.204.286 Rutin Kec Pyk Utara
6Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
Kec Pyk Utara 72 Unit 9.400.000 9.400.000 - APBD 65 Unit 9.941.750 Rutin Kec Pyk Utara
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK yang dibeli Kec Pyk Utara 51 jenis 43.989.450 43.989.450 - APBD 21 jenis 17.843.750 Rutin Kec Pyk Utara
8Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang yang dicetak, digandakan daan dan dijilid
Kec Pyk Utara5 jenis, 128,980 lembar, 252
buku35.000.000 35.000.000 - APBD
3 jenis, 75,000 lembar, 141 buku
24.784.225 Rutin Kec Pyk Utara
9Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli
Kec Pyk Utara 15 jenis 6.642.130 6.642.130 - APBD 7 jenis 6.887.350 Rutin Kec Pyk Utara
10Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli
Kec Pyk Utara - - 111.292.825 111.292.825 APBD 1 jenis 11.155.000 Rutin Kec Pyk Utara
11Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU-an
Jumlah jenis surat kabar yang disediakan
Kec Pyk Utara 7.329 eksemplar 38.860.800 38.860.800 - APBD 6935 eksemplar 36.518.250 Rutin Kec Pyk Utara
12 Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah porsi Makanan dan snack yang disediakan
Kec Pyk Utara 5560 porsi 72.415.000 72.415.000 - APBD 5219 porsi 65.000.000 Rutin Kec Pyk Utara
13Rakor dan Konsultasi dalam / Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan
Kec Pyk Utara75 x dalam daerah dan 18 x
luar daerah120.601.200 244.295.000 123.693.800 APBD
50 x dalam daerah dan 14 x luar daerah
143.773.000 Rutin Kec Pyk Utara
14Penyediaan Tenaga Adm dan teknis perkantoran
Jumlah THL yang dibayar jasanya
Kec Pyk Utara 8 orang 205.226.000 237.320.000 32.094.000 APBD 8 orang 229.238.880 Rutin Kec Pyk Utara
IIProgram peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Nilai IKM -
15 Pembangunan Gedung KantorJumlah bangunan kantor yang dibangun
Kec Pyk Utara 1 unit 3.150.000.000 3.150.000.000 - APBD 1 unit 3.352.315.710 Rutin Kec Pyk Utara
16Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Kec Pyk Utara - - - - 9 unit 187.749.000
17Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan
Kec Pyk Utara 32 unit 153.682.600 153.682.600 - APBD 32 unit 142.672.590 Rutin Kec Pyk Utara
18Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Kec Pyk Utara 2 jenis 920.000 920.000 - APBD 2 jenis 1.081.000 Rutin Kec Pyk Utara
19Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Jumlah gedung yang direhab Kec Pyk Utara 2 unit 244.750.000 158.500.000 (86.250.000) APBD - - Rutin Kec Pyk Utara
20 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jumlah tanah yang diadakan Kec Pyk Utara 3 persil 447.601.100 60.197.600 (387.403.500) APBD - - Rutin Kec Pyk Utara
21 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Kec Pyk Utara - - 180.636.524 180.636.524 APBD 3 unit 10.005.000 Rutin Kec Pyk Utara
IIIProgram peningkatan disiplin aparatur
Kec Pyk Utara -
22Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang disediakan
Kec Pyk Utara 70 stel 31.500.000 31.500.000 - APBD 70 stel 31.500.000 Rutin Kec Pyk Utara
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 KOTA PAYAKUMBUH
NOUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perkiraan Maju Tahun 2020Jenis Keg
Perangkat Daerah
1 2 3
Kelompok SasaranTarget Capaian Kinerja
Program/ KegiatanSebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K Rp K Rp
NOUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perkiraan Maju Tahun 2020Jenis Keg
Perangkat Daerah
1 2 3
V
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
Nilai Evaluasi AKIP -
23Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan pemerintah yang disusun
Kec Pyk Utara 4 dokumen 1.488.000 1.488.000 - APBD 4 dokumen 1.525.500 Rutin Kec Pyk Utara
24Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah laporan pemerintah yang disusun
Kec Pyk Utara 5 dokumen 1.488.000 1.488.000 - APBD 5 dokumen 1.525.500 Rutin Kec Pyk Utara
VIProgram Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
-
25Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Jumlah kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan yang dibina
Kec Pyk Utara 9 kelurahan 557.218.575 552.793.475 (4.425.100) APBD 9 kelurahan 592.699.445 Rutin Kec Pyk Utara
26Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi ASN kec dan kel
Kec Pyk Utara 50 orang 7.570.000 - (7.570.000) APBD - - Rutin Kec Pyk Utara
27 Pembinaan Kegiatan KemasyarakatanJumlah kelompok kerja kelurahan yang dibina
Kec Pyk Utara 9 kelurahan 81.556.000 81.556.000 - APBD 9 kelurahan 76.153.650 Rutin Kec Pyk Utara
VIIProgram Peningkatan kualitas hidup beragama
Persentase kehadiran peserta musrenbang
-
28 Peningkatan Kehidupan BeragamaJumlah santri yang diberi pendidikan
Kec Pyk Utara 100 orang 83.393.950 83.393.950 - APBD 100 orang 116.705.150 Rutin Kec Pyk Utara
IXProgram Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Persentase kehadiran peserta musrenbang
-
29Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa
Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan/kelurahan yang dilaksanakan
Kec Pyk Utara 10 kali 126.875.550 152.743.500 25.867.950 APBD 10 kali 127.487.940 Rutin Kec Pyk Utara
IXProgram Peningkatan Ketertiban kewilayahan
Persentase kehadiran peserta musrenbang
-
30Penyuluhan Pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba
Jumlah penyelenggaraan sosialisasi anti narkoba
Kec Pyk Utara 1 kali 4.735.590 4.735.590 - APBD - - Rutin Kec Pyk Utara
VIIIProgram Penyelenggaraan Kewilayahan
Nilai IKM -
31Penyelenggaraan Pelayanan Adm terpadu Kecamatan ( PATEN )
Jenis pelayanan perizinan dan rekomendasi Paten yang dilaksanakan
Kec Pyk Utara 87 jenis 7.960.000 7.960.000 - APBD 10 jenis 17.486.000 Rutin Kec Pyk Utara
32Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Tongah Koto
Terselenggaranya operasional kelurahan
Kec Pyk Utara 12 Bulan 121.360.455 121.360.455 - APBD 12 Bulan 119.107.500 Rutin Kec Pyk Utara
33Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Kociak kubu Tapak Rajo
Terselenggaranya operasional kelurahan
Kec Pyk Utara 12 Bulan 130.000.000 130.000.000 - APBD 12 Bulan 119.052.194 Rutin Kec Pyk Utara
34Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai
Terselenggaranya operasional kelurahan
Kec Pyk Utara 12 Bulan 112.467.500 117.467.500 5.000.000 APBD 12 Bulan 119.107.425 Rutin Kec Pyk Utara
35Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tigo Koto Diate
Terselenggaranya operasional kelurahan
Kec Pyk Utara 12 Bulan 130.000.000 135.000.000 5.000.000 APBD 12 Bulan 129.873.688 Rutin Kec Pyk Utara
36Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Napar
Terselenggaranya operasional kelurahan
Kec Pyk Utara 12 Bulan 72.000.000 72.000.000 - APBD 12 Bulan 71.817.525 Rutin Kec Pyk Utara
37Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Taratak Padang Kampuang
Terselenggaranya operasional kelurahan
Kec Pyk Utara 12 Bulan 114.933.310 114.933.310 - APBD 12 Bulan 119.102.637 Rutin Kec Pyk Utara
Kelompok SasaranTarget Capaian Kinerja
Program/ KegiatanSebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K Rp K Rp
NOUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Perkiraan Maju Tahun 2020Jenis Keg
Perangkat Daerah
1 2 3
38Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ompang Tanah Sirah
Terselenggaranya operasional kelurahan
Kec Pyk Utara 12 Bulan 121.815.020 121.815.020 - APBD 12 Bulan 119.084.757 Rutin Kec Pyk Utara
39Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tigo Koto Dibaruah
Terselenggaranya operasional kelurahan
Kec Pyk Utara 12 Bulan 126.808.750 131.808.750 5.000.000 APBD 12 Bulan 129.029.345 Rutin Kec Pyk Utara
40Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ikua Koto Dibalai
Terselenggaranya operasional kelurahan
Kec Pyk Utara 12 Bulan 115.897.425 115.897.425 - APBD 12 Bulan 119.107.138 Rutin Kec Pyk Utara
41Koordinasi dan Sosialisasi keamanan, ketentraman dan ketertiban
Terselenggaranya operasional kelurahan
Kec Pyk Utara 5 kali 17.877.490 17.877.490 - APBD 5 kali 17.734.155 Rutin Kec Pyk Utara
42Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Jumlah kelurahan yang dilaksankan pembangunan sarana dan prasarana
Kec Pyk Utara 9 Kelurahan 2.331.788.550 2.331.788.550 - APBD 9 Kelurahan 2.331.788.550 Rutin Kec Pyk Utara
43Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah kelurahan yang dilakukan pemberdayaan masyarakat
Kec Pyk Utara 9 kelurahan 999.453.450 999.453.450 - APBD 9 kelurahan 999.453.450 Rutin Kec Pyk Utara
10.243.947.595 10.243.947.594 (1) 10.001.459.340 JUMLAH
23
BAB IV
P E N U T U P
1. Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam
mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat
2. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2019 sampai
dengan bulan Mei 2019 ini merupakan pedoman bagi Kecamatan Payakumbuh Utara
dalam menyusun rencana program dan kegiatan masing-masing sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2019 ini akan
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran setiap
kegiatan.
4. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan
Rencana Kerja ini sangat ditentukan oleh penguatan peran serta aktif seluruh
aparatur Kecamatan Payakumbuh Utara.
5. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dasar dan tolak ukur untuk
melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan penyusunan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Payakumbuh Utara.
6. Dengan Perubahan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan
gambaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Payakumbuh Utara Kota
Payakumbuh, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil
dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Payakumbuh.
CAMAT PAYAKUMBUH UTARA,
NURDAL, S.Sos
NIP. 19611005 198602 1 003
INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 88
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Hasil Penilaian AKIP Kec. Payakumbuh Utara oleh Inspektorat A
3.Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif
100%
Payakumbuh, Juni 2019CAMAT PAYAKUMBUH UTARA
NURDAL,S.SosNIP. 19611005 198602 1 003
SASARAN STRATEGIS
PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH UTARA TAHUN 2019