RANCANGAN AKHIR (RANKHIR) PERUBAHAN RENCANA KERJA ... - Klaten

RANCANGAN AKHIR (RANKHIR) PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

TAHUN 2019

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KLATEN

Jalan Pemuda Nomor 294 Telp. (0272) 321046 Klaten

Kode Pos 57412

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3

BAB. I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB. II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN

II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Sampai Dengan Triwulan II Tahun

Berkenaan 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja 13

BAB.III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH 19

BAB.V PENUTUP

4.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian 20

4.2 Strategi Pemecahan Masalah 21

4.3 Kaidah Pelaksanaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Berdasarkan Pasal 115 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud wajib memuat program, kegiatan dan pendanaan sesuai dengan tugas dan

fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat

Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut: a.

persiapan penyusunan, b. penyusunan rancangan awal, c. penyusunan rancangan, d.

pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah, e. perumusan

rancangan akhir, dan f. penetapan.

Memedomi Pasal 126 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,

dinyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman

pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu,

dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sudah mengacu dengan Perubahan

Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

tahun 2016-2021 sebagai pedoman transisi, mengingat belum adanya Perubahan

RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah

tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk

memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun

dalam rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkata Daerah

dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi

acuan perumusan kegiatan alternative dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra

Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun

sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran,

kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju dalam Rancangan

Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai

isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan

kegiatan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dengan program prioritas

yang tercantum dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

Rancangan akhir Perubahan RKPD menjadi acuan perumusan program,

kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja

Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan akhir

Perubahan RKPD. Selain daripada itu perumusan program, kegiatan, indikator kinerja

dan pagu indikatif dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah juga

harus selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan

kepada Bappeda untuk diverifikasi dalam hal memastikan kesesuaian rancangan akhir

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan rancangan akhir RKPD Perubahan.

Dalam pembahasan pada forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh

Bappeda, dimana pembahasan tersebut terkait penyelarasan program dan kegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan

kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program

dan kegaitan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanan dan optimalisasi

pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah,

penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif

untuk masing-masing perangkat daerah, Renja Perangakat Daerah. Perubahan

ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja

tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Klaten adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Klaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahn Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2019;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2016-2021;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2019;

31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;

32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Klaten;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan

maksud untuk menyelaraskan indikator, program, dan kegiatan dengan Rancangan

Akhir Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Renstra Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja.

2. Tujuan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan

tujuan penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

perangkat serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegaitan

perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanan dan optimalisasi pencapaian

sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyesuaian pendanaan

program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing

perangkat daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun 2019, tersusun sebagai

berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan.

b. BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

sampai dengan Triwulan II

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

d. Bab III : PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

e. BAB IV : PENUTUP

4.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

4.2 Strategi Pemecahan Masalah

4.3 Kaidah Pelaksanaan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan

mengacu pada APBD tahun berjalan bisa dilihat dalam Form I. Akan tetapi realisasi

Pelaksanaan anggaran yang kami sampaikan pada form I tersebut masih berdasarkan

laporan capaian pada bulan April.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten menyadari bahwa

masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk

mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang

telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan / kegagalan tersebut sebagai

umpan balik / feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi

realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Realisasi Program / Kegiatan sampai dengan triwulan II yang terkait tugas pokok

fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pelaksanaan kegiatan

sudah dijalankan dengan tingkat capaian fisik 50 % namun secara administrasi

keuangan capiannya sebesar 29 % karena kegiatan rutin.

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan sudah dijalankan

dengan tingkat capaian fisik 50 % namun secara administrasi keuangan

capiannya sebesar 17 % karena kegiatan rutin.

3. Penyediaan alat tulis kantor pelaksanaan kegiatan sudah dijalankan dengan

tingkat capaian fisik 100 % namun secara administrasi keuangan capiannya

sebesar 25 % menunggu kelengkapan administrasi.

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pelaksanaan kegiatan sudah

dijalankan dengan tingkat capaian fisik 50 % namun secara administrasi


5. Penyediaan peralatan rumah tangga pelaksanaan kegiatan sudah dijalankan



6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pelaksanaan

kegiatan sudah dijalankan dengan tingkat capaian fisik 50 % namun secara

administrasi keuangan capiannya sebesar 17 % karena kegiatan rutin.

7. Penyediaan makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan sudah dijalankan



8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pelaksanaan kegiatan



9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah pelaksanaan kegiatan sudah



10. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor pelaksanaan kegiatan sudah dijalankan



11. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran pelaksanaan kegiatan



12. Pembinaan Tenaga Kerja AKAD pelaksanaan kegiatan sudah dijalankan dengan

tingkat capaian fisik 50 % namun secara administrasi keuangan capiannya

sebesar 4 % karena sebagian kegiatan yang dilaksanakan di triwulan IV.

13. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja pelaksanaan kegiatan sudah


keuangan capiannya sebesar 100 % tinggal menunggu kelengkapan

administrasi.

14. Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK pelaksanaan kegiatan sudah


keuangan capiannya sebesar 73 % tinggal menunggu kelengkapan administrasi.

15. Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

pelaksanaan kegiatan sudah dijalankan dengan tingkat capaian fisik 100 %

namun secara administrasi keuangan capiannya sebesar 60 % tinggal menunggu

kelengkapan administrasi.

16. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster

industri pelaksanaan kegiatan sudah dijalankan dengan tingkat capaian fisik

100% namun secara administrasi keuangan capiannya sebesar 82 % tinggal

menunggu kelengkapan administrasi.

17. Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif pelaksanaan kegiatan sudah


keuangan capiannya sebesar 65 % , kegiatan belum selesai.

18. Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi pelaksanaan kegiatan sudah dijalankan


capiannya sebesar 50 % kegiatan belum selesai.

b. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang

direncanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Dalam hal ini tidak ada

Realisasi Program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan.

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan

terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adalah perlu adanya

perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang

bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini

koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan

pagu anggaran yang tersedia. Selain itu perlu juga adanya koordinasi yang baik

antara pimpinan dan bawahan dalam memahami aturan-aturan yang baru pada saat

pelaksanaan program / kegiatan.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Dinas Perindustrian

dan Tenaga Kerja dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten adalah adanya peningkatan

dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program dan kegiatan yang

tercantum dalam rencana strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

e. Kebijakan / tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah mengadakan pendekatan dan

penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan guna

memberikan argumentasi atas program / kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat

dianggarkan pelaksanaan program / kegiatan yang mengarah pada pengembangan

pelayanan perindustrian dan ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahtraan

sosial dan kemandirian masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Isu-isu

Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

A. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Untuk capaian kinerja Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat melalui pengukuran 7 (tujuh) indikator sebagai berikut: Kontribusi Sektor

industri rumah tangga terhadap PDRB dengan target 34,86 % terealisasi 35.94 %

dengan mendorong masuknya investor industri besar. Indikator Pertumbuhan Industri

ditargetkan 17,12 % terealisasi 18,10 % dikarenakan masih rendahnya tingkat

profesionalisme SDM di bidang IKM dan rendahnya daya saing produk IKM dalam

menghadapi dampak globalisasi. Indikator Cakupan bina kelompok pengrajin

ditargetkan 36.599 terealisasi 36.654 dikarenakan minimnya anggaran pembinaan dan

pemberdayaan industri. Indikator Jumlah Industri Menengah Besar ditargetkan 132

terealisasi 134 dengan melaksanakan temu bisnis untuk pola kemitraan antara

industri besar dengan industri kecil. Indikator Jumlah Produk yang memakai ISO dan

SNI ditargetkan 62 terealisasi 64 dikarenakan peningkatan kesadaran pelaku usaha

untuk memberikan informasi, data dan laporan dari perkembangan usahanya. Indikator

Jumlah IKM yang memiliki Standar Produk Teknologi Manufaktur ditargetkan 73

terealisasi 75 dikarenakan peningkatan daya saing mutu, desain dan kemasan produk

IKM dalam menghadapi dampak globalisasi. Indikator Jumlah IKM Mebel memiliki

SVLK ditargetkan 281 terealisasi 280 dikarenakan belum optimalnya jaringan

kerjasama antara pelaku usaha dengan para pelaku usaha lainnya dalam rangka

peningkatan daya saing IKM.

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Peningkatan dan

pengembangan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan.

Kabupaten Klaten dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk sasaran peningkatan dan

pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan

diukur dari 6 (enam) indikator yaitu indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

ditargetkan 2% terealisasi 3,11%, dikarenakan pada satu sisi terdapat pertumbuhan

angkatan kerja yang masih tinggi, di sisi lain perluasan konsep kerja yang kurang

berakibat masih banyaknya jumlah penganggur setiap tahun. Pencari kerja yang

ditempatkan ditargetkan 25,55% terealisasi 22,19% dikarenakan jumlah pencari kerja

lebih besar dari lowongan yang ada, sedangkan lowongan yang ada tidak sesuai

dengan persyaratan pencari kerja. Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan

tertangani ditargetkan 81 % terealisasi 100% dikarenakan antara pekerja dan

pengusaha yang berselisih telah terjadi kesepakatan bersama sesuai peraturan

ketenagakerjaan. Rasio daya serap tenaga kerja ditargetkan 1.774,50 terealisasi 1.770,

dikarenakan Info Pasar kerja yang ada belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Rasio penduduk yang bekerja ditargetkan 1,01 % terealisasi 2 % dan Angka

Partisipasi angkatan kerja ditargetkan 68,10% terealisai 69,51% dikarenakan

produktivitas tenaga kerja masih rendah yang di sebabkan masih rendahnya tingkat

pendidikan dan ketrampilan angkatan kerja/pencari kerja.

Untuk capaian kinerja terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu,

tepat sasaran dan tepat manfaat melalui pengukuran 2 (dua) indikator Presentase

Peningkatan minat transmigrasi 40 % terealisasi -80 % dikarenakan masyarakat punya

anggapan bahwa program transmigrasi sudah tidak ada, masih ada sebagian

masyarakat yang beranggapan bahwa transmigran ditempatkan di tengah hutan jauh

dari pusat-pusat kota dan pemerintahan. Indikator Transmigrasi Swakarsa/ Umum

ditargetkan 30 KK terealisasi 7 KK, dikarenakan peminat calon transmigrasi cukup

banyak tapi target alokasi calon transmigrasi ditentukan oleh Provinsi, antara target

Kabupaten dan Provinsi tidak sama.

B Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja

1. Bidang Perindutrian

Tantangan yang dihadapi oleh bidang Perindustrian sebagai berikut :

a. Tingkat kinerja pelayanan bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja cukup memuaskan.Hal ini berdasarkan tingkat complain

masyarakat yang dilayani semua dapat diselesaikan dengan baik.

b. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian

program nasional:

- Meningkatkan profesionalisme SDM di Bidang IKM

- Peningkatan investasi.

- Peningkatan taat hukum bagi para pelaku usaha

- Meningkatkan kreatifitas SDM di Bidang IKM

- Meningkatnya daya saing.

c. Formulasi isu penting antara lain yang perlu ditindaklanjuti:

- Belum berkembangnya produk unggulan daerah.

- Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM di Bidang IKM .

- Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak

globalisasi

- Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data

dan laporan dari perkembangan usahanya.

- Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah

(RIPIDA)

- Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk.

- Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan

para pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.

- Terbatasnya produk berorientasi eksport.

- Belum optimalnya pemberdayaan IKM melalui pola klaster.

- Belum terwujudnya pola kemitraan antara industri besar dengan

industri kecil.

- Masih minimnya investor industri besar, dan

- Minimnya anggaran pembinaan dan pemberdayaan industri.

2. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Seksi Hubungan Industrial

d. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja cukup

memuaskan. Hal ini berdasarkan tingkat complain masyarakat yang dilayani

semua dapat diselesaikan dengan baik.

e. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian

program nasional:

- Mengurangi pengangguran

- Mengurangi kemiskinan

- Mengurangi diskriminasi tenaga kerja

- Menciptakan hubungan yang harmonis dalam hubungan

Industrial dari perusahaan

- Menciptakan ketenangan bekerja dan berusaha

- Peningkatan pencapaian zero accident

- Pengurangan penyakit akibat kerja

- Meningkatkan kesejahteraan penduduk.

d. Formulasi isu penting antara lain yang perlu ditindaklanjuti :

- Penetapan upah minimum Kabupaten (UMK) dibuat secara tetap,

misalnya kenaikan UMK berdasarkan prosentase tetap.

- Penanganan Diskriminasi tenaga kerja menurut jenis kelamin, contoh:

sebagai besar dunia industry hanya memberikan kesempatan kerja

kepada wanita & pabrik rokok,pabrik garmen.

- Pada satu sisi terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang masih tinggi,

di sisi lain perluasan konsep kerja yang kurang berakibat masih

banyaknya jumlah penganggur setiap tahun.

- Produktivitas tenaga kerja masih rendah yang disebabkan masih

rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan angkatan kerja/pencari

kerja.

- Jumlah pencari kerja lebih besar dari lowongan yang ada, sedangkan

lowongan yang ada tidak sesuai dengan persyaratan pencari kerja.

- Info Pasar kerja yang ada belum menjangkau seluruh lapisan

masyarakat.

- Kurangnya kesadaran pengusaha dan pekerja dalam memahami

peraturan per-UU Ketenagakerjaan.

- Adanya perusahaan yang belum menerapkan UMK sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

- Banyaknya perusahaan yang belum memberikan upah pekerja sesuai

dengan Upah Minimum Kabupaten.

- Perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang belum optimal:

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) masih diabaikan, belum

semua pekerja dimasukkan dalam Jamsostek.

- Bahwa dalam pemanggilan para pihak (pengusaha / pekerja) dalam

upaya penyelesaian industrial / PHK, sering pihak pengusaha selalu

mengabaikan surat pemanggilan.

- Penyuluhan dan pembinaan bagi calon Transmigran penduduk rawan

bencana dan kemiskinan sangat diperlukan.

- Penjajagan dan cek lokasi tempat pengiriman calon Transmigrans

sangat diperlukan untuk melihat lokasi yang sesungguhnya.

- Peminat calon transmigrasi cukup banyak tapi dukungan anggaran

yang ada kurang mencukupi.

- Potensi calon transmigrasi yang akan diberangkatkan tidak sesuai

dengan potensi daerah tujuan transmigrasi.

- Pembangunan transmigrasi pada era Otonomi Daerah sangat rumit dan

memerlukan biaya tinggi. Target Penempatan ditentukan oleh

Pemerintah Provinsi, sedangkan kegiatan penempatan harus melalui:

Rintisan penjajagan, Penyusunan Perjanjian Kerjasama, Peninjauan

lokasi, Penandatanganan Kerjasama (MoU), Pelaksanaan Pengiriman,

Pelaksanaan Monitoring.

- Setelah Pelaksanaan Penempatan Transmigrans, banyak muncul

permasalahan, utamanya Pemberian Jaminan Hidup di daerah

Penempatan kadang tidak bisa diberikan secara rutin sehingga

berdampak pada kesehatan dan kadang muncul emosi dari para

transmigrans.

- Pemberian lahan 1 dan 2 yang dijanjikan kadang sampai dengan

jangka waktu MoU (Kesepakatan Bersama) 5 (lima) tahun belum

diberikan Legalitasnya (Sertifikat).

A. Solusi

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

Peningkatan mutu dan kualitas produk unggulan daerah.

Bintek dan pelatihan profesionalisme SDM di Bidang IKM dalam bidang

industri.

Peningkatan daya saing mutu, desain dan kemasan produk IKM dalam

menghadapi dampak globalisasi.

Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan

laporan dari perkembangan usahanya.

Penambahan inovasi dan diversifikasi produk.

Memperkuat jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan para pelaku

usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.

Peningkatan produk berorientasi eksport.

Peningkatan dan pemberdayaan IKM melalui pola klaster.

Melaksanakan Temu Bisnis untuk pola kemitraan antara industri besar

dengan industri kecil.

Mendorong masuknya investor industri besar.

Strategi dalam peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan

program kegiatan pelatihan baik Institusional maupun Non Institusional dan

Lembaga Latihan Kerja Swasta.

Strategi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan prioritas

kegiatan Peningkatan Informasi Pasar Kerja melalui Bursa Kerja Online dan

Penyaluran serta penempatan melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN,

Padat Karya Produktif, wirausaha mandiri serta pembinaan Tenaga Kerja

Mandiri Terdidik (TKMT).

Strategi peningkatan perlindungan tenaga kerja dan peningkatan keselamatan

dan kesehatan kerja serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis

dan berkurangnya kasus PHI/ PHK.

Strategi Penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan melakukan fasilitasi

dan mediasi ( MOU ) antara daerah asal dengan Provinsi/ Kabupaten daerah

penempatan.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program / Kegiatan yang berubah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019 Program / Kegiatan tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ada penambahan

anggaran, karena banyaknya undangan luar daerah yang datang pada akhir tahun.

b. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah ada penambahan

anggaran, karena untuk memperlancar mobilitas dalam daerah.

c. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran ada penambahan

anggaran, karena akan ada penambahan 2 orang THL tenaga administrasi/teknis

kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kegiatan:

a. Kegiatan Pengadaan mebeleur ada penambahan anggaran, karena penambahan kursi

putar sandaran sedang, karena kondisi kursi yang sebelumnya sudah tidak layak

pakai

3. Program Pengembangan industri kecil dan menengah

a. Kegiatan Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan

klaster industeri ada penambahan anggaran, karena Agar lebih banyak IKM yang

mengetahui pentingnya klaster industri dalam mengembangkan industri

b. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif ada penambahan anggaran,

karena Agar lebih banyak IKM yang meningkat tentang ketrampilan dan

kompetensi industri kreatif

4. Program Peningkatan kemampuan teknologi industry

a. Kegiatan Temu Kemitraan Usaha IKM Kabupaten Klaten ada penambahan

anggaran, karena Temu Kemitraan Usaha IKM Kab.Klaten dalam pengadaan bahan

baku khususnya tembakau yang harus dilaksanakan

Adapun rincian usulan kegiatan dan pendanaan dari masing-masing program dapat

dilihat dari Form 2.

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun 2019 yang disusun merupakan pedoman sebagai arah

kebijakan penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu Urusan Tenaga Kerja,

urusan pilihan perindustrian dan urusan pilihan transmigrasi. Sehingga Rancangan Akhir

Perubahan Rencana Kerja Tahunan ini akan lebih bersifat operasional sebagai pedoman untuk

melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran guna mencapai

tujuan dan misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

4.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1. Belum berkembangnya produk unggulan daerah.

2. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan para pelaku usaha

lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.

3. Pada satu sisi terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang masih tinggi, di sisi lain

perluasan konsep kerja yang kurang berakibat masih banyaknya jumlah penganggur

setiap tahun.

4. Masyarakat punya anggapan bahwa program transmigrasi sudah tidak ada dan masih

banyak masyarakat yang beranggapan bahwa transmigran ditempatkan di tengah

hutan jauh dari pusat-pusat kota dan pemerintahan.

4.2 Strategi Pemecahan Masalah

1. Peningkatan mutu dan kualitas produk unggulan daerah.

2. Memperkuat jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan para pelaku usaha

lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.

3. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan prioritas kegiatan

Peningkatan Informasi Pasar Kerja melalui Bursa Kerja Online dan Penyaluran serta

penempatan melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN, Padat Karya Produktif,

diselenggarakan pelatihan dan Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja / Job Fair.

4. Meningkatkan frekuensi sosialisasi dan penyuluhan transmigrasi dengan menambah

jumlah sasaran dan lokasi penyuluhan.

FORM I

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

TARGET AKHIR RENSTRA REALISASI DPA S/D 2018 TARGET DPA-2019

REALISASI DPA-2019 S/D TW. II

No

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) / Kegiatan (output)

Target Renstra PD

pada Akhir Periode (2016- 2021)

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra s/d Renja PD Tahun

Lalu (2018)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD

Tahun berjalan yang

dievaluasi (2019)

Realiasi Kinerja

dan Anggaran s/d Triwulan II

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran Renja 2019 yang dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja

Renstra PD sampai dengan

Tahun 2019

Tingkat Capaian Kinerja Renstra

PD sampai dengan Tahun

2019

1 2 3

4 5 6 7 (8=7/6*100%) (9=5+7) (10=9/4X100%

)

K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp

(Ribu)

DPA

K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp

(Ribu) K

Rp (Ribu

)

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase

terpenuhinya pelayanan administrasi

perkantoran

100

1.883.860 100 711.520 100

454.000

50

107.027 50 23,57 100

818.547 100 43,45

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah

pembayaran jasa komunikasi dan

listrik

99

48.831 50 26.064 24

9.600

12

2.800 50 29,17 62

28.864 62,63 59,11

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Cakupan tertib administrasi keuangan yang

optimal

12

30.340 12 18.454 12

5.140

6

856 50 16,65 12

19.310 100 63,65

Penyediaan Jasa

Pengamanan Kantor

Jumlah THL jasa pengamanan

kantor

3

96.300 3 10.231 3

42.700

3 10.607 100 24,84 3

20.838 100 21,64

Penyediaan jasa

tenaga administrasi/teknis

perkantoran

Jumlah THL

tenaga administrasi/teknis

kantor

5

145.800 5 14.283 5

77.700

5

19.256 100 24,78 5

33.539 100 23,00

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Jenis ATK tersedia

234

104.210 139 57.088 48

20.000

48

18.486 100 92,43 187

75.574 79,91 72,52

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah Jenis Cetak dan

Penggandaan

34

61.960 24 31.917 8

13.600

4 1.504 50 11,06 28

33.421 82,35 53,94

Penyediaan

peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan

rumah tangga tersedia

39

54.443 23 29.014 8

11.900

4 1.325 50 11,13 27

30.339 69,23 55,73

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan tersedia

20

23.624 12 13.064 4

4.560

2

760 50 16,67 14

13.824 70 58,52

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman tersedia

252

152.730 86 57.066 53

35.000

20

3.627 38 10,36 106

60.693 42,06 39,74

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah frekwensi perjalanan luar

daerah

743

902.641 353 224.637 180

183.800

50

43.008 28 23,40 403

267.645 54,24 29,65

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah

Jumlah frekwensi perjalanan dalam

daerah

353

159.567 508 89.489 150

40.000

15

4.800 10 12,00 523

94.289 148,16 59,09

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan

16

37.209 59 16.196 60

10.000

- - 59

16.196 368,75 43,53

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Prosentase

terpenuhinya Sarana dan

Prasarana Aparatur

100

861.648 100 614.965 100

336.000

5 3.785 5 1,13 100

618.750 100,00 71,81

Pengadaan

peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor terbeli

21

325.976 52 302.286 17

151.000

- - - 52

302.286 247,62 92,73

Pengadaan mebeleur

Jumlah mebeleur terbeli

8

23.700 0

-

30

47.500 - - - - 0 #VALUE! 0,00

#VALUE!

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah gedung

kantor terpelihara 49

26.620 13 54.777 1

31.500 - - - 13

54.777 26,53

205,7

7

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas /operasional terpelihara

17

93.170 44 185.000 19

70.000

5 897 26 1,28 49

185.897 288,2353

199,5

2

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Jenis peralatan gedung kantor

terpelihara

36

115.850 24 72.903 12

36.000

2

2.888 17 8,02 26

75.791 72,22 65,42

Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Prosentase

peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

capaian Kinerja dan Keuangan

100

13.026 100 6.944 100

9.000

20 20 - 100

6.944 100 53,31

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah buku penilaian capaian

kinerja

180

29.100 120 6.944 40

9.000

20

- 50 - 140

6.944 77,78 23,86

1)

Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan

pelatihan kewirausahaan

62

1.500.000 56 830.000 58

355.000

2.005 #REF! 0,56

832.005 0,00 55,47

Penyusunan data

base tenaga kerja daerah

Jumlah lokasi

pendataan ketenagakerjaan

26

1.158.500 26 339.375 0 0,000 #DIV/0! #DIV/0! 26

339.375

100 29,29

Pengadaan peralatan pendidikan dan

ketrampilan bagi pencari kerja

Jumlah peralatan ketrampilan

Pendidikan dan pelatihan

ketrampilan bagi pencari kerja

Jumlah Pencari

kerja yang dilatih 172

132.400.000 52 340.461 40

300.000 - - - 52

340.461 30,23 0,26

Pembinaan

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

Jumlah LPKS yang dibina

150

109.676 90 74.276

#DIV/0! #DIV/0! 90

74.276 60 67,72

Pembinaan Tenaga Kerja AKAD

Jumlah Tenaga Kerja AKAD yang dibina

1300

317.699 600 151.500 200

55.000

100 2.005 50 3,65 800

153.505 61,54 48,32

2)

Peningkatan Kesempatan

Kerja

Partisipasi angkatan kerja

Perempuan

97,25

350.000 91,3 275.000 70.558 #DIV/0! #DIV/0! 91

345.558

93,88175 98,73

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang

ditempatkan

25,50 25,20 25,30

312.000

#REF! - 51

- 198,04

#DIV/0!

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Jumlah kegiatan Informasi Pasar Kerja (IPK) Online

1

216.811 2 57.677 2

75.000

1

9.603 50 12,80 1

67.280 100 31,03

Penyebarluasan

informasi bursa tenaga kerja

Jumlah Pencari

kerja yang disosialisasi

1800

151.866 60 39.751 600

60.000 600 41.329 100 68,88 660

81.080 36,67 53,39

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Jumlah

perusahaan yang dipantau jenis

lowongan kerjanya

250

30.000 100 29.116 50

25.000

- - - - 100

29.116 40 97,05

Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang ikut

Job Market Fair

###

166.375 7500 329.595 2500

125.000

- - - - 7500

329.595 75

198,10

Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK

Jumlah

Pembinaan Lembaga PPTKIS,

LPTKS dan BKK

150

82.777 100 37.808 50

27.000

50

19.627 100 72,69 150

57.435 100,00 69,39

1)

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Keselamatan dan perlindungan

300.000 4,73 169.000 26.520 #DIV/0! #DIV/0! 5

195.520

#DIV/0! 65,17

Besaran kasus

yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

81,00 79,50

80,00

- #DIV/0! 80 0 98,15 #DIV/

0!

Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun

5,90 6,20 6,10 - #DIV/0! 6 0 105,08 #DIV/

0!

Fasilitasi

penyelesaian prosedur,

penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Jumlah pengusaha

dan pekerja yang ikut sosialisasi prosedur

penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

210

42.324 0

- 60

19.000

60 12.571 100 66,16 60 #VALUE! 28,57

#VAL

UE!

Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga

Serikat Pekerja

Jumlah serikat

pekerja yang disosialisasi agar

lebih meningkat SDM-nya

300

72.092 180 38.725 60

16.000

- - 180

38.725 60 53,72

Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit

Jumlah Pekerja dan Pengusaha

yang disosialisasi dalam menciptakan

hubungan yang harmonis

180

4.965 60 13.311

#DIV/0! #DIV/0! 60

13.311 33,33

268,10

Pemberdayaan

Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit

Jumlah Pemerintah,

Pekerja dan Pengusaha yang disosialisasi dalam

menciptakan hubungan yang

harmonis dan jumlah pengiriman Tim Porseni LKS

Tripartit

290

174.605 180 79.322 60

40.000

- - 180

79.322 62,07 45,43

Operasional Dewan Pengupahan

Jumlah

perusahaan yang dipantau UMK dan struktur skala

upah

66

67.918 42 39.065 30

30.000

- - 42

39.065 63,64 57,52

Sosialisasi Upah Minimum

Jumlah Pengusaha dan Pekerja yang disosialisasi Upah

Minimum

800

101.304 400 53.168 100

22.000

- - 400

53.168 50 52,48

Penyelesaian Kasus PHI/PHK

Jumlah kasus

PHI/PHK antara pengusaha dan Pekerja

75

47.385 50 22.753 15

12.000

- - 50

22.753 66,67 48,02

Bimtek Pembuatan

Peraturan Perusahaan

Jumlah pengusaha dan

pekeja yang dilatih cara membuat

Peraturan Perusahaan dan

Struktur Skala Upah

600

196.607 280 83.435 160

58.000 - - 280

83.435 46,67 42,44

1) Pengembangan industri kecil dan

menengah

Jumlah industri menengah dan

besar

5.045.480 759.560 180.365 #DIV/0! #DIV/0! 0

939.925

#DIV/0! 18,63

Jumlah Produk

yang memiliki ISO dan SNI

#DIV/0! #DIV/0! 0

- #DIV/0!

#DIV/0!

Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI

7,40 6,20

6,60

#REF! #DIV/0! 13

- 172,97

#DIV/0!

Pembinaan Industri kecil dan menengah

dalam memperkuat jaringan klaster

industri

Jumlah

pembinaan IKM Klaster Industri

514

297.908 330 140.328 300

100.000

300 82.239 100 82,24 630

222.567 122,57 74,71

Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif

Jumlah pelaku usaha yang dilatih

dalam Meningkatkan ketrampilan dan

kompetensi industri kreatif

415

60.489.800 265 318.893 120

150.000

80

98.127 67 65,42 345

417.020 83,13 0,69

Pembinaan, Pemantauan dan

Pengawasan Usaha Industri

Jumlah lokasi usaha industri di

Kab. Klaten yang dipantau

26

39.802.797 650 157.689 300

112.000 - - 650

157.689 2500 0,40

Penyusunan Profil

Industri Kecil Menengah / IKM

Jumlah data profil IKM yang

divalidasi dan memiliki daya

saing

1

100.000 -

-

4 200.000

- - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VAL

UE!

Pengembangan Produk Unggulan

Wilayah

Jumlah

penyelenggaraan pertisipasi gelar produk industri

Kabupaten Klaten di event pameran

industri

4

200.000

-

-

#DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VAL

UE!

Peningkatan koordinasi ,

pembinaan dan pengembangan perindustrian

Jumlah IKM yang

disosialisasikan tentang Undang-

undang Industri

1080

331.000 360 119.063 300

100.000 - - 360

119.063 33,33 35,97

2) Peningkatan kemampuan

teknologi industri

Jumlah IKM yang memiliki standar produk teknologi

manufaktur

625.000 200.000 - #DIV/0! #DIV/0! 0

200.000

#DIV/0! 32,00

Jumlah IKM Meubel yang memiliki SVLK

#DIV/0! #DIV/0! 0

- #DIV/0!

#DIV/0!

Persentase IKM yang memiliki

standar produk teknologi

manufaktur

4,30 3,60

3,80

#REF! #DIV/0! 7

- 172,09

#DIV/0!

Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK

12,50 11,00

11,50

#REF! #DIV/0! 23

-

180 #DIV/

0!

Perluasan penerapan ISO & SNI untuk

mendorong daya saing industri

manufaktur

Jumlah IKM yang disosialisasi dalam meningkatkan

pengetahuan tentang Standar

ISO dan SNI

6

250.000 0

- #DIV/0! #DIV/0! 0 #VALUE! 0

#VAL

UE!

Pembinaan kemampuan

teknologi industri

Jumlah IKM yang dibina untuk meningkatkan

kualitas produk

240

300.000 70 100.000 3

125.000

30

1.000 - 100

100.000 41,67 33,33

Peningkatan koordinasi pokja

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

(SVLK) Kabupaten Klaten

Jumlah kelompok

SVLK yang dibina dan difasilitasi

SVLK 1 kelompok

100

18.430 -

-

#DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VAL

UE!

3)

Program pengembangan

sentra-sentra industri potensial

Laju

pengembangan sentra industri

0,15

500.000 #DIV/0! #DIV/0! 0

- 0 0,00

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses

masyarakat

Jumlah kegiatan rehabilitasi Lab Keramik (Rehap

atap)

1

250.000 #DIV/0! #DIV/0! 0

-

0 0,00

1) Pengembangan wilayah transmigrasi

Transmigrasi Swakarsa / Umum

1.394.537 586.256 23.122 #DIV/0! #DIV/0! 0

609.378

#DIV/0! 43,70

Persentase calon

transmigrasi yang ditempatkan

36,00 33,00 34,00 #DIV/0! #DIV/0! 67

- 186,11

#DIV/0!

Peningkatan kerjasama antar

wilayah, antar pelaku dan antar

sektor dalam rangka pengembangan

kawasan transmigrasi

Jumlah MoU/ Kerjasama antara

Kab/Prov yang dituju dengan Kab.Klaten

3

323.046 7 198.799 2

50.000

1 50 - 8

198.799 266,67 61,54

Monitoring dan

Evaluasi Transmigrasi

Jumlah Kab/Prov lokasi

penempatan transmigrans

11

308.512 7 190.627 2

53.000

1 23.122 50 43,63 8

213.749 72,73 69,28

Pendaftaran seleksi penampungan

pengawalan pengerahan dan fasilitasi

perpindahan serta penempatan

transmigran

Jumlah transmigran yang

diberangkatkan

83

48.454 30 196.829 20

115.000

- - - 30

196.829 36,14

406,22

2) Transmigrasi lokal

Persentase calon transmigrasi yang

sudah disosialisasi

43,50

191.312 42,00 32.000 42,50

32.000

#REF! - 85

32.000 194,25 16,73

Penyuluhan

transmigrasi lokal

Jumlah penyuluhan calon

transmigrasi

20

96.023 10 48.087 5

32.000 - - 10

48.087 50 50,08

#DIV/0! #DIV/

0!

RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 Perangkat Daerah : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Bertambah / (Berkurang)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2.01 . 3.07.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rasio daya serap

tenaga kerja

1785 1.309.000.000 355.000.000

(954.000.000)

Angka partisipasi angkatan kerja

69

Rasio penduduk yang bekerja

1,05

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

58

2.01 - 3.7.0101 - 15.1

Penyusunan data base tenaga kerja daerah Jumlah lokasi

pendataan ketenagakerjaan

Kabupaten Klaten

26 Kecamatan

225.000.000 (225.000.000)

2.01 - 3.7.0101 - 15.3

Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja

Pelatihan Menjahit Pelatihan Keterampilan / bengkel dan alat Pelatihan bengkel dan las

5 kegiatan 1 paket 10 orang

14 RW

410.000.000 (410.000.000)

Aksesibilitas Disabel di lingkungan kecamatan Pelatihan dan Peralatan Bengkel Pelatihan Mekanik Pelatihan menjahit Pelatihan menjahit

1 paket 1 paket 10 orang

1 Ls 30 orang

1 kelompok

2.01 . 3.07.01 . 15 . 06

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

Jumlah pencari kerja

Miskin yang dilatih otomotif Jumlah pencari kerja miskin yang dilatih las Jumlah Pencari kerja Miskin yang mengikuti pelatihan menjahit pelatihan produksi rambak Pelatihan Keterampilan (masak) Pelatihan Karang Taruna (Bengkel, Lasa dan Montir) Pelatihan PKK (menjahit dan rias pengantin) Pelatihan Las Pelatihan Las Pelatihan Rias Temanten

Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten Candi RT - RW - Mlese Boyogaten RT - RW 09 Jogosetran Sidodadi RT 04 RW 02 Banaran Sidodadi RT 04 RW 02 Banaran Desa Banyuripan RT - RW - Banyuripan Desa Bogem RT - RW - Bogem Desa Banyuripan RT - RW - Banyuripan

Kab. Klaten Kab. Klaten 20 orang

20 orang 20 org

1 ls 20 orang

1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 1 Kelompok

40 orang 590.000.000 300.000.000

(290.000.000)

2.01 - 3.7.0101 - 15.10

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

Jumlah LPKS yang dibina tentang prosedur dan standar kopetensi

Jumlah LPKS yang dibina tentang prosedur dan standar kopetensi

30 LPKS

16.000.000 (16.000.000)

2.01 . 3.07.01 . 15 . 13

Pembinaan Tenaga Kerja AKAD



Disperinaker Kab.Klaten


200 orang 200 orang 68.000.000 55.000.000

(13.000.000)

2.01 . 3.07.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Partisipasi angkatan

kerja Perempuan

40 % 275.000.000 312.000.000

37.000.000

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

25,30

2.01 . 3.07.01 . 16 . 01

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Jumlah penyusunan

Informasi Pasar Kerja (IPK) Online

Jumlah penyusunan Informasi Pasar Kerja (IPK) Online



2 Kegiatan 2 Kegiatan 45.000.000 75.000.000

30.000.000

2.01 . 3.07.01 . 16 . 02

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Jumlah Pencari kerja

yang disosialisasi

Jumlah Pencari kerja yang disosialisasi

Kab.Klaten Kab.Klaten 600 orang 600 orang 15.000.000 60.000.000

45.000.000

2.01 . 3.07.01 . 16 . 04

Penyiapan tenaga kerja siap pakai Jumlah perusahaan yang dipantau jenis lowongan kerjanya

Jumlah perusahaan yang dipantau jenis lowongan kerjanya

Kab.Klaten Kab.Klaten 50 perusahaan 50 perusahaan

25.000.000 25.000.000

-

2.01 . 3.07.01 . 16 . 08

Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja Jumlah pencari kerja

yang ikut Job Market Fair

Jumlah pencari kerja yang ikut Job Market Fair


(25.000.000)

2.01 . 3.07.01 . 16 . 09

Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK Jumlah Pembinaan

Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK

Jumlah Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK



50 lembaga 50 lembaga 40.000.000 27.000.000

(13.000.000)

2.01 . 3.07.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Keselamatan dan perlindungan

Kab.Klaten Kab.Klaten 13 201.000.000 197.000.000

(4.000.000)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

80,00

Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun

6,10

2.01 . 3.07.01 . 17 . 02

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Jumlah pengusaha dan pekerja yang ikut sosialisasi pprosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Jumlah pengusaha dan pekerja yang ikut sosialisasi pprosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial


-

2.01 . 3.07.01 . 17 . 14

Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja

Jumlah serikat pekerja yang disosialisasi agar lebih meningkat SDM-nya

Jumlah serikat pekerja yang disosialisasi agar lebih meningkat SDM-nya


-

2.01 - 3.7.0101 - 17.15

Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit

Jumlah pekerja dan pengusaha yang disosialisasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis

60 orang 17.000.000 (17.000.000)

2.01 . 3.07.01 . 17 . 16

Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit

Jumlah Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha yang disosialisasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan jumlah pengiriman Tim Porseni LKS Tripartit

Jumlah Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha yang disosialisasi dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan jumlah pengiriman Tim Porseni LKS Tripartit


-

2.01 . 3.07.01 . 17 . 18

Operasional Dewan Pengupahan Jumlah perusahaan yang dipantau UMK dan struktur skala upah dan jumlah perusahaan yng dipantau dlm pelaksanaan May Day dan pemberian THR

Jumlah perusahaan yang dipantau UMK dan struktur skala upah

Kab.Klaten Kab.Klaten 30 perusahaan 30 perusahaan

17.000.000 30.000.000

13.000.000

2.01 . 3.07.01 . 17 . 19

Sosialisasi Upah Minimum Jumlah Pengusaha dan Pekerja yang disosialisasi Upah Minimum

Jumlah Pengusaha dan Pekerja yang disosialisasi Upah Minimum



100 orang 100 orang 22.000.000 22.000.000

-

2.01 . 3.07.01 . 17 . 21

Penyelesaian Kasus PHI/PHK Jumlah kasus PHI/PHK antara pengusaha dan Pekerja

Jumlah kasus PHI/PHK antara pengusaha dan Pekerja

Kab.Klaten Kab.Klaten 15 orang 15 kasus 12.000.000 12.000.000

-

2.01 . 3.07.01 . 17 . 22

Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan

Jumlah pengusaha dan pekeja yang dilatih cara membuat Peraturan Perusahaan dan Struktur Skala Upah

Jumlah pengusaha dan pekeja yang dilatih cara membuat Peraturan Perusahaan dan Struktur Skala Upah

60 orang 60 orang 58.000.000 58.000.000

-

3.07 . 3.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

100 % 100 % 426.700.000 480.942.000

54.242.000

3.07 . 3.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah pembayaran

jasa komunikasi dan listrik

Jumlah pembayaran jasa komunikasi dan listrik



24 kali 24 kali 10.000.000 9.600.000

(400.000)

3.07 . 3.07.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan Cakupan tertib

administrasi keuangan yang optimal

Cakupan tertib administrasi keuangan yang optimal



100 % 12 kali 7.500.000 5.140.000

(2.360.000)

3.07 . 3.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor





48 macam 48 jenis 25.000.000 20.000.000

(5.000.000)

3.07 . 3.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Jenis Cetak dan

Penggandaan Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan



8 macam 8 jenis 15.000.000 13.600.000

(1.400.000)

3.07 . 3.07.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan

rumah tangga tersedia

Jumlah peralatan rumah tangga tersedia



8 macam 8 buah 12.000.000 11.900.000

(100.000)

3.07 . 3.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia



4 macam 4 buah 5.000.000 4.560.000

(440.000)

3.07 . 3.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan

minuman tersedia

Jumlah makanan dan minuman tersedia



53 kali 53 paket 30.000.000 35.000.000

5.000.000

3.07 . 3.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah frekwensi

perjalanan luar daerah

Jumlah frekwensi perjalanan luar daerah



160 kali 190 kali 160.000.000 195.000.000

35.000.000

3.07 . 3.07.01 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah frekwensi

perjalanan dalam daerah

Jumlah frekwensi perjalanan dalam daerah



75 kali 160 kali 25.000.000 50.000.000

25.000.000

3.07 . 3.07.01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah THL jasa

pengamanan kantor Jumlah THL jasa pengamanan kantor



3 orang 3 orang 49.200.000 42.700.000

(6.500.000)

3.07 . 3.07.01 . 01 . 24

Penyusunan perencanaan dan pelaporan Jumlah dokumen

perencanaan dan pelaporan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan



60 Dokumen 60 Dokumen 10.000.000 10.000.000

-

3.07 . 3.07.01 . 01 . 29

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Jumlah THL tenaga administrasi/teknis kantor

Jumlah THL tenaga administrasi/teknis kantor



5 orang 9 orang 78.000.000 83.442.000

5.442.000

3.07 . 3.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase

terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

100 % 100 % 312.500.000 385.500.000

73.000.000

3.07 . 3.07.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor terbeli

Jumlah peralatan gedung kantor terbeli



17 unit 17 unit 62.500.000 151.000.000

88.500.000

3.07 . 3.07.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur terbeli Jumlah mebeleur terbeli



30 unit 39 unit 20.000.000 97.000.000

77.000.000

3.07 . 3.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor terpelihara

Jumlah gedung kantor terpelihara



1 unit 1 unit 100.000.000 31.500.000

(68.500.000)

3.07 . 3.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara

Jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara



19 unit 19 unit 100.000.000 70.000.000

(30.000.000)

3.07 . 3.07.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jenis peralatan gedung kantor terpelihara

Jenis peralatan gedung kantor terpelihara



12 macam 12 macam 30.000.000 36.000.000

6.000.000

3.07 . 3.07.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah Meningkatnya jumlah

industri menengah dan besar

132 unit usaha 1.745.000.000 912.000.000

(833.000.000)

Meningkatnya jumlah produk yang memiliki ISO dan SNI

65 dokumen -

Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI

6,60 -

3.07 . 3.07.01 . 16 . 02

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri

Jumlah pembinaan IKM Klaster Industri

Jumlah pembinaan IKM Klaster Industri

Kemalang.Wedi, Jogonalan, Karanganom, Trucuk, Bayat, Polanharjo, Cawas, Wonosari, Wedi, Jogonalan, Karanganom, Trucuk, Bayat, Polanharjo, Cawas, Wonosari

Kemalang.Wedi, Jogonalan, Karanganom, Trucuk, Bayat, Polanharjo, Cawas, Wonosari, Wedi, Jogonalan, Karanganom, Trucuk, Bayat, Polanharjo, Cawas, Wonosari

300 IKM 750 orang 330.000.000 200.000.000

(130.000.000)

Jumlah peserta

pembinaan IKM Klaster Industri Konveksi, Makanan olahan, logam, mebel, batik, kerajinan, lurik, keramik,Lerang MerapiTerbentuknya klinik design Batik dan keramik

400 IKM -

Jumlah IKM Klaster Industri yang terfasilitasi legalitas usaha bersama

80 BH Kelompok -

3.07 . 3.07.01 . 16 . 09

Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif

Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam Meningkatkan ketrampilan dan kompetensi industri kreatif

Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam Meningkatkan ketrampilan dan kompetensi industri kreatif

Kab.Klaten Kab.Klaten 120 IKM 240 orang 1.015.000.000 300.000.000

(715.000.000)

Jumlah IKM yang industri kreatif . motif

Cawas, Bayat, 60 IKM -

desain lurik, motif desain batik, sablon

Wedi

-

Diklat Difersifikasi produk gerabah

Kel. Gergunung 1 sentra -

RT - RW 03

-

Gergunung

-

Pelatihan pengolahan limbah industri

Kemudo RT 02 1 paket -

(palet kayu) dan pengadaan

RW 10 Kemudo

-

peralatannya

-

pelatihan UKM jambukulon RT - 1 kelompok -

RW - Jambu

-

Kulon

-

pelatihan

pemberdayaan

pokak RT - RW - 1 kelompok -

UKM/masyarakat Pokak

-

Pengembangan Usaha Gitar

Desa Bener RT -

1 paket -

RW - Bener

-

pelatihan industri kreatif

Sidowarno RT - 4 kelompok -

RW - Sidowarno

-

Makanan Olahan kelompok RT - 5 kelompok -

RW - Tlogowatu

-

Penguatan modal usaha sablon dan konveksi

Dukuh RT 01 1 kegiatan -

RW 10 Sengon

-

pelatihan Industri Kreatif Batik

Dk Cungkrungan

20 org -

RT - RW - Beluk

-

Pembinaan UMKM Konveksi

Dk Tempel RT 00 RW RW 01 s.d RW 19 Pandes Dk.Tegalreno RT 04 RW 03 Padas Dk. Tegalreno RT 04 RW 03 Padas

1 Ls -

Pelatihan Menjahit

1 kegiatan

-

Pelatihan Perbengkelan

1 kegiatan -

3.07 . 3.07.01 . 16 . 10

Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri Jumlah pelaku usaha

yang bertambah pengetahuannya tentang usaha dalam mendirikan / melakukan usahanya terhadap lingkungan masyarakat sekitar dan peraturan yang berlaku

Jumlah lokasi usaha industri di Kab. Klaten yang dipantau

Kab. Klaten Kab. Klaten 300 IKM 300 orang 100.000.000 112.000.000

12.000.000

3.07 - 3.7.0101 - 16.11

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Jumlah pameran industri yang diikuti

Yogyakarta, Jakarta

2 Event

100.000.000 (100.000.000)

3.07 . 3.07.01 . 16 . 12

Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian

Jumlah IKM yang disosialisasikan tentang Undang-undang Industri

Jumlah IKM yang disosialisasikan tentang Undang-undang Industri


-

3.07 . 3.07.01 . 16 . 14

Penyusunan profil industri kecil menengah/IKM Jumlah data profil IKM

yang divalidasi dan memiliki daya saing

Jumlah data profil IKM yang divalidasi dan memiliki daya saing

Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten

1000 IKM 4 dok 100.000.000 200.000.000

100.000.000

3.07 . 3.07.01 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri Jumlah IKM yang

memiliki standar produk teknologi manufaktur

76 570.000.000 225.000.000

(345.000.000)

Jumlah IKM Meubel yang memiliki SVLK

331 -

Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur

3,80

-

Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK

11,50

-

3.07 . 3.07.01 . 17 . 01

Pembinaan kemampuan teknologi industri Jumlah IKM yang dibina

untuk meningkatkan kualitas produk keramik

Jumlah IKM yang dibina untuk meningkatkan kualitas produk

Kab.Klaten Kab.Klaten 100 IKM 150 orang 120.000.000 125.000.000

5.000.000

3.07 . 3.07.01 . 17 . 02

Temu Kemitraan Usaha IKM Kab.Klaten

Jumlah IKM yang diundang dalam temu kemitraan usaha IKM dan industri besar di Kab.Klaten IKM

Jumlah IKM yang diundang dalam temu kemitraan usaha IKM dan industri besar di Kab. Klaten

200 orang 100.000.000

100.000.000

3.07 - 3.7.0101 - 17.5

Peningkatan koordinasi pokja Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Kabupaten Klaten Jumlah kelompok

SVLK yang dibina dan difasilitasi VLK 1 kelompok

5 Kelompok

100.000.000 (100.000.000)

3.07 - 3.7.0101 - 17.7

Perluasan penerapan ISO dan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur

Jumlah Dokumen sertifikasi ISO Jumlah Sokumen Sertifikasi SNI

7 Dokumen 7 Dokumen

350.000.000 (350.000.000)

3.07 - 3.7.0101 - 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Laju pengembangan sentra industri

0,05

250.000.000 -

(250.000.000)

3.07 - 3.7.0101 - 19.2

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Perbaikan Lab Keramik (Rehap atap)

Dk Bayat RT 01 RW 06 Melikan

250.000.000 (250.000.000)

3.08 . 3.07.01 . 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi Transmigrasi

Swakarsa / Umum

30 KK 391.000.000 218.000.000

(173.000.000)

Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan

34% -

3.08 . 3.07.01 . 15 . 02

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Jumlah MoU/ Kerjasama antara Kab/Prov yang dituju dengan Kab.Klaten

Jumlah MoU/ Kerjasama antara Kab/Prov yang dituju dengan Kab.Klaten

Kab.Lamando (Prov.Kalteng) dan Kab.Bulungan (Prov.Kaltara)


3 KSAD 2 lokasi 104.000.000 50.000.000

(54.000.000)

3.08 . 3.07.01 . 15 . 06

Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi

Jumlah Kab/Prov lokasi penempatan transmigrans

Jumlah Kab/Prov lokasi penempatan transmigrans

Kab.Bualemo (Prov.Gorontalo) dan Kab.Kuburaya (Prov. Kalbar)

Kab.Bualemo (Prov.Gorontalo) dan Kab.Kuburaya (Prov. Kalbar)

2 lokasi 2 lokasi 84.000.000 53.000.000

(31.000.000)

3.08 . 3.07.01 . 15 . 07

Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran

Jumlah transmigran yang diberangkatkan

Jumlah transmigran yang diberangkatkan



30 KK 20 KK 203.000.000 115.000.000

(88.000.000)

3.08 . 3.07.01 . 16 Program Transmigrasi lokal

Jumlah Transmigran

20 KK 68.000.000 32.000.000

(36.000.000)

Persentase calon transmigrasi yang sudah disosialisasi

42,50 -

3.08 . 3.07.01 . 16 . 01

Penyuluhan transmigrasi lokal Jumlah penyuluhan calon transmigrasi

Jumlah penyuluhan calon transmigrasi

Ds. Tijayan (Kec.Jatinom), Ds. Sumber (Kec.Trucuk), Ds.Pulowatu(Kec. Karangnongko) Ds. Sribit (Kec.Delanggu) Ds. Kraguman (Kec.Jogonalan)

Ds. Tijayan (Kec.Jatinom), Ds. Sumber (Kec.Trucuk), Ds.Pulowatu(Kec. Karangnongko) Ds. Sribit (Kec.Delanggu) Ds. Kraguman (Kec.Jogonalan)

5 Kali 5 Kali 68.000.000 32.000.000

(36.000.000)

Documents

RANCANGAN AKHIR (RANKHIR) PERUBAHAN RENCANA KERJA ... - Klaten