AKUNTANSI BELANJA

FAUZAN MISRA

Definisi belanja menurut PP No. 24 Tahun 2005 adalah

“Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 menyatakan :

“Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.”

Kedua definisi tersebut di atas menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah.

Kedua peraturan yang mengatur penatusahaan belanja tersebut, mengklasifikasikan belanja dengan klasifikasi yang berbeda.

Selanjutnya untuk keperluan penyajian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Permendagri No. 13 Tahun 2006 telah mengamanatkan bahwa penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 (telah diganti dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrual).

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006

Untuk pemerintahan daerah, belanja dikelompokkan menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan.

Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.

Kelompok belanja Satker menurut PP No. 24 tahun 2005:

1 Belanja Operasi - Belanja pegawai - Belanja barang  - Bunga - Subsidi - Hibah - Bantuan sosial

Kelompok belanja Satker menurut PP No. 24 tahun 2005:

2. Belanja modal - Belanja tanah - Belanja peralatan dan mesin - Belanja gedung dan bangunan - Belanja jalan, irigasi, dan Jaringan - Belanja aset tetap lainnya - Belanja aset lainnya

Kelompok belanja Satker menurut Permendagri No. 13 tahun 2006

Belanja Tidak Langsung - Belanja pegawai - Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah - Belanja bantuan sosial - Belanja bagi hasil kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa - Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa - Belanja tidak terduga

Kelompok belanja Satker menurut Permendagri No. 13 tahun 2006

Belanja Langsung - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal 

Kewenangan Satker :

Belanja tidak langsung adalah belanja pegawai.

Belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja :

1. belanja pegawai;2. belanja barang dan jasa; dan3. belanja modal

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah

Belanja barang dan jasa

Merupakan pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah

Belanja barang dan jasa meliputi : belanja barang pakai habis, bahan/material jasa kantor premi asuransi

Belanja Barang dan Jasa meliputi:

perawatan kendaraan bermotor cetak/penggandaan sewa rumah/gedung/gudang/parkir sewa sarana mobilitas sewa alat berat sewa perlengkapan dan peralatan kantor makanan dan minuman pakaian dinas dan atributnya pakaian kerja pakaian khusus dan hari-hari tertentu perjalanan dinas perjalanan dinas pindah tugas pemulangan pegawai.

Belanja modal

Merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam keg lainnya.iatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Kriteria Belanja Modal yaitu:

Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah

Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Contoh

Dalam tahun anggaran 2007, pemerintah merencanakan membeli 3 unit mobil ambulans yang akan dihibahkan/diserahkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI). Harga satuan mobil adalah sebesar Rp150.000.000, sehingga total pembelian adalah sebesar Rp450.000.000.

Oleh karena itu, anggaran pengeluaran untuk perolehan

3 mobil ambulans tidak dicantumkan sebagai Belanja Modal-Peralatan dan Mesin dalam APBD, tetapi sebagai Belanja Hibah (Belanja Operasional).

Realisasi pengeluarannya dicatat dan disajikan di LRA

sebagai Belanja Hibah.

Belanja modal atau aset tetap dicatat sebesar harga perolehannya.

Rencana pengeluaran untuk perolehan aset tetap dicantumkan dalam APBD sebagai Belanja Modal-Peralatan dan Mesin sebesar harga perolehan.

Demikian juga realisasi untuk perolehan aset tetap dicatat dan disajikan di LRA sebagai Belanja Modal-Peralatan dan Mesin sebesar harga perolehan.

Kriteria pengeluaran sesudah perolehan aset tetap sebagai

Belanja Modal :1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan

bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.

2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Pengakuan Belanja

SAP mengatur bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

AKUNTANSI BELANJA DI SATKER

1. Dicatat oleh PPK-Satker (Pejabat Penatausahaan keuangan/kasubag. Keuangan di SKPD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga. Dokumen sumber pencatatannya adalah SPJ Bendahara pengeluaran yang tela disahkan oleh BUD.

2. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja. Bila diterima pada periode berikutnya , koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain (PP no. 24 tahun 2005)

Contoh Belanja UP/GU/TU

ATK Air, Listrik dan telepon Penggandaan Makan minum Perjalanan dinas

AKUNTANSI BELANJA DI SATKER

3. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4. Transaksi belanja modal dicatat secara corrolary ( 2 jurnal) yaitu jurnal mencatat belanja dan jurnal mencatat aset yang diperoleh.

5. Transaksi belanja di Satker dilakukan dengan 2 cara yaitu pembayaran dengan SP2D UP/GU/TU dan pembayaran SP2D LS.

6. Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang bersifat titipan dan diakui sebagai utang.

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN :

Transaksi Belanja Dokumen SumberLampiran Dokumen

SumberBelanja dengan mekanisme LS

- SP2D- nota debit bank- bukti pengeluaran lainnya

- SPM- SPD- berita acara serah terima barang / jasa

Belanja dengan mekanisme UP/GU/TU

- Bukti Pengesahan SPJ

- SPM- SPD- bukti transaksi lainnya

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN :

Transaksi Belanja Dokumen SumberLampiran Dokumen

Sumber

Penerimaan PFK - SP2D- Bukti potongan

- SPM

Pelunasan PFK- Surat Setoran- Nota Kredit- Bukti potongan- Bukti

pengeluaran lainnya

- SPM

Pencatatan penerimaan SP2D UP/GU/TU

Debit Kredit

Kas di Bendahara pengeluaran xxx

--- RK-PPKD ---

xxx

(Penerimaan kas oleh Bendahara pengeluaran di SKPD)

Pencatatan belanja :

Debit Kredit

Belanja xxx ---

Kas di Bendahara Pengeluaran ---

xxx(Pelaksanaan belanja dengan menggunakan

uang persediaan yang sebelumnya dicairkan melalui SP2D UP/ GU/ TU)

Pencatatan belanja dengan SP2D LS:

Debit Kredit

Belanja xxx ---

RK-PPKD --- xxx

(Pelaksanaan belanja dengan menggunakan SP2D LS)

Pengembalian kas SP2D UP/TU di SKPD

Debit Kredit

RK-PPKD xxx ---

Kas di Bendahara Pengeluaran ---

xxx (Pengembalian sisa uang persediaan dari

SP2D UP/TU dari SKPD ke BUD)

Belanja modal yang menggunakan uang persediaan

Debit Kredit1.RK-PPKD xxx

--- Kas di Bendahara Pengeluaran ---

xxx2. Aset tetap xxx --- EDI-Diinvestasikan dalam Asset Tetap ---

xxx

Belanja modal yang menggunakan SP2 LS

Debit Kredit

1.Belanja Modal xxx ---

RK-PPKD --- xxx

2. Aset tetap xxx ---

EDI-Diinvestasikan dalam Asset Tetap ---

xxx

Belanja Gaji dan tunjangan - LS

Debit Kredit

Belanja Gaji dan Tunjangan xxx ---Tunjangan Keluarga xxx

---Tunjangan Fungsional xxx

--- RK-PPKD ---

xxx( PPK- Satker mencatat belanja gaji dan

tunjangan dalam jumlah bruto)

Potongan Pajak oleh Satker

1. Saat penerimaan potongan pajak Debit KreditKas di BendaharaPengeluaran xxx ---- Hutang pajak --- xxx2. Saat pelunasan pajak Debit KreditHutang Pajak xxx ---- Kas di Bendahara Pengeluaran --- xxx

Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran

belanja Debit

KreditKas di BendaharaPengeluaran xxx

--- Belanja ---

xxx

Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada tahun sebelumnya

Debit Kredit

Kas di BendaharaPengeluaran xxx

--- Pendapatan Lain-lain ---

xxx

KLASIFIKASI BELANJA PPKD MENURUT PP. no. 24 Tahun 2005

1. Belanja Operasi a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Bunga d. Subsidi e. Hibah f. Bantuan sosial

KLASIFIKASI BELANJA PPKD MENURUT PP. no. 24 Tahun 2005

2. Belanja modal - Belanja tanah - Belanja peralatan dan mesin - Belanja gedung dan bangunan -Belanja jalan, irigasi, dan jaringan - Belanja aset tetap lainnya - Belanja aset lainnya

KLASIFIKASI BELANJA PPKD MENURUT PP. no. 24 Tahun 2005

3 Belanja tidak terduga4 Transfer / bagi hasil pendapatan ke

kabupaten / kota  - bagi hasil pajak ke kab / kota - bagi hasil retribusi ke kab / kota - bagi hasil pendapatan lainnya ke kab /

kota

KLASIFIKASI BELANJA PPKD MENURUT PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006

1. Belanja Tidak Langsung - Belanja pegawai - Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah - Belanja bantuan sosial - Belanja bagi hasil kepada Provinsi /

Kabupaten / Kota / dan Pemerintah Desa - Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi /

Kabupaten / Kota / dan Pemerintah desa - Belanja tidak terduga

KLASIFIKASI BELANJA PPKD MENURUT PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006

2. Belanja Langsung - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal

Akuntansi Transaksi Belanja PPKD

Transaksi belanja di PPKD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan PPKD (Fungsi Akuntansi PPKD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga.

Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain (PP No. 24 th 2005).

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Akuntansi Transaksi Belanja PPKD

Untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara corollary, yaitu dicatat dengan 2 (dua) jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja, dan yang lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.

Transaksi belanja di PPKD dilakukan dengan dua ( 2 ) cara yaitu :

- pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU - pembayarannya dengan SP2D LS

DOKUMEN SUMBER

Transaksi Belanja

Dokumen Sumber Lampiran Dokumen Sumber

Belanja Bunga - SP2D LS- nota debit bank- Bukti pengeluaran lainnya

- SPM- SPD

Belanja Subsidi

- SP2D LS- nota debit bank- bukti pengeluaran lainnya

- SPM- SPD- berita acara- keputusan kepala daerah

Belanja Hibah - SP2D LS- nota debit bank- bukti pengeluaran lainnya

- SPM- SPD- keputusan kepala daerah

DOKUMEN SUMBER

Transaksi Belanja

Dokumen Sumber Lampiran Dokumen Sumber

Belanja Bantuan Sosial

- SP2D LS- Bukti pengeluaran

lainnya

- SPM- SPD- Berita acara- Keputusan kepala

daerah

Belanja Bagi Hasil- SP2D LS- Bukti pengeluaran

lainnya

- SPM- SPD- Berita acara- Keputusan kepala

daerah

DOKUMEN SUMBER

Transaksi Belanja

Dokumen Sumber

Lampiran Dokumen Sumber

Belanja Bantuan Keuangan

- SP2D LS- Bukti

pengeluaran lainnya

- SPM- SPD- Berita acara- Keputusan

kepala daerahBelanja Tidak Terduga

- SP2D LS- Bukti

pengeluaran lainnya

- SPM- SPD- Keputusan

kepala daerah

Jurnal Transaksi Belanja

Belanja bunga Belanja bunga ……..………. xx

Kas di Kasda …..........……... xx

Belanja subsidi Belanja subsidi ……............. xx

Kas di Kasda ......................... xx

Belanja hibah Belanja hibah …….…………. xx

Kas di Kasda ….........……… xx

Belanja bantuan sosial Belanja bantuan sosial ........ xx

Kas di Kasda …….........……. xx

Jurnal Transaksi Belanja

Belanja bagi hasil Dr. Belanja bagi hasil …............ xx

Cr. Kas di Kasda …….........….…. xx

Belanja bantuan keuangan Dr. Belanja bantuan keuangan ... xx

Cr. Kas di Kasda ....................... xx

Belanja tidak terduga Dr. Belanja tidak terduga …......... xx

Cr. Kas di Kasda …..........……… xx

Fungsi akuntansi PPKD, mencatat potongan pada Gaji, Tunjangan - LS

Kas di Kasda .................................... xx Utang Pajak PFK .....................................

xx Utang Taperum PFK ................................

xx Utang IWP PFK ......................................

xx

KOREKSI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA :

Pada periode pengeluaran belanja Kas di Kasda xxx --- Belanja ---

xxx Diterima pada periode berikutnya Kas di Kasda xxx --- Pendapatan lain-lain --- xxx