Upload
kementerian-dalam-negeri
View
5.428
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
AKUNTANSI PERSEDIAAN DAN INVESTASI
Fauzan Misra
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
AKUNTANSI PERSEDIAAN
Definisi Persediaan Persediaan merupakan aset yang berwujud
berupa :1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang
digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam Proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;
CAKUPAN PERSEDIAAN Persediaan mencakup barang atau
perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
CAKUPAN PERSEDIAAN Dalam hal pemerintah menyimpan barang
untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga - jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
CAKUPAN PERSEDIAAN Persediaan dapat meliputi:
1. Barang konsumsi;
2. Amunisi;
3. Bahan untuk pemeliharaan;
4. Suku cadang;
5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6. Pita cukai dan leges;
7. Bahan baku ;
8. Barang dalam proses/setengah jadi;
9. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
10. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
11. Obat-obatan
PENGAKUAN PERSEDIAAN Persediaan diakui pada saat potensi
manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
Pengukuran Persediaan
Persediaan disajikan sebesar :1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan
pembelian;2. Biaya standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri;3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara
lainnya seperti donasi/rampasan;
Pengukuran Persediaan
Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian Biaya perolehan persediaan meliputi harga
pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh
Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
Contoh
Pada tanggal 25 November 2008 Dinkes Kota Maju Jaya melakukan pembelian obat2an untuk puskesmas dan puskesmas pembantu di seluruh wilayah Kota Maju Jaya. Harga beli seluruh obat tersebut adalahRp 27 juta. Dari jumlah tersebut, toko memberikan diskon Rp 500 ribu, sedangkan ongkos kirim untuk mengangkut seluruh obat adalah Rp 300 ribu.
Pada tanggal 31 Desember 2008 obat2an yang dibeli pada tanggal 25 November hanya tersisa 10%
Pengukuran Persediaan
Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Biaya standar persediaan meliputi biaya
langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
Pengukuran Persediaan
Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN
Persediaan merupakan bagian dari aset lancar dan kontra akunnya adalah Cadangan Persediaan yang berada di bagian Ekuitas Dana lancar
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK: Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran
persediaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai persediaan, seperti barang
atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
Kondisi persediaan. Khusus untuk persediaan yang kondisinya rusak atau usang tidak perlu dilaporkan dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam CaLK.
JURNAL STANDAR PENAMBAHAN ASET PERSEDIAAN
MELALUI BELANJA UP/GU/TU DI SKPD
SKPD PPKD
Belanja Bahan Pakai Habis/Material xxx
Tidak ada Penjurnalan Kas di Bendahara Pengeluaran xxx
SKPD PPKD
Ekuitas Dana Lancar Cadangan Persediaan xxx
Tidak ada Penjurnalan Persediaan xxx
SKPD PPKD
Kas di Bendahara Pengeluaran xxx
R/K SKPD xxx
R/K PPKD xxx
Kas di Kas Daerah xxx
Saat Bendahara Pengeluaran di SKPD menerima SP2D UP/GU/TU :
Bendahara Pengeluaran SKPD kemudian melakukan belanja bahan pakai habis dan atau belanja bahan material atas UP/GU/TU. Untuk melakukan GU atau TU berikutnya maka Bendahara Pengeluaran perlu menyusun SPJ atas belanja UP/GU/TU yang telah dilaksanakan. Apabila SPJ Belanja disahkan PPK-SKPD
dilakukan jurnal :
Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, dan dijurnal :
Jurnal Kolorari :
SKPD PPKD
Persediaan xxx
Tidak ada Penjurnalan Ekuitas Dana Lancar Cadangan Persediaan xxx
JURNAL STANDAR PENAMBAHAN ASET PERSEDIAAN
MELALUI BELANJA LS DI SKPD
SKPD PPKD
Ekuitas Dana Lancar Cadangan Persediaan xxx
Tidak ada Penjurnalan Persediaan xxx
SKPD PPKD
Belanja Bahan Pakai Habis/Material xxx
R/K SKPD xxx
R/K PPKD xxx
Kas di Kas Daerah xxx
Saat Bendahara Pengeluaran di SKPD menerima SP2D LS :
Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, dan dijurnal :
Jurnal Kolorari :
SKPD PPKD
Persediaan xxx
Tidak ada Penjurnalan Ekuitas Dana Lancar Cadangan Persediaan xxx
AKUNTANSI INVESTASI
DEFINISI INVESTASI
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
KLASIFIKASI INVESTASI
Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang
yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan
Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
PENGAKUAN INVESTASI
Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria : Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial
atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEK
Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan.
Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
JURNAL STANDAR PENAMBAHAN
ASET INVESTASI JANGKA PENDEK PPKD
Pengeluaran Kas Daerah untuk penambahan aset investasi jangka pendek PPKD dengan bukti Nota Debet :
SKPD PPKD
Tidak ada Jurnal
Investasi Jk Pendek xxx
Kas di Kas Daerah xxx
JURNAL STANDAR PENGURANGAN ASET INVESTASI
JANGKA PENDEK PPKD
Penerimaan Kas Daerah untuk pengurangan aset investasi jangka pendek PPKD dengan bukti dan Nota Kredit :
SKPD PPKD
Tidak ada Jurnal
Kas di Kas Daerah xxx
Investasi Jk Pendek xxx
JURNAL STANDAR PENAMBAHAN
ASET INVESTASI JANGKA PANJANG PPKD Pengeluaran Kas Daerah untuk penambahan aset
investasi jangka panjang PPKD dengan bukti SP2D dan Nota Debet :
SKPD PPKD
Tidak ada Jurnal
Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Daerah xxx
Kas di Kas Daerah xxx
Dengan bukti memorial ditambah Nota Debet dilakukan jurnal kolorari untuk mengakui penambahan aset investasi jangka pendek PPKD :
SKPD PPKD
Tidak ada Jurnal
Investasi Jk Panjang xxx
Ekuitas Dana Lancar
Cadangan investasi jk Panjang xxx
JURNAL STANDAR PENGURANGAN ASET INVESTASI
JANGKA PANJANG PPKD Penerimaan Kas Daerah untuk pengurangan aset
investasi jangka panjang PPKD dengan bukti Nota Kredit :
SKPD PPKD
Tidak ada Jurnal
Kas di Kas Daerah xxx
Penerimaan Pembiayaan – Penyertaan Modal Daerah xxx
Dengan bukti memorial ditambah Nota Kredit dilakukan jurnal kolorari untuk mengakui pengurangan aset investasi jangka panjang PPKD :
SKPD PPKD
Tidak ada Jurnal
Ekuitas Dana Lancar
Cadangan investasi jk Panjang xxx
investasi jk Panjang xxx