Perspektif Pendidikan Vokasi Dalam Kurikulum 2013 Dan Perannya Terhadap Pembangunan Indonesia

5/20/2018 Perspektif Pendidikan Vokasi Dalam Kurikulum 2013 Dan Perannya Terhadap Pembangunan Indonesia

1/10

PERSPEKTIF PENDIDIKAN VOKASI DALAMKURIKULUM 2013 DAN PERANNYA TERHADAP

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

M. Agphin Ramadhan dan Sulaeman Deni Ramdani

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknologi Kejuruan

Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. +62274-550836

Email:[email protected]

Abstrak

Kurikulum 2013 pada pendidikan vokasi, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang siap kerja, melainkan menghasilkan

insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap,

keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Salah satu tantangan ke depan bagi

SMK adalah bagaimana meningkatkan kontribusi pendidikan vokasi bagi pembangunan

Indonesia, khususnya pembangunan ekonomi. Thompson (1973) menyatakan bahwavocational education is economic education as it geared to the needs of the job marked

and thus contributed to the national economic growth. Pendidikan vokasi pada

dasarnya adalah pendidikan untuk menumbuhkan atau menggerakkan kegiatan ekonomi,

karena pendidikan vokasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan jelaslah

hal ini akan memberikan sumbangsih positif bagi dunia kerja produktif yang

menghasilkan barang dan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi. Untuk itulah dengan

diberlakukannya Kurikulum 2013 diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut.

Makalah ini akan menyajikan tentang perkembangan SMK di Indonesia, implementasi

kurikulum 2013 pada pendidikan vokasi, khususnya SMK, dan upaya-upaya yang dapat

memaksimalkan kontribusi SMK dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi suatu negara. Pertumbuhan

ekonomi tinggi diyakini mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, strategi yang dianggap efektif

adalah dengan melakukan industrialisasi. Dalam prosesnya industrialisasi

membutuhkan tenaga-tenaga kerja terampil (skilled workers) yang tidak hanya

mampu mengoperasikan teknologi tersebut, melainkan juga memeliharanya. Oleh
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


2/10

karena, dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, pendidikan vokasi

menjadi penting.

Pendidikan vokasi pada awal sejarahnya berkembang di berbagai negara.

Sebagai contoh, pengembangan pendidikan vokasi sudah dimulai pada Mesir

Kuno sekitar 2000 tahun sebelum masehi. Program-program magang yang

terorganisir (apprenticeship) mencakup belajar kemampuan dasar menulis dan

membaca karya sastra. Hal tersebut sebagai usaha awal penggabungan antara

belajar di kelas untuk kemampuan-kemampuan dasar dan belajar langsung di

tempat kerja. Cara ini sempat menyebar ke berbagai bagian dunia lain sampai

sekitar abad ke-19 (Ana: 2009).

Sedangkan di Cina, perkembangan pendidikan vokasi di mulai pada Masa

Konfusianisme, akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Tujuan pendidikan

pada masa itu adalah untuk menciptakan sebuah tatanan sosial yang ideal dimana

orang bisa hidup dalam harmoni, rasa hormat dan ketulusan (konfusianisme).

Pendidikan Vokasi diajarkan oleh orang tua masyarakat kelas bawah. Filsafat

Pendidikan Vokasi diperkenalkan oleh Mo Tzu (476 390 SM). Ia berpendapat

bahwa pendidikan vokasi jangan hanya fokus pada keahlian melainkan juga pada

ilmu pengetahuan, moral, dan bagaimana menciptakan makna (Schmidtke,C., &

Chen,P. :2012).

Di Indonesia, awal perkembangan pendidikan vokasi bermula ketika

zaman pejajahan Belanda. Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) tahun 1830 dan

Sistem Liberal tahun 1870 yang dilaksanakan Pemerintah Belanda di tanah

jajahannya, Hindia Belanda, merupakan politik pengerukan keuntungan yang luar

biasa. Dan dari sinilah muncul Politik Etika yang dicanangkan Ratu Belanda

dalam sidang parlemen Belanda tahun 1901. Sejak pencangan Politik Etika inilah,

pemerintah Balanda berusaha mengembangkan ekonomi agar memiliki anggaran

sendiri dan akhirnya dari pendidikanlah unsur yang perlu dibenahi dan dibangun.

Pendidkan vokasi adalah salah satu di dalamnya, dimana dari sekolah vokasi akan

diperoleh lulusan dengan keahlian teknik. Pada permulaannya, pendidikan vokasi

yang pertama kali adalah Sekolah Pertukangan, sekolah yang merupakan sarana

yang digunakan untuk memajukan pertukangan di Indonesia (Supriadi: 2002).


3/10

Seiring berjalannya waktu, kini pendidikan vokasi memasuki tahap baru,

dimana menyesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah, dalam

hal ini Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan hasil evaluasi terhadap

KTSP dan menjadi penguat dalam peningkatan kompetensi yang seimbang antara

sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge). Kompetensi

nantinya bukan penguatan pada kognitif saja namun memuat sikap, pengetahuan,

dan keterampilan yang merupakan dasar dari kompetensi inti. Pada Kurikulum

2013 proses pembelajaran berbasis pada kompetensi yang didukung oleh 4 pilar

aktivitas pembelajaran, yaitu: produktif, kreatif, inovatif, dan afektif pada

penekanan penguatansoft skill(Dit.PSMK: 2013).

Khusus untuk SMK, berdasarkan Struktur Kurikulum Pendidikan

Menengah SMK, ada 7 isu terkait dengan hal ini, yaitu: (1). Ujian Nasional

sebaiknya tahun ke XI sehingga tahun ke XII konsentrasi ke ujian sertifikasi

keahlian (2). Bidang keahlian yang tidak sesuai dengan kebutuhan global (3).

Penambahan life and career skills (bukan sebagai mata pelajaran) (4). Perlunya

melibatkan pengguna (industri terkait) dalam penyusunan kurikulum (5).

Pembelajaran SMK berbasis proyek dan sekolah terbuka bagi siswa untuk waktu

yang lebih lama dari jam pelajaran (6). Keseimbangan hard skilldansoft skilldan

(7). Perlunya membentuk kultur sekolah yang kondusif. Isu-isu tersebut tidak

menutup kemungkinan nantinya akan diterapkan di SMK.

Hadirnya kurikulum 2013 jelas membawa beberapa elemen perubahan.

Berdasarkan Bahan Uji Publik November 2012, elemen perubahan pada SMK

antara lain: pada kurikulum ini jumlah jam pelajaran normatif dan adaptif

dikurangi sedangkan porsi mata pelajaran produktif ditambah. Pada proses

pembelajaran, kompetensi keterampilan akan disesuaikan dengan trend

perkembangan DU/DI. Termasuk penambahan jenis keahlian berdasarkan

spektrum kebutuhan global dan tetap memperhatikan hard skill dan soft skill.

Perubahan-perubahan di atas dimaksudkan untuk memberikan kontribusi

maksimal agar dihasilkan lulusan SMK yang sesuai dengan tujuan Kurikulum

2013. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah implementasi

Kurikulum 2013 pada SMK?, bagaimana perannya terhadap pembangunan


4/10

ekonomi?, serta upaya-upaya apa saja yang dapat memaksimalkan kontribusi

SMK dalam pembangunan ekonomi Indonesia?. Tulisan ini akan memaparkan

tentang perspektif pendidikan vokasi dalam Kurikulum 2013 dan perannya

terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

Kajian Pustaka

.

Pembahasan

Perkembangan SMK di Indonesia

Perkembangan pendidikan vokasi di Indonesia dibagi menjadi 2 periode,

yaitu: Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan. Pada periode Pra Kemerdekaan,

pendidikan vokasi di Indonesia berawal dari pemikiran Ratu Belanda yaitu Politik

Etika (Etische Politiek) merupakan bentuk pertanggungjawaban politik

Pemerintah Belanda terhadap Hindia Belanda (Indonesia) atas diberlakukannya

Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) tahun 1830 dan Sistem Liberal tahun 1870

yang dilaksanakan Pemerintah Belanda.

Pendidikan kejuruan yang pertama kali adalah Sekolah Pertukangan,

sekolah yang merupakan sarana yang digunakan untuk memajukan pertukangan di

Indonesia, kemudian berkembang lagi Pendidikan Kejuruan Pertanian yaitu

sekolah yang berkonsentrasi pada kursus untuk pendidikan pertanian praktis.

Kemudian dibangun Pendidikan Kejuruan Teknik, dimana banyak sekali keahlian

yang dikembangkan seperti keahlian bangunan, keahlian pertambangan,

pendidikan masinis, dan lain-lain. Inilah sejarah singkat mengapa ada pendidkan

kejuruan dan bagaimana prosesnya, walaupun bagaimana juga pendidikan yang

awalnya oleh pemerintah Belanda hanya untuk kebangsaan Eropa dan China,

tetapi akhirnya mereka mengembangkan untuk masyarakat Pribumi (Supriadi:

2002).

Seperti yang dijelaskan Supriadi (2002) dalam bukunya Sejarah

Pendidikan Teknik dan Vokasi di Indonesia, pada periode Pasca Kemerdekaan,


5/10

pendidikan vokasi dibagi menjadi tiga babak yaitu: Pertama, tahun 1945-1968

yaitu sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia sampai sebelum pelaksanaan

Pelita I. Pada periode ini mulai dilakukannya pendekatan ke masyarakat akan

pentingnya pendidikan (social demand approach). Pendidikan vokasi dianggap

mampu menghasilkan tamatan yang dapat langsung bekerja namun keadaan

sekolah kejuruan memprihatinkan dengan fasilitas yang sangat minim. Pendidikan

vokasi yang dikenal pada saat itu adalah STM dan SMEA.

Kedua, pelaksanaan Pelita tahun 1969/1970 hingga akhir Pelita VI tahun

1997/1998. Pada masa ini dilakukan pendekatan kebutuhan tenaga kerja

(manpower demand approach) secara terbatas, proses mencari bentuk yang tepat

untuk pendidikan teknisi industri. Saat itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia

sedang baik dengan tingkat pertumbuhan 7% per tahun, sehingga diperlukan

banyak tenaga kerja untuk mengisi kekosongan di dunia kerja. Akan tetapi

pendidikan kejuruan hanya mampu mengisi 50% saja kebutuhan. Dan keterlibatan

dunia industri di pendidikan kejuruan belum melembaga secara formal.

Pendidikan vokasi pada masa itu terdiri dari vokaasi bidang industri (STMP,

SMEA Pembina, SMTK 4 tahun), dan juru teknik (STM-BLPT, SMEA,SMKK).

Digunakan pula pendekatan kebutuhan masyarakat (untuk sekolah yang belum

direhabilitasi): SMEA, SMKK,SMPS, SMM, SMIK, dan SMSR. Pada Pelita VI

diperkenalkankebijakan baru untuk pembangunan pendidikan, yang disebut Link

and Match. Dalam pelaksanaannya diberlakukan Pendidikan Sistem Ganda di

SMK.

Ketiga, periode reformasi tahun 1998 yang berlanjut dengan

dilaksanakannya otonomi daerah sejak tahun 2001 hingga sekarang.

Pada periode

ini momentum pertumbuhan kuantitatif pendidikan kejuruan semakin meningkat.

Hubungan dengan pihak industri semakin baik. Pemerintah sudah sangat

menyadari pentingnya mengembangkan pendidikan teknologi dan kejuruan di

Indonesia. Kita semua mengetahui bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat

besar untuk tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang sejahtera. Di samping

sumberdaya alam yang kaya, Indonesia memiliki tenaga kerja dalam jumlah yang

berlimpah. Agar potensi tersebut dapat menjadi sumber daya pembaruan, yang


6/10

diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan. Begitu pula dengan Diklat

Kejuruan dituntut untuk mampu meningkatkan kompetensi generasi muda

Indonesia yang akan memasuki dunia kerja, melatih ulang dan meningkatkan

kompetensi mereka yang sudah bekerja, selaras dengan perkembangan teknologi

dan perubahan pasar kerja.

Implementasi Kurikulum 2013 pada SMK

Sebagaimana konsep pendidikan vokasi adalah pendidikan menengah

yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang

tertentu. Untuk itu, Pendidikan vokasi di SMK, hendaknya tidak hanya

mempersiapkan peserta didik sebagai pemenuhan (to fit) dan persiapan (to

prepare) kebutuhan pasar, melainkan pendidikan vokasi harus berfungsi sebagai

pendidikan yang mengembangkan (to develop) keterampilan, kemampuan,

pemahaman, sikap, etos kerja, dan apresiasi yang diperlukan oleh pekerja untuk

masuk dan membuat kemajuan dalam pekerjaan secara berguna dan produktif

(Maclean, 2009). Hal inilah yang diangkat oleh Kurikulum 2013, agar

menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui

penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.

Berdasarkan Sistem EPIK (Elektronik Pemantauan Implementasi

Kurikulum 2013) total ada 1142 SMK yang terdata sebagai sekolah sasaran

implementasi Kurikulum 2013, sedangkan sampai Agustus 2013 Kurikulum 2013

SMK sudah memasuki tahap implementasi bertahap-terbatas pada Kelas X di

1021 SMK di seluruh wilayah Indonesia. Langkah awal yang telah dilakukan

untuk persiapan implementasi Kurikulum 2013 SMK adalah melakukan

Pendidikan dan Pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah

serta unsur-unsur lain yang terlibat langsung dalam proses pendidikan. Untuk

mempercepat peningkatan pemahaman dan penguasaan keterampilan

mengimplementasikan kurikulum tersebut, diprogramkan kegiatan pendampingan

untuk para guru dan kepala sekolah. Program pendampingan dilakukan sebagai

penguatan untuk memahami konsep Kurikulum 2013 dengan berbagai


7/10

perubahannya dalam implementasi di lapangan, serta untuk membantu mengatasi

berbagai kendala yang muncul pada saat kurikulum tersebut diimplementasikan di

sekolah. Program pendampingan ini juga merupakan upaya menuju implementasi

Kurikulum 2013 secara meluas, sehingga pada Juni 2016 akan dilakukan

penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan kurikulum ini secara nasional.

Ada beberapa faktor pendukung implementasi Kurikulum 2013 di SMK,

antara lain: Pertama, kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

dengan kurikulum yang diajarkan dan buku teks yang dipergunakan. Kedua,

ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan

keempat standar pembentuk kurikulum. Ketiga, penguatan manajemen dan

budaya sekolah. Keempat, penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan

pengawasan. Dan terakhir, kerja sama yang baik antara SMK dengan DU/DI

sehingga terjalin link and match.

Namun, pada pelaksanaannya ada beberapa temuan permasalahan dalam

pengimplementasian Kurikulum 2013. Sebagai contoh pada proses pembelajaran,

total 48 jam per minggu di tambah Mulok dirasa memberatkan baik oleh guru

maupun peserta didik, pendekatan scientific tidak dapat dilaksanakan disemua

pelajaran, regulasi pelaksanaan praktik Industri dan Ujian Nasional belum

sepenuhnya ada kejelasan, SMK masih belum siap untuk langsung terjun ke

industri demikian juga dukungan industri pada pelaksanaan prakerin selama 6

bulan belum mendapat tanggapan positif dari pihak industri (FGD Implementasi

Kurikulum 2013 FPTK UPI).

Dengan demikian, implementasi Kurikulum 2013 di SMK masih harus

dibenahi, mulai dari kesiapan dan kompetensi tenaga pendidik, manajemen dan

budaya sekolah, dan kebijakan pemerintah dalam memperbaiki dan

mengembangkan kekurangan yang selama ini terjadi pada proses implementasi

Kurikulum 2013.

Upaya Memaksimalkan Kontribusi SMK dalam Pembangunan Ekonomi

Indonesia SMK harus memperluas fungsinya dari fungsi tunggal menjadi SMK

Model yang menyelenggarakan fungsi majemuk yang selaras dengan

kemajemukan kebutuhan masyarakat.


8/10

Hasil-hasil penelitian mengenai peran pendidikan dalam pembangunan

ekonomi menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan berkontribusi

terhadap pembangunan ekonomi, seperti yang telah disimpulkan oleh Boediono

dan McMahon (2001). Joesoef, J.R, dkk (2007) dalam jurnalnya yang berjudul

Peran SMK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Sebuah Analisis

Makroekonomi menyatakan bahwa SMK berperan positif dalam pertumbuhan

ekonomi daerah. Peran ini dapat dilacak dari tiga hal yang saling berurutan yaitu:

(1) preferensi masyarakat terhadap SMK, (2) kapasitas SMK bagi lulusan SMP,

dan (3) kemampuan SMK dalam mencetak lulusan yang berkualitas. Senada

dengan hasil penelitian sebelumnya, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah

Ke-juruan (2008) melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa terdapat

hubungan positif antara rasio siswa SMK dan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB). Selain itu, hasil penelitiannya juga menemukan bahwa terdapat

hubungan yang positif antara rasio siswa SMK dan laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pemaparan di atas, jelaslah bahwa pendidikan vokasi

memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya,

bagaimana cara memaksimalkan kontribusi SMK dalam pembangunan ekonomi?.

Menurut Slamet, P.H (2012) upaya-upaya yang dapat memaksimalkan kontribusi

pendidikan kejuruan untuk pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan 4 cara,

yaitu: menawarkan pendidikan kejuruan berdasarkan karakteristik Indonesia,

penguatan link and match dengan dunia kerja, mengintegrasikan soft skill ke

dalam pembelajaran, dan menerapkan pendidikan kewirausahaan.

Pertama, menawarkan pendidikan kejuruan berdasarkan karakteristik

Indonesia. Ilmu-ilmu yang diajarkan kepada peserta didik pendidikan vokasi

semestinya ilmu-ilmu yang cocok untuk memfasilitasi pengembangan peserta

didik agar menjadi manusia seutuhnya dan ilmu-ilmu yang sesuai dengan

karakteristik Indonesia sebagai-mana disebut sebelumnya. Keduanya sama-sama

diperlukan dan jangan sampai terpeleset mengorbankan salah satu.

Mengorbankan pengembang-an eksistensi peserta didik berarti men-dehumanisasi

manusia dan mengembangkan peserta didik yang tidak ada keselarannya dengan

kebutuhan masyarakat, khususnya dunia kerja, akan membuat pendidikan vokasi


9/10

terisolasi dan terlepaskan dari kait-annya dengan masyarakat, terutama dengan

dunia kerja. Jika ini terjadi, maka pendidikan vokasi tidak ber-peran sama sekali

terhadap pemba-ngunan masyarakat.

Kedua, Memperkuat kemampuan soft skills

peserta didik pendidikan vokasi me-lalui berbagai ragam cara. Secara ma-

tematis, soft skills = kualitas intraper-sonal + keterampilan interpersonal.

Kualitas intrapersonal adalah kuali-tas batiniah (kualitas rohaniah) ma-nusia yang

bersumber dari dalam lu-buk hati manusia yang dimensi-di-mensinya meliputi

antara lain keren-dahan hati, harga diri, integritas, tang-gung jawab, komitmen,

motivasi diri, rasa keingintahuan, menyukai apa yang belum diketahui (umumnya

ma-nusia menyukai apa yang sudah di-ketahui), kejujuran, kerajinan, kasih sayang

(cinta sesama), disiplin diri, kontrol diri, kesadaran diri, dapat di-percaya, dan

berjiwa kewirausahaan dimana yang terakhir ini umumnya bersumber dari

pendidikan yang me-merdekakan manusia sehingga tidak tertekan dan menjadi

kreatif yang aki-batnya menjadi inovatif dan mampu membentuk jiwa

kewirausahaan ma-nusia. Tentu saja masih banyak di-mensi kualitas

intrapersonal yang la-in, tetapi terlalu banyak untuk dise-but satu per satu.

Keterampilan inter-personal adalah keterampilan yang berkaitan dengan

hubungan antar-manusia yang dimensi-dimensinya meliputi antara lain

bertanggung jawab atas semua perbuatannya, si-kap hormat/respek kepada orang

lain, perdamaian, kecintaan kepada sesama, komunikasi yang mengenak-kan,

kepemimpinan, kerjasama/kerja kelompok, kehalusan berbudi, sosia-bilitas,

solidaritas, toleransi/tenggang rasa, bijaksana, beradap, berani ber-buat benar

meskipun tidak populer, demokratis, sikap adil, sikap tertib, dan masih banyak

dimensi-dimensi keterampilan interpersonal lainnya yang terlalu banyak untuk

disebut satu per satu. Istilah soft skills sangat erat kaitannya dengan istilah-

istilah lain, seperti karakter, akhlak, budi pekerti, kecerdasan emosi, nilai-nilai

kehidupan (living values), moralitas, personality, dan employability skills bagi

yang sudah bekerja. Sepanjang ber-urusan dengan hubungan antarma-nusia

yang dilandasi oleh humanitas, itu disebut soft skills.


10/10

Simpulan

Daftar Pustaka

Ana, dkk. (2009). Sejarah Pendidikan Teknologi dan Vokasi.Makalah, tidak

diterbitkan, UPI, Bandung.

Boediono & McMahon. (2001).Pembangunan Pendidikan untuk Mendukung

Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Schmidtke,C., & Chen,P. (2012). Philosophy of Vocational Education in China: A

Historical Overview.Journal of Philosophy of Education, --,--

Supriadi, Dedi. (2002). Sejarah Pendidikan Teknik dan Vokasi di Indonesia.

Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.

Direktorat Pembinaan SMK. (2013). Petunjuk Teknis Pendampingan Kurikulum

2013 Sekolah Menengah Vokasi.

Direktorat Pembinaan SMK. (2008).Peran SMK dalam Mendukung Pertumbuhan

Ekonomi Daerah.

Focus Group Disscussion Implementasi Kurikulum 2013. (2013, 7 Oktober).

Diambil pada tanggal 26 November 2013, dari

http://fptk.upi.edu/2013/10/07/focus-group-disscussion-implementasi-kurikulum-

2013-2/

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Sekolah Sasaran Implementasi

Kurikulum 2013. Diambil pada tanggal 26 November 2013, dari

http://kurikulum.kemdikbud.go.id/public/school

Jalal, Fasli, & Supriadi, Dedi. (2001). Reformasi Pendidikan dalam Konteks

Otonomi Daerah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Thompson, John F. (1973).Foundation of Vocational Education Social and

Philosophical Concepts, New Jersey: Prentice-Hall.

Joesoef, J.R., dkk. (2007).Peran SMK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Daerah: Sebuah Analisis Makroekonomi. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah

Menengah Kejuruan.
http://fptk.upi.edu/2013/10/07/focus-group-disscussion-implementasi-kurikulum-2013-2/http://fptk.upi.edu/2013/10/07/focus-group-disscussion-implementasi-kurikulum-2013-2/http://kurikulum.kemdikbud.go.id/public/schoolhttp://kurikulum.kemdikbud.go.id/public/schoolhttp://fptk.upi.edu/2013/10/07/focus-group-disscussion-implementasi-kurikulum-2013-2/http://fptk.upi.edu/2013/10/07/focus-group-disscussion-implementasi-kurikulum-2013-2/

Documents

Perspektif Pendidikan Vokasi Dalam Kurikulum 2013 Dan Perannya Terhadap Pembangunan Indonesia