PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN … · pengaduan dari debitur sebagai konsumen jasa keuangan yang menjadi korban. ... hingga penyalahgunaan data pribadi debitur dengan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR

PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL

TECHNOLOGY

HALAMAN JUDUL

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

MUHAMMAD YUSUF

NIM : 11150480000189

P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1440 H/2019 M

v

ABSTRAK

MUHAMMAD YUSUF. NIM 11150480000189. PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS

FINANCIAL TECHNOLOGY. PROGRAM STUDI Ilmu Hukum, Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

1440 H/2019 M. x + 98 halaman + 4 halaman daftar pustaka.+ 24 halaman

lampiran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan

hukum, penyelesaian sengketa serta langkah dan tindakan preventif debitur pada

layanan pinjaman uang berbasis Financial Technology atau Fintech P2PL.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan

menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan

pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan pada

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan, Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Metode pendekatan kasus

berdasarkan wawancara dan data laporan OJK sebagai regulator .

Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa banyak debitur yang menjadi

korban merupakan pengguna layanan Fintech ilegal atau tidak berizin. Dalam

upaya perlindungan terhadap debitur pada penyelenggaraan layanan ini OJK

menjalin kerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia

(AFPI) dalam hal penetapan batas atas bunga pinjaman serta code of conduct

terhadap proses penagihan pinjaman yang selama ini belum diatur, selain itu OJK

bekerjasama dengan Kemkominfo secara rutin terus memblokir penyelenggara

Fintech P2PL ilegal, serta membuka layanan informasi dan pengaduan konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Financial Technology, Fintech P2PL

Pembimbing : Hidayatulloh, M.H.

Daftar Pustaka : Tahun 1993-2019

vi

KATA PENGANTAR

حيم حمن الره الره بسم للاه

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT.

Tuhan semesta alam atas segala rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS

FINANCIAL TECHNOLOGY”. Shalawat serta salam semoga senantiasa

tercurahkankan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Beserta para keluarga,

sahabat yang telah membawa kita ke luar dari zaman kegelapan menuju zaman

yang beradab saat ini. Semoga kita diberikan syafaat nya pada yaumil akhir kelak.

Aamiin.

Dalam proses penulisan skripsi ini, mungkin tidak akan sempurna dan

tidak dapat dicapai dengan maksimal tanpa adanya bantuan, dukungan, dan

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan

segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya sebagai peneliti ingin

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. Ketua Program Studi dan

Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Bapak Hidayatulloh, M.H. Dosen pembimbing skripsi peneliti, saya ucapkan

banyak terima kasih atas kesempatan waktu, arahan, dan kritik, serta saran

yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan

sebaik-baiknya

4. Direktorat Pengaturan, Perizinan, Pengawasan Financial Technology (DP3F)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah memberikan kesempatan kepada

vii

peneliti untuk melakukan audiensi dan wawancara, sehingga skripsi ini dapat

di selesaikan dengan baik

5. Pimpinan dan staff Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. yang telah

memberikan fasilitas dan layanan yang sangat baik, sehingga peneliti dapat

memperoleh referensi untuk melengkapi data studi kepustakaan pada

penulisan skripsi ini.

6. Pihak-pihak lain yang telah memberi kontribusi kepada peneliti dalam

menyelesaikan penelitian ini.

Demikian, peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala

dukungan semua pihak yang membantu dalam proses penelitian skripsi ini. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhusus peneliti.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta 20 Juni 2019

Muhammad Yusuf

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................. .. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ......................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ......................................................................... iv

ABSTRAK .................................................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................. vi

DAFTAR ISI ................................................................................................. viii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah .............. 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................ 7

D. Metode Penelitian................................................................. 8

E. Sistematika Penulisan .......................................................... 12

BAB II TINJAUAN UMUM FINANCIAL TECHNOLOGY ............ 15

A. Kerangka Konseptual ........................................................... 15

1. Financial Technology ..................................................... 15

a. Pengertian Fintech .................................................... 15

b. Perkembangan Fintech ............................................. 16

c. Jenis-jenis Fintech .................................................... 18

d. Manfaat Fintech ....................................................... 21

2. Fintech Peer To Peer Lending (P2PL) ........................... 22

a. Pengertian Fintech P2PL .......................................... 23

b. Perbedaan Fintech P2PL dengan Bank .................... 24

c. Pihak yang Terlibat dalam Fintech P2PL................. 26

d. Cara kerja Fintech P2PL .......................................... 31

e. Keuntungan Penggunaan Fintech P2PL ................... 33

f. Resiko Penggunaan Fintech P2PL ........................... 35

ix

B. Kerangka Teori..................................................................... 36

1. Teori Perlindungan Hukum ............................................ 36

2. Teori Kepastian Hukum ................................................. 38

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu................................... 39

BAB III REGULASI DAN PELAKSANAAN PINJAMAN

UANG BERBASIS FINTECH DI INDONESIA .................... 42

A. Regulasi Pinjaman Uang Berbasis Fintech di Indonesia ...... 42

B. Pelaksanaa Pinjaman Uang Berbasis Fintech di Indonesia .. 58

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN HUKUM SERTA

TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP DEBITUR PADA

LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL

TECHNOLOGY ........................................................................ 65

A. Unsur-unsur Perlindungan Hukum Terhadap Debitur

pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis

Financial Technology........................................................... 65

B. Upaya dan Penyelesaian Hukum yang dapat ditempuh

Debitur Apabila Mengalami Permasalahan pada

Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology ... 83

C. Upaya dan Tindakan Preventif Agar Terhindar dari Jerat

Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology ... 88

BAB V PENUTUP .................................................................................. 91

A. Kesimpulan .......................................................................... 91

B. Rekomendasi ........................................................................ 92

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 94

LAMPIRAN .................................................................................................. 99

x

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 : Cara Kerja Penyelenggara Fintech P2PL ..................... 31

2. Gambar 2 : 4 Langkah Pendanaan Fintech P2PL ............................. 32

3. Gambar 3 : Alur Proses Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggara

Fintech P2PL ................................................................. 50

4. Gambar 4 : Profil dan Perkembangan Fintech Lending di

Indonesia ....................................................................... 59

5. Gambar 5 : Jumlah Akumulasi Rekening Pemberi Pinjaman

Berdasarkan Provinsi ..................................................... 60

6. Gambar 6 : Jumlah Akumulasi Rekening Penerima Pinjaman


7. Gambar 7 : Jumlah Akumulasi Rekening Penyaluran Pinjaman


8. Gambar 8 : Akses Perizinan Aplikasi Fintech P2PL Legal ............. 73

9. Gambar 9 : Akses Perizinan Aplikasi yang Beresiko ...................... 74

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk

terbesar ke-4 di dunia yang saat ini sedang dalam proses pembangunan

infrastruktur untuk menunjang kesiapan dalam menghadapi Revolusi Industri

4.0. Di era ini kegiatan ekonomi akan banyak dilakukan secara digital atau

berbasis internet. Kehadiran ekonomi digital tentu akan membawa iklim baru

dalam kegiatan industri yang saat ini kehadirannya mulai dirasakan oleh

masyarakat, hal ini didorong oleh perkembangan teknologi yang pesat.

Pesatnya perkembangan teknologi turut membawa perubahan terhadap

gaya hidup masyarakat yang kini beragam hal dapat dilakukan secara cepat

dan mudah dengan layanan berbasis online atau menggunakan internet, baik

dalam hal berbelanja, memesan transportasi, atau melakukan transaksi

keuangan, yang saat ini kehadirannya mulai populer di tengah masyarakat

karena didukung dengan banyak bermunculannya startup atau perusahaan

rintisan yang menawarkan beragam layanan digital seperti pembayaran,

investasi, pinjaman, maupun pembiayaan. Hadirnya layanan jasa keuangan

berbasis teknologi ini memunculkan istilah baru yakni Financial Technology.

Financial Technology atau disingkat Fintech dapat diterjemahkan

dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana,

Fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan dari perkembangan teknologi

informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.

Kehadiran Fintech merupakan jawaban bagi masyarakat yang belum

tersentuh dengan layanan jasa perbankan sehingga mendatangkan kemudahan

bagi setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa keuangan

yang praktis dan cepat.

Fintech merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk

peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan

oleh perusahaan rintisan (Startup) dengan memanfaatkan teknologi software,

2

internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Konsep ini mengadaptasi

perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga

bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta

modern. Adapun bentuk-bentuk dari layanan Fintech yang ditawarkan

meliputi; Pembayaran (Digital Wallets, P2P Payments), Investasi (Equity

Crowdfunding, Peer to Peer Lending), Pembiayaan (Crowdfunding,

Microloans, Credit Facilities), Asuransi (Risk Management), Lintas – Proses

(Big Data Analysis, Predicitive Modeling), Infrastruktur (Security).1

Kemunculan perusahaan-perusahaan berbasis Fintech terutama yang

yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang atau Peer To Peer

Lending (P2PL) saat ini semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator

diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut tertuang dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK

tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi atau bisa disebut dengan Fintech Peer To Peer Lending. Layanan

ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang

belum tersentuh layanan perbankan (unbanked people) akan tetapi sudah

melek akan teknologi. Layanan Fintech berbasis P2PL menjadi salah satu

solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan

inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan

perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.2

Pesatnya perkembangan Fintech tak lantas membawa dampak positif

saja, akan tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang muncul, terutama

dari layanan pinjaman uang berbasis Fintech atau Fintech Peer To Peer

Lending (P2PL). Mudahnya syarat dalam pengajuan pinjaman membuat

banyak orang tergiur untuk mengajukan pinjaman, dimana hanya

1 Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan Keuangan ( Yogyakarta :

Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), h. 6-7 2 Reynold Wijaya, P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan, diterima dari:

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2.lendingsebagai-

wujudbaru.inklusi.keuangan diakses pada 19 November 2018

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2.lendingsebagai-wujudbaru.inklusi.keuangan

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2.lendingsebagai-wujudbaru.inklusi.keuangan

3

bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat

dengan mudah mendapatkan dana secara cepat, namun dari kemudahan

tersebut debitur dapat terjebak dalam jerat bunga pinjaman yang tinggi, hal

ini disebabkan belum adanya aturan mengenai batas atas bunga yang

ditetapkan terhadap layanan ini, serta tindakan penagihan pinjaman yang

dilakukan secara intimidatif yang saat ini menimbulkan keresahan di

masyarakat.

Banyaknya aduan terkait tindakan intimidasi dan teror yang dialami

debitur pada proses penagihan pinjaman oleh perusahaan penyelenggara

Fintech P2PL kini menjadi sorotan publik dan menuai persoalan serius yang

harus segera ditangani. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta maupun

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah menerima banyak

pengaduan dari debitur sebagai konsumen jasa keuangan yang menjadi

korban. Dari banyaknya laporan yang masuk didominasi oleh laporan terkait

kasus penagihan secara intimidatif, penyalahgunaan dan penyebaran data

pribadi, hingga mencekiknya tingkat bunga pinjaman.3 Tidak cermatnya

debitur dalam memperhatikan risiko pada saat mengajukan pinjaman seperti

tidak membacanya klausula baku secara seksama, memahami besaran suku

bunga, denda apabila melewati tempo pembayaran maupun mengecek

legalitas izin perusahaan penyelenggara Fintech P2PL menjadi faktor

banyaknya aduan terkait permasalahan layanan berbasis Fintech ini. Yayasan

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menghimbau masyarakat agar

berhati-hati dalam melakukan pinjaman dari perusahaan Fintech berbasis

aplikasi ini dikarenakan banyaknya aduan debitur terkait cara penagihan

pinjaman yang sering dilakukan adalah dengan cara mengancam, pelecehan

hingga penyalahgunaan data pribadi debitur dengan mengkases kontak dan

menagih lewat orang yang nomornya disimpan di kontak debitur.4

3 Mochammad Januar Rizki, Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang terdapat di

Perusahaan Fintech, diterima dari : https://www.hukumonline.com/berita/baca/l-

t5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech diakses

pada 19 November 2018 4 Danang Sugianto, YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online, diterima dari :

https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online

diakses pada 19 November 2018

https://www.hukumonline.com/berita/baca/l-t5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech

https://www.hukumonline.com/berita/baca/l-t5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech

https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online

4

Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan yang

terlarang dilakukan di perusahaan penyelenggara Fintech P2PL. Ketentuan

tersebut tercantum dalam kode etik dan perilaku atau Code of Conduct

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech). Dalam kode perilaku tersebut

mewajibkan seluruh perusahaan penyelenggara Fintech P2PL

mengedepankan itikad baik dalam penagihan pinjaman kepada debitur.

Dalam kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan penyelenggara

Fintech P2PL memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan

penagihan kepada debitur yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi

gagal bayar pinjaman. Setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada

debitur mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi

keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain pemberian surat

peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman,

korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh (desk collection),

termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. Perusahan

penyelenggara Fintech P2PL juga harus memberi tahu kepada debitur

mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan,

penghapusan pinjaman.

Apabila menggunakan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan

penyelenggara Fintech P2PL harus menggunakan pihak yang tidak tergolong

dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi.

Kemudian, perusahaan penyelenggara Fintech P2PL juga dilarang

menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara

lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta

harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber

bullying) baik terhadap debitur selaku penerima pinjaman, harta bendanya,

ataupun kerabat dan keluarganya.5

5 Mochammad Januar Rizki, Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang terdapat di

Perusahaan Fintech, diterima dari :

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-

yang-tepat-di-perusahaan-fintech/ diakses pada 19 November 2018,

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech/

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech/

5

Pengaturan mengenai Layanan Pinjaman Uang berbasis Fintech atau

Fintech P2PL tidak terlepas dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi, lalu POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Surat Edaran OJK

(SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen

Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun

2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Dari sisi regulasi, OJK tengah berencana mengamandemen sejumlah

aturannya agar beleid terkait dengan industri Fintech dapat selaras dengan

kondisi lapangan. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum memasukkan Fintech berbasis Peer

To Peer lending sebagai pelaku usaha jasa keuangan. Banyak orang belum

memahami bahwa Fintech P2PL belum termasuk di dalamnya. Namun

demikian, Fintech P2PL harus mengikuti ketentuan perlindungan konsumen

yang sudah dikeluarkan OJK agar tidak ada kekosongan hukum yakni dengan

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan POJK Nomor 77/2016, perusahaan penyelenggara Fintech

P2PL dapat dijatuhi sanksi jika melakukan pelanggaran yang ditetapkan

mulai dari peringatan tertulis, denda uang, pembatasan kegiatan usaha,

pembekuan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha.

Sementara Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) berencana akan

membangun mekanisme pusat data digital bersama, yang antara lain berisi

daftar peminjam bermasalah. Nantinya, data ini bisa digunakan secara

bersama-sama oleh industri keuangan dalam rangka mengevaluasi kualitas

kredit tiap nasabah. Aftech juga akan membuat beberapa program sertifikasi

6

bagi para pegawai dan anggota asosiasi, antara lain berupa program sertifikasi

di bidang penagihan pinjaman.6

Semakin berkembangnya layanan Fintech khususnya terkait Peer To

Peer lending (P2PL) atau pinjamanan secara online turut membawa manfaat

terutama kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dana secara cepat, guna

turut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi namun disisi lain turut

membawa permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Banyaknya aduan

terkait tidakan intimidatif, pelecehan, penyalahgunaan data pribadi debitur

maupun tindak pidana lainnya menjadikan latar belakang peneliti untuk

mengkaji lebih dalam mengenai aspek perlindungan hukum terkait

permasalahan ini dan menuangkannya dalam sebuah penelitian dalam bentuk

skripsi yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS

FINANCIAL TECHNOLOGY

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada penjabaran yang telah diuraikan di dalam latar

belakang, maka identifikasi masalah meliputi:

a. Mekanisme dan konsep dari pinjaman uang berbasis Financial

Technology

b. Regulasi terhadap kegiatan layanan pinjaman uang berbasis

Financial Technology .

c. Aspek perlindungan hukum terhadap debitur sebagai konsumen

sektor jasa keuangan pada layanan pinjaman uang berbasis

Financial Technology

d. Bentuk-bentuk permasalahan dan cara penyelesaian masalah layanan

pinjaman uang berbasis Financial Technology

6 Fintech Lending langgar aturan lakukan persekusi digital, diterima dari

https://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=fintech-lending-persekusi-digital diakses pada 20

November 2018

https://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=fintech-lending-persekusi-digital

7

e. Kepastian hukum terkait layanan pinjaman uang berbasis Financial

Technology.

2. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini,

peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sehingga permbahasannya

lebih jelas dan terarah. Di sini peneliti akan fokus membahas mengenai

upaya dan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan

pinjaman uang berbasis Financial Technology.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah

diuraikan di atas, maka penelitian yang akan dirumuskan yaitu masalah

terkait Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman

Uang Berbasis Financial Technology dalam bentuk pertanyaan penelitian

sebagai berikut:

a. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap debitur terkait

layanan pinjaman uang berbasis Financial Technology ?

b. Bagaimana upaya dan proses penyelesaian hukum yang dapat

ditempuh debitur terkait permasalahan hukum yang dialami ?

c. Bagaimana upaya dan tindakan preventif agar terhindar dari

permasalahan layanan pinjaman uang berbasis Financial

Technology?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui bentuk-bentuk dan ketentuan perlindungan

hukum terhadap debitur sebagai konsumen sektor jasa keuangan

terkait layanan pinjaman uang berbasis Financial Technology.

b) Untuk mengetahui bagaimana upaya dan proses penyelesaian hukum

yang dapat ditempuh debitur apabila memiliki permasalahan hukum

terhadap penggunaan layanan pinjaman berbasis Financial

Technology.

8

c) Untuk memberikan pemahaman terkait tindakan preventif agar

terhindar dari permasalahan pada layanan pinjaman uang berbasis

Financial Technology.

2) Manfaat Penelitian

Secara garis besar, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu

pengetahuan, khususnya dibidang hukum bisnis terutama sektor

keuangan berbasis Financial Technology khususnya Peer To Peer

Lending yang hingga saat ini terus berkembang.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum

bagi peneliti khususnya mengenai Fintech yang terus berkembang di

Indonesia, serta diharapkan dapat membantu jika suatu saat di

hadapkan pada kasus serupa dengan permasalahan hukum yang

terkait dengan layanan berbasis Fintech.

D. Metode Penelitian

Penelitian (research) sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan

suatu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi secara

ilmiah, menggunakan cara berpikir reflektif, berpikir keilmuan dengan

prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat penyelidikan.7

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

normatif. Pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.8

Maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-

undangan (statue approach) yakni pendekatan dengan menggunakan

7 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,

(Jakarta : Kencana, 2014), h. 24 8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet.2, … h. 105

9

legislasi dan regulasi, dan Pendekatan Konsep (conceptual approach)

yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada. Dalam hal ini objek

normatif yuridis terletak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta POJK Nomor

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis

Teknologi Informasi.

Pada dasarnya penelitian ini berupaya untuk menjelaskan mengenai

aspek perlindungan hukum terkait layanan pinjaman berbasis teknologi

yang saat ini mulai ramai di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif

empiris, artinya penelitian dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.9 Penelitian normatif

adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah sistem

norma dengan demikian tidak membutuhkan populasi dan sampel karena

jenis penelitian ini meninjau pada aspek pemahaman suatu norma hukum

yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang

hidup dan berkembang di masyarakat. Peneliti juga mencari fakta-fakta

yang akurat tentang peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian.

3. Data Penelitian

Data penelitian adalah satuan informasi yang dibutuhkan untuk

menjawab masalah penelitian. Maka oleh karena itu data yang peneliti

gunakan untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam

penelitian ini ialah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan.

9 Soerjono soekanto, Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat

(Jakarta : Rajawali Pers, 2006) h. 13

10

b) Bahan Hukum Sekunder berupa data-data yang diperoleh peneliti

dari wawancara, penelitian kepustakaan, dan dokumentasi yang

merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah

tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya

disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.10

Bahan

hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku

teks, kamus hukum, jurnal hukum.

c) Bahan Non-Hukum adalah bahan di luar bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder yang dipandang perlu. Bahan non-hukum

dapat berupa buku-buku mengenai ilmu Ekonomi, Sosiologi,

Filsafat, atau laporan penelitian non–hukum tersebut dimaksud untuk

memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data yang

digunakan diantaranya adalah:

a. Data Primer

Dalam hal penelitian ini yang termasuk data primer ialah :

1) Undang-Undang:

a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas

Jasa keuangan;

b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik;

2) Peraturan Lain:

a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/

POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi;

10

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat Cet.3, (Jakarta : Rajawali Press, 1990),h.1

11

b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor

18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen

Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

d) Peraturan Mentri Kominfo Nomor 20 Tahin 2016 Tentang

Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup audiensi dan wawancara

dengan Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator pada

penyelenggaraan layanan pinjaman uang berbasis Financial

Technology, dan didukung dokumen resmi, buku-buku, hasil

penelitian yang berwujud laporan,11

atau berupa publikasi tentang

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Data primer diperoleh melalui hasil studi kepustakaan yaitu

pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan

dalam penelitian dan data sekunder yaitu melakukan wawancara dan

serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan

mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Data Tersier

Berupa sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari

bahan sekunder dan bahan primer diantaranya, kamus, ensiklopedia

dan sumber-sumber sejenis yang diakses melalui Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu

studi kepustakaan dan case approach (pendekatan kasus). Studi

11

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia,

2005), h.12

12

kepustakaan dilakukan dengan mencari refrensi untuk mendukung materi

penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar

perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, undang undang dan hasil dokumen

dari audiensi dan wawancara dengan Otoritas Jasa keuangan. pendekatan

kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus

yang berkaitan dengan laporan yang diterima.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, maupun bahan non-hukum diuraikan dan dihubungkan

sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih

sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara

pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik

kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap

permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya setelah bahan hukum

diolah, dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut yang akhirnya

akan diketahui mengenai bentuk dan upaya perlindungan hukum yang

dapat ditempuh debitur pada layanan pinjaman berbasis Financial

Technology.

7. Pedoman Penelitian

Pedoman yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini

berpacu dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah dan buku

“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017”.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-

masing bab terdiri dari sub bab guna memperjelas cakupan permasalahan

yang menjadi objek penelitian. Urutan masing-masing bab dijabarkan sebagai

berikut :

13

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi

masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar

pustaka.

BAB II TINJAUAN UMUM FINANANCIAL TECHNOLOGY

Pada bab ini, akan diuraikan dua pokok pembahasan yang

mendukung penulisan skripsi ini, diantaranya pembahasan terkait

tinjauan umum tentang Financial Technology dan teori-teori yang

berkaitan dengan pembahasan yang tertuang dalam penelitian ini.

Selanjutnya akan dijelaskan terkait review (tinjauan ulang) studi

terdahulu, agar tidak ada persaman terhadap materi muatan dan

pembahasan dalam skripsi ini dengan apa yang ditulis oleh pihak

lain.

BAB III REGULASI DAN PELAKSANAAN LAYANAN PINJAMAN

UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI

INDONESIA

Pada bab ini peneliti akan menguraikan beberapa data yang

berhubungan erat dengan apa yang menjadi titik fokus pembahasan

dalam tulisan ini, yakni penulis akan menjabarkan terkait regulasi

atau aturan terhadap layanan pinjaman uang berbasis Fintech di

Indonesia, selain itu peneliti juga akan memaparkan mengenai

kondisi pelaksanaannya yang saat ini mulai mendapatkan perhatian

dari berbagai pihak.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN HUKUM SERTA

TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP DEBITUR PADA

LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL

TECHNOLOGY

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan

pada penelitian ini diantaranya menjelaskan serta menganalisis

terkait ketentuan-ketentuan perlindungan hukum, penyelesaian

14

hukum yang dapat ditempuh debitur serta tindakan preventif dalam

menggunakan layanan pinjaman uang berbasis Financial

Technology.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan

rekomendasi. Kesimpulan merupakan hasil dari penyederhanaan

dari hasil analisis atau jawaban terhadap inti dari masalah

penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Rekomendasi

merupakan masukan atau saran yang dijabarkan oleh peneliti.

15

BAB II

TINJAUAN UMUM FINANCIAL TECHNOLOGY

A. Kerangka Konseptual

Adapun yang menjadi kerangka konseptual peneliti sebagai berikut :

1. Financial Technology (Fintech)

Perkembangan teknologi digital turut serta mengubah pola hidup

masyarakat termasuk dalam hal bertransaksi, kini masyarakat dapat

menikmati layanan jasa keuangan dimana saja dan kapanpun hanya

dalam satu genggaman melalui smartphone, dimana masyarakat dapat

melakukan beragam hal seperti pembayaran, melakukan investasi,

asuransi hingga mengajukan pinjaman uang. Hadirnya produk layanan

jasa keuangan berbasis teknologi ini kini mulai populer dimasyarakat

dengan istilah Financial Technology yang selanjutnya di singkat dengan

istilah Fintech.

a. Pengertian Fintech

Fintech atau singkatan dari Financial Technology dapat

diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi finansial atau

teknologi keuangan. Secara sederhana, Fintech merupakan wujud

pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk

meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya dari

Fintech adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi

yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan

keuangan.1

Menurut Stein dan Dhar, definisi dari Fintech merupakan

sebuah inovasi dari sektor finansial yang melibatkan model bisnis

yang terintegrasi dengan teknologi yang dapat memfasilitasi

pengguna tanpa perantara orang lain, mengubah cara perusahaan

yang sudah ada dalam menyediakan produk dan layanan dan sisi lain

1 International Organization of Securities Commissions, IOSCO Research Report On

Financial Technologies (Fintech), 2017. h.4

16

memberikan peluang untuk pertumbuhan inklusif.2 Secara

kesimpulan Fintech merupakan hasil gabungan antara layanan jasa

keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis

dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam

bertransaksi harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang

tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh secara nontunai

dalam waktu yang sangat singkat.3

b. Perkembangan Fintech

Fintech telah berevolusi dalam 3 (tiga) periode, seperti yang

dapat diilustrasikan melalui tabel berikut:4

Tabel : Periode Perkembangan Fintech

2 Dhar, V., Stein, R. M. (2017). FinTech platforms and strategy. Communications of the

ACM, (10), 32-35. diterima dari https://doi.org/10.1145/3132726 di akses pada 6 Maret 2019 3 Edukasi Financial Technology, diterima dari https://www.bi.go.id/id/edukasi-

perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx di akses pada 6

Maret 2019 4 Arner, Professor Doughlas. “Fintech: Evolution And Regulation”. 2017. Presentation,

Diterima dari http://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1978256/D-ArnerFintech-

Evolution-MelbourneJune-2016.pdf diakses pada 6 Maret 2019

Date 1866-1967 1967-2008 2008 - Current

Era Fintech 1.0 Fintech 2.0 Fintech 3.5 Fintech 3.5

Geogra

phy

Global/Developed Global/Devel

oped

Developed Emerging/Deve

loping

Key

Elemen

t

Infrastructur/Comput

erisation

Traditional/In

ternet

Mobile/Start-up/New Entrans

Shift

Origin

Linkages Digitaliztion 2008

Financial

crisis/Smart

phone

Last mover

advantage

https://doi.org/10.1145/3132726

https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx


http://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1978256/D-ArnerFintech-Evolution-MelbourneJune-2016.pdf

http://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1978256/D-ArnerFintech-Evolution-MelbourneJune-2016.pdf

17

Periode pertama terjadi pada kurun waktu 1866-1967, dimana

di dalam periode ini sektor keuangan dan teknologi pertama kalinya

dikombinasikan dalam rangka memperluas jangkauan jasa keuangan.

Dalam periode ini, untuk pertama kalinya dibangun infrastruktur

keuangan dan teknologi yang dapat mempermudah layanan

keuangan untuk dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur

Transatlantic Cable (kabel komunikasi bawah laut), Telex (jaringan

teleprinter yang mirip dengan jaringan telepon dan dapat digunakan

untuk mengirim surat) dan Fedwire (Real Time Gross Settlement

System/RTGS bank sentral yang digunakan di Amerika).

Periode 1967-2008 merupakan periode kedua yang disebut

sebagai era Fintech 2.0. Tahun ini merupakan tahun transisi

perubahan dari era teknologi analog ke digital. Periode ini

merupakan inovasi keuangan yang paling penting dimana terdapat

peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan yang

dikombinasikan dengan penggunaan teknologi yang mendukungnya.

Inovasi keuangan yang dibangun di era ini sedikit banyak

mempengaruhi perilaku konsumen keuangan, terutama dengan

mengurangi aktivitas konsumen keuangan untuk berkunjung ke

lembaga jasa keuangan. Beberapa inovasi keuangan yang terdapat di

dalam periode ini adalah Automatic Teller Machine (ATM), SWIFT

(untuk mempermudah transfer luar negeri), telepon seluler, dan

pengunaan internet banking seiring dengan meningkatnya penetrasi

internet secara global di periode ini. Perkembangan dan peningkatan

penggunaan layanan keuangan dengan inovasi teknologi di era ini

didominasi oleh lembaga jasa keuangan tradisional.

Dari tahun 2008 hingga saat ini, merupakan periode ketiga dari

perkembangan Fintech. Berdasarkan Doughlas W. Arner, periode ini

terbagi ke dalam dua era Fintech, yaitu 3.0 dan 3.5. Peningkatan

penggunaan jasa keuangan di dalam era ini meningkat sangat tajam

dikarenakan adanya peningkatan jumlah penggunaan smartphone

18

dan didukung dengan inovasi produk dan jasa keuangan yang

semakin mempermudah konsumen keuangan untuk menggunakan

produk dan/atau jasa keuangan. Di dalam era ini, ketergantungan

konsumen terhadap teknologi digital sangatlah tinggi. Oleh karena

itu di dalam periode ini, terdapat lonjakan jumlah perusahaan Start-

up di sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital

untuk memberikan layanan dengan lebih cepat, praktis dan mudah

bagi para konsumen. Terdapat pula beberapa Start-up di seluruh

dunia yang beroperasi dengan sebelumnya bekerjasama dengan para

lembaga jasa keuangan tradisional, seperti bank konvensional.

Peningkatan penggunaan Fintech di masa ini dapat terlihat dari

semakin banyaknya perusahaan Start-up dan lembaga jasa keuangan

tradisional yang saling berlomba dalam mengembangkan aplikasi

mobile dan website yang dapat mengakomodir kebutuhan konsumen

keuangan tanpa mengharuskan konsumen untuk bepergian hanya

untuk menggunakan atau membeli produk dan jasa keuangan.5

c. Jenis-Jenis Fintech

Berkembangnya teknologi infomasi dan komunikasi turut serta

membawa perkembangan terhadap layanan Fintech, jenis-jenis

Fintech pun semakin beragam dalam menawarkan layanan jasa

keuangan hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang

semakin banyak terhadap layanan keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membedakan jenis Fintech,

yaitu Fintech 2.0 dan Fintech 3.0. Sebenarnya, bank pun juga

menawarkan produk dan layanan Fintech, yaitu jenis layanan

Fintech 2.0. dimana perbedaanya yaitu :6

5 Sarwin Kiko Napitupulu,dkk. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:

Perlindungan Konsumen Pada Fintech, (Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas

Jasa Keuangan, 2017) h.9 -10 6 Reynold Wijaya, Fintech dan Bank: Pesaing atau Masa Depan Keuangan, diterima dari

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/12/21/p1aftp408-fintech-dan-bank-

pesaing-atau-masa-depan-keuangan diakses pada 17 Maret 2019

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/12/21/p1aftp408-fintech-dan-bank-pesaing-atau-masa-depan-keuangan

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/12/21/p1aftp408-fintech-dan-bank-pesaing-atau-masa-depan-keuangan

19

1) Fintech 2.0 adalah lembaga keuangan yang sudah mendapatkan

lisensi sebagai perusahaan keuangan, yang berinovasi

menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan akses

pasarnya. Contoh nyatanya adalah kartu kredit, mesin ATM,

atau digital banking.

2) Jenis Fintech lainnya adalah Fintech 3.0, yaitu perusahaan yang

memberikan layanan keuangan yang didukung teknologi terkini

bagi konsumen. Berbeda dengan bank, jenis Fintech 3.0 ini

belum memiliki lisensi jasa keuangan, namun proses regulasinya

juga tetap diatur oleh OJK.

Fintech 3.0 ini yang sekarang menarik perhatian media dan

masyarakat Fintech 3.0 banyak bergerak di bidang Crowdfunding,

Peer To Peer Lending, Payments, e-wallet, Market Agregator,

Investments, dan lain-lain.

Berikut ini adalah jenis-jenis Fintech 3.0 yang saat ini hadir

dan berkembang di Indonesia :7

1) Crowdfunding dan Peer To Peer Lending

Perusahaan Fintech berjenis Crowdfunding dan Peer To

Peer Lending menawarkan jasa untuk mempertemukan pemilik

dana dengan pengusaha startup atau pelaku Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah/UMKM yang membutuhkan dana. Bedanya,

Peer To Peer Lending yaitu kegiatan di mana kreditur dan

debitur melakukan praktik pinjam meminjam tanpa bertemu

muka. Sementara pada Crowdfunding, sejumlah pemilik dana

akan membiayai proyek atau bisnis seseorang secara bersama

seperti patungan.

2) Payment, Clearing dan Settlement

Fintech jenis ini bergerak di bidang pembayaran, baik

yang diselenggarakan perbankan atau dilakukan Bank Indonesia.

7 Eka Utami, Jenis-Jenis Usaha Fintech Yang Ada Di Indonesia, diterima dari

https://www.qerja.com/journal/view/12876-jenis-jenis-usaha-fintech-yang-ada-di-indonesia-eu01/

diakses pada 13 Maret 2019


20

Keberadaan Fintech ini jelas bisa memudahkan pengguna untuk

melakukan transaksi pembayaran yang praktis, cepat, aman dan

nyaman.

Adapun contoh dari Jenis Fintech Payment gateway

seperti Doku dan Midtrans sangat berguna untuk mendukung

bisnis e-Commerce. Payment Gateway menghubungkan bisnis

e-Commerce dengan berbagai bank sehingga penjual dan

pembeli bisa melakukan transaksi dengan cepat dan aman.

Sementara contoh dari jenis layanan Fintech e-wallet

seperti GoPay, OVO, Dana, dan T-Cash (yang sekarang berubah

menjadi LinkAja). Jenis Fintech e-wallet memungkinkan

pengguna menyimpan uang di aplikasi untuk digunakan

bertransaksi sewaktu-waktu diperlukan. Pemakaian e-wallet

mudah sehingga pengguna tidak perlu repot menggunakan alat

pembayaran tunai dan berurusan dengan uang kembalian.

3) Market Aggregator

Fintech Market Aggregator memiliki simpanan data

tentang berbagai produk keuangan yang tersedia di pasar. Portal

Market Agregator akan membantu masyarakat untuk

menentukan pilihan pada satu produk keuangan tertentu.

Caranya dengan menyajikan data olahan tentang berbagai aspek

produk keuangan sepeerti harga, fitur, dan manfaat.

Sebagai contoh, ketika seseorang ingin membuat kartu

kredit, maka bisa mengunjungi portal Cekaja, KreditGogo, atau

Cermati, memasukkan data pribadi yang dibutuhkan. Kemudian,

Market Aggregator tersebut akan menampilkan seluruh

penyedia layanan kartu kredit, dan memberikan data aspek

setiap kartu kredit. Dengan begitu, pengguna bisa menimbang

dan memilih produk yang tepat sesuai kebutuhan.

21

4) Manajemen Risiko dan Investasi

Fintech Manajemen Risiko dan Investasi juga bisa

membantu pengguna mengambil keputusan terkait langkah

finansial tertentu. Layanan yang ditawarkan Fintech ini seperti

perencana keuangan dalam bentuk perangkat lunak.

Dengan memanfaatkan layanan Fintech ini, seseorang

yang memiliki dana bisa mengatur keuangan dan menaruhya di

instrumen investasi atau asuransi yang tepat. Beberapa contoh

Fintech Manajemen Risiko dan Investasi adalah Bareksa,

Cekpremi, dan Rajapremi.8

d. Manfaat Fintech

Keberadaan Fintech sangat mempengaruhi gaya hidup

masyarakat ekonomi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi

memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya.

Terdapat beberapa manfaat adanya Fintech di lingkungan

masyarakat yakni :9

1) Manfaat bagi konsumen

Dampak Fintech turut membawa iklim usaha semakin

ketat, terkhusus perusahaan penyedia jasa keuangan, maupun

perbankan mulai bersaing dalam menawarkan produknya

kepada konsumen. kondisi ini tentu akan menguntungkan bagi

konsumen dalam mendapatkan layanan yang lebih baik, selain

itu konsumen juga akan di untungkan dengan semakin

banyaknya pilihan karena tumbuhnya pemain baru atau Start-

up yang hadir menawarkan produk yang kompetitif, serta

harga yang relatif lebih murah dan terjangkau.

8 Eka Utami, Jenis-Jenis Usaha Fintech Yang Ada Di Indonesia, diterima dari


diakses pada 13 Maret 2019 9 Ellen Chandra, Definisi Fintech, diterima dari https://www.finansialku.com/definisi-

fintech-adalah/ , diakses pada 20 Maret 2019


https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/


22

2) Manfaat bagi pelaku usaha atau penyelenggara Fintech

Perkembangan teknologi dan informasi tentu juga

membawa manfaat bagi pelaku usaha atau penyelenggara

Fintech dalam menjalankan usahanya. Dengan sistem digital

dan komputerisasi akan menyederhanakan rantai transaksi,

menekan biaya operasional dan biaya modal, karena bisa

dilakukan secara efisien, serta semua alur informasi akan

sangat mudah untuk dikontrol dan diakses oleh pelaku usaha

dalam menjalankan usahanya.

3) Manfaat Fintech bagi negara

Kehadiran Fintech juga turut membawa manfaat bagi

suatu negara yakni dapat mendorong transmisi kebijakan

ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang, sehingga

meningkatkan ekonomi masyarakat.

Munculnya perusahaan-perusahaan baru dapat

membantu perluasan lapangan kerja dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut

mendatangkan manfaat kedua yaitu peningkatan taraf hidup

masyarakat. Fintech dapat menjangkau masyarakat yang tidak

dapat dijangkau oleh perbankan konvensional. Selain itu,

Fintech juga dapat meningkatkan ekonomi secara makro.10

2. Fintech Peer To Peer Lending (P2PL)

Dari jenis-jenis Fintech yang sebelumya telah peneliti jabarkan di

atas, disini peneliti akan mengulas secara mendalam tentang Fintech

Peer To Peer lending atau Fintech P2PL sesuai dengan fokus utama

penelitian terkait layanan pinjaman uang berbasis Financial Technology.

10

Bank Indonesia, Edukasi Financial Technology, diterima dari

https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-

sp/fintech/Pages/default.aspx diakses pada 21 Maret 2019



23

a. Pengertian Fintech P2PL

Secara definisi, Peer To Peer Lending (P2PL) atau biasa juga

disebut sebagai social lending atau person-to-person lending

merupakan salah satu bentuk crowdfunding berbasis utang berupa

praktik pemberian pinjaman uang antar individu dimana peminjam

dan pemberi pinjaman dipertemukan melalui platform yang

diberikan oleh perusahaan penyelenggara P2PL. P2PL memberikan

wadah bagi seseorang yang ingin meminjam uang dari seseorang

yang tidak pernah temui secara langsung sebelumnya. Begitu juga

dengan kreditur, dapat memberikan pinjaman kepada seseorang yang

tidak dikenal dan informasi yang diketahui bisa hanya berdasarkan

rekam jejak kredit dari peminjam.

Layanan P2PL berbeda dengan layanan pinjam meminjam

uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUH Perdata. Pada

perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal

1754 KUH Perdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman

dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan

hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam.

Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak

lain suatu jumlah tertentu barang yang habis pakai karena pemakaian

dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan

sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Sedangkan dalam layanan P2PL pemberi pinjaman tidak bertemu

langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak

dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem P2PL terdapat

pihak lain yakni platform atau penyelenggara P2PL yang

menghubungkan kepentingan antara para pihak ini.11

Seiring berkembangnya teknologi Internet, praktik P2PL lebih

umum dilakukan secara online, atau biasa dikenal dengan Fintech.

11

Ratna H., Juliyani PR, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending,

(Yogyakarta : Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Universitas Islam Indonesia, 2018) h. 322

24

Perusahaan yang bergerak di bidang Fintech P2PL berbeda dengan

bank atau institusi keuangan konvensional lainnya. Di sini,

perusahaan atau penyelenggara Fintech P2PL hanya menjamin

hubungan antara peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman

(kreditur).

Setidaknya ada beberapa hal yang dilakukan oleh

penyelenggara Fintech P2PL, yaitu memastikan bahwa peminjam

memiliki kelayakan untuk mengajukan kredit; membantu kreditur

untuk mencari orang yang membutuhkan pinjaman; membantu

dalam proses administrasi; mengurus arus dana antara peminjam dan

pemberi pinjaman; serta melakukan proses penagihan ketika terjadi

gagal atau telat bayar.

Pasar Fintech P2PL sudah berkembang pesat di beberapa

negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Di Asia, Tiongkok

dan Singapura pun sudah mulai mengadopsi Crowdfunding.

Sedangkan di Indonesia, praktik ini belum populer, namun menurut

Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki potensi yang

sangat besar untuk menjadi instrumen pengumpulan dana investasi.12

b. Perbedaan Fintech P2PL dengan Bank

Meskipun perusahaan penyelenggara Fintech P2PL memiliki

kemiripan dengan perbankan yang menerima uang dari deposan dan

menyalurkannya melalui fasilitas kredit atau pembiayaan,

perusahaan penyelenggara Fintech P2PL bukanlah perbankan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau

12

Peer to Peer Lending: Potensi Crowdfunding yang Belum Tersentuh, diterima dari

https://www.investree.id/blog/marketplace-lending/peer-to-peer-lending-potensi-crowdfunding-

yang-belum-tersentuh diakses pada 20 Maret 2019

https://www.investree.id/blog/marketplace-lending/peer-to-peer-lending-potensi-crowdfunding-yang-belum-tersentuh


25

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak.

Dalam sistem perbankan, hubungan hukum antara nasabah

penyimpan dana dan bank didasarkan atas perjanjian antara nasabah

penyimpan dana dan bank. Simpanan sendiri merupakan dana yang

dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian

penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito (berjangka),

sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu.13

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

menyatakan bahwa LPS berfungsi untuk menjamin simpanan

nasabah dan turut serta secara aktif dalam memelihara sistem

perbankan sesuai dengan kewenangannya.14

Dengan model bisnisnya yang menjalankan kegiatan pinjam-

meminjam yang mirip dengan kegiatan yang dilakukan perbankan,

Fintech P2PL berbeda dengan Bank, berikut adalah perbedaan

Fintech P2PL dengan bank:15

1) Lembaga jasa keuangan lainnya

Menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016, kegiatan

Penyelenggara Fintech P2PL dikategorikan sebagai “Lembaga

Jasa Keuangan Lainnya”. Dengan demikian, Penyelenggara

Fintech P2PL bukan merupakan bank, dan tidak mengikuti

aturan di industri perbankan.

2) Tidak dijamin LPS

Menurut Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS

hanya menjamin dana simpanan nasabah di bank. Dalam hal ini,

13

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,

h. 242 14

Jonker Sihombing, Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan, PT Alumni, Bandung,

2010, h. 58. 15

Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan

Pengawasan Financial Techonolgy (DP3F) Otoritas Jasa keuangan

26

Fintech P2PL bukan merupakan bank, dan tidak melakukan

bisnis perbankan, sehingga dana Lender tidak dijamin oleh LPS.

3) Terjadi secara daring (Online)

Proses bisnis industri Fintech P2PL dilakukan secara online

dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informatika.

Sedangkan proses bisnis bank masih memerlukan tatap muka.

4) Hanya sebagai Platform

Penyelenggara Fintech P2PL hanya bertindak sebagai pengelola

platform pada transaksi pinjam meminjam, dimana dana

Pemberi Pinjaman disalurkan kepada Penerima Pinjaman yang

sesuai dengan kriterianya, melalui escrow account

Penyelenggara. Di sisi lain, bank mengelola dana masyarakat

yang dititipkan dalam bentuk simpanan.

5) Perjanjian langsung antara debitur dan kreditur

Pada transaksi pinjam meminjam melalui Fintech P2PL,

kreditur atau pemberi pinjaman dapat memilih debitur atau

penerima pinjaman, dan kemudian mengadakan perjanjian

pinjam meminjam dengan difasilitasi oleh Penyelenggara

Fintech P2PL. Sedangkan pada bank, keputusan kredit ada pada

bank.

6) Proses cepat

Pemanfaatan data dan teknologi informasi membuat waktu yang

dibutuhkan Penyelenggara Fintech P2PL menyetujui

permohonan pinjaman untuk ditampilkan di platform lebih

cepat. Sedangkan di Bank, proses persetujuan pinjaman paling

cepat dilakukan dalam kurun waktu mingguan bahkan bulanan.

c. Pihak Yang Terlibat Dalam Fintech P2PL

Penyelenggaraan Fintech P2PL berbeda dengan perjanjian

pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Buku III KUH

Perdata yang hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak

27

penerima pinjaman, dalam layanan Fintech P2PL atau Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melibatkan

berbagai pihak yaitu:16

1. Pihak Penyelenggara layanan Fintech P2PL

Pengertian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang

berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 6

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam

Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam

ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang

menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam

meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut Pasal 2

Ayat (2) bentuk Bentuk badan hukum penyelenggara dapat

berupa perseroan terbatas atau koperasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penyelenggara

Fintech P2PL haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan

oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan

hukum seperti Maatschap, Firma, ataupun CV. Badan hukum

yang dapat bertindak sebagai penyelenggara Fintech P2PL

hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan

pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi.

Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki

kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan

perusahaan non badan hukum mengingat badan hukum

merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban

yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan

hukum tersebut. Dengan ketentuan ini pula jelas bahwa yayasan

maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan

Fintech P2PL. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan

hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan

16

Ratna H., Juliyani PR, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending,

(Yogyakarta : Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Universitas Islam Indonesia, 2018) h. 322

28

tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha

Fintech P2PL dimana Fintech P2PL merupakan kegiatan usaha

yang bersifat mencari keuntungan (profit oriented) dan

melibatkan banyak pihak.

2. Pihak Penerima Pinjaman (Debitur)

Penerima pinjaman atau debitur sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang

karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis

teknologi informasi. Pasal 15 penerima pinjaman dalam sistem

Peer To Peer lending harus berasal dan berdomisili di wilayah

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima

pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara

Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas, penerima pinjaman dalam

Fintech P2PL bukanlah perorangan WNA ataupun badan hukum

asing. Namun, ketentuan tersebut belumlah cukup mengingat

dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa penerima

pinjaman adalah pihak yang mempunyai utang tanpa

menyebutkan dengan siapa penerima pinjaman mengikatkan diri

dalam perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam. Hal ini

seolah-olah penerima pinjaman memiliki perjanjian pinjam

meminjam dengan penyelenggara Fintech P2PL dimana hal

tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam

menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat.

3. Pihak Pemberi Pinjaman (Kreditur)

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1

angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan

Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang,

badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang

29

karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis

teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam

dan / atau luar negeri. Pasal 16 pemberi pinjaman terdiri dari

orang perseorangan warga negara Indonesia, orang

perserorangan warga negara asing, badan hukum

Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional.

Pemberi pinjaman dalam skema Peer To Peer Lending

lebih luas jika dibandingkan dengan penyelenggara Peer To

Peer Lending. Dalam hal ini, orang perorangan baik WNI

maupun WNA dapat bertindak selaku pemberi pinjaman. Hal

yang perlu diperhatikan agar kegiatan usaha Peer To Peer

Lending memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu

diperlukan pemberlakuan sistem “Know Your Customer” guna

menghindari tindakan pencucian uang.

4. Bank

Pasal 24 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan escrow

account dan virtual account dalam rangka layanan pinjam

meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu,

penyelenggara juga wajib menyediakan virtual account bagi

setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman,

penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow

account penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account

pemberi pinjaman.

Escrow account adalah rekening yang dibuka secara

khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang

dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan

tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.17

17

Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening

Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern

30

Virtual account adalah nomor identifikasi pelanggan

perusahaan (end user) yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya

diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan

maupun non perorangan) sebagai identifikasi penerimaan

(collection).18

Tujuan penggunaan virtual account dan escrow account

dalam hal ini yaitu larangan bagi penyelenggara dalam

melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening

penyelenggara. Guna mendukung penggunaan virtual account

dan escrow account tersebut maka penyelenggara harus

bekerjasama dengan pihak bank.

5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,

pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang

menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan

tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (a) kegiatan jasa

keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di

sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Apabila mengacu pada kedua

pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan

dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya Fintech, salah

18

“Mandiri Virtual Account” diterima dari : https://www.bankmandiri.co.id/virtual-

account diakses pada tanggal 20 Maret 2019

https://www.bankmandiri.co.id/virtual-account


31

satunya Fintech P2PL yang merupakan bagian Industri

Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.19

OJK dalam sistem penyelenggara Fintech P2PL ini

bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran

dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang

harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

d. Cara Kerja Fintech P2PL

Pada praktiknya, sistem Fintech P2PL ini sangat mirip dengan

konsep marketplace yang menyediakan wadah sebagai tempat

pertemuan antara pembeli dengan penjual, dimana Peer to Peer

Lending menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan pencari

pinjaman yang dilakukan secara online.

Transaksi Perjanjian

Gambar 1 : Cara Kerja Penyelenggaraan Fintech P2PL

Terdapat 4 langkah pendanaan pada Fintech Peer To Peer

Lending :20

1. Registrasi Keanggotaan

Pengguna baik pemberi pinjaman (kreditur/lender) maupun

penerima pinjaman (debitur/borrower) melakukan registrasi

19

Ernasari,dkk. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016), Diponogoro law

Journal Vol.6, 2017 20



32

secara online melalui komputer atau smartphone pada halaman

website atau aplikasi penyelenggara Fintech P2PL.

2. Pengajuan Pinjaman

Debitur mengajukan pinjaman secara online kepada

penyelenggara Fintech P2PL melalui halaman website maupun

aplikasi, lalu penyelenggara Fintech P2PL menawarkan kepada

kreditur untuk memilih dan memberikan pinjaman kepada

debitur yang di inginkan berdasarkan pertimbangan risiko.

3. Pelaksanaan Pinjaman

Debitur dan kreditur menandatangani perjanjian pinjam

meminjam atau sepakat menyetujui perjanjian yang dikelola

oleh penyelenggara Fintech P2PL, dan dana kreditur pemberi

pinjaman di teruskan ke debitur penerima pinjaman melalui

virtual accout penyelenggara Fintech P2PL

4. Pembayaran Pinjaman

Debitur atau penerima pinjaman membayar beserta biaya dan

bunga yang disepakati dalam perjanjian melalui virtual account

5. Debitur atau penerima pinjaman membayar pinjaman beserta

biaya dan bunga yang disepakati dalam perjanjian melalui

virtual accout bank penyelenggara Fintech P2PL kemudian

penyelenggara meneruskan pembayaran beserta retrun yang

diterima kepada kreditur pemberi pinjaman.

Gambar 2 : 4 langkah Pendanaan Fintech P2PL

33

Dalam penyelenggaraan Fintech P2PL yang terdiri dari

Pihak borrower atau penerima pinjaman (debitur) dan pihak lender

atau pemberi pinjman (kreditur) terdapat beberapa hal yang

dilalukan kedua belah pihak ketika menggunakan layanan Fintech

P2PL.21

1) Pihak Penerima Pinjaman (Debitur)

Sebagai debitur penerima pinjaman, yang perlu lakukan

debitur ketika akan mengajukan pinjaman melalui Platform

Fintech P2PL diantaranya melakukan registrasi akun dari

aplikasi penyedia layanan, kemudian mengisi dan melengkapi

semua dokumen yang diminta, pada umumnya terdiri dari data

pribadi, NIK, laporan keuangan, serta mengunggah foto KTP

dan foto debitur dengan memegang KTP untuk keperluan

verifikasi data, kemudian debitur mengisi pengajuan pinjaman

berupa nominal beserta jangka waktu pinjaman.

2) Pihak Pemberi Pinjaman (Kreditur)

Sebagai kreditur yang memberikan pinjaman, setelah registrasi

pendaftaran akun pada Platform Fintech P2PL nantinya

melakukan penelusuran terhadap data-data pengajuan

pinjaman di dashboard yang telah disediakan. Kreditur akan

melakukan pertimbangan terhadap relevansi data dari setiap

pengajuan pinjaman meliputi kebenaran data pribadi, kontak

darurat yang dapat dihubungi, jumlah pendapatan, riwayat

keuangan, serta tujuan peminjaman.

e. Keuntungan Penggunaan Fintech P2PL

1) Pihak Penerima Pinjaman (Debitur)

Meminjam uang di bank atau institusi keuangan

konvensional lainnya mungkin menjadi hambatan bagi

peminjam karena berbagai macam persyaratan yang disyaratkan

21

Walter Pinem, Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer to Peer Lending (P2P

Lending), diterima dari https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/ diakses

pada 21 Maret 2019

https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/

34

oleh bank seringkali tidak dapat dipenuhi peminjam. Hadirnya

Platform Fintech P2PL menjadi solusi mempertemukan antara

penerima dengan pemberi pinjaman secara marketplace yang

dikelola oleh penyelenggara Fintech P2PL sehingga peminjam

dapat mencari kreditur yang bersedia meminjamkan uangnya.

Peminjam pun bisa melihat pinjaman dengan bunga pinjaman

yang paling sesuai dengan kemampuannya.

Sebelum adanya Platform Fintech P2PL, peminjam

membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mencari

pinjaman. Bahkan ketika akan mengajukan pinjaman di bank,

dibutuhkan beberapa berkas sebagai persyaratan yang cukup

rumit, selain itu juga memerlukan banyak waktu hingga

pinjaman tersebut cair, atau jika debitur ingin mencari pinjaman

melalui seseorang yang sekiranya mau meminjamkan uang akan

sangat sulit untuk mencarinya.

Dengan adanya Fintech P2PL yang dapat mempertemukan

antara pemberi dan penerima pinjaman yang dilakukan secara

online dapat memberikan kemudahan dalam hal percepatan

inklusi keuangan dimana debitur dapat mencari pinjaman secara

mudah dan kreditur dapat memberikan pinjaman dengan

mendapatkan return dari bunga pinjaman yang kompetitif.22


Lender atau kreditur pemberi pinjaman dapat memperoleh

keuntungan atau return atas pemberian pinjamannya, namun

tidak hanya itu, lender atau kreditur juga memiliki kebebasan

dalam menentukan risiko atas pinjaman yang diberikannya. Di

sini lender atau kreditur dapat memberikan pinjaman kepada

peminjam yang memiliki risiko gagal bayar rendah hingga

tinggi. Lender atau kreditur yang tertarik dengan memberikan

22






35

pinjaman dengan risiko tinggi dapat mengenakan bunga

pinjaman yang lebih tinggi, atau juga dapat

mengkombinasikannya dengan memberikan pinjaman dengan

risiko yang rendah dan tinggi.

Tanpa Platform P2PL, lender atau kreditur mungkin

kesulitan dalam mencari orang-orang yang sedang

membutuhkan pinjaman.23

f. Risiko Penggunaan Fintech P2PL

Selain memperhatikan keuntungan yang didapat dalam

menggunakan layanan Fintech P2PL baik debitur maupun kreditur

perlu memperhatikan serta mempertimbangkan risiko yang dihadapi

dalam menggunakan Platform ini.

1) Pihak Peminjam (Debitur)

Mudahnya mengajukan pinjaman melalui Fintech P2PL

menjadikan jalan pintas untuk mendapatkan dana secara mudah

dan cepat, namun di balik kelebihannya, peminjam atau debitur

tentu perlu memperhatikan kekurangan ataupun risiko sebelum

melakukan pinjaman melalui Platform ini, diantaranya, jika

debitur atau pihak peminjam telat membayar, maka tagihan akan

sangat signifikan, akibat denda yang cukup besar, sehingga

jumlah yang harus dibayar nantinya bisa melejit tinggi. Jenis

pinjaman ini hanya cocok untuk jangka pendek, sebab semakin

lama jangka waktu pinjaman, tagihan akan terus naik. Selain itu,

bunga pinjaman Fintech P2PL melonjak naik saat kelayakan

kredit si peminjam jatuh atau risiko gagal bayar tinggi.


Tidak seperti menyimpan uang di bank yang dapat diambil

kapan saja, maka perlu dipertimbangkan sebelum melakukan

23






36

investasi melalui Platfom Fintech P2PL bahwa dana investasi

tidak dapat ditarik secara bebas kapanpun, melainkan harus

sesuai tempo waktu atau perjanjian yang ditentukan, selain itu

ada kemungkinan bahwa si peminjam akan gagal dalam

mengembalikan uang pinjamannya, sehingga dana yang

dipinjamkan bisa lenyap. Namun hal ini sudah diatasi oleh

mayoritas penyelenggara Platform Fintech P2PL dengan

jaminan yang diberikan kepada lender atau kreditur sebagai

pendana.24

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat untuk berlindung, hal

(perbuatan dan sebagainya),25

sedangkan pengertian hukum adalah

keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia

dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta

meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya

kaidah sebagai suatu kenyataan dalam hukum.26

Secara sederhana

perlindungan hukum merupakan bentuk aturan atau kaidah yang

bertujuan melindungi atau memberikan perlindungan berupa hukum.

sedangkan Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli

yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto

Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari

Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyrakat karena dalam

suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu

24

Walter Pinem, Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer to Peer Lending (P2P

Lending), diterima dari https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/ di akses

pada 21 Maret 2019 25

Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,

2008) h.841 26

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung : Alumni, 2002, h. 2


37

dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain

pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan

manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan

hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat

tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap

mewakili kepentingan masyarakat.27

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi

rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan

resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah

bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan

perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya

sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.28

Selanjutnya Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum

adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM)

yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

hukum.29

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa

hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya

tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan

antipatif.30

27

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53 28

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, … h. 54 29

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, … h. 69 30

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung : Remaja

Rusdakarya, 1993), h. 118

38

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa

perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan

dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan

yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik

itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif,

baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan

peraturan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya”

atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa

yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia

yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang

bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu

maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.31

Kepastian hukum secara normatif dapat dilihat ketika suatu

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti yang mengatur mengenai

sesuatu hal secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan

keragu-raguan (multi tafsir) dan menjadi suatu sistem norma dengan

norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas,

konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh

keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan

31

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Kencana, 2000), h. 158

39

bukanlah sekedar tuntutan moral melainkan secara faktual mencirikan

hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian,

yaitu:

1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh

dilakukan.

2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

dilakukan oleh Negara terhadap individu.32

Jika dikaitkan antara

kepastian hukum dengan asas ketertiban umum dalam pelaksanaan

putusan arbitrase Internasional maka asas tersebut haruslah mampu

menjabarkan apa saja arti dari ketertiban umum itu secara pasti

dalam Peraturan Perundang-undangan. Karena sesuai dengan

Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan

Perundang-Undangan, materi muatan suatu pasal dalam Undang-

Undang haruslah memenuhi unsur kepastian hukum untuk

menciptakan ketertiban di masyarakat.

C. Tinjauan (Review) KajianTerdahulu

1. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam

Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer

Lending Di Indonesia.33

Skripsi yang di tulis oleh Alfhica Rezita Sari,

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018. Pada

skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap

penyelenggara Fintech berbasis Peer To Peer Lending atas kerugian

32

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti,

1999), h. 23 33

Alfhica Rezita Sari, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam

Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia (Yogyakarta

: Universitas Islam Indonesia, 2018)

40

akibat gagal bayar nasabah sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti

yakni dari sudut pandang debitur penerima pinjaman yang memerlukan

perlindungan hukum dari penyelenggaraan layanan pinjaman berbasis

Financial Technology. Persamaan dengan penelitian peneliti yakni,

membahas terkait permasalahan Pinjam meminjam uang berbasis

Financial Technology, namun terdapat perbedaan dimana penelitian

peneliti akan membahas terkait perlindungan hukum terhadap debitur

sebagai penerima pinjaman, sedangkan pada skripsi ini membahas

kreditur sebagai pemberi pinjaman.

2. Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Pada

Penyelenggaraan Layanan Internet Banking (Studi Kasus Pada Pt.

Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng).34

Skripsi yang ditulis

oleh Muilyati, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

tahun 2017. Pada skripsi tersebut membahas tentang aspek hukum bank

dalam melindungi nasabah pengguna layanan internet banking yang

mana dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen, telekomunikasi,

dan undang undang transaksi elektronik. Persamaan dengan penelitian

yang akan peneliti bahas yakni terkait perlindungan pengguna jasa

layanan keuangan, adapun perbedaannya yakni pada skripsi tersebut

membahas tentang nasabah perbankan, sedangkan perbedaannya pada

penelitian peneliti membahas tentang perlindungan tindakan intimidasi

berupa penyebaran data pribadi pada layanan pinjaman berbasis

Financial Technology.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di

Indonesia.35

Buku ini ditulis oleh Ahmadi Miru, Terbitan PT. Raja

Grafindo Persada Jakarta merupakan buku cetakan ke – 1, bulan Oktober

Tahun 2011. Pada pada buku tersebut memiliki persamaan mengenai

34

Muilyati, Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Pada

Penyelenggaraan Layanan Internet Banking (Studi Kasus Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang

Ulee Kareng), (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2017) 35

Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia

(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

41

perlindungan hukum bagi konsumen serta menjelaskan cara penyelesaian

nya, sedangkan perbedaanya dengan penelitian yang akan peneliti teliti

yakni lebih fokus terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan

berbasis Financial Technology yang tidak dibahas oleh buku tersebut.

4. Perlindungan Konsumen Pada Fintech (Kajian Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan).36

Jurnal ini disusun oleh oleh

Departemen perlindungan konsumen OJK dan tulis oleh Rudi Saleh

Susetyo, dkk. Merupakan cetakan ke-1 : Desember 2017. Terdapat

persamaan pada jurnal ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti

yakni, pada jurnal ini membahas terkait pengertian jenis dan pengaturan

Fintech, adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti teliti

yakni akan lebih fokus terkait perlindungan hukum terhadap pinjaman

berbasis Financial Technology Peer To Peer Lending, dimana hal ini

tidak dibahas di dalam jurnal ini.

36

Sarwin Kiko Napitupulu,dkk. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:


Jasa Keuangan, 2017)

42

BAB III

REGULASI DAN PELAKSANAAN PINJAMAN UANG BERBASIS

FINTECH DI INDONESIA

A. Regulasi Pinjaman Uang Berbasis Fintech di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi membawa era baru peradaban

manusia yang sekarang populer disebut Industri 4.0 dimana era ini turut

mengubah pola dan gaya hidup masyarakat yang kini dilakukan serba online

atau berbasis internet, mulai dari berbelanja, menggunakan jasa transportasi

hingga layanan keuangan atau yang akrab disebut Fintech.

Adapun layanan keuangan berbasis Fintech yang kini populer di

masyarakat adalah pinjaman uang secara online atau Peer To Peer Lending

(P2PL) dimana masyarakat dapat mengajukan pinjaman dengan mudah dan

cepat melalui aplikasi dan internet, selain itu masyarakat juga disuguhkan

dengan banyaknya pilihan aplikator yang menawarkan pinjaman, tentunya hal

ini membuat masyarakat tergiur dan banyak yang tertarik menggunakan

layanan pinjaman uang berbasis Fintech ini.

Perkembangan industri pinjaman uang berbasis Fintech tentu

memerlukan kesiapan dari regulator dan pemerintah di Indonesia dalam

mengaturnya, terutama yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, kegiatan

usaha, serta mitigasi risiko.1 Terkait pelaksanaan industri Fintech ini di

Indonesia terdapat beberapa regulator yang mengatur.

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Latar Belakang OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang

berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan

yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa



Jasa Keuangan, 2017) h.48

43

keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa

keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.2

OJK adalah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan

pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu.3

Secara yuridis menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa OJK adalah

lembaga independen bebas campur tangan pihak lain, yang

mempunyai fungsi tugas dan wewenang, pengaturan, pengawasan,

pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang

undang ini.

b. Tujuan Pembentukan OJK

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan

tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan

stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun

masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan

dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara

menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara

lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan

kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap

mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan

dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi

2 Otoritas Jasa Keuangan, diterima dari https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-

Keuangan.aspx diakses pada 25 Maret 2019 3 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : Prenadamedia Grup,

2005),h.221

https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx


44

independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan

kewajaran (fairness).4

c. Visi dan Misi OJK

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa

keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan

masyarakat, mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi

pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat

memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK sebagai regulator dan pengawas industri jasa

keuangan adalah:

1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor

jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

berkelanjutan dan stabil serta;

3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

d. Fungsi Tugas dan Wewenang OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di

dalam sektor jasa keuangan.

Sementara berdasarkan Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan

dan pengawasan terhadap:

1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;

3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

1) Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa

Keuangan Bank yang meliputi:


Keuangan.aspx diakses pada 25 Maret 2019



45

a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor

bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan,

kepengurusan dan sumber daya manusia, merger,

konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin

usaha bank;

b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana,

penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di

bidang jasa;

c) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank

yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,

kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas

maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap

simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang

terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem

informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan

standar akuntansi bank;

d) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-

hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola

bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian

uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan

kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

2) Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan

Non-Bank) meliputi:

a) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

b) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor

jasa keuangan;

c) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas

OJK;

d) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan

perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan

pihak tertentu;

46

e) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan

pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;

f) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta

mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan

dan kewajiban;

g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan.

3) Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-

bank) meliputi:

a) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

b) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor

jasa keuangan;

c) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas

OJK;

d) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan

perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan

pihak tertentu; Menetapkan peraturan mengenai tata

cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa

keuangan;

e) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta

mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan

dan kewajiban;

f) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan.

e. Nilai-Nilai OJK

1) Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik

dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran

dan komitmen.

47

2) Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi

yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

3) Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik

internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

4) Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan

serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap

industri keuangan.

5) Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan

(Forward looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of

The Box Thinking).

f. Asas OJK

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa

Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:5

1) Asas Independensi, yakni independen dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK,

dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

2) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa

Keuangan;

3) Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan

melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta

memajukan kesejahteraan umum;





48

4) Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa

Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak

asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk

rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan;

5) Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian

dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa

Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai

moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam

penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan

7) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan

Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada publik.

g. Regulasi OJK Terhadap Layanan Pinjaman Uang Berbasis

Fintech di Indonesia

Seiring dengan tumbuhnya industri layanan keuangan berbasis

teknologi di Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai

regulator, OJK telah menerbitkan peraturan terkait layanan pinjam

meminjam uang berbasis Fintech, sebagai berikut:

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Sebagai langkah awal, OJK telah mengeluarkan Peraturan

OJK (POJK) Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK

Fintech P2PL) yang kemudian memiliki peraturan turunan

berupa Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/ SEOJK.02/2017.

49

POJK ini mengatur mengenai salah satu jenis Fintech yang

berkembang di Indonesia saat ini yaitu Pee to Peer Lending

(Fintech P2PL). Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi

hadirnya ketentuan yang mengatur Fintech pinjam meminjam,

memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam

(utang) di masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan

penyelenggara Fintech dengan skema Peer to Peer Lending

merupakan lingkup kewenangan OJK dikarenakan perusahaan

tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan. Namun

perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum

kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan POJK perusahaan Fintech P2PL atau yang

disebut penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa

Keuangan Lainnya dengan bentuk perusahaan berupa badan

hukum perseroan terbatas dan koperasi (Pasal 2 Ayat (2)).

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh penyelenggara berupa

menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak

Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang

sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman dan/atau

penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara

layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5).

Batasan pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman diatur

sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 6).6





50

51

Persyaratan wajib penyelenggaraan Fintech P2P lending

sebagaimana POJK Nomor 77 / POJK.01/2016:7

a) Kejelasaan bentuk badan hukum, kepemilikan, dan

permodalan .

b) Mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

c) Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian atau latar

belakang IT.

d) Dokumen berbentuk elektronik.

e) Terdapat akses informasi untuk penyelenggara pinjaman,

pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman.

f) Pusat data dan disaster recovery plan yang ditempatkan di

Indonesia dan memenuhi standar minimum, pengelolaan

risiko, dan pengamanan teknologi informasi, serta

ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta

alih kelola sistem teknologi informasi.

g) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data

pribadi, data transaksi dan data keuangan sejak data

diperoleh hingga data dimusnahkan.

h) Sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem

pencegahan, dan penanggulangan terhadap serangan yang

menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

i) Penyelenggara menerapkan prinsip dasar dari perlindungan

pengguna (konsumen) di sektor jasa keuangan.

j) Perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan

digital.

POJK P2P Lending mengatur bahwa sebelum melakukan

kegiatan usaha, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran

dan perizinan (Pasal 7). Pendaftaran dilakukan sebelum

penyelenggara melakukan kegiatan usaha. Setelah terdaftar,


Perlindungan Konsumen Pada Fintech, ... h.53-54

52

penyelenggara wajib memberikan laporan secara berkala setiap

tiga bulan kepada OJK. Setelah itu, paling lambat 1 tahun

setelah melakukan pendaftaran, penyelenggara wajib melakukan

perizinan. Dalam hal penyelenggara tidak mengajukan izin

kepada OJK selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka

surat tanda pendaftaran penyelenggara dinyatakan batal dan

tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada

OJK (Pasal 10).

Terkait subyek penerima dan pemberi pinjaman, penerima

pinjaman merupakan perorangan atau badan hukum yang

berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15).

Sedangkan Pemberi Pinjaman, berdasarkan POJK P2P Lending,

dapat berupa perorangan WNI/WNA, badan hukum

Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, dan/ atau

lembaga internasional. Pemberi Pinjaman dapat berasal dari

dalam dan/atau luar negeri (Pasal 16). Perjanjian

penyelenggaraan yang dimaksud dalam POJK ini, dituangkan

dalam dokumen elektronik.

Sehubungan dengan sistem teknologi informasi,

penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada

pemberi dan penerima pinjaman terkait penggunaan dana dan

posisi pinjaman yang diterima. Penyelenggara juga wajib

menggunakan escrow account dan virtual account serta

menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang

wajib ditempatkan di Indonesia. Penyelenggara wajib memenuhi

standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko

teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi,

ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih

kelola sistem teknologi informasi.

Sebagai salah satu upaya mitigasi risiko, penyelenggara

juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan

53

seluruh data yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data

tersebut dimusnahkan. Penyelenggara wajib pula menyediakan

rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya dan melakukan

pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi

dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk

pengamanan.

Di sisi lain, jika ada suatu bank umum yang ingin

menggunakan teknologi informasi sebagai media pemasaran dan

penjualan produknya, maka selain melihat kepada peraturan

mengenai kegiatan usaha bank umum dan RBB, maka bank

umum tersebut harus juga mengacu dan mengikuti ketentuan

POJK Nomor 38/ POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko

dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

(POJK MRTI).8

Khusus yang berkaitan dengan aspek perlindungan

Konsumen di sektor jasa keuangan, OJK telah memiliki

peraturan antara lain:

a) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan ini terutama berlaku bagi Pelaku Usaha

Jasa Keuangan (PUJK) yang selama ini telah diawasi oleh

OJK dan melaksanakan layanan Fintech. PUJK tersebut

wajib memperhatikan seluruh aspek perlindungan

konsumen dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana

diatur dalam Pasal 2 yaitu prinsip transparansi, perlakukan

yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan

data/informasi Konsumen, dan penanganan pengaduan serta

penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat,

dan biaya terjangkau.


Perlindungan Konsumen Pada Fintech, ... h.56

54

b) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK

Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan

Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

c) SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola

dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Aspek perlindungan konsumen yang diatur pada

POJK Fintech P2PL mengatur mengenai prinsip dasar

perlindungan pengguna sebagaimana pada POJK Nomor

1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor

Jasa Keuangan, antara lain:9

Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau

menyampaikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas,

dan tidak menyesatkan.

a) Penyelenggara juga wajib menggunakan istilah, frasa,

dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa

Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh

Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.

b) Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur

operasional dalam melayani Pengguna yang di muat

dalam Dokumen Elektronik.

c) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun,

memberikan data dan/atau informasi mengenai

Pengguna kepada pihak ketiga.

9 Sarwin Kiko Napitupulu,dkk. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan :


55

2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)

Setelah berlakunya POJK Nomor 77/POJK.01/2016

Tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi, OJK telah mengeluarkan ketentuan tentang

pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko teknologi

informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis

teknologi dalam SEOJK Nomor 18/ SEOJK.02/2017 yang

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 April 2017.

Ruang lingkup yang diatur meliputi:10

a) Penempatan pusat data dan pemulihan bencana serta

rencana pemulihan bencana

b) Tata Kelola Sistem Elektronik dan teknologi Informasi yang

meliputi Rencana Strategis Sistem Elektronik, Sumber Daya

manusia, dan Pengelolaan Perubahan Teknologi Informasi

c) Alih Kelola Teknologi

d) Pengelolaan Data dan Informasi

e) Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi

f) Pengamanan Sistem Elektronik

g) Penanganan Insiden dan Ketahanan Terhadap Gangguan

h) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

i) Ketersediaan Layanan dan Kegagalan Transaksi

j) Keterbukaan Informasi Produk dan Layanan

2. Kementrian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO)

a. Latar belakang KOMINFO

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

disingkat KOMINFO adalah kementerian dalam Pemerintah

Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya bernama

10



56

Departemen Penerangan (1945-1999), Kementerian Negara

Komunikasi dan Informasi (2001-2005), dan Departemen

Komunikasi dan Informatika (2005-2009). Kementerian Komunikasi

dan Informatika dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan

Informatika (Menkominfo)11

b. Tugas dan Fungsi KOMINFO

KOMINFO mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di

bidang komunikasi, dan informatika dalam pemerintahan untuk

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, KOMINFO menyelenggarakan fungsi:12

1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan

sumber daya dan perangkat pos dan informatika,

penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi

informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan

perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan

informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan

informasi dan komunikasi publik;

3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan

pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika,

penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi

informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

4) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya

manusia di bidang komunikasi dan informatika

c. Regulasi KOMINFO Terhadap Layanan Pinjaman Uang

Berbasis Financial Technology di Indonesia

Layanan pinjaman uang berbasis Fintech (P2PL) merupakan

layanan berbasis transaksi elektronik yang erat kaitannya dengan

11

Profil Kominfo, diterima dari https://www.kominfo.go.id/profil diakses pada 1 April

2019 12

Tugas & Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, diterima dari

https://kominfo.go.id/tugas-dan-fungsi diakses pada 1 April 2019

https://www.kominfo.go.id/profil

https://kominfo.go.id/tugas-dan-fungsi

57

KOMINFO sehingga terdapat beberapa regulasi yang dapat

dijadikan sebagai payung hukum terhadap operasional layanan ini.

1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi Transaksi Elekrtonik juga

mewajibkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan

sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem secara andal

dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya

sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Salah satu perlindungan konsumen yang diatur dalam

Undang-Undang ITE adalah mengenai perlindungan data

pribadi. Undang-Undang ITE mewajibkan penggunaan setiap

informasi melalui media elektronik yang menyangkut data

pribadi seseorang, harus dilakukan atas persetujuan orang yang

bersangkutan.

2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen

Pengamanan Informasi

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang sistem

manajeman pengamanan informasi dengan menetapkan

batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Materi

pokoknya memuat kategorisasi ; Sistem Elektronik; Standar

Sistem Manajemen Pengamanan Informasi; Penyelenggaraan

Sistem Elektronik; Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan

Informasi; Lembaga Sertifikasi; Penerbitan Sertifikat;

Pelaporan Hasil Sertifikasi; dan Pencabutan Sertifikat;

Penilaian Mandiri Pembinaan; Pengawasan; dan Ketentuan

Sanksi.

58

3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan

Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perlindungan

data pribadi dalam sistem elektronik dengan menetapkan

batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup

perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan,

penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman,

pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi, Pengolahan dan

Penganalisisan Data Pribadi, Penyimpanan Data Pribadi,

Penampilan, Pengumuman, Pengiriman, Penyebarluasan,

dan/atau Pembukaan Akses Data Pribadi, Pemusnahan Data

Pribadi, diatur pada Bab II Peraturan Menteri ini terkait

Perlindungan. Selain itu Peraturan Menteri ini juga mengatur

terkait Hak Pemilik Data Pribadi; Kewajiban Pengguna;

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik; Penyelesaian

Sengketa; Peran Pemerintah dan Masyarakat; Pengawasan; dan

Sanksi Administratif.13

B. Pelaksanaan Pinjaman Uang Berbasis Fintech di Indonesia

Selama Tahun 2018, industri layanan pinjam meminjam uang berbasis

Fintech atau Fintech Peer To Peer Lending (P2PL) menunjukkan kemajuan

yang sangat pesat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan

akumulasi kredit pinjaman P2PL per Triwulan IV 2018 telah mencapai Rp

22,6 triliun atau meningkat lebih dari 750% dari awal tahun 2018 yang

tercatat Rp 3 triliun, Kemudian pada data terakhir publikasi OJK per

Triwulan I 2019 akumulasi kredit meningkat menjadi 33.2 triliun atau

13



59

meningkat 46.48% dari Triwulan IV 2018 .14

Selain itu, Jumlah perusahaan

penyelenggara kegiatan Fintech P2PL yang berizin atau terdaftar di OJK

juga meningkat, pada data publikasi OJK per Mei 2019 terdapat 113

perusahaan P2PL yang terdaftar.15

Berikut merupakan profil dan perkembangan Fintech P2PL di

Indonesia yang dirilis Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan

Financial Techonolgy (DP3F) Otoritas Jasa keuangan:16

Gambar 4 : Profil dan Perkembangan Fintech Lending di Indonesia

14

Ikhtisar Data Keuangan Fintech (Peer To Peer Lending) Otoritas Jasa Keuangan Periode

2018-2019, diterima dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-

statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Maret-2019.aspx, diakses pada 30 April

2019 15

Data Penyelenggara Fintech (Peer To Peer Lending) terdaftar di OJK per 1 Mei 2019,

diterima dari https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-

Terdaftar-di-OJK-per-15-Mei-2019.aspx2019.aspx diakses pada 16 Mei 2019 16



https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Maret-2019.aspx

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Maret-2019.aspx

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-15-Mei-2019.aspx

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-15-Mei-2019.aspx

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019.aspx



60

61

Gambar 6 : Jumlah akumulasi rekening penerima pinjaman berdasarkan Provinsi

Berikut merupakan jumlah akumulasi penyaluran pinjaman pada

Fintech P2PL di Indonesia berdasarkan provinsi yang dirilis Direktorat

Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Techonolgy (DP3F)

Otoritas Jasa keuangan:18

Gambar 7 : Jumlah akumulasi rekening penerima pinjaman berdasarkan Provinsi

18



62

Melihat perkembangan dan kenaikan yang sangat signifikan tersebut,

timbul anggapan bahwa kemunculan P2PL akan mendisrupsi industri

perbankan.

Pada dasarnya P2PL adalah lembaga jasa keuangan yang menyediakan

platform untuk mempertemukan debitur dan kreditur. Dengan pemanfaatan

teknologi, P2PL menawarkan kemudahan layanan pinjam meminjam uang.

Namun demikian, kemudahan tersebut tidak serta merta menjadikan P2PL

bersaing bahkan menggantikan peran perbankan. Sebagai lembaga

intermediasi, bank menghimpun dana kemudian meminjamkannya,

sedangkan P2PL hanya berperan sebagai penyelenggara platform.

Munculnya P2PL di Indonesia merupakan solusi atas keterbatasan bank

dalam upaya peningkatan kredit UMKM. P2PL bertindak sebagai lembaga

jasa keuangan yang memberikan akses bagi UMKM yang sebenarnya layak

mendapatkan pinjaman (creditworthy), tetapi mengalami kesulitan

memperoleh kredit bank. Proses bisnis yang ringkas, cepat, dan transparan

membuat proses pemberian kredit menjadi lebih mudah. Penggunaan

teknologi informasi juga akan membuat pemerataan kredit di seluruh wilayah

Indonesia.

Kehadiran P2PL juga memberikan manfaat lain bagi bank.

Sebagaimana diamandatkan dalam peraturan, P2PL wajib menggunakan

escrow account dan virtual account. Bank memberikan jasa kustodian dengan

menyimpan dana investor dalam virtual account. Bank akan menikmati

keuntungan atas dana mengendap dari penggalangan dana sampai dengan

penyaluran kredit.19

Perkembangan industri P2PL di Indonesia juga akhir-akhir ini dicederai

dengan maraknya pengaduan. Pada 23 Maret 2019 Lembaga Bantuan Hukum

(LBH) Jakarta mengumumkan telah menerima sekitar 3000 pengaduan terkait

permasalahan P2PL yang telah mereka terima sejak Mei 2018. Berdasarkan

19

Novel Fernando, Menyongsong Babak Baru "Peer to Peer Lending", diterima dari

https://news.detik.com/kolom/d-4361041/menyongsong-babak-baru-peer-to-peer-lending diakses

pada 2 April 2019

https://news.detik.com/kolom/d-4361041/menyongsong-babak-baru-peer-to-peer-lending

63

pengaduan-pengaduan tersebut, LBH Jakarta menemukan banyak

pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban

pengguna aplikasi pinjaman online atau P2PL ini, sebagian besar mengalami

tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara aplikasi dan pihak-pihak

yang bekerja sama dengan penyelenggara aplikasi, hal itu meliputi, namun

tidak terbatas pada:

1. Penyebaran data pribadi melalui media elektronik (Pelanggaran Pasal 32

jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik)

2. Pengancaman (Pasal 368 KUHP)

3. Penipuan (Pasal 378 KUHP)

4. Fitnah (Pasal 311 Ayat (1) KUHP)

5. Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal

45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik).

Banyak korban yang melaporkan secara mandiri tindak pidana yang

mereka alami kepada kepolisian, namun laporan tersebut kemudian ditolak

dengan alasan yang beragam. Alasan tersebut termasuk juga tindakan yang

seolah mewajarkan korban mengalami tindak pidana karena mereka belum

bisa membayar pinjaman, dimana pinjam meminjam merupakan

permasalahan hukum yang bukan menjadi ranah tanggung jawab kepolisian.

Lebih lanjut, Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana

di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa

setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara

lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang,

wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK.

Selain ditolak, banyak laporan tindak pidana yang sudah diterima pun

“mandek” di kepolisian tanpa alasan yang jelas karena tidak adanya informasi

yang jelas kepada pelapor tentang perkembangan laporan yang disampaikan.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan hak pelapor untuk mendapatkan informasi

64

perkembangan perkaranya secara terang sebagaimana diatur dalam Peraturan

Kepala Bagian Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.20

Menanggapi hal ini OJK sebagai regulator yang mengatur dan

mengawasi layanan P2PL menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati

dan cermat dalam menggunakan layanan aplikasi pinjaman berbasis Fintech

ini, sebab dari hasil investigasi OJK terkait banyaknya aduan merupakan

aplikasi yang tidak terdaftar dan tidak berizin yang melakukan tindakan-

tindakan pelanggaran. Masyarakat yang menemukan tindakan pelanggaran

terhadap kegiatan layanan P2PL untuk menyampaikan laporannya kepada

OJK Adapun terkait pengaduan konsumen disampaikan kepada OJK melaui

beberapa sarana:21

1. Melalui sarana surat tertulis, konsumen dapat menyampaikan

pengaduannya melalui surat tertulis yang di tujukan kepada :

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan

Perlindungan Konsumen Menara Radius Prawiro, Lantai 2 Komplek

Perkantoran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat

10350.

2. konsumen dapat menyampaikan pengaduannya melalui sarana telpon di

nomor 157 pada jam operasional Senin sampai dengan Jumat, Jam 08.00

- 17.00 WIB (Kecuali Hari Libur)

Melalui sarana form pengaduan online, konsumen atau masyarakat dapat

mengirimkan pengaduan melalui form elektronik yang tersedia pada

alamat http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan

20

Laporan LBH Jakarta Terkait Tindak Pidana Korban Pinjaman Online, diterima dari

https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/ diakses pada 3 April

2019 21



http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan

https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/

65

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN HUKUM SERTA TINDAKAN

PREVENTIF TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN

UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY

A. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan

Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sedangkan Menurut Philipus M.

Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan

harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

kesewenangan.1 Ada 4 (empat) unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

2

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya

2. Jaminan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 28 D Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di depan hukum.

3. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan

4. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya.

Seiring dengan tumbuh pesatnya bisnis layanan keuangan berbasis

teknologi atau akrab disebut Financial Technology, tentu harus diimbangi

juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap

berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21

1 Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diterima dari

https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ diakses pada 4 Juni

2019 2 Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum, diterima dari

https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakkan-hukum

diakses pada 10 Juni 2019

https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/


66

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan

dan pengawasan terhadap : (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

(b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa

keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Apabila mengacu pada kedua pasal

tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan

terhadap tumbuh kembangnya industri Fintech, salah satunya layanan

pinjaman uang berbasis Fintech atau Fintech P2PL yang merupakan bagian

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.3

Perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjam uang

berbasis Financial Technology atau bisa disebut Fintech P2PL saat ini

menjadi sorotan seiring dengan banyaknya aduan di masyarakat. Pada

dasarnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini diharapkan

dapat membantu masyarakat dalam mengajukan pinjaman secara mudah,

cepat dan praktis, serta turut membantu perekonomian dengan percepatan

inklusi keuangan berbasis teknologi.

Dalam hal upaya perlindungan konsumen terhadap penyelenggaraan

Fintech P2PL di Indonesia saat ini terdapat peraturan yang mengatur terhadap

penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara Fintech P2PL

wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan

OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK ini meliputi kelembagaan,

pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dana, tata kelola

teknologi informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen resiko,

laporan serta edukasi perlindungan konsumen.

3 Ernasari,dkk. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 ), Diponogoro law Journal Vol.6,

2017

67

Meskipun sudah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang

kegiatan pinjaman uang berbasis teknologi ini melalui POJK Nomor 77

Tahun 2016 bukan berarti kegiatannya tanpa masalah, banyak permasalahan

yang muncul hingga menjadi pemberitaan nasional karena banyaknya aduan

di masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pada 23 Maret 2019

mengumumkan telah menerima sekitar 3000 pengaduan terkait permasalahan

penyelenggaran Fintech P2PL yang telah mereka terima sejak Mei 2018.

Berdasarkan pengaduan-pengaduan tersebut, LBH Jakarta menemukan

banyak pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban

pengguna aplikasi pinjaman online atau Fintech P2PL ini, sebagian besar

mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak-pihak

yang bekerja sama dengan penyelenggara aplikasi Fintech P2PL, hal itu

meliputi, namun tidak terbatas pada :

1. Penyebaran data pribadi melalui media elektronik (Pelanggaran Pasal 32

jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik)

2. Pengancaman (Pasal 368 KUHP)

3. Penipuan (Pasal 378 KUHP)

4. Fitnah (Pasal 311 Ayat (1) KUHP)

5. Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal

45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik).4

Menanggapi permasalahan ini OJK sebagai regulator melakukan

investigasi dalam mengungkap permasalahan yang terjadi, dan dari hasil

investigasi tersebut ditemukan banyaknya debitur yang menjadi korban

merupakan pengguna aplikasi pinjaman yang tidak legal atau tidak terdaftar

izin usahanya di OJK. OJK menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-

hati dalam melakukan pengajuan pinjaman diantaranya sebelum mengajukan

4 Laporan LBH Jakarta, Tindak Pidana Korban Pinjaman Online, diterima dari

https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/ diakses pada 9 Mei

2019


68

pinjaman perlu mencari tahu terlebih dahulu mengenai izin usaha dari

penyelenggara Fintech P2PL yang akan dipilih, apakah legal atau tidak.5

OJK melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi bekerjasama

dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus

melakukan pemantauan terhadap penyelenggara Fintech P2PL dan

melakukan pemblokiran secara berkala terhadap situs dan aplikasi Fintech

P2PL ilegal yang beroperasi, hal ini dalam rangka upaya perlindungan

terhadap konsumen jasa keuangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan

(OJK), sejak 2018 hingga Maret 2019, sebanyak 803 Fintech P2PL telah

diblokir. Pemblokiran ini dilakukan melalui Kemenkominfo.6

Dari hasil audiensi dan wawancara peneliti bersama Direktorat

Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech (DP3F) Otoritas Jasa

keuangan (OJK) menjelaskan kepada peneliti bahwa OJK sebegai regulator

terus berupaya dan berkomitmen khususnya direktorat DP3F yang menaungi

kegiatan industri keuangan non bank sektor Fintech dalam memberikan

edukasi dan perlindungan konsumen.

Menanggapi permasalahan pada Fintech P2PL yang saat ini ramai

diperbincangkan, OJK telah melakukan penelusuran untuk mengetahui

penyebab dari banyaknya laporan yang merasa menjadi korban terhadap

layanan Fintech P2PL ini, dan hasilnya dari laporan tersebut yang masuk di

OJK adalah debitur yang menggunakan aplikasi pinjaman ilegal atau yang

tidak berizin. Adapun penyebab banyaknya korban Fintech P2PL ilegal

tersebut berawal dari banyak debitur yang tergiur ketika mendapatkan SMS

Spam maupun iklan pada saat browsing internet yang menawarkan pinjaman

online yang menggiurkan, dari hal ini biasanya debitur penasaran melakukan

coba-coba untuk mengajukan pinjaman tetapi tidak memperhartikan syarat

dan ketentuan pinjaman maupun resiko yang akan diterima. Dari hasil coba-

5 Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan

Pengawasan Financial Techonolgy (DP3F) Otoritas Jasa keuangan 6 Pemerintah Pastikan Fintech P2P Lending Ilegal Kena Blokir, Diterima dari

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190509194845-78-393543/pemerintah-pastikan-

fintech-p2p-lending-ilegal-kena-blokir diakses pada 9 Mei 2019

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190509194845-78-393543/pemerintah-pastikan-fintech-p2p-lending-ilegal-kena-blokir


69

coba ini ternyata beberapa debitur merasa ketagihan dan melakukan

pinjaman kembali namun di aplikasi lain yang berbeda, dan hal inilah yang

menjadikan banyaknya debitur mulai terjerat hutang dan akhirnya gagal bayar

karena tidak hanya mencoba pada satu aplikasi pinjaman saja, bahkan ada

laporan dimana debitur mengajukan pinjaman pada lebih dari 10 aplikasi

pinjaman yang berbeda dimana karena berawal dari meminjam satu lalu

menutupinya dengan meminjam di aplikasi lain dan terus menerus hingga

terlilit hutang.

banyaknya debitur yang mencoba menghindari penagihan atau

collection mengakibatkan penyelenggara Fintech P2PL ilegal melakukan

upaya penagihan yang disertai tindakan melawan hukum, seperti diantaranya

melakukan ancaman, meneror dengan melakukan telepon berkali-kali bahkan

menyalahgunakan data pribadi debitur untuk menagih hutang.7

Pasal 1 Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika Nomor 20

Tahun 2016 menyebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang

disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya,

sedangkan data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar

dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak

langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian

pinjaman Fintech P2PL termasuk kedalam kategori data pribadi, yang

dimiliki oleh pemilik data atau debitur pada penyelenggaraan perjanjian

pinjaman Fintech P2PL

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mentri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, menyebutkan

perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan

pada saat:

7 Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan


70

1. Perolehan dan pengumpulan;

2. Pengolahan dan penganalisisan;

3. Penyimpanan;

4. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau

pembukaan akses; dan

5. Pemusnahan.

Atas dasar Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 Ayat (2),

penyelenggara Fintech P2PL sebagai mana pelaku usaha yang

menyelenggarakan usahanya berbasis sistem elektronik diberikan kewajiban

untuk menjaga kerahasiaan data konsumen sejak data diperoleh sampai

dengan data tersebut dimusnahkan. Penyelenggara Fintech P2PL tentunya

wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan

data pribadi yang baik, meliputi:

1. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;

2. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Berdasarkan persetujuan;

4. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan,

penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman,

dan penyebarluasan;

5. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;

6. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik

data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;

7. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;

8. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan

pengguna;

9. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data

pribadi; dan

10. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

71

Penggunaan dan pengungkapan data konsumen atau debitur oleh

penyelenggara Fintech P2PL, termasuk pengungkapan pada pihak ketiga,

hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan konsumen atau debitur

bersangkutan. Pengecualian atas persetujuan dilakukan dalam hal

pengungkapan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal

tersebut sejalan pula dengan ketentuan dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagai berikut:

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan,

penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut

data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang

bersangkutan.’

Pemilik data pribadi, menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor 20 Tahun 2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya;

berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data

pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data

pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu

miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26.

Setiap penyelenggaran sistem elektronik wajib memberitahukan

secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan

rahasia data pribadi. Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain:8

1. Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat

dilakukan secara elektronik,

2. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan

tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan,

3. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling

lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

8 Jamin Perlindungan Data Pribadi, Kominfo Beri Sanksi Terhadap Penyalahgunaan oleh

Pihak Ketiga diterima dari : https://kominfo.go.id/content/detail/12865/siaran-pers-no-

85hmkominfo042018-tentang-jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo-beri-sanksi-terhadap-

penyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga/0/siaran_pers diakses pada 10 Juni 2019

https://kominfo.go.id/content/detail/12865/siaran-pers-no-85hmkominfo042018-tentang-jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo-beri-sanksi-terhadap-penyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga/0/siaran_pers



72

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasian data oleh

penyelenggara Fintech P2PL dikenakan sanksi administrasi sebagaimana

diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016 dari mulai peringatan

tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan ijin. Dari sisi

konsumen, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik, setiap orang yang dilanggar

haknya berdasarkan ketentuan dalam Ayat (1) (penggunaan informasi melalui

media elektronik yang menyangkut data pribadi) dapat mengajukan gugatan

atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data

pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalagunaan

informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana

dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dalam hal upaya perlindungan terhadap debitur atau konsumen, OJK

sebagai regulator telah menuangkan prinsip dasar yang sesuai dengan

ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip

dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

a. Transparansi;

b. Perlakuan yang adil;

c. Keandalan;

d. Kerahasiaan dan keamanan data; dan

e. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya

terjangkau. Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Peraturan

perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan

Pengaduan Konsumen.

Dalam upaya memberikan kerahasiaan dan keamanan data sesuai

dengan prinsip dasar perlindungan pengguna Fintech P2PL yang tertuang

pada Pasal 29 POJK 77/2016 untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi,

OJK telah melakukan pembatasan akses terhadap setiap penyelenggara

73

74

75

seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya,

bila melakukan pinjaman Rp1 juta, maka maksimum jumlah yang

dikembalikan adalah Rp2 juta. Besar bunga yang telah disepakati anggota

AFPI adalah 0,8% per hari dan batasan sebesar 0,8% ini terdiri dari bunga,

biaya transfer antar bank, biaya verifikasi, denda dan lainnya.10

Biaya pinjaman dan bunga pada Fintech P2PL bila dibandingkan

dengan jenis-jenis pinjaman lainnya memang cenderung lebih tinggi, hal ini

wajar mengingat risiko pada penyelenggaraan Fintech P2PL cukup tinggi.

Perjanjian pada pinjaman Fintech P2PL adalah perjanjian perdata antara

pemberi dan penerima pinjaman. Apabila tidak sepakat dengan besarnya

bunga (biaya pinjaman), sebaiknya tidak melakukan transaksi. Tetapi apabila

sudah sepakat, maka ada kewajiban dari masing-masing pihak.

Selain mengatur dan menyepakati besaran bunga dengan

penyelenggara Fintech P2PL Mulai Februari 2019 lalu, Asosiasi Fintech

Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga telah melakukan sertifikasi tenaga

penagihan atau debt collector. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya

pelanggaran-pelanggaran dalam proses penagihan pinjaman pada Fintech

P2PL yang beberapa waktu lalu sempat ramai diadukan masyarakat.

Tidak hanya melakukan sertifikasi kepada tenaga penagih atau debt

collector, AFPI juga akan melakukan pembekalan kepada seluruh stakeholder

pelaku bisnis pinjaman berbasis Fintech P2PL, mulai dari jajaran direksi,

komisaris, pemegang saham, serta pihak lain yang terlibat.11

OJK saat ini melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Fintech

P2PL melalui 3 (tiga) metode, yaitu:12

10


Pengawasan Financial Techonolgy (DP3F) Otoritas Jasa keuangan 11

Mutia Fauzia, Hindari Pelanggaran, Penagih Utang Pinjaman Online Akan Disertifikasi

diterima dari : https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/04/164716126/hindari-pelanggaran-

penagih-utang-pinjaman-online-akan-disertifikasi diakses pada 9 Juni 2019 12



https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/04/164716126/hindari-pelanggaran-penagih-utang-pinjaman-online-akan-disertifikasi


76

1. Offsite, melalui laporan-laporan yang disampaikan penyelenggara

Fintech P2PL kepada OJK. Terdapat beberapa jenis laporan

penyelenggara Fintech P2PL kepada OJK yaitu meliputi :

a. Laporan Berkala :

1) Laporan Bulanan

2) Laporan Triwulanan

3) Laporan Tahunan

b. Laporan lainnya seusai yang diperintahkan dalam Surat Tanda

Terdaftar dan kode etik asosiasi, antara lain:

1) Perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

2) Penambahan atau perubahan atas produk atau layanan Sistem

Elektronik;

3) Perubahan nama dan alamat perusahaan; dan

4) Kerjasama dengan pihak ketiga yang bersifat material (misal:

penagihan dan pemasaran).

Selain melalui laporan juga rencana implementasi host-to-host

dengan server Perusahaan dengan memanfaatkan Struktur Elemen

Database sebagaimana dimaksud dalam Formulir 3C POJK 77/2016.

2. Market Conduct (Semi SRO), sesuai ketentuan Pasal 48, seluruh

Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah

ditunjuk oleh OJK. OJK telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan

Bersama Indonesia (AFPI) pada tanggal 17 Januari 2019. AFPI memiliki

Code of Conduct dan memberikan beberapa pengaturan yang belum

diatur OJK, diantaranya batas maksimal bunga dan tata cara penagihan.

OJK rutin bertemu AFPI minimal 1 kali setiap minggu, kehadiran AFPI

sebagai mitra strategis OJK bagi seluruh penyelenggara Fintech P2PL

dalam menjalankan fungsi dan pengawasan penyelenggara Fintech P2PL

sesuai dengan penunjukan OJK Nomor S-5/D.05 IKNB/2019

77

3. Onsite, melalui mekanisme pemeriksaan langsung baik yang dilakukan

secara rutin maupun sewaktu-waktu.

Memperhatikan kajian pemetaan potensi risiko dari proses bisnis

Fintech P2PL yang telah ada, beberapa temuan kegiatan operasi intelijen

yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Market Conduct OJK maka

setidaknya terdapat 4 (empat) aspek perlindungan konsumen pada

penyelenggaraan Fintech P2PL yang harus menjadi perhatian baik bagi

pemerintah maupun regulator di sektor jasa keuangan, yaitu :13

kelengkapan informasi dan transparansi produk/layanan, penanganan

pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, pencegahan penipuan

dan keandalan sistem layanan, dan perlindungan terhadap data pribadi

(cybersecurity). ke-empat hal tersebut perlu dipastikan agar benar-benar

diterapkan secara seksama oleh penyelenggara Fintech P2PL.

1. Kelengkapan Informasi dan Transparansi Produk/Layanan,

Dalam BAB VII POJK Nomor 77/POJK.07/ 2016 memuat

terkait Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dimana dijelaskan

dalam beberapa Pasal.

Pasal 29

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan

Pengguna yaitu:

a) Transparansi

b) Perlakuan yang adil

c) Keandalan

d) Kerahasiaan dan keamanan data; dan

e) Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan

biaya terjangkau

Artinya dalam Pasal tersebut pelaku usaha atau penyelenggara

layanan Fintech P2PL wajib menyediakan informasi secara lengkap,

13



78

up-to-date, dan transparan terkait produk atau layanan yang

ditawarkan kepada konsumen dan masyarakat. Karena hal sangat

krusial dalam pengambilan keputusan dan untuk membangun

kepercayaan konsumen. Kurangnya informasi dan kejelasan tentang

produk dan layanan dapat mengakibatkan kekeliruan pemahaman

konsumen dan masyarakat tentang fitur produk yang ditawarkan,

seperti syarat dan ketentuan produk, manfaat, biaya, dan risiko.

Pelaku usaha Fintech P2PL harus memastikan bahwa

informasi yang diberikan bersifat transparan sehingga hal tersebut

dapat memberikan kesempatan bagi konsumen atau debitur untuk

memahami dan memilih produk dengan baik serta menghindarkan

diri dari risiko yang mereka ingin hindari, seperti misleading

advertisement dan penipuan.

Aspek kelengkapan informasi dan transparansi pada kegiatan

layanan Fintech P2PL harus meliputi : biaya-biaya dan kewajiban

yang akan dikenakan kepada debitur, transparansi syarat dan

ketentuan penggunaan produk/layanan, pemberitahuan kepada

konsumen atau debitur.

Apabila terdapat perubahan biaya, syarat dan ketentuan,

kejelasan informasi dari periklanan produk yang dipasarkan seperti

pengunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dalam

media periklanan yang digunakan, seperti website perusahaan,

brosur, iklan media masa, online, dan sebagainya.

Pelaku usaha atau penyelenggara Fintech P2PL harus

menginformasikan syarat dan ketentuan produk/layanan dalam

perjanjian sejelas-jelasnya dengan bahasa yang mudah dimengerti,

mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara

umum relatif masih rendah. Hal ini di sebutkan dalam POJK Nomor

77 Tahun 2016 Pasal 32

79

Ayat (1)

Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau

kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah

dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen

Elektronik.

Ayat (2)

Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

Penjelasan

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mudah dibaca dan dimengerti”

meliputi penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda,

istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram yang dapat

memberikan kemudahan, kejelasan, dan pemahaman bagi

Pengguna.

Kewajiban penggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang

sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan

dimengerti dilakukan atas dokumen yang:

a. memuat hak dan kewajiban Pengguna;

b. dapat digunakan Pengguna untuk mengambil keputusan; dan

c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Pengguna secara

hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahasa lain”, yaitu bahasa yang dapat

digunakan yaitu bahasa daerah atau bahasa asing yang mudah

dimengerti oleh Konsumen. Dalam hal terdapat perbedaan

penafsiran antara bahasa Indonesia dengan bahasa lain dalam

setiap dokumen, penafsiran yang digunakan adalah bahasa

Indonesia.

80

Apabila terdapat perubahan terhadap biaya yang dikenakan

atau syarat dan ketentuan terkait produk yang dipasarkan,

penyelenggara Fintech P2PL seharusnya menginformasikan hal

tersebut kepada konsumen melalui berbagai jalur komunikasi hingga

konsumen tersebut terinformasikan dengan baik. Perjanjian juga

dilarang menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab atau

kewajiban dari pelaku Fintech P2PL kepada konsumen (klausula

eksonerasi).

Penyelenggara Fintech P2PL juga harus menghindarkan

penggunaan iklan yang berpotensi menciptakan pemahaman yang

keliru bagi konsumen dan masyarakat. Layanan Fintech P2PL

memang dapat memberikan banyak manfaat kemudahan dan

kenyamanan, namun layanan tersebut tidak dapat menghilangkan

biaya dan potensi risiko dari penggunaan produk dan layanan

keuangan itu sendiri.

Salah satu contoh bahasa periklanan yang dapat memberikan

gambaran yang keliru pada masyarakat adalah penawaran pinjaman

secara online atau melalui pesan singkat SMS yang dikirimkan

secara acak. Masyarakat hanya diinformasikan mengenai kemudahan

dan kepraktisan dalam mengajukan pinjaman secara online, namun

sejak awal tidak diinfokan mengenai besarnya kewajiban biaya

bunga dari besarnya pinjaman. Jika kondisi ini tidak diperhatikan,

maka dikhawatirkan akan muncul kebiasaan masyarakat yang mudah

berutang tanpa memperhatikan kebutuhan dan kemampuan

membayar kembali (irresponsible lending). Untuk itu penyelenggara

layanan wajib ikut bertanggungjawab terhadap iklan produk yang

dipasarkan dan regulator wajib memonitor dengan seksama terhadap

informasi dan iklan yang disampaikan ke masyarakat.

Bagi masyarakat dan konsumen wajib disediakannya informasi

yang mudah diakses untuk meminta informasi sejelas-jelasnya dari

penyelenggara layanan Fintech sehingga pemahaman konsumen

81

terhadap produk lengkap dan tercipta awareness konsumen terhadap

biaya dan risiko yang akan timbul dari penggunaan produk

(menghindari informasi asimetris). 14

2. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen,

Permasalahan dan pengaduan dari konsumen merupakan salah

satu hal yang pasti akan dihadapi oleh penyelenggara Fintech P2PL,

sehingga aspek penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa

merupakan hal yang wajib disediakan. Untuk itu penyelenggara

layanan harus memiliki mekanisme penerimaan pengaduan dan

penyelesaian sengketa. Pelaksanaan hal tersebut nantinya akan

meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, pelaku yang telah

memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian

sengketa yang efektif akan memiliki peluang untuk

menyempurnakan produk/layanannya, karena dari data pengaduan

yang diterima dapat dianalisa penyebabnya dan hal tersebut dapat

memacu upaya perbaikan dan pengembangan produk/layanan.

Penyelenggara layanan Fintech P2PL setidaknya harus :

a) Menyediakan jalur atau kanal kontak penerimaan pengaduan

yang mudah diakses oleh konsumen, seperti telepon, e-mail,

instant messaging, dan surat;

b) Memiliki unit atau fungsi serta prosedur standar penanganan

pengaduan konsumen. Prosedur tersebut harus memperhatikan

pengaturan perlindungan konsumen yang ada pada POJK terkait

dan diinformasikan kepada konsumen;

c) Menyediakan dan menginformasikan kepada konsumen jika

terdapat mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (alternative

dispute resolution) yang dapat digunakan apabila penyelesaian

14



82

pengaduan dan sengketa secara internal tidak menghasilkan

kesepakatan.15

3. Pencegahan Penipuan dan Keandalan Sistem Layanan

Pencegahan penipuan atau fraud melalui Fintech P2PL

merupakan hal penting yang harus diperhatikan regulator seiring

dengan makin berkembangnya keragaman tawaran produk/layanan.

Upaya penipuan di Fintech P2PL dapat berbentuk seperti

penyalahgunaan situs layanan (phising), peretasan terhadap sistem

keamanan, dan pemasaran produk/layanan yang menipu. Dengan

banyaknya layanan Fintech P2PL yang menggunakan media seperti

situs jejaring dan aplikasi dalam melakukan promosi dan pemasaran

produk/layanannya, maka potensi kerentanan terjadinya penipuan

juga akan meningkat.

Para penyelenggara Fintech P2PL wajib memastikan

sistemnya andal. Penyelenggara wajib memiliki aplikasi dan sistem

keamanan yang aman dan tersertifikasi agar terhindar dari upaya

peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyelenggara

layanan wajib melakukan pemeriksaan dan penyempurnaan sistem

secara berkesinambungan karena baik teknologi maupun bentuk

ancamannya juga terus berkembang. Peran dari regulator adalah

memastikan bahwa sistem keamanan dan aplikasi layanan Fintech

selalu dilakukan upaya perbaikan yang diperlukan dan tersertifikasi

keandalannya.16

4. Perlindungan Terhadap Data Pribadi (Cybersecurity)

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu

hal penting yang harus diperhatikan penyelenggara layanan dan

regulator. Hal karena penyalahgunaan data pribadi terhadap

konsumen atau debitur dapat berdampak pada pencurian identitas,

penyalahgunaan profil konsumen, penawaran produk kepada

15


Perlindungan Konsumen Pada Fintech, ... h.72-73 16



83

konsumen yang datanya tercuri, hingga berdampak pada risiko dan

kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan

masyarakat terhadap layanan Fintech.

Keamanan dan pemeliharaan data pribadi konsumen harus

dilakukan dengan baik dikarenakan data tersebut bersifat digital

sehingga relatif mudah untuk dicuri data dan hilang. Namun patut

diperhatikan juga jika data pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak

internal. Terkait dengan upaya perlindungan terhadap data pribadi

dapat dilakukan dengan fokus terhadap hal-hal sebagai berikut :

a) Penyelenggara Fintech P2PL wajib melakukan enkripsi data

terhadap data yang berkaitan dengan konsumen;

b) Penyelenggara Fintech P2PL wajib menjaga keamanan data

konsumen;

c) Penyelenggara Fintech P2PL wajib melakukan manajemen

akses data;

d) Konsumen atau debitur mempunyai hak untuk meminta

penjelasan dari pelaku terkait penggunaan informasi dan data

yang telah diberikannya.17

B. Upaya dan Penyelesaian Hukum yang dapat ditempuh Debitur Apabila

Mengalami Permasalahan Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis

Financial Technology

Dalam pelaksanaan pinjaman uang berbasis Financial Technology atau

Fintech P2PL terdapat hubungan hukum para pihak meliputi Pemberi

pinjaman atau kreditur, pelaku usaha atau penyelenggara, dan penerima

pinjaman atau debitur. Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya

hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakan “kewajiban” pada

pihak lainnya.18

Dimana hubungan hukum dalam pelaksanaan Fintech P2PL

lahir dari suatu perjanjian.

17


Perlindungan Konsumen Pada Fintech, ... h.75 18

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta : Prestasi Pustaka

Publisher, 2006), h 221.

84

Secara konvensional, perjanjian dapat terjadi melalui tindakan langsung

ataupun tidak langsung dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan

baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau sebagai bertindak

untuk dan atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya. Dimana pihak

pertama melakukan penawaran (offeror) diterima oleh penerima (offeree)

dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas serta bertujuan menciptakan suatu

hubungan hukum (rechtsbetrekking) kondisi-kondisi yang dimaksud adalah

adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal.19

Layanan Fintech P2PL Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Menurut Pasal 1754 KUH

Perdata, perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana

pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu

barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak

yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan

mutu yang sama pula.

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi

pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam

perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis

dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan

undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada dasarnya pihak penerima pinjaman (debitur) berkewajiban untuk

membayar utang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika debitur

terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat

dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur

masih tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak

untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi (cidera janji). Langkah

hukum dan solusi yang tepat atas permasalahan ini mengenai permasalahan

pinjaman yang sudah jatuh tempo berdasarkan perjanjian yang tudah

19

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta : Prestasi Pustaka

Publisher, 2006), h. 5

85

disepakati, debitur memang harus bertanggung jawab, yaitu dengan

mengusahakan penyelesaian utang tersebut. Adapun apabila debitur memiliki

permasalahan tidak dapat melunasi pinjaman sesuai waktu yang diperjanjikan

maka debitur dapat hubungi penyelenggara Fintech P2PL atau pihak pemberi

pinjaman pada aplikasi tersebut, untuk membicarakan mengenai penyelesaian

tunggakan tersebut. Debitur juga dapat berupaya untuk meyakinkan pihak

penyelenggara untuk menempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih

dahulu dengan tidak menyelesaikan pinjaman yang bermasalah kepada pihak

ketiga atau kepada debt collector. Selain upaya-upaya tersebut, debitur

diharapkan tidak menghindar dari kewajiban dan tidak berupaya

menghilangkan jejak.

Fintech P2PL merupakan bagian dari (Fintech startup) yang termasuk

kedalam kategori non PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan), sampai dengan

saat ini kategori ini belum ditentukan mengenai mekanisme penyelesaian

sengketa konsumen jika pengaduan atau permasalahannya tidak dapat

diselesaikan oleh penyelenggara Fintech itu sendiri. Berbeda dengan

Penyelesaian sengketa pada Fintech yang dikategorikan sebagai PUJK

(Fintech 2.0) yang mana mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan

melalui internal PUJK (mekanisme Internal Dispute Resolution), Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK.

Sehingga hal ini yang menjadi kelemahan dalam upaya penyelesaian sengketa

pada Fintech non PUJK termasuk diantaranya sengketa pada Fintech P2PL

yang belum memiliki kepastian hukum yang jelas.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa

saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.20

20

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti,

1999), h. 23

86

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, norma

adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen,

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-

Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi

individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan

sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-

aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.21

Dalam upaya menjamin kepastian hukum saat ini OJK bersama dengan

asosiasi dan penyelenggara Fintech P2PL yang saat ini telah terdaftar sedang

menyusun mengenai standar mekanisme pelaksanaan Internal Dispute

Resolution (IDR) dan Alternative Dispute Resolution (ADR). Tujuannya agar

konsumen pengguna layanan P2PL mendapatkan kejelasan atau kepastian

hukum atas penanganan pengaduan dan sengketanya.Selain itu, salah satu hal

yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan

penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan Fintech P2PL adalah Online

Dispute Resolution (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa

yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, contohnya seperti telepon,

email, aplikasi, webchat, dan video conference. 22

Adapun upaya yang dapat ditempuh debitur bila mengalami

permasalahan hukum pada penyelenggaraan Fintech P2PL terutama dari

maraknya kasus pada saat penagihan pinjaman, dimana debitur banyak yang

mengalami intimidasi baik disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan

lainnya maka debitur yang menjadi korban dapat melakukan upaya hukum

sebagai berikut :

21

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Kencana, 2000), h. 158 22



87

1. Upaya yang dapat ditempuh debitur korban penyelenggara Fintech

P2PL legal yang berizin OJK

Apabila pada saat penagihan pinjaman, debitur mengalami tindakan

intimidasi baik berupa teror, ancaman, penyalahgunaan data pribadi,

kekerasan maupun tindakan melawan hukum lainnya, maka debitur

korban penerima pinjaman pada Fintech P2PL legal dapat melakukan

upaya hukum dengan melakukan pengaduan melalui AFPI (Asosiasi

Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi

yang di tunjuk oleh OJK terhadap penyelenggara Fintech P2PL legal.

Adapun pengaduan dapat dilakukan dengan beberapa cara : pertama

dapat melalui laman website www.afpi.or.id/pengaduan dan mengisi

form pelaporan yang tersedia, kedua dapat dapat melalui email dengan

mengirimkan dokumen dan bukti-bukti pengaduan melalui alamat email :

[email protected], ketiga dapat menghubungi melalui kontak APFI

di 150-505.

Laporan yang masuk kepada APFI nantinya akan di proses dengan

menindaklanjuti penyelenggara dan apabila terbukti ditemukannya

pelanggaran maka APFI akan meminta pertanggungjawaban

penyelenggara dengan memfasilitasi mempertemukan debitur dengan

penyelenggara, dan sesuai code of conduct AFPI apabila penyelenggara

melanggar ketentuan yang berlaku maka penyelenggara Fintech P2PL

tersebut dapat dikeluarkan dari APFI dan sekaligus secara otomatis di

cabut izin usahanya dari OJK.

2. Upaya yang dapat ditempuh debitur korban penyelenggara Fintech

P2PL ilegal yang tidak berizin OJK

Adapun upaya yang dapat dilakukan apabila debitur merupakan

korban dari penyelenggara Fintech P2PL ilegal yang tidak berizin OJK,

maka debitur dapat melakukan pelaporan kepada OJK, dengan

menghubungi kontak OJK di nomor telpon 157 atau melalui email

[email protected] agar OJK dapat memblokir akses pada Fintech

P2PL ilegal tersebut melalui SWI (Satgas Waspada Investasi) yang

http://www.afpi.or.id/pengaduan

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

88

bekerjasama dengan Kemkominfo. Tetapi tidak hanya itu, debitur yang

menjadi korban penyelenggara Fintech P2PL ilegal juga harus

melakukan pelaporan ke kepolisan terkait tindakan pidana yang dialami.

Selain itu juga bisa meminta bantuan hukum melalui asosiasi ataupun

Lembaga Bantuan Hukum bila diperlukan. Ketua Dewan Komisioner

OJK, Wimboh Santoso meminta kepada masyarakat untuk melakukan

pinjaman hanya kepada Fintech P2PL legal yang sudah mengantongi izin

OJK, sebab OJK tidak bisa memonitor fintech-fintech di luar itu.

Masyarakat yang merasa dirugikan harus lapor ke polisi bila ditemukan

tindakan pidana.23

OJK tidak bisa berbuat apapun bila masyarakat merasa dirugikan

oleh perusahaan penyelenggara Fintech P2PL ilegal atau tidak terdaftar

di OJK. Pasalnya, OJK tidak pernah membuat komitmen apapun dengan

Fintech P2PL ilegal tersebut.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengakui,

tidak mudah membasmi Fintech ilegal terutama yang berasal dari luar

negeri sebab Fintech tersebut bekerja secara virtual dan berganti-ganti

nama dengan mudah.24

Sehingga bisa saja Fintech ilegal tersebut sudah

diblokir tetapi beroperasi kembali dengan nama yang berbeda.

C. Upaya dan Tindakan Preventif Agar Terhindar dari Jerat Layanan

Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology

Selain memahami upaya dan langkah-langkah penyelesaian hukum

pada penyelenggaraan Fintech P2PL masyarakat atau debitur perlu

memahami upaya dan langkah-langkah preventif agar terhindar dari

permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan Fintech P2PL: 25

23

Diterima dari https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190219155915-37-

56416/terganggu-fintech-ilegal-bos-ojk-lapor-polisi diakses pada 10 Juni 2019 24

Revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi, diterma dari

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/375, diakses pada 11 Juni 2019 25

Artikel Genk157 Edisi 1/2019, Pinjam Online Itu Mudah, Tapi Harus Teliti dan Bijak,

Kajian Perlindungan Konsumen OJK, 2019

https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190219155915-37-56416/terganggu-fintech-ilegal-bos-ojk-lapor-polisi

https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190219155915-37-56416/terganggu-fintech-ilegal-bos-ojk-lapor-polisi

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/375

89

1) Pastikan meminjam di perusahaan yang telah terdaftar atau berizin dari

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Debitur perlu memastikan dan memperhatikan dengan seksama

legalitas penyelenggara Fintech P2PL sebelum mengajukan pinjaman

dengan mencari tahu legalitas dan izin penyelenggara dengan mengakses

website publikasi OJK dengan alamat : https://www.ojk.go.id dan

mencari laman “Perusahaan Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK”.

Lebih jelasnya, calon pengguna juga dapat menghubungi call center OJK

dengan nomor 157.

2) Meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan

Debitur harus bijak dan menyadari kemampuan finansial pada saat

akan mengajukan pinjaman. Debitur juga perlu untuk

mempertimbangkan kembali, apakah benar-benar membutuhkan

pinjaman tersebut atau tidak, sehingga sangat dianjurkan agar meminjam

sesuai kebutuhan dan menghitung kemampuan untuk membayarnya

kembali. Sebaiknya perlu di perhatikan jumlah pinjaman total seseorang

tidak melebihi 30-40% dari penghasilan yang didapatnya per bulan. Hal

ini dimaksudkan untuk menghindarkan kesulitan dalam membayar

kewajiban dan tagihan di kemudian waktu.

3) Membaca dan memahami seluruh informasi, kewajiban serta syarat dan

ketentuan yang tercantum pada kontrak

Sebelum kesepakatan pemberian pinjaman terjadi, sebaiknya

debitur memastikan telah membaca dan memahami semua informasi

secara seksama yang tertuang pada kontrak penyelenggara Fintech P2PL.

Informasi yang wajib diperhatikan antara lain adalah ;

a) Besarnya tingkat bunga pinjaman yang dikenakan,

b) Biaya-biaya yang harus dibayar, jatuh tempo pembayaran cicilan,

c) Syarat dan ketentuan,

d) Keamanan data,

e) Kontak layanan konsumen, dan informasi lainnya yang mungkin

perlu dipahami.

https://www.ojk.go.id/

90

4) Selalu ingat kewajiban membayar cicilan

Debitur harus sadar dan paham bahwa ketika melakukan pinjaman

maka terdapat kewajiban-kewajiban yang perlu diketahui dan wajib

dipenuhi. Salah satu kewajiban yang terpenting adalah kewajiban

membayar cicilan secara tepat waktu sebagaimana disebutkan di kontrak

perjanjian ketika mengajukan pinjaman pada Fintech P2PL. Debitur

wajib memahami berapa besarnya cicilan dan kapan harus membayarnya.

Jika melewati tenggat waktu yang disepakati, debitur harus memahami

berapa denda yang harus dibayarnya. Keberadaan platform Fintech P2PL

memang sangat memudahkan terutama bagi seseorang yang sedang

membutuhkan dana darurat atau modal pengembangan usaha. Namun

perlu diingat bahwa meminjam bukan hanya soal uang yang cepat cair

saja, tapi juga ada kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi.

Dengan upaya dan tindakan preventif diatas diharapkan debitur

dapat menjadi peminjam yang teliti dan bijak, sehingga proses

peminjaman berlangsung lancar dan debitur mendapatkan manfaat yang

optimal dan terhindar dari permasalahan dan sengketa pada

penyelenggaraan Fintech P2PL.

91

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji

pada setiap sub bab pembahasan, maka dalam hal ini peneliti memberikan

kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal upaya Perlindungan Hukum terhadap debitur pada layanan

pinjaman uang berbasis Financial Technology atau Fintech P2PL

terdapat peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tehadap

penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara Fintech

P2PL wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini

meliputi; kelembagaan; pendaftaran; perizinan; batasan pemberian

pinjaman dan;, tata kelola teknologi informasi penyelenggara; batasan

kegiatan; manajemen risiko; laporan, serta edukasi perlindungan

konsumen. Menurut ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016 Penyelenggara

wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

a. Transparansi;

b. Perlakuan yang adil;

c. Keandalan;

d. Kerahasiaan dan keamanan data dan;

e. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya

terjangkau. Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Peraturan

perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan

Pengaduan Konsumen.

92

Apabila ditemukan pelanggaran sesuai Pasal 47 POJK 77/2016

Penyelenggara apabila melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Peringatan tertulis;

b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c. Pembatasan kegiatan usaha; dan

d. Pencabutan izin.

2. Upaya hukum dan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh debitur

apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman uang berbasis

Financial Technology apabila penyelenggara merupakan penyelenggara

berizin maka debitur dapat melaporkan kepada APFI yang merupakan

asosiasi resmi yang telah ditunjuk oleh OJK, namun apabila debitur

merupakan korban dari penyelenggara ilegal atau tidak berizin maka

selain melaporkan kepada OJK agar dapat dilakukan pemblokiran debitur

juga harus melaporkan ke pihak kepolisian terkait tindak pidana yang

dialami serta meminta bantuan lembaga hukum.

3. Agar debitur atau konsumen terhidar dari jerat hutang dan permasalahan

lainnya pada layanan pinjaman uang berbasis Fintech ini maka debitur

perlu memperhatikan tindakan-tindakan preventif seperti memastikan

menggunakan layanan pinjaman dari penyelenggara yang legal atau

terdaftar OJK, membaca dan memahami seluruh informasi serta syarat

ketentuan, melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan, serta ingat akan kewajiban membayar pinjaman dan tidak

menghindar ketika penagihan.

B. Rekomendasi

Kompleksnya permasalahan pada penyelenggaraan pinjaman uang

berbasis Financial Technology atau Fintech P2PL dikarenakan masih

barunya layanan ini hadir di masyarakat serta belum adanya aturan yang kuat

dan komprehensif dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan ini, serta

kurangnya edukasi di masyarakat dalam memanfaatkan dan menggunakan

93

layanan ini dengan bijak. Adapun rekomendasi peneliti terhadap regulator

yaitu :

1. Mendorong segera dibuatnya mekanisme penyelesaian sengketa

konsumen terhadap kegiatan non PUJK yang di dalamnya termasuk

penyelenggaraan pinjaman uang berbasis Financial Technology atau

Fintech P2PL

2. Membuat peraturan dimana penyelenggara atau pemberi pinjaman tidak

dapat beroperasi tanpa mendapatkan lisensi atau izin dari OJK,

mengingat banyaknya penyelenggara ilegal yang belum mendapatkan

izin OJK tapi sudah beroperasi

3. Menerapkan plafon suku bunga beserta mekanisme terkait proses

penagihan tanpa alih-alih menyerahkannya kepada asosiasi

4. Memberikan sanksi secara eksplisit kepada penyelenggara baik yang

berizin maupun tidak berizin

5. Mendorong segera diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Data

Pribadi, mengingat saat ini sudah mulai masuk kedalam revolusi industri

4.0 yang pada pilarnya mengandalkan bigdata.

Dan rekomendasi peneliti kepada konsumen atau debitur penerima

pinjaman :

1. Memastikan melakukan pinjaman pada penyelenggara yang telah

terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2. Membaca dan memahami seluruh informasi, kewajiban serta syarat dan

ketentuan yang tercantum pada kontrak perjanjian pinjaman

3. Melakukan pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuan

4. Selalu ingat atas kewajiban untuk membayar cicilan sesuai perjanjian

94

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2010

Gazali, Djoni S. Rachmadi Usman. Hukum Perbankan. Jakarta : Sinar Grafika.

2016

Iman, Nofie. Financial Technology dan Lembaga Keuangan. Yogyakarta :

Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri. 2016

Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan

Nasional. 2008

Kiko, Sarwin. Napitupulu,dkk. Perlindungan Konsumen Pada Fintech Kajian

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Jakarta : Departemen

Perlindungan Konsumen OJK. 2017

Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum Dalam Pembangunan. Bandung : Alumni,

2002

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana. 2008

Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000

Rasjidi, Lili. I.B Wysa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja. Bandung :

Rusdakarya. 1993

Riswandi , Budi Agus. Aspek Hukum Internet Banking. Jakarta : Raja Grafindo

Persada. 2006

Sidablok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung : PT.

Citra Aditya Bakti. 2014

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia.

2005 Sihombing, Jonker. Penjaminan Simpanan Perbankan. Bandung : PT.

Alumni. 2010

Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. Penalitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan

Singkat). Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003

Syahrani , Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit Citra

Aditya Bakti 1999

Tutik, Titik Triwulan. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta : Prestasi

Pustaka Publisher. 2006

95

Yusuf, A. Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian

Gabungan. Jakarta : Kencana. 2014

JURNAL

Ernasari,dkk. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial

Technology ( PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR

77/POJK.01/2016), Diponogoro law Journal Vol.6. 2017

H, Ratna. Juliani PR. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer

Lending. Yogyakarta : Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Universitas

Islam Indonesia. 2018

IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech). International

Organization of Securities Commissions. 2017.

Pinjam Online Itu Mudah, Tapi Harus Teliti dan Bijak!. Arrtikel GENK 157 ED

1/2019, Kajian Perlindungan Konsumen OJK. 2019

INTERNET

Arner, Professor Doughlas. Fintech: Evolution And Regulation. 2017. Diterima

dari : http://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1978256/D-

ArnerFintech-Evolution-MelbourneJune-2016.pdf diakses pada 6/3/2019

Bank Indonesia. Edukasi Financial Technology, diterima dari :

https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-

dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx. diakses pada 21/3/2019

Bank Mandiri. Virtual Account. diterima dari

https://www.bankmandiri.co.id/virtual-account diakses pada tanggal

20/3/2019.

Chandra, Ellen. Definisi Fintech. diterima dari :

https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/. diakses pada

20/3/2019

Data Penyelenggara Fintech (Peer To Peer Lending) terdaftar di OJK per 1 Mei

2019, diterima dari : https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-

kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-15-

Mei-2019.aspx2019.aspx. diakses pada 16/5/2019

FAQ Otoritas Jasa Keuangan. diterima dari https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-

Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx diakses pada 25/3/2019

http://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1978256/D-ArnerFintech-Evolution-MelbourneJune-2016.pdf%20diakses%20pada%206/3/2019

http://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1978256/D-ArnerFintech-Evolution-MelbourneJune-2016.pdf%20diakses%20pada%206/3/2019

https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx.%20diakses%20pada%2021/3/2019

https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx.%20diakses%20pada%2021/3/2019



https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-15-Mei-2019.aspx2019.aspx.%20diakses%20pada%2016/5/2019



https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx%20diakses%20pada%2025/3/2019

https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx%20diakses%20pada%2025/3/2019

96

Fauzia ,Mutia. Hindari Pelanggaran, Penagih Utang Pinjaman Online Akan

Disertifikasi diterima : dari

https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/04/164716126/hindari-

pelanggaran-penagih-utang-pinjaman-online-akan-disertifikasi. diakses

pada 9/6/2019

Fauziah Hadi, Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi

Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia, diterima dari :

http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technology-fintech-

sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/. diakses

pada 18/11/2018

Fernando, Novel. Menyongsong Babak Baru "Peer to Peer Lending". diterima

dari : https://news.detik.com/kolom/d-4361041/menyongsong-babak-baru-

peer-to-peer-lending. diakses pada 2 April 2019

Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum. diterima dari :

https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-

penegakkan-hukum. diakses pada 10/6/2019

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1_2017_1_34_Bab2.p

df

Ikhtisar Data Keuangan Fintech (Peer To Peer Lending) Otoritas Jasa Keuangan

Periode 2018-2019. diterima dari :

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-

statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Maret-2019.aspx.

diakses pada 30/4/2019

Indotelko. Fintech Lending langgar aturan lakukan persekusi digital. diterima

dari : https://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=fintech-lending-

persekusi-digital. diakses pada 20/11/2018

Investree.id. Peer to Peer Lending: Potensi Crowdfunding yang Belum Tersentuh,

diterima dari https://www.investree.id/blog/marketplace-lending/peer-to-

peer-lending-potensi-crowdfunding-yang-belum-tersentuh. diakses pada

20/3/2019

Jamin Perlindungan Data Pribadi, Kominfo Beri Sanksi Terhadap

Penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga diterima dari

https://kominfo.go.id/content/detail/12865/siaran-pers-no-

85hmkominfo042018-tentang-jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo-

beri-sanksi-terhadap-penyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga/0/siaran_pers.


Laporan LBH Jakarta Terkait Tindak Pidana Korban Pinjaman Online. diterima

dari : https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-

pinjol/. diakses pada 3/4/2019



http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/

http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/





http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1_2017_1_34_Bab2.pdf

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1_2017_1_34_Bab2.pdf

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Maret-2019.aspx.%20diakses%20pada%2030/4/2019





https://www.investree.id/blog/marketplace-lending/peer-to-peer-lending-potensi-crowdfunding-yang-belum-tersentuh.%20diakses%20pada%2020/3/2019








97

Pemerintah Pastikan Fintech P2P Lending Ilegal Kena Blokir, Diterima dari :

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190509194845-78-

393543/pemerintah-pastikan-fintech-p2p-lending-ilegal-kena-blokir.


Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. diterima dari :

https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-

ahli/. diakses pada 4/6/2019

Pinem, Walter. Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer to Peer Lending

(P2P Lending). diterima dari : https://koinworks.com/blog/ketahui-

tentang-peer-peer-lending/. diakses pada 21/3/2019

Profil Kominfo. diterima dari : https://www.kominfo.go.id/profil. diakses pada

1/4/2019

Revitalisasi Pelaksanaan Tugas Satgas Waspada Investasi, diterma dari :

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/375. diakses

pada 11/6/2019

Rizki, Muhammad Januar. Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang terdapat di

Perusahaan Fintech. diterima dari :

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali-

mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech. diakses pada

19/11/2018

Sugianto, Danang. YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online.

diterima dari : https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-

banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online. diakses pada 19/11/ 2018

Tugas & Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, diterima dari :

https://kominfo.go.id/tugas-dan-fungsi. diakses pada 1 April 2019

Utami,Eka. Jenis-Jenis Usaha Fintech Yang Ada di Indonesia. diterima dari :

https://www.qerja.com/journal/view/12876-jenis-jenis-usaha-fintech-yang-

ada-di-indonesia-eu01/. diakses pada 13/3/2019

Wijaya,Reynold. P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan. diterima

dari :

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.seba

gai.wujud.baru.inklusi.keuangan diakses pada 19/11/2018







https://www.kominfo.go.id/profil.%20diakses%20pada%201/4/2019

https://www.kominfo.go.id/profil.%20diakses%20pada%201/4/2019

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/375

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech.%20diakses%20pada%2019/11/2018



https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online.%20diakses%20pada%2019/11/%202018

https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online.%20diakses%20pada%2019/11/%202018

https://kominfo.go.id/tugas-dan-fungsi



http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan

98

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan

Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

AUDIENSI & INTERVIEW

Audiensi dan Interview Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan

Pengawasan Financial Techonolgy (DP3F) dengan Ibu Isye Nur Isyroh dan Bapak

Bagas Setiaji, Kantor IKNB OJK Gedung Wisma Mulia II Jl. Jendral Gatot

Subroto Jakarta, 23 Mei 2019

99

LAMPIRAN

100

101

102

TRANSKIP HASIL AUDIENSI DAN PRESENTASI PEMAPARAN

MATERI BERSAMA DIREKTORAT PENGATURAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Fintech ini terbagi menjadi bebrapa kategori yakni diantaranya ada

Payment atau pembayaran, perbankan, asuransi pasar modal dan macam-macam

lainnya itu juga kalau dicocokan dengan teknologi beberapa kegiatan lainnya

dapat dikatakan dengan Fintech juga termasuk m-banking atau internet banking

pun bisa dikatakan Fintech. Juga karena layanan keuangan berbasis teknologi

sebelum startup yang sekaramg sekarang

Ada bebeberapa disposisi pengaturan Fintech, terkait Fintech pembayaran

atau Payment atau uang elektronik diatur oleh BI bukan melalui OJK contohnya

seperti e-Money, Gopay, OVO, Dana linkaja dan lainnya, termasuk card payment

lainnya seperti kartu debit maupun kartu kredit.

Kemudian Fintech Crowdfunding atau pembiayaan, diatur oleh OJK salah

satunya adalah P2PL, Crowdfunding jesnisnya merupakan longbase atau jangka

panjang yang diatur oleh POJK Nomor 7 yang yuridiksinya di OJK wilayah

pengaturannaya terdapat pada DP3F. Saat ini POJK tersebut membang hanya

mengatur pada layanan P2PL saja,

Fintech selanjutnya adalah equity base crowdfunding sistemnya loan

meminjamkan dana nanti ada imbal hasilnya baik berupa atau kalo yang syariah

bagi hasil atau mudharabah, namun apabila Equity maka sistemnya adalah share

atau kepemilikan saham, namun kalo mendapatkannya cash atau tunai yakni

devident

Untuk Fintech selanjutnya adalah social base crowdfunding contohnya

adalah kitabisa.com dimana sistemnya melakukan penggalangan dana namun

sistemnya untuk kegiatan sosial dan donasi saja, secara hukum Fintech ini tidak

diatur oleh OJK, namun seharusnya masuk pada wilayahnya kementrian sosial,

Jenis lainnya adalah digital banking dimana kegiatan perbankan yang

beropasi secara digital seperti dari mulai membuka rekening, hingga segala

kegaian transaksi dan pelayanan lainnnya yang berbasis digital berbasis apps dan

103

ini diatur oleh POJK Nomor 12 tahun 2018 Tentang Perbankan Digital jadi

kurang lebih peraturan tersebut memuat tentang layanan jasa keuangan berbasis

teknologi informasi

Jenis selanjutnya adalah capital market yakni layanan sekuritas pasar

modal atau saham yang berbasis internet hal ini sebenarnya sudah sangat lama di

implementasi karena dengan menggunakan layanan berbasis internet atau digital

akan memudahkan dalam melakukan trading saham atau kegiatan lainnya dipasar

modal

Selanjutntya ada insurrance technology termasuk layanan Fintech yang

bergerak dibidang asuransi dimana layanan kegiatan dari penyedia jasa asusansi di

lakukan secara teknologi termasuk dari pemasaran maupun hal lainnya termasuk

klaim dan lainnya dan di indonesia terdapat marketplace yang memuat banyak

penyedia jasa asuransi seperti pasarpolis.com

Fintech Peer To Peer Lending

Perbedaan Fintech P2PL dengan bank adalah

Sebenarnya terdapat detail dari POJK Nomor 77 yang mengatur bahwa

tidak boleh menyimpan uang pada layanan Fintech P2PL karena tidak boleh ada

kegiatan lain selain kegiatan Peer To Peer Lending, memang secara spesifik

belum jelas terkait boleh atau tidaknya menaruh uang pada layanan Peer To Peer

Lending. Memang secara bisnis ada kegiatan pengumpulan uang atau

crowndfunding, namun apakah kegiatannya sama seperti perbankan ?

jawabannya adalah beda

Bedanya dengan bank

1. Dari segi model Fintech P2PL hanya mempertemukan saja secara perdata

(melakukan perjanjian antara lender dengan borrower) dimana dalam hal

ini lender setelah melakukan registrasi akan mendapatkan form untuk

melakukan pemilihan akan meminjamkan dana kepada siapa yang

tentunya dengan beberpa pertimbangan resiko. Sehingga setelah

melakukan pemberian pinjaman si lender tidak bisa mengambil uangnya

104

kapan saja, harus sesuai dengan tenor waktu dan di tentukan, beda dengan

bank dimana kita bisa menyimpan uang dan mengambil kapanpun

2. Bank dijamin oleh LPS karena bank merupakan lembaga simpanan

sedangkan Fintech P2PL tidak, namun retun dari Fintech P2PL lebih

tinggi karena resikonya juga lebih tinggi

3. Dalam POJK 77 Finteh disebut sebagai lembaga jasa keuangan lainnya,

berbeda dengan perbankan yang merupakan lembaga jasa keuangan yang

diatur oleh undaang-undang Fintech P2PL saat ini baru diatur oleh

Peraturan OJK saja

Tahun 2018 Fintech P2PL menjadi ramai dan booming karena terdapat

banyak pemberitaan mengenai permasalahan bocornya data debitur maupun

ancaman dan intimidasi padasaat penagihan pinjaman hingga bunga yang tinggi

hal ini atau kasus ini yang di amati dan selidiki OJK adalah kasus kasus dari

debitur yang menggunakan aplikasi pinjaman Fintech P2PL yang Ilegal yang

tidak terdaftar di OJK

Cara sistem kerja dari Fintech P2PL yang ilegal memang bianya

melakukan kegiatannya dengan menawarkan pinjaman melalui blast sms atau

adsense yang menarik sehingga banyak yang tergiur untuk mendapatkan dana

secara cepat, mereka memberikan suku bunga yang sangat tinggi sebenarnya hal

ini menjadikan si Fintech P2PL ilegal ini walaupun dana pinjaman macet dari 20-

30 persen mereka masih tetep akan untung, dan dia biasanya menyamarkan

identitasnya

Sebenarnya peran OJK dalam hal menerima pengaduan Fintech P2PL

yang terdaftar tentu OJK akan melayaninya dan apabila ditemukan hal hal yang

melanggar ketentuan dan etik akan OJK tindak dan berikan sanksi, pengaduan

pengaduan terkait Fintech P2PL bisa disampaikan melalui

1. Pintu Edukasi dan Perlindungan Konsumen kita mempunyai EPK melalui

call center OJK di 157

105

2. Kita juga melakukan sosialisasi dengan penyelenggara dan masyarakat

umum lainnya terkit hal terkait Fintech P2PL ini karena dari banyak hasil

investigasi OJK kebanyakan kasus ini terjadi oleh pengguna yang kurang

bertanggung jawab dan menggunakan apliasi ilegal yang tidak terdaftar

pada OJK, dimana menurut penelusuran OJK banyak yang menjadi korban

tersebut awalnya coba coba melakukan pinjaman pada banyak aplikasi

tetapi dengan niat dan itikad kurang baik untuk tidak mengembalikannya,

mereka melalukan banyak pinjaman di banyak aplikasi secara sekaligus

tanpa memikirkan resiko yang akan di terima bahkan cenderung

bersembunyi menghilangkan jejak, dan hal inilah yang menjadikan

beberapa penyelenggara aplkasi ilegal menindak lanjutinya dengan cara-

cara repsesif yang kurang baik.

3. Arahan kami kepada debitur sebelum melakukan pengaduan kepada OJK

sebaiknya dapat melakukan mediasi atau penyelesaian terlebih dahulu

dengan penyelenggara aplikasi Fintech P2PL untuk dibicarakan kenapa

bisa terjadi hal seperti ini. Pada Fintech P2PL legal seharusnya ada

perjanjian atau klausula baku yang harus di pahami dan disetujui pada saat

akad perjanjian sehingga debitur bisa memahami hak maupun

kewajibannya dan ketika ada suatu hal yang melannggar dari ketentuan

dan perjanjian tersebut maka bisa di laporkan kepada OJK agar Fintech

P2PL yang terdaftar tersebut segera di tindak dan diberikan sanksi sesuai

peraturan yang berlaku. Selain datang langsung ke OJK, debitur yang

memiliki permasalahan dengan layanan Fintech P2PL

dapat melakukan pelaporan kepada asosiasi, dimana saat ini OJK telah

menunjuk dan memberi wewenang terkait layanan Fintech P2PL sesuai

dengan POJK Nomor 77 kepada APFI (Asosiasi Pendanaan Fintech

Indonesia) dimana nantinya apabila Fintech yang dilaporkan bermasalah

merupakan anggota dari APFI dan terbukti melanggar Code of Conduct

maka APFI akan memberikan sanksi tegas bahkan mengeluarkan dari

keanggotaan APFI, dan sesuai dengan POJK Nomor 77 Pasal 48 yang

106

menyatakan bahwa setiap penyedia Fintech P2PL yang terdaftar wajib

bergabung dengan asosiasi yang di tunjuk oleh OJK, maka apabila Fintech

P2PL dikeluarkan dari keanggotaan dari APFI maka izin usahanya dari

OJK pun akan dicabut.

Sebagai Asosiasi yang ditunjuk oleh OJK, APFI senantiasa harus selalu

memberikan laporan secara rutin kepada OJK terkait permasalahan dan

penyelesaian yang terjadi sehingga APFI dan OJK menjadi mitra strategis

dalam mewadahi Fintech P2PL di Indonesia.

Terkait permasalahan data pengguna saat ini OJK dalam rangka

melindungi debitur dari tindak penyalahgunaan data, OJK sudah

membatasi Permission atau akses izin aplikasi yang di install di ponsel

debitur yakni dari akhir tahun 2018 lalu OJK memberikan surat perintah

kepada aplikasi penyelenggara Fintech P2PL yang terdaftar untuk tidak

mengakses kontak, dan hanya meminta izin 3 hal saja yakni kamera,

microphone dan Gps saja yang dibutuhkan untuk verifikasi pada saat

pengajuan pinjaman.

Memang secara hukum surat edaran ini sifatnya lemah, namun hal ini

karena kebutuhan yang mendesak mengngat untuk membuat peraturan

baru membutuhkan waktu yang panjang maka surat perintah ini menjadi

alternatif dan preventif untuk mengurangi tindakan penyalahgunan data

yang banyak diadukan masyarkat.

Penyelesaian sengketa Fintech P2PL kepada siapadulu tuntutannya, kalo si

borrower dananya hilang, kalo misal si penyelenggara tidak melakukan

tindakan diluar hukum semisal tidak melakukan fraud tetapi akibat kredit

macet maka ini salahnya lender atau peminjam.

Tetapi kalau misal kesalahan si penyelenggara maka penyelenggara bisa

dituntut, semisal tanggal 23 mau membayar tetapi apps tidak dapat diakses

maka salahnya si penyelenggara

107

Metode OJK mengawasi Fintech P2PL agar patuh terhadap Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah juga termasuk perturan dibawah Undang

undang, dalam hal ini OJK bermitra dengan beberapa kementrian salah

satunya Kemkominfo dalam hal untuk melakukan pemblokiran terhadap

aplikasi-aplikasi ilegal atau yang di cabut ijin usahanya akibat pelanggaran

yang telah dilaporkan dan di tindak lanjuti.

Pegawasan dilakukan dengan cara

1. Offsite yakni pengawasan melalui pelaporan dari penyelenggara yang

masuk ke OJK dan di evaluasi mulai dari perkembangan,

2. Onsite pemeriksaan langsung kekantor dengan melakukan visit dan

melakukan pengawasan secara langsung

Selain itu, saat ini OJK tengah melakukan pengembangan terhadap

PUSDAPIL pusat data pengembangan Fintech Peer To Peer Lending harapannya

arahnya bisa melakukan pengawasan secara realtime atau mendekati realitme

kepada data data dari penyelenggara Saat ini masih tengah proses pengembangan.

AFPI didirikan bukan oleh ojk tapi dari dari beberapa kumpulan

penyelenggara, dan saat ini APFI ditunjuk oleh OJK sebagai amanat dari Peratiran

OJK Nomor 77 Pasal 48 sebagai asosiasi yang menjadi mitra OJK dalam

mengawasi dan mengatur kegiatan layanan Fintech P2PL di Indonesia

108

Lampiran Tanya-Jawab

A. Pertanyaan Kategori Umum Tentang Layanan Pinjaman Uang

Berbasis Fintech atau Fintech P2PL

1. Apa itu Fintech ?

Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang

memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa

suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi

keuangan yang spesifik, antara lain pembayaran (payment), pendanaan

(funding) seperti pinjam-meminjam, perbankan (digital banking), Pasar

Modal (capital market), perasuransian (insurtech), jasa pendukung

(supporting fintech); dan lainnya (inovasi keuangan digital).

2. Apa itu Fintech Peer-to-Peer Lending (Fintech P2P ?

Fintech P2PL atau disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL)

atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

(LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada sektor jasa keuangan

dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman

dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa

harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam

dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara

Fintech P2PL, baik melalui aplikasi maupun laman website.

3. Apa beda Fintech dengan Fintech P2PL ?

Fintech bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa

keuangan tertentu. Fintech Lending/P2PL terbatas pada inovasi jasa

keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja.

4. Siapa Penyelenggara Fintech P2PL ?

Penyelenggara Fintech P2PL dapat berupa suatu badan hukum atau

koperasi yang memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme

transaksi pinjam meminjam secara online, baik melalui aplikasi maupun

laman website.

109

5. Bagaimana cara kerja Fintech P2PL ?

Penyelenggara Fintech P2PL hanya berperan sebagai perantara yang

mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi

pinjaman dan penerima pinjaman terlebih dahulu harus melakukan

registrasi dan mengisi data diri yang diperlukan sebelum dapat

mengajukan pemberian pinjaman ataupun permohonan pinjaman.

6. Apakah ada peraturan terkait Fintech P2PL ?

Peraturan terkait Fintech P2PL tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

7. Apa saja yang diatur dalam POJK 77/2016 ?

Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Pengguna Jasa LPMUBTI,

Perjanjian, Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem TI, Edukasi dan

Perlindungan Pengguna LPMUBTI, Tanda Tangan Elektronik, Prinsip

dan Teknis Pengenalan Nasabah, Larangan, Laporan Berkala, Sanksi,

Ketentuan Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

8. Apakah Fintech P2PL harus terdaftar atau berizin ?

Penyelenggara Fintech P2PL harus mendapatkan tanda terdaftar

sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya. Maksimal 1 (satu) tahun

setelah mendapatkan tanda terdaftar, Penyelenggara wajib mengjukan

permohonan perizinan ke OJK.

9. Apakah perbedaan Penyelenggara Fintech P2PL terdaftar dengan

berizin ?

Keduanya dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Penyelenggara terdaftar dapat menjalankan

kegiatan operasional hingga 1 (satu) tahun setelah mendapat tanda

terdaftar dan selanjutnya wajib mengajukan permohonan perizinan,

apabila tidak mengajukan permohonan perizinan maka Penyelenggara

terdaftar harus mengembalikan tanda terdaftarnya kepada OJK.

Sementara Penyelenggara berizin tidak memiliki masa kadaluwarsa atas

tanda berizin yang dimilikinya.

110

10. Apakah ada Fintech P2PL ?

Fintech P2PL ilegal adalah yang telah menyelenggarakan kegiatan

usahanya namun belum terdaftar/berizin dari regulator yang berwenang.

Salah satu risiko terbesar bagi masyarakat dengan adanya Fintech P2PL

ilegal adalah penyalahgunaan data pribadi digital, dimana Fintech ilegal

akan mengakses dan mengambil seluruh data pribadi digital Pengguna

yang berada di dalam handphone diantaranya daftar kontak, riwayat

kontak, galeri, foto, dan sms.

Atas akses dan perolehan data tersebut, data pribadi digital yang diperoleh

Fintech P2PL ilegal banyak disalahgunakan, umumnya dalam banyak kasus

penagihan dimana data pribadi Pengguna digunakan untuk (i) menyebarkan atau

menviralkan berbagai informasi negatif Pengguna kepada seluruh daftar kontak

yang ada di handphone Pengguna dan/atau (ii) melakukan penagihan kepada

seluruh pihak yang ada dalam daftar kontak tersebut.

Berkenaan dengan hal trsebut, dalam menanggulangi Fintech ilegal, OJK

telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) dan Satgas Waspada Investasi (SWI).

Hingga pertengahan Maret

B. Pertanyaan Kategori PenyelenggaraTentang Layanan Pinjaman Uang


1. Bagaimana untuk menjadi Penyelenggara dan apa saja syarat-

syarat menjadi Penyelenggara?

Persyaratan untuk menjadi Penyelenggara sebenarnya ada di POJK

77/2016, dan untuk memudahkan Perusahaan dalam menyiapkan

dokumen-dokumen persyaratan administrasi, kami telah menyediakan

checklist dokumen yang harus dipenuhi dalam mengajukan

permohonan pendaftaran dan perizinan bagi penyelenggara LPMUBTI

dan dapat diakses pada website OJK.

111

2. Apakah penyelenggara perlu melakukan pendaftaran di OJK ?

Sesuai Pasal 8 Ayat 1 POJK 77/2016 Pasal 8 Penyelenggara yang

akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada

OJK. Dalam hal perusahaan anda tidak melakukan pendaftaran dan

melakukan kegiatan usaha dimaksud tanpa izin maka akan masuk

daftar fintech yang tidak terdaftar/berizin dari OJK (fintech ilegal) dan

selanjutnya aplikasi dan sistem elektronik Saudara akan diblokir oleh

instansi terkait.

3. Bagaimana tata cara perizinan dan pendaftaran ke OJK?

a. Calon penyelenggara harus memiliki pemahaman terhadap POJK.

Unduh dan pahami POJK Nomor 77/POJK.01/2016 beserta

Lampirannya.

b. Calon penyelenggara melakukan pengisian atas dokumen

pendaftaran.

Unduh checklist pendaftaran dan lengkapi seluruh berkas sesuai

dengan yanng terdapat pada kolom keterangan.

c. Calon penyelenggara mengirimkan berkas pendaftaran.

Berkas yang sudah lengkap dikirimkan ke Kantor Otoritas Jasa

Keuangan Gedung Wisma Mulia 2 Lt. 17 (mailing room).

d. Proses verifikasi berkas*

Kelengkapan dan kesesuaian berkas akan diperiksa oleh

Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech

(DP3F) OJK.

e. Pelaksanaan Asistensi*

Pembahasan mengenai kekurangan atau perbaikan atas berkas

yang telah dikirim. Calon Penyelenggara diberikan waktu 10

(sepuluh) hari kerja untuk melengkapi dan menyerahkan

kelengkapan dan revisi berkas ke OJK.

112

f. Pelaksanaan Live Demo dan Penilaian Kesesuaian*

Calon penyelenggara akan mempresentasikan model bisnis dan

melakukan simulasi atas sistem elektroniknya, serta dilakukan

penilaian dan uji kesesuaian oleh OJK terhadap Pemilik, Direksi,

dan Dewan Komisaris.

g. Site Visit

OJK akan mengunjungi kantor Calon Penyelenggara dan

memeriksa kesiapan operasional perusahaan.

h. Status Terdaftar

Penyelenggara yang telah memenuhi kriteria dan dapat melewati

seluruh tahapan di atas akan mendapatkan tanda terdaftar di

OJK.

*Untuk tahapan yang diberi tanda bintang (*), apabila dianggap

tidak sesuai oleh OJK, Calon Penyelenggara harus mengulang

dari tahap awal.

4. Apabila perusahaan penyelenggara Fintech P2PL yang telah

terdaftar, apakah akan diumumkan oleh OJK?

OJK secara rutin selalu mengumumkan penyelenggara Fintech

Lending yang terdaftar/berizin di OJK dan dapat diakses di website

OJK dan/atau diumumkan melalui media sosial resmi OJK.

5. Sebagai penyelenggara yang sudah terdaftar, laporan apa saja

yang harus di sampaikan ke OJK?

Terdapat beberapa jenis laporan kepada OJK, yaitu:

a. Laporan Berkala :

1) Laporan Bulanan

2) Laporan Triwunanan

3) Laporan Tahunan

b. Laporan lainnya seusai yang diperintahkan dalam Surat Tanda

Terdaftar dan kode etik asosiasi, antara lain:

1) Perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

113

2) Penambahan atau perubahan atas produk atau layanan Sistem

Elektronik;

3) Perubahan nama dan alamat perusahaan; dan

4) Kerjasama dengan pihak ketiga yang bersifat material (misal:

penagihan dan pemasaran).

6. Bagaimana OJK melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara

Fintech P2PL ?

OJK saat ini melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Fintech

P2PL melalui 3 (tiga) metode, yaitu:

a. Offsite, melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK

(FAQ Nomor 38) dan juga rencana implementasi host-to-host

dengan server Perusahaan dengan memanfaatkan Struktur Elemen

Database sebagaimana dimaksud dalam Formulir 3C POJK

77/2016.

Market Conduct (Semi SRO), sesuai ketentuan Pasal 48, seluruh

Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah

b. ditunjuk oleh OJK. OJK telah menunjuk Asosiasi Fintech

Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada tanggal 17 Januari

2019. AFPI memiliki Code of Conduct dan memberikan beberapa

pengaturan yang belum diatur OJK, diantaranya batas maksimal

bunga dan tata cara penagihan. OJK rutin bertemu AFPI minimal

1 kali setiap minggu.

c. Onsite, melalui mekanisme pemeriksaan langsung baik yang

dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu.

7. Apakah OJK bisa mencabut izin usaha penyelenggara?

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 POJK 77/2016, dimana atas

pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK

berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara

berupa:

114

a. peringatan tertulis;

b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c. pembatasan kegiatan usaha; dan

d. pencabutan izin.

8. Apakah OJK mengatur besarnya bunga atau biaya pinjaman?

OJK tidak mengatur besaran bunga dan biaya pinjaman. Biaya

pinjaman diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia

(AFPI). Jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat

0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya

keterlabatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai

prinsipal pinjaman. Ketentuan ini wajib diiukuti oleh seluruh

penyelenggara yang terdaftar/berizin di OJK. Apabila ada yang

melanggar, maka AFPI dapat memberikan sanksi kepada anggotanya

yang akan dipertimbangkan OJK

dalam pengawasan, termasuk pemberian sanksi kepada penyelenggara

Fintech Lending.

9. Apa asosiasi Penyelenggara Fintech P2PL yang ditunjuk oleh

OJK?

OJK menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia

(AFPI) sebagai asosiasi Fintech peer To Peer Lending di Indonesia.

Penunjukan dilakukan melalui surat S-5/D.05/2019 tanggal 17 Januari

2019. Pada tanggal 8 Maret 2019 dilakukan persemian AFPI oleh

OJK.

10. Berapa batas maksimum pemberian pinjaman oleh Fintech P2PL

kepada setiap Peminjam?

OJK mengatur batasan maksimum pinjaman kepada setiap Penerima

pinjaman, yakni sebesar Rp. 2 Milyar (Pasal 6 POJK 77/2016).

11. Apa saja kegitan usaha yang dapat dilakukan oleh penyelenggara

Fintech P2PL ?

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan penyelenggara terbatas pada :

115

Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari

pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang

sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman. Penyelenggara

dilarang melakukan kegiatan usaha lain selain kegiatan usaha tersebut

(Pasal 43). Dalam hal pengembangan usaha, penyelenggara tetap

diperkenankan untuk bekerjasama dengan perusahaan lembaga jasa

keuangan dan/atau perusahaan penyelenggara layanan pendukung

berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

12. Apakah Penyelenggara harus memiliki kantor fisik?

Kantor fisik adalah salah satu persyaratan dalam pengajuan

pendaftaran/izin usaha. Selain itu titik dari kantor fisik beserta kantor

cabangnya (bila ada) harus ditampilkan di google maps/aplikasi

sejenis agar memudahkan Pengguna yang ingin melakukan pengaduan

secara langsung.

13. Apakah Penyelenggara harus memilki pelayanan Konsumen?

Sesuai dengan Pasal 38 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib memiliki

standar prosedur operasional dalam melayani pengguna yang dimuat

dalam dokumen elektronik. Selain itu Perusahaan juga tunduk pada

POJK 18/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa

Keuangan.

14. Perjanjian apa saja yang diperlukan dalam kegiatan Fintech

Lending

Dalam penyelenggaraan layanan terdapat 2 perjanjian yang wajib ada,

yaitu:

a. Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara; dan

b. Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

116

Selain itu para pihak harus memiliki akses atau menerima salinan atas

kedua perjanjian tersebut.

15. Apakah Penyelenggara harus memiliki Pusat Data dan Pusat

Pemulihan Data?

Sesuai dengan Pasal 25 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib

menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana dan wajib

ditempatkan di Indonesia.

16. Bagaimana ketentuan mengenai perlindungan Pengguna?

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016, Penyelenggara

wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

a. transparansi;

b. perlakuan yang adil;

c. keandalan;

d. kerahasiaan dan keamanan data; dan

e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan

biaya terjangkau.

Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-

undangan lainnya seperti Undang-Undnag Perlindungan Konsumen,

POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan Pengaduan

Konsumen.

17. Apakah penyelenggara wajib melakukan sosialisasi dan edukasi

kepada masyarakat?

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 POJK 77/2016, Penyelenggara

mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi

dan inklusi keuangan. Bentuk dukungan tersebut dituangkan dalam

bentuk sosialisasi dan edukasi. Bagi Penyelenggara yang sudah

terdaftar wajib 12 kali sosialisasi di 12 kota dan provinsi berbeda

dengan proporsi 6 di pulau

Jawa dan 6 di luar Pulau Jawa. Sedangkan Penyelenggara berizin rutin

3 (tiga) kali dalam setahun dengan proporsi 1 kali di Pulau Jawa dan 2

117

kali di luar Pulau Jawa. Materi edukasi paling kurang mencakup

informasi mengenai:

a. Pengelolaan keuangan materi pengelolaan keuangan disesuaikan

dengan sasaran Edukasi Keuangan yang meliputi:

1) Identifikasi kesehatan keuangan pribadi;

2) Tujuan pengelolaan keuangan;

3) Tahapan dalam pengelolaan keuangan;

4) Pencatatan aset/harta yang dimiliki;

5) Pencatatan pemasukan dan pengeluaran (budgeting), termasuk

perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/non

rutin bulanan/tahunan; dan/atau

6) Perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan,

b. Jenis industri Jasa Keuangan

Jenis industri jasa keuangan antara lain perbankan, pasar modal,

perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga

penjaminan, dan pergadaian,

c. Produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk karakteristiknya,,

yang terdiri dari :

1) Manfaat, biaya, dan risiko atas produk dan/atau layanan jasa

keuangan, termasuk penghitungan suku bunga/bagi hasil,

keuntungan, inflasi, cara diversifikasi risiko;

2) Hak dan kewajiban komsumen;

3) Informasi terkait dengan mekanisme transaksi produk dan/atau

layanan jasa keuangan;

4) Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa;

dan

5) Perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan

18. Apakah saya bertanggung jawab atas kerugian Pengguna?

Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Penyelenggara wajib bertanggung

jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau

kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.

118

19. Apa saja larangan bagi kegiatan Lending?

1

(1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku,

perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang

digunakan oleh Penyelenggara dilarang:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban

Penyelenggara kepada Pengguna; dan

b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru,

tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara

sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna

memanfaatkan layanan.

Pasal 36

2 Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data

dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.

Pasal 39

3

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha

Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;

b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima

Pinjaman;

c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas

pemenuhan kewajiban pihak lain;

d. menerbitkan surat utang;

e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;

f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau

menyesatkan;

g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau

masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa

persetujuan Pengguna; dan

h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan

pengaduan.

Pasal 43

119

20. Apakah ada sanksi bagi saya apabila melanggar Peraturan OJK

77/2016?

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK 77/2016, atas pelanggaran

kewajiban dan larangan, OJK berwenang mengenakan sanksi berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c. pembatasan kegiatan usaha; dan

d. pencabutan izin

C. Pertanyaan Kategori Konsumen Tentang Layanan Pinjaman Uang


1. Siapa pengguna Fintech P2PL

Penggunanya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Bisa

individu atau badan hukum yang memenuhi kriteria yang telah

ditentukan oleh Penyelenggara Fintech P2P Lending sebagaimana

ketentuan yang berlaku.

2. Apa keuntungan meminjam melalui Fintech P2PL?

Fintech P2PL dapat memberikan penyaluran pendanaan yang cepat,

(sebagian besar) tanpa agunan, dan syarat/proses lebih mudah karena

dapat dilakukan secara remote dengan menggunakan smartphone.

3. Amankah meminjam melalui Fintech P2PL

Debitur atau penerima pinjaman harus senantiasa membaca syarat dan

ketentuan perjanjian yang disepakati. Penerima pinjaman hendaknya

mengajukan pinjaman pada Fintech P2PL yang terdaftar atau berizin

di OJK dan telah melalui proses pemeriksaan SOP keamanan

pengguna sesuai standar yang diberlakukan oleh OJK.

4. Apa yang harus diperhatikan debitur sebelum mengajukan

pinjaman ?

Hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah Penyelenggara

Fintech P2PL tersebut telah terdaftar/berizin di OJK, ajukan pinjaman

hanya pada penyelenggara yang telah terdaftar/berizin di OJK.

Penerima pinjaman juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan

120

serta pasal- pasal dari perjanjian pinjaman. Pengguna harus

memahami besaran biaya pinjaman (bunga) yang akan ditanggung,

serta mekanisme transaksi dari awal hingga pembayaran kembali

(repayment), dan ketentuan lainnya.

5. Apakah data pinjaman debitur tercantum pada SLIK ?

Data pinjaman Fintech P2PL saat ini belum tercantum di SLIK,

namun akan terekam dalam Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL)

yang memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari

pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara Fintech

Lending yang telah terdaftar/berizin di OJK.

6. Mengapa bunga dan biaya biaya pada pinjaman Fintech P2PL

lebih tinggi dibandingkan pinjaman lain ?

Besaran biaya dan bunga pada layanan pinjaman berbasis Fintech

P2PL dapat dibandingkan dengan bunga pinjaman di tempat lain (bisa

lebih tinggi atau lebih rendah). Perjanjian pada Fintech P2PL adalah

perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. Apabila

tidak sepakat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman), sebaiknya

tidak melakukan transaksi. Tetapi apabila sudah sepakat, maka ada

kewajiban dari masing-masing pihak. Asosiasi Fintech Pendanaan

Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam code of conduct

AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga

flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya,

biaya keterlabatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai

prinsipal pinjaman. Contohnya, bila pinjam Rp1 juta, maka

maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp2 juta.

7. Apa yang harus dilakukan debitur apabila terjadi pinjaman macet

?

Debitur dapat melakukan klarifikasi dengan penyelenggara Fintech

P2PL mengenai alasan keterlambatan pembayaran dan memberikan

komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada

penyelenggara. Memahami bahwa mekanisme tersebut dapat

121

dilakukan apabila tidak menyimpang dari perjanjian yang telah

disepakati pada awal pemberian pinjaman.

8. Apabila dihubungi oleh Debt Collector, apa yang harus debitur

lakukan ?

Debitur telah wanprestasi dan memunggak pembayaran angsuran

pinjaman, hal tersebut merupakan kewajiban debitur yang harus

diselesaikan. Pada umumnya penyelenggara Fintech P2PL akan

memberikan data akurat, penjelasan dan prosedur kepada pihak yang

melakukan penagihan mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh

dilakukan oleh Debt Collector, apabila Debt Collector menghubungi

disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan lainnya maka

pengguna dapat menghubungi pihak yang berwajib, dalam hal ini

Kepolisian Republik Indonesia. Disamping itu, pengguna atau debitur

juga dapat melaporkan ke AFPI melalui website www.afpi.or.id atau

telepon 150505 (bebas pulsa) atau ke OJK melalui Kontak OJK 157

apabila penyelenggara fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK.

9. Apabila tidak melakukan pinjaman pada layanan Fintech P2PL,

tapi dihubungi oleh Debt Collector apa yang harus dilakukan ?

Hal yang harus dilakukan adalah memberikan penjelasan bahwa anda

tidak memiliki pinjaman dan melakukan klarifikasi pada

penyelenggara Fintech P2PL yang bersangkutan. Apabila Debt

Collector terus menghubungi disertai dengan ancaman atau tindak

kekerasan lainnya maka pengguna dapat menghubungi pihak yang

berwajib, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Disamping itu,

pengguna juga dapat melaporkan ke AFPI melalui website

www.afpi.or.id atau telepon 150505 (bebas pulsa) atau ke OJK

melalui Kontak OJK 157 apabila penyelenggara Fintech P2PL telah

terdaftar/berizin di OJK.

http://www.afpi.or.id/


122

10. Apa yang harus dilakukan apabila data pribadi disalahgunakan

untuk meminjam pada layanan Fintech P2PL ?

Melaporkan ke Kepolisian RI dan juga dapat melaporkan ke AFPI

melalui website www.afpi.or.id atau telepon 150505 (bebas pulsa)

atau ke OJK melalui Kontak OJK 157 apabila penyelenggara Fintech

P2PL telah terdaftar/berizin di OJK.

11. Apakah aplikasi Fintech P2PL boleh mengkases kontak/gambar

pada ponsel debitur ?

Tidak boleh. Saat ini, yang boleh diakses hanya kamera, mikrofon,

dan lokasi.

12. Apa yang harus dilakukan apabila debitur mengalami kesulitan

dalam melakukan pembayaran ?

Menyatakan alasan keterlambatan pada penyelenggara Fintech P2PL

dan berkomitmen untuk menyelesaikan pembayaran sesuai dengan

kesepakatan dalam surat perjanjian. Daftar pinjaman bermasalah akan

tercatat dalam PUSDAFIL.

13. Apabila terdapat sengketa dengan penyelenggara Fintech P2PL

kemanakah debitur melakukan pengaduan ?

Penyelesaian sengketa dapat diarahkan ke AFPI atau ke OJK untuk

penyelenggara Finteh P2PL telah terdaftar/berizin di OJK.

14. Apa yang harus dilakukan apabila merasa terganggu dengan

penawaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Fintech P2PL ?

Pengaduan ke AFPI melalui website www.afpi.or.id atau telepon

150505 (bebas pulsa) atau ke OJK melalui Kontak OJK 157 apabila

penyelenggara Fintech P2PL telah terdaftar/berizin di OJK.

15. Apa resiko apabila melakukan pinjaman pada penyelenggara

Fintech P2PL Ilegal (belum terdaftar atau berizin di OJK)

Segala mekanisme pinjam meminjam yang dilakukan dan pengaduan

pengguna di luar dari kewenangan OJK. Risiko penagihan dan

penyebarluasan data pribadi tidak menjadi tanggung jawab OJK.


123

16. Apabila menemukan Fintech Ilegal kemanakah masyarkat dapat

mengadu

Bila menemukan Fintech ilegal agar dilaporkan ke Satgas Waspada

Investasi (SWI) atau melalui melalui Kontak OJK 157

Documents

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN … · pengaduan dari debitur sebagai konsumen jasa keuangan yang menjadi korban. ... hingga penyalahgunaan data pribadi debitur dengan