14
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGAH PAMAHANUNUSA PERJANJIAN KINERJA 2019

PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MALUKU TENGAH

PAMAHANUNUSA

PERJANJIAN KINERJA 2019

Page 2: PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

Halaman | ii

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi dan

penerima amanah kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi

hasil, menjadi keharusan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen

atas kinerja yang diberikan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten

Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat Capaian Kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah

Tahun 2017-2022.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah

Tahun 2018 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.

Perjanjian Kinerja ini diharapkan tidak terbatas hanya dokumen tertulis saja namun diharapkan dapat

meningkatkan komitmen serta semangat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Maluku Tengah untuk mewujudkan target-target yang sudah ditetapkan dan berkontribusi bagi pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan daerah.

Semoga Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku

Tengah Tahun 2019 ini, dapat mendorong peningkatan kinerja dinas dan dapat digunakan untuk memantau dan

mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Masohi, Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MALUKU TENGAH,

EFENDI LATUCONSINA, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19671225 199403 1 019

Page 3: PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MALUKU TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel

dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EFENDI LATUCONSINA, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Maluku Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : TUASIKAL ABUA, SH

Jabatan : Bupati Maluku Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada Tahun 2019 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Masohi, Januari 2019

PIHAK KEDUA BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIKAL ABUA, SH

PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGAH,

EFENDI LATUCONSINA, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda – IV/c NIP. 19671225 199403 1 019

Page 4: PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

Halaman | iv

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA .......................................................... ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii

BABI. PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang .................................................................................. 1

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................. 2

1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja .................................................................. 2

BAB II. PERJANJIAN KINERJA ......................................................................... 3

2.1. Rencana Strategis ............................................................................ 3

2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program .............................................. 3

2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran .............................................. 4

BAB III. PENUTUP ............................................................................................... 7

LAMPIRAN

Page 5: PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

Halaman | 1 Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian

kinerja merupakan komitmen dan menjadi kesepakatan antara penerima amanah dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi

dinas serta berdasarkan sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah. Perjanjian Kinerja ini

disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ini disusun sesuai dengan program dan

kegiatan utama pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dan berdasarkan pelaksanaan

sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.

Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah ini dapat digunakan untuk memantau

dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi

kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai

keberhasilan organisasi.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Maluku Tengah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang ada

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang menyelenggarakan urusan

Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang

Page 6: PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

Halaman | 2 Pendahuluan

merupakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Maluku Tengah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor

04 Tahun 2016 sedangkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah diatur dalam Peraturan

Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Maluku Tengah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan

Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah

menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.

d. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Sebagai wujud upaya nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar tolak ukur kinerja aparatur.

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk monitoring, evaluasi dan supervisi atas

perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

e. Sebagai dasar dalam penetapan kinerja pegawai.

Page 7: PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

Halaman | 3 Perjanjian Kinerja

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Pelaksanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Tahun 2017-2022 diarahkan untuk menjawab visi kepala daerah

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tengah

Tahun 2017-2022 yakni :

“MEWUJUDKAN MALUKU TENGAH YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA,

DAN BERKEADILAN DALAM SEMANGAT HIDUP ORANG BASUDARA”.

Untuk mewujudkan visi kepala daerah tersebut maka penyelenggaraan

pembangunan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

adalah diarahkan untuk menjawab misi :

Meningkatkan Perekonomian Maluku Tengah Yang Mandiri, Berdaya

Saing, Kuat, Yang Berpihak Kepada Masyarakat Miskin dan Menjaga

Kelestarian Lingkungan

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan maka untuk mewujudkan

keberhasilan visi dan misi tersebut maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran.

Tujuan yang akan diwujudkan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Investor.

2. Meningkatnya Realisasi Investasi.

3. Meningkatnya pelayanan penanaman modal.

2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran strategis yang telah

ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Maluku Tengah maka pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan

indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir Tahun 2019.

Page 8: PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

Halaman | 4 Perjanjian Kinerja

Indikator masing-masing sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku

Tengah.

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama

(IKU) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Maluku Tahun 2019, akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang

didukung oleh anggaran, yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Secara keseluruhan jumlah anggaran APBD Kabupaten Maluku Tengah yang

dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2019 berjumlah

Rp. 4.827.005.000,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar

Rp. 2.484.755.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 2.342.250.000,-.

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku dan target yang ingin dicapai Tahun 2019,

Program dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian

Indikator kinerja utama (IKU) serta alokasi anggaran Tahun 2019 secara rinci dapat

dilihat pada lampiran I.

2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Untuk mewujudkan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam

perjanjian kinerja ini maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2019 telah menetapkan dan

melaksanakan dalam program dan kegiatan yang antara lain :

NO PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

KET

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran 816.500.000 APBD

1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

98.000.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.500.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53.500.000

Page 9: PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

Halaman | 5 Perjanjian Kinerja

NO PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

KET

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7.500.000

7

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10.000.000

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 300.000.000

9

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

262.000.000

10 Rapaf Forum SKPD 30.000.000

II.

Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

295.250.000 APBD

1 Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional 20.000.000

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 165.450.000

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 69.300.000

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

13.000.000

6

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

6.500.000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 11.000.000

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.000.000 APBD

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 27.000.000

IV.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

70.000.000 APBD

1

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

70.000.000

V.

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000 APBD

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 30.000.000

VI.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

427.000.000 APBD

1

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

55.000.000

2 Penyelenggaraan Pameran Investasi 222.000.000

Page 10: PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

Halaman | 6 Perjanjian Kinerja

NO PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

KET

3. Masohi Expo 50.000.000

4 Penyusunan profil potensi dan peluang investasi 100.000.000

VII.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

178.000.000 APBD

1

Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

100.000.000

2.

Bimbingan dan sosialisasi aplikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

78.000.000

VIII. Program Pelayanan Perizinan 221.000.000 APBD

1

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

150.000.000

2 Forum Sinergitas Tim Teknis Perizinan 71.000.000

IX.

Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

240.000.000 APBD

1 Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan 100.000.000

2

Survey Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

40.000.000

3 Monitoring dan pengendalian perizinan 100.000.000

X. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 30.000.000 APBD

1. Penyusunan instrument analisis jabatan PNS 15.000.000

2.

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis

15.000.000

JUMLAH 2.342.250.000

Anggaran yang diperuntukkan untuk melaksanakan program dan kegiatan

pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Maluku

Tengah Tahun 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 4.827.005.000,- yang terdiri dari

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.484.755.000,- dan Belanja Langsung

sebesar Rp. 2.342.250.000,-.

Page 11: PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

Halaman | 7 Penutup

BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan

mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja

dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menilai keberhasilan

organisasi.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 terdiri dari 10 (sepuluh) program dan

33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah

ditetapkan.

Anggaran yang diperuntukkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah

Tahun 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 4. 827.005.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 2.484.755.000,- dan Belanja Langsung sebesar

Rp. 2.342.250.000,-.

Page 12: PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

Halaman | 8 Penutup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGAH

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KINERJA

1. Meningkatnya Jumlah Investor

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)

Investor 55

2. Meningkatnya Realisasi Investasi

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

(Rp. Jutaan)

3.330.615

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Orang 100,15

4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

(Rp. Milyar)

103,92

3. Meningkatnya pelayanan penanaman modal

5. Persentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP

% 85,00

6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

85,73

NO PROGRAM ANGGARAN KET

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 816.5000.000,- APBD

2.

Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 295.2500.000,- APBD

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 27.000.000,-

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur. Rp. 70.000.000,- APBD

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 37.500.000,- APBD

6.

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi Rp. 427.000.000,- APBD

7.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Rp. 178.000.000,- APBD

8. Program Pelayanan Perizinan Rp. 221.000.000,- APBD

Page 13: PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

Halaman | 9 Penutup

NO PROGRAM ANGGARAN KET

9.

Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Rp. 240.000.000,- APBD

10.

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur Rp. 30.000.000,-

Jumlah Rp. 2.342.250.000,-

Masohi, Januari 2019

PIHAK KEDUA BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIKAL ABUA, SH

PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGAH,

EFENDI LATUCONSINA, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19671225 199403 1 019

Page 14: PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

Maluku Tengah

Jl. Imam Bonjol No. 6, Masohi Telp. (0914) 22543, (0914) 22852, Fax. 22543, 22582, Kode Pos 97511