Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam ...ditjenpdn.kemendag.go.id/assets/transparansi/Perjanjian Kinerja... · Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016

1

KATA PENGANTAR

Perjanjian Kinerja adalah bagian bagian dari Dokumen Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang harus dibuat oleh

Kementerian dan seluruh Unit Eselon I dan II di lingkungannya yang merupakan

perwujudan kesepakatan antara atasan dan bawahan dalam menetapkan kinerja

dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis atasannya. Kontrak

Kinerja merupakan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh unit

kerja dalam jangka tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan

potensi yang ada.

Kontrak Kinerja Tahun 2016 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri difokuskan untuk sasaran strategis yang harus dicapai, yaitu (1)

Meningkatnya pengembangan Kapasitas Logistik dan Sarana Perdagangan; (2)

Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok; (3) Meningkatnya

Konsumsi Produk Dalam Negeri Dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional; (4)

Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang PDN; (5)

Meningkatnya persentase barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan di

toko swalayan. Sasaran strategis memiliki indikator yang disebut Key

Performance Indikator (KPI) atau lazim disebut Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penyusunan dan penetapan IKU harus memenuhi Kriteria SMART (specific,

measureable, achievable, realistic, time framed). IKU ini yang kemudian

diperjanjikan dan merupakan kontrak kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri .

Dalam rangka mencapai sasaran strategis perdagangan dalam negeri

tersebut, Direktorat jenderal Perdagangan Dalam Negeri terus berupaya untuk

mengimplementasikanya melalui program dan kegiatan yang sejalan dengan

prioritas pembangunan nasional. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa

target sasaran pembangunan perdagangan dalam negeri, tidak mungkin dapat

tercapai tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku

kepentingan dan instansi terkait. Oleh karena itu, harus terus dilakukan

koordinasi yang baik dan konstruktif agar tujuan, sasaran dan target

pembangunan perdagangan dalam negeri tahun 2016 dapat tercapai dengan baik.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri ini merupakan acuan dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian

Perdagangan dan sasaran strategis pembangunan perdagangan dalam negeri

tahun 2016, semoga upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kontrak kinerja ini memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Jakarta, April 2016

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina


2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

BAB I KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI TAHUN 2016 3

A. Pendahuluan 3

B. Tujuan 3

C. Sasaran 3

D. Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan 3

BAB II METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA 6

BAB III PENUTUP 12

BAB IV LAMPIRAN 13

Lampiran 1 Dokumen Kontrak Kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016 13


3

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah

menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor

perdagangan antara lain, perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan

dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan.

B. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri adalah :

1. Peningkatan efesiensi dan efektifitas distribusi;

2. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;

3. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri; dan

4. Peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri.

C. SASARAN

Berdasarkan tujuan yang hendak akan dicapai tersebut maka Direktorat

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menetapkan beberapa sasaran strategis yang akan dilakukan pada tahun 2016, yaitu :

1. Meningkatnya pengembangan Kapasitas Logistik dan Sarana Perdagangan;

2. Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok;

3. Meningkatnya Konsumsi Produk Dalam Negeri Dalam Konsumsi Rumah

Tangga Nasional;

4. Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang PDN;

5. Meningkatnya persentase barang produksi dalam negeri yang

diperdagangkan di toko swalayan.

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, mengemban tugas untuk

melaksanakan “Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri”. Program ini

menjadi tugas Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam membantu

Kementerian Perdagangan mewujudkan Sasaran Strategis 2015-2019.


4

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran program ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, melalui

penajaman penyusunan program dan kegiatan yang lebih fokus; peningkatan

kerjasama dan koordinasi dengan unit-unit teknis dalam lingkup Direktorat

Jenderal dan pemangku kepentingan lainnya; penyusunan program dan

anggaran, peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan; penyusunan dan harmonisasi peraturan/kebijakan perdagangan

dalam negeri; dan pembinaan/ pengembangan SDM dan organisasi; serta

peningkatan pelayanan operasional perkantoran dan pimpinan. 2. Peningkatan Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan

Barang Penting, melalui penyempurnaan berbagai rancangan kebijakan

terkait distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting di dalam

negeri; peningkatan efektivitas pasokan dan kebutuhan bahan kebutuhan

pokok masyarakat; peningkatan efektivitas monitoring stok dan harga

bahan kebutuhan pokok melalui pengembangan Sistem Informasi

Pemantauan Pasar Bahan Pokok. 3. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik

Perdagangan melalui pengembangan kapasitas pelaku logistik;

pengembangan konektivitas sektor perdagangan; pengembangan pasar

rakyat; pemberdayaan manejemen pasar peningkatan keterhubungan

(connectivity) sarana distribusi dalam negeri; revitalisasi pasar tradisional

dalam rangka meningkatkan daya saing pasar tradisional; pembangunan

pusat distribusi serta fasilitasi pembangunan sarana distribusi di daerah-

daerah perbatasan dan daerah tertinggal/terpencil dalam rangka percepatan

pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. 4. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri,

dilakukan dengan Promosi Produk UMKM Dalam Negeri melalui Pameran

Produk Dalam Negeri Regional dan Nasional; Forum Dagang Produk Dalam

Negeri; Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui

sektor pendidikan, lembaga keagamaan dan media elecktronik/cetak; serta

melalui Kampanye Perubahan Pola Konsumsi; Pemberian Bantuan Sarana

Usaha Perdagangan. 5. Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan melalui

penyusunan dan penyempurnaan kebijakan untuk mendorong peningkatan

iklim usaha yang lebih kondusif; pengembangan dan peningkatan data dan

informasi perusahaan; serta peningkatan kapasitas UMKM melalui

pengembangan usaha waralaba.


5

6. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah, dengan fokus

kegiatan pada stabilisasi harga berupa penyelenggaraan pasar murah,

harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan iklim, usaha dan

pengembangan pasar domestik daerah melalui kegiatan monitoring harga

barang kebutuhan pokok, forum dan pengawasan perpupukan, sosialisasi dan

harmonisasi kebijakan pembinaan usaha, pembinaan usaha kecil dan

menengah melalui penyelenggaraan pameran produk dalam negeri dan

pangan nusa serta forum dagang.

Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan Program Pengembangan

Perdagangan Dalam Negeri adalah meningkatnya efektivitas kebijakan yang

menunjang pengembangan perdagangan dalam negeri. Sementara itu, Indikator

kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja yang dicapai dari pelaksanaan

program ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat Tipe A yang telah direvitalisasi

sebesar 20%

2. Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah <14.2%

3. Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu <9%

4. Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga

nasional 92.5%

5. Terintegrasinya layanan perijinan perdagangan dalam negeri di daerah

dengan sistem informasi Kemendag 80 Kab/Kota

6. Persentase barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan di toko

swalayan 65%


6

A. PERTUMBUHAN OMZET PEDAGANG PASAR RAKYAT TIPE A YANG TELAH

DIREVITALISASI

Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Pertumbuhan omzet pedagang

pasar rakyat Tipe A yang telah direvitalisasi antara lain adalah Meningkatnya

omzet pedagang pasar rakyat Tipe A.

Perhitungan dalam menentukan persentase kenaikan omzet Pedagang yaitu dengan rumus sebagai berikut :

𝑂𝑚𝑧𝑒𝑡 = 𝑂𝑛 − 𝑂𝑛−1

𝑂𝑛−1𝑥100

Keterangan :

𝑂𝑛 = Omzet Tahun Berjalan

𝑂𝑛−1 = Omzet Tahun Sebelumnya

Omzet yang digunakan adalah omzet tahunan dengan menjumlahkan omzet seluruh pedagang dalam satu tahun berjalan dan membandingkan dengan omzet tahun sebelumnya. Dari rumus tersebut kita dapatkan persentase kenaikan atau penurunan omzet pedagang dalam satu tahun.

B. KOEFISIEN VARIASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK ANTAR

WILAYAH DAN ANTAR WAKTU

Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah

Angka koefisien variasi ini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat

disparitas harga barang kebutuhan pokok antar wilayah. Jumlah barang

kebutuhan pokok yang dipakai dalam menghitung kaefisien variasi ini berjumlah

10 macam, yaitu: beras, gula pasir, jagung, kedelai, tepung terigu, minyak goreng,

susu kental manis, daging ayam, daging sapi, dan telur.

Secara definisi, koefisien variasi dihitung sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah harga bulanan masing-masing komoditas untuk

34 ibu kota provinsi.

2. Berdasarkan data tersebut, dihitung rata-rata dan standard deviasi harga

bulanan nasional untuk masing-masing komoditi.


7

3. Nilai koefisien variasi diperoleh dengan membandingkan standard deviasi

harga bulanan nasional dengan rata-rata harga bulanan nasional untuk

masing-masing komoditas. Angka tersebut dinyatakan dalam bentuk

persentase (dikalikan 100%).

4. Setelah diperoleh nilai koefisien variasi per bulan untuk masing-masing

komoditas, selanjutnya dihitung rata-rata koefisien variasi bulanan seluruh

komoditas.

5. Berdasarkan nilai tersebut, dihitung rata-rata koefisien variasi tahunan. Nilai

terakhir inilah yang dijadikan nilai capaian IKU 3 ini. Sebagai catatan,

perhitungan IKU ini dilakukan oleh BP2KP Kemendag dengan menggunakan

data harga dari Dinas Perdagangan Provinsi. (contoh perhitungan koefisien

variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah dapat dilihat pada

lampiran)

Semakin kecil capaian yang diperoleh berarti mengindikasikan variasi harga

kebutuhan pokok antar wilayah/provinsi makin rendah. Dengan kata lain,

disparitas harganya makin kecil. Ini adalah hal yang diharapkan.

Koefisien variasi harga barang strategis antar wilayah


disparitas harga barang strategis antar wilayah. Jumlah barang strategis yang

dipakai dalam menghitung koefisien variasi ini hanya 1 macam, yaitu: Semen Tiga

Roda 50 kg.

Secara definisi, koefisien variasi dihitung sebagaimana pada perhitungan

koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah (IKU 3).

1. Data yang digunakan adalah data harga bulanan komoditas semen tiga roda

50 kg dari 34 ibu kota provinsi.

2. Berdasarkan data tersebut, dihitung rata-rata dan standard deviasi harga

bulanan nasional untuk semen tiga roda 50 kg.

3. Koefisien variasi diperoleh dengan membagi standard deviasi harga bulanan

nasional dengan rata-rata harga bulanan nasional, angka tersebut kemudian

dinyatakan dalam persentase (dikalikan 100%).

4. Setelah diperoleh nilai koefisien variasi untuk masing-masing bulan

selanjutnya dihitung rata-rata koefisien variasi tahunan. Nilai terakhir inilah

yang dijadikan nilai capaian IKU 4. Sebagai catatan, perhitungan IKU ini

dilakukan oleh Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dengan menggunakan data

harga dari Dinas Perdagangan Provinsi (Perhitungan koefisien variasi harga

barang strategis antar wilayah dapat dilihat pada lampiran).


8

Semakin kecil capaian yang diperoleh berarti mengindikasikan variasi harga

barang strategis antar wilayah/provinsi makin rendah. Dengan kata lain, disparitas harganya makin kecil. Ini adalah hal yang diharapkan.

Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu


stabilisasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (antar bulan dalam periode

1 tahun). Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipakai dalam menghitung

kaefisien variasi ini berjumlah 10 macam, yaitu: beras, gula pasir, jagung, kedelai,

tepung terigu, minyak goreng, susu kental manis, daging ayam, daging sapi, dan

telur.

Secara definisi, koefisien variasi dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah data harga bulanan nasional untuk masing-

masing komoditas, contoh: harga rata-rata nasional cabe pada bulan Januari

s/d Desember.

2. Selanjutnya dihitung nilai standard deviasi dan harga rata-rata untuk periode

12 bulan tersebut. Contoh: dari jumlah harga rata-rata nasional cabe selama

12 bulan pada butir 1 dibagi 12 akan diperoleh harga rata-rata nasional per

bulan per tahun. Untuk menghitung standar deviasi, diperoleh dengan

menghitung jumlah selisih harga bulanan dengan harga rata-rata bulanan per

tahun dibagi periode data (12) dikurangi 1.

3. Koefisien variasi antar waktu diperoleh dengan cara standard deviasi

dibandingkan dengan harga rata-rata per bulan per tahun.

4. Terakhir dihitung rata-rata koefisien variasi antar waktu untuk ke-10 macam

komoditi yang ditentukan. Angka terakhir inilah yang dijadikan IKU 7. Sebagai

catatan, perhitungan IKU ini dilakukan oleh BP2KP Kemendag dengan

menggunakan data harga dari BPS. (Perhitungan koefisien variasi harga

barang kebutuhan pokok antar waktu dapat dilihat pada lampiran).

Semakin kecil capaian yang diperoleh berarti mengindikasikan variasis harga

kebutuhan pokok antar waktu makin rendah. Dengan kata lain, stabilitas harganya

sepanjang waktu semakin baik. Ini adalah hal yang diharapkan.

Koefisien variasi harga barang strategis antar waktu


stabilisasi harga barang strategis antar waktu (antar bulan dalam periode 1

tahun). Jumlah barang strategis yang dipakai dalam menghitung koefisien variasi

ini berjumlah 1 macam, yaitu: Semen Tiga Roda.


9

Secara definisi, koefisien variasi harga barang strategis antar waktu dihitung

dengan cara sebagaimana perhitungan koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu

Semakin kecil capaian yang diperoleh berarti mengindikasikan variasis harga

barang strategis antar waktu makin rendah. Dengan kata lain, stabilitas harganya sepanjang waktu semakin baik. Ini adalah hal yang diharapkan.

C. PENINGKATAN KONTRIBUSI PRODUK DALAM NEGERI DALAM KONSUMSI

RUMAH TANGGA NASIONAL DAN PERSENTASE BARANG PRODUKSI DALAM

NEGERI YANG DIPERDAGANGKAN DI TOKO SWALAYAN

Pertumbuhan tingkat konsumsi barang dalam negeri terhadap PDB secara

tahunan digunakan sebagai basis perhitungan peningkatan kontribusi konsumsi

barang dalam negeri karena pertumbuhan merupakan indikator dasar untuk

menunjukkan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk dalam negeri.

Apabila pertumbuhan positif dan semakin tinggi menunjukkan adanya perbaikan

kinerja yang baik, dan sebaliknya jika pertumbuhan negatif menunjukkan kinerja

yang kurang baik.

Perhitungan indikator ini menggunakan pendekatan Rasio penggunaan barang

produksi dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Cara perhitungannya adalah dengan menggunakan rumus:

𝑔 = 1 −𝐼𝑏𝑘

𝐾𝑟𝑡𝑥 100

dimana :

g adalah Rasio penggunaan barang produksi dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga,

Ibk adalah nilai Impor Barang Konsumsi,

Krt adalah nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga,

100 sebagai faktor pengali persen.

Data Konsumsi Rumah Tangga, Belanja Barang Pemerintah, Nilai Impor Barang

yang dibutuhkan untuk perhitungan indikator Pengeluaran Konsumsi Barang

Dalam Negeri diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik yang diterbitkan

setiap tahun.


10

D. TERINTEGRASINYA LAYANAN PERIJINAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI

DAERAH DENGAN SISTEM INFORMASI KEMENDAG

Peraturan terkait perijinan perdagangan di masing-masing daerah sering tidak

sinkron dengan peraturan yang ada di Pusat sehingga kadang masih dianggap

menghambat dalam penanaman modal dan investasi di daerah. Oleh karena itu

Kementerian Perdagangan meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Perijinan

Online (SIPO) yang merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun Direktorat

Bina Usaha Perdagangan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri pada tahun 2013

untuk menghimpun dan memberikan kemudahan bagi daerah (instansi penerbit)

dalam menyampaikan data tentang usaha dan perusahaan yang bersumber dari

penerbitan SIUP, IUTM, TDP dan STPW.

Pada tahun 2013, aplikasi SIPO baru diterapkan di 5 daerah di wilayah

Jabodetabek, pada tahun 2014 di 10 (sepuluh) kota yaitu Kota Medan, Kota

Padang, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Denpasar, Kota

Pontianak, Kota Makassar dan Kota Ambon, dan pada tahun 2015 diterapkan di

45 (empat puluh lima) di wilayah Jawa dan sebagian Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan pengembangan dan perluasan SIPO tahun 2016 dimaksudkan untuk

memberikan kemudahan bagi daerah (instansi penerbit) SIUP, TDP, STPW dan

IUTM dalam menyampaikan laporan data SIUP, TDP, STPW dan IUTM melalui

integrasi aplikasi SIPO dan melalui pengembangan fitur-fitur yang diperlukan.

Secara garis besar kegiatan ini berupa Pengembangan dan Perluasan SIPO;

a. Pengembangan Aplikasi SIPO

- Menambahkan modul Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) di aplikasi

SIPO. Modul ini dibuat berdasarkan Permendag Nomor:90/M-

DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

- Menambahkan hak akses petugas loket untuk aplikasi SIPO. Petugas loket

dapat mengentri data-data permohonan yang bersifat umum serta dapat

mencetak tanda terima permohonan.

- Menambahkan modul Penerbitan SIUP dan TDP secara simultan sesuai

dengan ketentuan dalam Permendag Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016

tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 77/M-

DAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan

Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan.

- Menambahkan fitur untuk melihat cetakan dan hasil upload scan sertifikat

perijinan pada fitur Tracking di login administrator.

- Menambahkan laporan Rekapitulasi penerbitan, pembaharuan dan

penghapusan SIUP dan TDP berdasarkan bentuk perusahaan pada login

user administrator, operator, supervisor dan login view

kab/kota/provinsi. Laporan bisa dieksport dalam format excel dan PDF.


11

- Menambahkan data master KBLI di SIPO dengan data KBLI 2015. Data

master KBLI yang lama tetap dipertahankan sebagai acuan data-data

permohonan lama.

b. Perluasan Integrasi Aplikasi SIPO

- Migrasi data lama dari database milik daerah ke database aplikasi SIPO.

Data lama yang bisa dilakukan migrasi adalah data yang tersimpan dalam

bentuk database komputer atau format Microsoft Excel yang

memungkinkan untuk dilakukan migrasi data.

- Melakukan integrasi data penerbitan SIUP, TDP, STPW dan IUTM antara

database aplikasi milik daerah dengan database SIPO.

- Melakukan migrasi data TDP dari aplikasi WDP 2010 versi Microsoft

Access dan Aplikasi LKTP ke database SIPO untuk data TDP yang

diterbitkan mulai tahun 2012. Data-data TDP yang dimigrasi adalah data-

data yang belum ada di database SIPO.

E. PERSENTASE BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI YANG DIPERDAGANGKAN DI

TOKO SWALAYAN

a. Pengawasan Barang Produksi Dalam Negeri di Toko Swalayan

Dalam Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019

menjelaskan bahwa target toko swalayan harus memenuhi produk dalam

negeri adalah sebesar 65%. Perhitungan dilakukan dengan cara

pengawasan ke toko swalayan dengan membuat rata-rata produk dalam

negeri yang telah dilakukan pengawasan. Selain itu dilakukan juga temu

usaha dengan toko swalayan dengan harapan dapat tercipta harmonisasi

tentang bagaimana pelaku usaha dalam negeri dapat berkontribusi

terhadap toko swalayan. b. Temu Usaha UKM dengan Ritel/Toko Modern

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Usaha Mikro Kecil dan

Menengah mitra binaan Kementerian Perdagangan dan Dinas

Perdagangan Propinsi/Kabupaten/Kota yang ingin memperluas pasar,

khususnya pasar nasional dengan tujuan meningkatkan akses pemasaran

bagi pelaku usaha melalui kemitraan usaha dengan memanfaatkan

jaringan distribusi ritel/toko modern. Keluaran kegiatan yang terdiri dari 600 Pelaku Usaha mitra binaan yang

diberikan bimbingan pemasaran dan kemitraan usaha, serta dipertemukan

dengan pelaku usaha pusat oleh-oleh/ritel modern dengan harapan dapat

membuka akses pasar bagi pelaku UMKM dan pada akhirnya meningkatkan

omset usaha.


12

Kontrak Kinerja Kegiatan berisi keseluruhan proses penetapan kegiatan

tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Kontrak Kinerja Direktorat Jenderal

Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016 disusun berdasarkan DIPA yang

diterbitkan pada tanggal 7 Desember Tahun 2015.

Pembiayaan untuk pelaksanaan program pengembangan perdagangan

dalam negeri beserta kegiatan di dalamnya diuraikan dalam Rencana Kerja

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tahun

2016 bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang telah disetujui oleh

Kementerian Keuangan sebesar Rp.2.064.410.000.000 (Dua Triliun Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah)

Anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seluruh

kegiatan di Pusat dan mengakomodasi sebagian kegiatan Daerah dengan

harapan dapat mencapai realisasi kinerja memuaskan serta output yang

maksimal memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk tercapainya sasaran

dan target masing-masing kegiatan

Documents

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam ...ditjenpdn.kemendag.go.id/assets/transparansi/Perjanjian Kinerja... · Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan