PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DIREKTUR JENDERAL …

1

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTUR JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN,

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN

NASIONAL

DENGAN

DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH,

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN,

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAN

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT BAGI

PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL, PETANI, NELAYAN, DAN PEMBUDI

DAYA IKAN

NOMOR : 29/SKB-400/IV/2018

NOMOR : 500/1738/Banda/2018

NOMOR : 01/PKS/Dep.2/IV/2018

NOMOR : 03/MoU/OT.160/B/04/2018

NOMOR : 01/PKS/DJPT-KKP/IV/2018

NOMOR : 01/DJPB-KKP/PKS/IV/2018

2

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan April

tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jakarta, kami yang

bertandatangan di bawah ini:

DJAMALUDDIN : Direktur Jenderal Hubungan Hukum

Keagrariaan, Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional, diangkat berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 46/TPA

Tahun 2016, berkedudukan di Jalan

Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta

Selatan, bertindak untuk dan atas

nama Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional,

yang selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.

DIAH INDRAJATI : Plt. Direktur Jenderal Bina

Pembangunan Daerah, Kementerian

Dalam Negeri, diangkat berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 807.1-77 Tahun 2016,

berkedudukan di Jalan Taman Makam

Pahlawan Nomor 20, Kalibata, Jakarta

Selatan, bertindak untuk dan atas

nama Kementerian Dalam Negeri, yang

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3

YUANA SUTYOWATI

BARNAS

: Deputi Bidang Pembiayaan,

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah, diangkat berdasarkan


Tahun 2017, berkedudukan di Jalan

H.R Rasuna Said Kav. 3–4, Kuningan,

Jakarta Selatan, bertindak untuk dan

atas nama Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah, yang

selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PENDING DADIH

PERMANA

: Direktur Jenderal Prasarana Dan

Sarana Pertanian, Kementerian

Pertanian, diangkat berdasarkan


Tahun 2017, berkedudukan di Jl.

Harsono RM. Nomor 3, Ragunan,

Jakarta Selatan, bertindak untuk dan

atas nama Kementerian Pertanian, yang

selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

SJARIEF WIDJAJA : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,

Kementerian Kelautan dan Perikanan,

diangkat berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 26/TPA Tahun 2017,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka

Timur Nomor 16, Jakarta Pusat,

bertindak untuk dan atas nama



KELIMA.

4

SLAMET SOEBJAKTO : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,


diangkat berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 136/M Tahun 2015,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka

Timur Nomor 16, Jakarta Pusat,

bertindak untuk dan atas nama



KEENAM.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT,

PIHAK KELIMA, dan PIHAK KEENAM, selanjutnya secara bersama-sama

disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih

dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, NOMOR

: 37/SKB/XII/2017, NOMOR : 593/9395/SJ, NOMOR

:14/KB/M.KUKM/XI/2017, NOMOR : 07/Mou/HK.220/M/12/2017,

NOMOR : 16/MEN-KP/KB/XII/2017, tentang Pemberdayaan Hak Atas

Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan

dan Pembudi Daya Ikan;

2. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepahaman sebagaimana

dimaksud pada angka 1, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk

menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut dengan suatu Perjanjian

Kerja Sama.

5

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian

Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Hak Atas Tanah

Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan, dan

Pembudi Daya Ikan, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama,

dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro

dan Kecil, Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan adalah kegiatan

yang dilakukan lintas sektoral secara terintegrasi dan

berkesinambungan dalam rangka penyediaan subyek dan obyek (pra

sertipikasi), sertipikasi, dan pengaksesan aset ke sumber-sumber

ekonomi, produksi dan pasar (pasca sertipikasi).

2. Sertipikasi Hak Atas Tanah bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani,

Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, yang selanjutnya disebut Sertipikasi

adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi,

pendaftaran tanah, dan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang

dimiliki/dikuasai oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan,

dan Pembudi Daya Ikan.

3. Sertipikat Hak Atas Tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor

5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

4. Kelompok Kerja Lintas Sektor pra Sertipikasi, yang selanjutnya disebut

Pokja Pra Sertipikasi adalah pokja yang anggotanya terdiri dari

6

beberapa sektor yang berfungsi menyediakan subyek dan obyek hak

atas tanah.

5. Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat melalui Sertipikasi Hak

Atas Tanah Lintas Sektor, yang selanjutnya disebut Pokja

Pemberdayaan Masyarakat melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas

Sektor adalah pokja yang anggotanya terdiri dari beberapa sektor yang

berfungsi membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan

Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor.

6. Kelompok Kerja Pasca Sertipikasi, yang selanjutnya disebut Pokja

Pasca Sertipikasi adalah pokja yang anggotanya terdiri dari beberapa

sektor yang berfungsi memfasilitasi kelompok masyarakat untuk

membuka akses ke sumber-sumber ekonomi, produksi, dan pasar.

7. Fasilitasi adalah Upaya yang dilakukan Kelompok Kerja Pasca

Sertipikasi Hak Atas Tanah secara berkesinambungan dengan

memberikan kemudahan kepada kelompok masyarakat untuk

mengakses sumber-sumber ekonomi, produksi, dan pasar dalam

rangka mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan usaha.

8. Inventarisasi Potensi Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang

dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi

pada suatu daerah tertentu yang dapat digunakan sebagai dasar

pengambilan keputusan dalam menentukan model pemberdayaan

masyarakat pasca legalisasi aset.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja

sama yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK dalam

7

melaksanakan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku

Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. sebagai pedoman untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan pra

Sertipikasi, Sertipikasi, dan pasca Sertipikasi dalam rangka

Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro

dan Kecil, Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan;

b. memfasilitasi pemerintah daerah dalam rangka program

Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha

Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan melalui

kegiatan pra Sertipikasi, Sertipikasi, dan pasca Sertipikasi; dan

c. menciptakan jejaring kerja dan sinergi Program Pemberdayaan Hak

Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani,

Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan melalui kegiatan pra Sertipikasi,

Sertipikasi, dan pasca Sertipikasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. koordinasi dan sosialisasi program Pemberdayaan Hak Atas Tanah

Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan, dan

Pembudi Daya Ikan melalui kegiatan pra Sertipikasi, Sertipikasi, dan

pasca Sertipikasi;

b. bimbingan, pembinaan dan pendampingan kegiatan pra Sertipikasi,

Sertipikasi, dan pasca Sertipikasi; dan

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pra Sertipikasi,

Sertipikasi, dan pasca Sertipikasi.

8

Pasal 4

PENETAPAN LOKASI PROGRAM PEMBERDAYAAN HAK ATAS TANAH

MASYARAKAT BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL, PETANI,

NELAYAN, DAN PEMBUDI DAYA IKAN

Dalam menentukan calon lokasi kegiatan pra Sertipikasi, dan Sertipikasi,

sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017

tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PARA PIHAK

melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah provinsi dan

kabupaten/kota, kantor wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional

provinsi, dan kantor pertanahan kabupaten/kota.

Pasal 5

TUGAS PARA PIHAK

(1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat pra Sertipikasi dan

Sertipikasi, PARA PIHAK mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan

pemerintah terkait Program Pemberdayaan Hak Atas Tanah

Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan,

dan Pembudi Daya Ikan melalui kegiatan pra Sertipikasi, dan

Sertipikasi;

b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi bersama perangkat

daerah yang membidangi pelaku usaha mikro dan kecil, pertanian,

perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, lembaga keuangan,

perbankan atau non perbankan dan instansi terkait lainnya dalam

rangka Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku

Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

dalam percepatan pelaksanaan pra Sertipikasi dan Sertipikasi;

9

c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

kegiatan pra Sertipikasi, Sertipikasi dan pasca Sertipikasi dalam

rangka Program Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya

Ikan; dan

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

pra Sertipikasi dan Sertipikasi.

(2) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat pasca Sertipikasi, PARA

PIHAK mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan Program


Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan bersama

perangkat daerah yang membidangi usaha mikro dan kecil,

pertanian, perikanan tangkap, dan pembudi daya ikan dalam

rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat; dan

b. menyusun pedoman umum tentang kebijakan Program


Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan untuk

peningkatan fasilitasi akses permodalan dan pendampingan ke

akses usaha, produksi, dan pasar; dan

c. memantau perkembangan pelaksanaan Program Pemberdayaan

Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil,

Petani, Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 6

TUGAS MASING-MASING PIHAK

(1) Dalam rangka pra Sertipikasi dan Sertipikasi, masing-masing PIHAK

mempunyai tugas sebagai berikut:

10

a. PIHAK PERTAMA bertugas:

1. menyusun pedoman umum tentang kebijakan program pra

Sertipikasi dan Sertipikasi;

2. menerima daftar usulan calon peserta dan calon lokasi yang

memenuhi syarat yang diajukan oleh PIHAK KETIGA, PIHAK

KEEMPAT, PIHAK KELIMA, dan PIHAK KEENAM;

3. membuat rencana target jumlah bidang tanah per kabupaten

yang akan disertipikatkan sesuai rencana strategi dari PIHAK

KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, dan PIHAK

KEENAM;

4. menetapkan jumlah bidang tanah yang akan disertipikatkan

melalui kegiatan Sertipikasi; dan

5. menyampaikan daftar usulan calon subyek dan obyek hak atas

tanah dari PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA,

dan PIHAK KEENAM kepada Kanwil Badan Pertanahan

Nasional provinsi untuk rencana kegiatan Sertipikasi.

b. PIHAK KEDUA bertugas:

1. memfasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di

bidang usaha mikro dan kecil, pertanian, serta kelautan dan

perikanan;

2. menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan Hak

Atas Tanah Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil,

Petani, Nelayan, Dan Pembudi Daya Ikan antardaerah

kabupaten/kota dan antardaerah provinsi dan antardaerah

kabupaten/kota di wilayahnya;

3. monitoring dan evaluasi kepada pemerintah daerah atas

pelaksanaan pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah

11

masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan,

dan pembudi daya ikan;

4. melakukan pembinaan dan pengawasan umum kepada

pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Hak

Atas Tanah Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil,

Petani, Nelayan, Dan Pembudi Daya Ikan untuk memastikan

program tepat sasaran.

c. PIHAK KETIGA bertugas:

1. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah yang

membidangi usaha mikro dan kecil untuk menyiapkan daftar

calon peserta dan calon lokasi (sesuai dengan lokasi yang telah

disepakati bersama dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional

provinsi dan kantor pertanahan kabupaten/kota) dengan

melakukan identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi;

2. menyediakan anggaran bagi kegiatan pra sertipikasi hak atas

tanah pelaku usaha mikro dan kecil;

3. menyampaikan usulan calon lokasi, daftar calon peserta, dan

jumlah bidang tanah kegiatan sertipikasi hak atas tanah yang

diperoleh dari perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota

seluruh Indonesia berdasarkan hasil identifikasi, inventarisasi,

dan verifikasi (sesuai dengan lokasi yang telah disepakati

bersama antara perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota

dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional provinsi dan kantor

pertanahan kabupaten/kota) kepada PIHAK PERTAMA paling

lambat bulan Mei setiap tahunnya, untuk ditetapkan dalam

kegiatan sertipikasi hak atas tanah pelaku usaha mikro dan

kecil tahun anggaran berikutnya;

4. menyiapkan petunjuk teknis kegiatan pra sertipikasi hak atas

tanah pelaku usaha mikro dan kecil;

12

5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

pra sertipikasi hak atas tanah pelaku usaha mikro dan kecil;

dan

6. menyusun laporan atas kegiatan pra sertipikasi hak atas tanah

pelaku usaha mikro dan kecil.

d. PIHAK KEEMPAT bertugas:


membidangi pertanian untuk menyiapkan daftar calon peserta

dan calon lokasi (sesuai dengan lokasi yang telah disepakati

bersama dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional provinsi

dan kantor pertanahan kabupaten/kota) dengan melakukan

identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi;


tanah petani;




seluruh Indonesia berdasarkan hasil identifikasi, inventarisasi




pertanahan kabupaten/kota), kepada PIHAK PERTAMA paling


kegiatan sertipikasi hak atas tanah petani tahun anggaran

berikutnya;

4. menyusun pedoman umum kegiatan pra sertipikasi lahan

pertanian;

13


pra sertipikasi hak atas tanah petani; dan


petani.

e. PIHAK KELIMA bertugas:


membidangi perikanan tangkap untuk menyiapkan daftar calon

peserta dan calon lokasi (sesuai dengan lokasi yang telah





tanah nelayan;

3. menyampaikan usulan calon lokasi, daftar calon peserta dan



seluruh Indonesia berdasarkan hasil identifikasi, inventarisasi






kegiatan sertipikasi hak atas tanah nelayan tahun anggaran

berikutnya;


tanah nelayan;


pra sertipikasi hak atas tanah nelayan; dan

14


nelayan.

f. PIHAK KEENAM bertugas:


membidangi perikanan budidaya untuk menyiapkan daftar

calon peserta dan calon lokasi (sesuai dengan lokasi yang telah





tanah Pembudi Daya ikan;




seluruh Indonesia berdasarkan hasil identifikasi, inventarisasi,






kegiatan sertipikasi hak atas tanah pembudi daya ikan tahun

anggaran berikutnya;


tanah pembudi daya ikan;


pra sertipikasi hak atas tanah pembudi daya ikan; dan


pembudi daya ikan.

15

(2) Dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat pasca Sertipikasi, masing-

masing PIHAK mempunyai tugas sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA bertugas:

1. menyusun rencana kegiatan inventarisasi potensi

pemberdayaan masyarakat melalui pemetaan sosial yang akan

dilaksanakan di kantor pertanahan kabupaten/kota;

2. menyusun pedoman umum tentang kebijakan program

pemberdayaan masyarakat pasca Sertipikasi;

3. memfasilitasi pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota untuk berperan membuka akses ke sumber-

sumber ekonomi produksi dan pasar sesuai dengan wewenang,

tugas pokok, dan fungsinya;

4. menyediakan data pemberdayaan masyarakat pasca Sertipikasi;

dan

5. memantau dan memonitor perkembangan pelaksanaan program

pemberdayaan hak atas tanah masyarakat pasca Sertipikasi.

b. PIHAK KEDUA bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi,

supervisi dan fasilitasi pemerintah dengan pemerintah daerah

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang

usaha mikro dan kecil, pertanian, serta kelautan dan perikanan.

c. PIHAK KETIGA bertugas:

1. menyediakan data inventarisasi potensi pemberdayaan

masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil pasca Sertipikasi;


pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil pasca

Sertipikasi;

16

3. melaksanakan sosialisasi bersama perangkat daerah yang

membidangi usaha mikro dan kecil dan instansi terkait lainnya

dalam pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil

pasca Sertipikasi;

4. memberi dukungan dan kemudahan untuk penyediaan

anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha

mikro dan kecil pasca Sertipikasi;

5. memfasilitasi kelompok pemberdayaan masyarakat untuk

membentuk koperasi; dan


pemberdayaan masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil

untuk meningkatkan fasilitasi akses permodalan dan

pendampingan ke akses usaha, produksi, dan pasar pasca

sertipikasi hak atas tanah yang dilaksanakan di wilayah

kabupaten/kota.

d. PIHAK KEEMPAT bertugas:


masyarakat petani pasca Sertipikasi;


pemberdayaan masyarakat petani pasca Sertipikasi;


membidangi pertanian dan instansi terkait lainnya dalam

pemberdayaan masyarakat petani pasca Sertipikasi;


anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat petani pasca

Sertipikasi; dan


pemberdayaan masyarakat petani dalam rangka peningkatan

17

fasilitasi akses permodalan dan pendampingan ke akses usaha,

produksi, dan pasar pasca Sertipikasi yang dilaksanakan di

wilayah kabupaten/kota.

e. PIHAK KELIMA bertugas:


masyarakat nelayan pasca Sertipikasi;

2. memantau dan memonitor perkembangan pelaksanaan progam

pemberdayaan masyarakat nelayan pasca Sertipikasi;


membidangi usaha perikanan tangkap dan instansi terkait

lainnya dalam pemberdayaan masyarakat nelayan pasca

Sertipikasi;


anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan pasca

Sertipikasi; dan


pemberdayaan masyarakat nelayan dalam rangka peningkatan

fasilitasi akses permodalan dan pendampingan ke akses usaha,

produksi, dan pasar pasca Sertipikasi yang dilaksanakan di

wilayah kabupaten/kota.

f. PIHAK KEENAM bertugas:


masyarakat pembudi daya ikan pasca Sertipikasi;


pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan pasca

Sertipikasi;


membidangi perikanan budidaya dan instansi terkait lainnya

18

untuk pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan pasca

Sertipikasi;


anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat pembudi daya

ikan pasca Sertipikasi; dan


pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan dalam rangka

untuk peningkatan fasilitasi akses permodalan dan

pendampingan ke akses usaha, produksi, dan pasar pasca

sertipikasi hak atas tanah pembudi daya ikan yang

dilaksanakan di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 7

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH

(1) PARA PIHAK sepakat membentuk Kelompok Kerja Pemberdayaan

Masyarakat Pra Sertipikasi, Sertipikasi dan Pasca Sertipikasi Hak Atas

Tanah Lintas Sektor, yang selanjutnya disebut dengan Pokja

Pemberdayaan Masyarakat Pra Sertipikasi, Sertipikasi dan Pasca

Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor.

(2) Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pra Sertipikasi, Sertipikasi dan Pasca

Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor terdiri dari:

a. Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pra Sertipikasi, Sertipikasi dan

Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor Pusat;

b. Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pra Sertipikasi, Sertipikasi dan

Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor Provinsi; dan

c. Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pra Sertipikasi, Sertipikasi dan

Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor Kabupaten/Kota.

19

(3) Susunan keanggotaan Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pra Sertipikasi,

Sertipikasi dan Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu

kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama

ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja

Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak

tanggal ditandatangani sampai dengan 27 November 2022, dan dapat

diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka

waktu dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 3 (tiga) bulan

sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

20

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan

diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang

dituangkan secara tertulis dalam perubahan perjanjian (addendum)

yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan

dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian

Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama

dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

23

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 29/SKB-400/IV/2018

NOMOR : 500/1738/Bangda/2018

NOMOR : 01/PKS/Dep.2/IV/2018

NOMOR : 03/MoU/OT.160/B/04/2018

NOMOR : 01/PKS/DJPT-KKP /IV/2018

NOMOR: 01/DJPB-KKP/PKS/IV/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN HAK ATAS

TANAH MASYARAKAT BAGI PELAKU USAHA

MIKRO DAN KECIL, PETANI, NELAYAN, DAN

PEMBUDI DAYA IKAN

POKJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRA SERTIPIKASI,

SERTIPIKASI DAN PASCA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH LINTAS

SEKTOR

I. Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pra Sertipikasi, Sertipikasi dan

Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor Pusat

a. Susunan keanggotaan Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pra

Sertipikasi, Sertipikasi dan Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas

Sektor adalah sebagai berikut :

Tim Pengarah : 1. Direktur Jenderal Hubungan Hukum

Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri;

24

3. Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

4. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian, Kementerian Pertanian;

5. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tim Pelaksana

Ketua : Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah

Masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata


Wakil Ketua : 1. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan

Daerah I, Kementerian Dalam Negeri;

2. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan

Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;

3. Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan

Pasar Modal, Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah;

4. Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan,

Kementerian Pertanian;

5. Direktur Perizinan dan Kenelayanan,


6. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya,


Sekretaris : Kepala Subdirektorat Inventarisasi Potensi dan

Pendampingan, Kementerian Agraria dan Tata


25

Anggota : 1. Kepala Bidang Asuransi, Deputi Bidang

Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah;

2. Kepala Subdirektorat Kelembagaan Ekonomi

Daerah, Direktorat Jenderal Bina

Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam

Negeri;

3. Kepala Subdirektorat Perlindungan Lahan,

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian, Kementerian Pertanian;

4. Kepala Subdirektorat Usaha Nelayan,

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,


5. Kepala Subdirektorat Pengembangan Usaha,

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,


6. Kepala Bagian Perencanaan Program dan

Anggaran Pusat, Biro Perencanaan dan Kerja

Sama Luar Negeri, Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

7. Kepala Subdirektorat Pengembangan dan

Diseminasi Model Pemberdayaan, Direktorat

Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat,

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional;

8. Kepala Subdirektorat Fasilitasi dan Kerja

Sama, Direktorat Pemberdayaan Hak Atas

Tanah Masyarakat, Kementerian Agraria dan


26

9. Kepala Subbidang Asuransi Kredit, Deputi

Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah;

10. Kepala Subbidang Asuransi Umum, Deputi

Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah;

11. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan

Ekonomi Daerah, Direktorat

Pengembangan Ekonomi Daerah,

Kementerian Dalam Negeri;

12. Kepala Seksi Pengembangan Diversifikasi

Usaha Nelayan, Direktorat Perizinan dan

Kenelayanan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan;

13. Kepala Seksi Kelembagaan, Direktorat

Produksi dan Usaha Budidaya, Kementerian

Kelautan dan Perikanan;

14. Kepala Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama

Lembaga Pemerintah, Direktorat




15. Kepala Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama

Lembaga Non Pemerintah, Direktorat




27

16. Kepala Seksi Identifikasi dan Inventarisasi

Potensi, Direktorat Pemberdayaan Hak Atas

Tanah Masyarakat, Kementerian Agraria dan


17. Kepala Seksi Pendampingan Pemberdayaan

Hak Atas Tanah Masyarakat, Direktorat




18. Kepala Seksi Pengembangan Model

Pemberdayaan, Direktorat Pemberdayaan

Hak Atas Tanah Masyarakat, Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional;

19. Kepala Seksi Diseminasi Model

Pemberdayaan, Direktorat Pemberdayaan

Hak Atas Tanah Masyarakat, Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional;

20. Kepala Subbidang Pertimbangan dan

Bantuan Hukum, Bidang Perundang-

Undangan, Pusat Hukum dan Hubungan

Masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata


21. Maria Setianingrum, S.AB, Penyuluh Tata

Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional,



28

22. Nur Rijal, S.Kom, Analis Pemberdayaan Hak

Atas Tanah Masyarakat, Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

23. Alam Nugraha Sambas, S.ST., M.H, Analis



Pertanahan Nasional.


Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor Pusat mempunyai

tugas sebagai berikut:

Tim Pengarah :

1. menetapkan kebijakan, mengarahkan dan mengendalikan

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan

pra sertipikasi dan pasca sertipikasi hak atas tanah lintas sektor

untuk peningkatan akses permodalan, usaha, produksi dan pasar;

2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pokja Pemberdayaan

Masyarakat Pra Dan Pasca Sertipikasi Lintas Sektor; dan

3. melaksanakan supervisi program.

Tim Pelaksana :

1. menyusun dan merumuskan kebijakan dan menjabarkan ke dalam

program pemberdayaan masyarakat pra dan pasca sertipikasi hak

atas tanah;

2. melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam

mewujudkan implementasi program pemberdayaan masyarakat

agar berdayaguna dan berhasil guna;

3. melakukan sosialisasi, konsultasi, surpervisi dan pengendalian

program;

29

4. menginventarisasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan

program di provinsi dan kabupaten/kota;

5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pokja Pemberdayaan

Masyarakat Pra Dan Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas

Sektor Provinsi Dan Kabupaten/Kota; dan

6. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan program kepada

pimpinan kementerian/lembaga terkait, setiap triwulan dan

laporan tahunan (akhir).

II. Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pra Sertipikasi, Sertipikasi dan

Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor Provinsi



Sektor Provinsi, sebagai berikut:

Ketua : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional di masing-masing provinsi;

Wakil Ketua : Kepala Dinas/Pejabat yang membidangi

pertanian, kelautan dan perikanan, dan/atau

koperasi dan UKM yang ditunjuk oleh Sekretaris

Daerah di masing-masing provinsi;

Sekretaris Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di

masing-masing provinsi;

Anggota : 1. Kepala Dinas yang membidangi koperasi,

usaha kecil dan menengah;

2. Kepala Dinas yang membidangi Pertanian

(subsektor tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, dan peternakan);

3. Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan

30

perikanan;

4. Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi

pemberdayaan masyarakat;

5. Kepala Kantor Perwakilan Perbankan dan

Lembaga Keuangan Non Bank.


Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor Provinsi mempunyai

tugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi pelaksanaan program pra dan pasca

Sertipikasi di lingkup provinsi;

2. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaaan

kegiatan program pada Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pra Dan

Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor Kabupaten/Kota;

3. melakukan bimbingan/konsultasi teknis terhadap Pokja

Pemberdayaan Masyarakat Pra Dan Pasca Sertipikasi Hak Atas

Tanah Lintas Sektor Kabupaten/Kota;

4. menginventarisasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan

program di Kabupaten/Kota; dan

5. menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan

program kepada Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pra Dan Pasca

Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor Pusat.

III. Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pra Sertipikasi, Sertipikasi dan

Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor Kabupaten/Kota



Kabupaten/Kota sebagai berikut:

31

Ketua : Kepala Kantor Pertanahan masing-masing

Kabupaten/Kota;

Wakil Ketua : Kepala Dinas/Pejabat yang membidangi

pertanian, perikanan, dan/atau koperasi dan

UKM yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah;

Sekretaris : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan,

Kantor Pertanahan masing-masing

Kabupaten/Kota

Anggota : 1. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan

UKM;

2. Kepala Dinas yang membidangi prasarana

dan sarana pertanian;

3. Kepala Dinas yang membidangi pertanian

tanaman pangan, dan hortikultura;

4. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan;

5. Kepala Dinas yang membidangi peternakan;

6. Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan

perikanan;

7. Kepala Dinas yang membidangi pendapatan

daerah;

8. Kepala Dinas yang membidangi perindustrian

dan perdagangan;

9. Kepala Kantor Perwakilan Perbankan dan

Lembaga Keuangan Non Bank.

b. Pokja pemberdayaan masyarakat pra dan pasca Sertipikasi Hak Atas

Tanah Lintas Sektor Kabupaten/Kota:

a. melakukan koordinasi pelaksanaan pra dan pasca Sertipikasi Hak

Atas Tanah pelaksanaan program di lingkup Kabupaten/Kota;

32

b. melakukan seleksi atas calon peserta program hasil identifikasi,

inventarisasi dan verifikasi subyek dan obyek pada calon lokasi

(sesuai dengan lokasi yang telah disepakati bersama antara satuan

kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dengan Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota) oleh dinas/instansi terkait dan

menyampaikan daftar nominatif hasil seleksi calon peserta dan

alas hak kepada Kantor Pertanahan kabupaten/kota paling lambat

bulan Januari tahun anggaran berjalan (T0) dengan tembusan

kepada kementerian terkait dan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi;

c. melakukan sosialisasi kegiatan pra dan pasca Sertipikasi kepada

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, petani, nelayan, dan Pembudi Daya

ikan;

d. menyediakan data inventarisasi potensi berupa lokasi, potensi dan

jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat pasca sertipikasi hak

atas tanah;

e. memfasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk

berperan membuka akses ke sumber-sumber ekonomi (modal),

usaha, produksi dan pasar sesuai dengan wewenang dan

tupoksinya;

f. menyusun pedoman umum tentang kebijakan program

pemberdayaan masyarakat pasca Sertipikasi hak atas tanah;

g. menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan

program pemberdayaan masyarakat kepada pokja pra dan pasca

Sertipikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor Provinsi;

h. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan

kegiatan program pemberdayaan masyarakat pra dan pasca

Sertipikasi Hak Atas Tanah.

Documents

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DIREKTUR JENDERAL …