Upload
lephuc
View
245
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
--
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER- 39 /PB/2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PEFATURAN DIREKTUR JENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PER-78/PB/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN NEGARA MELALUI MODUL PENERIMAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pembayarankepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor danperkembangan sarana pembayaran diperbankan/pos perlumemberikan kemudahan dalam melakukan penyetorandimaksud melalui fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
b. bahwa dalam rangka penatausahaan dan pelaporanpembayaran setoran penerimaan negara melalui fasilitasAnjungan Tunai Mandiri (ATM) diperlukan pengaturankembali tentang tata cara penyetoran dan penatausahaanpenerimaan negara dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan PeraturanDirektur Jenderal Perbendaharaan tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor 78/PB/2006 Tentang Penatausahaan PenerimaanNegara Melalui Modul Penerimaan Negara;
Mengingat 1. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 tentang PajakPenghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atauDiperoleh Wajib Pajak yang Memili.ki Peredaran BrutoTertentu;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK06/2006ten tang Modul Penerimaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK011/2013tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan PelaporanPajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau DiperolehWajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER78/PB/2006 ten tang Penatausahaan Penerimaan NegaraMelalui Modul Penerimaan Negara sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor PER-25/PB/2012;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANTENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTURJENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-7.8/PB/2006TENTANG PENATAUSAHAANPENERIMAAN NEGARA MELALUIMODUL PENERIMAAN NEGARA.
Perbendaharaan Namar PER-78/PB/2006 TentangPenatausahaan Penerimaan Negara Melalui Madul PenerimaanNegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OirekturJenderal Perbendaharaan Namar PER-25/PB/2012 diubahsebagai beriku t:
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yaitu hurufc, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal4
(1) Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setar/BendaharaPenerimaan dapat melakukan pembayaran setiap saatmelalui Bank/Pas yang terhubung dengan MPN.
(2) Pembayaran yang dilakukan aleh Wajib Pajak/WajibBayar/Wajib Setar/Bendahara Penerimaan diakui sebagaipelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal pembayaran.
(3) Tata cara penyetaran penerimaan negara aleh WajibPajak/Wajib Bayar/Wajib Setar/Bendahara Penerimaandiatur sebagai berikut:a. Pembayaran melalui laket/ teller Bank/ Pas
1. Mengisi farmulir bukti setaran dengan data yanglengkap, benar, dan jelas dalam rangkap 4 (empat);
2. Menyerahkan farmulir bukti setaran kepada petugasBank/Pas dengan menyertakan uang setaran sebesarnilai yang tersebut dalam farmulir yang bersangkutan;
3. Menerima kembali farmulir bukti setaran lembar ke-1dan lembar ke-3, yang telah diberi NTPNdan NTB/NTPserta dibubuhi tanda tangan/paraf, nama pejabatBank/Pas, cap Bank/Pas, tanggal, dan waktu/jam setarsebagai bukti setar;
4. Menyampaikan bukti seta ran kepada unit terkait.b. Pembayaran melalui electronic banking (e-banking)
1. Melakukan pendaftaran pada sistem registrasipembayaran via internet di www.djpbn.depkeu.ga.id;
2. Mengisi data setaran dengan lengkap dan benar untukmendapatkan Namar Register Pembayaran (NRP):Masaberlaku NRP sampai dengan jangka waktu yangditetapkan;
3. Untuk tagihan yang ditetapkan aleh instansipemerintah, pendaftaran dilakukan aleh instansi terkaitdan NRP tercantum pada surat tagihan dimaksud;
4. Melakukan pembayaran dengan menggunakan NRP;5. Menerima NTPN sebagai bukti pengesahan setelah
pembayaran dilakukan;6. Mencetak BPN melalui sistem registrasi pembayaran
atau di Bank dengan menunjukan NTPN/NTB;7. Menyampaikan BPN kepada unit terkait ..
c. Pembayaran melalui_Anjungan Tunai Mandiri (ATM)1. Melakukan penginputan data setaran pada menu
pembayaran penerimaan negara melalui mesin ATM;
-2-
I'/
::;C:::;UcllUC:llgWl lll!-'UL UCln WClJIU ::;eLur;
3. Menerima BPN dalam bentuk struk ATM yang telahmendapat NTBdan NTPN;
4. Dalam hal diperlukan wajib setor dapat meminta Bankuntuk melakukan pencetakan ulang BPN atas transaksiyang dilakukan meialui ATM;
5. Menyampaikan BPN kepada unit terkait.
2. Ketentuan pada Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3),sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Tata cara penatausahaan penerimaan setoran melaluiloketjteller BankjPos diatur sebagai berikut:a. Menerima surat setoran penerimaan negara dalam
rangkap 4 (empat) dan meneliti kelengkapan pengisiandokumen dan uang yang disetorkan;
b. Mengkredit setoran ke rekening Persepsi, DevisaPersepsi, PBB, atau BPHTB sesuai jenis setoran yangditerima;
c. Melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPN setelahmendapatkan NTPN dalam rangkap 4 (empat), denganperuntukan lembar ke-1 dan ke-3 untuk penyetor,lembar ke-2 untuk KPPN, dan lembar ke-4 untukBankj Pos;
d. Surat setoran yang sudah disahkan dan ditanda tanganipetugas BankjPos, lembar ke-1 dan ke-3 disampaikankepada penyetor, lembar ke-2 untuk KPPN, dan lembarke-4 untuk BankjPos; .
e, Menerbitkan BPN atas setoran yang diterima melaluiCabangjCabang Pembantu BankjPos yang on-linesetelah mendapatkan NTPNdari MPN.
(2) Tata cara Penatausahaan penerimaan setoran melalui ebanking diatur sebagai berikut:a. Mengkredit setoran ke Rekening Kas Negara yang
diterima melalui fasilitas e-banking yang dilakukan' olehWajib PajakjWajib BayarjWajib SetorjBendaharaPenerimaan berdasarkan NRP yang dihasilkan dariSistem Registrasi Pembayaran;
b. Menginformasikan NTPNdan NTBkepada pihak penyetormelalui media e-banking;
c. Mencetak BPN sesuai dengan kebutuhan.(3) Tata cara Penatausahaan penerimaan setoran melalui
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)diatur sebagai berikut:a. Meminta konfirmasi kebenaran informasi setoran atas
data yang diinput oleh wajib setor;b. Mengkredit setoran ke Rekening Kas Negara pada
Cabang Bank Persepsi yang ditunjuk;c. Melakukan pencetakan BPN yang telah mendapat NTB
dan NTPNdalam bentuk struk ATM;d. Menyediakan fasilitas cetak ulang BPN.
-3-
/
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tf.l.pggal..... 7 Nove.ber 20134 ,,~•• , ",. ~ \-, "j ,~_': :. ,: '. -' .. >.....
Plt'i[),IB.EKTU~ JE,NDERAL PERBENDAHARAAN,
()~<_.---,-'--.-.,.>. -'\ / .
\~~zo~~~;:G~;:;;D~DO~
..
-4-