Materi Direktur Jenderal Bina Konstruksi

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16

t

KEBIJAKAN DAN PENYIAPAN LELANG AWAL

TA.2017

Oleh: Direktur Jenderal Bina Konstruksi

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 2

TOPIK PEMBAHASAN

Pedoman dan Acuan Pengadaan Barang dan Jasa

Tugas dan Fungsi ULP dan Pokja

Kebijakan Pelelangan Awal TA. 2017

Peraturan Menteri PUPR Nomor 31/PRT/M/2015, SE Menteri PUPR No 11/SE/2016

Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build


PEDOMAN DAN ACUANPROSES PBJ

(Surat Edaran Sekjen Kementerian PUPR PL 0206-Sj/606 tanggal 18 Agustus 2016)

3

• Perpres No 54 Tahun 2010 terakhir diubah dengan Perpres No 4 Tahun

2015;

• Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015;

• Surat Edaran Menteri PUPR nomor 57/SE/M/2015;

• Pengumuman dan Penyusunan dokumen harus jelas tentang

Ketersediaan Dana;

• Tanda-tangan Kontrak setelah DIPA disahkan dan Ijin MYC terbit (untuk

paket tahun jamak).


TUGAS DAN FUNGSIULP dan POKJA


TUGAS POKOK KEPALA ULP(Pasal 17 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya)

1. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;

2. menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP (Kepmen PUPR Nomor 602/KPTS/M/2016);

3. menyusun program kerja dan anggaran ULP;

4. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP danmelaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;

5. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanPengadaan Barang/Jasa kepada Menteri;

6. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;

7. menugaskan/menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerjasesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan

8. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaranperaturan perundang-undangan dan/atau KKN.

5


TUGAS POKOK SEKRETARIS ULP(Kepmen PUPR Nomor 602/KPTS/M/2016)

1. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;

2. menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan PengadaanBarang/Jasa kepada Menteri;

3. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;

4. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;

5. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakanoleh Pokja ULP;

6. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan olehpenyedia barang/jasa;

7. mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaanbarang/jasa;

8. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;

9. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

10. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalamproses pengadaan barang/jasa.

6


TUGAS POKOK POKJA ULP(Pasal 17 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya)

1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;2. menetapkan Dokumen Pengadaan;3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;7. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;8. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

7

No. Pokja ULP Pejabat Pengadaan

1 menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung pada

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya ≤Rp100.000.000.000; atau

b.Seleksi atau Penunjukan Langsung Lainnya padaPengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp10.000.000.000

menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:a. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung

pada Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya ≤Rp200.000.000; dan/atau

b.Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsungpada Pengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp50.000.000

2 menyimpan dokumen asli pemilihan penyediaBarang/Jasa

menyerahkan dokumen asli pemilihan PenyediaBarang/Jasa kepada PA/KPA

3 membuat laporan mengenai proses Pengadaankepada Kepala ULP

membuat laporan mengenai proses Pengadaankepada PA/KPA

4 menjawab sanggahan -


KEBIJAKAN PELELANGAN AWALTA. 2017


TAHAPAN PELELANGAN

• Readiness Criteria terpenuhi September 2016

• Komitmen pimpinan Readiness Criteria segera Oktober 2016

• Sisa paket segera diselesaikan

• Swakelola– Tim Perencana

– Tim Pelaksana

9

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 1 5 10

READINESS CRITERIA (1)

1. Feasibility study (FS);

2. Kesiapan lahan;

3. Dokumen lingkungan AMDAL atau UKL dan UPL;

4. Detailed Engineering Design (DED) atau Gambar Desain;

5. Spesifikasi Teknis;

6. Bill of Quantity (BOQ) atau Dartar Kuantitas dan Harga;

7. Perizinan-perizinan;

8. Proses pengajuan persetujuan tahun jamak (untuk paket tahun jamak).

PEKERJAAN TUNGGAL (DBB)


READINESS CRITERIA (2)PPAKET PEKERJAAN DENGAN METODE DB

11

Tersedia dokumen sekurang-kurangnya:

• Dokumen konsep desain

• data peta geologi teknis lokasi pekerjaan

• penetapan lingkup, kriteria desain, dan standar/code pekerjaan

• identifikasi dan alokasi risiko proyek

• identifikasi dan kebutuhan lahan

• gambar-gambar skematik, potongan tipikal dan lainnya.

• Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi yang memerlukan AMDAL; atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi yang tidak memerlukan AMDAL.

• Dokumen usulan DIPA/DPA yang memuat pagu anggaran.

Tersedia alokasi waktu yang cukup dalam menyiapkan dokumen penawaran(45 hari)


PERMEN PUPR Nomor 31/PRT/M/2015PENGADAAN BARANG & JASA


KEBIJAKAN UMUM

13

1. Tidak diperbolehkan menambah persyaratan lelang diluarketentuan yang diatur dalam Permen PUPR Nomor31/PRT/M/2015 persetujuan Eselon 1 (sesuai Inmen PUPR Nomor 05/M/2015).

2. Tertib penyelenggaraan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasakonsultansi konstruksi, maka kebijakan pengadaan barang/jasaditegaskan kembali melalui: Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11/SE/M/2016 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor KU.0302-

DK/844 Tanggal 28 Oktober 2015.


KETENTUAN SUB KONTRAK

• Untuk pekerjaan utama, hanya dapat disubkontrakkan kepadapenyedia jasa spesialis;

• Penawaran di atas Rp25 Miliar s/d Rp50 Miliar, mensubkontrakkankepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

• Penawaran di atas Rp50 Miliar mensubkontrakkan kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dandalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasadari lokasi pekerjaan setempat.

14


KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BU

a. Klasifikasi: adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan/keterampilan/keahlian;

b. Kualifikasi: adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha

Contoh:

15

Klasifikasi

•Bangunan Gedung

•Bangunan Sipil

• Instalasi ME

• Jasa pelaksanaan lainnya

• Jasa pelaksanaan spesialis

Subklasifikasi

•BG 004- Bangunan Komersial

•SI 001-konstruksi saluran air, pelabuhan, Dam

•SI 003- Jalan Raya

•TI 505 – Jasaterintegrasi bangunangedung

Kualifikasi Subkualifikasi

Besar (B) B2

B1

Menengah (M) M2

M1

Kecil (K) K


TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI USAHA

16

PEKERJAAN KONSTRUKSI

< Rp. 2,5 Miliar USAHA KECILSyarat SBU:• klasifikasi Bidang pekerjaan yang diperlukan; • kualifikasi Usaha Kecil (K)

Rp. 2,5 – 50 Miliar USAHA MENENGAHSyarat SBU:• Subklasifikasi Bidang Pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang Pekerjaan

yang diperlukan, contoh: paket pekerjaan jalan dengan nilai Rp25 Miliar, syarat subklasifikasi bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (SI003)

• Subkualifikasi Usaha M (M1 maupun M2)

Diatas Rp. 50 Miliar USAHA BESARSyarat SBU:• Subklasifikasi Bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang Pekerjaan

yang diperlukan;• Subkualifikasi Usaha B (B1 maupun B2)


TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI USAHA

< Rp. 750 Juta USAHA KECILSyarat SBU:• Klasifikasi Bidang pekerjaan yang diperlukan;• Kualifikasi Usaha Kecil

Diatas 750 Juta USAHA NON KECILSyarat SBU:• Subklasifikasi Bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang pekerjaan

yang diperlukan (Contoh Paket Pengawasan Pekerjaan Jalan denganNilai Rp1 Miliar, syarat Subklasifikasi Bidang Jasa Pengawas PekerjaanKonstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE 202))

• Subkualifikasi Usaha Non Kecil (M1, M2, maupun B)

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI


TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI YANG

MEMBENTUK KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)

18

1. Persyaratan klasifikasi Bidang dan subklasifikasi Bidang yang sama, sesuai denganpekerjaan yang diperlukan, wajib dipenuhi seluruh anggota kemitraan/KSO.

2. Persyaratan kualifikasi Usaha dan subkualifikasi Usaha yang sama, sesuai dengantingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha untuk nilai paket pekerjaanyang dilelangkan, wajib dipenuhi seluruh anggota kemitraan/KSO.


PENGADUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TA. 2016

19

Materi Pengaduan

1. Inkosistensi proses evaluasi dengan kriteria evaluasi yang ada

dalam dokumen;

2. Kesalahan penetapan kriteria subkualifikasi & subklasifikasi;

3. Perubahan jadwal lelang yang tidak diinformasikan;

4. Proyek dibawah 50 Milyar tidak memprioritaskan Badan

Usaha lokal;

5. Klarifikasi dan pembuktian tidak dituangkan dalam Berita

Acara dan tidak ditandatangani oleh Pokja dan Penyedia

sehingga tidak diketahui keabsahannya;

6. Indikasi KKN dengan adanya monopoli pemenang pada

beberapak paket lelang;

7. Standar ganda dalam menetapkan kategori proyek yang

digunakan untuk perhitungan KD;

8. Penetapan pemenang tidak didasarkan harga penawaran

yang mengguntungkan negara;

9. Memenangkan Badan Usaha yang masuk daftar hitam.

44

25

14

4

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

TotalPengaduan

Bina Marga SDA Cipta Karya PenyediaanPerumahan

Pengaduan Proses Pelelangan

100%

57%

32%

9%2%

Data: Per Agustus 2016


7

6

10

0

2

4

6

8

10

12

ProsedurPelelangan

PenyusunanDokumen

EvaluasiPenawaran

30%26%

44%

KESALAHAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA TA. 2016

Tahapan Materi Kesalahan

PelaksanaanProsedur

Pelelangan

1. Prosedur pelaksanaan pekerjaan kontruksi menggunakan prosedur jasakonsultansi (terdapat daftar pendek perusahaan);

2. Penilaian kualifikasi pekerjaan konstruksi menggunakan sistem nilai;3. Penyedia yang lulus kualifikasi tidak masuk dalam jumlah daftar pendek

(short list) yang ditetapkan.

Penyusunan Dokumen

Pengadaan

1. Masih terdapat ketentuan mengenai sanggahan banding;2. Terdapat persyaratan KD penggabungan antara anggota KSO;3. Kriteria evaluasi tidak dituangkan dalam dokumen.4. Penambahan kriteria yang berlebih-lebihan.

Tahap Evaluasi

Penawaran

EvaluasiAdministrasi

• Mengevaluasi jaminan penawaran yang diupload, bukanjaminan penawaran asli.

EvaluasiTeknis

• Melakukan klarifikasi/negosiasi terhadap penyedia yang metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasiteknis (post bidding);

• Mensubkontrakkan bagian pekerjaan utama;• menyampaikan peralatan/personil yang sama pada saat

waktu pelelangan; • tidak mensubkontrakkan bagian pekerjaan

Evaluasi Harga• Tidak dilakukan klarifikasi harga satuan timpang.• Tidak dilakukan evaluasi kewajaran harga untuk

penawaran <80% HPS

EvaluasiKualifikasi

• Meluluskan penyedia yang tidak menyampaikan SKA.• Meluluskan penyedia yang memiliki SBU/IUJK yang tidak

berlaku sebelum batas akhir pemasukan penawaran• Mensyaratkan SPT Tahunan tidak sesuai ketentuan.

Data Per Agustus 2016

14


PENGADAAN PEKERJAAN TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD)


PERMASALAHAN PADA PEKERJAANTERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN & BUILD)

22

1. Beberapa paket belum ada persetujuan MYC dari Kementerian Keuangan;

2. Sudah tersedia Detail Engineering Design, sehingga dapat dilaksanakan dengan metode DBB (berpotensi double counting untuk output desainnya);

3. Ketidaktepatan dalam mensyaratkan SBU (SBU dengan subklasifikasi Jasa Terintegrasi untuk Konstruksi Manufaktur);

4. Menggunakan Penyetaraan Teknis, namun dalam dokumen pemilihan tidak dicantumkan secara jelas mengenai tata cara penyetaraannya;

5. Dalam hal Persyaratan Pengguna Jasa (employer’s requirement) tidak dipenuhi, dilakukan negosiasi terhadap penawaran sehingga terjadi post bidding;

6. Keluaran (Output) dari pekerjaan sebagai dasar tahapan pembayaran tidak dituangkan dalam dokumen.


TERIMA KASIH

23

Documents

Materi Direktur Jenderal Bina Konstruksi